bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ASPEK HUKUM PEMOTONGAN UPAH PEKERJA OLEH PERUSAHAAN YANG MERUGI AKIBAT TERDAMPAK COVID-19
Authors: Tara Diva I Gusti Agung Bagus Yudara , Harriestha Marthana Putu Ade 
Published: October 2022

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji aspek hukum pemotongan upah pekerja oleh perusahaan yang mengalami kerugian akibat COVID-19 dan menelaah langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja yang mengalami pemotongan upah oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis, berkaitan dengan pemotongan upah pekerja yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan ternyata tidak berdasarkan hukum sehingga dapat menimbulkan perselisihan hak. Selanjutnya berkaitan dengan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja yang mengalami kedaan tersebut dapat melakukan perundingan bipartite dan mediasi sebagai upaya penyelesaian sebelum melakukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial.
The purpose of this study is to examine the legal aspects of deducting employee wages by companies that have suffered losses due to COVID-19 and to examine the legal steps that can be taken by employees who experience wage cuts by the company. This research uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. Based on the research conducted on the legal issues examined by the author, regarding employee wage cuts that were carried out unilaterally by the company, it was not based on law so that it could lead to rights disputes. Furthermore, with regard to legal steps that can be taken by employees who experience this situation, they can conduct bipartite negotiations.
PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA OTENTIK DALAM PROSES PERADILAN TERKAIT KERAHASIAAN AKTA OTENTIK
Authors: Nugraha Putu Putri , Bagiastra I Nyoman 
Published: October 2022

Tujuan daripada artikel ilmiah ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum pegawai Notaris sebagai saksi akta otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik. Artikel Ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif serta menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep hukum. Penelitian ini menunjukan bahwa Tanggung jawab pegawai notaris sebagai saksi akta otentik dengan memperhatikan sifat dan kedudukan pegawai Notaris tersebut adalah sebatas menyiapkan akta, sehingga pegawai notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta namun Notarislah yang bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris, meskipun saksi instrumental merupakan salah satu syarat otentiknya akta Notaris tersebut. Apabila ternyata akta tersebut dipermasalahan oleh salah satu pihak, Notarislah yang professional wajib bertanggungjawab atas substansi aktanya. Perlindungan terhadap kerahasiaan isi akta dalam proses penyidikan dan peradilan yang melibatkan pegawai kantor Notaris sebagai saksi akta bahwa tidak adanya kewajiban bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi akta untuk merahasiakan isi akta ketika dalam proses penyidikan dan peradilan. Pegawai Notaris yang menjadi saksi akta tidak sepenuhnya melakukan pelanggaran hukum karena tidak adanya aturan dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang mengatur sumpah untuk kewajiban merahasiakan isi akta.
The purpose of this scientific article is to know about the legal protection of Notaries as witnesses of authentic deeds in the judicial process related to the confidentiality of authentic deeds. This Scientific Article uses Normative legal research methods as well as using the legal approach and the legal concept approach. This study shows that the responsibility of the notary employee as a witness of an authentic deed by considering the nature and position of the Notary employee is limited to preparing the deed, so the notary officer is not responsible for the content of the deed but the Notary is responsible as stipulated in Article 40 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary's Office, although the witness instrumental is one of the conditions for the authenticity of the Notary deed. If it turns out that the deed is problematic by one of the parties, the Notary who is a professional must be responsible for the substance of the deed. Protection of the confidentiality of the contents of the deed in the investigation and judicial process involving the employee of the Notary office as a witness of the deed that there is no obligation for the Notary employee who is a witness of the deed to keep the contents of the deed confidential when in the investigation and judicial process. Notary employees who witness the deed do not completely violate the law because there is no rule in Law Number 2 of 2014 concerning Notary's Office that regulates the oath for the obligation to keep the contents of the deed confidential.
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Mas Iswari Trisnawathi Anak Agung , Sugama I Dewa Gede Dana 
Published: October 2022

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan serta regulasi terkait persidangan secara online yang dilaksakanan selama masa pandemi serta untuk mengetahui urgensi pengaturan persidangan secara online dalam perspektif pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode normative dengan memaparkan adanya kekosongan hukum terhadap potensi pengaturan persidangan elektronik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan konsep hukum sebagai bagian dari proses menelaah dan menganalisa topik penelitian. Hasil studi menunjukan bahwa terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar hukum keberlakuan sidang elektronik yang dibuat pada tahun 2020. Pelaksanaan sidang elektronik dapat dilaksanakan dengan penuh maupun secara parsial. Belum adanya sinkronisasi norma serta dasar hukum yang tegas untuk menghindari perbedaan penanganan perkara pada setiap persidangan diseluruh wilayah hukum di Indonesia menjadikan terdapat urgensi untuk memasukan norma persidangan elektronik kedalam rancangan KUHAP sebagai bentuk pembaharuan hukum yang dinamis.
The purpose of this writing is to find out the rules and regulations related to online trials that were carried out during the pandemic period and to find out the urgency of online trial arrangements in the perspective of criminal procedural law reform. This study uses the normative method by describing the existence of a vacuum of norm on the potential for electronic court regulation in the Criminal Procedure Code. This study uses a statutory approach, a legal conceptual approach and a comparison. The results of the study shore are several rules that form the legal basis for the enforcement of electronic hearings made in 2020. The implementation of electronic hearings can be carried out fully or partially. The absence of synchronization of norms and a firm legal basis to avoid differences in case handling at every trial in all jurisdictions in Indonesia makes there is an urgency to include electronic trial norms into the draft Criminal Procedure Code as a form of dynamic legal reform.
PERSAIANGAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN TIDAK SEHAT TARIF HONARARIUM
Authors: Manihuruk Ezra Prayoga , Nurdin Aad Rusyad 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persaiangan notaris dalam UUJN serta dampak persaingan tidak sehat didalam menjalankan jabatan notaris dengan menurunkan nilai honorarium serta menganalisis implementasi dari penegakan UUJN terhadap persaingan tidak sehat. Penelitian ini menggunbakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang undang dan pendekatan kasus, dan dari hasil di dapat dampak yang terasa bagi para pejabat publik tersebut dimana didalam praktiknya ditemui terdapat beberapa oknum notaris yang melanggar dan atau menyimpangi aturan dalam UUJN khususnya dalam pasal 36 tentang honorarium notaris itu sendiri dan peranan Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan dari INI mengawasi setiap notaris dalam melakukan tugasnya majelis pengawas sendiri selain memantau kinerja dari pada pejabat public tersebut juga menerima aduan atau laporan dari masyarakat dengan demikian INI dapat mengurangi resiko dari tindakan pelanggaran notaris itu sendiri.
This study aims to identify notary competition in UUJN and the impact of unfair competition in running a notary position by lowering the honorarium and analyze the implementation of UUJN enforcement against unfair competition. This research uses a normative research method with a statutory approach and a case approach, and from the results obtained the impact is felt for these public officials where in practice there are several notaries who violate and or deviate from the rules in the UUJN, especially in Article 36 regarding the notary's honorarium. itself and the role of the Notary Supervisory Council as an extension of INI supervising each notary in carrying out its duties the supervisory board itself in addition to monitoring the performance of the public official also receives complaints or reports from the public thus INI can reduce the risk of a notary violation itself.
PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PPAT: TINJAUAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DARI AKTA HIBAH
Authors: Fatih Andi Muhammad , Putra Mohamad Fajri Mekka 
Published: October 2022

