bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
La Comunicación Responsable como dimensión de estudio en la literatura científica: estado de la cuestión
Authors: Hernández Flores Hilda Gabriela , Sánchez Reina J. Roberto , Robles Avalos Ruth Scarlett 
Published: January 2022

La comunicación responsable (CR) es un concepto emergente en todos los contextos que implican comunicación pública. A pesar de que el término ha empezado a ser usado cada vez con mayor frecuencia, su conceptualización aún resulta compleja debido a su constante confusión con otras con otras nociones. Este artículo presenta el estado de la cuestión en torno al estudio de la Comunicación Responsable. Se busca con ello contribuir a la construcción de un modelo general y teorías que permitan explorar la comunicación responsable de forma holística. Se realizó una revisión sistemática del concepto en la producción científica entre 2010-2021. Los resultados evidencian la Comunicación Responsable como objeto de estudio presente en distintos ámbitos. Se demuestra también que la producción académica sobre el tema empieza a repuntar a partir de la década de 2010. A pesar de que la investigación académica ha recalcado su importancia, el estudio de prácticas que delineen y fomenten esta perspectiva continúa siendo una tarea pendiente.
Studi Penggunaan Media Simulasi PhET dalam Pembelajaran Fisika
Authors: Verdian Fhemy , Jadid Muhammad Afta , Rahmani Maya Nurul 
Published: January 2022

Fisika dengan berbagai konsep yang masih sulit dipahami, memerlukan sebuah media pembelajaran yang mampu menjelaskan konsep tersebut dengan lebih mudah dan menarik. Keterbatasan media nyata menjadi kendala dalam melaksanakan pembelajaran virtual, sehingga guru membutuhkan media digital sebagai alternatif, salah satunya media simulasiÂ PhET. Tujuan penelitian ini yaitu; 1) Mendeskripsikan penggunaan Simulasi PhET. 2) Mengetahui keefektifan penggunaan media Simulasi PhET dalam pembelajaran Fisika. 3) Mengetahui Kelebihan dan Kekurangan penggunaan Simulasi PhET dalam pembelajaran Fisika. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis Studi Kepustakaan. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa PhET merupakan aplikasi web base learning dengan berbagai materi yang memiliki kemudahan penggunaan serta mampu menjelaskan konsep melalui animasi simulasi dan penggunaan simulasi PhET akan lebih baik jika dikombinasikan dengan strategi pembelajaran yang berorientasi pada siswa. PhET memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya ialah, efektif digunakan untuk menjelaskan konsep fisika yang bersifat abstrak.
Kajian Pendekatan Multirepresentasi dalam Konteks Pembelajaran Fisika
Authors: Nikat Rikardus Feribertus , Loupatty Martha , Zahroh Shofie Hikmatuz 
Published: January 2022

Pendekatan multirepresentasi merupakan salah satu pendekatan yang menekankan beberapa sudut pandang makna dalam bentuk representasi verbal, gambar, persamaan, diagram, tabel dan grafik. Bantuan pendekatan multirepresentasi dalam pembelajaran fisika dapat meningkatkan proses dan evaluasi pembelajaran fisika. Beberapa fitur multirepresentasi dalam pembelajaran fisika memberikan dampak yang signifikan pada laur pembelajaran fisika. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara kualitatif peranan pendekatan multirepresentasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fisika secara komprehensif. Secara khusus kajian penelitian ini adalah pendekatan multirepresentasi dapat terintegrasi ke dalam beberapa model, media, strategi dan metode pembelajaran. Fisika serta pengaruhnya terhadap kemampuan kognitif mulai dari level rendah hingga level tinggi. Â Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kajian Pustaka dengan berbagai sumber berupa artikel jurnal dan beberapa literatur lainnya. Hasil review sumber referensi menunjukan bahwa pendekatan multirepresentasi dapat dintegrasikan pada beberapa model, media, strategi, metode, dan pendekatan pada pembelajaran fisika sehingga mampu meningkatkan beberapa kemampuan kognitif seperti kemampuan pemecahan masalah, argumentasi, pemahaman konsep fisika siswa.
Persepsi Siswa dan Guru terhadap Penggunaan Laboratorium Virtual dalam Pembelajaran Fisika
Authors: Nurwahidah Afifah , Qolbi Wilda Nurul , Putra Rizki Muhammad , Muhajir Siti Nurdianti 
Published: January 2022

