bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat dalam Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
Authors: PH Agustinus 
Published: March 2022

Pembaruan hukum pidana yang ditempuh melalui kebijakan formulasi dalam Rancangan KUHP (RKUHP) salah satunya pembaruan pada sistem pidana dan pemidanaan dengan menggantikan Pidana Bersyarat dengan Pidana Pengawasan. Pidana dan pemidanaan merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana, karena menggambarkan nilai-nilai social budaya bangsa dan kedinamisannya. Perubahan pidana dan pemidanaan dipengaruhi pemikiran, perlunya mencari alternative-alternatif sanksi pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai social budaya suatu bangsa. Sesuai pula dengan kecenderungan internasional dalam beberapa decade terakhir, antara lain adalah berkembangnya konsep untuk selalu mencari alternative dari pidana kemerdekaan (alternative to imprisonment) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (alternative sanction). Pemikiran dan sekaligus keinginan untuk menggantikan atau mencari alternative lain selain pidana penjara telah lama dikehendaki oleh para hali hukum pidana dan ahli penology. RKUHP menambah jenis-jenis pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP Indonesia, salah satunya yaitu pidana pengawasan. yang merupakan bagian dari pidana pokok. Konsep RKUHP akan berpengaruh terhadap pembaruan KUHPM sebagai hukum pidana khusus yang berpedoman pada Ketentuan Umum Hukum Pidana. Sebagai sistem pemidanaan, maka pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat dalam RKUHP harus diintrodusir ke dalam pembaruan KUHPM. Tetapi pengaturan pidana pengawasan dalam KUHPM harus disesuaikan dengan tujuan pemidanaan militer. Pengaturan pidana pengawasan dalam pembaruan KUHPM prinsipnya mengikuti aturan dalam KUHP dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan tujuan pemidanaan bagi narapidana militer dan memperhatikan kepentingan militer.
Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Perspektif Penerapan Sanksi dan Peraturan Daerah
Authors: Nggeboe Ferdricka 
Published: March 2022

Masalah-masalah lingkungan akan muncul seiring sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia di muka bumi ini dalam berbagai aspeknya, mulai pemenuhan kebutuhan pangannya, sandang, papannya, sampai dengan tingkat-tingkat kesejahtraannya yang kadang-kadang tidak lagi tergolong sebagai kebutuhan ekonomi sifatnya sampai pada ahirnya dimasalah pembuangan sampah dan limbah. Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia adalah masalah pembuangan sampah. Agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga maka perlu adanya penanggulangan pencemaran lingkungan. Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat berupa PERDA Tentang Pengelolaan Sampah, hal ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 18 tahun 2008 merupakan upaya nyata dari niat pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik. Oleh karenanya timbullah pertanyaan Bagaimana Penerapan Sanksi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah? Upaya pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melarang membuang sampah sembarangan hanya dianggap sebagai slogan yang berlalu begitu saja, jika dianggap kurangnya sanksi yang tegas dari pemerintah hal ini tentu saja tidak benar, karena dibeberapa Perda mempunyai sanksi yang tegas baik berupa hukuman kurungan, maupun sanksi administratif dan denda dengan jumlah cukup besar yang harus dibayarkan jika terjadi pelanggaran, terhadap perusahaan atau badan usaha, atau usaha rumah tangga serta, atau orang perorang yang melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan, pelaksanaan penerapan sanksilah yang masih menjadi kendala serta kurangnya pengawasan dari pemerintah
Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Anak Melalui Diversi
Authors: Sepud I Made 
Published: March 2022

Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks. Campur tangan hukum pidana dalam tindak pidana anak khususnya dalam penyalahguanan narkotika oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai penderitaan baik fisik maupun psikis. Secara yuridis anak yang melakukan penyalahguanan narkotika dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi secara konseptual penyalahguanan narktoika masuk kualifikasi korban kejahatannya adalah pelaku itu sendiri, sehingga dalam penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban adalah pelaku. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan secara faktual, pendekatan analisis konsep hukum.Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian pengumpulannya dilakukan dengan carapencatatan dan dokumentasi serta dianalisis secara diskriptif.Jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, bahwa kecenderungan hubungan yang selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak tersebut bersifat ironis, mengingat dalam instrumen internasional justru ada keharusan bagi hakim untuk sejauh mungkin menghindarkan anak dari pidana penjara bahkan anak harus dijauhkan dari penerapan hukum pidana pada umumnya.Upaya mengalihkan proses yudisial menuju proses non yudisial (diversi) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur hukum pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yudisial menuju proses non yudisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana. Kata Kunci: Diversi, Tindak Pidana Narkotika, Anak
Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires
Authors: Sjawie Hasbullah F. 
Published: March 2022

An act which taken by directors of perseroan terbatas (Indonesia company limited by share) beyond the power of the perseron terbatas or outside its object clause as defined in its memorandum of article is referred as ultra vires. While perseroan terbatas is a legal entity, the law places the perseroan terbatas as a legal subject beside the human being. One of the differect between the two legal subjects is that perseroan terbatas can act in legal traffic only and limited to its object clause. As a universal dotrine in the company law, like stated in the Law No. 40 Year 2008 too, ultra vires doctrine will cause the director as a person to responsible of all acts beyond the perseroan terbatas power which his has taken under and on behalf of the perseroan terbatas. Key words: Company, director, ultra vires
Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi
Authors: Rohromana Basir 
Published: March 2022

Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti (PUP) dalam Tindak Pidana Korupsi (TPK), sebetulnya berstelsel sebagai Pidana Tambahan yang berkarakter fakultatif terhadap pidana pokok. Meskipun sebagai berstelsel Pidana Tambahan, namun dalam konstruksi normatif maupun penerapan empiriknya, PUP berpeluang dapat diterapkan mendekati bahkan sama dengan pidana pokok (dalam hal ini ancaman pidana penjara) sesuai pasal TPK yang diancamkan, dan PUP yang demikian disebutkan secara tegas dalam putusan hakim. Di samping itu ada sikap yang berbeda yang ditunjukkan antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap perlakuan PUP. Hakim berpandangan PUP hanya bisa dikenakan manakala terdakwa merugikan keuangan negara secara real loose state. Rasionalisasi pandangan Hakim, bahwa tidak wajar pelaku TPK yang tidak secara nyata mengambil keuangan negara yang bersifat potensiil secara melawan hukum dikenakan PUP. Sementara JPU bersikap bahwa tidak ada pembatasan secara normatif apalagi halangan empirik tentang bentuk kerugian negara apakah real loose state maupun potensiil loose state untuk mengenakan PUP. Rasionalisasi pandangan JPU diantaranya berorientasi pada tujuan dari pemberantasan korupsi sebagai upaya konkrit mengembalikan kerugian negara, dan tidak sekedar menjerakan pelaku TPK. Kata kunci: Pidana Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.
Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Dan Peran Serta Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Kawasaan Hutan Adat
Authors: Cahyana Intan Nevia 
Published: March 2022