Tujuan Penelitian dalam jurnal ini untuk mengetahui kepastian hak kepemilikan tanah atas peralihan tanah yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tanpa kehadiran kedua belah pihak serta analisis sanksi terhadap PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam peralihan tanah yang dibuat oleh PPAT tanpa kehadiran kedua belah pihak ditinjau dari Putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN.End. Metode Penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada aturan perundangan di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan ini bisa juga dibilang sebagai penelitian kepustakaan. Dengan hasil penelitian Berdasarkan Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.End maka Kepastian Hukum Atas Hak Kepemilikan Tanah Dari Akta Hibah Yang Dibuat Oleh PPAT Berdasarkan Pemalsuan Dokumen, berupa tidak sahnya akta hibah tersebut atau dapat dikatakan akta palsu sehingga pemegang hak atas tanah tersebut tetap tidak beralih, maka hak pemegang tanah sebelumnya tidak jadi hilang. Dalam perkara ini, PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak (partijn akten) yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan.
The purpose of the research in this journal is to determine the certainty of land ownership rights on land transfers made by PPAT (Land Deed Making Officials) without the presence of both parties and analysis of sanctions against PPAT (Land Deed Making Officials) in land transfers made by PPAT without the presence of both parties in terms of Decision number 53/Pid.B/2017/PN.End. The research method used includes the type of normative legal research, namely research that is guided by the laws and regulations in Indonesia. This research can also be called as library research. With the results of the research Based on Decision Number 53/Pid.B/2017/PN.End, the Legal Certainty of Land Ownership Rights from the Grant Deed Made by PPAT Based on Document Forgery, in the form of invalidity of the grant deed or it can be said to be a fake deed so that the right holder If the land is still not transferred, then the rights of the previous land holder will not be lost. In this case, PPAT cannot be held criminally responsible for making a party deed (partijn akten) which is based on false information, and cannot fulfill the formulation of the element of the crime of forgery.
PELANGGARAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PERUSAHAAN TRANSPORTASI BUMN
Authors: Meisanti Citra Swari Ni Putu , Tanaya Putu Edgar 
Published: October 2022

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang berdasarkan hukum Indonesia, serta pengaturan hukum Indonesia terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang di lakukan oleh BUMN khususnya bidang transportasi. Padahal sebagai perusahaan milik negara sudah seharusnya memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku utama ekonomi dan kepentingan luas. Disisi lain terdapat pengecualian hukum bagi BUMN yaitu pelaksanaan praktik Monopoli yang diberikan kepada BUMN, hal ini dituangkan didalam peraturan Persaingan Usaha, sehingga aktualisasi monopoli yang diterima oleh badan usaha milik negara masih menimbulkan kebingungan hukum. Penulis menganalisis apakah dengan adanya pengecualian hukum bagi BUMN dapat membuat melanggar peraturan persaingan usaha dengan berlindung dibalik pasal tersebut.
This study aims to find out that State-Owned Enterprises certainly play a very important role in the meaning of Pancasila economy as a people's economic activity. State-Owned Enterprises has many companies in the transportation sector, At the same time, there are also many state-owned transportation companies that practice monopolistic practices and unfair business competition. In fact, as a state-owned company, we should pay attention to the balance between the interests of economic actors and the public interest. On the other hand, there are legal exceptions for State-Owned Enterprises, namely the implementation of Monopoly practices given to State-Owned Enterprises, this is regulated in the Business Competition Law, so that the implementation of monopolies granted to state-owned enterprises still creates legal confusion. The author analyzes whether the existence of legal exceptions for State-Owned Enterprises can make them violate business competition regulations by taking cover behind the article.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JALAN TOL YANG DIRUGIKAN AKIBAT BANJIR DI JALAN TOL
Authors: Stevanny Stevanny , Pramana I Gede Pasek 
Published: October 2022

Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jalan tol terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan akibat terjadinya banjir serta untuk mengetahui apakah banjir di jalan tol dapat diklasifikasikan sebagai Force Majeure. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normati dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menerangkan bahan hukum primer . Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual dan dianalisis dengan logika deduktif. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jalan tol terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum. Banjir di ruas jalan tol bukanlah merupakan Force Majeure karena tidak terpenuhinya unsur-unsur Force Majeure, sehingga Badan Usaha Penyelenggara Jalan selaku pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Pengguna Jalan Tol.

The purpose of this study is to examine the form of toll road management's legal liability for losses suffered by road users due to flooding and to determine whether flooding on toll roads can be classified as Force Majeure. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The sources of legal materials used in this research are primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials that explain primary legal materials. The approach in this study was carried out with a conceptual approach and analyzed by deductive logic. The results of the study show that the form of legal responsibility for toll road managers for losses suffered by road users refers to Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Legal Protection. Flooding on toll roads is not a Force Majeure because the elements of Force Majeure are not fulfilled, so that the Road Management Business Entity as a business actor must be responsible for the losses suffered by toll road users.
Kestabilan Solusi Nol Sistem Diskrit Linier
Authors: Ramadhani Khofifa , MUHAFZAN MUHAFZAN , ZULAKMAL ZULAKMAL 
Published: October 2022

