bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia
Authors: Arifardhani Yoyo 
Published: November 2022

Indonesia is an archipelagic country with a diverse range of arts, cultures, ethnicity, and religions that must be considered and protected as national assets. Copyright is one of the world’s most extensive intellectual property rights and involves a large number of people. According to Article 4 of Copyright Law No. 28 of 2014, a creator has the exclusive right to reproduce and distribute his work to third parties. Furthermore, the concept of economic rights, which is related to copyright, is defined as the right to benefit economically from the creation. According to Article 1 Paragraph 21 of the Copyright Law, royalties are defined as a reward for the use of the economic rights of a particular work or related rights products received by the creator or the owner of the related rights. Consequently, an institution known as the National Collective Management Organization (LMKN) was formed to implement the license to announce songs and music in Indonesia and also had the authority to draw, collect, and distribute royalties for commercial users. This study examined the role of LMKN in the collection of royalties in copyright and how the LMKN regulation in Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Song and Music Copyrights can guarantee the fulfilment of the creator’s economic rights. Lastly, an empirical juridical legal research method was used to address these issues.Keywords: Authority; LMKN; Government Regulation; Royalties. AbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan dengan keragaman seni, budaya, suku, dan agama yang harus diperhatikan dan dilindungi sebagai aset nasional. Hak cipta adalah salah satu hak kekayaan intelektual paling luas di dunia dan melibatkan banyak orang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya kepada pihak ketiga. Selanjutnya konsep hak ekonomi yang berkaitan dengan hak cipta diartikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat secara ekonomis dari ciptaan. Menurut Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Hak Cipta, royalti didefinisikan sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomis suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk melaksanakan izin mengumumkan lagu dan musik di Indonesia serta berwenang untuk menarik, memungut, dan mendistribusikan royalti bagi pengguna komersial. Penelitian ini mengkaji tentang peran LMKN dalam pemungutan royalti pada hak cipta dan bagaimana pengaturan LMKN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik dapat menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta. Terakhir, metode penelitian hukum yuridis empiris digunakan untuk mengatasi masalah ini.Kata Kunci: Wewenang; LMKN; Peraturan Pemerintah; Royalti.
Permohonan Atas Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Authors: Setiawan I Ketut Oka , Samosir Tetti , Harlina Indah , Amalia Erna 
Published: November 2022

Indonesia is an archipelagic country as well as a pluralistic country in religion, ethnicity, language, and others. The state also guarantees citizens to continue their offspring through a legal marriage as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the marriage law, it is stated that the validity of marriage is based on the law of their respective religions. This means that interfaith marriages cannot be carried out as was the case before this law was introduced. The research method used is descriptive analytical with a juridical normative approach. After an academic study, it turns out that this view is wrong, because the law provides a way out by submitting an application to the local district court so that interfaith marriages can be registered as legal marriages. One example of practice, interfaith marriages carried out at the Surakarta District Court in Stipulation No. 333/Pdt.P/2019/PN.Skt.Keywords: Interfaith Marriage; Legal Perspective; Human Rights. AbstrakNegara Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus sebagai negara pluralistik dalam agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Negara juga menjamin warga negara untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Ini berarti perkawinan beda agama tidak bisa dilakukan seperti yang pernah berlaku sebelum undang-undang ini ada. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normatif yuridis. Setelah dilakukan telaah akademik ternyata pandangan itu keliru, karena undang-undang memberi jalan keluar dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar perkawinan beda agamanya dapat dimohonkan pencatatannya menjadi perkawinan yang sah. Salah satu contoh praktik, perkawinan beda agama yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan No.333/Pdt.P/2019/PN.Skt.Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Perspektif Hukum; Hak Asasi Manusia
Pembinaan Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendidikan Karakter: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang
Authors: Nitte Yulsy Marselina 
Published: November 2022

