bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PARADIGMA HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA
Authors: Jailani Tanjung Ahmad Kodir , Purwadi Hari , Hartiwiningsih , 
Published: February 2022

<p>Abstract<br />This research is aims to assess the judge’s way of thinking in deciding criminal cases in Indonesia. Since the first world of law science has been colored by contemplation of legal thought. One of the most influential streams in the development of the Indonesian legal system is the flow of positivism or analytical positivism or rechtsdogmatiek. This research is normative law research. This research is approaching case and concept while its data collecting technique is done by researching case study and literature study or secondary data only. . If the result of research done by writer with inductive, deductive, analogy, paroductive method is that it can be concluded that judge in Indonesia is a posistivisme adherent. It is proved that judges in Indonesia make decisions only by law. And do not see any other legal eyes. In general criminal cases 55% of Supreme Court judges use Deductive methods and 30% use Analogy, 25% use parduksi and 5% using other methods. And in Special Crimes 80% of judges use deductive, 15% using Analogy and 5% using other methods. Thus, if combined between Special and Criminal Crimes, the Judges in the Supreme Court 70% use deductive and the rest use analogies, deductions and other methods. A<br />writer concludes that the judge in the Supreme Court in pursuing a criminal case during 2017 embraces a positivist paradigm.<br />Keywords: Paradigm; Judge; Deciding Criminal Case.</p><p>Abstrak<br />Penelitian ini bertujuan untuk menilai cara berpikir hakim dalam memutuskan perkara-perkara pidana di Indonesia. Sejak dahulu dunia ilmu hukum telah diwarnai oleh kontestasi pemikiran hukum. Salah satu aliran yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem hukum Indonesia adalah aliran positivisme atau analyticalpositivism atau rechtsdogmatiek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini melakukan pendekatan kasus dan konsep sedangkan Teknik pengumpulan datanya dengan dilakukan dengan cara meneliti studi kasus dan studi pustaka atau data sekunder belaka. .Jika dilihat hasil peneilitian yang dilakukan penulis dengan metode Induktif, deduktif, analogi, paroduktif adalah bahwa bisa disimpulkan bahwa hakim di Indonesia adalah penganut posistivisme. Dengan dibuktikan bahwa hakim di Indonesia melakukan putusan hanya berdasarkan undang-undang. Dan tidak melihat kaca mata hukum lain. Dalam perkara pidana umum 55% hakim Mahkamah Agung menggunakan metode Deduktif dan 30% menggunakan Analogi, 25% menggunakan parduksi dan 5% menggunakan metode lain. Dan didalam pidana Khusus 80% hakim menggunakan deduktif, 15% menggunakan Analogi dan 5% menggunakan metode lain. Sehingga jika digabungkan antara pidana Khusus dan pidana Umum Hakim di Mahkamah Agung 70% menggunakan deduktif dan sebagagian lainnya menggunakan analogi, deduktif dan metode lain. Sehinggga penulis menyimpulkan bahwa hakim di Mahkamah Agung dalam meutuskan perkara pidana selama tahun 2017 menganut paradigma positivisme. <br />Kata Kunci: Paradigma; Hakim; Memutuskan Perkara Pidana.</p>
KAJIAN MENGENAI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN HAK ASASI MANUSIA
Authors: Elfudllatsani Bahar , Isharyanto , , Riwanto Agus 
Published: February 2022

<p>Abstract<br />Today there is an increasingly strong view that the organizational community in all three domains,namely the state, the society, and the business world must be in a balanced and mutually supportive position to sustain the dynamics of the nation’s progress. In this article will be discussed about the arrangement of freedom of assembly and association in Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution as well as the theory of people’s sovereignty and human rights view freedom of assembly and association. This study uses normative legal research. Legal, historical, conceptual, and philosophical approaches were made in this study. State arrangements on the various forms and types of the organization need to be taken into account the importance of (i) the principle of separation (decoupling) (ii) the principles of “legal and onstitutional organization”, (iii) the principles of “good governance”, and (iv) the need for “Organizational empowerment” (v) the embodiment of the principle of “freedom of association” (vi) ensures, reflects, and does not diminish the meaning of principles of freedom of thought, freedom of thought, and freedom of expression. The Asian values referred to in freedom of association, assembly and expression are<br />formulated through political concepts in these Asian countries. <br />Keywords: civil organization; freedom of assembly and associaton; popular sovereignty theory and human rights</p><p>Abstrak<br />Dewasa ini berkembang pandangan yang semakin kuat bahwa komunitas organisasi di ketiga ranah, yaitu negara, masyarakat, dan dunia usaha itu haruslah berada dalam posisi yang seimbang dan saling menunjang satu sama lain untuk menopang dinamika kemajuan bangsa. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengaturan kebebasan berkumpul dan berserikat dalam pasal 28E ayat (3) undang-undang dasar 1945 dan juga teori kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia memandang <br />kebebasan berkumpul dan berserikat.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan filsafat dilakukan dalam penelitian ini. Pengaturan-pengaturan oleh negara terhadap aneka bentuk dan jenis organisasi tersebut, perlu diperhatikan pentingnya (i) prinsip pemisahan (decoupling) (ii) prinsip “legal and onstitutional organization”, (iii) prinsip “good governance”, dan (iv) kebutuhan akan “organizational empowerment” (v) perwujudan prinsip “freedom of association” (vi) menjamin, mencerminkan, dan tidak mengurangi arti dari prinsip-prinsip kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpikir, dan kebebasan berpendapat. Nilai-nilai Asia yang dimaksud dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dirumuskan lewat konsep politis dalam negara-negara asia tersebut.<br />Kata Kunci: Organisasi Masyarakat; Kebebasan berkumpul dan berserikat; teori kedaulatan rakyat dan Hak Asasi Manusia.</p>
POLITIK HUKUM ASAS NON-LEGALLY BINDING REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN LAPORAN MALADMINISTRASI
Authors: Ariyanto Agung , Karjoko Lego , Isharyanto , 
Published: February 2022

<p>Abstract<br />This study talk about analysis law political recommendations ombudsman that is not legally binding. Where in in law on Indonesian Ombudsman, this institution given the authority to made a mediation, reconciliation, and adjudication in decide maladministration. In terms of dispute resolution public service through adjudication ombudsman, ruling issued only to recommendations. The problem is how the power of these recommendations, for ombudsman is not institutions a court or forum court like the arbitration. The research is research law that is prescriptive with the approach the act and approach conceptual. Technique collection material law through the literature study and techniques analysis material law by using the method deduction. The results of this writing concluded to a weakness and lack of harmony between rules.<br />Keywords: Legal politic; non-legally binding; recommendation of Indonesia Ombudsma; public service.</p><p>Abstrak<br />Tulisan ini membahas tentang analisis politik hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat tidak mengikat secara hukum (Non-Legally Binding). Di mana di dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, institusi ini diberikan wewenang untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan ajudikasi dalam menyelesaikan perkara maladministrasi. Dalam hal penyelesaian sengketa pelayanan publik melalui ajudikasi Ombudsman, putusan yang dikeluarkan hanyalah sebatas rekomendasi. Persoalannya adalah bagaimanakah kekuatan rekomendasi ini, sebab Ombudsman bukanlah lembaga pengadilan atau forum pengadilan seperti halnya arbitrase. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan adanya kelemahan dan ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan antara, UU Pelayanan Publik, UU Ombudsman Republik Indonesia, dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia.<br />Kata Kunci: politik hukum;non-legally binding;rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia;pelayanan publik.</p>
OPTIMALISASI PROSES PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Poso)
Authors: Suarbawa I Ketut , Purwadi Hari , , Supanto 
Published: February 2022

<p>Abstract<br />This article is intended to analyze the factors that are in the process of recovery. The question in this study is what factors contributed to the criminal proceedings at the Poso District Court. This research is Soicio Legal research. This research uses case and concept approach, while data data technique by inventory of case study method and literature study or secondary data only. The results of appropriate research to punish the perpetrators of corruption with imprisonment, which is no less important is the punishment of the perpetrators to restore the state finances due to state losses incurred in the criminal act of corruption. In some cases, state financial refunds can not be effec- tively effected, this is due to several factors, including factors of law, law<br />enforcement factors, facilities and community factors.<br />Keywords: Optimization; Substitute Money; Corruption.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentangfaktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsidi Pengadilan Negeri Poso. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsidi Pengadilan Negeri Poso. Penelitian ini merupakan penelitian Soicio Legal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan konsep, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi cara meneliti studi kasus dan studi pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dilakukannya pemberantasan tindak tidana korupsi seharusnyatidak semata-mata bertujuan untuk<br />menghukum pelaku korupsi dengan pidana penjara, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah penghukuman kepada pelaku untuk pengembalian keuangan negara akibat kerugian negara yang ditimbulkan dalam tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, pengembalian keuangan negara tidak dapat dilakukan secara efektiv, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaramya faktor undang-undangnya, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan faktor masyarakat. <br />Kata kunci: Optimalisasi; Uang Pengganti; Korupsi.</p>
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM HAL KEDISPLINAN
Authors: , Wijiatmo , , Supanto 
Published: February 2022