Dalam artikel ini dikaji mengenai kestabilan solusi nol dari sistem diskrit linier dengan mengkaji perilaku nilai eigen dari matriks keadaan. Selanjutnya disajikanÂ beberapa contoh untuk mengilustrasikan kestabilan solusi nol dari sistem diskrit linier.
Bilangan Kromatik Lokasi Pada Graf Lobster L_(n,m,1) untuk 6â‰¤mâ‰¤16 dan n=2,3,4
Authors: Apriliza Tika , WELYYANTI DES , YULIANTI LYRA 
Published: October 2022

Misalkan G = (V, E)Â graf terhubung dan c suatu k-pewarnaan dari G. Kelas warna pada G adalah himpunan titik-titik yang berwarna i, dinotasikan dengan S_(i) untukÂ 1â‰¤iâ‰¤k. Misalkan Î adalah suatu partisi terurut dari V(G) kedalam kelas-kelas warna yang saling bebas S_1,S_2, ...,S_k, dengan titik-titik di S_i diberi warna i, 1â‰¤iâ‰¤k. Jarak suatu titik v ke S_i dinotasikan dengan (v,C_i) adalah min {d(v,x)|x Â S_i}. Kode warna dari suatu titik v V didefinisikanÂ sebagai k-vektor yaitu:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (v)=(d(v,S_(1)), d(v,S_(2)), ...,d(v,S_(k)))dimana d(v,S_(i)) = min {d(v,x)|x Â S_i}. Â untuk 1â‰¤iâ‰¤k .Â Jika setiap titik yang berbeda di G memiliki kode warna yang berbeda untuk suatu Î maka Â disebut pewarnaan lokasi untuk G. Jumlah warna minimum yang digunakan pada pewarnaan lokasi dari graf G disebut bilangan kromatik lokasi untuk G, dinotasikan dengan (G). Pada tulisan ini akan dibahas bilangan kromatik lokasi graf lobster L_(n,m,1) untuk 6â‰¤mâ‰¤16 dan n=2,3,4.Â Â
O CRIME DE GIBEÁ A LUZ DE SUA CORRELAÇÃO COM SODOMA: EXEGESE BÍBLICA E INTERTEXTUALIDADE
Authors: Souza Anselmo Cordeiro , Silva Denison dos Santos da , Souza Joselmo Cordeiro de , Manzo Carlos Gerardo Molina 
Published: October 2022

Neste breve estudo pretende-se um entendimento acerca da mensagem central do texto bíblico de Juízes 19.16-30 a luz de sua correlação com Gênesis 19.1-13, por meio de suas similaridades e diferenças, harmonizando-as, afim de, consequentemente, ressaltar o texto bíblico-histórico como uma alusão literal ao texto bíblico mosaico. Assim objetivou-se traçar um perfil do caso de Gibeá, de Benjamim, bem como da possível intertextualidade com o ocorrido em Sodoma nos tempos de Ló, apresentando um estudo comparativo aos estudiosos do cânon veterotestamentário. Trata-se de uma exegese biblica que intenta investigar a possível intenção do escritor no caso de Gibeá como um paralelo de Sodoma por meio da perspectiva contextual, o que implica em dizer histórica, geográfica, literária, textual, gramatical, destacando os termos-chave para a compreensão das significações dos símbolos e signos/representações do relato. Vemos em Juízes 19 uma sucessão de fatos aos quis o profeta Oséias menciona como um dos maiores exemplos de corrupção (Oséias 9.9; 10.9). Percebe-se, pelas razões aqui apresentadas, que há em Gibeá um eco histórico do que se passou em Sodoma e Gomorra com Ló, suas filhas e os visitantes celestes. Conclui-se que o caso apresentado em Juízes 19 torna-se uma reconstituição intertextual, com diferentes consequências e implicações, de Genesis 19
SOBREVIDA E CAUSAS DE MORTALIDADE ENTRE ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA: UMA ANÁLISE DE OBITUÁRIOS PUBLICADOS NA “REVISTA ADVENTISTA
Authors: Martins Haviley , Melo Bhianca Luize , Silva Leiciane Lima da , Souza Anselmo Cordeiro , Porto Elias Ferreira 
Published: October 2022

