bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN DENGAN SAUDARA KANDUNG ISTERI (Studi Putusan Pengadilan Agama Pandan No : 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn)
Authors: SURBAKTI ANDRIES SUKMAWAN 
Published: February 2022

Larangan berpoligami dengan saudara sekandung isteri secara eksplisit diatur dalam Pasal 8 huruf e Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 41 ayat (1) KHI. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan itu oleh Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tentunya menimbulkan implikasi hukum. Pelanggaran syarat-syarat perkawinan memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pejabat yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis terkait dengan pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Pandan No. 34/Pdt. G/2011/PA. Pdn. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai bagaimana pengaturan tentang pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri ditinjau dari undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait dengan pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn? Bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 34/Pdt.G/2011/ PA. Pdn?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan analisis data kualitatif.
Kesimpulan, pembatalan perkawinan poligami dengan saudara kandung isteri didasari pada ketentuan Pasal 8 huruf e Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 41 Ayat (1) KHI dan syariat Islam. Terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut Undang-Undang Perkawinan dan KHI memberikan wewenang kepada pihak-pihak tertentu atau pihak yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon, didasari pada kedudukan hukum (legal standing) pemohon, kemudian dalil-dalil permohonan pemohon, keterangan para Termohon dan alat-alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon. Pembatalan perkawinan pada putusan Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn, menimbulkan akibat hukum batalnya perkawinan Termohon I dan Termohon II, karena bertentangan dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Dalam Pelayanan Jasa
Authors: Anwir Harvandy , - Hasnati , Afrita Indra 
Published: February 2022

Maraknya praktik tukang gigi menjadi sebuah cerita tersendiri dimasyarakat. Berbekal pengalaman dalam kegiatan pemasangan gigi tiruan dan pemasangan kawat gigi tentunya menjadi solusi bagi masyarakat menengah kebawah dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan gigi. Terlebih harga yang ditawarkan juga terjangkau. Temuan dilapangan, apa yang dilakukan dalam aktifitasnya banyak bertentangan dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014. Kewenangan yang telah diatur nyatanya masih banyak yang dilanggar oleh tukang gigi. Hal ini tentu akan membahayakan masyarakat sebagai konsumen dimana tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi kini di lakukan oleh orang yang memang sama sekali tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum dari tukang gigi terhadap konsumen layanan jasa Kesehatan. Penelitian kualitatif yang bersifat normatif dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, yuridis normatif serta konseptual dan sejarah. Data primer, sekumder dan tersier di gunakan untuk menjawab dari permasalahan dan dilakukan Analisa dan disajikan secara deskriptif. Temuan penelitian didapatkan bahwa tanggung jawab hukum tukang gigi terhadap konsumen adalah tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen berupa penggantian barang/jasa yang sama atau penggantian dengan sejumlah uang serta akibat hukum terhadap tukang gigi adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap pasien

The growth of dental artisans as a profession is a different story in the society. With experience in the placement of dentures and braces, it is unquestionably a viable option for persons in the lower middle class seeking dental care. Furthermore, the given price is reasonable. Many of the findings in the field, as well as what is done in its activities, contradict Permenkes No. 39 of 2014. In fact, dental artisant continue to abuse several of the regulated powers. This will undoubtedly put the population at risk as customers, as medical actions that should be performed by dentists are now being performed by people who lack the necessary expertise. The study's goal was to identify the legal duty of dental craftsmen to dentist artisan consumers. Normative qualitative research is conducted using a variety of methods, including legislative, judicial decisions, conceptual, and historical perspectives. To solve the challenges, primary, secondary, and tertiary data were gathered, evaluated, and presented in a descriptive manner. The study discovered that the legal responsibility of dental artisans to consumers is the responsibility of business actors for consumer losses in the form of replacement of the same goods/services or replacement with a monetary amount and that the legal consequences for dental artisans are the emergence of rights and obligations that must be carried out on patients.
ANALISIS PERAN NOTARIS TERKAIT LEGALITAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG (Studi BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi)
Authors: Manik Rita Deliana , Ginting Budiman , - T. Keizeirina Devi A 
Published: February 2022

