bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Clinical effects of adaptive lung ventilation regime during weaning of mixed ICU patients
Authors: Glavatskih R. A. , Davidova N. S. , Leyderman I. N. , Sobetova G. V. 
Published: April 2022

Background. Weaning from mechanical ventilation (MV) became one of the main problems of intensive care unit (ICU) physicians. Choosing the optimal mode of MV, which make possible to accelerate the process of weaning the patient, remain unresolved. A promising direction is the use of new adaptive ventilation modes.Objective. To compare the clinical efficacy of the iSV regimen with the traditional CPAP + PS (PSV) regimen in patients of a mixed ICU.Design and methods. 45 patients (age 31–81) were examined. Patients were on prolonged MV from 5 to 28 days. In group 1 pressure support (PSV) mode was used to adapt to spontaneous breathing. Group 2 consisted of patients in whom adaptive ventilation (iSV) mode was used.Results. Both modes of assisted ventilation provided effective respiratory support. In the PSV mode, on the 3rd and 5th days of weaning from MV, hypocapnia and a higher support by the pressure of spontaneous inspirations (PS) were noted. A higher daily energy requirement was revealed in PSV mode on day 3. The length of stay in ICU in iSV group was moderately decreased.Conclusion. Assisted ventilation modes PSV and iSV are effective in adapting patients to spontaneous breathing after prolonged MV. The iSV mode appears to cause less respiratory stress compared to the PSV mode. Assisted ventilation in iSV versus PSV can possibly reduce ICU length of stay.
Primary lymphomas of the central nervous system. Questions of epidemiology and treatment. Clinical example of multidisciplinary approach in therapy
Authors: Voinov N. E. , Ulitin A. U. , Chitanava T. V. , Sklyar S. S. , Petrov A. V. 
Published: April 2022

Background. Currently, the frequency of occurrence of neoplasms is emerging in the world. Under conditions of a general tumor, brain tumors are rare (0.7–1.5 %). However, high mortality, disability, limited life expectancy of patients, high economic and social inferiority, raise concerns about the medical organization of care, development and social adaptation. Of particular importance among the causes of primary brain tumors is the congenital or acquired growth of immunodeficiency. The growth in the number of drug addicts led to the elimination of the annual epidemic at the end of the 70s and the increase in the number of patients with immunodeficiency syndrome (AIDS), due to which the growth of a brain tumor began to develop in this population group. The number of Russian patients with lymphoma is also steadily increasing.Objective. Consider an illustrative clinical case that reflects the expected continuity in patients with ordinary CNS lymphoma.Design and methods. A 50-year-old patient with moderate memory loss was examined using various methods: MRI, PET-CT and etc.Results. Based on histological and immunohistochemical studies, diffuse large B-cell lymphoma of the CNS was diagnosed. There was a positive trend in the reduction of tumor size after radiation therapy.Conclusion. Primary CNS lymphoma is becoming an active epidemiological problem of society, requiring comprehensive multidisciplinary monitoring. Only high vigilance in terms of lymphoma and well-coordinated work of multidisciplinary specialists can help to perform the correct diagnostics and patient management.
Adamantinomatous craniopharyngioma of cerebellopontine angle in association with Gardner’s syndrome
Authors: Safarov B. I. , Melchenko S. A. , Ulitin A. Yu. , Sklyar S. S. , Zabrodskaya J. M. , Voinov N. E. 
Published: April 2022

Background. Craniopharyngiomas are benign epithelial tumors. According to embryogenetic theory, these neoplasms develop from the remains of the cells of Rathke’s pouch, which connects the cavities of the primary oral tube with the pituitary gland in the embryonic period. The metaplastic theory assumes the occurrence of craniopharyngiomas as a result of metaplasia of epithelial cells in the chiasmal-sellar region.Objective. To present a clinical case of ectopic adamantium-like craniopharyngioma of the right cerebellopontine angle associated with Gardner’s syndrome.Design and methods. The analysis of SCT, MRI, histological, histochemical and other special studies, as well as data from four other similar observations published in the literature, was carried out.Results. We describe a case of a rare case of ectopic adamantium-like craniopharyngioma of the right cerebellopontine angle associated with Gardner’s syndrome (familial adenomatous polyposis, multiple skull osteomas and soft tissue tumors) diagnosed in a 27-year-old patient. It is noted, while inexplicable, the correlation of craniopharyngiomas in patients with Gardner’s syndrome in the region of the cerebellopontine angle.Conclusions. In the case of patients with adamantine-like craniopharyngiomas, the including of collection of a family history and special studies to exclude adenomatous intestinal polyposis and Gardner syndrome in the complex of treatment and diagnostics id highly recommended.
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 2628 K/Pid.Sus/2016 TENTANG FAKTUR PAJAK FIKTIF
Authors: Adi Nugraha & Edy Herdyanto Al-Arthur Evan 
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kasasi Penuntut Umum terhadap kelalaian Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam tindak pidana perpajakan tentang faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif merupakan sebuah faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,atau apabila diterbitkann oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling berhubungan untuk ditarik konklusi
Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, serta mengetahui Bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Serta memutuskan Terdakwa bersalah telah meembuat faktur pajak fiktif dan wajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
Kata Kunci: Kasasi, Faktur Pajak Fiktif, Tindak Pidana Perpajakan
KEWENANGAN LEMBAGA PENGADILAN DALAM MENETAPKAN SAH ATAU TIDAKNYA STATUS TERSANGKA KASUS KORUPSI DI SIDANG PRAPERADILAN
Authors: Nugroho Hernawan Satrio 
Published: April 2022

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai apakah lembaga pengadilan dapat menetapkan sah atau tidaknya status Tersangka kasus korupsi di sidang Praperadilan, Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah Sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ada yang ditolak dan ada yang diterima sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Praperadilan yang menolak penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan adalah karena ketentuan mengenai kewenangan praperadilan telah secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 1 Butir 10 jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga tidak boleh diintepretasikan lain dari yang tertulis. Putusan Praperadilan yang menerima penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan menganggap bahwa penetapan tersangka adalah hasil dari proses penyidikan, oleh karena ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP tidak mengatur dan melarang, maka dilakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dengan memasukkan sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan.
Kata Kunci : Praperadilan, Penetapan status Tersangka, Kewenangan Lembaga Pengadilan.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA
Authors: Wibowo &  Zakki Adlhiyati Intan Setiyo 
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskripstif. Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang akan dieksekusi di Indonesia mengalami beberapa hambatan yaitu berupa tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran putusan arbitase internasional dan jangka waktu penetapan eksekuatur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga menyebabkan penundaan eksekusi dan mempersulit pihak lawan dalam melakukan upaya hukum, selain itu, tidak adanya batasan mengenai makna ketertiban umum menyebabkan perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kata Kunci: Problematika Pelaksanaan Arbitrase Internasional, Jangka Waktu, Ketertiban Umum
ANALISIS PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE AKIBAT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA MELAKUKAN KEKERASAN BERSAMA TERHADAP ORANG DAN BARANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 59K/PID/ 2017)
Authors: Murbarani, Thanisa Shifa 
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perlunya koreksi putusan judex factie berkenaan dengan pemeriksaan terdakwa pada kasus Nomor 59K/PID/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendakatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa Hakim judex factie tidak menerapkan peraturan hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa Iwan Safe’i. Putusan judex factie menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa hanya karena Terdakwa tidak melakukan kejadian tersebut secara fisik. Terdakwa Iwan Safe’i merupakan orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana. Didasarkan pada Pasal 55 KUHP, maka Terdakwa termasuk ke dalam tindakan yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu perbuatan pidana (doen plegen), sehingga Terdakwa dapat dipidana layaknya pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pengrusakan sesuai ketentuan Pasal 170 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
Kata Kunci : Judex Facti, Putusan Bebas, Kekerasaan
KAJIAN ATAS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DENGAN MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/PID/2016)
Authors: Kusuma Wardhani Fitria Ayu 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong><strong></strong></p><p><em> </em></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dengan bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, kemudian Judex Facti Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak melanggar tindak pidana, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging). Pengadilan Negeri Pelaihari telah keliru menerapkan hukum karena perkara di atas telah memenuhi unsur pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sehingga Pengadilan Negeri telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut sangat sesuai sebagai dasar pengajuan kasasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang,sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP.</em></p><p><em> </em></p><p><strong><em>Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong><strong><em></em></strong></p><p><em> </em></p><p><em>This research aims to determine the reason for the filing of an appeal by the public prosecutor against the acquittal of all charges. The method used is a normative legal research.</em> <em>District Court Pelaihari declare the defendant not guilty of the evidence is legally and convincingly guilty of committing the crime of attempted burglary, then Judex facti District Court Pelaihari declare acts committed defendant did not violate criminal offense, and freeing the defendant of all charges (onslag van alle rechtsvervolging)</em> <em>, Pelaihari District Court had erroneously applied the law for cases above have met the elements of Article 363, paragraph 1 to 4 of the Criminal Code</em> <em>so that</em> <em>District Court had wrongly applied the law or apply the law but not as it should be and it is very suitable as the basis for filing cassation was not conducted in accordance with the provisions of the Act, in accordance with Article 253 paragraph (1) sub a Criminal Procedure Code.</em></p><p><em> </em></p><p><strong><em>Keywords: Cassation, The Public Prosecutor, Court judgment</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p>
ANALISIS PEMERIKSAAN TERHADAP TERDAKWA BERUMUR DUAPULUH TAHUN DENGAN ACARA PIDANA ANAK DALAM PERKARA SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA
Authors: Bahri M Fahrurrizal 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p align="center"> </p><p><em>Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai analisis pemeriksaan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berdasarkan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi bahwa anak yang belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana, maka dapat diajukan di peradilan anak sebelum mencapai umur 21 tahun, sehingga hakim memutus perkara yang dilakukan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah sesuai dengan batas umur pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.</em></p><p><em> </em></p><p><strong><em>Kata Kunci: Acara Pidana Anak, Perlindungan Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum</em></strong></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p><em> </em><em>This study examines the problems regarding the analysis of examinations and considerations of Judges in making decisions on Children Conflicting with the Law based on Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. Article 20 of the Child Criminal Justice System Law restricts that a child who is not 18 years old commits a crime, can be filed in a juvenile court before reaching the age of 21, so that the judge decides a case committed by a Child Conflicting with the Law in accordance in the Juvenile Justice System Act.</em><em></em></p><p><em> </em></p><strong><em>Keywords: Child Criminal Events, Child Protection, Children in Conflict with Law</em></strong>
KAJIAN ATAS ADANYA NOVUM SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/pid/2016)
Authors: Widya Pratiwi Dwi Indah 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p class="Pa10"><em>Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung </em><em>dalam beberapa ini diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa alasan ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali atas putusan hukuman mati di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.07/Pid.B/2013/PN.GS tanggal 21 Mei 2013. Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris yang didampingi penasihat hukum mengajukan peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (novum) ,agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam Hukum Acara Pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana. </em></p><p class="Default"><strong><em>Kata </em></strong><strong><em>Kunci</em></strong><strong><em>: </em></strong><strong><em>Peninjauan kembali, </em></strong><strong><em>Ahli waris, </em></strong><strong><em>Keadilan</em></strong><strong><em></em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p class="Pa10"><em> </em></p><p class="Pa10"><em>Judicial review is the final remedy proposed by </em><em>convicted person or his heirs. But in criminal justice practices in Indonesia, remedy reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code does not regulate the prohibition on the Public Prosecutor to submit a review</em><em>. Supreme Court decision allowed for the Public Prosecutor to submit a review. </em><em>The purpose of this study was to analyze the reasons for the heirs accompanied by legal counsel to submit a review of the death sentence in the Gunung Sitoli District No. 07 / Pid.B / 2013 / PN.GS on 21 May 2013. </em><em>The results showed that the heirs who were accompanied by a legal counsel submitted a review due to the new evidence (novum),</em><em>some assurance of certainty and justice in the Criminal Law of event, it is necessary to pay attention to the rights of </em><em>convicted person. </em></p><p><strong><em>Key Words</em></strong><strong><em>: Judicial review, Heir, Justice</em></strong></p>
PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI DAN MENGADILI SENDIRI UNTUK MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 72 K/ Pid.sus/2017)
Authors: & Sri Wahyuningsih Yulianti. Bimo Mahardhika Aji 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong><strong></strong></p><p><em>Penelitian</em><em> Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, dalam kasus ini khususnya tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Menggunakan metode penelitian diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah dedukasi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor</em><em> </em><em>72 K/Pid.sus/2017. </em><em>Berdasarkan kasus ini dimana Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.sus/2017), dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) karena Terdakwa terbukti bersalah seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaannya.</em><em></em></p><p><strong><em>Kata kunci</em></strong><em>: Hakim Agung, Judex Facti, Narkotika.</em><em></em></p><p><em> </em></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong><em></em></p><pre><em>This Legal Research aims to determine the consideration of the Supreme Court Judge to cancel Judex Facti's verdict and judge himself to impose imprisonment against perpetrators of crimes, in this case in particular the criminal act of abuse of Narcotics use of group I for themselves. Using research methods include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches and legal materials namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Supreme Court Decision Number 72 K / Pid.sus / 2017. Based on this case where the District Court has wrongly applied the law, according to Article 255 paragraph (1) of the KUHAP the Supreme Court overturned the District Court's decision and tried itself (Study of Supreme Court Decision Number 72 K / Pid.sus / 2017), and consideration of the Supreme Court granted the filing of Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with Article 193 paragraph (1) because the Defendant was found guilty of being sentenced according to his indictment.</em></pre><p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: Chief Justice, Judex Facti, Narcotics</em><em></em></p>