bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
A IMPORTÂNCIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM DE PROPORCIONALIDADE SOB A PERSPECTIVA DAS REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS
Authors: Neres Raimundo Luna 
Published: December 2022

Neste estudo apresentamos uma pesquisa cujo objetivo foi expor ao estudante o quanto é necessário apropriar-se de conteúdos envolvendo proporcionalidade, de maneira que possa refletir sobre possíveis aplicações dessa componente curricular em várias matemáticas. Foi uma investigação qualitativa feita numa escola pública de São Luís – MA, desenvolvida em sessões de apropriação de conteúdo e aprendizagem. Para a análise da aprendizagem dos discentes referente às produções dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula usamos como referencial central os registros de representações semióticas e hipóteses levantadas por Almouloud, Damm e Moretti em seus artigos publicados sobre essa teoria em tela. A análise dos problemas avaliados revelou que os discentes tiveram compreensão de uso das funções de tratamento de registros e de aplicação das funções cognitivas de conversão entre representações semióticas, tornando-se mais visíveis quando se trabalhou com a mudança de registros da linguagem natural para a linguagem figural
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (UNDUE INFLUENCE) DAN PELANGGARAN PRINSIP UTMOST GOODFAITH DALAM PRAKTIK INVESTASI SKEMA PIRAMIDA
Authors: Rastuti Tuti , Yustia Rd. Dewi Asri , Fatimah Utari Dewi 
Published: December 2022

Skema Piramida secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 9, namun praktiknya skema bisnis ini terus berkembang. Masyarakat sering dikelabui oleh penawaran yang menggiurkan. Penawaran tersebut sering dikemas dalam bentuk penipuan dan penyalahgunaan keadaan (undue influence). Kelemahan KUH Perdata sebagai payung hukum yang mengawal proses kesepakatan berinvestasi disinyalir menjadi faktor penyebab pemberi penawaran melakukan strategi pemasaran skema piramida ini, sekalipun Undang-Undang telah jelas melarang. Hanya Pasal 1321 KUH Perdata yang dapat dijadikan sandaran hukum terhadap penyalahgunaan keadaan (undue influence), sementara aspek hukum yang timbul dari praktik investasi bisnis skema piramida ini begitu kompleks. Penelitian ini memfokuskan kajian terhadap bentuk penyalahgunan keadaan (undue influence) dan pelanggaran prinsip utmost goodfaith yang dilakukan oleh pemberi penawaran (Offeror) terhadap penerima penawaran (offeree) dalam praktik investasi bisnis skema piramida, sekaligus mengkaji aspek hukum yang timbul dari penyalahgunaan keadaan, dan mengkaji tanggung jawab hukum offeror dalam praktik investasi bisnis skema piramida. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, hasil penelitian menunjukan bahwa, dalam praktik skema piramida berbagai bentuk penyalagunan keadaan (undue influence) terhadap offeree, antara lain karena keadaan ekonomi, keadaan psikologis, dan memanfaatkan nilai hukum yang hidup (living law), seperti nilai komunal dan gotong royong, serta faktor kepercayaan (trust). Awalnya sederhana dari penyalahgunaan keadaan ketika proses penawaran, namun proses berkesinambungan menjadi sebuah kontrak investasi bisnis yang sarat dengan beberapa pelanggaran dan menimbulkan multi aspek hukum, yang meliputi aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, dan aspek hukum ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian kasus hukum yang berdimensi multi aspek hukum ini hanya dapat dilakukan dengan pendekatan tanggung jawab yang multi aspek hukum, yaitu model konvergensi tangungjawab hukum.
Kata kunci: Penyalahgunaan Keadaan, Skema Piramida.
KEPASTIAN HUKUM PETANI PLASMA PADA POLA PEMBIAYAAN KEMITRAAN PERKEBUNAN INTI RAKYAT TRANSMIGRASI
Authors: Nugrohandhini Dwi 
Published: December 2022

