bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ERRORS ANALYSIS OF THE USE OF COHESIVE DEVICE BY THE STUDENTS OF THE 6th SEMESTER OF STBA PIA MEDAN
Authors: Simanjuntak Winaria Peggy Lovianna 
Published: February 2022

Abstract-This research aims to analyze the error of the use of cohesive device by the students of 6th semester of STBA PIA Medan in the terms of (1) the types of errors in the use of cohesive device and (2 ) the causes of errors in using cohesive device made by the students of 6th semester of STBA PIA Medan This research uses Descriptive qualitative research method. The analysis of the students’ errors in using cohesive device were conducted based on the category of errors, namely : addition, ommision, substitution and ordering. The data was a text of opinion ( argumentative) which were written by the students. The Results of the analysis are taken as follows : There were four types of error made by the students, namely : Errors of addition (21,4%), errors of omission (26,8%), errors of substitution (36,9%) and errors of ordering 14,7 %). After the errors were viewed from the four types of the students’errors, the dominant type of errors which is made of the students is substitution ( 36,9%). The causes of errors were interlingual, intralingual and disability to observe the restrictions of existing language structures.
Keyword: Error analysis, cohesive device, opinion text.
PELATIHAN KETERAMPILAN PUBLIC SPEAKING DALAM KONTEN EDUKATIF MELALUI APLIKASI TIKTOK PADA REMAJA FAM (FORUM ANAK MEDAN)
Authors: Rosida Sisi 
Published: February 2022

Abstrak-Komunikasi secara virtual memainkan peran penting di era digital. Situasi pandemi ini menuntut remaja berperan aktif dalam komunikasi virtual. Kurangnya kemampuan public speaking pada remaja di Forum Anak Medan (FAM), hal ini terlihat dari video inspiratif pada laman media sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.Terlihat potensi kemampuan berbicara di depan umum remaja FAM yang berlum terarah secara maksimal. Kondisi ini terlepas dari menurunnya rasa kepercayaan diri remaja menghadapi perkembangan teknologi. Mengatasi masalah tersebut, diadakan pelatihan yang bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan public speaking secara virtual dengan konten edukatif dengan bantuan aplikasi TikTok. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah ceramah, diskusi, dan demonstrasi.Angket digunakan sebagai tolak ukur ketercapaian kegiatan.Hasil pelatihan menunjukan bahwa aplikasi TikTok dapat dijadikan alternatif dalam meningkatkan kemampuan public speaking, hal ini menambah kreativitas remaja FAM dalam menghasilkan konten edukatif yang bermanfaat.Selama kegiatan remaja FAM berperan aktif dalam pelatihanpublic speaking virtualdengan sangat baik.Hal ini diketahui dari hasil angket sebesar 88% peserta memahami teknik berkomunikasi virtual. Keaktivan para remaja diimplikasikan padalaman media sosial TikTok mereka yang menggunggah konten edukatif yang bermanfaat dengan empat tema, yakni: (1) life hack, (2) Tips do-it-your-self (3) memasak, dan (4) informasi inspiratif dengan kemampuan public speaking yang bagus.
Kata Kunci: pelatihan, keterampilan, public speaking,konten edukatif, aplikasi tiktok
KRITERIA ISTITHA’AH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER
Authors: Rizal Said , Yusriando Yusriando 
Published: February 2022

KRITERIA ISTITHA’AH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER

Oleh Said Rizal
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia
Jalan Skip, Simpang Sikmabing, Medan, Sumatera Utara
Email : saidrizal@unprimdn.ac.id

Abstrak
Hajj is a Worship by going to Baitullah in Mecca and Medina to carry out ritual worship according to the procedures governed by Islamic law. The command to perform the pilgrimage has been stated in the Qur'an and the Hadith. The order is addressed to Muslims who have met the criteria of istitha'ah (able), both in terms of physical-spiritual and cost. In this sophisticated era, the desire of the people in carrying out the pilgrimage is very high. Istitha'h is the ability to perform Hajj in terms of physical health and supplies sufficient to depart and return, as well as supportive security during the Hajj journey and implementation. This discussion aims to determine the boundaries of istitha'a in the Hajj according to contemporary fiqh. To obtain data in this discussion, a literature study was carried out, namely by studying the Al-Quran, Al-Hadith and fiqh books relating to the chapter of the pilgrimage and other books that are related to the problems in this study. From the results of the discussion it can be seen that, someone who has a healthy body, able to hajj.

Intisari
Haji adalah Ibadah dengan pergi ke Baitullah di Mekkah dan Madinah untuk melaksanakan ritual peribadatan sesuai dengan tata cara yang diatur oleh syariat Islam. Perintah melaksanakan ibadah haji telah tertuang di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang Islam yang telah memenuhi kriteria istitha’ah (mampu), baik dari segi jasmani-rohani maupun biaya. Era yang serba canggih ini, keinginan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji sangatlah tinggi. Istitha’h adalah kemampuan untuk melaksanakan haji yang dilihat dari segi kesehatan fisik dan perbekalan yang cukup untuk berangkat dan kembalinya, serta keamanan yang mendukung selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui batasan istitha’a dalam berhaji menurut fiqh kontemporer. Untuk memperoleh data dalam pembahasan ini, maka dilakukan kajian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, Al-Hadis dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan bab haji serta buku-buku lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa, seseorang yang mempunyai sehat badan, sanggup berhaji
Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
Authors: Pakpahan Kartina , Maggie Maggie , Prawito Christian Agung , Pratama Wico Dwi 
Published: February 2022

Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
Kartina Pakpahan, Maggie, Christian Agung Prawito, Wico Dwi Pratama

Abstract

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara maggielie52@gmail.com

Written statutory regulation has given a role to the Notary regarding to eradication of the criminal offence of money laundering. Basically the duties and obligations of a Notary are to make a deed in accordance with the statement made by the parties before the Notary based on what is seen and heard by the Notary. The Notary's capability in implementing its duty related to the truth statements of the parties and testimony of the truth of what is seen and heard by the Notary, it is only confined to the formal truth and not the material truth. Based on its capability, it is difficult for the Notary to seek for the material truths that can prove the existence of a criminal offense of money laundering. The Notary’s role in identifying the perpetrator of money laundry by the Notary as regulated in statutory regulation is still ineffective or not in line with expectations because the regulation has not gone well and cannot yet become an accurate indicator in identifying a crime at the early stage of the perpetrators of money laundering by the Notary. In the future, the Notary in carrying out its duties require an accurate indicator to be able to identify the perpetrators of money laundering crime optimally based on statutory regulations.

Intisari

Peraturan perundang-undangan secara tertulis telah memberikan peranan terhadap Notaris dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya tugas dan kewajiban Notaris adalah membuat akta sesuai dengan pernyataaan para penghadap dihadapan Notaris atau membuat akta sesuai dengan yang dilihat dan didengar oleh Notaris. Kemampuan Notaris dalam menjalankan tugasnya atas kebenaran pernyataan para penghadap dan kebenaran apa yang dilihat serta didengar oleh Notaris tersebut hanya sampai kebenaran formil tidak sampai kebenaran materiil. Berdasarkan kemampuannya, sulit bagi Notaris untuk mencari kebenaran materiil yang membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang. Peran notaris dalam mengenali pelaku pencucian uang oleh Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum efektif atau tidak sesuai dengan harapan karena peraturan tersebut belum berjalan dengan baik dan belum dapat menjadi indikator yang akurat dalam mengenali pelaku kejahatan pencucian uang oleh Notaris. Kedepannya, Notaris dalam menjalankan tugasnya membutuhkan suatu indikator yang akurat untuk dapat mengenali pelaku kejahatan pencucian uang secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan..
PROBLEMATIKA YURIDIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI DI KOTA MEDAN)
Authors: Sianturi Astriana 
Published: February 2022

PROBLEMATIKA YURIDIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(STUDI DI KOTA MEDAN)
ASTRIANA SIANTURI
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp.(061)8211633, Email: astrianasianturi@gmail.com

Abstract
Tax plays a vital role in is the State’s revenues since it contributes 70% of the State’s revenues. The increase in the country’s development has increased the availability of land and buildings although they are actually very limited. Therefore, it is appropriate if individuals and legal entities get economic values and land or buildings due to the State’s BPHTB (Duty on Land and Building Right Acquisition). The research problems are how about the regulation on collecting BPHTB in Medan according to legal provisions, how about the role of PPAT (official empowered to draw up land deeds) concerning BPHTB, and how about the sanction imposed on PPAT and Taxpayers who have signed a deed which BPHTB has not yet paid off.
Keywords: BPHTB, PPAT, Land and Building Acquisition
Intisari
Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar sehingga pajak memiliki peran yang vital dalam sebuah negara. Di Indonesia pajak merupakan salah satu penopang pendapatan nasional yang menyumbangkan lebih kurang 70% dari penerimaan negara. Meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang mengakibatan meningkatknya keperluan akan tersedianya tanah dan bangunan, sedangkan tanah dan atau bangunan persediaannya terbatas, maka sudah sewajarnya orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh nilai ekonomis serta manfaat dari tanah atau bangunan karena perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan (BPHTB). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pengaturan hukum tentang pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Medan menurut peraturan perundang undangan ? Bagaiamana peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kaitannya dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB? Bagaimana ketentuan sanksi yang diberikan terhadap penandatanganan akta yang belum dibayarkan BPHTB yang dilakukan oleh PPAT dan Wajib Pajak.
Pemberlakuan Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015)
Authors: Harahap Syafril Hamonangan 
Published: February 2022

Batalnya sertipikat Hak Milik atas perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 77PK/TUN/2015 karena cacat administrasi dan tidak menerapkan asas “contradictoire delimitatie” Pada kasus sengketa tersebut dinyatakan bahwa Penggugat atas nama Norma Tampubolon menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat dan Datuk Syahrial sebagai Tergugat II Intervensi. Tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah tersebut dimohonkan haknya oleh Tergugat II Intervensi. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 327/Sukaraja bertentangan dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu penempatan tanda-tanda batas. Pada saat proses pengukuran objek perkara, pihak tergugat tidak menerapkan asas “contradictoire delimitatie” yaitu tidak pernah memanggil jiran tetangga sebagai saksi yang berbatasan langsung dengan objek perkara.
Adapun permasalahan dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana pengaturan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah pertama kali, Bagaimana pemberlakuan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 77PK/TUN/2015, dan Bagaimana pertimbangan hukum terkait penerapan asas contradictoire delimitatie dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research) dan Penelitian lapangan (Field Research) dengan melakukan Wawancara. Analisis data menggunakan metode kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif.
Pengaturan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah pertama kali diatur pada Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pemberlakuan asas contradictoire delimitatie dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015 tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertimbangan hukum dalam penerapan asas contradictoire delimitatie pada putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015 sudah tepat dengan membatalkan sertifikat hak milik objek sengketa yang memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi Penggugat. Sebaiknya BPN/Kantor Pertanahan melaksanakan asas contradictoire delimitatie yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Hendaknya BPN/Kantor Pertanahan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas contradictoire delimitatie. Hendaknya dengan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015 BPN/Kantor Pertanahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pendaftaran tanah.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pemberlakuan Asas, Batal Sertipikat
Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagai pengendali mutu dan penjamin kualitas dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang Aparatur Sipil Negara.
Authors: Saputra Agus Adhy Saputra 
Published: February 2022

Law Number 30 Year 2014 about Government Administration, becomes legal basic in governance trough effort to improve good governance to prevent abusive practices of state civil employees. The Law related to Government Regulation of the Number 60 Year 2008 of Government Internal Control System which is base on the idea that the application of the government internal control system is attached throughout the activity, influenced by human resources, and sufficient confidence to support the effectiveness of the implementation of internal control system conducted by government internal control officers (APIP) to prevention of abuse of authority by civil state apparatus The purpose of this research to analyze and interpret the implementation of the APIP as a quality control and quality assurance in prevention of abuse of authority. This paper traces some problems about how the application of government internal control in the prevention of abuse of authority, how the authority and controlling of government internal control in the prevention of abuse of authority, and how the strategy of APIP in the prevention of abuse of authority.To answer this problem, researcher used the juridical normative research methods and methods of empirical juridical research. The result research show that implementation of government internal control system not to realize the increasing role of an effective the government internal control and follow on monitoring by APIP still do not get priority in handling. Therefore, still needed reforms of the legislation to prevention of abuse of authority by the civil state apparatus. The government internal control officers expected not only able to improve and creation of good and clean government to push for a more effective through of controlling processes in accordance with its authority in this legislation but also able to carry out a strategies in prevention of abuse of authority
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ATAS KERUGIAN PERSEROAN DALAM PERUSAHAAN PERASURANSIAN INDONESIA
Authors: Silaban Bahota 
Published: February 2022