Sampai saat ini Pandemi masih belum berakhir, upaya demi upaya terus dilakukan oleh pemerintah dan juga semua lapisan masyarakat untuk bisa menghentikan rantai penyebaranÂ Covid 19 ini. Selama hampir 2 tahun Covid 19 membesamai kita, tentunya banyak sekali dampak yang dirasakan. Pendidikan merupakan salah satu bidangÂ yang sangat terdampak dengan adanya Covid 19 ini. Kegiatan belajar mengajar seketika diberhentikan dan dialihkan Menjadi sistem belajar online. Tidak mudah untuk sebagian orang atau lembaga untuk menyesuaikan sistem pembelajaran dengan keadaan. Namun disamping itu teknologi berkembang dengan sangat pesat, masyarakat pun mulai beradaptasi dengan keadaan dan mulai mengembangkan, memanfaatkan teknologi yang ada. Dalam pembelajaran fisika contohnya, Metode pembelajaran saintifik dan juga prosedur kerja ilmiahÂ yang seharusnya dilakukan secara langsung kini mulai dilakukan secara online juga. Laboratorium virtual menjadi salah satu alternatif untuk bisa melaksanakan praktikum sesuai dengan materi ajar yang diberikan. Banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat mengenai penggunaan Laboratorium Virtual ini, terlebih mereka yang masih kekurangan fasilitas dan prosesÂ akses internet yang kurang terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengkajiÂ respon komponen pendidikan seperti siswa dan guru dalam Penggunaan Laboratorium Virtual di sekolah. Sehingga memberikanÂ gambaran nyata sebagai acuan untuk pemilihan solusi bagi lapisan masyarakat yang paling terdampak akibat pandemik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, Dengan instrumen penyebaran angket online kepadaÂ siswa dan guru fisika di tingkat SMA sampai universitas, Dengan topik pertanyaan penggunaan laboratorium virtual. Data hasil survei digunakan sebagai acuan untuk mencari solusi dari permasalahan metode pembelajaran dan praktikum fisika di era Pandemi.
Pendekatan STEM untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Fluida Statis
Authors: Lestari Isti Fuji , Muhajir Siti Nurdianti 
Published: January 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa SMA melalui pendekatan STEM pada materi fluida statis. Penelitian ini dilakukan di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Garut dengan jumlah sampel 40 siswa (18 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan). Jenis penelitian ini adalah pre-eksperimen dengan rancangan one shot pretest-posttest group.Â Instrumen penelitian berupa soal uraian keterampilan berpikir kritis siswa SMA pada materi fluida statis. Berdasarkan nilai N-Gain diperoleh hasil 0.62 yang termasuk dalam kategori sedang. Peningkatan tertinggi terdapat pada indikator memberi penjelasan sederhana dan peningkatan terendah terdapat pada indikator mengatur strategi dan taktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan STEM dapat meningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi fluida statis.Â Â
Financial law and financial science in Russian Federation and Czech Republic (comparative research)
Authors: Karfíkova M. , Chernikova E. V. 
Published: January 2022

The methodology. Comparative legal, historical and analytical scientific methods were used. The main results, scope of application. Formation of financial-legal theory in both countries took place under the circumstances of political changes. In relation to the Czechoslovak Republic, the attention is focused on the period from the formation of the Czechoslovak Republic in 1918 to the formation of the Czech Republic in 1993, and the main emphasis is made on the period of the 21st century. Periodization of financial law and financial science, and also the system of financial law considers the teaching of financial law and financial science at the Faculty of Law, Charles University. The study also characterizes the process of development of financial law and financial science in pre-revolutionary Russia, highlights the Soviet period of development of financial law, focuses on the problems of development of modern financial law. Periodization of financial law, as well as the system of financial law, are presented from the perspective of teaching of the subject of financial law at the faculties of law. The authors suppose that the modern system of financial law and financial science has retained the original division into two parts, general and specific. All sub-branches of the special part of financial law may be divided into three main blocks: (1) sub-branches of the fiscal part of financial law; (2) sub-branches of the non-fiscal part of financial law; common sub-branches of the non-fiscal part of financial law.Conclusions. The hypothesis about the unity of the principles of financial law and financial science, and public finance as the main category, as well as about the independence of this branch of public law was confirmed during the study. Due to the growing volume of legal regulation in both countries, the historical division of the financial law system is not enough, there is an extensive fragmentation of division in the financial law system. We are observing the emergence of new sub-branches, which are likely to tend to the formation of new branches.
Special Tribunal for Lebanon and progressive development of international criminal law
Authors: Sinyakin I. I. , Skuratova A. Yu. 
Published: January 2022

