bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kemampuan Ekstrak Galaktomanan dari Ampas Kelapa dalam Menstimulasi Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat
Authors: Sitanggang Fitra Ayu , Antara Nyoman Semadi , Gunam Ida Bagus Wayan 
Published: August 2022

This study aimed to determine the ability of galactomannan extract from coconut pulp to stimulate the growth of lactic acid bacteria and to determine the concentration of galactomannan from coconut pulp that could stimulate the growth of lactic acid bacteria with the best growth rate. The experiment was conducted in vitro where the growth medium used was MRS Broth without glucose but added with galactomannan from coconut pulp. MRS Broth media with glucose was used as a control with a concentration of 1%. The galactomannan concentrations used were 0%, 0.5%, 1%, 1.5%, and 2% (w/v). Determination of the confirmed time was carried out by measuring the optical density (OD) on 1.5% galactomannan extract media once every 3 hours. The results showed that galactomannan from coconut pulp can stimulate the growth of lactic acid bacteria. Total lactic acid bacteria related to the degree of acidity and total acid. The more total bacteria, the lower the pH value, thus the total acid will increase. In the media that was added galactomannan from coconut pulp, the best total lactic acid bacteria, pH and total acid were obtained from a concentration of 1% (w/v) with 9 hours incubation, the highest total lactic acid bacteria was 4,5 CFU/mL.
Keywords: Coconut pulp, galactomannan, lactic acid bacteria
Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Kakao Berbasis Web UD. Harta Sari
Authors: Putra S Putu Yoga Pratama , Satriawan I Ketut , Budisanjaya I Putu Gede 
Published: August 2022

Marketing information systems are designed to make it easier for companies to promote their products. This study purpose is to design MIS of Harta Sari cocoa company and to find out what key factors are needed in designing MIS. Research on the design of MIS uses tools such as CMS, MySQL to generate MIS. Web quality analysis is done using blackbox method to test web functionality and user acceptance tests used to determine the level of website acceptance generated. The results of testing the blackbox method showed the website is functioning normally as it should, the key factors in the designing MIS of Harta Sari cocoa company are design, content and usability. The results of the questionnaire assessment using the user acceptance test method showed the results for the design factor were very good with an average percentage of 80.44%, for the content factor it was quite complete with an average percentage of 77.07% and for the usability factor it was sufficient easy to operate with an average percentage of 71.87%.
Keywords: marketing, management information system, cocoa company.
Resistensi Isolat Bakteri Asam Laktat dari Asinan Rebung Bambu Tabah (Gigantochloa nigrociliata Buse – Kurz) terhadap Antibiotik
Authors: Hutajulu Irawaty Yolanda , Antara Nyoman Semadi , Suhendra Lutfi 
Published: August 2022

Probiotics are helpful bacteria that aid in the prevention and treatment of a variety of nutritional and health issues. Antibiotic overuse is a major contributor to the emergence of antibiotic-resistant pathogenic microorganisms. The goal of this study is to determine the level of antibiotic resistance of lactic acid bacteria isolates from pickled tabah bamboo shoots as a candidate for probiotic culture against the antibiotics amoxicillin, cefadroxil, and erythromycin, as well as the concentration level of antibiotic resistance. The diffusion method employed is paper disc diffusion. According to the research results, isolate PR.6.15.2 was resistant to erythromycin concentrations of 100 ppm (v/v), isolate PR.3.15.1 was resistant to concentrations of cefadroxil 100 ppm (v/v), erythromycin 100 ppm (v/v), and 200 ppm (v/v), with the diameter of the inhibition zone forming in a sequential order of 9.0 mm, 9.5 mm, 7.3 mm, and 8.8 mm.
Keywords: bamboo shoots, tabah bamboo shoots, lactic acid bacteria, amoxicillin, erythromycin, cefadroxil
Pengaruh Jenis Pelarut dan Ukuran Partikel pada Ekstraksi Kulit Buah Kakao (Theobroma cacao L.) menggunakan Metode Microwave Assisted Extraction (MAE) terhadap Karakteristik Ekstrak
Authors: Sumantining Luh Putu Ayu , Ganda Putra G.P. , Suhendra Lutfi 
Published: August 2022

