bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi
Authors: Saputro Heri Joko , Chandra Tofik Yanuar 
Published: September 2022

One of the elements in the criminal act of corruption is the loss of state finances. Against this state financial loss, the good old Corruption Law, namely Law no. 3 of 1971 and the newer Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This provision stipulates a policy that state financial losses must be returned or replaced by perpetrators of corruption (Asset Recovery). Recovery measures (asset recovery) are important to do as an effort to keep the state from always being harmed and neglected only with corporal punishment (prison). In this paper, the author uses a descriptive qualitative methodology to describe the conditions as they are, without giving treatment or manipulation to the variables studied. The results of the study state that the need for policy formulation and concrete action steps, because procedural asset recovery includes tracking, freezing, blocking, confiscation, confiscation, maintenance / management and return of stolen assets / proceeds of crime to victims of crime / the state. suspected to come from state finances that have been stolen in the form of money or savings in the accounts of the perpetrators or objects can be carried out through a search for later blocking and confiscation of assets.Keywords: State Financial Recovery; Blocking; Asset confiscation; Corruption AbstrakSalah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery). Tindakan pemulihan (Asset Recovery) penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjaga agar negara tidak selalu dirugikan dan terabaikan hanya dengan pemidanaan hukuman badan (penjara) saja. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlunya rumusan kebijakan dan langkah aksi yang konkrit, dikarenakan prosedural asset recovery meliputi pelacakan, pembekuan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan/negara.atas Asset yang dimiliki dan diduga berasal dari keuangan negara yang telah dicuri berupa uang maupun tabungan dalam rekening pelaku ataupun benda dapat dilakukan melalui penelusuran untuk kemudian dilakukan Pemblokiran dan dilakukan PerampasanAsset.Kata Kunci: Pemulihan Keuangan Negara; Pemblokiran; Perampasan Asset; Korupsi
Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Maraknya Perdagangan E-Commerce
Authors: Mufidah Mufidah , Hardian Michell Eko , Nugraha Adhy 
Published: September 2022

The era of globalization changes the digital-based social order, especially in the pattern of fulfilling daily needs that is more dynamic and practical. These changes occur in the practice of buying and selling conventionally into digital or what is called e-commerce. E-commerce is becoming more real with government support through economic policies in Indonesia, of course this is a breath of fresh air in economic growth, but like two different sides of a coin, e-commerce also creates inequality in society, such as the digital divide among the people, then also in society. local MSME business actors, including constraints in capital, technological knowledge, and limited internet access. With the concept of not needing a shop, of course, unemployment will also increase. Local competition is also an impact that must be considered considering that capital owners have the opportunity to brand products to make them look attractive and classy, which results in intimidation of micro or retail entrepreneurs. The government as a regulator has a strategic role in preventive and repressive measures to make policies based on the value of justice. Keywords: Justice, Economic Development, E-Commerce Abstrak:Era globalisasi merubah tatanan sosial berbasis digital, terutama dalam pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang lebih dinamis dan praktis.. Perubahan tersebut terjadi pada praktek jual beli konvensional menjadi digital atau yang disebut dengan e-commerce. E-commerce semakin nyata dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan ekonomi di Indonesia, tentu ini merupakan angin segar dalam pertumbuhan ekonomi, namun seperti dua sisi mata uang yang berbeda e-commorce ­juga menciptakan ketimpangan dalam masyarakat seperti kesenjangan digital di kalangan masyarakat, kemudian juga pada pelaku bisnis UMKM lokal, meliputi kendala dalam permodalan, pengetahuan teknologi, serta jangkauan akses internet yang terbatas. Dengan konsep tidak memerlukan toko maka tentu pengangguran juga bertambah. Kompetisi lokal juga menjadi dampak yang harus diperhatikan mengigat pemilik modal memiliki peluang dalam melakukan branding produk agar terkesan menarik dan berkelas, yang berakibat pada intimidasi pengusaha mikro atau retail. Pemerintah sebagai regulator memiliki peranan strategis dalam langkah preventif maupun represif untuk membuat kebijakan yang berdasarkan atas nilai keadilan. Kata Kunci: Keadilan, Pembangunan Ekonomi, E-Commerce
Ketahanan Keluarga Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng
Authors: Fauziah Gina , Hadi Firdaus , Fadhlillah Fikry , Ramadhena Gilang , T Nur Asia 
Published: September 2022

