bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Vocal Music Teaching Model Based on Finite Element Differential Mathematical Equations
Authors: Mou Hua 
Published: October 2022

Abstract
We apply discrete Fourier transforms to musical tempo. Then we perform pitch saliency-based melody extraction for each frame. Secondly, we use the finite element differential mathematical model for speech tracking with non-fixed parameters. In this paper, the masking threshold of each edge of the speech signal is dynamically determined by introducing a Bayesian tangent shape model. The simulation results show that the finite element differential mathematical model can remove the noise in the speech signal to a certain extent. In the environment of a low signal-to-noise ratio, the advantages of this algorithm over other spectral subtraction methods are more significant.
GANTI RUGI DALAM PENERBANGAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI MONTREAL 1999
Authors: Purnamaningrat I Gusti Ayu Intan , Udiana I Made 
Published: October 2022

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan penerbangan internasional dalam hukum nasional serta untuk menganalisis pemberlakuan ganti rugi menurut Konvensi Montreal 1999 dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu metode penelitian normatif yang bertitik tumpu pada konflik norma yang diangkat pada penelitian ini. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa aturan pelaksana sebagai dampak meratifikasi Konvensi Montreal 1999 menyebabkan asas lex superior derogate legi inferiori menjadi sandungan untuk tidak memberlakuakan ketentuan ganti rugi Konvensi Montreal 1999 yang hanya melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2016 Pengesahan Convention For The Unification Of Certain Rules For International Carriage By Air (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional).
This article aims to examine the provisions of international aviation in national law and to analyze the application of compensation according to the 1999 Montreal Convention in the Indonesian legal system. research method used in this scientific journal research is normative research which focuses on the conflict of norms raised in this study. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on this research, it is known that the implementing regulations as the impact of ratifying the 1999 Montreal Convention have caused the lex superior derogate legi inferiori principle to become an obstacle for not enforcing the provisions for compensation for the 1999 Montreal Convention which only through Presidential Decree Number 95 of 2016 concerning ratification Convention For The Unification Of Certain Rules For International Carriage By Air.
HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA PRO BONO KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU
Authors: Kresna Wardana A.A. Ngurah Bayu , Satyayudha Dananjaya Nyoman 
Published: October 2022

Tujuan penulisan studi ini adalah untuk memahami mengenai Pengaturan Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di Indonesia serta Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu. Dalam penulisan studi jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan teknik kepustakaan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa dasar pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara pro bono di Indonesia saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu belum secara rinci dijelaskan apa saja hak dari advokat maupun kewajiban dari advokat pada saat memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu dalam ketentuan peraturan yang ada. Sehingga perlu adanya penyesuaian mengenai bentuk hak dan kewajiban advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien yang memberikan honorarium dengan masyarakat para pencari keadilan yang tidak memberikan honorarium.
The purpose of writing this study is to understand the regulations regarding the provision of legal aid on a pro bono basis in Indonesia and the rights and obligations of advocates in providing legal aid on a pro bono basis to underprivileged communities. In writing this journal study, it uses a normative juridical research method with a statutory approach and library techniques. The results of this study indicate that the basic regulation regarding the provision of legal aid on a pro bono basis in Indonesia is currently regulated in Law No. 18 of 2003 concerning Advocates, Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid, Government Regulation No. 83 of 2008 concerning the Requirements and Procedures for the Provision of Free Legal Aid and in the Indonesian Advocates Association Regulation No. 1 of 2010 concerning Guidelines for the Implementation of Free Legal Aid. Furthermore, the rights and obligations of advocates in providing legal assistance on a pro bono basis to underprivileged communities have not been explained in detail what the rights of advocates and the obligations of advocates when providing legal assistance on a pro bono basis to underprivileged communities are in the provisions of existing regulations. So there is a need for adjustments regarding the form of rights and obligations of advocates in providing legal services to clients who provide honoraria with underprivileged clients or the community seeking justice.
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
Authors: Chairi Ahmad Ramdani , Munandar Aris , Djumardin Djumardin 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Pemerintah menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat bagaimana hukum dalam realitasnya di lapangan keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan cara menjelaskan kenyataan-kenyataan atau keadaan obyek penelitian yang didapat dari hasil penelitian dilapangan.Pelaksanaan program pendaftaran tanah secara sistematis bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat Sserta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Mengenai efektivitas program PTSL ini dapat dikatakan sangat efektif dalam membantun masyarakat serta memberikan manfaat yang besar.
The purpose of this study is to find out and analyze why the Government organizes a Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) and to find out and analyze the Effectiveness of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program and the Barriers to the Implementation of a Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). The research method used is empirical legal research, which is to see how the law is in reality in the field of law enforcement in society by explaining the facts or circumstances of the research object obtained from the results of research in the field. The systematic implementation of the land registration program aims to realize the provision of legal certainty and legal protection of community land rights as well as reducing and preventing land disputes and conflicts. Regarding the effectiveness of the PTSL program, it can be said that it is very effective in helping the community and providing great benefits.
PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM RKUHP SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Authors: Pradiva I Gusti Ngurah Bayu , Hariyanto Diah Ratna Sari 
Published: October 2022

