bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PERMEN SEBAGAI PENGGANTI UANG KEMBALIAN
Authors: Pradnya Narapatni Luh Made , Dedy Priyanto I Made 
Published: October 2022

Tujuan dari studi ini adalah agar kita mengetahui bagaimana pengaturan penggantian sisa uang kembalian yang diganti dengan permen berdasarkan aturan terkait dan juga agar kita mampu memahami dan juga tahu bagaimana saja perlindungan hukum untuk konsumen yang menerima permen sebagai alternatif uang kembalian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Studi ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan UndangUndang yang dilakukan dengan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan dan juga aturan yang berkaitan dengan ketentuan yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang terjadi dwewasa ini. Dari hasil penulisan artikel studi ini menunjukkan bahwa, dewasa ini pengembalian uang sisa pembayaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha seperti minimarket/supermarket yang menggunakan permen sudah sering terjadi. Hal ini tentunya akan menimbulkan penyimpangan dari segi kaidah hukum, karena perbuatan tersebut dapat menjadi masalah jika pembeli sebagai konsumen tidak menerimanya. Oleh sebab itu diperlukan tinjauan hukum berdasarkan aturan terkait dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang telah tercantum dalam Peraturan PerundangUndangan Nomor 8 tahun 1999.
The purpose of this study is for us to know how the arrangements for replacing the remaining change with candy based on the relevant rules and also so that we are able to understand and also know how the legal protection for consumers who receive candy as an alternative to change based on the Consumer Protection Law UUPK). This study uses a normative legal research method using a statute approach which is carried out by analyzing the Laws and Regulations and also the rules relating to provisions relating to legal issues that occur today. The results of the writing of this study article indicate that, nowadays, refunds of the remaining payments made by business actors such as minimarkets / supermarkets that use candy are common. This of course will cause deviation from the point of view of the rule of law, because this action can be a problem if the buyer as a consumer does not accept it. Therefore, it is necessary to have a legal review based on the related rules and also the Consumer Protection Law, which has been stated in the Law Number 8 of 1999.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK KEPADA NASABAH BILAMANA MENGALAMI LIKUIDASI
Authors: Febriary Adhyaksa Gusti Ayu Mirah , Yustisia Utami Putu Devi 
Published: October 2022

Penulisan artikel memiliki maksud guna dapat mengetahui pengaturan terkait dengan bank yang diliikuidasi pada sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak bank kepada nasabah bilamana mengalami likuidasi. Adapun yang dipergunakan sebagai metode metode untuk mengkaji artikel ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendeketan konseptual sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang didapatkan dan dianalisis dengan teknik deskripsi kualitatif. Setelah dikaji maka didapatkan hasil bahwa pengaturan terkait dengan likuidasi bank dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya sudah diatur. Hal tersebut dapat dilihat pada UU Perbankan, UU LPS, Peraturan Pemeriintah Nomor 25 Tahun 1999 dan ketentuan lainnya. Dasarnya dalam ketetapan tersebut memuat hal yang sama yaitu bahwa likuidasi merupakan akhir dari kegagalan bank. Dalam hal bank mengalami likuidasi, maka bank harus mengembalikan simpanan yang dimiliki oleh nasabah. Bilamana aset yang dimiliki bank tidak mencukupi, maka komisaris, direksi dan pemegang saham bisa diminta pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban dari bank tersebut.
The purpose of this research is to find out what arrangements currently exist in relation to the liquidation of banks in the banking system in Indonesia and to determine the accountability of the bank to its customers when it goes into liquidation. The method used in reviewing this research is the normative legal research method. Which in this normative legal research method uses a statutory approach and a conceptual approach as a way to solve problems from the data obtained. Regulations related to bank liquidation in the banking system in Indonesia have actually been regulated. This can be seen in the Banking Law, LPS Law, Government Regulation Number 25 of 1999 and other provisions. Basically, the provisions contain the same thing, namely that liquidation is the end of bank failure. In the event that the bank goes into liquidation, the bank must return the deposits held by the customer. If the assets owned by the bank are not sufficient, then the members of the board of directors, commissioners and shareholders can be held accountable for fulfilling the obligations of the bank.
PENGATURAN INDEPENDENSI INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALI
Authors: Kesuma Dewa I Kadek Suwawa Kiki , Dahana Cokorda Dalem 
Published: October 2022

