bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kemandirian Pangan Masyarakat Adat Pusu Di Tengah Covid 19
Authors: Irawansyah Irawansyah , Gunawan Jasardi 
Published: November 2022

Masyarakat adat Pusu merupakan masyarakat adat yang hidup secara asal usul turun temurun yang hidup di atas geografis tertentu yang pola hidupnya di atur oleh kelembagaan mereka sendiri yang mempunyai ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya secara turun temurun. Secara administrasi masyarakat adat Pusu berada di dusun Pusu Desa Tepal kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Perjalanan panjang masyarakat adat pusu mendiami wilayah pegunungan Batulanteh sudah cukup lama semenjak sebelum lahirnya bangsa ini. Kehidupannya sangat bergantung dengan alam, dengan hutan adatnya, wilayah adat yang dikelolah sejak semejak turun temurun.Kemandirian pangan masyarakat adat Pusu sangat tidak bergantung dengan siapapun, kebiasaan masyarakat adat Pusu diadopsi sejak turun temurun sampai saat ini. Kedaulatan pangan secara singkat dapat dipahami sebagai hak masyarakat (adat) memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan potensi sumberdaya dan budaya mereka. Pangan diproduksi secara mandiri dengan sistem mereka sendiri. Sistem produksi pangan yang sesuai dengan kondisi wilayah adat, nilai/norma adat dan pengetahuan masyarakat adat. Sistem pertanian, peternakan, perladangan, perikanan dan sistem produksi pangan lainnya di wilayah adatDi tengag situasi covid 19 masyarakat adat Pusu mempersiapkan 3 (tiga) langkah: pertama; Melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat, dengan melakukan pemetaan wilayah adat adalah untuk mempertegas posisi wilayah adat dan keberadaan eksistensinya; kedua: Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Adat, menyusun rencana tata ruang wilayah adat adalah untuk memastikan wilayah-wilayah kelolah masyarakat adat, baik dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain juga untuk memastikan mana skala yang prioritas dalam pengolahan lahan. Ketiga:, Penguatan Keorganisasian pemuda adat dan perempuan adat, dalam hal penguatan keorganisasian perempuan adat dan pemuda adat, bahwa dengan memperkuat organiasasi ini sebagai ujung tombak dalam pengelolaan kemandirian ekonomi masyarakat adat.
Dampak Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) Terhadap Mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan
Authors: Amelia Julfi Restu , Romadhan M Fajri 
Published: November 2022

Food Technology Department, Sahid University - Jakarta, has implemented the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) program, so it is necessary to measure the impact of the implementation on student. This research aims 1) to know the impact of implementing MB-KM on student of Food Technology Department, Sahid University - Jakarta, and 2) to explain the implementation of the MB-KM program to build the entrepreneurial spirit of students in the form of SAFOTECH EXPO activities. The research stages are research preparation, data collection and literature study, and data processing-discussion. The results showed that 96.2% of students stated that all MB-KM activities were relevant to the program in Food Technology Department. The results also showed that one of the most popular activities for students in the MB-KM program is entrepreneurial activity, 3) SAFOTECH EXPO is a form of implementing the MB-KM program which is in line with the learning activity program contained in the study program to support student interest in conducting entrepreneurial activities.
STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN MBKM DI FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN KESEHATAN
Authors: Rahmawati Rahmawati , Pujilestari Shanti , Hamidatun Hamidatun 
Published: November 2022

Independent Learning Independent Campus (MBKM) was initiated by The Ministry Education and Culture in 2020 is one of the policy in order to prepare a great generation in againts of the industrial revolution 4.0. The success of MBKM program requires a synergistic role from all elements of human resources in university including lecturer and education staff. Faculty of Food Technology and Health, Sahid University, Jakarta has implemented MBKM program since 2021 with 2 main programs namely entrepreneurship and humanitarian projects. The aims of this study were to analyze the strengths and weaknesses of lecturers and education staff and prepare startegies to develop the quality of lecturers and education staff in supporting MBKM policies. The result show that there will be further sozialization about MBKM policy for lecturers and education staff. The faculty also encourage lecturers to meet the qualifications and competencies as supervisors of MBKM program. Educational staff will be strengthen in the function as administration, management, supervision and technical services regarding MBKM activities
Perencanaan Sumber Daya Manusia Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak dr Djoko Pramono
Authors: Prawiro Daniel Septo , Suroso Suroso , Anggela Flora Patricia 
Published: November 2022