Hutan menjadi modal pembangunan nasional yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan asas pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.Asas ini meletakkan masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan pengelolaan hutan secara aktif, yaitu peranan masyarakat hukum adat dalam kebijakan pengelolaan hutan.Keberadaan masyarakat hukum adat saat ini sering kali terabaikan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Permasalahannya; “Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan peran serta masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di kawasaan hutan adat ?”. Untuk itu digunakan tipe penelitian normatif empiris.Sifat penelitian deskriptif.Dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012, Tanggal 16 Mei 2012, pengakuan terhadap hutan adat, tertuang dalam pokok pikiran, sebagai berikut; Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak, sedangkan hutan adat digolongkan sebagai hutan Negara. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hutan adat diubah statusnya dari hutan Negara menjadi hutan adat, yakni hak masyarakat hukum adat.; Pasal 1 angka 6 berbunyi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat”; Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan RI, tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Dalam prakteknya penguasaan hutan oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat yang banyak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.Akibatnya, hak masyarakat adat sekitar hutan banyak tergusur dan menimbulkan konflik sosial.Untuk melindungi keberadaan hak masyarakat atas hutan, ada upaya Pemerintah Daerah di wilayah-wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat membuat Peraturan Daerah.Harmonisasi ini diharapkan berguna bagi pengeloloaan hutan yang berakhir terwujudnya cita-cita sebesar-besarya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat maka diperlukan politik penegakan hukum kehutanan untuk mengurangi jarak antara nilai-nilai hukum dasar, nilai hukum instrumental dengan nilai hukum praksis dalam pengelolaan hutan. Peran ini penting, guna menggerakkan hukum kehutanan, mencapai masyarakat adil dan sejahtera.
PEMILIKAN KONDOMINIUM HOTEL/KONDOTEL DI BANDUNG, JAWA BARAT
Authors: Sari Elsi Kartika 
Published: March 2022

Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, tidak hanya golongan masyarakat dengan penghasilan rendah yang menjadi target penyediaan rumah susun. Masyarakat dari kalangan menengah dan menengah ke atas pun turut menjadi target pasar penjualan rumah susun. Selain sebagai alternative akan tempat tingaal, memiliki sebuat unit rumah susun merupakan suatu investasi yang dilihat oleh masyarakay menjanjikan dan menguntungkan. Karena la itulah perkembangan konsep dari kondomnium tidak hanya sebagai rumah susun seperti yang selama ini kita ketahui, tetapi juga sebuah kosep yang dikenal dengan Condomnium Hotel (condotel). Condomnium Hotel (condotel) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, dan difungsikan sebagai hotel. Dengan pembangunan sarana akomodasi semakin bertambah karena para investor melihat perkembangan pariwisata Bandung merupakan arena yang menarik untuk menanamkan modal terutama di bidang sarana akomodasi sebagai investasi.Aspek hukum dalam pelaksanaan konsep investasi kondominium hotel tidak terlalu berbeda dengan pelaksanaan konsep rumah susun yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun baik dalam pembangunan kondominium hotel, kepemilikan satuan unit kondominium hotel, pengurusan dan pengelolaan kondominium hotel. Hubungan hukum dalam pemilikan Kondominium Hotel di Bandung berdasarkan perjanjian yang terjadi antara para pihak dalam konsep investasi kondominium hotel Secara umum, kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari kontrak tersebut. Hal ini terjadi karena belum ada peraturan pemilikan Kondominium dalam konsep Kondominium Hotel dalam peraturan daerah di Jawa Barat sehingga berlaku berdasarkan Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dengan memperhatikan Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata. Ada dua bentuk perjanjian yang terjadi antara pihak penanam modal dengan pihak pengembang dalam konsep investasi pemilikan kondominium hotel yang terjadi karena Perjanjian jual-beli, akan dibuatkan Akta Jual Beli oleh PPAT dan Perjanjian penyerahan hak sewa kelola unit. Kata Kunci: Kondominium Hotel
THE ROLE OF ISLAM IN EDUCATION IN CENTRAL ASIA
Authors: Зияев Ф.С. 
Published: March 2022

В статье на основе данных источников рассмотрены состояние и уровень просвещения в Средней Азии. Исследована система мусульманского образования. Освещен процесс обучения в мусульманских школах (мактабах) и богословских училищах (медресе).
The article considers the state and level of enlightenment in Central Asia based on these sources. The system of Muslim education has been explored. The process of teaching in Muslim schools (maktabs) and theological schools (madrasas) is covered.
Effects of aqueous leaves extract of Aloe barbadensis on blood glucose levels of streptozocin-induced diabetic Wistar rats
Authors: Abdulaziz Khaled Hasan  , Rakesh Kumar Jat  , Abdul Mannan Khan  
Published: March 2022

