bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
WARISAN JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
Authors: Syamsuddin Nurul Hidayat , Fatmawati Fatmawati 
Published: April 2022

Abstrak Artikel ini membahas tentang pembagian warisan janda menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Keadaan sosial janda di Kelurahan Biringkassi digambarkan bahwa kasus janda cerai mati lebih banyak dari cerai hidup. Banyaknya janda usia tua dan janda yang cerai diakibatkan pilihan yang harus dijalani setelah gagal membina rumah tangga. Tingkat pendidikan para janda di Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto 80% berpendidikan SMU dan 20% selebihnya berpendidikan SD. Usia janda di Kelurahan Biringkassi ada yang 64 tahun, 44 Tahun, 36 Tahun, 32 Tahun, dan janda termuda berusia 27 tahun. Terdapat 60% janda yang ditinggal cerai mati oleh suaminya dan 40% janda ditinggal cerai hidup. Status sosial janda bukanlah posisi yang menguntungkan secara biologis, psikologis dan sosiologis. Kondisi dan statusnya merupakan sesuatu hal yang harus menanggung penderitaan secara psikis dalam berbagai persepsi masyarakat Kelurahan Biringkassi. Kondisi lainnya adalah ada janda yang cerai mati dengan memiliki anak dan ada pula yang tidak memiliki anak. Demikian pula, ada janda cerai hidup yang memiliki anak dan janda yang tidak memiliki anak. Pembagian Warisan Terhadap Janda Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dapat dikemukakan bahwa bagian isteri/janda menurut Hukum Islam telah ditentukan melalui furudhul muqaddarah, yaitu ¼ bagian isteri/janda jika tidak memiliki anak, dan 1/8 bagiannya jika isteri/janda memiliki anak. Terkait harta warisan isteri/janda juga disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 36 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta bersama dan harta bawaan. Sedang dalam Hukum Adat di Kelurahan Biringkassi Jeneponto Kabupaten Jeneponto sangat beragam dalam pembagian warisan. Untuk memperoleh warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia maka harus memenuhi syarat-syarat warisan sebagai faktor penyebabnya dengan berlandaskan kesepakatan musyawarah sebagai dasar acuan dalam proses pembagian agar tidak menimbulkan sengketa antara ahli waris. Janda yang ditinggal mati yang memiliki anak melakukan pembagian harta sama rata ke ahli waris anak dan Janda masih mendapatkan sebagian dari harta bersama. Janda yang tidak memiliki anak mendapatkan seluruh bagian dari harta bersama dan harta bawaan suami jika tidak memiliki hutang piutang sedangkan janda cerai ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga dalam pembagian harta bersamaan maupun harta bawaan mantan suami dan janda.Kata Kunci : Warisan, Janda, Hukum Islam, dan Hukum Adat
TRADISI NIPANRASAI TERHADAP KASUS SILARIANG PERSPEKTIF ‘URF DI DESA SAMATARING, KECAMATAN KELARA, KABUPATEN JENEPONTO
Authors: Desemriany Siti Sharah , Sultan Lomba 
Published: April 2022

