bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an dalam Meningkatkan Mutu Siswa SMA Swasta Istiqomah, SMA Plus Al Ghifari dan SMA Alfa Centauri
Authors: Supriadi Supriadi , Barlian Ujang Cepi , Koswara Nandang 
Published: March 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembelajaran tahfidz untuk meningkatkan mutu siswa serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran tahfidz Al-Qur’an agar dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metoda deskriptif analitik serta menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran tahfidz sudah dibuat berdasarkan pengelolaan sebagaimana fungsi manajemen yang dilaksanakan melalui langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang di dalamnya terdapat proses penilaian namun masih terdapat pengelolaan yang belum seluruhnya terlaksana secara optimal, diantaranya pada perencanaan, walaupun sudah dibuatkan perencanaan terlebih dahulu, namun belum seluruh SMA swasta di Bandung lengkap dalam membuat perangkat pembelajaran mulai dari silabus, prota, promes, RPP sampai evaluasi pembelajaran, serta penghitungan waktu efektif jam tatap muka yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Dalam pengorganisasian menggunakan struktur organisasi, belum dibuatkan struktur organisasi khusus program pembelajaran tahfidz secara tersendiri. Namun sudah terlaksana sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam proses belajar mengajar (PBM).
Tinjauan Hukum Atas Ganti Rugi dalam Kasus Malpraktik Dokter (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001K /Pdt/2017jo.No.66 /PDT/2016/PT DKI jo.No.484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel PN.Jakarta Selatan)
Authors: Tobing Pl. , Nainggolan Darsina 
Published: March 2022

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001K/Pdt/2017 Mahkamah Agung RI menyatakan dokter bersalah karena tidak melakukan kewajiban hukumnya yakni sebagai seorang dokter ahli kandungan tidak memberikan penjelasan dan nasehat kepada seorang Ibu pada saat dan setelah operasi Caesar ketiga kalinya pada saat melahirkan anak ketiga, sehingga pasien Kembali menjalani operasi Caesar pada saat melahirkan anak ke empat dan berakibat fatal karena pasien akhirnya meninggal dunia. Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan (1) Bagaimanakah Pengadilan mempertimbangkan kesalahan dokter atas peristiwa malpraktek dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 jo, Nomor 66/Pdt/2016/PT.DKI jo. Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2) Apakah Ganti rugi dalam putusan Mahkamah Agung yang diterima oleh Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ganti rugi dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat? Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan type yuridis normative yaitu penelitian yang melakukan penelusuran kepustakaan yang mengkaji dokumen-dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan menyatakan seorang dokter yang tidak melakukan kewajiban hukumnya yakni tidak memberikan penjelasan dan nasehat kepada pasiennya hingga kemudian pasien tersebut tidak mengetahui resiko yang akan dihadapinya dan kemudian mengakibatkan pasien tersebut meninggal dunia maka dokter harus dinyatakan bersalah karena melakuan perbuatan melawan hukum yang untuk itu dokter dan rumah sakit tempatnya melakukan praktek wajib membayar gantirugi kepada keluarga pasien.
Comparison of 2 Hours Fasting with Conventional 8 Hours Fasting Before Undergoing Upper Gastrointestinal Endoscopy
Authors: Javed Salman , Sehar Najam us , Samreen Sarah , Raza Mohsin , Sajjad Qamar , Saleemi Amber 
Published: March 2022

Endoscopy is performed in routine to diagnose gastrointestinal diseases. Usually, a patient has fast for 8 hours fast before undergoing endoscopy. But it has also been observed that 2 hours fast can have equal efficacy in clearing upper gastrointestinal tract for diagnosis of gastrointestinal disease and equivalent comfort for endoscopy. Objective: To compare the outcome of upper gastrointestinal endoscopy with 2 hours fasting versus 8 hours fasting (conventional method). Methods: Ninety cases (45 in each group) were enrolled and divided in two groups. Patients randomized to group A were asked to fast for 2 hours before undergoing endoscopy. In group B, patients underwent endoscopy after 8 hours fast. Just before procedure, patients were inquired if they felt hunger, thirst, weakness, anxiety, nausea or discomfort. The gastroenterologist also observed the patient for nausea or regurgitation at intubation, liquid or food stasis, and risk of aspiration during procedure. The quality of endoscopy was noted as gastric mucosa visibility and overall endoscopy quality rate was noted to. An overall endoscopy quality score >5 was deemed as good quality. Results: In the 2 hours fast group, no patient had hunger, thirst, or weakness before undergoing procedure while 27 (60.0%) patients had anxiety, 13 (28.9%) patients had nausea and 5 (11.1%) patients felt discomfort. In the 8 hours fast group, 5 (11.1%) patients had hunger, but no patient had thirst or weakness before undergoing procedure while 18 (40.0%) patients had anxiety, 13 (28.9%) patients had nausea and 9 (20.0%) patients were feeling discomfort. In 2 hours, fast group, all (100%) patients had comfort with endoscopy. Similarly, in 8 hours fast group, all (100%) patients had comfort with endoscopy. In the 2 hours fast group, gastroenterologist observed nausea in 32 (71.1%) patients, and liquid stasis in 13 (28.9%) patients, while regurgitation at intubation, food stasis, and risk of aspiration were not observed during endoscopy. In the 8 hours fast group, the gastroenterologist observed nausea in 45 (100%) patients, while liquid stasis, regurgitation at intubation, food stasis, and risk of aspiration were not observed during endoscopy. The difference in both groups was highly significant (p<0.05). The overall endoscopy quality rate was 7.47±0.51 in 2 hours fast group and 7.78±0.60 in 8 hours fast group (p<0.05). In both groups, all patients had score 7 or above and hence, a good quality of endoscopy. Conclusion: 2 hours fast prior to endoscopy achieved results equivalent to those achieved after 8 hours fasting. So, as a day case procedure, endoscopy can be performed within same day after 2 hours fast, instead of waiting for 8 prolonged hours.
Kepuasan Jama’ah Haji Dalam Proses Pelayanan Haji (Studi Kasus Di Kabupaten Kuantan Singingi)
Authors: Aswandi Bahrul 
Published: March 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; bagaimana Kepuasan Jama’ah Haji dalam Proses Pelayanan Haji Di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016, dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Jama’ah Haji dalam Proses Pelayanan Haji Di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jumlah populasi berjumlah 300 orang. Karena populasinya lebih dari 100, maka diambil 10% dari jumlah populasi yakni sebanyak 30 orang jama’ah yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan proportionate stratified random sampling (sampel acak dan berstrata secara proporsional). Berdasarkan hasil olahan data tentang maka dapat diketahui kepuasan jama’ah haji dalam proses pelayanan haji di Kabupaten Kuantan Singingi adalah “Sangat Puas” mencapai 83.82%, baik dari segi pengolaan ibadah haji pada hakikatnya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitan pengelolaan ibadah haji ada tiga bentuk pelayanan yang mesti di berikan, yakni pelayanan pembinaan manasik haji baik sebelum dan sesudah penyelenggaraan ibadah haji, pelayanan transportasi, pelayanan pemondokan, ktering, dan kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibadah haji terhadap pelaksanaan ibadah haji (Studi kasus di kabupaten Kuantan Singingi) Jasa yang diharapkan/dirasakan (expected service) : perasaan senang dalam merasakan pelayanan yang baik atau harapan-harapan nasabah terpenuhi. Terdapat sepuluh factor utama yang mempengaruhi harapan pelanggan terhadap suatu jasa yaitu (1) enduring service intensifiers, berupa harapan yang di sebabkan oleh orang lain dan filosofi pribadi seseorang mengenai suatu jasa; (2) kebutuhan pribadi, meliputi kebutuhan fisik, social, dan psikologis; (3) transitory service intensifiers, terdiri atas situasi darurat yang membutuhkan jasa tertentu (seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan) dan jasa terakhir yang pernah dikonsumsi pelanggan; (4) persepsi pelanggan terhadap tingkat layanan perusahaan lain; (5) self-perceiped service role, yaitu persepsi pelanggan terhadap tingkat keterlibatannya dalam proses penyampaian jasa; (6) faktor situsional yang berada diluar kendali penyedia jasa; (7) janji layanan eksplitit, baik berupa iklan, personal selling, perjanjian maupun komunikasi dengan karyawan penyedia jasa; (8) janji layanan implisit, yang tercermin dari harga dan sarana pendukung jasa; (9) word of mouth, baik dari teman, keluarga, rekan kerja pakar maupun publikasi media massa; dan (10) pengalaman masa lampau.
