bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PASAR BARABAI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Authors: Azhari Ahlul Hadi 
Published: January 2022

Trade is an activity with the hope of being able to trigger the movement of the community's economy and have an impact on people's welfare. But the Barabai Modern Traditional Market has not been able to provide convenience for buyers to transact and the arrangement of traders is still chaotic because there is no orderly place to trade. Control of Barabai Modern Traditional Market aims to provide convenience in buying and selling transactions at Barabai Modern Traditional Market. The factors causing this disorder are 1) lack of public awareness 2) unclear arrangements and 3) inadequate facilities.
This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach, for data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. Furthermore, this study uses implementation theory from Merilee S. Grindle. The results of this study indicate that the enforcement of Barabai Modern Traditional Market has not been good with the inhibiting factor is the lack of public awareness to maintain order, the absence of decisive action and the facilities of the Barabai Modern Traditional Market. As for the socialization efforts and appeals to the community. Suggestions for the implementation of modern barabai traditional market control are in the form of making SOPs for controlling the modern barabai traditional market.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2009 DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA PADALARANG KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
Authors: Supriatna Dadang 
Published: January 2022

Village apparatuses as elements of village government administrators who are tasked with assisting the village head, capacity village officials is still low so that they lack understanding of government policies in carrying out their duties and functions as community servants. From this, the village apparatus needs attention so that the performance of the village equipment increases.
The research objective was to analyze the increase in performance village relationship between the implementation Perda increased performance. The research method uses a mix method. Data collection techniques are observation, documentation, documentation and questionnaires.
The results showed less than optimal, which was caused by: 1) Not yet optimal performance of village officials in accommodating and channeling community aspirations. 2) Lack of socialization regarding new policies by the Regional Government to the Village Government 3) Limited facilities and infrastructure owned by the Village Government in providing services to the community 4) Ununderstanding of Village officials regarding Regional Government policies. 5) Lack of motivation to work village officials in Padalarang Village. From this, positive implementation PERDA No. 14 of 2009 and the performance of village officials. In this case the regional government of West Bandung district can provide guidance and evaluate the performance of village heads and village officials regularly so as to improve the performance of village officials.
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATPOL PP DALAM UPAYA MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN PEJALAN KAKI PADA PASAR TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI
Authors: Supriatna Dadang 
Published: January 2022

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan penataan PKL oleh SATPOL PP di Pasar Tanjungsari dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari dan mendeskripsikan upaya SATPOL PP dalam menata PKL di Pasar Tanjungsari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mereduksi data, penyajian data, triangulasi sebagai, verivikasi data dari hasil wawancara dan data kunci sebagai informasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penataan pedagang kaki lima di wilayah pasar tanjungsari belum dapat dilakukan secara optimal oleh pihak satpol PP tanjungsari walaupun secara garis besar petugas lapangan telah melaksanakan tugas sesuai denagn SOP. Hai ini dapat terjadi dikarenakan mutu SDM dan sarana prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas di jajaran satpol PP Tanjungsari belum memadai, sehingga masih terdapat kekurang optimalan dalam penertiban PKL di seputan pasar Tanjungsari. Upaya penertiban yang dilakukan oleh satpol PP wilayah kerja Tanjungsari meliputi beberapa tahapan yaitu pertama, upaya tindakan pencegahan secaar persuasif dengan melakukan penyusunan aturan dan penyusunan agenda kerja yang lebih rapi dan terstrutur, menyusun panduan kerja sebagai penguat SOP yang telah ditetapkan, melakukan evalusi kerja dengan melakukan reposisi pelaksaaan penugasan di lapangan oleh pimpinan sebagai bagian kewenangan dan penugasan, melaksanakan tugas dengan mengedapankan pendekatan secara humanis. Tahap kedua adalah upaya penindakan secara reprensif dengan memberikan solusi relokasi PKL ketempat yang telah disediakan yaitu lapangan pacuan kuda Tanjungsari yang terletak kurang lebih 100 meter fari pasar Tanjungsari. Tahapan yag ketiga adalah upaya pengawasan dengan pemberian punishent kepada pelanggar peraturan penertiban. Peneguran dilakukan oleh pihak Satpol PP sebanyak tiga kali teguran. Mulai dari teguran pertama yang bersifat membujuk untuk dapat mematuhi aturan, sampai dengan peneguran yang ketiga berupa eksekusi bagi pelanggar dengan konsekuensi seluruh pelatan pelanggar dianggku dan ditampung di kantor satpol PP Kabupaten Sumedang dan dapat dimbil oleh pemiliknya denga membawa dan menunjukan kepada petugas kartu identitas diri.
Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, Trantibmas
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJAGA WIBAWA PEMERINTAH DENGAN MENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Authors: Suhendi Dedy 
Published: January 2022

