bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KINERJA PERLINDUNGAN LANSIA PEREMPUAN
Authors: Daeny M 
Published: July 2022

<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>Elderly women have the same position in obtaining protection. The PPPA Ministerial Regulation clearly states that protection for elderly women must be a priority in the development of welfare for the elderly. The life expectancy of women is higher than that of men, being an elderly woman is in the vulnerable category. This vulnerability results from the solitude of life away from relatives. Apart from being physically vulnerable, elderly women are physically vulnerable. The problem related to elderly women is how the protection performance for elderly women. The purpose of this study was to determine the protection performance of elderly women. To fulfill the protection and welfare of the elderly, the local government establishes protection in the form of metal spiritual protection, education, health, social and economic as well as facilities and infrastructure. Of the various forms of protection, the average performance of local governments is in the good category.</em></p><p><em>Key words: elderly, women, prosperous, protection, health</em> </p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Lansia perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh perlindungan. Peraturan Menteri PPPA secara jelas menyatakan bahwa perlindungan bagi lansia perempuan harus menjadi prioritas dalam pembangunan kesejahteraan bagi lansia. Usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, menjadi lansia perempuan masuk dalam kategori rentan. Kerentanan ini akibat kesendirian dalam hidup jauh dari sanak saudara. Selain secara phiskis rentan lansia perempuan secara fisik juga rentan. Permasalahan yang berkaitan dengan lansia perempuan adalah bagaimana kinerja perlindungan bagi lansia perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja perlindungan lansia perempuan. Untuk memenuhi perlindungan dan kesejahteraan lansia, maka pemerintah daerah menetapkan perlindungan berupa perlindungan metal spiritual, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta sarana dan prasarana. Dari berbagai bentuk perlindungan tersebut, kinerja pemerintah daerah rata-rata dalam kategori baik.</p><p>Kata kunci : lansia, perempuan, sejahtera, perlindungan, kesehatan</p><div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 347px; top: 431px;"> </div>
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) DI KOTA SEMARANG
Authors: Kertati Indra 
Published: July 2022

<p>Abstract <br />The policy for implementing early childhood education (PAUD) apart from being stated in law number<br />20 of 2003 concerning the National Education System, is specifically regulated in the Regulation of<br />the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 18 of 2018 concerning the<br />Provision of Early Childhood Education Services. The problem with early childhood is that not all<br />children aged 3-6 years have the opportunity to enjoy learning in PAUD classes. This is evident in the<br />National PAUD APK reached 34.29 percent, meaning that there are 59.82 percent of children aged 36<br />years<br />who</p><p>have not enjoyed PAUD education. The same condition also occurred in Central Java<br />and Semarang City. The achievement of the early early childhood education enrollment rate in<br />Semarang City ranks second after Rembang district. There is still a large amount of homework in the<br />city of Semarang, as many as 30.32 percent have not yet attended PAUD. The aim of this study is to<br />describe and analyze the ability of PAUD institutions in implementing early childhood education<br />service policies. The results of the study stated that the implementation of the PAUD implementation<br />policy had been achieved. There is only one side of the content and context that has not been<br />optimally fulfilled. <br />Keywords: children, school, early childhood education, parents, Semarang, manager </p><p>Abstrak <br />Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan usia dini (PAUD) selain tertuang dalam undang-undang<br />nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara khusus diatur dalam Peraturan<br />Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang<br />Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Persoalan anak usia dini adalah belum semua<br />anak-anak usia 3-6 tahun mendapatkan kesempatan menikmati belajar di kelas PAUD. Ini terbukti<br />APK PAUD secara Nasional baru mencapai 34,29 persen, berarti terdapat 59,82 persen anak-anak<br />usia 3-6 tahun yang belum menikmati Pendidikan PAUD. Kondisi yang sama juga terjadi di Jawa<br />Tengah dan Kota Semarang. Capaian APK PAUD Kota Semarang menempati urutan kedua setelah <br />kabupaten Rembang. Pekerjaan rumah yang masih cukup besar di Kota Semarang adalah sebanyak<br />30,32 persen yang belum sekolah PAUD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan<br />menganalisis kemampuan lembaga PAUD dalam mengimplementasikan kebijakan layanan<br />pendidikan usia dini. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan penyelenggaraan PAUD<br />sudah tercapai. Hanya ada satu pada sisi konten dan konteks yang belum optimal dipenuhi. <br />Kata Kunci : anak, sekolah, PAUD, orang tua, Semarang, pengelola</p><div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 330px; top: 749px;"> </div>
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN POLITIK
Authors: Tedjo Pratiwi 
Published: July 2022

<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Indonesia mulai memperjuangkan hak-hak perempuan sejak era R.A. Kartini. Perjuangan tersebut terus dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak bagi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kini perempuan mendapat hak yang sama mulai dari pandangan hukum, pekerjaan, beban pekerjaan, maupun politik.</p><p>Kehidupan politik menyangkut seluruh kegiatan yang mempengaruhi jenis kebijakan yang disesuaikan untuk masyarakat dan bagaimana penerapannya. Seseorang yang berpartisipasi dalam kehidupan politik maka akan memberikan dampak bagi pelaksanaan suatu kebijakan.</p><p>Perjuangan politik di Indonesia berawal dari pengesahan konstitusi yang membuat peran perempuan semakin meningkat dalam kancah perpolitikan Indonesia. Mulai muncul tokoh-tokoh politik perempuan yang mengisi lembaga eksekutif maupun legislatif.</p><p> </p><p>Kata kunci : politik, pembangunan, hak perempuan.</p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Indonesia began to stuggling for women's rights since the era of R.A. Kartini. The struggle continues to fight for the rights of women in everyday life. Now women have the same rights from a legal perspective, work, workload, and politics.</em></p><p><em>Political life concern all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adapted for society and the way it is put into practice. We are said to the participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society.</em></p><p><em>The political struggle in Indonesia began with the ratification of the constitution which made the role of women increasingly increase in the Indonesian political scene. Beginning to emerge female political figures who fill the executive and legislative institutions.</em></p><p><em> </em></p><p><em>Keyword : politic, development, women right.</em></p>
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER
Authors: Karningsih Karningsih 
Published: July 2022

<p align="center">ABSTRAK</p><p> </p><p>Gender saat ini menjadi isu lintas bidang yang diintegrasikan dalam semua aspek .pembangunan. Gender merupakan konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat, implementasi kebijakan pemerintah yang responsif gender, selalu memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman serta aspirasi laki-laki dan perempuan, disamping itu juga kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya, sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan menikmati hasil pembangunan. Salah satu kebijakan yang responsif gender adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang disingkat UUK 13, dan peraturan pelaksananya, di dalamnya mengatur hak-hak/perlindungan kepada tenaga kerja, didalamnya juga diatur hak-hak dari tenaga kerja perempuan dan diskriminasi terhadap tenaga kerja perempuan .</p><p> </p><p>Kata kunci : Penghapusan diskriminasi, tenaga kerja, perempuan, pembangunan</p><p> </p><p> ABTRACT</p><p> </p><p> Gender is currently a cross-cutting issue that is integrated into all aspects of development. Gender is a concept that refers to the different roles, functions, and responsibilities of men and women, which occur as a result of and can change by social and cultural conditions of society, implementation of gender responsive government policies, always paying attention to differences in the needs, experiences and aspirations of men -men and women, besides that, men and women have the same conditions to obtain opportunities and their rights, as human beings so that they are able to play a role and participate in political, economic, socio-cultural, defense and security activities and enjoy the results of development. One of the gender-responsive policies is Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which is abbreviated as UUK 13, and its implementing regulations, which regulate the rights/protection of workers in which the rights of female workers and discrimination against workers are also regulated. women's work.</p><p> </p> Keywords: Elimination of discrimination, labor, women, development
Does Board Structure Matter in CSR Spending of Commercial Banks? Empirical Evidence from an Emerging Economy
Authors: Kumar Adhikary Bishnu , Kumar Mitra Ranjan 
Published: July 2022

