bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI PENDUKUNG PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Telaah Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs Tentang Pembataln Hibah Di Pengadilan Agama Maros)
Authors: Sucianti Indah , Salenda Kasjim 
Published: April 2022

Abstrak Skripsi ini membahas tentang implementasi pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian terhadap kasus perdata dalam perspektif hukum acara perdata dan hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas kedudukan pemeriksaan setempat (descente) sebagai alat bukti pelengkap utamanya dalam kasus perdata kebendaan, karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai kedudukan pemeriksaan setempat itu sendiri sehingga terkadang hasil yang didapatkannya membuat masyarakat itu sendiri kecewa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode penelitian yang digunakan adalah gabungan normatif dan empiris untuk metode normatif pengumpulan datanya ditempuh dengan mengkaji dan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, ataupun teori hukum, dan untuk metode empiris, pengumpulan data ditempuh dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan tambahan yang lebih rinci terkait dengan obyek sengketa, baik letaknya, luasnya, maupun batas-batas obyek sengketa, Bahwa pemeriksaan setempat merupakan sidang pengadilan meskipun dilaksanakan di luar gedung Pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.Kata Kunci : Implementasi, Pemeriksaan Setempat, Pembuktian, Hukum Acara Pedata. Abstract This thesis discusses the implementation of local examination as supporting evidence of civil cases in the perspective of civil procedural law and Islamic law. This study aims to reinforce the position of the local examination (descente) as a complementary evidence, especially in the civil civil case, because there are still many people who do not understand the local examination position itself so that sometimes the results obtained make the community itself disappointed. This research is a field research, with the research method used is a combination of normative and empirical for normative methods of data collection pursued by reviewing and using various secondary data such as legislation, court decisions, or legal theory, and for empirical methods, data collection is taken by interview. The results of this study indicate that the results of the local examination function to obtain certainty and more detailed information relating to the object of the dispute, both its location, extent, and boundaries of the dispute object, that the local examination is a court hearing even though it is carried out outside the Court building, so the results obtained from the local examination are equated with the facts found in the trial.Keywords: Implementation, Local Examination, Proof, Pedata Procedure Law.
PEMENUHAN HAK-HAK TERHADAP ORANG GILA (Studi Komparasi Antar Ham Dan Hukum Islam)
Authors: Nurhikmah Nurhikmah , Rahman Arif 
Published: April 2022

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak orang gila dalam HAM dan Hukum Islam. Adapun pokok permasalahan dijabarkan dalam tiga sub masalah, yaitu 1) Bagaimana kategori orang gila dalam Hukum Islam 2) Bagaimana perlindungan hak-hak orang gila dalam HAM 3) Studi komparasi HAM dan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak orang gila. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yaitu kurangnya perhatian terhadap orang gila sehingga sangat sulit bagi dirinya untuk mendapatkan haknya sebagai manusia meskipun dalam HAM dan Hukum Islam orang gila masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Dengan adanya penerapan hak orang gila, maka akan lebih mudah bagi dirinya dalam mendapatkan hak-haknya serta diharapkan kepada masyarakat agar stigma buruk terhadap orang gila perlahan berubah dan mulai menyadari hak orang gila sebagai manusia yang harus dihormati. Kata Kunci : Orang Gila; HAM; Hukum Islam.Abstract This study aims to find out how to fulfill the rights of crazy people in human rights and Islamic law. The main problem is described in three sub-problems, namely 1) How is the category of crazy people in Islamic Law 2) How is the protection of the rights of crazy people in human rights 3) Comparative study of Human Rights and Islamic Law on the fulfillment of the rights of crazy people Based on this research, several results are obtained, namely the lack of attention to crazy people so that it is very difficult for him to get his rights as a human being even though in human rights and Islamic law crazy people still have rights that must be fulfilled. With the application of the rights of crazy people, it will be easier for him to get his rights and is expected to the public so that the bad stigma against crazy people slowly changes and begins to realize the rights of crazy people as human beings who must be respected.Keywords: Crazy People; Human Rights; Islamic law
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MAROS
Authors: Nur Isnaini Latifah , Andi Natsif Fadli 
Published: April 2022

