bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Criminal Liability of Child in Drug Circulation Case (Study of Decision Number 31/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS)Criminal Liability of Child in Drug Circulation Case (Study of Decision Number 31/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS)
Authors: Nursanti Mutia , Susanti Rahtami , Setiawan Bayu 
Published: April 2022

The Indonesian Child Protection Commission (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI) found an increase in the involvement of children in the narcotics trade. In 2018, 5.9 million children in Indonesia were exposed as narcotics addicts, 27 percent of them or 1.6 million became narcotics dealers. This study aims to determine the criminal responsibility of children in narcotics trafficking cases in Decision Number 31/Pid.Sus.anak/2015/PN.BKS. The method used in this research is normative juridical. Based on the results of the study, the criminal responsibility of children in narcotics trafficking cases was legally and convincingly proven guilty of violating Article 111 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and sentenced to imprisonment for 7 months taking into account that the Defendant's actions are contrary to the government's program which is actively eradicating narcotics trafficking, the Defendant regrets his actions and promises not to do it again, the Defendant is still underage and lacks attention from his parents, the Defendant has never been punished. So that narcotics cases against children do not grow rapidly, an anti-narcotics ambassador program is held in each school regularly every year so that school students are always reminded not to abuse narcotics and in the RT/RW/Village community a task force for handling narcotics abuse is formed to prevent abuse as early as possible. narcotics in the environment are still. Keywords: Criminal Liability, Children, Narcotics Circulation
Legal Authority of Indonesian National Police in Handling Rally or Demonstrations
Authors: Kristianita Friska 
Published: April 2022

AbstractDemonstrations are a form of expression of opinion, which is the right of every citizen regulated by law. Demonstrations always involve the Police as a law enforcement agency, which participates in controlling and maintaining security. Problems arise in the efforts of the Police in dealing with demonstrations or demonstrations. This study aimed to determine the legality of the Police's authority in handling demonstrations and the police efforts. This study uses a normative juridical research method. The normative juridical research method is carried out through a literature study that examines secondary data. The results of this study are; first, cannot be separated the implementation of rallies from the security of the Police, who have the authority in handling demonstrations, and in terms of handling, the Police are authorized to regulate, maintain the course of rallies and provide supervision to protest participants. Second, how to act in the implementation of the demonstration consists of 3 (three) stages, namely the preemptive stage, the preventive stage, and the repressive stage.Keywords: Handling, Police, Demonstrations AbstrakUnjuk rasa atau demonstrasi adalah bentuk ekspresi berpendapat yang merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam Undang-undang. Unjuk rasa selalu melibatkan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, yang ikut serta dalam melakukan penertiban dan keamanan. Permasalahan muncul dalam upaya kepolisian dalam menangani unjuk rasa atau demonstrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas kewenangan kepolisian dalam hal penanganan unjuk rasa dan upaya kepolisian yang dilakukan dalam penanganan unjuk rasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Pelaksanaan unjuk rasa tidak terlepas dari pengamanan pihak kepolisian yang memiliki kewenangan dalam penanganan unjuk rasa dan dalam hal penanganan polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawasan terhadap peserta unjuk rasa. Kedua, cara bertindak dalam pelaksanaan unjuk rasa terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu tahap preemtif, tahap preventif dan tahap represif. Kata Kunci : Penanganan, Kepolisian, Unjuk Rasa.
Estimation of the computational cost of the CSIDH algorithm on supersingular twisted and quadratic Edwards curves
Authors: Bessalov A.V. , Tsygankova O.V. , Abramov S.V. 
Published: April 2022

The properties of twisted and quadratic supersingular Edwards curves that form pairs of quadratic torsion with order p+1 over a prime field Fp are considered. A modification of the CSIDH algorithm based on the isogenies of these curves instead of the traditional arithmetic of curves in the Montgomery form is presented. The parameters of these two classes of supersingular Edwards curves for p=239 are calculated and tabulated. An example of the isogenies of these curves in the implementation of the CSIDH algorithm as a non-interactive secret sharing scheme based on the secret and public keys of Alice and Bob is given. It is shown that the sequences of parameters ±d(i) of isogeny chains for quadratic and twisted supersingular Edwards curves, respectively, have a reverse nature on the period of the sequence. A recurrent algorithm for calculating the coordinates of points that form the kernels of isogenies of odd degrees is proposed, and its implementation in various coordinate systems is considered. A comparative analysis of the cost of calculating the parameter d´ of the isogenic curve E´ using the Farashakhi-Hosseini (W : Z) - coordinates and classical projective coordinates (X : Y : Z) is given. It is noted that all calculations in the CSIDH algorithm necessary to calculate the shared secret dAB are reduced only to the calculation of the isogenic curve E´ parameter d´ and are performed by field operations and the scalar multiplication of the point. The controversial issue of refusal to calculate the isogenic function ϕ(R) of a curve point R in the CSIDH algorithm is discussed.
Perkembangan Pedagogi Berbasis Teknologi: Suatu Kajian model pembelajaran abad-21 di daerah 3T di Masa Pandemi Covid 19
Authors: Lalay Melki Oktafianus , Long Maria Lodika 
Published: April 2022