Artikel ini mempunyai tujuan yakni memberikan pemahaman tentang pengaturan kewenangan inspektorat provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk melakukan analisis terhadap independensi inspektorat daerah sebagai upaya meminimalisir Tindak Pidana Korupsi. Metode pada penulisan ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan juga pendekatan perundang-undangan. Seluruh informasi yang sudah terkumpul kemudian di lakukan penganalisisan secara kualitatif dan di tampilkan dalam laporan diskriptif analisis. Penelitian ini pada hakikatnya menunjukkan jika secara khusus berkaitan dengan pengaturan kewenangan inspektorat daerah berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia dilakukan pengaturannya dalam UU PD; PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 107/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Sementara terkait pengaturan independensi inspektorat daerah sebagai upaya meminimalisir Tindak Pidana Korupsi hingga saat ini belum terlihat jelas dalam regulasi yang telah ada sehingga besar kemungkinan terjadinya intervensi serta konflik kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pekerjaan yang dilaksanakan.
The purpose of this article is to provide an understanding of the regulation of the authority of the provincial inspectorate based on the laws and regulations in Indonesia and to analyze the independence of the regional inspectorate as an effort to minimize corruption. The method in this writing is normative research with a conceptual approach and also a statutory approach. All information that has been collected is then analyzed qualitatively and displayed in a descriptive analysis report. This research essentially shows that if it is specifically related to the regulation of the authority of the regional inspectorate based on the laws and regulations in Indonesia, the regulation is carried out in the Regional Government Law; PP No. 41/2007 concerning Regional Apparatus Organizations; Permendagri No. 107/2017 concerning Guidelines for Nomenclature of Provincial and Regency/City Regional Inspectorates; and PP No. 18/2016 concerning Regional Apparatus. Meanwhile, regarding the regulation of the independence of regional inspectors as an effort to minimize Corruption Crimes, it is not yet clear in the existing regulations, so there is a high possibility of intervention and conflicts of interest in the planning, implementation, and reporting process of the work carried out.
PENGATURAN REPOST FOTO DAN VIDEO DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Authors: Maha Putra I Made Candra , Sukihana Ida Ayu 
Published: October 2022

Tujuan dari studi ini adalah guna mengkaji pengaturan repost foto dan video di media sosial menurut Undang-Undang Hak Cipta dan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto dan video di media sosial. Dalam pembuatan atau penulisan studi ini metode yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan peraturan perrundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Konseptual Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa foto dan video termasuk ke dalam jenis ciptaan yang dilindungi yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimana Foto termasuk kedalam karya fotografi maupun potret, yang diatur dan terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l Undang-Undang Hak Cipta. Dan Video termasuk kedalam karya sinematografi, yang dimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, maka dari itu me-repost foto dan video di media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta. Berkaitan dengan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto maupun video di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur pada pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Selain sanksi pidana, dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto maupun video di media sosial dapat juga terjerat sanksi perdata berupa gugatan ganti kerugian, seperti yang terdapat pada pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.
The purpose of this study was to examine the regulation of reposting photos and videos on social media according to the Copyright Act and the sanctions that can be applied in the event of a dispute in the form of reposting photos and videos on social media. In making or writing this study, the method used was a normative legal research method based on the statutory approach (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach). The results of the study indicated that photos and videos are included in the types of protected works regulated in Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Where photos are included in photographic and portrait works, which are regulated and contained in Article 40 paragraph (1) letter k and letter l of the Copyright Law. And videos are included in cinematographic works, which are regulated in Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law, therefore reposting photos and videos on social media is a copyright violation. With regard to sanctions that can be applied in the event of a dispute in the form of reposting photos or videos on social media, criminal sanctions can be imposed as stipulated in article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. In addition to criminal sanctions, in the event of a dispute in the form of reposting photos or videos on social media, you can also be involved in civil sanctions in the form of a claim for compensation, as contained in Article 99 paragraph (1) of the Copyright Law.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT ONLINE YANG TIDAK SESUAI DENGAN KOMPOSISI OBAT ASLI
Authors: Giovanni Kadek Dwi , Sri Indrawati Anak Agung 
Published: October 2022

