bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR/NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX
Authors: Paparang Ivana Laura 
Published: December 2022

Perlindungan Hukum terhadap investor/nasabah yang melakukan transaksi Perdagangan Berjangka meliputi hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak nasabah yang dirugikan maupun pihak Perusahaan Pialang yang harus memenuhi tanggung jawab akibat kerugian yang dirasakan nasabah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yuridis normatif yang di dalamnya menjelaskan mengenai kontrak yang diatur dalam UU No.10 tahun 2011 serta peraturan Bappebti yang belum seimbang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Oleh karna itu dalam jurnal ini mengupas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi forex serta penyelesaian sengketa secara administratif, perdata maupun pidana sesuai dengan pedoman Perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perdagangan Berjangka, Investor/Nasabah.
PERBANDINGAN HUKUM PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN MENURUT HUKUM PASAR MODAL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
Authors: Wicaksono Raden Mas Try Ananto Djoko 
Published: December 2022

Peraturan yang mengikuti perkembangan zaman dalam konteks liberalisasi ekonomi dapat dilaksanakan sebagai upaya perluasan usaha. Penelitian ini membahas perbandingan ketentuan hukum pasar modal dalam pengambilahlian perusahaan di Indonesia dan Amerika Serikat (AS) serta perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan terkait dengan proses pengambilahlian. Tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya saja, akan tetapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. Pada penelitian ini digunakan metode menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya beberapa persamaan dalam pelaksanaan penawaran tender antara Indonesia dengan AS namun adanya beberapa perbedaan seperti prosedur pelaksanaan serta perlindugan terhadap pihak berkepentingan terkait dengan proses pengambilahlian.
Kata kunci: Hukum Pasar Modal, Pengambilahlian Perusahaan, Perusahaan Terbuka, Hukum Amerika Serikat, Hukum Bisnis.
KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
Authors: Mutawalli Muhammad 
Published: December 2022

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memahami dan mampu menjabarkan bentuk kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI perihal pemeriksaan dana desa bersumber dari APBN dalam pemerintahan desa ditinjau dalam system ketatanegaraan di indonesia. Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya, bagaimanakah kedudukan BPKP sebagai perwakilan BPK dalam penyelenggaraan pemeriksaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta bagaimana kewenangan BPK dihubungkan dengan pemeriksaan dana desa bersumber dari APBN di pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan pengkajian secara ilmiah dan bertujuan untuk memastikan kekonkritan dan kesesuaian kewenangan BPK secara normatif. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan kajian kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang tertulis dan didukung dengan keterangan dari informan dan koresponden yang terlibat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Keberadaan BPK sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas vital terhadap kewenangan memeriksa keuangan negara yang dapat disebut sebagai Supreme Audit Institute baik ditingkat pemerintah pusat hingga di daerah. Kewenangan BPK ditingkat pemerintahan desa dalam memeriksa dana desa yang bersumber dari APBN merupakan suatu langkah politik hukum pemerintah dan dinilai sebagai kehendak negara dalam menciptakan good governance yang juga merupakan program strategis pemerintah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sesungguhnya BPK telah memiliki BPK perwakilan disetiap provinsi-provinsi yang ada, akan tetapi fungsi BPK perwakilan seakan tidak berarti dikarenakan segala bentuk pelaksanaan kewenangan pemeriksaan dana desa bersumber dari APBN oleh BPK, BPK perwakilan wajib melakukan koordinasi terhadap ketua dan wakil ketua BPK RI terkait dengan akan dilakukannya pemeriksaan dan pengauditan dana desa yang bersumber dari APBN. Penulis menyarankan agar adanya aturan tambahan mengenai penjabaran tugas BPK Perwakilan di setiap provinsi secara konkrit dan jelas.
Kata kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Dana Desa, Pemerintahan Desa.
RELEVANSI KEBIJAKAN TPPA 2011 TERHADAP NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Authors: Sidiqah Meliyani 
Published: December 2022

Tobacco Plain Packaging Act (TPPA) 2011 merupakan salah satu undang-undang yang dibuat Australia yang kebijakannya ditentang negara-negara produsen tembakau karena mewajibkan kemasan polos rokok dan produk-produk tembakau lainnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui relevansi TPPA 2011 yang dibuat Australia dengan ketentuan perdagangan di WTO, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi negara-negara anggota WTO yang memiliki hubungan bilateral dengan Austalia. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Metode pendekatannya adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang pertama, TPPA 2011 tidak relevan dengan ketentuan perdagangan di WTO. Hasil penelitian yang kedua, negara-negara anggota WTO yang memiliki hubungan bilateral dengan Australia harus bersedia tunduk kepada TPPA 2011.
Kata Kunci: Australia; kemasan polos rokok; TPPA 2011.
DIGITALISASI PENDIDIKAN HUKUM
Authors: Susanto Anthon F. , Septianita Hesti , Tedjabuana Rosa , Pratama Mohammad Alvi 
Published: December 2022

Dunia telah berubah menjadi realitas yang direkayasa melalui nalar digital yang dikenal dengan istilah artificial intelligence. Ketika kecerdasan berkembang dengan cepat menuju tingkat kesadaran seperti manusia, maka potensi gim dan situs, web dan jaringan lain dan fasilitas digital akan meningkat secara drastik. Metode yang digunakan berupa model penelitian mixed method yang partisipatoris dengan empat pendekatan yaitu, pendekatan filosofis, konseptual, sosio-legal, dan metode kritik teks dengan teknik pengumpulan data berupa telaah literature. Di era kecerdasan artifisial, pendidikan hukum harus lahir dengan wajah baru, wajah yang tetap berkomitmen untuk merespon perkembangan digital, namun tetap tidak melupakan nilai kearifan. Pendidikan hukum akan tetap mengarah kepada pengembangan kemampuan praktikal (keahlian), namun dilandasi nilai kearifan, pendidikan harus membangun kurikulum berbasis berkebudayaan, sebagaimana pendidikan hukum sesungguhnya adalah pendidikan perilaku. Pendidikan hukum harus tetap beradaptasi dengan nilai global dan memperhatikan aspek lokal, atau dengan kata lain mempertahankan yang rasional dan dengan membangun logika rasa, tetap memeiliki kepampuan praktikal yang baik, sekalipun kepedulian kepada masyarakat tertindas. Inilah arah baru pendidikan hukum di masa depan.
Kata kunci ; Digitalisasi, Artificial Intelligence, Pendidikan Hukum.
presença dos evangélicos no cenário político brasileiro
Authors: Gil de Oliveira Jordana Cristina , Freire Junior João 
Published: December 2022

O presente trabalho pretende analisar a evolução da influência evangélica na política brasileira. Primeiramente, far-se-á um breve panorama da origem do pentecostalismo até sua chegada ao Brasil e do neopentecolismo, que deriva desse último. Posteriormente, será descrita a inserção lenta e gradual dos evangélicos, principalmente neopentecostais, na política brasileira, que se consagrou – e vem aumentando eleição após eleição – em 1986 com a Assembleia Nacional Constituinte e em 1988 com a promulgação da atual Carta Magna do Brasil, a Constituição Federal. Delineado esse cenário, algumas hipóteses são levantadas: porque tamanho sucesso de líderes religiosos evangélicos no cenário político? Seria uma expressão de uma sociedade que, ainda que esteja salvaguardada por um Estado laico, procura representantes políticos guiados por moralidade religiosa, ou seria uma articulação política que se aproveita de valores caros à democracia, como a liberdade religiosa, liberdade de imprensa e expressão, para consolidar um projeto de poder que coloca em questão o conceito de secularização do Estado e da sociedade? Diante dessas indagações, chega-se à percepção de que alguns fatores inerentes ao cristianismo, em sua vertente evangélica, levam à ascensão de políticos ao poder com maior legitimidade popular. No entanto, essa ingerência pode trazer consequências perigosas para a democracia, como a criação de políticas públicas para grupos específicos, aumento do preconceito, exclusão e até mesmo retrocesso nos direitos das minorias. Na seara religiosa, essa participação sem chamado e vocação pode ocasionar a desmoralização da religião da sua pedra angular: o amor ao próximo.
Identification of Metal Threads from Croatian Fabrics
Authors: Šimić Kristina , Kovačević Stana , Pušić Tanja , Soljačić Ivo 
Published: December 2022

Abstract
This article deals with the analysis of metal threads in weaving from historical Croatian textiles, liturgical vestments, and folk costumes from the seventeenth to the twentieth century. The independent narrow stripes, wires, and the srma that was formed by a combination of metal thread wrapped around a non-metal textile yarn were collected and analysed. Using physicochemical method scanning electron microscopy with energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX), the metal composition and content in the threads were analysed. By cross-sectional analysis of metal threads by the SEM-EDX method, it was determined whether the metal threads were homogeneous, gilded, or silver-plated. The composition and structure of non-metal textile yarns were determined by light microscopy. Metal threads were primarily made of gold, silver, or copper and their alloys, but recently less valuable metals having a similar shine have generally been used. Non-metal textile threads in srma are most often made of silk, cotton, and linen. The aim of this study was to determine which type and composition of metal threads were used in different regions of Croatia, which can serve as a database for the restoration and conservation of valuable historical textiles. Also, according to the composition of metal threads, the technology of production threads can be determined and the temporal and spatial dating of textile objects can be determined approximately.
The Ukrainian Refugee “Crisis” and the (Re)production of Whiteness in Austrian and Czech Public Politics
Authors: Shmidt Victoria , Jaworsky Bernadette Nadya 
Published: December 2022

Abstract
This text brings into analytical focus the workings of whiteness within the politics regarding Ukrainian refugees in two neighboring countries, Austria and Czechia. This comparison aims to contextualize various racial hierarchies in which Ukrainian refugees are embedded, and to connect public discourses translated by mass media and critically accepted by scholars and experts with the personal experience of refugees and those recruited to help them in reception centers. We follow the layering and conversion of racial hierarchies through examining three interrelated realms of public policy: (1) the conflation of illiberal and liberal populisms concerning the Russian invasion and the subsequent refugee movements in the discursive practices of leading politicians and those responsible for refugee politics; (2) the intersectionality of gender, class, and race as a locus of control over Ukrainian women, who comprise the majority of those fleeing the country; and (3) elaborating an extreme case of forging whiteness, within the overt and covert racist practices concerning Ukrainian Romani refugees. To conclude, we discuss possible directions for future research that apply critical whiteness studies for understanding how racial hierarchies design public politics concerning refugees, and what can be done to minimize the injustices determined by whiteness.
Relationship Between Past Survey Burden and Response Probability to a New Survey in a Probability-Based Online Panel
Authors: Jin Haomiao , Kapteyn Arie 
Published: December 2022

Abstract
We conducted an idiographic analysis to examine the effect of survey burden, measured by the length of the most recent questionnaire, or number of survey invitations (survey frequency) in a one-year period preceding a new survey, on the response probability to a new survey in a probability-based Internet panel. The individual response process was modeled by a latent Markov chain with questionnaire length and survey frequency as explanatory variables. The individual estimates were obtained using a Monte Carlo based method and then pooled to derive estimates of the overall relationships and to identify specific subgroups whose responses were more likely to be impacted by questionnaire length or survey frequency. The results show an overall positive relationship between questionnaire length and response probability, and no significant relationship between survey frequency and response probability. Further analysis showed that longer questionnaires were more likely to be associated with decreased response rates among racial/ethnic minorities and introverted participants. Frequent surveys were more likely to be associated with decreased response rates among participants with a large household. We discuss the implications for panel management and advocate targeted interventions for the small subgroups whose response probability may be negatively impacted by longer questionnaires or frequent surveys.
Your Best Estimate is Fine. Or is It?
Authors: Timbrook Jerry , Olson Kristen , Smyth Jolene D. 
Published: December 2022

AbstractProviding an exact answer to open-ended numeric questions can be a burdensome task for respondents. Researchers often assume that adding an invitation to estimate (e.g., “Your best estimate is fine”) to these questions reduces cognitive burden, and in turn, reduces rates of undesirable response behaviors like item nonresponse, nonsubstantive answers, and answers that must be processed into a final response (e.g., qualified answers like “about 12” and ranges). Yet there is little research investigating this claim. Additionally, explicitly inviting estimation may lead respondents to round their answers, which may affect survey estimates. In this study, we investigate the effect of adding an invitation to estimate to 22 open-ended numeric questions in a mail survey and three questions in a separate telephone survey. Generally, we find that explicitly inviting estimation does not significantly change rates of item nonresponse, rounding, or qualified/range answers in either mode, though it does slightly reduce nonsubstantive answers for mail respondents. In the telephone survey, an invitation to estimate results in fewer conversational turns and shorter response times. Our results indicate that an invitation to estimate may simplify the interaction between interviewers and respondents in telephone surveys, and neither hurts nor helps data quality in mail surveys.
In-Service Primary Teachers’ Practices and Beliefs About Multilingualism: Linguistically Sensitive Teaching in the Basque Autonomous Community
Authors: Saragueta Eider , Galdos Oihane , Aguirre Leire Ituiño 
Published: December 2022

Summary
European schools have seen a considerable increase in the number of multilingual students (Bergroth et al., 2021). Teaching languages separately restricts the use of students’ entire linguistic repertoire; however, new lines of research have pointed out the usefulness of multilingualism and the potential benefits of pedagogical translanguaging (Leonet et al., 2017). In this context, Linguistically Sensitive Teaching (LST) allows teachers to make multilingualism visible in their classrooms (Llompart & Birello, 2020). This qualitative research study was conducted in the Basque Autonomous Community (BAC), where Basque and Spanish are official languages. In most cases, English is taught as a Foreign Language. Even though the minority language is not the student’s first language in many cases, most students’ families choose Basque as the language of instruction (Basque Government, 2020). This study analyses in-service primary teachers’ perspectives on multilingual education in a government aided semiprivate school. Data were collected through linguistic landscape analysis, observations, and a focus group discussion. Two researchers observed one hundred six primary multilingual students and eight in-service language and content teachers for three weeks. Teachers who participated in the study were at least bilingual and fluent in Basque and Spanish and some (4) were also fluent in English (B2–C1 according to the Common European Framework of Reference for languages). The findings reveal that in-service primary teachers are aware of the utility of putting LST into practice, and they are willing to teach and flexibly use languages. In addition, they believe in transferences across languages and highlight the value of using language to learn content. Although in many cases, multilingual strategies are appropriate for adapting to the current situation, those strategies are not systematized, creating a climate of insecurity. The results suggest the need for more linguistically sensitive education and training.
Interactional-Sociolinguistic Analysis of the Dynamics of Power and Solidarity in German– Lithuanian Business Negotiations
Authors: Gelūnaitė-Malinauskienė Gintarė 
Published: December 2022

Summary
The article analyses German-Lithuanian business negotiations in the English language, focusing on questions of the dynamics of power and solidarity (Tannen, 1993, 1995), realized through various politeness strategies (Brown & Levinson, 1987). In the evaluation of the audio material and the determination of the type of conversation as “business negotiation”, it has been assumed that this is a communication situation in which the participants want to make an agreement based on different or identical objectives (Wagner, 1995). In the first phase of the analysis, the excerpts of the discussions were selected to determine which goal is being pursued by the participants. In the next phase, the politeness strategies used by the participants are explained to determine how the dynamics of power and solidarity arise locally and which intentions are thereby realized by the participants or what special purpose the local dynamics serve against the background of the general discussion goal. The exemplary analysis refers to the theoretical-methodological approaches of Gumperz, Brown, and Levinson as well as Tannen, whereby special importance is given to the studies that deal with the politeness strategies with regard to the generation of the dynamics of power and solidarity in institutional interaction, especially from the point of view of conversational analysis (Kulbayeva, 2020; Zhuang & Huang, 2020). The results of the analysis could be helpful for learners and teachers of a foreign language, especially if they are interested in intercultural business communication and teaching language for specific purposes and want to deal with authentic material.
ANALISIS PENERAPAN PSAK 24 MBALAN KERJA PADA PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR
Authors: Imamah Nurul , Yandari Aprilya Dwi 
Published: December 2022

PSAK 24 merupakan standar akuntansi yang secaa khusus mengatur tentang pelaporan imbalan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 24 imbalan kerja pada PT. BPRS Bhakti Sumekar tenang imbalan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif dengan teknik reduksi data dan uji keabsahan data triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPRS Bhakti Sumekar telah menerapkan imbalan kerja sesuai PSAK 24. Pada pengakuan imbalan kerja jangka panjang tidak menerapkan secara penuh terkait PSAK 24. Pada pesangon tidak diukur pada saat pengakuan awal, melainkan sesuai masa kerja pegawai dan perbedaan saat mengungkapkan informasi mengenai program imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja di PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan PSAK 24.
Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik Siswa SMP ditinjau dari Kemampuan Awal Matematik: Analisis Prakseologi pada Soal Geometri Bangun Datar
Authors: Andriatna Riki , Ramdan Faturohman Deni 
Published: December 2022

Abstract
Problem-solving ability is one of the mathematical abilities of the 21st century. This study aims to describe the mathematical problem-solving ability of junior high school students based on the category of mathematical early ability using a praxeological model. Praxeology consists of praxis blocks consisting of technique and type of task components and logos blocks consisting of theory and technology components. The praxeological model depicts seraphically from practice and knowledge. This research focuses on the praxis block, namely technique. This is qualitative research with a case study design involving 5 students each with high, medium, and low initial mathematics abilities. The results of the praxeology analysis showed that students with high and moderate early mathematics ability technique components in the epistemological model reference, although in some subcomponents there were errors. In the high category, the components of the techniques used were more diverse compared to students in the medium class. Whereas in students with low categories, the technique component on the epistemology model reference did not appear
.Keywords: mathematical early ability, mathematical problem-solving ability, praxeology.
Abstrak
Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan matematika abad 21. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP berdasarkan kategori kemampuan awal matematika menggunakan model prakseologi. Prakseologi terdiri dari blok praxis yang terdiri dari komponen technique dan type of task serta blok logos yang terdiri dari komponen theory dan technology. Model prakseologi mengggambarkan secara spresifik dari praktik dan pengetahuan. Penelitian ini berfokus pada blok praxis yaitu technique. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan masing-masing 5 siswa dengan kemampuan awal matematika tinggi, sedang, dan rendah. Hasil penelitian berdasarkan analisis prakseologi menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan awal matematika tinggi dan sedang memenuhi komponen teknik dalam referensi model epistemology, meski pada beberapa subkomponen terdapat kesalahan. Pada kategori kemampuan tinggi, komponen teknik yang digunakan lebih beragam dibandingkan dengan siswa pada kategori kemampuan sedang. Sedangkan pada siswa dengan kategrori kemampuan rendah, komponen teknik pada referensi model epistemologi tidak muncul.
Kata Kunci: kemampuan awal matematika, kemampuan pemecahan masalah matematika, model prakseologi.