bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kemerosotan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia
Authors: Rezki Annissa , Yunus Nur Rohim 
Published: November 2022

The case of Corona Covid-19 is now in its second year. The impacts that occur are very numerous and greatly affect every level of society from all sides and aspects of life. The many impacts and changes that occur during the pandemic are not easy and can be accepted by the community. The many pros and cons as well as issues that lead to public opinion on the emergence of the Covid-19 case also make the condition of the country more difficult. The imposition of restrictions that are always extended and the difficulty of accessing public transportation until there is a reduction in employees not only adds to the number of cases of poverty in Indonesia but also adds to the increasing number of criminal cases caused by difficult economic conditions. In this paper, the author tries to describe and provide views on the journey of covid-19 into Indonesia and what impacts it has during this covid-19 pandemic.Keywords: Corona Covid-19; Social distancing; Impact of Covid AbstrakKasus Corona Covid-19 kini sudah memasuki tahun kedua. Dampak yang terjadi sangat banyak dan sangat mempengaruhi setiap lapisan masyarakat dari segala sisi dan aspek kehidupan. Banyaknya dampak dan perubahan yang terjadi selama pandemi tidak mudah dan dapat diterima oleh masyarakat. Banyaknya pro kontra serta isu yang memunculkan opini publik terhadap munculnya kasus Covid-19 juga membuat kondisi negara semakin sulit. Pemberlakuan pembatasan yang selalu diperpanjang dan sulitnya akses transportasi umum hingga terjadi pengurangan pegawai tidak hanya menambah jumlah kasus kemiskinan di Indonesia, tetapi juga menambah jumlah kasus kriminal yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mendeskripsikan dan memberikan pandangan tentang perjalanan covid-19 masuk ke Indonesia dan apa dampaknya selama pandemi covid-19 ini.Kata Kunci: Corona Covid-19; Jarak sosial; Dampak Covid
Role Model Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Studi Non-Agama
Authors: Aji Rizqon Halal Syah , Putra Muhammad Hartana Iswandi 
Published: November 2022

Higher education in Indonesia presents a complex problem. The influence of the digitalization era and also the impact of the pandemic caused the world of Indonesian education to experience significant changes. The application of the concept of the Merdeka Learning Campus Merdeka (MBKM) curriculum concept is an effort to answer problems in the higher education environment, including the UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the MBKM curriculum. To step up the objectivity of the research, a survey method was used on 135 student respondents from non-religious study programs, with the respondent's criteria being at least in the fifth semester of lectures. From the survey results, it was found that students tend to want to do apprenticeship programs and choose to implement them in companies, both international, national and e-commerce. Then the students were seen to be interested in doing entrepreneurial activities and undergoing student exchanges to other campuses. From the results of this survey, it is hoped that actions can be taken to implement activities in the semester that are deemed appropriate to the teaching and learning processes that exist in the campus environment. So that this will have an impact on the effectiveness and efficiency of the implementation of the MBKM program.Keywords: Learning Process; Curriculum; Free to Learn; Independent Campus AbstrakPendidikan tinggi di Indonesia menyajikan masalah yang kompleks. Pengaruh era digitalisasi dan juga dampak pandemi menyebabkan dunia pendidikan Indonesia mengalami perubahan secara signifikan. Penerapan konsep kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah upaya menjawab persoalan di lingkungan perguruan tinggi tidak kecuali pada lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan kurikulum MBKM. Untuk melangkah objektifitas penelitian yang dituju, maka digunakan metode survei terhadap 135 responden mahasiswa yang berasal dari program studi non agama, dengan kriteria responden adalah minimal berada di semester kelima perkuliahan. Dari hasil survei yang didapat bahwa mahasiswa cenderung ingin melakukan program pemagangan dan memilih melaksanakannya di perusahaan, baik internasional, nasional maupun e-commerce. Kemudian mahasiswa terlihat akan ketertarikannya melakukan aktivitas kewirausahaan dan menjalani pertukaran pelajar ke kampus lain. Dari hasil survei ini diharapkan dapat diambil tindakan pelaksanaan kegiatan di semester yang dirasa sesuai dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang ada dilingkungan kampus. Sehingga hal ini akan berdampak pada keefektifitasan dan efisiensi pelaksanaan program MBKM.Kata Kunci: Proses Pembelajaran; Kurikulum; Merdeka Belajar; Kampus Merdeka
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara
Authors: Saleh Moh. , Fakhrizal Dwi Fajra 
Published: November 2022