Di beberapa wilayah masih terdapat anggapan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering dianggap sebagai musuh pedagang kaki lima (PKL). Anggapan itu mengemuka dikarenakan kegiatan operasi lapangan anggota Satpol PP terhadap para PKL yang dianggap liar menempati yang bukan peruntukannya; termasuk masih adanya anggapan bahwa anggota Satpolpp bersikap arogan dan sering betindak di luar kewenangan. Dalam konteks penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP memiliki kedudukan yang cukup strategis. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Metode yang digunakan adalah Metode deskriptif dengan menekankan untuk mendeskripsikan suatu kejadian berdasarkan pengalaman partisipan pada saat bertugas di daerah. Hasil akhir diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa SatpolPP sebagai satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan kepala Daerah. Kesimpulan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa kedudukan dan tugas Satpolpp memegang peran yang sangat strategis sebagai organisasi perangkat daerah yang membantu tugas-tugas Kepala Daerah di bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Kedudukan, Tugas
GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM PAS KENCAN DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GARUT
Authors: Eviany Eva , Wasistiyana Alvita Kumara , Fitria Rahman Andi Dina Noor , Yogaswara Adrian Rianda 
Published: January 2022

Jawa Barat dengan luas wilayah 3.074,07 km². Menyikapi hal tersebut, Satpol PP Kabupaten Garut mengembangkan inovasi program Patroli Siaga Keamanan Kecamatan Kabupaten Garut atau yang dikenali dengan Pas Kencan guna meminimalisir segala gangguan tibumtranmas. Tujuan penelitian ini untuk memahami gambaran pelaksanaan program Pas Kencan beserta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis sedangkan data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara dengan Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Garut. Penelitian ini juga menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pas Kencan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi yakni terkait minimnya anggaran dan kurangnya jumlah personel. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut ialah dengan mengembangkan dan menyempurnakan program Pas Kencan ini dengan sistem berbasis internet atau call center.
Kata kunci: Satpol PP, Kabupaten Garut, Inovasi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT OLEH SATPOL PP DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN PURWAKARTA
Authors: Eka Putra M.Nuril Anwari , Aswar A.Muh Alim , Putri Riska Rahim 
Published: January 2022

Kondisi krisis akibat Corona Virus dalam struktur negara kesatuan adalah kewajiban pemerintah pusat, selain itu juga merupakan tugas dari pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk menciptakan inovasi agar mata rantai Covid-19 dapat terputus. Berdasarkan Inpres No 6 Tahun 2020 dan Inmendagri No 4 Tahun 2020, maka diarahkannya salah satu cabang dalam pemerintahan yaitu Satpol PP yang dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Purwakarta dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19. Metode penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via daring dan studi dokumentasi melalui media massa. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada pelaksanaanya masih belum efektif. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu masyarakat tidak mengikuti kebijakan PPKM tergantung kepada alasan tidak mengetahui adanya kebijakan PPKM serta tidak mau menyetujui kebijakan PPKM dan ketidakmampuan untuk mengikuti kebijakan PPKM tergantung dari beberapa faktor mulai dari dirinya sendiri dan/atau faktor yang berasal dari lingkungan.
Kata kunci: Satpol PP, Protokol Kesehatan, Peraturan Bupati
Anticuerpos monoclonales: aplicaciones en hematología no oncológica y trasplante
Authors: Carrasco-Yalán Antonio 
Published: January 2022

