bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli
Authors: Sarianti Sarianti , Natsif Fadli Andi 
Published: April 2022

Penelitian ini membahas mengenai “Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Praktik Monopoli PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar”. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui respon PT Angkasa Pura Logistik dalam menyelesaikan putusan KPPU dan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan KPPU terhadap PT Angkasa Pura Logistik yang tidak kooperatif dalam melaksanakan Putusan Komisi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dari sisi penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang valid mengenai pelaksanaan putusan KPPU terhadap Praktik Monopoli PT Angkasa Pura Logistik. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode Interview (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Angkasa Pura Logistik keberatan dengan putusan KPPU sehingga PT Angkasa Pura Logistik mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Angkasa Pura Logistik meminta pemeriksaan tambahan kepada Majelis Hakim guna mendapat keterangan dan kejelasan tentang siapa sesungguhnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat dan guna mendapat kejelasan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operator penanganan kargo dan pos diterminal Kargo dan “Regulated Agent”. Implikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan putusan KPPU, Pemerintah harus memberikan dukungan khusus kepada KPPU sehingga menjadi lembaga yang memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat agar pelaku usaha bersikap kooperatif dalam melaksanakan putusan Komisi. 2) KPPU Kanwil VI Makassar harus mengusulkan untuk menambah beberapa staf ahli dibidang penegakan hukum. Hal ini bertujuan agar pengawasan terhadap pelaku usaha lebih efektif.
Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018
Authors: Tomo Wan Gun , Natsif Fadli Andi 
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dalam menerbitkan keputusan yang memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk membatalkan pencalonan salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pilkada 2018. Selanjutnya, penulis juga ingin mengetahui bagaimana implikasi setelah dilaksanakannya putusan dari hakim di PTTUN Makassar tersebut. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar No: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada Pilkada 2018 terdapat cacat hukum dan telah merugikan Penggugat sebagai salah satu dari dua pasangan calon. Majelis Hakim di PTTUN Makassar dalam putusannya yang membatalkan SK KPU tersebut dengan pertimbangan bahwa calon perseorangan petahana terbukti menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana yang “dilarang” dalam UU Pilkada Tahun 2016, sehingga Surat Keputusan tersebut secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap implikasi dari pelaksanaan Putusan PTTUN Makassar tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan baru tentang Penetapan pasangan Calon yang memenuhi syarat dan hanya mengesahkan satu pasangan calon tunggal.
Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pid.Sus/2017)
Authors: Ramli Nur Fajar , Hamsir Hamsir 
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam utusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim mengadili kasus tindak pidana tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus. Untuk memperoleh bahan hukum yang memuat pembahasan yang akurat, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah diperoleh, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan dianalisis dengan metode deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) penerapan sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 adalah berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) UU KIP sebagaimana dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum dan bukan berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP karena didasarkan pada adanya asas hukum “lex specialist derogat legi generali” yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) sehingga ketentuan mengenai penggelapan di dalam KUHP menjadi dikesampingkan. Pertimbangan hukum hakim mengadili kasus tindak pidana tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/PID.SUS/2017 adalah dipengaruhi oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan meyakini adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana, hakim juga melihat pada kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan pajak, dimana Ade Agung pada dasarnya hanyalah menjadi korban yang dimanfaatkan oleh Edi Sunarko sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku lainnya.
Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar
Authors: Adnan Muh , Nurjannah St 
Published: April 2022

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku.Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum.Sehingga dapat dikatan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Kepolisian dalam undang-undang No.2 tahun 2002 merupakan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang di peroleh dari lapangan untuk menemukan bukti sosial, semua menganalisisnya dan berusaha melakukan penelitian berdasarkan apa yang diamati. Lokasi penelitian dilakukan Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi ini dipilih karena memiliki aspek pendukung agar peneliti dapat bekerja dengan baik, Peran Kepolisian dalam menanggulangi Penyalagunaan Narkoba dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkhusu kepada masyarakat agar kiranya dapat menghidari namanya narkoba.
Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa
Authors: Rustamin Rustamin , Erlina Erlina 
Published: April 2022

