bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR RITEL PASCA PRIVILEGE PADA PERUSAHAAN START UP DI BURSA EFEK INDONESIA
Authors: Putra I Gusti Lanang Ngurah Adhi Widyarta , Sudiarawan Kadek Agus 
Published: October 2022

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah legalitas Saham Dengan Hak Suara Mulitpel, bentuk dan penerapanya pada Emiten serta mengetahui perlindungan hukum terhadap invetor ritel pasca berlakunya Saham Dengan Hak Suara Multipel dan Perubahan Peraturan BEI I-A. Metode yang digunakan dalam penulisan studi jurnal ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan (the statuae approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa legalitas dari Saham Dengan Hak Suara Multipel diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi Dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham bentuk dan penerapannya sebagaimana diimplementasikan dalam IPO Emiten GOTO dengan Saham Seri B. sebagai perlindungan preventif kepada investor ritel telah diterapkan Notasi Khusus pada Emiten dengan klasifikasi tertentu.
The purposes of this study is to know legality of Multi Voting Shares, form and it’s implementation in listed company and also to know legal protection for retail investors after implementation of Muti Voting Shares and Amandement of BEI Rules I-A. In writing this scientific journal using normative law research with the statue approach was used. The result of this study showed legality for Multi Voting Shares ruled in Indonesia Financial Services Authority (OJK)’s regulations No. 22/POJK.04/2021 concerning of Implementation multi voting shares by company have innovation and high growth rate who listed in BEI then Multi voting shares has implemented in PT Gojek Tokopedia Tbk’s IPO by B Series Stcok. Others result of this study showed prevent legal protection for retail investor has implemented Special Notations policy for listed company with particular classification.
KONSTITUSIONALITAS PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Authors: Prasadana Gede Bagus Adhi , Yusa I Gede 
Published: October 2022

Tujuan studi ini untuk mengkaji konstitusionalitas penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XI/2016 karena secara empiris masih terdapat diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME setelah Putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa masih terdapat diskriminasi kepada penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XI/2016 sudah diberlakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni tidak diketahuinya soal Putusan Mahkamah Konstitusi oleh dinas-dinas terkait, artinya tidak terdapat kordinasi antara jajaran pemerintahan. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sejajar dengan undang-undang karena pengujian uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga Putusan MK kedudukannya sejajar dengan undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Harmoniasi peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam hal ini dengan segera melakukan perubahan materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh DPR dan Presiden dan segera melakukan sosialiasi agar hak-hak konstitusional warga negara dapat terpenuhi.
The purpose of this study is to examine the constitutionality of adherents of the belief in God Almighty (YME) after the Constitutional Court Decision 97/PUU-XI/2016 because empirically there is still discrimination against adherents of the belief in God Almighty after the Constitutional Court's decision was enforced. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that there is still discrimination against adherents of the belief in God Almighty even though the Constitutional Court Decision 97/PUU-XI/2016 has been enacted. This is due to several things, namely the lack of knowledge about the Constitutional Court Decision by the relevant agencies, meaning that there is no coordination between government ranks. The position of the Constitutional Court Decision can be said to be parallel to the law because the judicial review of the Constitutional Court is the judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that the Constitutional Court's decision has an equal position with the law in this case Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration. Harmonization of laws and regulations is urgently needed in this regard by immediately making changes to the content of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration by the DPR and the President and immediately conducting socialization so that the constitutional rights of citizens can be fulfilled.
PEMBELAAN TERPAKSA BERSENJATA OLEH KORBAN BEGAL YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA PELAKU BEGAL
Authors: Sahdewa Ida Bagus Hery , Hariyanto Diah Ratna Sari 
Published: October 2022

