bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
EFEKTIVITAS PENGATURAN PAJAK DAERAH KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR DAERAH PADA PROVINSI DKI JAKARTA
Authors: Firamita Griya , Ismail Tjip 
Published: July 2022

AbstractMotor Vehicle Tax is one of the regional taxes that significantly contributes to Regional Original Income. One of the objectives of the Motor Vehicle Tax is to provide local governments’ revenue to finance the maintenance of roads and public transportation infrastructure. However, based on the current regulations, the Motor Vehicle Tax can only be imposed on motor vehicle that registered in its region, whereas motor vehicle with police numbers outside the region or registered in other regions often operate in an area for a long period of time. The presence of motor vehicles from outside the area for a long period of time will impact on the road damage or environmental pollution. So, it is necessary to study the provisions of the PKB in order to determine the potential imposition of the tax for motor vehicles from outside the registered area. For this reason, it is necessary to analyze on motor vehicle tax regulations that may include the imposition of motor vehicle tax from outside the registered area. Keyword: Motor Vehicle Tax, Local Government Revenue, Local Tax. AbstrakPajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu tujuan pengenaan PKB adalah agar pemerintah daerah mendapat pendapatan untuk membiayai pemeliharaan jalan dan saranana prasarana transportasi umum. Namun, berdasarkan ketentuan peraturan saat ini PKB hanya dapat dikenakan pada kendaraan bermotor yang terdaftar di daerahnya, padahal kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar daerah atau yang terdaftar di daerah lain seringkali beroperasi di suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Adanya kendaraan bermotor yang berada dari luar daerah tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama dapat memberikan dampak kerusakan bagi jalan atau pencemaran lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan kajian mengenai ketentuan PKB guna mengetahui potensi pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor dari luar daerah terdaftarnya. Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah
ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA GUGATAN HARTA BERSAMA AKIBAT PENGGUGAT MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 4256/PDT.G/2019/PA.BKS PENGADILAN AGAMA BEKASI)
Authors: Ubay Husein Tamara , Huda Misbahul , Syahruddin Erwin 
Published: July 2022

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui bahwa Dalam proses persidangan, tidak jarang menemui berbagai hambatan, salah satunya apabila salah satu pihak yang berperkara meninggal dunia. Mengenai penggugat meninggal dunia dan diputus gugur oleh Hakim, terdapat beberapa analisis yuridis yang bisa mengkoreksinya. Juga bagi ahli waris atau para ahli waris terdapat upaya hukum yang ditempuh apabila putusan dinyatakan gugur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dan berbentuk perspektif. Putusan gugur yang dijatuhkan oleh Hakim bertentangan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 5 K/Sip/1957. Berdasarkan yurisprudensi tersebut seharusnya Hakim memberikan kesempatan kepada ahli waris atau ahli waris untuk memilih antara meneruskan gugatan atau tidak meneruskan gugatan tersebut. Pertimbangan Hakim yang digunakan harus beralasan yang yuridis meskipun di dalam hukum positif Indonesia belum mengatur ketentuan dalam kondisi tersebut. Bagi ahli waris atau ahli waris yang mendapati putusan gugur, dapat mengajukan gugatan baru dengan didahului mendapatkan penetapan ahli waris melalui surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah pemohon. Kata Kunci : Putusan, Gugatan, Gugur, Penggugat, Meninggal. ABSTRACT The purpose of this study is to find out that in the trial process, it is not uncommon to encounter various obstacles, one of which is when one of the litigants dies. Regarding the plaintiff's death and was dismissed by the judge, there are several juridical analyzes that can correct it. Also for the heirs or heirs there are legal remedies taken if the decision is declared invalid. The research method used in this research is normative juridical, descriptive and in the form of perspective. The decision that was passed down by the judge contradicted the jurisprudence of the Decision of the Supreme Court Reg. No. 5 K/Sip/1957. Based on this jurisprudence, the judge should have given the heirs the opportunity to choose between continuing the lawsuit or not continuing the lawsuit. The judge's considerations used must have juridical reasons even though Indonesia's positive law has not regulated the provisions in these conditions. For heirs or heirs who find the verdict invalid, they can file a new lawsuit preceded by obtaining a determination of the heir through a letter of application submitted to the Religious Court in the applicant's territory. Keywords: Decision, Lawsuit, Dismissed, Plaintiff, Died.
PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA E-COMMERCE TERHADAP PELAKU PEMALSUAN AKUN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Authors: Winarno Agus Wahyu , Isradjuningtias Agri Chairunisa 
Published: July 2022

AbstrakMaraknya platform e-commerce diikuti juga dengan banyaknya aksi curang yang dilakukan oleh oknum pengguna/pelanggan e-commerce yaitu pembuatan akun palsu atau akun bodong, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa diskon, cashback, promo lainya. Hasil penelitian pelaku fake account di Jakarta pusat sudah banyak dilakukan secara massif dan modus operandi yang sederhana. Kurangnya penegakkan hukum dikarenakan tidak adanya laporan oleh platform yang merupakan korban karena tindak pidana ini sulit teridentifikasi karena terkamuflase dalam promo platform tersebut. Kata Kunci : Kejahatan Cyber, Pemalsuan Akun, PenipuanAbstractThe rise of e-commerce platforms is also followed by many fraudulent actions carried out by unscrupulous e-commerce users/customers, namely the creation of fake accounts or fake accounts, this is done to get benefits in the form of discounts, cashback, other promos. The results of research on fake account actors in Central Jakarta have been carried out massively and with a simple modus operandi. The lack of law enforcement is due to the absence of reports by platforms who are victims because this crime is difficult to identify because it is camouflaged in the platform's promo. Keywords: Cyber Crime, Account Forgery, Fraud
AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN BEBERAPA BANK SYARI’AH TERHADAP AKAD DAN JAMINAN
Authors: Ilham Chalid Muhammad Ricky , . Wirdyaningsih 
Published: July 2022

AbstrakTulisan ini untuk mengkaji akad-akad yang telah mengikat dan masih berlaku di antara nasabah dengan bank-bank syari’ah yang menggabungkan diri terhadap bank penerima penggabungan (survivor) serta penguasaan perjanjian jaminan akibat penggabungan dari beberapa bank syari’ah tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa penggabungan bank syari’ah mengakibatkan beralihnya aktiva dan passiva, termasuk juga didalamnya mengenai akad-akad dan juga berkaitan dengan perjanjian jaminan yang akan ikut beralih mengikuti akad-akad pokoknya. Kata Kunci: Akad, Jaminan, Penggabungan, Bank Syari’ah AbstractThe purpose of this study is to examine the contracts that have been binding and are still valid between customers and the merging Islamic banks against the surviving bank and the domination of guarantee agreements resulting from the merger of the several islamic banks. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the merger of Islamic banks results in the transfer of assets and liabilities, including also concerning contracts and also relating to guarantee agreements that will also switch to follow the main contracts. Keywords: Contracts, Collateral, Merger, Islamic Bank
PENGATURAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK SYARIAH SEBAGAI SEBUAH INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PANDANGAN MAQASHID SHARIAH
Authors: Gunawan Arfa , Barlinti Yeni Salma 
Published: July 2022

AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa pengaturan giro wajib minimum bank syariah sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter dalam pandangan maqashid shariah. Perbankan syariah sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat islam di Indonesia dalam pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Penelitian ini menggunakan metode metode yuridis normatif. Keywords : Pengaturan giro wajib minimum, giro wajib minimum bank syariah, kebijakan moneter dalam pandangan maqashid sharia. AbstractThe purpose of this study is to describe that the regulation of the statutory reserve requirement of Islamic banks as an instrument of monetary policy in the view of maqashid shariah. Sharia banking as stated in the explanation of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is a form of exploring the potential and form of the contribution of the Islamic community in Indonesia in the development of an economic system based on the values of justice, benefit, balance and universality (rahmatan lil ' naturally). This study uses a normative juridical method. Keywords : Minimum statutory reserve regulation, minimum statutory reserve requirement for Islamic banks, monetary policy in the view of maqashid sharia.
HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH BERAKIBAT JUAL BELI DENGAN INDIKASI PEMALSUAN IDENTITAS DIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.)
Authors: Muti Khansa , . Nursadi 
Published: July 2022

ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus terkait pemalsuan AJB yang dibuat oleh PPAT, seperti Putusan Pengadilan Nomor 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim yang aktanya terindikasi pemalsuan seperti figur palsu, identitas, dan tanda tangan penjual dikarenakan pemilik tanah hanya mengetahui tanahnya sedang dijaminkan karena hutang piutang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari AJB yang terindikasi pemalsuan identitas diri dan tanda tangan dan bagaimana pertanggungjawaban BPN pada pemeriksaan dokumen proses balik nama sertipikat tanah SHM No.1858/Duren Sawit. Metode analisis artikel dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta bentuk penelitian yang digunakan preskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum dari akta jual beli yang mengandung unsur pemalsuan adalah aktanya menjadi cacat hukum dan berakibat tidak sah serta batal demi hukum dan bentuk pertanggungjawaban BPN dengan mengembalikan sertipikat tanah menjadi keadaan sediakala. Kata Kunci: PPAT; Akta Jual Beli; Dokumen dan Tanda Tangan Palsu ABSTRACTThis article aims to analyze cases related to falsifying deeds of sale made by Land Deed Official. There are cases regarding counterfeiting buying and selling deeds such as Court Decision No. 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim the deed contains counterfeiting such as a fake figure, identity, and the seller’s signature because the landowner only knows that the land is being guaranteed because of receivable debt. The main problem in this analysis is how the legal consequences of the sale and purchase deed indicated the falsification of identity and signature and how the accountability of the National Land Affairs Agency on checking the process of returning SHM No.1858/Duren Sawit. This article’s analytical methods with normative juridical research that are explanatory using primary and secondary legal materials and the forms of research used prescriptively. The research concludes that the deeds are legally flawed and invalid, and null and void. A form of accountability National Land Affairs Agency is to return the land certificate to a normal condition. Keywords: Land Deed Official; Deed of Sale and Purchase; Counterfeiting of Documents and Signatures
PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Authors: Putri Bernanti Aryajaya , Mekka Putra Mohammad Fajri 
Published: July 2022

ABSTRAK Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Perseroan terbatas kini terbagi menjadi dua yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Sebelum berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, diatur bahwa pendirian perseroan harus dengan akta notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, salah satunya adalah akta pendirian perseroan sesuai yang disyaratkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Merujuk pada Pasal 153A ayat (1) dan (2) Undang-undang Perseroan Terbatas yang merupakan pasal baru setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, diatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan diubahnya ketentuan tersebut, pendirian perseroan tidak lagi disyaratkan untuk menggunakan akta notaris bagi perseroan perorangan yang masuk ke dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas pasca berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kata kunci: Perseroan Terbatas, Notaris, Perseroan Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil ABSTRACT The enactment of Law Number 11 Year 2020 on Job Creation brought changes to the law of limited liability companies in Indonesia, namely Law Number 40 Year 2007. Limited liability company is now divided into two, which are capital partnership and a sole proprietorship company. Prior to the enactment of the Job Creation Act, it was regulated that the establishment of a company must be done with a notarial deed. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, one of which is the deed of establishment of the company as required by the Limited Liability Company Law. Referring to Article 153A paragraphs (1) and (2) of the Limited Liability Company Law which is a new provision after the enactment of Job Creation Act, it is regulated that a company that meets the criteria for Micro and Small Business can be established by 1 (one) person based on a statement of establishment. With the amendment of these provisions, the establishment of a company is no longer required to use a notarial deed for companies that fall into the category of Micro and Small Enterprises. Therefore, this research aims to further analyze the role of a notary in the establishment of a limited liability company after the enactment of the Job Creation Act. Keywords: Limited Liability Company, Notary Public, Sole Proprietorship, Micro and Small Enterprises
EKSISTENSI DAN PERAN LEMBAGA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 20 PK/PID/2020)
Authors: Athira Amira Budi , Hoesin Siti Hajati 
Published: July 2022

AbstractA Notary, is one of the professions in the law field, that truly deserves legal protection in carrying out their duties and functions as public officials that are authorized to make authentic deeds. Therefore, in the even of a notary is suspected of committing a violation of criminal law or an unlawful act, the role of the Notary Honorary Council is urgently needed to participate in providing legal protection for notaries. The duties and functions of the Notary Honorary Council itself is to give approval or refusal for the purposes of investigation in the judicial process. This also plays an important role because it aims to maintain the authority of a notary, so that there is no legal process that goes wrong or inappropriate even arbitrarily by criminalizing the act of a notary as a criminal offense, not necessarily an error in criminal law. However, in practice, this function still has several obstacles. This can be seen in the Court Verdict No. 20/PK/Pid/2020, where a notary is criminally charged, even though it is not classified as a criminal realm, but in the administrative realm. Keywords: Notary Honorary Council, criminal law, and legal protection. AbstrakNotaris, merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, dalam hal seorang notaris diduga melalukan suatu pelanggaran hukum pidana atau perbuatan melawan hukum, peran Majelis Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan untuk turut memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris sendiri, adalah memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses peradilan. Hal ini juga memegang peranan penting karena bertujuan untuk menjaga wibawa notaris, agar tidak terjadi proses hukum yang salah atau tidak tepat bahkan sewenang-wenang dengan mengkriminalisasi perbuatan notaris sebagai tindak pidana, yang belum tentu merupakan kesalahan dalam hukum pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi ini masih memiliki beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020, dimana seorang notaris dijerat hukuman pidana, meskipun sebenarnya tidak tergolong ke dalam ranah pidana, tetapi dalam ranah administrasi. Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris, hukum pidana, dan perlindungan hukum.
AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI YANG MELANGGAR PASAL 40 AYAT 2 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT/2020)
Authors: Simanjuntak Christin Novalia , Hoesin Siti Hajati 
Published: July 2022

