bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PRINSIP KEADILAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO DAN KECIL
Authors: Hesty Utami Nadhira , Ismail Tjip 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap usaha mikro dan kecil serta penerapan prinsip keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha mikro dan kecil. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum berkaitan dengan prinsip keadilan ketentuan pajak penghasilan terhadap usaha mikro dan kecil. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ketentuan batasan pengenaan PPh dalam undang-undang tersebut akan mengurangi beban pajak yang ditanggung. Kebijakan ini dapat membentuk sistem PPh yang berkeadilan serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha mikro dan kecil.
This Study aims to provide knowledge related to the imposition of income tax on micro and small businesses as well as the application of the principle of fairness in the imposition of income tax on micro and small businesses. This study is a normative legal research or literature research that is a research process to examine and review the law as a norm, rule, legal foundation, legal principle, legal doctrine relating to the principle of fairness of income tax provisions against micro and small businesses. Tax collection carried out by the state must be in accordance with the ability and income of the taxpayer. In Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations provisions limiting the imposition of income tax in the law will reduce the tax burden borne. This policy can establish a fair PPh system and improve compliance of micro and small business actors.
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP: BAGAIMANA TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA?
Authors: Bida Lusiana , Adiyaryani Ni Nengah 
Published: October 2022

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis korporasi ketika menjadi subyek hukum pidana dalam UUPPLH dan berupa dari pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif. Penelitian ini menggunakan dengan cara mengkaji dari bahan hukum primer yakni per uu serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau teori yang didapatkan dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah didirikan oleh perorangan, memiliki kekayaan sendiri terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya. Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi jika terbukti melanggar izin lingkungan dengan membuang limbah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabutnya izin lingkungan sesuai ps. 76 UUPPLH.
The purpose of this study is to analyze corporations when they are subject to criminal law in UUPPLH and in the form of corporate criminal responsibility for environmental damage caused by dumping production waste into rivers. In this paper using a juridical-normative approach. This research uses primary legal materials, namely laws, and secondary legal materials, namely doctrines or theories obtained from legal literature and scientific research. The regulation of a corporation as a subject of criminal law is that it is established by individuals, has its own assets separate from the assets of the founders and administrators, has rights and obligations in addition to the rights and obligations of the founders and administrators. The form of corporate responsibility if it is proven to have violated environmental permits by dumping waste into rivers will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions imposed by the government, freezing of environmental permits or revocation of environmental permits in accordance with Article. 76 UUPPLH.
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS TINDAKAN PENIPUAN DAN KEBERPIHAKAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
Authors: Chyntia Djabu Clara , Latumenten Pieter 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan pemalsuan dan keberpihakan dalam proses pembuatan akta otentik yang dibuatnya serta dampak hukum apa yang akan terjadi atas keabsahan akta yang dibuatnya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang dimana mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta yurisprudensi yang berkaitan dengan pembahasan dalam analisis ini. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dapat berupa buku-buku, tesis, undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur perpustakaan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN. Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris dilarang melanggar kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini dapat digunakan agar dapat diketahui pertanggungjawaban Notaris apabila dari akta yang dibuat Notaris dirasa merugikan pihak yang memiliki kepentingan atas akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri.
The purpose of this study is to analyze the responsibility of the Notary to the act of forgery and partiality in the process of making the authentic deed he made and what legal impact will occur on the validity of the deed he made. The research method used in this analysis is a normative juridical approach which examines laws and regulations, legal theories and jurisprudence related to the discussion in this analysis. Normative legal research is research that emphasizes the use of legal norms in writing which can be in the form of books, theses, laws, court decisions, and library literature related to the authority of a Notary to make authentic deeds based on Article 15 of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to the UUJN. In exercising their authority, a Notary is prohibited from violating the obligations stipulated in the Notary Position Act Number 2 of 2014. This can be used so that the Notary's liability can be known if the deed made by the Notary is deemed to be detrimental to the party who has an interest in the deed made by the Notary himself.
IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI BALI
Authors: Melina Putu Jelsi , Sudiarta I Ketut 
Published: October 2022