En el presente tema se revisará el uso clínico de anticuerpos monoclonales en hematología no oncológica, así como su uso en trasplante de órganos y tejidos. En hematología se utilizan ampliamente los anticuerpos monoclonales tanto en patologías oncológicas como no oncológicas. Varias enfermedades hematológicas no oncológicas venían siendo consideradas enfermedades “huérfanas” o con pocas opciones terapéuticas hasta el advenimiento de los anticuerpos monoclonales. El área de trasplante de órganos sólidos y tejidos, ha crecido en forma importante en cantidad y complejidad de los procedimientos, que incluyen el trasplante de órganos y tejidos no completamente compatibles, hipersensibilidad de transfusiones y manejo de rechazo del trasplante. Esta área de igual forma ha tenido importantes logros terapéutico con el uso de anticuerpos monoclonales y policlonales.
Enhanced l-Malic Acid Production by Aspergillus oryzae DSM 1863 Using Repeated-Batch Cultivation
Authors: Schmitt Vanessa , Derenbach Laura , Ochsenreither Katrin 
Published: January 2022

l-Malic acid is a C4-dicarboxylic acid and a potential key building block for a bio-based economy. At present, malic acid is synthesized petrochemically and its major market is the food and beverages industry. In future, malic acid might also serve as a building block for biopolymers or even replace the commodity chemical maleic anhydride. For a sustainable production of l-malic acid from renewable resources, the microbial synthesis by the mold Aspergillus oryzae is one possible route. As CO2 fixation is involved in the biosynthesis, high yields are possible, and at the same time greenhouse gases can be reduced. In order to enhance the production potential of the wild-type strain Aspergillus oryzae DSM 1863, process characteristics were studied in shake flasks, comparing batch, fed-batch, and repeated-batch cultivations. In the batch process, a prolonged cultivation time led to malic acid consumption. Keeping carbon source concentration on a high level by pulsed feeding could prolong cell viability and cultivation time, however, did not result in significant higher product levels. In contrast, continuous malic acid production could be achieved over six exchange cycles and a total fermentation time of 19 days in repeated-batch cultivations. Up to 178 g/L l-malic acid was produced. The maximum productivity (0.90 ± 0.05 g/L/h) achieved in the repeated-batch cultivation had more than doubled than that achieved in the batch process and also the average productivity (0.42 ± 0.03 g/L/h for five exchange cycles and 16 days) was increased considerably. Further repeated-batch experiments confirmed a positive effect of regular calcium carbonate additions on pH stability and malic acid synthesis. Besides calcium carbonate, nitrogen supplementation proved to be essential for the prolonged malic acid production in repeated-batch. As prolonged malic acid production was only observed in cultivations with product removal, product inhibition seems to be the major limiting factor for malic acid production by the wild-type strain. This study provides a systematic comparison of different process strategies under consideration of major influencing factors and thereby delivers important insights into natural l-malic acid production.
Petrogenesis of Dacites in a Triassic Volcanic Arc in the South China Sea: Constraints From Whole Rock and Mineral Geochemistry
Authors: Wei Wu , Liu Chuan-Zhou , Mitchell Ross N. , Yan Wen 
Published: January 2022