The subject. The article analyses the practice of the Special Tribunal for Lebanon and its Judgement of 18 August 2020, rendered against those found guilty of a terrorist act and the impact on the progressive development of international criminal law.The purpose. This article seeks to define what goal the international community pursued in establishing the Special Tribunal for Lebanon from the perspective of international security law, international criminal justice, and counter-terrorism cooperation. The legal nature of the terrorist attack of 14 October 2005 is essential in this regard: is the crime is comparable in its gravity and consequences to the crimes of genocide or war crimes in the territory of the former Yugoslavia or Rwanda, which predetermined the subsequent establishment of ad hoc international criminal tribunals? Further, was the establishment of the Special Tribunal for Lebanon an attempt to make the crimes of terrorism an international crime in practice? Finally, was the establishment of the Tribunal an attempt to lay the groundwork for a new type of international judicial bodies with jurisdiction over crimes of terrorism? The methodology. The authors use such general theoretical and specific scientific methods as comparative analysis, generalization, interpretation and classification as well as systemic analysis and formal logical methods.The main results. The legal qualification and analysis of the circumstances of the terrorist attack do not enable the conclusion that the bomb explosion in Beirut was comparable in danger and consequences to any international crimes or was a threat to international peace and security. In its turn, the involvement of the Security Council in the establishment of the Tribunal does not unequivocally evidence its alleged attempt to create a purely international criminal structure.The choice of applicable law granted to Lebanon and the fact that the crime committed solely affected the interests of that State would qualify the Tribunal as an internationalized judicial body, whose work would focus on defining the crime of terrorism through a broader lens of interpreting national legislation. In other words, the impetus for development has been given not to international but national criminal law.The Tribunal was created neither to progressively develop international criminal law with regard to defining terrorism as an international crime nor to advance the international criminal justice system. Rather, it was an attempt to address Lebanon’s specific political and legal challenges.Conclusions. The outcome of the Tribunal’s work could have a rather negative impact on the development of international criminal law, discrediting the very idea of enabling “peace through justice” and uniform, consistent application and interpretation of international criminal law.
Experimental legal regimes of mobilization type as a method of legal regulation in the context of COVID-19 spread
Authors: Makarov V. O. 
Published: January 2022

Experimental legal regime; COVID19; legal regime; legal experiment; “regulatory sandboxes”; legal technique; classification of legal experiments; legality; experimental legal regimes of mobilization type on legal forecasting and legal interpretation methods. The theoretical basis of the research includes well-known legal science categories, i.e. legal regime and legal experiment that get a new interpretation with the appearance of experimental legal regime institute. The main results of the research, scope of application. Experimental legal regime is a broader legal phenomenon than regulatory sandboxes, which includes not only regulation of the digital innovation sphere, but also other rules that are limited in time and space. There are legal regimes with signs of experimentation that are not officially identified by the state as experimental legal regimes. The work studied the experience which arose due to modern changes in state and legal regulation caused by the global epidemic of COVID-19. It is suggested to divide the legal experiments according to the purpose of experimental legislation into the following groups: optimizing, progressive and mobilization ones. The aim of the first group named “Optimizing legal experiments” is to test using of new regulation applied to a large and complex object. The second group named “Progressive legal experiments” is intended to check whether the abandonment of old laws is beneficial in the innovation field. The result is creation of a smart regulation for economic and technological development. The third group named “Mobilization legal experiments” is aimed at maintaining of the existing level of resources, security, and infrastructure in the event of critical situations. It is being proved that the legal restrictions aimed at preventing of COVID-19 viral infection spreading can be classified as experimental legal regimes of mobilization type. The criterion for distinguishing of mobilization experimental legal regimes from others is the voluntary participation in the legal experiment and the goal of the experimental legal regime.Conclusions. The development of mobilization experimental legal regimes implies raising of their legality. It can be achieved by the provision of legal guarantees such as the goals of the legal experiment and the evaluation of their consequences. This will allow identify whether the consequences of the experiment correspond to the goals of the new legal regulation. There must be grounds for limitations to legal certainty caused by legal experimentation. Their manifestation is the goal and evaluation criteria, with the help of which it is possible to determine whether the consequences of the establishment of the experiment correspond to the goals of the new legal regulation. Otherwise, there is a risk of unjustified infringement of the rights and legitimate interests of citizens.
Digital profile: the concept, regulatory mechanisms and enforcement problems
Authors: Vinogradova E. V. , Polyakova T. A. , Minbaleev A. V. 
Published: January 2022