This research discusses family resilience in minimizing the occurrence of divorce during the Covid-19 pandemic in Cengkareng. The Covid-19 pandemic had a major impact on various sectors of life and is now affecting family resilience. This is caused by various factors, one of which is economic factors. As a result, many problems arise in the family that lead to divorce. This is the background for us to raise the theme in this study. The method used in this research is descriptive qualitative analysis to describe the problems and solutions that are carried out in maintaining the family. Problems that arise during the pandemic tend to be economic problems that lead to divorce. The impact of the divorce is felt by the children of the divorce victims. According to the Islamic perspective, one of the keys to maintaining a family is to build harmony family.Keywords: Covid-19, Harmonization, Family, Pandemic, Divorce. AbstrakPenelitian ini membahas tentang ketahanan keluarga dalam meminimalisir terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng. Pandemi Covid-19 berdampak besar pada berbagai sektor kehidupan dan kini merambah pada ketahanan keluarga. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Akibatnya, banyak muncul masalah dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Hal ini mejadi latar belakang kami mengangkat tema tersebut dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menguraikan permasalahan dan solusi yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga. Permasalahan yang muncul di masa Pandemi cenderung pada permasalahan ekonomi yang berujung pada perceraian. Dampak perceraian tersebut paling besar dirasakan oleh anak korban perceraian. Menurut perspektif Islam salah satu kunci mempertahankan keluarga yaitu dengan membangun keharmonisan keluarga.Kata Kunci: Covid-19, Harmonisasi, Keluarga, Pandemi, Perceraian.
Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Masa Pandemi Covid 19
Authors: Najmudin Najmudin , Syihabudin Syihabudin , Fatoni Ahmad , Saleh Sujai 
Published: September 2022

This research aims to analyze the distribution of productive zakat BAZNAS Serang Regency in empowering Micro and Small Enterprises (SMEs) in Serang Regency. The object of this research is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Serang Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data analysis model of Miles and Huberman. The findings of this study indicate that the distribution of productive zakat of BAZNAS Serang Regency is carried out through a small business capital assistance program which is given to seven types of micro and small businesses (SMEs), namely stalls, machetes craftsmen, traders, herbal therapy/herbal traders, culinary, name making of sandals and travel. Small business capital assistance is distributed in the form of revolving capital loans using a qardul hasan contract (the amount of the return is in accordance with the loan amount), in the event of business bankruptcy due to a default from SMEs actors, the Serang Regency BAZNAS will resolve it through partners from the local village apparatus , but if the bankruptcy occurs without any element of default, the Serang Regency BAZNAS will remove the SMEs from the nominative if the assistance period has exceeded 5 years.Keywords: Distribution of Zakat, Productive Zakat, Economic Empowerment Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Serang. Objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan model analisis data Miles dan Huberman. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dilakukan melalui program bantuan modal usaha kecil (BMUK) yang diberikan kepada tujuh jenis usaha mikro kecil (UMK) yaitu warung, pengrajin golok, pedagang, terapi herbal/pedagang herbal, kuliner, pembuatan nama sendal dan travel. Bantuan modal usaha kecil (BMUK) disalurkan dalam bentuk pinjaman modal bergulir dengan menggunakan akad qardul hasan (jumlah pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman), apabila terjadi kebangkrutan usaha akibat adanya wanprestasi dari pelaku UMK, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menyelesaikannya melalui mitra dari aparat desa setempat, tetapi apabila kebangkrutan tersebut terjadi tanpa ada unsur wanprestasi, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menghapus UMK dari nominative jika waktu bantuan sudah melampaui 5 tahun.Kata Kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi
Konsep Qaṭ-iy dan Ẓanniy dalam Epistemologi Hukum Islam: Telaah Model Ijtihad Masdar F Masudi
Authors: Kamaluddin Imam , Rahman Ryan Arief , Suntoro Adib Fattah 
Published: September 2022

