bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
RELAVANSI GRATIFIKASI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA
Authors: Christin Pardede Tri Yanti Merlyn , Suartha I Dewa Made 
Published: October 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kriteria gratifikasi yang dianggap suap bagi penyelenggara negara dalam perspektif pemberantasan korupsi; dan untuk menganalisis implikasi pelaporan dan penetapan status gratifikasi bagi penyelenggara negara. Metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisasi peraturan terkait gratifikasi, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan menerapkan metode analisis kualitatif. Ada dua hasil pertama, gratifikasi sebagai perbuatan yang wajar namun dapat menjadi tindak pidana korupsi dalam bentuk suap apabila berkaitan den berlawanan dengan jabatan, dan kewajiban penerima sebagai penyelenggara negara dengan nilai yang tidak wajar dan tidak melapor kepada KPK selama 30 hari sejak diterima. Kedua, implikasi pelaporan gratifikasi membebaskan penyelenggara negara dari ancaman sanksi pidana, memutus konflik kepentingan, cerminan integritas diri dan sebagai sel assement bagi penerima. Dismping itu memberikan kejelasan status kepemilikan objek gratifikasi.
The purpose of this study is to identify the criteria for gratification which is considered a bribe for state officials in the perspective of eradicating corruption; and to know the reporting and determination of gratification status for state administrators. The method uses a normative juridical approach by inventorying regulations related to gratification, data collection techniques using documentation studies and applying qualitative analysis methods. There are two first results, gratification as a reasonable act but can be a criminal act of corruption in the form of a bribe if it relates to contradicting the position, duties and obligations of the recipient as an organizer of the country with an unnatural value and not reported to the KPK for 30 days from receipt. Second, the implications of gratification reporting frees state administrators from the threat of criminal sanctions, resolves conflicts of interest, reflects self-integrity and serves as a cell assement for recipients. Dismpaing provides clarity of ownership status of gratification objects.
KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL SAAT TERJADI WANPRESTASI: PENDEKATAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN
Authors: Satryaningrat Made Agus Mas Dika , Sudiarawan Kadek Agus 
Published: October 2022

Penelitian hukum ini memiliki tujuan yaitu untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai keabsahan dari perjanjian yang dilakukan secara digital pada saat debitur terjadi permasalahan sengketa yang mengakibatkan wanprestasi. Dan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa secara keperdataan yang timbul akibat wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan dalam peraturan perundang-undangan serta konseptual hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai keabsahan dari suatu perjanjian yang dilakukan secara digital yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 17 UU ITE yang mengarah pada Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa secara keperdataan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan secara digital/elektronik yang dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi melalui metode mediasi merupakan cara yang menguntungkan para pihak yang bersangkutan dengan mencari jalan keluar dari penyelesaian sengketa sehingga para pihak dapat menerima setiap hasil keputusan yang telah dirundingkan. Penyelesaian sengketa secara keperdataan ini bersumber dari hasil kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak.
This legal research has a goal, namely to examine the legal arrangements regarding the validity of agreements made digitally when the debtor has a dispute that results in default. And to analyze how to resolve civil disputes that arise as a result of default. The method used is normative legal research with an approach to legislation and legal conceptualization. The results of the study show that the regulation regarding the validity of an agreement made digitally is regulated in Article 1 Paragraph 17 of the ITE Law which leads to Article 1320 to Article 1337 of the Civil Code. This study shows that civil dispute resolution in an agreement is carried out digitally/electronically which can be resolved through litigation (court) or non-litigation (outside court). Settlement of disputes out of court or non-litigation through the mediation method is a way that benefits the parties concerned by finding a way out of dispute resolution so that the parties can accept every decision that has been negotiated. The settlement of this civil dispute comes from the result of a mutual agreement between the two parties.
PERAN BELA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI CYBERCRIME DALAM ERA DIGITAL
Authors: Azra Heriana Kamiliya Muthia , Prawita Audithya , Cakra Dewa Monica Malva , Satino Satino , Navael Lovenka Diva 
Published: October 2022

