bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Manajemen Penilaian E-Learning Madrasah dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran
Authors: Setiono Agus , Darim Abdu , Zamroni Afif 
Published: March 2022

Tujuan artikel ini adalah untuk mendiskusikan pelaksanaan penilaian menggunakan aplikasi e-learning madrasah, intensifikasi host-server kepala madrasah. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptuf kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil artikel ini adalah: Pertama, implementasi penilaian berbasis aplikasi e-learning dilakukan dengan cara: (a) perencanaan penilaian berdasarkan perangkat pembelajaran yang disusun dan pembuatan soal bersumber dari pemanfaatan laman-laman pendidikan yang mengandung level soal high-order thinking skill (HOTS), (b) pengorganisasian dilakukan dengan sosialisasi dan diseminasi cara menggunakan aplikasi e-learning kepada guru dan siswa, (c) pelaksanaan penilaian dilakukan dengan pengawasan akun masing-masing guru mata pelajaran, dan (d) analisis data hasil penilaian dengan penyimpanan data di dalam gawai siswa, akun guru, dan server sistem, sedangkan pengolahan pengolahan hasil penilaian secara otomatis dihitung oleh aplikasi. Kedua, intensifikasi host-server kepala madrasah dilakukan dengan cara: (a) perencanaan sistem aplikasi dengan waka kurikulum, waka sarana prasarana, teknisi, operator, dan bendahara sekolah, (b) pengorganisasian sistem aplikasi melibatkan waka kurikulum, wali kelas, dan guru BK menghasilkan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian pendidikan untuk diteruskan kepada guru mata pelajaran dan siswa, (c) pelaksanaan penilaian pendidikan dengan mengoptimalkan host-server sebagai media pengawasan, dan (d) analisis data hasil penilaian dengan penyimpanan data hasil olahan otomatis aplikasi dalam host-server kepala madrasah sebagai source nilai rapor siswa.
Optimum stocking density of stinging catfish (Heteropneustes fossilis) based carp polyculture in homestead ponds in a drought prone area of Bangladesh
Authors: HOSSAIN MD. AKHTAR , NABI S.M. NURUN , ALAM M. MANJURUL , RASHID MD. HARUN-UR , HOSSAIN MD. ANWAR , SIKENDAR MD. ABU 
Published: March 2022

An experiment was conducted during July to December, 2020 to optimize the stocking density of Heteropneustes fossilis while farming with carps (Rohu, Labeo rohita; catla, Catla catla; and silver carp, Hypophthalmichthys molitrix) in homestead ponds of Tanore upazila (sub district) in Rajshahi district, Bangladesh. Three different stocking densities of stinging catfish were tested under three treatments such as T1:98800 fish/ha; T2:123500 fish/ha; and T3:148200 fish/ha in polyculture ponds stocked with similar density (988 fishes/ha) of carps (L. rohita 25%, C. catla 25% and H. molitrix 50%). Stinging catfish was fed with 35% protein content diet. Water quality was monitored monthly and found within acceptable range for fish culture. Treatment T2 varied significantly (P<0.05) for total fish yield, net return and cost benefit ratio.
Insights into the fish biodiversity and fishing practices in Shanir Haor of Bangladesh
Authors: CHOWDHURY NILOY KUMAR , ISLAM MD. JAHIDUL , KUNDA MRITYUNJOY , DAS MOLLIKA , FAGUN IFTEKHAR AHMED 
Published: March 2022

Despite Bangladesh's attempt to safeguard natural water bodies and wetlands, the loss of aquatic biodiversity is becoming an alarming issue. As a key habitat and breeding ground for inland freshwater fish, Shanir Haor in Bangladesh's north-eastern zone harbors a wide variety of fish species. Recent trends in biodiversity loss have emphasized the indispensable need for comprehensive biodiversity research, which is necessary for evaluating the haor ecosystem's present status and assuring its long-term management. The study intends to portray the present scenario of fish biodiversity and fishing practices in the Shanir Haor ecosystem. A total of 78 fish species were found in the study area, with 26 species commonly available, 22 species moderately available, 22 species rarely available, and 8 species very rarely available. The study identified a variety of natural and anthropogenic factors responsible for decline of fish biodiversity. The research will serve as a baseline for future biodiversity conservation and management in Shanir Haor.
Socio-economic conditions of fishermen in Kanaighat Upazila of Sylhet, Bangladesh
Authors: HUSSAIN TOHIR , ISLAM MD. JAHIDUL , FAGUN IFTEKHAR AHMED 
Published: March 2022

The present study was undertaken to portray the socioeconomic conditions of fishermen in Kanaighat upazilla, Sylhet. A well-structured questionnaire was used to gather data from a total of 50 randomly chosen fishermen. About 55% of fishermen worked exclusively in the fishing activities, while 30% worked in agriculture and 15% worked as day laborers. The fishermen' highest yearly income ranged from BDT 25,000 to 40,000, while their lowest annual income ranged from BDT 5000 to 10,000. About % of fisherman had no education, 32% could only sign, % had primary education (up to 5 classes), and just 3 % had both S.S.C. and H.S.C. Almost all fishermen had sanitary facilities, with 67.5 % having kaccha and 32.5 % having semi-concrete. Approximately 100 % of the fishermen utilized tube well water, with 65 % having their own tube-well and the remainder using a neighbor's tube-well. The government did not give Vulnerable Group Feeding (VGD) cards in the study area. The main obstacles were discovered to be a lack of scientific information, illiteracy, and a lack of governmental assistance. Mohajan provides most of them with fishing equipment such as a boat, a net, and credit. Fishermen employed a variety of nets, including Ber jal (seine net), Current jal (gill net), Jhaki jal (cast net), and Thela jal (Push net). The Surma River was the primary source of fishing. They also caught fish from the Andu, Rouwa, and Atghaiya beels. Fishers in the study region had no other choices for earning a living outside fishing in the area.
Pengaruh Komunikasi Interpersonal Guru Dengan Siswa Terhadap Minat Belajar Siswa Dalam Mewujudkan Perilaku Belajar Siswa
Authors: Karim Busrol 
Published: March 2022

Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas tentang pengaruh komunikasi interpersonal Guru dengan Siswa terhadap minat belajar siswa dalam mewujudkan perilaku belajar siswa. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik survey dan pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara, kuesioner, observasi serta study dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Adapun populasi dan sekaligus menjadi renponden dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMP IT Husnul Khotimah Wanaraja Garut sebanyak 174 orang, untuk kepentingan penelitian ini dari jumlah populasi tersebut diambil 64 orang. Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal Guru dengan Siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belajar siswa (Y) dalam mewujudkan perilaku belajar siswa (Z). Artikel ini berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan perilaku belajar siswa secara baik dapat dilakukan dengan meningkatkan minat belajar siswa, maka pelaksanaan fungsi komunikasi interpersonal Guru dengan Siswa harus di tingkatkan.
M MANAJEMEN PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING DALAM UPAYA MEMPERLUAS AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN
Authors: Admin Admin 
Published: March 2022

Perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi segala segi kehidupan. Pemanfaatan Information Comunication and Technology (ICT) melalui internet dalam segala bidang, termasuk dalam proses pendidikan atau pembelajaran. Kemajuan dalam dunia ICT mengubah banyak hal, didunia pekerjaan yang bersifat dapat digantikan oleh kemajuan dunia teknologi Internet of Thing (IoT) dan Artificial Intellegence (AI). Dosen harus memiliki kemampuan adaftif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi dengan mengubah proses pembelajaran yang selama ini dilakukan kuliah tidak hanya tatap muka, namun bisa dilakukan secara daring dalam rangka meningkatkan layanan akses pendidikan. Internet sebagai hasil perkembangan teknologi tentunya memiliki pengaruh dalam dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran yang telah mengubah pola pembelajaran konvensional menjadi pola modern yang berbasis daring dengan pemanfaatan Information Communication and Technology (ICT) yang dikenal dengan E-Learning. Pembelajaran-pembelajaran yang mengkolaborasi antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran berbasis pemanfaatan ICT yang dikembangkan sebagai pembelajaran kolaborasi atau dikenal dengan Blended Learning. Dalam manajemen pembelajaran Blended Learning sangat efektif, Pembelajaran Blended Learning, sangat efektif digunakan karena memberikan kemudahan aksesibilitas mahasiswa dimanapun, kapan dan dimanapun dapat diakses sesuai dengan capaian pembelajaran yang dipersyaratkan. Sumber belajar pembelajaran Blended Learning bukan terpaku pada dosen pengampu mata kuliah tetapi dapat dari berbagai sumber, berupa sumber informasi yang bersifat digital, video maupun lainnya.
Kata Kunci : Pembelajaran, Internet, Blended learning, E-Learning
m Pemasangan Lampu penerangan di Ruang dengan Sensor Passive Infrared Receiver (PIR) terintegrasi Arduino
Authors: Royhan Muhammad 
Published: March 2022

Penerangan merupakan kebutuhan pokok di ruang. Sumber cahaya di ruang adalah lampu penerangan. Tujuan penerangan adalah untuk keamanan dan kenyamanan di ruang. Secara umum Lampu dinyalakan dan dipadamkan menggunakan saklar secara manual. Jika di ruang tidak ada penghuni, sebaiknya lampu dipadamkan sehingga tidak terjadi rugi daya dan umur lampu (life time) lebih lama. Supaya lampu padam dengan sendiri perlu dipasang sensor deteksi orang. Sensor tersebut adalah PIR. Sensor Passive Infrared Receiver (PIR) merupakan sebuah sensor yang biasa digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia[1]. Dengan pemasangan PIR terintegrasi dengan arduino, jika ada penghuni maka lampu menyala dan sebaliknya jika tidak ada penghuni maka lampu padam 3 menit setelah penghuni keluar dari ruang.
Kata kunci : Ruang, PIR, Arduino, Lampu
Penentuan Kurva Retensi Air Tanah Laboratorium dengan Sensor Resistensi dan Kapasitansi
Authors: Bowo Cahyoadi , Hasan Mohammad , Marhaenanto Bambang 
Published: March 2022

A soil water retention curve determination method is developed based on the use of gipsblock and capacitance sensors. The objective of the research was to provide a simple and quick method in characterization of soil water retention in the laboratory based on resistance and capacitance sensors. Undisturbed soil sample collected using stainless steel ring sampler 8cm in diameter and 6cm height. Digital gipsblock and capacitance sensors connected to personal computer detected periodically water tension and volumetric water content of the sample. To test the reliability of collected data, measurement using pressure plate apparatus was also conducted. Result of the experiment for soil samples textural classes loam to clay loam leaded well compromise with result from pressure plate. However, significant deviation of soil water content has been detected as the soil water suction exceeded 15,000hPa. Deviation of measured water content increased with the reducing water content up to 0.300cm3.cm-3. Implication of this result showed a further finer standardization assesing water tension above 10.000hPa is needed.
Pengaruh Kombinasi NPK dan Pupuk Kandang terhadap Sifat Tanah dan Pertumbuhan serta Produksi Tanaman Caisim
Authors: Sarno . 
Published: March 2022

The study was conducted in Keputran village, Tanggamus District, Lampung Province. The aim of this study to find out a proper combination of NPK fertilizer and chicken manure for the vegetable crops, especially chinese mustard (Brassica campetris Var. Chinensis L.) in order to increase the production. A randomized complete block design was used in this experiment with ten treatments and three replications. The result showed that the application of chicken manure with the dosage of less than 5 Mg ha-1 was combined with NPK fertilizer did not effective to affect the increasing of growth and production of chinese mustard. Meanwhile application of chicken manure more than 5 Mg ha-1 was combined with NPK fertilizer significantly affected the growth, production of chinese mustard and soil properties i.e. C-total, total-N, P available, exchangeable K, and humic and fulvic acid. The application of chicken manure effective to reduce NPK fertilizer need. The best yield was found in using 50% of NPK fertilizer to dosage recommendation and 50% application of chicken manure to dosage 20 Mg ha-1.
Are French Listed Companies Takeover-proof?
Authors: Carle François 
Published: March 2022

In his commentary on the recent reforms of the French takeover bids regime, Professor Bonneau questioned whether France was still ‘a good member of liberalism.’ A quick look at the statistics demonstrates that indeed France has become relatively unattractive for foreign investors. It is true to say that along with British and German companies, French companies were the most attractive participants in the European wave of mergers and acquisitions between 1993 and 2001. However today, France suffers from a substantial negative takeover balance, with foreign companies investing only ?149,000,000 in takeovers of French companies, compared with the ?336,500,000 invested in foreign countries by French companies for the same purpose.
On 31 March 2006, European Directive 2004/25/EC on Takeover Bids (the ‘Directive’) was implemented into French law through Act No. 2006-387 (commonly called the ‘Loi Anti-OPA’). The objectives of the Directive are twofold: (1) to strengthen legal certainty in cross-border takeover bids; and (2) to ensure the protection of minority shareholders. Furthermore, the Winter Commission, which had the difficult task of paving the way for the drafting of the final proposal for the Directive, came to the conclusion that the Directive must also be considered as a further step towards an integrated securities market in Europe. With these observations in mind, it is difficult to imagine that the European legal institutions would enact a piece of legislation which is meant to render companies within Member States ‘takeover-proof’.
The French legislature has taken a peculiar approach to the subject of takeover bids. With the Loi Anti-OPA, the French Parliament drafted an act which tended to find a compromise between shareholder influence on defensive measures, and the reactive capacities of a company to raise a defence (‘réaction à chaud’). Economists saw the Loi Anti-OPA as a ‘financial and economical inconsistency aimed at defending national “champions” ’. Consequently, it is relevant to examine the French legislation prior to the recent Loi Anti-OPA as well as the Loi Anti-OPA itself in order to analyse its impact on the French takeover regime.
‘Future Trends in Auditors’ External Reporting: Inspiration from the UK?
Authors: Seehausen Jesper 
Published: March 2022

For the time being, the International Standards on Auditing (ISAs) and, for Public-Interest Entity (PIE) audit reports, the PIE Regulation constitute the regulatory foundation for audit reports within the EU, together with the national act in each Member State that implements the Auditing Directive and with any other relevant national legislation or regulation. However, further changes to auditors’ external reporting may lie ahead. The purpose of this article is to discuss these possible changes. The article focuses on the UK, where a number of important and possibly ‘game changing’ reports have recently been published – especially following the collapse of Carillion. Admittedly, after Brexit, the UK will of course no longer have a direct influence on EU legislation, including audit legislation. However, there is reason to believe that the UK will remain one of the ‘driving’ countries within auditing and UK hence continue to exert significant influence on audit regulation. Besides a brief description of Carillion and its collapse, the article discusses the Kingman Review and the Brydon Report, which both include interesting considerations on auditors’ external reporting. Only time can tell which changes will actually be implemented, how, when and not forgetting where.
Auditing, Auditors, Audit Legislation, Auditing Directive, Public-Interest Entities (PIEs), PIE Regulation, International Standards on Auditing (ISAs), Audit Reports, Key Audit Matters (KAMs), Carillion, Kingman Review, Brydon Report, Company Law, UK Companies Act
The Regime of Depositary Under the Alternative Investment Fund Managers Directive 2011: French and Luxembourg Perspectives
Authors: Domina Repiquet Mariia 
Published: March 2022

The Alternative Investment Fund Managers Directive 2011 requires every fund manager to designate a depositary for every fund it manages. This is the first time in the history of European alternative investment fund industry that an appointment of a depositary is obligatory across all Member States. We analyse the differences in the implementation of this regime in French and Luxembourg law.
AIFM Directive, UCITS Directive, depositary
Activist Hedge Funds and Board Representation: A Comparative Analysis of the European and American Fiduciary Duties in the Context of Activist-Nominated Directors
Authors: Taleska Ana 
Published: March 2022

Recently, a new breed of representative director has featured European and American corporate boards: activist-nominated directors. Activistnominated directors are sponsored by hedge funds in course of an activist campaign targeting a listed corporation in a bid to amplify hedge funds’ direct influence in board deliberations. Constituency directors are deeply rooted in (Continental) European corporate governance and activist-nominated directors may find that the decision-making processes and deliberations of multi-stakeholder (two-tier) boards are markedly different from majority-independent (unitary) boards, commonly featured at British and American firms. This dynamic in the (Continental) European corporate governance may significantly curtail activist directors’ influence in gaining support for their demands that are at odds with the interests of other (board-represented) stakeholder interests at (Continental) European firms.
activist-nominated director, constituency director, nominee director, representative director
The Shell Nigeria Judgments by the Court of Appeal of the Hague, a Breakthrough in the Field of International Environmental Damage? UK Law and Dutch Law on Parental Liability Compared
Authors: Bartman Steef M. , De Groot Cornelis 
Published: March 2022

