bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KONSEP ASURANSI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN
Authors: Zamil Yusuf Saepul , Sekarwati Supraba , Pujiwati Yani , Nurlinda Ida 
Published: June 2022

ABSTRAKDalam sistem pendaftaran tanah positif yang perlu disiapkan oleh pemerintah adalah membentuk lembaga asuransi pendaftaran tanah. Lembaga asuransi pendaftaran tanah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsep asuransi pendaftaran tanah dengan cara melakukan perbandingan dengan negara-negara lain yang sudah menerapkan asuransi pendaftaran tanah. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama, dengan didukung data primer. Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan usaha dalam bidang asuransi pendaftaran tanah dengan bertugas membayar ganti rugi kepada masyarakat yang memenangkan gugatan dipengadilan atau kepada pemilik hak atas tanah yang dibatalkan kepemilkan hak atas tanahnya berdasarkan putusan pengadilan. Negara membayar premi kepada perusahaan asuransi terhadap setiap hak atas tanah yang sudah didaftarkan. Premi asuransi dibayarkan satu kali setelah terbit sertipikat hak atas tanah sepanjang tanah tersebut tidak dialihkan, sedangkan apabila dilakukan pengalihan hak atas tanah seperti melalui jual beli atau melalui pengalihan lainnya, maka setiap pengalihan hak tanah, pemerintah harus membayarkan kembali premi asuransi kepada perusahaan asuransi pendaftaran tanah. Kata kunci: asuransi; konsep; pendaftaran tanah.
ABSTRACT In a positive land registration system that needs to be prepared by the government is to form a land registration insurance institution. Land registration insurance institutions are needed to ensure legal certainty of ownership of land rights. Therefore, this study aims to obtain the concept of land registration insurance by comparing it with other countries that have implemented land registration insurance. The research method was carried out in a normative juridical manner, with secondary data as the main data, supported by primary data. The government can form a State Owned Enterprise (BUMN) that conducts business in the field of land registration insurance with the task of paying compensation to the community who wins the lawsuit in court or to the owner of land rights whose ownership of land rights has been canceled based on a court decision. The state pays a premium to the insurance company for any registered land rights. The insurance premium is paid once after the issuance of the certificate of land rights as long as the land is not transferred, whereas if the transfer of land rights is carried out such as through buying and selling or through other transfers, then every transfer of land rights, the government must pay back the insurance premium to the land registration insurance company. Keywords: concept; insurance; land registration.
EKSISTENSI LEMBAGA ALTERNATIF PRNYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA
Authors: Baagil Syarifah , Supriyatni Renny , Lita Helza Nova 
Published: June 2022

ABSTRAK
Pada umumnya setiap jenis sengketa yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Saat ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) salah satunya melalui alternatif penyelesaian sengketa. Kegiatan bisnis pada perbankan syariah yang jumlah transaksinya cukup banyak bahkan mungkin mencapai ratusan setiap hari tersebut, menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan terjadinya sengketa (dispute/difference) antara para pihak yang terlibat serta tidak mungkin dapat dihindarkan, diantaranya didalam kegiatan Perbankan Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020. Permasalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan alternatif serta menginventarisasi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada perbankan syariah yang efektif di Indonesia.
Metode pendekatan penelitian diawali dengan pendekatan deskriftif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menemukan dan menginventarisasi bahwa lembaga-lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan di Indonesia, lebih sering menggunakan mediasi sebagai jalan akhir dalam penyelesaian sengketa. Dinilai lebih cepat dalam menyelesaikan sebuah perkara, LAPSPI juga memiliki alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa, seperti ajudiksi dan arbitrase
Saran, agar memeplex optimalisasi bagi prospek dan eksistensi Lembaga penyelesaian sengketa diluar persidangan, LAPSPI sebaiknya melakukan lebih banyak kegiatan guna memberika pengetahuan tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa diluar persidangan melalui LAPSPI, karena dinilai masyarakat umum kurang mengetahui tentang produk dari LAPSI, juga dengan keterbatasan jarak lokasi, LAPSPI lebih baik membuka banyak kantor cabang disetiap kota karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terbukti dinilai dapat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: STUDI PADA LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I’ANATUSH-SHIBYAN
Authors: Eka Putri Fitri Jayanti , Sulistiani Lies , Takariawan Agus 
Published: June 2022

