bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGUATAN DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MELALUI LATIHAN BERSAMA TNI ANGKATAN UDARA
Authors: Ferisetiadi Pilih , Bainus Arry , Herdiansyah Ari Ganjar 
Published: October 2022

Seiring dengan perkembangan jaman, diplomasi pertahanan dianggap sebagai sebuah tool yang efektif guna mencapai kepentingan nasional suatu negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya negara yang mengadopsi dan mengembangkan diplomasi pertahanan sesuai dengan tujuannya masing-masing, termasuk Indonesia Diplomasi pertahanan Indonesia menitikberatkan pada peran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai aktor utamanya.Mengacu pada latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan mengetahui Dilomasi pertahanan Indonesia melalui penyelenggaraan latihan bersama oleh TNI Angkatan Udara pada periode tahun 2017-2019. Untuk menunjang penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang didukung dengan studi pustaka sebagai metode dalam penelusuran data dan fakta. Diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan confidence building measure (CBM) secara umum sudah cukup baik. Dari tujuh indikator, empat indikator sudah dilaksanakan dengan baik oleh kedua negara yaitu communication, transparency, consultation, dan goodwill. Dalam indikator communication, Indonesia dan beberapa negara khususnya di wilayah ASEAN sudah memiliki forum dialog bilateral yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya, Peran Latihan Bersama TNI Angkatan Udara Selama Ini terbagi menjadi 2, yang pertama bagi Indonesia dan TNI Angkatan Udara. Along with the times, defense diplomacy is considered as an effective tool to achieve the national interest of a country. This can be proven by the increasing number of countries adopting and developing defense diplomacy in accordance with their respective objectives, including Indonesia. Indonesian defense diplomacy focuses on the role of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia with the Indonesian National Army (TNI) as the main actor. This study aims to determine the Indonesian defense diplomacy through the implementation of joint exercises by the Indonesian Air Force in the 2017-2019 period. To support the research, this research uses a qualitative approach with descriptive analysis method supported by literature study as a method for searching data and facts, Indonesia's defense diplomacy in increasing the confidence building measure (CBM) is generally quite good. Of the seven indicators, four indicators have been implemented well by the two countries, namely communication, transparency, consultation, and goodwill. In communication indicators, Indonesia and several countries, especially in the ASEAN region, already have bilateral dialogue forums that are routinely held every year.
PERAN TNI AU DALAM MANAJEMEN PERTAHANAN UDARA (Studi pada Kohanudnas dalam menggunakan Sishanudnas)
Authors: Sudirin Sudirin , Darmawan Wawan Budi , Hendra Hendra 
Published: October 2022

Mengacu pada fakta bahwa Belum komprehensifnya manajemen pertahanan udara Selama ini dimana kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial, sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bagaimana Peran TNI-AU dalam mendukung implementasi manajemen pertahanan udara. Untuk menunjang penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang didukung dengan studi pustaka sebagai metode dalam penelusuran data dan fakta Hasil penelitian diketahui bahwa Peran TNI AU dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan udara telah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan segala sumber daya dan alutsista yang dimiliki berupa pesawat tempur, radar dan persenjataan rudal yang berada di bawah jajaran TNI AU,namun belum dapat dikatakan optimal mengingat Kondisi kekuatan alutsista yang terbatas dan dihadapkan wilayah udara Indonesia yang sangat luas. . Referring to the fact that air defense management has not been comprehensive so far where defense policies and strategies have not been fully comprehensive in nature and have focused more on aspects of core defense strength. The potential for defense support, which is an important aspect of universal defense, has not been utilized optimally as a result of relatively partial defense policies and strategies, so this study aims to find out how the role of the Indonesian Air Force in supporting the implementation of air defense management is. To support the research, this research uses a qualitative approach with descriptive analysis method supported by literature study as a method for searching data and facts, The results of the study show that the role of the Indonesian Air Force in supporting the development of air defense forces has been carried out to the maximum extent possible by utilizing all the resources and defense equipment it has in the form of fighter aircraft, radar and missile weapons under the ranks of the Indonesian Air Force, but it cannot be said to be optimal considering the condition of the force. limited defense equipment and faced with Indonesia's very wide airspace.
KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMPERKUAT ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN UDARA
Authors: Dermawan Windy , Saputra Opstar Imam , Darmawan Wawan Budi 
Published: October 2022

Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Udara TNI AU Dalam Rangka Menjamin Pertahanan Negara merupakan salah satu dari kebijakan dari kementerian pertahanan hal ini dilakukan dalam Rangka Menjamin Pertahanan Negara. Tingkat kesiapam Alat utama system pertahanan udara TNI AU masih sangat rendah sehingga diperlukan kebijakan dalam meningkatkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menggabungkan penggunaan nalar logis, intuisi, dan insting peneliti. Hasil dari riset ini menunjukan bahwa kementerian pertahanan telah berupaya memenuhi alat utama sistem pertahanan udara dengan pertimbangan baik dinamika politik global, katerbatasan anggaran dan inovasi hal ini merupakah bentuk pemenuhan Minimum Essential Force Alutsista. Strengthening the Main Tools of the Air Defense System of the Indonesian Air Force in order to ensure national defense is one of the policies of the ministry of defense, this is carried out in order to ensure national defense. The level of readiness The main tool of the Indonesian Air Force's air defense system is still very low, so a policy is needed to improve it. The method used in this study was done through qualitative research methods with descriptive analysis techniques. Data collection techniques used are interviews, observation, and document review. The data analysis technique used is qualitative analysis by combining the use of logical reasoning, intuition, and instincts of researchers. The results of this research show that the ministry of defense has tried to fulfill the main tools of the air defense system by considering the dynamics of global politics, budget constraints and innovation. This is a form of fulfilling the Minimum Essential Force Alutsista.
KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) DI BALAI BAHASA JAWA BARAT
Authors: Rahadian Reyhan , Candradewin Candradewin , Munajat Mas Dadang Enjat 
Published: October 2022

This research is the result of research on communication in the implementation of the Indonesian Language Proficiency Test (UKBI) program at the West Java Language Center. UKBI is a measuring test tool to measure a person's proficiency in good and correct Indonesian. This research was motivated by the existence of problems, namely, the promotion of the UKBI program carried out by the West Java Language Center was not comprehensive or evenly distributed, the existing facilities and infrastructure at the West Java Language Center were inadequate. The purpose of this study was to determine how communication is in the implementation of the UKBI program at the West Java Language Center. This study aims to determine communication in the implementation of the UKBI program so far. This study uses a qualitative approach with data collection techniques literature study and field study observations, interviews, documentation studies. The results of the study show that communication in the implementation of the UKBI program has been running but needs to be improved. Socialization carried out in several places or agencies is still not evenly distributed. This needs to be further improved so that the implementation of UKBI runs even better and achieves the target in accordance with the desired target. Penelitian ini merupakan hasil penelitian mengenai komunikasi dalam implementasi program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di Balai Bahasa Jawa Barat. UKBI merupakan alat tes ukur untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, promosi program UKBI yang dilakukan oleh Balai Bahasa Jawa Barat belum menyeluruh atau merata, sarana dan prasarana yang ada di Balai Bahasa Jawa Barat ada yang belum memadai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam implementasi program UKBI di Balai Bahasa Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi program UKBI selama ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi dalam implementasi program UKBI sudah berjalan namun perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang dilakukan di beberapa tempat atau instansi masih belum merata. Hal itu perlu ditingkatkan lagi agar pelaksanaan UKBI berjalan lebih baik lagi dan mencapai target sesuai dengan target yang diinginkan.
PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KOTA BANDUNG : SUATU STUDI TENTANG EFEKTIVITAS PROGRAM KANGPISMAN DI KELURAHAN SUKAMISKIN
Authors: Zulfa Salma Hasna , Irawati R Ira , Buchari Rd Ahmad 
Published: October 2022