AbstrakArtikel ini membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, serta untuk mengetahui alur penyelesaian sengketa dan perimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis yang mana pendekatan ini merupakan pendekatan berdasarkan hukum-hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta pendekatan syar’i yang dimana pendekatan berdasarkan hukum-hukum Islam yang berhubungn dengan penulisan ini. Selain itu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen Adapun hasil dalam penelitian ini adalah. Pertama, pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang dan KHI yang berlaku. Kedua, pertimbagan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros sudah tepat dengan menolak salah satu poin dari gugatan Penggugat yaitu mengenai mahar yang disebabkan karena kurang pihak. Ketiga, yaitu mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Maros dalam mengadili perkara tersebut, karena salah satu objek sengketanya berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.Kata kunci : Analisis; Perbandingan Hukum; Gugatan Harta Bersama.AbstractThis article discusses the analysis of decision number 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs. And to find out the flow of dispute resolution and legal considerations in the decision. This type of research is classified as qualitative research using a juridical approach which is an approach to the laws and regulations relating to this study as well as shar’I approach in which an approach based on Islamic laws is related to this writing. In addition, the research method used by the author is the method of interview, observation, and document review. The result in this study are. First, the distribution of shared assets based on the consideration of judges in the decision Number 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, the decision wa handed down based on the applicable law and KHI. Secondly, the considerations of the Religious Court judges in Maros are appropriate by rejecting one of the points of the plaintiff’s claim, namely regarding dowry due to lack of parties. Third, namely regarding the relative authority of the Maros Religious Court in trying the case, because one of his dispute is outside the jurisdiction of the Maros Religious Court.Keywords : Analysis; Legal comparison; joint property lawsuit.
BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah
Authors: Musyarrafa Nur Ihdatul , Khalik Subehan 
Published: April 2022

AbstrakPokok pembahasan penilitian ini adalah batas usia pernikahan dalam Islam kemudian di analsis oleh ulama mazhab. Pernikahan disyariatkan dalam al-Qur’an untuk terwujudnya proses regerensi umat manusia. Generasi yang diinginkan adalah generasi yang berkualitas agar tugas menjalani kehidupan berjalan berdasarkan tujuan yang dititihkan oleh al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batas usia pernikahan dalam Islam kemudian dianalisis oleh para ulama mazhab. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (buluq an-nikah),dengan kata “rusyd”. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.Kata Kunci: Pernikahan; Batas Usia; Mazhab. AbstractThe subject matter of this study is how the age limit of the marriage in Islam is then analyzed by the sect scholars. Marriage was prescribed in al-Qur’an an for the human regerency. The desired generation is a qualified generation so that the task of living a life of walking is based on the purpose of the Qur’an. This study aims to determine how the age limit of the marriage in Islam was analyzed by the scholars. Islam it self does not restrict the ideal age marriage. But in general the familiar is already baliq, common sense, able to distinguish well with the bad so that it can give approval to marry, the time of someone to marry (buluq an-nikah), with the word “Rusyd”. The fuqaha differed concering the age limit of the marriage, where the Syafi’i and Hanbali sect argued that the ideal age in the marriage was 15 years, while Abu Hanifa argued that the age of maturity came at the age of 19 for women and 17 years for man, but Imam Malik argues that the ideal age of maturity is 18 years for both men and women.Key Words: Marriage, Age Limit, Scholar.
Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab
Authors: Fiqram Muh , Ridwan Saleh 
Published: April 2022

Artikel ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang Pendapat Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan, dan juga mampu memberikan penjelasan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah mengatur secara tertib tentang Pembatalan Perkawinan yang menyebakan adanya Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan, untuk melihat persamaan dan perbedaan diantara empat mazhab, mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian (kualitaif deskriptif). Adapun sumber data bersifat penelitian kepustakaan (library rescarch). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Syar’i, pendekatan yuridis, pendekatan histori, pendekatan filosofi.Hasil penelitian dari analisa penulis untuk menjawab permasalahaan tentang bagaimana pendapat empat mazhab tentang pembatalan dalam perkawinan akibat adanya kelainan fisik pada tubuh pasangan, sesuai dengan hasil penelitian empat mazhab berpendapat bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu pernikahan yang muncul karena adanya luka-luka badan, dan Impoten pada diri suami, yang menyebabkan sang suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya terhadap Istri dan penyakit tersebut sulit untuk di sembuhkan. Sehingga sang Istri berhak untuk melakukan pembatalan perkawinan dipengadilan Agama
Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020
Authors: Rian Ade , Arsyad Azman 
Published: April 2022

