bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGATURAN TEKNIS PEMBUKTIAN INSIDER TRADING DI INDONESIA
Authors: Mustika Komang Ayu Pradnyatiwi , Sawitri Dewa Ayu Dian 
Published: October 2022

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan pengaturan perlindungan investor pada insider trading pada pasar modal Indonesia serta untuk memberikan pengetahuan terkait pengaturan teknis pembuktian insider trading di Indonesia. Metode yang dipergunakan pada penelitian terkait pengaturan teknis pembuktian insider trading di Indonesia ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, pendekatannya yakni pendekatan perundang-undangan untuk melakukan analisis isu hukum penelitian ini. Penelitian ini pada akhirnya menghasilkan yakni jika Perlindungan investor terhadap insider trading dalam pasar modal Indonesia pada hakikatnya diatur dalam UU No. 8/1995, tercantum dalam bab XI dengan judul Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam. Konsep serupa juga terdapat pada UU No. 40/ 2007 yang mana direksi serta komisaris wajib melaksanakan tugas serta fungsi dalam keperluan perusahaan yang memiliki kesesuaian makna serta tujuan perusahaan. Selanjutnya terkait pengaturan teknis pembuktian insider trading di Indonesia belum terdapat pengaturan secara khusus sehingga memprsulit pembuktian pada kasus insider trading di Indonesia sehingga para pelaku insider trading di Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan putusan bebas.
This study aims to provide an understanding of the regulation of investor protection against insider trading in the Indonesian capital market and to find out the technical arrangements for proving insider trading in Indonesia. The method used in this article related to the technical arrangements for proving insider trading in Indonesia uses normative juridical legal research, with a statutory approach to analyze the legal issues of this article. The result of this study is that if the protection of investors against insider trading in the Indonesian capital market is essentially regulated in Law no. 8/1995 concerning the Capital Market, it is stated in chapter XI with the title Fraud, Market Manipulation, and Insider Trading. A similar concept is also found in Article 92 paragraph (1) and Article 108 paragraph (2) of Law no. 40/2007 concerning Limited Liability Companies in which the directors and commissioners are obliged to carry out their duties and functions in the company's needs that have a conformity with the meaning and purpose of the company. Furthermore, regarding the technical arrangements for proving insider trading in Indonesia, there are no specific arrangements that make it difficult to prove in cases of insider trading in Indonesia so that the perpetrators of insider trading in Indonesia can easily get an acquittal.
PASANG SURUT IMPLEMENTASI NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Authors: Pontorondo Immanuel Christian , Marwanto Marwanto 
Published: October 2022

Konsep negara hukum dan demokrasi hampir seluruh negara di dunia memakai dari konsep ini sebagai konsep negara modern, termasuk negara Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah Negara hukum dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan penelitian kepustakaan, mengkaji undang-undang dan buku-buku hukum sebagai objek utama dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa Indonesia sering mengalami pasang surut perubahan sistem dari sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi. Pada reformasi ini Indonesia dalam pengimplementasiannya telah mengarah pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang berasaskan nilai-nilai sosial dan budaya yang tercantum dalam pancasila, meskipun di dalam perjalanannya terdapat kekurangan dan tantangan.
The concept of the rule of law and almost all countries in the world use this concept as a modern state concept, including the Indonesian state applying the principles of the rule of law, as explained in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Indonesia is a state of law and Article 1 paragraph (2) of the Constitution. 1945 is in the hands of the people. This type of research is normative legal research and library research, legal studies and legal books as the main objects of this research. The approach used is a qualitative approach. From the results of the research conducted, it can be understood that Indonesia has often experienced ups and downs in system changes since the beginning of independence until the reform era. In this reform, Indonesia in its implementation has led to the principles of the rule of law and democracy based on social and cultural values contained in Pancasila, although along the way there are shortcomings and challenges.
PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENGELOLA JUAL BELI ONLINE TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PENCIPTA
Authors: Martadinata I Made Duvanda , Indrawati Anak Agung Sri 
Published: October 2022

Permasalahan Kekayaan Intelektual pada perdagangan online yang juga disebut dengan e-commerce dimana pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran hak cipta fotografi. Permasalahan yang dimaksud adalah pelanggaran karya cipta fotografi yang digunakan oleh pelaku bisnis dan bagaimmana pertanggungjawaban dari pihak e-commerce terkait dengan pelanggaran hak cipta fotografi tersebut. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan karya cipta fotografi yang digunakan pada e-commerce dan bagaimana tanggung jawab pihak e-commerce dalam hal pelanggaran hak cipta gambar. Metode yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji sumber primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder dimana kasus-kasus yang memang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dikaji. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penggunaan hak cipta fotografi dakam e-commerce terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diatur secara umum saja dan pihak pengelola e-commerce dapat diminta tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang dialami pencipta.
Problems of Intellectual Property in electronic commerce which is also called e-commerce where violations that often occur are copyright infringement of images used by merchants and how is the responsibility of e-commerce related to copyright infringement of the image. The purpose of this paper was to analyze how the protection of image copyrights used in e-commerce and how the responsibility of the e-commerce party in terms of copyright infringement of images. The method used in writing this scientific paper was normative research methods by examining primary sources, namely legislation and secondary materials where cases are indeed related to the problem to be studied. Based on the results of the study, it can be concluded that legal protection for the use of photographic copyright in e-commerce is contained in several laws and regulations that are regulated in general only and the e-commerce manager can be asked for civil responsibility for losses suffered by the creator.
ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN WARALABA
Authors: Laksmi Ni Made Rahayu , Sukranatha Anak Agung Ketut 
Published: October 2022

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana keamanan dan keselamatn konsumen dalam perjanjian waralaba. Melalui kajian tersebut, dapat diketahui kembali mengenai bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha waralaba yang mana terdiri dari franchisor dan franchisee dengan konsumen serta bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam perjanjian waralaba. Penulisan menggunakan normative legal research yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan yang relevan serta memprioritaskan sumber-sumber hukum yang sifatnya sekunder dan pendeketan secara perundang-undangan. Sesuai dengan penulisan dan penelitian yang dilakukan bahwasanya hubungan hukum yang terjalin secara langsung antara franchisor dan franchisee ada karena suatu perjanjian, yakni perjanjian waralaba. Melalui perjanjian tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hubungan hukum antara franchisee dan konsumen (pengguna akhir) memiliki hubungan yang secara langsung, karena timbul pelaksanaan jual beli. Perjanjian menimbulkan tanggung jawab hukum. Dengan itu, maka segala sesuatu yang diperjanjian, apabila tidak dapat dilaksanakan, maka pihak yang tidak melaksanakan harus bertanggungjawab.
This article is written with the aim of analyzing and examining how safety and consumer safety is in a franchise agreement. Through this study, it can be seen again about the legal relationship between franchise business actors, which consists of franchisors and franchisees with consumers and how the legal consequences for violations of consumer safety and security in franchise agreements. This writing is done using normative research methods, namely by reviewing relevant laws and regulations and prioritizing secondary sources of law and statutory approaches. In accordance with the writing and research conducted, the legal relationship that exists directly between the franchisor and the franchisee exists because of an agreement, namely a franchise agreement. Through the agreement, it creates rights and obligations that apply to each party. The legal relationship between the franchisee and the consumer (end user) has a direct relationship, because it arises from the sale and purchase. The agreement creates legal liability. With that, everything that was agreed upon, if it could not be implemented, then the party who did not implement it must be responsible.
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS ASIAN HATE DI AMERIKA SERIKAT
Authors: Natalia Christine , Utari Anak Agung Sri 
Published: October 2022

Tulisan ini dilatarbelakangi dari efek kasus yang terjadi di Amerika Serikat (AS) yaitu terkait kasus ujaran kebencian kepada orang Asia maupun keturunannya yang dikenal dengan istilah Asian Hate yang mendapat kecaman dari berbagai pihak internasional. Diharapkan tulisan ini mampu menambah wawasan dan pemahaman setiap kita terkait isu persoalan sosial di Amerika Serikat menurut hukum internasional. Studi ini nantinya akan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil tulisan ini menunjukkan berdasarkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimintion (ICERD) dan Universal Decrlaration on Human Rights (UDHR) sendiri sudah lebih dulu menyatakan bahwa setiap manusia harus diperlakukan tanpa diskriminasi.
This paper is based on the effect of cases that occurred in the United States (US), namely related to cases of hate speech to Asians and their descendants known as Asian Hate which received criticism from various international parties. This paper will bring more knowledge and awareness that occurred in the United States (US), namely related to cases of hate speech to Asians and their descendants are known as Asian Hate which received criticism from various international parties. This paper will give us further insight into the social and legal issues occurring in the United States according to international law. The paper will eventually adopt a normative-law study method with a constitutional approach, case approach, and historical approach. The results of the paper have shown that based on International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimintion (ICERD) and Universal Decrlaration on Human Rights (UDHR) itself, it has been stated that every human being must be treated without discrimination.
PENGARUH PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Authors: . Kamila Ramadhani , Saputra Muhamad Sena , Wahyuni Lidia 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini guna pengujian dampak penerapan green accounting serta kinerja lingkungan pada kinerja kuangan menggunakan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi. Popilasi studi ini berupa bisnis manufaktur yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2018 – 2021. Pemilihan sampel memakai teknik pursosive sampling dalam 3 kriteria yang mengasilkan 18 bisnis yang bisa untuk diamati dan diteliti. Berdasarkan hasil analisa menunjukan bahwa, green accounting berdampak positif pada kinerja keuangan, Kinerja lingkungan berdampak positif pada kinerja lingkungan, tata kelola bisnis memperkuat green accounting pada kinerja keuangan, dan Tata kelola perusahaan memperkuat kinerja lingkungan pada kinerja keuangan.
Abstract

The purpose of this study is to examine the impact of implementing green accounting and environmental performance on financial performance using corporate governance as a moderating variable. The population of this study is in the form of manufacturing businesses listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2021. The sample selection uses a pursosive sampling technique in 3 criteria which results in 18 businesses that can be observed and researched. Based on the analysis results show that, green accounting has a positive impact on financial performance, environmental performance has a positive impact on environmental performance, business governance strengthens green accounting on financial performance, and corporate governance strengthens environmental performance on financial performance.
Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Desa Mantigola
Authors: Ria Husriah 
Published: October 2022

This study aims to determine the effectiveness of the village financial system in improving the financial performance of Mantigola Village. This type of research uses a qualitative descriptive method. The sampling technique is observation, interviews and documentation. The data was processed using a qualitative descriptive method.
The results of the research on the Village Financial System Application (Siskeudes) have been successfully implemented in Mantigola Village, measured from the availability of human resources and the existing facilities and infrastructure in Mantigola Village are adequate to apply this application. The application of the Village Financial System (Siskeudes) application in Mantigola village has been said to be successful, because in its application the Village Financial System application (Siskeudes) in Mantigola village has helped the Mantigola village government in improving village financial management to be more efficient and also the application of the Financial System The village (Siskeudes) can improve the transparency of the Mantigola village government in managing village finances for the better.
Analisis Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelaporan Keuangan, dan Tata Kelola Perusahaan Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19
Authors: Suharsono Riyanto Setiawan 
Published: October 2022

Kualitas pelaporan keuangan perusahaan sangat vital dalam memberikan informasu kepada pengguna laporan keuangan terkait aktivitas ekonomi bisnis, akuntansi serta memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan secara wajar. Kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh banyak hal seperti pengungkapan yang menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, kesamaan informasi yang didapat antara pemilik dan manager, dan tata kelola perusahaan yang sistematis. Penelitian ini menguji pengaruh Pengungkapan Sukarela terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan melalui Tata Kelola Perusaan pada perusahaan manufaktur sebelum dan selama Covid 19
Perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia dipilih sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan karena perusahaan manufaktur mempunyai skala yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga diharapkan bisa digeneralisasi dan dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kualitas Pelaporan Keuangan dari perusahaan manufaktur yang cukup banyak dan tersebar di berbagai pulau di negara Indonesia menjadi hal yang potensial untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kualitas pelaporan keuangan perusahaan di bursa efek Indonesia dibandingkan dengan perusahaan lain di dalam negeri maupun luar negeri.
Teori yang mendasari penelitian ini menggunakan Teori Signal. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 168 perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018-2020. Tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik sampel purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan Moderated Regresi Analysis (MRA).
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelaporan Keuangan, dan Tata Kelola Perusahaan sebelum Pandemi Covid 19 di tahun 2018 menunjukkan kondisi yang stabil, selama Pandemi Covid 19 di tahun 2019-2020 menunjukkan kondisi yang menurun.
Kata Kunci : Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelaporan Keuangan, Tata Kelola Perusahaan
ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI BOSOWA BERLIAN MOTOR CABANG PAREPARE
Authors: Burhan Imron , Ilham  , Arham Suryansyah Saputra Muhammad 
Published: October 2022

Penerimaan PPnBM dapat dibandingkan dengan daya beli masyarakat dikarenakan PPnBM merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Peningkatan atau penurunan daya beli masyarakat seharusnya dapat menggambarkan pertumbuhan penerimaan PPnBM. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan PPnBM terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat di Bosowa Berlian Motor Cabang Parepare. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metede penentuan sampel metode non-probability sampling (sampel non-acak) dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penjualan atas barang mewah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pada Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Bosowa Berlian Motor Cabang Parepare.
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PAD SELAMA PEMULIHAN COVID-19
Authors: Belinda Presti , Nataliawati Rita , Yaumi Sri , Winarsih Tri 
Published: October 2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan terbesar Pemerintah Daerah. Salah satunya yaitu Kabupaten Lamongan. Adanya pandemi covid-19 ini penerimaan dan target Pajak Daerah Lamongan tidak optimal dan mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui tingat Efektivitas penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan pada masa Recovery Pandemi Covid-19. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019-2021. Analisis data menggunakan reduksi data sedangkan, untuk validasi data menggunakan teknik triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Hasil Penelitian (1) Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019-2021 Tidak Efektif, (2) Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019-2021 berada dalam kriteria “Sangat Kurang”.
Síndrome do Intestino Irritável: uma revisão de literatura
Authors: Weber Julia Balthazar , Weber Celi de Souza Balthazar , Ferraz Adriana Rodrigues 
Published: October 2022

Objetivo: Analisar as características da Síndrome do Intestino Irritável (SII). Revisão Bibliográfica: A SII é um dos distúrbios mais comuns das interações intestino-cérebro (anteriormente chamadas de distúrbios gastrointestinais funcionais) e estima-se que afete cerca de 1 em cada 10 pessoas em todo o mundo. Sua apresentação clínica é caracterizada por dor abdominal associada a alteração na frequência ou forma das fezes, na ausência de doença orgânica. Os fatores envolvidos na patogênese incluem fatores ambientais e do hospedeiro, como intolerância alimentar, antibióticos, infecções entéricas, percepção alterada da dor e interação cérebro-intestino alterada, disbiose e estressores psicossociais. Considerações finais: A síndrome do intestino irritável (SII) é um distúrbio gastrointestinal funcional crônico e recorrente. O diagnóstico de SII, de acordo com os critérios de Roma IV, requer que os pacientes tenham apresentado dor abdominal recorrente (pelo menos 1 dia/semana nos últimos 3 meses) relacionada à defecação, alteração associada na frequência das fezes e/ou uma alteração associada na forma das fezes. Seu tratamento é baseado em medidas farmacológicas que dependem do tipo de SII, se com diarreia ou não, além de medidas dietéticas.
Uma abordagem geral da demência: Doença de Alzheimer e Demência Vascular
Authors: Gomide Maria Eduarda Marini Amante , Pereira Carlos Eduardo Reis Souza de Oliveira , Santos Thiago Mendes dos , Lopes Luísa Miranda Braga , Soares Clarissa Vasconcellos , Wagner Maria Clara Neves , Amorim Isabelle de Moraes , Ribeiro Ana Clara Gê Pinto , Miranda Ana Paula de Oliveira , Figueiredo Júnior Hélcio Serpa de 
Published: October 2022

Objetivo: Analisar as características da Demência Vascular (DV) e Doença de Alzheimer (DA). Revisão bibliográfica: A demência abrange várias doenças que afetam a memória, habilidades cognitivas e comportamentais que interferem na capacidade de uma pessoa de manter as atividades da vida diária. A DV é um distúrbio neurocognitivo caracterizado por infartos cerebrais, lesões da substância branca, perda de mielina e frequentemente angiopatia amilóide. Assim, o dano vascular é uma causa crítica de perda neuronal e desintegração sináptica. A DA é uma doença neurodegenerativa caracterizada por placas extracelulares contendo β-amilóide (Aβ) e emaranhados neurofibrilares intracelulares contendo tau. A DA geralmente se apresenta com comprometimento cognitivo amnésico proeminente. Considerações finais: A demência é caracterizada pelo declínio progressivo da capacidade cognitiva, levando ao comprometimento da autonomia da função com mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo sofrendo com esse problema que tende a triplicar até 2050. A doença de Alzheimer é a principal causa de demência, seguida pela demência vascular. Nesse contexto, é essencial um cuidado multidisciplinar ao paciente com demência a fim de melhorar sua qualidade de vida.