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat melalui online yang tidak sesuai dengan komposisi obat asli serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan terhadap sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa pelindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Pelindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pelaksanaan jual beli melalui e-commerce telah diatur dalam UU ITE. Pengedaran obat-obatan oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian mengenai obat, telah dilarang oleh UU Kesehatan. Tidak sepenuhnya perlindungan hukum dapat berjalan sesuai yang dijanjikan, sering terjadi pelanggaran terhadap hak daripada konsumen, yang berujung dengan lahirnya sengketa antara para pelaku usaha dengan konsumen. Upaya hukum dapat dilakukan oleh pihak konsumen jika merasa haknya dilanggar melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen.
The purpose of this study is to examine the legal protection for consumers against drug distribution via online that is not in accordance with the original drug composition and to find out legal remedies that can be taken by consumers for the losses incurred by business actors. This study uses normative legal research methods, by approaching primary legal sources and secondary legal sources. The results of the study show that legal protection for consumers in buying and selling activities is regulated in the Consumer Protection Law. Legal protection for consumers can be done through preventive protection and repressive protection. The implementation of buying and selling through e-commerce has been regulated in the ITE Law. Distribution of drugs by someone who does not have the authority and expertise regarding drugs, has been prohibited by the Health Act. Not fully legal protection can run as promised, there are frequent violations of the rights of consumers, which leads to the birth of disputes between business actors and consumers. Legal remedies can be taken by the consumer if they feel that their rights have been violated through court or out of court, based on the provisions of Articles 45 to 48 of the Consumer Protection Law.
PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN: BAGAIMANA PEMBAGIAN HARTA BENDA?
Authors: Biliyanda Dindira , Agus Setyono Yoni 
Published: October 2022

Perceraian adalah salah satu proses yang dapat dilakukan untuk mengakhiri perkawinan. Dalam perceraian terdapat hal-hal yang menjadi persoalan pada saat proses perceraian, yaitu salah satunya terkait dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pembagian harta bersama semasa perkawinan diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, namun tidak ditentukan besarnya masing-masing bagian suami maupun istri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUP. Dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UUP mengatur pula mengenai harta bawaan dan harta bersama. Apabila terjadi perceraian yang mana tidak terdapat suatu perjanjian perkawinan terkait dengan pemisahan harta, kerap pula terjadi kesulitan dalam pembuktian harta bawaan masing-masing suami dan istri.
Divorce is one of the processes that can be done to end a marriage. In divorce there are things that become problems during the divorce process, one of which is related to the distribution of joint property in marriage. The distribution of joint assets during marriage is regulated in the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that if the marriage is dissolved due to divorce, joint property is regulated according to their respective laws, but the amount of each share of the husband and wife is not determined. This research is a normative juridical research with descriptive analytical research type and analyzed by qualitative methods. As stated in Article 37 UUUP. Article 35 Paragraphs (1) and (2) of the UUP also regulates innate and joint assets. If there is a divorce in which there is no marriage agreement related to the separation of assets, there are often difficulties in proving the assets of each husband and wife.
PROTEKSI SERTA AKIBAT HUKUM PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG KEPADA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE)
Authors: Karina Ni Wayan , Utami Putu Devi Yustisia 
Published: October 2022

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui proteksi hukum kepada pemilik informasi khusus bernilai ekonomi (rahasia dagang) dalam suatu perjanjian waralaba, serta akibat berupa sanski hukum yang ditimbulkan ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum primer. Dikumpulkan dengan prosedur inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi Peraturan Perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa proteksi hukum hingga akibat berupa sanksi hukum atas pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian waralaba dimuat dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pembuatan kontrak lisensi mengenai rahasia dagang, pendaftaran waralaba, dan pencatatan perjanjian waralaba merupakan proteksi yang ditegaskan dalam Undang - Undang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba. Ketika masih terjadi pelanggaran (wanprestasi) dalam pelaksanaan bisnis waralaba perihal rahasia dagang, maka akibat hukum yang akan diperoleh pihak pelanggar berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana.
The purpose of this study is to find out the legal protection for owners of special economic value information (trade secrets) in a franchise agreement, as well as the consequences in the form of legal sanctions incurred when there is a violation of a trade secret in a franchise agreement. In this paper, using a normative juridical method with a statute approach through library research, and primary legal materials. Collected with procedures for inventory, identification, and classification of laws and regulations. The results of the study show that legal protection to the consequences in the form of legal sanctions for violations of trade secrets in the franchise agreement is contained in Law no. 30 of 2000 and Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise (Franchise). Making license contracts regarding trade secrets, registration of franchises, and recording of franchise agreements are protections that are affirmed in the Trade Secrets Act and Government Regulations on Franchising. When there is still a breach (default) in the implementation of a franchise business (franchise) regarding trade secrets, the legal consequences that will be obtained by the violator are in the form of administrative sanctions to criminal sanctions.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VAKSIN COVID-19: PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA
Authors: Pramitha I Gusti Ayu Nadya Candra , Sudiarawan Kadek Agus 
Published: October 2022

