bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ABO AND RHESUS BLOOD GROUP DISTRIBUTION AMONG INDEGEOUS PEOPLE IN SOUTH SUMATERA
Authors: Hikma Elfa Nur , Mutholib Abdul , Garini Ardiya 
Published: August 2022

Background: ABO and Rhesus blood group systems are genetic markers that are useful in the study of human populations, in addition, they play an important role in incompatible blood and marital transfusions. The purpose of this research was to describe ABO And Rhesus Blood Group Systems of Health Polytechnic Palembang Students as Indegeous People in South Sumatera of 2019
Methods: The respondents were 187 students of Palembang Health Polytechnic. This type of research was descriptive with a cross sectional approach. Taken by total sampling technique
Results:The results showed Komering tribal students were A (38.1%), B (23.8%), O (28.6%), and AB (9.5%). The Palembang tribe A (26.8%), B (32.1%), O (30.4%), and AB (10.7%). The Gumai tribe A (66.7%), B (0.0%), O (33.3%), and AB (0.0%). The Semendo tribe A (33.3%), B (33.3%), O (33.3%), and AB (0.0%). The Lintang tribe A (33.3%), B (0.0%), O (33.3%), and AB (33.3%). The Kayu Agung tribe A (27.3%), B (9.1%), O (45.5%), and AB (18.2%). The Lematang tribe A (28.6%), B (42.9%), O (14.3%), and AB (14.3%). The Ogan tribe A (30.0%), B (20.0%), O (37.5%), and AB (12.5%). The Pasemah tribe A (33.3%), B (33.3%), O (33.3%), and AB (0.0%). The Sekayu tribe A (29.4%), B (35.3%), O (29.4%), and AB (5.9%). The Rawas tribe A (50.0%), B (0.0%), O (50.0%), and AB (0.0%). The Banyuasin tribe A (30.0%), B (30.0%), O (20.0%), and AB (20.0%). All samples had Rhesus positive (+) blood group with a percentage of 100.0%
Conclusion: Therefore, it can be concluded that the highest percentage of the distribution is blood group O, while the lowest is blood blood group AB, all of them are Rhesus positive (+)
Perencanaan Sumber Daya Manusia Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak dr Djoko Pramono
Authors: Prawiro Daniel Septo , Suroso Suroso , Anggela Flora Patricia 
Published: August 2022

Internship is a compulsory subject in the form of student work practice placement activities, to provide insight into the application of knowledge in the business / work world. Students practice their abilities and knowledge in analyzing problems related to the field of study program that occurs in the world of work / business. RSIA Dr. Djoko Pramono is a development of the Singapore Maternity Hospital, which has been serving the Karawang community since 1993. In accordance with its commitment to further improve service quality, and also meet the demands of the community, since March 7, 2007, RB Singaperbangsa officially increased its status to RSB Dr. Djoko Pramono, which is the first specialty hospital in the city of Karawang, and on February 1, 2010 became RSIA (Mother & Child Hospital). The method used in this research is descriptive and library research. Based on the results of practical work on Human Resource Planning at RSIA dr. Djoko Pramono it can be concluded that the Human Resource Planning in the company has not been implemented properly. Because there are still many employees from several work units whose number of employees is not yet effective.
EFEKTIFITAS SISTEM BLU-E KIR DALAM PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
Authors: Adella Fenia , Adnan M. Fachri 
Published: August 2022

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar atas hak-hak setiap warga negara berupa pelayanan administratif dan pelayanan-pelayanan lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, diantaranya; proses yang berbelit-belit, membutuhkan waktu yang cukup lama, masih banyaknya angkutan tidak layak yang masih beroperasi dijalanan, hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri dimasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas penerapan sistem BLU-E KIR serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Batam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan penyebaran angket. Populasi berjumlah 731 pemohon, teknik sampling yang digunakan yakni simple random sampling sehingga diperoleh jumlah sampel sebayak 97 orang yang mana merupakan masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Batam pada Tahun 2021. Analisis data menggunakan uji satu sampel (one sample t-test). Hasil penelitian menunjukkan peenerapaan sistem BLU-E KIR dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Batam dinyatakan efektif. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa Ha diterima dengan nilai t hitung 32,12 > t tabel 1.66088 dengan jumlah presentase efektivitas sistem BLU-E KIR sebesar 81,14% atau memperoleh penilaian lebih dari 60%.
PREDATORY PRICING DALAM E-COMMERCE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
Authors: Prahmana Vicky Darmawan , Wiradiputra Ditha 
Published: August 2022

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyaknya platform e-commerce yang digunakan untuk transaksi jual beli. Kondisi tersebut memberi banyak kemudahan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Namun demikian, dibalik kemudahan transaksi e-commerce, terdapat potensi ancaman bagi pelaku usaha lokal (domestic). Hal tersebut diakibatkan karena perdagangan e-commerce merupakan perdagangan tanpa batas geografis, sehingga barang-barang impor yang harga jualnya jauh lebih murah daripada barang lokal dapat mendominasi perdagangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian dengan menyerukan kewaspadaan akan adanya praktik predatory pricing yang dilakukan pelaku usaha yang memasarkan barang-barang impor. Pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) memberikan perlindungan pelaku usaha dari praktik jual rugi. Namun demikian penjualan barang impor yang sangat murah tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai praktik predatory pricing yang dilarang. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1999. Hasil dari penelaahan penulis bahwa untuk menentukan apakah penjualan dengan harga murah barang-barang impor termasuk praktik jual rugi yang dilarang atau bukan, harus ditelaah lebih lanjut berdasarkan unsur-unsur Pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1999. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan secara elektronik serta mengakomodir kebutuhan pengaturan yang semakin kompleks terkait hukum anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sebaiknya dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 5/1999.
PENGARUH STRATEGI PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA ONLINE SHOP SHOPINDY
Authors: Tamsir Sonya Pebriani , Windiana Windiana , Hamid Satim 
Published: August 2022

Penelitian bertujuan untuk mengetahui strategi promosi terhadap keputusan pembelian pada online shop SHOPINDY di Karawang. Sampel penelitian ini sebanyak 50 pelanggan yang ditentukan menggunakan purposive sampling. Kuesioner digunakan untuk memperoleh jawaban responden tentang variabel X strategi promosi dan variabel Y Keputusan Pembelian. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear dengan alat bantu SPSS versi 2.3 untuk menjawab hipotesis penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh antara Strategi Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada Online Shop Shopindy. Kemudian Strategi Promosi memiliki pengaruh dengan nilai r sebesar 0,637 serta memiliki kontribusi sebesar 63,7% terhadap Keputusan Pembelian pada Online Shop Shopindy. Sedangkan sisanya yang sebesar 36,3 % dipengaruhi oleh faktor lainnya, sehingga penting untuk Online Shop Shopindy memperhatikan strategi promosi karena dapat mempengaruhi keputusan pembelian dimana keputusan pembelian yang semakin baik akan berdampak pada pendapatan yang semakin meningkat.
IMPLEMENTASI PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2019 DI PUSKESMAS PADANG TIKAR, KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA
Authors: Fitrina Esi Yuniza , Farida Siti , Santoso Aris Prio Agus 
Published: August 2022

Upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan terhadap masyarakat melekat pada setiap tenaga kesehatan yang diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan mutu pelayanan terutama di tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar seperti Puskesmas. Fakta yang masih sering terjadi adalah adanya kekosongan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di puskesmas, tetapi juga karena masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas yang mesti tersedia. Akibatnya hal ini akan memicu pengaruh pada mutu pelayanan yang akan diberikan di puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab Kepala Puskesmas dalam memenuhi mutu pelayanan di puskesmas, dan mengetahui kendala yang dihadapi Puskesmas dalam menyesuaikan standar penyelenggaraan Puskesmas.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berfokus pada sosiological approach, statuta approach, dan conseptual approach. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Puskesmas Padang Tikar atau yang mewakili. Selanjutnya, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan dan juga perundang-undangan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Sejauh ini Kepala Puskesmas Padang Tikar telah berupaya secara maksimal dalam menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang baik sebagaimana seperti yang paling utama adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan melaksanakan kegiatan hasil perencanaan yang telah dibuat dalam meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas. Meskipun demikian, Puskesmas Padang Tikar belum mampu menyesuaikan standar penyelenggaraan pelayanan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana yang telah di amanahkan oleh Permenkes No. 43 Tahun 2019 karena banyak kendala yang dialami, di antaranya yang paling utama adalah; kurangnya SDM Kesehatan dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai.
Hubungan Karakteristik Ibu dengan Pengetahuan dan Perilaku tentang Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak Cerebral palsy Studi di Pediatric and Neurodevelopmental Therapy Centre Karanganyar
Authors: Loesiono Vellyta Fadhlina , Nasia Avina Anin , Purbaningrum Diah Ajeng , Hardini Nadia 
Published: July 2022