The study was to investigate the antidiabetic of aqueous extract of leaves of plant Aloe barbadensis. In STZ induced diabetes in rats, a study was conducted on six groups of six male Wister rats each to evaluate the hypoglycaemic effect. Diabetes was induced in rodents by intravenous (i.v) infusion of STZ at a portion of 50 mg/kg body weight, disintegrated in 00.10M virus citrate cushion (pH = 04.50). Blood glucose level was estimated utilizing GOD-POD (Kit spin react). Blood tests were pulled back from the retro-orbital plexus under light ether. A. barbadensis (ALEC) was exposed to hostile to diabetic action in rodents where STZ was utilized as a portion of 120 mg/kg in intraperitoneal portion as a diabetogenic specialist to an acquainted diabetic with test rodents. In intense streptozotocin prompted models fasting blood glucose level was recorded on multi-day as basal worth 4th, 7th and 10th day. Aqueous extracts of leaves of A. barbadensis at portion 250 and 500 mg/kg showed portion subordinate critical enemy of hyperglycemic action on 4th, 7th and 10th day post-treatment. ALEC portion of 100 mg/kg likewise caused a decrease in blood glucose level; however, outcomes were found factually non-noteworthy. The Antihyperglycemic impact of fluid leaves concentrate of A. barbadensis at portion 100 mg/kg was discovered less viable than reference standard medications glibenclamide. The most extreme decrease was seen on the 10th day of the greatest portion of 500 mg/kg ALEC. Glibenclamide produces a critical decrease in blood glucose level in contrast with diabetic control. Glibenclamide was used as a standard drug, and the results were compared in reference to it. The study confirmed the aqueous extract of Aloe barbadensis has significant and sustained oral hypoglycaemic activity, comparable with the hypoglycaemic effect of glibenclamide, a sulfonylurea derivative.
PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN STRESS KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTIONS KARYAWAN BAG. MARKETING PT. WAHANA SAHABAT UTAMA
Authors: Dewi Trisnawati Nurul Hidayati, 
Published: March 2022

abstractThis research: aims 1) to determine whether job satisfaction negative influence and significant against turnover intention of employees 2) to determine whether job stress influence positively and significantly against turnover intention of employees and 3) to determine whether satisfaction and job stress affect Operates simultaneously against turnover intention of employees. The study included research essentially testing truth verification through data collection in the field. The method used in the research is explanatory by involving 35 employees. The data was analyzed by using Multiple Linear Regression. The research indicate that 1) job satisfaction is negatively and significant influence against turnover intentions of the employees PT.Wahana Sahabat Utama, 2) Work stress is a positively and significant influence against turnover intentions of the employees PT. PT.Wahana Sahabat Utama and 3) job satisfaction and job stress effect are positively and significant influence against turnover intentions of the employees PT.Wahana Sahabat Utama.Keywords: turnover intentions, job stress, job satisfaction abstrakPenelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui apakah kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention karyawan 2) Untuk mengetahui apakah stress kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention karyawan Dan 3) Untuk mengetahui apakah kepuasan dan stress kerja berpengaruh secara simultan terhadap turnover intention karyawan. Penelitian ini menggunakan metode explanatory survey, sampel penelitian sejumlah 35 karyawan bagian marketing yang merupakan sampel jenuh. Teknik analisa data dengan menggunakan metode statistik Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intentions karyawan PT.Wahana Sahabat Utama, 2) Stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intentions karyawan PT.Wahana Sahabat Utama dan 3) Kepuasan kerja dan stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intentions karyawan PT.Wahana Sahabat Utama. Kata Kunci : turnover intention, stress kerja, kepuasan kerja
Utility of the surgical Apgar score in predicting morbidity and mortality: A prospective study
Authors: Huliyappa Harsha , Ramachar Sreevathsa 
Published: March 2022

IntroductionOptimization of postoperative care is often contingent upon the risk stratification tools such as surgical scores that are used to prognosticate potential complications.AimThis study evaluates the utility of surgical Apgar score (SAS) as a tool to predict morbidity and 30-day mortality among patients post general surgical procedures.Material and methodsThe study cohort comprised of 400 patients aged between 15 to 75 years, and prospectively undergoing emergency or elective general surgery. SAS of patients were extracted from the anesthesiologist’s records on estimated blood loss, lowest heart rate and lowest mean arterial pressure. Post-operative outcomes such as major complications and mortality within 30 days of surgery were monitored.Results and DiscussionOut of the 297 elective procedures, 22 (7.41%) cases had major complications. While among those undergoing emergency surgeries (103), 38 (36.86%) patients developed major complications. The odds of developing major complications in patients with the high-risk SAS scores (31; 51.67%) was 5.42 (CI: 3.03–9.70) times greater than in patients with low-risk SAS scores (29; 48.33%). The odds of expiring after a general surgery was 11.92 times higher in high-risk patients (9; 75%) when contrasted with low-risk patients (3; 25%). The sensitivity and specificity of SAS in predicting major complications is 51.67% and 83.53%, respectively. The sensitivity and specificity of SAS in predicting mortality are 75% and 79.9%, respectively.ConclusionsSAS serves as a simple and dependable tool to predict morbidity and 30-day mortality in patients undergoing surgical procedures under anesthesia other than local, requiring intensive perioperative monitoring.
Infant feeding knowledge and practices among parents of infants aged 4-12 months in Poland: an online cross-sectional survey study
Authors: Horvath Andrea , Stróżyk Agata , Szajewska Hania , Dziechciarz Piotr 
Published: March 2022

IntroductionA better understanding of current infant feeding practices and factors influencing them may improve the implementation of infant feeding guidelines in the future.AimTo assess the confidence in knowledge and knowledge of selected infant feeding statements, and to assess selected infant feeding practices among parents of infants aged 4 to 12 months.Material and methodsA cross-sectional study was conducted in Poland. Self-selected parents were recruited through the Internet. Data from 6934 responders, almost exclusively (99.2%) mothers, were analysed.Results and discussionAlmost 68.8% of mothers assessed their knowledge of infant complementary feeding practices as sufficient. In line with current recommendations, most mothers agreed that fruits are a good source of vitamins for infants (75.3%); and disagreed that fruit juices should be given to infants younger than age 1 year (61.1%); plant-based beverages are an appropriate alternative to breast-milk substitutes for infants (59.9%); potentially allergenic foods should be included into infant diet only after other complementary food had been introduced (68.4%), and, the introduction of other potentially allergenic foods should be delayed, if symptoms following the introduction of a new food occur (55.7%). However, some participants, albeit minority, reported the introduction of plant-based beverages (12.5%), cow’s milk (16.7%), and fruit juices to infants younger than 12 months (15.8%), thus, it was against the current recommendations.ConclusionsA discrepancy exists between the confidence in knowledge and knowledge of selected infant feeding statements and feeding practices among Polish mothers of infants aged 4 to 12 months.
Relationship Between Knowledge and Level of Dietary Compliance In Patients with Hypertension
Authors: Iswatun Iswatun , Susanto Joko 
Published: March 2022

ABSTRACTHypertension is a disease that gets attention from all walks of life, considering that its impact requires comprehensive and integrated long-term treatment, one of which is to run a good diet. Hypertension is a natural way to control blood pressure. This study aims to determine the relationship between knowledge and the level of dietary compliance in patients with hypertension. The design of this study uses Analytical Correlation with a Cross-sectional approach. The samples obtained were 96 by using the purposive sampling technique. The independent variable is knowledge, the dependent variable is hypertension diet. The instrument used in this study was a questionnaire. Data tabulated and analyzed using the Spearmen Rank test with a significance level of <0.05. The result almost half of the respondents had less knowledge (43.8%), more than some who did not comply with their diet (58.3%). The test results obtained p = 0.000 (p <0.05). There is a relationship between knowledge and the level of dietary compliance in patients with hypertension. The participation of health workers is needed in increasing patient knowledge about hypertension diet so that patients can undergo a good diet. Keywords: Knowledge; diet compliance; hypertension.