bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KESIAPAN MENDETEKSI KEGIATAN PENDANAAN TERORISME DALAM ERA DIGITAL KEUANGAN (FINTECH)
Authors: Mukti Aloysius Harry , Febrian Yohanes 
Published: December 2022

Sulitnya melacak pendanaan terorisme menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dapat mendeteksi adanya kegiatan dan organisasi terorisme di suatu negara. Paypal, pembayaran daring menjadi salah satu modus untuk memindahkan dana dan berpotensi tidak dapat terdeteksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK). Perkembangan dunia keuangan digital akan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dan perangkat regulasi untuk dapat segera beradaptasi dengan arus uang berbasis cloud seperti bitcoin, cryptocurrency dan peer to peer lending sebagai bentuk deteksi terhadap metode baru pendanaan terorisme di era inovasi disruptif. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review artikel-artikel ilmiah dan undang-undang yang terkait dengan terorisme. Hasil penelitian ini berusaha menekankan pada Pasal 31 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang kewenangan penyidik yang dinilai perlu mengalami perluasan konteks untuk tidak hanya berfokus pada surat dan barang tetapi juga pendeteksian dengan kewenangan dan kesiapan instrument hukum apabila rekening dari pelaku terorisme merupakan rekening berbasis penyimpanan data cloud.Kata kunci: Terorisme, inovasi disruptif dan digital keuangan
PROTECTION FOR CHILDRENS OF VICTIM OF THE TERRORISM CRIME UNDER THE CRIMINAL LAWS (A BASIC EXAMINATION TO THE NEW LAW PROTECTION FOR THE VICTIMS AND WITNESS)
Authors: Narwastuty Dian 
Published: December 2022

The development of protection for victim in Indonesia has grown to a new stage. These developments also develop the protection for the children that involved in terrorism crime. The Surabaya Church’ terror, The Polrestabes’s Case, etc has showed that the terrorism involved children as active doer. Identification: There should be new form of protection, especially for the children of terrorism victim crime. Method :This paper uses qualitative descritive methods that regarding the new rules of Protection For Victims and Witness which enriched by library approach. The primary data is law’s protection around Victim and Witness, The secondary data are the form of books and journals about Criminal’s Law. The finding :The main project to avoiding the children became a terrorism victims is to restricted the radical ideology in internet . Keywords: Law, Protection, Children, Terrorism, Victims, Witness.
PENCEGAHAN PAHAM TERORISME DAN RADIKALISME BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR
Authors: Jubaidi H. Ahmad , Pujiastuti Hj. Nanik , Salasiah Salasiah 
Published: December 2022

Saat ini sangat gencar dibicarakan adalah kekerasan yang dilakukan oleh gerakan terorisme di belahan dunia, termasuk juga di Indonesia, pemahaman radikal seperti itu bisa saja akan berkembang dan terjadi di Indonesia jika para pemuda, tokoh agama, serta masyarakat dan seluruh lapisan warga Negara Indonesia tidak bisa mencegah pemahaman seperti itu berkembang. Jadi menanamkan pemahaman tentang bela bangsa dan kesadaran terhadap bahaya paham radikalisme dan terorisme sangat penting dilakukan sejak dini, agar bisa mencegah penyebarluasannya.Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur “bebas” dari terorisme, dengan salah satu bentuk pencegahan berbasis pendekatan Kearifan Lokal menuju Kalimantan Timur yang Aman, Damai, dan Sejahtera berdasarkan Pancasila.Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah menggunakan penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis selain berbentuk deskripsi juga disertai penjelasan tentang perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan di mana posisi penulis dalam kaitannya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, apakah menolak, mengkritik, menerima, dan atau yang lainnya.Adanya kearifan lokal sebagai sentra hukum budaya dalam kehidupan warga, antara lain mengandung nilai-nilai kerukunan sesama manusia, tercermin dari petuah orang-orang tua, nenek moyang kita yang tersosialisasi pada warga masyarakat masing-masing, khususnya yang ada di Kalimantan Timur untuk mendukung kebudayaan.Kata kunci: Pencegahan, legislasi, dan lain-lain (lihat contoh dipisahkan dengan koma)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HUKUM BANGUNAN DI INDONESIA
Authors: Sari Elsi Kartika 
Published: December 2022

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Realisasi dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia seperti pembangunan perumahan rakyat, jembatan, jalan raya, pelabuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat. Oleh karena itu penulis membahas bagaimana pengaturan bangunan gedung di Indonesia dengan metode penelitian secara deskriptif normatif. Pengaturan bangunan gedung di Indonesia dituangkan dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo PP. No 36 Tahun 2005. Dalam UU Bangunan Gedung setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Dengan dibangun suatu bangunan akan menimbulkan hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung. Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dikenai pada setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar, mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi; mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup; mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Tata cara pengenaan sanksi mengikuti ketentuan KUHAP.Kata Kunci: Hukum Bangunan, Indonesia
TERORISME SIBER, PERANG SIBER & HUKUM HUMANITER: TANTANGAN BAGI KERANGKA HUKUM INDONESIA TENTANG PERTAHANAN SIBER
Authors: Permanasari Arlina 
Published: December 2022

Bertitik tolak dari serangan-serangan siber berupa Distributed Denial of Service (DDoS) yang terjadi di negara-negara Baltik (Estonia, Georgia), dan Iran, maka tulisan ini akan mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi dalam perang siber antara lain mengetahui aktivitas-aktivitas di dunia maya yang dapat dianggap sebagai suatu serangan berdasarkan hukum humaniter, objek-objek yang dianggap sebagai sasaran serangan, demikian pula atribusi terhadap para pelakunya serta klasifikasi dari konflik bersenjata. Metode penelitian dilakukan secara normatif terhadap bahan-bahan hukum berdasarkan hukum humaniter dengan instrumen utama seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 dan Tallinn Manual tentang Hukum Internasional yang berlaku dalam Perang Siber. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil pembahasan akan digunakan sebagai temuan guna menganalisis dan membandingkan dengan kerangka hukum nasional Indonesia mengenai konsep perang dan pertahanan siber, khususnya Peraturan Menteri Pertahanan No. 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pedoman pertahanan siber perlu dipertajam dan disempurnakan lagi dengan aspek-aspek hukum humaniter dalam implementasi perang siber.Kata kunci: cyber warfare, IHL, cyber terrorism, cyber defense
REFORMASI HUKUM WARIS ISLAM MELALUI WASIAT WAJIBAH, BAGI AHLI WARIS NON MUSLIM DI NEGARA ISLAM DAN MAYORITAS ISLAM
Authors: Retnowulandari Wahyuni 
Published: December 2022

Al-Qur’an merupakan kitab suci agama Islam merupakan pedoman hidup yang isinya sangat luas dan kebenaranya pasti, sebagai sumber hukum yang utama dan pertama. Dengan meluasnya wilayah Islam ke berbagai negara yang mempunyai social budaya, ekonomi dan politik, bahkan zaman yang berbeda-beda, reformasi/ berijtihad atas Hukum Islam merupakan keniscayaan dan tidak menyalahi ketentuan hukum Islam sebagaimana Isi Al-Qur’an An-Nissa: (59), Hadist Muadz bin Jabal, Al Qur’an Al Hasyir :(2). Hal ini terbukti reformasi/ berijtihad telah dilakukan sejak masa Rasullullah SAW hingga kini. Para pakar hukum Islam di seluruh duniapun menangkap peluang reformasi hukum Islam tersebut. Penelitian normative ini dilakukan untuk mendapat gambaran perbandingan khusus mengenai reformasi hukum waris Islam melalui “ wasiat wajibah “ di Mesir, Tunisia, Syiria, Maroko, Pakistan, Yordania, yang ternyata tidak satupun yang memberikan wasiat wajibah pada ahli waris non muslim. Oleh karenanya argumentasi atas maraknya putusan pengadilan yang menggunakan “wasiat wajibah“ bagi ahli waris murtad di Indonesia antara lain Putusan Pengadilan Agama No.2553.Pdt.G/2011/PA JS, No.2/pdt.G/2011/PA-Kbj, putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995, menurut hemat peneliti tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Hadist, dan untuk mereka sebaiknya cukup di berikan hibah.Keyword: reformasi/ ijtihad; waris Islam; ‘wasiat wajibah
PEMBERIAN SUAKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK
Authors: Justinar Jun 
Published: December 2022

Suaka bermakna bebas dari penangkapan. Suaka teritorial dapat diberikan di wilayah darat dan perairan. Berdasarkan Deklarasi Suaka Teritorial, negara-negara harus mengikuti sejumlah standar dan kebutuhan nyata yaitu pencari suaka yang menyelamatkan diri dari penganiayaan tidak boleh ditolak di perbatasan dan tidak boleh diusir atau dikembalikan dengan paksa; apabila suatu negera menghadapi kesulitan dalam memberikan atau melanjutkan pemberian suaka maka negara secara sendiri atau bersama-sama atau melalui PBB harus mempertimbangkan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh negara pemberi suaka; suaka yang diberikan kepada orang yang mengungsi karena menghindari penganiayaan harus dihormati oleh semua negara. Suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan di tempat yang menjadi milik atau yang dipergunakan untuk keperluan resmi negara pemberi suaka. Suaka dapat diberikan sementara waktu di gedung perwakilan asing dalam tiga hal yang luar biasa yaitu: orang yang secara fisik dalam bahaya karena adanya kekerasan masal atau seorang pelarian politik di negara asalnya; apabila di negara itu terdapat kebiasaan yang sudah lama diakui dan bersifat mengikat; apabila terdapat perjanjian khusus antara negara tempat penerima suaka berasal dan negara tempat gedung perwakilan berada. Suaka dapat diberikan di perwakilan diplomatik karena perwakilan diplomatik dianggap secara penuh berada di bawah yurisdiksi negara asal perwakilan tersebut.Kata Kunci: Hukum diplomatik, suaka, Deklarasi Suaka Teritorial
UPAYA HUKUM TERKAIT MASALAH PENJUALAN RUMAH SUSUN YANG DIIKAT DENGAN PPJB
Authors: Setiawati Anda 
Published: December 2022

Penjualan rumah susun/apartemen/kondominium dalam kondisi belum selesai dibangun (penjualan secara off-plan/pre-project selling) banyak dilakukan melalui PPJB yang umumnya dibuat dalam bentuk yang baku. Model penjualan melalui PPJB ternyata menimbulkan masalah hukum yang cenderung merugikan calon pembeli. Banyak pengembang yang dalam pembuatan PPJB selalu mencantumkan klausula baku dan penghindaran atau pengabaian Pasal 43 ayat (2) UURS. Berlindung di balik berlakunya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak, para pengembang berusaha menghindar dari persyaratan penjualan melalui PPJB, terutama syarat kepastian hak atas tanah, IMB dan keterbangunan 20%. Untuk meminimalisir kerugian pada konsumen rumah susun (calon pembeli) dan itikad tidak baik dari pengembang harus ada penegakan hukum yang jelas dan pasti yang dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat pembeli rumah susun. Ada berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan oleh calon pembeli dalam menuntut menuntut hak-haknya, yaitu melalui upaya hukum perdata dan pidana. Dalam penyelesaian perdatanya, dapat dipilih penyelesaian melalui cara non litigasi/ADR dan mengadu ke BPSK atau menggunakan cara litigasi melalui gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Penggunaan instrumen hukum pidana didasarkan pada pengenaan sanksi pidana yang terdapat Pasal 110 UURS dan 62 ayat (1) UUPK.Kata Kunci: Rumah Susun, PPJB
SANKSI PIDANA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Suka’arsana I Komang 
Published: December 2022

Menurut ICW yang dirilis 24 april 2019, Pegawai Pemda menduduki pertama berjumlah 319, pihak swasta 242 terdakwa, umumnya pelaku terjerat korupsi pengadaan barang dan jara dan penerbitan ijin usaha. Bahkan menurut “ICM pelaku korupsi dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2013 mulai Januari sampai desember 2013 ada 1271 tersangka korupsi, sedangkan 2011 hanya sejumlah 1056 kasus korupsi. Hal ini menunjukkan perlu adanya keseriusan dalam menangani kasus korupsi dengan memberikan sanksi pidana yang seimbang dengan kesalahan dan tegas, jika perlu menjatuhkan pidana mati.. Selain itu “perlu adanya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama pemerintah membrantas tindak pidana korupsi dengan ikut ambil bagian memberi informasi adanya dugaan ada tindak pidana korupsi. Sesuai usul dari Saut Situmorang secara bertahap memberikan hadiah bagi pelapor korupsi sebagaimana aturan Dirjen Bea dan cukai, pihak yang menemukan barang diganjar hadiah dengan nilai 10 persen dari barang tersebut. Adapun obyek penelitian “1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam Tindak Pidana Korupsi?, dan 2. Bagaimana sanksi pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi?”. Pelaku korupsi dengan Pasal 2 ayat 2 dapat dikenakan pidana mati dan masyarakat yang berperan aktif akan mendapat penghargaan berupa insentif dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 20 tahun 2001 dan PP No. No. 43 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kata Kunci : Sanksi Pidana, Peran masyarakat, Tindak Pidana Korupsi
Keabsahan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Syarat Formil Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 195/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG jo PutusanMahkamahAgung Nomor 885K/PDT.SUS-PHI/2017)
Authors: Aruan Reytman 
Published: December 2022

Berdasarkan Pasal 151 Ayat (2) UU No. 13/2003 jo Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2/2004, bahwa setiap pemutusan hubungan kerja (“PHK”) wajib dirundingkan antara pengusaha (management) dengan pekerja/buruh (karyawan) yang bersangkutan atau dengan (melalui) serikat pekerja/serikat buruh-nya. Pada perundingan dimaksud, di samping merundingkan kehendak PHK-nya, juga merundingkan hak-hak yang (dapat) diperoleh dan/atau kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan masing-masing. Bilamana perundingan mencapai kesepakatan, dibuat PB (“Perjanjian Bersama”); namun, sebaliknya apabila perundingan gagal, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja (mem-PHK) setelah memperoleh penetapan (“izin”) dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang, dalam hal ini PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Berkaitan (perundingan gagal) ini, wajib dibuat risalah perundingan, karena risalah tersebut merupakan syarat untuk proses pernyelesaian perselisihan PHK selanjutnya pada lembaga Mediasi atau Konsiliasi/Arbitrase (vide Pasal 151 ayat [3] UU No. 13/2003 jo Pasal 2 Ayat [3] Permenakertrans. No. Per-31/Men/VI/2008). Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana keabsahan surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh PT Manggul Jaya dalam kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 195/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 885K/PDT.SUS-PHI/2017 dan bagaimana akibat hukum suatu pemutusan hubungan kerja yang tidak sah dalam kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 195/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 885K/PDT.SUS-PHI/2017. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian normatif dengan cara penulisan deskriptif. Hasil kesimpulan penulis adalah keabsahan surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh PT Manggul Jaya dalam kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 195/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 885K/PDT.SUS-PHI/2017 adalah sah sebagai syarat formil dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial menurut amar pertimbangan Majelis Hakim dan Akibat hukum suatu pemutusan hubungan kerja yang semula diajukan sebagai pemutusan hubungan kerja dengan tidak sah dalam kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 195/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 885K/PDT.SUS-PHI/2017 adalah Pemutusan Hubungan Kerja antara Pengusaha dan Pekerja mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat bagi para pihak, hal ini dikarenakan menurut amar pertimbangan majelis hakim, surat pemutusan hubungan kerjanya adalah sah.Kata kunci: Gugatan, Pemutusan Hubungan Kerja, Pengadilan Hubungan Industrial
SANKSI REHABILITASI PADA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR: 79/PID/2012/PT.TK)
Authors: Multi Wijaya Vience Ratna 
Published: December 2022

Indonesia sudah merupakan darurat narkotika. Hal ini sesuai pendapat BNN, Indonesia jumlah penyalahgunaan narkotika mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017. Hampir 1 juta orang telah menjadi pecandu narkotika. Hal ini tentu sangat membahayakan karena bisa merusak pembangunan manusia Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak susunan syarat, meningkatnya kematian mendadak dan menyebabkan penyakit HIV/AIDS. Guna melakukan pengggurangan penyalahgunaan narkotika harus melibatkan semua aspek antara lain Penegak hukum, Badan Narkotika Nasional(BNN) dan masyarakat. Menurut Pendapat mantan Kepala BNN, mengurangi penyalahgunaan narkotika bahwa penyalahgunaan tidak ditahan karena tidak memenuhi sysrat penahanan Pasal 21 KUHAP,tetapi sesuai Pasal 4 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalahgunaan harus direhabilitasi. Adapun obyek penelitian “Bagaimanakah sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika (Putusan No. 79/Pid/2012/PT/TK?” Metode penelitian berupa penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder, dan dianalisis secdara kualitatif. Penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi berdasarkan adanya penghapus pidana pada diri penyalahguna Pasal 44 KUHP dan memperhatikan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 UU No. 35 tahun 2009.Kata Kunci : Sanksi Rehabilitasi, Penyalahguna, Tindak Pidana Narkotika
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Authors: Widiatmoko Wahyu 
Published: December 2022

PPenanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) tidak dapat dilakukan seperti terhadap orang dewasa. Balai Pemasyarakatan (BAPAS), melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan yang dimilikinya, berperan penting dalam proses peradilan ABH sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku. Pada tulisan ini akan dipaparkan pelaksanaan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam memahami, menghayati dan menjalankan semua amanah yang terkandung dalam UU SPPA, karena dengan UU SPPA banyak terjadi perubahan sistem, mekanisme dan prosedur bagi PK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS pada penanganan ABH. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mencermati perilaku, tindakan, lingkungan sosial serta aspek lainnya yang terkait dengan pelaksanaan peran (PK) pada setiap tahap dalam proses peradilan yang dijalani oleh ABH, yaitu pada tahap sebelum pengadilan (pra-adjudikasi), tahap pengadilan (adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (post-adjudukasi). Hasil penelitian menunjukan bahwa PK memiliki hambatan-hambatan yang dihadapi PK dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak antara lain: kelemahan aturan hukum yang belaku terhadap tindak pidana anak, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasyarakatan, dan alokasi anggaran serta dana yang sangat minim. Meskipun demikian, fungsi BAPAS dalam proses penanganan ABH dapat dijalankan sesuai tahapan yang ditetapkan. BAPAS dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menangani ABH berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, sesuai perundangan- undangan.
الأسس الجغرافية للدولة الفيدرالية في العراق
Authors: Muhaymid Khitab Saed , Saleh Mustafa Latus 
Published: December 2022

تعد الفيدرالية من القضايا الأكثر إثارة للجدل والخلاف حيث إن اغلب العراقيين لا يملكون فكرة واضحة عن معنى الفيدرالية في مضمونها الحقيقي وعدم وجود النوايا الحسنة وراء وجود الفيدرالية الجغرافية في العراق فبدلا إن تكون الفيدرالية مصدرا للقوة والتلاحم ما بين مكونات الشعب العراقي فإنها بالعكس سوف تسعى إلى تمزيقه إلى أقاليم طائفية عرقية بتشجيع من قوى خارجية , وان هدف البحث هو تسليط الضوء على مفهوم الفيدرالية الجغرافية وابرز ملامحها وإمكانية تطبيقها في العراق مع ضرب أمثلة من دول العالم المختلفة لنكون على بينة من أمرنا ونحن نتحدث عن هذا النظام بصفته أحد أنظمة الحكم المطروحة للعمل بها في العراق. فإذا تم تطبيق النظام الفيدرالي في العراق على أساس الفيدرالية الجغرافية فأنهم يستطيعون العيش معا في إطار دولة موحدة تحترم وتصون التنوع الديني والعرقي والطائفي وتكفل تقاسم ثروة العراق لاسيما النفطية , وثرواته الأخرى التي تغنيه عن النفط إذا تم استثمارها بشكل صحيح في إطار العدالة والمساواة وإزالة أخطاء الماضي وذلك في نظام العدالة ألتعددي وليس في سياق محاصصه عرقية وطائفية تؤدي إلى دمار وخسارة الجميع وعلى الدولة العراقية إن تنظر إلى الدول الفيدرالية كالإمارات وغيرها وان تتحلى بروح المسؤولية الوطنية وتنظر إلى المستقبل البعيد فلا مستقبل للعراق إلا في إطار عراق موحد حر قائم على التعايش بين الثقافات والانتماءات وتأليف الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة, وهذا هو الطريق الوحيد لبناء العراق العصري الذي يتطلع إليه كل العراقيين على مر السنين , إما إذا بقى تنافر القوة السياسية مؤازرة القوة الخارجية فلن يكون مصير العراق إلا الفشل .
تحقيق رسالة تعدد المجتهد
Authors: Mahmoud Ahmed Shaker 
Published: December 2022

فلما كان علم أصول الفقه، هو العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فغايته إذاً هو استنباط الأحكام، وهذا الاستنباط إنما هو ملكة لفئة من الناس خصهم الله تعالى بالعلم بالشريعة الإسلامية، فكانوا مجتهدين في استنباط أحكام رب العالمين، وهذا هديٌ سار عليه الصحابة والتابعين، ومن تبعهم إلى يوم الدين، فكانوا يفتون الناس بما يستنبطونه من الأحكام، من غير تدقيق على من يسأل، أو يستفتي، هل سأل، أو استفتى غيرهم؟ أو لا؟
وكان الناس يسألون ويستفتون المرة تلو المرة من غير أنكار عليهم، بل كانوا يسألون ابن عمر، ثم يذهبون إلى ابن عباس ويسألونه في نفس المسألة، وفي نفس المكان ـ في الحرم المكي عندما كانوا يجلسون للإفتاء ـ مع اختلاف الاجتهاد من كل منهما، بل كان بعض الصحابة يأخذ بقول صحابي أخر، وكل ذلك لم يوقع الناس في الحرج بل على العكس، جعلهم في سعة من الأمر؛ فلأهمية هذا الموضوع شرع كثير من العلماء ببيان هذا الأمر، فمنهم من توسع في الكلام عن هذا الموضوع، ومنهم من اختصر الحديث عن هذا الموضوع، فكان الشيخ محمد بن حمزة الآيديني رائداً في اختصار وجمع شتات هذا الموضوع ضمن المذهب الحنفي.