bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Índice prognóstico nutricional como marcador em pacientes cirúrgicos cardíacos: uma revisão sistemática
Authors: Queiroz Barbara Giovanna Souza Silva , Santos Ana Célia Oliveira dos , Silva Fabiana Nogueira Benedito da , Arruda Andressa Maranhão de , Alves Juliana Fonseca Nogueira , Cavalcante Taisy Cinthia Ferro , Silva Amanda Alves Marcelino da 
Published: July 2022

Introdução: Os avanços tecnológicos e os novos métodos cirúrgicos têm sido insuficientes para diminuir o alto risco de mortalidade e morbidade em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Sabe-se que a desnutrição pré-operatória está correlacionada com morbidade, mortalidade, internação hospitalar e qualidade de vida após a cirurgia. O índice prognóstico nutricional (IPN) é calculado a partir dos níveis séricos de albumina e contagem de linfócitos periféricos. Estudos demonstraram que um IPN baixo é um fator prognóstico adverso independente de curto e longo prazo. Objetivo: Avaliar se o índice prognóstico nutricional é um bom marcador prognóstico para prever complicações e óbito em pacientes cirúrgicos cardíacos. Metodologia: Foi feito uma revisão sistemática nas bases de dado PubMed, Lilacs e SciELO, com os seguintes descritores: prognostic nutritional index and cardiac and surgery. Foram escolhido os artigos que avaliassem o IPN e complicações, incluindo óbito, em pacientes cirúrgicos cardíacos. Resultado: Foram analisadas e incluídos na revisão sistemática 19 publicações, destes 13 estudos observacionais prospectivos e 6 estudos observacionais retrospectivas. Deste estudos 9 foram comparações com outros índices, 4 sobre IPN e complicações pós-operatórias e 6 sobre IPN e mortalidade, em grande parte os estudos demonstram que o IPN é uma boa ferramenta para apontar mortalidade e complicações pós-operatórias. Conclusão: Os resultados sugerem que é possível o IPN é uma boa ferramenta para apontar risco de morte e complicações no pós-operatório de cirurgias cardíacas, porém um ponto de corte comum para cirurgia ainda não foi estabelecido.
BNC-Formação Continuada de Professores da Educação Básica: competências para quem?
Authors: Soares Patrícia Gavião , Gonçalves Nathalie Suelen , Santos Thaís de Lima dos , Ruppenthal Raquel , Mello Elena Billig 
Published: July 2022

Com a intencionalidade de formação inicial e continuada dos professores à luz da Base Nacional Comum Curricular - BNCC - o Ministério da Educação (MEC) apresentou a Base Nacional Comum de Formação Docente - “BNC-Formação”- relativa à formação inicial, pela Resolução nº 2/2019, em que estão dispostas diretrizes curriculares nacionais e outras ações de formação docente inicial e, em seguida, a Resolução CNE/CP Nº 1,de 27 de outubro de 2020, foco do presente estudo, que dispõe sobre as diretrizes curriculares e a base nacional de formação continuada dos docentes. Desse modo, esse trabalho visa verificar como está proposto o processo formativo dos professores que atuam na Educação Básica no documento BNC-Formação continuada para adaptação à política curricular vigente; analisar as competências elencadas como necessárias aos professores e, por fim, investigar a intencionalidade por trás do retorno da pedagogia das competências ao cenário educacional brasileiro. A investigação se deu por meio de uma pesquisa documental, de cunho qualitativo, com análise do texto dos documentos propostos para a formação de professores e alinhamento à BNCC, a partir das categorias “competências” e “formação continuada”. Os resultados apontam que todo esse processo, da forma como está sendo proposto, necessita ainda de muita discussão e reflexão, pois, vai na contramão de uma proposta curricular flexibilizada, por tratar-se de uma política de regulação e controle das instituições formadoras, dos professores e dos estudantes no seu processo de formação, corroborando com uma política neo-conservadora que se utiliza da educação para atender às demandas do sistema capitalista.
Konteks Dell Hymes dalam Berita Daring Detik.Com Mengenai Covid 19 dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Ajar Mata Kuliah Wacana Bahasa Indonesia
Authors: Herlina Eli , Juidah Imas 
Published: July 2022

Abstrak. Suatu berita tentu saja menggunakan media bahasa sebagai sarana penyampaian informasi kepada pembacanya. Bahasa selalu diungkapkan dalam konteks, tak terkecuali bahasa dalam berita. Rustono (1999) menyebutkan konteks adalah sesuatu yang menjadi sarana penjelas suatu maksud. Dulu untuk mendapatkan sebuah informasi terutama berita, kita perlu membeli sebuah media cetak seperti koran. Tetapi, seiring perkembangan teknologi kita bisa dengan mudah mengaksesnya melalui website atau situs internet. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan konteks yang terdapat dalam berita daring mengenai covid 19 yang ada di portal Detik.com dan 2) mengetahui rancangan bahan ajar mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia.Kata kunci: konteks, berita daring, covid-19, bahan ajar, wacana
EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Fiscarina Andi Adwiyah , Muhadar Muhadar , Heryani Wiwie 
Published: July 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana tentang penyelenggaraan pertindungan konsumen. Dan Untuk menganalisis dan memberikan solusi kendala penerapan sanksi pidana penyelenggaraan pertindungan konsumen. Tipe penelitian ini adalah empiris. Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer akan diolah dengan melakukan klasifikasi berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik datanya. Hasil penilitian ini menunjukan bahwa efektivitas penerapan sanksi pidana tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen sudah berjalan tetapi belum efektif sehingga perlu dimaksimalkan, artinya dapat dilihat dalam penyelesaian perkara yang dialami konsumen, pendekatannya melibatkan semua unsur dalam perkara. Dan Kendala penerapan sanksi pidana penyelenggaraan perlindungan konsumen mencakup tiga hambatan yaitu: pertama, pengawasan pelaksanaan sanksi, oleh aparat penegak hukum belum maksimal dalam menjatuhkan sanksi dan sebaiknya harus benar-benar serius. Kedua, tanggung jawab, belum adanya tanggung jawab pelaku usaha yang biasanya delik berujung penggelapan atau penipuan. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman hukum, yang masih kurang sehingga biasa kelemahan ini disalahgunakan oleh pelaku usaha.
MENCARI ILLAT (ALASAN HUKUM) ADANYA RUKHSAH (KERINGANAN) DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: Waluyadi Waluyadi 
Published: July 2022

Secara normatif, Al-Qur’an yang di dalamnya mengatur tentang hukum pidana Islam untuk seluruh umat manusia. Seiring dengan dengan keberagaman manusia sebagai sunatullah, berimplikasi tentang pemberlakukan hukum pidana Islam. Pertanyaanya, apakah yang menjadi illat untuk adanya rukhsah dalam pemberlakuan hukum pidana Islam. Tulisan ini bersumber dari hasil dengan pendekatan penelitian doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Pemberlakuan hukum pidana Islam tidak tergantung pada status kenegaraan. ’’Baldatuun Thoyibatun Waraobbun Ghofuur’’, menunjukkan bahwa status negara tidak berhubungan dengan pemberlakuan hukum pidana Islam. Pemberlakuan hukum pidana Islam yang menggantungkan pada status dan kebijakan negara, menyebabkan hukum pidana Islam akan kehilangan eksistensinya, khususnya yang terkait dengan universalisasi hukum pidana Islam. Allah SWT menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, oleh para ahli hukum (fuqaha) menjadi isyarat adanya rukhsah dalam pemberlakuan hukum pidana Islam, di samping alasan-alasan yang lain, yang menunjukkan bahwa Allah SWT tidak membebani seseorang di luar kemampuanya dalam berhukum.
HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JOINT INVESTIGASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Authors: Purba Benedictus Janrian 
Published: July 2022