Tujuan artikel ini untuk menjawab masalah perkembangan pedagogi berbasis teknologi di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) Indonesia, dan pentingnya inovasi dalam pembelajaran abad 21. Kerangka teori yang mendasari kajian ini adalah: teori pergeseran paradigma pembelajaran, dan teori Difusi Inovasi. Metode yang digunakan adalah libraryresearc. Data dianalisis menggunakan kerangka analisis deskriftif dengan mengadopsi paradigma interpretivis. Hasil kajian menunjukan bahwa sistem pembelajaran di daerah 3T saat ini dilaksanakan dengan pendekatan yang berpusat pada guru dan infrastrukturnya di kelas seperti buku teks dan masih berpedoman pada model penilaian yang klasik sehingga perlu adanya inovasi melalui berbagai metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hasil kajian, merekomendasikan penelitian lebih lanjut diberbagai bidang berkaitan dengan pergeseran pedagogi sejalan dengan disrupsi digitalisasi pendidikan dewasa ini, khusunya di daerah terisolasi dari perkembangan teknologi digital agar mampu menyesuaikan model pendidikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Penerapan Metode AHP dan SAW Dalam Pemilihan Beasiswa Anak Yatim Piatu Di Madrasah Ibtidaiyah
Authors: Amir Achmad Yusuf , Devi Putri Aisyiyah Rakhma 
Published: April 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beasiswa yang ditawarkan oleh kepala sekolah di Jawa Timur kepada anak yatim piatu siswa madrasah ibtidaiyah (MI). tetapi dalam pemilihan umumnya masih dilakukan secara subjektif serta manual, serta tidak terdapatnya sistem pendukung dalam mengambil keputusan yang menjadikan proses pemilihan jadi lama serta kurang pas. dengan menggunakan pendekatan AHP (Analytical Hierarchy Process) dan SAW (Simple Additive Wieght). Analytic Hierarchy Process digunakan untuk menentukan bobot masing-masing kriteria, sedangkan metode SAW digunakan untuk menentukan rangking pertumbuhan beasiswa siswa. Proses penambahan beasiswa ini adalah untuk menguji akurasi dengan cara membandingkan hasil perhitungan pihak sekolah, hasil perhitungan metode AHP, hasil perhitungan metode SAW dan hasil perhitungan AHP & SAW untuk penentuan beasiswa anak yatim piatu. Hasil pengujian akurasi pada 4 permasalahan uji tersebut diperoleh kalau tata cara AHP&SAW lebih baik dibangdingkan tata cara AHP serta tata cara SAW. Hasil akurasi tata cara AHP serta SAW pada permasalahan 1 merupakan 0%, pada permasalahan 2 merupakan 0%, pada permasalahan 3 merupakan 100%. serta pada permasalahan 4 merupakan 100%.
KLASIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TUNAGRAHITA MENGGUNAKAN METODE ALGORITMA C4.5
Authors: Priyatama I Made Dananjaya , Ridwansyah Ridwansyah 
Published: April 2022

