bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pencegahaan Peredaran Narkotika
Authors: Asrul Muhammad , Natsif Fadli Andi 
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan membahas efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi petugas lembaga pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan, khususnya upaya apa yang dilakukan petugas Lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi terjadinya peredaran Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris yaitu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukan Sistem keamanan yang digunakan adalah Sistem Keamanan Melekat dan Persuasif, Sistem Keamanan Kelompok, Sistem Keamanan Campuran dan dilaksanakan sesuai dengan tingkat keadaan (situasi) mulai tahapan Maximal Security, Medium Security dan Minimum Security berpedoman terhadap Protap (Prosedur tetap Lembaga pemasyarakatan Sungguminasa yang berlandaskan kepada Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP). Sedangkan, mekanisme upaya penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa menggunakan empat upaya yaitu upaya preemtif, upaya preventif, upaya represif serta upaya treatment dan rehabilitasi yang merupakan upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Implikasi dari penelitian inidiharapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kinerja petugas lapas di bidang pembinaan dan bidang keamanan, juga membuat suatu kerjasama dengan pihak swasta terutama bagi para pengusaha agar dapat menerima dan membantu mengedarkan atau memasarkan hasil kerajinan narapidana selama mengikuti pembinaan dan pembimbingan di dalam lapas agar narapidana terpacu semangatnya untuk membuat kerajinan-kerajinan dan tidak tergantung lagi pada narkotika.
Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polisi Kehutanan
Authors: Ibrahim Muh. Rudini R. , Asmar Abd. Rais 
Published: April 2022

AbstrakPenelitian ini untuk mengkaji mengenai Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polisi Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.Masalah tersebut kemudian disusun kedalam submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1.Bagaimanakah upaya Polisi Kehutanan dalam menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep ? 2. Apa saja yang menjadi factor penghambat Polisi Kehutanan dalam mengatasi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris,yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma norma yang berlaku di masyarakat.Sumber data penelitian ini dari data premier dan sukender. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa optimalisasi penanggulangan tindak pidana kehutanan yang dilakukan polisi kehutanan belum sepenuhnya efektif dalam memberantas kerusakan hutan yang dilakukan perorangan maupun perkelompok di desa tabo-tabo,baik berupa sarana maupun prasarana,maka dari itu pemerintah harus ikut campur dalam menjaga kelestarian hutan di indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam
Authors: Pabbu Amiruddin , Arief Syamsiar 
Published: April 2022

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam Menyimpan, Membawa, Menguasai, dan atau memiliki senjata tajam. Pertimbangan hukum oleh Hakim mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta undang-undang sistem peradilan pidana anak dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
Hubungan Hukum Produsen Dengan Konsumen Retail Goods
Authors: Faisal Faisal , Istiqamah Istiqamah 
Published: April 2022

Kebutuhan masyarakat akan pangan mendorong pertumbuhan penjualan segala produk retail. Pentingnya akan kebutuhan ini menimbulkan dampak semakin meningkatnya produsen yang melakukan beberapa macam cara penjualan. Walaupun begitu tidak semua produsen dalam melakukan aktivitas perdagangannya memperhatikan hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan. Konsumen sering dirugikan karena belum ada undang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di pasar ritel tradisional dan minimnya pengetahuan produsen/pelaku usaha mengenai peraturan perundang-undangan yang sudah ada tentang perlindungan konsumen serta tata cara pelaksanaan ritel tradisional yang baik. Penulis melakukan penelitian tentang Hubungan Hukum Produsen dengan Konsumen Retail Goods. Penulis menggunakan jenis penelitian penelitian library research dimana menggunakan studi literatur dan lain sebagainya untuk memperoleh data. Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPer penulis dapat menyimpulkan bahwa produsen memberikan janji-janji dan informasi berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, hak dan kewajiban Produsen dengan Konsumen Retail Goods Makassar meliputi tanggung jawab produsen dalam menjaga kualitas produk dengan membatasi resiko kerugian yang diderita konsumen. Dalam hal konsumen menderita kerugian akibat cacat produk, UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat produsen. Sedangkan bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan.
Analisis Putusan Hakim Dan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Authors: Alang Ayyub Rijali , Solaiman Eman 
Published: April 2022