Perkembangan era digital membawa “beragam implikasi baik dampak yang sifatnya membangun maupun dampak yang sifatnya merusak. Salah satu dampak yang merusak dari perubahan era kepada era digital adalah munculnya kejahatan siber atau cybercrime”. Untuk menanggulangi cybercrime, maka diperlukan dasar hukum yang kuat serta upaya-upaya konkrit dan kesadaran berbagai pihak sebagai perwujudan bela negara serta sikap bela negara dari setiap individu yang ada di masyarakat yang merupakan mandat dari konstitusi terhadap seluruh warga negara Indonesia. Pengaturan cybercrime di Indonesia sendiri diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU ITE. Jurnal ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian” yuridis-“normatif” dengan cara memperoleh sumber melalui bahan hukum primer, antara lain: peraturan perundang-undangan, teori hukum serta melalui hukum sekunder, yaitu buku teks dan doktrin para sarjana. Penelitian ini membahas persoalan mengenai bentuk pengaturan cybercrime dan bela negara di Indonesia, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menangani cybercrime sebagai wujud dari bela negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE sebagai hukum positif yang mengatur permasalahan cybercrime mempunyai korelasi yang kuat dengan sikap bela negara, dikarenakan apabila ketentuan-ketentuan di dalam UU ITE tidak dibarengi dengan sikap bela negara dari setiap individu yang memegang kewarganegaraan Indonesia akan menimbulkan pengimplementasian yang tidak efektif.
The development of the digital era has various impacts, both positive and negative impacts. One of the negative impacts of the development of the digital era is cybercrime. To tackle cybercrime, a strong legal basis is needed and concrete efforts and awareness of various parties as the embodiment of state defense. The writing of this study uses normative juridical methods, which uses primary legal materials such as laws and regulations, legal theory and also secondary legal materials such as textbooks and scholars' doctrines.” This study discusses the forms of regulation of cybercrime and state defense in Indonesia, as well as the efforts that can be made to deal with cybercrime as a form of defending the country. The results of the study indicate that the arrangements in ITE Law could not be fully implemented optimally without the efforts made by the community and the government as a form of state defense.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS (PRELOVED) MELALUI E-COMMERCE
Authors: Pradnyaning Putri Ni Made Nita , Mayasari I Dewa Ayu Dwi 
Published: October 2022

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji terkait perlindungan hukum dan proses penyelesaian sengketa bagi konsumen dalam melakukan jual beli barang bekas (preloved) melalui pasar elektronik atau yang biasa disebut e-commerce. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai objek kajian. Hasil studi menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum bagi konsumen pembeli barang bekas secara garis besar terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi peraturan tersebut belum dapat sepenuhnya melindungi konsumen dalam bertransaksi melalui e-commerce. Hal ini dikarenakan hak-hak yang dimiliki konsumen sebagaimana didasari UUPK hanya terbatas untuk tramsaksi yang sifatnya konvensional saja. Dalam hal konsumen dirugikan pada jualbeli barang bekas melaluii e-commerce dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian Sengketa secara litigasi dapat dilakukan dengan cara konsumen mengajukan gugatan ke pengadilan di bawah lingkup peradilan umum, dan penyelesaian non-litigasi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase atau dengan cara perdamaian kedua belah pihak.
The purpose of this study is to analyze the legal protection and dispute resolution process for consumers related to transaction of second-hand or preloved through e-commerce. This study uses a normative legal method and focuses on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study shows that Legal protection for consumers who make transactions of secondhand or preloved is broadly contained in Consumer Protection’s Law, but the regulation has not been able to fully cover consumers in transactions through e-commerce. Because consumer's rights that regulated in Consumer Protection’s Law are limited to conventional transactions only. In terms that consumers are harmed in the sale and purchase of second-hand or preloved through e-commerce, it can be resolved through litigation and non-litigation. Regarding the settlement of consumer disputes who are harmed through e-commerce, it can be resolved through litigation and non-litigation. Litigation dispute resolution can be carried out by means of consumers submitting a lawsuit to the court under the scope of the general court, and non-litigation settlement is carried out by filing a lawsuit or complaint to the Consumer Dispute Settlement Agency by negotiation, mediation, conciliation, and arbitration or by way of peace on both sides.
PENGHAPUSAN PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA
Authors: Airlangga Rendy , Suwandi Veronica Rahma 
Published: October 2022