This research aims to know the way of character building included heart learning, thought learning, sport learning, sense and worklearning, to know the problems of implementing character building program regarding heart learning, thought learning, sport learning, sense and work learning. This study used analytical descriptive qualitative. The result of this research shows that the inhibiting factors in character building development for corruptors are the lack of human resource in quality and quantity. The lack of human resources in quantity because the rasio of officers in correction department do not appropriate with the number of curruptors. In quantity, correction department does not have good human resource in supporting the character building of thought learning because it needs professional staffs. The efforts to solve the problems of implementing character building through human resource empowerment. Namely involving human resources who have an education background in the correction department Class IIA Kupang, both staff and inmates, to become coaches for other inmates, so that the coaching program does not stagnate and with the support of a third partyKeywords: Character Education; Learning Model; Corruptors AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembinaan karakter yang meliputi Olah Hati, Olah Pikir, Olah Raga serta Olah Rasa dan Karsa terhadap warga binaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa faktor-faktor penghambat dalam pembinaan karakter para warga binaan tipikor adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas. Kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas karena rasio petugas lapas dan pembina tidak sesuai dengan jumlah warga binaan. Sedangkan, secara kualitas lapas tidak memiliki SDM yang mendukung pembinaan olah pikir karena membutuhkan tenaga atau sumber daya yang professional. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada yaitu melibatkan SDM yang mempunyai latar belakang dalam olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa yang ada dalam Lapas Kelas IIA Kupang baik staf maupun warga binaan untuk menjadi pembina bagi warga binaan lainnya, sehingga program pembinaan tidak tersendat dan dengan adanya dukungan dari pihak ketiga.Kata Kunci: Pendidikan Karakter; Pola Pembinaan; Warga Binaan Tipikor
Kedudukan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ditinjau Dari Perspektif Filosofi Undang-Undang Ketenagakerjaan
Authors: Hambali Imam , Wibisono Arief , Widodo Gatut Hendro Tri 
Published: November 2022

Omnibus Law sebagai sebuah terobosan hukum dan produk hukum di Indonesia, didalamnya memuat aturan besar yang memayungi berbagai pasal dan norma yang dibuat dan dibentuk untuk menghapus dan mencabut norma lain yang dianggap bertabrakan dengan kepentingan Investasi. Sebuah metode pembentukan Undang-undang yang dapat mengganti dan/ atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai Undang-Undang dan menimbulkan konsekuensi Undang-Undang existing tetap berlaku kecuali sebagian pasal yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku atau Undang-Undang existing tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti akan dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ ruh Undang-Undang tersebut. Dimana salah satunya adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memiliki filosofi dibuat untuk melancarkan proses pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis Kualitatif yaitu bermula dari pembahasan yang bersifat umum, kepada hal yang bersifat khusus. Selanjutnya untuk menyikapi hal ini, terdapat pekerjaan besar yang menanti bagi pemerintah sebagai pembuat regulasi agar dalam pembentukan perundang-undangan dapat merubah dan lebih selektif serta aspiratif lagi guna menampung seluruh masukan dari seluruh elemen masyarakat untuk terciptanya pembuatan produk perundang-undangan yang berkualitas, efektif, terbuka dan transpran juga berdayaguna bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mengedepankan nilai filosofis yang mendasari maksud akan dibuatkannnya peraturan perundang-undangan yang ada dengan lebih baik.Kata Kunci: Kedudukan; Omnibus Law; Cipta Kerja; Filosofi; Mahkamah Konstitusi
Standar Pelayanan Haji dan Umroh di PT Budi Luhur Abadi (Bilad Tour) Kantor Cabang Kota Bogor
Authors: Sobirin Sobirin , Supriyatna Uti , Afrig Afrig 
Published: November 2022

In fact, there are still many problems that always arise, such as starting from the registration of the pilgrimage, the cost of the pilgrimage, accommodation and transportation for the pilgrimage, the management of the pilgrimage funds, to the failure of a number of prospective pilgrims to go to the holy land. This study uses a qualitative research method, with a literature and empirical approach, interview data collection techniques, observation and documentation. The results of the study show that: Standards for Hajj and Umrah Services at PT Budi Luhur Abadi (Bilad Tour), Bogo City Branch Offices include: Standards for Hajj and Umrah Bilad Tour services, Bogor City Branch Offices guided by the regulations of the Minister of Religion and the Law of the Republic of Indonesia, namely Number 17 of 1999 Article 14. In the implementation of services, all of them are guided by the standards of laws and regulations issued by the Ministry of Religion. Development of Hajj and Umrahdi Bilad Tour, Bogor City Branch Office. The last five years can be seen the development of the ups and downs in the acquisition of pilgrims for Hajj and Umrah that has occurred.Keywords: Hajj and Umrah Services; Bogor; PT. Nobility AbstrakPada kenyataannya masih banyak diketemukan problematika yang selalu muncul seperti mulai dari pendaftaran haji, biaya haji, akomodasi dan transportasi haji, pengelolaan dana haji, hingga gagalnya sejumlah calon jamaah haji plus berangkat ke tanah suci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris, teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Standar Pelayanan Haji dan Umrah di PT Budi Luhur Abadi (Bilad Tour), Kantor Cabang Kota Bogo meliputi: Standar pelayanan Haji dan Umrah Bilad Tour, Kantor Cabang Kota Bogor berpedoman pada peraturan peraturan Mentri Agama dan Undang undang Republik Indonesia yaitu Nomor 17 Tahun 1999 Pasal 14. Dalam pelaksanaan pelayanan semuanya berpedoman pada standar undang-undang dan peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Kemenag. Perkembangan Haji dan Umrahdi Bilad Tour, Kantor Cabang Kota Bogor. Lima tahun terakhir ini bisa di lihat perkembangan naik turunya perolehan jamaah haji dan umrah yang telah terjadi.Kata Kunci: Pelayanan Haji dan Umroh; Bogor; PT. Budi Luhur
Implementasi Manajemen Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis
Authors: Widartik Sri , Fitri Ahmad Asrof , Suryandari Meity 
Published: November 2022