<p>Abstract<br />This writing aims to determine how the criminal law policy in providing legal protection of teachers, especially those involved in teaching discipline to students. This Legal Research or Legal Research uses a normative study by understanding and analyzing the source of regulations concerning the protection of teachers and children. The results of this study we can understand that according to the Criminal Code of action of teachers in educating students, especially by upholding the discipline that caused a certain violence is not an act that can be punished for reasons of Tuchrecht as the reason for the criminal eraser. While the protection of teachers when doing acts of violence against the students is regulated by Law Number 14 Year 2005 jo Law Number 20 Year 2003 on National Education System jo Government Regulation Number 74 of 2008 Also confirmed by the Jurisprudence of the Supreme Court and the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 10 Year 2017 on Protection for Educators and EducationPersonnel.<br />Keywords: Criminal law policy; legal protection; teacher.</p><p>Abstrak<br />Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru khususnya yang menyangkut dalam mengajarkan kedisiplinan pada siswa. Penelitian Hukum atau Legal Research ini menggunakan kajian saecara normative dengan cara memahami dan menganalisis dari sumber peraturan yang menyangkut tentang perlindungan guru dan anak. Hasil dari penelitian ini dapat kita pahami bahwa menurut KUH Pidana tindakan guru dalam mendidik siswa khususnya dengan menegakkan kedisiplinan yang menga- kibatkan adanya kekerasan tertentu bukan merupakan tindakan yang dapat dipidana karena alasan Tuchrecht sebagai alasan penghapus pidanaa. Sedangkan perlindungan guru apabila melakukan tindakan kekerasan terhadap murid diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Juga dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan.<br />Kata kunci : Kebijakan hukum pidana; perlindungan hukum; guru.</p>
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERCAMPUR DENGAN ASET PELAKU
Authors: Sulaksono Satriawan , Novianto Widodo Tresno , , Supanto 
Published: February 2022

<p>Abstract<br />This article aims to determine the importance of legal protection in the recovery of assets for victims of money laundering whose assets have been mixed with the assets of the perpetrators to be returned to the victims of the crime. This research is a type of normative / doctrinal research using legislation approach and conceptual approach. The problem of this research is the lack of legal norms in Law Number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime so that the recovery of crime victims’ assets can not be fulfilled maximally, although the explanation of the law aims to trace assets and return to the victims . The results of this study indicate that the victim of money laundering crime must take another mechanism in the form of a lawsuit to obtain compensation from the perpetrator, this is different if the predicate offence is corruption, then the assets of the perpetrator can be confiscated and burdened with replacement money. Therefore it is necessary to revise the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime<br />Keyboard: Money laundring; Asset Recovery; victim; legal protection</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang yang asetnya telah tercampur dengan aset pelaku agar dapat dikembalikan kepada korban tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/doktrinal yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Permasalahan dari penelitian ini adalah adanya kekurangan norma hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga pemulihan aset korban tindak pidana belum dapat dipenuhi secacara maksimal, meskipun penjelasan undang-undang tersebut bertujuan menelusuri<br />aset dan mengembalikan kepada korban. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa korban tindak pidana pencucian uang harus menempuh mekanisme lain berupa gugatan ganti kerugian untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku, hal ini berbeda jika tindak pidana asal adalah korupsi, maka aset pelaku dapat disita dan dibebani uang pengganti. Oleh karena itu perlu adanya revisi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<br />Keyword: Pencucian Uang; pemulihan aset; korban; perlindungan hukum</p>
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM MENCEGAH MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KRIMINAL DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI
Authors: Ariseno Adi Yulianus Dica , Novianto Widodo Tresno , , Supanto 
Published: February 2022