Creditors and debtors have entered into numerous fiduciary guarantee agreements; creditors play a critical role in economic activity in general and in the guarantee in particular. Numerous cases have harmed creditors over time, but legal protection against creditors is still considered weak due to a lack of regulations strengthening creditors' ability to assert their rights. Then, the need for legal certainty in fiduciary agreements is addressed through normative juridical means, as the case of fiduciary agreements has encountered issues relating to the object of fiduciary assurances taken by the state in order to provide creditors with a strong basis for demanding legal protection of their rights. The purpose of this study is to ascertain the legal consequences of seizing fiduciary guarantee objects and to provide legal protection against creditors asserting their rights, as the Fiduciary Guarantee Law continues to have a weak regulatory foundation due to its imbalanced approach to the execution of fiduciary guarantees between creditors and debtors. As a result, socialization of the implementation of fiduciary guarantees and strict legal protection for creditors is expected.Keywords: guarantee, fiduciary, legal protection. AbstrakPerjanjian jaminan fidusia sudah banyak yang dilakukan oleh para kreditur dan debitur, kreditur mempunyai peran yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi pada umumnya serta adanya penjaminan khususnya. Seiring berjalannya waktu banyak kasus yang merugikan pihak kreditur akan tetapi perlindungan hukum terhadap pihak kreditur hingga saat ini masih dianggap lemah sebab masih kurangnya peraturan yang menguatkan kreditur apabila ingin menuntut haknya. Maka perlu adanya kepastian hukum didalam perjanjian fidusia melalui yuridis normatif, sebab dalam perkembangannya kasus perjanjian fidusia memiliki permasalahan terkait dengan objek jaminan fidusia yang di rampas oleh negara, maka agar kreditur memiliki dasar yang kuat untuk menuntut haknya perlu perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya perampasan objek jaminan fidusia serta perlindungan hukum terhadap kreditur untuk menuntut haknya, sebab dalam Undang-undang Jaminan Fidusia masih memiliki dasar pengaturan yang lemah sebab tidak diimbangi ketegasan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia antara kreditur dan debitur. Maka diharapkan perlu adanya sosialisasi terkait dengan pelaksanaan jaminan fidusia dan perlindungan hukum yang tegas bagi kreditur.Kata Kunci : Jaminan, fidusia, perlindungan hukum.
Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciaryduty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit
Authors: Indrawati Mira , Manan Abdul , Martien Dhoni 
Published: November 2022

The board of directors' responsibilities for breaches of fiduciary duty that resulted in the company's bankruptcy are discussed. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach that is backed up by empirical juridical evidence in the form of a detailed description, namely deductive research that begins with an analysis of the articles in the applicable laws and regulations governing the legal consequences for board of directors violations of fiduciary duty. Thus, the company becomes bankrupt, and the board of directors is responsible for violating the fiduciary duty and causing the company to become bankrupt. The Board of Directors, as a corporate organ, is obligated to act in the best interests of the corporation, not of the shareholders acting in their capacity as directors. In general, the board of directors must consider the interests of shareholders and other stakeholders when performing their duties as directors. In general, the board of directors must consider the interests of the corporation's shareholders and stakeholders. The Company Law regulates the directors' liability for losses or bankruptcy suffered by the company as a result of their actions.Keywords: Board of Director’s responsibility; Fiduciary duty; Bankruptcy Abstrak:Pembahasan tanggung jawab direksi atas pelanggaran fiduciary duty yang mengakibatkan perseroan pailit. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraian yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur terhadap permasalahan akibat hukum atas pelanggaran fiduciary duty oleh direksi, sehingga menyebabkan perseroan pailit serta tanggung jawab direksi yang melanggar fiduciary duty dan menyebabkan perseroan tersebut pailit. Direksi sebagai organ dari perseroan yang memiliki kewajiban menjalankan fiduciary duty terhadap korporasi, bukan terhadap pemegang saham menjalankan fungsinya sebagai direksi. Secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direksi. Secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi. UUPT mengatur tentang tanggung jawab Direksi perseroan atas kerugian atau kepailitan yang dialami perseroan yang dikarenakan perbuatan Direksi.Kata Kunci: Tanggungjawab Direksi; Fiduciary duty; Pailit
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Sebagai Pemegang Sah Pertama Rumah Susun Bukan Hunian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
Authors: Defianra Defianra , Manan Abdul , Martien Dhoni 
Published: November 2022