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah vaksin Covid-19 dilindungi atau tidak dalam pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia dan untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan pengaturan perlindungan vaksin Covid-19 dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual hukum yaitu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 mempunyai sisi hukum yang wajib diberikan perhatian dikarenakan vaksin Covid-19 adalah hasil olah pikir manusia yang dalam ilmu hukum bisa mendapatkan perlindungan hak eksklusif melalui Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan rezim paten ataupun rahasia dagang. Berdasarkan salah satu hal itu masing- masing mempunyai kelemahan serta kelebihan, sehingga perlunya pertimbangan secara matang oleh inventor. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam hak kekayaan intelektual bukan merupakan suatu hal yang bisa dieksploitasi tanpa batas, tetapi Negara bisa hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib serta pengungkapan informasi yang memilki sifat rahasia.
The purpose of this research is to find out whether the Covid-19 vaccine is protected or not in regulation of intellectual property rights in Indonesia and to find out the weeknesses and advantages of regulating the Covid-19 vaccine protection in the perspective of intellectual property law in Indonesia. The research method used in this paper is normative legal research, namely by reviewing legislation and used method legal concepts. The results of the article show that the Covid-19 vaccine has legal aspects that must to be considered because the Covid-19 vaccine is the result of human thought which in law can get exclusive rights protection through Intellectual Property Rights, namely through the patent regime or trade secrets. Based on that, each of these options has disadvantages and advantages, so it needs to be considered carefully by the iventor. The exclusivity of the Covid-19 vaccine in Intellectual property right, a thing that can be exploited without limits, but the state can be present as a form of responsibility that is implemented through the application of obligations and confidential information.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA SINEMATOGRAFI YANG DISEBARLUASKAN TANPA IZIN MELALUI APLIKASI TELEGRAM
Authors: Pramestya Komang Dea , Landra Putu Tuni Cakabawa 
Published: October 2022

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk memahami lebih dalam tentang perlindungan terhadap karya sinematografi yang disebarluaskan tanpa izin melalui aplikasi telegram dan untuk mengetahui sanksi bagi oknum yang melakukan pembajakan. Kajian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif yang secara spesifik merupakan penelitian terhadap hukum dalam kedudukannya sebagai norma. Penulis mengkaji dengan Statue Approach atau pendekatan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan Hak Cipta dan dengan menganalisis Konsep Hukum. Berdasarkan hasil dari analisis menunjukkan bahwa film sebagai karya sinematografi yang disebarluaskan ke aplikasi telegram dilindungi oleh hak cipta seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang secara spesifik diatur dalam ayat (1) huruf m pada Pasal 40 dan pengertian pembajakan juga diatur ketentuannya dalam Pasal 1 angka 23, meskipun dalam pengertian pembajakan tersebut masih menunjukkan norma kabur. Karya sinematografi yang disebarluaskan tanpa izin melalui aplikasi telegram akan mendapat sanksi hukum dengan cara mengajukan gugatan seperti diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Hak Cipta.
This research was conducted with the aim of understanding about the protection of cinematographic works those are distributed without permission through Telegram App and to find out the sanctions for piracy. This study is classified as a normative legal research, specifically law research by its position as the norm. The author examines with Statute Approach or an approach based on legislation which in this case relates to copyright and by analyzing Legal Concepts. Based on the result of the analysis shows that the movie as cinematographic works those are distributed through Telegram App are protected by copyright as regulated in the Copyright Act which is specifically regulated in paragraph (1) letter m of Article 40 and the definition of piracy, which also regulated in Article 1 number 23, eventhough in that definition of piracy still shows a vague norm. Cinematographic works those are distributed without permission through Telegram App will be subject to legal sanctions by filling a claim as stipulated in the Copyright Act.