bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA DINAS PARIWISATA KOTA SAWAHLUNTO
Authors: Fahmi Idham 
Published: February 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto. Metode pengumpulan data melalui survei dan menyebarkan kuisioner, dengan sampel 50 responden yang di dapat dengan rumus sampel jenuh pada populasi pegawai Dinas Pariwisata kota Sawahlunto sebanyak 50 karyawan. Metode analisis yang digunakan adalah inner model dan path coefficients. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan path coefficients diperoleh: (a) Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan, (b) Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial Disiplin Kerja terhadap Motivasi Kerja, (c) Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial penilaian kinerja terhadap pengembangan karir, (d) Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja (e) Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Akhirnya penulis menyarankan sebaiknya karyawan memberikan masukan dan saran kepada pihak Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto mengenai peningkatan Kinerja karyawan dan sebagainya, agar dinas terkait mampu meningkatkan fasilitas dan lingkungan yang aman bagi karyawan dalam bekerja guna dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja karyawan. Disarankan pada peneliti yang berminat melanjutkan penelitian ini, untuk menambah variabel diluar model ini.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Authors: Zulfi Muhammad Hendri , Faniyah Iyah , . Fitriati 
Published: February 2022

Keterpaduan sub sistem peradilan dalam tahap penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat dalam pelaksanaan masih ditemui berbagai kendala. Upaya Ditresnarkoba Polda Sumbar Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika adalah dengan mengadakan koordinasi dengan BNN dalam hal rekomendasi rehabilitasi. Setelah penyidikan dianggap selesai Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan dilakukan tahap pra penuntutan. Hubungan dengan Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan izin terhadap upaya paksa yang dilakukan penyidik. Keberhasilan sistem peradilan pidana terpadu sangat tergantung pada kerjasama dan koordinasi semua komponen yang terlibat di dalam sistem tersebut. Masih tampaknya gejala fragmentaris pada gerak operasional sub sistem peradilan pidana terutama pada tahap penyidikan. Kendala lain adalah Lembaga penyidikan belum mandiri. Sistem koordinasi yang akan dilakukan dengan penuntut umum pun kurang dilakukan dengan baik. Penyatuan pemahaman terhadap hasil penyidikan merupakan suatu hal yang menentukan hasil penyidikan.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SUMATERA BARAT
Authors: . Nursyahid 
Published: February 2022

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah merupakan pengakuan atau imbalan yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil karya intelektualnya. Perlindungan atas merek pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan curang adalah perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan. Untuk melindungi hak atas merek, maka pemelik merek harus mendaftarkan mereknya menurut peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam prakteknya tidak seperti yang diharapkan karena pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Barat belum menyadari betapa pentingnya pendaftaran merek dagang atau jasa, dan yang didapat dari pendaftaran merek dagang tersebut. Hal ini dapat dilihat belum optimalnya pendaftaran merek untuk dimintakan perlindungannya oleh pelaku usaha melalui Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimanakah perlindungan hukum pemilik merek terdaftar bagi UMKM di Sumatera Barat, dan apa kendala-kendala yang dihadapi UMKM sebagai pemilik merek terdaftar dalam memperoleh perlindungan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis,yaitu hanya menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi UMKM dalam perlindungan merek terdaftar di Sumatera Barat. Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Bagi UMKM di Sumatera Barat adalah hanya diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya, agar merek tersebut tidak ditiru oleh orang lain, dan sebagai alat bukti otentik bila terjadi pelanggaran hak atas merek serta sebagai pengawasan bagi aparat penegak hukum. Sedangkan kendala yang dihadapi UMKM sebagai pemilik merek terdaftar dalam memperoleh perlindungan hukum adalah lamanya waktu penyelesaian sertifikat merek oleh Dirjen KI, biaya pendaftaran merek mahal/tinggi, dan jaringan SIMPAKI untuk pendaftaran merek sering terkendala serta kurangnya sosialisasi tentang manfaat pendaftaran merek bagi UMKM.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Authors: Irfan Muhammad , Faniyah Iyah , Rosmelly Wirna 
Published: February 2022