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu : pertama untuk mengetahui ruang lingkup pengaturan Peraturan terkait dengan wilayah pesisir di Provinsi Bali. Kedua untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan yang ideal dimasa yang akan datang terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali agar dapat menjamin suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu metode yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan studi kepustakaan yang mempergunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil studi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2020-2040 memiliki 14 (empat belas) ruang lingkup yang diatur didalamnya. Dan diperlukannya pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil ini agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan pemanfaatan pada wilayah pesisir yang memberikan dampak negatif bagi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
The purpose of this research are: first to find out the scope of regulation related to coastal areas in Bali Province. Second, to find out how the ideal arrangement in the future is related to the Zoning Plan for Coastal Zone and Small Islands in Bali Province in order to guarantee legal certainty for the community. The method used is a legal research that is juridical normative, namely a method that refers to legislation with a literature study that uses secondary data, in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study in this study indicate that the Ranperda for the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands for 2020-2040 has 14 (fourteen) scopes set out in it. And it is necessary to ratify the Draft Regional Regulation related to the Zoning of Coastal Areas and Small Islands in order to provide legal certainty for people who make use of coastal areas that have a negative impact on ecosystems in coastal areas and small islands.
ANALISIS HUKUM ANTARA PERUSAHAAN INDUK BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER
Authors: Dana Sri , Putra Ida Bagus Wyasa 
Published: October 2022

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis konsekuensi dan hubungan induk perusahaan yang berbentuk badan hukum seperti PT memiliki anak perusahaan berbentuk bukan badan hukum seperti CV. Penelitian ini dilakukan dengan dengan tata cara penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya. Perbedaan pengaturan antara aturan mengenai Perseroan Terbatas yang lama dengan yang baru menimbulkan banyak kontroversi terutama pada anak perusahaan yang diperbolehkan berbentuk CV atau bukan badan hukum yang mengakibatkan induk perusahaan turut mencampuri urusan anak perusahaan mulai dari RUPS, pemegang saham dominan induk perusahaan dan penyusunan direksi dan komisaris oleh induk perusahaan. Jadi konsekuensinya hubungannya dibatasi dengan limited liability dalam UUPT yang jika CV melakukan hubungan pada pihak ketiga, PT tak berhak bertanggung jawab tetapi jika sebaliknya PT terindikasi melakukan hal penyimpangan terkait hubungannya dengan CV maka dapat dipidanakan.
The purpose of this study is to analyze the consequences and relationships of the parent company in the form of a legal entity such as PT has a subsidiary company that is not a legal entity such as CV. This research was carried out by the normative juridical research procedure. This normative juridical study mainly uses library materials and legislation as a source of research material. The difference in regulation between the rules regarding the old Limited Liability Company and the new one creates a lot of controversy, especially for subsidiaries which are allowed to form CVs or not legal entities which cause the parent company to intervene in subsidiary matters starting from the GMS, the dominant shareholder and compilation of directors and commissioners by the parent company. So the consequence is that the relationship is limited to limited liability in the Company Law, which if the CV has a relationship with a third party, the PT has no right to be responsible, but if the PT is indicated as having a deviation related to the CV, then it can be criminalized.
RELEVANSI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIIKUTI DENGAN AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU
Authors: Syahla Salsabila Sayyida , Nursadi Harsanto 
Published: October 2022

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan yang diikuti Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang telah melampaui jangka waktu dan mengidentfikasi akibat hukum lampaunya waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diikuti Akta Pembebanan Hak Tanggungan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembahasan dalam Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Notaris dan PPAT yang bersangkutan tidak mengikuti Undang-Undang yang berlaku yang mengakibatkan lampaunya pembuatan SKMHT yang diikuti APHT menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga SKMHT yang diikuti APHT tersebut batal demi hukum menurut 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Penulis menyarankan agar agar PPAT mempunyai daftar atau catatan khusus tentang semua SKMHT yang dibuatnya sehingga mudah dikontrol untuk mengetahui kapan berakhirnya masa berlaku SKMHT yang dibuatnya.
The purpose of this research is to analyze the Power of Attorney to give Mortgage followed by the Deed of Mortgage which has exceeded the time period and what are the legal consequences of the passage of time when the Power of Attorney to Imposition of Mortgage is followed by the Deed of Mortgage Encumbrance when viewed from Law Number 4 of 1996 regarding Mortgage Rights on land and objects related to land. The discussion in this journal uses a descriptive normative legal research method that uses secondary data and primary data as supporting data and is analyzed qualitatively by drawing deductive conclusions. The results of the study illustrate that the Notary and the PPAT concerned do not follow the applicable law which results in the past of making SKMHT followed by APHT according to Article 15 paragraph (3) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on land and objects related to land, so that the SKMHT followed by APHT is null and void according to 15 paragraph (6) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on land and objects related to land. The author suggests that PPAT has a list or special record of all SKMHT it makes so that it is easy to control to find out when the validity period of the SKMHT it makes.
KEJAHATAN SIBER (CYBERCRIME) DALAM KONTEKS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE DI INDONESIA
Authors: Sudiyawati Ni Putu Lina , Mertha I Ketut 
Published: October 2022

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak pengaruh salah satunya adalah peluang untuk terjadinya kejahatan siber semakin luas, berbagai macam ancaman kejahatan siber terus bermunculan dan ini merupakan tantangan bagi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi, terkhususnya kejahatan siber yang menyerang perempuan. Pada sisinya yang lain, masih belum jelasnya pengaturan terkhususnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), terkait frasa “konten melanggar kesusilaan” dalam penegakan hukum terkait tindak pidana kesusilaan di dunia maya menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber terkhususnya “tindak pidana kesusilaan”. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji mengenai Bagaimanakah kajian viktimologi perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia?. Hasil penelitian menunjukan bahwa, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada UUITE. Namun, sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan dikarenakan masih belum jelasnya pengaturan dalam UUITE. Kajian viktimologi perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia, menggambarkan bahwa telah terjadi perubahan secara structural atau yang dikenal dengan istilah perubahan social yang muncul dikarenakan adanya kemajuan teknologi, yang merupakan faktor yang mempengaruhi aktifitas sehari-hari, yang pada akhirnya meningkatkan resiko viktimisasi kriminal terhadap perempuan secara online.

Kata Kunci : Kejahatan Siber, Viktimisasi Kriminal, Perempuan
PEMBERIAN AMNESTI DALAM KASUS PIDANA ITE OLEH PRESIDEN MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES)
Authors: Wista Yuliantari Dwi Tania , Amiruddin Amiruddin , Ufran Ufran 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemberian amnesti dalam kasus pidana ite oleh presiden melalui keputusan presiden (Keppres). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemberian amnesti yang merupakan hak prerogatif president dan diatur diatur dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam kasus Pidana ITE Bq. Nuril terlihat bahwa terdapat tiga unsur National Interst menurut Thomas W. Robinson yang terpenuhi yakni pertama yakni Variable interest dan Specific interst, yang dapat diartikan sebagai kepentingan nasional dalam mengakomodasi opini publik yang tengah bergejolak, dalam kasus ini publik berpendapat bahwa pemberian hukum kepada Bq. Nuril dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan kepada perempuan karena terdapat banyak ditemukan hal janggal dalam pemberian putusanya khususnya putusan MA, karena jika dibiarkan akan timbul permasalahan dalam masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah tidak mempedulikan hak-hak perempuan dalam mendapatkan keadilan.
This study aims to analyze the granting of amnesty in criminal cases by the president through a presidential decree (Keppres). This research is a normative legal research. Based on the results of the study, it can be concluded that the granting of amnesty which is a prerogatif right of the president and is regulated in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution and Emergency Law Number 11 of 1954 concerning Amnesty and Abolition. In the case of Criminal ITE Bq. Nuril can see that there are three elements of National Interest according to Thomas W. Robinson which are fulfilled, namely, first, Variable interest and Specific interest, which can be interpreted as national interest in accommodating public opinion which is in turmoil, in this case the public believes that the provision of law to Bq. Nuril is considered a form of injustice to women because there are many odd things found in giving her decisions, especially the Supreme Court's decision, because if left unchecked, problems will arise in society who think that the government does not care about women's rights in getting justice.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI SERBA USAHA ARTHA SEJAHTERA GIANYAR PADA SAAT PANDEMI
Authors: Mirayanti Ni Luh Putu Rai , Sawitri Dewa Ayu Dian 
Published: October 2022

Penulisan ini bertujuan guna memahami faktor – faktor penyebab wanprestasi pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah KSU. Artha Sejahtera di masa pandemi covid-19 serta bagaimana penyelesaianya. Dalam penulisan penelitian ini akan membahas mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Koperasi Serba Usaha Artha Sejahtera saat pandemi covid-19 yang beralamatkan di Jln. Raya Buduk, singakerta, Ubud Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian empiris yang mana menggunakan data primer dan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh wanprestasi disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Dalam menangani wanprestasi yang telah dilakukan pada KSU. Artha Sejahtera telah dibentuknya tim kredit, kemudian adapaun peringatan awal yang dilakukan apabila terjadi kemacetan dalam kredit yaitu memperingati melalui telepon dan memberikan tempo. Apabila untuk yang ke dua kalinya tidak memenuhi kewajiban, maka akan diberikan surat kepada debitur. Jika masih tidak dapat memenuhi kewajiban untuk yang ke tiga kalinya maka jaminan yang telah diperjanjikan oleh debitur wajib untuk menyerahkannya pada kreditur. Sampai saat ini permasalahan wanprestasi yang terjadi di KSU. Artha Sejahtera masih bisa ditangani dengan baik dan jaminan tersebut telah diberikan oleh debitur.
This writing aims to understand the factors that cause default on credit agreements made by KSU customers. Artha Sejahtera during the covid-19 pandemic and how to solve it. In writing this research, we will discuss the settlement of default in the credit agreement at the Artha Sejahtera Multipurpose Cooperative during the covid-19 pandemic which is located at Jln. Raya Buduk, Singakerta, Ubud, Gianyar. The research method used in this paper is an empirical research method which uses primary data and secondary data and data collection techniques through interviews. Based on the results of the interview, the default was caused by two factors, namely internal and external factors. In dealing with defaults that have been carried out at KSU. Artha Sejahtera has formed a credit team, then there is an early warning that is carried out in case of congestion in credit, namely warning by telephone and giving the tempo. If for the second time it does not fulfill the obligations, a letter will be given to the debtor. If it is still unable to fulfill its obligations for the third time, then the guarantee that has been agreed upon by the debtor is obliged to submit it to the creditor. Until now, the problem of default that occurred at KSU. Artha Sejahtera can still be handled properly and the guarantee has been given by the debtor.
PENGATURAN KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI MELALUI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Authors: Permatasari Sang Ayu Putu Dela , Mahendrayana I Made Dwi Dimas 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana pengaturan secara hukum dari hak cipta hak cipta terhadap pembajakan karya sinematografi berbentuk film melalui aplikasi telegram dan perlindungan hukum bagi si pencipta terhadap pembajakan secara online yang dilakukan seseorang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian hukum secara normatif digunakan dalam penelitian ini yang memfokuskan dengan pendekatan perundang-undang (statute approach). Hasil yang tertera pada penelitian ini menerangkan bahwa berlandaskan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta pada pasal 40 ayat (1) huruf m telah mengatur karya sinematografi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi akan tetapi terdapat pelanggaran Hak Cipta pada karya sinematografi khusunya film sedang maraknya terjadi karena kemudahnya dalam mencari dan mendapatkan secara gratis. Pelaku yang melakukan tindak pembajakan serta menyebarluaskan karya ciptaan seseorang yang memiliki perlindungan hukum tertulis dan secara sah telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan yang tertera pada undang-undang hak cipta. Bagi pelaku pembajakan ini dapat dikenai sanski dan denda sesuai pada instrumen hukum berlaku. Para pencipta karya seni yang dirugikan dapat menghubungi menkominfo agar mengadakan pemblokiran pada aplikasi telegram yang berisi film bajakan sehingga tidak beredar semakin luas.
This research aimed to analyze and find out how the legal arrangement of copyright to piracy of cinematographic works in the form of films through the telegram application and legal protection for the creator against online piracy committed by someone under the Copyright Act. This writing was normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The study indicated that based on Law No. 28 of 2014 on Copyright in article 40 paragraph (1) letter m has regulated cinematographic works as one of the protected creations but there is a violation of the copyright in cinematography works especially films are rife because it is easy to find and get for free. Perpetrators who commit acts of piracy and disseminate the work of someone who has written legal protection and has lawfully committed unlawful acts based on the provisions stated in the copyright law. Perpetrators of this hijacking can be subject to Tanski and fines by applicable legal instruments. The creators of aggrieved artwork can contact the minister of information to hold a blocking on the telegram application containing pirated films so that it does not circulate more widely.