Anak Tunagrahita ialah anak yang memiliki perbedaan dari anak yang lain yang dapat dilihat secara signifikan dengan kasat mata kita, karena mereka merupakan anak berkebutuhan khusus baik secara mental, fisik mereka maupun dapat di lihat dari psikologi mereka. Intelektual anak tunagrahita secara sosial lebih lambat melakukan segala hal dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan secara maksimal. Anak Tunagrahita biasanya mempunyai gangguan seperti gangguan tidak bisa berbicar atau cacat fisik dan mental, serta emosional yamg tidak terkendali. Permasalahan yang ada dengan para pengajar anak berkebutuhan khusus karena banyak nya tenaga pengajar yang belum mengetahui ciri – ciri dari anak tunagrahita dan cara penanganannya melalui tingkat IQ dan beberapa faktor lain nya. Dalam penyelesaian masalah untuk anak berkebutuhan khusus maka anak-anak tersebut perlu di klasifikasikan yang dikarenakan perbedaan mereka satu orang dengan orang lainnya dalam keterlambatan perkembangan dan kondisi fisik yang mereka alami, sehingga perlu membedakan strategi pendidikan ataupun pengajaran yang di rancang dan di programkan untuk mereka. Dengan metode Algoritma C4.5 yang dapat mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus berdasarkan ciri-ciri yang ada dengan data yang di uji dengan model yang di gunakan cross validation dan di evaluasi dengan confusion matrix. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode tersebut akurasi yang didapat sangat tinggi sehingga dapat di gunakan oleh para tenaga pengajar dari informasi yang akurat tersebut.
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Produk Otomasi Paling Diminati Dengan Metode Multi Factor Evaluation Process
Authors: Ersa Laila , Afif Ibnu Satria Fajar Al , Hidayatulloh Syarif 
Published: April 2022

Produk merupakan barang atau jasa yang diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan. Banyaknya produk yang dijual pada PT Autonics Indonesia menyebabkan kesulitan bagi perusahaan dalam menentukan produk paling diminati. Sistem penyediaan produk yang berjalan saat ini masih menggunakan sistem manual dengan Microsoft Excel dan belum adanya suatu sistem pendukung keputusan untuk penentuan produk paling diminati dengan metode yang tepat sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang akurat, efektif dan efisien. Metode yang diusulkan pada penelitian ini adalah metode Multi Factor Evaluation Process (MFEP) yang bertujuan untuk menerapkan sistem pendukung keputusan untuk membantu perusahaan dalam penentuan produk paling diminati, mempermudah pengambilan keputusan agar lebih akurat, efektif dan efisien. Pada penelitian ini menggunakan 5 (lima) faktor untuk menentukan produk paling diminati yaitu: harga, tipe, kualitas, persediaan dan garansi. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah perangkingan produk otomasi paling diminati yang diurutkan dari nilai Total Bobot Evaluasi (TBE) tertinggi hingga terendah. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan metode Multi Factor Evaluation Process (MFEP) maka didapatkan 5 (lima) alternatif dengan nilai Total Bobot Evaluasi (TBE) tertinggi antara lain: Fiber Optic Sensors dengan nilai 4,90, Control Switch dengan nilai 4,75, Digital Panel Meters dengan nilai sebesar 4,60, Temperature Controllers dengan nilai 4,35 dan Timers dengan nilai sebesar 4,30 yang akan menjadi solusi untuk mempermudah dalam penentuan produk paling diminati pada PT Autonics Indonesia.
Jane Gray’s Framing of Asa Gray through Autobiography, Biography, and Correspondence
Authors: Hart Jonathan Locke 
Published: April 2022

Jane Loring Gray, wife of celebrated and renowned Harvard botanist Asa Gray, helped to build up the work and the posthumous reputation of her husband as a leading scientist, an advocate of Charles Darwin, and a popular proponent of science in the nineteenth-century United States. Jane left Asa the scientist for others and wanted to create a portrait of Asa the person. This article discusses the Grays’ partnership in science, places that relationship in context, and stresses the contribution Jane made to Asa’s legacy, including the way she framed her husband’s work and reputation after his death. The emphasis is on the literary, historical, cultural, biographical, and autobiographical dimensions of the Grays’ work, on the implications that work has for botany and science, and on the challenges that Jane Gray had owing to her gender, to family and social roles, and in the face of delicate health.
Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Gene in Peripheral Blood Cells of Stable Schizophrenia
Authors: Ku Zaifah Assoc. Prof. Dr. Norsidah , Tokhi Elham , Abd Rahim Nour El Huda , A. Talib Norlelawati , Mohd Noor Hanisah 
Published: April 2022