Internship is a compulsory subject in the form of student work practice placement activities, to provide insight into the application of knowledge in the business / work world. Students practice their abilities and knowledge in analyzing problems related to the field of study program that occurs in the world of work / business. RSIA Dr. Djoko Pramono is a development of the Singapore Maternity Hospital, which has been serving the Karawang community since 1993. In accordance with its commitment to further improve service quality, and also meet the demands of the community, since March 7, 2007, RB Singaperbangsa officially increased its status to RSB Dr. Djoko Pramono, which is the first specialty hospital in the city of Karawang, and on February 1, 2010 became RSIA (Mother & Child Hospital). The method used in this research is descriptive and library research. Based on the results of practical work on Human Resource Planning at RSIA dr. Djoko Pramono it can be concluded that the Human Resource Planning in the company has not been implemented properly. Because there are still many employees from several work units whose number of employees is not yet effective.
EFEKTIFITAS SISTEM BLU-E KIR DALAM PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
Authors: Adella Fenia , Adnan M. Fachri 
Published: November 2022

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar atas hak-hak setiap warga negara berupa pelayanan administratif dan pelayanan-pelayanan lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, diantaranya; proses yang berbelit-belit, membutuhkan waktu yang cukup lama, masih banyaknya angkutan tidak layak yang masih beroperasi dijalanan, hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri dimasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas penerapan sistem BLU-E KIR serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Batam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan penyebaran angket. Populasi berjumlah 731 pemohon, teknik sampling yang digunakan yakni simple random sampling sehingga diperoleh jumlah sampel sebayak 97 orang yang mana merupakan masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Batam pada Tahun 2021. Analisis data menggunakan uji satu sampel (one sample t-test). Hasil penelitian menunjukkan peenerapaan sistem BLU-E KIR dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Batam dinyatakan efektif. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa Ha diterima dengan nilai t hitung 32,12 > t tabel 1.66088 dengan jumlah presentase efektivitas sistem BLU-E KIR sebesar 81,14% atau memperoleh penilaian lebih dari 60%.
PREDATORY PRICING DALAM E-COMMERCE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
Authors: Prahmana Vicky Darmawan , Wiradiputra Ditha 
Published: November 2022

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyaknya platform e-commerce yang digunakan untuk transaksi jual beli. Kondisi tersebut memberi banyak kemudahan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Namun demikian, dibalik kemudahan transaksi e-commerce, terdapat potensi ancaman bagi pelaku usaha lokal (domestic). Hal tersebut diakibatkan karena perdagangan e-commerce merupakan perdagangan tanpa batas geografis, sehingga barang-barang impor yang harga jualnya jauh lebih murah daripada barang lokal dapat mendominasi perdagangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian dengan menyerukan kewaspadaan akan adanya praktik predatory pricing yang dilakukan pelaku usaha yang memasarkan barang-barang impor. Pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) memberikan perlindungan pelaku usaha dari praktik jual rugi. Namun demikian penjualan barang impor yang sangat murah tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai praktik predatory pricing yang dilarang. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1999. Hasil dari penelaahan penulis bahwa untuk menentukan apakah penjualan dengan harga murah barang-barang impor termasuk praktik jual rugi yang dilarang atau bukan, harus ditelaah lebih lanjut berdasarkan unsur-unsur Pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1999. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan secara elektronik serta mengakomodir kebutuhan pengaturan yang semakin kompleks terkait hukum anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sebaiknya dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 5/1999.
Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Menurut KUHPerdata
Authors: Amelia Meli , Wahyudi Andri 
Published: November 2022

The division of inheritance in Islam is a must. The distribution of property left by thedeceased is a manifestation of Islamic recognition of the existence of individual property rights. Individual property rights will end when a person dies, and transfers to the heirs. The process of implementing the property until it becomes an inheritancewhich will be distributed to the heirs, no one can postpone it. Since the determination of heirs to the part that must be obtained by each heir is a provision that must be implemented. The division of inheritance according to Islamic law is declared toexist, if the inheritance conditions are met. The fulfillment of the conditions of inheritance can entitle a person or heir to receive an inheritance. Between the conditions of "death of the heir" and the condition of "life of heirs" sometimes problems arise regarding inheritance issues, for example if someone dies leaving several heirs, and among the heirs there are people who are not present. People who are not present (afwezig) as legal subjects do not lose their rights in the distribution of inheritance. The purpose of this study is to find out how the concept of legalprotection for people who are absent (afwezig) in the distribution of inheritance according to the Civil Code is, and how the concept is implemented in society. The results of the study indicate that there is a concept of legal protection for absent heirs(afwezig) as regulated in Articles 490-492 of the Civil Code, namely the rights of absentees (afwezig) and their heirs cannot be eliminated. His right to inheritance will only be lost due to expiration. Legal protection for afwezig as heirs in the implementation of the distribution of inheritance in the community can only be carried out after a decision from the District Court stipulates that a person is not present.
Pelaksanaan Deradikalisasi Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme
Authors: Purba Dody Prihatman 
Published: November 2022

