bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
SOCIAL SUPPORT UNTUK MEMECAHKAN MASALAH TURNOVER INTENTION YANG DIMEDIASI OLEH WORK ENGAGEMENT DI PERUSAHAAN FARMASI
Authors: Kisahwan Daniel , Usman Bahtiar , Hermana Deni 
Published: March 2022

Abstrak Tujuan – untuk menganalisis peran work enggament dalam memediasi pengaruh social support terhadap turnover intention. Desain penelitian – Desain penelitian pengujian hipotesis (testing hypotesis) melalui survey terhadap 400 pegawai non manager, di perusahaan farmasi Indonesia secara acak dengan analisi data menggunakan Structural Equoation Model (SEM) covariant. Temuan penelitian - Perubahan pada turnover intention disebabkan oleh tingginya work engagement. Energi, kekuatan, keuletan, dedikasi serta daya serap pegawai atas pekerjaan yang didorong oleh yang didorong oleh sosial support yang terstruktur membuat para pegawai tetap berada dalam organisasi, tidak berpikir berhenti dan mencari pekerjaan lain . Work engagement memediasi pengaruh social support terhadap turnover intention. Implikasi praktis - Perusahaan menyelenggarakan kegiatan sosial bagi pegawai untuk mendukung para pegawai.Originalitas - menjelaskan fungsi social support dalam kerangka teori Job Demand Resources (JD-R) sebagai predictor turnover intention melalui work engagement.
PERAN PERUSAHAAN UMAT DALAM KOMPETISI GLOBAL
Authors: Harahap Sofyan S 
Published: March 2022

Inline with the development of new states and their economy, the Muslimowned companies are emerging. Sum of the companies are listed in the Emerging Market 200 of Business Week. This new phenomenon are discussed and the composition and characteristics of those companies are analyzed. These companies are not necessary being operated in syariah rudes. The grouping is only based on what country are the companies originated. The companies may not belong to Muslim investors or its operating may not comply with sharia rules. The paper is a first step to discover and to map the road and the power of Muslim emerging Economy.
ANALISIS PENGARUH BI RATE, INFLASI,PDBDAN INDEKS DOW JONES TERHADAP IHSGTAHUN 2011 S.D 2019
Authors: Suranadi I Made Putra 
Published: March 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh BI Rate, Inflasi, PDB Indonesia dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG. Penelitian ini menggunakan data IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan sampel sebanyak 33 terdiri dari data triwulanan seluruh variabel selama triwulan I tahun 2011 sampai Triwulan I 2019 dengan pemilihan sampel melalui metode non probability sampling yaitu dengan metode purposive sampling dan data dianalisis dengan teknik analisis regresi linear ordinary least square. Berdasarkan hasil analisis ditemukan BI Rate, Inflasi, PDB Indonesia dan Indeks Dow Jonessecara simultan berpengaruh terhadap IHSG. Inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. BI Rate dan PDB Indonesia berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG, hal ini berarti peningkatan BI Rate dan PDB Indonesia dapat mengakibatkan penurunan nilai IHSG. Indeks Dow Jonessecara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG. Hal ini berarti peningkatan yang terjadi pada Indeks Dow Jonesdapat meningkatkan nilai IHSG.
PENGARUH DEBIT TERHADAP KINERJA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK : STUDI KASUS GEDUNG A DI JAKARTA
Authors: Kautsar Muhammad Lian , Hartono Djoko M. , Dahlan Astryd Viandila 
Published: March 2022

Telah dilakukan evaluasi kinerja IPAL Gedung A dengan cara melakukan studi pengaruh debit air limbah yang masuk ke IPAL terhadap efisiensi Penyisihan Parameter BOD, COD, TSS dan NH3-N. Penelitian dilakukan sejak Januari 2019 hingga Desember 2020. Sampel air limbah diambil di inlet dan outlet. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa IPAL Gedung A mempunyai kinerja yang bagus. Pada awal tahun 2019, sejak Februari hingga Agustus 2019, dengan debit rata-rata 405 m3/hari. Kinerja IPAL sangat bagus dengan Efisiensi penyisihan BOD,COD, TSS dan NH3-N lebih besar dari 90%. Pada bulan Agustus 2019 dan September 2019 Efisiensi penyisihan semua parameter mengalami penurunan, dan parameter NH3-N turun hingga 47% pada bulan Agustus dan dan 55% pada September 2019. Efisiensi Penyisihan setiap parameter meningkat kembali mencapai lebih 90% pada bulan Oktober 2019 sampai Desember 2019. Pada tahun 2020, dengan debit rata-rata 242, efisiensi penyisihan semua parameter mencapai lebih dari 95%.
HUBUNGAN WANITA HAMIL PEROKOK PASIF DENGAN KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH
Authors: Umar Aida , Rachmiyani Irmiya 
Published: March 2022

