bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA UNTUK PENGENDALIAN LAJU ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KOTA SEMARANG
Authors: Anggrainy Yeny Ike , Isharyanto Johan Erwin 
Published: November 2022

<p>Pertumbuhan penduduk Kota Semarang menyebabkan tumbuhnya kebutuhan perumahan yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Sebagai perlindungan terhadap lahan pertanian pangan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, diterbitkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Meskipun demikian tetap terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertanian dalam jumlah besar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui problem yuridis dan implementasi UU No.4 Tahun 2009 beserta strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan sumber data primer dan sekuder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Implementasi UU No 41 Tahun 2009 belum berhasil diwujudkan secara optimal karena kurangnya dukungan data dan minimnya sikap proaktif yang memadai ke arah pengendalian alih fungsi lahan tersebut. Kendala lainnya adalah antara lain kendala koordinasi kebijakan, kendala pelaksanaan kebijakan, dan kendala konsistensi perencanaan. Kantor Pertanahan Kota Semarang membentuk Tim Pertimbangan Teknis Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagai upaya kebijakan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian.Strategi yang diterapkan adalah memberikan ijin alih fungsi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).</p><p><strong> </strong></p><p class="AbstractText"><strong>Kata Kunci</strong>: alih fungsi lahan pertanian, kebijakan, strategi.</p>
TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMBUAT MINUTA AKTA YANG TIDAK LENGKAP TERHADAP SALINAN AKTA YANG DIKELUARKAN
Authors: Nirantara Adinda , Tedjosaputro Liliana 
Published: November 2022

<p>Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris. Akta otentik berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada para penghadap dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut. Bagi para penghadap yang membuat akta tersebut dapat meminta salinan akta dari Notaris yang membuat akta. Pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris, pengertian salinan akta yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para penghadap telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya.</p><p>Bagaimana tanggung jawab Notaris pembuat minuta akta yang tidak lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya? Apakah minuta akta yang belum ditandatangani lengkap itu dapat disebut sebagai minuta akta? Bagaimana seharusnya sikap Notaris terhadap minuta akta yang tidak lengkap untuk tidak dikeluarkan salinan akta?</p><p class="AbstractText">Berdasarkan Putusan Nomor : 657/Pid.B/2015/PN Kis. menunjukkan bahwa terdapat Notaris telah mengeluarkan salinan akta, namun minuta akta dari salinan akta tersebut belum lengkap tanda tangan oleh para penghadap. Peneliti menganalisa bahwa akta yang belum mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris tidak dapat disebut sebagai minuta akta. Apabila Notaris tersebut telah mengeluarkan salinan akta, sedangkan tidak ada minuta akta karena akta tersebut belum lengkap tanda tangan para penghadap, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pertanggungjawaban hukum baik sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.</p><p class="AbstractText"> </p><p class="AbstractText"><strong>Kata Kunci :</strong> Notaris, Tanggung Jawab, Minuta Akta, Salinan Akta.</p>
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI AKIBAT WANPRESTASI PENJUAL DALAM JUAL BELI RUMAH KPR DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN CIREBON NO 30/Pdt.G/2016/PN.Cbn)
Authors: Swastiningrum Ruth , Irianto Sigit 
Published: November 2022

<p class="AbstractText">Rumah merupakan kebutuhan pokok manusia, karena rumah tidak hanya untuk tempat tinggal tetapi juga sebagai tempat untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari – hari. Memiliki rumah dianggap sebagai ukuran kehidupan yang layak. Pembelian rumah dapat dilakukan dengan tunai, KPR, maupun over credit. Banyak masyarakat yang masih awam dengan sistem over credit sehingga tak jarang mereka melakukan system over credit secara di bawah tangan yang mengakibatkan kerugian bagi pembelinya. Perumusan masalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli akibat wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli KPR di bawah tangan? 2) Bagaimana pertimbangan hakim atas perlindungan hukum bagi pembeli akibat wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli KPR di bawah tangan? 3) bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya bagi pembeli atas wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli rumah KPR di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, sumber dan jenis data adalah data sekunder, metode pengumpulan data berupa studi pustaka, metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Perlindungan hukum bagi wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli KPR di bawah tangan sehingga perlindungan hukum didapatkan dari putusan pengadilan 2) Pertimbangan hakim dalam kasus ini diputus secara verstek karena penjual tidak diketahui keberadaannya dan meminta Bank BTN dan Kantor Pertanahan Cirebon untuk membantu pembeli dalam membalik nama hak kepemilikan tanah 3) Perlindungan hukum yang seharusnya bagi pembeli atas wanprestasi penjual adalah mendaftarkan akta perjanjian jual beli dibawah tangan di hadapan Notaris sehingga Notaris melalui saksi – saksi lingkungan seperti tetangga, ketua RT, ketua RW dan Lurah dapat mensahkan perjanjian jual beli tersebut.</p><p class="AbstractText"> </p><p class="AbstractText"><strong>Kata Kunci :</strong> wanprestasi, penjual, over credit, KPR, perlindungan hukum</p>
AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH PPAT DENGAN IDENTITAS DIRI PALSU PARA PENGHADAP
Authors: Wiharjo Wiharjo , Isharyanto Johan Erwin 
Published: November 2022