Alat bukti petunjuk diatur dalam 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk memegang peranan penting dalam pembuktian kasus-kasus pembunuhan dan membantu hakim dalam pengambilan putusan di persidangan. Alat atau benda yang digunakan si pelaku untuk membunuh si korban dalam tindak pidana pembunuhan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, penerapan alat bukti. Petunjuk oleh hakim di pengadilan dapat dilihat pada contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan nomor 09/Pid.Um/2016/PN.Slk. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: Pertama, kekuatan alat bukti petunjuk yang sangat mengikat, karena bukti yang di hadirkan oleh JPU dalam berupa rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai “Barang Bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana yang dijadikan Majelis Hakim sebagai PETUNJUK untuk memastikan peristiwa pidana. dengan adanya alat bukti petunjuk berupa CCTV sangat memberikan pengaruh yang berbeda untuk menjadi pertimbangan hakim dan sebagai dasar atas penetapan bersalahnya terdakwa dan alat bukti petunjuk dalam hal ini mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir. Dalam Perkara Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Slk hakim tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk karena 2 (dua) alat bukti yang sah sudah di penuhi, sebagaimana pasal 183 KUHP, bukti yang di pertimbangakan hakim berupa Keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sebagai dasar hakim memutus perkara. Kedua, dalam kedua kasus ini majelis hakim pertama menilai setelah terpenuhi 2 (alat bukti ) yang sah, hakim memperhatikan dalam fakta persidangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai dasar bagi hakim memberikan pidana bagi terdakwa pembunuhan berencana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL TANPA IZIN DI NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
Authors: Oka Masri Fajar Adil , Faniyah Iyah , Ferdi H. Ferdi 
Published: February 2022

Consumer protection law is a part of consumer law which contains regulatory principles and also contains characteristics that protect the interests of consumers. Consumer law can be defined as the overall principles and rules governing the relationship and problems with the provision and use of goods and / or services between providers and users in social life. This type of research is a descriptive analytic study. The approach used is a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach, the data used are secondary data as the main data with primary data as supporting data collected through library research and field studies with interview techniques. The data is then analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form.
Based on the results of the research, it can be concluded that: 1) Legal protection for consumers is any effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers and is expected to be used as a bulwark to eliminate arbitrary actions that harm business actors only for the sake of consumer protection. Authority will result in legal uncertainty. consumer protection has not been carried out by business actors properly, does not have a permit by the health office and does not have a good standard of treatment. 2) The supervision of the Nagari Surantih Government on the protection of traditional medicine has been carried out by monitoring and observing if there are violations committed by traditional medical services. However, the weakness of the government does not cover it and forces traditional medicine practitioners to quickly obtain permits so that the treatment has the correct standard of treatment from the local health office. 3) Traditional medicine is very beneficial for the community because with the existence of traditional medicine, the community can seek treatment at a very cheap costand it has been proven that the treatment is effective and the ingredients used are very safe, but the impact also exists like the case described above where the patient / sufferer feels the treatment that was carried out made the disease develop and evenfelt other diseases as wel.
KEPASTIAN HUKUM PENINGKATAN STATUS HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK
Authors: Putra Haraif Yudha 
Published: February 2022

Land is a very important need because all human activities take place on the ground. Provisions on land rights are regulated in Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. Among the land rights there are Building Use Rights and Property Rights. And for this reason, it is necessary to register and upgrade from Hak Guna Bangunan to Hak Milik. Building use rights have a limited period of time and need to be upgraded to property rights in order to have legal certainty for the rights holders. The increase in HGB to become property rights must be registered at the Land Office where the object is located. The formulation of the problem in this study is, First, how is the implementation of increasing the status of land from building use rights to property rights at the Solok City Land Office? Second, what are the obstacles that occur in the implementation of increasing land status from building use rights to property rights at the Solok City Land Office? The specification of this research is descriptive analysis. The approach used in this study is a normative juridical approach Based on the results of the study, it was shown that (1) the implementation of the improvement of land status from building use rights to ownership rights at the Solok City Land Office was carried out based on sample certificates, namely increasing building use rights to property rights on house building land, in addition, in the process of increasing land rights from the use of the building becomes property rights by fulfilling the conditions specified in the laws and regulations and other regulations. (2) Obstacles that occur in the implementation of improving the status of land from building use rights to property rights at the Solok City Land Office due to the increase in rights caused by the lack of public knowledge regarding the increase in rights, such as in terms of costs, conditions, uses or benefits. of the increase in rights. In addition, an increase in the right to use a building that is encumbered with a mortgage can be carried out, but with the approval of the creditor and accompanied by the submission of a certificate of mortgage held by the creditor to the debtor.
EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERATURAN DISIPLIN DAN TINGKAT KESADARAN HUKUM ANGGOTA POLRI OLEH BAGIAN HUKUM POLRES SAWAHLUNTO
Authors: Saragih Hendra Jesastra , Rosadi Otong , Faniyah Iyah 
Published: February 2022