Latar Belakang: Merokok adalah masalah Kesehatan masyarakat utama diseluruh dunia termasuk Indonesia. Perokok pasif (orang yang terpapar asap rokok) terpapar zat yang sama seperti perokok aktif, yaitu termasuk tar, nikotin, karbon dioksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon aromatik polisiklik Paparan asap rokok pada wanita hamil yang tidak merokok dapat menyebabkan gangguan pada kehamilan salah satunya adalah berat badan lahir bayi rendah (BBLR)Tujuan Penelitian: Menentukan adanya hubungan wanita hamil perokok pasif dengan kejadian BBLRMetode yang digunakan adalah studi analitik dengan desain Cross Sectional. Cross sectional merupakan desain studi yang bersifat observasi dimana penelitian tersebut hanya pengambilan data dilakukan hanya sekali saja pada setiap responden. Penelitian akan dilakukan di beberapa puskesmas di Jakarta Timur pada November 2017 sampai Desember 2017. Populasi pada penelitian ini merupakan wanita yang melahirkan bayi secara aterm di beberapa puskesmas di Jakarta Timur pada Januari hingga Juni 2017, didapatkan 132 Subjek. Subjek dipilih jika memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan menggunakan teknik consecutive sampling. Bahan penelitian menggunakan data primer yaitu kuesioner dan data sekunder yaitu rekam medis. Analisis univariat disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Analisis bivariat menggunakan uji Chi-square untuk mendapatkan nilai probabilitas wanita hamil perokok pasif dan BBLR dengan menggunakan derajat kepercayaan (CI) 95% dan tingkat kemaknaan < 0,05.Pada studi ini berdasarkankan uji statistik chi-square didapatkan p = 0,492, yang berarti tidak ada hubungan bermakna antara ibu hamil perokok pasif dengan kejadian berat badan lahir rendah
Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha
Authors: Anggraini Anna Maria Tri 
Published: March 2022

Kartel merupakan tindakan anti persaingan yang membawa dampak paling signifikan, baik terhadap pesaing maupun konsumen. Di beberapa negara, kartel dianggap sebagai tindakan kriminal disertai denda pidana dan/atau kurungan. Mengingat dampak atas kartel terhadap konsumen berupa kerugian, maupun terhadap pesaingnya berujud hambatan masuk (entry barrier) ke pasar bersangkutan, maka terdapat sistem pembuktian kartel dengan penggunaan bukti ekonomi. Hal ini dilakukan guna mengatasi kesulitan mengungkap kartel, karena hampir semua kartel tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis. Tulisan ini menggunakan data sekunder berupa putusan-putusan KPPU di bidang industry minyak goreng dan fuel surcharge di industri penerbangan. Bukti ekonomi sangat diperlukan guna mendukung bukti langsung (direct evidence) yang biasanya sulit ditemukan dalam kartel. Bukti ekonomi tersebut berupa analisis atas harga yang sifatnya paralel dan terkoordinasi dengan cara mendata harga yang ditetapkan para pelaku dalam industri sejenis, dalam kurun waktu tertentu, dengan tingkat harga yang sangat tinggi. Bukti ekonomi ini merupakan implementasi pendekatan rule of reason di mana KPPU harus membuktikan dampak atas kartel baik terhadap pesaing maupun konsumen. Pembuktian unsur merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat formil, sedangkan bukti ekonomi diperlukan untuk memenuhi syarat material dalam suatu pembuktian. Sebaiknya, bukti ekonomi harus disertai bukti lain yang saling melengkapi (cicumstancial evidence), sehingga dapat meyakinkan semua pihak dalam menerima sistem pembuktian yang spesifik yang dikenal dalam Hukum Persaingan.Key Words : Larangan Kartel, Bukti Ekonomi
Laporan Eksaminasi Publik Putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan Surat Tuntutan Nomor TUT - 28/24/10/2012 Atas Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos
Authors: Alim Hifdzil 
Published: March 2022

Laporan Eksaminasi Publik Putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan Surat Tuntutan Nomor TUT - 28/24/10/2012 Atas Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.SosMajelis Eksaminator :Dr. Yunus Husein, SHAbdul Fickar Hadjar, SH. MH. Indonesia Corruption Watch, 2013
Pendekatan Kebijakan Formulasi Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Authors: Sambas Nandang 
Published: March 2022

Guarantee the protection of Human Rights (HAM) is given by the state against its citizens is one of the characteristics of a state law. Forms of protection of human nature, among others, lack of access to justice, the legal aid. Normatively there are few laws governing bail justice in the form of legal aid. However, this guarantee is in practice still pose many obstacles. On the basis that the government issued Law no. 16 of 2011 on Legal Aid. An examination of the policy, there is some substance to the Legal Aid Act that need more attention in its implementation in order to not face many obstacles. Kay note: formulation policy, rightbto legal aid.
Aspek Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Australia
Authors: Sumanto Listyowati 
Published: March 2022

Common law system in the commonwealth of Australia has affecting the conception of land law, particularly in land rights regulations, including on certain restrictions r prohibitions on land ownership. How does the type of land rights regulations and how is restrictions on land ownership by foreigners and foreign legal entities set forth in accordance with the Autralian Law? This study is used type of doctrinal legal research and descriptive. Qualitative anlysis required by doctrinal research. The types of land ownership has various periods of time, known as “estates”, the y are consists of: (a) Fee simple, Fee and Fee Absolute or Estate or Freehold; (b) Fee Tail Esatate; (c) Life Estate; (d) Leasehold Foreigners and foreign legal entities intending to purchase real estate are subject to the provisions of the Foreign Acquisition and Takeovers Act 1975. An Applicatio n by a foreign investor must be made to the Foreign Investment Review Board (FIRB) who will the advise the Treasure to either approve or disallow the acquisition. The treasurer has provided an authorization to the Executive Member and other senior division staff of FIRB to make decision which are consistent with FIRB’s plicy. Proposals that involve issues of special sensitivity are decided by the Treasurer.Keywords: Land Rights, Autralian.
Tinjauan Yuridis Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara
Authors: Pamungkas Yogo 
Published: March 2022

Pemekaran daerah otonom baru bertujuan agar daerah yang bersangkutan mampu mengembangkan diri secara social dan ekonomi sehingga dapat menjadi daerah yang maju dan mandiri. Demikian juga dengan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang luas dan strategis yang berlokasi di perbatasan antara Indonesia dengan negeri Serawak Malaysia. Rentang daerah yang terlalu jauh pada provinsi Kalimantan Timur telah mengakibatkan berkurangnya focus pengurus daerah perbatasan sehingga berpotensi munculnya berbagai penyimpangan tapal batas atau bahkan mencaplokan secara diam-diam di beberapa daerah tertentu. Meski memiliki urgensitas yang sangat tinggi, sebagai negara kesatuan, proses pemekaran provinsi Kalimantan Utara tetap harus mengutamakan kesatuan dan persatuan dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah persyaratan pemekaran daerah Otonom Baru Provinsi kalimnatan Uatara sudah sesuiai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan apakah proses pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru provinsi Kalimnatan Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Untuk menganalisis obyek penelitian in menggunakan tipe penelitian normative dengan data sebagaian besar adalah data sekunder. Penelitian in merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan pemekaran daerah Otonom Baru Provinsi kalimnatan Utara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru provinsi Kalimantan Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: daerah otonom baru, Kalimantan utara
Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia
Authors: Kurnia Ida 
Published: March 2022