INTRODUCTION: Epigenetic mechanisms regulate gene functions without causing a change in the nucleotide sequence of DNA. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a neurotrophin that regulates synaptic transmission and plasticity and has an essential role in neurodevelopment. Collected evidence suggests that epigenetic changes in the BDNF gene are related to the pathophysiology of psychiatric disorders such as schizophrenia. Therefore, the aim of this study was to assess the association of BDNF DNA methylation with schizophrenia. In addition, the relationship between BDNF DNA methylation and antipsychotics was studied. MATERIALS AND METHODS: Overall, 118 (88 male and 30 female) schizophrenia patients and 122 (92 male and 30 female) healthy controls were included in the study and methylation status was investigated using the Methylight Taqman® assay. RESULTS: There was no significant change in the DNA methylation status between schizophrenia patients and controls in this study despite its increased level (p=0.073). However, DNA methylation level was associated with sex and the difference was more significantly prominent in the male subjects (p=0.016). In addition, BDNF DNA methylation showed a positive significant correlation with the positive symptoms (p=0.032) of schizophrenia and antipsychotics use (p=0.013). CONCLUSION: The BDNF DNA methylation could be affected by gender and has a clinical association.
Promoting participative policy coherence for sustainable development
Authors: Koff Harlan , Villada Canela Mariana , Maganda Carmen , Pérez-Maqueo Octavio , Molina González Ma. Xóchitl , González Herrera Jesús Arturo , Porras Diego , Simms Sherie Rae , Sotelo Oscar , del Rosario Morales Ramírez María , Aguilar Cucurachi María del Socorro , Lara-López Maria del Socorro , Ros-Cuéllar Julia , Challenger Antony , Aguilar Orea Rafael 
Published: April 2022

English Abstract:
Coherence for Sustainable Development (PCSD) has promoted sustainability through policy coordination, but to what extent does it respond to the needs of local communities? Scholars of PCSD have acknowledged how it has been considered as an end in itself rather than a means to achieve normative impact. A major limit of PCSD has been its institutionalized nature, as mechanisms for social participation have not been highlighted in implementation strategies. This article addresses this issue. It proposes “pull-push-match” as a methodology for the establishment of participative PCSD. The article, co-authored by a team of researchers and practitioners from Mexico, addresses PCSD in relation to Indigenous communities.Spanish Abstract:
La Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS) ha promovido la sostenibilidad mediante la coordinación de políticas, pero ¿en qué medida responde a las necesidades de las comunidades locales? Los estudiosos de la CPDS han reconocido que ésta se ha considerado un fin en sí misma más que un medio para lograr un impacto normativo. Uno de los principales límites del CPDS ha sido su carácter institucionalizado, ya que los mecanismos de participación social no se han destacado en las estrategias de implementación. Este artículo aborda esta cuestión. Propone el “pull-push-match” como metodología para establecer un CPDS participativo. El artículo, elaborado por un equipo de investigadores y profesionales de México, aborda la CPDS en relación con las comunidades indígenas.French Abstract:
La cohérence des politiques de développement durable (CPDD) favorise la durabilité par la coordination des politiques, mais dans quelle mesure répond-elle aux besoins des communautés locales? Les chercheurs dans ce domaine ont montré que la CPDD est considérée comme une fin en soi plutôt que comme un moyen d’avoir un impact normatif. L’une des principales limites de la CPDD a été sa nature institutionnalisée, car les mécanismes de participation sociale n’ont pas été mis en évidence dans les stratégies de mise en oeuvre. Cet article aborde la question et propose la méthode “pull-push-match” pour l’établissement d’une CPDD participative. Il est co-écrit par une équipe de chercheurs et de praticiens au Mexique et traite de la CPDD en relation avec les communautés indigènes.
The Managing of Sport Center: A Case Study
Authors: Llagjevic-Govori Arijana , Tahiraj Enver , Llagjaj Dardan 
Published: April 2022

The sport centre in Prishtina as a public property has the role of functioning the sportsmen services and their clubs doing the sport and competitive activities. Sport Centre “Pallati I Rinisë” (Youth Palace) in Prishtina, as a complex includes the manifestation of different kinds of activities: social, public, cultural, entertaining, sport-recreation, economic activities, the centre that has began its function around 1977 with the total operating space of 8.136 m2.
The goal in this project is the managing of this object, into which there are two sport halls ;the big and the small one, with about 1.450 m2 (the small hall) and 5 mini halls of about 1.130m2 for different sport trainings, also it is included national medical centre of sport with an area of 480m2. In this project is used the SWOT analyze dedicated for in this centre for sportsmen and competitors of different sports per m2. In this written work, prospective steps of developing of this centre have been treated, then more sports spaces will be created for sportspersons and their compete activities for the specific sport.
Pemberdayaan Kewirausahaan Ibu – Ibu Rumah Tangga Melalui Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan Di Desa Pabuaran
Authors: Susanti Fahmi , Ajis Jenuri , Salamah Ais , Nisa Khairun , Zul’irfan Muhammad , Pratiwi Rahma Dewi 
Published: April 2022