The transmigration program that is funded by people’s core plantations partnership financing system or known as PIR Trans, aimed to improve the farmers and their families quality of life through increasing production and earn the core business. This writing aimed to analyze legal assurance secured by the plasma farmers in credit finance given by the bank in PIR Trans partnership. The credit was funded by BIG (as the core company) in the PIR Trans partnership. The research was done through a juridical normative research with specification of descriptive analytical, with the utmost of secondary data enhanced by premier data. Henceforth, it was analyzed juridically qualitative. The plasma farmers have not yet secured legal assurance in the credit funded by bank in the partnership of PIR Trans. It was due to no direct relation among the bank, the holding company, and plasma farmers in this partnership. The PIR Trans needs the changes in regulation, infiltrate more coercive elements to prevent core company from escaping its obligations.
Keywords: PIR Trans, partnership system, plasma farmers.
REFORMULASI PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM MEMAKSIMALKAN PEMERIKSAAN PERKARA MONEY LAUNDERING DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Fernandho Dauglas 
Published: December 2022

Pro dan kontra mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam perkara money laundering masih menjadi perdebatan oleh para pakar hokum, dikarenakan pembuktian terbalik tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah serta terdapat indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapannya. Adapun naskah ini bermaksud untuk menganalisis reformulasi pembuktian terbalik dalam memaksimalkan pemeriksaan perkara money laundering dengan predicate crime tindak pidana korupsi. Dalam menganalisis digunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode statue approach dan comparative approach. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Sistem pembuktian terbalik yang dianut Indonesia belum dapat berfungsi secara efektif seperti yang diharapkan. Perlu segera diterapkan alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju yang mendasarkan pembuktian terbalik pada keseimbangan kemungkinan pembuktian (balanced probability of principles), yang mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi.
Kata kunci: Pembuktian Terbalik, Pencucian Uang, Korupsi.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM ANTI KORUPSI PADA KASUS KORUPSI DAERAH
Authors: Arifin Ridwan , Utami Noviana Dwi 
Published: December 2022

Korupsi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Indonesia, bukan hanya persoalan penegakan hukum, namun juga persoalan dampak dan pengaruh korupsi itu sendiri pada masyarakat. Maraknya perilaku koruptif bahkan hingga ke lapisan paling bawah di masyarakat menjadikan penegakan hukum terhadap korupsi semakin hari semakin berat. Terlebih lagi dengan banyaknya kasus-kasus korupsi dan penegakan hukumnya yang didominasi oleh pengaruh politik sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan di masyarakat. Pada sisi lain,perkembangan daerah pasca otonomi daerah justru menjadikan korupsi merambat ke daerah hamper di seluruh Indonesia. Banyaknya kasus Kepala Daerah yang terjerat tindak pidana korupsi, bahkan hingga ke level kecamatan dan kepada desa. Artikel ini mengkaji pola-pola tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah serta faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya tindak pidana korupsi di daerah. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Fakta-fakta berupa kasus-kasus yang terjadi dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di daerah secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yakni substansi peraturan perundang-undangan, sumber daya aparat penegak hukum beserta infra dan supra strukturnya, dan budaya masyarakat.
Kata kunci: Korupsi, Pejabat Daerah, Faktor Penyebab.
BaPEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF KONSEP ASIMILASI DI MASA PANDEMI COVID 19has Indonesia
Authors: Situmeang Sahat Maruli Tua 
Published: December 2022

