bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Malvinas y Gibraltar como Causas Nacionales
Authors: Altieri Mariana 
Published: September 2022

Este trabajo se propone analizar la vigencia de la Cuestión Malvinas y de la Cuestión Gibraltar como causas nacionales. A este respecto, se analizará la presencia de la cuestión en la sociedad de los Estados involucrados, considerando las manifestaciones de la comunidad y de sus asociaciones, y en las mediciones de la opinión pública de esos países.
Se analizará la construcción de la cuestión en formato de causa asociada a la consolidación de la idea de nación en base a la integralidad territorial perdida, tanto en Argentina como en España, como Estados Reclamantes de Soberanía, señalando como esta caracterización se vincula con la permanencia de la cuestión en los países, lo cual se abordará partiendo de la opinión pública pero incorporando la presencia y valoración por parte de la comunidad en términos amplios, incluyendo a las asociaciones de la sociedad civil como articuladoras de esa valoración.
AKTA PERDAMAIAN PERKARA WANPRESTASI YANG BERKEKUATAN HUKUM
Authors: Mulyanti Ariska Sri , Suliantoro Adi 
Published: September 2022

Salah satu persoalan yang sering timbul dalam suatu perjanjian adalah wanprestasi, yang dapat mengakibatkan pihak kreditur mengalami kerugian akibat debitur yang cidera janji. . di sidang pertama biasanya hakim menawarkan akta perdamaian. Ketika disetujui para oihak maka diterbitkan Akta Perdamaian oleh pengadilan. Akta perdamaian putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak yang berperkara dan ada kepastian hukum serta mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Demikian juga dengan putusan PN No 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr.
Permasalahannya adalah apakah putusan nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr dapat diajukan banding ataupun kasasi, bagaimanakah penyelesaiannya jika pihak tergugat dalam akta perdamaian tidak menaati isi dari akta tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Dari hasil Analisa diperoleh simpulan bahwa kekuatan hukum pada akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Akta Perdamaian ini hakekatnya tidak dapat dibatalkan. Akta Perdamaian dapat dimintakan pembatalannya, apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Dasar hukumnya Putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991. Penggugat maupun Pihak Tergugat harus tunduk terhadap isi dari Akta Perdamaian tersebut, karena merupakan kesepakatan Bersama. Akta Perdamaian tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Dasar hukumnya Pasal 130 ayat (2) HIR. Apabila tergugat tidak mematuhi putusan Akta Perdamaian maka dapat di eksekusi dengan cara paksa melalui pengadilan. Dasarnya (Pasal 196 (HIR) dan Pasal 207 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).

Kata Kunci: Perdamaian, Kekuatan Hukum, HIR dan RBG
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIFIKAT GANDA (OVERLAPPING)
Authors: Apriliani Sandra Dikna 
Published: September 2022

Sengketa pertanahan dimasyarakat sering terjadi, Salah satu permasalahannya adalah timbulnya sertifikat hak atas tanah ganda (overlapping). “Sertifikat Ganda” dapat menimbulkan sengketa perdata antar para pihak, maka untuk membutikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut perlu diselesaikan melalui lembaga peradilan. Terjadinya* sertifikat* ganda* disebabkan* beberapa* faktor,* ialah* adanya* itikad* tidak* baik* dari* pemohon* sertifikat,* adanya* kekurang hati-hatian* dari* pihak* Kantor* Pertanahan* dalam* hal* pengumpulan* dan* pengolahan* data* fisik* dan* data* yuridis *tanah,* serta* belum* tersedianya* peta* pendaftaran* tanah* secara* menyeluruh.* Penelitian ini* adalah* untuk* mengetahui mekanisme penyelesaian* sengketa* hukum* terhadap* pemegang* sertifikat* ganda dan perlindungan hukum yang didapatkan.*
Penelitian* ini* menggunakan* penelitian* yuridis* normatif,* sumber-sumber* data* yang* dikumpulkan* berasal* dari* data* kepustakaan* dan* teknik* pengumpulan* data* yang* digunakan* adalah* studi* kepustakaan. Permasalahan* dalam* penelitian* skripsi* ini* adalah* untuk* mengetahui mekanisme penyelesaian* sengketa* hukum* terhadap* pemegang* sertifikat* ganda dan* perlindungan* hukum* yang* didapat* pemegang* sertifikat* ganda.*Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap para pemegang hak atas tanah adalah sebagaimana diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, Pasal 32 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Penyelesaian* sengketa* pertanahan* dapat* diselesaikan* dengan* cara* musyawarah* oleh* para* pihak* atau* mediasi* dan* melalui* jalur* pengadilan yakni gugatan kepada Kantor Pertanahan, gugatan perdata di Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kasasi di Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali ke* Mahkamah Agung. Sedangkan mekanisme penyelesaian* sengketa* tanah* bersertifikat* ganda* di* luar* jalur* pengadilan* antara* lain* dengan* memanfaatkan* upaya* hukum* dengan* cara* mediasi.

