bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Analysis of Judges' Decision on Witness Divorce Evidence in Donggala Religious Court
Authors: Usman Usman , Abidin Abidin , S. Thahir Lukman 
Published: December 2022

A judge's decision or commonly called court decision, is a written statement made by a judge as a government official who has been authorized to do so. The statement is made in a court case and it is open to the public after going through procedural law processes, to resolve or end a case to create legal certainty and justice for the disputing parties. This study used a qualitative case study approach. Data was collected through direct observation, in-depth interviews, and written material analysis. The results of this study show that the judges examining, deciding, and resolving divorce cases based on Indonesia marraige laws and regulations. Witness evidence considered by the Panel of Judges is a witness that meets the formal and material requirements. One of the material requirements is that the witness testifies to what he has seen, heard, and experienced, not to hear other people's stories. Civil procedural law witnesses who do not personally witness an event which is the reason for the parties to a lawsuit in court, is called de auditu testimony.
POWER RELATIONS IN CALISTUNG LEARNING IN TK/RA AND SD/MI CURRICULUM IN SOUTH KUTA DISTRICT
Authors: Juliantara M. Mughni 
Published: December 2022

Reading, writing, arithmetic or what is abbreviated as calistung are basic skills that are often a problem for students. The practice in the field of calistung learning curriculum at the kindergarten and elementary school levels is out of sync. The calistung learning curriculum at the kindergarten level is not allowed to be taught directly, while the elementary school curriculum requires first graders to master calistung.
This study aims to analyze the form of power relations in the calistung learning curriculum, reveal the factors behind power relations, as well as uncover and examine the impact of power relations in the calistung learning curriculum on kindergarten and elementary school students. This study uses a qualitative approach with interpretive descriptive-qualitative data analysis.
The results showed: first, the form of power relations in calistung learning in the TK/RA and SD/MI curriculum was extracurricular and private calistung activities. Second, this power relation occurs against the background of several factors, namely the TK/RA 2013 curriculum and SD/MI 2013 curriculum, institutional policies, demands of guardians of students, community assessments, and acceptance of new elementary/MI students. Third, power relations in calistung learning have positive and negative impacts. The positive impact is that students become more confident in learning activities because they have mastered calistung. The negative impact is that students become depressed with lessons, lose playing time, untraceable mindsets, decrease interest in learning because they feel they have mastered, get angry easily when stressed with lessons, and decrease achievement. This condition is known as "mental hectic". The government must take firm action against institutions that violate the established curriculum. Institutions, educators and guardians of students must be wise in providing calistung material to children or students, calistung must be given according to the stages.
Keywords: power relations, learning, calistung, curriculum
Rancang Bangun Portal Lowongan Pekerjaan Berbasis Web Dengan Fitur Rekomendasi
Authors: Gede Dwidasmara Ida Bagus , Putra I Putu Yuda Juniantara , Hendra Suputra I Putu Gede , Muliantara Agus , Arya Kadyanan I Gusti Agung Gede , Supriana I Wayan 
Published: December 2022

Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yang disebabkan oleh dampak pertumbuhan penduduk yang padat dan sulitnya mencari pekerjaan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak stabil menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menanggulangi masalah pengangguran. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran yang tinggi adalah penyebaran informasi lowongan kerja yang kurang merata. Pelamar kerja sering kesulitan untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
Dengan dibuatnya sistem rekomendasi lowongan kerja, diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dialami seorang pelamar yang ingin melamar pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan menggunakan algoritma euclidean distance, sistem diharapkan dapat memberikan hasil rekomendasi berdasarkan beberapa parameter yang sesuai dengan keinginan pelamar. Parameter yang dimaksudkan adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, jurusan, gaji, keterampilan, pengalaman kerja, dan kategori pekerjaan yang diinginkan.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu berdasarkan hasil pengujian precision recall sistem rekomendasi lowongan kerja menggunakan metode euclidean distance menghasilkan nilai precision sebesar 0,94 atau 94% dan nilai recall sebesar 0,94 atau 94%.
PENGARUH PROSES PENCAMPURAN KERING DAN BASAH TERHADAP KEKESATAN AC-WC LIMBAH PLASTIK
Authors: Saputro Dedy Tahan , Suparma Latif Budi , Satyarno Iman 
Published: December 2022

