bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Analisis Standar Isi Terhadap Buku Teks Bina Akidah Akhlak Siswa Kelas I Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013
Authors: Sukino Sukino , Rahim Abdur 
Published: November 2022

Books are the main tool for humans as a means of information and research for human education. The position of textbooks is considered important in the learning process, because books are included as learning resources and learning materials for students in the learning process. The existence of textbooks in Indonesian educational practice is still the main source of learning. The purpose of this study was to determine the appropriateness of the content and language according to the National Education Content Standards for the textbooks for building aqidah morals for the first grade students of Madrasah Ibtidaiyah Curriculum 2013. This study used a qualitative method with a normative and empirical approach. The data obtained are in the form of government regulations, books, and textbooks. The results of the study stated that overall the material had met the requirements of the National Education Content Standards for accuracy, both from the content aspect and the references used which led to the achievement of KI and KD. In the aspect of language feasibility, this textbook is in accordance with the standards, because it is in accordance with the level of development of students, simple, effective, and efficient.Keywords: Content Feasibility; Textbook; Content standards; 13 curriculum AbstrakBuku adalah alat utama bagi manusia sebagai sarana informasi dan riset untuk pendidikan manusia. Buku teks pelajaran kedudukannya dianggap penting dalam proses pembelajaran, karena buku termasuk ke dalam sumber belajar dan bahan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Keberadaan buku ajar dalam praktik pendidikan Indonesia masih merupakan sumber belajar yang paling utama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan isi dan bahasa menurut Standar Isi Pendidikan Nasional terhadap buku teks bina akidah akhlak siswa kelas I Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Data yang didapat berupa peraturan pemerintah, buku, dan buku teks. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara keseluruhan materi telah memenuhi syarat Standar Isi Pendidikan Nasional keakuratan, baik dilihat dari aspek isi maupun rujukan yang digunakan yang mengarah pada tercapainya KI dan KD. Pada aspek kelayakan bahasa, buku ajar ini telah sesuai dengan standar, karena telah sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, sederhana, efektif, dan efisien.Kata Kunci: Kelayakan Isi; Buku Teks; Standar isi; Kurikulum 13
Hak Menerima Dan Menolak Vaksin Sinovac Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Puskesmas Gantar)
Authors: Muklis Azis Rijal , Rohmah Siti Ngainnur 
Published: November 2022

The national vaccination program (Sinovac vaccine), which is intended for all Indonesian people, is one of the government's efforts to control the spread of the corona virus (covid-19). So to guarantee the rights of the people in receiving the vaccine, it is necessary to have an in-depth study of the program in terms of human rights and fiqh siyasa in order to prevent abuse of rights for all Indonesian people. This study aims to determine the right to receive and refuse the sinovac vaccine according to human rights and fiqh siyasah and to determine the implementation of the use of the right to receive and refuse the sinovac vaccine according to human rights and fiqh siyasah. The method used in this study is qualitative with a literature and empirical approach. The results of the study show that according to human rights, accepting and rejecting the Sinovac vaccine is flexible, people can still consciously choose whether they want to be vaccinated or not, because there are no criminal provisions that regulate sanctions for civil society if they do not get vaccinated. Meanwhile, according to siyasa fiqh, although the legal origin of vaccination is allowed, its legal status can change based on the reasons and conditions. The law can be mandatory, sunnah, haram and makruh according to the reasons and conditions.Keywords: Sinovac Vaccine; Human rights; Fiqh Siyasah AbstrakProgram vaksinasi nasional (vaksin Sinovac) yang ditunjukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian penyebaran virus corona (covid-19). Maka untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam penerimaan vaksin tersebut, perlu adanya kajian yang mendalam mengenai program tersebut dari segi hak asasi manusia serta fiqih siyasah guna mencegah terjadi penyelewengan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak menerima dan hak menolak vaksin sinovac menurut hak asasi manusia dan fiqih siyasah serta untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan hak menerima dan hak menolak vaksin sinovac menurut hak asasi manusia dan fiqih siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut hak asasi manusia, menerima dan menolak vaksin sinovac hukumnya fleksibel, masyarakat masih bisa memilih secara sadar ingin divaksin atau tidak, karena belum ada ketentuan pidana yang mengatur sanksi bagi masyarakat sipil bila tidak vaksin. Adapun menurut fiqih siyasah meski asal hukum vaksinasi diperbolehkan, status hukumnya bisa berubah berdasarkan alasan dan kondisinya. Hukumnya bisa menjadi wajib, sunah, haram dan makruh sesuai dengan alasan dan kondisinya.Kata Kunci: Vaksin Sinovac; Hak Asasi Manusia; Fiqih Siyasah
Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation
Authors: Husna Faiqatul , Yunus Nur Rohim , Gunawan Andri 
Published: November 2022

Islamic boarding school education acts as a service industry by meeting quality standards. An institution can be called qualified if it meets the specifications that have been set through existing regulations. Regarding the use of the curriculum, Islamic boarding schools are autonomously entitled to regulate and choose the curriculum according to the needs of the local community. However, it remains within the scope of the law that regulates it. The regulation is in the form of the Law on Islamic Boarding Schools by giving recognition to several curricula. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that there were several conditions that resulted in changes to the educational curriculum, including changes in organizational structure, monitoring mechanisms of the expected results, and the creation of power to make changes or replacement of the curriculum.Keywords: Islamic Boarding School Curriculum; Legal Policy; Islamic boarding school Abstrak:Pendidikan pondok pesantren berperan sebagai industri jasa dengan memenuhi standar kualitas. Lembaga dapat disebut berkualitas apabila memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan melalui regulasi yang ada. Terkait penggunaan kurikulum, pesantren secara otonomi berhak mengatur dan memilih kurikulum dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, tetap dalam lingkup undang-undang yang mengatur. Pengaturannya dalam bentuk Undang-Undang tentang Pesantren dengan memberikan pengakuan pada beberapa kurikulum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan perubahan kurikulum pendidikan, diantaranya adalah perubahan struktur organisasi, mekanisme monitoring dari hasil yang diharapkan, dan terciptanya kekuatan untuk melakukan perubahan atau penggantian kurikulum. Kata Kunci: Kurikulum Pesantren; Kebijakan Hukum; Pondok Pesantren
Efektivitas Kinerja Amil Dan Motivasi Internal Terhadap Intensitas Muzaki Dalam Berzakat Melalui Lembaga Amil Zakat Di Jawa Timur
Authors: Aria Widjaja Muhammad Yusuf , Ningrum Ghosyi Harfiah , Firnanda Reza Dwi , Anila Lia Nor 
Published: November 2022

AbstrakTingginya jiwa sosial masyarakat dalam rangka menstabilkan tingkat perekonomian indonesia yang menurun menjadikan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu dari tingkat kinerja amil dan motivasi muzakki terhadap intensitasnya untuk berzakat melalui Lembaga Amil Zakat khususnya di Jawa Timur. Menggunakan pendekatan kuantitatif yang dipadukan dengan jenis penelitian survey deskriptif, pengumpulan data berasal dari penyebaran kuesioner kepada 25 Lembaga Amil Zakat yang aktif di Jawa Timur. Objek penelitian ini adalah Muzakki yang pernah melakukan pembayaran zakat pada Lembaga Amil Zakat resmi di Jawa Timur yang telah terdaftar pada Forum Zakat Nasional. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat kinerja amil memiliki koefisien regresi sebesar -0,785 < 2,026 dengan signifikansi lebih sebesar 0,437 > 0,05, maka berarti bahwa kinerja amil tidak berpengaruh signifikan terhadap intensitas muzakki dalam berzakat melalui Lembaga Amil Zakat di Jawa Timur. Kata kunci : Zakat, Kinerja Amil, Motivasi Internal, Intensitas Muzakki AbstractThe high level of social life of the community in order to stabilize the declining level of the Indonesian economy makes this study aim to determine the factors that influence it, one of which is the level of amil performance and muzakki's motivation to the intensity of tithing through the Amil Zakat Institution, especially in East Java. Using a quantitative approach combined with a descriptive survey type of research, data collection came from distributing questionnaires to 25 Amil Zakat Institutions active in East Java. The object of this research is Muzakki who has paid zakat at the official Amil Zakat Institution in East Java which has been registered with the National Zakat Forum. The analytical method used is multiple regression analysis. The results showed that partially the level of amil performance had a regression coefficient of -0.785 < 2.026 with a greater significance of 0.437 > 0.05, meaning that the amil performance had no significant effect on the intensity of muzakki in tithing through the Amil Zakat Institution in East Java. Keywords: Zakat, Amil Performance, Internal Motivation, Muzakki Intensity
DEMOKRASI DAN PRAKTIK KONSERVATISME ORMAS KEAGAMAAN DI SUMATRA BARAT
Authors: Hairunnas Hairunnas , Afrizal Afrizal , Asrinaldi Asrinaldi 
Published: November 2022

