bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pengaruh Pemasangan Solar Cell Terhadap Biaya pada Industri PT. Kahatex
Authors: Haz Fauzia , Astif Syarifuddin Shilham , Angga Setia Giri 
Published: December 2022

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data untuk membandingkan seberapa efektif penggunaan solar cell dan data tersebut berdasar pada 2 parameter sebagai bahan acuan yaitu data real yang ada dengan data simulasi dimana data real yang diperoleh dari solar cell yang ada di PT. KAHATEX sementara simulasinya menggunakan software Pvsyst, sehingga dapat terlihat lebih berdampak penggunaan solar cell sebagai pengganti sumber energi konvensional. Dari data tersebut dapat juga dihitung berapa biaya yang telah terpangkas dan impact yang diberikan oleh penggunaan solar cell. Setelah analisis yang dilakukan diperoleh data bahwa setiap satu modul solar cell rata-rata menghasilkan 1.32 kWh dan diperoleh juga data cost penggunaan listrik yang terpangkas rata-rata mencapai 4,8% dari kebutuhan listrik total dari satu departemen Garmen di PT. KAHATEX. Pemasangan solar cell pada satu Departemen Garment tersebut menghemat pengeluaran listrik dalam 3 bulan terakhir itu adalah sejumlah Rp 31.006.265. Hasil simulasi menggunakan software Pvsyst untuk perluasan penggunaan solar cell di departemen bordir diperoleh bahwa diperlukan 297 unit modul dan rata rata dalam satu modul menghasilkan listrik sebesar 1.18 kWh.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS FINTECH PADA PT. LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI
Authors: Mu'in Fathul , Oktavianda Bobby , Martinouva Rissa Afni , Muliawan Chandra 
Published: December 2022

Kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin beragam dan meningkat. Hal tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dan internet. Fintech (Financial Technology) merupakan sebuah terobosan baru bagi transaksi keuangan yang mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi menyediakan peminjaman dana bagi perseorangan dan/pelaku usaha secara cepat dan praktis melalui teknologi yaitu Fintech Peer to Peer Lending. Peer to Peer Lending yaitu penyelengaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk melakukan perjanjian. Permasalahan penelitian ini adalah yang pertama bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen dalam transaksi bisnis Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi, yang kedua bagaimana upaya dan tindakan preventif terhadap transaksi bisnis Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi, dan ketiga bagaimana upaya dan proses penyelesaian hukum terhadap konsumen dalam transaksi bisnis Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan konsep merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada.
PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PRODUK PANGAN TIDAK BERLABEL HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
Authors: Angriyani Ari Mariyana , Gultom Elisatris 
Published: December 2022

Di Indonesia, perlindungan terhadap kehalalan produk (pangan) menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi pelaku usaha agar produknya dapat diperdagangkan karena pangan yang terdistribusi akan diserap (dikonsumsi) oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Sebagaimana diketahui, faktor kehalalan produk (tidak terbatas pada produk pangan) menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat beragama Islam yang harus ditaati karena merupakan perintah agama. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk pangan serta informasi kehalalan produk menjadi hal yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha agar layak didistribusikan kepada masyarakat. Belakangan ini masih banyak ditemukan produk pangan yang beredar tidak berlabel halal. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan negara (pemerintah) terhadap produk yang tidak berlabel halal masih belum berjalan sesuai harapan. . Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan peran negara dalam memberikan jaminan terhadap produk pangan halal dan upaya pemerintah untuk mewujudkan perlindungan konsumen Islam dari produk pangan tidak berlabel halal. Metode yang digunakan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, negara senantiasa berupaya memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya melalui pemberian jaminan halal bagi produk pangan yang diperdagangkan. Selain itu, upaya pemerintah untuk mewujudkan perlindungan konsumen Islam dapat diwujudkan melalui pencantuman label halal dalam setiap produk yang dipasarkan.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DENGAN SISTEM REHABILITASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
Authors: Dewi Erna , Arilia Yuniza , Firmanto Aditia Arief 
Published: December 2022