Pengabdian ini berjudul “Pemberdayaan Kewirausahaan Ibu – ibu Rumah Tangga melalui Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan di Desa Pabuaran”.Jumlah Ibu Rumah Tangga (IRT) yang banyak bisa menjadi sumber daya manusia yang potensial dalam membangun perekonomian keluarga dan daerah. Tetapi sebagian besar IRT tidak memiliki keterampilan untuk berwirausaha. Oleh karena itu, tim melakukan upaya pemberdayaan IRT melalui kewirausahaan tempat pensil menggunakan stik ice cream. Tujuan kegiatan ini ada dua, yakni memberikan pengetahuan dan keterampilan membuat tempat pensil kepada IRT serta meningkatkan minat IRT untuk berwirausaha. Metode pelaksanaan menggunakan Metode PRA (Participatori Rural Appraisal) dengan tahapan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Hasil pengabdian ini menunjuk bahwa pemberdayaan kewirausahaan IRT melalui pelatihan kerajinan tangan dapat dikatakan berhasil. Selain itu, IRT semakin termotivasi untuk berwirausaha. Antusias peserta terlihat dari awal sampai akhir kegiatan. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah peserta penyuluhan sudah memahami tetapi belum maksimal, hanya mengetahui materi dasarnya saja mengenai enterpreunership serta pentingnya kewirausahaan di era globalisasi seperti sekarang ini, namun dengan kondisi yang berbeda. Kesimpulan dari pengabdian Melalui pelatihan ini, peserta berhasil memahami pentingnya berwirausaha dengan barang – barang yang mudah ditemukan dalam meningkatkan kualitas usahanya dan manfaat dari kerajinan tersebut.
Tata Kelola Organisasi Dalam Organisasi Sosial-Kemasyarakatan
Authors: Nuryani Yusni , Oktavianti Nopi , Nariah Nariah , Prasetiyani Desi , Astuti Aprilia 
Published: April 2022

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah memberikan bekal terkait tata kelola didalam organisasi social kemasyarakatan kepada warga Sukamanah Residence agar para warga dan pengurus ekonomi kreatif lebih sadar akan pentingnya manajemen pengelolaan khususnya dibidang usaha dan kewirausahaan yang saat ini sedang mereka jalani. Dari hasil survey dan wawancara dengan warga setempat yang diwakili oleh Rukun Warga, bahwa permasalahan yang ada sekarang ini dan masih berlanjut salah satunya yaitu masih kurangnya permodalan usaha warga dalam Program Ekonomi Kreatif, dimana usaha berfokus pada pembenihan perikanan emang Lele, serta bagaimana kiat manajemen wirausaha dalam pengelolaan usaha ekonomi kreatif tersebut. Solusi yang diberikan terhadap Permasalahan Mitra yakni Warga Sukamanah Residence, yakni memberikan bantuan berupa pemberian penyuluhan bertemakiat-kiat manajemen usaha tergolong baru, melalui disiplin ilmu kewirausahaan, manajemen keuangan sederhana serta hingga tata kelola organisasi sosial kemasyarakatan. Selain itu, kegiatan ini membantu mereka untuk melakukan kegiatan kemitraan melalui permodalan usaha kreatif pengembangan pembenihan perikanan emang lele. Target dalam kegiatan ini adalah untuk membantu warga Sukamanah Residence emningkatkan kegiatan eonomi kreatif didaerahnya, sehingga mereka bisa meningkatkan penghasilan dan mencukupi kebutuhannya dalam mengembangkan usaha dan bermitra.
Pelatihan Manajemen Keuangan Sebagai Kunci Ukm Dapat Berkembang Di Masa Pandemic Covid-19 Di Ukm Situ Gadung Kabupaten Tangerang
Authors: Setiaji Nanda Widi Raka , Sukasmono Juni , Gumilar Adam , Irwansyah Irwansyah , Syahroni Ahmad 
Published: April 2022

Pengabdian ini berjudul Pelatihan Manajemen Keuangan Sebagai Kunci UKM Bisa Berkembang di Masa Pandemic COVID-19 Untuk meningkatkan kemapuan manajemen keuangan pelaku UMKM. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Memberikan pelatihan dan pengetahuan secara praktis ilmu manajemen keuangan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dimasa COVID-19 dan dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah metode survey dan penyampaian materi secara langsung dan diskusi mengenai manajemen pemasaran, peraturan-peraturan yang menyangkut teknik-teknik dan penerapan manajemen keuangan yang baik. Kesimpulan dari pengabdian kepada masyakat ini adalah bahwa akan dilakukan pendampingan dalam melewati masa pandemic Covid 19 dengan memaksimalkan penerapan manajemen keuangan yang baik dalam aktifitas sehari-hari terutama bagi pelaku UKM.