AbstractNotaries as public officials have the function to create perfect evidence, act carefully and do their work in all honesty to maintain the dignity of a notary. In the making of an authentic deed, witnesses who participate in the making of the authentic deed are required. Witnesses and its qualification, or conditions that must be met by the witnesses have been determined by the law that can be found in Article 40 of Law Number 2 of 2014. The issue raised in this case is the Supreme Court Decision Case Number 156 K/PDT/2020. In this case, there are two deeds of sale and purchase which have the siblings of the seller stated as the witnesses . Therefore, this study will discuss what legal consequences arise from these actions and the responsibility of the notary as the party who made the deed of sale and purchase of the land. Keywords: Witness, Sale and Purchase, Deed AbstrakNotaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, bertindak hati-hati serta jujur dalam bekerja dan menjaga martabat Notaris. Dalam pembuatan akta otentik, diperlukan saksi-saksi yang ikut serta dalam pembuatan akta otentik tersebut. Saksi sendiri diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh saksi telah ditentukan oleh Undang-undang. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah mengenai Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT/2020. Pada kasus ini, dua orang kakak beradik menjadi saksi pada akta jual beli tanah yang dibuat oleh satu sama lain. Oleh karena itu, Penelitian ini akan membahas akibat hukum apa yang timbul dari tindakan tersebut serta pertanggungjawaban notaris selaku pihak yang membuat akta jual beli tanah tersebut. Kata Kunci: Saksi, Jual Beli, Akta
The Maternal Microbiome Programs the m6A Epitranscriptome of the Mouse Fetal Brain and Intestine
Authors: Xiao Zhuoyu , Liu Sun , Li Zengguang , Cui Jinru , Wang Hailan , Wang Zihan , Ren Qihuan , Xia Laixin , Wang Zhijian , Li Yuan 
Published: July 2022

The microbiome exerts profound effects on fetal development and health, yet the mechanisms underlying remain elusive. N6-methyladenosine (m6A) plays important roles in developmental regulation. Although it has been shown that the microbiome affects the mRNA m6A modification of the host, it remains unclear whether the maternal microbiome affects m6A epitranscriptome of the fetus so as to impact fetal development. Here, we found that loss of the maternal microbiome altered the expression of m6A writers and erasers, as well as the m6A methylome of the mouse fetal brain and intestine on embryonic day 18. From the m6A profiles, we identified 2,655 and 2,252 m6A modifications regulated by the maternal microbiome in the fetal brain and intestine, respectively, and we demonstrated that these m6A-modified genes were enriched in the neuro/intestinal developmental pathways, such as the Wnt signaling pathway. Finally, we verified that antibiotic treatment mostly recapitulated changes in m6A, and we further showed that the loss of heterozygosity of Mettl3 rescued m6A levels and the expression changes of some developmental genes in the fetal intestine that resulted from antibiotic treatment. Collectively, our data revealed that the maternal microbiome programs the m6A epitranscriptome of the mouse fetal brain and intestine.
A Low-Cost Paper-Based Device for the Colorimetric Quantification of Bilirubin in Serum Using Smartphone Technology
Authors: AuYoung Brittany , Gutha Ravichandran Akshay , Patel Divykumar , Dave Nisarg , Shah Achal , Wronko-Stevens Brianna , Bettencourt Franklin , Rajan Reshma , Menon Nidhi 
Published: July 2022

Total bilirubin values have been used as a potential marker to pre-screen and diagnose various liver-based diseases such as jaundice, bile obstruction, liver cancer, etc. A device known as KromaHealth Kit, composed of paper and an acrylic backbone, is developed to quantify total bilirubin in human serum using image processing and machine learning technology. The biochemical assays are deposited on absorbent paper pads that act as reaction zones when serum is added. A dedicated smartphone app captures images of the colorimetric changes on the pad and converts them into quantitative values of bilirubin. The range of bilirubin concentration that can be quantified using the device ranges from 0.5 mg/dl to 7.0 mg/dl. The precision, limit of detection, interference analysis, linearity, stability, and comparison with a predicate are studied in this paper in accordance with clinical and laboratory standards institute. The results indicate that the KromaHealth Kit can be used as an inexpensive alternative to conventional bilirubin testing in clinical settings. With its level of precision, ease-of-use, long shelf-life, and short turnaround time, it will prove to be invaluable in limited-resource settings.