Triassic volcanic rocks, including basalts and dacites, were drilled from Meiji Atoll in the South China Sea (SCS), which represents a rifted slice from the active continental margin along the Cathaysia Block. In this study, we present apatite and whole rock geochemistry of Meiji dacites to decipher their petrogenesis. Apatite geochronology yielded U-Pb ages of 204–221 Ma, which are identical to zircon U-Pb ages within uncertainty and thus corroborate the formation of the Meiji volcanic rocks during the Late Triassic. Whole rock major elements suggest that Meiji dacites mainly belong to the high-K calc-alkaline series. They display enriched patterns in light rare earth elements (LREE) and flat patterns in heavy rare earth elements (HREE). They show enrichment in large-ion lithophile elements (LILE) and negative anomalies in Eu, Sr, P, Nb, Ta, and Ti. The dacites have initial 87Sr/86Sr ratios of 0.7094–0.7113, εNd(t) values of -5.9–-5.4 and εHf(t) values of -2.9–-1.7, whereas the apatite has relatively higher initial 87Sr/86Sr ratios (0.71289–0.71968) and similar εNd(t) (-8.13–-4.56) values. The dacites have homogeneous Pb isotopes, with initial 206Pb/204Pb of 18.73–18.87, 207Pb/204Pb of 15.75–15.80, and 208Pb/204Pb of 38.97–39.17. Modeling results suggest that Meiji dacites can be generated by &lt;40% partial melting of amphibolites containing ∼10% garnet. Therefore, we propose that the Meiji dacites were produced by partial melting of the lower continental crust beneath the South China block, triggered by the underplating of mafic magmas as a response to Paleo-Pacific (Panthalassa) subduction during the Triassic. Meiji Atoll, together with other microblocks in the SCS, were rifted from the South China block and drifted southward due to continental extension and the opening of the SCS.
Organochlorine Compounds in Beached Plastics and Marine Organisms
Authors: Nunes Luís M. 
Published: January 2022

Here we compare bioaccumulation factors in marine organisms to partition ratios in marine debris for dichlorodiphenyltrichloroethane and polychlorinated biphenyls. Both organochlorines are synthetic persistent organic pollutants emitted into the environment since the beginning of the last century in approximately equal amounts. Their vast use and dispersion have resulted in approximately similar median concentrations of the two organochlorines in some pelagic organisms, namely in the liver and muscle tissue of fish. Molluscs, on the other hand, show higher median uptake of PCBs (median = 2.34 ng/g) than of DDTs (median = 1.70 ng/g), probably reflecting more localized conditions. We found that the bioaccumulation factors can be several orders of magnitude higher than the partition ratios. For instance, the median concentrations of organochlorines in the different matrices of fish, birds, and mammals are between one to four orders of magnitude higher than those found in marine debris, when lipid-normalized; or up to two orders of magnitude when measured as wet-weight. But, in molluscs, bioaccumulation/partition equals unity, which agrees with previous studies using passive samplers. Future research should focus on reducing sources of uncertainty by 1) homogenization of chemical procedures; 2) better assessment of chemical partition equilibrium between water and polymers in environmental conditions; 3) use of (multi)polymer passive samplers better aimed at mimicking uptake of specific living tissues.
Systematic Evaluation of a Novel 6-dye Direct and Multiplex PCR-CE-Based InDel Typing System for Forensic Purposes
Authors: Fan Haoliang , He Yitong , Li Shuanglin , Xie Qiqian , Wang Fenfen , Du Zhengming , Fang Yating , Qiu Pingming , Zhu Bofeng 
Published: January 2022

