bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Perancangan Media Interaktif Pengenalan Gamelan Selonding Berbasis Android
Authors: Putra I Nyoman Agus Suarya 
Published: July 2022

Teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Manusia diberikan kemudahan untuk melakukan dan menyelesaikan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam kehidupan selanjutnya menyebabkan terjadinya pergeseran aktivitas kegiatan sosial untuk lebih memperkenalkan masyarakat dalam menunjang pelestarian budaya. Perancangan sebuah media informasi tentang budaya daerah dalam balutan teknologi dapat dijadikan sebagai bentuk usaha dalam melesatarikan asset budaya bangsa agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Perancangan media interaktif tentang pengenalan gamelan selonding sebagai salah satu dari warisan budaya masyarakat hindu di Bali. Dengan memperkenalan budaya megamelan selonding diharapkan dapat membuat masyarakat lebih paham untuk melestarikan budaya yang berbasis pada kearifan lokal. Maka sebuah perancangan media berbasis android sangatlah penting untuk dirancang dan berbanding lurus dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.
Salah satunya memanfaatkan teknologi Smartphone berbasis Android sebagai media untuk memperkenalkan gamelan selonding kepada masyarakat. Dalam penelitian ini dilakukan perancangan dan pembuatan media interaktif berdasarkan dari instrument instrument yang ada pada gamelan selonding. Pembuatan media interaktif pengenalan gamelan selonding berbasis Android ini diharapkan bisa menjadi media untuk melestarikan budaya Bali serta dapat menarik minat generasi muda dalam belajar gamelan selonding.
Setelah implementasi media interaktif, maka dilakukan pengujian dengan metode skala likert, pengujian dilakukan dengan proses bermain dan fungsi-fungsi yang ada pada media interaktif. Hasil dari pengujian sesuai dengan harapan dan pada fungsinya masing – masing.

Kata Kunci: Media Interaktif, Gamelan Selonding, Android.
Perancangan Destination Branding Desa Sumbergondo
Authors: Wibawa Mahendra 
Published: July 2022

Sumbergondo Village is the second-largest apple-producing village in Batu City and is a fertile village with the potential to produce various kinds of natural products and clean air. The economic condition of the community where 90% of the people are farmers so that the main income is only obtained from natural products, Sumbergondo Village itself has an environmentally friendly waste processing system where the processing results will not cause new waste or pollution, and this is the basic reason to design destination branding from Sumbergondo village. Design thinking method had been adopted by this project by using data obtained through field observations and exploring the potential before doing the identity design to the promotional media. The design result is prototype of destination branding media.
HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Authors: Kusuma Rahmawati , Basniwati AD , Guna Nugraha Lalu , Hariati Sri 
Published: July 2022

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak pesertanya dan akibat bukum bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Namun hal ini masih juga tidak dihiraukan oleh sebagian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan analisanya pada proses penyimpulan dedukatif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa bentuk jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak pesertanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK). Sedangkan akibat hukum bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Perlindungan Desain Industri terhadap Praktik Peniruan Desain berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri
Authors: Ashiddiq Mikhail Muhammad 
Published: July 2022

Praktik peniruan desain merupakan perbuatan yang bermaksud untuk melanggar prinsip kebaruan desain industri dengan mengubah satu atau beberapa fitur desain agar dapat dikatakan tidak mirip karena terdapat perbedaan. Pengaturan penilaian kebaruan dalam perangkat peraturan perundang-undangan mengenai desain industri di Indonesia yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak memiliki kejelasan tentang pengaturan prinsip kebaruan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menjadikan hukum positif, azas-azas, teori hukum serta kaidah-kaidah hukum sebagai sumber utama penelitian serta terspesifikasi deksriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menentukan kebaruan desain industri ditentukan dengan membandingkan kedua desain industri serta harus memiliki perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan sebagai modifikasi yang telah mengalami major change sehingga dapat dikatakan baru. Praktik peniruan desain yang hanya memiliki minor change sehingga dalam penilaian kemiripan dapat dikatakan identik dengan perbedaan immateril bahkan identik atau sama persis dapat dikatakan melanggar prinsip kebaruan desain industri. Dalam perangkat perundang-undangan desain industri di Indonesia dalam mengkonstruksikan prinsip kebaruan tidak sesuai dengan Article 25 (1) TRIPs sehingga belum dapat menjamin kepastian dan harmonisasi hukum.
ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA
Authors: Prihatini Lilik , Wijaya Mustika Mega , Romelsen Debby Novanda 
Published: July 2022