Abstract

To improve the performance of road pavements in Indonesia, Low-Density Polyethylene plastic waste can be used as a material in the mixing process of asphalt mixtures. In addition to improving the quality of the environment, this plastic waste is expected to increase the skid resistance of the road pavement surface, so that in the end the level of traffic safety can also increase. This study aims to examine the use Low-Density Polyethylene film plastic waste, as an additive to increase the skid resistance of road surface. The asphalt mixture mixing process in this study uses 2 methods, namely the dry mixing process and the wet mixing process. This study shows that the use of Low-Density Polyethylene plastic waste has succeeded in increasing the skid resistance of the samples. Overall, the wet mixing process gave a higher skid resistance value than the dry mixing process.

Keywords: road pavement; plastic waste; Low-Density Polyethylene film; skid resistance

Abstrak

Untuk meningkatkan kinerja perkerasan jalan di Indonesia, limbah plastik Low-Density Polyethylene dapat dimanfaatkan sebagai material dalam pembuatan campuran beraspal. Selain untuk meningkatkan kualitas lingkungan, limbah plastik ini diharapkan dapat meningkatkan kekesatan permukaan perkerasan jalan, sehingga pada akhirnya tingkat keselamatan lalu lintas juga dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan limbah plastik Low-Density Polyethylene film, sebagai bahan tambah terhadap untuk meningkatkan kekesatan permukaan jalan. Proses pembuatan campuran beraspal pada studi ini menggunakan 2 metode, yaitu proses pencampuran kering dan proses pencampuran basah. Studi ini menunjukkan bahwa penggunaan limbah plastik Low-Density Polyethylene berhasil meningkatkan kekesatan benda uji. Secara keseluruhan, proses pencampuran basah memberikan nilai kekesatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses pencampuran kering.

Kata-kata kunci: perkerasan jalan; limbah plastik; Low-Density Polyethylene film; kekesatan
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM KAITANNYA DENGAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEPUNG TAPIOKA DI KABUPATEN PATI
Authors: Wulandari Dita Putri , Muryati Dewi Tuti , Abib Agus Saiful 
Published: December 2022

<p>Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui penegakan sanksi administrasi dalam kaitannya dengan pencemaran limbah pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati, dan faktor yang menghambat penegakan sanksi administrasi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, metode penentuan sampel adalah <em>purposive sampling, </em>metode pengumpulan data adalah bahan hukum primer dan metode analisis data, menggunakan dengan metode kualitatif. Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi ini. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis, pencabutan izin, pemberhentian sementara untuk yang melanggar akibat pembuangan limbah. Tidak ada hambatan dalam menegakkan sanksi administrasi. Pihak desa Sidomukti memberikan bantuan dengan iuran uang Rp 250.000,- per tahun dan per <em>home industry</em>, untuk biaya pengerukan limbah yang berada di daerah pesisir pantai. Setiap <em>home industry </em>disarankan agar membuat IPAL untuk mengolah sisa limbah tapioka.</p>
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING)
Authors: Shafa Salsabila Dhiya , Juita Subaidah Ratna , Aryaputra Muhammad Iftar 
Published: December 2022

<p>Pada era sekarang media sosial sudah sangat berkembang pesat sehingga banyak orang yang dengan mudahnya mengomentari orang lain lewat media sosial. Komentar yang dilontarkan pun seringkali komentar negatif, seseorang memberikan komentar negatif kepada orang lain tanpa memikirkan bagaimana kondisi seseorang tersebut. Zaman sekarang sering terjadi tindakan penghinaan citra tubuh (<em>bod</em><em>y shaming</em>). Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (<em>body shaming</em>) saat ini dan kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (<em>body shaming</em>) di masa mendatang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (<em>body shaming</em>) saat ini yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (<em>body shaming</em>) dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Di masa mendatang dapat dilakukan dengan cara melihat Pasal 439 dan Pasal 442 RKUHP untuk ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penghinaan citra tubuh (<em>body shaming</em>).</p><p> </p>
KEKUATAN HUKUM HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITURUN WARIS: STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS JANE MARGARETHA HANDAYANI, SH, MKN
Authors: Nianda Vika , Astanti Dhian Indah , Supriyadi Supriyadi 
Published: December 2022

Kehidupan manusia tidak terlepas dari peranan tanah. UUPA telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Hak tas tanah dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah agar dapat menjaminkan hak atas (sertifikat tanah) kepada pihak bank dengan tujuan pengambilan dana atau pembiayaan dengan cara dibebani hak tanggungan. Nama sertifikat haruslah sudah atas nama para ahli waris atau nantinya salah satu pemegang hak. Tanah Warisan juga dapat dijadikan sebagai jaminan dengan di bebani hak tanggungan dengan syarat telah melalui prosedur turun waris terlebih dahulu, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui sebelum membebani hak tanah warisan harus melalui proses turun waris terlebih dahulu. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang kekuatan hukum hak tanggungan atas objek sertifikat hak atas tanah yang akan diturun waris. Jenis penelitian menggunakan hukum yuridis sosiologis. spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penulis akan memberikan gambaran mengenai kekuatan hukum hak tanggungan atas objek sertifikat hak atas tanah yang akan diturun waris. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari penelitian lapangan berupa wawancara, undang-undang, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang kemudian di analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian para ahli waris melakukan proses turun waris melalui kantor notaris dengan memenuhi beberapa persyaratan untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk menghasilkan nama para ahli waris, setelah selesai dilanjut dengan pemasangan hak tanggungan. Kekuatan hukum berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal (19), dijelaskan bahwa untuk memperoleh kekuatan hukum maka sertifikat hak atas tanah harus didaftarkan. dan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal (3) dijelaskan mengenai tujuan pendaftaran
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.2/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.SMG MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI
Authors: Khasanah Nur , Yulistyowati Efi , Abib Agus Saiful 
Published: December 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p><em> Homologation</em> is the ratification of reconciliation by the judge on the agreement between the debtor and creditor to end bankruptcy. Bankruptcy is one way to resolve debt disputes that smother a debtor, where the debtor no longer has the ability to pay his debts to his creditors. One of the bankruptcy decisions that will be studied in this research is the Semarang District Court Decision Number 2/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Smg. Regarding the request for cancellation of homologation, by discussing the problem of analyzing the judge's consideration in the decision of the Semarang District Court No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg regarding the Request for Cancellation of Homologation and its legal consequences. Based on this, the type of this research is normative juridical with a case approach, the research specification is descriptive and analytical. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study and documentation study. The data is then analyzed qualitatively. From the results of this study, it can be concluded that the consideration of the Panel of Judges to grant the Petitioner's request in the Decision of the Semarang District Court No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018.PN.Smg is correct because the Respondent was proven negligent/default in fulfilling the contents of the Homologation agreement agreed between PT.BMI TBK and PT.TS in their arrangement there are achievements that must be fulfilled by PT.TS, namely the payment of debt of 82% (eighty two percent) of the total principal debt of the Respondent to the Petitioner or the equivalent of Rp.106,604,576,766, - (one hundred six billion six hundred four million five hundred seventy six thousand seven hundred and sixty six Rupiah) no later than 6 (six months) from the date of the Homologation Decision This is in accordance with the contents of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004. Legal consequences from the Semarang District Court Decision No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg PT.TS must be Bankrupt with all the legal consequences this is in accordance with Article 291 paragraph (2) of the Bankruptcy Law and PKPU.</p><p> </p><p><strong><em>Keywords : Decision, Court, Cancellation, Homologation.</em></strong></p>
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA FILM YANG DIAKSES SECARA ILEGAL MELALUI TELEGRAM
Authors: Rachmasari Annisa , Arifin Zaenal , Astanti Dhian Indah 
Published: December 2022

<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran akses <em>ilegal</em> melalui aplikasi Telegram serta mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum pada hak cipta terhadap pengunduhan <em>ilegal</em> pada internet. Film atau karya sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pada faktanya, banyak pihak lain yang menggandakan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya pada internet/VCD saja, tapi juga pada suatu aplikasi media sosial yaitu Telegram. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui penelusuran dokumen, studi pustaka dan studi dokumentasi, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sekarang masih terdapat film <em>ilegal</em> yang beredar di masyarakat dan belum akan kesadaranya bahwa mengakses film secara <em>ilegal</em> itu merupakan suatu bentuk pelanggaran. Pemerintah perlu adanya tindakan lebih tegas dalam mengawasi dan pemblokiran situs online yang tidak resmi/<em>ilegal</em>. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya dan mensosialisasikan mengenai akibat hukum dari pelanggaran hak cipta.</p><p>Kata Kunci : Film; Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Telegram.</p><p> </p>
The immediate results of surgical treatment of an ascending aortic aneurysm in conjunction with a stenotic lesion of the aortic valve
Authors: Kozlov B. N. , Panfilov D. S. , Bazarbekova B. A. , Sonduev E. L. , Boiko A. M. 
Published: December 2022

Introduction. Ascending aortic aneurysms with bicuspid and tricuspid aortic valves have completely diff erent nature of origin. There is a large number of studies focusing on the negative effect of bicuspid aortic valve on the prognosis of this disease. However, studies regarding the impact of tricuspid aortic valve on ascending aortic aneurysms are extremely rare. In this regard, the purpose of our work was.Aim: To analyze the early results of simultaneous surgical treatment.Material and Methods. The retrospective study included 73 patients with aortic valve stenosis in combination with ascending aortic aneurysm. Patients were divided into two groups: group 1 comprised patients with bicuspid aortic valve and aortic aneurysm; group 2 comprised patients with tricuspid aortic valve and aortic aneurysm. All the examined patients underwent prosthetics of the aortic valve with simultaneous prosthetics of the ascending aorta as planned. Echocardiographic parameters and multispiral computed aortography were evaluated before and after surgery.Results. The patients were comparable in baseline characteristics. The incidence rates of acute cerebrovascular accident, respiratory failure requiring prolonged respiratory support, acute kidney injury, and bleeding requiring re-operation were 3.7 vs. 0% (p = 0.918), 1.9 vs. 0% (p = 0.492), 1.9% vs. 0% (p = 0.492), and 0% vs. 5.3% (p = 0.128) in groups 1 and 2, respectively. There was no hospital mortality in any of study groups. There was no aortic valve prosthesis dysfunction in the early postoperative period.Conclusion. Reconstructive surgeries for ascending aortic aneurysm with simultaneous prosthetics of the tricuspid aortic valve were characterized by satisfactory immediate clinical results comparable to patients with a bicuspid aortic valve.
Genetic variants, clinical characteristics and outcomes of non-compaction cardiomyopathy
Authors: Komissarova S. M. , Rineiskaya N. M. , Chakova N. N. , Efimova A. A. , Dolmatovich T. V. , Niyazova S. S. 
Published: December 2022

Aim. Evaluate clinical and structural-functional characteristics, including adverse events and outcomes, in patients with non-compact cardiomyopathy (NCM) with various genetic variants.Material and Methods. 51 unrelated patients with NCM were examined (mean age 37 [28; 47]; men (54.9%), women (45.1%)), observed for 7 to 211 months (in average 38 months). Clinical and instrumental examination included checkup, collection of individual and family history, ECG-12 registration, 24-hour Holter ECG monitoring, echocardiography, magnetic resonance imaging (MRI) of the heart with late contrast enhancement. The search for mutations in the coding sequences of 174 genes associated with cardiovascular pathology was carried out by high-throughput sequencing (NGS).Results and discussion. In 24 of 51 (47.1%) patients, 27 mutations of pathogenicity classes IV and V were detected, while in 21 (41.2%) patients, mutations were in the genes of sarcomeric proteins, of which 37.5% were in the MYBPC3 gene, 25.0% in the MYH7 gene, and in the TTN gene, leading to a shortened protein (TTNtv) – 33.3%, there is a mutation in the ACTC1 – 1 gene (4.2%). In 5.9% of patients, mutations were detected in genes encoding structural proteins and ion channel subunits. Two or more genetic variants were found in 10 out of 24 (41.7%) patients. No significant genetic variants were identified in 14 (27.4%) patients. Patients with mutations in the TTNtv gene were associated with severe systolic dysfunction, dilation of the left ventricle. Carriers of mutations in the MYBPC3 gene and several genetic variants were more likely to have adverse events and outcomes: progression of chronic heart failure (CHF), ventricular tachyarrhythmias, sudden cardiac death (SCD) with successful resuscitation, mortality. Patients with mutations in the MYH7 gene had no adverse outcomes.Conclusion. Comparative analysis showed that patients with NCM had the most severe form of the disease with significant clinical manifestations, episodes of clinical death with subsequent resuscitation and cardioverter defibrillator implantation in probands with mutations in TTNtv gene, mutations in the MYBPC3 gene or multiple genetic variants.
Morphological features of epithelial-mesenchymal transformation and its effect on tumor progression of breast cancer
Authors: Kondratyuk R. B. , Grekov I. S. , Shvorob D. S. , Seleznev E. A. 
Published: December 2022

Introduction. Breast cancer is in the first place in the structure of morbidity among all malignant neoplasms in women. The prognosis of the disease depends on the tumor degree, including the presence of epithelial-mesenchymal transformation (EMT), the degree of invasion, the proliferative index, the preservation or absence of estrogen, progesterone, and epidermal growth factor receptors.Aim. To study the immunohistochemical and morphological characteristics of the epithelial-mesenchymal transformation of breast cancer.Material and Methods. Immunohistochemical study with antibodies to AE1/AE3, HMW, CK18, Snail, HER2/neu, E-cadherin, Vimentin, α-SMA, CD34, Ki-67 and p63 was performed in 60 patients of different age with breast cancer. Native preparations were stained with picrofuchsin according to van Gieson Alcian blue. Inflammatory infiltrate cells were examined for antibodies CD45, CD3, CD4, CD8, CD20, CD68.Results. In ductal carcinoma, positive expression for estrogen and progesterone was found in 82.7% and 86.3%, respectively, the proliferation index ranged before 66,6 %, and p-53 was positive in 97%. In lobular cancer, positive expression to estrogen and progesterone was observed in 83.4% and 66.6%, respectively, the index of proliferative activity at the level of 50 %, and p-53 was positive in 66.6%. Positive moderate expression of HER-2/neu was determined in 47% of ductal and 50% of lobular cancers. Estrogen plays an important role in the development of invasive breast cancer, leads to tumor progression and contributes to EMT. EMT, in turn, leads to the expression of E-cadherin associated with a worse survival prognosis. EMT indirectly leads to the intensification of angiogenesis, and the presence of a large number of newly formed vessels increases the risk of metastasis. Histochemical methods were used to determine the growth of fibrous tissue around invasively growing cancer complexes. Cells located perifocally looked like fibroblasts, immunohistochemically moderately expressed Vimentin and weakly expressed pancytokeratin, which proved the tumor nature of the cells and the acquisition of mesenchymal features by them. The inflammatory infiltrate along the periphery of the tumor growth consisted mainly of T- and B-lymphocytes, and around the cancer complexes - of B-lymphocytes and macrophages.Conclusion. The study of the immunohistochemical tumor phenotype will make it possible to prescribe adequate polychemotherapy and determine the prognosis of the course of the disease.