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak tanggal 16 November 1996 UNCLOS 1982 tersebut telah berlaku, yaitu setelah setahun dipenuhinya jumlah ratifikasi yang ke-60 oleh Guyana (pada tanggal 16 November 1995) dan hal ini sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Article 308 yang menyatakan bahwa: UNCLOS 1982 berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi yang ke-60. Dengan demikian UNCLOS III secara resmi menjadi peraturan internasional yang mengikat. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, peristiwa seperti ini merupakan langkah yang tidak saja patut untuk dibanggakan, tetapi perlu disikapi dengan suatu tindakan yang menunjang kearah kesejahteraan rakyat. Artinya dengan disahkannya UNCLOS 1982 tersebut menjadikan wilayah Indonesia bertambah luas yang diikuti dengan bertambah banyak jumlah sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Kata kunci : Pembangunan berkelanjutan, sumber daya perikanan, ZEE.
Riddah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia
Authors: Rohman Adi Nur 
Published: March 2022

Riddah adalahsuatu perbuatan keluar dari ajaran agama Islam kepada kekufuran atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Riddah dalam hukum Islam merupakan bentuk konversi agama dari agama Islam ke agama lain dan termasuk dalam kategori kufryang dalam hukum Islam (fiqih) klasik diancam dengan hukuman mati. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana riddah tidak terdapat dalam aturan yang berlaku di Indonesia, baik dari aspek pidana maupun perdata. Riddah, dalam hal ini, sangat berkaitan dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh negara. Dari hasil penelitian, didapat bahwa kebijakan konversi agama dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki kesamaan dalam menghormati agama dengan mendudukkannya di posisi yang sangat penting. Akan tetapi, perbuatan konversi agama memiliki konsekuensi yang berbeda dimana hukum Islam telah menetapkan ancaman hukuman bunuh bagi si pelaku. Di sisi lain, hukum positif Indonesia menjunjung tinggi hak kebebasan beragama yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI : KENYATAAN DAN HARAPAN
Authors: Bustani Simona 
Published: March 2022

Indonesia salah satu anggota WTO, berkewajiban melakukan transplantasi hukum. Akibat dari perbedaan konsep yang menimbulkan pembajakan hak komunal masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual tradisional yang terjadi melalui rezim hukum paten, merek dan hak cipta. Kenyataannya adanya kelemahan dalam melindungi Kekayaan Intelektual masyarakat adat, contohnya belum adanya peraturan yang khussus mengatur mengenai kekayaan intelektual tradisional. selain itu, belum diaturnya mekanisme untuk menerapkan peraturan tersebut. Akibatnya terjadinya pelanggaran terhadap Hak komunal Kekayaan Intelektual tradisional, diantaranya kasus shiseido dan tari pendet. Bagaimana melindungi hak komunal Masyarakat Adat terhadap Kekayaan Intelektual Tradisionalnya di era globalisasi? Digunakan tipe penelitian normasif, sifat penelitian deskriptif, data sekunder dan analisis secara kualitatif. Selama ini, pengaturan Kekayaan Intelekktual Tradisional masih tersebar dalam berbagai peraturan HKI, diantaranya Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang PVT. Oleh karena itu, sebaiknya perlindungan hak komunal atas kekayaan intelektual tradisional diatur dalam peraturan tersendiri yang diawali dengan mendefinisikan Kekayaan Intelektual Tradisional dan menentukan ruang lingkupnya. Selain itu, perlu dibentuk lembaga khusus yang mengatur mekanisme penerapan perlindungan hak komunal Masyarakat Adat dari segi hak moral dan hak ekonominya, khususnya access benefid sharing. Sehingga terwujud perlindungan hak komunal masyarakat adat terhadap kekayaan inteletual tradisional secara maksimal. Kata Kunci : Hak Komunal, Kekayaan Intelektual Tradisional
SYARAT FORMIL PERUNDINGAN BIPARTIT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PDT.SUS-PHI/2018/ PN.DPS. JO. PUTUSAN NOMOR 392/K/PDT.SUS-PHI/2019)
Authors: Listianingrum Silviana Arifiati , Yurikosari Andari 
Published: March 2022

Perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pekerja dan pengusaha diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan melakukan upaya perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh para pihak, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps. jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 392/K/Pdt.Sus-PHI/2019 serta akibat hukum berkaitan dengan syarat formil perundingan bipartit telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, bersumber dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif serta kesimpulan ditarik dengan cara deduktif. Prosedur penyelesaian yang dilakukan para pihak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps. jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 392/K/ Pdt.Sus-PHI/2019 terdapat cacat formil dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pertimbangan hakim tersebut dilihat secara teori mengandung cacat formil, karena proses mediasi yang telah dilakukan tidak sah dan berakibat hukum putusan tersebut sah dapat dilaksanakan oleh para pihak, namun mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran mengenai ketiadaan perundingan bipartit.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANIAYAAN YANG DIKENAKAN PASAL 170 AYAT (2) KE 2 DAN 3 KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 526/PID.B/2018/ PN.DPK)
Authors: Baharsyah Arief , Widjajanti Ermania 
Published: March 2022

Tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga seringkali dalam pembuktian unsur-unsurnya digunakan pasal kekerasan secara bersama-sama karena antara pengroyokan dengan kekerasan perbuatannya agak sulit untuk dibedakan. Seperti halnya dalam kasus yang diangkat penulis terhadap pelaku dengan terdakwa Bagoes Alamsyah Putra Umasugi Als Bagus Bin Hidayat Umasugi yang melakukan penganiayaan terhadap korban Darma Aji dan korban Nicolaus Boyvianus Kego Moi yang dibuktikan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Permasalahan yang diangkat adalah 1) apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) ke 2 dan ke 3 KUHP ? dan 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 526/Pid.B/2018/PN.DPK ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melakukan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 3 dan ke 4 KUHP adalah kurang tepat dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 526/Pid.B/2018/PN.DPK Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan teori pertimbangan hakim antara lain teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman dan teori pendekatan Ratio Decidendi.
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIPUTUS BERDASARKAN PASAL 362 KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 13/PID.B/2019/PN.TJP)
Authors: Soembogo Dewo Wapa , Widjajanti Ermania 
Published: March 2022

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diputus berdasarkan Pasal 362 KUHP hal itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tumiran Pgl Miran kepada korban Andrima Pgl An dengan terlebih dahulu melakukan pencurian pada waktu malam hari dengan cara mendobrak sehingga kunci gembok tersebut terbuka dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pompa air beserta 1 (satu) selang air sepanjang 30 meter dan mengangkat barang barang tersebut keatas motornya dan menjualnya kepada saksi Asman Pgl Uwa. P ermasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Apakah perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN.Tjp? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan menggunakan analisa kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisa dari penelitian ini 1. Perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur berdasarkan Pasal 362 KUHP, 2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Pencurian Dengan Pemberatan yang diputus berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah Teori Pendekatan Keilmuan yaitu pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusanputusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, dan Teori Ratio Decidendi yaitu didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. Hasil penelitian ini bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan 5.
Plant-based paraben-free moisturizer, Venusia Max Cream, is a nonirritant
Authors: Gala Monil Yogesh Neena , Muchhala Snehal Sameer , Charugulla Sujeet Narayan , Rathod Rahul , Mane Amey , Pandit Sucheta , Samal Alok Ranjan , Choudhury Anup Avijit 
Published: March 2022

Objectives
To ensure that the marketed product is irritant-free, extensive premarket clinical testing of cosmetic products is necessary. Therefore, the present study evaluated the skin irritation reactions of the test product Venusia Max Cream-Paraben-free using a patch test.

Material and methods
This single group, blinded, controlled trial was conducted to compare our test product with negative saline and positive SLS control in healthy human subjects aged between 18 and 53 years (mean age of 30.93 years) having Fitzpatrick skin phototype classification III-V. During an initial phase, a patch dipped in test product, negative and positive control were applied under occlusion to the upper arm of participants and removed after 24 hours. Clinical evaluation of skin reactions (erythema, edema, dryness, and scaling wrinkling) in the area of the test product, negative and positive control after 24 hours of patch removal and then were scored based on the Draize scale.

Results
A total of 30 subjects were initiated and completed the study. Scoring for skin irritation (erythema/dryness/wrinkles/edema) of the subjects were evaluated based on Draize’s scale between test product, positive, and negative control. The combined mean score, i.e., of erythema/dryness/wrinkles, and edema was 0.00 in test product and negative control whereas 2.60 in the positive control. No adverse events or intolerances were reported due to the test product.

Conclusion
Venusia Max Cream-Paraben-free was dermatologically tested and found to be nonirritant.