ABSTRAKAnak berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dalam prosesnya seringkali anak mendapatkan tekanan dari sekitarnya yang dapat memengaruhi kondisi fisik maupun psikisnya. Hal tersebut melatarbelakangi dua permasalahan: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak khususnya di LPKS YPI I’anatush-Shibyan. Kedua, apakah program pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak khususnya LPKS YPI I’anatush-Shibyan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut: Pertama, menganalisis terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan dalam sistem peradilan pidana anak. Kedua, menyelidiki penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terhadap anak berkonflik dengan hukum di dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa LPKS YPI I’anatush-Shibyan telah memiliki program-program perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.Kata kunci: anak berkonflik dengan hukum; lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pidana anak; sistem peradilan pidana anak
ABSTRACTChildren in conflict with the law must receive different treatment from adults who commit crimes. In the process, children often get pressure from their surroundings which can affect their physical and psychological conditions. This is behind two problems: First, how is the form of legal protection for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system, especially in LPKS YPI I'anatush-Shibyan. Second, whether the coaching program for children who are in conflict with the law at the social welfare organization has fulfilled the principle of the best interests of children, especially LPKS YPI I'anatush-Shibyan. This study aims to answer these two problems: First, to analyze the forms of legal protection for children in conflict with the juvenile criminal justice system. Second, to investigate the application of the principle of the best interest of the child to the child in conflict with the law in the social welfare organization based on the principle of the best interest of the child. This study uses a normative juridical method that focuses on literature studies. The results of the study show that LPKS YPI I'anatush-Shibyan already has legal protection programs for children in conflict with the law by prioritizing the principle of the best interests of the child.Keywords: children in conflict with the law; children’s criminal act; juvenile justice system
INOVASI PENDEKATAN BERBASIS RISIKO DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Authors: Devara Evan , Priyanta Maret , Adharani Yulinda 
Published: June 2022

ABSTRAK
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Perizinan Lingkungan telah diubah menjadi Persetujuan Lingkungan yang berarti berbentuk persetujuan atau rekomendasi dari Pemerintah. Perubahan tersebut berdampak pada regulasi sektor lingkungan, ditambah lagi terdapat perubahan konsep bahwa perizinan lingkungan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Di sisi lain, perubahan tersebut merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Konsep Pendekatan Berbasis Risiko merupakan hal baru di Indonesia. Pendekatan tersebut sebelumnya telah diterapkan di berbagai negara seperti Inggris dan Kanada. Pendekatan Berbasis risiko dalam melakukan kegiatan usaha memperhitungkan berbagai aspek seperti, kesehatan, lingkungan, potensi, serta ancaman yang akan dihadapi. Konsep Pendekatan Berbasis Risiko tidak menggantikan amdal melainkan sebagai pelengkap dalam melakukan setiap perhitungan dalam kegiatan usaha. Implementasi pendekatan berbasis risiko dalam persetujuan lingkungan harus diperhatikan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, sehingga kegiatan usaha yang memiliki risiko dapat dicegah dan dikendalikan. Pendekatan Berbasis Risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan.
Kata kunci: Cipta Kerja; Perizinan; Risiko; Lingkungan

ABSTRACT
On the Job Creation Law, Environmental Permit changed bcome an Environmental Agreement. Environmental Agreement agreed or recommended by the centra government or regional government. The alteration has impact on the regulatons, especially in environmental sector, furthermore environmental agreement use a new approach as known as Risk Based Approach. On the otherside, the new approach become an inovation by the Government to simplified many regulaton that exist to increase economic growth. Risk Based Approach is a new concept in Indonesia. The approach is also used by Great Britain and Canada. Risk Based Approach is a tool for identifying a risk based on many aspects such as, environmental aspect, health aspect (public health care, human health, environmental health etc), strength and threat from the business activity. Risk based on environmental study called ‘Environmental Risk Assessment'. The environmental risk assessment didn't remove the environmental impact assessment but as complementary. The Implication on Risk Based Approach on the Environmental Agreement must be considered from the planning phase, implementation and monitoring, so any business activity that have a risk are under control. Risk Based Approach on the Job Creation Law are expected to bring the equality between economic growth and environmental health.
Keywords: Environment; Job Creation; Permit; Risk
KEPASTIAN HUKUM PEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NASIONALITAS
Authors: Rubiati Betty 
Published: June 2022

ABSTRAK
Dalam tatanan Hukum Pertanahan Nasional, hubungan hukum antara orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), serta perbuatan hukumnya terkait dengan tanah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Salah satu prinsip yang dianut oleh UUPA adalah prinsip Nasionalitas. Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah. Hubungan dimaksud adalah dalam wujud Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak guna Bangunan atas tanah, sedangkan untuk orang asing dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dapat diberikan Hak Pakai atas tanah. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Digunakannya pendekatan yuridis dengan pertimbangan masalah yang diteliti berkisar pada keterkaitan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemilikan rumah susun bagi orang asing tidak sesuai dengan UUPA dan UU Rumah Susun yang menganut prinsip nasionalitas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kata kunci: Kepastian Hukum, Orang Asing, Prinsip Nasionalitas, Rumah Susun