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana tindak pidana terorisme, mengetahui dan menganalisis relevansi pelaksanaan deradikalisasi narapidana tindak pidana terorisme terhadap pencegahan pengulangan Tindak Pidana Terorisme serta mengkaji dan merumuskan pelaksanaan deradikalisasi dalam pencegahan pengulangan Tindak Pidana Terorisme di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian normatif empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan pustaka, yang berupa litertaur, perundang-undangan dan dikaitkan dengan hasil wawancara narasumber dan responden yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme sehingga upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Namun tidak dapat dipungkiri adanya fakta beberapa mantan napi terorisme yang kembali melakukan aksi teror selepas menjalani hukuman di lapas. Dilihat dari mantan narapidana terorisme yang sukses ketika kembali ke masyarakat maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan deradikalisasi sukses, akan tetapi bila dilihat dari mantan narapidana terorisme yang kembali mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme maka pelaksanaan deradikalisasi belum berjalan baik. deradikalisasi merupakan upaya pencegahan kejatan secara penal karena dengan pemidanaan menjadi pintu masuk untuk pelaksanaan deradikalisasi sebab deradikalisasi dilakukan terhadap orang yang sudah terlibat dalam tindak pidana terorisme dan mendapatkan putusan yang telah inkracht sehingga mendapatkan program deradikalisasi. Melalui sistem peradilan pidana, pelaksanaan deradikalisasi merupakan pencegahan kejahatan dengan upaya penal yang dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat mencegah mantan narapidana terorisme mengulangi tindak pidana terorisme
PENGARUH WORKING FROM HOME DAN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Kasus Pada Kantor FinanceGov)
Authors: Saroni Imam , Satrya Aryana , Listyarini Sri 
Published: November 2022

The demands of Bureaucratic Reform and the ministry of finance faced the challenges of the COVID-19 Pandemic "accelerate" the implementation of New Thinking of Working in all its organizational units including FinanceGov within the Regional Office of the Ministry Finance of East Java Province in order to improve employee performance, especially during the pandemic. The results of previous studies Most Implementations of Working from Home and Transformational Leadership are able to improve employee performance. In this regard, the researcher conducted research on 152 employees in the FinanceGov unit by using online surveys and direct interviews with Human Resources managers in the unit. by Job Satisfaction can improve employee performance. Furthermore, this study is quantitative using data processing with SMARTPLS, as for the results of this study are Working from Home and Transformational Leadership affect employee performance, and job satisfaction is able to play its role as a mediating variable that strengthens the impact of Working from Home and Transforming Leadership in employee performance.
Analisis Tingkat Pendidikan Perangkat Dalam Mendukung Pembangunan Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Authors: Laily Salsa Nadia , Nasution Robby Darwis , Harsono Jusuf , Hilman Yusuf Adam , Djuwitaningsih Ekapti Wahjuni 
Published: November 2022

Penelitian dengan judul Analisis Tingkat Pendidikan Perangkat dalam Pembangunan desa bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan perangkat dalam pembangunan desa. Sistem pendidikan di Indonesia mencakup banyak jenjang pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan sebuah proses jangka panjang yang di tempuh seseorang agar terorganisir dalam memasuki dunia kerja dan menciptakan tenaga ahli. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kalitatif, penelitian ini dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu Desa Manuk. Di Desa Manuk terdapat 9 perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan akhir yang berbeda-beda. Yang artinya tingkat pendidikan perangkat desa di Desa Manuk belum sama rata. Dengan mayoritas tingkat pendidikan akhir SLTA atau sederajat. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda inilah muncul beberapa permasalahan mengenai kinerja perangkat desa. Berdasarkan hasil penelitian tingkat pendidikan perangkat memang mempengaruhi kinerja perangkat desa, karena perangkat desa yang menempuh pendidikan akhir SLTA atau sederajat harus menguasai teknologi informasi sehingga dapat bekerja secara maksimal. Hal itu dapat dilakukan melalui pelatihan.
Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa dengan Menerapkan Model PjBL Berbantuan E-modul Lubuk Etnomatematika
Authors: Mardhiyah Umi , Wanabuliandari Savitri , Bintoro Henry Suryo 
Published: November 2022

The preliminary study at SMP Negeri 5 Pati obtained an average score of 33.44. This shows that the students' mathematical problem solving ability is still low. The purpose of this study was to analyze the average mathematical problem solving ability of students who received Project Based Learning learning assisted by the Lubukethnomathematics e-module whether they could achieve the KKM score. The research method used was quantitative, quasi-experimental design, the nonequivalent pretest-posttest control group design. Sampling with purposive sampling technique. Analysis of the data used, including normality test, homogeneity test, and one independent sample t test. The results showed that the average mathematical problem solvingability of students who were taught the PjBL model assisted by the Lubukethnomathematics e-module was more than 75. The conclusion of this study is that the average mathematical problem solving ability of students can achieve the KKM score
PENERAPAN SANKSI PRAKTIK BISNIS CURANG SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KONSUME: SUATU KAJIAN PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM
Authors: Basry Arianisti Zulhanita Putri , Nelson Febby Mutiara 
Published: November 2022

Perlindungan konsumen merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam menjamin keselamatan maupun hak-hak dari konsumen pada saat melakukan transaksi jual-beli guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan konsumen sebagai landasan hukum yang berlaku sebagai cara preventif dan kuratif dalam melindungi hak konsumen. Seperti halnya Indonesia, Brunei Darussalam sebagai sebuah negara juga memberikan beberapa pengaturan mengenai perlindungan konsumen. Hal ini ditujukan sebagai upaya dari negara Brunei Darussalam sendiri dalam menjamin maupun melindungi seluruh rakyat Brunei Darussalam yang berperan sebagai konsumen. Maka jurnal ini akan melakukan penelitian perbandingan peraturan sanksi atas pelanggaran di bidang hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan Brunei Darussalam serta bagaimana contoh penerapan sanksi atas pelanggaran di bidang hukum perlindungan konsumen baik itu di Indonesia maupun di negara Brunei Darussalam
EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI NEGARA INDONESIA
Authors: Siahaan Frenchelse Gorga 
Published: November 2022

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis keefektifan suatu peraturan yang berlaku di Indonesia terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya. UU 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai instrumen hukum merupakan wujud atas terlibatnya Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) yang kemudian melahirkan konsekuensi untuk harus membentuk aturan tersendiri mengenai hak kekayaan intelektual.
Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Karawang
Authors: Indriyani Indriyani , Sungkono Sungkono , Karnama Maman Mulya 
Published: November 2022

Work practice isacompulsorysubjectintheformofstudentpractical work placementactivities,toprovideinsightinto theapplicationofknowledgeinthebusiness/workworld.Studentspracticetheirabilitiesandknowledgeinanalyzing problems related to the field of study program that occur in the world of work. The social service, in the fieldofsocialrehabilitation,providesservicesintheformofhandlinghomelesspeopleandbeggars,displacedpeople, children and the elderly as well as providing assistance to people in Karawang who cannot afford. The method used in this research is descriptive and librry research. Based on the results of practical work regarding the handling of homeless people and beggars at the Karawang Regency Social Service, it can be concluded that the handling of homeless people and beggars in Karawang Regency has not been carried out properly due to lack of human resources and budget to carry out these activitiesWork practice isacompulsorysubjectintheformofstudentpractical work placementactivities,toprovideinsightinto theapplicationofknowledgeinthebusiness/workworld.Studentspracticetheirabilitiesandknowledgeinanalyzing problems related to the field of study program that occur in the world of work. The social service, in the fieldofsocialrehabilitation,providesservicesintheformofhandlinghomelesspeopleandbeggars,displacedpeople, children and the elderly as well as providing assistance to people in Karawang who cannot afford. The method used in this research is descriptive and librry research. Based on the results of practical work regarding the handling of homeless people and beggars at the Karawang Regency Social Service, it can be concluded that the handling of homeless people and beggars in Karawang Regency has not been carried out properly due to lack of human resources and budget to carry out these activities.