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi tolak ukur Pasal 49 KUHP dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pembelaan terpaksa dan untuk mengetahui apakah pembelaan dengan menggunakan senjata tajam, tumpul, airgum maupun senjata api yang telah memiliki izin dapat dikateogirkan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, serta dengan melakukan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan kepada hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa di dalam ketentuan Pasal 49 KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai perbuatan yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Dalam pasal ini juga tidak terdapat tolak ukur yang jelas, yang dapat menentukan suatu perbuatan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang dapat terhindar dari ancaman pidana. Kemudian terkait dengan pembelaan dengan menggunakan senjata tajam, tumpul, airgun ataupun senjata api yang telah memiliki izin, penulis menemukan bahwa berdasarkan kepada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seseorang memiliki hak secara legal untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan senjata api non-organik sebagai alat bela diri, dengan terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Namun aturan pasal ini bertentangan dengan Pasal 49 KUHP yang tidak menjelaskan secara tegas mengenai perbuatan apa yang dapat dilakukan dan perbuatan apa dan perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa.
The writing of this article aims to find out what is the benchmark for Article 49 of the Criminal Code in determining an act can be categorized as an act of forced defense and to find out whether a defense using sharp, blunt weapons, airguns or firearms that already have a permit can be categorized as a defense. forced. This research was conducted using normative legal research methods or doctrinal legal research, as well as using a case approach. Based on the results of this study, the author finds that the provisions of Article 49 of the Criminal Code do not explicitly explain what kinds of actions can be categorized as a forced defense. In this article there is also no clear benchmark that can determine an act as a forced defense that can avoid criminal threats. Then related to the defense using sharp, blunt weapons, airguns or firearms that already have a permit, the author finds that based on Article 1 point 3 of the Regulation of the Indonesian National Police. A person has the legal right to own, control, and use non-organic firearms as a means of self-defense, by first fulfilling the requirements as regulated in this regulation. However, the rules of this article are contrary to Article 49 of the Criminal Code which does not clearly explain what actions can be carried out and what actions and what actions can be categorized as a forced defense.
PENGHAPUSAN JENIS PEKERJAAN YANG DAPAT DIALIHDAYAKAN (OUTSOURCING): PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Authors: Madeni Apriliani Ni Putu Eka , Dwijayanthi Putri Triari 
Published: October 2022

Tujuan penulisan jurnalni adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai alih daya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja serta dapat mengetahui mengenai penghapusan pengaturan jenis pekerjaan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja alih daya di Indonesia atau sebaliknya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pengapusan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan yang pada awalnya diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus didalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan kekaburan norma. Undang-Undang Cipta Kerja yang semula diharapkan agar dapat memberikan keadilan pada pekerja malah mengalami kemunduran yang berefek pada dapat terjadinya eksploitasi pada pekerja dan tidak terjaminnya hak – hak pekerja di Indonesia.
The purpose of writing this journal is to find out the regulation regarding outsourcing based on the Manpower Act and the Job Creation Law and to find out about the abolition of the type of work arrangement in the Job Creation Law, which can strengthen legal protection for outsourced workers in Indonesia or vice versa. The research method used in writing this journal is a normative research method. With a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the abolition of the types of work that can be outsourced which was originally regulated in Article 66 of the Manpower Law is abolished in the Job Creation Law which creates a blurring of norms. The Job Creation Law, which was originally expected to provide justice for workers, has actually experienced a setback which has an effect on exploitation of workers and the insecurity of workers' rights in Indonesia.
KEABSAHAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) DI INDONESIA
Authors: Nurdyputra I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana , Rudy Dewa  Gde 
Published: October 2022

Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang digunakan penulisan jurnal ini yang digunakan, yang mana dalam metode ini artinya hukum diposisikan sesuai atau disamakan dengan sistem norma. Terdapat beberapa bahan hukum yang sifatnya primer dan sekunder dalam penyelesaian jurnal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan membahas tentang transaksi elektronik, literatur, dan jurnal hukum. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan statute approach atau pendekatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa dengan memperhatikan Peraturan Dewan Anggota Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran dan KUHPerdata khususnya dalam Pasal 1320, Transaksi Elektronik dengan menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya dapat dikatakan memiliki keabsahan hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi elektronik ini adalah lahirnya keadaan hukum baru, kemudian lenyapnya keadaan hukum tersebut, jika pembeli dan penjual sudah memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya.
The normative research method is the research method used in writing this journal, which in this method means that the law is in accordance with or equated with the norm system. There are several primary and secondary legal materials in the completion of this journal, namely the laws and regulations that regulate and discuss electronic transactions, literature, and legal journals. In writing this journal, the author uses a statutory approach or an approach by taking into account the laws and regulations. The results show that by observing the Regulation of the Board of Governors Number 21/ 18/ PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard for Quick Response Codes for Payments and the Civil Code, especially in Article 1320, Electronic Transactions using QRIS as the payment method can be said to have legal validity. The legal consequences arising from this electronic transaction are the state of the birth of a new law, then the disappearance of that legal situation, if the buyer and seller have fulfilled their obligations and obtained their rights.
CHARACTERISTICS OF ANALOG JERKY FROM MORINGA LEAVES (MORINGA OLEIFERA L.) WITH THE ADDITION OF WHITE OYSTER MUSHROOM (PLEUROTUS OSTREATUS) POWDER
Authors: Elvinas Rici , Sayuti Kesuma , Azima Fauzan 
Published: October 2022

This study aims to determine the effect of differences of white oyster mushroom powder addition to the characteristic of beef jerky analog from Moringa leaves and to determine the best beef jerky analogs of moringa leaves with white oyster mushroom powder addition based on chemical, physical, and organoleptic analysis. This research used a Completely Randomized Design (CRD) with 4 treatments (the addition of white oyster mushroom 0%, 40%, 50%, and 60%) with 5 replications. The research data were analyzed using ANOVA and if it had significantly different, continued with Duncan's New Multiple Range Test (DNMRT) at a 5% significance level. The observation showed that the addition of white oyster mushroom powder had a significant effect on water content, ash content, fat content, protein content, crude fiber content, yield, and organoleptic on color, aroma, and taste, but it has no significant effect on the hardness and organoleptic texture. The best beef jerky analogs of moringa leave with white oyster mushroom powders based on chemical, physical, and organoleptic was beef jerky of D treatment (addition white oyster mushroom powder 60%) with characteristics of average yield 68.87%, hardness 39.01 %, water content 3.63%, ash content 6.38%, fat content 14.25%, protein content 15.01%, crude fiber content 8.14%, organoleptic of color 4.05 (like), aroma 3,90 (like), taste 3,35 (neutral), and texture 3,85 (like).

Keywords: White oyster mushroom, Characteristic, Moringa leaves, Jerky analog
CHARACTERISTICS OF MILK CARAMEL CANDY WITH THE ADDITION OF STEVIA (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) EXTRACT LEAF POWDER
Authors: Andriani Yola , Syukri Daimon , Rini Rini 
Published: October 2022

The aime of this study was to determine the characteristics of milk caramel candy with the addition of stevia extract leaf powder (Stevia rebaudiana Bertoni) based on the physical, chemical properties, and level of acceptance of the panelists for milk caramel candy. The addition of stevia extract leaf powder to the milk caramel candy was expected to be reduce the value. This study used a completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 3 replications. Data analysis using ANOVA and further testing of DNMRT at a 5% significance level. The treatments in this study were the level of addition of stevia extract leaf powder is A (0%), B (0.1%), C (0.2%), D (0.3%), and E (0.4%). The results showed that the addition of different stevia extract leaf powders in milk caramel candy was significantly different at the 5% level on the analysis of the water content, protein content, energy, antioxidant activity, color analysis, organoleptic tests (color, and taste) and the level of addition of stevia extract leaf powder was not significantly different at the 5% level on ash content, fat content, reducing sugar, hardness analysis and organoleptic (aroma and texture) analysis. The best treatment in this study was addition of 0.2% stevia extract leaf powder, the results of chemical analysis showed that the average water content was 9.28%, ash content was 1.87%, protein was 13,91%, fat was 9,69%, reducing sugar was 8.21%, energy value (calories) 403,86 cal/g, antioxidant activity 43.04%, physical analysis of hardness 89.40 N/cm2, color 126.88 ºHue, and organoleptic test results were color 4.35 (like), aroma 3.65 (like), taste 4.25 (like), and texture 3.85 (like).
GAMETERAPIA NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL
Authors: Silva De Jesus Emilly , Pereira de Jesus Josileide , Luiz Da Silva Rocha Jorge , Silveira Wagmacker Djeyne , Gardenghi Giulliano 
Published: October 2022

Paralisia cerebral (PC) é uma causa comum de deficiênciafísica, e é definida como um grupo não progressivo dedesordens do desenvolvimento, do movimento e dapostura. A Gameterapia (Realidade Virtual) serve paraincentivar a atividade cerebral do paciente e até recuperarmovimentos. Existem jogos orientados por um treinadorvirtual, para a tonificação de músculos, atividadesaeróbicas, ioga e treinos de equilíbrio. O objetivo desteartigo é descrever a importância da gameterapia nareabilitação de pacientes com paralisia cerebral. Esta éuma revisão sistemática da literatura por meios das fontesde dados eletrônicas Scielo, Google Acadêmico, BioMedCentral, PEDro. SUMMARYCerebral Palsy (CP) is a common cause of physical disability,and is defined as a non-progressive group of developmental,movement and posture disorders. Gametherapy (VirtualReality) serves to encourage the patient’s brain activity andeven to recover movements. There are games guided bya virtual coach, for muscle toning, aerobic activities, yogaand balance training. The aim of this article is to describethe importance of game therapy in the rehabilitation ofpatients with cerebral palsy. This is a systematic review ofthe literature by means of electronic data sources Scielo,Google Academico, BioMed Central, PEDro.
TERAPIA HORMONAL NA COMPOSIÇÃO CORPORAL, PERFIL LIPÍDICO, FUNÇÃO PULMONAR E DENSIDADE ÓSSEA DE HOMENS TRANSGÊNEROS
Authors: Costa Jessyca Alves das Neves , Da Silva Glaucia Andréa Santana , Carneiro Nunes Erica Feio , Nobre Angélica Homobono 
Published: October 2022

Introdução. A terapia com testosterona possui vários efeitos desejados, bem como efeitos indesejados e desconhecidos. Estes últimos estão descritos como colesterol HDL reduzido, triglicerídeos aumentados e um possível aumento da densidade mineral óssea. Objetivo. Verificar a influência da terapia hormonal na composição corporal, perfil lipídico, função pulmonar e densidade óssea de homens transgêneros. Métodos. Estudo observacional, transversal e de caráter quantitativo, aplicado em homens transgêneros do Ambulatório Transexualizador de Belém/PA sob tratamento hormonal há pelo menos 1 ano e mulheres cisgênero do mesmo município. Os voluntários realizaram exames de espirometria, exames laboratoriais e densitometria óssea. Resultados. Participaram 60 voluntários, divididos em Grupo experimental (GE) e Grupo Controle (CG). Houve um aumento significativo no Índice de Massa Corporal em comparação com os valores basais, diminuição no HDL (High Density Lipoprotein- Lipoproteína de Alta Densidade) e aumento do LDL (Low Density Lipoprotein- Lipoproteína de Baixa Densidade), significativamente. Houve um aumento significativo dos níveis de triglicerídeos e colesterol após 12 meses de tratamento. Nenhuma diferença significante foi encontrada da Densidade Mineral Óssea (DMO) basal na coluna lombar e no colo do fêmur depois de 12 meses de terapia, ressalvado a DMO do quadril. Na espirometria, o índice de Tiffeneau do GE foi 75% acompanhado de alteração negativa significante da Capacidade Vital Forçada em relação ao GC,porém ainda dentro do valor previsto de normalidade. Conclusão. A administração de testosterona exógena para homens transgêneros foi associada a alterações na composição corporal, perfil lipídico, função pulmonar e Estudos são necessários para avaliar os riscos a longo prazo da terapia de testosterona
SENTIMENTOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CUIDADO AO PACIENTE EM MORTE ENCEFÁLICA E POTENCIAL DOADOR
Authors: DOS SANTOS CORBACHO VANESSA INGRID , PAOLILO BORGES TYCIANA , FERRAZ DOS ANJOS KARLA , SOUZA CRUZ LILIANE , CRUZ PIMENTEL SAMPAIO KELLY , Magarão Queiroz Silva Joise 
Published: October 2022