Penetapan Wali Adhol dalam Pernikahan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan KHI)
Authors: Fajri Khoirul 
Published: March 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Bagaimana Konsep Wali Adhol Dalam Pernikahan dan dasar hukumnya dalam pernikahan dan Bagaimana Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode Conten Analysis. Adapun sumber primer yaitu Al-Umm, Bidayatul Mujtahid, al-Fiqih Alal Mazahib al-Arba’ah, Hukum Pernikahan Menurut Islam, UU Pernikahan dan Hukum Perdata, UU Kompilasi Hukum Islam No 13 Tahun 2008. Sedangkan sumber sekundernya buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil analis yang penulis lakukan, dapat di simpulkan bahwa: 1) Konsep Wali Adhol dan dasar hukumnya dalam pernikahan Hukum Islam adalah sebagai berikut: a) Golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya adhol adalah melalui seorang hakim sebagai penengah; b) Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali Aqrabnya, dan mana kala wali ab’ad tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim; c) Dan hambaliyah menyatakan bila seorang wali adhal dalam menikahkan anaknya maka hak kewalianya akan berpindah dari wali aqrab ke wali ab’ad sampai yang paling jauh, jika masih tetap adhol maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim; 2) Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI, dalam undang-undang no. 1/1974, KHI dan PMA No .30 tahun 2005 yaitu: Pertama, pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali, Kedua, usaha perdamaian, Ketiga, pembacaan surat permohonan, Keempat, pemeriksaan persidangan, Kelima, pembacaan hasil penetapan majelis hakim.
Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata
Authors: Hasibuan Mahmudin 
Published: March 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (reseacr library) yakni penelaahan kepustakaan terhadap karya-karya ilmiah yang ada di pustaka yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah. Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dalam Pembagian Waris. Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan anak memiliki makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak. Dalam hukum perdata, perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu. Anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dan secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.Kedudukan anak dalam hak kewarisan juga dijelaskan dalam KUHP perdata pada Pasal 852 yang menyebutkan bahwa “anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.
Maqashid Syariah Approach on The PMD in PT BTPN Syariah Rantau Prapat Nort Sumatera
Authors: Rambe Laila Afni 
Published: March 2022

1 (satu) tahun Indonesia menghadapi Covid-19 memberikan dampak yang begitu signifikan pada sektor ekonomi. Keadaan Covid-19 yang belum terselesaikan hingga saat ini memperparah kondisi ketidakmerataan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Rantau Prapat. Kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat mendorong PT BTPN Syariah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk fitur pembiayaan bagi ibu rumah tangga tanpa adanya agunan. Pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BTPN Syariah dinamai dengan PMD. Program PMD merupakan pembiayaan bantuan modal usaha yang perlu untuk dikaji lebih jauh dalam konsep Maqāṣid al-syarī‘ah Jaser Auda. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa program PMD berbeda dari program pembiayaan lainnya yang mengharuskan adanya agunan. Selain itu, program PMD juga diinisiasi oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah sehingga perlu untuk diketahui apakah program yang ditawarkan sesuai dengan tujuan syariah atau tidak. Penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan filosofis-empiris. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PMD yang ditawarkan oleh PT BTPN Syariah sesuai dengan konsep Maqāṣid al-syarī‘ah Jaser Auda. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan syariah tercapai.