<p class="AbstractText">Akta iautentik merupakan suatuialat bukti yang memiliki peran sangat penting dalam setiap hubungan ihukum idi masyarakat. Sesorang yang berwenang dalamipembuatan akta iautentik adalah pejabat umum, pejabat umum disinii bisa iPPAT/ Notaris atau pejabat lain yang imempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akta dariiPPAT/ Notaris yang isudah cacat hukum karena kelalaianimaupun unsur kesengajaan olehiPPAT/ Notaris itu sendiri, maka PPAT/ Notaris harus bertanggungjawab secara imoral maupun secara hukum. Bila ipenyebab ipermasalahan itimbul iakibat kelalaian ibaik sengaja maupun itidak isengaja idari iPPAT imaka, iberakibat iakta tersebut mempunyai kekuatan ipembuktian isebagai iakta idibawah tangan, iatau menjadi batal demi hukum, iyang mana idapat menjadi ialasan bagi ipihak yang imenderita kerugian menuntut ipenggantian ikepada iPPAT. Metode ipendekatan dalam ipenelitian ini iadalah yuridis inormatif. Spesifikasi penelitian dalam ipenelitian ini iadalah deskriptif analisis. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah dalam pembuatan akta PPAT/ Notaris wajib memeriksa kebenaran atas identitas diri dari masing-masing penghadap, agar nantinya dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya di kemudian hari. Kemudian akibat hukum akta jual beli tanah yang sudah dibuat oleh PPAT dengan identitas diri palsu para penghadap, di dalam Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1335 KUHPerdata yaitu perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu adalah batal demi hukum dan akta yang dibuat tersebut kekuatan pembuktiannya menjadi terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan, akan tetapi tentang masalah kebenaran formal dalam kepala dan penutup akta tersebut tetap mengikat untuk para pihak yang membuatnya.</p><p class="AbstractText"> </p><p class="AbstractText"><strong>Kata Kunci :</strong> PPAT/ Notaris, Akta jual beli tanah, identitas diri palsu</p>
Analisis Terhambatnya Pencairan Pembiayaan Murabahah Nasabah Pensiunan Perkebunan pada PT BPRS Amanah Bangsa
Authors: Nafisah Hana , Indra Ahmad Perdana 
Published: November 2022

The Amanah Bangsa Sharia People's Financing Bank (BPRS) located in Kab. Simalungun is one of the financial institutions that has a murabahah financing program for employees who have retired from plantations. The installment payment system is adjusted to the amount of income received by the customer. However, there are still customers who experience delays in disbursing murabahah funds due to the lack of complete administrative data. This study aims to determine the completeness of the data that must be met by customers in order to avoid delays in the disbursement process and to know the procedures for disbursing murabahah financing. The results showed that this personal data file can be applied in accordance with what has been set by the BPRS Amanah Bangsa Kab. Simalungun to overcome obstacles such as the delay in the process of disbursing murabahah financing. By completing the personal data file, following this structured mechanism in order to expedite the process of disbursing murabahah financing.
Keyword : BPRS Amanah Bangsa, Financing, Requirements
Silver(Ag) Improvements on The Structural, Creep Resistance and Electrical Conductivity Properties of Eutectic Sn-9Zn Alloys
Authors: Al-Salmi M.S.N. , Alsowidy Gobran N. Ali& A.M. Aljarbani & Shakib. , Naji Abdullah T. 
Published: November 2022

قيست الخواص التركيبية ومقاومة الزحف والموصلية الكهربائية لسبائك (قصدير-9خارصين) مع اضافه الفضة بتراكيز (0.1 & 0.3 wt.%) باستخدام جهاز حيود الأشعة السينية وجهاز اختبار الزحف الميكانيكي ودائرة التيار المستمر، على التوالي. تم تحضير الثلاث العينات بنقاوة عالية (99.99%) باستخدام تقنية الصهر في انابيب بيركس مع إضافة كلوريد الكالسيوم لمنع التأكسد. أظهرت تحاليل جهاز حيود الأشعة السينية للسبيكة الثنائية (قصدير-9خارصين) انها مركب ابتدائي من طورين، الأول طور رباعي متمركز الجسم β-Sn والثاني طور خارصين سداسي، بينما مع إضافة الفضة للسبيكة الثنائية أظهرت أنماط حيود الأشعة السينية قمم جديدة في المركبات الثلاثية مثل β-Sn, Zn, Ag3Sn & AgZn3)). متوسط الحجم الحبيبي للطور (β-Sn) يتناقص مع زيادة إضافة الفضة بينما كثافة الانخلاع تتزايد مع زيادة إضافة الفضة. خصائص الزحف دٌرست للثلاث العينات عند درجات حرارة مختلفة (, 25 40 و80 درجة مئوية) تحت تأثير حملين (18.7 و24.9 ميجا باسكال). أظهرت نتائج سلوك الزحف لسبائك ان السبائك الثلاثية لها مقاومة زحف اعلى من السبيكة الثنائية، بسبب تعزيز التركيب وظهور مركبات بينية في السبائك. تم الحصول على قيم أس الاجهاد في نطاق 2.51 الى 6.68 لجميع السبائك. تم الحصول على قيم طاقة التنشيط للسبائك في حدود 36.48 الى 41.14 كيلو جول/مول للحمل 18.7 ميجا باسكال و27 الى 34.3 كيلو جول / مول للحمل 24.94 ميجا باسكال. الموصلية الكهربائية قيست عند درجة حرارة الغرفة (25 درجة مئوية)، قيمها تزايدت مع زيادة إضافة تركيز الفضة.
الاسم الذي لا ينصرف فـي الأحاديث الأربـعين
Authors: Fauzul Fauzul Fil Amri 
Published: November 2022

Abstract: The goals of this research are to reveal the name that does not depart from the one in the forty hadiths and to analyze the causes of the name that does not depart from the one in the forty hadiths. The method used in writing this letter is the descriptive method on desk research. The descriptive method is the method that depicts and clarifies the points of scientific facts about it with examples related to the research. As for the desk research, it is the conduct of the research by reading scientific books related to the researched issues. The results of the research indicate that the name that does not go away is found in the forty hadiths 43 names. And those names consist of forbidden with one bug 3 names. And forbidden two false names 40. The ailments of the inexhaustible name found in the forty hadiths are divided into two parts, forbidden for one bug and forbidden for two reasons. As for what is forbidden for one reason, which is the end-of-crowd formula, and the name at the end of which is a thousand females, the outstretched two names are two. As for the forbidden two reasons, which is scientific with the lexical one name, the scientific with justice seven names, and the scientific with the sealed one thousand and no plus two names, and the scientific with feminization eighteen names, and Al-Alamiyah with the weight of the verb four name, And the adjective's weight is four names.

الكلمات الأساسية : الاسم الذي لا ينصرف، علة واحدة، علتان، الأحاديث الأربعين
ANALISIS KONTRASTIF HURUF ‘ATHAF (BAHASA ARAB) DAN KONJUNGSI (BAHASA INDONESIA)
Authors: Bintang Bintang Rosada 
Published: November 2022

Abstract: Basically, every language has a grammar that includes phonetic, morphemic, syntactic, and cultural differences, so that differences in letter symbols are linguistic facts that cannot be ignored. just like when we want to understand Indonesian text with Arabic text, of course there are differences in interpreting and interpreting the two. languages ​​have special characteristics that can be identified through in-depth analysis. Arabic is the language with the largest number of words recognized by the world, has various meanings of each word. As for learning it is different from studying other languages ​​because Arabic has phonetics, morphemic, and syntax which we rarely encounter in other languages. The purpose of this study is to describe a contrastive analysis in giving meaning to letters / conjunctions, especially in studying the letters Athaf in Arabic and conjunctions in Indonesian. This research category is library research, with a linguistic approach, namely quoting, adapting, then analyzing. The method used is the method of contrastive analysis by comparing the meaning of the letter Athaf in Arabic and the conjunction in Indonesian, to see the differences and similarities between the two languages. This analysis is used to make it easier for students to understand the meaning of the letters Athaf and conjunctions in a sentence, so as not to cause doubts that lead to wrong understanding.

Keywords: Contrastive Analysis, Athaf Letters, Conjunctions
معاني الأمر في الأحاديث المتعلقة بالزكاة
Authors: Rani Ismil Hakim  
Published: November 2022

Abstract: Researching the matter is very important in understanding the words of God and the hadiths of the Prophet and deriving legal rulings from them. In this letter, I discussed the matter in terms of its meanings, for the presence of the meanings of the command that depart from its original meaning. It was said: The principle of the matter is to be obligatory, and it was said: The matter is a verb request from the highest to the lowest. If we notice the command words in the Noble Qur’an and the hadiths of the Prophet and Arabic sentences. We find command words that came out of its original meaning. The author specified the search for the meanings of the matter in the hadiths related to zakat, because hadith is the second source of Sharia rulings after the Holy Qur’an. In a statement of what he needs from dairy from its verses. As for zakat, it is one of the five pillars of Islam.
الكلمات الأساسية : معاني الأمر، الأحاديث، الزكاة
تعليم مهارة الكلام بمعهد تأديب الشاكرين الإسلامية
Authors: Maria Ulfa Lubis  , Zulpina  
Published: November 2022

Abstract: This study aims to determine how the application, objectives, functions, learning methods, learning steps, material taught, supporting and inhibiting factors, as well as problems experienced by the teacher while teaching Maharah Kalam at the Ta'dib Asy-Syakirin Islamic Boarding School, Medan. . The research method used is descriptive qualitative research methods. The results showed that the learning of Maharah Kalam at the Ta'dib Asy-Syakirin Islamic Boarding School was significant in changing the behavior of students towards the learning outcomes achieved, as well as the teachers who were generally professionals.

Keyword: Maharah al-Kalam, learning, Arabic Language

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية التطبيق والأهداف والوظائف وطرق وخطوات التعليم والمواد التي يتم تدريسها والعوامل الداعمة والمثبطة، بالإضافة إلى المشكلات التي يواجهها المعلم أثناء تدريس مهارة الكلام بمعهد تأديب الشاكرين الإسلامية. أما منهج البحث المستخدم هو طريقة البحث الوصفي النوعي.أظهرت النتائج أن تعليم مهارة كلام بمعهد تأديب الشاكرين الإسلامية كان مهمًا في تغيير سلوك الطلاب تجاه نتائج التعلم المحققة ، وكذلك المعلمين الذين كانوا عمومًا محترفين
PREPARING FUTURE LEADER OF ANTI-CORRUPTION
Authors: Khamam Khosiin Khamam Khosiin 
Published: November 2022

Cultivating Islamic values ​​from an since early stage such as Amanah, Iffah, Haya’ Iqtishad, and Qana’ah believed to be able to be a person who has berakhlakul karimah , Honest, trustworthy, respectful, open, shy, thrifty and always thankfull.By cultivating these values, it is hoped that our leaders will be prioritized, so he is able to future leaders who are anti-corruption.
Entre acquisition, transmission et tentatives d’adaptation des savoirs techniques : la stratégie des Houillères de Montrambert et de la Béraudière (1854-1940)
Authors: Rojas Luc 
Published: November 2022

Les charbonnages sont bien souvent vus comme des entreprises peu innovantes dont la principale force de production est constituée par les masses ouvrières mobilisées. Or la réalité est à mille lieues de cela. Il s’agit d’une industrie dans laquelle l’innovation est centrale car chaque gisement possède ses propres particularités. Celles-ci engendrent donc des procédés techniques uniques. Ainsi, l’acquisition des savoirs est essentielle pour une houillère afin de mettre en place un outil de production adapté. Au fil du temps, les charbonnages tentent de rationaliser cette pratique destinée à acquérir et à gérer les savoirs techniques. Entre 1854 et 1940, les houillères de Montrambert et de la Béraudière construisent au fil de leur expérience une stratégie prenant en compte les différentes étapes de cette pratique : acquisition, transmission et adaptations des savoirs techniques.
Determinants of Intention to Purchase Electric Cars in Vietnam: Proposing an Analysis Framework from Theoretical Research
Authors: Hoang Truong Trong 
Published: November 2022

The intention to purchase an electric car can be explained in two ways: the intention to adopt a new technological product, and the intention of green consumption. Based on the theoretical research on customer behavior and a literature review, an analytical framework on the intention of Vietnamese consumers to purchase electric cars is proposed. The framework is developed by integrating the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) and the Norm Activation Model (NAM). According to the framework, a consumer’s intention to purchase is influenced by performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, personal norm, and an ascription of responsibility and consequence awareness. Besides contributing a theoretical framework on the consumer’s purchase intention, the article also proposes some suggestions for manufacturers and policymakers in promoting electric cars in the Vietnam market.
Measuring the Circular Economy for Companies: A Case Study of a Packaging Company in Vietnam
Authors: Khue Do Minh , Nam Nguyen Hoang 
Published: November 2022

In the transition from a linear to a circular economy, measuring progress and tracking changes are essential. This study reviews the available methods to measure the circularity at a micro-level and conducts a pilot analysis of the Material Circularity Indicator for a packaging company in Vietnam. The resulted average Material Circularity Indicator is -0.4989 (< 0), implying a linear flow. However, the positive Material Circularity Indicator for 2 products indicates that a certain circularity has been initiated in the company. Most importantly, the in-depth analysis shows some opportunities to improve the Material Circularity Indicator thereby saving costs for the company.
Effects of morphological processes in the nativisation of loanwords in Anufo: A linguistic analysis
Authors: Tasson Solomon Kofi 
Published: November 2022

The study was to determine the morphological processes that affect loanwords in Anufo. The research approach used was qualitative and the design is case study. The data collection strategies used for the study were interview, observation, and documents. The theoretical framework used for the study is Basic Linguistic Theory (Dixon 2010). The study established that Anufo has historically and socially heavily borrowed words from the three main languages, English, Likpakpaln and Akan, to fill lexical gaps. Apart from nouns, the main types of words that are borrowed into Anufo are adjectives, verbs, adverbs, and conjunctions. Phonologically, it came out that Anufo has twenty-seven consonant sounds while English has twenty-four. This study is distinct from others because it looks at loanwords from three different languages: English, Likpakpaln and Twi. Borrowing in Anufo is distinct from other Ghanaian languages such as Likpakpaln. This is because Likpakpaln has closed syllable types like that of English language. Anufo syllables are of the open type therefore, when the borrowed word has a closed syllable, it must be repaired to be nativized. The study contributes greatly to the literature of loanwords because it has been realized that no vowel apart from /a/ can occur at word initial position of Anufo. So, when a borrowed word into Anufo has a vowel other than /a/ at its initial position needs to go through some repair strategies for such a word to be nativised. A semantic and a comparative study of loanwords are recommended to find out differences and similarities of loanword adaptation strategies in the Ghanaian languages.
Post COVID-19 education strategies: Envisaging learning in a post COVID-19 pandemic world
Authors: Oranga Josephine , Matere Audrey 
Published: November 2022

In the context of the COVID-19 pandemic, learning has metamorphosed rapidly as never envisaged before. Accordingly, lessons learnt as a result of the pandemic will influence and shape the future of learning and assessment as the pandemic has brought about a unique opportunity to actualise changes in the education sub-sector that had hitherto been proposed but never really implemented until the pandemic struck, catching the vast majority of educational systems unawares. Notably, the COVID-19 pandemic led to worldwide closure of institutions of learning, leaving educators and learners’ to undertake learning in completely different modes, situations and locations. Consequently, remote learning was offered without much preparation and in some cases, without prior digital experience. This article, thus, explores education during and after the COVID-19 pandemic. The authors attempt to envisage education in a post COVID-19 world in light of the changes made as the pandemic raged. It is, thus, hoped that education and assessment post COVID-19 will be enhanced by the lessons learnt during the pandemic and will remain global, innovative, digital, student centred, personalised and practical.