This research is entitled "Organic Waste Management in Bandung City: A Study on the Effectiveness of the KangPisman Program in Sukamiskin Village". The author uses the theory of Program Effectiveness from Riant Nugroho which consists of the right policy dimensions, the right implementers, the right targets, the right environment and the right process. The research method is descriptive quantitative research method. From the results of the research conducted, it shows that the effectiveness of the organic waste management program in Sukamiskin Village based on the dimensions of the right policy, the right implementer, the right target, the right environment, and the right process are in the high category. These results are known based on the questionnaire distributed to the respondents, namely 100 residents of Sukamiskin Village. Although the results of the study show high effectiveness, there are still some aspects that need to be improved. Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Sampah Organik di Kota Bandung: Suatu Studi Tentang Efektivitas Program KangPisman di Kelurahan Sukamiskin”. Penulis menggunakan teori Efektivitas Program dari Riant Nugroho yang terdiri dari dimensi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Metode penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas program pengelolaan sampah organik di Kelurahan Sukamiskin berdasarkan dimensi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses berada pada kategori tinggi. Hasil ini diketahui berdasarkan angket yang dibagikan terhadap responden yaitu 100 orang warga Kelurahan Sukamiskin. Walaupun hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang tinggi, namun masih terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG BARAT
Authors: Alvioni Alya Tiara , Miradhia Darto , Bonti Bonti 
Published: October 2022

Openness of public information has an important role in realizing good governance, giving people rights to know the activities carried out by the government, providing a supervisory function, and a form of democracy. However, in its implementation there are still some problems by the the Information Communications and Statistics Office of West Bandung Regency, such as the classification of West Bandung Regency in the class as less informative, the PPID has not been established and the PPID website is not active, and others. The purpose of the research that the author did was to describe the disclosure of public information carried out by the Information Communications and Statistics Office of West Bandung Regency. The research method that the author uses in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. The analysis was carried out by describing transparency at the Information Communications and Statistics Office of West Bandung Regency using the Transparency Principles Model stated by Richard W Oliver (2004). The results of the study indicate that public information by the Information Communications and Statistics Office of West Bandung Regency has not gone well. This is because the implementation of public information is not in accordance with the regulated policies and the existing Standard Operating Procedures (SOP), as well as the aspects of the Transparency Principle Model stated by Richard W Oliver (2004) to achieve transparency. Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting untuk mewujudkan good governance, memberikan hak-hak masyarakat untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, memberikan fungsi pengawasan, dan bentuk demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, seperti tergolongnya Kabupaten Bandung Barat di kelas kurang informatif, belum dibentuknya PPID dan tidak aktifnya website PPID, dan lainnya. Tujuan dari penelitan yang penulis lakukan adalah untuk mendeskripsikan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan tahapan transparansi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat menggunakan Transparency Principles Model yang dinyatakan oleh Richard W Oliver (2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan inforasi publik oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang belum sesuai dengan kebijakan yang mengatur dan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada, juga belum terpenuhinya aspek-aspek Transparency Principles Model yang dinyatakan oleh Richard W Oliver (2004) untuk dapat tercapainya transparansi.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PELESTARIAN BUDAYA DAERAH MELALUI FESTIVAL LANGKISAU DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Authors: Almaahi M Haasyir , Myrna Rita , Karlina Nina 
Published: October 2022

Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Provinsi Sumatera Barat memiliki kebudayaan yang sangat beragam serta masih dijaga oleh masyarakatnya hingga saat ini. Karena keberagaman budaya inilah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selalu berusaha untuk melestarikannya, maka dari itu lahirlah sebuah kegiatan festival yang dinamakan Festival Langkisau, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melestarikan kebudayaan yang ada agar tidak hilang seiring kemajuan zaman.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Collaborative Governance dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah melalui Kegiatan Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dasar teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori lima prinsip penerapan Collaborative Governance oleh Rosyida tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Collaborative Governance dalam upaya pelestarian budaya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana, hanya saja masih terdapat satu kelemahan yaitu belum adanya MoU yang mengikat hubungan kerjasama antara actor yang terlibat. Pesisir Selatan Regency, which is located in West Sumatra Province, has a very diverse culture and is still maintained by its people today. Because of this cultural diversity, the Pesisir Selatan Regency government always tries to preserve it, therefore a festival activity called the Langkisau Festival was born, this activity is one of the government's efforts to preserve the existing culture so that it does not disappear with the progress of the times.The purpose of this study was to find out how the application of the principles of Collaborative Governance in Regional Cultural Preservation Efforts through the Langkisau Festival in Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province. The theoretical basis used in this study uses the theory of the five principles of the application of Collaborative Governance by Rosyida in 2017. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation. Furthermore, the data processing technique used by the researcher is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the application of Collaborative Governance principles in an effort to preserve regional culture in Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province has been done, but there is still one weakness, namely the absence of an MoU that binds the cooperative relationship between the actors involved.
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan (Critical Success Factors) Implementasi E-Samsat Provinsi Jawa Barat
Authors: Annisa Rayinda Nur , Buchari R.Ahmad , Munajat Mas Dadang Enjat 
Published: October 2022