This article analyzes Masdar Farid Mas'udi's view on the reconstruction of the concepts of qaṭ'iy and zanniy in the epistemology of Islamic law. Masdar categorizes benefits and teachings that are universal as qaṭ'iy (absolute) categories, while technical and elaborative teachings as zanniy (assumptive) categories. Based on this concept, Masdar formulated a methodology of Islamic law reasoning that makes benefit as the main reference and puts technical teachings as its support. Consequently, the standard of teachings (qaṭ'iy) that are technical in nature can be modified and annulled if they are deemed to be contrary to the benefit. Masdar's view is quite contrasted with the concepts of qaṭ'iy and zanniy in the view of ushul fiqh experts which do not refer to mere benefit, but the reference in determining qaṭ'iy and zanniy in the views of experts is the semantic aspect (dalâlah) and source authenticity (tsubût). a religious text. The results of this study conclude that there are essential differences in definition and implementation between the concepts of qaṭ'iy and zanniy carried by Masdar and the concepts of ushul fiqh experts in general.Keywords: Qaṭ'iy; Zanniy; Masdar Farid Mas'udi; Maslahat; Islamic Law AbstrakArtikel ini menganalisis pandangan Masdar Farid Mas’udi tentang rekonstruksi konsep qaṭ’iy dan ẓanniy dalam epistemologi hukum Islam. Masdar mengkategorikan kemaslahatan dan ajaran yang bersifat universal sebagai kategori qaṭ’iy (absolut) sedangkan ajaran yang bersifat teknis dan jabaran sebagai kategori ẓanniy (asumtif). Berdasarkan dari konsep tersebut, Masdar merumuskan metodologi penalaran hukum Islam yang menjadikan kemaslahatan sebagai acuan utama dan meletakkan ajaran yang bersifat teknis sebagai penyokongnya. Konsekuensinya, ajaran baku (qaṭ’iy) yang bersifat teknis dapat modifikasi dan dianulir apabila dianggap bertentangan dengan maslahat. Pandangan Masdar tersebut cukup kontras dengan konsep qaṭ’iy dan ẓanniy dalam pandangan para pakar ushul fikih yang tidak mengacu pada kemaslahatan semata, namun acuan dalam menentukan qaṭ’iy dan ẓanniy dalam pandangan para pakar adalah aspek semantik (dalâlah) dan autentisitas sumber (tsubût) suatu teks keagamaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan esensial secara definisi maupun implementasi antara konsep qaṭ’iy dan ẓanniy yang diusung Masdar dengan konsep para pakar ushul fikih pada umumnya.Kata kunci: Qaṭ’iy, Ẓanniy; Masdar Farid Mas’udi; Maslahat; Hukum Islam
Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun dalam Tinjauan Fikih Islam
Authors: Humaira Aida , Rahmi Latifa , Adhha Nurul 
Published: September 2022

Indonesia is a prosperous nation with various customs and cultures, and even customary law is still used to solve most of all family issues in society. In particular, on the inheritance issue, it is different between Lampung Pepadun's ancestral inheritance and Islamic inheritance or what is known as 'ilm al-fara'id. On the other hand, most of Lampung Pepadun's indigenous people are Muslims. This study examines the review of Islamic jurisprudence towards implementing Lampung Pepadun's ancestral inheritance. This article concludes that this customary inheritance uses a male primary system because the Lampung Pepadun's tribe is inclined towards the patrilineal kinship system, so the eldest son becomes the sole heir replacing his father. The Lampung Pepadun's ancestral inheritance is different from Islamic inheritance and even has similarities to the Jahiliyah one in terms of the absence of a woman's share of the inheritance.Keywords: Customary Law; Inheritance; Lampung Pepadun; Faraid Abstrak.Indonesia adalah bangsa yang kaya akan adat istiadat dan budaya yang beraneka ragam, bahkan hukum adat masih dijadikan solusi atas berbagai permasalahan keluarga yang ada di masyarakat. Khususnya masalah kewarisan, terdapat perbedaan sistem antara kewarisan adat Lampung Pepadun dan kewarisan Islam atau yang dikenal dengan ilmu faraid, di sisi lain mayoritas masyarakat adat Lampung Pepadun beragama Islam. Studi ini mengkaji bagaimana tinjauan fikih Islam terhadap pelaksanaan kewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun. Artikel ini menyimpulkan bahwa kewarisan adat Lampung Pepadun berupa kewarisan mayorat laki-laki, dikarenakan suku Lampung Pepadun condong kepada sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal menggantikan ayahnya. Kewarisan adat Lampung Pepadun berbeda dengan kewarisan Islam bahkan memiliki kemiripan dengan kewarisan Jahiliyah dalam segi ketiadaan bagian wanita dalam waris.Kata Kunci: Hukum Adat; Waris; Lampung; Pepadun; Fara’id
Hermeneutic Method: Solutions to Fiqh Muamalah Contemporary Problems
Authors: Afriadi Wawan , Pati Surya 
Published: September 2022