After the issurance of the Law No. 40/2014 on Insurance, insurance or reinsurance companies either conventional or sharia are obliged to stipulate minimal one control, and every control is determined by the companies to submit reports to the OJK (Financial Service Authority). In case there are other controls that have not been determined by insurance, sharia insurance, reinsurance or sharia reinsurance companies, OJK is authorized to determine a control outside the controls determined by the companies. This thesis discusses the legal liability of a controlling shareholder for the loss endured by the companies outside his control.
Normative juridical approach is employed as the research method. It analyzes library materials or secondary data. This is a descriptive analytical research which analyzes the data qualitatively.
The internal controlling shareholder of an insurance company has to be liable outside the shares he has for the company’s loss because of the party in his control under one condition i.e. the role of the Controlling Shareholder is proven to be liable for the loss endured by the company. It is different from the shareholder outside the controlling shareholder, referring to the Law on Limited Liability Company; he is only liable for the shares he has, yet this limited liability can be eliminated if the requirements of the company as a legal entity are not or not yet met and if there is any involvement in actions against the law.
The legal principle that grounds the controlling shareholder’s legal liability for the loss endured by the company listed in the insurance companies in Indonesia is the theory of piercing the corporate veil or revealing the veil of limited liability companies i.e. a legal process that charges personal liability to the company employees, board of directors and shareholders in case of any violation done by the company.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS WILAYAH KERJA PPAT SATU PROVINSI DAN WILAYAH JABATAN NOTARIS SATU PROVINSI (STUDI NOTARIS/PPAT KOTA MEDAN)
Authors: AFRIDA HUSNA IFFAH 
Published: February 2022

Work area of PPAT (Land Deed Making Officials) is regulated in Article 12 of Government Regulation No. 24 of 2016 concerning Regulation of the Position of Land Deed Making Officials that the work area of PPAT is within a region of a province but in reality this regulation is not effectively applied. Meanwhile work area of Notary is in the entire province, but a Notary is not authorized to carry out work consecutively outside of his domicile. The problems of this research are to discuss the management of work area of PPAT and Notary in the same city, the authority and the effectiveness between PPAT that has work area and Notary that has office area in a province.
This is a juridical normative research that is gained from library books with analytical descriptive type, namely to gain detail and systematical description in regards to the problems. Data is collected through Library Research using library study and interview; analyzed with qualitative method.
The research concludes that the work area of PPAT has been extended to Provincial area but it has not been applied as it should due to the barriers qf inaccessible online system in the Province. Notary has office area that covers the entire Province from his domicile. Nevertheless, a Notary is not authorised to carry out the work consecutively because the position of each Notary is defined so they are able to manage their office well. Authority ofa PPAT that has work area is not the same with a Notary that has office area. The authority of PPAT is regulated by Government Regulation meanwhile the authority of Notary is regulated by the Law. The regulation for the effectiveness ofwork area ofPPAT in a Province should be applied because it opens up the opportunity for PPAT to a wider working coverage. The position of Notary and PPAT is embedded so the authorities should be synergized; hence, the work area should be the same so that PPAT and Notary are able to exercise their authorities more efficient.
Urgensi Legalitas Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Sosial Instagram
Authors: Putri Cut Maidina Ananda , - Sutiarnoto , Leviza Jelly , Kaban Maria 
Published: February 2022

The implementation of auctions through Instagram social media often does not provide legal certainty for the parties participating in the auction because many in its implementation are not in accordance with the regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK.06/2020 concerning auction implemention guidelines. So that in its implementation can cause disadvantage for the parties carrying out the auction.
The research used descriptive analytical juridical normative method. Primary data and secondary data were obtained from library research and field research.
The result of the research shows that the legal status of the Instagram account @usedbapeofficial was not an official auction house because it did not meet the requirements as an auction house, which should be in the form of limited liability company and obtaining permission form the Minister. Legal certainty for the owner of the goods has been carried out by @usedbapeofficial in the form of the payment proceeds being transferred to only one account, namely Kenneth Lee’s account as the account owner but does not provide legal certainty regarding when the owner of the goods will receive payment for the goods he auctions, legal certainty for the auction winner has been provides in the form of information that is listed in accordance with the format filled in by the owner of the goods. Legal protection for the owner of the goods is given in the form of holding funds in the @usedbapeofficial account until the goods are received by the buyer, while for the auction winner the legal protection is in the form of preventive and repressive legal protection.
The conclusion of this research is the legal status of Instagram account @usedbapeofficial is not an official auction house. Legal certainty for the owner of the goods and the auction winner has not been fulfilled because most of the implementation of the auction on the Instagram account @usedbapeofficial do not comply with the provisions in the regulations of the Minister of Finance Number 213/PMK.06/2020 concerning auction implementation guidelines. Legal protection for the owner of the goods provided by @usedbapeofficial in the form of money auction sales is accommodated in one account, while legal protection for the auction winner has not been fully fulfilled because in its implementation legal protection is not provided by @usedbapeofficial in full to the injured party. It is recommended to @usedbapeofficial to improve the auction procedure into a buying and selling account with an auction mechanism and register its business as a Limited Liability Company, it is suggested to the government to update the regulations governing auction activities through social media, especially Instagram.