On 29 January 2021, the Court of Appeal of The Hague rendered three judgments in cases brought by Nigerian citizens who had suffered damage as a result of leaks from oil pipelines. The proceedings stand out because they are being conducted in the Netherlands, not only against Shell Nigeria, but also against the former UK and Dutch parent companies of the Shell group, as well as against the current group holding company Royal Dutch Shell Plc. The Court of Appeal, in line with the Vedanta judgment of the UK Supreme Court, makes an extensive analysis of the structure of the Shell group and, based thereon, derives (albeit limited) a duty of care for the parent company Royal Dutch Shell Plc (RDS) vis-à-vis the claimants.
corporate social responsibility, international environmental damage, piercing the corporate veil, EEX Regulation (recast), Brussels I-bis Regulation, Rome II Regulation
Rapidly Implemented Amidst COVID Crisis, New Dutch Restructuring Procedure Offers Relief to Businesses and Organizations Struggling with High Debts
Authors: De Vaan Ruud A.G. , De Bock Gerrit-Jan 
Published: March 2022

A recently enacted Dutch law enables businesses and organizations to avoid bankruptcy through a court-approved restructuring plan. As an implementation of the 2019 European Restructuring Directive, the so-called Dutch Scheme can be used to restructure debts and improve profitability, for example by applying forced debt reduction or debt-for-equity swaps. This new legislation entered into force on 1 January 2021 and is already proving to be an effective tool for business in financial distress. In this article, the authors describe its main characteristics.
insolvency proceedings, restructuring plan, WHOA, Dutch Scheme, restructuring expert, debtor-in-possession
The Interpretation of ‘Household’ in the Definition of Personal Information in the CCPA
Authors: Krzysztofek Mariusz 
Published: March 2022

The California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) became enforceable on 1 July 2020. However, the interpretation of ‘household’ within the definition of a consumer’s personal information remains unclear. Since even a person living alone in a housing unit is counted as a household, it is not indicated how an individual within a household differs from a consumer in the definition of personal information. In other words, people who constitute a household are in the same time consumers as defined in the CCPA (California residents), so ‘household’ in the CCPA duplicates the meaning of ‘consumer’ in the definition of personal information. The guidance of the CCPA issued by the Attorney General’s Office actually show that at the end of the day, the household needs to be tied to a consumer in order to validate the request, for example in the guidance § 999.318 it is explicitly said ‘all consumers of the household’. The scope of the definition of personal information and therefore the scope of the CCPA becomes uncertain without answering the question of how ‘household’ is to be understood in the CCPA. This article discusses the answer to this question.
CCPA, California Consumer Privacy Act, household, household definition, consumer, personal information, all consumers of the household
Data Protection in Mexico: One Right, Two Systems, Different Protections and Uncontrolled Data Breaches
Authors: Guzmán-Rodríguez Héctor E. 
Published: March 2022

To obtain a complete understanding of how data protection laws apply in Mexico, readers must start with the following fact: There are two main data protection laws in Mexico. One applies to companies and individuals processing personal data for non-household activities, the other provides the framework that all Mexican States shall follow to regulate data processing by public entities identified as ‘sujetos obligados’ or ‘obligated subjects’. Even when both laws regulate ‘data protection’ in a very similar way, a close look into them reveals that they provide different rights to data subjects and different obligations for data controllers. As we will indicate, this situation may lead to problems on the differentiated protections and obligations when citizens’ rights are processed by two types of data controllers that otherwise should not have different obligations when processing this information.
Mexico, Data Protection, Data Subjects, Portability, Impact Assessment, Breach, Security
Survey on Free Trade Agreements and Customs Unions
Authors: Weerth Carsten 
Published: March 2022

From 1948 to 1994, the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Secretariat received 124 indications of Regional Trade Agreements (RTAs) relating to the trade in goods, and since the creation of the World Trade Organization (WTO) in 1995, more than 240 additional RTAs (covering trade in goods and services) have been notified to the WTO. Since 1990, the number of RTAs indicated to the GATT/WTO Secretariat concerning the trade in goods has risen strongly.
A World Customs Organization (WCO) survey on the existing Free Trade Agreements (FTAs) and Customs Unions (CUs) in the trade of goods has been published in September 2008.
This paper shows the major findings of the WCO survey and puts them into a wider WTO/GATT picture.