Lahirnya otonomi daerah sebagai jawaban atas kritik terhadap sistem pemerintahan orde baru yang bersifat sentralistik, diyakini dapat mewujudkan harapan rakyat Indonesia untuk merealisasikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Indonessia. Baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa. Semangat reformasi yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 juga tentang Pemerintahan Daerah, awalnya dianggap cukup mampu untuk meningkatkan pembangunan desa. Namun seiring berjalannya waktu, di dalam dasar hukum tersebut ditemukan beberapa kekurangan yang membuat otonomi daerah terkesan hanya sebagai resentralisasi dari Undang-Undang sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah (field research) kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di kantor desa padang lampe, kecamatan Marrang, kabupaten Pangkep. Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Metode pengumpulan hukum yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan data dari lapangan kemudian direduksi. Peranan kepala desa Padang Lampe sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan kepala desa Padang Lampe yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelakasanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan dan seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile kegiatan-kegiatan desa yang lain. Faktor penghambat untuk menjalankan Otonomi Desa Padang Lampe yaitu tidak adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Padang Lampe, bahkan dengan kurangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan yang menjadi penghambat, selain itu juga adanya kekurangan perasarana di kantor desa yang ada di Padang Lampe.
Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Dan Memeriksa Tindak Pidana Berita Palsu(Hoax) Di Kota Makassar
Authors: Madi Mardianto , Safriani Andi 
Published: April 2022

Hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoax bertujuan membuat opini publik yang disampaikan melalui informasi media cetak maupun media elektronik, diera globalisi seperti media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya. Maka inilah yang menjadi dasar permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah yaitu : Bagaimana peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax).? Dan Bagaimanakah penyebaran berita bohong di kota Makassar. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Kualitatif. Yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data malalui wawancara langsung terhadap masyarakat setempat meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, serta inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyebaran berita (hoax). Peranan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) salah satunya membentuk tim pengawasan yang ciber hoax, yang kerap melakukan patrol di media sosial, kemudian mengonfirmasi kebenaran dibalik berita bohong tersebut dan memberi sanksi kepada para pembuat maupun penyebar berita bohong.
Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa)
Authors: Wulandari Rezky Ayu , Marilang Marilang 
Published: April 2022

Penulis membahas tentang peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di kab.Gowa. Maraknya tindakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak dibawah umur dibuktikan dari data yang saya dapatkan pada kepolisian resort gowa yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian normatif sosiologis. Sumber data penelitian adalah Polres Gowa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual kepada anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan preventif dan respresif. (2) Faktor yang menghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah faktor media sosial yang dimana kebanyakan anak dibawah umur menyalahgunakan fungsi dari media sosial tersebut, sehingga anak dapat diperdaya dengan segala tipu muslihat dan mengalami kekerasan seksual. Implikasi dari penelitian ini adalah aparat kepolisian yang menangani langsung tetang masalah hukum perlu lebih meningkatkan pola kerjanya. Serta kepolisian harus terus membina masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.
Prediction of SARS-CoV-2 3C-like protease (3CLpro) crystal structure to provide COVID-19 inhibitor design through computational studies
Authors: Fakih Taufik Muhammad , Ramadhan Dwi Syah Fitra 
Published: April 2022

Infectious diseases have lately become pandemic, posing a threat to global public health with the introduction of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), previously provisionally named 2019 novel coronavirus or 2019-nCoV). Technological advancements have increased the possibility of discovering natural inhibitor candidates capable of preventing and controlling COVID-19 infections. The SARS-CoV-2 3C-like protease (3CLpro) is critical for SARS-CoV-2 replication and is a prospective therapeutic target. This study aims to identify, evaluate, and explore the 3CLpro macromolecular structures from SARS-CoV and SARS-CoV-2, as well as their impact on angiotensin-converting enzyme 2 (ACE-2). The discovery of the two 3CLpro macromolecules revealed structural similarities in several regions. These findings were subsequently confirmed by performing protein-protein docking simulations to observe the interaction of 3CLpro with the active site ACE-2. With an ACE score of 701.41 kJ/mol, SARS-COV-2 3CLpro forms the strongest binding with ACE-2. As a result, the findings of this research can be used to guide the development of potential SARS-CoV-2 3CLpro inhibitors for the treatment of COVID-19 infectious diseases.
Evaluation of antimicrobial activity and phytochemical screening of red Kamboja (Plumeria rubra L.) extracts
Authors: Sari Ni Kadek Yunita , Deswiniyanti Ni Wayan , Wiradana Putu Angga 
Published: April 2022

Natural antimicrobial sources such as red Kamboja (Plumeria rubra L.) flower extract can be utilized to treat infectious disorders caused by Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Candida albicans. This study aims to determine evaluate the effectiveness of methanol and ethanol extracts of P. rubra floral against E. coli, S. aureus, and C. albicans growth, as well as the amount of secondary metabolites in P. rubra extract. The study's findings indicate that the highest DIZ value of P. rubra methanol extract was 7.40 mm, 7.36 mm, and 7.30 mm for S. aureus ATCC25923 at 5%, 10%, and 20%, respectively, while the highest DIZ value for C. albicans ATCC10231 at 10%, 10%, and 20% was 25.08 mm, and 25.04 mm, respectively. The DIZ value of the P. rubra flower ethanol extract against E. coli strain was 5.26 mm at 5%, and 7.30 mm at 20%. Secondary metabolites of saponins, tannins, alkaloids, flavonoids, steroids, and phenols were present in the methanol and ethanol extracts of P. rubra flowers. In summary, our findings highlight the use of P. rubra flower extract as a biological source with antibacterial properties for the control of human infectious illnesses.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK BISNIS MULTI LEVEL MARKETING (MLM) PADA PT. CITRA NUSA INSAN CEMERLANG (CNI) INDONESIA CABANG MAKASSAR
Authors: Abrary Ansar Muhammad Mahbub , Fajri Muhammad 
Published: April 2022

AbstrakBisnis Multi Level Marketing (MLM) merupakan bisnis investasi masa depan yang telah beroperasi di Makassar. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji jenis bisnis tersebut yang dijalankan oleh PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Indonesia Cabang Makassar. Kajian ini ini mencakup praktek marketing bisnis MLM PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Makassar dan analisisnya dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data yang dihimpun dan dianalisis adalah data kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini mendapati bahwa praktik MLM pada PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Cabang Makassar diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Sistem marketing PT CNI Indonesia cabang Makassar seperti penjualan langsung biasa. PT CNI Indonesia cabang Makassar melakukan penjualan produk kepada konsumen disertai dengan bonus yang diterimanya. Keuntungan yang diperoleh sesuai usaha dan hasil penjualan masing-masing mitra. Sistem yang dianut tidak menguntungkan upline semata, bahkan dalam keadaan tertentu upline yang tidak produktif tidak mendapatkan apa-apa. Berdasarkan temuan ini, hendaknya para praktisi bisnis MLM bekerjasama dengan para ahli ekonomi Islam, akademisi, serta tokoh agama, secara aktif memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat luas tentang bisnis MLM.Kata Kunci: Sistem Marketing, Investasi, Multi Level Marketing, Hukum IslamAbstractMulti Level Marketing (MLM) is a future investment business that has been operating in Makassar. This research was conducted to examine the types of business that are run by PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Indonesia Makassar. This study covers the MLM business marketing practices of PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Makassar and its analysis in Islamic law review. This research is a field research study. The data collected and analyzed is qualitative data using a juridical-normative approach. This study found that the practice of MLM at PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Makassar Branch is allowed in Islam as part of muamalah. The Makassar branch of PT CNI Indonesia marketing system is like regular direct selling. PT CNI Indonesia Makassar sells products to consumers along with the bonus they receive. Profits are obtained according to the business and sales results of each partner. The system adopted does not only benefit the upline, even in certain circumstances the unproductive upline does not get anything. Based on these findings, MLM business practitioners should collaborate with Islamic economists, academics, and religious leaders, to actively provide a comprehensive understanding to the wider community about the MLM business.Keywords: Marketing System, Investment, Multi Level Marketing, Islamic Law.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA TANAH PERTANIAN DENGAN SISTEM MONGKONTRAKI (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana)
Authors: Hidfar Jamal , Tahir Hartini 
Published: April 2022

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Analisis hukum Islam terhadap Sewa Tanah Pertanian dengan Sistem Mongkontraki yang terjadi di Kelurahan Sikeli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, dan sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sewa tanah pertanian dengan sistem Mongkontraki di kalangan masyarakat Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang sudah terjadi dalam kurun waktu cukup lama. Sewa-menyewa di Kelurahan Sikeli tersebut diawali dengan adanya pencarian kebun kelapa, melakukan pertemuan, dan melakukan akad secara lisan yang didasarkan atas rasa kepercayaan.Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Mongkontraki.AbstractThis study discusses the analysis of Islamic law on Agricultural Land Leases with the Contracting System that occurred in Sikeli Village. This study uses a qualitative method with the approach used is a syar'i approach, and sociological with data sources obtained from interviews with community leaders and local communities. Furthermore, the data collection methods used in the thesis are interviews, and documentation. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data selection, data presentation, and drawing conclusions. Rent agricultural land with the Mongkontaki system among the people of Ex. Sikeli, District. West Kabaena, Kab. Bombana can be said to be a phenomenon that has occurred for quite a long time. The leases in Sikeli Village began with the search for coconut plantations, holding meetings, and making verbal contracts based on a sense of trust.Keywords: Islamic Law, Mongkontraki System.
Metode Picture and Picture dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab pada Maharah Kitabah
Authors: Musyrifa Furaida Ayu , Rahmah Anilir , Wahyuni Sri , Fitriyani Laily 
Published: April 2022

Many problems found that affect the success of students in their learning process. among others, lack of motivation to learn. The teaching method is one of the methods used by teachers in carrying out the learning process. Selection of inappropriate methods will be an obstacle in achieving predetermined learning objectives. Teachers must use methods that can make the learning process interesting and provide space for students to be creative and directly involved so that learning becomes fun and is able to increase students’ interest in learning, especially in maharah kitabah in Arabic lessons. The picture and picture model is a learning method by relying on pictures as a medium in the learning process. Pictures are one of the media that can help teachers in the teaching process which makes learning more communicative and interesting. The use of this media is structured and designed so that students can analyze the image into a brief description of what is in the image. So that this method can be applied, of course with the packaging and creativity of the teacher which makes learning fun and able to increase student interest in learning Arabic, especially in maharah kitabah where most students find it difficult among other maharahs.
Dalam proses belajar mengajar banyak ditemukan problematik yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Salah satu di antaranya kurang motivasi belajar. Metode mengajar merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pemilihan metode yang kurang tepat akan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pendidik harus menggunakan metode yang bisa membuat proses pembelajaran menjadi menarik dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkreatifitas dan terlibat secara langsung Sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan mampu meningkatkan minat belajar peserta didik khususnya pada maharah kitabah pada pelajaran Bahasa arab. Model picture and picture merupakan metode pembelajaran dengan mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar merupakan salah satu media yang dapat membantu pendidik dalam proses mengajar yang menjadikan pembelajaran menjadi lebih komunikatif dan menarik. Penggunaan media ini disusun dan dirancang agar peserta didik bisa menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah deskripsi singkat mengenai apa yang ada dalam gambar tersebut. Sehingga metode ini bisa diterapkan, tentunya dengan kemasan dan kreatifitas pendidik yang menjadikan pembelajaran menjadi menyenangkan dan mampu meningkatkan minat belajar peserta didik pada pelajaran Bahasa arab, khususnya pada maharah kitabah yang kebanyakan peserta didik merasa kesulitan diantara maharah yang lainnya.