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yaitu dengan mewajibkan kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan kewenangan dari Badan Narkotika Nasional. Hambatan internal dan eksternal dalam penanganan pecandu narkotika selama proses rehabilitasi yaitu kurangya sumber daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh, serta kurangnya pemahaman tentang rehabilitasi. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yaitu dengan menambah sember daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, mengadakan seminar dan pelatihan, serta memberikan penyuluhan dan mengedukasi masyarakat tentang rehabilitasi dan bahaya narkotika.Kata kunci: Perlindungan hukum, Pengguna narkotika, Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah
Authors: Sugiharto Gatot , Oktaviani Emilia , Firmanto Aditia Arief , Martinouva Rissa Afni 
Published: December 2022

Data kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, angka kekerasan terhadap anak yang masih tinggi ini dinilai karena lemahnya perlindungan pada anak. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan didalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilaukan secara deskriptif. Lembaga Perlindungan anak Lampung Tengah melakukan upaya rekrutmen sumber daya manusia, sosialisasi dan pemberitahuan informasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan
PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN PESAWARAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO .7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN PESAWARAN (“Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”)
Authors: Mu’in Fathul , Kurniawan Adi , Nasarudin Tubagus Muhammad , Perdana Andre Pebrian , - Erlina 
Published: December 2022

Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pesawaran yang mencapai 56,34 persen.Adapun ukuran IKP, di antaranya, pengawasan terhadap pelanggaran kampanye, hak suara, DPT, politik uang, logistik pemilu, netralitas ASN, SARA, hasil quic count, berita hoaks, dan penghitungan suara (tungsura) di TPS. Terdapat pula akses di beberapa daerah dikabupaten pesawaran yang sulit dijangkau dan tidak ada jaringan (Blank Zone). Rumusan masalah dari skripsi ini adalah Apa Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran pada Pemilu tahun 2019 dan Apa kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan peran dan fungsinya pada Pemilu tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris (terapan) dengan tipe penelitian Deskriptif Analitik yang mengungkapkan peraturan perundangan- undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian di analisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan tata cara pelaksanaan peran dan fungsi badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran. Adapaun Tahapan Pengawasan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pemutakhiran data, Kampanye dan dana kampanye dan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara.Melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu. Kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran diantaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya. Kata Kunci : Peran dan Fungsi, Pengawasan, Pemilu
الأحاديث الواردة في فوائد الحبة السوداء في ضوء التجارب العلمية
Authors: Hoque Mesbahul , Mohamed Yuslina , Abd Kadir Kauthar , Ali Abdul Rab Muneer 
Published: December 2022

The "black seed" is one of the most important types of plants mentioned in the hadith of the Prophet S.A.W, Several authentic hadiths were reported from the prophet S.A.W confirming its health benefits from diseases. Based on this, many scientists studied this seed from a scientific and experimental point of view, they discovered many benefits for this seed and considered it a healthy food for many diseases. At last, they discoverd its benefits for cancer, which is described as a deadly disease, because this disease has caused the death of more than one million annually in the world. This article comes to study the hadiths contained in the black seed and to explain the benefits that scientists discovered through scientific experiments. The researchers used the inductive and analytical method in defining the black seed and collecting the hadiths related to it and studying those hadiths. They also used the inductive and descriptive method in collecting the findings of ancient and modern scholars regarding the benefits of the black seed and presenting some of them.
Novel axial compressive endoprosthesis ACE can enhance metaphyseal fixation and facilitate osseointegration: A biomechanical study
Authors: Huang Siyi , Ji Tao , Tang Xiaodong , Guo Wei 
Published: December 2022

