bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PEMBELAAN TERPAKSA
Authors: , Julaiddin , Prayitno Rangga 
Published: February 2022

Nilai keadilan memanglah bersifat abstrak dan bisa jadi tolak ukur pertimbangan keadilan setiap orang berbeda-beda. Tergantung pada nilai yang mendasarkan paradigmanya atas keadilan itu sendiri. Akan tetapi dalam pratiknya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran serta penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sudah semestinya peran penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa, menjelaskan suatu tindak pidana pembunuhan yang sudah jelas pada akhirnya memiliki sanksi yang berat, baik itu hukum pidana Indonesia. Maka dari itu dengan adanya keterpaksaan atau dorongan daya paksa yang menjadi alasan penghapus tindak pidana dalam memunculkan suatu tindak pidana pembunuhan apakah pada akhirnya dihukumi menjadi suatu alasan pembenar ataukah pemaaf dalam hukum pidana Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI PEKANBARU
Authors: . Widiawati , Faniyah Iyah , . Ferdi 
Published: February 2022

Dalam menejalankan kegiatan produksinya PT. Sumatera Makmur Lestari telah menggunakan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 116 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembuatan Peraturan Kerja Bersama yang dibuat antara pekerja dengan PT. Sumatera Makmur Lestari secara keseluruhan telah mengatur bagaimana hubungan antara pekerja dengan PT. Sumatera Makmur Lestari. Baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun dalam kenyataannya, PT. Sumatera Makmur Lestari melalui manager dan accounting officer masih melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerj Bersama yang telah disepakati. Pelanggaran tersebut berbentuk Pemutuhan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disipulkan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PUK SPPP-SPSI PT Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari dengan Management PT. Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari, Sei Pejangki Batang Cenaku Indragiri Hulu, Provinsi Riau secara umum telah dilaksanakan melalui: Perlindungan Jamsostek yang diberikan dalam bentuk, yakni: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua, pemeliharaan kesehatan, dana pension, pembinaan rohani, dan fasilitas kesejahteraan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diimplementasikan dengan penyediaan alat-alat keselamatan kerja dan pemeliharaan kesehatan melalui bantuan pemeriksaan, pemeliharaan kesehatan bagi seluruh pekerjanya dengan cara didaftarkan pada BPJS kesehatan. Perlindungan upah diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yakni Upahm Minimum Provinsi Riau, yang dibagi ke dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: Upah bagi pekerja harian, Upah bagi pekerja baru selama masa percobaan, dan Upah selama masa cuti. Selain itu karyawan juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR. Bentuk Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian Kerja Bersama terakhir yang berlaku di PT Sumatera Makmur Lestari. Perjanjian Kerja Bersama tersebut yang ditandatangani antara pihak Pengusaha dan pihak Serikat Pekerja. Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini terdiri dari 13 Bab dan 50 Pasal. Dalam sistem perjanjian kerja bersama ini hanya akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengupahan, jaminan pekerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL PADA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT
Authors: Gunawan Ghanda Novidiningrat , Faniyah Iyah , Wibowo Adhi 
Published: February 2022

Salah satu upaya penerapan keadilan restoratif yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah menggunakan mekanisme mediasi penal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penggunaan mediasi penal dimungkinkan pada kecelakaan lalu lintas dimana korban hanya menderita kerugian secara materiil, dengan cara pelaku mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula sehingga dapat memenuhi rasa keadilan korban, sebagaimana yang diterapkan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TRUCK TRADO OVERLOADYANG MENGAKIBATKANBANYAKNYA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman)
Authors: Permana Randhi , Faniyah Iyah , Fahmiron Fahmiron 
Published: February 2022