Village-Owned Enterprise (henceforth referred to as BUM Desa) as one of rural development programs is established grounded on Village Regulations (henceforth referred to as Perdes), yet its operating activities such as opening a bank account and registering a taxpayer identification number requires a notarial deed its establishment, and so does Mencirim Mandiri and Annur BUM Desa. This research analyzes the roles of a notary related to legality of establishment of Mencirim Mandiri BUM Desa in Sei Mencirim Village and Annur BUM Desa in Purwodadi Village.
This research employs normative juridical method. It uses secondary data supported by primary data collected through library study and interview and analysed by qualitative analysis method.
The legal grounds for establishment of BUM Desa are Law No. 6/2014 on Village, Law No. 11/2020 on Job Creation, and Government Regulation No. 11/2021 on BUM Desa. BUM Desa can be established grounded on Perdes and is registered electronically. The legal grounds for a notary are not stipulated in Law No. 11/2020 on Job Creation and Government Regulation No. 11/2021 on BUM Desa in term of establishment of BUM Desa, yet as a public official, a notary plays a role in drawing the deeds of establishment of units of BUM Desa. Mencirim Mandiri and Annur BUM Desa were initially established grounded on Village Regulations. The organizers of BUM Desa encounter obstacles to take legal actions with other parties as they require a notarial deed. A notary actually plays a role concerning the units of BUM Desa, in form of legal entities, in line with Government Regulation No. 11/2021 on BUM Desa. It is suggested that Government socialize the Law on Job Creation related to BUM Des and Government Regulation No. 11/2021 on BUM Desa to relevant parties, so that they, particularly the BUM Desa in Sunggal Subdistrict, will properly implement the prevailing laws and regulations and will not mistake the legal entities of BUM Desa from private legal entities.
Agriculture in the social structure of Palanthamil
Authors: S Poongodi 
Published: February 2022

Sangam Literatures are the source of insights into the culture and milestones in the development of human life. In proverbial songs based on love and heroism, they compiled the best of the remaining songs that had been destroyed by the ocean, termite, and the flood, and named it Sangam literature. Sangam Tamilians lived a life of luxury by setting up separate departments of five lands Kurinji, Mullai, Marutham, Neithal and Palai lands and setting up separate flats for their inner life and heroic outer life. People who lived in each land had set up businesses and adapted their lives to suit that land. People in every land, they joined together and made their businesses better. Agriculture was the main occupation among them. In each land they adapted their way of life according to the social environment of the land. Food is the basic need for human life. They used new agriculture techniques to cultivate the land and increased productivity to fulfill their needs. They had two types of agriculture lands, wet and dry lands. Dry land agriculture was featured in Kurinji and Mullai. Wetland agriculture featured in Marutham and Neithal. Its significance is expressed in the Sangam literature songs.
Inhibitory Test of Sweet Potato Leaves Infusion (Impomea batatas L.) Toward the Growth of (Propeniumbacterium acnes)
Authors: Zulfiah Zulfiah , Megawati Megawati , Herman Herman , H. Ambo Lau Sulfiyana , Hasyim Muhammad Farid , Murniati Murniati , Edi Kamal Sainal , Kadang Yuniharce , AR. Nurul Izza , Patandung Gerfan 
Published: February 2022

The research of sweet potato leaf infusion has been done. Based on statistical analysis and discussing of the result of the research. It has been concluded that sweet potato leaves infusion (Ipomoea batatas L.) by using diffusion method, significantly hinder the growth of bacteria (propionibacterium acnes with optimum inhibition zone namely positive control and strong effectiveness. This research was done in july to august 2019 in microbiology laboratories Pharmacy Academy of Sandi Karsa Makassar. The aim of this research is to know the test of sweet potato leaves infusion activities in obstructing the growth of Propionibacterium acnes. The result of this research has shown that the sweet potato leaves infusion Ipomoea batatas) on concentration 5%, 10% and 15% has a zone of inhibition.
The Influence Of Teacher’s Performance On The Students’ Achievement
Authors: Rahmawati Destiani 
Published: February 2022

Teacher’s performance is the way a teacher acts, does and performs the lesson during teaching learning process. Performance also consists of facial expression, gesture, body movement, vocal intonation and inflection. Teacher’s performance plays an important role in teaching and learning process because the way a teacher performs a lesson influences the students’ achievement. By showing good preparation and good performance, students will be interested in paying attention to the lesson given. In other words, the better performance a teacher has, the higher achievement students get.
The purpose of this study is to know the correlation between teacher’s performance and student’s achievement. This study was conducted at English Department of Teacher Training and Education Faculty, STKIP KUSUMA NEGARA pokjar Gading Serpong. The data were obtained from 40 students by means of giving them questionnaires of teacher’s performance and students’ English achievement test. Both scores were analyzed by using Pearson Product Moment correlation. The result shows that the correlation between teacher’s performance and students’ achievement is r. 0.90. It means that there is a high correlation between teacher’s performance and students’ achievement.
Mise à l’épreuve d’un projet de reconversion d’un territoire après la fermeture d’une centrale nucléaire : une illustration avec Fessenheim (France)
Authors: Erné-Heintz Valentine , Bour Valentine 
Published: February 2022

La fermeture d’une centrale nucléaire remet en question le modèle économique sur lequel le territoire d’accueil s’est développé. Cet article prend appui sur un cas pratique, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (France) et plus particulièrement le projet de reconversion du territoire. Ce travail s’inscrit dans la continuité d’autres travaux autour de la nucléarité. L’analyse se structure en deux parties : dans la première, nous verrons que les échelles mises en place poursuivent un processus d’objectivation des enjeux et varient en fonction des périmètres d’action. Dans la seconde partie, nous insisterons sur la difficulté à transformer un territoire qui a connu son développement autour d’une mono-industrie nucléaire. L’ambition affichée dans le projet de reconversion exprime une volonté d’aller plus loin en devenant un territoire exemplaire dans la transition énergétique. Nous montrerons que cette déconstruction du passé nucléaire ne va pas de soi et pose certains problèmes sur le terrain. Sur le plan méthodologique, nous nous basons sur des entretiens qualitatifs réalisés auprès d’élus rencontrés au printemps 2021.
Déconstruire l’héritage nucléaire : le démantèlement des installations du Commissariat à l’Énergie Atomique
Authors: Blanck Julie 
Published: February 2022

En suivant le travail d’organisation et temporalisation de l’action, cet article retrace l’élaboration dans les années 2000 d’une nouvelle politique de démantèlement ; puis sa mise en œuvre au sein d’un opérateur, le Commissariat à l’Énergie Atomique. À partir de 2015, pour répondre aux critiques des autorités de sûreté pour des retards récurrents, le CEA a élaboré une nouvelle stratégie temporelle, différenciant projets prioritaires et projets mis sous cocon : cela permet ainsi de respecter le principe d’un démantèlement immédiat, inscrit dans la loi, tout en mettant en suspend les projets moins urgents. Cette nouvelle stratégie négociée entre autorités de sûreté et opérateurs vient reconfigurer leurs relations et leurs rôles respectifs dans l’élaboration de cette politique du secteur nucléaire.
Aux marges du nucléaire français : ce que veut dire démanteler l’industrie minière de l’uranium.
Authors: Brunet Philippe 
Published: February 2022

Sur un demi-siècle, l’industrie minière de l’uranium en France a produit une part importante du combustible nucléaire, notamment en Limousin. L’article analyse ses activités de démantèlement-délaissement, avec leurs enjeux et problèmes. Débutées dans les années 90, ces activités s’exercent de manière ambivalente : tendues entre les mondes minier et nucléaire. Leur réception sur le territoire, comme question environnementale, montre des périodes chaude et froide qui aboutissent à un démantèlement qui ne peut être que partiel. Deux parties structurent l’article. La première situe l’industrie dans sa production et son ancrage territorial à travers deux temporalités : celle du « temps béni de l’uranium » jusqu’au milieu des années 70, puis celle du « temps disputé du nucléaire » où l’on assiste à une montée en puissance industrielle, qui reconfigure la production et le territoire. La seconde partie se focalise sur les activités de fermeture, de démantèlement et de réaménagement. Face aux élus locaux et aux groupes associatifs qui tentent, chacun, de prendre en charge la question environnementale de l’après-mine, la COGEMA se transforme en entrepreneur environnemental tout en préemptant la mémoire industrielle. L’État, pour sa part, est contraint de saisir la nucléarité des restes. Des conflits ne cessent de ponctuer ce processus que les dispositifs de concertation n’arrivent pas à dépasser. Finalement la question environnementale se délite, due aussi bien à la faiblesse des acteurs face à l’exploitant qu’à l’impossibilité de trouver une solution satisfaisante. Le délaissement demeure dès lors indéfiniment partiel.
Un avenir post-nucléaire ? Les atermoiements des acteurs du territoire de Trino (Italie) en contexte de démantèlement
Authors: Gallimard Maude , Mattina Cesare 
Published: February 2022

Malgré l’arrêt définitif des productions électronucléaires en 1990 et la décision, prise plus tard d’accélérer le processus vers un « démantèlement immédiat » de la centrale Enrico Fermi, les populations et les acteurs du territoire de Trino (plaine du Pô piémontaise) ont du mal à imaginer et à projeter un territoire post-nucléaire. Cette contribution essaye d’expliquer pourquoi l’après-nucléaire n’est pas si évident et quelles sont les raisons qui le freinent très largement. Dans une perspective diachronique, cet article montre comment les différents acteurs et groupes sociaux de ce territoire ont traversé la phase de déclin de la production nucléaire (référendum de 1987 décrétant un moratoire sur la construction de nouvelles centrales), la phase incertaine de l’arrêt des productions (1990), puis de la mise en sécurité passive (1990-2003) et du démantèlement (depuis 2003) ; pour s’installer dans l’incertitude durable des démantèlements et de la gestion des déchets dans l’attente d’un centre national de stockage des déchets radioactifs qui, en Italie, n’a toujours pas été réalisé. Malgré les projets et les initiatives pour imaginer et construire un après-nucléaire au travers du développement d’un tourisme vert et de qualité ou des énergies renouvelables, la plupart des acteurs agissant sur Trino demeure dans des rhétoriques et des actions tendant à confirmer la continuité et la légitimité du nucléaire sur le territoire, parfois à rebours de leurs discours ou convictions. À la vue du déclin démographique et du processus de désindustrialisation de son territoire, le nucléaire, avec d’une part ses emplois dans le démantèlement et, d’autre part, les fonds de compensation étatiques versés aux communes du fait de l’hébergement des déchets radioactifs, demeure un secteur important de ce territoire.
Matières à scandales ou matières recyclables ?Trois décennies de débats sur la libération des déchets nucléaires de très faible activité (TFA)
Authors: Martinais Emmanuel 
Published: February 2022

Cet article s’intéresse aux déchets très faiblement actifs (TFA) produits en très gros volumes par le démantèlement des installations nucléaires. Très encombrants, mais considérés comme peu dangereux, ces matériaux divers (terres, métaux, gravats, et cetera) sont à l’origine de débats récurrents dans les milieux professionnels concernés, certains acteurs préconisant de les confiner en totalité dans des centres de stockage sécurisés, d’autres recommandant de les valoriser dans des filières de recyclage ou de les banaliser pour les évacuer à moindre coût vers des décharges conventionnelles. À partir d’une enquête de terrain sur le cas français, l’article se donne pour objectif de rendre compte de ces débats et de leurs effets sur la réglementation nationale. Trois périodes sont ainsi successivement examinées : la mise en filière de ces déchets TFA dans les années 1990 qui conduit à renoncer aux possibilités de recyclage et de banalisation ; la montée en puissance des démantèlements dans les années 2000 qui tend à remettre en cause le choix initial du stockage généralisé ; et enfin, la mise à l’étude de deux filières de valorisation dans les années 2010 qui témoigne des difficultés du recyclage à concurrencer la solution du stockage définitif.
Mosquito net as an environmental aid in the management of pemphigus
Authors: Ahmed Ghazal 
Published: February 2022

Dear Editor
Pemphigus is often difficult to manage disease, which involves, apart from the pharmacological management, maintaining the environmental temperature and humidity within a narrow range as the loss of skin easily result in thermal and hydration imbalance.1 While this might be easy to do this in a well-equipped hospital with airconditioning, but turns out to be difficult in a low resource set-up.
Potential downside issues with telemedicine for individuals with chronic respiratory diseases
Authors: Paelet Lawrence , Raskin Jonathan , ZuWallack Richard 
Published: February 2022

Telemedicine refers to the use of communications technologies to provide or enhance medical care through mitigating the negative effects of patient-caregiver distance on medical evaluation and treatment. The general concept, telemedicine, can refer to a number of interventions, such as telemonitoring, tele-consultations, tele-education, tele-communication, and tele-rehabilitation. While telemedicine has seen steady growth its trajectory has increased during the COVID-19 pandemic. As a tool in health care delivery, telemedicine is often met with patient satisfaction often resulting from ease of use and accessibility. Additionally, outcomes may improve, although the medical literature is not consistent in this regard. However, enthusiasm over its beneficial effects should be tempered by negative aspects, including the decrease in direct patient-clinician interaction (such as loss of information from the physical examination) and potentially serious privacy risks. Finding a happy median between positive and negative features of telemedicine remains a work in progress.
Modified collision study to isolate and study small fibre neuropathy in patients with Type 2 diabetes
Authors: Hazeena Philo , Shanmugam Sundar , Ramesh Rithvik , Venkatasubramanian Shankar 
Published: February 2022

Introduction:
Diabetic distal symmetrical polyneuropathy (DSPN) can be categorized as small fibre, large fibre, and mixed neuropathy. Even though small fibre neuropathy is the most prevalent, unfortunately it is usually not recognized by routine electrophysiologic studies. In this study, we intend to examine the slow velocity small fibres responsible for small fibre DSPN, by isolating them using collision technique principle in patients with diabetes.

Methods:
This is an observational case-control study designed to compare nerve conduction values with application of collision technique in 60 patients with T2D and in 60 age and sex matched controls.

Results:
The collision study in patients with Type 2 Diabetes showed mean Latency of 10.5 ± 1.7 ms and mean Amplitude of 3.4 ± 2.3 mV on the right side and mean Latency of 10.5 ± 1.7 ms and the mean Amplitude of 3.5 ± 2.2 mV on the left side. There was a statistically significant difference (P value < 0.001) in the amplitute and latency of CNAPs of small fibres in median nerve innervated APBs of both arms between those with T2D and controls.

Discussion and Conclusion:
Collision study helps to examine the slower conducting fibres of the larger nerves. Our study suggests that the Collision Technique can be used to identify early peripheral neuropathy regardless of the diabetes status, thus making it more practically feasible and cost-effective.