Penelitian ini memiliki focus masalah pada 1).Bagaimana pembuktian tindak pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar dan 2).Bagaimana putusan Hakim dalam menetapkan pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis dan kasus . Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu putusan hakim. Sumber data sekunder adalah dokumen tempat penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Pembuktian tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Makassar terdakwa Sardi Hasmin HS alias Dani yang mengakibatkan sakit dan luka berat saksi Hj. Rina, dalam putusan perkara nomor 1348/Pid.Sus/2019/Pn.Makassar, akurat, sudah sesuai dengan koridor hukum dan pasal yang dikenakan yaitu Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sangat tepat.2). Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara nomor 1348/Pid.Sus/2019/Pn.Makassar berdasarkan fakta dalam persidangan yang timbul. Majelis hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan Penuntut Umum sebelum haki menjatuhkan pidana, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan sakit dan luka berat pada dakwaan primair oleh penuntut umum.
Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata
Authors: Irdayanti Irdayanti , Basri Ade Darmawan 
Published: April 2022

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai ditinjau dari Aspek Hukum Acara Perdata yang bertujuan untuk mengetahui tentang perbandingan proses penyelesaian sengketa antara hukum Adat Pabbattang dengan Hukum Acara Perdata dan perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa antara hukum Adat Pabbattang dengan Hukum Acara Perdata. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1)Perbedaan antara proses penyelesaian sengketa antara Hukum Adat Pabbattang dengan Hukum Acara Perdata yaitu proses peradilan pada Hukum Acara Perdata lebih kompleks dan rumit serta memerlukan waktu penyelesaian sengketa yang lama. Sedangkan Hukum Adat Pabbattang hanya melalui beberapa tahapan penyelesaian yang tidak rumit dan lama. Adapun persamaan kedua sistem hukum ini yaitu sama-sama mengutamakan perdamaian dalam setiap prosesnya dan juga kedua sistem ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum ketika putusan dalam tahapan sebelumnya tidak diterima. (2) Efektivitas penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat Pabbattang jika dilihat dari segi waktu, kesederhanaan, dan biaya sudah sangat efektif dibandingkan dengan Hukum Acara Perdata yang memiliki waktu penyelesaian yang lama, proses yang rumit dan biaya yang besar. Namun jika dilihat dari efektivitas penanganan perkara dan putusan, Hukum Acara Perdata lebih efektiv untuk menyelesaikan semua perkara dibanding dengan Hukum Adat Pabbattang. Implikasi Penelitian yaitu diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan sistem Hukum Adat Pabbattang pada masyarakat adat Karampuang ya ng telah berlaku sejak lama selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dasar Negara dan Hukum Nasional dalam hal ini Hukum Acara Perdata dan diharapkan agar pemerintah dan masyarakat dapat memberikan sosialisasi atau memperkenalkan Hukum Adat Pabbattang dengan masyarakat luar di tengah-tengah berlakunya sistem Hukum Nasional khususnya Hukum Acara Perdata di Indonesia.
Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun
Authors: Abdi Zaenal , Radjab Syamsuddin 
Published: April 2022

Putusan Hakim adalah tindakan terakhir yang dilakukan hakim di dalam persidangan yang sifatnya final dan mengikat yang menentukan bersalah tidaknya seorang pelaku dalam perkara yang diajukan. Jadi putusan Hakim merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutus perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitaian kepustakaan (Library Research). Pendekatan yang digukana dalam penelitian ini adalah pendekatan fhilosofis, sosiologis, dan normatif atau yuridis, metode yang digukan adalah metode dokument, yakni mengambil data dari transkip, agenda, catatan majalah, jurnal, dll. Teknis dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik identifikasi data, reduksi data, dan editing data, agar data yang diperoleh dapat dipilah lalu di interpretasikan sesuai dengan tujuan dan rancangan penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan dalam hal ini adalah deduktif dan induktif. Dasar pertimbangan dan Kewenangan yang diberikan kepada Hakim dalam mengadili, Hakim pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun menuai kontroversi. Alasannya putusan ini dinilai tidak tepat dan juga keliru dalam memeriksa perkara yang pada mulanya Mahkamah Agung memeriksa perkara dengan menggunakan Judex Juris atau memeriksa dengan mengoreksi atauran-aturan, dalam kasus Baiq Nuril Maknun Mahkamah Agung beralih dengan memeriksa fakta-fakta atau bukti-bukti persidangan pada Pengadilan Negeri atau memeriksa dengan Judex Factie.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Mamuju Tengah)
Authors: Diansyah Wahyu , Arbani Tri Suhendra 
Published: April 2022

Penelitian ini mengkaji tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang ditangani oleh Bawaslu. (2) Hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. (3) Kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta mengunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terjadinya beberapa kasus tindak pidana pemilu yang telah melanggar ketentuan pasal 533 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019). (3) Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu 2019, Bawaslu sedikit banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi money politics dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar
Authors: Syamsuddin Rahman , Taufik Ahmad 
Published: April 2022

Abstract This research tries to raise the issue of how the legal provisions govern the implementation of the process of destroying narcotic evidence in carrying out investigations of criminal cases in the Makassar District Attorney's Office? And also what factors hinder the destruction of evidence of narcotics misuse in Makassar District Prosecutors Office? From the results of research in the field then the author tries to examine each obstacle encountered in the process of eradicating narcotics evidence and find out what efforts can be taken so that the existing problems can be minimized or any form of non-conformity can be effectively addressed. This research was conducted in the jurisdiction of the Makassar District Attorney. The research method in this thesis is Empirical Law research or Field Research in which this research is conducted by basing primary data and secondary data. Where the primary data, namely data obtained from interviews in the form of direct question and answer, with the aim to get the data. This method is useful as a measurement tool. While secondary data were obtained from literature studies, references, laws and regulations and legal documents obtained from the study site. The data is then analyzed qualitatively to obtain answers to the problems in this thesis by carrying out three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the results of this study, the authors found facts that occurred in the field that were not in accordance with the guidelines on the destruction of narcotics evidence contained in the legislation due to several internal conditions such as inadequate storage facilities and also the time given in destruction of evidence that is too short and the budget for implementing the destruction of evidence is very limited, causing inconsistencies in the implementation of destruction of narcotics evidence to meet the standards that have been applied.Keywords: Narcotics, Evidence, Destruction
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang
Authors: Hasdi Hasdi , Jumadi Jumadi 
Published: April 2022

Pokok masalah penelitian ini membahas tentang kesesuaian proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023 dengan Peraturan yang berlaku. Pokok masalah kemudian diuraikan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa regulasi yang mengatur tentang penyelesaian perselisiahan pemilihan kepala desa. penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa yang merupakan perwujudan sistem demokrasi. Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang ada beberapa pelanggaran yang terbukti di PTUN Makassar, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, mengabulkan gugatan penggugat. Pelanggaran tersebut adalah pemilih cacat mental dan pemilih ganda. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sudah sesuai dengan regulasi
Analisis sistem dan prosedur Pencegahan masuknya barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan
Authors: Purnama Rezki , Nurjannah St. 
Published: April 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai bagaimana sistem dan prosedur yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang terlarang ke dalam Lapas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka dimana dalam penelitian ini mendeskripsikan secara umum mengenai objek yang diangkat sesuai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, jurnal-jurnal online dan lain-lain yang menyangkut dengan lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah internet searching berupa website, repository, jurnal-jurnal dan lain-lain yang membahas tentang lembaga pemasyarakatan. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yakni dengan seleksi, klasifikasi, reduksi dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria barang terlarang menurut sistem Lembaga Pemasyarakatan ialah narkoba, minuman beralkohol, alat elektronik dan handphone, senjata (senjata tajam dan senjata api), barang kemasan, rokok dan korek, perhiasan (barang berharga), dan uang. Kemudian sistem dan prosedur yang digunakan di lembaga Pemasyarakatan dalam hal mencegah masuknya barang terlarang terdapat beberapa prosedur yakni memeriksa secara detail badan dan barang bawaan, melakukan pendaftaran pengunjung, menitipkan barang bawaan, pemyerahan kartu identitas, pemberian stempel dipunggung tangan sebelah kanan dan masih banyak lagi yang mendukung prosedur pencegahan masuknya baramng terlarang ke dalam Lapas.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 1607/Pid.Sus/2020/Pn.Mks)
Authors: Wirrawan Arry , Arief Syamsiar 
Published: April 2022

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan Narkotika dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kepemmilikan narkotika. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah.