bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLUASAN OBJEK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Authors: & Zakki Adlhiyati Ketut Cindy Priyanka Sari 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p> </p><p><em>Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui perluasan objek pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dorktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan oleh penulis adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen resmi dan lain sebagainya. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis dalam sifat kualitatif atau non statistik yaitu (metode deduksi). Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pengadilan tata usaha negara memiliki suatu objek tersendiri. Objek tersebut berupa sengketa yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Sementara halnya keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengalami perluasan makna. Adanya perluasan makna ini berimplikasi pula pada kompetensi PTUN.</em></p><p><em>Kata Kunci:Perluasan, Objek PTUN, Keputusan</em></p><p> </p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p><em>This article aims to understand the expansion of the object of the state administrative court. This Study is a prescriptive normative legal research. The technique of collecting data was trough literature studies by collecting legal materials in the form of books, legislation, scientific works, official documents and so on. Data analysis are done deductively. Based on this research, it is known that the state administrative court has an object. The object is in the form of a dispute that arises as a result of the issuance of a state administrative decision. Act Number 30 of 2014 made an expansion meaning of state administrative decisions. This expansion meaning of state administrative decisions has implications for the state administrative court.</em></p>
KAJIAN PERLUASAN ASAS SIDANG PEMERIKSAAN PENGADILAN TERBUKA UNTUK UMUM PADA KONTEKS SIARAN LANGSUNG MELALUI MEDIA TELEVISI
Authors: Sahara Dina Amalia 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p><em>Media televisi saat ini tengah fokus terhadap konten pemberitaan dunia peradilan, penyiaran proses peradilan dilakukan oleh media secara langsung maupun siaran tidak langsung (siaran ulang) serta menyelenggarakan public opinion yang dilakukan bersamaan dengan live persidangan dengan menghadirkan seorang ahli sebagai narasumber, moderator, bahkan menghadirkan pihak yang pro dan kontra dengan kasus yang sedang disidangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perluasan yang terjadi pada asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang disiarkan langsung melalui media televisi dan apa akibat yang ditimbulkan dari perluasan asas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dengan perkembangan teknologi dan informasi memperluas pemaknaan asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum melalui siaran langsung media televisi, namun perluasan tersebut juga memiliki dampak positif yakni percepatan daya sebar informasi oleh media massa / pers membuat seluruh kalangan masyarakat dan penegak hukum dapat mengetahui perkembangan suatu kasus yang aktual, sedangkan dampak negatifnya adalah kecenderungan pers dalam melakukan trial by press.</em></p><p> </p><p><em>Kata kunci: Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, Siaran Langsung, Proses Persidangan, Televisi</em>.</p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p><em>Media television is currently focusing on the content of the world of justice, the broadcasting of the trial process carried out by media in live or rebroadcast and holding a public opinion during live broadcast of the trial process with present an expert as interviewees, moderator even parties who are pros and cons with the case. This research aims to study about how the expansion happened on open court principle of the trial processes in the context of live broadcasting through media television and what are the consequences of the expansion of that principle. This research is a normative research viewed from prescriptive with statute and case approach. The result shows that technology and information development expand the meaning of open court principle. However, that expansion has postive impact that is the acceleration of the spread of information by press make the society and law enforcer to know the development of an actual case, while the negatif impact is trial by press.</em></p><p><em> </em></p><p><em>Keywords: Open Court Principle, Live Broadcasting, Trial Process, Television</em></p><p><em> </em></p>
PELANGGARAN KODE ETIK DAN AD/ART SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 375 K/PDT.SUS-PARPOL/2017)
Authors: Dwitiya Cahyani Vania 
Published: April 2022

<p align="center"> </p><p align="center">ABSTRAK</p><p align="center"> </p><p><em>Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus (case study). Jenis dan sumber bahan hukumnya yakni sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Tergugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat melakukan pelanggaran Pasal 12 Ayat (5) Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2011 dan Pasal 14 Ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 yakni tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-PHPU/2014 merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkara perselisihan internal partai politik tersebut dapat diselesaikan di Peradilan Umum sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. </em></p><p><strong><em>Kata </em></strong><em>Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Peradilan Umum, dan Pertimbangan Hakim</em></p><p><em> </em></p><p align="center"><em>ABSTRACT</em></p><p align="center"><em> </em></p><p><em>The author in this study used normative legal research through descriptive by using a qualitative approach with case study. The types and sources of legal material are primary and secondary legal materials through literature study as the data collection techniques. This research reveals that the Central Council of Democratic Party's did an offense of article 12 paragraph (5) Ethics Code of Democratic Party in 2011 and Article 14 paragraph (2) point a about Bylaws of Democratic Party in 2015 namely not implementing the decision of the Party Court Number 62 / DPP-PHPU / 2014 was an act against the Law because it had been proven to fulfill the elements contained in Article 1365 of the Civil Code and cases of internal political disputes can be solved in the General Court in accordance with Article 33 Paragraph (1) of the Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. </em></p><p><em> </em></p><p><em>Keywords: Acts Against</em><strong><em> Law, General Justice, and Judge Considerations</em></strong></p>
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017)
Authors: Anningtyas Rona Putri 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong><em></em></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 253 KUHAP tersebut tidak terpenuhi dalam alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pertimbangan Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP.</em></p><p> </p><p><em>Kata Kunci: Penuntut Umum, Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pencemaran Nama Baik</em></p><p><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em> This research aims to find out the suitability of the reasons for filing a Public Prosecutor’s cassation in cases of criminal defamation with the provisions in the Article 253 of the Criminal Procedure Code, and the suitability of consideration of the Judge to a non-guilty verdicts in cases of criminal defamation with the provisions in the Article 256 of the Criminal Procedure Code. The type of this research is a normative or doctrinal legal research conducted by examining library materials consisting of primary legal materials such a legislation and Judge’s decision, and secondary legal materials such a books written by a legal expert and legal journals. The results of this research explain that the reasons for filing a Public Prosecutor’s cassation in cases of criminal defamation is not in accordance with the Article 253 of the Criminal Procedure Code because the elements contained in the Article 253 are not fulfilled in the reasons of cassation by the Public Prosecutor. It affects the Judge’s judgement in making a decision, so that the Judge give a non-guilty verdicts in cases of criminal defamation. The Judge’s consideration is in accordance with the Article 256 of Criminal Procedure Code.</em></p><p> </p><p><em>Keywords: Public Prosecutor, Cassation, Judge Consideration, Criminal defamation</em></p>
REORIENTASI PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA OWNERSHIP KE POSSESSION DALAM RATIO DECIDENDI VONIS KASUS ABORSI
Authors: Cahya Lumaris Maria Louis 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Hak Asasi Manusia Ownership yang saat ini umum digunakan dalam pemaknaan hak atas tubuh khususnya pada kasus aborsi sehingga dapat diketahui nilai keadilan bagi korban aborsi.. Pandangan Hak Asasi Manusia ownership menekankan bahwa tubuh seseorang adalah miliknya sendiri sehingga tubuh dapat diperlakukan sesuai keinginan si pemilik tubuh tersebut. Untuk mencapai tujuan digunakan metode dengan jenis penelitian normative, sifat penelitian preskiptif, dengan pendekatan kasus berdasarkan ratio decidendi. Penelitian ini menggunakan teknik analisa bahan hukum deduktif. Dari hasil penelitian, pemikiran Hak Asasi manusia ownership masih mendominasi terutama pada hakim yang menjatuhan vonis aborsi, Hal ini tampak pada vonis yang ringan dalam kasus aborsi. Untuk mencapai keadilan bagi korban aborsi, maka perlu reorientasi pemikiran dari ownership ke possession. Pandangan Hak Asasi Manusia Possession memaknai tubuh adalah titipan dari Sang Pencipta sehingga perlu dijaga. Reorientasi pemikiran Hak Asasi Manusia maka tujuan dari pemidanaan dapat tercapai dan keadilan bagi korban aborsi dapat terpenuhi. </em></p><p><em>Kata Kunci: Hak Asasi Manusia Ownership, Hak Asasi Manusia Possession, korban aborsi.</em></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><pre><em>This research aims to know </em><em>concept of ownership human rights thinking that commonly used in body meaning especially in abortion so that the value of justice for abortion victims can be known. Ownership human rights concept emphasizes a person's body is his own so that the body can be treated according to the wishes of the owner. </em><em>To achieve the goals, the method used is a type of normative research, the character of research is prescriptive research, with a case approach based on ratio decidendi.</em><em> This research use deductive legal material analysis techniques. From the results of the study, the thinking of human rights ownership still dominates, especially for judges who have dropped verdicts on abortion. This can be seen in a mild verdict in an abortion case. To achieve justice for victims of abortion, it is necessary to reorient concept from ownership human rights thinking to possession. In possession Human Rights concept, the body's is entrusted from God so it needs to be safeguarded. With the reorientation of human rights concept, the goal of punishment can be achieved and justice for victims of abortion can be fulfilled.</em></pre><pre><em> </em></pre><pre><em>Keywords: Ownership Human Rights, Possession Human Rights, Victim of abortion.</em></pre><p><strong><em> </em></strong></p>
ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI MENYATAKAN SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017)
Authors: Swastika Kurniawati Vanessa Surya 
Published: April 2022

<h1 align="center"><em>ABSTRAK</em><em></em></h1><p><em>Penelitian ini bertujuan menganalisis isu hukum untuk mengetahui upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun kajian selanjutnya untuk mengetahui upaya Kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Facti Pengadilan Negeri menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP Judex Facti telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Serta pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2017, mengadili sendiri Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP.</em></p><p><strong><em>Kata Kunci</em></strong><em>: Surat Dakwaan, Kasasi, Pertimbangan Hakim</em></p><h1 align="center"><em> </em></h1><h1 align="center"><em>ABSTRAC</em><em></em></h1><p><em>This research aims to analyze legal issues to fi</em><em>n</em><em>d out the legal action of the Cassation of the Public Prosecutor in the Supreme Court Decision Number 289K/PID/2017. The type of research used in this research is law of normative research.</em> <em>The research to determine the efforts of the Cassation of Public Prosecutors on the basis of Judex Facti of the District Court states that the indictment is unacceptable in accordance with the provisions of Article 253 section (1) of the Judex Facti Criminal Procedure Code that has wrongly applied legal regulations or is not appropriate. As well as consideration of Judex Juris granting the Public Prosecution Cassation petition and canceling the decision of the Menggala District Court Number 381 / Pid.B / 2016 / PN.Mgl dated January 23, 2017, hearing the Defendant himself found guilty of a criminal act of torture and subject to 2 (two ) the month in which the detention period has been carried out is deducted entirely from the sentence imposed. It has been accordance with the provisions of Article 255 section (1) juncto of Article 193 section (1) of KUHAP.</em></p><p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: Indictment,Casssattion, Judge consideration</em></p>
ARGUMENTASI HAKIM MENJATUHKAN PIDANA LEBIH RINGAN TERHADAP PENOLAKAN ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA DALAM PERKARA MENGAJAK ANAK BERSETUBUH
Authors: & Kristiyadi Alfian Kusuma Prayogi 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap penolakan alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara mengajak anak bersetubuh berdasarkan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pasal 253 ayat (1) KUHAP menentukan alasan kasasi yang diperbolehkan, sehingga argumentasi hakim dalam menolak alasan permohonan kasasi didasarkan ketentuan tersebut.</em></p><p><strong><em>Kata Kunci: </em></strong><em>Kasasi, Perlindungan Anak, Argumentasi Hukum</em></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>This study examines the problems regarding the arguments of judges in imposing lighter sentences on the refusal of reasons for the appeal of the Public Prosecutor and the Defendant in the case of inviting children to intercourse under Article 253 of the Criminal Procedure Code. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code determines the reason for the cassation that is permissible, so that the judge's argument in rejecting the reason for the appeal is based on that provision.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Cassation</em><em>, Child Protection, </em><em>Legal Argument</em></p>
PERNYATAAN NON EKSEKUTABEL OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE (STUDI PUTUSAN NOMOR: 652/PDT.G/2012/PN/JKT.SEL)
Authors: Heri Hartanto Aning Putri Vidianti & 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai pernyataan non eksekutabel oleh pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase (Studi Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel). Penelitian ini adalah penelitian adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian penulis menemukan bahwasanya pernyataan non eksekutabel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase. Hal ini dapat diketahui di dalam Pasal 44 Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur dengan jelas konsekuensi hukum apabila majelis hakim melanggar ketentuan pasal tersebut. Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa putusan non eksekutabel oleh pengadilan negeri Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 megakibatkan sengketa yang diputus oleh putusan arbitrase tersebut tidak memiliki kejelasan. </em></p><p><strong><em>Kata Kunci:</em></strong><strong> </strong><em>pernyataan non eksekutabel, putusan pengadilan negeri, dan putusan arbitrase.</em></p><p><em> </em></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>The purpose of this study is to describe and review the problems regarding the non-executable statement by the district court on the arbitration award (Study of Decision Number: 652 / Pdt.G / 2012 / PN</em><em>.</em><em> Jkt.Sel). This study is a research that is descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials with library study collection techniques. In the results of the study the authors found that the non-executable statement on arbitration decisions Number: 397 / V / ARB-BANI / 2011 is contrary to the provisions of the Arbitration </em><em>Law</em><em>. This can be known in Article 44 of the Arbitration Act does not clearly regulate the legal consequences if the panel of judges violates the provisions of the article. The results of this study also note that the non-executable verdict by the district court Number: 652 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt.Sel against the arbitration award Number: 397 / V / ARB-BANI / 2011 resulted in the dispute being decided by the arbitration award not have clarity</em>.<em></em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>non-executable statements, district court decisions, and arbitral awards</em></p>
KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 248K/PID/2017)
Authors: Yudhanto Binta Haryo 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji </em><em>alasan Kasasi Penuntut Umum karena kesalahan penerapan hukum pembuktian hakim menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa</em><em> serta </em><em>pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan menilai terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana</em><em>. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. </em><em>Ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Kemudian sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. </em><em>Hasil penelitian ini bahwa </em><em>Alasan Kasasi Penuntut Umum Karena Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian akibat hakim menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa dengan Pasal 253 KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian akibat putusan hakim Pengadilan Negeri Martapura yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa, karena dengan tidak dipertimbangkan atau diabaikannya fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan</em><em></em></p><p class="ListParagraph1"><strong><em>Kata Kunci: </em></strong><em>Kasasi, kesalahan penerapan hukum; pembunuhan berencana</em></p><p class="ListParagraph1"><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong><strong><em></em></strong></p><p><em>This study aims to examine the </em><em>reasons</em><em> for the public prosecutor because of the misapplication of the law judges to assess the murder of plans as a normal murder and consideration of the Supreme Court is granting the application of cassation and assessing Defendants proved to be committed murder. The research methods used are legal studies are prescriptive and applied. Law as a prescriptive study of the purpose of law, the values of justice, the validity of the rule of law, legal concepts and legal norms. Then as applied science, jurisprudence sets standard procedures, provisions, guidelines for implementing the rule of law. The results of this study that the reason for the prosecutor's appeal due to the error of application of the proof of law due to judge assessed the murder planning as a regular murder with article 253 KUHAP. The Supreme Court consideration has occurred misapplication of the evidence of the law as a result of the judge of Martapura District Court which was strengthened by the High Court of Banjarmasin to assess the killing plan as a common murder, because with Not considered or ignored the legal facts revealed in front of the trial.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Casation, misapplication of the law; Murder planning</em></p>