bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KAJIAN TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN HUKUM OLEH JUDEX FACTIE SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498K/PID.SUS/2015)
Authors: Wibowo Elsie Caroline 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.. Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap Judex Factie salah menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa serta keterangan ahli dalam persidangan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat Nomor: 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. Judex Factie telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut sangat sesuai sebagai dasar pengajuan kasasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang,sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP.</em></p><p><strong><em>Kata Kunci: </em></strong><em>Kasasi, Judex Facti, Pertimbangan Hakim</em></p><p><strong> </strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>This research aims to know the reason of Cassation filed by the public prosecutor against the decision of</em><em> the Central Jakarta District Court Number. 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst. </em><em>The research method used was the normative legal research. Consideration of the Supreme Court overturned the verdict because it considers Judex Factie misapplied the law, does not consider the accused defense witnesses and expert testimony in the trial. The Supreme Court overturned the verdict of the District Court of Central Jakarta Special Class IA No. 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst. Judex Factie has erroneously applied the law or to apply the law but not as it should be and it is so appropriate as the basis submission of Cassation is not implemented in accordance with the provisions of the Act, in accordance with article 253 paragraph (1) sub a KUHAP.</em></p><p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: Cassation, Judex Facti, Consideration of the Judge.</em></p>
KESESUAIAN ALASAN KASASI TERDAKWA DALAM PERKARA KORUPSI YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DENGAN PASAL 253 AYAT 1 KUHAP
Authors: Kristiyadi Anissa Triastina & 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi yang diajukan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya apakah telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka dan bahan hukum yang diperoleh diolah dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengajuan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat 1 KUHAP. Alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP, yaitu kesalahan judex facti dalam menerapkan hukum, tidak berwenangnya judex facti dalam menangani perkara dan tata cara mengadili judex facti tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.</em></p><p><strong><em>Kata Kunci : </em></strong><em>Alasan Kasasi Terdakwa, Perkara Korupsi, Putusan Mahkamah Agung</em></p><p><strong> </strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>This legal research aims to examine the problem of the reason for the appeal proposed by the defendant with his legal advisor whether in accordance with Article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research, with legal resources obtained from primary and secondary legal materials. The author performs an analysis of the verdict number 1555K/Pid. Sus/2019. The legal collection techniques in this study by means of literature studies and the acquired legal materials are processed by a method of deductive silogism. The results showed that the application of casation was in accordance with the provisions of article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code. The reason for the appeal filed by the defendant has fulfilled the three elements contained in article 253 clause 1 of the Criminal Procedure Code, namely Judex facti error in applying the law, not in the case of Judex facti in dealing with the case and the procedure of prosecute Judex facti not in accordance with the provisions of the law.</em></p><p><strong><em>Keywords: Reasons for cassation of the defendant, Corruption, Supreme Court decision</em></strong><em></em></p>
KESESUAIAN ALASAN KASASI TERHADAP PUTUSAN JEDEX FACTIE DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2032 K /Pid.Sus/2018)
Authors: Safi’i Nur Muhammad Choirul 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan Judex Factie sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam tindak pidana narkotika. </em><em>Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi dengan berpangkal pada premis mayor dan premis minor.</em><em> Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena dalam kasasi tersebut, Hakim dalam tingkat pertama dan kedua telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dalam tindak pidana narkotika.</em></p><p><strong><em>Kata Kunci : Alasan Pengajuan Kasasi, Putusan Hakim, Perkara Narkotika </em></strong></p><p><em> </em></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>The research aims to determine the conformity the reason of cassation submitted by the defendant against the Judex Factie rulling had been in accordance with the Article 235 Clause (1) KUHP in narcotics crime. This research was normative law research which was prescriptive and applied by case approach. Technique of collecting the data used in this research was document study or literature study.</em><em> </em><em>The legal material analysis technique in this study uses the deduction method based on the major and minor premises.</em><em> </em><em>Based on the result and the discussion, it can be known that the reason of cassation submitted by the defendant had been in accordance with Article 235 Clause (1) KUHP) because in this cassation, The Judge in first and second stages had ignored the facts of the trial in narcotics crime. </em></p><p><strong><em>Keywords : The Reason for Cassation Submission, Judge Decision, Case Narcotics</em></strong></p><p> </p>
PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MENGABULKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI YANG MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM PERKARA PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor 563K/Pid/2016)
Authors: Nurmalita Sari Devi Larangtika 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui</em><em> </em><em>pertimbangan dan kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus sebuah perkara dalam tingkat Kasasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa case approach atau pendekatan kasus, yangmana kajian pokoknya adalah mengenai pertimbangan pengadilan untuk mencapai putusan. Putusan Hakim tersebut kemudian akan dikaji untuk dijadikan bahan hukum primer dari penelitian ini, selain dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, keputusan Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat, sehingga Penuntut Umum mengajukan kasasi. Dalam penelitian ini, Penuntut Umum mengajukan kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, </em><em>memperhatikan Pasal 255 ayat (1) KUHAP: berbunyi dalam hal suatu perkara dibatalkan karena perturan hukum tidak ditetapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. </em><em></em></p><p><strong><em>Kata Kunci: Judex Juris, Judex Facti, Perkara Penggelapan</em></strong></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>This research aim to determine Judgment and the authority of the Supreme Court judge in disconnection a case in the rate of cassation. The research methods used are normative legal research that is both perspective and applied. The research uses a case approach or a case approach, which is a study of the Court's judgment to achieve the verdict. The judge's decision will then be considered as the main legal material for this research, in addition to legislative regulations. The results showed that, the decision of the district court judge was not appropriate, so the prosecutor submitted the case. In this study, the prosecutor filed a case in accordance with Article 253 paragraph (1) of a penal code which, in particular, a legal regulation was not properly applied. Therefore, noting that section 255 paragraph (1) of KUHAP: reads in a case that is set ahalf because the relationship of the law is not as fixed as it should be, the Supreme Court is pursuing it itself. </em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><strong><em>Judex Juris, Judex Facti, and Fraud Lawsuit</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p>
HAMBATAN-HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI TINGKAT PENYIDIKAN
Authors: Agatha Tasya 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong><strong><em></em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam implementasi pemenuhan hak-hak tersangka anak dalam perkara No Pol. : 19/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mkd. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi lapangan untuk teknik pengumpulan bahan hukum Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dijumpai dalam proses penangkapan sampai dengan proses penahanan dalam rangka implementasi hak-hak tersangka ditingkat penyidikan adalah jangka waktu yang singkat, proses visum untuk pembuktian terjadinya perbuatan tindak pidana membutuhkan waktu yang tidak sebentar, minim perlindungan terhadap pelaku anak, ruangan pemeriksaan khusus untuk anak yang masih terbatas, ketidaktahuan tersangka akan hak-hak yang dimiliki, tersangka dalam memberikan keterangan juga berbelit-belit dan tersangka tidak kooperatif, kurangnya pengetahuan Tersangka Anak akan pentingnya bantuan hukum yaitu dengan didampingi oleh Penasehat Hukum selama proses pemeriksaannya.</em><em></em></p><p><strong><em> </em></strong><strong><em>Kata kunci : hak-hak anak, pemeriksaan perkara, penyidikan</em></strong><strong><em></em></strong></p><p><strong> </strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong><strong><em></em></strong></p><p><em>This research aims to determine the obstacles in the implementation of the rights of the alleged child suspects in the case No Pol.: 19/Pid. Sus. Children/2016/PN MKD. This research is seen from its objectives, including the type of research on empirical juridical law. Sources of legal material used are primary legal materials and secondary legal materials that use field studies for the technique of collecting legal materials research results show that the barriers encountered in the arrest process up to the detention process to implement the rights of suspects at the investigation is a short time, the process of visum to prove the occurrence of criminal acts takes a short time, minimal protection against actors Children, a special screening room for children who are still limited, the suspect ignorance of the rights owned, the suspect in providing information is also convoluted and suspect uncooperative, lack of knowledge of the child suspect of the importance of legal assistance is accompanied by legal counsel during the examination process.</em></p><p><strong><em>Keywords: child rights, case inspection, investigation</em></strong><strong><em></em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p>
DUALISME PEMAKNAAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI.
Authors: Wicaksana Yonathan Aryadi 
Published: April 2022

<p align="center"><strong>ABSTRAK </strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dualisme pemaknaan asas lex specialis derogat legi generali pada kasus pelecehan seksual sesama jenis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian langkah analisis menggunakan analisis deduktif dengan premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik konklusinya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata asas lex specialis derogat legi generali ketika diterapkan dalam suatu kasus tertentu dalam hal ini kasus pelecehan seksual sesama jenis ternyata mengalami dualisme pemaknaan di satu sisi sesuai dengan teori wadah yang menekankan pada undang-undang mana yang lebih umum mana yang undang-undang yang lebih khusus, sedangkan di sisi yang lain sesuai dengan teori konten atau isi yang menitikberatkan pada kesesuaian tekstual dengan konteks kasus yang terjadi di realita.</em></p><p><strong>Kata Kunci : dualisme asas, <em>lex specialis derogat legi generali, </em>pelecehan seksual sesama jenis. </strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>T</em><em>his study aims to determine the extent to the dualism of lex specialis derogat legi generali is understood in cases of same-sex sexual </em><em>harassment</em><em>. This research is a normative or doctrinal study using primary legal materials as well as secondary legal materials. Data collection techniques in this study used a literature study which then analyzed the steps using deductive analysis with a major premise and a minor premise which then withdrew its conclusions. Based on the results of this study it can be concluded that it turns out that the principle of lex specialis derogat legi generali when applied in a particular case</em><em>,</em><em> in this case</em><em>,</em><em> the case of same sex sexual </em><em>harrasment</em><em> turns out to have a dualism of meaning</em><em>.</em><em> </em><em>O</em><em>n the one hand according to the theory of the container which emphasizes which laws are more common which the law is more specific, while on the other hand it is in accordance with content theory or content which focuses on textual conformity with the context of the case that occurs in reality.</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong><strong><em> dualism of the principle, lex specialis derogat legi generali, same-sex sexual harassment. </em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em></em></strong></p>
Introduction and implementation of an immunization information system in Indonesia province of Daerah Istimewa Yogyakarta: lessons for scale-up
Authors: Sulistyawati Sulistyawati , Wibowo Trisno Agung , Rokhmayanti Rokhmayanti , Nugroho Andri Setyo Dwi , Sukesi Tri Wahyuni , Hastuti Siti Kurnia Widi , Mulasari Surahma Asti , Feletto Marta 
Published: April 2022

Abstract
Background: Immunization is undeniably critical to save children from infections. To increase vaccination coverage, valid and real-time data is needed. Accordingly, it is essential to have a good report system that serves as defaulter tracking to prevent children's immunization failure. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) health office introduced an electronic immunization registry and successfully implemented it for more than five years. It is the only individual-based record system in Indonesia that has been sustainably operated for such a long time. Yet, no systematic assessment of this system had been conducted to date. This study examines Sistem Informasi Imunisasi Terpadu (SIMUNDU) introduction and implementation process in order to draw lessons that could inform scalability and sustainability across the country.Methods: This study used an explanatory sequential mixed-method design, which collected quantitative data from 142 participants and qualitative data from 9 participants. Entry data clerk in health facility was systematically selected to participate in the survey. While in the key informant interview, the informant was selected based on the survey result. A descriptive and thematic approach was adopted to analyze the quantitative and qualitative data. Results from across the two approaches were integrated for comparison and contrast. Results: Findings are presented according to three core themes emerged from the data: system strengths, potential threats, and opportunities for scale up. Strengths -i.e. factors contributing to the success of SIMUNDU - include management, system performance, people’s behavior, and resources. Potential threats to sustaining the system include individual capacity, technical or system issues, and high workload. Opportunities – i.e promising factor that SIMUNDU can be operated sustainably – such as continuity, expectation and scale up possibility.Conclusions: SIMUNDU is a promising innovation for the entire country, beyond DIY. There is agreement about the potential for scale-up of this IIS to other provinces. Experience of implementing this system in DIY over the past five years has shown that the benefits outweigh the challenges, and SIMUNDU has grown into a robust and yet user-friendly system.
Construction and analysis of a Noccaea caerulescens TILLING population
Authors: Wang Yanli , Salt David E. , Koornneef Maarten , Aarts Mark G.M. 
Published: April 2022

Abstract
Background
Metals such as Zn or Cd are toxic to plant and humans when they are exposed in high quantities through contaminated soil or food. Noccaea caerulescens, an extraordinary Zn/Cd/Ni hyperaccumulating species, is used as a model plant for metal hyperaccumulation and phytoremediation studies. Current reverse genetic techniques to generate mutants based on transgenesis is cumbersome due to the low transformation efficiency of this species. We aimed to establish a mutant library for functional genomics by a non-transgenic approach, to identify mutants with an altered mineral profiling, and to screen for mutations in bZIP19, a regulator of Zn homeostasis in N. caerulescens.
Results
To generate the N. caerulescens mutant library, 3000 and 5000 seeds from two sister plants of a single-seed recurrent inbred descendant of the southern French accession Saint-Félix-de-Pallières (SF) were mutagenized respectively by 0.3 or 0.4% ethyl methane sulfonate (EMS). Two subpopulations of 5000 and 7000 M2 plants were obtained after 0.3 or 0.4% EMS treatment. The 0.4% population had a higher mutant frequency and was used for TILLING. A High Resolution Melting curve analysis (HRM) mutation screening platform was optimized and successfully applied to detect mutations for NcbZIP19, encoding a transcription factor controlling Zn homeostasis. Of four identified point mutations in NcbZIP19, two caused non-synonymous substitutions, however, these two mutations did not alter the ionome profile compared to the wild type. Forward screening of the 0.4% population by mineral concentration analysis (ionomics) in leaf material of each M2 plant revealed putative mutants affected in the concentration of one or more of the 20 trace elements tested. Several of the low-Zn mutants identified in the ionomic screen did not give progeny, illustrating the importance of Zn for the species. The mutant frequency of the population was evaluated based on an average of 2.3 knockout mutants per tested monogenic locus.
Conclusions
The 0.4% EMS population is effectively mutagenized suitable for forward mutant screens and TILLING. Difficulties in seed production in low Zn mutants, obtained by both forward and reverse genetic approach, hampered further analysis of the nature of the low Zn phenotypes.
Reveal the Alignment of Defects in a Metal-Organic Framework with Tunable Flexibility
Authors: Fu Yao , Forse Alexander , Kang Zhengzhong , Cliffe Matthew , Cao Weicheng , Yin Jinglin , Gao Lina , Pang Zhenfeng , He Tian , Chen Qinlong , Wang Qi , Long Jeffrey , Reimer Jeffrey , Kong Xueqian 
Published: April 2022

Abstract
Crystalline materials are often considered to have rigid periodic lattices while soft materials are associated with flexibility and non-periodicity. The continuous evolution of metal-organic frameworks (MOFs) has erased the boundaries between these two distinct conceptions. Flexibility, disorder and defects have been found to be abundant in MOF materials with imperfect crystallinity, and their intricate interplay is poorly understood due to the limited strategies for characterizing disordered structures. Here, we apply advanced nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy to elucidate the mesoscale structures in a defective MOF with a partially disordered lattice. We show that engineered defects can tune the degree of lattice flexibility by combining both ordered and disordered compartments. The one-dimensional alignment of defects is the key for the reversible topological transition.
Radiofrequency ablation, a potential cure for Tumour-Induced Osteomalacia; Case reports of short and long-term outcomes
Authors: Boyle Veronica , Pinto Clinton , Hoon Damien , Symmans Pennie , Peters Carl , Orr-Walker Brandon , Elston Marianne , Dissanayake Ajith 
Published: April 2022

Abstract
Tumour-induced osteomalacia (TIO) is a rare paraneoplastic syndrome caused by FGF23-secreting tumours. Although typically benign, TIO may result in severe pain and disability. Surgical resection has been the traditional management however, due to tumour location, even some small lesions may require major surgery. Radiofrequency ablation (RFA) provides an alternative to surgery and offers the potential for cure of lesions not easily amenable to surgical resection. We describe the short- and long-term outcomes of three patients following RFA. CT-guided RFA has the potential to cure TIO and should be considered appropriate first-line management for suitable lesions.
The involvement of genetic variation in the cAMP pathway in the family- based cerebral infarction
Authors: Wang Mengdi , Sun Fengjiao , Ren Anyan , Ge Ruli , Chen Jinbo , Wang Hongcai 
Published: April 2022

Abstract
The evaluation of genetic predisposition for early cerebral infarction(ECI)may contribute to the recognition of individuals at increased risks and thereby prevent CI in clinical practice. The study was to investigate genetic risk of ECI with ischemic stroke. The proband, his father, grandfathers, and siblings have early-onset ischemic stroke with the similar clinical symptoms. Based on the MR imaging of brain with high signal on DWI, the proband and affected sibling have ischemic infarction in basal ganglia and without apparent cerebral artery stenosis. There are 19 genes with single-nucleotide mutations in 4 patients with early-onset ischemic stroke depending on whole-exome sequencing and analysis (WES) compared with control group. The mutated AKT2/FFAR2/ATP1A3/GRIN2D genes were enriched in the cAMP pathway by the KEGG pathway analysis. In summary, in this family, polygenes mutations, involved in the cAMP pathway, might be the crucial factors for the predisposition to ischemic stroke. The ascertaining of the role of genetic factors in stroke conduces to the accuracy assessment of future stroke risk among susceptible individuals.