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksudkan untuk terwujudnya keamanan dan keselamatan serta ketertiban dalam berlalu lintas seharusnya dapat membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Namun pada kenyataannya berdasarkan fakta Empiris menunjukan bahwa ketaatan hukum dalam masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya semakin berkurang. Para penguna jalan banyak yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyangkut muatan kelebihan beban (over load) oleh kendaraan truk-truk barang yang beraviliasi terhadap kebutuhan-kebutuhan kegiatan berlalu lintas khususnya pada jalur lintas padang pariaman yang menghubungkan jalan antar Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Dampak buruk yang timbul adalah berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal bagi pengendara lainnya mengingat dimensi dan beban kendaraan yang cukup lebar apalagi secara teknis kendaraan truck tidak sesuai dengan prosedur pengangkutan.
Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa:PertamaPenegakan hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload Yang Mengakibatkan banyaknya korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Pariaman seperti mana yang ditentukan sesuai dengan prosedur dimulai dengan adanya laporan kepada piket. kemudian menolong korban mengamankan TKP mengamankan tersangka kemudian masuk terhadap penyidikan pemeriksaan saksi, tersangka penyitaan barang bukti kemudian pemberkasan dikirimkan ke JPU.KeduaKendala-kendala dalam penegakan hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload Yang Mengakibatkan banyaknya korban kecelakaan lalu lintas pada wilayah hukum Polres Padang Pariaman yaitu kendala internal berupa keterbatasan dana, keterbatasan sarana dan prasarana. keterbatasan jumlah personil polisi lalu lintas dibandingkan wilayah hukum yang cukup besar dan kendala eksternal berupa belum membudayanya masyarakatuntuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap apa yang di saksikanuntuk kepentingan penyidikan dikarenakan masyarkat malas meluangkan waktu dan meninggalkan perkerjaan rutinitas nya.
PERTIMBANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN
Authors: Asmar Almardian 
Published: February 2022

Land has a dual function, namely as a social asset and a capital asset. The function of land as a social asset is a means of binding social unity among the community and the function of land as a capital asset because land has grown as a very important economic object. recorded in the land book. However, the certificate can be canceled at any time and the cancellation of the certificate of land rights will have a further impact on the process of guaranteeing the inherent Mortgage.
The formulation of the problem in this research is, First, what is the consideration of the Judge of the State Administrative Court in canceling the certificate of ownership rights over land that is encumbered with mortgage rights? Second, What are the legal consequences of Certificate Cancellation based on a State Administrative Court Decision which has permanent legal force?
The specification of this research is descriptive analysis. The approach used in this research is a normative juridical approach. It is called this because this research is a library research or document study which is carried out aimed only at written regulations or other legal materials.
Based on the results of the research, it shows that (1) Consideration of State Administrative Court Judges in Cancellation of Certificate of Ownership of Land Burdened with Mortgage Rights (Case Analysis of Decision No. 43 / G / 2019 / PTUN.PDG) is to consider all evidence submitted by the parties to make a decision by describing the evidence relevant to the case and the judge's consideration is also based on the prevailing laws and regulations. (2) The legal consequence of the cancellation of a certificate based on the decision of the State Administrative Court which has permanent legal force is to cancel a decision, so that the result of the issuance of the cancellation decision is seen from the verdict of the court that has obtained permanent legal force (inkracht). If the Court Decision declares a certificate of ownership rights over land cancellation, then this will cause the land that has been issued a certificate of ownership rights on it to return to its original status, namely State land.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR DI TINGKAT PENGADILAN (Studi Pada Bidang Hukum Polda Sumbar)
Authors: Nurmala Siti , Rosadi Otong , Faniyah Iyah 
Published: February 2022

Pemberian bantuan hukum oleh fungsi Bidang Hukum Kepolisian Daerah didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang dapat diberikan nasehat-nasehat hukum kepada kedua belah pihak yang bertikai dalam rumah tangga berupa mediasi. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pihak yang belum mendapatkan bantuan hukum dari awal pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya didampingi untuk mendapatkan haknya dalam proses perkara yang dihadapinya, dan secara mediasi juga dikarenakan masih belum adanya kekuatan hukum terhadap putusan dari mediasi tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu Bidang Hukum Polisi Daerah Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
PENEGAKKAN HUKUM PENGAMANAN YURISDIKSI WILAYAH UDARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2018 OLEH LANUD SUTAN SJAHRIR PADANG
Authors: Sagitarisa Heince , Wibowo Aji , Rosadi Otong 
Published: February 2022

Penegakan Hukum Terhadap Pengamanan Yurisdiksi Wilayah Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir adalah dengan deteksi , Identifikasi dan penindakan. Lanud Sutan sjahrir Padang sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2021 telah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara dengan melakukan pemantauan wilayah udara dari penerbangan yang tidak terindetifikasi. Terdapat 14 pelanggaran penerbangan yang tidak diketahui dan tidak memiliki izin melintasi wilayah udara Indonesia. Selain itu juga terdapat pendaratan tidak terjadwal dari 7 pesawat latih negara Perancis. Terhadap pelanggaran ini dilakukan pengahalauan agar pesawat tersebut segera keluar dari wilayah udara Indonesia. Hambatan Yang Ditemui Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pengamanan Yurisdiksi Wilayah Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir adalah luasnya wilayah udara nasional, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Proses hukum tindakan force down yang dilakukan TNI AU terhadap pelanggaran kedaulatan wilayah udara, kurang memberikan efek jera para pelanggar wilayah kedaulatan udara Indonesia. Regulasi aturan pelaksanaan tugas penegakkan hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional belum secara eksplisit bicara sanksi Pidana. Tidak dilibatkannya TNI AU dalam proses penindakan maupun hukum, yang meliputi pengejaran, penyelidikan dan penyidikan, karena pelanggaran wilayah udara berbeda dengan kriminal biasa.
PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PELAKU ANAK OLEH PENYIDIK PADA SATRESKRIM POLRESTA PADANG
Authors: Utama Ori Friliansa , Faniyah Iyah , Rosadi Otong 
Published: February 2022