Artikel ini membahas mengenai yang menjadi latar belakang dikeluarkannya fatwa (MUI) Nomor 14 Tahun 2020. Kemudian mengetahui dan memahami dasar dan metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa pencegahan wabah COVID 19. Sehingga dapat diketahui analisis fatwa Nomor 14 Tahun 2020 pada masa pencegahan wabah COVID-19. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan teknik analisis. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu: data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik kutipan. Selanjutnya pengolahan data/analisis data yaitu dngan menggunakan teknik meriviu dan memeriksa data, menginterpretasikan data kemudian menggambarkannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) salat jumat merupakan salat wajib dua rakaat yang dilakukan secara berjamaah diwaktu zuhur dengan didahului oleh dua khutbah. Salat jumat disyariatkan dalam Alquran dan As-Sunna dan juga atas dasar ijma’ seluruh umat islam. Kewajiban salat jumat dijelaskan dalam surah Al-Jumu’ah ayat 9. 2) MUI mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang larangan salat jumat pada masa COVID-19 karena adanya wabah COVID-19 yang proses penularannya semakin cepat dengan adanya kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti salat jumat. 3) Analisis dari fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 larangan salat jumat pada masa pencegahan wabah COVID-19 ditinjau dari malahah mursalah dengan mempertimbangkan maqasid al-syari’ah serta dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih dengan demikian fatwa MUI yang menangguhkan pelaksanaan ibadah salat jamaah pada masa pencegahan COVID-19 adalah suatu keputusan yang sangat tepat demi melindungi jiwa umat manusia sebagaimana tujuan pokok beragama.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah oleh Pihak Madena Wisata Tour dan Travel
Authors: Sari Arti Widia , Haddade Abdul Wahid 
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem angsuran umrah yang diberlakukan PT. Madena Wisata Tour dan Travel dan mengetahui aturan menurut hokum islam terkait angsuran umrah PT. MadenaWisata Tour dan Travel. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang tergolong dalam deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomologi. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sistem angsuran PT. Madena Wisata Tour dan Travel bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan BFI Syariah, dimana pihak BFI Syariah membeli paket umrah yang telah disediakan oleh PT. Madena Wisata Tour dan Travel, kemudian pihak BFI Syariah membeli/membayar cash paket umrah yang telah disediakan oleh pihak PT. Madena Wisata Tour dan Travel. Kemudian menjual kembali paket umrah kepada nasabah yang ingin mengangsur. Peneliti merekomendasikan sebelum dilakukannya program angsuran umrah sebaiknya perusahaan biro perjalanandan perusahaan pembiayaan melakukan sosialisai terlebih dahulu terhadap calon nasabah mengenai kalkulasi harga agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam
Authors: Sabdah Haslinda , Supardin Supardin 
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman system pembagian warisan menurut teori Hazairin, jika ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pada pewarisnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti. Ada beberapa pokok permasalahan yang dijabarkan adalah : 1). Apa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Hazairin, 2). Apa dasar hukum yang digunakan oleh Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti, 3). Bagaimana teori Hazairin tentang ahli waris pengganti memengaruhi system hukum kewarisan Islam. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yaitu berdasarkan teori Hzairin, ahli waris pengganti berhak mendapatkan warisan sesuai dengan yang diperoleh Bapak/Ibunya seandainya masih hidup, tanpa ada diskriminasi antara cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Dan bagian untuk masing-masing ahli waris pengganti atau mawali menurut Hazairin sesuai dengan jumlah bagian ahli waris yang digantinya dengan mempertimbangkan posisi mereka masing- masing. Selanjutnya atas kesamaan keduduukan, ahli waris pengganti laki-laki dengan ahli waris pengganti perempuan 2 : 1. Dengan adanya teori Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti, maka kepada masyarakat muslim khususnya di Indonesia diharapakan sudah tidak ada lagi permasalahan mengenai warisan karena teori tersebut sudah sangat jelas pembagiannya dan dirasakan sudah cukup adil
Ibu Rumah Tangga Pencari Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki; Studi Kasus Desa Panaikang Kec.Pattallassang. Kab.Gowa
Authors: Selaeman Ayu , Natsif Fadli Andi 
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan secara jelas terkait masalah Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Desa Panaikang Keb.Pattallassang Kac.Gowa) dikaji dengan berdasarkan tinjauan hukum dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga, serta kendala apa saja yang dihadapi saat bekerja diluar rumah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu analisis yang mengambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki Studi Kasus Desa Panaikang Keb.Pattallassang Kab.Gowa Alasan yang melatar belakangi seorang ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga ada dua faktor, yakni faktor internal yang dimana ekonomi keluarga yang kurang sehingga wanita harus menjadi tulang punggung keluarga. Kebutuhan hidup yang tinggi turut pula mendorong wanita untuk bekerja di luar rumah, kemudian faktor eksternal, dimana Faktor ini muncul ketika istri ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, tidak tergantung oleh suami dan mempunyai penghasilan sendiri. Karena sifat perempuan adalah selagi masih ada kesempatan untuk membantu suami kenapa harus diam dirumah saja. Selain itu cara pandang yang di miliki wanita pun turut mempengaruhi terciptanya profil wanita bekerja. Keyakinan bahwa wanita harus mengaktuilisasikan diri semaksimal mungkin, membei pengaru kepada wanita untuk memperluas jaringan kegiatannya, luas interaksi dan pengembangan intelaktual
Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam
Authors: Asriani Asriani , Haddade Abdul Wahid 
Published: April 2022

Pokok masalah pada penelitian ini adalah terkait kedudukan taklik talak dalam pernikahan perspektif mazhab al-zahiriyyah dan kompilasi hukum islam. Pokok-pokok masalah itu dibagi menjadi beberapa sub bagian masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1). Bagaimana eksistensi taklik talak dalam pernikahan? 2.) Bagaimana taklik talak sebagai alasan perceraian? 3)Bagaimana kedudukan taklik talak dalam pernikahan menurut Mazhab Al- Z{>a>>hiri>yah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian ini adalah pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang menggunakan objek kajian yang sumber datanya terdapat diperpustakaan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode normatife kemudian dalam pengumpulan data penulis menggunakan kutipan langsung adalah metode pengutipan secara langsung suatu pendapat atau tulisan tanpa merubah, atau sama persis dengan aslinya. Kutipan tidak langsung adalah adalah metode pengutipan dimana penulis mengutip suatu tulisan atau pendapat yang telah kita formulisasikan dalam susunan kata yang baru, namun dengan maksud yang sama. Berdasarkan penelitian ini maka hasilnya menunjukkan bahwa, jumhur ulama berbeda pendapat mengenai taklik talak. Para ulama mazhab az-zahiriyyah berpendapat bahwa taklik talak yang mengandung sumpah (qasami) tidak mengakibatkan jatuhnya talak. Perjanjian taklik talak tidak waiib diucapakan akan tetapi setelah diucapkan maka tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan taklik talak sebagai suatu perjanjian dalam pernikahan yang dapat dijadikan suatu alasan untuk melakukan cerai gugat kepada pihak suami yang diajukan ke Pengadilan Agama.Kata kunci: Taklik Talak, Mazhab Az-zahiriyyah, Hukum Islam
Una tipología de las éticas asimétricas
Authors: Rozas Arceo Mat 
Published: April 2022

En teoría del valor y en teoría normativa, es común considerar que lo positivo y lo negativo tienen la misma importancia. Algunas rechazan esta idea y consideran que lo negativo tiene mayor importancia. Aquí se presentarán algunos de los argumentos en favor de la asimetría. Tras esto, daré cuenta de los diferentes tipos de posiciones asimétricas defendibles. Explicaré cuáles son las características de cada teoría y qué puntos a favor y en contra de estas posiciones se pueden postular. Por último, consideraré que no hay razones para creer que haya una posición asimétrica claramente superior a las demás.
Moxidectin: A Viable Alternative for the Control of Ivermectin-Resistant Gastrointestinal Nematodes in Beef Cattle
Authors: Borges Dyego Gonçalves Lino , Conde Mário Henrique , Cunha Cibele Cristina Tavares , De Freitas Mariana Green , Moro Elio , De Almeida Borges Fernando 
Published: April 2022

Abstract
The increasing prevalence of anthelmintic resistance in cattle especially for avermectins, is a challenge for controlling parasites in some herds. Thus, field studies demonstrating the increase in productivity by the use of anthelmintic formulations, even when a suboptimal treatment (efficacy below 95%), can contribute to the development of gastrointestinal nematodes control programs in beef cattle. The objective of the present study was to evaluate the anthelmintic efficacy and productive performance in pasture-raised beef calves, treated with macrocyclic lactones. A Split plot in time randomized block design was used to assess weight gain and reduction in fecal egg count (FECs) of treatments: 1% moxidectin (1% MOX), ivermectin (IVM) and abamectin (ABM) (2.25% IVM+1.25% ABM), 4% IVM, 3.15% IVM and placebo. For the evaluation of FECs and weight gain of the animals, individual samples were collected seven days before treatment and, +14, +30, +56, +91 and +118 days post-treatment (DPT). The efficacies in the 14th DPT were: 72.3% (1% MOX), 22.1% (4% IVM), 22% (2.25% IVM + 1.25% ABM) and 0% (3.15% ivermectin). 1% MOX was the only treatment that resulted in a significant increase in weight gain of the animals compared to the placebo group after 118 days of treatment, with a difference of 7.6 kg. Therefore, MOX remains a viable alternative for the control of helminths resistant to avermectins and still capable of resulting in significant productive gains, even with an efficacy below 95%.
s-Compressible and s-Prime Modules
Authors: Alhossaini Asaad M. A. 
Published: April 2022

Let R be a ring with identity and Ą a left R-module. In this article, we introduce new generalizations of compressible and prime modules, namely s-compressible module and s-prime module. An R-module A is s-compressible if for any nonzero submodule B of A there exists a small f in HomR(A, B). An R-module A is s-prime if for any submodule B of A, annR (B) A is small in A. These concepts and related concepts are studied in as well as many results consist properties and characterizations are obtained.