Alguns estudos publicados envolvendo adventistas do sétimo dia já mostraram o impacto dos hábitos de vida desta população, sobre a mortalidade de forma geral, mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis e eventos não fatais também ligados às doenças crônicas degenerativas. Porém não está completamente claro quais são as cauas de mostalidade entre adventistas do sétimo dia, no contexto brasileiro. Diante disto o objetivo deste estudo foi avaliar as causas de mortalidade entre os Adventistas do sétimo dia. Diante disto o objetivo deste estudo foi avaliar as causas de mortalidade entre os Adventistas do sétimo dia residentes no Brasil. Trata-se de estudo documental, descritivo e analítico com dados coletados a partir das informações obtidas da seção obituário da Revista Adventista. Dentre os principais resultados destaca-se média de sobrevida 74,1 anos. As principais causas de mortes entre adventistas relatadas foram devido a doenças cardíacas, câncer e doenças respiratórias. No contexto brasileiro, a sobrevida dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia analisados na presente amostra, é semelhante a expectativa de vida geral no Brasil.
O PASTOR E OS SEUS RELACIONAMENTOS: O PASTOREIO DO PASTOR NA CONVIVÊNCIA COM OS LÍDERES DA IGREJA
Authors: Fernandes Charles Fabian Costa 
Published: October 2022

Este artigo tem o objetivo de contribuir para a melhoria contínua dos relacionamentos do pastor. Ao longo deste escrito o contexto relacional da convivência com os líderes da igreja será abordado. O relacionamento com os anciãos e líderes será tratado dentro da atividade do pastoreio. Embora o foco aqui seja o pastor, ele são será o único protagonista das ações necessárias propostas para um bom relacionamento dele com os líderes da igreja. O pastor precisa da interação de mais pessoas para enriquecer o seu relacionamento tanto interno quanto externo. Com isto em mente, será usada a expressão integração do pastor com referência ao papel do pastor com respeito ao seu esforço para aproximar de maneira positiva a igreja da comunidade. Assim, neste artigo será feita uma breve análise sobre o pastoreio do pastor à luz da Bíblia, dos escritos de Ellen White e do pensamento de autores especializados. Adicionalmente, será sugerido um modelo de atendimento pastoral baseado numa rede de pequenos grupos.
PREVALÊNCIA E FATORES RELACIONADOS A QUEDA EM IDOSOS
Authors: Wagmacker Djeyne Silveira 
Published: October 2022

Introdução: O envelhecimento é causado por alterações moleculares e celulares, que resultam em perdas funcionais progressivas dos órgãos e organismo como um todo. No Brasil cerca de 30% dos idosos caem uma vez ao ano. As causas que provocam as quedas são múltiplas e podem ser agrupadas em fatores intrínsecos e extrínsecos. Objetivo: avaliar a prevalência de quedas e seus fatores determinantes em idosos. Métodos: trata-se de um estudo epidemiológico de corte transversal. Amostra foi composta de 50 idosos, com idade igual ou superior a 60 anos. Para a coleta de dados utilizou-se um formulário para avaliar a presença de quedas e dos fatores de risco intrínsecos como sexo, idade, raça, condição de saúde e uso de medicamentos, condição visual, deformidades nos pés, alimentação e historia previa de quedas, equilíbrio, marcha/mobilidade, aspectos psicológicos, e o Questionário Internacional de Atividades – IPAQ. A analise dos resultados foi realizada pelo programa estatístico SPSS 18.0 Resultados: 46,0% dos idosos tiveram médio e alto risco de quedas, 24,0% corresponde aos idosos que caíram 2 ou mais vezes, 28,0% relataram ter caído no ambiente domiciliar, a raça negra é de maior prevalência 72,0% nesta população, dentre as patologias, as de origem cardiovascular sobressaem-se com uma media de 64%, quanto a atividade física os resultados apontam 26% de idosos ativos e não foram encontradas diferenças estatísticas no percentual de queda quando comparados os grupos de sedentários e ativos(P=0,99). Conclusão: conclui-se que houve uma maior prevalência de quedas em idosos com e sem doenças cardiovasculares, alterações neurológicas e alterações de equilíbrio. PALAVRAS-CHAVE: Quedas/ Atividade física/ Fatores de risco intrínsecos/ idosos