bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Involvement and Support: Antecedents to performance at work place
Authors: Siddiqi Mushtaq A. , Ahmed Owais 
Published: August 2022

Business houses wishes to increase the frequency of positive work outcomes like performance that basically is a blend of several work attitudes like Involvement of organizational support perceived by employees. Work attitudes like these enhance performance leading to enhancement of quality in service performance, brand image of an organization, development and profitability. Work attitudes though, a well thought out field in management literature. However, attitudes like employee Involvement and organizational support, still, in infancy, as far as research regarding these variables is concerned. The study is an endeavour in this regard to examine work attitudes like Involvement and organizational support perceived by employees and impact on performance. The organizations forming part of the survey are from banking, insurance and postal sectors. Structural equation modelling technique is used for data analysis. The outcome represents positive relationship between the constructs.
Comparative Analysis of the Ability of Machine Learning Models in Predicting In-hospital Postoperative Outcomes After Total Hip Arthroplasty
Authors: El-Othmani Mouhanad M. , Zalikha Abdul K. , Shah Roshan P. 
Published: August 2022

Background:
Machine learning (ML) methods have shown promise in a wide range of applications including the development of patient-specific predictive models before surgical interventions. The purpose of this study was to develop, test, and compare four distinct ML models to predict postoperative parameters after primary total hip arthroplasty.

Methods:
Data from the Nationwide Inpatient Sample were used to identify patients undergoing total hip arthroplasty from 2016 to 2017. Linear support vector machine (LSVM), random forest (RF), neural network (NN), and extreme gradient boost trees (XGBoost) predictive of mortality, length of stay, and discharge disposition were developed and validated using 15 predictive patient-specific and hospital-specific factors. Area under the curve of the receiver operating characteristic (AUCROC) curve and accuracy were used as validity metrics, and the strongest predictive variables under each model were assessed.

Results:
A total of 177,442 patients were included in this analysis. For mortality, the XGBoost, NN, and LSVM models all had excellent responsiveness during validation while RF had fair responsiveness. LSVM had the highest responsiveness with an AUCROC of 0.973 during validation. For the length of stay, the LSVM and NN models had fair responsiveness while the XGBoost and random forest models had poor responsiveness. LSVM had the highest responsiveness with an AUCROC of 0.744 during validation. For the discharge disposition outcome, LSVM had good responsiveness while the XGBoost, NN, and RF models all had fair responsiveness. LSVM had the highest responsiveness with an AUCROC of 0.801.

Discussion:
The ML methods tested demonstrated a range of poor-to-excellent responsiveness and accuracy in the prediction of the assessed metrics, with LSVM being the best performer. Such models should be further developed, with eventual integration into clinical practice to inform patient discussions and management decision making, with the potential for integration into tiered bundled payment models.
Desain Kapal Patroli dengan Lambung Catamaran Petestep Water Deflector Dalam Rangka Pengamanan laut Teritorial Indonesia
Authors: Misbahudin Saefulloh , Adi Widianto  , Pratama Arga , Tunggal Dewi Citra Tri , Salvikran Muhammad Alfarizzi 
Published: August 2022

Penguasaan laut teritorial adalah bentuk dari kedaulatan Indonesia yang merupakan amanah Undang – Undang. Dalam Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan laut terutama di wilayah laut teritorial, kapal patroli memegang peranan penting sebagai komponen utama. Melalui penelitian ini penulis merancang KN. Gastiwasa yang merupakan Inshore High-Speed Fast Patrol Boat yang mengadopsi Asimetric Flat Inside Catamaran Hull dan Petestep Water Deflector. Adapun metode perencanaan desain menggunakan metode Parametric Design Approach dan didapatkan ukuran utama (Main dimension) : panjang perpendikular (LPP) 19,2 m, lebar total (B) 7,1 m, lebar demi hull (B1) 1,9 m, sarat (T) 1,0 m, tinggi (H) 3,0 m, dan kecepatan dinas 30 knot. KN. Gastiwasa menggunakan sistem dual fuel diesel-LPG. penggunaan LPG secara dual fuel mampu menggantikan konsumsi solar rata-rata 64,44%. Dengan perbandingan komposisi antara solar dengan LPG saat menggunakan dual fuel system yaitu 29,17% : 70,83%. Kapal dilengkapi senjata tipe remote weapon station (RWS) yaitu Kongsberg Sea Protector yang memiliki pemasangan sangat fleksibel untuk kapal patroli karena memiliki ukuran yang compact
Kata Kunci : Laut Teritorial, Kapal Patroli, Catamaran Hull
Konsep Multihelix Kemandirian BAKAMLA RI Dalam Pengadan Kapal Patroli
Authors: Seno Sudiro Pratondo Ario 
Published: August 2022

Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) dengan sumber daya alam berlimpah, yang di satu sisi memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa, namun di sisi lain mengandung kerawanan dengan hadirnya kepentingan negara lain yang dapat mengancam kedaulatan, keamanan, dan keselamatan bangsa. Dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI memerlukan Kapal Patroli sebagai fungsi penindakan. Namun saat ini Bakamla RI masih kekurangan kapal dalam menjaga wilayah perairan Indonesia sehingga belum dapat menjangkau semua perairan Indonesia yang begitu luas. Pengadaan Kapal Patroli Bakamla RI dapat dilakukan dengan asas kemandirian. Hal ini dilakukan berdasarkan salah satu asas dan tujuan Penyelenggaraan Industri Pertahanan yakni Kemandirian dan mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Industri Pertahanan berperan sebagai sebagai integrator baik dengan sesama Industri Pertahanan maupun dengan Bakamla RI sebagai stakeholder. Peranan masing-masing pihak dalam hubungan yang bersifat multihelix ini dilakukan berdasarkan kemampuan dalam memenuhi bagian-bagian pada Kapal Patroli sehingga akan dihasilkan konsep pengadaan Kapal Patroli dengan kandungan lokal mendekati 100%.
Kata Kunci: Bakamla RI, Kapal Patroli, Industri Pertahanan, Multihelix.
Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Indonesia
Authors: Zaenol Hasan  
Published: August 2022

Wakaf merupakan salah satu pilar filantropi di dalam agama Islam yang memiliki relasi sengat kuat dengan kesejahteraan sosial guna untuk menciptakan manusia yang damai, rukun, dan sejahtera. Pengelolaan zakat berdasarkan hukum positif yang terlampir dalam UU RI NO 41 TAHUN 2004, menerangkan bahwa lembaga wakaf sebagai penata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah, terciptanya keadilan dan untuk memajukan kesejahteraan umum. salah satu firlantropi yang masih diperbaiki di sektor kebijakan publik dan memperdayakan masyarakat adalah dengan cara memperbaiki disektor wakaf tunai (cash wakaf). wakaf uang (tunai) dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.Perbedaan ulama’ tentang boleh atau tidaknya wakaf uang terletak pada illat objek wakaf itu sendiri. Sehingga benda yang hanya diperbolehkan untuk diwakafkan adalah benda yang bersifat abadi. para ulama’ salaf lebih menekankan keabadian mauquf dari eksistensi bendanya, namun menurut ulama’ khalaf dan madzhab hanafiyah lebih menekankan keabadian manfaat, meskipun barangnya dapat berupa uang atau benda yang memiliki manfaat lainnya. Karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari asal mauquf itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan kajian kepustakaan (library research). Library research diartikan sebagai kajian atau penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis
EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES
Authors: Pereira Aline Antunes , Nogueira Vânia Cristina , Mendes Julita de Castro Meira , Andreuzza Ana Cristina Santezzi Bertotelli , Ferraz Erica de Souza , Silva Nilza Veloso da , Dias Fuzinelli Jhenifer Prescilla , Campos Luciana Soares Alves de 
Published: August 2022

Nos últimos anos, houve uma crescente mobilização nas escolas e comunidades brasileiras no que se refere à educação especial em uma perspectiva de educação inclusiva. A educação inclusiva exige mudanças no processo de ensino-aprendizagem, principalmente por se deparar com inúmeras barreiras. Nesse contexto, o presente ensaio teórico teve como objetivo geral discutir os desafios e as possíveis práticas inclusivas no cenário brasileiro. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e exploratória da literatura. Por se tratar de uma temática tão vasta, relevante e complexa, percebeu-se a necessidade de maiores discussões no âmbito político, social e acadêmico, as quais serão base para as reflexões no decorrer do artigo.
Differences in Gender Perceptions of Higher Education Institutions (HEI) Students and Teachers on Science Technology Engineering Agriculture Mathematics (STEAM) Education
Authors: Reyes Wilma Santos , Bayten Elanor Ordiz , Mercado Felixberto Mendoza 
Published: August 2022

The study compared the gender differences perceived by teachers and students on the current Science Technology Engineering Agriculture Mathematics (STEAM) practices in Philippine Higher Education Institutions (PHEIs). It is assumed in this study that STEAM fields are often male-dominated, and STEAM courses are less attractive to female students. A descriptive survey was used in this study. Data were collected from a validated questionnaire. Teachers of STEAM disciplines (n=1,016), and students (n=24,172) were selected using multi-stage random sampling. Purposive sampling was used in selecting CHED higher education institutions centers of excellence in selected regions. Means and t-tests were computed in analyzing the data using a statistical tool. Findings revealed that male and female students are significantly different in the perception of the program objectives and program outcomes, faculty, program curricula, instructional materials, procedures and techniques, assessment and evaluation, and administrative support and policies. Male and female teachers similarly perceived the factors except for some in specific STEAM fields. The research suggests that gender disparity could be minimized in STEAM degrees by implementing gender policies.
URGENSI DAN FUNGSI KOMUNIKASI PADA SUATU ORGANISASI
Authors: - Sartono , Pazqara Emiraldo Win 
Published: August 2022

AbstrakPenulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai urgensi dan fungsi komunikasi pada suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka. Dari bahasan ini dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, Urgensi komunikasi dalam organisasi adalah supaya organisasi dapat berperan untuk memperbaiki komunikasi tidak efektif yang tidak dikehendaki oleh semua organisasi. Kedua, bahwa komunikasi organisasi memiliki fungsi-fungsi yang dapat menunjang jalannya organisasi yang diantaranya adalah fungsi informatif yang memandang organisasi sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, fungsi regulatif yang berhubungan dengan peraturan, fungsi persuasif yang berkaitan dengan mekanisme hubungan antara pimpinan dengan bawahan, dan fungsi integratif yang berkenaan dengan upaya mewujudkan keutuhan organisasi.Kata Kunci: fungsi. komunikasi, organisasi, urgensiÂ Â AbstractWriting this scientific paper aims to discuss the urgency and function of communication in an organization. This research uses literature review method. From this discussion, several things can be confirmed, including: first, the urgency of communication in the organization is that the organization can play a role in improving ineffective communication which is not desired by all organizations. Second, that organizational communication has functions that can support the running of the organization, including informative functions that view the organization as an information processing system, regulatory functions related to regulations, persuasive functions related to the mechanism of relations between leaders and subordinates, and integrative functions. with regard to efforts to achieve organizational integrity.Keywords: function, communication, organization, urgency
PROSES PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KELURAHAN PABUARAN, KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
Authors: Trianfano Andri , Nurhayati Dwi Astuti 
Published: August 2022