Kegiatan joint program adalah joint investigasi. Kegiatan Joint Investigasi merupakan salah satu bentuk Program Sinergi Reformasi dalam rangka efektifitas penegakan hukum terhadap arus lalu lintas barang (ekspor/impor) dan cukai. DJP dan DJBC bersinergi melaksanakan Multidoor Investigasi dan melakukan pertukaran informasi dan sinkronisasi data intelijen, data penindakan, dan data penyidikan dalam rangka mengamankan penerimaan negara, namun sinergi antara DJP dan DJBC dalam pelaksanaan Joint Investigasi belum optimal disebabkan masih terdapat berbagai hambatan dalam penegakan hukum terkait dengan perbedaan karakteristik proses bisnis, dimana DJP (past) berdasarkan transaksi tahun sebelumnya dan DJBC (curent) atas keterjadian seketika. Permasalahannya adalah bagaimana hambatan penegakan hukum dalam pelaksanaan joint investigasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan. Kesimpulannya yaitu solusi atau konsep-konsep dalam mencapai suatu penegakan hukum mengenai perbedaan karakteristik proses bisnis yaitu dengan melakukan pembahasan kasus dan lokakarya untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, serta pengenalan karakteristik investigasi sehingga diperoleh irisan yang kemudian dapat ditindaklanjuti bersama dalam implementasi Joint Investigasi.
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FOR RESOLVING LAND DISPUTE/CONFLICTS
Authors: Saputro Bambang 
Published: July 2022

Sebagai Institusi/lembaga yang berwenang di bidang pertanahan, sudah seharusnya Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional memberikan alternatif solusi atas berbagai masalah kasus pertanahan di Indonesia. Alternatif penyelesaian kasus pertanahan dimaksudkan agar dapat mengurangi jumlah sengketa/ konflik pertanahan yang dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Salah satu alternatif penyelesaian kasus pertanahan yang perlu terus dikembangkan adalah Mediasi. Dalam proses mediasi akan memberikan penyelesaian yang menguntungkan para pihak yang bersengketa. Bisa dibayangkan saat ini jumlah sengketa / konflik pertanahan semakin banyak, hal ini bisa dipahami karena sumber daya tanah yang relatif terbatas sedangkan di sisi lain permintaan dan pemanfaatan akan sumber daya tanah terus meningkat sehingga sangat berpotensi meningkatnya sengketa/konflik atas tanah. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan dalam rangka menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan mediasi pertanahan di Kantor Pertanahan didasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.Mediasi pertanahan perlu dikembangkan karena merupakan cara penyelesaian perselisihan kasus pertanahan melalui perundingan/musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu/difasilitasi oleh Mediator dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Namun dalam Peraturan tersebut belum memberikan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan bagi pelaksanaan mediasi secara lebih konkrit. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para Mediator perlu terus dilakukan pelatihan dan pendidikan Mediator agar lebih profesional dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan.
PERSPEKTIF HAKIM DALAM PENGIMPLEMENTASIAN HUKUMAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA
Authors: Nainggolan Marsudin 
Published: July 2022

Hakim sering di hadapkan pada dua pilihan yang sulit, yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah putusan, dua prinsip tersebut idealnya dapat di sandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum dalam kenyataanya tidaklah mudah. Terkadang keadilan dan kepastian hukum berada dalam suatu tempat yang berbeda jika kita hendak mendekati tempat di mana keadilan berada maka kita akan beranjak menjauhi kepastian hukum demikian pula dalam penjatuhan rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkotika, aturan yang ada memberikan pilihan bagi hakim dalam penjatuhan tindakan rehabilitasi sehingga penjatuhan tindakan rehabilitasi dinilai sangat subjektif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan-bahan hukum yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan terdapat beberapa perbedaan dalam mengimplementasikan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika. Kendala implementasi rehabilitasi baik kepada para tersangka atau terdakwa penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan, terpulang kepada aparat penegak hukum. Aparat Penegak Hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.
The second Zolotarev case in the Erdös-Szegö solution to a Markov-type extremal problem of Schur
Authors: Rack Heinz Joachim 
Published: July 2022

Schur's [20] Markov-type extremal problem is to determine (i) \(M_n= \sup_{-1\leq \xi\leq 1}\sup_{P_n\in\mathbf{B}_{n,\xi,2}}(|P_n^{(1)}(\xi)| / n^2)\), where \(\mathbf{B}_{n,\xi,2}=\{P_n\in\mathbf{B}_n:P_n^{(2)}(\xi)=0\}\subset \mathbf{B}_n=\{P_n:|P_n(x)|\leq 1 \;\textrm{for}\; |x| \leq 1\}\) and \(P_n\) is an algebraic polynomial of degree \(\leq n\). Erdos and Szego [4] found that for \(n\geq 4\) this maximum is attained if \(\xi=\pm 1\) and \(P_n\in\mathbf{B}_{n,\pm 1,2}\) is a (unspecified) member of the one-parameter family of hard-core Zolotarev polynomials. An extremal such polynomial as well as the constant \(M_n\) we have explicitly specified for \(n=4\) in [17], and in this paper we strive to obtain an analogous amendment to the Erdos-Szego solution for \(n = 5\). The cases \(n>5\) still remain arcane.Our approach is based on the quite recently discovered explicit algebraic power form representation [6], [7] of the quintic hard-core Zolotarev polynomial, \(Z_{5,t}\), to which we add here explicit descriptions of its critical points, the explicit form of Pell's (aka: Abel's) equation, as well as an alternative proof for the range of the parameter, \(t\). The optimal \(t=t^*\) which yields \(M_5 = |Z_{5,t^*}^{(1)}(1)|/25\) we identify as the negative zero with smallest modulus of a minimal \(P_{10}\). We then turn to an extension of (i), to higher derivatives as proposed by Shadrin [22], and we provide an analogous solution for \(n=5\). Finally, we describe, again for \(n = 5\), two new algebraic approaches towards a solution to Zolotarev's so-called first problem [2], [24] which was originally solved by means of elliptic functions.
Accelerating the convergence of Newton-type iterations
Authors: Zhanlav Tugal , Chuluunbaatar Ochbadrakh , Ulziibayar Vandandoo 
Published: July 2022

In this paper, we present a new accelerating procedure in order to speed up the convergence of Newton-type methods. In particular, we derive iterations with a high and optimal order of convergence. This technique can be applied to any iteration with a low order of convergence.
As expected, the convergence of the proposed methods was remarkably fast. The effectiveness of this technique is illustrated by numerical experiments.
Some applications of quadrature rules for mappings on \(L_p[u,v]\) space via Ostrowski-type inequality
Authors: Irshad Nazia , Khan Asif R. 
Published: July 2022

Some Ostrowski-type inequalities are stated for \(L_p[u,v]\) spaces and for mappings of bounded variations. Applications are also given for obtaining error bounds of some composite quadrature formulae.
Generalized growth and approximation errors of entire harmonic functions in \(R^n\), \(n \geq 3\)
Authors: Kumar Devendra 
Published: July 2022

In this paper we study the continuation of harmonic functions in the ball to the entire harmonic functions in space \(\mathbb{R}^n\), \(n\geq 3\).
The generalized order introduced by M.N. Seremeta has been used to characterize the growth of such functions. Moreover, the generalized order, generalized lower order and generalized type have been characterized in terms of harmonic polynomial approximation errors.
Our results apply satisfactorily for slow growth.
The Tribal Community that the Novel 'Pandichi' Reveals
Authors: G Ramu 
Published: July 2022

There are many ethnic groups in human society. Those ethnic groups have set some rules for themselves and are living in isolation from modern society. Contemporary literature continues to record such communities. Alli Fathima’s ‘Pandichi’ novel is one of them. Alli Fathima has designed it as a novel to stay with the tribal people living in the ‘Ponvala’ forest on the Kerala border next to Theni and look at their lives. The characteristics of the people who have created a separate society for themselves in the ‘Ponvala’ forest. The rules they have set for themselves. The punishments to be given to those who violate the rules Restrictions. Their unique political system, medical system, marriage system and all the elements has recorded in the novel. The study is set to explore the community of the general public portrayed in the ‘Pondichi’ novel.
Political Positions in the Manimekalai
Authors: C Mathiazahi 
Published: July 2022

The Manimegalai epic covers various social politics. The politics of the hour are seen in a different light than the politics of the time. During this period various religions and new rulers entered Tamil Nadu and created a chaotic politics. The epic features the politics, morals, monasticism, and Buddhist influence of the rulers. The influence of Vedic religion in the Milky Way, the impact of Buddhism in the Cauvery Basin and the impact of Jainism in the Madurai region shaped the social life of the people. Poompuhar was a city of historical significance in ancient times. Morality was held in that city. The king and the people lived equally without distinction. The king lived for the people. The news about the two kings, Karikarsolan and Manunithi Cholan, is indelibly etched in the minds of the people. Poompuhar has been a city of historical significance since ancient times. The city of Poompuhar is known to have been the first place of influence for Buddhism. Sittalaichattanar mentions such a special city in the first ear. They record that the city was ruled by a moral ruler and that the king and his people lived equally without distinction. It is said that people from different sections have come together for the Indira festival to be held in Poompuhar city.
Cultural Records Shows Ainthinai Aimpathu
Authors: N Kavitha 
Published: July 2022

Literature best describes the culture of the people. The study aims to identify the cultures found in the inthinai. The characteristic of remembering that the time has come when the leader (thalaivan) who goes in search of the object is the one who returns is beautifully situated. It explores the leader's (thalaivi) temperament and the leader's (thalaivi) sense of disability. This article reveals that the nature of the leader to keep her secret from being revealed is that the world is perpetuated only by virtuous people, and that both husband and wife are left to fend for themselves. It makes us realize the need for loving virtue in marriage. The parable traditions used in the songs are beautifully illustrated. The study sets out to examine the so-called belief-based planting rituals.
AKTIVITAS ANTIHIPERGLIKEMIA FRAKSI ETIL ASETAT DAUN SALAM (Syzygium polyanthum) TERHADAP TIKUS PUTIH YANG DIINDUKSI ALOKSAN MONOHIDRAT
Authors: Prambudi Dhimas Toni Angger , Meles Dewa Ketut , Widiyatno Thomas Valentinus 
Published: July 2022

Bay leaf (Syzygium polyanthum) is traditionally used for diabetes treatment in Indonesia. It’s contains antioxidant that prevent the free radicals due to hyperglycemic condition. The purpose of this study is to demonstrate the ability of the ethyl acetate fraction of bay leaf in male white rats had hyperglycemia due to alloxan administration. This study used laboratory tests in which up to 24 white rats were randomly separated into six groups. Intraperitoneal administration of alloxan at a dose of 170 mg/Kgbw is used to induce hyperglycemia. A group of healthy rats (K-) were administered 0,5% CMC Na suspension 1mL/day. A group of hyperglycemic rats (K+) received metformin at a dose of 45 mg/Kgbw/1mL/day, while a group of hyperglycemic rats (P0) received 0.5% CMC Na suspension at a dose of 1mL/day. Three hyperglycemia treatment groups received different amounts of ethyl acetate fraction of bay leaf for 14 days. The P1 group received 125 mg/Kgbw/1mL/day of bay leaf ethyl acetate fraction extract, the P2 group received 250 mg/Kgbw/1mL/day, and the P3 group received 500 mg/Kgbw/1mL/day. Blood glucose levels were measured before and after alloxan administration, and then again on day 14. After 14 days of treatment, all rats were euthanized, and blood from the heart was collected to examine the insulin levels. To determine the differences between treatments, statistical analysis utilizing ANOVA was used, followed by Duncan's test. The findings revealed administered an ethyl acetate fraction of bay leaf can lower blood glucose and increased insulin levels in rats had hyperglycemia.
PERAN HARGA DAN PENAWARAN CASHBACK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN GO-FOOD DENGAN MENGGUNAKAN PEMBAYARAN DIGITAL GOPAY
Authors: Giningroem Dewi Sri Woelandari Pantjolo , Setyawati Novita W , Supriyanto Supriyanto 
Published: July 2022

This study aims to explore the role of price and cashback offer on Go-Food purchase decision by using Gopay digital payment feature found in Gojek application. The type of research is explanatory research with a quantitative approach and use survey methods in data collection. This study involves 100 respondents using the Go-Food application. Data analysis used Multiple Linear Regression Analysis, data quality test, classical assumption test, and hypothesis testing with using SPSS statistical software version 24. The results of this study found that partially the price variable does not have significant influence on Go-Food purchase decision using Gopay digital payment. Meanwhile the cashback offer variable has significant influence on Go-Food purchase decision in using Gopay digital payment. However, both the price variable and the cashback offer have a significant effect simultaneously on Go-Food purchase decision using Gopay digital payment. So it can be concluded that the cashbach offer is an effective marketing strategy to attract consumers in deciding to purchase Go-Food using Gopay digital payment. For future research, it is better for the price variable to be studied in the selection of indicators. In addition, it is better to add a mediating or moderating variable that can bridge the research gap, or add other variables such as product rating, product quality, and others, so it can be improve Go-Food consumers purchase decision using Gopay digital payment.
Keywords: Consumer Purchase Decision, Gopay Digital Payment, Cashback Offer, Price