FENOMENA MATINYA HEWAN KURBAN SEBELUM HARI PENYEMBELIHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Potret Kasus Di Luhak Nan Tigo, Sumatera Barat
Authors: Hidayat Rian , Handayani Yulmitra 
Published: April 2022

This study departs from the phenomenon of dying the sacrificial animals before the day of slaughtering at Luhak Nan Tigo, a communal in West Sumatra, Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah and Luhak Agam. The death of the sacrificial animals before the day of slaughter certainly makes a problem between the Shohibul Kurbaan and the organizing committee to determine the status of ownership and legal an animal itself. The main issues of this paper at least talk about the regulation of the sacrificial animals at Luhak Nan Tigo and the form of settlement by related parties to the phenomenon. This study was analyzed with a qualitative descriptive model that began describing a phenomenon and then drew a concrete conclusion from various basic sharia laws regarding the status of animal ownership and the value of the sacrificial animals itself. The results of the study found that the process of collecting funds and purchasing the sacrificial animals in Luhak Nan Tigo which became one of the regulations in the view of Islamic law didn’t experience debate, ranging from age, ownership status, to the health of the sacrificial animals. However, the phenomenon of the death of this the sacrificial animals has various forms of settlement which are not regulated exclusively by Islamic law, so the solution found is one cow for more than seven people, replace together, two cows for three groups, and replacing one cow with two goats. The settlement is analyzed with Islamic legal sources and some forms of settlement can be said to be less relevant if viewed in terms of the value and essence of the sacrificial animal itself.
Kajian ini berangkat dari fenomena matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan di Luhak Nan Tigo, sebuah komunal di Sumatera Barat, Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah dan Luhak Agam. Matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan tentu saja melahirkan dinamika pertentangan antara shohibul kurban dan panitia penyelenggara guna menentukan status kepemilikan dan hukum kurban bagi shohibul kurban itu sendiri. Pokok permasalahan dari tulisan ini setidaknya berbicara mengenai regulasi penyembelihan hewan kurban di Luhak Nan Tigo dan bentuk penyelesaian yang dilakukan pihak terkait terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini dianalisis dengan model deskriptif kualitatif yang dimulai mendeskrpsikan suatu gejala lalu menarik sebuah konklusi konkret dari berbagai dasar hukum syarak mengenai status kepemilikan hewan dan nilai dari ibadah kurban itu sendiri. Adapun hasil penelitian yang ditemukan bahwa proses pengumpulan dana dan pembelian hewan kurban di Luhak Nan Tigo yang menjadi salah satu regulasi dalam pandangan hukum Islam tidak mengalami perdebatan, mulai dari usia, status kepemilikan, hingga kesehatan hewan kurban. Namun, fenomena matinya hewan kurban ini memiliki berbagai bentuk penyelesaian yang tidak diatur secara ekspilisit oleh hukum Islam, sehingga penyelesain yang ditemukan adalah satu ekor sapi untuk lebih dari tujuh orang, mengganti secara bersama, dua ekor sapi untuk tiga kelompok, dan mengganti satu ekor sapi dengan dua ekor kambing. Penyelesaian tersebut dianalisa dengan sumber-sumber hukum Islam dan sebahagian bentuk penyelesaian dapat dikatakan kurang relevan jika dipandang dari segi nilai dan esensi hewan kurban itu sendiri.