PEMELIHARAAN JALAN DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN PADA DAERAH TRANSMIGRASI
Authors: Nuryanti Pingkan , Sari Novita 
Published: March 2022

Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah penerima transmigrasi yang cukup besar di Indonesia, dimana salah satunya ada daerah Kumai Seberang Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan prasarana permukiman transmigrasi memberi dampak pada kondisi prasarana transportasi pada wilayah tersebut. Sementara itu keberadaan prasarana transporasi ini menjadi urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu wilayah. Pada wilayah ini banyak ditemukan jalan dan bangunan pelengkap jalan yang mengalami kerusakan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh perencanaan badan jalan yang kurang memenuhi syarat maupun kualitas perkerasan jalan yang masih dibawah standar. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan evaluasi ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang ada dilapangan. Selain itu memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk menangani masalah di lapangan tersebut secara mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara kepada pihak masyarakat. Dari hasil observasi lapangan diperoleh data mengenai kondisi jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang masih dalam kondisi yang baik hanya perlu perawatan agar penggunaan lebih optimal, sedangkan pada saluran drainase terdapat erosi pada tebing dan terdapat banyak endapan sedimen sehingga terjadi pendangkalan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan tersebut masyarakat dapat menggunakan sumber daya alam lokal yang mudah didapat seperti kayu. Masyarakat juga perlu belajar mengenai proses dan teknik pemeliharaan jalan dalam penyelesaian masalah khususnya dalam bidang jalan. Pemerintah juga harus memberikan pembinaan serta bantuan berupa dana pada masyarakat Kumai Seberang.
KONSEP DESAIN ECO-SHELTER ANGKUTAN UMUM
Authors: P Sumantri , Rilly P Rianto , Sari Novita , Fitrianingsih Aryanti 
Published: March 2022

Keberadaan halte yang merupakan salah dari rangkaian moda sarana dan prasarana pelayanan transportasi tentunya harus mempunyai fungsi yang optimal, dalam arti mempunyai nilai kemanfaatan bagi pengguna yang maksimal. Kelancaran, kenyamanan, dan keamanan pengguna menjadi prioritas utama dalam perencanaan lokasi dan desain fisiknya. Di kota besar seperti Bekasi sebagai penyangga ibu kota negara masih banyak dijumpai beberapa halte yang tidak berfungsi secara maksimal atau beralih fungsi menjadi tempat berdagang bahkan banyak juga yang rusak terbengkelai. Hampir selalu menjadi alasan bila terjadi diskusi untuk mencari solusi kemacetan di sebuah kota. Selain fasilitas dan angkutan umum di kota Bekasi yang dinilai kurang nyaman, juga tidak adanya perhatian bagi calon pengguna, sarana dan prasarana untuk mendukung angkutan umum masih jauh dari kelayakan.
Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan konsep bangunan ramah lingkungan yang sudah menjadi perhatian khusus di berbagai negara dan mulai diterapkan di Indonesia. Untuk mendukung program go green dari pemerintah terkait isu pemanasan global, sehingga diperlukan desain halte angkutan umum yang ramah lingkungan.
Desain Ecosol-shelter yang diambil dari kata Eco-Solar cell-shelter. Eco di sini merujuk kepada eco desain yang berarti adalah desain yang mengarah kepada desain go-green dan materialnya sendiri merupakan terbuat dari material yang memiliki nilai daur ulang yang tinggi, dengan kata lain bahwa produk ini merupakan produk yang ramah lingkungan. Lalu Solar cell yang di maksud adalah teknologi sumber energi tenaga surya atau akrab disebut solar cell. Solar cell disini mewakili berbagai teknologi ramah lingkungan yang berkembang saat ini, dan didalam produk halte ini sebenarnya juga di tanamkan berbagai jenis teknologi ramah lingkungan seperti water energy, dan wind turbulancer. Sedangkan pengertian shelter sendiri adalah istilah lain untuk sebutan halte. Dengan begitu pengertian dari Ecosol-shelter adalah sebuah halte yang memiliki nilai go-green dan nilai daur-ulang yang tepat dengan teknologi surya sebagai energi utamanya.
PERENCANAAN ANGKUTAN SEKOLAH GUNA MEWUJUDKAN KONSEP RASS (RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH) DI KOTA TANJUNG SELOR
Authors: Ulandari Febria Suci , Prih R Efendhi , Pangaribuan Juliaman 
Published: March 2022

Angkutan sekolah merupakan pelayanan untuk mengantar jemput siswa sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perencanaan sistem transportasi sekolah melalui perencanaan rute efisien, efektif dan cara yang adil dan menentukan standar operasional layanan transportasi sekolah berdasarkan preferensi calon pengguna. Penelitian ini dilakukan di 6 lokasi yaitu SDN 01 TJS, SDN 07 TJS, SMPN 01 TJS, SMAN 01 TJS, SMKN 01 TJS, SMKN 02 TJS.
Data yang dikumpulkan melalui survey yang diperlukan di bidang survey primer dan sekunder ke instansi pemerintah terkait. Analisis yang dilakukan adalah mengetahui jumlah permintaan actual dan moderat, rute, jenis armada dan jumlah, pelayanan angkutan, biaya operasi kendaraan serta subsidi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa rute angkutan sekolah dibuat dalam dua rencana alternative untuk jenis armada bus yang digunakan dengan kapasitas 20 orang. Untuk rute 1 demand actual jumlah armada 2, demand potensial 5, untuk rute demand actual jumlah armada 3, demand potensial 9. Untuk subsidi yang harus dibayarkan pemerintah dalam satu hari demand actual Rp 1.671.621,82 dan demand moderat Rp5.682.559,47
PENINGKATAN AKSESIBILITAS DENGAN PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN RING ROAD DI KOTA TANJUNG SELOR
Authors: Abdulrahman Yopi Juansyah , Raharjo Efendhi Prih , Umiyati Siti 
Published: March 2022

Kota Tanjung merupakan kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dengan perkembangan tata guna lahan yang sangat tinggi baik untuk daerat pusat kota mapun daerah pinggiran kota. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya penataan sistem transportasi yang perlu dilakukan terutama dalam menunjang aksesibilitas seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan pembangunan jaringan jalan ring road dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja jaringan jalan terhadap rencana pengembangan tata guna lahan dalam mendukung sistem transportasi yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam pembangunan jaringan jalan ring road tersebut adalah dengan mengidentifikasi permasalahan secara langsung, pemodelan transpotasi, peramalan transpotasi, dan pembebanan perjalanan. Kondisi eksisting dari segi unjuk kinerja lalu lintas dengan pergerakan lancar 192,5 kendaraan-jam, antrian 0 detik/smp, panjang perjalanan 6815,8 kendaraan-km, kecepatan perjalanan23,6 km/jam, dan BBM perjalanan 1730,6 liter.
Assessment of Infant Formulae Based on Partially Hydrolysed Proteins
Authors: Halvorsen Ragnhild , Bueso Anne Elisabeth Kørner , Frøyland Livar , Rugtveit Jarle , Liaset Bjørn , Andersen Lene Frost , Frølich Wenche , Meltzer Helle Margrete , Narvhus Judith , Paulsen Jan Erik , Haugen Margaretha 
Published: March 2022

The regulation of infant formulas is under revision, including the national restriction on sales of infant formulas with partially hydrolysed proteins to pharmacies only. In December 2007 the Norwegian Food Safety Authority requested an opinion from the Norwegian Scientific Committee for Food Safety on infant formulas with partially hydrolysed protein. The opinion should cover an evaluation of risks associated with the replacement of conventional infant formulae (based on intact protein) by infant formula based on partially hydrolysed protein, including a specification of the risks associated with the consumption of infant formula based on partially hydrolysed proteins among infants with cow’s milk allergy. Furthermore, the opinion should include an evaluation of the preventive effect from formula with partially hydrolysed proteins on development of cow’s milk allergy.
To complete this task, VKM has established an ad hoc group that has prepared this report. The Panel on Nutrition, Dietetic Products, Novel Food and Allergy has discussed and adopted this opinion.
The main conclusions are that although no studies show that partially hydrolysed formulas have negative effect on growth, measures should be taken in order to avoid that partially hydrolysed formulas replace regular infant formulas in the general population. Hydrolysed proteins have a high absorption rate, and ingestion of hydrolysed proteins have been shown to increase gastric emptying and plasma glucose-dependent insulinotropic polypeptide relative to the intact protein forms.
Feeding partially hydrolysed formulas to infants with cow’s milk allergy constitutes a risk of eliciting an allergic reaction which in worst case may be fatal. The risk that an infant with cow’s milk allergy will receive partially hydrolysed formula may increase if the products are sold with claims such as reduced risk towards cow’s milk allergy and reduced risk of developing cow’s milk allergy together with ordinary infant formula outsides pharmacies.
The risk of developing cow’s milk allergy is not shown to be reduced by introducing partially hydrolysed formula instead of regular formula during the first 4-6 months. There has not been demonstrated any preventive effect from hydrolysed formulas after the age of 6 months on the development of allergic disease.