Sila Kedua Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara adil dan beradab meskipun berstatus sebagai narapidana. Selain itu, pada sila kelima, menyebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, berarti meskipun menjadi narapidana berhak untuk mendapatkan hak-haknya layaknya seperti kehidupan manusia secara normal. Di masa pandemi covid 19, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat khawatir terhadap narapidana yang dibebaskan akan melakukan kejahatan kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana konsep asimilasi ditinjau dari perspektif teori pemidanaan dan apakah kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 sudah sesuai dengan konsep asimilasi. Dalam menganalisis digunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode statue approach. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep asimilasi ditinjau dari perspektif teori pemidanaan integratif dinilai kurang tepat karena tujuan pemidanaan yaitu mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM). Kebijakan asimilasi dalam masa pandemi covid 19 telah sesuai dengan konsep asimilasi, yaitu dengan dipenuhinya persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi peneliti berpendapat bahwa kebijakan tersebut seharusnya disertai dengan rekonstruksi dan/atau reformulasi terkait sistem pemidanaan melalui penerapan sanksi pidana kerja sosial serta pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui restorative justice.
Kata Kunci: Asimilasi, Covid 19, Penegakan Hukum.
URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PERJANJIAN PENGALIHAN LISENSI RAHASIA DAGANG SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK
Authors: Ferdiana Herdy Ryzkyta , Amirulloh Muhamad , Saleh Kilkoda Agus 
Published: December 2022

Confidential information or trade secrets of a company is very important for business actors, since the development of information-based business. Information has economic values and concerns the quality of the goods and services produced. If the transfer of trade secrets does not explicitly mention the existence of a connection with a Notary Deed, the interests of the parties in an agreement for the transfer of rights and trade secret licenses will lack of legal protection and ultimately create legal uncertainty. The notary deed serves as a means of proof in the event of a trade secret dispute for the parties involved. The power of proof of a notary deed as evidence is a perfect power of proof which then the notary deed must be recorded at the Directorate General of IPR.
Keywords: legal certainty; trade secret; deed.
KOMPARASI PENGGUNAAN ANALYSIS REGULATORY METHOD SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: Ihsanul Maarif Ihsanul , Arifin Firdaus 
Published: December 2022

The promulgation of laws has been stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning Guidelines for the Promulgation of Laws, which has been changed post enactment of Law Number 13 of 2022 on Second Amendment of Law Number 12 of 2011, one of which is the application of the Regulatory Impact Analysis (RIA) and the Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process Method, and Ideology (ROCCIPI) as the basis for the Establishment of Legal Products in e Academic Manuscript of the Bill of Law/Regional Regulation. Integrating the methods into Academic Manuscripts is incorrect considering that it serves as the justification (philosophical, sociological, and juridical) which is academic or scientific in nature upon the conclusion of Laws and Regional Regulations. (RIA) is an analysis method of policies that acts as a companion to academic manuscripts called the RIA Statement. This is interesting to study of how is the development of the RIA and ROCCIPI in promulgating laws? How do the techniques for preparing academic manuscripts pre and post the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 compare?
Keywords: Regulatory Impact Analysis; Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology; Legal Products.
Observații asupra puterii discreţionare a administraţiei prin prisma principiului proporționalității
Authors: Pop Anghel Marian 
Published: December 2022

Odată cu evoluția statului modern, funcțiile acestuia s-au multiplicat, ajungând să reglementeze majoritatea aspectelor vieții cotidiene a cetățenilor. Drept consecință, legiuitorul a conferit autorităților publice puteri discreționare din ce în ce mai ample pentru a asigura funcționarea aparatului statal, puteri care lăsate însă nesupravegheate ar putea produce mai multe dezavantaje decât beneficii. În acest scop, instanțele judecătorești din țările unde s-a consolidat statul de drept au dezvoltat instrumente de control judiciar precum principiul proporționalității pentru a reduce din intensitatea puterii discreționare a autorităților.
Prezentul studiu își propune să reliefeze legătura dintre puterea discreționară și principiul proporționalității în actualul context juridic autohton, pe măsură ce vom încerca să explicăm care sunt principalele motive pentru care puterea discreționară a devenit atât de importantă în activitatea administrației, ce presupune în mod concret și care este modalitatea de exercitare a acesteia de către organele administrative.
Conceptualizing Citizenship. Eastern European Inputs to the Contemporary Debates. Insights from Hungary
Authors: Holle Alexandra , Ványi Éva 
Published: December 2022