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pelaku Anak Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polresta Padang dalam rangka Pertimbangan Alternatif Penyelesaian Perkara Anak dimana penyidik berusaha untuk menerapkan Pasal tindak pidana pencurian biasa, agar penyelesaian perkara pencurian tersebut dapat dilakukan secara diversi, sebagaimana pada kasus yang terjadi di jalan Bandar Gereja Kel Berok Nipah Kec Padang Barat Kota Padang. Korban menolak dilakukan diversi dengan beralasan nilai kerugian yang dideritanya cukup besar. Sementara pada Perkara tindak pidana Pencurian, yang terjadi di sebuah rumah, Anak melakukan pencurian pada malam hari. Barang barang yang diambil adalah peralatan rumah tangga. Terhadap tindak pidana ini dapat dilakukan diversi karena nilai kerugian yang tidak besar dan anak sudah menyesali perbuatannya. Kendala Yang Ditemui Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pelaku Anak adalah sangat sulitnya mengenyampingkan unsur perbuatan kekerasan dalam melakukan tindak pidana pencurian seperti dilakukan pada malam hari dengan merusak agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian biasa sehingga dapat dilakukan diversi yang juga memerlukan kesediaan korban.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN PANGAN OLAHAN BERUPA MINUMAN BERALKOHOL TIDAK SESUAI STANDARD PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Authors: Setiawan Tio 
Published: February 2022

Minuman beralkohol termasuk pangan olahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Minuman beralkohol disamping menimbulkan efek memabukkan, juga memiliki dampak negatif yaitu perilaku menyimpang bagi yang mengkosumsinya. Minuman beralkohol marak beredar ditengah masyarakat, yang ironinya masih saja ditemukan minuman beralkohol yang tidak sesuai standard sebagaimana kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat pada laporan polisi nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr. Dari hasil penyidikan terungkap pelaku memproduksi dan menjual minuman beralkohol merek TKW BROTHER tidak sesuai standard yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan pertama, Penyidikan tindak pidana minuman beralkohol tidak sesuai standard adalah diawali atas laporan masyarakat, selanjutnya ditindaklanjuti penyidik dengan pengamatan dan berhasil menemukan tersangka pengedar minuman beralkohol yang tidak sesuai standard yang diracik sendiri oleh tersangka. Kedua, Kendala yang dihadapi penyidik meliputi kendala internal yaitu belum adanya koordinasi antara penyidik Ditreskrimsus dengan fungsi intelejen dalam monitoring peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai standard, disamping itu semakin kompleksnya tindak pidana di bidang Indagsi sehingga membutuhkan uji laboratorium terlebih dahulu dan kendala eksternal yaitu minimnya laporan masyarakat terkait minuman beralkohol dan budaya masyarakat suka mengkonsumsi miras tanpa memperdulikan kandungan dalam miras tersebut. Ketiga, upaya penyidik dalam mengatasi kendala internal adalah dengan menjalin koordinasi dengan fungsi Intel dan BBPOM dalam monitoring peredaran minuman beralkohol guna meminimalisir peredarannya. Sedangkan upaya untuk melakukan kendala eksternal adalah dengan memberikan sosialisasi bahaya miras dengan melibatkan fungsi kamtibmas dalam penyuluhan hukum dimasyarakat.
ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN INTEGRASI UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 (Studi Kasus Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang)
Authors: Irawan Yessy , Fahmiron Fahmiron , Faniyah Iyah 
Published: February 2022

Pemerintah Indonesia menetapkan wabah penyebaran virus mematikan Covid-19 ini sebagai Bencana Nasional, dan menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini sangat berdampak juga dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas sehingga menjadi tempat sangat rentan penularan Covid-19. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dibawah pengawasan Bapas, khususnya disini Pada Bapas Klas I Padang melalui Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.
PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK
Authors: Junaidi Indra , Wibowo Aji , Fitriati Fitriati 
Published: February 2022

Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak Dibawah Umur Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb Dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb adalah berdasarkan Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb pidana yang dijatuhkan adalah Penjara selama: 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana Denda sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta ruplah), dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb Hakim menerapkan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak Dibawah Umur Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Lbb hal yang diperhatikan dalam pertimbangan Hakim adalah terpenuhinya unsur yuridis sebagimana terdapat pada pasal yang didakwakan. Dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbb terdapat pertimbangan sosiologis. pertimbangan sosiologis yang diperhatikan Hakim adalah Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum, norma kesusilaan maupun norma agama dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Keadaan yang meringankan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
OPTIMALISASI PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA
Authors: Suroso Ayu Santika , Salehudin Mohammad 
Published: February 2022

Pendidikan karakter ialah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui bagaimana pentinya peran Guru BK dalam membentuk krakter peserta didik serta bagaimana upaya untuk menanganinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan peran guru sebagai teladan dalam pengembangan karakter siswa. Salah satu cara untuk pembentukan karakter pada siswa ialah dengan menggunakan motode bimbingan kelompok, Bimbingan Kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan konseling yang efektik untuk pembentukan karakter siswa.
NILAI-NILAI KEASWAJAAN DALAM KRITIK KH. M. HASYIM ASY’ARI TERHADAP PEMIKIRAN WAHABI
Authors: Rosyidin Muhammad Abror 
Published: February 2022

Abstract
KH. M. Hasyim Asy'ari was the central figure of the Indonesian Muslims in the 19th century. His fatwa and criticism of a particular phenomenon attracted the attention of the Islamic world from various circles, not only in Indonesia but also internationally. Including his response to the emergence of new sects in Islam that claim to be a reformer movement. Researchers are interested in examining Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) values in various criticisms of Kiai Hasyim against the movement, in his various literatures.
There are three (3) focuses in this research, namely: (1) The emergence of Wahhabis and its development in Indonesia, (2) Aswaja values in critiques of KH. M. Hasyim Asy'ari against Wahhabism, and (3) Socio-Historical-Political Analysis of KH. M. Hasyim Asy'ari to the Wahhabism.
This study uses a qualitative approach to literature study with analytical descriptive data analysis. The research design used is to do a literature study that is in accordance with the discussion and conduct interviews that are needed to complete the data with several informants. The next step is to reduce the data obtained, analyze, and obtain conclusions according to the research focus.
The results of this study indicate Aswaja values according to KH. M. Hasyim Asy'ari from Wahhabism that need to be clarified, namely: (1) the meaning of the term "heresy", (2) claiming to be a followers of Ibn Taimiyah, (3) prayers for the dead do not arrive, (4) intercession does not exist, ( 5) reckless in interpreting the verses of the Qur'an, (6) the doctrine of returning to the Qur'an and Sunnah, (7) not paying attention to scientific sanad, (8) prohibition of following madzhab and taqlid.
Keywords: Aswaja Values, KH. M. Hasyim Asy’ari, criticism, Wahhabism
Reliability of results obtained by semi-analytical finite element method for prismatic bodies with variable physical and geometric parameters
Authors: Vorona Yurii , Maksimyuk Yurii , Martyniuk Ivan , Maksymiuk Oleksandr 
Published: February 2022

To confirm the reliability of the results obtained on the basis of the semi-analytical finite element method using the approaches suggested in [1-2, 4-6], a wide range of test problems is considered. Within the framework of the elastic approach, the spatial problem of an unevenly loaded shell, the middle surface of which has the shape of an elliptical paraboloid, is considered. The validation of the reliability of solutions obtained on the basis of the semi-analytical finite element method for physically nonlinear problems is carried out using the example of elastic-plastic calculation of an unevenly heated cube, the physical and mechanical characteristics of the material of which depend on temperature. To substantiate the reliability of the results obtained when solving problems of large plastic deformations, the elastic-plastic deformation of a parallelepiped between plane-parallel plates in the absence of contact friction is considered.
The efficiency of application of the semi-analytical finite element method to the calculation of curvilinear inhomogeneous prismatic objects is shown. The solution of the control problems of the theory of elasticity, thermoelasticity and thermoplasticity, as well as the problems of shape change, makes it possible to draw a conclusion about the reliability of the results of the study of the selected class of objects on the basis of the developed methodology and the applied software package that implements it.