ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG UNTUK MENANGANI KASUS SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI KOTA BANDUNG TAHUN 2020
Authors: Ramadhan Faisal Fajar , Bintari Antik , Lesmana Aditya Candra 
Published: October 2022

This research is entitled “Administration of Land Registration Office of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency of Bandung City to Handle Cases of Dual Certificates of Land Rights in Bandung City. The purpose of this study is to analyze and determine the implementation of land registration administration in handling cases of dual certificates of land rights at the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency of Bandung City seen from using administrative theory from Harbani Pasolong (2019). The research method uses a qualitative method with a descriptive approach to describe the actual situation being studied. Data collection techniques were conducted by interview, literature study, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data exposure, and drawing conclusions. The data verification techniques used are member check, triangulation, and reference materials. The results of this study show that it is still not fully optimal from an administrative perspective, there are three indicators, namely Efficiency, Effectiveness, and Rationale because in its implementation there are still several factors that become problems such as the case of multiple certificates of land rights every year, the existence of people who administrative rules and regulations that apply and still apply for land certificates for land parcels that have been certified. Based on the results of the study, it can be concluded that the administration of land registration at the Bandung City Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency in handling cases of dual certificates of land rights in 2020 is still not fully optimal. With this research, the authors provide suggestions from the administrative review that can be taken into consideration for ATR/BPN Bandung City in optimizing the implementation of land registration in handling cases of dual certificates of land rights. Penelitian ini berjudul “Administrasi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Untuk Menangani Kasus Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan administrasi pendaftaran tanah dalam penanganan kasus sertifikat ganda hak atas tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dilihat dari menggunakan teori administrasi dari Harbani Pasolong (2019). Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan keadaan sebenarnya yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Teknik verifikasi data yang digunakan yaitu member check, triangulasi, dan bahan referensi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa masih belum sepenuhnya optimal dilihat dari perspektif administrasi yang terdapat tiga indikator yaitu Efisiensi, Efektivitas, dan Rasional karena pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang menjadi masalah seperti masih adanya kasus sertifikat ganda hak atas tanah setiap tahunnya, adanya masyarakat yang tidak tertib administrasi dan peraturan yang berlaku dan tetap mengajukan sertifikat tanah untuk bidang tanah yang sudah bersertifikat. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendaftaran tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dalam menangani kasus sertifikat ganda hak atas tanah tahun 2020 masih belum sepenuhnya optimal. Dengan penelitian ini, penulis memberikan saran dari tinjauan administrasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk ATR/BPN Kota Bandung dalam mengotimalkan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam menangani kasus sertifikat ganda hak atas tanah.