bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Inkonsistensi Penerapan Business Judgment Rule Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
Authors: Nasution Latipah 
Published: October 2022

The breadth of the scope of state finances has implications for the extent of supervision carried out by the Supreme Audit Agency (BPK), the provisions of article 2 letter g of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance state that assets are separated from state/regional companies; then Article 6 paragraph 1 and Article 10 paragraph 1 of Law Number 15 of 2006 the Supreme Audit Agency contains the phrase "another institution or agency that manages state finances." This phrase does not provide legal certainty regarding the limits of the BPK's authority in conducting audits. So that BUMN Subsidiaries become the object of examination by the BPK which is not actually its authority. The research method in this article uses a normative method with a conceptual approach. The results of the study indicate that there is an excess of authority by BPK in carrying out its authority, examination of State Subsidiaries which are not under the authority of BPK. This is based on the separation of state assets in business entities and is supported by the theory of legal entities and the transformation of state finances.Keywords: Separation of National Assets; State finances; Public Legal Entities; Business Judgment Rule AbstrakLuasnya lingkup keuangan negara memberikan implikasi pada luasnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kemudian Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan terdapat frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.” Frasa tersebut tidak memberikan kepastian hukum terhadap batasan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga Anak Perusahaan BUMN menjadi objek pemeriksaan oleh BPK yang sejatinya bukan merupakan kewenangannya. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelampauan wewenang yang dilakukan BPK dalam menjalankan kewenangannya, pemeriksaan terhadap Anak Perusahaan Negara yang bukan merupakan kewenangan BPK. Hal ini didasari karena adanya pemisahan kekayaan negara pada badan usaha dan didukung oleh teori badan hukum dan transformasi keuangan negara.Kata Kunci: Pemisahan Kekayaan Negara; Keuangan Negara; Badan Hukum Publik; Business Judgment Rule
Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemenang Lelang Yang Tidak Dapat Menguasai Objek Lelang
Authors: Fattabania M Rizal , Maryano Maryano , Martanti Yurisa 
Published: October 2022

The object of the mortgage guarantee is regulated in Article 6 of Law Number 4 of 1996. In practice, discrepancies have been found regarding the auction. Many auction winners cannot control the auction objects they have won. The method used in this research is the normative legal method with the type of normative juridical research, namely library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. From the results of the study, it can be obtained that dispute resolution can be carried out through litigation and non-litigation and legal protection of the auction winner in article 25 PMK 213/PMK.06/2020 auctions that have been carried out in accordance with the provisions of the legislation, cannot be canceled. Therefore, if the winner of the auction cannot control the object, he can sue through litigation or non-litigation and legal protection here should be if the winner of the auction has been determined then the object of the auction has been owned.Keywords: Mortgage; Auction; Dispute Resolution; Legal Protection AbstrakObjek jaminan hak tanggungan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Dalam praktik ditemukan adanya ketidaksesuaian mengenai lelang. Banyak pemenang lelang tidak dapat mengusai objek lelang yang telah dimenangkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan jenis penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat diperoleh yaitu penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi dan perlindungan hukum pemenang lelang dalam pasal 25 PMK 213/PMK.06/2020 lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentun peraturan perundangan-undangan, tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu pemenang lelang jika tidak bisa menguasai objeknya dapat menggugat melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi dan perlindungan hukum disini seharusnya jika pemenang lelang sudah ditentukan maka objek lelang telah dimiliknya.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Lelang; Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Hukum
Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Berdasarkan Konsep Cyber Notary Di Indonesia
Authors: Aditio Ilhaam , Yuhelson Yuhelson , Maryano Maryano 
Published: October 2022

The GMS allows owners residing abroad to join via teleconference with other shareholders. In accordance with Article 76 jo 77 of the Company Law, the GMS may be conducted in person or via electronic media. The most crucial aspect of the GMS is that all participants can see, hear, and participate directly. Nevertheless, the authenticity of a notarial act must be preserved. The notion of Cyber Notary continues to violate Article 1 point 7 and Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN. This study employs normative legal research in an effort to gather the pertinent information regarding the issue. The data should be utilized in conjunction with secondary and tertiary items. In addition, primary data is utilized to support secondary data-based legal documents. Using the method of normative legal analysis, the data were analyzed. The results of the study indicate that the GMS held via video conference can be considered an authentic deed if it applies the legal principle of lex specialis derogate lex generalis, where lex the general is Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Position Act and lex the specialist is Article 77 paragraph (1) in conjunction with the Explanation of Article 77 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law.Keywords: GMS; Cyber Notary; Teleconferencing AbstrakPara pemegang saham yang berada diluar negeri dapat mengikuti RUPS menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham lainnya. RUPS menurut Pasal 76 jo 77 UUPT dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik. Hal terpenting bahwa semua peserta RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Namun demikian, sifat autentik dari suatu akta Notaris tetap harus dijaga. Konsep Cyber Notary masih bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf m. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang akan digunakan dengan data sekunder dan bahan tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa RUPS yaang dilaksanakan melalui video konferensi dapat disebut sebagai akta autentik jika menggunakan asas perundang-undangan lex specialis derogate lex generalis dimana yang menjadi lex generalis adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan lex specialis-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.Kata Kunci: RUPS; Cyber Notary; Telekonferensi
Implementasi Restorative Justice Pada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Pinjaman Online Sesuai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Authors: Hidayat Afif Rachmat , Sriwidodo Joko , Paparang Santrawan 
Published: October 2022

Criminal responsibility is requested for people who have committed a crime. Criminal liability is defined as the continuation of objective reproaches that exist in criminal acts and subjectively those who meet the requirements to be convicted for their actions. There are many reports related to online loan cases that occur today, many victims report complaints to the OJK, because many people feel cheated by online loans, while it is not certain in the case of online loan creditors who are victims. In this paper the authors use qualitative research methods. The results of this study are to explain how restorative justice and corporate criminal acts are carried out by Fintech as a forum for providing online money lending services.Keywords: Fintech; Online Pinajman; Corporate Criminal Liability AbstrakPertanggungjawaban pidana dimintakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidanda dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Banyak laporan terkait kasus pinjaman online yang terjadi saat ini banyak korban melaporkan keluhan terhadap OJK, dikarenakan banyak orang yang merasa tertipu dengan pinjaman online, sedangkan belum dapat dipastikan dalam kasus pinjaman online kreditur yang menjadi korban. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana upaya restorative justice dan tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pihak Fintech sebagai wadah penyedia jasa peminjaman uang secara online.Kata Kunci: Fintech; Pinajman Online; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Implementasi Perjanjian Hubungan Kemitraan Antara Pengemudi dan Perusahaan Jasa Angkutan
Authors: Septiyanto Hardi , Sriwidodo Joko , Mustofa Marni 
Published: October 2022

A partnership agreement between employers and workers can only occur if both parties have equal bargaining power. The method used in this research is normative legal research which is carried out as an effort to obtain the necessary data in connection with the problem. The results of the study stated that the partnership agreement between the driver and the transportation service company was obtained by making a partnership agreement between the driver and the transportation service entrepreneur as a reflection of the principle of balance for the parties. The partnership agreement must be able to determine the distribution in the percentage of commissions/or fees and must also provide safety guarantees in driving such as accident insurance, occupational health and safety (K3) insurance and other social security.Keywords: Agreement; Partnership Relations; Partnership Agreement AbstrakPerjanjian hubungan kemitraan antara pengusaha dan pekerja hanya dapat terjadi apabila kedua pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang seimbang. Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebaga upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa perjanjian hubungan kemitraan antara Pengemudi dan Perusahaan Jasa Angkutan diperoleh dengan cara membuat perjanjian hubungan kemitraan pengemudi dan pengusaha jasa angkutan sebagai cerminan asas keseimbangan bagi para pihak. Perjanjian hubungan kemitraan harus dapat menentukan pembagian dalam presentase komisi /atau fee dan juga harus memberikan jaminan keselamatan dalam berkendara seperti asuransi kecelakaan, jaminan kesehatan keselamatan kerja (K3) dan jaminan sosial lainnya.Kata Kunci: Perjanjian; Hubungan Kemitraan; Perjanjian Kemitraan
Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Authors: Zondrafia Zondrafia , Kristiawanto Kristiawanto , Ismed Mohamad 
Published: October 2022

Retributive justice-focused law enforcement against criminals can be ineffective. Convictions tend to be useless since victims' losses, damages, and injuries are overlooked. To overcome this, criminal case settlement led to restorative justice. Several law enforcement authorities, including the Police, Attorney General's Office, and Supreme Court, have adopted internal regulations on restorative justice-based penal mediation. Restorative justice settlements are currently limited to select circumstances, and the worth of losses that can be remedied through restorative justice mediation is limited. In Indonesia's criminal justice system, it's difficult to implement a restorative justice-based penal mediation method. No concrete criminal procedural statute binds law enforcement officers to bring cases to mediation, hence the restorative justice-based penal mediation method cannot be administered with legal certainty. Criminal procedural law is fundamental for enforcing substantive criminal law.Keywords: Mediation Penal; Criminal Justice System AbstrakPenegakan hukum yang berfokus pada keadilan retributif terhadap pelaku kejahatan dapat menjadi tidak efektif. Hukuman cenderung tidak berguna karena kerugian, kerusakan, dan cedera korban diabaikan. Untuk mengatasi hal tersebut, penyelesaian perkara pidana bermuara pada keadilan restoratif. Beberapa aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, telah mengadopsi peraturan internal tentang mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Penyelesaian keadilan restoratif saat ini terbatas pada keadaan tertentu, dan nilai kerugian yang dapat diperbaiki melalui mediasi keadilan restoratif terbatas. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sulit untuk menerapkan metode mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Tidak ada undang-undang acara pidana yang konkrit mengikat aparat penegak hukum untuk membawa kasus ke mediasi, sehingga metode mediasi penal berbasis keadilan restoratif tidak dapat dijalankan dengan kepastian hukum. Hukum acara pidana merupakan dasar untuk menegakkan hukum pidana substantif.Kata Kunci : Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana
ASIGNACIÓN Y PRIVACIÓN CURRICULAR: LA EDUCACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS
Authors: Ramírez-Arce Alejandra 
Published: October 2022

Este texto revisa la normativa que regula los planes de estudio de la Educación para Personas Jóvenes y Adultas del sistema de educación pública costarricense, en el marco de los acuerdos 06-50-2013 y 12-30-2013, emitidos por el Consejo Superior de Educación de Costa Rica, y los lineamientos y directrices de las modalidades de la educación disponible. Para ello, se hace referencia a los planteamientos curriculares desde un análisis socio-jurídico que comprende el derecho como sistema de asignación y privación curricular, siguiendo un método de análisis de contenido. Los resultados del análisis apuntan que, la expresión jurídica del derecho a la educación, lejos de fortalecer su garantía, consolida desigualdades. Estas aparecen reflejadas tanto en la construcción de los contenidos modulares, como en la representación que se hace de las personas estudiantes.
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CLASIFICACIÓN URBANO-RURAL DE LOS DISTRITOS EN COSTA RICA
Authors: Chacón Orozco Esteban , Chacón Orozco Esteban 
Published: October 2022

La clasificación de ruralidad y urbanidad en Costa Rica ha sido un ejercicio dicotómico que divide lo urbano de lo “restante”, que separa lo urbano de lo agropecuario y lo remoto. Partiendo de esta metodología y con necesidad de clasificar un espacio en urbano o rural, la institucionalidad costarricense ha utilizado esta metodología con variaciones basadas en sus propias necesidades, especializaciones y beneficios. De esta forma, cuando se realiza una comparación de la clasificación de los espacios en urbano o rural, la mayoría de las veces por distrito, los resultados entre instituciones son disimiles y complicados de comparar y homologar. Una consecuencia de esto es la incoherencia en la creación de política pública y de acciones concretas donde la institucionalidad no entiende de la misma forma los tipos de espacios, sus características ni dinámicas. Este trabajo muestra las diferencias actuales que hay entre algunas instituciones (el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en su clasificación urbano-rural de distritos, y por ende, el entendimiento que le dan a los espacios dentro del continuum urbano-rural y las características socioculturales de sus habitantes.
BIENESTAR URBANO. EL CASO DE LAS CIUDADES MULTICULTURALES DE OAXACA, MÉXICO
Authors: Miguel Velasco Andrés Enrique , García Cruz Lizbeth Fabiola , García Cruz Lizbeth Fabiola , Santamaría Cruz Eréndira Isaura , Hernández López Ana Patricia 
Published: October 2022

En este artículo se realizó un estudio longitudinal a través de la cuantificación y la percepción de datos documentales para crear un índice de bienestar urbano. Se valora el bienestar urbano a través de las fortalezas y las debilidades ligadas a la situación multicultural, adecuada, sostenible y saludable de las ciudades de Oaxaca, México. El índice propuesto se sometió al análisis de redes y estadístico descriptivo, analizando ocho dimensiones de las ciudades. Se evidenció que no existe una ciudad que sobresalga del resto con un alto índice de bienestar, el cual resultó un indicador alternativo del bienestar urbano. La hipótesis que las ciudades analizadas poseen altos índices de bienestar urbano se rechaza, pues ostentan valores bajos. El índice considerado en el artículo puede funcionar como una alternativa para valorar el bienestar de las ciudades y la atención particular que requieren.
MIGRACIONES FRONTERIZAS: EL CASO DEL PASO CÚCUTA-UREÑA EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA (1990-2020)
Authors: Maldonado Lara Alba Nithza , Vega V. Reina Victoria 
Published: October 2022

En el presente artículo se abordará, desde una perspectiva comprensiva, las dinámicas socio territoriales que emergieron entre 1990 y 2020, en el paso fronterizo entre Cúcuta(Colombia) y Ureña (Venezuela), a partir del análisis del comportamiento del flujo migratorio que discurre por este paso. La metodología utilizada es estudio de caso y lasfuentes son de tipo cualitativo. La información acopiada permite considerar que en el periodo estudiado la conflictividad social se incrementó en este paso fronterizo, debidoa la disputa por el control y la apropiación de la zona limítrofe por parte de actores ilegales, interesados en rentabilizar la intensificación de los flujos migratorios en dirección de ambos países, debido a la inestabilidad política que ha marcado la historia reciente de uno y otro lado de la frontera, durante el período estudiado.
Diversity and genetic structure of natural populations of the palm tree Euterpe precatoria (Arecaceae)
Authors: Dos Santos Cochev Jackeline , Encinas Dardengo Juliana de Freitas , Bandini Rossi Ana Aparecida , Souza Rodrigues Alex , Vicente Tiago Auana , Moreno de Pedri Eliane Cristina , Muller Zortea Kelli Evelin , Gonçalves Garcia Magali , Alves da Silva Neves Sandra Mara 
Published: October 2022

Introduction: The natural ecosystems of northern Mato Grosso, Brazil, are in process of fragmentation, mainly due to population growth and the expansion of agriculture. This endangers the palm Euterpe precatoria (locally known as açaí), used for construction, palm hearts, juices and ice cream. Objective: To evaluate the local diversity and genetic structure in native populations of E. precatoria. Methods: We collected leaves from 106 fruiting palms from five populations in Mato Grosso State, for analysis of microsatellite markers with Polymerase Chain Reaction. Results: The five SSR loci revealed a total of 30 alleles, ranging from 5 (EE23 and EE43) to 7 (EE2 and EE15), with an average of 6 alleles per locus. The mean PIC was 0.74 and confirmed low heterozygosity and inbreeding. The UPGMA dendrogram produced two groups and molecular variance revealed greater genetic differentiation within populations. The high levels of homozygous microsatellite loci indicate low genetic diversity. Conclusions: These populations have low gene diversity, high average number of alleles per locus, and rare and exclusive alleles. We recommend the establishment of permanent conservation units with corridors among them.
Evaluation of two artificial defoliation methods to simulate damage by the cereal leaf beetle (Oulema melanopus) larvae in winter wheat
Authors: Császár Orsolya , Tóthné Bogdányi Franciska , Tóth Ferenc , Lajos Károly 
Published: October 2022

AbstractDefoliation reduces photosynthetic area, negatively effecting overall plant vitality, which at the end, severely impacts seed quality and production. The economic importance of the loss in winter wheat (Triticum aestivum L.) due to larvae of the cereal leaf beetle (Oulema melanopus, CLB) generated studies investigating the significance of the flag leaf. Simultaneously, the role of other leaves remains rather undiscovered. We simulated herbivory caused by CLB larvae in a two-year study between 2017 and 2018. We removed different amounts of leaf material from two winter wheat cultivars, either from the flag leaves only, or from all leaves. The impact of artificial defoliation was measured in grain production per ear, and related to natural CLB larval herbivory. Removing all leaves simulated CLB larval herbivory more closely than the artificial defoliation of flag leaves only. Our results suggest that the relative importance of flag leaves in seed production may be lower than previously assumed. Further studies involving various cultivars are invited to enhance the knowledge on the significance of the damage done by CLB larvae.
Notas para una fundamentación de los derechos sociales
Authors: Del Carril Enrique 
Published: October 2022

Existen múltiples clasificaciones de los derechos sociales, todas ellas dirigidas a mitigar su exigibilidad. Pero estas no parecen sostenerse en razones aceptables sino que parten de presupuestos teóricamente discutibles. Por un lado, de que algunos derechos humanos dependerían para su vigencia de la voluntad del legislador, cuestión intrínsecamente opuesta a la misma noción de derechos humanos. Por el otro, de la idea errónea de que los derechos humanos son divisibles y, por ello, disponibles. Este último presupuesto tiene su origen directo en el contractualismo de John Locke.
Por el contrario, la concepción de John Finnis sobre los bienes humanos básicos permite una respuesta más integral al tema de la exigibilidad de los derechos sociales por cuanto su base es una mirada integral sobre el hombre y sus derechos.
Sistemas hipermedia en la enseñanza de la construcción arquitectónica
Authors: Bustinza-Esparta Jorge , Fernández-Villegas Antonio 
Published: October 2022

Del Cad al Multimedia: Buscando el adecuado lugar de la informática en la enseñanza universitaria y post-universitaria, este artículo plantea una visión global sobre el conjunto de relaciones que se pueden establecer entre la enseñanza en una escuela de arquitectura y la herramienta informática. Se centra en la oportunidad de desarrollar e integrar sistemas interactivos de enseñanza (sistemas multimedia/hipermedia) en la enseñanza universitaria tradicional.
Expone algunos conceptos relacionados con los sistemas hipermedia. Para finalizar describe brevemente un sistema hipermedia desarrollado como material docente en el Departamento de Edificación de esta Escuela. Las imágenes que acompañan a este artículo corresponden a este desarrollo.