Latar belakang : Kesehatan gigi dan mulut anak cerebral palsy mengandalkan kesadaran pengetahuan dan perilaku ibu. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara karakteristik ibu dengan pengetahuan dan perilaku tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak cerebral palsy.
Metode : . Penelitian ini menggunakan observational analitic cross sectional design. Sampel 30 ibu dari anak cerebral palsy berumur 1-17 tahun di PNTC Karanganyar. Pengambilan data dengan kuesioner pengetahuan dan perilaku kesehatan gigi dan mulut. Data dianalisis menggunakan uji chi square.
Hasil : : Penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan pengetahuan (p=0,444), sebaliknya terdapat hubungan signifikan antara usia dengan perilaku (p=0,024). Pendidikan dengan pengetahuan tidak terdapat hubungan yang signifikan (p=0,287), sedangkan terdapat hubungan antara pendidikan dengan perilaku (p=0,021). Hubungan pekerjaan dengan pengetahuan (p=0.033) dan perilaku (p=0.019) memiliki hasil yang signifikan. Status ekonomi dengan pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan (p=0,012). Antara status ekonomi dengan perilaku tidak menunjukkan hasil yang signifikan (p=0.480). Pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku (p=0,011).
Kesimpulan : Usia dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pengetahuan, tetapi usia dan tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku. Pekerjaan mempengaruhi pengetahuan dan perilaku. Status ekonomi berpengaruh terhadap pengetahuan, tetapi tidak berpengaruh terhadap perilaku. Pengetahuan berpengaruh terhadap perilaku.
THE DESIGN OF LIBRARY BUILDINGS: SOME RECENT TRENDS
Authors: Latimer Karen 
Published: August 2022

This paper looks at trends in library design in the 21st century drawing on examples mainly in the UK and Ireland. Early trends are identified before a more detailed review of the recent trends of sustainability and wellbeing. A wider definition of sustainability which includes the reuse and adaption of old buildings into beautiful and functional modern libraries is considered. This connects to the sense of identity and belonging that stem from embedded memories contained in existing historic buildings and links to the increasing awareness in library design of the need to consider the wellbeing of users. An additional aspect of wellbeing discussed is the importance of indoor/outdoor connectivity as a key library asset.
Knowledge and Prevention Behavior of Post-COVID-19 Vaccination
Authors: Noviyanti Ni Putu Ayu Wulan , Dewi Putu Ratna Suprima , Febianingsih Ni Putu Eka 
Published: August 2022

Introduction: Vaccination is one part of COVID-19 prevention to provide immunity against virus that is being targeted. People who have been vaccinated against COVID-19 should continue to carry out prevention behavior towards COVID-19. This study aims to determine the knowledge and prevention behavior towards COVID-19 in people who have received the COVID-19 vaccine.
Methods: Observational research with cross sectional design. Respondents in this study are 78 people who are aged > 18 years living in Badung Regency, obtained by convenience sampling. Respondents filled out the questionnaires by self-administered on the link that had been shared. Descriptive statistical analysis and Chi-Square test were used in data analysis.
Results: 62.8% of respondents are female. The average age of the respondents were 28.9 ± 8.1 years, 73.1% in the 20-31 years (age) group. 84.6% with college education, 67.9% as private employees, 100% do not have an underlying disease and 93.6% do not smoke. 78.2% of respondents have a good level of knowledge and 44.9% of respondents behave obediently in carrying out COVID-19 prevention. There are differences in COVID-19 prevention behavior between respondents based on knowledge level (p=0.011), gender (p=0.005) and education level (p=0.033).
Conclusion: There are differences in compliance behavior in carrying out COVID-19 prevention between respondents who have good and poor knowledge, and based on characteristics such as sex and education level.
Impacto da revelação da homossexualidade na família: revisão integrativa da literatura
Authors: Machado Dora , Brás Manuel , Almeida Assunção , Cordeiro Rui 
Published: July 2022

Enquadramento: a diversidade da sexualidade humana tem suscitado alterações na sociedade. Contudo, a homossexualidade continua a encerrar em si um tabu social, gerando diferentes respostas nas famílias. Objetivos: Analisar o impacto causado pela revelação da homossexualidade do indivíduo na sua família heterossexual de origem. Metodologia: trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de acordo com a metodologia PICO, cuja colheita de dados foi realizada em maio de 2020, nas bases de dados SciELO, RCAAP, Cochrane Library, LILACS, PubMed, IBECS e NCBI. Resultados: a análise dos 5 artigos incluídos no estudo permitiu abordar o impacto da revelação da orientação sexual em diferentes contextos: familiar e laboral/social, permitindo identificar questões associadas ao processo de coming out. Conclusão: a decisão, dos jovens, em revelar a orientação sexual à família prende-se a questões de funcionalidade familiar. As respostas da mesma variam desde a aceitação até à expulsão/saída de casa, com passagem por situações de violência verbal e física. Face à possibilidade de reação negativa, por parte dos pais, é essencial que se formem os profissionais de saúde para promoverem ambientes capazes de reduzir comportamentos/respostas negativas. É também importante normalizar as diferentes orientações sexuais, nomeadamente nas escolas, para prevenir situações de discriminação.
Vers le système universel de retraite
Authors: Mayeur Pierre 
Published: August 2022

La réforme des retraites de 2020, suspendue par la crise sanitaire, faisait l’objet d’un projet de loi mettant en œuvre trois réformes systémiques d’horizon différent. Le système universel de retraite proposé poursuivait trois objectifs fondamentaux : l’universalité, l’équité et la responsabilité. Si la reprise du projet global apparaît aujourd’hui très difficile, la perspective d’un système universel de retraite, à bâtir probablement différemment, demeure une exigence.
L’Unédic est un stabilisateur économique et social
Authors: Le Jaouen Éric 
Published: August 2022

L’Assurance chômage est un régime assurantiel qui offre une protection universelle aux demandeurs d’emploi. Face à la crise économique et sociale liée au Covid-19, l’Unédic, présidée par Éric Le Jaouen, est au rendez-vous : pour la mise en place des mesures d’urgence, en particulier l’activité partielle pour des millions de salariés, qu’elle finance à hauteur de 33 % ; et pour le pilotage et la sécurisation du régime à plus long terme. L’utilité sociale du régime d’Assurance chômage prend ainsi une ampleur inédite, qui se poursuivra dans les prochains mois avec une augmentation attendue du nombre de chômeurs.
Départements et action sociale
Authors: Péneau Xavier 
Published: August 2022

« Chef de file » de la solidarité sociale sur le territoire, le département a un rôle de premier plan à l’égard des populations fragiles. Il est en charge de politiques de prévention, d’accompagnement ou curatives pour des personnes vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de leur situation économique ou sociale. Un temps condamné à disparaître, le département sort de la crise sanitaire du Covid-19 avec une légitimité renforcée et une utilité qui n’est plus niée…
Crise du coronavirus : pourquoi la chance a souri aux Allemands
Authors: Bühl Hartmut 
Published: August 2022

Comment l’Allemagne a-t-elle pu, au début de la crise, sauvegarder des vies avec un système de santé complexe, lourd et très décentralisé par rapport à celui de ses voisins ? Le système fédéral de santé , organisé sur la base d’agences de santé locales (Gesundheitsämter) dans les circonscriptions et les villes, a fonctionné selon le strict principe de subsidiarité. Ainsi, sans avoir besoin de directives du gouvernement fédéral de Berlin, le système a commencé à tester d’office, dès l’apparition du virus, et a pu arrêter assez tôt les chaînes de propagation. Le manque de digitalisation et de personnel dans le système l’a toutefois rapproché de ses limites d’efficacité. Le système politique : la gouvernance, basée sur une démarche commune du gouvernement fédéral et des 16 gouvernements des Länder, a, contre toute attente, bien fonctionné, parce que la Chancelière a su agir en chef, tout en tenant compte des conseils des scientifiques, et a pu compter sur la très grande confiance des Allemands en elle. L’économie allemande a été relancée dès le mois de mars avec un budget fédéral supplémentaire, qui a fini par s’élever à 218,5 Mrd € et a évité ainsi de grands dégâts dans la vie économique, industrielle et sociale du pays.
Une résolution sénatoriale pour rationaliser les normes sportives appliquées aux collectivités territoriales
Authors: de Legge Dominique 
Published: August 2022

Sur le terrain, les élus locaux doivent faire face à une pression normative de plus en plus forte et complexe dans le domaine sportif. Les collectivités, propriétaires de 85 % du patrimoine sportif français, sont les premiers financeurs du sport, et assurent 70 % des financements publics dans ce domaine à hauteur de 13 milliards d’euros, dont 10 % destinés au seul respect des normes relatives à la pratique et aux équipements sportifs ! Le Sénat a initié de longue date une réflexion pour maîtriser et simplifier ces normes, dont l’aboutissement fut le vote à l’unanimité en juillet 2018, d’une résolution. Portée par le sénateur d’Ille-et-Vilaine Dominique de Legge, vice-président de la commission des finances, ce texte préconise une simplification et une rationalisation de ces normes, sous le signe de deux exigences : la proportionnalité et l’adaptablilité, et un principe : celui du prescripteur/payeur destiné à mettre à contribution les fédérations qui imposent des règlementations coûteuses. Le sénateur de Legge espère ainsi faire bouger les lignes sur un sujet important pour les collectivités territoriales.
La pêche de loisir : une opportunité pour les territoires, une vigie pour les cours d’eau
Authors: Roustan Claude 
Published: August 2022

La pêche de loisir est une activité particulièrement prisée par les Français : pratiquée par 1.4 million d’adeptes , elle bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel et varié de plusieurs centaines de milliers de kilomètres, de lacs et plans d’eau. Elle nécessite au demeurant très peu d’investissements collectifs, alors qu’elle présente de nombreux avantages individuels et contribue fortement au dynamisme des territoires. Ces dernières années la pêche est étroitement associée aux grandes évolutions de notre société et constitue une composante essentielle des acteurs de la politique de l’eau en France. Activité économique, touristique, écologique, sociale elle est à la confluence de tous les enjeux autour de la question de l’eau. La pêche a, pendant très longtemps, été considérée comme une activité exclusivement nourricière et individuelle. Elle a subi de nombreuses transformations sous l’impulsion des grandes évolutions de la société française.
Le canal Seine-Nord Europe, une conception pensée pour préserver la ressource en eau
Authors: Dezobry Jérôme 
Published: August 2022

Le canal Seine-Nord Europe, long de 107 km entre Compiègne et Cambrai, est le principal maillon manquant de la liaison européenne Seine-Escaut, réseau de 1 100 km de voies navigables entre les bassins de la Seine, du Nord et de la Belgique. Ce projet, pour lequel l’État a un rôle majeur dans la mise en œuvre et le financement, est un projet d’aménagement fluvial : sa nature même de voie d’eau et le travail singulier dont il fait l’objet en matière de conception en font un projet unique en matière hydraulique. Le canal Seine-Nord Europe est conçu dans une optique de préservation de la ressource par son système d’alimentation en eau et son étanchéité. Il permet également la réduction de l’intensité des inondations sur le secteur situé dans l’Oise.
La gestion de l’eau comme bien commun et sa difficile application en France
Authors: Barraqué Bernard 
Published: August 2022

On veut ici essayer de clarifier ce qu’on entend par « bien commun » : après avoir montré qu’on mobilise inutilement ce terme lorsqu’on veut remunicipaliser les services publics, on rappelle la répartition des biens en quatre catégories dans l’économie institutionnelle, où les biens communs sont ceux où il y a rivalité mais difficulté d’exclusion, ce qui s’applique à une partie des ressources en eau. Puis on montre que la gestion par bassins faisant appel à la démocratie participative, reste difficile en France contrairement à ce qui se passe aux Pays-Bas et dans la Ruhr, du fait des restrictions de la Constitution. Mais ce qui n’est pas possible pour les agences de l’eau peut-il s’envisager à l’échelle des EPTB ?
Diplomates en préfectures et préfets en ambassades
Authors: Zeller Philippe 
Published: August 2022

En quinze ans, une dizaine de préfets ont exercé une fonction d’ambassadeur, et réciproquement. Cet échange se nourrit de la proximité des métiers ; il valorise des qualités professionnelles et personnelles forgées par la formation, l’expérience et le sens du service public.