Kata* Kunci* :* Penyelesaian,* Sertifikat* Tanah,* Ganda
PELAKSANAAN ROYA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG
Authors: Sari Fenti Anita , Andraini Fitika 
Published: September 2022

Permen ATR/BPN 9/2019 merupakan ketentuan tentang pelaksanaan roya secara elektronik agar pendaftaran dan penghapusan roya dapat dijangkau dengan mudah, cepat, sederhana dan biaya ringan. Roya yang dilakukan secara manual berbeda dengan secara elektronik.Perbedaannya adalah berkas dari pemohon discan dan didaftarkan melalui website dan langsung dikoreksi oleh pelaksana roya, tidak melalui loket pertanahan. Sehingga Notaris/PPAT tidak harus datang ke Kantor Pertanahan .Setelah diroya sertipikat hak atas tanah kemudian diberikan kembali kepada pemegang sertifikat dalam hal ini adalah kreditur. Bila belum dilakukan penghapusan dan pendaftaran roya secara elektronik meskipun hutang sudah lunas maka sertifikat hak atas tanah masih memmuat catatan barcode pembenanan Hak Tanggungan. Berdasarkan hal tersebut di atas bagaimana pelaksanaan penghapusan Roya Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang? Dan apa sajakah yang menajdi Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Penghapusan Roya Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang?.
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.
Pelaksanaan penghapusann roya dengan Sistem HT-el di Kantor Pertanahan Kota Batang belum semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang tertera pada Juknis HT-el. Berkas-berkas permohonan yang tidak sesuai prosedur diketahui atas hasil dari pemeriksaan Kantor Pertanahan, jika tidak diperiksa Sertipikat HT-el akan terbit dengan sendirinya pada hari ke tujuh. Penerbitan tanpa ada pemeriksaan dari Kantor Pertanahan apabila terdapat kesalahan prosedur dikuatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari. Hambatan dalam pendaftaran HT dengan Sistem HT-el terjadi pada PPAT, Bank sebagai kreditor dan Kantor Pertanahan. Hambatan ini muncul pada saat proses pendaftaran HT baik secara teknik maupun non teknis.Pelaksanan penghapusan roya secara elektronik dilakukan oleh pemohon yaitu debitor, kuasa atau wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Jika dilihat pada prakteknya Penghapusan roya secara elektronik secara elektronik atau online dilakukan melalui perantara PPAT di kantor PPAT karena PPAT yang mempunyai user name dan password ketika mengakses sistem pendaftaran Penghapusan roya secara elektronik agar dapat melayani kebutuhan masyarakat terhadap Penghapusan roya secara elektronik secara sistem online nmasih memiliki kendala baik eksternal maupun internal.

Kata Kunci: Penghapusan, Roya, Online
Keselarasan Penggunaan Big Data dengan Perlindungan Data Pribadi
Authors: Hisbulloh Moh Hamzah 
Published: September 2022

ABSTRAK
Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai bidang aspek kehidupan, salah satu efek dari perkembangan teknologi dirasakan dalam proses sistem pengelolaan data yang seluruhnya hampir berbasis digital, hal tersebut berpengarih terhadap ketersedian data yang terekam dalam bentuk digital sangat melimpah, sehingga terciptanya sebuah sistem digital yang dikenal dengan Big Data. Disisi lain dalam pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan permasalahan baru, permasalahan yang sering muncul dalam era saat ini terkait perlindungan data pribadi. pengaturan terkait perlindungan data pribadi baik dalam lembaga pemerintah maupun swasta, sudah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi data pribadi yang terhimpun dalam Big Data, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis terkait keselarasan pemanfaatan teknologi Big Data dengan privasi masyarakat atau konsumen terkait perlindungan data pribadi. Metode riset menggunakan kajian literatur pendekatan konseptual-anlisis. Data yang digunakan adalah berbagai jurnal terkait dengan topik yang penulis kaji, peraturan perundang-undangan terkait dan beberapa pemberitaan yang bersumber dari media cetak maupun elektronik. Penggunaan Big data harus diimbangi dengan adanya perlindungan yang kuat terkait perlindungan data pribadi, dalam prakteknya di Indonesia kurangnya aturan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi membuat terjadi banyaknya kasus kebocoran data.
KENDALA PENGAJUAN STATUS HAK MILIK RUMAH TINGGAL DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PERUM PERUMNAS KOTA SEMARANG.
Authors: Rosyidha Zuliana Hilmy 
Published: September 2022

Penetapan pemberian Hak Milik dilakukan secara umum kepada warga negara Indonesia yang menguasai tanah dengan status Hak Guna Bangunan bagi rumah tinggal yang jangka waktunya telah habis, atau akan peningkatan status dengan ketentuan luas tanah yang bersangkutan tidak lebih daripada 600 m² dan masih dikawal oleh bekas pemegang hak. Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 menyatakan permohonan Hak Milik bagi rumah tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut akan diproses berdasarkan ketentuan umum. Tujuan kajian ini antara lain adalah untuk mengetahui pemberian Hak Milik rumah tinggal kepada masyarakat khususnya pemberian Hak Milik yang tanahnya berasal dari HGB yang bersumber dari Hak Pengelolaan / HPL Perum Perumnas Kota Semarang, melalui SPPT / Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, mengetahui prosesnya dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hak milik tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data kajian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari informasi, bahan perpustakaan seperti buku, jurnal dan arsip yang terkait dengan pokok penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kepemilikan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari hak pengelolaan Perumnas Kota Semarang sebagian besar berasal dari status HGB, namun terdapat sebagian kecil yang masih memiliki Hak Pengelolaan. Proses pelaksanaan hak milik yang sumbernya dari HGB dilakukan dengan mengajukan permohonan di pejabat tanah kota semarang dengan melampirkan surat permohonan pendaftaran hak milik (HM) diatas HGB yang berasal dari HPL, SPPT (Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, perjanjian jual beli / surat ikatan jual beli, fotokopi sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah disahkan kesahihannya, Salinan tanda Pengenalan (KTP), Fotokopi pembayaran PBB tahun terakhir, Bukti deposit Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Surat persetujuan Perum Perumnas, Surat persetujuan pemegang Hak Tanggungan (HT) jika dibebani HT, Ijin Permit Bangunan (IMB) dari developer tersebut, Membayar biaya ukur petak tanah mengikut jumlah yang ditentukan Pendaftaran Tanah. Kendala yang ada adalah Kurang lengkapnya persyaratan-persyaratan, tanah dalam sengketa, Salinan buku tanah tidak sesuai, PBB untuk tnah kosong, persyaratan seperti SPPT / Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, tidak lengkap.
Kata Kunci: Hak pengelolaan, Hak Milik, dan Perumahan
PENEGAKAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 MENGENAI SENGKETA INFORMASI ANTARA LGMI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK
Authors: Octavianto Yusril Faiz , Listyarini Dyah 
Published: September 2022

Penelitian ini tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang berasal langsung dari sumber di lapangan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskiptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan peneakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi dengan adanya Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019. Pada amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Sengketa Informsi, LSM LGMI dan Inspektorat
DIVERSIFICATION OF FOOD CONSUMPTION BASED ON LOCAL POTENTIAL OF TARAKAN CITY
Authors: Rahajeng Galih Yogi , Khotimah Khotimah 
Published: September 2022

ABSTRACT Diversification of food consumption will provide great benefits if it can explore and develop potential local food sources. However, the diversification of staple food or food sources of carbohydrates which are widely consumed by the people in Tarakan City, still has a single staple food pattern, namely rice. Therefore, a study related to the diversification of non-rice food based on local food needs to be carried out. The specific objectives are to analyze the potential of local food resources in Tarakan City, to analyze food consumption patterns and the level of household food diversification in Tarakan City. ResearchThis technique uses a survey technique with a sample of households in four districts in the City of Tarakan with the sampling technique used is a nonprobability sampling technique with a quota sampling method. The data analysis method used is quantitative descriptive analysis and household dietary diversity score (HDDS). The analysis result shows p Rice production in Tarakan City tends to decline, while the production of cassava and sweet potato shows an increasing trend which indicates the potential for diversification of food production in Tarakan City. Broadly speaking, the pattern of diversification of people's food consumption in Tarakan City is quite diverse based on the amount, quality, and variant, this is shown from the expenditure of various protein sources. However, the diversification of food sources of carbohydrates needs to be studied because of the high expenditure on carbohydrate sources for rice. The level of diversification of food consumption in Tarakan City based on the value of the household food diversity score (HDDS) is in the high category, namely having consumed more than six types of food sources in a day. Keywords: Diversification, Consumption, Food, Household.
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPUASAN PASIEN DI PELAYANAN RAWAT JALAN RSUD UNDATA PALU
Authors: Pangaribuan Helena 
Published: September 2022

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen (pasien) terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Karena Kepuasan dapat di pengaruhi beberapa factor yaitu umur, pendidikan, dan pekerjaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien di pelayanan rawat jalan RSUD Undata Palu. Jenis penelitian Survei analitik, dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien yang datang berkunjung di rawat jalan RSUD Undata Palu selama melakukan penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah sebagian dari jumlah pasien yang berkunjung di rawat jalan RSUD Undata Palu, diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow, hal ini dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui atau tidak terhingga. Yakni sebanyak 43 responden. Penelitian ini menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square. Hasil Penelitian ada hubungan umur, tingkat Pendidikan dan Pekerjaan dengan kepuasan pasien dipelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu untuk mencapai kepuasan pasien di pengaruhi oleh factor umur, tingkat Pendidikan, tingkat kerjaan sehingga perlu menjadi perhatiaan untuk melakukan perbaikan dipelayanan rawat jalan di RSUD Undata Palu. Diharapkan dengan penelitian ini rumah sakit dapat meningkatkan pelatihan tentang pelayanan prima dan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
PENGARUH BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN METODE PERMAINAN EDUKATIF TERHADAP INTERAKSI SOSIAL ANAK DI TAMAN KANAK-KANAK AL-AMIN
Authors: Latepo Ibrahim , Rahmi Siti , Zainuddin M. Said 
Published: September 2022

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode permainan edukatif terhadap interaksi sosial Anak Kelas B1 TK AL-AMIN Tarakan Tahun Pelajaran 2021/2022. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan desain penelitian Quasi Eksperimental design dalam bentuk Reversal Time Series Design. Populasi dalam penelitian ini yaitu 56 anak dan sampel 10 anak kelas B1 TK AL-AMIN Tarakan Tahun Pelajaran 2021/2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis grafik dengan ketentuan pengambilan keputusan analisis grafik berdasarkan, Frekuensi, Latensi, Kecenderungan Stabilitas, Kecenderungan arah grafik, dan Level Perubahan. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui observasi yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan (intervensi) berupa metode permainan edukatif berbeda dan mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data frekuensi menunjukkan adanya peningkatan selama pengamatan, berdasarkan kecenderungan arah grafik (trend) menunjukkan arah yang stabil dan membaik/meningkat, dan pada level perubahan data yang diperoleh cenderung stabil dan meningkat. Maka dapat dismpulkan bahwa ada pengaruh metode permainan edukatif terhadap interaksi sosial anak kelas B1 TK AL-AMIN Tarakan Tahun Pelajaran 2021/2022. Kata Kunci : Permainan Edukatif, Interaksi Sosial, Taman Kanak-Kanak
PENERAPAN TERAPI BERMAIN DALAM MENGATASI DAMPAK HOSPITALISASI PADA ANAK
Authors: Taqiyah Yusrah , Ramli Rahmawati , Yunus Padu Yutia Ferianti , Relyana Della , Sofian Nur Intan Ana 
Published: September 2022

Anak sakit yang dirawat di Rumah Sakit umumnya mengalami krisis oleh karena seorang anak akan mengalami stress akibat terjadi perubahan lingkungan serta anak mengalami keterbatasan untuk mengatasi stress. Salah satu cara untuk menghadapi permasalahan terutama mengurangi rasa perlukaan dan rasa sakit akibat tindakan invasif yang harus dilakukannya adalah bermain. Aktifitas bermain merupakan salah satu stimulus bagi perkembangan anak secara optimal. Tujuan dari kegiatan ini yaitu Mengurangi kecemasan pada anak selama hospitalisasi. Metode pelaksanaan pada kegiatan ini adalah motode wawancara, oservasi dan terapi bermain. Hasil dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan Meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan anak, meningkatkan kreatifitas bermain anak merasa senang dan tidak stres serta mengurangi dampak hospitalisasi.