Abstrak Artikel ini betujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi nipanrasai terhadap kasus silariang khususnya pada masyarakat Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Jenis atau metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tiga kunci utama yaitu mengambil fakta berdasarkan pemahaman subjek, hasil pengamatan secara rinci dan berupaya menemukan hasil teoritis baru yang jauh dari teori yang telah ada. Penelitian kualitatif atau yang dikenal dengan penelitian lapangan, dimulai dari observasi, kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Samataring masih ada yang mempertahankan tradisi nipanrasai karena menganggap bahwa tradisi tersebut bertujuan untuk mendidik seseorang dengan diberi rasa jera jika melanggar adat yang berlaku. Ada tiga faktor penyebab terjadinya kasus silariang di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto yaitu faktor perjodohan, faktor ekonomi, dan faktor hamil luar nikah. Kemudian penerapan ‘urf dipandang melalui ‘urf shahih yang berarti kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum islam walaupun adanya unsur kekerasan namun itu bertujuan untuk memberi rasa jera kepada pelanggarnya dan tidak dalam unsur emosional. Kata Kunci : Nipanrasai; Silariang; ‘Urf. Abstract This article aims to find out how the nipanrasai tradition is in the case of elopement, especially in the people of Samataring Village, Kelara District, Jeneponto Regency.. This type or research method is a qualitative research method. Qualitative research has three main keys, namely taking facts based on the understanding of the subject, the results of detailed observations and trying to find new theoretical results that are far from existing theories. Qualitative research or what is known as field research, starts with observation, then conducts interviews with the community to obtain accurate data or information.The results of this study indicate that the people of Samataring Village still maintain the nipanrasai tradition because they think that this tradition aims to educate someone by being given a sense of deterrence if they violate the prevailing customs. There are three factors that cause the case of elopement in Samataring Village, Kelara District, Jeneponto Regency, namely matchmaking factors, economic factors, and extramarital pregnancy factors. Then the application of 'urf is seen through' urf shahih, which means a habit that has become a community tradition and does not contradict Islamic law even though there is an element of violence but it aims to provide a sense of deterrence to the offender and not in an emotional element. Keywords: Nipanrasai, Eloping, ‘Urf
Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi
Authors: Ramadana Fitri , Talli Abdul Halim 
Published: April 2022

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan akibat tidak ada izin poligami Di Pengadilan Agama Klas IA Makassar dan perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Penelitian dilakukan secara field research dengan deskriptif analisis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Bahwa sama saja antara anak yang sudah lahir dengan anak yang sudah dalam kandungan mengenai statusnya. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak, sehingga anak itu harus dianggap sebagai anak dari kedua orang tuanya. Sehingga suami tetap bertanggung jawab punya hak keperdataan kewajiban hukum untuk membiayai anak yang masih dalam kandungan yang dibatalkan perkawinannya oleh pengadilan. 2) Kedudukan anak dalam kandungan dapat dihubungkan pada pemilik al-firasy (tempat tidur), jadi sahnya anak dari hasil pembatalan perkawinan dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahinya. 3) Tidak menjadi persoalan apabila suami tetap bertanggung jawab terhadap janin itu tetapi akan menjadi sengketa hukum apabila suami mengingkari anak itu sebagai status anak yang harus dipertanggungjawabkan
Penangguhan Salat Berjama’ah di Masjid Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah
Authors: Afif Fakhri , Sohrah Sohrah 
Published: April 2022

Pandemi Covid-19 yang saat ini masih menjadi ancaman bagi umat manusia mengakibatkan berbagai macam krisis dan permasalahan di tengah kehidupan masyarakat secara umum khususnya dalam praktik beragama. Sebagai contoh, penangguhan salat berjama’ah di masjid yang menimbulkan pertentangan dari sebagian masyarakat Islam karena dianggap menentang hukum Allah swt. dan mendahulukan penjagaan terhadap jiwa manusia diatas penjagaan dan pelestariaan agama yang menjadi inti syariat Islam. Melalui analisis Maqāṣid al-syarī’ah, penelitian ini akan berupaya mendeskripsikan penangguhan salat berjama’ah di masjid selama pandemi Covid-19 yang sejalan denganesensi ajaran Islam yang sangat mengehendaki kemudahan bagi pemeluknya dan fleksibilitas hukum Islam terhadap perubahan. Metode yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menjadikan nas-nas agama dan buku-buku yang menjelaskan topik pembahasan sebagai sumber data, dan dideskripsikan secara analitis.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam
Authors: Risandi Muh Risal , Maidin Muhammad Sabir 
Published: April 2022

