REALISASI WACANA PENUNDAAN PEMILU: MANIFESTASI KONTRAINDIKASI TERHADAP SUPREMASI KONSTITUSI DAN DEMOKRASI
Authors: Sapii Rahmat Bijak Setiawan , Pratama Yoan Dwi , Aponno Axcel Deyong 
Published: July 2022

ABSTRAK
Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo tak lepas dari berbagai isu yang ramai menjadi perdebatan di masyarakat. Di samping pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, terdapat wacana penundaan pemilihan umum yang dimainkan oleh berbagai elit politik, dari unsur pemerintahan, partai politik, dan masyarakat pendukung isu tersebut. Wacana tersebut semakin besar dan menimbulkan demonstrasi dan perlawanan dari masyarakat. Situasi politik yang kian memanas memberi dampak terhadap stabilitas sebuah negara. Resiko dari negara demokrasi yang memberi kebebasan untuk berekspresi menimbulkan turbulensi politik yang dapat menurunkan nilai-nilai supremasi konstitusi dan demokrasi. Penelitian ini membahas tentang pengaturan penundaan pemilihan umum di Indonesia dan implikasi realisasi wacana penundaan pemilu terhadap supremasi konstitusi dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan tentang kepemiluan, sekunder berupa jurnal dan buku yang membahas mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, dan tersier dari artikel pada laman internet. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konstitusi tidak mengatur maupun menghendaki penundaan Pemilu. Namun untuk menyiasati wacana tersebut, terdapat mekanisme pembentukan Perppu yang berimplikasi terjadinya ketidaksesuaian periodesasi jabatan pejabat negara yang dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan menjadi manifestasi kontraindikasi terhadap supremasi konstitusi. Opsi kedua yaitu melakukan amandemen konstitusi yang dapat memberikan ancaman terhadap keberlangsungan prinsip pemilu berkala sebagai bagian daripada bentuk supremasi demokrasi.

ABSTRACT
The second period of President Joko Widodo's administration could not be separated from various issues that were crowded into the community. In addition to the Covid-19 pandemic, which has not yet ended, there is a discourse on postponing general elections played by various political elites, from the government, political parties, and the public who support the issue. The discourse got bigger and caused demonstrations and resistance from the community. The political situation is increasing the impact on a country. The risk of a democratic state that provides freedom of expression creates political turbulence that can reduce the value of constitutional supremacy and democracy. This study discusses the regulation of delays in general elections in Indonesia and the realization of postponed elections to the supremacy of the constitution and democracy. The research method used is normative juridical with an approach in the form of applying regulations and approaches, by collecting data through library research on primary legal material data, namely legislation on elections, in the form of secondary journals and books that discuss the implementation of general elections in Indonesia, and tertiary from articles on internet pages. The results of this study aim to regulate, not regulate or delay the election. However, to get around this discourse, there is a mechanism for the formation of a Perppu which implies a mismatch in the periodization of state officials as described in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is a manifestation of a contradiction to the supremacy of the constitution. The second option is to amend the constitution which can pose a threat to the sustainability of the principles of periodic elections as part of a form of democracy.