The subject of the research is the legal nature of the digital profile of a citizen, as well as a set of legal norms regulating digital profiling relations in Russia.The comparative method, the method of system analysis, as well as the method of legal modeling are used in the article.The purpose of the article is to confirm or disprove the hypothesis that legal regulation is not the only mechanism for regulating relations in the field of digital profiling.The main results, scope of application. The article studies the phenomenon of digital profile, the main approaches to the digital profiling as well as the circumstances that have caused the state's interest in digital profiling. The creation and operation of a digital profile should be aimed at achieving the goal set out in the legislation. The digital profile is a set of relevant, reliable information about individuals and legal entities formed in the unified identification and authentication system or other information systems of state and local government authorities. The formation of a digital profile is carried out in order to provide data to authorities, legal entities and persons who have requested access to this information through the digital profile infrastructure. The analysis of the Russian legal regulation of relations in the field of digital profiling is presented, the problems of enforcement practice are identified. The analysis revealed the main differences between the digital profile and related categories, including social scoring, the unified population register and others. The comparison of a digital profile with a digital avatar and a digital character was carried out. It is extremely important to pay close attention to the problems of digital profiling both at the level of fundamental and applied scientific research. At the state level, it is important to strategically determine what a digital profile is, as well as formulate the main directions of the digital profiling development, challenges and risks. The importance of the development of digital profiling for unified system of public authorities in the Russian Federation is outlined.Conclusions. The analysis of the emerging practice of digital profiling in contemporary society shows that legal regulation does not always allow us to keep up with the rapidly developing relations in this area. The possibility of using other mechanisms should be considered. The use of mechanisms of regulatory experiments can also be considered as special mechanisms for regulating relations in the field of digital profiling. The goal of the research has been achieved, the legal nature of the digital profile has been revealed, approaches to regulating this phenomenon in the conditions of digital transformation have been proposed.
IMPLEMENTASI NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DI ERA SOCIETY 5.0
Authors: Ansani  , Achmad Abubakar  , Muhsin Mahfudz  
Published: January 2022

This article aims to examine the implementation of the value of religious moderation in the perspective of the Al-Quran in the era of era society 5.0. Religious moderation in the era Society 5.0. era provides religious narratives that are free of access through technology that is often used by certain groups to make religion an aspiration by imposing that is far from tolerant and fair. Therefore, religious moderation is the basis for strengthening religious understanding in era society 5.0, which needs to have characteristics in accordance with the values ​​of the Al-Quran by strengthen religious understanding that is moderate, tolerant and compassionate. The method used in this research is a qualitative method that uses library research as its approach. The research sources used were obtained from various scientific sources, namely books, journal articles, and various other sources related with research studies. Furthermore, with data analysis techniques in the form of descriptive-analytic, the researcher will analyze the data encounters before presenting it. Readers in the midst of a multicultural society. From the results of the study it was found that there are several moderating values ​​in Al The Al-Quran as a reference that needs to be implemented in the era society 5.0. era to create peace in life in the era society 5.0, era, namely a. fostering the value of balance and justice, b. maintain the value of religious tolerance c . maintain the value of religious harmony d. Spread the value of love.
MOĞOLLUKTAN TÜRKLÜĞE KONGURATLAR
Authors: HATUNOĞLU Nurettin 
Published: January 2022

ÖZET
Türk tarihinde birleşme ya da ayrılma yoluyla yeni boy oluşumlarına sıkça rastlamak mümkündür. Bu durum Türklerin sosyal yaşamlarının bir sonucudur. Günümüzde de değişik coğrafyalarda farklı isimler ile kurulmuş Türk devletlerini görmek mümkündür. Türklerin yakın ilişkide bulunduğu ve kültürel açıdan benzerlikler taşıdığı Moğolların, Cengiz Han döneminde büyük bir imparatorluk kurması ve Türk topraklarını işgal etmesi bir süre sonra Moğolların Türkleşmesi ile neticelenmiştir. Bu süreçte yeni boylar ortaya çıktığı gibi, aslen Moğol olup Türkleşenler de vardır. Konguratlar, Cengiz ile birlikte gelip Deşt-i Kıpçak bölgesinde Türkleşen ve daha sonra Maveraünnehir bölgesine gelerek Özbek halkını meydana getiren topluluklardan biridir.
Cengiz Han’dan daha önce de var olduğu bilinen ve kökü Ergenekon destanına kadar giden Konguratların mitsel tarihlerinden başlayarak, Cengiz Han ile annesi ve eşi üzerinden kurdukları akrabalık bağları ile şekillenen konumları, Hive Hanlığında iktidarı ele geçirmeleri ve günümüzdeki durumları üzerinden, Konguratların geçirmiş olduğu tarihi süreç bir bütün olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu süreçte Kongurat boy isminin birçok diğer boy ismi gibi günümüzde ayrı bir siyasi yapı meydana getirebilmiş Özbek, Kazak, Karakalpak v.b halklar arasında görülmesinin tarihsel sebepleri de Konguratlar üzerinden ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Çalışmada farklı bölgelerde yaşamış olsalar da Konguratlar bir bütün olarak ele alınmış, oldukça uzun olan tarihlerinin dönüm noktaları üzerinde durulmuştur. Çalışma ortaya konmaya çalışılırken farklı dildeki birincil elden kaynaklar ve onların yardımı ile hazırlanan telif eserlerden yararlanılmıştır. Ayrıca günümüzdeki durumları ile ilgili kişisel gözlem ve tespitlere de yer verilerek konunun güncelliğine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
ANTALYA’DA EVLİLİK VE BOŞANMA (1918-1919)
Authors: DURGUN Hatice 
Published: January 2022

Osmanlı Devleti’nde nikâhların kadıdan alınan izinname ile kıyılması esas olmasına rağmen, buna her zaman riayet edilmemiş ve izinsiz kıyılan nikâhlarla ilgili davalarda mahkemenin işi zorlaşmıştır. Hâkimden izinname almadan kıyılan nikâhlarda yaşanan suiistimalleri önleyebilmek için Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılın sonlarına doğru nikâh akitleri daha sıkı denetlenmeye başlanmıştı. Bundaki en önemli amaçlardan biri akitlerde çiftlerin evlenirken kayıtlara geçirilen kimlik bilgileri, mehir, şahit, vekil ve varsa şartlara dair verilen bilgilerin, zaman içerisinde çiftler arasında görülmesi muhtemel hukukî işlemlere de mesnet teşkil etmesiydi. Bu sayede kadının haklarının güvence altına alınarak mağduriyet yaşamaları engellenmeye çalışılmıştı.
Devlet bir taraftan evlilik akitleri üzerinde bu şekilde denetimini arttırmaya çalışırken öte yandan evliliği, dolayısıyla doğurganlığı özendirici bir nüfus politikası gütmekteydi. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan nüfus kayıplarının telafisi için doğumlar, dolayısıyla evlilikler devlet tarafından teşvik edilirken bir taraftan da tüm Osmanlı tebaasının evlilik ve boşanma işlemlerinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar hızlandı. Savaşlar nedeniyle şehit sayısındaki artış ve birçok askerin yaşamından haber alınamaması, geride kalan nafakadan mahrum ailenin hayatını idame ettirebilmesi ve kadının yeniden evlenebilmesi önündeki en büyük engellerden biriydi. Zira kadı sicilleri askere giden eşlerinden haber alamayan veya şehit olduklarını ispat etmeye yönelik, çok sayıda kadının açtığı dava ile doludur. İşte hem savaş ortamının aile teşekkülü ve dağılması üzerine getirdiği yükün azaltılabilmesi, hem de evlilik ve boşanmaların daha sistemli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, 1917 yılında Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin çıkarılma gerekçelerinden biri olmuştu. Bu makale Kararname’nin yürürlüğe girmesinin ardından Antalya’da Kararname hükümleri gereğince tutulan evlilik ve boşanma kayıtlarının incelenmesini konu almaktadır.