Pancasila merupakan sebuah nilai yang menjadi dasar negara serta merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman tatanan kehidupan bangsa dan negara, tidak dapat diubah atau digantikan dengan apapun. Dengan adanya nilai Panacasila sebagai corak khusus bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat serta keadilan pemidanaan mati di Indonesia relevan untuk dihapuskan dengan ditinjau persepektif nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Pancasila menjadi pondasi dasar untuk membentuk sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang hasilnya adalah pada dasarnya hukum pidana bukan hanya sekedar untuk memberikan kesengsaraan pada seseorang yang melakukan kejahatan, melainkan dalam makna sesungguhnya merupakan sebuah bentuk perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh individu yang diperlakukan tidak baik, oleh sebab itu dalam hal ini negara memiliki peran untuk menegakkan ketertiban pada masyarakat. Negara Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai landasan dalam pembentukan pengaturan hukum sudah semestinya menghapuskan pemidanaan mati karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan juga filosofi pada hukum pidana yakni tentang memanusiakan manusia, oleh karena itu pada pemaknaan penjatuhan pemidanaan mati tidak seharusnya di dasarkan hanya pada pembalasan pribadi dalam pemaknaan hukum pidana. Dengan demikian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini perlu untuk menghapuskan pidana mati di Indonesia.
Pancasila is a value that forms the basis of the state and is the ideology of the Indonesian nation that guides the life of the nation and state, it cannot be changed or replaced with anything. The application of Pancasila in the process of life in the state order and the Indonesian nation order can be formed through the form of community assimilation which is in line with the meaning contained in Pancasila itself and making Pancasila as the foundation in forming a legal system. This study uses a normative legal research method whose results are basically criminal law is not just to give misery to someone who commits a crime, but in a real sense is a form of protection of human rights owned by individuals who are treated badly, therefore in this case The state has a role to enforce order in society. The Indonesian state which has Pancasila as the basis for establishing legal arrangements should have abolished the death penalty because it is not in accordance with the values ??contained in Pancasila and also the philosophy of criminal law, which is about humanizing humans, therefore the meaning of the imposition of the death penalty should not be interpreted based only on personal revenge in the meaning of criminal law. Thus, the current Draft Criminal Code (RKUHP) is necessary to abolish the death penalty in Indonesia.
PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS YANG MENDAPAT KEWENANGAN DARI NEGARA MEMBUAT ALAT BUKTI AUTENTIK
Authors: Annisa Rangkuti Desela Sahra , Handayani Ridwan Fully 
Published: October 2022

Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Akta Notaris tersebut dibuat sesuai/memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata maka dianggap sebagai alat bukti otentik. Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.
Notary is a public official in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2014 concerning Notary Position Article 1 number 1. Notaries are authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements and provisions required by laws and regulations and/or what is desired by the interested party to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the date of making the deed, keeping the deed, providing grosse, copies and excerpts of the deed, all of this as long as the making of the deeds is not assigned or excluded to other officials or other people. determined by law. The Notary Deed is made in accordance with/fulfills the cumulative requirements as required in Article 1868 of the Civil Code, it is considered as authentic evidence. Notaries in carrying out their duties in addition to being given authority, are also required to comply with the obligations stipulated by UUJN and the Notary Code of Ethics and are required to avoid prohibitions in carrying out their positions.
KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TERKAIT MORATORIUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Authors: Lafentia Agatha , R.G Azzahra Natazia , Pratiwi Tasya Bella 
Published: October 2022

Lahirnya Surat Keputusan (SK) No.359/KEP/HK/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu upaya Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam mengevaluasi kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Pasalnya, kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur seringkali menimbulkan konflik masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak menyetujui adanya kegiatan pertambangan karena faktor kerusakan lingkungan dan kegiatan pertambangan juga mengambil sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum dari Surat Keputusan Gubernur tersebut dan dampak yuridis yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana penulis menggunakan literatur perundang- undangan dan literatur buku-buku yang berkaitan untuk membahas penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan Moratorium Izin Usaha Pertambangan memiliki kelemahan, yakni dasar hukumnya hanya berasal dari Instruksi Presiden (Inpres) yang mana tidak memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan sehingga dampak yuridis yang ditimbulkanpun hanya penghentian sementara kegiatan pertambangan.
The issuance of Decree No.359/KEP/HK/2018 dated November 14, 2018 concerning the Temporary Suspension of the Granting of Mineral and Coal Mining Business Permits by the Governor of East Lesser Sundas is one of the efforts of the Governor of East Lesser Sundas in evaluating mining activities in the area. This is because of mining activities often lead to community conflicts. Most of the community does not approve of mining activities because of environmental damage and mining activities also take the source of the livelihoods of the surrounding community. The purpose of this research is to analyze how the legal strength of the Governor's Decree and the juridical impact caused by the issuance of the issuance of Decree. The research method used is normative legal research, the author uses the statutory literature and books to discuss the research. The results show that the Mining Business Permit Moratorium Decree has weaknesses, which has no legal consequences if its not implemented. So, the juridical impact is only a temporary suspension of mining activities.
FORMULASI KEBIJAKAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN LAKI-LAKI
Authors: Gayatri Putu Ayu , Purwani Sagung Putri M.E. , Yudiantara I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi 
Published: October 2022