ABSTRACT
In the framework of the National Land Law, the legal relationship between people, both Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA), as well as their legal actions related to land have been regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). One of the principles adopted by the UUPA is the principle of Nationality. Only Indonesian citizens can have full relationship with the land. The relationship in question is in the form of Hak Milik, Hak Guna Usaha and Hak Guna Bangunan on land, while foreigners and foreign legal entities that have representatives in Indonesia may be granted Use of Land rights. The approach method used is a normative juridical approach, namely tracing, reviewing and researching secondary data related to this research material. The use of a juridical approach with consideration of the problem under study revolves around the linkage of a regulation with other regulations. The results of the study show that the regulation of flat ownership for foreigners is not in accordance with the UUPA and the Flats Law which adheres to the principle of nationality, causing legal uncertainty.
Keywords: Flats, Foreigners, Legal Certainty, Principles of Nationality
IDENTIFIKASI SUSTAINABLE DEVELOMPENT GOALS DALAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN LIMBAH MEDIS COVID-19 DAN REGULASI PERDA BANDAR LAMPUNG NOMOR 05 TAHUN 2015
Authors: Nilwansyah Fahmi 
Published: June 2022

ABSTRAK
Penelitian ini merupakan peninjauan keefektifan pengelolaan limbah medis di masa pandemi dengan menggunakan matching indikator SDGs terhadap kesesuaian regulasi otonomi daerah Bandar Lampung, subjek penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah Bandar Lampung mengenai pengelolaan limbah, sesuai dengan penerapan sistem SDGs untuk mencapai tingkat pembangunan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi keefektifan pengelolaan limbah medis di daerah Bandar Lampung berdasarkan Perda Bandar Lampung nomor 05 tahun 2015 tentang Lingkungan Hidup, bahwa peraturan yang ada di daerah Bandar Lampung belum sesuai dengan penerapan sistem SDGs dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya data dan tempat pengelolaan atau pembuangan akhir sampah yang kurang sesuai dengan tujuan SDGs. Maka hal ini regulasi pengelolaan limbah di bandar lampung perlu disesuaikan dengan ketetapan SDGs.
Kata Kunci: Limbah Medis; SDGs; Peraturan Daerah.

ABSTRACT
This research is a review into the effectiveness of medical waste management during this pandemic by using matching indicators of SDGs to the conformity of the regulation of autonomy of Bandar Lampung region, the subject of this study is the policy of the local government of Bandar Lampung on waste management regulation, by the application of SDGs system to achieve the level of sustainable development. The results of this study show that the regulation of the effectiveness of medical waste management in Bandar Lampung area based local regulations No. 05 of 2015 on the environment, that the existing regulations in the Bandar Lampung area are not following the implementation of the SDGs system due to several factors such as lack of data and the place of management or waste disposal that is not by the objectives of SDGs.
Keywords: Local Regulations; Medical Waste; SDGs.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR REFINERY DEVELOPMENT MASTER PLAN DI BALIKPAPAN SEBAGAI SARANA KETAHANAN ENERGI DAN REVITALISASI EKONOMI
Authors: Eprilia Farina Firda 
Published: June 2022

ABSTRAK
Pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia yang kompleks berbanding lurus dengan peningkatan laju konsumsi energi. Di Indonesia, skala penggunaan energi fosil yang tinggi menyebabkan perlu adanya pengoptimalan produktivitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang menghubungkan antara permasalahan dan latar belakang masalah kemudian dianalisis dengan kerangka pemikiran hukum kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan publik berupa Refinery Development Master Plan (RDMP) sebagai perwujudan pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi. Pembangunan ini terbagi menjadi lima daerah, salah satunya Balikpapan, Kalimantan Timur. Proyek ini memiliki prospek agar Indonesia terbebas dari impor BBM tahun 2026. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala di mana kilang itu dibangun tepat di samping unit kilang lama yang masih beroperasi, sehingga berimplikasi pada pembuatannya yang memakan waktu lama. Kendati demikian, pembangunan infrastruktur ini telah sesuai dengan arah kebijakan nasional dan asas-asas umum kebijakan publik, sehingga memberi dampak positif terhadap ketahanan energi dan pendukung revitalisasi ekonomi Indonesia.
Kata kunci: Kebijakan Publik; Pembangunan Infrastuktur; Refinery Development Master Plan

