bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
URGENSI PENGATURAN MENGENAI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA SEKTOR BISNIS DARING DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
Authors: Priowirjanto Enni Soerjati 
Published: June 2022

ABSTRAK
Pandemi COVID-19 berdampak pada aktivitas bisnis online yang semakin digemari oleh masyarakat, perkembangan bisnis online ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Artificial Intelligence (AI) yang merupakan bagian dari teknologi informasi membantu pelaku usaha memfasilitasi komunikasi dengan konsumen, sehingga pemasaran dari produk yang mereka tawarkan dapat meningkat. AI yang dirancang dan digunakan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan manusia dibidang bisnis dapat membantu pengusaha mengolah setiap data dan informasi dari konsumen, sehingga memudahkan dalam pemetaan perilaku calon konsumen yang menjadi target pemasaran produk. Artikel ditulis dengan tujuan untuk menunjukkan urgensi regulasi yang mengatur AI di bidang bisnis, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan terhadap data yang diambil dan diolah menggunakan AI, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris disertai pendekatan kualitatif. Data yang diteliti adalah data sekunder berupa tulisan-tulisan dari para ahli di bidang teknologi informasi dan ahli hukum, untuk melihat hubungan antara teknologi informasi di bidang bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI harus diatur dan diawasi oleh badan khusus untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang memanfaatkannya. Selain itu juga untuk memberikan batasan pertanggungjawaban atas penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya. Kata kunci: artificial intelligence; bisnis online; pengaturan.
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has an impact on online business activities that are increasingly favored by the public, which is supported by using information technology. Artificial Intelligence (AI) which is part of information technology helps businesses facilitate communication with consumers, which can increase their products marketing. AI that is designed and used to facilitate the human activities in business sectors can help businesses to update every data and information from consumers and making it easier to mapping the behavior of potential consumers. The aim of this article is to show the urgency of regulations governing AI in the business sector that cause misuse of data captured and processed by using AI. The method used is juridical empirical accompanied by a qualitative approach. The data studied are secondary data in the form of writings from experts in the field of information technology and from legal experts, to see how the relationship between information technology in business sector. The result shows that AI must be regulated and supervised by special body in order provide protection to its users. In addition, to provide limits on liability for use that is not in accordance with the purpose for which it was made. Keywords: artificial intelligence; online business; regulation.
KESIAPAN PERBANKAN MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL PASCA PANDEMI COVID-19 MELALUI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)
Authors: Satrio Ronggo Buwono  , Abubakar Lastuti , Handayani Tri 
Published: June 2022

ABSTRAK Pada sektor jasa keuangan khususnya perbankan, akselerasi transformasi digital diharapkan menjadi alternatif pasca pandemi Covid-19 untuk mendorong perbaikan kinerja, pecepatan akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam perkembangannya, saat ini interaksi dan transaksi keuangan sangat mengandalkan teknologi, sebagaimana produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, e-wallet, internet banking dan mobile banking. Selain itu, semakin bermunculannya perusahaan berbasis aplikasi (e-commerce), seperti perusahaan Tokopedia dan Gojek menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah (cheaper-better-faster) membuat perbankan dan perusahaan fincancial technology (fintech) perlu mulai adaptif terhadap percepatan perubahan ke arah digital. Namun demikian, proses transformasi digital juga perlu didukung dengan mitigasi risiko yang memadai dan memerlukan dukungan kebijakan, serta peran pengawasan aktif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selaku regulator, sehingga proses transformasi digital dari perijinan, kerjasama business to business sampai dengan pengawasan atas mitigasi risiko yang diterapkan lembaga jasa keuangan mampu mengawal proses transformasi digital secara aman tanpa mengesampingkan aspek prudensial. Kata kunci: Covid-19; fintech; transformasi digital
ABSTRACT In the financial services sector, especially banking, the acceleration of digital transformation is expected to be an alternative after the Covid-19 pandemic to encourage improved performance, accelerated access to finance and national economic growth. In its development, currently financial interactions and transactions rely heavily on technology, as are digital technology-based products such as e-money, e-wallet, internet banking and mobile banking. In addition, the emergence of application-based companies (e-commerce), such as Tokopedia and Gojek companies providing features that enable faster, better and cheaper services (cheaper-better-faster) make banking and fintech companies need to start adaptive to the acceleration of change towards digital. However, the digital transformation process also needs to be supported by adequate risk mitigation and requires policy support, as well as an active supervisory role from the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) as regulators, so that the digital transformation process from licensing, business to business cooperation to the supervision of risk mitigation implemented by financial service institutions that are able to safely oversee the digital transformation process without compromising prudential aspects.Keywords: Covid-19; fintech; digital transformation.
KONSEP PEMULIHAN DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)
Authors: Marbun Bachtiar 
Published: June 2022

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pemulihan dalam pencemaran lingkungan hidup yang terjadi pada kasus dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. Jenis penelitian menggunakan yuridis-normatif dan teknik pengumpulan studi kepustakaan dengan menggunakan content analysis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemulihan pada putusan kasus tersebut memberikan tuntutan ganti kerugian akibat tindakan pencemaran lingkungan berupa biaya pemulihan yang sesuai dengan prinsip strict liability dan poluters pay, yang diperkuat oleh ahli Eddy Soentjahyo yang didasarkan pada PermenLHK Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Hal tersebut berjalan beriringan dengan Prinsip tanggung jawab Negara yang tercantum pada principle 7 dan precautionary principle yang tercantum pada principle 15 The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment.
Kata kunci: Lingkungan Hidup; Pemulihan; Pencemaran.

ABSTRACT
This study aims to determine the concept of recovery on environmental pollution that occurred in the case of the North Jakarta District Court Decision Number 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr. This type of research uses juridical-normative and library research collection techniques using qualitative descriptive content analysis. The results show that the concept of recovery in the decision of the case provides a claim for compensation due to environmental pollution actions in the form of recovery costs in accordance with the principles of strict liability and polluters pay, which is reinforced by expert Eddy Soentjahyo based on Minister of Environment and Forestry regulations Number 13 of 2011 concerning Compensation due to Pollution and/or environmental damage and Minister of Environment and Forestry regulations Number 7 of 2014 concerning Environmental Losses Due to Pollution and/or Environmental Damage. This goes hand in hand with the principle of State responsibility as stated in principle 7 and the precautionary principle contained in principle 15 of The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment.
Keywords: Environment; Pollution; Recovery.
Colonial Railways of Mozambique: Critical and Vulnerable Infrastructure, 1880s-1930s
Authors: Pereira Hugo Silveira 
Published: June 2022

Abstract
In the early 1880s, Portugal began the construction of railways in its colonies. The main goals were to reinforce Portuguese presence and increase colonial revenue. This paper aims to analyse the transnational railways built in Mozambique, between the 1880s and the 1930s, as critical infrastructure (or critical systems). I argue that the lack of railways in Mozambique was the cause for deep concern and fostered a “sense of urgency” among the Portuguese authorities, as this could potentially jeopardise the Portuguese imperial project. Railways were considered critical to bolstering Portugal’s sovereignty, as well as to exploit local resources and attract traffic from neighbouring territories. Once built, the railways revealed two major vulnerabilities: competition from South African ports and dependence on British capital. A few episodes involving Portuguese and British agents highlighted these vulnerabilities and motivated Portuguese policymakers to find solutions. This paper explores these topics based on a comprehensive literature review and the use of primary sources, intended to provide a novel approach to Portuguese colonial railways.
Modelling the Obstacles to using Bicycle Sharing Systems in the Tehran Metropolis: A Structural Analysis
Authors: Akbari Majid , Zarghamfard Moslem , Hajisharifi Arezoo , Amir Entekhabi Shahram , Goodarzipour Sadrallah 
Published: June 2022

Abstract
The main objective of the current research is to identify and prioritise the obstacles to using bicycle sharing systems (BSSs) in the Tehran metropolis. The methodology of this research is analytical-descriptive and it aims to achieve applied goals. To do so, firstly the obstacles are identified through studying the theoretical and practical foundations of the issue and then by delving into factors associated with BSSs in the Tehran metropolis, extracting them through the content validity method. Then, the interrelations among the specified obstacles and their impact and effectiveness are determined through structural and MICMAC modelling. The data collection tool employed in the research assumes the forms of a survey and a face-to-face interview. According to the results, the following variables are among the ones associated with obstacles having the maximum impact on other obstacles: the financial problems and the disparity within the municipal management, culturalisation, educational shortage and negligence in using the participatory capacities of civilians. Before executing and taking any other strategy to overcome the obstacles, the forthcoming model supports Tehran metropolis municipal managers to identify the existent obstacles of the field in order to enable them to utilise a suitable approach as to lodging BSSs.
Research on Rural Entrepreneurship in Terms of the Literature: Definition Problems and Selected Research Issues
Authors: Kulawiak Anita , Suliborski Andrzej , Rachwał Tomasz 
Published: June 2022

AbstractRural entrepreneurship has become an important research issue with great development potential in the face of intense socio-economic changes in rural areas. However, few significant studies cover this topic in Polish and foreign literature. In this article, the authors attempt to review and evaluate the current research on rural entrepreneurship emphasising the Polish literature and including geographical studies. The article describes and organises theoretical research achievements to date and offers a definition of rural entrepreneurship and the directions and prospects for further research.
EARNINGS MANAGEMENT: CURRENT TAX EXPENSE, EFFECTIVE TAX RATES, AND FINANCIAL RATIO
Authors: Ayu Rani Wulan , Susanto Yulius Kurnia 
Published: June 2022

Penelitian ini untuk membuktikan secara empiris pengaruh biaya pajak kini, tarif pajak efektif, profitabilitas, leverage, perputaran sediaan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian menggunakan 49 perusahaan yang terdaftar pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dari 2016 sampai 2018 yang dipilih dengan metode purposive sampling. Pengujian menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas menyebabkan terjadinya manajemen laba. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan manajemen laba untuk meningkatkan kepercayaan investor. Manajemen juga termotivasi melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang lebih besar. Sedangkan biaya pajak kini, tarif pajak efektif, leverage, perputaran sediaan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. The objective of this study is to get empirical evidence about the influence of current tax expense, effective tax rate, and profitability, leverage, inventory turnover, and company size on earnings management. This research used 49 companies listed in manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange since 2016 until 2018 selected by purposive sampling method. The research data analysis uses a logistic regression. This research shows the results that profitability has positive influence to earnings management. The higher the company's profitability, the higher the company's tendency to carry out earnings management to increase investor confidence. The management is also motivated to do earnings management to get a bigger bonus. While current tax expense, effective tax rate, leverage, inventory turnover, and company size have no affect to earnings management.
Teachers' Adaptability to General Curriculum Reform
Authors: Huyen Nguyen Phuong , Yen Duong Thi Hoang 
Published: June 2022

The purpose of the research is to investigate the lecturers' adaptability to curriculum innovation and its impact on the fundamental and comprehensive innovation of education and training. In order to adapt to curriculum reform, teachers must be prepared for their own role in curriculum design and implementation, aware of program changes and values. teaching in the direction of developing learners' capacity; skills to practice student-centered teaching strategies. The adaptation of teachers to curriculum innovation depends on the teachers themselves and the policy context of each school. Research methods are mixed methods combining qualitative and quantitative. Main data is from questionnaires provided to the trainers. Measures of data collection according to 3 aspects on the adaptability of lecturers to curriculum innovation. The results show that 651 respondents can adapt to a medium level, most of the lecturers are ready to adapt to the curriculum innovation. Some teachers have tried to actively self-study and develop professional competence.
Can COVID-19 worsen racial disparities in breast cancer screening and diagnosis?
Authors: Yacona Kate , Hanna Mariam W , Niyazi Sara , Sharma Smita , Hatch Parlyn , Hernandez Mauricio , Letter Haley 
Published: June 2022

Background
Health disparities among minority groups, especially African Americans, can limit their access to quality medical care and lead to disproportionate medical management and disease outcomes. The aim of this study was to compare the COVID-19-related change in mammogram volumes and cancer detection at two affiliated academic breast centers, one that serves a predominantly African American patient population and one that serves a predominantly non-African American patient population.

Materials and methods
For the purpose of anonymity, racial demographics were collected and the center with a higher African American patient population was designated as institution A, while the center with a higher non-African American patient population was designated as institution B. Careful selection of the two breast centers was instituted in order to limit the impact of potential confounders other than race.
An Institutional Review Board (IRB) exemption was obtained and two Mammography Quality Standards Act (MQSA) reports were generated; one for March 2020 through September 2020, during the height of the COVID-19 pandemic, and one for March 2019 through September 2019 to serve as the pre-pandemic control group. The i2b2 Query Analysis Tool® was used to obtain racial demographic data and compare the percent change in screening and diagnostic mammograms, image-guided biopsies, total cancers diagnosed by imaging, and percent of minimal cancers for both institutions.

Results
Screening mammograms and breast cancer detection decreased in 2020 compared to 2019 at both institutions. However, the percent change from 2019 to 2020 was greater at institution A than at institution B. Percent minimal cancers, an indicator of early-stage breast cancer also decreased more drastically at institution A than at institution B. Interestingly, the total number of diagnostic exams and image-guided biopsies increased in 2020 at institution B, whereas both decreased at institution A.

Conclusion
The COVID-19 pandemic may lead to worsening racial disparities in breast cancer screening. In an effort to narrow future disparity, it is crucial for radiologists and other health care providers to be aware of this inequality and educate all women on the importance of obtaining routine screening mammography. More studies are needed.
Drenos verticais como solução para acelerar os recalques de um aterro sobre solo mole
Authors: Azevêdo Samuel Santos de , Bello Maria Isabela Marques 
Published: June 2022

O uso de drenos verticais em depósitos de solos moles promove a aceleração dos recalques por meio da drenagem da água, reduzindo o volume de vazios, aumentando a resistência ao cisalhamento do solo e melhorando a capacidade de suporte. São elementos constituídos por materiais sintéticos que são cravados verticalmente no terreno, dispostos em malha. Este artigo avalia a aplicabilidade de drenos verticais como solução para acelerar os recalques de um aterro construído sobre solos moles, localizado em Recife, Pernambuco. Foram definidas as necessidades do projeto (profundidade dos drenos, tempo e grau de adensamento) e determinada as grandezas geométricas dos geodrenos (diâmetro equivalente, diâmetro de influência, diâmetro da área amolgada), espaçamento entre os geodrenos e quantidade total de geodrenos necessários para um determinado tempo de adensamento. Optou-se pela avaliação para dois tipos de drenos distintos o CX1000 da TDM Brasil e 1S 20.2 da Maccaferri do Brasil, que se diferenciam geometricamente pela espessura da seção transversal. Obteve-se para ambos os casos o comprimento total necessário para cada um dos drenos e os custos estimados. Os resultados obtidos mostraram redução de até 89 anos, se comparado com a situação sem o uso dos drenos, o que possibilitou que as deformações desejadas ocorressem em até 5 anos, tornando evidente a eficiência no uso deste material.
Palavras-chave: Adensamento. Geossintéticos. Ruptura.

Vertical drains as solution to accelerate the settlement of embankment on soft soil
Abstract
The use of vertical drains in soft soil deposits promotes the acceleration of settlements through the drainage of water, reducing the void volume increasing the shear strenght of the soil and improving the support capacity. They are elements made of synthetic materials that are driven vertically into the ground, arranged in mesh. This article evaluates the applicability of vertical drains as a solution to accelerate the settlement of an embankment on soft soil deposit located in Recife, Pernambuco. The parameters of the project were defined (depth of drains, time and degree of consolidation) and the geometrical quantities of the geodrains were determined (equivalent diameter, diameter of influence, diameter of the dented area), spacing between the geodrains and the total amount of geodrain drains needed to a certain consolidation time. We opted for the evaluation for two different types of drains, the CX1000 from TDM Brasil and 1S 20.2 from Maccaferri do Brasil, which differ geometrically by the thickness of the cross section. For both cases, the total length required for each of the drains was obtained and the estimated cost. The results obtained showed a reduction of up to 89 years, when compared to the situation without the use of drains, which allowed the desired deformations to occur in up to 5 years, making evident the efficiency in the use of this material.
Keywords: Consolidation. Geosynthetics. Failure.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS AUDIT
Authors: Cahya Ningrum Fitri Dwi , Mahendro Sumardjo  , Wisnu Julianto  
Published: June 2022

This study aims to examine the effect of audit tenure, public accounting firm size, audit fee, and client company size on audit quality. The sample in this study amounted to 63 financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019 using the purposive sampling method. Data form 63 companies obtained a total sample of 315. The analysis technique used is logistic regression analysis with a significance level of 5%. The results showed that audit tenure, fee audit, and client company size have no significant effect on audit quality. Meanwhile, public accounting firm size has a negative and significant effect on audit quality.
Keywords: Audit Tenure; Public Accounting Firm Size; Fee Audit; Client Company Size; Audit Quality.
Is Shared Governance Feasible in Public Higher Education Institutions of China?
Authors: Zhou Kai 
Published: June 2022

Economic development and rapid changes in technology have considerable impact on higher education in China. To prepare skilled highly-educated workforce and meet the demand for research development and productivity, higher education institutions in China are under a great pressure of adapting and implementing organizational change (Li et al. 2011). This paper starts with an overview of the higher educational transformations in China in the past decades. Then the author assesses the shared governance practice in the U.S. and discusses the potential and limitations for China to adopt shared governance in the near future.
Improving Group Member Participation of 4th Year Civil Engineering extension Students in integrated Project Work at Debre Markos University, Ethiopia
Authors: Zewdie Mulusew Minuyelet , Almaw Zeleke Damtie , Kebede Mamaru Gashaw 
Published: June 2022

Group work is a form of voluntary association of members benefiting from cooperative learning, which enhances the total output of the activity. Therefore, group discussion is a way for active participants to explore new ideas.Based on the previously observed practices in 4th year civil engineering students at Debre Markos University, the group member participations was not pleasing. The objective of this study was to identify the core causes of low participation of group members in their project work and to take actions for improving group member participation. The data collection method used questionnaires and interviews and was analyzed using Microsoft Excels.Action research done in civil engineering 4th year Extension courses focused on continuous advising and instruction. These practices have achieved a good understanding of how to increase active participation in their group work activities. Therefore, a main conclusion of this project is that an active learning method helps the students to share skill, knowledge and attitude to each other.