bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Hubungan Strategi Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Peserta Didik di SMP IT Al-Husnayain
Authors: Novebri Novebri 
Published: September 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara strategi pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqih. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Sampel diambil dari peserta didik kelas VII pada mata pelajaran fiqih yang berjumlah 76 orang peserta didik. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket. Seluruh data penelitian dianalisis menggunakan software SPSS 20.0 dengan teknik korelasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pembelajaran PAIKEM secara nyata berdampak pada hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqih, hal tersebut dibuktikan dengan skor 29,1% dengan koefisien determinasi 0,291 dan level signifikansi (ρ) 0,000. PAIKEM adalah suatu strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menggali kreativitas peserta didik melalui inovasi pembelajaran, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum. Penggunaan strategi pembelajaran PAIKEM yang optimal diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqih.
Kata Kunci : strategi pembelajaran, PAIKEM, hasil belajar
This study aims to investigate the correlation between PAIKEM learning strategy (active learning, innovative, creative, effective, and fun) and students’ learning outcome in the subject of fiqih. To achieve the objective, the study utilized quantitative method under the frame of correlational design involving 76 seventh grade students who took fiqih subject. To collect the data, the study utilized questionnaires. The obtain data were then analyzed by using correlation analysis technique through SPPS 20.0 software. The results showed that the learning strategy has a significant correlation with the students’ learning outcome in the subject of fiqih. It is evidenced in the results of analysis that the two variables were correlated around 29,1% with a determination coefficient of 0.291 and a significance level (ρ) of 0.000. PAIKEM learning strategy is a strategy of student-centered learning, growing student’s creativity with learning innovation, creating the interesting learning process to achieve effective learning goals in the curriculum. It is hoped that implementing PAIKEM learning strategy optimally can improve students’ learning outcome in the subject of fiqih.
Key words: PAIKEM learning strategy, students’ learning outcome
Manajemen Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah (Studi Deskriptif di Madrasah Aliyah Al-Falah 2 Nagreg Kabupaten Bandung)
Authors: Amrullah Silmi , Ramdani Zulmi , Amri Andi 
Published: September 2022

Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana manajemen pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian terhadap fenomena dan gejala yang bersifat alami. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dan diuji keabsahannya dengan perpanjangan keikutsertaan, triangulasi dan auditing untuk kriteria kepastian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Latar alamiah MA Al-Falah berdasarkan sejarahnya yaitu berangkat dari keinginan yang kuat untuk terus mengembangkan nilai-nilai Qur’ani. (2) komponen kurikulum MA Al-Falah merupakan gabungan dari kurikulum Kementrian Agama, Depdiknas, dan Pondok Pesantren. (3) pelaksanaan kurikulum berdasarkan dua penyesuaian diantaranya, kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi dan masyarakat, serta kesesuaian dengan isi, tujuan, proses dan evaluasi. (4) konsep kurikulum yang digunakan di MA Al-Falah adalah konsep kurikulum rekontruksi sosial dan konsep kurikulum humanistik. (5) langkah-langkah manajemen kurikulum di MA Al-Falah meliputi: a) perumusan tujuan, b) perencanaan rancangan kurikulum, c) memilih jenis program tambahan, d) pemilihan metode, e) pelaksanaan pembelajaran, f) pemilihan bentuk evaluasi. (6) faktor penunjang dalam manajemen kurikulum MA Al-Falah yaitu sumber daya managerial yang profesional, koordinasi seluruh bidang, dan evaluasi yang terjadwal. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tingkat kejenuhan peserta didik dikarnakan lokasi yang tidak ada perubahan dan kurangnya pelatihan profesi bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
Peran Orang Tua Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Di Era Digital
Authors: Damayanti Hany Lusia 
Published: September 2022

ABSTRAK
Pendidikan karakter dapat diartikan sebuah proses dalam mengembangkan sikap dan pribadi menjadi lebih baik. Pendidikan karakter juga sebuah usaha untuk memahami, peduli dan melaksanakan segala ketentuan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua dalam membentuk karakter anak di era digital. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Subjek penelitian meliputi 7 responden yang terdiri dari orang tua dan anak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak selama pembelajaran daring. Apalagi pada saat anak menggunakan gadget dalam proses pembelajaran daring, orang tua selalu mendampingi dan menemani anak supaya anak tidak menonton atau membuka aplikasi yang menimbulkan dampak negatif untuk moral anak. Jadi, lingkungan keluarga salah satu hal yang sangat mempengaruhi akan keberhasilan pembentukan karakter anak yang dilakukan oleh orang tua selama dirumah.
Permasalahan dan Urgensi Bimbingan dan Konseling pada Pembelajaran Jarak Jauh di Banjarmasin
Authors: Nuraini Helma , Rosyida Aina 
Published: September 2022