ABSTRACT
The fulfillment of the complex needs of human life is directly proportional to the increase in rate of energy consumption. In Indonesia, the high scale of fossil energy use makes it necessary to optimize productivity. The research method used is normative juridical which connects problems and backgrounds then analyzed with a qualitative legal framework. Based on this research, the Government issued a public policy in the form of the RDMP as a manifestation of infrastructure development. This development is divided into five regions, one of which is Balikpapan, East Kalimantan. This project has prospect that Indonesia will be free from imports of fuel in 2026. There are obstacles so the construction take a long time. Nevertheless, this infrastructure development has been in accordance with the direction of national policies and general principles of public policy, so it has positive impacts on energy security and supports the revitalization of Indonesian economy.
Keywords: Infrastructure Development; Public policy; Refinery Development Master Plan
A Study of Phenolic Bioactive Compounds Of Daucus Carota Subsp. Sativus Fruits of Yaskrava, Nantska Kharkivska and Olenka Species and Of Dauci Carotae Subsp. Sativi Fructuum Extractum Siccum
Authors: Kyslychenko V. , Protska V , Horiacha L , Liaudanskas M , Zvikas V , Trumbeckaite S , Ivanauskas L , Jakstas V , Kyslychenko O , Zhuravel I , Andriukova L , Filyanina N 
Published: June 2022

Abstract
The objective of the work was to study the qualitative composition and determine the quantitative content of phenolic compounds of Daucus carota subsp. sativus fruits of Yaskrava, Nantska Kharkivska and Olenka species and of Dauci carotae subsp. sativi fructuum extractum siccum. Phenolic compounds were studied by UPLC-ESI-MS/MS method. High content of phenol-origin bioactive substances was fixed in Daucus carota subsp. sativus fruits of Nantska Kharkivska variety (363.19 μg/g). Dominating compounds were chlorogenic acid, cynaroside, rutin and hyperoside. Daucus carota subsp. sativus fruits of all study species under question were found to possess permanent qualitative composition of phenolic compounds, whereas their quantitative content in experimental samples differed slightly. The results of analysis confirm promising development of novel antioxidant and cardioprotective drugs on the basis of Dauci carotae subsp. sativi fructuum extractum siccum.
Uneven Peripheral Developments in Central and Eastern Europe: A Case Study of the Tirana City Region, Albania
Authors: Mele Marcela , Muka Majlinda 
Published: June 2022

AbstractThis paper traces residential and spatial urban transformations in Albania, one of the last post-socialist countries embracing neoliberalism. To do this, we employed a discourse analysis based on analogies of uneven urban peripheral developments in the regions of Central and Eastern Europe (CEE), evaluating the impact of uneven (sub) urban development of settlements, with a particular emphasis on socio-economic aspects that need to be addressed in the process of extensive urban growth of the Tirana city region. Our empirical analysis reveals the inherent diversity of urban experiences across post-socialist countries in CEE with a particular reference to how the new post-socialist urban landscape in the Tirana city region produces geographically uneven socio-spatial development. Additionally, we highlight the dichotomy between the urban conditions of a ‘fortress landscape’ in the southern part of the capital of Tirana and its northern part of a new emerging small municipality lagging behind (in)formally with a new fringes identity. Our findings theoretically contribute to a post-socialist critique of urban studies due to urban theory’s neglect of post-socialist cities like Tirana.
PREDICTING SOCIAL MEDIA USAGE MOTIVES TOWARD BRAND PERFORMANCE: COMMUNITY RELATIONSHIP AND COMMUNITY IDENTIFICATION AS MEDIATING VARIABLES
Authors: Wijaya Angelica , Sihombing Sabrina Oktaria 
Published: June 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motif penggunaan media sosial terhadap kinerja merek dengan hubungan komunitas dan identifikasi komunitas sebagai variabel mediasi. Pendekatan metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner elektronik menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 215 responden. Sebelum data dianalisis menggunakan PLS-Structural Equation Modelling, terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas dan validitas indikator penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 hipotesis penelitian terdapat 12 hipotesis penelitian yang didukung. This study aims to determine the effect of brand social media usage motives with community relations and to determine performance as a mediating variable. The quantitative approach used in this study. Data were collected by distributing electronic questionnaires using purposive sampling method with a total sample of 215 respondents. Before the data was analyzed using PLS-Structural Equation Modeling, the reliability and validity of the research indicators were tested first. The results showed that from the 15 research hypotheses there were 12 research hypotheses that were supported.