The implementation of mosque management is an activity that takes place in a mosque and refers to certain rules about mosque management. When running its business, the mosque always refers to a rule that has been set up and follows all of its rules. By following all of the mosque's rules, the mosque can do well. This is because the people in charge of mosques now talk to each other well. There are also things that help and things that hurt the management of a mosque. This study uses a method called "qualitative descriptive" to get the information it needs. The information is then written out in words. The results show that the Al-Huda Sukajati Haurgeulis Mosque already has a well-organized system for running things. The activities of the Mosque Youth Association (IRMAS), congregational prayers, ta'lim assemblies, the Al-Qur'an Education Park (TPA), and the celebration of Hari Raya also help the Al-Huda Sukajati Haurgeulis Mosque do well (HBI). In the meantime, the Al-Huda Sukajati Haurgeulis Mosque isn't doing well because the management organizational structure hasn't been put into place yet. This is because no one in charge of the mosque feels responsible.Keywords: Implementation; Mosque Management; Prosperity AbstrakImplementasi manajemen masjid merupakan penerapan suatu kegiatan yang ada di masjid dan mengacu pada peraturan pengelolaan masjid tertentu. Dalam pengelolaannya, masjid selalu mengacu pada sebuah peraturan yang telah dibentuk dan menjalankan semua peraturannya. Dengan menjalankan semua peraturan masjid, maka masjid dapat menjadi makmur. Hal itu disebabkan karena terjalinnya komunikasi yang baik antar pengurus masjid. Selain itu, adanya faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasi suatu manajemen masjid. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian data tersebut dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Hasil temuan menunjukkan bahwa Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis sudah memiliki struktur organisasi yang tersusun. Selain itu, adapun faktor pendukung dalam memakmurkan Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis yaitu dengan adanya kegiatan Ikatan Remaja Masjid (IRMAS), shalat berjama’ah, majelis ta’lim, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), dan perayaan Hari Besar Islam (HBI). Sedang faktor penghambat dalam memakmurkan Masjid Al-Huda Sukajati Haurgeulis yaitu belum berjalannya struktur organisasi kepengurusan karena belum adanya rasa tanggungjawab oleh setiap pengurus masjid.Kata Kunci: Implementasi; Manajemen Masjid; Makmur
Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana di Masyarakat Minangkabau
Authors: Asmui Asmui , Alfitra Alfitra , Mansur Ali , Furqon Abdul Azizul , Danial Achmad 
Published: November 2022

This study analyzes the implementation of restorative justice in the settlement of criminal law disputes in Minangkabau by Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) is customary institutions ratified in state regulations. Traditionally, these institutions have the authority to resolve legal problems occurred in Minangkabau community. Empirical legal research was used in this study. The primary legal sources of this research are Nan Duo Puluah Law applied in Minangkabau community and the interview of the Head of Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. The KAN interviewed were the Head of KAN Nagari Batu Ampa Regency of Lima Puluh Kota, the Head of KAN Nagari Tigo Jangko Regency of Tanah Datar, and Minangkabau Indigenous Community Leaders. In addition, books, research reports, and legal experts’ opinions were used as the secondary legal sources of the study. Based on the results of the study, it can be concluded that the method of resolving criminal law disputes by KAN actually contains the theory of restorative justice, even before this theory developed as it is today. Regarding compliance with the results of dispute resolution by KAN, the Minangkabau community has reached the level of internalization compliance. Because for the Minangkabau people, KAN is an inseparable part of their customs.Keywords: Restorative Justice; Dispute Resolution; Minangkabau Community AbstrakStudi ini menganalisis implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa hukum pidana di Minangkabau oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat yang dilegalkan dalam peraturan negara. Secara adat, lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Kemudian yang menjadi sumber hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nan Duo Puluah yang diimplementasikan pada masyarakat Minangkabau. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. Adapun Ketua KAN yang diwawancarai adalah Ketua KAN Nagari Batu Ampa Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua KAN Nagari Tigo Jangko di Kabupaten Tanah Datar, dan Tokoh Masyarakat Adat Minangkabau. Untuk sumber hukum sekunder, peneliti menggunakan buku, laporan penelitian, dan pendapat ahli hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian sengketa hukum pidana oleh KAN sebenarnya sudah mengandung teori restorative justice, bahkan sebelum teori ini berkembang seperti sekarang ini. Mengenai kepatuhan terhadap hasil penyelesaian sengketa oleh KAN, masyarakat Minangkabau sudah mencapai tingkat kepatuhan internalization. Sebab bagi masyarakat Minangkabau, KAN merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat mereka.Kata Kunci: Restorative Justice; Penyelesaian Sengketa; Minangkabau
Model Pembelajaran Magang dalam MBKM Prodi PG-PAUD Universitas Trilogi
Authors: Soekmono Roostrianawahti , Rachmawaty Mia , Risina Duana Fera 
Published: November 2022

This study aims to describe the results of the MBKM implementation survey in the PG-PAUD Study Program, Trilogy University. In particular, this study aims to describe the implementation of the internship program carried out in the PG-PAUD Study Program, Trilogy University. Based on the results of a survey conducted in the PG-PAUD Study Program, the highest percentage was in the implementation of the internship/work practice program at 54%. The internship model at MBKM that has been developed in the PG-PAUD study program is Field observation practice or internship 1 in semester 3 (s credits), teaching practice or internship 2 in semester 5 (2 credits), and advanced teaching practice or internship 3 in semester 7 (4 credits). This internship program is in the form of an internship for 6 months and 8 days and is greater than the minimum target of an internship, which is 5 months. In addition, the internship method is carried out in stages and can be done offline or online. During the COVID-19 pandemic, the internship program will continue to be carried out online. In addition, students are also free to choose public and private PAUD schools and PAUD schools that have certain characteristics.Keywords: Learning model; Internship; Merdeka Learning Merdeka Campus (MBKM) Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil survey pelaksanaan MBKM di Program Studi PG-PAUD Universitas Trilogi. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program magang yang dilaksanakan di Program Studi PG-PAUD Universitas Trilogi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Program Studi PG-PAUD hasil prosentase tertinggi pada pelaksanaan program magang/praktik kerja sebesar 54%. Model magang pada MBKM yang sudah dikembangkan pada program studi PG-PAUD yaitu Praktek observasi lapangan atau magang 1 pada semester 3 (s sks), Praktik mengajar atau magang 2 pada semester 5 (2 sks) dan praktik mengajar lanjutan atau magang 3 pada semester 7 (4 sks). Program pelaksanaan magang ini berupa magang selama 6 bulan 8 hari dan lebih besar dari target minimal magang yaitu 5 bulan. Selain itu metode magang dilakukan secara bertahap dan bisa dilakukan secara luring maupun daring. Selama pandemic covid 19 program magang tetap dilaksanakan secara daring. Selain itu mahasiswa juga dibebaskan untuk memilih sekolah PAUD Negeri maupun Swasta dan sekolah PAUD yang memiliki ciri khas tertentu.Keywords: Model pembelajaran; Magang; Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Problematika Penerapan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
Authors: Fuady Muhamad , Kristiawanto Kristiawanto , Ismed Mohamad 
Published: November 2022

Juridically, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a legislative product produced in order to provide certainty in law enforcement for narcotics crime. The substance of this law regulates the criminal act of narcotics, which is about prohibited or permissible acts accompanied by criminal threats if the prohibition is violated. However, in the current practice of criminal justice there are problems related to legal certainty for the implementation of the narcotics law, because it turns out that the convictions made by judges against the accused of narcotics crime are not in line with the narcotics law. The imposition of crimes below the special minimum limit by the judge is very contrary to the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics so that this creates legal uncertainty which has implications for the effectiveness of law enforcement on narcotics crime in Indonesia.Keywords: Special Minimum Crime, Narcotics Crime AbstrakSecara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan produk legislatif yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepastian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Substansi undang-undang tersebut mengatur mengenai tindak pidana narkotika, yakni tentang perbuatan yang dilarang atau dibolehkan yang disertai ancaman pidana apabila larangan tersebut dilanggar. Namun dalam praktik peradilan pidana saat ini terdapat permasalahan terkait dengan kepastian hukum atas pelaksanaan undang-undang narkotika, karena ternyata putusan-putusan pemidanaan yang diputuskan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana narkotika tidak sejalan dengan undang-undang narkotika. Adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada efektifitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia.Kata Kunci: Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika