bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ISU-ISU KONTEMPORER MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DI LAUT: KEADILAN LAUT (OCEAN EQUITY) DAN KAPAL LAUT NIRAWAK (MARITIME AUTONOMOUS SURFACE SHIP)
Authors: Siswandi Achmad Gusman 
Published: June 2022

ABSTRAKPengelolaan sumber daya dan aktivitas di laut memiliki keterkaitan erat dengan dimensi hak asasi manusia (HAM), mulai dari hal keselamatan pelayaran, larangan perbudakan dan penyelundupan manusia, hingga pelindungan hak-hak nelayan. Saat ini terdapat beberapa isu kontemporer terkait HAM di laut yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan perkembangan teknologi, yaitu keadilan laut (ocean equity) dan kapal laut nirawak (maritime autonomous surface ship/ MASS). Artikel ini membahas aspek-aspek hukum terkait dengan keadilan laut dan kapal laut nirawak dalam perspektif pelindungan dan pemenuhan HAM di laut. Kesimpulan dari artikel ini adalah diperlukan adanya pembaruan paradigma dalam menerapkan hukum internasional di bidang hukum laut dan HAM seiring dengan berkembangnya permasalahan terkait pembangunan berkelanjutan dan perkembangan teknologi.Kata kunci: hak asasi manusia; keadilan laut; kapal laut nirawak.
ABSTRACT There is a strong relationship between the management of marine resources and other human activities at sea with human rights, from the safety and security of navigation, abolition of slavery, eradication of human trafficking, to the protection of fishers rights. Currently, there are contemporary issues related to human rights at sea, namely ocean equity and the development of maritime autonomous surface ship (MASS). This article discusses legal aspects related to ocean equity and MASS within the perspective of the protection and fulfilment of human rights. This article concludes that a shift of paradigm is essential in the implementation of international instruments in the fields of the law of the sea and human rights, taking into account the development of issues related to sustainable development and the advancement of technology.Keywords: human rights; maritime autonomous surface ship; ocean equity.
KETIDAKTAATAN PEMBAYARAN OVERDIMENSION OVERLOADING DRIVER KENDARAAN YANG BERIMPLIKASI PADA KERUSAKAN JALAN ALTERNATIF DESA
Authors: Maulidina Putri , Kusuma Dony 
Published: June 2022

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah c.q dinas perhubungan atau pihak-pihak terkait terhadap adanya ketidaktaatan pembayaran overdimension overloading driver kendaraan yang berimplikasi pada kerusakan jalan alternatif desa. Relevansi penelitian ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara juga menjadikan keresahan di lingkungan masyarakat yang terdampak Sebagaimana Peraturan Perundang-undangan No. 32 Tahun 2009 pasal 67 terkait dengan kewajiban melestarikan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada studi law in book diantaranya menggunakan bahan literatur buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan-peraturan dan sebagainya. Selain itu juga menggunakan metode yuridis sosiologis atau empiris yaitu melalui pengamatan di lapangan. Urgensi perlunya pengawasan terhadap muatan angkutan barang perusahaan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku Sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan pasal 71 ayat 1. Sehingga harus ada upaya dari pemerintah untuk meminimalisir terjadinya potensi penyalahgunaan jalan alternatif desa.
Kata kunci: Desa; Jalan; Lingkungan; Overdimension Overloading; Pemerintah
ABSTRACT
This study aims to provide recommendations to the government, c.q. the transportation agency or related parties, for non-compliance with payments for overdimension overloading of vehicle drivers which have implications for damage to alternative village roads. The relevance of this research has a significant impact on state income and also creates unrest in the affected community. 32 of 2009 article 67 is related to the obligation to preserve the environment. This research uses a normative juridical method that emphasizes law in book studies including using literature, books, journals, regulations and so on. In addition, it also uses sociological or empirical juridical methods, namely through field observations. The urgency of the need for supervision of cargo transportation companies must comply with applicable provisions As the Regulation of the Minister of Transportation Republic of Indonesia Number 60 of 2019 concerning the implementation of goods transportation by motorized vehicles on the road article 71.
Keywords: Village; Street; Environment; Overdimension Overloading; Government.
MENYOAL ASPEK PEMIDANAAN PADA KLUSTER LINGKUNGAN DI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP ARAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Authors: Zakariya Rizki 
Published: June 2022

ABSTRAK
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan pelbagai problematika, khususnya terkait pemidanaan perbuatan pada kluster lingkungan. Hal ini berimplikasi pada potensi tidak tercapainya pembangunan berkelanjutan sebagaimana telah dicanangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah dan dampak pemidanaan pada kluster lingkungan di UU Cipta Kerja terhadap arah pembangunan berkelanjutan, disebabkan belum optimalnya penegakan hukum pidana lingkungan, pemidanaan yang tumpang tindih, ancaman hukuman tidak proporsional, pengaburan norma pertanggungjawaban mutlak, dan pereduksian pidana korporasi. Hal itu berpotensi menurunkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena tidak timbulnya efek jera terpidana pidana lingkungan maupun masyarakat umum dan menurunkan kepatuhan pelaku usaha. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya penguatan arah pembangunan berkelanjutan dalam pemidanaan tersebut, diantaranya dengan optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan, revisi UU Cipta Kerja dengan mengubah maupun menghapus pasal bermasalah, serta penguatan pengawasan lingkungan hidup. Dengan demikian, upaya pemidanaan dapat berimplikasi signifikan pada upaya perlindungan lingkungan dan tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Kata kunci: Pemidanaan; Kluster Lingkungan; UU Cipta Kerja; Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT
The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has caused various problems, especially related to criminal acts in environmental clusters. This has implications for the potential for not achieving sustainable development as proclaimed in Presidential Regulation Nomor 59 of 2017. The results of this study indicate that the problem and impact of punishment on environmental clusters in the Job Creation Act on the direction of sustainable development, is due to the non-optimal enforcement of environmental criminal law, overlapping penalties, disproportionate punishment threats, blurring of absolute liability norms, and reduction corporate crime. This has the potential to reduce environmental protection and management, because there is no deterrent effect on environmental criminals and the general public and reduces the compliance of business actors. Therefore, it is necessary to make efforts to strengthen the direction of sustainable development in the punishment, including by optimizing environmental criminal law enforcement, revising the Job Creation Law by changing or removing problematic articles, as well as strengthening environmental supervision. Thus, efforts to punish can have significant implications for environmental protection efforts and the achievement of sustainable development in Indonesia.
Keywords: Criminalization; Environmental Clusters; Job Creation Law; Sustainable Development.
ANALISIS MENGENAI KEPUTUSAN PEMERINTAH JEPANG DALAM PEMBUANGAN AIR RADIOAKTIF FUKUSHIMA TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
Authors: Nuraini Hajriyanti 
Published: June 2022

ABSTRAK
Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga aktivitas di wilayah yurisdiksinya tidak menyebabkan bahaya terhadap lingkungan di wilayah negara lainnya. Oleh karena itu, negara harus bijak dalam menentukan peraturan dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukannya di wilayah negaranya agar tidak menyebabkan kerusakan pada negara lain. Keputusan Pemerintah Jepang untuk melakukan pembuangan air radioaktif dalam dua tahun ke laut Pasifik menimbulkan perdebatan dalam dunia internasional dimana hal tersebut dapat mengakibatkan Jepang sebagai negara melanggar hukum lingkungan internasional. Jika Pemerintah Jepang memutuskan untuk membuang air radioaktif tersebut ke laut dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan, Pemerintah Jepang dapat dimintai pertanggungjawaban negara dikarenakan telah melakukan pencemaran lintas batas dengan negara tetangganya.
Kata Kunci: Hukum Lingkungan Internasional; Kewajiban Internasional; Pertanggungjawaban Negara.

ABSTRACT
A State has the obligation to ensure that the activities in its jurisdiction do not cause harm to the environment of other States. Therefore, A State has to be cautious in adopting its policies and activities within its jurisdiction do not cause damage to other States. The decision of Japan to discharge the radioactive water to the Pacific ocean in two years has caused an international debate, this could lead to Japan as a State violating its obligation under international environmental law. If the action of discharging the radioactive water to the ocean were to be committed and resulting in damage to the environment, Japan could be responsible for resulting transboundary harm to other neighboring states.
Keywords: International Environmental Law; International Obligation; State liability.
About geological theory
Authors: Gordienko V.V. 
Published: June 2022

The author’s advection-polymorphic hypothesis of deep processes in the tectonosphere is based on V.V. Belousov’s system of endogenous regimes, a certain source of energy (radioactive decay in crustal and upper mantle rocks), and the method of energy transfer (advection). Elementary volumes of transported material have been termed «quanta of tectonic action» (QTA) with the diameter of about 50―70 km. The physical reality of such objects is proved. The choice of endogenous regime is related to the type of the preceding thermal model.
The mechanism of the tectonosphere’s «heat machine», which relies firmly established facts and quantitatively explains the main events of geological history within the energy conservation law, has been substantiated.
For any period, from the Early Archaean to our time, it is possible to numerically justify the pattern of heat and mass transfer, to select the endogenous regimes, and construct a non-stationary heat model and variation in time of the distribution of physical properties of rocks. By using the findings and solving only direct problems, one can determine the geological manifestations of the process and the anomalies of the physical fields. The results are compared with the observed ones (without fitting), and the discrepancies do not exceed the values due to the observation and calculation errors.
Pursuant to the advection-polymorphic hypothesis, it became possible for the first time to predict: 1. The emergence of quanta of tectonic action. 2. Stability of parameters (depth and temperature) of magma chambers in the mantle in the history of the Earth. 3. Existence of the global asthenosphere (depth about 700―1000 km). 4. Velocity distribution of longitudinal seismic waves in the upper mantle of regions with all types of endogenous regimes. 5. The difference in the nature of earthquakes at various depths in the focal zones. Successful verification of predictions transfers the hypothesis into the rank of theory.
The theory is used to explain the following at the quantitative level: dating of active processes on all platforms of the Earth, temperature distribution in the crust and upper mantle of platforms and active regions, sediment thickness in geosynclines and post-rift depressions, changes in mass flow in geological history, heat flow and gravitational field anomalies.
Several applications of the theory to studies of seismicity and UHP-blocks problems and prospecting for mineral deposits (hydrocarbons, hydrothermal sulfide ores, diamonds, and geothermal energy resources) have been considered.
Loop modification of the traditional three-loop pulley pattern improves the biomechanical properties and resistance to 3-mm gap formation in a canine common calcanean teno-osseous avulsion model
Authors: Duffy Daniel J. , Beamon Weston L. , Chang Yi-Jen , Moore George E. 
Published: June 2022

Abstract

OBJECTIVE
To compare the biomechanical properties and gapping characteristics following loop modification of a 3-loop-pulley (3LP) pattern in an ex vivo canine common calcaneal tendon (CCT) avulsion repair model.

SAMPLE
56 skeletally mature hindlimbs from 28 canine cadavers.

PROCEDURES
The CCTs were randomized to 1 of 4 experimental groups (n = 14/group) then sharply transected at the teno-osseous junction. Groups consisted of a 3LP, 4-loop-pulley (4LP), 5-loop-pulley (5LP), or 6-loop-pulley (6LP) pattern with loops placed 60° apart using size-0 polypropylene. Yield, peak, and failure loads, construct stiffness, loads to produce a 3-mm teno-osseous gap, and failure mode were evaluated and compared between groups.

RESULTS
Yield (P = 0.001), peak (P < 0.001), and failure loads (P < 0.001), construct stiffness (P < 0.001), and loads to 3-mm gap formation (P = 0.005) were all significantly greater for 6LP compared to all other groups. Mode of failure did not differ among groups (P = 0.733) with 75% (42/56) of repairs failing by mechanism of core sutures pulling through the tendinous tissue. Pattern modification by increasing the number of loops increased the repair site strength by 1.4, 1.6, and 1.8 times for 4LP, 5LP, and 6LP compared to 3LP, respectively.

CLINICAL RELEVANCE
Increasing the number of suture loops compared to a traditional 3LP repair is a relatively simple technique modification that significantly increases teno-osseous repair site strength and loads required to cause 3-mm gap formation. The results of this study justify further focused investigation of increasing the number of suture loops in vivo for teno-osseous CCT repair in dogs.
In vitro elution of silver nanoparticles from three carrier media
Authors: Peterson Jennifer L , Risselada Marije 
Published: June 2022

Abstract

OBJECTIVE
To determine and compare the rate, pattern, and completeness of silver nanoparticle (AgNP) elution in vitro over 7 days from 3 carrier media in PBSS.

SAMPLE
AgNPs in calcium sulfate hemihydrate (CSH) beads, poloxamer 407 gel, and a gelatin sponge.

PROCEDURES
Three carrier media were used to create constructs containing AgNPs (8,500 ng). All constructs were submerged in PBSS and stored at 38°C for 7 days. Samples were collected after 2, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 120, 144, and 168 hours, and AgNP concentration was measured with inductively coupled plasma mass spectrometry. Constructs were tested in quadruplicate.

RESULTS
Sustained release of AgNPs was seen from all constructs for a minimum of 72 hours. Release from all constructs was incomplete, with an initial burst during the first 24 hours followed by a time-dependent decrease in elution rate for up to 168 hours. A mixed-effects model showed a significant difference in AgNP release over time (P < .001) and among media (P < .001). AgNP–gel constructs released the largest quantity of AgNPs (8,401.02 ng [98.84%]), followed by AgNP–sponge constructs (1,503.45 ng [17.69%]). Release from AgNP–CSH bead constructs was 87.824 ng (1.03%), with no additional release after 72 hours.

CLINICAL RELEVANCE
Sustained release of AgNPs is possible in vitro, but efficacy against bacterial infections needs to be investigated prior to clinical use.
The influence of mineral nutrition and humic acids on the intensity of photosynthesis, as well as the yield and quality of seeds, roots, and aboveground phytomass of milk thistle Silybum marianum (L.) Gaertn. in marginal growing conditions
Authors: Tóth Š. , Szanyi G. , Vančo P. , Schubert J. , Porvaz P. , Bujňák P. , Šoltysova B. , Danielovič I. 
Published: June 2022

Abstract
Milk thistle Silybum marianum (L.) Gaertn. is one of the most researched medicinal plants, but at the same time it belongs to crops with wide industry potential whose growth requirements for marginal agroecological conditions or the response to agronomic interventions has not yet been sufficiently studied. The aim of the present research was to verify the effect of mineral nutrition (NPK 200 kg/ha) and humic acids applied to the soil (HUMAC Agro 250 kg/ha) on the main biometric parameters and the intensity of photosynthesis of milk thistle grown under less favourable climatic conditions of the semi-cold and humid foothills in Central Europe. The highest seed yield was achieved with the NPK variant in terms of dry matter 0.534 t/ha, in the HUMAC Agro variant 0.254 t/ha and with the untreated control 0.087 t/ha. The soil before the trial establishment was characterised by low nutrient content. The use of mineral fertiliser on NPK treatment eliminated the influence of low PK nutrients content of the soil, influencing the crop growth and yield/quality, while no doses of NPK were used on the HUMAC Agro variant and the untreated control. For both of the two sequences created (temperature and light), the highest photosynthesis rate was measured on untreated control (20.115 and 12.386 mmol/m2/s1), markedly lower on HUMAC Agro (16.386 and 9.653 mmol/m2/s1) – and the lowest on the NPK (10.933 and 7.813 mmol/m2/s1, respectively), in inverse proportion to the crop yield. Therefore, the size of the leaf area of the crop was decisive for the increased crop yield. The polynomial trend line of the photosynthesis rate according to the temperature sequence shows the photosynthesis rate and the torrential decrease by temperature increasing on untreated control compared with both treated variants. Both of these threats, mineral nutrition and use of humic preparations to soil, although they reduce the photosynthesis rate, have a wide range of complex effects that provide an opportunity to optimise the growth and yield of milk thistle. Ideally, the mineral nutrition and humic preparations should be used in combination with the crop of milk thistle for medicinal and energy purposes.
Comprehensive Assessment of Meta-Analysis and Contingent Valuation Technique for Sustainable Management of Wetland of Middle Ganga Plain
Authors: Biswas Roy Malabika , Kumar Abhishek , Chatterjee Debanjana , Halder Sudipa 
Published: June 2022

Abstract
In this study, the functions and threats of Suraha Tal Wetland are identified by the stated preference method and weightage is given according to their rank. The objective of the study is to determine the total economic value of Suraha Tal Wetland. The direct value can be drawn from the market price and from a survey of the stakeholders. Suraha Tal Wetland is also famous for the presence of the Jai Prakash Narayan Birds Sanctuary, which makes it a biodiversity-enriched area. The indirect value has been drawn from a review of the literature on Suraha Tal Wetland and the relevance of this literature is justified through the comprehensive meta-analysis (CMA) software. The total valuation of the wetland has been calculated. The paper concludes with suggestions for a few management strategies for better wetland management.
Changes in Students’ Life at Selected Universities in Central and Eastern Europe during the First Stage of the Pandemic
Authors: Kawczyńska-Butrym Zofia , Pantyley Victoriya , Butrym Marek , Kisla Ganna , Fakeyeva Liudmila 
Published: June 2022

Abstract
The COVID-19 pandemic affected not only global economy and society, but also particular institutions, including those of higher education. The aim of the paper is to determine changes in students’ life at selected universities in Poland, Ukraine, and Belarus. An online survey was applied, addressed to students of four universities in Poland, Ukraine, and Belarus (n=380). As a result of the pandemic, more than 46% of students declared worsening of their material situation. In comparison to the period before the pandemic, the respondents observed appearance or intensification of various psychosomatic symptoms, and a 12 percent point decrease in the assessment of their own health. The comparative analysis showed similarities between students’ life preferences, plans on university education, and differences in their material situation, health, and employment.
Iatrogenic nerve injury and foot drop: Surgical results in 28 patients
Authors: Nath Rahul Kumar , Somasundaram Chandra 
Published: June 2022

Background:
Most peroneal nerve injuries resulting in foot drop are secondary to trauma or iatrogenic. Foot drop can occur due to potential complications from the hip, lumbosacral spine, and knee surgeries, which are critical to diagnose and manage.

Methods:
We reviewed our foot drop patients’ data to determine the incidence and iatrogenic causes of the injury and managed surgically by neurolysis of the peroneal nerve and transfer of functional fascicles of either the superficial peroneal or the tibial nerve to the deep peroneal nerve.

Results:
We found 28 iatrogenic foot drop patients who have had surgery and postoperative follow-up evaluations with us. Before the onset of foot drop, all except one (27 of 28) patient have had surgeries in other clinics before presenting to our institution. Foot drop in one patient was due to infection and hip wound after he was intubated and stayed in ICU for 4 weeks. Thirteen of the 28 patients have had lumbosacral (L3-4, L4-L5, and L5-S1) fusion or laminectomy, eight have had hip surgery, and five have had knee surgery. One patient had a fasciotomy due to compartment syndrome and another patient had two previous surgeries for posterior tibial entrapment and tarsal tunnel syndrome at other institutions. NCS and EMG reports showed that these patients had injuries to the peroneal or tibial nerve after their prior surgeries. One patient had a femoral nerve injury. Preoperatively, 10 patients had severe foot drop with muscle weakness and a functional grade of 0/5; 16 patients had grades ranging from 1 to 2/5; and two patients had 3/5. Overall, 23 of the 28 patients (83%) had improvement in their ankle dorsiflexion with anti-gravity and regained a healthier gait after the decompression, neurolysis, and nerve transfer at our clinic.

Conclusion:
Twenty-three of the 28 (83%) iatrogenic foot drop patients in this report regained a healthier gait with improved ankle dorsiflexion and anti-gravity after the neurolysis, and nerve transfer of the peroneal or tibial nerve and transfer of functional fascicles of either the superficial peroneal or the tibial nerve to the deep peroneal nerve at our clinic.
Hidden treasures: Incidental findings in two cases of chronic subdural hematoma
Authors: Ladenheim Alexander , Mitra Ananya Datta , Lechpammer Mirna , Dwyre Denis M. 
Published: June 2022

Background:
Extramedullary hematopoiesis (EMH) and plasmacytomas occurring within the cranium are rare entities.

Case Description:
We review two cases in which patients presented with subdural hematoma and underwent evacuation. On routine histopathologic examination of their membranes, both patients were subsequently found to have focal EMH, as well as a clonal plasma cell proliferation in one case.

Conclusion:
EMH is rare and usually found in individuals with profound and chronic anemia. However, this entity may be more common in chronic subdural hematomas. Solitary extraosseous plasmacytoma is exceedingly rare in the cranium, and its presence in chronic subdural hematoma membranes is of uncertain significance. The cytokine milieu that promotes organization of chronic subdural hematomas may play a role in the establishment of both of entities in this location.