AbstractActive citizenship, critical citizenship, digital citizenship, global citizenship: just a few from the concepts that have shaped the debate about citizenship in the past decades. While these concepts have dominated both the academic and the public discourse and had implications for citizenship education in mature democracies, they often seem to be far away from the lived realities of many Eastern European new democracies. In these countries, debates about citizenship have been burdened with the legacies of the non-democratic past, and even citizenship education has been marginalized for a long time. This paper introduces the Hungarian case and aims to contribute to the theoretical debates about the concept of the good citizen by reflecting on the peculiarities of a post-socialist new democracy.
Testing a Planned Missing Design to Reduce Respondent Burden in Web and SMS Administrations of the CAHPS Clinician and Group Survey (CG-CAHPS)
Authors: Brenner Philip S. , Hargraves J. Lee , Cosenza Carol 
Published: December 2022

AbstractWe test a planned missing design to reduce respondent burden in Web and SMS administrations of the CAHPS Clinician and Group Survey (CG-CAHPS), a survey of patient experiences widely used by health care providers. Members of an online nonprobability panel were randomly assigned to one of three invitation and data collection mode protocols: email invitation to a Web survey, SMS invitation to a Web survey, or SMS invitation to an SMS survey. Within these three mode protocols, respondents were randomly assigned to a planned missing design, which shortened the survey by about 40%, or to a control group that received the survey in its entirety. We compare survey duration, breakoff and completion rates, and five key patient experience measures across conditions to assess the effect of the planned missing design across the three modes. We found that a planned missing design worked well with our Web survey, reducing survey duration and breakoff without changing estimates relative to the full-survey control condition. However, mixed findings in the SMS survey suggest that even shortened, 15-item surveys may be too long to substantially reduce respondent burden. We conclude with recommendations for future research.
Response Burden and Dropout in a Probability-Based Online Panel Study – A Comparison between an App and Browser-Based Design
Authors: Roberts Caroline , Herzing Jessica M.E. , Manjon Marc Asensio , Abbet Philip , Gatica-Perez Daniel 
Published: December 2022

AbstractSurvey respondents can complete web surveys using different Internet-enabled devices (PCs versus mobile phones and tablets) and using different software (web browser versus a mobile software application, “app”). Previous research has found that completing questionnaires via a browser on mobile devices can lead to higher breakoff rates and reduced measurement quality compared to using PCs, especially where questionnaires have not been adapted for mobile administration. A key explanation is that using a mobile browser is more burdensome and less enjoyable for respondents. There are reasons to assume apps should perform better than browsers, but so far, there have been few attempts to assess this empirically. In this study, we investigate variation in experienced burden across device and software in wave 1 of a three-wave panel study, comparing an app with a browser-based survey, in which sample members were encouraged to use a mobile device. We also assess device/software effects on participation at wave 2. We find that compared to mobile browser respondents, app respondents were less likely to drop out of the study after the first wave and the effect of the device used was mediated by subjective burden experienced during wave 1.
The Effects of Response Burden – Collecting Life History Data in a Self-Administered Mixed-Device Survey
Authors: Carstensen Johann , Lang Sebastian , Cordua Fine 
Published: December 2022

Abstract
Collecting life history data is highly demanding and therefore prone to error since respondents must retrieve and provide extensive complex information. Research has shown that response burden is an important factor influencing data quality. We examine whether increases in different measures of response burden in a (mixed-device) online survey lead to adverse effects on the data quality and whether these effects vary by the type of device used (mobile versus non-mobile).
We conducted an experimental study in an online mixed-device survey, for which we developed a questionnaire on the educational and occupational trajectories of secondary-school graduates, undergraduates, and university graduates. To address our research question, we randomly assigned different levels of response burden to the participants and compared different measures on the data quality and response.
We found mixed evidence for unfavourable effects of response burden on the examined outcomes. While some of our results were expected, they were not consistent across all subgroups. Most interestingly, the effects of response burden on outcomes seemed to differ based on the device used. Hence, we conclude that further research is needed to optimise the collection of complex data from different groups of participants.
Modeling the Relationship between Proxy Measures of Respondent Burden and Survey Response Rates in a Household Panel Survey
Authors: Earp Morgan , Kaplan Robin , Toth Daniell 
Published: December 2022

Abstract
Respondent burden has important implications for survey outcomes, including response rates and attrition in panel surveys. Despite this, respondent burden remains an understudied topic in the field of survey methodology, with few researchers systematically measuring objective and subjective burden factors in surveys used to produce official statistics. This research was designed to assess the impact of proxy measures of respondent burden, drawing on both objective (survey length and frequency), and subjective (effort, saliency, and sensitivity) burden measures on response rates over time in the Current Population Survey (CPS). Exploratory Factor Analysis confirmed the burden proxy measures were interrelated and formed five distinct factors. Regression tree models further indicated that both objective and subjective proxy burden factors were predictive of future CPS response rates. Additionally, respondent characteristics, including employment and marital status, interacted with these burden factors to further help predict response rates over time. We discuss the implications of these findings, including the importance of measuring both objective and subjective burden factors in production surveys. Our findings support a growing body of research suggesting that subjective burden and individual respondent characteristics should be incorporated into conceptual definitions of respondent burden and have implications for adaptive design.
Determination of the Threshold in Cutoff Sampling Using Response Burden with an Application to Intrastat
Authors: Polanec Sašo , Smith Paul A. , Bavdaž Mojca 
Published: December 2022

Abstract
Statistical offices frequently use cutoff sampling to determine which businesses in a population should be surveyed. Examples include business surveys about international trade, production, innovation, ICT usage and so on. Cutoff thresholds are typically set in terms of key variables of interest and aim to satisfy a minimum coverage ratio–the share of aggregate values of reporting units. In this article we propose a simple cost-benefit approach to determination of the sampling cutoff by taking into account the response burden. In line with existing practice, we use the coverage ratio as our measure of accuracy and provide either analytical or numerical solutions to cutoff determination. Using a business survey on response burden of reporting trade flows within the EU (Intrastat), we present an application that illustrates our approach to cutoff determination. An important practical implication is the possibility to set industry-contingent cutoffs.
Prevalences and characteristics of Trichuris spp. infection in sheep in pastoral areas of the Tianshan, Xinjiang, China
Authors: Wang Lixia , Zhang Guowu , Fu Yuhang , Ning Chengcheng , Li Zhiyuan , Wang Huisheng , Zhang Jinsheng , Shang Yunxia , Sun Yaoqiang , Huang Xiaoxing , Cai Xuepeng , Xia Xianzhu , Meng Qingling , Qiao Jun 
Published: December 2022

Abstract

Introduction
Nematodes of the Trichuris genus are commonly reported parasites that can cause trichuriasis in many animals, which leads to inflammation, intestinal bleeding and reductions of productivity in livestock. Knowledge of the prevalence of Trichuris infestation in the Tianshan ovine population and of the nematode species parasitising the population is not exhaustive, and this study aimed to expand the knowledge.

Material and Methods
A total of 1,216 sheep slaughtered in five pasture areas in the Tianshan Mountains of Xinjiang were investigated and a phylogenetic analysis based on the mitochondrial cox1 gene was performed to clarify the genetic relationships of the various Trichuris species.

Results
Sheep totalling 1,047 were infected with Trichuris spp. establishing the rate at 86.1%. Using a morphological protocol, six documented and one undefined species were identified, namely T. gazellae, T. lani, T. ovina, T. longispiculus, T. concolor, T. discolor and Trichuris sp. Among them, T. gazellae and T. lani were the dominant species, accounting for 34.5% and 31.0% of Trichuris spp., respectively. Phylogenetic analysis divided the detected species of Trichuris spp. into two genetic clades (clade I and clade II). The six documented species that can infect sheep and the undefined species were clustered into clade I, with inter- and intra-species genetic diversity apparent.

Conclusion
This survey described in detail the morphological characteristics of six known and one undefined species of Trichuris, which not only enriched the taxonomic information on record regarding Trichuris spp., but also provided valuable epidemiological data for the prevention and control of trichuriasis in sheep.