Insertion/deletion (InDel) polymorphisms, combined desirable characteristics of both short tandem repeats (STRs) and single nucleotide polymorphisms (SNPs), are considerable potential in the fields of forensic practices and population genetics. However, most commercial InDel kits designed based on non-Asians limited extensive forensic applications in East Asian (EAS) populations. Recently, a novel 6-dye direct and multiplex PCR-CE-based typing system was designed on the basis of genome-wide EAS population data, which could amplify 60 molecular genetic markers, consisting of 57 autosomal InDels (A-InDels), 2 Y-chromosomal InDels (Y-InDels), and Amelogenin in a single PCR reaction and detect by capillary electrophoresis, simultaneously. In the present study, the DNA profiles of 279 unrelated individuals from the Hainan Li group were generated by the novel typing system. In addition, we collected two A-InDel sets to evaluate the forensic performances of the novel system in the 1,000 Genomes Project (1KG) populations and Hainan Li group. For the Universal A-InDel set (UAIS, containing 44 A-InDels) the cumulative power of discrimination (CPD) ranged from 1–1.03 × 10–14 to 1–1.27 × 10–18, and the cumulative power of exclusion (CPE) varied from 0.993634 to 0.999908 in the 1KG populations. For the East Asia-based A-InDel set (EAIS, containing 57 A-InDels) the CPD spanned from 1–1.32 × 10–23 to 1–9.42 × 10–24, and the CPE ranged from 0.999965 to 0.999997. In the Hainan Li group, the average heterozygote (He) was 0.4666 (0.2366–0.5448), and the polymorphism information content (PIC) spanned from 0.2116 to 0.3750 (mean PIC: 0.3563 ± 0.0291). In total, the CPD and CPE of 57 A-InDels were 1–1.32 × 10–23 and 0.999965, respectively. Consequently, the novel 6-dye direct and multiplex PCR-CE-based typing system could be considered as the reliable and robust tool for human identification and intercontinental population differentiation, and supplied additional information for kinship analysis in the 1KG populations and Hainan Li group.
Strengthening Visceral Leishmaniasis Diagnosis Capacity to Improve Access to Care in Kenya: The Example of Marsabit County
Authors: de Souza Dziedzom K. , Picado Albert , Bessell Paul R. , Liban Abduba , Wachira Davis , Mwiti Daniel , Matendechero Sultani H. , Bosch Mercedes , Ndung’u Joseph M. , Cruz Israel 
Published: January 2022

BackgroundVisceral leishmaniasis (VL), also known as kala-azar, is a neglected tropical disease (NTD) that is fatal if not treated early. The WHO targets the elimination of VL as a public health problem in its 2030 NTD road map. However, improving access to VL diagnosis and treatment remains a major challenge in many VL-endemic countries. Kenya is endemic for VL and is among the top 6 high-disease burden countries in the world.MethodsFIND, through its activities in improving the diagnosis of VL and supporting the elimination of the disease in Kenya, has worked with various county ministries of health (MOH) and central MOH over the last couple of years. FIND’s activities in Marsabit county started in 2018. In this work, we present the implementation of activities and the impacts in Marsabit county. We reviewed the data for 2017 and 2019 outbreaks (before and after the implementation of FIND’s activities) and assessed the importance of improving access and community sensitization to VL diagnosis. We assessed the contribution of each facility to the total distance traveled from a perspective of location optimization.ResultsThere was a sharp increase in the number of people tested in the 2017 outbreak compared to the 2019 outbreak. In 2017, 437 people were tested compared to 2,338 in 2019. The county reported 234 and 688 VL cases in 2017 and 2019, respectively. The data revealed a shift in the demographic structures of cases toward the younger population (mean age in 2017 was 17.6 years and 15.3 years in 2019), with more female cases reported in 2019 compared to 2017. In 2017, 44.4% were 10 years of age or under. In 2019, the proportion 10 years or below was 52.2%. The addition of two new diagnosis facilities in 2018 resulted in a decrease in the distance traveled by confirmed VL cases from 28.1 km in 2017 to 10.8 km in 2019. Assessing the impact of facility placement indicated the most optimal facilities to provide VL diagnostic services and minimize the distance traveled by patients. Adding new facilities reduces the travel distance until a point where the addition of a new facility provides no additional impact.ConclusionThe results from this study indicate the need to carefully consider the placement of health facilities in improving access to VL diagnosis and treatment and could serve as an investment case in deciding when to stop adding new facilities in a particular setting. Extending the activities in Kenya to other VL-endemic countries in East Africa will contribute significantly toward the elimination of the disease, addressing the needs of marginalized populations and leaving no one behind.