The fiqh muamalah discourse is not immune from the demands of reform by not being controlled by the monotonly that narrows the scope of Muslims thinking. This study examines the relevance of the use of Islamic hermeneutics to answer fiqh muamalah contemporary problems, especially the issue of the concept of riba and bank interest by using the Islamic hermeneutic method of Fazlur Rahman and Muhammad Syahrur. This research is library one of which research data sources come from primary and secondary sources. The primary data sources are the works of Rahman and Syahrur, while the secondary data sources are articles, journals, books. The data analysis method used is a qualitative descriptive method. The description of the research data is divided into several stages, namely; Islamic hermeneutics against the monotony of thought, fiqh muamalah in contemporary, riba and bank interest issues the thoughts of Fazlur Rahman’s and Muhammad Syahrur’s. Keywords: Hermeneutics Method; Solutions; Fiqh Muamalah in Contemporary AbstrakWacana fiqh muamalah tidak luput dari tuntutan reformasi dan tidak pula dikendalikan oleh sebuah kemiripan dengan mempersempit ruang lingkup pemikiran Muslim. Studi ini menganalisis tentang relevansi penggunaan hermeneutik Islam untuk menjawab masalah fiqh muamalah kontemporer, terutama masalah riba dan bunga bank dengan menggunakan metode hermeneutik Islam dari Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan dengan sumber data penelitian berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah karya-karya yang ditulis oleh Rahman dan Syahrur, sementara sumber- sekunder adalah artikel, jurnal, dan buku-buku. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Deskripsi data penelitian dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu; Islam Hermeneutika terhadap monotony dari pemikiran, fiqh muamalah dalam kontemporer, riba dan kepentingan bank isu pikiran Fazlur Rahman's dan Muhammad Syahrur.Kata Kunci: Metode Hermeneutik; Solusi; Fiqh Muamalah dalam kontemporer
Hukum dan Perilaku Ekonomi: Etika Keagamaan
Authors: Fudhail Rahman Muh. 
Published: September 2022

Narrative struggles about ethics and religious norms have become an interesting study in the midst of conversations among world thinkers. We can find this discussion in the presentation of economic ethics. The map of disaggregating trends in economic behaviour is divided into the notions of capitalism, socialism and Islam (Islamic economics). The balance and justice that are desired in discussing economic values and norms, for example, are shown by Max Weber's thoughts with his protestant ethics which are quite influential on the development of capitalism. This understanding is coupled with the socialist economic system which was previously seen as unable to provide benefits and benefits. Furthermore, over time, this understanding began to be eroded by the global economic system and mechanism that wanted the existence and output to provide mutual problems and justice. This is marked by the widespread development of the Islamic economy today in the global world.Keywords: Ethics; Economy; Religious AbstrakPergumulan narasi tentang etika dan norma keagamaan menjadi satu kajian yang menarik di tengah perbincangan para pemikir dunia. Perbincangan tersebut bisa kita jumpai dalam paparan tentang etika ekonomi. Peta pemilahan kecenderungan perilaku ekonomi terbagi pada paham kapitalisme, sosialisme dan Islam (ekonomi Islam). Keseimbangan dan keadilan yang diinginkan dalam mendiskusikan tentang nilai dan norma ekonomi, misalnya ditunjukkan oleh pikiran Max Weber dengan etika protestannya yang cukup berpengaruh terhadap berkembangnya paham kapitalisme. Paham ini bersanding dengan sistem ekonomi sosialis yang lebih dahulu mulai dipandang tidak bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, paham ini mulai tergerus oleh sistem dan mekanisme perekonomian yang global menginginkan adanya wujud dan output memberi kemasalahatan dan keadilan bersama. Ini ditandai dengan maraknya perkembangan ekonomi Islam dewasa ini di dunia global.Kata Kunci: Etika; Ekonomi; Keagamaan
Analysis of Shafi'iyah Scholars' Thoughts On Bribery (Risywah)
Authors: Hsb Muhammad Yusuf , Katrino Iqbal 
Published: September 2022

This research was conducted to find out how to develop the bribery law by the Syafi'iyyah scholars who established the unlawful bribery law. However, in the study, some Syafi'iyyah scholars provided legal relief by considering the situation and circumstances. This research was conducted to answer the relevance of risywah practice for Indonesia today. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that in the current context, the practice of bribery is a natural thing to do in every aspect of life, especially in the bureaucracy because people definitely like it or don't like it.Keyword: Bribery (risywah); Shafi'iyah; Law Enforcement Abstrak.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan hukum suap oleh para ulama Syafi’iyyah yang menetapkan hukum penyuapan haram. Namun, dalam studi, beberapa ulama Syafi’iyyah memberikan keringanan hukum dengan mempertimbangkan situasi dan keadaan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tentang relevansi praktik risywah untuk Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam konteks saat ini, praktek penyuapan adalah hal yang wajar untuk melakukan dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam birokrasi karena pasti suka atau tidak suka orang-orang harus melakukan praktek tersebut. Kata Kunci: Suap (risywah); Syafi'iyah; Penegak Hukum
Cover and Table of Contents
Authors: Jm Mizan 
Published: September 2022

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau dari Hukum IslamIda Susilowati, Adha Amir Ariefudien, Adhitya Sandy Wicaksono Hukum dan Perilaku Ekonomi: Etika KeagamaanMuh. Fudhail Rahman Hermeneutic Method: Solutions to Fiqh Muamalah Contemporary ProblemsWawan Afriadi, Surya Pati Renewal of Islamic Family Law: Relevance to the Nusyuz Settlement ProcessIzzy Al Kautsar, Ahdiana Yuni Lestari Analysis of Shafi'iyah Scholars' Thoughts On Bribery (Risywah)Muhammad Yusuf Hsb, Iqbal Katrino Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota MedanRafnitul Hasanah Harahap Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun Dalam Tinjauan Fikih IslamAida Humaira, Latifa Rahmi, Nurul Adhha Konsep Qaṭ-iy dan Ẓanniy dalam Epistemologi Hukum Islam: Telaah Model Ijtihad Masdar F MasudiImam Kamaludin, Ryan Arif Rahman, Adib Fattah Suntoro Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)Mohamad Bagja Azhari, Liza Priandini Politik Hukum Zakat di IndonesiaNurdin Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA dan Dompet Dhuafa BantenMohamad Ainun Najib, Najmudin, Isti Nuzulul Atiyah Dampak Penerapan Kebijakan Regulasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun BogorIbrahim Fajri, Sri Hartini, Prihatini Purwaningsih, Desty Anggie Mustika, Rukmi Dwiastuti
Osteogenesis Imperfecta : A Case Report
Authors: Hastopraja Ressy , Nasution Melati Silvanni 
Published: September 2022

ABSTRACT
Background: Osteogenesis imperfecta (OI) comprises a heterogeneous group of diseases characterized by susceptibility to bone fractures with variable severity and, in most cases, with presumed or proven defects in collagen type I biosynthesis and an estimated prevalence of 1/15,000 births. Management is multidisciplinary involving mainly surgery, physiotherapy, and rehabilitation
Case Presentation: A young woman the age of 19 years old came to the Endocrine Polyclinic of H. Adam Malik Hospital, with a complaint of a fracture of the arm and left thigh for 4 years due to a slip. Since a small age, there was difficulty walking due to the twisted bones of the limbs, and surgery was performed. The conclusion of X-ray of right and left femur bones according to the description of osteogenesis imperfecta accompanied by a picture of fracture and osteomalasia and the conclusion of the whole body scan: pathological picture in the bones can be caused by osteogenesis imperfecta.
Conclusion: A young woman the age of 19 years old has been reported may have OI type 1, management is multidisciplinary involving mainly surgery, physiotherapy, and rehabilitation.