This research was conducted to determine the effect of the type of solvent and particle size on the extraction of cocoa pods using the Microwave Assisted Extraction (MAE) method on the characteristics of the extract as a source of antioxidants and to determine the type of solvent and particle size in the extraction of cocoa pods using Microwave Assisted Extraction (MAE) precise in obtaining the highest antioxidant capacity extract. The experimental design used in this study was a factorial randomized block design which was grouped into 2 groups based on the implementation time and consisted of two factors. The first factor is the type of solvent which consists of 3 levels, namely methanol, ethanol and acetone. The second factor is particle size which consists of 3 levels, namely 40 mesh, 60 mesh and 80 mesh. The data were analyzed by analysis of variance and continued with Tukey test. The results showed that the type of solvent and particle size had a very significant effect on the yield, total phenolic, total flavonoid and antioxidant capacity. The interaction between treatments had a very significant effect on total flavonoids and antioxidant capacity, and had a significant effect on total phenolics, but had no significant effect on the yield of cocoa pod peel powder extract. The best treatment to produce cocoa pod peel extract on extraction using MAE was ethanol solvent and particle size 80 mesh with yield characteristics of 12.23±0.61% total phenolic 148.84±0.10 mg GAE/g extract, total flavonoids of 94.16±0.23 mgQE/g extract, and antioxidant capacity of 133.30±0.49 mg GAEAC/g extract.
Keywords : Solvent type, particle size, antioxidants, cocoa pod husk
Kajian Yuridis Unidroit Dalam Hukum Kontrak di Indonesia
Authors: Suradiyanto  , Wiirawan Pratiwie Dinny 
Published: August 2022

Tujuan dari prinsip UNIDROIT adalah untuk mengharmonisasikan hukum kontrak komersial di negara-negara yang ingin menerapkannya, sehingga materinya difokuskan pada persoalan yang dianggap netral. Ruang lingkup yang diatur oleh prinsip UNIDROIT adalah kebebasan berkontrak, mengingat asas kebebasan berkontrak dalam UNIDROIT ini berusaha untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan yang diharapkan dapat memberikan solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan perekonomian lainnya. Kaidah-kaidah hukum memaksa (mandatory rules) yang diberlakukan oleh negara dalam hukum nasionalnya, atau untuk melaksanakan suatu konvensi internasional atau yang digunakan oleh sebuah organisasi internasional, tidak dapat dikesampingkan oleh asas-asas UNIDROIT. Bila para pihak memasukkan prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai syarat dalam kontrak maka syarat-syarat itu tidak dapat mengesampingkan kaidah memaksa dari lex causae atau lex fori negara ketiga yang memiliki kaitan yang erat dengan kontrak. Bila (khususnya dalam proses arbitrase) asas-asas UNIDROIT diberlakukan sebagai hukum yang berlaku, maka UNIDROIT tidak dapat mengesampingkan kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan pendekatan Hukum Perdata Internasional (HPI).
Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice
Authors: Rustiana  , Pratiwie Dinny Wirawan 
Published: August 2022

Kejahatan narkotika saat ini terus mengalami perkembangan bahkan telah menyerang segala bidang kehidupan apalagi saat ini banyak melibatkankan generasi muda. Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice. Hasil Penelitian Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Nomor : 396/Pid.Sus/2021/PN Smr yang didakwa karena telah ditemukannya Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya seberat 0,62 gr (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau yang tidak melebihi 1 gram, dan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu - sabu untuk diri sendiri seharusnya dilakukan assesment terlebih dahulu agar dapat di terapkannya keadilan restorative. Namun faktanya terlihat bahwa tidak semua orang yang kedapatan menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya tidak melebihi 1 gram dengan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau pengguna. Kesimpulan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice dalam pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Upaya pembuktian terhadap penyalahguna atau pecandu adalah pembuktian jumlah Narkotika tidak melebihi dari yang ditentukan dalam Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keterangan saksi-saksi saat dalam penyidikan, dan saksi yang melihat yang mengetahui dan mendengar bahwasanya seseorang itu telah mengkonsumsi narkotika.
Pencemaran Nama Baik Partai Politik Melalui Media Sosial
Authors: Tey Bhera Sherlyana Carmelita 
Published: August 2022

Ditengah meningkatnya penggunaan teknologi dan informasi, munculnya media sosial saat ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses segala hal. Tidak sedikit para pengguna yang justru menyalahgunakannya dengan memposting salah satunya adalah mencemarkan nama baik orang lain. Perihal pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pencemaran nama baik terhadap partai politik perlu diperhatikan, mengingkat partai politik merupakan elemen penting struktur pemerintahan. Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm menghukum Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pidana penjara 4 bulan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 184/PID/2017/PT BNA memiliki pertimbangan yang berbeda. Permasalahan yang timbul adalah terkait bagaimana analisa penulis terhadap kedua putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Hasil data penelitian yang diperoleh akan dianalisa dengan metode analisis normatif.

In the midst of the increasing use of technology and information, the emergence of social media today has made it easier for the public to access everything. Not a few users who actually abuse it by posting one of which is to defame others. Regarding defamation through social media, it is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Defamation of political parties needs to be considered, raising political parties is an important element of the government structure. Lhoseumawe District Court Number 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm sentenced the Defendant for being proven guilty of a criminal act of defamation through social media with a prison term of 4 months, while in the Banda Aceh High Court Decision No. 184/PID/2017/PT BNA has different considerations. The problem that arises is related to how the author analyzes the two decisions handed down against the defendant. This research uses normative juridical research. The data collection technique used is literature study. The results of the research data obtained will be analyzed using normative analysis methods.
Pemberian Penggantian Kerugian Atas Peralihan Fungsi Lahan Pangkalan Truk Milik Pemerintah Guna Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang
Authors: Rika Anggun Melinia  , Fitika Andraini  
Published: August 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan pemberian ganti rugi atas alih fungsi lahan pangkalan truk guna pembangunan Islamic Center. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang membutuhkan lahan yang cukup besar. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 593.3/278/2020 Tentang penetapan lokasi pembangunan Islamic Center dimana lokasi tersebut terletak di Tamanan Desa Banyuputih yang merupakan pangkalan truk. Dengan adanya keputusan bupati tersebut maka diharuskan adanya alih fungsi lahan pangkalan truk menjadi Islamic Center. Pembangunan Islamic Center diberikan ganti rugi berdasarkan surat keputusan bupati nomor 460/433/2020 yang berisi mengenai penetapan penerimaan bantuan sosial berupa uang yang bisa disebut dengan Dana Hibah bagi masyarakat yang terdampak alih fungsi Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center yang berlandaskan pada peraturan Bupati Batang Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang. Pemberian ganti rugi sebesar Rp 3 juta rupiah untuk warga berKTP Kabupaten Batang dengan jumlah penerima sebanyak 86 orang, sedangkan Rp 1 juta untuk warga yang berKTP luar Kabupaten Batang sebanyak 5 orang. Pemberian ganti rugi tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah Kabupaten Batang kepada warga yang terdampak pembangunan Islamic Center.
Kata kunci; Alih Fungsi, Ganti Rugi, Islamic Center.
Tanggung Jawab Pidana Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuat
Authors: Naatonis Matelda 
Published: August 2022

Latar Belakang:
Notaris merupakan pejabat umum dan memiliki posisi yang sangat penting untuk membantu dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Akta otentik yang diterbitkan oleh notarus harus dilakukan dengan kehati-hatian sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Notaris dalam penerbitan akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana apabila terpenuhi unsur-unsur pidana
Metode Penelitian:
Jenis bahan hukum sesuai dengan tipelogi penelitian ini yang berbentuk yuridis normatif, jelas kiranya bahwa bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu data atau bahan sekunder. Analisis bahan hukum yang ditempuh dengan jalan melakukan kajian-kajian atau analisis-analisis yuridis preskriptif terhadap bahan-bahan hukum. Metode kajian dan analisisnya melalui interpretasi dengan tetap memperhatikan konsistensi antara teori hukum, asas hukum dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil Penelitian:
Praktek notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris.
Kesimpulan:
Notaris dapat dihukum pidana apabila terbukti di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lain, Apabila ini terbukti Notaris wajib dihukum.
Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Authors: Simbolon Alum , Sinaga Irene Puteri Alfani Sofia 
Published: August 2022

Semakin berkembangnya perekonomian dan perdagangan menyebabkan semakin tingginya angka pemasalahan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut diantaranya muncul permasalahan utang piutang dalam masyarakat. Kegagalan membayar utang oleh seorang debitur terhadap satu atau lebih kreditur dapat menyebabkan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur. Proses kepailitan terhadap debitur merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah hutang piutang secara efektif dan efisien. kepailitan merupakan kondisi dilakukannya sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk melindungi kepentingan kreditur pada saat debitur dinyatakan memiliki utang dan tidak mampu membayarnya.
Selain pengurusan terkait harta pailit dan actio pauliana terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang timbul akibat dari kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan munculnya perkara yang harus diputus dan diselesaikan secara sendiri-sendiri yang dikenal sebagai gugatan lain-lain. Penelitian ini ingin mengetahui penafsiran hukum oleh hakim terhadap gugatan lain-lain dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yakni dengan pendekatan mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,serta doktrin yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan sebelum menyentuh pokok perkara, hakim wajib untuk memeriksa terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif pengadilan tempat diajukannya gugatan oleh penggugat/pemohon. Dalam hal ini, hakim wajib untuk menolak perkara yang diberikan kepadanya dalam hal setelah diperiksa oleh hakim, perkara tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan terkait. Selain itu, hakim juga wajib untuk memastikan bahwa pada gugatan tidak terjadi error in persona dan obscuur libel.
Gugatan lain-lain yang diperiksa oleh hakim dapat berupa actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya. Untuk memutus perkara yang dimaksud dalam gugatan lain-lain, hakim wajib untuk meneliti dan mempertimbangkan dengan jelas, adil, dan terpercaya berdasarkan gugatan pemohon/penggugat, eksepsi termohon/tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat dan juga dasar hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin yang berlaku di Indonesia.
اثر بعض الجرائم الاقتصادية على النمو الاقتصادي في المكسيك للمدة(2020-2000)
Authors: Mohammed Abdullah Alikhan Hayat , Mohammed Ismael Ahmad 
Published: August 2022

اصبحت الجرائم الاقتصادية (الجريمة المنظمة ) ظاهرة دولية متنامية وخطيرة ، اثارت الرأي العام والمجتمع الدولي والباحثيين الاقتصاديين ، هذا الموضوع يعتبر من التخصصات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الحديثة والمهمة وخاصة في القرن الواحد والعشرون ، والانتشار السريع لهذه الجرائم والاثار السلبية التي تخلفها (من هدر للموارد الاقتصادية ) ، جعلت الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية عاجزة عن معرفة الحجم الفعلي لهذه الجرائم ومعرفة اساليبها وكيفية مكافحتها والقضاء عليها ، وعليه ركزت الدراسات والبحوث العلمية حول هذه المجال ، ولذلك تهدف هذه الدراسة الى دراسة بعض الجرائم الاقتصادية وبيان اثرها في النمو الاقتصادي في المكسيك ، يتم بداية السرد النظري للجرائم الاقتصادية واسباب انتشارها واثارها وبيان انواعها (جريمة الاتجار بالمخدرات غير المشروعة والاتجار غير المشروع بالاسلحة ،الاتجار بالبشر ، غسيل الاموال ) والتي تعتبر الجزء الغير الشرعي من الاقتصاد الغير الرسمي ، والتي لا تدخل ضمن حسابات الناتج المحلي الاجمالي وذلك لانها جرائم تتميز بالسرية وتتم في الخفاء ، وبالتالي يصعب رصدها وقياسها ، ومن ثم السرد الجانب النظري للنمو الاقتصادي والدراسات السابقة ، واخيرا يتم التطرق الى الجانب التطبيقي (الانموذج القياسي) ومن خلال معدلات النمو لمتغيرات الانموذج ، وتم اختيار المتغير المعتمد (النمو الاقتصادي ) لمعرفة مدى الضرر التي يلحق بالموارد الاقتصادية والنمو الاقتصادي ، و المتغير المستقل الجرائم الاقتصادي (الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، والاتجار بالبشر ، وغسيل الاموال) وهي تعتبر هدر للموارد الاقتصادية المتاحة النادرة ، وبأفتراض ان العلاقة عكسية بين المتغير المعتمد والمتغير المسقل ، عينة الدراسة (دولة المكسيك) وللفترة المحدودة (2020-2000) والاعتماد على بيانات المنشورة في (W.B.)(DATAUNODC) (FATF) (UIF)، وقد توصلت الدراسة مجموعة من الاستنتاجات منها : غياب تعريف موحد للجرائم الاقتصادية ، لخصائصه العديدة وظهور
دراسة وتحليل الواقع الاقتصادي للمرأة في الوطن العربي باستخدام معايير التنمية البشرية
Authors: Jasim Arab Hafidh 
Published: August 2022

المستخلص
ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء الذي تعيشه المرأة في البلدان العربية هو الذي ادى الى القيام بهذه الدراسة ، تتمثل اهمية البحث بالدور الكبير الذي يجب ان تلعبه المرأة في الحياة الاقتصادية في الوطن العربي ، وما يترتب على ذلك من اثار اقتصادية واجتماعية .
ويهدف البحث الى التعرف على الواقع الاقتصادي للمرأة في الوطن العربي وكيفية الارتقاء بها لتؤدي دورها الكبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فيما تنبع مشكلة البحث من خلال الوضع المتردي الذي تعيشه المرأة في معظم البلدان العربية . حيث تعاني من التهميش والقهر والظلم والامية وعدم توفر الفرص امام المرأة ، اضافة الى التمييز الجنساني بسبب ذكورية المجتمع . ويفترض البحث ان المرأة في الوطن العربي تعاني من الاقصاء والتهميش والتمييز الجنساني. وقد توصل البحث الى وضع المرأة في الاقطار الخليجية النفطية افضل من وضعها في البلدان الاخرى ، وذلك بسبب قلة عدد السكان اضافة الى الوفرة المالية لهذه البلدان . وقد اختتم البحث بمجموعة من المقترحات .
استخدام سلسلة ماركوف الامتصاصية في التحصيل الدراسي الاكاديمي للطالب والتنبؤ بعدد الخريجين في المراحل الدراسية المقبلة ( دراسة تطبيقية على طلبة كلية الادارة والاقتصاد في جامعة دهوك خلال المدة /2010-2011 الى 2019-2020 )
Authors: Ahmad Hussien Sleman 
Published: August 2022

زاد الاهتمام بسلسلة ماركوف الامتصاصية في الآونة الاخيرة من قبل الباحثين وطبقت هذه السلاسل الزمنية في مجالات مختلفة ، وكذلك في مجالات خاصة . وان الهدف من هذا البحث هو استخدام سلسلة ماركوف الامتصاصية للتنبؤ بسيرة الطالب الجامعي حتى تخرجه من الجامعة ، حيث يعد هذا الاسلوب من افضل الاساليب المستخدمة في تحليل سيرة الطلبة خلال المراحل الدراسية وكذلك تقدير الزمن الواجب الذي يستغرقه الى حين تخرجه من الجامعة ، بهدف ربط مخرجات التعليم العالي بحاجات المجتمع . وايضا تناول البحث الجانب النظري والتطبيقي لسلسلة ماركوف الامتصاصية ومن ثم تطبيقها على بيانات طلبة كلية الادارة والاقتصاد في جامعة دهوك خلال المدة مابين (2010-2011 الى 2019-2020 ) . وتوصل البحث الى كثير من النتائج ومن اهمها ان معدل التخرج السنوي هو ( 90.5% ) وانه بعد فاصل زمني بين ثلاث سنوات الى سنة واحدة ، ومن المتوقع تخرج الطالب من الكلية بواقع (68.2.% الى 97.8% ) وفي كافة المراحل في الكلية ، بالاضافة الى ان متوسط عدد الطلبة المتوقع تخرجهم من الكلية في اربع سنوات القادمة (2020-2021 الى 2023-2024) هو ( 1921 ) طالب .
تحليل وقياس أثر سياسة سعر الصرف في النمو الاقتصادي للعراق للمدة (2004-2021 ) بأستخدام نماذج الترددات المختلفة (MIDAS)
Authors: Salih Yousif Akram , Fakhri Neema Samir 
Published: August 2022

أن الهدف الأساسي على مستوى الاقتصادي الكلي في الأجل المتوسط والطويل بالنسبة لدول النامية هو الوصول الى النمو الاقتصادي المستدام . ومن المتغيرات التي يعطى لها أهمية في صياغة السياسة الاقتصادية المناسبة للوصول الى ذلك الهدف هو إعادة النظر في السياسات المتبعة لسعر الصرف العملة المحلية ، مع تجنب التعديلات المتكررة في سياسة سعر الصرف التي تحدث أنعكاسات غير مرغوبة على الاقتصاد وقيمة العملة المحلية . حيث أن سياسة سعر الصرف تعتبر المثبت الديناميكي لمكونات الناتج المحلي الاجمالي داخل الاقتصاد العراقي لأن عملة البلد النفطي تثبت أزاء الدولار وهي القاعدة الغالبة ترتفع أسعار مستورداته بالعملة الوطنية عندما ينخفض سعر الصرف الدولار تجاه العملات الاخرى. لذلك واجه العراق ضغوط أنخفاض الدولار وصعود سعر النفط وكلاهما يرفعان المستوى العام للأسعار ، الأول عبر أرتفاع أسعار المستوردات والثاني نتيجة لضغط الطلب المحفز بالإنفاق الحكومي وهي من جملة أسباب إعاقة النمو الاقتصادي ، حيث عندما تتصرف الدولة بالمورد النفطي من أجل تمويل الإنفاق العام يصبح المستوى الكلي للطلب على السلع والخدمات مستقلا الى حد الكبير عن حجم الاقتصاد . وتسعى هذه الدراسة لمحاولة تقييم اثر سياسة سعر الصرف في النمو الاقتصادي من خلال قياس تلك الاثر للمدة 2004-2021 في الاقتصاد العراقي بأستخدام نماذج الترددات المختلفة (MIDAS) ،من هنا نوصي بالقيام بإصلاح هيكلي ومالي للقطاعات الاقتصادية ، وإجراء بعض الاندماجات اللازمة لخلق كيانات مصرفية قوية تحت أشراف قطاع رقابي قادر على استخدام أدوات السياسة النقدية للمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي .