PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SISTEM DEMOKRASI DI KOTA SEMARANG
Authors: Suparno Suparno , Karmanis Karmanis 
Published: July 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>The Republic of Indonesia is a democratic country, all practices of implementing state power must be based on the will of the people. The success of a country in holding elections that are direct, general, free and confidential will be a measure of the value of the success of the implementation of democracy, the voice of the people in a democratic country is a very valuable value because the people determine the government itself. In this study, researchers formulated how the strategy of applying political education as an effort to increase public participation in realizing a democratic system in the city of Semarang. By using descriptive qualitative research methods. This research was conducted in the city of Semarang, Central Java.</em></p><p><em>The results of the study: First, the implementation of political education conducted by the Semarang City government has not yet run optimally. This is indicated in the results of research that show the role is not yet optimal in providing the information needed for the implementation of public political participation, especially the political participation of young people in political activities. Second, the Media (political parties), as an aggregation of the interests of the people, have to work even harder to build a communication system, one of which is when gathering public aspirations in public consultation forums. Because the public consultation forum is a media meeting between the legislature and the public directly to be expected to become a medium to build real communication about the problems that occur in the community. Third, the implementation of political education, carried out using various methods and strategies including: training and coaching activities, seminars, studies, outreach and social activities. Implementation is determined according to the right conditions, scheduled and routine, but does not rule out the possibility of activities adapted to existing conditions.</em></p><p><em>Recommendations: First, the quality of the organizer especially at the ad hoc committee level needs to be maximized. There are still people who do not vote because of technical problems. KPU's dissemination to the public needs to be intensified as well. Many did not vote because they were not registered in the DPT or did not get clear information related to voter obligations. Second, E-Vote. In the context of direct elections the concept of E-Vote is very likely to be applied, especially in regions or regions which are in sufficient resources. This can support the realization of effective and efficient direct elections, and minimize the potential for manipulation of vote counting.</em></p><p> </p><p><em>Keywords: Political Education, Participation, Democracy</em><em></em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Republik Indonesia merupakan negara demokrasi, segala praktek penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasarkan pada kehendak rakyat. Keberhasilan sebuah negara dalam menyelenggarakan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia akan menjadi tolak ukur nilai kesuksesan penyelenggaraan demokrasi, suara rakyat dalam sebuah negara demokrasi merupakan nilai yang sangat berharga sebab rakyat yang menentukan pemerintahan itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan bagaimana strategi penerapan pendidikan politik sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sistem demokrasi di kota semarang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah.</p><p>Hasil penelitian: <em>Pertama</em>, Pelaksanaan Pendidikan politik yang dilakukan pemerintah Kota Semarang, belum berjalan secara maksimal. Hal ini terindikasi pada hasil penelitian yang menunjukan belum maksimalnya peranannya dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pelaksanaan partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi politik generasi muda pada aktifitas politik. <em>Kedua,</em> Media (partai politik) sebagai agregasi kepentingan masyarakat, harus lebih keras lagi membangun sistem komunikasi, salah satunya pada saat penjaringan aspirasi publik dalam forum konsultasi publik. Karena forum konsultasi publik merupakan media pertemuan antara legislatif dan masyarakat langsung untuk diharapkan dapat menjadi media untuk membangun komunikasi riil tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. <em>Ketiga</em>, Pelaksanaan pendidikan politik, dilaksanakan menggunakan berbagai metode dan strategi antara lain: kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi dan kegiatan sosial. Pelaksanaannya ditentukan menurut kondisi yang tepat, terjadwal dan rutin, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada.</p>Rekomendasi: <em>Pertama</em>, Kualitas penyelenggara terutama ditingkat panitia ad hoc perlu dimaksimalkan. Masih terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara karena masalah-masalah teknis. Sosialisasi KPU kepada masyarakat perlu digiatkan pula. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mendapat informasi yang jelas terkait kewajiban pemilih. <em>Kedua, E-Vote</em>. Dalam konteks Pemilu langsung konsep E-Vote sangat mungkin diterapkan, khususnya daerah atau wilayah-wilayah yang secara sumber daya sudah memadai. Hal ini dapat mendukung terwujudnya Pemilu langsung yang efektif, dan efisien, serta meminimalisir potensi manipulasi penghitungan suara.