O processo de doação de órgãos e transplantes é uma atividade complexa, geralmente implementada por uma equipe multiprofissional, em que a equipe de enfermagem atua no cuidado ao paciente em Morte encefálica e potencial doador. O estudo tem como objetivo conhecer os sentimentos da equipe de enfermagem no cuidado ao paciente em morte encefálica e potencial doador de órgãos em uma Unidade de Terapia Intensiva adulto de um Hospital Geral em Salvador-BA. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, em que os participantes da pesquisa foram enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na UTI adulto. Ao prestar cuidados ao potencial doador, a equipe de enfermagem apresenta sentimentos de tristeza, angústia, sofrimento, insegurança e busca estratégias para minimizá-los no intuito de melhorar sua assistência. Destaca-se a necessidade de apoio psicológico a equipe de enfermagem e ampliação dos estudos nesta temática, aprofundar o conhecimento técnico e científico, e aprimorar os cuidados. Palavras-chave: Morte encefálica. Obtenção de órgãos e tecidos. Enfermagem. Relação enfermeiro-paciente.
SAÚDE BUCAL DOS ALUNOS RESIDENTES NA FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA: INFLUÊNCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL PELA COVID-19
Authors: De Almeida Silva Angelica , Lima Rocha Vitoria , Silva de Jesus Raquel Cristina , Ramos Souza e Souza Samia , Barrientos Nava Juan René , Otto Barrientos Marcia 
Published: October 2022

Introdução: O novo coronavírus (SARS-CoV-2), se propagou pelo mundo desde dezembro de 2019 levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar pandemia da síndrome respiratória aguda (COVID-19). No dia 25 de fevereiro de 2020 foi anunciado o primeiro caso de COVID-19 no Brasil. Como medida de proteção, o distanciamento social foi adotado pelo país no dia 20 de março. A Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) estabeleceu medidas preventivas contra a COVID-19. Um novo protocolo foi desenvolvido para aqueles que decidiram permanecer na instituição durante o distanciamento, gerando mudanças na rotina diária e nos hábitos dos residentes. Objetivo: Verificar se as mudanças na rotina diária trouxeram consequências nos hábitos de higiene bucal e na saúde oral dos residentes da Faculdade Adventista da Bahia, no período de distanciamento por COVID-19. Materiais e métodos: Pesquisa transversal, quantitativa, realizada por meio de questionários autoadministrados aos resistentes da FADBA. Resultados: A maioria expressiva dos participantes afirmou que sua rotina diária alterou com o distanciamento. A frequência e o padrão alimentar, assim como os hábitos de higiene oral e a qualidade da saúde bucal não apresentaram mudanças significativas. Conclusão: A rotina diária dos residentes da FADBA passou por mudanças durante o distanciamento social, contudo, tais mudanças não alteraram os hábitos alimentares, hábitos de higiene oral e a qualidade de saúde bucal.
Palavras-Chaves: Saúde bucal. Higiene bucal. Coronavírus. Pandemia. Estilo de vida.