AbstrakPelaksanaan program KUBE yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama ini belum dapat berjalan secara maksimal. Berbagai yang permasalahan kerap muncul dan menghambat berjalannya kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya ketua dan anggota KUBE Buaran Jaya dalam manajemen sumber daya manusia untuk menjaga keberlangsungan kelompok menggunakan perspektif General Administrative Management Theory dari Henry Fayol. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan, dan analisis data dilakukan menggunakan metode interaktif. Hasil menunjukkan bahwa dalam ramelakukan proses manajemen SDM di dalam kelompok, ketua melakukan proses perencanaan yang berguna untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan SDM sesuai dengan kompetensinya, pengorganisasianuntuk menghindari tumpang tindih peran antar anggota, pengarahan untuk membuat anggota bekerjasama dengan baik guna mencapai tujuan kelompok, pengendalian untuk mengukur sejauh mana tujuan yang sudah tercapai, pengembanganuntuk meningkatkan kualitas produksi usaha yang dijalankan, pemberian kompensasiuntuk menjaga produktivitas, dan integerasi serta pemeliharaan agar timbul rasa saling memiliki. Proses tersebut berdampak pada segi kelembagaan, sosial, dan juga ekonomi.Kata Kunci: KUBE, manajemen, sumber daya manusiaÂ AbstractThe implementation of the KUBE program conducted by the government as a solution to increase public welfare has not worked well so far. A lot of problems came up and hampering the group progress. This research aimed to identify the efforts of the leader and the member of KUBE Buaran Jaya in managing human resources to keep the group sustainability. This research used a qualitative method with a study case approach. The data collection has done through observation, in-depth interviews, and documentation. Purposive sampling was used to determine the informant, and the data analysis has done by an interactive method. The results show that in managing human resources within the group, the leader has done the planning process to know the needs and the competence of the member, organizing to prevent overlapping tasks between members, directing to make a good teamwork between members, controlling to measure the goals achieved, developing to increase the production quality, giving compensation to keep the productivity, integration and maintaining to build the sense of belonging between members. Those things impacted the organizational, social, and economic sector.Keywords: KUBE, management, human resources
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA
Authors: Suryapuspita Merintha , Maâ€™muri Johar 
Published: August 2022

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi e-money untuk penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Namun sistem e-money cenderung digunakan oleh kelas ekonomi menengah ke atas. Menariknya, sejak 2017 pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk program pengentasan kemiskinan menggunakan e-money. Untuk mendukung terlaksananya program tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menyetujui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Salah satu obyek atau kota percontohan untuk pelaksanaannya adalah Yogyakarta. Salah satu kecamatan di Yogyakarta adalah Danurejan. Danurejan memiliki target 590 keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan wawancara dan analisis dokumen. Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai telah secara keseluruhan berjalan dengan baik. Apalagi jika dibandingkan dengan program sebelumnya yaitu Program Beras SejahteraÂ yang tidak menggunakan e-money. Dari hasil penelitian pada variabel komunikasi antar stakeholder terkait; karakteristik organisasi pelaksana; lingkungan sosial, politik, dan ekonomi; dan sikap/kecenderungan dari implementor sudah baik. Sedangkan, pelaksanaan variabel standar dan sasaran kebijakan, dan sumber daya penerapan dilapangan perlu ditingkatkan.Kata Kunci : Non Tunai, BPNT, KemiskinanÂ AbstractThis study aims to explain how the government is implementing e-money for poverty reduction. However, the e-money system tends to be used by the upper middle class. Interestingly, since 2017 the Indonesian government has also implemented Non-Cash Food Assistance (BPNT) for poverty alleviation programs using e-money. To support the implementation of this program, the President of the Republic of Indonesia has approved Presidential Regulation Number 63 of 2017 concerning the Distribution of Non-Cash Social Assistance. One of the objects or pilot cities for its implementation is Yogyakarta. One of the districts in Yogyakarta is Danurejan. Danurejan has a target of 590 families. The method used in this research is qualitative, with an interview approach and document analysis. This study found that the implementation of Non-Cash Food Assistance has been running well overall. Especially when compared to the previous program, the Prosperous Rice Program, which did not use e-money. From the research results on the communication variables between related stakeholders; the characteristics of the implementing organization; social, political and economic environment; and the attitude / tendency of the implementor is good. Meanwhile, the implementation of standard variables and policy targets, and field application resources need to be increased.Keyword : Cashless, BPNT, Povety
Potensi Kebijakan dalam Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas
Authors: Pazqara Emiraldo Win , Kusumaningsih Oti 
Published: August 2022

