bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH (JPD) DI SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA
Authors: Latifah Luluk 
Published: April 2022

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program jaminan pendidikan daerah (JPD) di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru pengelola JPD dan siswa di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yaitu dengan langkah kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dalam implementasi program jaminan pendidikan daerah di SMP Negeri 10 Yogyakarta terdapat mekanisme diantaranya : mengumpulkan data siswa yang mempunyai identitas Kartu Menuju Sejahtera (KMS), merekap data, dan mengumpulkan data ke dinas pendidikan. (2) Implementasi program jaminan pendidikan daerah di SMP Negeri 10 Yogyakarta terdapat pelaksanaan yang meliputi empat aspek yang diantaranya : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. (3) Pelaksanaan program JPD didukung dengan komunikasi melalui sosialisasi dengan orangtua siswa, sumberdaya manusia yang didukung dengan fasilitas, anggaran, kewenangan, serta disposisi kinerja yang maksimal, struktur birokrasi yang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program JPD dan kerja sama antar sekolah, dinas pendidikan dan orangtua. Kata Kunci : Implementasi dan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Abstract This study aims to describe the implementation regional education guarantee in SMP Negeri 10 Yogyakarta.This research is a descriptive qualitative. Subjects in this study were students, teacher (school managers in the JPD) and headmaster SMP Negeri 10 Yogyakarta. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used is qualitative descriptive from Miles, Huberman, and Saldana model (data condensation, data display, and verifying conclusions). Validity measured in this research using triangulation. The result of the research show that : (1) The mechanism for implementation regional education guarantee (JPD) in SMP Negeri 10 Yogyakarta : collecting data from students who have KMS cards, recapitulating data, and collecting data to the education office. (2) Implementation regional education guarantee (JPD) in SMP Negeri 10 Yogyakarta covering four aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. (3) The implementation of the JPD has been supported with communication through socialization with parents, human resources, facilities, budget, authority, and maximum performance, in accordance with technical guidelines implementation of JPD cooperation between school, education office and parents. Keywords : Implementation and regional education guarantee (JPD)
A Case Management Program at Home to Reduce Fall Risk in Older Adults (the MAGIC Study): Protocol for a Single-Blind Randomized Controlled Trial
Authors: Alberto Silsam Napolitano , Ansai Juliana Hotta , Janducci Ana Luísa , Florido João Vitor Businaro , Novaes Areta Dames Cachapuz , Caetano Maria Joana Duarte , Rossi Paulo Giusti , Tavares Larissa Riani Costa , Lord Stephen Ronald , Gramani-Say Karina 
Published: April 2022

Background
Individual case management programs may be particularly effective in reducing fall risk as they can better identify barriers and facilitators to health recommendations.

Objective
This paper describes the protocol for a single-blind, parallel-group randomized controlled trial that aims to investigate the effectiveness and cost-effectiveness of a home-based multifactorial program targeting fall risk factors among people aged 60 years and over who have fallen at least twice in the past 12 months (the MAGIC trial).

Methods
Older people with a history of at least 2 falls in the last year will be divided into 2 groups. The intervention group will receive case management at home for reducing the risk of falls, including a multidimensional assessment, explanation of fall risk factors, and elaboration and monitoring of an individualized intervention plan based on the identified fall risk factors, personal preferences, and available resources. The control group will be monitored once a month. Assessments (clinical data, fall risk awareness, physical and mental factors, safety at home, feet and shoes, and risk and rate of falls) will be carried out at baseline, after 16 weeks of the intervention, and at the posttrial 6-week and 1-year follow-up. After 16 weeks of the intervention, satisfaction and adherence to the intervention will also be assessed. Economic health will be evaluated for the period up to the posttrial 1-year follow-up.

Results
Data collection started in April 2021, and we expected to end recruitment in December 2021. This case management program will address multifactorial assessments using validated tools and the implementation of individualized intervention plans focused on reducing fall risk factors.

Conclusions
This trial may provide reliable and valuable information about the effectiveness of case management for increasing fall risk awareness and reducing fall risk in older people.

Trial Registration
Brazilian Clinical Trials Registry (ReBec) RBR-3t85fd; https://ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-3t85fd

International Registered Report Identifier (IRRID)
DERR1-10.2196/34796
Cleanability of Metal Surface Finishes Found in Medical Devices and the Environment of Care
Authors: Tandy Jesiska , Hanhquynh Le Kathy , Michael Deane Garrett , Joseph Burns Steven 
Published: April 2022

Abstract
The surface finish of reusable medical devices often is a consideration during design, with attention paid to utility, aesthetics, and cost. To study the cleanability of metal surfaces of varying roughness and finish, soil made of bovine blood and egg yolk was placed on nickel alloy surface of varying average roughness (Ra) values (nominal values of 2–500 μin) and finishes (lapped, ground, milled, profiled, and shape turned). A commercially available wipe consisting of quaternary ammonium compound and less than 20% alcohol was applied for a total of eight wipe cycles to remove the soil. The wipe was applied in both horizontal and vertical directions. Evaluation methods for cleanliness include visual inspection and adenosine triphosphate (ATP) measurement. Rougher surfaces above nominal Ra of 250 were found to have higher ATP readings when wiped in both horizontal and vertical directions. In addition, different surface finishes have different cleanabilities despite similar nominal Ra. To ensure optimal cleaning, surfaces should be cleaned in multiple directions. In the future, similar studies will be coupled with efficacy studies and surfaces made with other materials will be investigated.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin
Authors: Suhartati Suhartati , Hasriani Hasriani 
Published: April 2022

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukum terhadap perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin dan mengetahui ketentuan KUHPerdata terhadap hak waris istri dari perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data penelitian adalah data primer dan data hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber dan dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Ketentuan hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bila suami ingin menikah lagi maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Secara hukum suami yang menikah lagi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan bisa batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Karena jika suami menikah lagi tanpa izin istri maka akan mendapat sanksi hukum dalam Pasal 279 KUHP dengan ancaman Pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara. Ketentuan KUHPerdataPasal 852a bahwa hak waris istri dari perkawinan kedua tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterimah oleh salah seorang dan anak-anak dari perkawinan pertama itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri kedua itu tidak boleh melebihi ¼ (seperempat) dan harta peninggalan si pewaris.
Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)
Authors: Amiruddin Miftahul Chaer , Syamsuddin Rahman 
Published: April 2022

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan circumstantial evidence dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. Circumtantial evidence diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. (2) Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence yaitu berupa saksi Testimonium de auditu, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa yang berada di persidangan dan berupa alat bukti surat berupa surat visum, dan screnshoot chat. Implikasi penelitian yaitu diharapkan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dalam proses pembuktian pidana karena di khawatirkan dapat mengganggu validitas dari alat bukti yang lainnya, jadi seharusnya diatur lebih rigid.
PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM (Studi Kasus Tahun 2017-2019)
Authors: Husain Nur Qalbi , Ilyas Musyfikah 
Published: April 2022

AbstrakPenelitian ini membahas tentang praktik hukum kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2017-2019. Melalui observasi awal, penulis menemukan beberapa kasus kewarisan yang menimbulkan sengketa sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait praktik hukum kewarisan yang diterapkan masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa sehingga rawang terjadi sengketa serta penyelesaian sengketa kewarisan yang ditempuh karena dari sekian sengketa kewarisan yang terjadi pada kisaran tahun 2017-2019 belum ada yang sampai dibawa ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan hukum empiris, sumber data ialah melalui wawancara dengan masyarakat, pemerintah dan tokoh Agama di Kelurahan Parangbanoa. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktik kewarisan pada masyarakat Islam di Kelurahan Parangbanoa lebih dominan menggunakan hukum kewarisan Adat atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik dari pembagian warisannya maupun penyelesaian sengketa kewarisan. Perlu adanya sosialisai hukum kewarisan, penguatan status hukum terhadap harta warisan dan ahli waris yang berhak.Kata Kunci: Hukum Kewarisan, Praktik, Masyarakat Islam.AbstractThis study discusses the practice of inheritance law in Islamic communities in Parangbanoa Village, Pallangga District, Gowa Regency in 2017-2019. Through preliminary observations, the author found several cases of inheritance that caused disputes so that the authors felt the need to do research related to the practice of inheritance law applied by the Islamic community in Parangbanoa Village so that disputes occur and settlement of inheritance disputes is taken because of all the inheritance disputes that occurred in the range of 2017 -2019 no one has been brought to justice. This study uses qualitative field research methods with an empirical legal approach, the source of data is through interviews with the community, government and religious leaders in the Parangbanoa Village. The results showed that in the practice of inheritance in the Islamic community in Parangbanoa, the dominant use of Customary inheritance law or in accordance with the habits of the community both from the distribution of inheritance and inheritance dispute resolution. The need for an inheritance law socialization, strengthening the legal status of inherited assets and entitled heirs.Keywords: Inheritance Law, Practice, Islamic Society.
Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA
Authors: Tayib Fadilah Alwaritsa , Kurniati Kurniati 
Published: April 2022

One day minutation ialah minutasi perkara pada hari yang sama dengan putusan dibacakan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara dilakukan dalam satu hari yang sama setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim. Penulis menjelaskan pada bagian ini mengenai latar belakang one day minutation dan prosedur minutasi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Prosedur minutasi di Pengadilan Agama Manado sudah tertuang dalam SOP (standar operasional prosedur) Minutasi Satu Hari yang didalamnya menjelaskan tahapan-tahapan proses minutasi di Pengadilan Agama Manado. Berdasarkan SOP Minutasi Satu Hari, proses minutasi membutuhkan waktu sekitar 47 menit untuk setiap perkara, dengan ketentuan berkas telah dipilah dan disusun serta BAS (berita acara sidang) telah dibuat dengan sempurna dan ditandatangani. Adanya durasi waktu minutasi tersebut, menandakan bahwa Pengadilan Agama Manado telah mengimplementasikan program one day minutation yang telah dicanangkan oleh Dirjen Badilag, meskipun pencapaiannya belum optimal sesuai dengan harapan Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Husnul Andi , Marilang Marilang 
Published: April 2022

AbstrakPokok permasalahan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam. Dari pokok masalah tersebut, maka timbul beberapa sub masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan dalam undang-undang perlindungan anak?; 2) Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan sebaimana dalam undang-undang tentang perlindungan anak?; 3) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan di Kota Makassar?. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). Dalam UU Perlindungan Anak telah dirumuskan beberapa hak-hak anak jalanan yang bersifat non-diskriminatif diantaranya hak untuk hidup, hak pendidikan, hak atas perlindungan dari tindak kekerasan, dsb. 2); Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan terhadap anak jalanan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar; 3). Pelaksanaan kebijakan terhadap hak-hak anak jalanan belum bisa dikatakan maksimal karena kurang memadainya peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-hak anak jalanan, Kota Makassar AbstractThe main problem of this research is the Legal Protection of Street Children Rights in Makassar City, Islamic Law Perspective. From these main problems, several sub-problems arise which are formulated as follows: 1) How is the guarantee of legal protection for the rights of street children in the child protection law ?; 2) What is the policy of the Makassar City government in guaranteeing legal protection of the rights of street children as in the law on child protection ?; 3) How is the implementation of legal protection for the rights of street children in Makassar City? The results obtained from this study include: 1). In the Child Protection Law, several non-discriminatory street child rights have been formulated, including the right to life, the right to education, the right to protection from violence, etc. 2); The Makassar City Government has issued a policy against street children as stipulated in the Regional Regulation No. 2 of 2008 on fostering street children, homeless people, beggars and street singers in the city of Makassar; 3). The implementation of the policy on the rights of street children cannot be said to be maximal because of the insufficient equipment needed to implement the policy.Keywords: Legal Protection, Rights of Street Children, Makassar City
PENGELOLAAN DAN KEPEMILIKAN “TANAH KOTI” PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo)
Authors: Ramadhan Andi , Izzah Ibnu 
Published: April 2022

AbstrakSeiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan tanah koti’ di Kelurahan Tancung Tanasitolo Kabupaten Wajo menyimpan sejumlah masalah. Diantara permasalahan itu adalah belum selesainya isu pengakuan atas status kepemilikan tanah yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan dan kepemilikan tanah koti ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan lokasi penelitian di Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Penelitian ini mendapati bahwa status kepemilikan tanah koti’ di Kelurahan Tancung diklasifikasikan sebagai tanah negara yang didasarkan pada proses terjadinya tanah tersebut. Masyarakat hanya berkedudukan sebagai pengelola lahan saja. Saat ini, tanah koti’ tersebut telah berada dibawah penguasaan masyarakat yang telah mengelolanya dalam jangka waktu lama dan telah memiliki surat PBB-P2. Sedangkan masyarakat yang memiliki Surat Letter C dapat mengajukannya permohonan Serifikat Hak Milik atas kepemilikan tanah tersebut. Pengelolan dan kepemilikan tanah koti dilakukan dengan menggunakan metode iqtha isthigal berupa pemberian tanah oleh pemerintah kepada rakyat yang berhak agar lahan tersebut tidak menjadi lahan mati dan berguna untuk memajukan lahan mensejahterakan masyarakat.Kata Kunci: Kepemilikan Tanah, Tanah Koti’, Hukum Positif, Hukum Islam.AbstractAlong with the times, the management of koti land in Tancung Tanah Sitolo, Wajo District, has a number of problems. Among the problems is the issue of recognition of land ownership status which has the potential to cause conflict in the community. This research focuses on the management and ownership of koti land from the perspective of positive law and Islamic law. This research is a qualitative field research with the research location in Tancung, Tanah Sitolo, Wajo District. This study found that the status of koti 'land ownership in Tancung Village is classified as state land based on the process of the land being created. The community is only the manager of the land. Currently, the koti 'land has been under the control of the community who has managed it for a long time and already has a PBB-P2 letter. Meanwhile, people who have a Letter C can apply for a Certificate of Ownership on the ownership of the land. The management and ownership of koti land is carried out using the iqtha isthigal method in the form of giving land by the government to the people who have the right so that the land does not become dead land and is useful for advancing the land for the welfare of the community.Keywords: Land Ownership, Koti 'Land, Positive Law, Islamic Law.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA GUGATAN CERAI PASCA BERLAKU PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA
Authors: Putra Anindito Muhammad Alifyudha , Safriani Andi 
Published: April 2022

AbstrakSkripsi membahas mengenai seberapa efektif pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai dalam menerapkan PERMA No 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar, Adapun menjadi submasalah dalam penelitian ini, yaitu : A) Bagaimana efektifitas penerapan PERMA No 01 TAHUN 2016 dalam menyelesaikan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar? B) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar?Jenis penelitian ini menggunakan metode (field deskriftif kualitatif) atau penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis (sosiological approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan memperhatikan kasus yang diselesaikan proses mediasi pasca perma No 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa efektifitas penerapan pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai pasca berlaku PERMA No 01 Tahun 2016 di pengadilan sudah efektif, dengan mengunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan 5 lima faktor tersebut, yaitu. subtansi hukum, structural hukum,fasilitas dan sarana, dan kepatutan/itikad baik masyarkat, kebudayaan, Adapun faktor pendukung mediasi yaitu faktor sarana dan Fasilitas yang memadai dalam proses mediasi, iktikad baik para pihak, faktor sosiologis dan fisiologis dan juga faktor penghambat mediasi yaitu komplesitas perkara dan keinginan kuat para pihak untuk bercerai serta peran dan fungsi mediator yang kurang optimal.Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian
Budaya Saprahan Melayu Sambas: Asal Usul, Prosesi, Properti dan Pendidikan Akhlak
Authors: Wahab Wahab , Erwin Erwin , Purwanti Nopi 
Published: April 2022

Sambas inherited a rich cultural treasure which is one of the richest in West Kalimantan. One such legacy is the Saprahan tradition. This article aims to reveal the origin, property, procession, and moral education contained in this tradition. This paper uses literature review and interviews as support. The data analysis technique uses content analysis. This study concludes that the saparah tradition has been detected since the days of the Sambas kingdom turning into Islamic power, the properties and processions of saprahan symbolizing the value of religious teachings in the form of the pillars of Islamic teachings. Meanwhile, the moral education contained in it is mutual cooperation (ta'awun), respect for guests (ikram dhuyuf), and togetherness (ma'iyah).
Sambas mewarisi kekayaan khazanah budaya yang merupakan salah satu terkaya di Kalimantan Barat. Salah satu peninggalan tersebut adalah tradisi Saprahan. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap asal usul, properti, prosesi, dan pendidikan akhlak yang terdapat dalam tradisi ini. Tulisan ini menggunakan kajian pustaka dan wawancara sebagai pendukung. Teknik analisis datanya menggunakan content analysis. Kajian ini menyimpulkan bahwa tradisi saparah dideteksi telah ada sejak zaman kerajaan Sambas beralih menjadi kuasa Islam, properti dan prosesi saprahan melambangkan nilai ajaran agama berupa pilar- pilar ajaran Islam. Sedangkan, pendidikan akhlak yang terkandung di dalamnya adalah gotong royong (ta’awun), menghormati tamu (ikram dhuyuf), dan kebersamaan (ma’iyah).