Tujuan studi ini yakni guna mengidentifikasi serta mengerti latar belakang perluasan makna asas legalitas dalam RKUHP serta memahami apakah perluasan asas legalitas dalam RKUHP tidak bertentangan dengan makna dari asas legalitas itu sendiri. Riset ini memanfaatkan jenis riset hukum normatif, pendekatan statute approach, pendekatan historis, serta pendekatan sosiologis. Hasil riset memperlihatkan bahwa perubahan esensi asas legalitas yang mencakup asas legalitas materiel tersebut sebenarnya merupakan wujud dari semangat untuk mengubah KUHP warisan kolonial Belanda dengan hukuman pidana yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip luhur bangsa Indonesia. Perluasan makna asas legalitas dalam RKUHP dapat menimbulkan benturan dan pertentangan namun, hal itu dapat diatasi dengan peran dari Pemerintah Daerah setempat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah dengan memasukan unsur pidana adat di dalamnya, sehingga mampu untuk mengefektifkan penerapan asas legalitas materiel yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada UUD 1945, Pancasila, HAM, serta asas hukum umum yang diterima oleh khalayak umum.
The purpose of this study is to identify and understand the background of the expansion of the meaning of the legality principle in the RKUHP and to understand whether the expansion of the legality principle in the RKUHP does not conflict with the meaning of the legality principle itself. This research utilizes the types of normative legal research, the statute approach, the historical approach, and the sociological approach. The results of the research show that the change in the essence of the principle of legality which includes the principle of material legality is actually a manifestation of the spirit to change the KUHP inherited from the Dutch colonial with criminal penalties that are more in line with the noble principles of the Indonesian nation. The expansion of the meaning of the principle of legality in the RKUHP can cause conflicts and contradictions, however, this can be overcome by the role of the local government by issuing a regional regulation that includes elements of customary law in it, so as to be able to effectively implement the principle of material legality in line with the principles laid down. contained in the 1945 Constitution, Pancasila, Human Rights, and general legal principles accepted by the general public.
The Potential Effects of Implementing an Antibiotic Stewardship Program by Integrating It with Medication Therapy Service in a Low-Income Serving Clinic - A Single-Center Experience
Authors: Nkemdirim Okere Arinze , Trimble Miquetta L. , Sanogo Vassiki , Smith Ukamaka , Brown Clyde , Buxbaum Sarah G. 
Published: October 2022

