EFEKTIFITAS SEMA NOMOR 8 TAHUN 2011 SEBAGAI PERANGKAT PENYELEKSI PERKARA PIDANA DAN PEMBATAS PEMENUHAN HAK–HAK TERDAKWA
Authors: & Edy Herdyanto Agung Dwi Wicaksono 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong><strong><em></em></strong></p><p><em>Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui </em><em>kedudukan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 sebagai instrumen penyeleksi dalam perkara pidana, mengetahui pemenuhan hak–hak terdakwa jika adanya pembatasan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan alasan perkara tidak memenuhi syarat diajukannya kasasi berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 </em><em>t</em><em>entang</em><em> Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Untuk men</em><em>el</em><em>iti permasalahan tersebut penulis berusaha menganalisis Surat Tembusan Mahkahmah Agung Nomor</em><em> </em><em>22/PANMUD.PIDANA/I/2018 dan</em><em> </em><em>putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 731/PID/2017/PT SBY dikaitkan dengan hukum acara pidana, dengan menggunakan kajian dari segi filosofis dan yuridis. </em><em>Metode penelitian yang digunakan dalan penulisan hukum ini adalah </em><em>penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier</em><em>. Hasil dan pembahasan penulisan hukum ini adalah</em><em> </em><em>Kedudukan SEMA Nomor 8 Tahun 2011 berfungsi sebagai penyeleksi perkara pidana yang akan diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. SEMA Nomor 8 Tahun 2011 menjadi peraturan yang baku dan harus dijalankan.</em><em> Pemenuhan hak-hak terdakwa dengan adanya pembatasan dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011 maka terdakwa atau penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali jika perkara tersebut tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah diatur di dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011. </em><em>Upaya hukum banding merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan.</em></p><p><strong><em>Kata Kunci:</em></strong><em> SEMA Nomor 8 Tahun 2011, Hak–hak Terdakwa</em><em>, Upaya Hukum</em><em></em></p><p><em> </em></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong><strong><em></em></strong></p><p><em>The purpose of writing this low is to know the position of SEMA Number 8 of 2011 as an instrument selection of criminal case, find out the fulfillment right of defendant if there are the limitasion of SEMA Number 8 of 2011.</em></p><p><em>The appeal cassasion application submitted by defendant wasn’t accepted by Makamah Agung because the case did not meet the requirements for filing an appeal based on SEMA Number 8 of 2011 about Cases that didn’t meet the requariments for cassation and reconsideration. </em><em></em></p><p><em>To research the case, the writer tries to analyze the copy letter of Supreme Court Number 22/PANMUD.PIDANA/I/2018 and the decision of Surabaya High Court Number 731/PID/2017/PT SBY is associated with criminal procedure law, using philosophical and</em><em> </em><em>juridical studies.</em><em> The research methot used in this laws writing is normative legal research or known as doctrinal low, is this the research conducted by searching the library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The result and discussion of laws writing is the Position of SEMA Number 8 of 2011 as a scriminal case selection that’s it will be filed for cassation or reconsideration to Supreme Court. SEMA Number 8 of 2011 is a standard rules and must be implemented. Fulfillment of the defendant rights by limitation in SEMA number 8 of 2011 the defendant or public prosecutor can not submit an appeal and review if the case does not meet the requirement or the rules forth in SEMA Number 8 of 2011. Appeals is the lat remedy that can be done.</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong><em> SEMA Number 8 Tahun 2011, </em><em>D</em><em>efendant’s rights</em><em>, Legal effort</em><em></em></p>