Non-residential flats are buildings that are used for commercial purposes, like shopping areas, places of business, shops, kiosks, offices, industries, and so on. They are also called commercial flats. However, in practice, it is very hard to register the ownership rights of non-residential flat units that have been bought by people. This is because Law Number 20 of 2011 about Flats doesn't specify how non-residential flats can be used. Some rules make it hard for the National Land Agency to give out certificates of ownership of apartment units for non-residential flats. When the author did this study, he or she used a normative legal approach to look at things. Qualitative normative data analysis was used to look at the data. Because there are still laws and regulations in place that protect consumer property rights, land registration includes property rights to flat units, and the registration of certificates of ownership rights to non-residential flats is done because there are still laws and regulations that protect consumer property rights. Flats that aren't for a living are given to the National Land Agency Office.Keywords: Non-residential flats; Legal protection; Buyer Abstrak: Rumah susun bukan hunian (non-hunian) merupakan bangunan gedung yang diperuntukkan untuk tempat komersial, yang biasanya dijadikan tempat perbelanjaan, tempat usaha/pertokoan/kios, perkantoran, perindustrian dan lain sebagainya. Namun pada praktiknya pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian yang telah dibeli oleh konsumen sangat sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak memberikan pengaturan secara spesifik mengenai pemanfaatan rumah susun bukan hunian. Keterbatasan mengenai regulasi yang membuat Badan Pertanahan Nasional sering kali menolak dan tidak bersedia untuk mengeluarkan sertifikat hak milik satuan rumah susun atas rumah susun bukan hunian. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek pendaftaran tanah meliputi hak milik atas satuan rumah susun dan pendaftaran sertifikat hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian dilakukan dikarenakan masih ada peraturan perundangan-undangan mengakomodir serta memberikan kepastian hukum atas hak milik konsumen yang akan mendaftarkan hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.Kata Kunci: Rumah susun bukan hunian; Perlindungan Hukum; Pembeli
Analisa Kebijakan Ekonomi Politik Russia Terhadap Pemerintahan Afghanistan Pasca Kemenangan Taliban Tahun 2021
Authors: Susilowati Ida , Ahmad S.Thoriq Musthofa , Virqiyan Sepana , Zahidin Azzam El 
Published: November 2022