This article discusses the practice of conservatism religious organizations in West Sumatra. After the implementation of regional autonomy law, various religious organizations appeared en masse with variations in the focus of the movement. The purpose of this study is to look at the practices and factors that cause conservatism by using the concept of religious conservatism as an analytical tool. This research uses qualitative research with a case study approach, data is collected by in-depth interview techniques and collection of documentation. The results of this study indicate that the practice of conservatism religious organizations in West Sumatra places the value of religious teachings on the traditions of the Prophets and Apostles with a rigid spirit of purification of the Qur'an and Sunnah. In practice, religious norms and cultural identities are the main instruments for the formation of morals and political attitudes. In addition, narratives based on religion and customs as ideological elements are considered fixed and final.Keywords: Religious Conservatism; Religious Organizations; Minangkabau AbstrakArtikel ini menjelaskan mengenai praktik konservatisme ormas keagamaan di Sumatra Barat. Pasca diberlakukan undang-undang otonomi daerah, berbagai ormas keagamaan bermunculan secara massif dengan variasi fokus gerakan. Tujuan dalam penelitian ini ingin melihat praktik dan faktor penyebab konservatisme dengan menggunakan konsep konservatisme agama sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik konservatisme ormas keagamaan di Sumatra Barat meletakan nilai ajaran agama pada tradisi masa Nabi dan Rasul dengan semangat pemurnian kembali kepada Alquran dan Sunnah secara kaku. Dalam praktiknya norma agama dan identitas kultural sebagai instrumen utama pembentukan moral dan sikap politik. Selain itu narasi berbasis keagamaan dan adat sebagai elemen ideologis yang dinilai sudah tetap dan final.Kata Kunci : Konservatisme Agama; Ormas Keagamaan; Minangkabau.
Tanggngjawab Pidana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Atas Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
Authors: Afdhal Deddy , Sinaulan Ramlani Lina , Ismed Mohamad 
Published: November 2022

Discussion on criminal responsibility for conducting investigations into criminal acts of cigarette excise on illegal cigarette excise violations based on Law No. 39 OF 2007. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach which is supported by empirical juridical by detailing the description, namely research that Deductive analysis begins with an analysis of the articles in the laws and regulations governing the issue of conducting investigations into criminal acts of cigarette excise on illegal cigarettes based on Law number 39 of 2007 and legal responsibility for perpetrators of excise crimes for the implementation of law number 39 of 2007. The executor in the field of excise is the Directorate General of Customs and Excise so that the enforcement of the Excise Law is carried out by the ranks of the Directorate General of Customs and Excise, both from the central level and the level of service and supervision in the smallest units in the region. The enforcement of the Excise Law by the Directorate General of Customs and Excise is carried out through two types of sanctions, namely administrative sanctions and criminal sanctions.Keywords: Criminal Liability; Cigarette Excise Violation Abstrak Pembahasan mengenai Tanggungjawab pidana pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok atas pelanggaran Cukai rokok ilegal berdasarkan Undang-undang nomor 39 TAHUN 2007. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraian yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan Pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok atas rokok ilegal berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 dan Tanggungjawab hukum atas pelaku tindak pidana cukai atas pelaksanaan undang-undang nomor 39 tahun 2007. Pelaksana dibidang cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga penegakan Undang-Undang Cukai dilakukan oleh jajaran Diretorat Jenderal Bea dan Cukai, baik dari tingkat pusat maupun tingkat pelayanan dan pengawasan di unit terkecil di daerah. Penegakan Undang-Undang Cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui dua jenis pengenaan sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.Kata Kunci: Tanggungjawab Pidana; Pelanggaran Cukai Rokok; Tindak Pidana Cukai
Board of Directors and Commissioners Fulfillment of Commitments in Enterprise Risk Management Implementation and Supervision in Indonesian Coal Mining Company (Case Study of PT XYZ)
Authors: Soepeno Dwi Ayuningrat Subagiono , Widyarini Maria , Faisal Achmad 
Published: November 2022

The goal of this study is to learn about, analyze, and describe two things, namely the Board of Directors and board commissioners' commitment to implementing and monitoring ERM in order to protect and create value for the company and the Management's perspectives on ERM's ability to protect and create value for the company. Data were gathered through structured interviews and a documentation study. The findings showed that the boards had followed through on their promise to implement and supervise ERM. This study identifies areas for improvement in integrating ERM into strategy development, risk culture, common risk language, risk management tools, and the role of the ERM function. Although numerous studies have looked at the influence of ERM implementation on firm value, this study seeks to fill a knowledge gap on the Boards' commitment to implementing and monitoring ERM to protect and build value for the company. Effective ERM implementation necessitates the involvement of the boards of directors.Keywords: Enterprise Risk Management (ERM), Board’s Commitment, and Protect and Create Value for Company. AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan mendeskripsikan dua hal, yaitu komitmen Direksi dan dewan komisaris dalam menerapkan dan memantau ERM dalam rangka melindungi dan menciptakan nilai bagi perusahaan dan perspektif Manajemen terhadap kemampuan ERM untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa dewan telah menepati janji mereka untuk menerapkan dan mengawasi ERM. Studi ini mengidentifikasi area untuk perbaikan dalam mengintegrasikan ERM ke dalam pengembangan strategi, budaya risiko, bahasa risiko umum, alat manajemen risiko, dan peran fungsi ERM. Meskipun banyak penelitian telah melihat pengaruh penerapan ERM pada nilai perusahaan, penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang komitmen Dewan untuk menerapkan dan memantau ERM untuk melindungi dan membangun nilai bagi perusahaan. Implementasi ERM yang efektif memerlukan keterlibatan dewan direksi.Kata kunci: Enterprise Risk Management (ERM); Komitmen Dewan; Protect and Create Value for Company.
ANALISIS KINERJA KEUANGAN DI SARANA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENGARUH KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BPJS
Authors: Astuti Nuril , Jubaedah Jubaedah , Mulyantini Sri 
Published: November 2022

BPJS Kesehatan. Sejak BPJS berdiri dari 2014 - 2019 jaminan kesehatan sampai saat ini masih banyak persoalan yang terjadi baik di puskesmas dan rumah sakit terkait dengan pelayanan pasien yang menggunakan BPJS. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Wilayah DKI Jakarta. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Data sarana di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta meliputi, RSUD 32 sarana, Puskesmas Kecamatan: 44 sarana, BPJS DKI khususnya mengalami defisit, dari anggaran 1,7 Triliun yang disediakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Penelitian Ini Bertujuan melakukan analisis Kinerja Keuangan Di Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pengaruh Keterlambatan Pembayaran BPJS baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2017, 2018, dan 2019, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisa rasio Liquiditas (X!), Rasio Aktivitas (X2), Rasio Solvabilitas (X3) dan Rasio ROA (Return On Assets) sebagai (Y) menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian diperoleh persamaan Regresi Linier Berganda dari : Rumah Sakit : ROA = - 0,420 + 0,000002 LIQUIDITAS (X1) + 0,00037 AKTIVITAS (X2) – 0,000001 SOLVABILITAS (X3), disimpulkan bahwa secara simultan variable independent (Rasio Liquiditas; RasioAktivitas; Rasio Solvabilitas) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variable dependent (Rasio ROA). dan Regresi Linier Puskesmas ROA (Y) = - 0,396 + 0,000000 LIQUIDITAS(X1) + 0,254 AKTIVITAS ( X2) + 0,000000 SOLVABILITAS (X3) Disimpulkan bahwa secara simultan variable independent (Rasio Liquiditas ; RasioAktivitas; Rasio Solvabilitas) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependent (Rasio ROA), sesuai dengan hipotesa yang ada dimana terdapat pengaruh sehingga hipotesa pada penelitian ini dapat diterima. Kata kunci : Kinerja Keuangan; Sarana Kesehatan; Puskesmas; RSUD; BPJS
Praperadilan: Senjata Pamungkas Para Tersangka Dan Alat Koreksi Bagi Penyidik Agar Semakin Profesional Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum
Authors: Luter Albertus , Sinaulan Ramlani Lina , Ismed Mohamad 
Published: November 2022

Pretrial is not an autonomous judicial entity or separate from the district court, as the formulation of Article 1 Number 19 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code demonstrates (only for district courts). The District Court (PN), as a general court, is one of the means by which judicial power is exercised for the benefit of those seeking justice. The author discusses pretrial research as one of the efforts made in the Indonesian legal system. The author explains how to utilize pretrial legal remedies to assist a suspect in defending their human rights in court and how the optimal legal structure would produce legal clarity in Indonesia's execution of pretrial procedural law. The writers conducted normative juridical research for this subject.Keywords: Pretrial; Researchers; Legal Benefits AbstrakPraperadilan bukanlah lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 Butir 19 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri (hanya kepada pengadilan negeri). Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Penulis mengangkat kajian tentang Praperadilan sebagai salah satu upaya dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengajuan upaya hukum praperadilan bagi seorang tersangka dalam memperjuangkan hak asasinya di pengadilan dan bagaimana kontuksi hukum yang ideal agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara praperadilan di indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative.Kata Kunci: Praperadilan; Penyidik; Kemanfaatan Hukum
Meniti Jejak Tindak Pidana Korupsi Melalui Digital Forensic
Authors: Makhfudz M 
Published: November 2022

The development of corruption crimes proceed to increase, namly by utilizing network, which is known as cyber crime, as such digital forensic is needed. To posses this, mastery of every evidence principle can talk, which can create electronic evidence, in the form of conversations, though reconstructing these electronic evidence. Keywords : Cyber crime, every evidence can talk, digital prensic. ABSTRAK Perkembangan kejahatan korupsi terus meningkat yaitu dengan menggunakan / memanfaatkan jaringan yang dikenal cyber crime, sehingga dibutuhkan digital forensic. Untuk hal tersebut dibutuhkan penguasaan prinsip “every evidence can talk” yang dapat membuat alat bukti elektronik berupa percakapan dengan cara menkontruksi alat bukti elektronik. Kata Kunci : Cyber crime, every evidence can talk digital forensic