Pokok masalah pada penelitian ini terkait kasus anak jalanan yang terjadi akibat perceraian orang tua. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang diangkat dari pengamatan fakta sosial dikaji menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar’i dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum perlindungan anak di Indonesia terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dalam UU ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal secara harkat, martabat, dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkuaitas, berahlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap sebagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan dan berakhir pada perceraian, maka anak tetap memiliki hak mendapat kasih sayang, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak dari kedua orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun implikasi dari penelitian adalah: 1) Hendaknya lembaga Perlindungan Anak lebih memaksimalkan fungsi terutama melindungi hak asasi anak-anak antara lain lebih mendekatkan diri kepada anak-anak jalanan agar tidak dianggap musuh. 2) Pemerintah menyediakan rumah singgah bagi anak jalanan yang ada di Kabupaten Pangkep. 3) Meskipun tujuan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, tidak menutup kemungkinan masyarakat juga dapat turut serta, sehingga perlindungan hukum terhadap anak dapat ditegakkan. 4) Hendaknya di lakukan sosialisasi hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua, keluarga, dan masyarakat lebih mengetahui kondisi anak pasca perceraian.
Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Perspektif Empat Mazhab
Authors: Karamullah Irham , Kara Siti Aisyah 
Published: April 2022

ABSTRAKPokok masalah penelitian ini terkait Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yan dikaji menggunakan pendekatan perbandingan (comperative approach) dalam hal ini yang dimaksud adalah Empat Mazhab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kurang ketat. Kurang ketat tersebut dalam arti berada pada kategori mutawwassit atau pertengahan. Dengan kata lain dalam pelaksanaannya mereka sangatlah terbuka dan tidaklah sangat ketat atau menutup dari komunikasi sosial. Namun tidak berarti sangat bebas pula, sebab tentu mereka mengedapankan nilai-nilai yang telah diatur dalam Islam. 2) Pandangan empat Mazhab terkait interaksi pria dan wanita dalam Organisasi LDK Al-Jami’, lembaga tersebut lebih condong kepada Imam Asyafi’i sebab memiliki angggota yang mayoritas bermazhab Syafi’i dan juga berlindung dalam Naungan Kampus dan Negara yang menerapkan Mazhab Syafi’i. Pandangan mazhab Syafi’i juga termasuk kategori muwassit dalam menentukan hukum di banding dengan yang lain. Adapun implikasi dari penelitian ini diantaranya: 1) Interaksi pria dan wanita dalam organisasi tersebut sudah tepat karena antara yang sebenarnya diterapkan dan seharusnya yang diterapkan dalam Organisasi tersebut sudahlah tepat sebab seharusnya Lembaga tersebut menurut peneliti mengikuti aturan pemahaman Kampus Negeri yang menaunginya yakni mayoritas bermazhab Syafi’i. 2) Ketika terjadi perbedaan Pemahaman antara anggota maka sebaiknya anggota tersebut diberikan pemahaman melalui tarbiyyah terkait dengan Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus, sehingga anggota tersebut yang bertentangan mampu memahami dan menyesuaikan diri ketika berkegiatan.Kata kunci: Interaksi, Lembaga Dakwah Kampus, Mazhab
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Implan dalam Keluarga Berencana di Kabupaten Bantaeng
Authors: Juwita Rista , Maidin Sabir 
Published: April 2022

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan implan dalam keluarga berencana di Kabupaten Bantaeng khususnya di Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Banyorang, Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar’i dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian adalah Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian, teknik pengolahan data dan analisis data dikaitkan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) KB Implan mempunyai beberapa dampak, antara lain dalam beberapa kasus alat kotrasepsi ini dapat memengaruhi siklus menstruasi, perubahan berat badan, menyebabkan sakit kepala atau pusing, nyeri pada payudara, gelisah, mual-mual tergantung reaksi tubuh dari akseptor itu sendiri; 2) Dalam Islam KB sudah dikenal dengan istilah al-‘azl yang dalam Al-Qur’an dan hadits berindikasi memperbolehkan program KB yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan tentang mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau keselamatan ibu. Implikasi dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagi masyarakat di Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Banyorang, Kabupaten Bantaeng yang berperan sebagai akseptor (penggguna) dalam penggunaan implan dalam Keluarga Berencana sebaiknya mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu cara kerja serta dampak yang akan diberikan oleh alat kontrasepsi tersebut, karena KB implan bekerja dengan mengeluarkan hormon, maka tentu akan memiliki dampak yang berbeda-beda tergantung reaksi tubuh akseptor itu sendiri; 2) Pengunaan implan dalam Keluarga Berencana diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan alat kontrasepsi yang digunakan karena diperbolehkan dalam hukum Islam sebab tidak mengubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan dengan mengingat bahwa tujuan penggunaan KB implan hanya bertujuan mengatur jarak kelahiran anak yang hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.Kata Kunci: Tinjauan Hukum; Keluarga Berencana; Penggunaan Implan; Hukum Islam
Studi Kasus Sappa Barakka di Makam Anregurutta Ambo Dalle; Tinjauan Sosiologi Hukum Islam
Authors: Ali Andi Haidir , Bakry Muammar 
Published: April 2022

Sappa Barakka (Tabarruk) Merupakan sebuah tradisi yang yang biasa dijalankan oleh masyarakat bugis makassar ke benda peninggalan dan makam para wali dan ulama sebagai perantara untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT, seperti halnya dengan makam Anregurutta Ambo Dalle yang terletak di samping masjid DDI AD Mangkoso jalan poros Barru Pare-pare yang sering diziarahi oleh santri, masyarakat, dan musafir untuk menjadikan makam anregurutta sebagai perantara mendapatkan berkah dari Allah SWT, namun tentunya praktek tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan ulama khususnya dari ulama ibnu taimiyah dan pengikutnya oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan menganalisis mengenai praktek tradisi sappa barakka yang dilakukan masyarakat setempat di makam anregurutta ambo dalle dan korelasinya dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam tinjauaan hukum Islam dan diharapkan dengan tulisan yang sederhana ini mampu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang Tradisi Sappa Barakka (Tabarruk) khususnya di makam anregurutta ambo dalle.Kata Kunci: Tradisi, Sappa Barakka, Tabarruk dan Sosiologi Hukum Islam
Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE
Authors: Hasir Hasriani , Sohrah Sohrah 
Published: April 2022

The focus of this study: (1) How to form acts of bullying on social media. (2) What is the view of Islamic Law towards acts of bullying on social media. (3) How to sanction acts of bullying in social media according to Law No.19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. This type of research is a type of literature research, the method used is to use normative theological approach (Islamic Law), normative juridical approach (Law), sociological approach, and comparative approach(comparison). The data sources used are primary data sources, secondary data sources, and tertiary data sources. The data used comes from the prevailing laws and regulations, both from Islamic law and positive law. Cyber Bullying is an act of humiliation, intimidation, psychic violence committed by a person, group or institution through social media against people, groups or other institutions. Sometimes the perpetrator of bullying also makes the victim helpless and can even take the victim's life. The regulation of Bullying Act is stipulated in Law No. 19 of 2016 to ensnare the perpetrators. Although the description of the word Cyber bullying itself has not set about Cyber Bullying and only a few parts that include the type of Cyber Bullying that is, defamation, threats / intimidation, fake news, slander, spreading hatred and hostility. In Islamic Law the act of Cyber Bullying is very clearly prohibited because it includes mistreating or hurting others. Which is not in accordance with the guidance of Syara' that Islam is a religion that highly upholds the honor for each uamtnya, but for the sanctions have not been specifically in nash but the crime of Cyber Bullying is included in the realm of Jarimah Ta'zir
Comparison of Mosquito Larvicidal Formulations of Diflubenzuron on Culex Pipiens Mosquitoes in Belgrade, Serbia
Authors: Pešić Branislav , Kulišić Zoran , Teodorović Radislava , Trailović Saša M. , Djokić Vitomir , Djordjevic Milutin 
Published: April 2022

Abstract

Culex mosquitos are important infectious diseases vectors in temperate and tropical regions of the World, affecting nearly 350 million people in both developed and developing countries. Our approach was to “recycle” the well-established larvicide, and by studying the tablets, pellets and granules as floating or sinking formulations, we found a method to optimise the use of diflubenzuron against Culex pipiens mosquitoes in field conditions.
A standard WHO procedure was used to test the larvicide efficacy. The combined efficacy of all floating formulations was 10.7% higher than sinking preparations (p-value =0.002) and that maximised throughout the experiment on days 14 and 21, (p-values 0.012 and 0.008, respectively). All floating formulations kept their efficacies above 70% until day 21 of the experiment, while the mortality of sinking designs dropped significantly after day 14. The lowest efficacy was observed when sinking granules were used and the highest when floating tablets were applied in the canals. Only the floating tablets showed no significant changes in efficacy from day 1 to 21, but then that efficacy drops sharp until day 35.
Since the larvae spend most of their time on the surface of the slow-moving waters to breathe, and floating pellets and tablets are made of materials that can serve as food sources, we conclude that these formulations have a higher efficacy, at least in conditions of non- or slow-moving waters. This study shows the importance of a systematic approach to reformulation of old, already proven and environmentally safe larvicides which can control the mosquito populations and their spreading of various pathogens.
Development and Validation of an Improved HPLC-UV Method for the Determination of Tildipirosin in Horse Plasma
Authors: Galecio Juan Sebastián , Hernandis Verónica , Escudero Elisa , Marín Pedro 
Published: April 2022

Abstract
A simple, rapid, low-cost, and sensitive high-performance liquid chromatographic method was developed to determine tildipirosin in horse plasma. Plasma samples were extracted with diethyl ether, and after evaporation, tildipirosin was determined by reverse-phase chromatography with an ultraviolet detector set at a wavelength of 289 nm. Tildipirosin was separated on a Zorbax Eclipse XDB-C18 column, 150 x 3.0 mm, 5 μm with gradient chromatographic elution. The retention times were 3.0 min and 6.4 min for tildipirosin and tylosin tartrate, respectively. The total run time was 9 minutes in this method.
Calibration curves ranged from 0.1 to 3 μg/mL. The lower limit of detection for plasma was0.035μg/mL, and the lower limit of quantitation was 0.1 μg/mL. Both accuracy and precision were always < 12% exce pt for LLOQ < 20%. Mean recovery was 99.5 %. This procedure can be applied to determine tildipirosin concentrations in plasma and be useful to perform pharmacokinetic studies.
Word Embedding Methods for Word Representation in Deep Learning for Natural Language Processing
Authors: Wadud Md. Anwar Hussen , Mridha M. F. , Rahman Mohammad Motiur 
Published: April 2022

Natural Language Processing (NLP) deals with analysing, understanding and generating languages likes human. One of the challenges of NLP is training computers to understand the way of learning and using a language as human. Every training session consists of several types of sentences with different context and linguistic structures. Meaning of a sentence depends on actual meaning of main words with their correct positions. Same word can be used as a noun or adjective or others based on their position. In NLP, Word Embedding is a powerful method which is trained on large collection of texts and encoded general semantic and syntactic information of words. Choosing a right word embedding generates more efficient result than others. Most of the papers used pretrained word embedding vector in deep learning for NLP processing. But, the major issue of pretrained word embedding vector is that it can’t use for all types of NLP processing. In this paper, a local word embedding vector formation process have been proposed and shown a comparison between pretrained and local word embedding vectors for Bengali language. The Keras framework is used in Python for local word embedding implementation and analysis section of this paper shows proposed model produced 87.84% accuracy result which is better than fastText pretrained word embedding vectors accuracy 86.75%. Using this proposed method NLP researchers of Bengali language can easily build the specific word embedding vectors for word representation in Natural Language Processing.