This chapter examines the impact of board elements on CSR spending by private commercial banks in an emerging economy, considering Bangladesh as a case. In doing so, we collected necessary data from the annual reports of 30 commercial banks listed on the Dhaka Stock Exchange, covering the period 2007–2020. In addition, we reviewed the patterns of CSR spending by commercial banks to understand the CSR universe in Bangladesh. We adopted the OLS model with two-way clustering to measure the effects of board elements on CSR spending. Our results confirm that factors, such as independent directors and board size, have a significant and positive relationship with CSR expenditures, while board gender deters the same. Also, board meetings do not have any significant connection with CSR spending. For control variables, factors, such as firm size and leverage, tend to promote the CSR spending of commercial banks, while profitability has no such relationship. As for the sectoral distribution of CSR funds, we found that although the absolute amount of CSR expenditures by banks has increased substantially over the years, they are primarily limited to health, education, natural disasters, and humanitarian activities. These findings are expected to have significant policy implications.
Covid-19 control measures and its impact on seafarers’ mental health
Authors: López López María N. , Campa Portela Rosa Mary de la , Bouza Prego María de los Ángeles , Sánchez Girón Javier Ramón 
Published: July 2022

The appearance of COVID-19 in maritime transport has been an exceptional challenge for all stakeholders in this sector, mainly for seafarers who have been caught between the need to keep supply chains operational and the limitations imposed by administrations to prevent the spread of the virus. With these objectives in mind, international institutions and organizations have developed a long series of regulations that have emerged in parallel with the measures established to control the pandemic. This article compiles the recommendations and regulations on health management established for this sector, as well as the implications of this entire process on fatigue and stress in seafarers.
Issues such as difficulties experienced in crew changes and repatriation, extended working hours, social isolation caused by mobility limitations in ports, limited medical equipment and services available, health care restrictions in some ports, the need to quarantine, and the possibility of being infected have been reported, among others, as causes of increased fatigue and stress among seafarers, as well as an upturn in anxiety, depression and other psychiatric disorders in this group.
Thus, despite the efforts of the international maritime community to regulate the problematic areas related to the outbreak of the pandemic with the aim of keeping seafarers free of coronavirus and facilitating the continuity of maritime transport, its levels of fatigue and stress have increased notably, demonstrating that these efforts have neither been sufficient nor effective regulations have been developed that specifically take into account how COVID-19 and actions aimed at the continuity of maritime transport have affected and may continue to affect seafarers’ mental health.
Effect of supplementation with extract of white bean flour in murine model
Authors: Marques Emília Torres Costa , Coelho Patrizia Mello , Paula Alessandra Teixeira de , Bastos Daniel Silva Sena , Almeida Palloma Porto , Oliveira Leandro Licursi de , Cardoso Silvia Almeida 
Published: July 2022

Common bean supplementation (Phaseolus vulgaris) "in natura" causes loss of body weight associated with a deficiency in nutrient absorption and histopathological changes. This effect has been attributed to phytohemagglutinin (PHA) present in high concentrations in red and white beans. The main objective of this work was to evaluate the safety of white bean flour as a dietary supplement. Animals were treated for 14 days with extract of white bean flour (WBFE) at doses of 2.65g/kg and 5.30g/kg. A significant reduction in body weight was observed, accompanied by the reduction of mean values of glycemia, in both groups in relation to the control group. Significant structural changes were also observed in the intestinal epithelium. Additionally, mice treated with WBFE 5.30g/kg presented mononuclear inflammatory infiltrate in the lamina propria of the intestinal mucosa accompanied by a dose-dependent increase in the dosage of chemokine MCP-1 and nitric oxide, although without causing intestinal and hepatic oxidative and oxidative damage. The deleterious effects resulting from the use of the WBFE are not permanent since the treated animals after 14 days without WBFE stimuli. In conclusion, commercial bean flour did not prove to be safe as oral dietary supplementation at the dosages used because of the antinutritional and immunomodulatory effects.
Evaluation of antimicrobial use in the basic health units of Ponte Nova / MG
Authors: Lima Marcelo de Paula , Batista Rodrigo Siqueira , Moreira Tiago Ricardo , Gomes Andréia Patrícia 
Published: July 2022

Antimicrobials are prescribed drugs in large quantity in Primary Care. The use of these has been highlighted in the policies to rationalize the use of medicines, for being more consumed and because these are drugs most wrongly and abusively used. The study das as an objective to evaluate the process of antibacterial therapy in primary health care of Ponte Nova/MG, identifying the classes of most used antimicrobials, the main bacterial infections, comparing them to the indications to antibacterial therapy protocols. Field research was carried out in the Basic Health Units and in the Pharmacy of Minas, based on interviews guided by a survey, structured in a database with all the information collected through the program Epiinfo 7.2.1.0. Amoxicillin was the antimicrobial that appeared the most in the prescriptions, followed by cephalexin, ciprofloxacin and azithromycin. Among the most identified infections are the urinary tract and upper respiratory tract. Brazil and the European countries presented the same antimicrobial consumption pattern. The study illustrated the major problem currently presented, the considered increased risk of bacterial resistance, as it confirmed the abusive use of antimicrobials to treat infections.
Determination of pesticides in hydroponic water for environmental phytoremediation
Authors: Rosa Anderson da Silva , Ramborger Bruna Piaia , Zago Maria Luisa Candido , Escoto Dandara Fidélis , Denardin Elton Luis Gasparotto , Roehrs Rafael 
Published: July 2022

This study validated a simple, and fast method by High Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detector (HPLC -DAD) for pesticide phytoremediation analysis. The method was developed in water and in a hydroponic medium. Sample extraction and concentration were performed by Solid Phase Extraction (SPE) with Strata C18-E type cartridges. The SPE-HPLC-DAD method was successfully applied in the detection and quantification of quinclorac, 2,4-D, propanil, bentazon, clomazone and tebuconazole in water and hydroponic medium for 14 days. The method presented excellent results with the linearity of 0.9969 - 0.9994 and the lowest limit of detection (LOD) and quantification (LOQ) of pesticides was 1.7 μg/L and 5.0 μg/L, respectively with RSD <11.92%. The average recovery obtained ranged from 77.62% to 109.73% and RSD <12.70%. A Lactuca sativa species promoted phytoremediation on the 7th day for 2,4-D and tebuconazole and on the 14th day for clomazone.
Anaerobic treatment of sugarcane vinasse pretreated with a calcium-based biopolymer
Authors: Rocha Vinícius Carvalho , Santos Carla Eloísa Diniz dos , Silva Rodrigo Soares Garcia da , Pires Eduardo Cleto 
Published: July 2022

This study investigated the influence of a previous sugarcane vinasse coagulation, by using a calcium-based biopolymer, on anaerobic treatment in a lab-scale reactor. Two anaerobic reactors (R1 and R2) were operated for 155 days. R1 was fed only with raw sugarcane vinasse and R2 was fed with pretreated effluent. The operation was divided into three stages: E1 (inoculation and adaptation); E2; and E3. The major difference between E2 and E3 was the fact that R2 failed at the end of E2. Thus, R2 was recovered by applying a low organic loading rate (OLR) of raw vinasse for 29 days. In E2 and E3, for both reactors, pH, alkalinity, COD (influent and effluent samples), and methane production were monitored. During E1, an OLR of 2.0 kgCOD. m-3.d-1 1 was applied, and R1 and R2 sludges showed good adaptation to the wastewater in this condition. Then, the OLR was progressively increased to 7.0 kgCOD.m-3.d-1 in both systems. The average COD removal efficiencies were 82.9 ± 4.4% and 72.2 ± 18.1% for R1 and R2, respectively. R2, operated with pretreated vinasse, showed a decrease in the COD removal and methane production, which could be caused by the biopolymer presence. The average COD removal efficiencies in E3 were 77.5 ± 9.4% and 79.2 ± 9.7% for R1 and R2, respectively. After 155 days of operation, a decrease in the COD removal and methane production was identified again in R2, indicating a new failure. The quality of sludge granules from the inoculum and also from the granules developed at the end of R1 and R2 operation was analyzed by scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). These analyses indicated a rise in the rugosity of R1 and R2 granules, possibly due to the deposition of sedimentable compounds present in both raw and pretreated vinasse. The EDS analyses indicated a high presence of calcium in R2 granules, indicating that this compound acted in the reduction of mass transfer between organic load from vinasse and the granules’ microbiota.
Analysis of requirements for scientific articles and Brazilian legislation on rainwater harvesting systems
Authors: Drummond Ana Sofia , Almeida Jaqueline Costa , Domingos Ryan Rodrigues , Nunes Dayana Martins , Soalheiro Lívia , Cunha Priscila Maria , Obraczka Marcelo , Ohnuma Jr. Alfredo Akira 
Published: July 2022

The main aim of this study was to assess the determining factors, such as storage capacity, water quality and public policies, involved in the publication of scientific articles. It also sought to investigate the influence of Brazilian legislation on particular systems for harnessing rainfall in Brazil. The methodology entailed conductinga bibliographical research of the municipal, State and federal legislation in force in Brazil for the governance of technical standards and the scientific articles about the harvesting of rainwater. A total of 6 technical standards were analyzed, together with 56 legal referrals and 63 articles from national and international periodicals taken from the Google Cloud Platform for Education, SciELO, Science Direct and CAPES, and based on the principal keywords such as a “system for harnessing rainfall” and “rainwater harvesting systems”. The results show that the works that predominated were studies on the qualitative and quantitative features of rainfall and that around 80% of the publications analyzed, addressed/made use of the main legislative instruments with regard to storage, water quality and the construction and operation of systems.All the Brazilian States with the exception of three (Minas Gerais, Roraima and Pará), have at least one incentive policy for the creation or installation of catchment systems, storage and the harvesting of rainwater in the country. It can be concluded that the laws sanctioned in Brazil for rainwater are of recent origin and that they provide mechanisms for offering incentives and ensuring their enforcement in accordance with technical criteria. However, they need updating so that there can be a broader understanding of the question of how policies for the management of water operate in the country.
Phytochemical Screening, Cytotoxic Activity, and Proximate Analysis of Split Gill Mushroom (Schizophyllum commune)
Authors: Acanto Ricky , Cuaderes Van Helen , Gomoto Priscila 
Published: July 2022

Mushrooms play an essential role in the ecosystem and have provided humans with numerous benefits in terms of food and medicinal sources. The study was conducted to determine the phytochemical constituents, cytotoxic activity, and proximate analysis of a widespread mushroom in the region, Schizophyllum commune. Qualitative phytochemical analysis and cytotoxic activity of the ethanolic extract were conducted using the test tube method and brine shrimp lethality assay (BSLA). Proximate analysis was carried out using the standards the Association of Analytical Chemists set. Results revealed the presence of saponin, tannins, alkaloids, flavonoids, terpenoids, proteins, and carbohydrates. The linear regression analysis showed that the extracts exhibited a highly cytotoxic activity on brine shrimp with an LC50 value of 55.64 ppm. The cytotoxicity of the extract is mainly attributed to its phytochemical content. Proximate analysis revealed that the sample was composed primarily of moisture with high protein and low-fat content levels. Results support that S. commune is a good protein source and a healthy diet choice. The study may serve for further ethnobotanical, nutritional, and pharmacological studies.