bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP ACCSESS REFORM
Authors: Wibowo Ferdian Setyo , Hendro Wibowo Gatot Dwi , Dwi Putro Widodo 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan access reform dan penerapan asas keadilan dalam access reform yang merupakan amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan access reform di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tidak semua berjalan sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD tahun 1945, UUPA dan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001, dari semua pemangku kepentingan di daerah merespon dengan sangat lambat bahkan terkadang tidak merespon dengan alasan terkait anggaran dari program masing-masing instansi (satker) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), serta dari pihak perbankan dengan berbagai alasan. Dan asas keadilan dalam pembaruan agraria melalui access reform sejatinya belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana yang sudah diupayakan pemerintah melalui kementerian ATR/BPN melaksanakan pembaruan agraria melalui access reform untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi (modal, usaha, produksi, dan pasar) yang berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan.
The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of access reform and the application of the principle of justice in access reform which is a mandate from the Decree of the MPR RI Number IX/MPR/2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Management at the Land Office of East Lombok Regency. The research method used is empirical normative legal research. Based on the results of the study, it was found that the implementation of access reform in the working area of ??the Land Office of East Lombok Regency, did not all run as mandated by the 1945 Constitution, UUPA and MPR Decree No. IX/MPR/2001, from all stakeholders in the region responded very slowly and sometimes even not responding with reasons related to the budget of each agency's program (satker) and Regional Government Organizations (OPD), as well as from the banking side for various reasons. And the principle of justice in agrarian reform through access reform has actually not been fully fulfilled, as the government has attempted through the ATR/BPN ministry to implement agrarian reform through access reform to provide the widest opportunity for the community to manage and utilize natural resources so that they can become basic capital for the community to improve their welfare by providing access to economic resources (capital, business, production, and markets) with the principles of participation, independence, entrepreneurship, justice, prosperity, and sustainability.
DUALISME PENERAPAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH TERHADAP RUMAH TOKO
Authors: Alivian Bodhi , Dewi R. Ismala , Koeswarni Enny 
Published: October 2022

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalsis pengaturan dan realita yang ada dalam masyarakat mengenai kepemilikan hak atas tanah terhadap rumah toko serta prosedur dan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan proses peningkatan hak atas tanah terhadap rumah toko sebagai hak turun menurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki subjek hukum di Indonesia sesuai dengan Pasal 20 UUPA. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menunjang penelitian dengan data sekunder berupa studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan hak atas rumah toko menjadi Hak Milik sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Pasal 94 PP 18/2021 sebagai peraturan baru yang mengesampingkan peraturan lama serta dibutuhkannya harmonisasi peraturan dan dokumen yang dipersyaratkan untuk menunjang pemberlakuan PP 18/2021.
The purpose of this study is to analyze the existing arrangements and realities in the community regarding the ownership of land rights to shop houses as well as the procedures and documents needed to propose the process of increasing land rights to shop houses as hereditary, strongest and fulfilled rights that can be owned by the subject. Indonesian law in accordance with Article 20 of the LoGA. The normative juridical research method is used to support research with secondary data in the form of document studies. The results of the study indicate that increasing the rights to shop houses to become Ownership Rights should be carried out in accordance with Article 94 of PP 18/2021 as a new regulation that overrides the old regulations and the need for harmonization of regulations and documents required to support the implementation of PP 18/2021.
PENERAPAN PRINSIP “FIRST TO FILE” PADA KONSEP PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA
Authors: Alexander Rendy 
Published: October 2022

Konsep pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip “First to File” yang artinya perlindungan hukum akan diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun prinsip “First to File” dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia dapat dikesampingkan apabila ditemukan bukti-bukti saat proses pendaftaran merek tidak beritikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu prinsip “First to File” dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia tidak berlaku absolut sebagaimana makna yang terkandung didalamnya. Selain itu prinsip tersebut seringkali digunakan oleh pihak lain untuk mendompleng merek terkenal pemilik yang sebenarnya namun belum mendaftarkan di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi kekosongan hukum atas penerapan perlindungan hukum merek di Indonesia. Adapun penelitian ini pada hakikatnya untuk memahami dan mengidentifikasi perlindungan merek di Indonesia dengan menggunakan metode yang mendasarkan pada penelitian kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut maka kita dapat mengetahui dan memahami bahwasanya penerapan prinsip “First to File” dalam konsep perlindungan merek di Indonesia tidak berlaku mutlak apabila ditemukan unsur-unsur itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek.
The concept of trademark registration in Indonesia adheres to the principle of "First to File" which means that legal protection will be given to trademark owners who have registered first with the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights. However, the principle of "First to File" in the concept of trademark registration in Indonesia adheres to the principle of "First to File" which means that legal protection will be given to trademark owners who have registered first with the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights. However, the principle of "First to File" in the concept of trademark registration in Indonesia can be set aside if evidence is found during the trademark registration process that is not in good faith and violates laws and regulations. Therefore, the principle of "First to File" in the concept of trademark registration in Indonesia does not apply absolutely as the meaning contained therein. In addition, this principle is often used by other parties to implement the owner's famous brand that is actually but has not yet registered in Indonesia. So that this becomes a legal vacuum for the application of brand legal protection in Indonesia. This research is essentially to understand and identify brand protection in Indonesia using methods that are based on literature research. Based on this, we can know and understand that the application of the "First to File" principle in the concept of brand protection in Indonesia does not apply absolutely if elements of bad faith are found in the trademark registration process.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA (STUDI PADA PERJANJIAN WARALABA C’BEZT DENPASAR)
Authors: Dwiyoga I Made Parta Wedhana , Dwijayanthi Putri Triari 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami perlindungan hukum bagi franchisee dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (studi kasus pada perjanjian waralaba C’bezt Denpasar). Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan fakta (fact approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam praktiknya perjanjian waralaba C’bezt belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum waralaba yakni Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan masih ditemukan adanya pelanggaran oleh franchisor kepada franchisee , sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi franchisee . Penyelesaian kasus wanprestasi dan komitmen dalam menegakkan perlindungan hukum bagi penerima waralaba C’bezt Denpasar dilakukan melalui upaya penyelesaiannya melalui tahapan pemberitahuan, musyawarah, dan litigasi. Dalam pelaksanaan waralaba disarankan bagi franchisee dan franchisor harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama agar kasus wanprestasi dapat diminimalisir sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.
This study aims to explore legal protection for franchisee s in the implementation of franchise agreements (a case study on the Denpasar C'bezt franchise agreement). The type of research used is normative juridical which is descriptive in nature with the statute approach and facts (fact approach). The results of the study indicate that, in practice, the C'bezt franchise agreement has not been fully implemented in accordance with the legal basis of the franchise, namely Government Regulation no. 42 of 2007 and still found violations by the franchisor to the franchisee , causing injustice and harm to the franchisee . Settlement of default cases and commitments in enforcing legal protection for C'bezt Denpasar franchisee s is carried out through settlement efforts through the stages of notification, deliberation, and litigation. In the implementation of franchising, it is recommended that franchisee’s and franchisor’s must carry out their obligations in accordance with mutually agreed agreements so that cases of default can be minimized so that both parties benefit equally.
PENGATURAN PEMILIHAN DESA ADAT DAN DESA DINAS DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Authors: Karma I Putu Wisnu , Satyayudha Dananjaya Nyoman 
Published: October 2022

Penelitian ini memiliki tujuan memberikan pemahaman pengaturan mengenai desa dalam hukum positif di Indonesia dan mengetahui pengaturan pemilihan Desa Adat serta Desa Dinas dengan adanya Undang-Undang Desa. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait pengaturan pemilihan Desa Adat serta Desa Dinas dengan berlakunya Undang-Undang Desa ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan ataupun statute approach dalam melakukan analisis artikel ini. Hasil dari studi ini mendapatkan jika pengaturan pemilihan Desa Adat atau Desa Dinas sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Desa tepatnya pada Pasal 6 ayat (1). Namun terjadi konflik norma antara Pasal 6 tersebut dengan Pasal penjelasannya. Pasal 6 tidak mewajibkan masyarakat memilih salah satu baik itu desa dinas maupun desa adat. Namun, dalam penjelasan menyebutkan jika pada satu wilayah hanya ada desa ataupun desa adat. Padahal dilihat dari segi sosiologis khususnya di wilayah Bali dari berabad-abad lalu sampai saat ini ada sistem pemerintahan desa yang memiliki sifat ganda baik desa adat maupun desa dinas. Selain itu dengan adanya aturan ini tidak selaras dengan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 yang mana keberadaan Desa Adat telah diakui dan memiliki status sebagai subyek hukum pada sistem pemerintahan Provinsi Bali. Sehingga diperlukan suatu kontruksi hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
This study aims to provide an understanding of the regulation of villages in positive law in Indonesia and to know the arrangements for the election of Traditional Villages and Village Offices with the existence of the Village Law. The method used in the article related to regulating the selection of Traditional Villages and Village Offices with the enactment of the Village Law uses a normative juridical legal research type, using a statutory approach or a statute approach in analyzing this article. The results of this study show that the arrangement for the election of a Traditional Village or an Office Village has actually been regulated in the Village Law to be precise in Article 6 paragraph (1). However, there is a conflict of norms between Article 6 and the explanatory Article. Article 6 does not oblige the community to choose either official or customary villages. However, the explanation states that in one area there are only villages or traditional villages. In fact, seen from a sociological point of view, especially in the Bali region, from centuries ago to the present, there is a village government system that has dual characteristics, both customary and official villages. In addition, the existence of this rule is not in line with the Bali Regional Regulation No. 4 of 2019 in which the existence of the Traditional Village has been recognized and has a status as a legal subject in the government system of the Province of Bali. So that we need a legal construction that is able to solve the problems that occur.
LEGALITAS ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DENGAN INDIKASI MEDIS
Authors: Purnama Ningrum Komang Wahyuni , Bagiastra I Nyoman 
Published: October 2022

Tujuan untuk mengetahui pengaturan pidana yang diidentikkan dengan kriminalisasi pengangkatan janin oleh dokter spesialis dengan gejala klinis sejauh undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan sertifikasi yang sah untuk kriminalisasi penghentian aborsi untuk korban penyerangan. Metode penelitian: dalam eksplorasi ini mengadopsi pengaturan eksplorasi yang sah dengan metodologi yang diterapkan dan sumber informasi pemeriksaan berasal dari internet dan tulisan ilmiah. Untuk mengatur informasi dikumpulkan dengan prosedur pengumpulan informasi dokumentasi dan diperiksa dengan metode penyelidikan kuantitatif. Berdasarkan Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aborsi yang diperbolehkan di Indonesia adalah pengangkatan janin provocatus, lebih spesifik aborsi provocatus untuk tanda klinis atau dalam bahasa klinis disebut dengan pengangkatan janin provocatus medicalis. Ditegaskan pula bahwa tanda krisis kesehatan dalam situasi darurat yang mengancam kondisi yang benar-benar memerlukan tindakan klinis tertentu untuk menyelamatkan sang ibu. Kemudian, pada saat itu, dalam aborsi, pasien dijamin dengan payung hukum yang bergantung pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
Objectives to know the criminal arrangements identified with the criminalization of fetal removal by specialists with clinical symptoms as far back as law number 36 of 2009 on Health and legal certification for the criminalization of termination of abortion for victims of assault. Research methods: in this exploration adopts a legitimate exploratory arrangement with the methodology applied and the source of the examination information comes from the internet and scientific writing. To organize information collected by documentation information collection procedures and examined by quantitative investigation methods. Based on the results of the study revealed that the abortion allowed in Indonesia is the removal of the fetus provocatus, more specifically provocatus abortion for clinical marks or in clinical language called fetal removal provocatus medicalis. It is also emphasized that signs of a health crisis in an emergency situation that threaten a condition that really requires certain clinical measures to save the mother. Then, at that time, in abortion, patients were guaranteed under a legal umbrella that depended on Law No. 36 of 2009 concerning on health.
PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS
Authors: Prihantini Made Bella Meisya , Sarjana I Made 
Published: October 2022

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Adapun metode yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwaPengaturan hukum terhadap pekerja harian lepas diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Pasal 56 sampai Pasal 59 dan Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas apabila terjadi kecelakaan kerja sama halnya seperti perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja tetap dimana pekerja harian lepas berhak mendapatkan jaminan sosial BPJS.
This paper aims to find out how the legal protection of casual daily workers in the event of an occupational accident based on labor laws. The method used is the normative legal writing method. The results of this study indicate that legal arrangements for casual daily laborers are regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower from Article 56 to Article 59 and legal protection for casual daily workers in the event of an accident as well as legal protection provided for permanent workers where casual daily workers are entitled to BPJS social security.
PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KINTAMANI
Authors: Nia Rahmayanti Ni Luh Putu , Sudiarta I Ketut 
Published: October 2022

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pembentukan serta pentingnya perlindungan hukum terhadap Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani. Metode hukum normatif digunakan pada studi kali ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil studi menjelaskan bahwasanya Kopi Kintamani merupakan Indikasi Geografis yang pertama terdaftar di Indonesia. Indikasi Geografis Kopi Kintamani dikelola melalui organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Organisasi MPIG sangat berperan penting dalam menjaga dan melindungi keberadaan Indikasi Geografis Kopi Kintamani. Organisasi MPIG telah dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli, namun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum memuat ketentuan tentang perlindungan hukum bagi organisasi tersebut. Pemberian perlindungan hukum bagi organisasi MPIG adalah sebagai bentuk kepastian hukum untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum terhadap organisasi tersebut mengingat peran pentingnya dalam perlindungan Indikasi Geogragis Kopi Kintamani. Maka dari itu, pemerintahan daerah perlu membentuk kebijakan-kebijakan daerah dalam hal perlindungan Organisasi MPIG.
This writing aims to analyze the legal basis for the establishment and the importance of legal protection for the Kintamani Coffee Protection Community Organization. The normative legal method used in this study is based on legislation and literature study. The results of the study explain that Kintamani Coffee is the first registered Geographical Indication in Indonesia. Geographical Indications Kintamani coffee is managed through the Geographical Indication Protection Society (MPIG). The MPIG organization plays an important role in maintaining and protecting the existence of the Kintamani Coffee Geographical Indications. The MPIG organization has been established based on the Bangli Regent's decree, but according to Law Number 20 of 2016 it does not yet contain provisions on legal protection for the organization. The provision of legal protection for the MPIG organization is a form of legal certainty to avoid legal violations against the organization considering its important role in protecting the Kintamani Coffee Geographical Indications. Therefore, local governments need to form regional policies in terms of protecting the MPIG Organization.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM JASA PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN
Authors: Yuliani Ketut Leona Trida , Bagiastra I Nyoman 
Published: October 2022

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kajian penyelesaian sengketa pasien dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dalam jasa pelayanan medis berdasarkan Undang-Undang Kesehatan sebagai konsumen dari jasa pelayanan medis. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis empiris, Jenis Pendeketan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) dengan teknik pengumpulan data menggali sumber-sumber suatu karya yang telah ada sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini ialah, di dalam ke-22 bab Undang-undang Kesehatan diatur dengan jelas terkait berbagai hal-hal yang di bidang kesehatan mulai dari hal terkecil seperti definisi akan pengertian yang sering ditemui di dunia kesehatan, kemudian asas dan tujuan pembangunan kesehatan, hak yang diperoleh perseorangan dan juga kewajiban yang wajib ditanggung oleh perseorangan dalam pembangunan kesehatan dan pada upaya penyelesaian persengketaan pasien dapat dilakukan dengan jalur mediasi yang lumrah digunakan atau juga dengan jalur hukum. Dan disinilah undang-undang nomor 36 tahun 2009 mengambil perannya sebagai hukum yang mengatur peraturan terkait dunia kesehatan.
This study was conducted to find out how to study patient dispute resolution and consumer dispute resolution efforts in medical services based on the Health Law as consumers of medical services. The type of research used is empirical juridical law, the type of approach is the Legislative Approach (The Statute Approach) with data collection techniques to explore the sources of a work that has existed before. The results of this study are, in the 22 chapters of the Health Law, it is clearly regulated related to various matters in the health sector starting from the smallest things such as definitions of definitions that are often encountered in the world of health, then the principles and objectives of health development. In addition, the rights obtained by individuals as well as obligations that must be borne by individuals in health development and in efforts to resolve patient disputes can be carried out by means of mediation which are commonly used or also by legal means. And this is where law number 36 of 2009 takes on its role as the law that regulates regulations related to the world of health