bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Pada Perkawinan Poligami
Authors: Syafrida Syafrida , Tarigan Arihta Esther , Sinaga Hasudungan 
Published: November 2022

Abstract Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami terbuka pada prinsipnya seorang suami hanya boleh punya satu istri namun dibolehkan poligami asal memenuhi syarat dalam perundang-undangan. Perkawinan poligami putus karena perceraian, bagaimana pembagian harta bersama ( harta goni)?. Pembagian harta bersama dihitung sejak terjadi perkawinan poligami Istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dalam hukum Islam maksimal hanya boleh 4 (empat) orang. Perkawinan poligami sah apabila izin dari pengadilan, bagi yang muslim permohonan izin melalui Pengadilan Agama, bagi non mulim permohonan izin ke Pengadilan Negeri. Poligami yang tidak izin dari pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, jika terjadi masalah hanya dapat diselesaikan diluar pengdilan. Poligami berdasarkan izin dari pengadilan, terjadi masalah dapat diselesaikan melalui pengadilan. Metode penelitian bersifat normatif hanya megunakan data dari hasil penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari hasil penelitian, perkawinan poligami diakui hukum apabila izin pengadilan. Sedangkan Poligami tanpa izin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, jika terjadi masalah dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pembagian harta bersama, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama (gono gini) dibagi dua dihitung sejak terjadi perkawinan poligami, kecuali para pihak menentukan laindalam perjanjian kawin.Keywords: Perkawinan Poligami, Harta bersama (Gono gini) AbstractLaw No. 1 of 1974 on marriage adopts the principle of open monogamy in principle a husband can only have one wife but polygamy is allowed as long as it meets the requirements in the legislation. Polygamous marriages broke up due to divorce, how is the division of joint property (burlap property) ?. The division of joint property is calculated since the polygamous marriage of the first, second, third and so on in Islamic law, the maximum can only be 4 (four) people. Polygamous marriages are legal if permission from the court, for Muslims apply for permission through the Religious Court, for non mulim apply for permission to the District Court. Polygamy without the permission of the court has no legal force, if there is a problem it can only be resolved out of court. Polygamy is based on the permission of the court, any problem can be resolved through the court. Normative research methods only use data from the results of literature research. Conclusion from the results of the study, polygamous marriage is legally recognized if the court permits. While polygamy without court permission has no legal force, if there is a problem in the marriage can not be resolved through the courts. Division of joint property, if the marriage is dissolved due to divorce, the joint property (gono gini) divided in two is counted since the occurrence of the polygamous marriage, unless the parties specify otherwise in the marriage agreement.Keywords: Polygamous Marriage, Common Property (Gono gini)
Дилемма решения Конституционного суда об обязанности правительства пересмотреть свод законов о создании рабочих мест (The Dilemma of the Constitutional Court's Decision Regarding the Government's Obligation to Revise the Omnibus Law on Job Creation)
Authors: Nur Rohim 
Published: November 2022

После решения Конституционного суда по сводному закону о создании рабочих мест разгорелись новые дебаты. Потому что Конституционный суд определил, что правительство обязано внести поправки в законодательство об авторском праве только на двухлетний период. Метод исследования, принятый в данном исследовании, является качественным с нормативно-правовой ориентацией. Согласно выводам исследования, постановление Конституционного суда представляется неясным и неубедительным, поскольку оно не носило однозначно обязательной силы. Даже если в постановлении будет обнаружена процессуальная ошибка, закон может, тем не менее, применяться. По мнению других, закон создает впечатление неприкосновенности, потому что кажется, что он не поддается судебному пересмотру с разных сторон. Другие утверждали, что судебная коллегия Конституционного суда не желала идти на риск признания недействительным Закона о перевозках, который был принят без соблюдения процедур, предусмотренных законом, регулирующим разработку законодательства.Ключевые слова: решение Конституционного суда; Совокупный закон; Создание работы Abstract:Following the Constitutional Court's judgment on the Omnibus Job Creation Law, a new debate erupted. Because the Constitutional Court determined that the government was only required to amend the work copyright legislation for a two-year period. The research method adopted in this study is qualitative with a normative juridical orientation. According to the study's findings, the constitutional court's ruling appeared unclear and unconvincing, as it was not clearly binding. Even if the ruling finds a procedural fault, the law may nonetheless apply. According to others, the law creates the perception of immunity because it appears impervious to judicial review from multiple quarters. Others asserted that the Constitutional Court's panel of justices was unwilling to accept the risk of nullifying the carriage law, which was enacted without adhering to the procedures specified in the law governing the drafting of legislation.Keywords: Constitutional Court Decision; Omnibus Law; Job Creation
Efetivitas Peran Relawan Dalam Membangun Kesolidan Sebuah Organisasi
Authors: Prawoto Imam 
Published: November 2022

In an organization, it is necessary to have souls willing to sacrifice and fight for each individual member. These souls are the main pillars of the establishment of an organization. Individuals who have this spirit are called organizational volunteers. In this context, it can be seen how many motivational motives a person has to volunteer. The research method used is a qualitative method with an empirical normative approach. The results of the study stated that in building organizational solidity, the role of volunteers (volunteers) who are willing to fight and sacrifice for the interests of their organization is needed. While in Islam, volunteering will be worth a deed of worship and be a good thing for the perpetrator.Keywords: Volunteer; Organization; Solidarity Abstrak:Dalam sebuah organisasi diperlukan adanya jiwa-jiwa mau berkorban dan berjuang pada setiap individu anggotanya. Jiwa-jiwa inilah yang menjadi penopang utama berdirinya sebuah organisasi. Individu-individu yang memiliki jiwa seperti ini disebut sebagai relawan organisasi. Dalam konteks ini, terlihat berberapa motif motivasi seseorang menjadi sukarelawan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normative empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam membangun kesolidan organisasi diperlukan peran relawan (volunteer) yang rela berjuang dan berkorban untuk kepentingan organisasinya. Sedang dalam Islam, menjadi sukarelawan akan bernilai amal ibadah dan menjadi kebaikan pada diri pelakunya.Kata Kunci: Relawan; Organisasi; Kesolidan
Environmental Refugees: Study of the Legal Policies of ASEAN Countries on the Phenomenon of Refugees due to Climate Change
Authors: Cholidah Cholidah , Esfandiari Fitria 
Published: November 2022

This research is conducted by using normative juridical method that will analyse the concept of refugees in the Convention of Geneva 1959 which is examined by the framework of protection against movement of people including due to climate change factor in A/RES 73/195 which is the adoption of the Global Compact for safe, orderly and regular migration as well as protection against refugees due to climate change 1951 in the Ratify it. The author argues that, the refugee problem caused by global climate change is not a future discourse that is far from reality, this problem becomes a necessity along with the development effort, especially the development of Not consider the concept of sustainability of the world ecosystem. So the minimum protection must be done either by the state Convention ratification 1951 nor the state Non ratification of this Convention on the Protection of refugees In General that is listed In standard This convention should be provided also against Environmental Refugees on the basis that the term refugee contained in this term should include against refugees due to the unlikely climate change returning to its home country due to an environment that has not supported life Refugees.Keywords: ASEAN; Policies; Climate Change; Environmental refugees AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang akan menganalisis konsep pengungsi dalam Konvensi Jenewa 1959 yang dikaji dalam kerangka perlindungan terhadap pergerakan orang termasuk akibat faktor perubahan iklim dalam A/RES 73/195 yang merupakan adopsi Global Compact untuk migrasi yang aman, tertib dan teratur serta perlindungan terhadap pengungsi akibat perubahan iklim 1951 di Ratifikasi itu. Penulis berpendapat bahwa, masalah pengungsi akibat perubahan iklim global bukanlah wacana masa depan yang jauh dari kenyataan, masalah ini menjadi keniscayaan seiring dengan upaya pembangunan, terutama pengembangan konsep keberlanjutan ekosistem dunia. Jadi perlindungan minimal harus dilakukan baik oleh negara ratifikasi Konvensi 1951 maupun negara Non ratifikasi Konvensi ini tentang Perlindungan Pengungsi Secara Umum yang tercantum Dalam standar Konvensi ini harus diberikan juga terhadap Pengungsi Lingkungan atas dasar bahwa istilah pengungsi yang termuat dalam istilah ini harus mencakup terhadap pengungsi akibat perubahan iklim yang tidak mungkin kembali ke negara asalnya karena lingkungan yang belum mendukung kehidupan Pengungsi.Kata Kunci: ASEAN; Kebijakan; Perubahan iklim; Pengungsi lingkungan
Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Padang
Authors: Wijaya Darma , Asrinaldi Asrinaldi , Putri Indah Adi 
Published: November 2022

The 2019 simultaneous elections in the city of Padang carried out re-voting (PSU) in six sub-districts of Lubuk Begalung, East Padang, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji and Koto Tangah. The re-voting (PSU) is carried out because the voting rights users do not meet the requirements to be served but are given the right to vote by KPPS. The purpose of this study was to describe and analyze the role of TPS Supervisors. This study uses a descriptive approach and uses the concept of PTPS supervision and the principles of the Electoral Management Body. Data were collected by using in-depth interviews and documentation collection. The research findings show that the implementation of the PTPS role in the 2019 Election in the sub-districts where the PSU has carried out its main tasks and based on the principles of election implementation, the implementation of the PTPS is still constrained by the technical understanding of the election organizers caused by brief technical guidance. Errors in the voting process in selecting voters and PTPS giving permission and orders to KPPS in allowing unregistered voters to vote.Keywords: Election, Re-Voting, Role Polling AbstrakPemilu serentak tahun 2019 di Kota Padang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di enam kecamatan Lubuk Begalung, Padang Timur, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji dan Koto Tangah. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan karena pengguna hak suara yang belum memenuhi syarat untuk dilayani akan tetapi diberikan hak pilih oleh KPPS. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pengawas TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan konsep pengawasan PTPS dan prinsip Electoral Management Body. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukan pelaksanaan peran PTPS pada Pemilu 2019 di kecamatan yang terjadi PSU sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan tugas PTPS masih terkendala pemahaman teknis penyelenggara pemilu yang disebabkan oleh bimbingan teknis yang singkat. Kekeliruan dalam proses pemungutan suara dalam penanganan pemilih pindah memilih serta PTPS memberikan izin dan perintah kepada KPPS dalam membolehkan pemilih yang tidak terdaftar untuk bisa ikut memilih.Kata Kunci: Pemilu, Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pengawasan
Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Karena Adanya Gugatan Terkait Dokumen Palsu dan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta
Authors: Salawati Lysanza , Manan Abdul , Widjajaatmadja Dhody A.R 
Published: November 2022

A Land Deed Registrar (PPAT) is only authorized to check the formal correctness of the identity of the parties such as the Identity Card (KTP) and the legal basis for the actions of the parties. They are not required to check the material truth of the identities of the parties because in the deed they made, the PPAT only included the information or the wishes of the parties presented to them. The method used in this research is the normative legal research method or the library legal research method, which is the method or method used in legal research which is carried out by reviewing materials derived from the literature supported by empirical data through interviews with relevant practitioners. This study uses the juridical-normative method, namely examining legal rules or regulations as a building system related to a legal event. The results of the study state that in practice, although the introduction is mandatory, there are still many legal problems with PPAT deeds caused by identities such as fake Identity Cards (KTP), fake signatures, documents, letters or false statements which then cause harm to other parties.Keywords: Legal Consequences; Land Titles Registrar; sue AbstrakSeorang Pejabat Pencatat Akta Tanah (PPAT) hanya berwenang memeriksa kebenaran formil dari identitas para pihak seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dasar hukum tindakan para pihak. Mereka tidak diharuskan untuk memeriksa kebenaran materiil dari identitas para pihak karena dalam akta yang dibuatnya, PPAT hanya memasukkan keterangan atau kehendak para penghadap yang disampaikan kepadanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari literature yang didukung dengan data empiris melalui wawancara dari praktisi yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yaitu meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada praktiknya meskipun pengenalan wajib dilakukan, namun masih terdapat banyak permasalahan hukum akta PPAT yang disebabkan adanya identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, Tanda tangan palsu, dokumen, surat atau keterangan palsu yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak lain.Kata Kunci: Akibat Hukum; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Gugat
Pencabutan Hak Politik Koruptor Pespektif Hukum Progresif
Authors: Dewi Indar 
Published: November 2022