Abstrak Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi adalah tindakan kriminal yang bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Tindak pidana hewan diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP karena seringkali terjadi tindakan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari hewan langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan peningkatan kekejaman terhadap hewan oleh manusia, baik hewan dilindungi, hewan liar, dan hewan peliharaan melalui perburuan liar, perdagangan, penangkapan, pembunuhan, penganiayaan dan perusakan habitat, dengan tidak adanya sanksi hukum secara tegas. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bulunya atau gadingnya dan kemudian dijual. Kata Kunci : Perlindungan, Hewan, Tindak Pidana. Abstract Indonesian wildlife is legally divided into two groups, namely protected species and unprotected species. According to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, trading in protected animals is a criminal act that carries a 5-year prison sentence and a fine of Rp. 100 million. Animal crimes are regulated in the Criminal Code as well as outside the Criminal Code because there are often acts of violence against animals committed by irresponsible persons. Community behavior that can threaten the extinction of endangered animals which human ambition wants to have but does not care about the population in their original habitat. Case after case has emerged related to the increase in cruelty to animals by humans, both protected animals, wild animals, and pets through poaching, trade, capture, killing, abuse and habitat destruction, in the absence of strict legal sanctions. Violence perpetrated by perpetrators is usually aimed at their own gain, such as killing animals for food, taking their fur or tusks and then selling them. Keywords: Protection, Animals, Crime.
IDEOLOGI PANCASILA SUATU REFLEKSI DAN PROYEKSI AKAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ALIRAN FILSAFAT HUKUM SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
Authors: Darmawan Iwan , Nugraha Roby Satya 
Published: July 2022

Abstrak Tujuan untuk dilakukannya penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, pada hakikatnya adalah suatu refleksi kebangsaan Indonesia, yang terlahir dari bangsa yang memiliki kegemilangan di masa lampau dan menjadi pusaka bagi generasi selanjutnya sepanjang masa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung makna yang holistik dan mendalam, tidak hanya sebagai dasar atau landasan dari bangsa dan negara Indonesia, tetapi lebih jauh dari itu ideologi bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah tujuan hakiki dari bangsa yang memiliki berbagai dimensi untuk mencapai tujuan yang paripurna. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Tujuan paripurna yang hendak dicapai itu tidak lain yaitu terwujudnya Bangsa dan Negara Indonesia yang adil dan makmur tidak hanya slogan, moto, atau simbolis apalagi suatu mimpi yang tak bertepi sehingga menjadi ilusi, tetapi tujuan yang memang seharusnya diperjuangkan oleh semua elemen bangsa sebagai suatu keniscayaan. Kata kunci : Ideologi, Pancasila, Bangsa Indonesia. Abstract The purpose of this research is to describe that Pancasila as the ideology of the Indonesian nation is, in essence, a reflection of the Indonesian nationality, which was born from a nation that had glorious past and became an heirloom for future generations throughout the ages. Pancasila as the ideology of the Indonesian nation contains a holistic and deep meaning, not only as the basis or foundation of the Indonesian nation and state, but further than that the ideology of the Indonesian nation is essentially the ultimate goal of a nation that has various dimensions to achieve a plenary goal. The method used in this research is a normative juridical approach aimed at library research. The plenary goal to be achieved is none other than the realization of a just and prosperous Indonesian Nation and State, not only a slogan, motto, or symbol, let alone an endless dream so that it becomes an illusion, but a goal that all elements of the nation should strive for as a necessity. Keywords: Ideology, Pancasila, Indonesian Nation.
KEBIJAKAN OMNIBUS LAW DALAM MENATA GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
Authors: Mardatillah Aida 
Published: July 2022