<p>Abstract<br />This Article aims to find out Policies conducted by Police Boyolali in Controlling Circulation of Alcoholic Beverages in preventing the increase of Criminal Crime acts seta Factors affecting the Distribution of Alcoholic Beverages in Boyolali County Law Police. Is a qualitative deskreptif research, using the concept of the fifth law. Data types use Primary data and Secondary data, data source is Primary Data Source and Secondary Data Source covering Primary Law Material, Secondary Law Material and Tertiary Law Material. Methods of data collection through Interview and the method of Study Library. Data analysis with interactive analysis model. Research shows that Police Police Boyolali policy in Controlling Alcoholic Beverage Distribution in preventing the<br />increase of Criminal Criminal acts in the form of policy of the police is preventive or repressive. The preventive aspect of prevention efforts to prevent crime does not occur with the support and active participation of the community. If prevention efforts fail then the police take repressive measures that are factors that affect both internal and external.<br />Keywords: Alcoholic Beverages; Countermeasures; Policy</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan yang dilakukan oleh Polres Boyolali dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam mencegah meningkatnya tindak Pidana Kriminal seta Faktor-Faktor yang mempengaruhi adanya Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Polres Boyolali. Merupakan penelitian Deskreptif Kualitatif, menggunakan konsep hukum kelima. Jenis data menggunakan data Primer dan Data sekunder, sumber data adalah Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder yang meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Metode pengumpulan data melalui Wawancara dan metode Studi Pustaka. Analisis data dengan model analisis interaktif. Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan yang dilakukan oleh Polres Boyolali dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam mencegah meningkatnya tindak Pidana Kriminal berupa kebijakan kepolsian bersifat preventif maupun represif. Aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif yaitu faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.<br />Kata kunci: Minuman Beralkhohol; Penanggulangan; Kebijakan</p>
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM CIPTA (Putusan Perkara No.172/Pid.B/2011/PN.Kray.)
Authors: Aditya Nugraha Riyan , Novianto Widodo Tresno , , Supanto 
Published: February 2022

<p>Abstract<br />This article aims to determine the Decision of the District Court of Karanganyar in deciding the case No.172 / Pid.B / 2011 / PN.Kray in case of Copyright between PT. Sri Rejeki Isman with PT. Delta Merlin The Texstile world has created legal certainty Is a Normative study Types of data use Secondary data, data source using Secondary Data Source which includes Primary Law Material, Secondary Law Material and Tertiary Law Material. Methods of data collection through Library Studies. Data analysis using deductive logic analysis method with qualitative approach. Research shows that the Decision imposed by the Karanganya District Court judge No.172 / Pid.B / 2011 / PN.Kray in case of Copyright between PT. Sri Rejeki Isman with PT. Delta Merlin World Texstile provides legal certainty for the parties to the dispute. The judge decided by considering the evidence and witnesses during the trial. The verdict handed down by law is fixed.<br />Keywords: Copyright; Judge’s Verdict; Legal Certainty</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memutus perkara No.172/Pid.B/2011/PN.Kray dalam kasus Hak Cipta antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Texstile sudah menciptakan kepastian hukum Merupakan penelitian Normatif Jenis data menggunakan Data sekunder, sumber data menggunakan Sumber Data Sekunder yang meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Metode pengumpulan data melalui Studi Pustaka. Analisis data menggunakan metode analisa logika deduktif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri Karanganya No.172/Pid.B/2011/PN.Kray dalam kasus Hak Cipta antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Texstile memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Hakim memutus dengan mempert5imbangkan barang bukti dan saksi selama dalam persidangan. Putusan yang dijatuhkan berkekutan hukum tetap.<br />Kata Kunci: Hak Cipta; Putusan Hakim; Kepastian Hukum.</p>
Professional identity construction of EFL teachers as autonomous learners
Authors: Rachmajanti Sri , Sulistyo Gunadi Harry , Megawati Fika , Akbar Ayu Alif Nur Maharani 
Published: February 2022

Teacher Professional Development (TPD) is exponential for English teachers to the success of teaching and learning process in the classroom. Teachers with professional identity are deemed to have good quality in teaching. As stipulated by Rodgers & Scott (2008) teachers with professional identity are deemed to have good quality in teaching. The efforts to do this can be accomplished through such ways as participating in conferences, seminars, workshops, and non-degree training, or even pursuing their further studies to master’ s degree and doctorate program. Also, they can conduct research and publish articles. This article is intended to provide evidence how novice, mid-career, and senior EFL teachers construct their identity professionally and autonomously. To arrive at the purpose of the study, an explorative survey was carried out to 129 EFL teachers throughout the Province of East Java via online questionnaire with 37 close-ended items. The findings revealed that (1) EFL teachers, be they junior, mid-career or senior ones involved in the present study, have tried to professionalize themselves via a number of corridors from self-directed ones to the ones imposed by other professional development providers; (2) teachers perceive their professional status and areas in diverse ways, and (3) they have various professional and pedagogical knowledge and skills related to becoming professional EFL teachers. In conclusion, EFL novice, mid-career or senior teachers have manifested their professional identity with a number of corridors as professional autonomous learners.