There can be no law without a government, and a law's survival is dependent on how well the law and government are implemented by its players. Corruption is one of the most complex issues that have a negative impact on society. It's true that the government is already taking action to combat this issue. Preventing or eliminating effort, for example However, this does not imply a major decline in Indonesian corruption cases. Ideally, attempts to combat corruption should begin with the appointment of law enforcement personnel in a clean manner. Removing the ability of corrupt politicians to run for office can serve as a deterrent to those who commit the crimes and instill dread among the general public. This study employs a case-based and comparative approach to the study of normative jurisprudence. Progressive law and Maqashid al-Syariah, according to the findings of this study, share a common thread in that they emphasize the importance of justice, progress in the law, and a prosperous society. Our country's political rights should be revoked in order to secure justice and the well-being of all citizens, not just those who hold elected positions.Keywords: Corruption, political right, Maqashid al-Syariah Abstrak Eksistensi suatu hukum bergantung kepada eksistensi politiknya, artinya bahwa tercapainya suatu hukum yang berkeadilan tergantung bagaimana hukum dan pemerintahan itu dijalankan oleh para aktornya. Salah satu permasalahan paling pelik yang berdampak sangat buruk dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana korupsi. Sejatinya sejak awal upaya-upaya pemberantasan terhadap korupsi telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas secara serentak. Namun upaya tersebut, belum cukup menunjukkan signifikansi peminimalisiran jumlah kasus korupsi di Indonesia. Dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, idealnya perlu didukung dan diawali dengan penyelenggaraan pemilihan aktor-aktor penegak hukum yang bersih dengan cara yang bersih pula. Adanya pencabutan hak politik koruptor untuk ikut dalam kontestasi pemilihan bisa menjadi solusi untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melahirkan rasa takut terhadap masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum progresif dan Maqashid al-Syariah memiliki benang merah bahwa keduanya merupakan cara pandang atau paradigma yang memprioritaskan tujuan-tujuan hukum untuk terciptanya keadilan, kemajuan hukum, kemanfaatan, dan kebahagiaan/kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian upaya pembatasan atau pencabutan hak politik seseorang yang telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi negara sudah menunjukkan satu progresifitas hukum dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan.Keywords: Koruptor; Hak Politik; Progresif; Maqashid al-Syariah
Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi
Authors: Sunarya Fitri Rachmiati 
Published: November 2022

Teori Hirarki Kebutuhan dari Maslow menggambarkan bagaimana seseorang mencapai tingkat kebutuhan dan kepuasannya, maka orang itu akan mengejar kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya dalam hierarki. Teori ini sangat relevan dalam membangun dan membesarkan organisasi, karena didalamnya terdiri dari individu-individu yang bertindak dan berbuat dengan kinerja dan etos kerja yang prima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa Maslow dengan teorinya dapat menjelaskan tingkat kepuasan dan motivasi individu dalam kelompok dan organisasi. Selain dapat membangun loyalitas anggota organisasi dengan motivasi hirarki kebutuhan.Kata Kunci: Teori Hirari Kebutuhan; Organisasi; Abraham Maslow
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Pertanian Berbasis Kecakapan Hidup dan Pendidikan Kewirausahaan
Authors: Mukri Syarifah Gustiawati 
Published: November 2022

An important part of reviving rural economies is Community Economic Empowerment (CEE). Due to a lack of school financing and other economic constraints, rural residents tend to have poor incomes and a lack of a formal education. Rural areas, on the other hand, have a lot of potential in terms of family ties. An empirical methodology is combined with a qualitative research method in this study. In addition to consulting the literature, data were gathered through on-the-ground interviews. An independent village's development must be supported by the willingness of its residents to advance, so that village products and works of high economic worth can be generated so that they can meet the demands of their population. People in Cibitung Tengah's village of Saikhwan were given empowerment training. If developed as an agricultural tourism town, this community's location in the sectors of food security and rice self-sufficiency lends itself to a unique and distinctive character when it is visited as the village producing rice granaries.Keywords: Empowerment; Tourism Village; Entrepreneurship Education AbstrakPemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan langkah strategis dalam penguatan dan pemulihan ekonomi masyarakat desa. Kecenderungan masyarakat desa memiliki mata pencaharian yang rendah, latar belakang pendidikan formal yang kurang karena keterbatasan biaya untuk pendidikan dan keterbatasan ekonomi. Namun Masyarakat desa memiliki potensi yang kuat dalam hal kekerabatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data didapatkan dengan melakukan wawancara di lapangan selain dengan merujuk pada literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembangunan desa yang mandiri harus diiringi dengan kemauan warga desa untuk maju, sehingga dihasilkan produk dan karya desa yang membanggakan dan bernilai ekonomi tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan warganya sehari-hari. Program pemberdayaan dilaksanakan di desa Saikhwan Cibitung Tengah. Dikarenakan desa ini memiliki potensi SDA yang baik jika dikembangkan sebagai desa wisata pertanian, desa dengan locus bidang ketahanan pangan dan swasembada beras memiliki keunikan dan kekhasan jika dikunjungi sebagai desa penghasil lumbung padi.Kata Kunci: Pemberdayaan; Desa Wisata; Pendidikan Kewirausahaan