ABSTRAK Adanya keinginan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Omnibus Law dalam sistem hukum di bidang bisnis, yang diduga selama ini produk hukum dibidang investasi tidak menarik, regulasi bertumpuk, birokrasi berbelit, dan obesitas regulasi menimbulkan dampak serius. Rencana mengeluarkan RUU Omnibus Law menimbulkan tantangan khusus bagi kesempurnaan sistem legislatsi yang memuat materi yang sangat panjang dan bahkan sering kali berantakan. Sebab, sangat mungkin memuat kesalahan-kesalahan linguistic atau inkosistensi perumusan. Namun, untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah pun membuat RUU Cipta Kerja yang saat ini telah menjadi Undang-Undang. Berbagai problema muncul ketika Undang-Undang Cipta Kerja di ciptakan dengan kebijakan Omnibus Law. Tujuan penulisan ini yang hendak ingin dicapai dari penulis agar sebuah kebijakan peraturan perundang-undangan yang menggunaan sistem Omnibus Law dapat diterima oleh masyarakat dan juga dapat memperbaiki sistem hukum serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, maka kebijakan peraturan perundang-undangan dengan sistem Omnibus Law yang dibuat harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga terciptanya Good Governance. Kata Kunci: Kebijakan, Omnibus Law, Good Governance. ABSTRACT There is a desire to increase investment in Indonesia, implement the Omnibus Law policy in the legal system in the business sector, which so far is expected that legal products in the investment sector are not attractive. Stacked regulations, cumbersome bureaucracy, and regulatory obesity have serious repercussions. The plan to issue the Omnibus Law Bill is a challenge for the legislative system which contains very long material and often occurs because it is very likely to contain language errors or formulations. However, to increase investment in Indonesia, the government also made a bill on employment which is now a law. Various problems arose when the job creation act was made with the Omnibus Law policy. The purpose of this writing is to be achieved by the author so that a legislative policy that uses the Omnibus Law system can be accepted by the community and can also improve the legal system and better governance, then the legislative policy with the Omnibus Law system must pay attention to the General Principles of Good Governance. Keyword: Policy, Omnibus Law, Good Governance.
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 510/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL
Authors: Logika Adela , Anggoro Teddy 
Published: July 2022

Abstrak Ketidakmampuan debitor dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya memberikan pengaruh terhadap hartanya sebagai solusi untuk melunasi peminjamannya. Debitor status suami yang dinyatakan pailit dalam status pernikahan berkaitan dengan harta bersama. Di dalamnya tidak menutup kemungkinan terdapat harta istri. Inilah yang perlu ditegaskan apakah istri ikut menanggung kepailitan suami pada harta bersama atau hanya suami yang perlu menanggungnya. Jenis penelitian ini mengacu pada perspektif hukum normatif. Metode analisisnya dengan mengumpulkan perundangan secara tertulis dan sumber tulisan lainnya yang saling berkaitan. Adapun sumber bahan hukumnya barasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Putusan No. 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel bahwa kepailitan suami harus ditanggung pada harta bersama. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 64 Ayat 1 UU 37/2004 bahwa kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Selain itu, Pasal 23 UU 37/2004 juga mengatur bahwa debitur merujuk pada suami dan istri pada persatuan harta dalam ikatan pernikahan. Dengan kata lain, pailitnya seorang suami maka berlaku bagi istri begitupun berlaku sebaliknya. Suami dan istri memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembayaran. Kata kunci: Harta Bersama, Hubungan Suami Isteri, Kepailitan Abstract The debtor's inability to settle his debt obligations has an effect on his assets as a solution to repay the loan. The debtor's husband status who is declared bankrupt in marital status is related to joint assets. It does not rule out the possibility of the wife's property. This is what needs to be emphasized whether the wife shares in the husband's bankruptcy on joint assets or only the husband has to bear it. This type of research refers to a normative legal perspective. The method of analysis is to collect written legislation and other related written sources. The sources of legal material based on primary, secondary and tertiary legal sources. The results of this study are based on Court Decision No. 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel that the husband's bankruptcy must be borne on joint assets. As in accordance with Article 64 Paragraph 1 of Law 37/2004 that the bankruptcy of husband and wife who marry in a union of assets is treated as the bankruptcy of the union of assets. In addition, Article 23 of Law 37/2004 also stipulates that debtors refer to husband and wife in the union of assets in a marriage bond. In other words, the bankruptcy of a husband then applies to the wife and vice versa. Husband and wife have the responsibility to make payments. Keywords: Husband and Wife Relationship, Joint Assets, Bankruptcy
PERAN NOTARIS DALAM LEGALITAS PERSEROAN PEMEGANG SAHAM TUNGGAL UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
Authors: Nazhiif Soemadji Riani Talitha , Hoesin Siti Hajati , Mekka Putra Mohamad Fajri 
Published: July 2022

