ASPEK HUKUM PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Authors: Iskandar Eka Ardianto , Arif Hari Nur , Simbayak Rachel 
Published: July 2022

ABSTRAK Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial guna menyelesaikan perselisihan di bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai perselisihan hak,perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Pasal 57 UU PPHI, yang bunyinya: “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.Terhadap putusan yang telah diputuskan melalui Perselisihan Hubungan Industrial dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi selama 14 hari sejak putusan dijatuhkan. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali tidak diatur secara tegas dalam Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaiannya diserahkan kepada stelsel hukum acara perdata, hal ini juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempertegas bahwa untuk perselisihan hubungan industrial dapat diajukan upaya hukum luar biasa. Namun demikian dalam praktiknya terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang memuat rumusan hukum kamar perdata khusus PHI bahwa dalam perkara tersebut tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Nomor 48 Tahun 2009 dan akan mempengaruhi hakim PHI di dalam mengadili perkara PHI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi hukum di tengah banyaknya permohonan peninjuan kembali yang diajukan oleh para pihak namun ditolak oleh Mahkamah Agung yang didasarkan pada adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini tentunya menimbulkan rasa ketidakadilan karena sangat mungkin Hakim melakukan kekhilafan dan ternyata setelah perkaranya diputus pada tingkat Kasasi ditemukan bukti-bukti baru yang sebelumnya belum diajukan dan diperiksa pada tingkat kasasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative dan disajikan secara deskriptif analitis dengan mengkaji bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang dan beberapa buku yang mengkaji mengenai ketenagakerjaan. Kata Kunci : Upaya hukum, perselisihan, industrial ABSTRACT The Industrial Relations Dispute Court (PHI) was established in accordance with the mandate of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes in order to settle disputes in the manpower sector, especially regarding rights disputes, disputes over interests, disputes over termination of employment and disputes between trade unions/labor unions in one company. Article 57 of the PPHI Law, which reads: "The procedural law applicable to the Industrial Relations Court is the Civil Procedure Law applicable to the Courts within the General Courts, except those specifically regulated in this law". Industrial legal action can be filed in the form of cassation for 14 days after the decision is rendered. Extraordinary legal remedies in the form of reconsideration are not explicitly regulated in Number 2 of 2004, the settlement is left to the civil procedural law system, this is also as regulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which emphasizes that industrial relations disputes can be filed extraordinary legal action. However, in practice, there is a Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2018 which contains the legal formulation of the special civil chamber for the Courts of Industrial Relations (PHI) that in this case there is no judicial review. This, of course, contradicts the provisions stipulated in Number 48 of 2009 and will affect the judges of the Courts of Industrial Relations (PHI) in adjudicating PHI cases. The purpose of this research is to provide a legal solution in the midst of the many requests for judicial review submitted by the parties but rejected by the Supreme Court based on the existence of SEMA Number 3 of 2018. This of course creates a sense of injustice because it is very possible for the judge to make a mistake and it turns out that after the case is decided at the cassation level, new evidence has been found that had not previously been submitted and examined at the cassation level. This research was conducted using a normative juridical method and presented in an analytical descriptive manner by examining secondary legal materials in the form of laws and several books that examine employment. Key Word : Legal remedies, disputes, industrial.