ABSTRAK
Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai potensi kebijakan dalam penanganan PGOT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, dari aspek kejelasan dan konsistensi kebijakan, perda nomor 16 tahun 2015 memiliki aturan yang cukup jelas namun belum semua aspek dalm perda dapat dijalankan. Kedua, dari aspek alokasi dan sumber dana, yakni anggaran difokuskan pada penanganan dan pembinaan PGOT yang bersumber dari Dinas Sosial dan lembaga donor yang tergabung dalam Mitra Kurir Langit. Ketiga, dari aspek keterpaduan lembaga pelaksana, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan PGOT berkoordinasi dengan baik dan sinergis. Keempat, dari aspek rekruitmen pejabat pelaksana, berjalan dengan baik melalui pendelegasian wewenang dalam menjalankan tupoksi antar gugus tugas.
Kata Kunci: Kebijakan, PGOT, Potensi
ABSTRACT
Writing this scientific paper aims to raise the discussion of potential policies in handling PGOT based on Regional Regulation Number 16 of 2015 concerning Community Diseases in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis, several things can be confirmed including: first, from the aspect of policy clarity and consistency, regional regulation number 16 of 2015 has quite clear rules but not all aspects of the regional regulation can be implemented. Second, from the aspect of allocation and sources of funds, the budget is focused on handling and fostering PGOT sourced from the Social Service and donor agencies who are members of the Sky Courier Partner. Third, from the aspect of the integration of implementing agencies, that the parties involved in the prevention and handling of PGOT coordinate well and synergistically. Fourth, from the aspect of recruitment of implementing officials, it went well through the delegation of authority in carrying out the main tasks between task forces.

Keywords: PGOT, Policy, Potency
Optimalisasi Budaya Organisasi di Era Milenial
Authors: - Suryoto 
Published: August 2022

Budaya organisasi adalah sebagai sistem nilai, fungsi, dan acuan perilaku. Sistem nilai dimaksudkan bahwa yang diyakini semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan. Fungsi budaya organisasi adalah sebagai sistem perekat diantara anggota organisasi, sedangkan acuan untuk berperilaku adalah dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mengelola generasi millenial adalah dengan memanfaatkan perilaku mereka terhadap teknologi.

Kata Kunci: Budaya, Milenial, Organisasi.

ABSTRACT
Organizational culture is a system of values, functions, and behavioral references. The value system is meant that all members of the organization believe in and that are learned, applied and developed on an ongoing basis. The function of organizational culture is as an adhesive system among members of the organization, while the reference for behavior is that it can be used as a reference for behavior in the organization to achieve the goals that have been set. In managing the millennial generation is to take advantage of their behavior towards technology.

Keywords: Culture, Millennial, Organization.
PPKN SUBJECTS CHANGED TO PANCASILA EDUCATION, HOW IS IT IMPLEMENTED?
Authors: Nayla Muthia Rahman , Paiman Paiman , Sulaeman Evie Farida 
Published: August 2022

Pancasila subjects that will be applied in the 2022/2023 school year have gone through a long journey in education, especially the learning process. Historically, the world of education has known PMP (Pancasila Moral Education) and PPKn (Pancasila and Citizenship Education). Since the year of reform, the subject that discusses Pancasila has undergone many changes, both in terms of material and the basic foundation of the curriculum in education itself. This is a result of one of them is the amendment of the 1945 Constitution. This paper aims to determine the implementation of Pancasila subjects that will be applied as a substitute for PPKn subjects. Research is a type of normative or literature research. Data collection through literature review is related to the focus of research in the form of literature review, theory, and documents. Meanwhile, data analysis is carried out descriptively by triangulation. Hasilresearch shows that the Ministry of Education and Culture early 2022 issued guidelines for implementing the curriculum to recover learning after the Covid-19 pandemic. It contains Pancasila subjects that replace PPKn subjects. Its implementation is carried out by considering 2 (two) aspects, namely: intracurricular allocation per year; and the allocation ofPancasila student profile projects.
Keywords: Subjects, PPKn, Pancasila.