Background: Metaphyseal fixation for endoprosthetic reconstruction after bone tumor resection is difficult due to the short residual bone length and reverse funnel shape of the metaphysis. In the current study, 3D-printed axial compressive endoprosthesis (ACE) with a short stem and intramedullary axial compressive mechanism is proposed to improve metaphyseal fixation. The rationales of ACE are that 1) intramedullary axial compress enhances the stability of endoprosthesis and facilitates bone ingrowth at the osteotomy site; 2) 3D printed porous metallic surface at osteotomy surface and stem allows bone ingrowth to achieve osseointegration.Methods: A biomechanical study was performed to explore the initial stability using Sawbones. A diaphysis and metaphyseal segmental defect were created and four fixation structures were simulated: 1) ACE; 2) ACE + lateral plate; 3) stem prosthesis + unilateral plate; 4) stem prosthesis + bilateral plates. Bending and torsional stiffness were determined with a material testing machine. The relationship between the torque of the compression nut and the axial compression force of the bone-implant surface was measured using a round gasket load sensor.Results: ACE + lateral plate was the stiffest in the bending test (sagittal 324.3 ± 110.8 N/mm, coronal 307.7 ± 8.7 N/mm). ACE + lateral plate and stem prosthesis + bilateral plates had the highest torsional stiffness (10.9 ± 1.3 Nm/° and 10.7 ± 0.2 Nm/° respectively). The bending stiffness of ACE was equivalent to stem prosthesis + bilateral plates (sagittal 196 ± 10 N/mm vs. 200 ± 7 N/mm, coronal 197 ± 14 N/mm vs. 209 ± 3 N/mm), but the torsional stiffness of ACE was inferior to stem prosthesis + bilateral plates (6.1 ± 1.3 Nm/° vs. 10.7 ± 0.2 Nm/°). Stem prosthesis + unilateral plate was the least stiff both in bending and torsion. The relationship between torque (T/Nm) and axial pressure (F/N) was F = 233.5T.Conclusion: The axial compressive design of ACE enhances primary stability and facilitates osseointegration, which provides an alternative option of metaphyseal fixation for endoprosthetic reconstruction.
Doxorubicin aqueous systems at low concentrations: Interconnection between self-organization, fluorescent and physicochemical properties, and action on hydrobionts
Authors: Ryzhkina Irina , Murtazina Lyaisan , Kostina Larisa , Dokuchaeva Irina , Sergeeva Svetlana , Meleshenko Kristina , Shevelev Maxim , Petrov Andrew 
Published: December 2022

Doxorubicin (Dox) is a highly effective cytostatic antibiotic that exhibits activity against a wide range of malignant neoplasms and is often used as the basis of various anti-tumor compositions. However, the use of Dox in therapeutic doses is associated with high systemic toxicity, which makes it urgent to find ways to reduce therapeutic concentrations, which is necessary primarily to minimize the side effects on the patient’s body, as well as to reduce the harmful effects on aquatic ecosystems, commonly polluted by toxic pharmaceuticals. Studying the self-organization, physicochemical and spectral patterns, and their relation to bioeffects of Dox solutions in the range of low concentrations can reveal useful insights into the unknown effects of Dox as a cytostatic and potential pollutant of ecosystems. The self-organization in solutions and on substrates, physicochemical and spectral properties, and action of Dox solutions on hydrobionts were studied in the range of calculated concentrations from 1·10−20 to 1·10−4 M by methods of dynamic and electrophoretic light scattering (DLS and ELS), scanning electron microscopy (SEM), scanning probe microscopy (SPM), fluorescence spectroscopy, UV absorption spectroscopy, conductometry, tensiometry, pH-metry. Certified techniques for monitoring the toxicity of natural water and wastewater were used to establish the interconnection between these phenomena. It was shown that aqueous solutions of Dox are dispersed systems which rearrange their dispersed phase measuring hundreds of nm in size (nanoassociates) at dilution, followed by concerted changes in nanoassociates’ parameters (size and ζ-potential) and properties of systems, as well as their bioassay results. SPM and SEM results confirm and complement the DLS and ELS data indicating the existence of nanoassociates in dilute Dox solutions.
Transcriptome and proteome profiling of activated cardiac fibroblasts supports target prioritization in cardiac fibrosis
Authors: Moita Maria Raquel , Silva Marta M. , Diniz Cláudia , Serra Margarida , Hoet René M. , Barbas Ana , Simão Daniel 
Published: December 2022

BackgroundActivated cardiac fibroblasts (CF) play a central role in cardiac fibrosis, a condition associated with most cardiovascular diseases. Conversion of quiescent into activated CF sustains heart integrity upon injury. However, permanence of CF in active state inflicts deleterious heart function effects. Mechanisms underlying this cell state conversion are still not fully disclosed, contributing to a limited target space and lack of effective anti-fibrotic therapies.Materials and methodsTo prioritize targets for drug development, we studied CF remodeling upon activation at transcriptomic and proteomic levels, using three different cell sources: primary adult CF (aHCF), primary fetal CF (fHCF), and induced pluripotent stem cells derived CF (hiPSC-CF).ResultsAll cell sources showed a convergent response upon activation, with clear morphological and molecular remodeling associated with cell-cell and cell-matrix interactions. Quantitative proteomic analysis identified known cardiac fibrosis markers, such as FN1, CCN2, and Serpine1, but also revealed targets not previously associated with this condition, including MRC2, IGFBP7, and NT5DC2.ConclusionExploring such targets to modulate CF phenotype represents a valuable opportunity for development of anti-fibrotic therapies. Also, we demonstrate that hiPSC-CF is a suitable cell source for preclinical research, displaying significantly lower basal activation level relative to primary cells, while being able to elicit a convergent response upon stimuli.
Skeletal muscle phenotypic switching in heart failure with preserved ejection fraction
Authors: Saw Eng Leng , Werner Louis Dominic , Zamani Payman , Chirinos Julio A. , Valero-Muñoz María , Sam Flora 
Published: December 2022

BackgroundSkeletal muscle (SkM) phenotypic switching is associated with exercise intolerance in heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF). Patients with HFpEF have decreased type-1 oxidative fibers and mitochondrial dysfunction, indicative of impaired oxidative capacity. The SAUNA (SAlty drinking water/Unilateral Nephrectomy/Aldosterone) mice are commonly used in HFpEF pre-clinical studies and demonstrate cardiac, lung, kidney, and white adipose tissue impairments. However, the SkM (specifically the oxidative-predominant, soleus muscle) has not been described in this preclinical HFpEF model. We sought to characterize the soleus skeletal muscle in the HFpEF SAUNA mice and investigate its translational potential.MethodsHFpEF was induced in mice by uninephrectomy, d-aldosterone or saline (Sham) infusion by osmotic pump implantation, and 1% NaCl drinking water was given for 4 weeks. Mice were euthanized, and the oxidative-predominant soleus muscle was collected. We examined fiber composition, fiber cross-sectional area, capillary density, and fibrosis. Molecular analyses were also performed. To investigate the clinical relevance of this model, the oxidative-predominant, vastus lateralis muscle from patients with HFpEF was biopsied and examined for molecular changes in mitochondrial oxidative phosphorylation, vasculature, fibrosis, and inflammation.ResultsHistological analyses demonstrated a reduction in the abundance of oxidative fibers, type-2A fiber atrophy, decreased capillary density, and increased fibrotic area in the soleus muscle of HFpEF mice compared to Sham. Expression of targets of interest such as a reduction in mitochondrial oxidative-phosphorylation genes, increased VEGF-α and an elevated inflammatory response was also seen. The histological and molecular changes in HFpEF mice are consistent and comparable with changes seen in the oxidative-predominant SkM of patients with HFpEF.ConclusionThe HFpEF SAUNA model recapitulates the SkM phenotypic switching seen in HFpEF patients. This model is suitable and relevant to study SkM phenotypic switching in HFpEF.
Malnutrition and infection lead to poor prognosis and heavy financial burden of patients with chronic heart failure
Authors: Jia Xu , Yu Xing-long , Lu Bin , Shang Yuan-yuan , Shen Long-fei , Li Yu-lin , Zhang Wei , Zhong Ming , Han Lu , Wang Zhi-Hao 
Published: December 2022

BackgroundChronic heart failure (CHF) is a major public health concern, as it is associated with poor prognosis and heavy financial burden. In recent years, there has been increasing interest in medications for CHF in China, but few studies pay attention to the effects of nutrition and infection.Methods and resultsThis was a retrospective study collected patients with CHF admitted to the Department of Cardiology of Qilu Hospital of Shandong University from January 2017 to May 2018. Patients were classified according to the prognosis and the financial burden. Through comparison and regression analysis, we found that the factor associated with worse prognosis were decreased heart rate, albumin and prealbumin; β-blockers and mineralocorticoid receptor antagonism (MRA) were the factor improved the prognosis of patients with CHF; the factor overburdening financial condition were infection, decreased prealbumin, high Alanine aminotransferase (ALT), usage of recombinant human brain natriuretic peptide (rhBNP) and Levosimendan; aspirin and Sacubitril/Valsartan were the factor releasing financial burden of patients with CHF. Then, we grouped by Controlling Nutritional Status (CONUT) score, which enabled evaluation of the patient's protein reserve and immune defenses. Patients in the malnutrition group had higher infection ratios, longer hospital stays, and greater hospital expenses than the normal group. The improvement ratios of therapeutic outcomes in the moderate or severe malnutrition group were lower than in the normal and mild malnutrition group.ConclusionMalnutrition and infection caused poor prognosis and increased financial burden of patients with CHF. The high CONUT score indicated the CHF patient's unfavorable prognosis and heavy financial burden.