Upaya Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri adalah dengan berbentuk penyuluhan hukum tentang berbagai peraturan perundang undangan terutama hal hal yang sering dilakukan oleh personil Polri di wilayah hukum Kepolisian Resor Sawahlunto. Efektifitas Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri belum efektif sebagai upaya pencegahan bagi anggota Kepolisian agar tidak melakukan tindak pidana kembali. Ukuran efektifitas yang digunakan disini adalah masih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan anggota kepolisian. Faktor Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri terutama adalah kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum Polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Kondisi ini juga membuat kesulitan bagi pemateri sosialisasi dalam memberikan bahan sosialisasi. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.
PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PT SUMBAR ANDALAS KENCANA DI SATRESKRIM POLRES PESISIR SELATAN
Authors: Tanjaya Hokianto , Ismansyah Ismansyah , Rosadi Otong 
Published: February 2022

Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik PT Sumbar Andalas Kencana di Satreskrim Polres Pesisir Selatan adalah dengan cara mediasi penal dan melalui sistem peradilan pidana dalam hal ini pada proses penyidikan. Upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut jika baru sekali melakukan tindak pidana pencurian maka terhadap pelaku hanya diberikan pembinaan, wajib lapor, dan pernyataan tidak akan mengulangi lagi tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut. Ketika tindak pidana pencurian itu berulang barulah terhadap pelaku diproses hingga ke tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada penegakan hukum terhadap pelaku pencurian korban lebih memilih penyelesaian secara mediasi karena korban memperoleh kembali kelapa sawitnya yang dicuri dan adanya pengganti kerugian. kendala dalam Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik PT Sumbar Andalas Kencana di Satreskrim Polres Pesisir Selatan diantaranya adalah jumlah personil dari penyidik yang bertugas di Polres Pesisir Selatan sangat sedikit tidak sesuai dengan banyaknya kasus pencurian kelapa sawit yang ada. Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut dengan adat yang berlaku namun cara ini tidak menimbulkan efek jera, hal ini terlihat seringnya dilakukan pengulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit pada perkebunan milik PT Sumbar Andalas Kencana. Jarak antara kantor kepolisian dengan kebun sawit yang jauh harus memerlukan mobil operasional/transportasi yang memadai, juga kendala yang dirasakan dalam tahap penyidikan.
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR PADA MASA PANDEMI COVID 19
Authors: Rakasiwi Intan Putri , Fitriati Fitriati , Faniyah Iyah 
Published: February 2022

Proses penyidikan tindak pidana narkotika pada masa pandemi covid 19 oleh penyidik pada Ditresnarkoba Polda Sumbar dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Proses penangkapan dan penahanan dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa kesehatan tersangka dengan melakukan test Swab. Sementara meunggu hasil pemeriksaan tes swab keluar, tersangka yang ditangkap dan ditahan di isolasi dalam ruang khusus terpisah dari tahanan lain. Apabila ternyata hasil test menunjukan bahwa tersangka negative covid 19 maka penahanan dilanjutkan dan selama masa penangkapan dan penahanan tidak diperbolehkan ada kunjungan baik dari keluarga ataupun dari penasehat hukum tersangka. Dalam hal pemeriksaan saksi, ada yang dilakukan secara langsung ada yang secara virtual. Pemeriksaan saksi secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Covid 19 Oleh Penyidik Pada Ditresnarkoba Polda Sumbar adalah anggaran yang terbatas terutama terhadap penyediaan fasilitas teknologi untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh. Ketersediaan perangkat keras dan lunak bagi pemeriksaan yang dilakukan dengan cara media telekonferensi menjadi hambatan dalam mengumpulkan alat bukti. Ketersediaan jaringan internet yang terkadang tidak memadai ketika dipakai dalam jumlah banyak secara bersamaan. Kondisi ini membuat jangka waktu penyidikan menjadi begitu lama dan terkadang harus ditunda terus.
NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM RITUAL ADAT POSALAMA POGUNCI BULUA PADA ETNIS KAILI DI KELURAHAN PETOBO KOTA PALU
Authors: Andi Baso Malla Hamlan , Abu Ardillah , Mubarak Husni 
Published: February 2022

This study aims to determine the values ​​of Islamic education contained in the Posalama Pogunci Bulua Traditional Ritual of the Kaili Ethnic in Petobo Village, South Palu District. In this study, the author uses a type of qualitative descriptive research, which describes practically the object under study. Based on these data, the results of this study reveal that: (1) The process of implementing the traditional ritual of Posalama Pogunci Bulua on the Kaili ethnic group in the Petobo Village has several stages that must be carried out including the pokeso custom, preparing the materials used when the traditional ritual is carried out. and aqikah events. In carrying out these traditional rituals they still use the traditions inherited by their ancestors, namely by using symbols such as coconut, rice, candles, siranindi leaves, eggs, and money. These symbols have their own meanings. (2) For the Kaili ethnic community in Petobo Village, the traditional ritual of Posalama Pogunci Bulua is a form of gratitude to Allah SWT. for the children entrusted to them and also as a place of friendship between family and neighbors. While the meanings contained in the symbols used are not as material to be worshiped but as a prayer and hope for both parents to the child that they pray to Allah SWT. (3) In the review of Islamic education, the traditional ritual of posalama pogunci Bulua contains educational values ​​including the value of faith education, the value of moral education, and the value of social education.
PENGAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MODEL E-LEARNING PADA MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Mortadlo Mohammad Ali , Kibtiyah Asriana 
Published: February 2022

Abstrak
Pandemi COVID-19 menjadi wabah yang cukup ganas karena menyerang ke seluruh negara didunia. Untuk mengantisipasi dan mengurangi penyebaran virus, dunia pendidikan menggunakan E-Learning sebagai jalan pintas agar tetap aman dan mengurangi persebaran COVID-19. Peneliti tertarik untuk mengetahui pembelajaran PAI dengan model E-Learning pada masa darurat COVID-19 SMP Negeri 1 Ngoro. Ada 3 fokus dalam penelitian ini, yaitu. 1) Implementаsi model pengajaran E-Leаrning dаlаm mata pelajaran PАI, 2) Inovasi guru PAI dalam pembelajaran E-Learning, 3) Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran PAI dalam model E-Learning.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif ekplanasi bertujuan untuk mengembangkan teori pengajaran PAI dan menjelaskan perubahan fenomena yang tejadi dengan dipengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: pertama, SMP Negeri 1 Ngoro menerapkan model belajar E-Learning yaitu Learning Management System (LMS) yang menggunakan fasilitas akun google suite yang di dalamnya terdapat aplikasi google classroom berfungsi sebagai media mengirim dan menilai tugas juga interaksi dalam kelas maya, google form digunakan sebagai alat penilaian yang berbentuk soal-soal baik pilihan ganda maupun soal uraian serta whatsapp sebagai aplikasi komunikasi aktivitas pembelajaran. Kedua, pengajar PAI melakukan inovasi pada pembelajaran PAI diantaranya menggunakan blended learning dengan cara memadukan antara kegiatan daring dengan luring dan hybrid learning perpaduan Synchronous dan Asynchronous. Ketiga, terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya: 1) ganguan sinyal, 2) tidak memiliki perangkat yang ideal, 3) peserta didik yang masih gaptek dan butuh pendampingan belajar, 4) kurangnya rasa kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Faktor pendukung 1) adanya bantuan kuota dari pemerintah, 2) adanya fasilitas google suite dengan sistem penyimpanan yang unlimited, 3) internet area di sekolah dengan kapasitas 100 megabite
Kata Kunci: Pengajaran, Pendidikan Agama Islam, Model E-Learning
EFEKTISVITAS PEMBELAJARAN DARING SAAT PANDEMI COVID-19 PADA MAHASISWA BARU (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON)
Authors: Kisai Andi Ali , Maulana Muhammad Azka , Syarifudin Aip 
Published: February 2022

ABSTRAK
Pembelajaran metode daring acapkali dianggap menyimpan segudang masalah. Sederet masalah dalam proses pembelajaran daring antara lain; Kurang fokus dan seriusnya mahasiswa saat berlangsung kegiatan belajar-mengajar, mahasiswa sering didapati sembari mengerjakan aktivitas lain, mahasiswa kurang memahami materi dikarenakan kurangnya jaringan sinyal, begitupun sebaliknya. Wabil khusus mata kuliah yang mengharuskan adanya praktikum mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran via daring. Disisi lain Perguruan Tinggi dituntut ‘memutarkan otak’ untuk tetap memberikan pembelajaran secara efektif ditengah pandemic Covid-19 ini. Riset ini akan mendeskripsikan fenomena pembelajaran daring dengan analisa mendalam mengenai efektifitas pembelajaran daring dengan lokus penelitian pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) Angkatan TA 2020-2021 Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC). Riset ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan Teknik sampling jenuh (sensus) melalui sebaran kuisioner google form pada seluruh mahasiswa baru PG PAUD Angkatan TA 2020-2021. Didapati hasil penelitian bahwa proses kegiatan belajar-mengajar dengan metode daring di lokus penelitian bernilai efektif dengan beberapa catatan rekomendasi. Adanya benang merah catatan dan rekomendasi berdasarkan analisa secara holistik dan mendalam pada sejumlah pertanyaan-pertanyaan teknis sebagai turunan dari tema besar penelitian efektifitas pembelajaran daring. Walhasil terdapat simpulan diperlukan sebuah rolles yang dapat mengikat kedisiplinan kedua belah baik mahasiswa maupun dosen sebagai pengampu mata kuliah.
Kata Kunci : Pembelajaran Daring, Efektivitas, Covid-19