Background: Bacterial antimicrobial resistance (AMR) is a leading cause of mortality worldwide. Although AMR is common in low-income communities, there is limited evidence of the effect of antibiotic stewardship programs in low-income communities in the United States.
Objectives: Our goal is to assess the effects of implementing pharmacist-led ASP by integrating it with medication therapy management service (MTM) in a low-income serving clinic. We evaluated the following 1) antibiotic prescriptions per 1000 patients, 2) the frequency of clinic (office) visits 30-day post-index clinic visits for recurring infections.
Methods: To achieve our goal, we conducted a pre-post, quasi-experimental intervention study using an interrupted time-series analysis to assess the following: 1) antibiotic prescriptions per 1000 patients and the 2) frequency of office visits (including telehealth) within 30-day post-index clinic visits associated with recurrent infection.
Results: Our findings revealed that the long-term effect of our antibiotic stewardship program intervention was associated with 63.69% reduction in antibiotic prescriptions per 1000 patients (change in slope = -0.173, [95% CI: (-0.30, -0.05)], P < 0.007) and a reduction in the frequency of office visits within 30-day post-index clinic visits by 67.27% (change in slope = -2.043, [95% CI: (-3.84, -0.24)], P < 0.028).
Conclusion: Implementing antibiotic stewardship programs is feasible for clinics serving low-income populations. It was associated with a reduction in antibiotic prescriptions and preventable clinic (office) visits within 30 days due to infection recurrence.
PENGARUH KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI, KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
Authors: Suripto Suripto 
Published: October 2022

This study aims to examine and analyze the effect of concentrated ownership, the supporting committees of the board of commissioners as proxy for the audit committee and the risk management and corporate governance committee as proxy for the board of directors and independent commissioners on tax aggressiveness. The type of research used is quantitative associative. The population in this study are companies that are members of the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020 as many as 53 companies. Determination of the sample of this study was carried out through purposive sampling technique and obtained 20 companies for five years so that the number of observation data obtained was 100 data. The data analysis technique uses panel data regression analysis with the help of Eviews version 10 as a measuring tool. The results showed that partially concentrated ownership and the audit committee had no effect on tax aggressiveness, the risk management committee had a significant positive effect on tax aggressiveness, and the board of directors and independent commissioners had no effect on tax aggressiveness. Simultaneously, ownership is concentrated, the supporting committees of the board of commissioners as proxy for the audit committee and the risk management committee and corporate governance as proxy for the board of directors and independent commissioners jointly affect tax aggressiveness.
Keywords : Committees supporting committees of the board of commissioners; Concentrated Ownership; Corporate Governance; Tax Aggressiveness
HIPERTENSÃO ARTERIAL: O SABER DE JOVENS QUILOMBOLAS
Authors: Alves Thais de Andrade , Sousa Brendo Vitor Nogueira , Jesus Viviane Silva de , Camargo Climene Laura de 
Published: October 2022

Objetivou compreender quais os conhecimentos dos jovens quilombolas acercada hipertensão arterial sistêmica. Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa, realizado na comunidade quilombola de Monte Alegre no período de maio de 2013 a janeiro de 2014, com jovens de 14 a 25 anos. Para coleta de dados foi utilizado um questionário semi-estruturado. As entrevistas foram gravadas e ocorreram individualmente em ambiente reservado no domicílio dos participantes. Os resultados foram divididos em categorias que compreendem: os conhecimentos sobre a hipertensão, etiologia, formas de controle/tratamento, sintomatologia, características hereditárias e conceituações pessoais sobre a doença. Os sujeitos entrevistados demonstram um conhecimento fragmentado sobre a hipertensão, o que pode ser justificado pelo isolamento geográfico e as dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Desta forma, espera-se que as autoridades públicas se atentem para as necessidades básicas das comunidades quilombolas.
AVALIAÇÃO DA DOR PÉLVICA EM MULHERES COM CÂNCER DE COLO DE ÚTERO
Authors: Do Nascimento Elissa Raissa Siqueira , Da Costa Joyce Lobato , De Freitas Heryvelton Lima , Carneiro Nunes Erica Feio 
Published: October 2022

Introdução: A dor é considerada uma manifestação perceptiva, complexa e subjetiva. Todavia, quantificar uma percepção subjetiva do indivíduo tem se demonstrado uma grande dificuldade a comunidade científica. Nesta perspectiva, a dor pélvica é delineada como uma sensação dolorosa localizada na região pélvica, sendo um dos comprometimentos mais frequentes e debilitantes do câncer de colo de útero. Objetivo: Avaliar a dor pélvica em mulheres com câncer de colo de útero. Material e Métodos: Trata-se de um estudo observacional, transversal, teve amostragem por conveniência e amostra de 10 participantes, realizado no Centro Saúde Escola do Marco (CSE) da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Foi aplicado um formulário para caracterização sociodemográfica e econômica e a “Escala de Avaliação De Dor Pélvica”. Resultados: A média de idade foi de 48,2+11,9 anos. Em relação a percepção de dor pélvica foi verificado que dentre as 10 (dez) participantes, 9 (nove) apresentaram dor classificada de moderada à intensa, tendo como base a escala visual analógica (EVA). Conclusão: A presença da dor pélvica nas mulheres com câncer de colo de útero foi diversificada em termos de graduação, variando conforme estadiamento e tratamento adotado. Nesse sentido, a avaliação da dor de pacientes com câncer deve fazer parte da rotina da equipe de saúde de forma integrada, com cuidados para além do consultório
DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE E ÓBITOS POR COVID-19 NOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
Authors: Da Mota Santana Jerusa , Nascimento dos Anjos Lana Caroline , Barbosa Souza Gimena , Mercia Santiago de Souza Lana 
Published: October 2022

Introdução: A pandemia da COVID-19 é um grave problema de saúde pública em curso no Brasil e no mundo. Esta pandemia evidenciou no Brasil a influência dos determinantes sociais da saúde (DSS) no processo de adoecer e morrer.
Objetivo: Identificar a relação entre os DSS e óbitos por COVID-19 na região Nordeste do Brasil.
Materiais e Métodos: Estudo ecológico, com base de dados secundária, tendo os estados do Nordeste como unidade de análise. Calculou-se as Taxas de Letalidade por COVID-19. Para avaliar as correlações entre DSS e óbitos por COVID-19 na população nordestina, realizouse análise de Correlação de Kendall tau. Para avaliar a influência da estratégia Lockdown adotadas pelos estados sob o número de casos, letalidade e mortalidade da COVID-19 empregou-se o Teste de Mann-Whitney, considerando estatisticamente significante quando valor de p<0,05.
Resultados: Na região Nordeste, a maior Taxa de Mortalidade foi identificada no Ceará (78,5/100.000 habitantes) e a menor na Bahia (18,8/100.000 habitantes). Observou-se correlação positiva e estatisticamente significante entre óbitos por COVID-19 e as variáveis raça/ cor (p=0,01), rede de água (p=0,02), instalações sanitárias (p=0,03) e coleta de lixo por domicílio (p=0,01). O número de leitos disponíveis nos estados apresentou relação inversa e estatisticamente significante com o desfecho em estudo (p=0,05). Os estados que adotaram o Lockdown precocemente foram aqueles que apresentaram elevado número de casos (p=0,05) e de óbitos pela doença (p=0,01).
Conclusão: Este estudo permitiu identificar elevada Taxa de Mortalidade por COVID-19 e a sua relação com os DSS nos estados da região Nordeste do Brasil, concluindo que os fatores sociais e econômicos são determinantes no processo de adoecer e morrer.
ANÁLISE DO ALINHAMENTO CERVICAL NA UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DO SMARTPHONE EM UNIVERSITARIOS
Authors: Pereira de Andrade Julyana , Patrício Diego , Oliveira Hian , Santos Ramilton 
Published: October 2022

Introdução: O avanço exponencial da tecnologia e devices moveis, trouxe consigo diversos benefícios para a sociedade, o seu avanço é tamanho que ocupa quase todos os âmbitos subjetivos conhecido pelo ser humano moderno, por isso houve mudança brusca como o homem se relacionava e se relaciona com as novas tecnologias aumentando tempo e a intensidade na utilização do mesmo, o que alertou mundialmente pesquisadores e profissionais da saúde quanto aos malefícios desse uso exacerbado, causando possíveis dores, desalinhamento postural e fadiga muscular. Desta forma este estudo tem por objetivo coletar e correlacionar dados referentes ao uso exacerbado do smartphone e seus possíveis desarranjos na coluna cervical. Método: Foi utilizado o tipo de pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, realizada na Faculdade Adventista da Bahia (FADBA). Participaram do estudo 100 alunos dos cursos de saúde (Nutrição, enfermagem, Psicologia, Fisioterapia e Odontologia). Os dados iniciais foram obtidos e classificados, através da SAS, em dependentes (84%) e não dependentes (16%) e a variável alinhamento e mobilidade cervical foram avaliadas pelo instrumento goniômetro cervical. Resultados: Evidenciou-se que da amostra 16 pessoas (16%) não apresentaram dependência; enquanto que 68 (68%) dependência Leve; 14 (14%) Moderado; 1 (1%) Grave. A angulação média de flexão cervical se mostrou 54,7°, a média de flexão cervical em dependentes 54,6°, e a média 55,62° em participantes não dependentes. Conclusão: Com os dados apresentados observa-se que é possivel que exista uma diminuição na amplitude de movimento cervical em flexão e extensão de indivíduos dependentes
Literature Review: Faktor yang Memengaruhi Stres Kerja Perawat dalam Memberikan Pelayanan Keperawatan Selama Pandemi Covid-19
Authors: Diannita Catharina Guinda , Permatasari Henny , Mulyono Sigit 
Published: October 2022

Nurse burnout is a significant work-related stress syndrome characterized by emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment. Pandemic COVID-19 has various impacts on health conditions. This study aimed to explore factors related to occupational stress on nurses who provide nursing services during the COVID-19 pandemic. A total of 82 cross-sectional original articles and 7 articles were reviewed based on inclusion and exclusion criteria and were retrieved from Clinical Key, EBSCO, ProQuest, and Wiley Online database with keywords occupational stress, nurse, and Covid-19. The results indicated that some factors that affect occupational stress on nurses who provide nursing services during the Covid-19 pandemic: are workload, anxiety about the risk of occupational hazards, work discomfort, changes in patient conditions, and support system factors. Therefore, various efforts need to be made to overcome the risk of occupational stress experienced by nurses, so that nurses can provide optimal nursing services.
Análisis Estadístico de factores de impacto estratégico en las MiyPes de Pátzcuaro Michoacán.
Authors: Adame Rodríguez Laura , Tapia Salazar Martín , Villanueva Pimentel Maricela 
Published: October 2022

Los resultados derivados de la presente investigación tienen como antecedente el estudio realizado en el año 2021 en el que se colabora con un grupo de investigadores miembros de la Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios (RELAyN), con el objeto de estudiar las micro y pequeñas empresas del municipio de Pátzcuaro, Michoacán. Para lo cual, se aplicó un instrumento de recolección de datos simplificado con un alfa de Cronbach de 0.934, integrado por 54 ítems agrupados en 10 dimensiones. A partir de ello, se discriminan y agrupan las dimensiones en ventas anuales, número de empleados, ingresos personales del negocio y nivel de vida. Con el objetivo de determinar el análisis estadístico de los factores de impacto estratégico para las micro y pequeñas empresas del municipio de Pátzcuaro, Michoacán. Por lo que, se plantea como Hipótesis estadística “Las dimensiones Ventas Anuales, Número de Empleados, Ingresos Personales del Negocio y Nivel de Vida Familiar, son factores que se relacionan e influyen en el buen desempeño estratégico de las MiyPes empresas del Municipio de Pátzcuaro. Se obtiene como resultado que existe una relación entre todas las dimensiones, con mayor fortaleza entre las ventas y el número de empleados, seguida por los ingresos personales y el nivel de vida, ingresos personales y número de empleados, para finalmente concluir que las dimensiones influyen en el desarrollo y crecimiento de las organizaciones analizadas, por lo que pueden ser consideradas como determinantes de un impacto estratégico.