This paper analyzes Russia's foreign policy toward the Afghan government following the Taliban's triumph. The Taliban armed group's successful takeover of the Afghan government in Kabul without resorting to violence has sparked global political interest today. Numerous comments from countries around the world, including Russia, began to surface. The purpose of this study is to provide an in-depth examination of Russia's economic and political actions toward the Afghan government following the Taliban's triumph. The study's findings indicate that the Russian government's policy toward the Taliban government is reasonably supportive, despite the fact that Russia has not officially recognized the Taliban leadership in Afghanistan. Russia financially and diplomatically supports the Taliban in order for the Taliban's authority over Afghanistan to be acknowledged by other countries and the international community. Russian policy is inextricably linked to Russia's political and economic interests in Afghanistan, which are based on Afghanistan's geostrategic and geopolitical importance to Russia.Keywords: Russian foreign policy, Taliban victory, Russia-Afghanistan Bilateral Relations AbstrakPenelitian ini membahas tentang analisis kebijakan luar negeri Rusia terhadap pemerintahan Afghansitan pasca kemenangan Taliban. Aksi kelompok milisi Taliban yang berhasil mengambil alih pemerintahan Afghanistan di Kabul tanpa adanya pertumpahan darah, menjadi isu yang cukup menarik perhatian politik global saat ini. Berbagai respon dari negara-negara di dunia mulai muncul, termasuk di antaranya negara Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan ekonomi dan politik Rusia terhadap pemerintahan Afghanistan pasca kemenangan Taliban. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah Rusia yang relatif mendukung pemerintahan taliban, meskipun Rusia belum mengakui secara resmi pemerintahan Taliban di Afghanistan. Rusia mendukung Taliban baik secara ekonomi maupun politik, agar pemerintahan Taliban atas Afghanistan di akui oleh negara-negara lain dan masyarakat global. Kebijakan Rusia tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi Rusia di Afghanistan berdasarkan letak geostrategis sekaligus geopolitik Afghanistan bagi Rusia.Kata Kunci: kebijakan luar negeri Rusia, Kemenangan Taliban, Hubungan Bilateral Russia-Afghanistan
Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept In Islamic Economic Activities
Authors: Maksum Muhammad 
Published: November 2022

The article covers Al-Ghazali's view on the use of maslahah mursalah as the basis for establishing law in the field of sharia economics. The concept of maslahah mursalah is debated among ulama to be used as the basis for establishing law. The maslahah provides opportunities for the adoption of new innovations that were not previously discussed among ulama and were not rejected by religion. On the other hand, the economy needs sharia support to continue to run in accordance to religious guidance and adapt to the times. By comparing economic principles and maslahah theory, al-Ghazali's view that accepts the implementation of maslahah is found as a solutional view. Nevertheless, al-Ghazali provided conditions and restrictions on the use of maslahah in the economic field so that they will not be chaotic and uncontrolled.Keywords: maslahah mursalah; al-Ghazali; Islamic economics; religious purpose Abstrak: Artikel ini mengulas pandangan Al-Ghazali tentang penggunaan maslahat mursalah sebagai dasar penetapan hukum di bidang ekonomi syariah. Konsep maslahat mursalah diperdebatkan di kalangan ulama untuk dijadikan dasar penetapan hukum. Maslahat ini memberi peluang adopsi inovasi-inovasi baru yang sebelumnya tidak dibahas di kalangan ulama dan tidak ditolak pula oleh agama. Di sisi lain, ekonomi membutuhkan dukungan syariah agar tetap berjalan sesuai tuntunan agama dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan membandingkan prinsip ekonomi dan teori maslahat, ditemukan pandangan al-Ghazali yang menerima penerapan maslahat tersebut sebagai pandangan solutif. Meskipun begitu, al-Ghazali memberikan persyaratan dan pembatasan penggunaan maslahat tersebut dalam bidang ekonomi agar tidak liar dan tidak terkendali.Kata kunci: Maslahah Mursalah; Al-Ghazali; Ekonomi Islam; Tujuan Keagamaan
Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah
Authors: Hasanudin Hasanudin 
Published: November 2022

Modern financial transactions are increasingly complex and some of them are new things that did not exist in the past. The existing contracts in fiqh are not able to accommodate these transactions so that scholars try to combine several contracts for one transaction. The combination of these contracts gave birth to multiple contracts. By analyzing the opinions of scholars, it is found that the multi-contract law is debated among scholars. The majority of scholars view it as a justified innovation but some other scholars forbid it based on the hadith of the Prophet. This difference in scholars has an impact on the permissibility of using these multi-contracts in modern transaction activities.Keywords: Multi Contract; Law; Usury; Muamalah Fiqh Abstrak: Transaksi keuangan modern semakin kompleks dan sebagiannya merupakan hal baru yang tidak ada di zaman dulu. Akad-akad yang ada dalam fikih tidak mampu mewadahi transaksi tersebut sehingga ulama berupaya melakukan kombinasi beberapa akad untuk satu transaksi. Kombinasi akad tersebut melahirkan multi akad. Dengan menganalisis pendapat ulama ditemukan bahwa hukum multi akad diperdebatkan di kalangan ulama. Mayoritas ulama memandangnya sebagai inovasi yang dibenarkan namun sebagian ulama lainnya mengharamkan berdasarkan hadis Nabi. Perbedaan ulama ini berdampak pada kebolehan penggunaan multi akad tersebut dalam kegiatan transaksi modern.Kata Kunci: multi akad, hukum, riba, fikih muamalah
Diplomasi Keraton Dalam Mendorong Daya Saing Pariwisata Berbasis Budaya Melalui Ekonomi Kreatif Unggul
Authors: Muis Afni Regita Cahyani , Fatimatuzzahra Ulya , Sari Suniyyah Puspita , Diningrum Sity Rahayu , Sofyan Abrilian Arleta Putri 
Published: November 2022

The creative economy continues to be excellent for global economic resilience, because the creative economy encourages the creation of innovation and creativity through the skills of Human Resources (HR). A nation state is encouraged to become an independent nation, because it relies on productivity that is formed by the wealth of the country itself. Likewise, DI Yogyakarta as a contributor to Indonesia's superior creative economy. The research method used in this study is a qualitative method with a literature approach. The results of the study stated that cultural diplomacy represented by the Ngayogyakarta Hadiningrat Palace was aimed at developing the tourism sector based on cultural aspects. Culture-based tourism is a form of empowering cultural wealth that has a long historical value.Keywords: Yogyakarta; Creative Economy; HR Abstrak:Ekonomi kreatif terus menjadi primadona bagi ketahanan ekonomi global, karena ekonomi kreatif mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas melalui keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM). Suatu negara bangsa terdorong menjadi bangsa yang mandiri, karena mengandalkan produktivitas yang dibentuk oleh kekayaan negara itu sendiri. Begitupun DI Yogyakarta sebagai kontributor ekonomi kreatif unggul yang dimiliki Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa diplomasi budaya yang direpresentasikan oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ditujukan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang dilandasi oleh aspek budaya. Pariwisata berbasis budaya merupakan wujud pemberdayaan kekayaan budaya yang memiliki nilai historis yang panjang.Kata Kunci: Yogyakarta; Ekonomi Kreatif; SDM
Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dikaitkan dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi
Authors: Utama Leonardus Agung Putra , Nelson Febby Mutiara 
Published: November 2022

The main difference between the Emergency Law 12/1951 and the law that came before it is how punishments work. A sentence of 4 (four) years will be given if someone transfers guns without permission from the Chief of Police in Article 4c and Article 3 of Law 8 of 1948. When it comes to the Emergency Law 12/1951, it is punishable by death, life imprisonment, or a temporary prison sentence of up to twenty years. The difference in punishments is big because of the state's security situation at the time the emergency law was passed. However, do these sanctions still make sense in light of the current situation? People who do this kind of research call it "normative" or "library law research." When reviewing and analyzing library materials or secondary data that are related to research materials, the normative approach is used. This approach is used to look at primary legal materials, secondary legal materials, and third-party legal materials. Other laws and regulations that deal with guns and sharp weapons, like Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 18, 2015, which deals with licensing, supervision, and control of non-organic firearms of the Indonesian National Police/Indonesian National Armed Forces for Self-Defense and Regulations of the Head of the Indonesian National Police.Keywords: Firearms; Sharp Weapons; Criminalization AbstrakPerbedaan antara Undang-Undang Darurat 12/1951 dengan Undang- Undang sebelumnya yang paling terlihat adalah tentang sanksi. Sebagai contoh, dalam Pasal 4c jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1948 bila terjadi pemindahtangan senjata api tanpa tanpa ijin dari Kepala Kepolisian maka akan dikenakan pidana selama 4 (empat) tahun. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt 12/1951, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Perbedaan sanksi yang signifikan mengingat situasi keamanan negara pada saat dibuatnya UU darurat. Namun apakah sanksi tersebut masih relevan bila dibandingkan dengan kondisi saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Peraturan mengenai sejata api dan senjata tajam selain Undang- Undang Darurat 12/1951 seperti contohnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.enjaKata Kunci: Senjata Api; Senjata Tajam; Kriminalisasi