bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DI INDONESIA
Authors: Pangerti Ningtyas Ananda Yunne , Priandhini Liza 
Published: July 2022

AbstractThe management of flats is one of the government ways to provide opportunities for the community to have a decent, good, and healthy place to live as mandated by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. The government has built flats, but they have not been implemented optimally, as evidenced by the high number of abandoned flats. The Abandoned flats happen because parties do not perform the maintenance of the flat following the statutory regulations. The operation of flats has been regulated by Law Number 20 of 2011 on Flats, whereas its administration is regulated by Government Regulation Number 13 of 2021. Notaries and PPAT have critical roles as public officials who make an authentic deed to a legal act, namely the sale and purchase agreement (PPJB) and the sale and purchase deed (AJB). Notaries can assist in the maintenance of flats with the establishment of Regulation of the Minister of Public Works and Housing number 11/PRT/M/2019 on the Pre -Sale and Purchase Agreement System, thus the Ministerial Regulation can be used as a guideline by Notaries in making PPJB. PPAT in making AJB must also understand the form of proof of ownership of the apartment unit. Notaries in carrying out their duties and authorities must be in accordance with the Notary Office Law and the Notary Code of Keywords :Management of flat, Notary, PPAT AbstrakPenyelenggaraan rumah susun merupakan salah satu cara pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak, baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah telah melakukan penyelenggaraan rumah susun namun belum terlaksana secara optimal dengan tingginya kasus rumah susun yang terbengkalai. Rumah susun yang terbengkalai disebabkan para pihak yang tidak melakukan penyelenggaraan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan rumah susun telah diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Notaris dan PPAT memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik terhadap suatu perbuatan hukum, yakni perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan akta jual beli (AJB). Notaris dapat membantu penyelenggaraan rumah susun dengan dibentuknya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, dengan demikian Peraturan Menteri tersebut dapat dijadikan pedoman oleh notaris dalam membuat PPJB. PPAT dalam membuat AJB juga harus memahami bentuk bukti kepemilikan atas satuan rumah susun. Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kata kunci: Penyelenggaraan Rumah Susun; Notaris; PPAT.
PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA : SEBUAH PENCARIAN PRESIDENSIALISME YANG EFEKTIF
Authors: Wuisang Ari , Abiyoso Yunani 
Published: July 2022

AbstrakPasca perubahan UUD Tahun 1945, Indonesia telah memilih untuk konsisten menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem ini memiliki kompleksitasnya sendiri, oleh karena itu tidak sedikit sistem presidensial yang gagal melewati ujian stabilitas demokrasi di negara-negara yang menerapkannya. Dapat dikatakan hanya Amerika Serikat (AS) yang menjadi best practice dari penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial yang sukses. Oleh karena itu, apabila ingin membangun bentuk presidensialisme yang efektif untuk Indonesia, maka tidak bisa tidak harus melihat praktik di AS. Diantaranya, Sistem kepartaian Indonesia perlu dipertimbangkan untuk mengikuti model AS yang membagi partai menjadi recognized political party dan limited political party. Recognized political party ditentukan hanya dua partai yang diperkenankan menjadi peserta pemilu, dan sisanya menjadi limited political party yang tidak mengikuti pemilu. Dampaknya, kabinet yang terbentuk pun tidak akan menjadi kabinet koalisi “pelangi”, sehingga stabilitas pemerintahan dapat lebih terjamin. Begitu juga dengan elemen di Parlemen, lebih terfokus pada dua partai tanpa ada pembentukan aneka macam koalisi. Kata kunci : presidensial, kabinet, partai politik, Amerika Serikat. AbstractAfter the amendment of 1945 Constitution, Indonesia has chosen to consistently implement the Presidential Government System. This sistem has its own complexity, therefore many presidential systems that fail to pass the test of democratic stability in the countries that apply it. It can be said that only the United State (US) is the best practice of implementing a successfull Presidential System. Therefore if we want to build an effective form of Presidentialism for Indonesia, we have to look at practices in the US. For instance, the Indonesian party system need to be considered to follow the US model which divides parties into “recognized political parties” and “limited political parties”. Recognized political parties determined that only two partoes were allowe to participate in general election, and rest became limited political parties that did not participate in the general election. As a result, the cabinet formed will not become a “rainbow” coalition cabinet, so that stability of government is guaranteed. Likewise with element in Parliament, more focused on two parties without the formation of various kinds of coalitions. Keywords : presidential, cabinet, political party, United States.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 226/PDT.G/2021/PN BKS)
Authors: Hermawan Putri Kalingga , Mekka Putra Mohammad Fajri 
Published: July 2022

AbstrakHukum pertanahan di Indonesia mewajibkan pemindahan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena pada dasarnya jual beli atas tanah harus memenuhi syarat terang dan tunai. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan. Sehingga, jual beli tersebut tidak dapat dialihkan dan didaftarkan, karena salah satu syarat pendaftaran tanah adalah terdapat akta otentik yang membuktikan bahwa benar telah terjadi perbuatan hukum jual beli. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 226/Pdt.G/2021/PN.Bks, dimana jual beli dilakukan secara dibawah tangan, dan pada saat ingin dilakukan pendaftaran penjual tidak dapat diketahui keberadaannya, sehingga pembuatan akta jual beli menjadi terhambat. Adanya permasalahan tesebut tidak menutup hak pembeli beritikad baik untuk mendapatkan perlindung hukum dengan tetap memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembeli Beritikad Baik, Jual Beli Tanah, Dibawah Tangan AbstractAgrarian Law in Indonesia requires that the sale and purchase of land should be done before of Land Deed Official (PPAT), because based on the law the sale and purchase of land must qualify two conditions which are contant and transparent. However, in reality there is still many of transactions done under private deed. Thus, the transactions cannot be transferred and registered, because one of the requirements for land registration is that there is an authentic deed made by Land Deed Official (PPAT) that proves the transaction has occurred. As in the case happened in Bekasi District Court with case number Nomor 226/Pdt.G/2021/PN.Bks, where the transaction done under private deed, so that the transaction cannot be transferred and registered, and when the buyer wants to register his right the existence of the seller cannot be known, so the making of an authentic deed cannot be done. The existence of these issues does not cover the rights of the buyer who have the good faith to obtain legal protection to legal certainty over the ownership of land rights. Kata Kunci: Legal Protection, Good Faith Buyer, Sale and Purchase of land, Private Deed
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA TERKAIT PEMBERIAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM KOTA
Authors: Pratiwi Rizki Citra , Hoesin Siti Hajati 
Published: July 2022

Abstrak Upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Pemberian upah harus didasari dengan peraturan yang berlaku khususnya peraturan yang ditetapkan di setiap wilayahnya. Setiap Kota atau Kabupaten telah menentukan nominalnya tersendiri terkait Upah Minimum Kota (UMK). Tulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya pemberian upah kepada PT.X yang berada di kota Makassar dimana upah yang diberikan yakni di bawah ketentuan nominal UMK yang berlaku dan perusahaan inipun tak memiliki peraturan perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan Pendekatan Undang-undang (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berkiblat pada peraturan yang telah ditentukan terkait pemberian upah sehingga melanggar SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 2345/XI/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2017. Perusahaan juga tidak memiliki peraturan perusahaan dimana hal ini melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Perlindungan dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dalam wilayah Kota Makassar menjelaskan bahwa “Tiap-tiap perusahaan wajib membuat Peraturan Perusahaan”. Kata Kunci : Upah, Upah Minimum Kota, Peraturan Perusahaan. AbstractThe minimum wage is the lowest monthly wage consisting of basic wages including fixed allowances set by the governor as a safety net. The provision of wages must be based on applicable regulations, especially the regulations stipulated in each region. Each City or Regency has determined its own nominal related to the City Minimum Wage (UMK). This writing is motivated by the provision of wages to PT. X which is in the city of Makassar where the wages given are below the nominal UMK applicable and even this company does not have company regulations. The research method used in this paper is a normative juridical approach with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of this paper indicate that the company is not oriented to the regulations that have been determined regarding the provision of wages so that it violates the Decree of the Governor of South Sulawesi No. 2345/XI/2016 concerning the Determination of the Makassar City Minimum Wage 2017. The company also does not have a company regulation which violates the provisions of Article 19 paragraph (1) of Makassar City Regional Regulation Number 9 of 2004 concerning Regulation, Protection and Employment Services in the City area. Makassar explained that "Each company is obliged to make a Company Regulation". Keywords: Wages, City Minimum Wage, Company Regulations.
Bioinspired Protein/Peptide Loaded 3D Printed PLGA Scaffold Promotes Bone Regeneration
Authors: Song Xiaoliang , Li Xianxian , Wang Fengyu , Wang Li , Lv Li , Xie Qing , Zhang Xu , Shao Xinzhong 
Published: July 2022

Background: This study was aimed to investigate the effect of three dimensional (3D)printed poly lactide-co-glycolide (PLGA) scaffolds combined with Gly-Phe-Hyp-Gly-Arg (GFOGER) and bone morphogenetic protein 9 (BMP-9) on the repair of large bone defects.Methods: 3D printing method was used to produce PLGA scaffolds, and the sample was viewed by both optical microscopy and SEM, XRD analysis, water absorption and compressive strength analysis, etc. The rabbits were divided into six groups randomly and bone defect models were constructed (6 mm in diameter and 9 mm in depth): control group (n = 2), sham group (n = 4), model group (n = 4) and model + scaffold group (n = 4 rabbits for each group, 0%,2% and 4%). The rabbits were sacrificed at the 4th and 12th weeks after surgery, and the samples were collected for quantitative analysis of new bone mineral density by micro-CT, histopathological observation, immunohistochemistry and Western blot to detect the protein expression of osteoblast-related genes.Results: This scaffold presented acceptable mechanical properties and slower degradation rates. After surface modification with GFOGER peptide and BMP-9, the scaffold demonstrated enhanced new bone mineral deposition and density over the course of a 12 week in vivo study. Histological analysis and WB confirmed that this scaffold up-regulated the expression of Runx7, OCN, COL-1 and SP7, contributing to the noted uniform trabeculae formation and new bone regeneration.Conclusions: The application of this strategy in the manufacture of composite scaffolds provided extensive guidance for the application of bone tissue engineering.
Global Trends in Natural Biopolymers in the 21st Century: A Scientometric Review
Authors: Sun Yitao , Bai Yinping , Yang Wenlong , Bu Kangmin , Tanveer Sikander Khan , Hai Jiangbo 
Published: July 2022

Since the 21st century, natural biopolymers have played an indispensable role in long-term global development strategies, and their research has shown a positive growth trend. However, these substantive scientific results are not conducive to our quick grasp of hotspots and insight into future directions and to understanding which local changes have occurred and which trend areas deserve more attention. Therefore, this study provides a new data-driven bibliometric analysis strategy and framework for mining the core content of massive bibliographic data, based on mathematical models VOS Viewer and CiteSpace software, aiming to understand the research prospects and opportunities of natural biopolymers. The United States is reported to be the most important contributor to research in this field, with numerous publications and active institutions; polymer science is the most popular subject category, but the further emphasis should be placed on interdisciplinary teamwork; mainstream research in this field is divided into five clusters of knowledge structures; since the explosion in the number of articles in 2018, researchers are mainly engaged in three fields: “medical field,” “biochemistry field,” and “food science fields.” Through an in-depth analysis of natural biopolymer research, this article provides a better understanding of trends emerging in the field over the past 22 years and can also serve as a reference for future research.
Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Target Attainment of Vancomycin, at Three Reported Infusion Modes, for Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Bloodstream Infections in Critically Ill Patients: Focus on Novel Infusion Mode
Authors: Song Xiangqing , Han Mi 
Published: July 2022

ObjectiveThe study aimed to evaluate and compare the pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) exposure to vancomycin in the novel optimal two-step infusion (OTSI) vs. intermittent infusion (II) vs. continuous infusion (CI) mode, for MRSA bloodstream infections occurring in critical patients.MethodsWith PK/PD modeling and Monte Carlo simulations, the PK/PD exposure of 15 OTSI, 13 II, and 6 CI regimens for vancomycin, at 1, 2, 3, 4, 5, and 6 g daily dose, was evaluated. Using the Monte Carlo simulations, the vancomycin population PK parameters derived from critical patients, the PD parameter for MRSA isolates [i.e., minimum inhibitory concentration (MIC)], and the dosing parameters of these regimens were integrated into a robust mdel of vancomycin PK/PD index, defined as a ratio of the daily area under the curve (AUC0–24) to MIC (i.e., AUC0–24/MIC), to estimate the probability of target attainment (PTA) of these regimens against MRSA isolates with an MIC of 0.5, 1, 2, 4, and 8 mg/L in patients with varying renal function. The PTA at an AUC0–24/MIC ratio of &gt;400, 400–600, and &gt;600 was estimated. A regimen with a PTA of ≥90% at an AUC0–24/MIC ratio of 400–600, which is supposed to maximize both efficacy and safety, was considered optimal.ResultsAt the same daily dose, almost only the OTSI regimens showed a PTA of ≥90% at an AUC0–24/MIC ratio of 400–600, and this profile seems evident especially in patients with creatinine clearance (CLcr) of ≥60 ml/min and for isolates with an MIC of ≤2 mg/L. However, for patients with CLcr of &lt;60 ml/min and for isolates with an MIC of ≥4 mg/L, the II regimens often displayed a higher or even ≥90% PTA at an AUC0–24/MIC ratio of &gt;400 and of &gt;600. The CI regimens frequently afforded a reduced PTA at an AUC0–24/MIC ratio of &gt;400 and of &gt;600, regardless of CLcr and MIC.ConclusionsThe data indicated that the OTSI regimens allowed preferred PK/PD exposure in terms of both efficacy and safety, and thus should be focused more on, especially in patients with CLcr of ≥60 ml/min and for isolates with an MIC of ≤2 mg/L.
Structural New Data for Mitochondrial Peroxiredoxin From Trypanosoma cruzi Show High Similarity With Human Peroxiredoxin 3: Repositioning Thiostrepton as Antichagasic Drug
Authors: Rivera-Santiago Lucio , Martínez Ignacio , Arroyo-Olarte Ruben , Díaz-Garrido Paulina , Cuevas-Hernandez Roberto I. , Espinoza Bertha 
Published: July 2022

Trypanosoma cruzi, the causal agent of Chagas disease, has peroxiredoxins (PRXs) expressed in all stages of the parasite and whose function is to detoxify oxidizing agents, such as reactive oxygen species (ROS). These proteins are central for the survival and replication of the parasite and have been proposed as virulence factors. Because of their importance, they have also been considered as possible therapeutic targets, although there is no specific drug against them. One of them, the mitochondrial PRX (TcMPX), is important in the detoxification of ROS in this organelle and has a role in the infectivity of T. cruzi. However, their structural characteristics are unknown, and possible inhibitors have not been proposed. The aim was to describe in detail some structural characteristics of TcMPX and compare it with several PRXs to find possible similarities and repositioning the antibiotic Thiostrepton as a potential inhibitor molecule. It was found that, in addition to the characteristic active site of a 2-cys PRX, this protein has a possible transmembrane motif and motifs involved in resistance to hyper oxidation. The homology model suggests a high structural similarity with human PRX3. This similarity was corroborated by cross-recognition using an anti-human PRX antibody. In addition, molecular docking showed that Thiostrepton, a potent inhibitor of human PRX3, could bind to TcMPX and affect its function. Our results show that Thiostrepton reduces the proliferation of T. cruzi epimastigotes, cell-derived trypomastigotes, and blood trypomastigotes with low cytotoxicity on Vero cells. We also demonstrated a synergic effect of Thriostepton and Beznidazol. The convenience of seeking treatment alternatives against T. cruzi by repositioning compounds as Thiostrepton is discussed.
Comparative Genomic Analysis of the Human Pathogen Wohlfahrtiimonas Chitiniclastica Provides Insight Into the Identification of Antimicrobial Resistance Genotypes and Potential Virulence Traits
Authors: Kopf Anna , Bunk Boyke , Coldewey Sina M. , Gunzer Florian , Riedel Thomas , Schröttner Percy 
Published: July 2022

Recent studies suggest that Wohlfahrtiimonas chitiniclastica may be the cause of several diseases in humans including sepsis and bacteremia making the bacterium as a previously underappreciated human pathogen. However, very little is known about the pathogenicity and genetic potential of W. chitiniclastica; therefore, it is necessary to conduct systematic studies to gain a deeper understanding of its virulence characteristics and treatment options. In this study, the entire genetic repertoire of all publicly available W. chitiniclastica genomes was examined including in silico characterization of bacteriophage content, antibiotic resistome, and putative virulence profile. The pan-genome of W. chitiniclastica comprises 3819 genes with 1622 core genes (43%) indicating a putative metabolic conserved species. Furthermore, in silico analysis indicated presumed resistome expansion as defined by the presence of genome-encoded transposons and bacteriophages. While macrolide resistance genes macA and macB are located within the core genome, additional antimicrobial resistance genotypes for tetracycline (tetH, tetB, and tetD), aminoglycosides (ant(2’’)-Ia, aac(6’)-Ia,aph(3’’)-Ib, aph(3’)-Ia, and aph(6)-Id)), sulfonamide (sul2), streptomycin (strA), chloramphenicol (cat3), and beta-lactamase (blaVEB) are distributed among the accessory genome. Notably, our data indicate that the type strain DSM 18708T does not encode any additional clinically relevant antibiotic resistance genes, whereas drug resistance is increasing within the W. chitiniclastica clade. This trend should be monitored with caution. To the best of our knowledge, this is the first comprehensive genome analysis of this species, providing new insights into the genome of this opportunistic human pathogen.
Effects of Methylprednisolone on Myocardial Function and Microcirculation in Post-resuscitation: A Rat Model
Authors: Wang Changsheng , Bischof Evelyne , Xu Jing , Guo Qinyue , Zheng Guanghui , Ge Weiwei , Hu Juntao , Georgescu Margarint Elena Laura , Bradley Jennifer L. , Peberdy Mary Ann , Ornato Joseph P. , Zhu Changqing , Tang Wanchun 
Published: July 2022

BackgroundPrevious studies have demonstrated that inflammation and impaired microcirculation are key factors in post-resuscitation syndromes. Here, we investigated whether methylprednisolone (MP) could improve myocardial function and microcirculation by suppressing the systemic inflammatory response following cardiopulmonary resuscitation (CPR) in a rat model of cardiac arrest (CA).MethodsSprague-Dawley rats were randomly assigned to (1) sham, (2) control, and (3) drug groups. Ventricular fibrillation was induced and then followed by CPR. The rats were infused with either MP or vehicle at the start of CPR. Myocardial function and microcirculation were assessed at baseline and after the restoration of spontaneous circulation. Blood samples were drawn at baseline and 60-min post-resuscitation to assess serum cytokine (TNF-α, IL-1β, and IL-6) levels.ResultsMyocardial function [estimated by the ejection fraction (EF), myocardial performance index (MPI), and cardiac output (CO)] improved post-ROSC in the MP group compared with those in the control group (p &lt; 0.05). MP decreased the levels of the aforementioned pro-inflammatory cytokines and alleviated cerebral, sublingual, and intestinal microcirculation compared with the control (p &lt; 0.05). A negative correlation emerged between the cytokine profile and microcirculatory blood flow.ConclusionMP treatment reduced post-resuscitation myocardial dysfunction, inhibited pro-inflammatory cytokines, and improved microcirculation in the initial recovery phase in a CA and resuscitation animal model. Therefore, MP could be a potential clinical target for CA patients in the early phase after CPR to alleviate myocardial dysfunction and improve prognosis.