Dalam menghadapi disrupsi ganda akibat pandemi dan perkembangan IT, sekolah dituntut untuk mengoptimalkan Pembelajaran jarak jauh (PJJ). PJJ menyisakan persoalan yang kompleks dalam proses pembelajaran dan permasalahan psikologis peserta didik dan guru. Bimbingan dan Konseling (BK) berperan strategis menangani masalah ini, namun juga terkendala dalam memberikan layanan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan layanan BK, 2) menjelaskan kendala dan 3) solusi yang ditemukan guru BK selama kegiatan PJJ. Penelitian ini berjenis field research dengan pendekatan kualitatif, dengan subjek 16 orang guru BK di SMP dan Mts, SMA dan MAN, dan SMK dari sekolah negeri dan swasta di Kota Banjarmasin. Penelitian menghasilkan kesimpulan umum, meliputi 1) Layanan BK difokuskan pada layanan belajar dan pribadi. Layanan BK dan komunikasi dilakukan secara online, pembuatan konten layanan bermedia menggantikan layanan face to face, namun di beberapa sekolah layanan home visit justru meningkat. 2) Guru BK mengalami kendala dalam keterbatasan waktu layanan dan komunikasi dengan peserta didik, keterbatasan penguasaan IT, kuota data internet, serta beban kerja yang semakin bertambah selama PJJ. 3) Permasalahan yang belum terselesaikan diatasi dengan melakukan pendekatan secara personal dengan peserta didik, berkomunikasi dan berdiskusi dengan organisasi guru BK dan belajar menggunakan IT dan media sosial secara online. Sebagai rekomendasi, sekolah, organisasi guru BK dan pemerintah perlu untuk merumuskan dan mengimplementasikan format strategis layanan BK selama pandemi meliputi satuan layanan terstandar, pembuatan aplikasi terintegrasi yang lebih memudahkan guru BK melakukan layanan yang terintegrasi dengan kegiatan PJJ serta pelatihan penguasaan IT dan keterampilan pemberian layanan BK secara online.
PERANAN STRATEGI METAKOGNITIF DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERFIKIR SISWA DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBELAJARAN FISIKA
Authors: Fitri Afra Asysyaa , Fitri Afra Asysyaa , Fitri Afra Asysyaa 
Published: September 2022

Dalam strategi metakognitif yang diterapkan pada pembelajaran fisika, strategi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang kemampuan kognitif yang perlu dimiliki untuk membantu meningkatkan prestasi belajar fisika. Strategi metakognitif mampu meningkatkan kesadaran siswa untuk memahami apa yang mereka butuhkan dalam menghadapi suatu pelajaran, sehingga dengan menerapkannya dalam pembelajaran akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan prestasi belajar siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa strategi metakognitif dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam pembelajaran fisika di SM. Jenis penelitian ini adalah penelitian meta-analisis. Meta-analisis secara sederhana dapat diartikan sebagai analisis analisis. Sebagai sebuah penelitian, meta-analisis merupakan kajian terhadap sejumlah hasil penelitian dalam masalah yang serupa. Teknik pengumpulan data akan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif dengan teknik persentase (%). Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran metakognitif menurut John Flavell adalah 1)
perencanaan kegiatan, 2) penetapan tujuan, 3) evaluasi dan pemantauan proses (refleksi), 4) pengembangan strategi.
Strategi metakognitif sangat penting untuk diterapkan karena dengan strategi ini siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan cara berpikirnya sendiri. Dalam belajar, siswa dapat mengetahui apa yang telah dipelajarinya, dan dari apa yang telah dipelajarinya, siswa dapat mengetahui apa yang sudah diketahuinya dan apa yang belum diketahuinya. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya, siswa akan memikirkan cara/strategi untuk meningkatkan kemampuannya karena setiap orang cenderung lebih memahami dengan metode/strategi belajarnya masing-masing. Dengan kata lain, strategi metakognitif adalah cara untuk mengaktifkan pengetahuan metakognitif siswa.
Disputes in the sphere of social security: ways of prevention, essence and methods of resolution in the countries of the European Union
Authors: Vennikova V.V. 
Published: September 2022

The article examines the European experience of considering disputes in the field of social security, the ways of their prevention, the essence and methods of resolution, the possibility of borrowing positive assets of foreign states in the law enforcement practice of Ukraine is considered.
Having analyzed the European experience of resolving disputes in the field of social security, three ways of their possible settlement are distinguished: 1) with the help of special courts on social security issues (sectoral justice); 2) through a civil process in general courts; 3) by means of conciliation and arbitration procedures.
It was determined that a social model has developed in European countries, which is based on such values ​​common to all EU member states, such as: a close connection between the level of economic development and social progress; high level of social security, which is universal in nature; developed legislation; equal opportunities and fight against discrimination; production democracy; dialogue of social partners within the framework of contractual relations; availability of developed social infrastructure; the key role of the state in solving social problems; the struggle for employment and eradication of the phenomenon of social rejection and poverty; decent salary; social justice and solidarity in society. These basic values ​​also formed the basis of consideration and resolution of disputes in the field of social security. The listed values ​​should form the foundation of the Ukrainian theory and practice of social disputes. It was determined that the national specifics and practice of each European state provide for the use of various methods of resolving social disputes with recourse to social courts, reconciliation services, mediation, arbitration and mediation. The activity of social courts is based on the principles of tripartite cooperation (tripartism). Court cases are considered by a panel consisting of a professional judge and two non-professional judges.
In addition, state mediation and mediation are effective measures for the pre-trial resolution of social disputes in the EU countries. They contribute to the relief of the judicial system, saving time and financial resources of the parties to the dispute. These institutions are little known for Ukraine and, at the same time, promising.
The genesis of legal regulation of land registration relations
Authors: Khominets S.V. , Shulga M.V. , Danilik D.M. 
Published: September 2022

The article is devoted to the coverage of the historical and legal aspect of the development of the institute of state registration of property rights to land plots in Ukraine. In particular, the evolution of the provisions of the land legislation regarding the establishment and functioning of the central body of executive power, which was entrusted with the powers in the field of state land registration activities, was analyzed.
The essence and significance of the state registration of property rights to land plots is defined. An analysis of social relations was carried out within two "parallel" registration procedures that directly concern land plots: registration of land plots in the State Land Cadastre and registration of property rights to land plots in the State Register of Rights to Real Estate. Deficiencies of land legislation in the field of institutional and functional provision of state registration of property rights to land plots and in the field of providing guarantees for the protection of land rights of citizens and legal entities in the process of registration actions have been identified. Ways to overcome practical problems that arise as a result of the imperfection of certain provisions of land legislation in the field of registration are formulated.
Thus, the need to functionally combine the information of the State Land Cadastre with the information of the State Register of Property Rights to immovable property by transferring the function of state registration of land plots to the body that performs the functions of state registration of property rights to immovable property is substantiated.
The expediency of returning to the original version of the Law of Ukraine "On State Registration of Property Rights to Immovable Property and Their Restrictions" in the matter of strengthening guarantees for the protection of the rights of citizens and legal entities in the process of registration activity through the creation of a guarantee fund to compensate for losses caused by the fault of the state registration body of rights has been substantiated.
Information protection in the context of information security
Authors: Baran M.V. 
Published: September 2022

The article based on current legislation from the standpoint of adaptation of the national legal framework to the requirements of the European Union considers the protection of information in the context of information security. The methodology of scientific research based on factor, causal analysis, aimed at identifying the circumstances for a comprehensive and systematic study of the nature of the impact of information protection on information security. The relevance of the study is due to the impact of the development of information and communication technologies on information protection in the context of information security. It is noted that information security covers the protection of confidentiality and ensuring the state of protection of constitutional rights and freedoms of man and citizen, provides access to and use of information, raising questions about the protection of information. Information protection ensures the integrity, reliability, accuracy and completeness of information.
Regulatory and legal regulation of information protection includes norms that regulate public relations that arise in the process of information interaction between individuals and legal entities and the state. It pointed out that the development of the digital economy has necessitated amendments to the legal regulation of information protection, which does not have time to adequately respond to changes in technological and social aspects in society. The need to protect trade and professional secrets, state secrets, insider information, personal data is emphasized. Based on the analysis of the implementation of information protection to ensure the confidentiality of restricted information in the context of information security, a number of patterns are identified, which are taken into account in determining trends in information protection. It is stated that the protection of information should be regulated for all types of restricted information.
Law enforcement functions in the activities of the personnel of the State Criminal and Executive Service of Ukraine
Authors: Bodnar I.V. , Puzyrov M.S. 
Published: September 2022

The article is dedicated to the theoretical and legal analysis and doctrinal substantiation of law enforcement functions in the activities of the personnel of the State Criminal and Executive Service (SCES) of Ukraine.
It is noted that the effectiveness of the personnel’s activities depends on its social and legal guarantees, which make it possible: firstly, to maintain the prestige of one or another profession (service), its social weight (role and significance); secondly, to provide personnel and their family members with the constitutional right to a sufficient standard of living for themselves and their families, which includes adequate food, clothing, and housing (Art. 48 of the Basic Law of Ukraine); thirdly, to guarantee the safety of workers and their close relatives.
The conducted analysis showed that in the conditions of executing by the SCES of Ukraine the task of implementation of the state policy in the field of execution of criminal punishments (during which one of the key criminal and executive principles is ensured – the safety of convicts and personnel), it is quite appropriate for the SCES of Ukraine to belong to the law enforcement sphere, with the exception of educational institutions, which follows from Art. 11 of the Criminal and Executive Code of Ukraine and Art. 6 of the Law of Ukraine «On the State Criminal and Executive Service of Ukraine».
It was emphasized that the recognition of some institutions of the SCES of Ukraine as law enforcement agencies and the special types of operational and service activities of their employees require increased legal and social protection of the personnel of the SCES of Ukraine, which are guaranteed by the laws of Ukraine «On State Protection of Employees of Courts and Law Enforcement Agencies» and «On the State Criminal and Executive Service of Ukraine».
It was concluded that the fact of recognition of bodies and institutions for the execution of punishments, remand prisons as law enforcement agencies of Ukraine does not contradict Art. 71 of the European Penitentiary Rules, since this international norm binds the penitentiary department not to law enforcement activities, but to some departments, which, according to the international public opinion, are not compatible with penitentiary practice.
A caveat has been made that in case of exclusion a law enforcement status from the sphere of activities of the SCES of Ukraine, its personnel will lose the currently existing social and legal protection, which will put them in an increased degree of danger from the specifics of criminal and executive legal relations related to direct contact with convicts and remand prisoners.
Сrime related to domestic violence, as a reason for assigning one or more restrictive measures to a person
Authors: Kovalyk Y.М. 
Published: September 2022

The scientific article is devoted to the study of the concept of "crime related to domestic violence", which today the legislator regulated in the provisions of Article 91-1 of the Criminal Code of Ukraine "Restrictive measures applied to persons who have committed domestic violence". An analysis of legislative and theoretical approaches to the definition of the above-mentioned concept was performed. It was found that today there is already a unity in the understanding of the crime related to domestic violence, as the reason for assigning one or more restrictive measures to a person.
At the same time, it is pointed out that it is hard to name all possible types of crimes related to domestic violence, which are included in the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. Since mostly it will depend on the actual circumstances of the socially dangerous act committed by the person. However, this scientific article points out those types of crimes where the legislator already provided one or more signs of domestic violence, for example Article 126-1 of the Criminal Code of Ukraine "Domestic violence", part two of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine "Rape" and part two of the Article 153 of the Criminal Code of Ukraine "Sexual violence". Along with this, there is also a list of crimes where signs of domestic violence may be present.
It is noted that despite the existence of the concept of criminal offense in the Criminal Code of Ukraine, which includes crimes and misdemeanor, the legislator in Article 91-1 of the Criminal Code of Ukraine "Restrictive measures applied to persons who have committed domestic violence" uses only the term "crime, related to domestic violence". Taking it into consideration, there is a need to implement the possibility of assigning person one or more restrictive measures when misdemeanor was committed.
In conclusion, the author's definition of the crime related to domestic violence is provided, with an indication of two constitutive features: the form that must be inherent in domestic violence (physical, sexual, psychological or economic), and a defined circle of persons.
The genesis of the legal regulation of migration control in the EU countries and the impact on this process of the military invasion of the russian federation on the territory of independent Ukraine
Authors: Gerych A.Y. 
Published: September 2022

The article is devoted to the study of legal regulation of migration control, security, legal regulation of asylum, integration of immigrants, etc. in EU countries, as well as its generalization and identification of stages of development of suchregulation. It is established that, in general, there are four such stages: 1) from the beginning of the formation of the European Community to the end of the 1960s; kin. 60’s - 70’s of the XX century .; 80 years of the twentieth century. - zero years of theXI century; 4) since the 10 years of the XI century. It was established that at the first stage of the formation of the European Community migration policy was not relevant in the legal regulation.
It is researched that the beginning of the second stage is connected with the adoption in 1968 of the Regulation «On freedom of movement of workers within the community», which aimed to create incentives for mobility and flexibility of labor migrationwithin European education. This Regulation provides for the elimination of any discrimination on grounds of nationality between workers of the Member States in respect of employment, remuneration and other conditions of work and employment.
It was determined that in the third stage migration of economic-social migration was transferred to the sphere of politics. An important factor in the politicization of migration has been the use of an asylum institute for immigration purposes as an alternative way of economic immigration to EU countries. This period is characterized by the interstate cooperation of European countries within the framework of the Task Force on Immigration (Trevi) and the Schengen Group, as well as with functional organizations such as the police, the Schengen Agreement on the free crossing of borders between the participating countries and the abolition of border controls in Maastricht the definition of migration, asylum and refugees became part of theThird Pillar and the Treaty of Amsterdam, where sections of the Third Pillar concerning immigration, asylum and refugees as were komunitaryzovani.It is concluded that the European Union countries are in the fourth stage of the development of legal regulation of migration control, which began with the migration crisis of 2014-2015, but has not yet been resolved with the problems and challengesfaced by the participating countries.