This research was appear by the phenomenon of the use of information technology in motor vechile tax payment services in West Java through E-Samsat. But in fact, there are still some problems in the implementation of the E-Samsat policy in West Java. The method used in this research is a qualitative research approach. The data collection techniques are carried out by observation, in-depth interviews, as well as documentation and literature studies. Then, the data validity technique was carries out by means of triangulation of sources and triangulation of teqhniques obtained based on the results of the data collection. The theory used in this study is based on Siddique's theory which explains that there are three main factors that can determine the success of e-Government policy implementation. The results of this research indicate that the critical success factors of E-Samsat in West Java Province have not been managed properly. This is because there are three factors that have not been managed properly. The three factors are the Strategic Planning factor, the Resource factor related to Human Resources (HR), and the Role Delineation and Accountability factor. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat melalui E-Samsat. Namun pada nyatanya, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan E-Samsat di Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian kulitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi dan studi literatur. Kemudian, teknik keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang didapatkan berdasarkan hasil pengumpulan data. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini berdasarkan teori Siddique yang menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan e-Government. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan E-Samsat Provinsi Jawa Barat belum dikelola dengan baik. Hal tersebut karena terdapat tiga faktor yang belum dikelola dengan baik. Ketiga faktor tersebut adalah faktor Perencanaan Strategis, faktor Sumber Daya yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dan faktor Delineasi Peran dan Akuntabilitas.
Perilaku Memilih Masyarakat Maumere Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
Authors: D’Fany Athanasius Hendro Putra , Paskarina Caroline , Rahmatunnisa Mudiyati 
Published: October 2022

People's voting behavior in regional elections can provide an explanation of the reasons for people's decision to choose candidates who participate in political contestation. One of the behaviors of choosing society is motivated by sociological factors. This study aims to find out and analyze the voting behavior of the people in Maumere in the 2018 East Nusa Tenggara Provincial Election. The research method uses a descriptive quantitative approach with survey methods, and data collection using questionnaires. The size of the sample taken in this study was 100 respondents from the total permanent voter list (DPT) of 47,773, and the 100 respondents were distributed in each sub-district in three districts that became the location of this study. The results showed that the influence of the sociological approach was still significant. The voting behavior of the people in Maumere is strongly influenced by sociological factors with the results of research showing that most respondents tend to vote the background to the influence of sociological factors. The sociological factors in question are the gender of the candidate for the regional head, the age of the candidate for the regional head, occupation, ethnicity and religion, family and friendship. Perilaku memilih masyarakat dalam Pilkada dapat memberikan penjelasan alasan keputusan masyarakat untuk memilih kandidat yang mengikuti kontestasi politik. Perilaku memilih masyarakat salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor sosiologis. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis perilaku memilih masyarakat di Maumere dalam Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survey, pengumpulan data menggunakan kuisioner atau angket. Besar sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 100 responden dari total daftar pemilih tetap (DPT) 47.773, dan 100 responden tersebut disebarkan pada masing-masing Kelurahan ditiga Kecamatan yang menjadi lokasi dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pengaruh pendekatan sosiologis masih signifikan. Perilaku memilih masyarakat di Maumere sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa sebagian besar responden cenderung memilih dengan latarbelakang pengaruh faktor sosiologis. Faktor sosiologis yang dimaksud adalah jenis kelamin calon kepala daerah, usia calon kepala daerah, pekerjaan, etnis dan agama, keluarga serta pertemanan.