Tindak pidana dapat terjadi terhadap siapa saja tidak memandang jenis kelamin seseorang, hal tersebut berlaku pula terhadap tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan yang selama ini identik dengan perbuatan persetubuhan dengan pemaksaan terhadap perempuan, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban pemerkosaan. Guna melindungi hak asasi manusia dari ancaman kekerasan seksual, tindak pidana pemerkosaan harus diatur secara umum yakni berlaku korban laki-laki dan perempuan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana formulasi kebijakan hukum pemerkosaan terhadap laki-laki yang berlaku saat ini dan formulasi kebijakan hukum pemerkosaan laki-laki di masa mendatang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yakni pemerkosaan terhadap laki-laki belum diatur dalam KUHP maupun aturan manapun. Pasal yang sering dijatuhkan dalam tindak pidana kesusilaan terhadap laki-laki yakni pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul. Pemerkosaan terhadap anak laki-laki tidak diatur pula dalam KUHP namun yang diatur adalah perbuatan cabul. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan rumusan larangan terhadap pemerkosaan terhadap anak. Formulasi kebijakan hukum pemerkosaan laki-laki di masa mendatang di Indonesia dapat dilihat pada rumusan KUHP. Pemerkosaan dalam RKUHP tidak memandang gender pelaku atau korban sehingga dalam Rancangan KUHP memberikan perlindungan bagi laki-laki sebagai korban pemerkosaan.
Crime can happen to everyone regardless someone’s gender, including rape crime. Rape has been known as crime that the victim is a woman, but it is possible that men can be victims in rape crime too. In order, to protect human rights from sexual violence, The crime of rape, both men and women who are victims, must be considered. The problems in this study are : what are the legal arrangements regarding the crime of rape that currently apply in Indonesia and how are the formulation of the male rape law policy in the future (ius constituendum) in Indonesia. This research used normative legal research method. The result of this study is that rape of men has not been. The article that is often imposed in criminal acts of decency against men is Article 289 of the Criminal Code of Indonesia concerning obscene acts. Against boys, there is not regulated in Criminal Code of Indonesia, but the regulation about it found in Act Number 23 of 2002 juncto Act Number 35 of 2014 about Child Protection. The future legal policies about male rape legal policies can be seen in the Criminal Code Layout (RKUHP). Rape in Criminal Code Layout (RKUHP)does not look at the gender of the criminals or victims, so Criminal Code Layout (RKUHP) provides protection for men as victims of rape.
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ONLINE PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Authors: Wicaksono Muhammad Arvin , Febrian Dwiyudanta Andre , Oedoyo Wibisono 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) transaksi online perdagangan internasional melalui Online Dispute Resolution (ODR). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ADR. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga mengatur tentang transaksi elektronik. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki keputusan terakhir tentang apakah teknik Arbitrase Online dapat digunakan dalam arbitrase Indonesia atau tidak.
The goal of this research is to examine Alternative Dispute Resolution (ADR) for international commerce transactions conducted online through Online Dispute Resolution (ODR). The research method adopted is qualitative with a normative judicial orientation. According to the findings, Alternative Dispute Resolution (ADR) is governed by Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Electronic transactions are likewise regulated by the Republic of Indonesia's Law on Electronic Information and Transactions, as amended by Law No. 11 of 2008. The Indonesian National Arbitration Board has the final decision on whether or not to allow Online Arbitration in Indonesian arbitration.