ABSTRAK Tujuan studi ini ialah untuk mengkaji urgensi peran Notaris dalam pembuatan akta Perseroan Pemegang Saham Tunggal, pertanggungjawaban hukum Perseroan Pemegang Saham Tunggal dan peran legalitas pemegang saham tunggal sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa akta Notaris dalam pendirian akta Perseroan Pemegang Saham tidak diharuskan menurut Undang-Undang Cipta Kerja namun jika digunakan dapat memperkuat legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal. Status hukum Perseroan Pemegang Saham Tunggal yaitu bertanggungjawab secara terbatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam perspektif pembangunan ekonomi nasional, perseroan terbatas memiliki peran sebagai stimulus pengusaha dalam memulai bisnis. Kata Kunci: Notaris, Akta Notaris, Perseroan Terbatas, Pemegang Saham Tunggal, Pembangunan Ekonomi ABSTRACTThis study aims to provide readers with an understanding of the urgency of the Notary role in making deed for single member company, the legal status and the legal responsibility of a legal entity, and the role of single member company as an effort to accelerate national economic development. This study uses a normative legal research method with statutory and conceptual approach. The results of the study show that a Notary deed in the establishment of a single member company is not required according to Job Creation Law. But can be used to reinforce the legality of a single member company. A single member company has the status of a legal entity and shareholders have limited liability in accordance with limited liability company in general. In the perspective of national economic development, limited liability companies plays an important role as a stimulus for entrepreneurs in starting a business to form the ease of doing business. Key Words: Notary, Notary Deed, Limited Liability Company, Sole Shareholder, Economic Development.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN KEPADA MENTERI DAN PENYERAHAN DOKUMEN TERKAIT PADA PENGHADAP (STUDI PADA PT ADE RESKY SEJAHTERA)
Authors: Syabilla Shania Puttie , Nefi Arman 
Published: July 2022

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham dan pemberitahuan kepada Menteri serta akibat hukum dari tidak diserahkannya dokumen surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri kepada Penghadap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks. Melalui penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatoris ini, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan. Digunakan pula tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penyelenggaraan RUPS, peran Notaris dibutuhkan untuk membuat akta autentik guna menegaskan keputusan yang diambil dalam RUPS, salah satu nya keputusan terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang termasuk perubahan data perseroan. Kata Kunci : Tanggung jawab; Notaris; Perubahan Data Perseroan; Perbuatan Melawan Hukum ABSTRACT This study aims to analyze the responsibility of the Notary to the composition of the deed of the decision of the general meeting of shareholders and notification to the Minister as well as the licit consequences of not submitting the letter of acceptance of the notification of the transmutation in company data from the Minister to the Appellant predicated on the decision of the Makassar District Court Number 109/Pdt.G/ 2018/PN Mks. Through this normative and explanatory juridical research, utilizing secondary data obtained from document and literature studies. Three licit materials are additionally utilized, namely primary licit materials, secondary licit materials, and tertiary licit materials.In holding the GMS, the role of the Notary is needed to make authentic deeds to corroborate the decisions taken at the GMS, one of which is the decision cognate to vicissitudes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners which includes changes to company data. Keywords: responsibility; Notary Public; Changes to Company Data; Act against the law
AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS TERJADINYA HIBAH SAHAM BERDASARKAN SURAT KUASA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp)
Authors: Simanjuntak Christin Novalia , Hoesin Siti Hajati 
Published: July 2022

AbstractNotaries as public officials have the function to create perfect evidence, act carefully, and be honest in their work and maintain the dignity of the notary. In the Company Law, it is regulated that shareholders either alone or based on a power of attorney have the right to attend the General Meeting of Shareholdersand use their voting rights in accordance with the number of shares owned. Through this article, we can see that if shareholders are unable to attend, they can assign someone else to represent them. The issue raised in this case is the District Court Decision Case Number 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp. In this case, Defendant II, was present at the General Meeting of Shareholders on behalf of the Plaintiff, on the basis of the power of attorney which had been revoked. The defendant even gave a share of the party represented to him, even though he did not have the right to do so. Therefore, this study will discuss what legal consequences arise from the act of granting using a power of attorney that is no longer valid and the responsibility of the notary as the party making the grant deed. Keywords: Power of Attorney, Shares, Grants, Unlawful Acts. AbstrakNotaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, bertindak hati-hati serta jujur dalam bekerja dan menjaga martabat Notaris. Dalam UUPT, diatur bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Melalui pasal ini, dapat kita ketahui bahwa apabila pemegang saham berhalangan untuk hadir, maka mereka dapat memberikan orang lain hak untuk mewakili mereka. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah mengenai Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp. Pada kasus ini, Tergugat II, hadir dalam RUPSLB mewakili Penggugat, atas dasar Surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum. Tergugat bahkan melakukan hibah saham pihak yang diwakilkan kepada dirinya, meskipun dia tidak punya hak untuk itu. Oleh karena itu, Penelitian ini akan membahas akibat hukum apa yang timbul dari tindakan hibah menggunakan surat kuasa yang sudah tidak berlaku serta pertanggungjawaban notaris selaku pihak yang membuat akta hibah tersebut. Kata Kunci: Surat Kuasa, Saham, Hibah, Perbuatan Melawan Hukum.