bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pengembangan Buku Ajar Mata Pelajaran Korespondensi Semester Genap Kelas X Program Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran di SMKN 1 Bangkalan
Authors: Afifiya Afifiya , Pahlevi Triesninda 
Published: July 2022

Research on the development of textbooks of correspondence subject in the even semester class X regarding office management automation sistem at SMKN 1 Bangkalan to study the program of develop textbooks, discuss the visibality of book, student for textbooks developed by researchers and being studied by, existing textbooks at SMK 1 Bangkalan, and which have been developed by researchers. This research is a Research and Development (R&D) study with a development bentuk from Borg and Gall that is approved up to 7 stages: potential and problems, combining data, product design, design validation, design revision, product testing, product revision/final product. The subject of the study is a comparison of 20 students of X class majoring in a office administration education study sistem at SMK N 1 Bangkalan. The products show the visability of textbooks material expertss obtained a percentage of 94,4% with very forceful criteria, by linguists obtained a percentage of 91,4% with very forceful criteria, and by graphic experts of 84.8% with very forceful criteria. From the overall products of expert validation obtained a percentage of 90,2% with very forceful criteria. While the products of evaluations of obtained an average of 81% with very forceful criteria. So can be concluded textbooks of correspondence subject on the even semester developed are declared to be very suitable to be used as teaching materials at SMK N 1 Bangkalan.
Desain Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Guided Inquiry pada Mata Pelajaran Kearsipan Kelas X OTKP di SMK PGRI 13 Surabaya
Authors: Inayah Inayah , Nugraha Jaka 
Published: July 2022

This development research is motivated by the absence of Student Activity Sheets for Filing Subjects so that the learning process in the classroom is teacher centered and triggers students to be passive and less active in class. This study aims to describe the design process of Student Activity Sheet (LKPD) based on Guided Inquiry in the Class X Archive OTKP Subjects at SMK PGRI 13 Surabaya. This type of research is the development of Research and Development (R&D) 4D models that are limited to 3D, namely Define, Design and Develope. Data collection instruments in the form of interview guides and LKPD evaluation questionnaires. LKPD is tailored for learning with a scientific approach and to improve student motivation and thinking ability with guided inquiry. The results showed that the design produced in the form of guided inquiry LKPD based on class X OTKP was included in the very feasible category for material and language aspects. After going through several stages of improvement, LKPD was also declared to be interesting and helpful in the learning of students based on the LKPD evaluation results. Thus, LKPD berbasis guided inquiry pada mata pelajaran kearsipan kelas X OTKP results of this design is feasible and can be continued to the dissemination stage and is used by students in the learning of Archives.
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN MODUS OPERANDI AKAN MENIKAHI KORBAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SYAMTALIRA ARON, ACEH UTARA
Authors: Marzuki Marzuki 
Published: July 2022

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban. Pihak korban penipuan dan penggelapan melapor ke Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP sedangkan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban, pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban dan hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus dengan menelaah bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron adalah; faktor media sosial, ekonomi, adanya keinginan, perjudian dan faktor lingkungan. Polsek Syamtalira Aron dalam upaya pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban diantaranya; laporan polisi, penyelidikan, yang terdiri dari membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pemeriksaan dari saksi korban, pemeriksaan dari saksi-saksi lain, pemeriksaan laporan dari barang bukti, pemeriksaan tersangka, penyidikan, yang terdiri dari membuat surat perintah penyidikan, pemanggilan saksi, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemberkasan, dan penyerahan berkas perkara. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Syamtalira Aron dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah penegakan hukum masa pandemi, tersangka melawan petugas, alamat tersangka tidak jelas, keterangan tersangka yang membingungkan, hilangnya barang bukti serta kurangnya partisipasi masyarakat.
Leksikon Gender Bahasa Sasak sebagai Pengungkap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kesantunan
Authors: Jafar Syamsinas , M. Ali Nasaruddin , Syahbuddin Syahbuddin , Kaharuddin Kaharuddin , Ashriany Ratna Yulida 
Published: July 2022

Abstrak: Tujuan penelitian ini mendeskripsikan satuan lingual leksikon gender bahasa Sasak dan menelaah pemaknaannya sebagai pengungkap nilai-nilai kearifan lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa Sasak memiliki leksikon gender yang direalisasikan melalui seperangkat dyad leksem yang pemakaiannya ditemukan pada ranah-ranah sosial-budaya kehidupan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Sasak. Leksikon gender yang ditemukan digunakan sebagai penanda gender pada ranah (1) sistem nama diri, (2) sistem kekerabatan, (3) pronomina persona kedua, dan pada (4) fase siklus kehidupan. Dalam kehidupan keseharian masyarakat Sasak, ranah-ranah penanda gender ini biasa dipakai sebagai sapaan. Dalam pemaknaan, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya merealisasikan tentang pentingnya menjaga kesantunan yaitu sikap/perilaku saling menghormati dan menghargai antarlaki-laki dan perempuan. Pada hakikatnya, nilai-nilai kearifan lokal tentang kesantunan leksikon gender bahasa Sasak mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang alamiah yang telah ada dalam konteks kehidupan laki-laki dan perempuan sebagai bagian anggota masyarakat Sasak. Nilai- nilai kearifan lokal tersebut telah menjadi suatu konvensi dalam kehidupan laki-laki dan perempuan Sasak, sehingga nilai-nilai kesantunan yang ada akan senantiasa diterapkan dan terus berlangsung dalam kehidupan laki-laki dan perempuan Sasak.
Abstract: The goal of this study is to explain the Sasak gender lexicon's linguistic unit and investigate its meaning as a manifestation of local wisdom values. The descriptive qualitative method was used in this study. The findings show that the Sasak language has a gender lexicon, which is realized through a collection of dyad lexemes that are used in the socio-cultural spheres of men and women's lives in Sasak culture. The discovered gender lexicon was employed as a gender marker in the realms of (1) self-name system, (2) kinship system, (3) second personal pronouns, and (4) life cycle phases. These gender identifiers are often. Local wisdom values have established a convention in the lives of Sasak men and women, ensuring that existing politeness values are always applied and continue to occur in Sasak men and women's lives. Used as greetings by the Sasak people in their daily lives. In other words, the values of local knowledge inherent in it recognize the necessity of sustaining civility, i.e., men and women's mutual respect and appreciation attitude/behavior. In essence, the gender lexicon of the Sasak language reflects the principles of natural local wisdom that already exist in the context of men and women's lives as members of the Sasak community. Local wisdom values have established a norm in the lives of Sasak men and women, ensuring that existing politeness values are always applied and continue to occur in Sasak men's lives.
Occupational Bullying and Employee Burnout: An empirical investigation in healthcare sector with moderating role of gender
Authors: Sikandar Pireh , Ahmad Nawaz 
Published: July 2022

Empirical investigation was conducted to determine the relationship between workplace bullying and employee burnout specifically in nursing profession. Considering the participation from females and males in nursing workforce in Pakistan, the moderating role of gender was embodied into the study. Primary data, through non- probabilistic purposive sampling, was collected from nurses working in hospitals of Karachi and Hyderabad. Response rate was 62.5% which was gained through self-administered close ended questionnaires using Negative Acts Questionnaire and Maslach Employee Burnout. The data was assessed using simple linear regression and correlation on SPSS software. The findings revealed that occupational bullying is a predictor of employee burnout with being stronger predictor in male nurses than female nurses.

Keywords: occupational bullying, mobbing, employee burnout
JEL Code: C12
PEMERIKSAAN KADAR GULA DARAH SEWAKTU (KGDS) DAN KONSELING DIABETES MELITUS KEPADA LANSIA DI KAMPUNG JAWA BARU KECAMATAN BANDA SAKTI LHOKSUMAWE
Authors: Z Khairunnisa , Akbar Teuku Ilhami Surya 
Published: July 2022

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit metabolik dengan peningkatan glukosa darah (hiperglikemia) sebagai akibat dari kekurangan sekresi insulin, gangguan aktivitas insulin, atau keduanya. Resiko diabetes melitus semakin meningkat pada lansia, jumlah lansia di kampung Jawa Baru mencapai 300 jiwa dimana jumlah lansia penyandang DM meningkat dari 25 jiwa menjadi 38 jiwa di tahun 2021. Permasalahan yan dijumpai pada lansia di Kampung Jawa Baru adalah kurangnya kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat dan masih takut memeriksakan kesehatannya khususnya kadar gula darah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lansia melakukan skrining awal pemeriksaan KGDS dan menambah pengetahuan lansia terkait DM agar dapat menerapkan pola hidup sehat. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pembagian brosur terkait DM dan penerapan hidup sehat disertai penyajian materi dengan metode ceramah dan diskusi, kemudian diakhiri dengan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu pada semua lansia yang hadir. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa saat ini masih kurangnya pengetahuan para lansia di Kampung Jawa Baru terkait DM dan sebagian besar para lansia masih belum menerapkan pola hidup sehat. Berdasarkan hasil pemeriksaan KGDS dari 50 lansia yang hadir ada 10 lansia yang kadar gula darah sewaktunya diatas 200 mg/dl, dimana 8 diantaranya memang belum pernah memeriksakan diri ke Faskes sebelumnya. Kepada Kader lansia diberikan pembekalan untuk memantau para lansia baik yang DM maupun yang tidak DM untuk menerapkan pola hidup sehat dengan kartu kontrol yang akan dievaluasi per minggu. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran lansia melakukan skrining awal pemeriksaan KGDS dan bertambahnya pengetahuan lansia terkait DM yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran para lansia untuk menerapkan pola hidup sehat.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MENUJU SMART GAMPONG BERBASIS MOBILE DI GAMPONG LANCANG GARAM
Authors: Muthmainnah Muthmainnah , Yulisda Desvina , Ilhadi Veri 
Published: July 2022

Desa adalah salah satu wilayah yang mempunyai sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa Lancang Garam merupakan salah satu desa di lingkungan Universitas Malikussaleh Lhokseumawe yang terdapat di kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Sebuah desa tentunya memiliki sebuah pemanfaatan sistem teknologi untuk mengelola sistem di desa tersebut. Permasalahan yang dihadapi di Desa Lancang Garam adalah Penyampaian informasi dan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat masih dilakukan secara manual karena belum ada pengetahuan perangkat desa dan warga untuk menggunakan media mobile dalam melakukan pelayanan publik sementara hampir semua warga desa memiliki hanphone. Tujuan dari pengabdian ini adalah Merancang sistem informasi smart gampong berbasis Mobile di Gampong Lancang Garam. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah pembuatan dan sosialisai penggunaan sistem informasi desa berbasis mobile, tim melaksanakan survei ke desa yang berlokasi di Kota Lhokseumawe, Membuat pelatihan dan sosialisasi penggunaan sistem kepada tenaga adm, perangkat desa dan warga tentang memaksimalkan penggunaan aplikasi sistem informasi berbasis mobile dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hasil pelatihan penggunaan Sistem Informasi desa berbasis android di Desa lancang garam tersebut dapat memberikan manfaat tentang teknologi berbasis android dalam meningkatkan kualitas serta kemampuan para aparatur desa dan warga sehingga mereka dapat menggunakan sistem tersebut dan dapat meningkatkan pelayan administrasi kepada masyarakat Para peserta antusias sekali mengikuti program pelatihan Implementasi Sistem Informasi Menuju Smart Gampong Berbasis Mobile di Desa Lancang Garam. Dan mereka berharap agar kegiatan tersebut dapat berkelanjutan dengan program-program yang lebih inovatif lagi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dalam proses mewujudkan smart gampong, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses aplikasi serta masyarakat dapat melakukan pencarian surat-surat yang dibutuhkan dan masyarakat lebih mudah dalam mencari tahu informasi mengenai fasilitas- fasilitas yang terdapat didalam desa Lancang Garam. Kemudian dalam menyediakan media pengaduan kepada masyarakat terkait keluhan dapat diakses pada aplikasi ini.
Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung
Authors: Machmudin Dudu Duswara 
Published: July 2022

Authority, protection, legal certainty and justice are absolute requirements for a country which is based on law. All judges should endeavor to harmonize justice based on the provisions of law (legal justice), justice based on morality (moral justice) and justice based on the will of the people (social justice). Supreme Court as the highest of all courts in the country should be filled with Justices who act as the reformer of law to realize clean court. The great authorities and duties the justices have require a high degree of responsibility in order that the decisions issued are for the sake of justice and in the Name of God Almighty. This denotes that law enforcement, truth and justice must be accounted for either to human or God. Supreme Court Justices are expected to integrate the three concept of justices in order that harmonization of legal responsibility and social satisfaction which is built on morality based on goodness and badness as the standard can be realized. As the Reformer of law, Supreme Court Justice should be able and have the courage to make breakthrough which is not against the law and social justice and the morality itself.
Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)
Authors: Asy’ari Syukri , Hilipito Meyrinda Rahmawaty , Ali Mohammad Mahrus 
Published: July 2022

Research concerning model and implementation of Constitutional Court Verdicts in Judicial Review of Law against the 1945 Constitution constitutes juridical normative research using secondary data which is primary legal material namely Constitutional Court verdicts issued from 2003 until 2012. This research aimed at identifying decisions of which the dictum say it granted the petition submitted at the Court so that a comprehensive and integrative description of the model and implementation of Constitutional Court verdict can be found out. Article 56 Paragraph (3) and Article 57 Paragraph (1) of Law No. 24 Of 2003 as amended with Law No. 8 of 2011 on the Amendment of Law on Constitutional Court stipulate that in case a petition is granted, the Court will, at the same time, declares that a law is contradictory to the 1945 Constitution either wholly or partially and legally null and void since declard in an open court. This research found out that there are other models of verdict with their own characteristics. Condititonally constitutional and conditionally unconstitutional verdict is basically a model of decisions which do not legally nullify and declare a norm null but these two models contain interpretation of a content of a paragraph, an article and/or part of a law or the whole part of a law which is basically declared contradictory or not contradictory to the Constitution and still have the force of law or do not have the force of law. A limited constitutional model of verdict which postpone an enforcement of a decision which basically aims at providing some time for transition of the provision which has been declared contradictory to the constitution to remain in force until a certain time in the future. Another model of verdict is a decision which formulate a new norm in order to cope with the unconstitutionality of implementation of a norm. This new norm is temporary in nature and will be included in the new law or revision of related law. The implementation of Constitutional Court decision can be inferred from the model of the decisions. A self-executing force can generally be applied to a legally null and void model of verdict and a model of verdict which formulates new norms. Conditionally constitutional, conditionally unconstitutional and limited constitutional model of verdict is non self-executing. This models must go through legislation process either with revision of laws or making of new laws and regulation process for the ordinances made under any acts.
Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 tentang SbI atau RSbI
Authors: Laksono Fajar , Wijayanti Winda , Triningsih Anna , Mardiya Nuzul Qur’aini 
Published: July 2022

Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012 is very important and interesting to be studied because due to its implications and implementation. Ministry of Education and Culture as the addressat of the decision make transitional policy regarding on how to eliminate the policy concenring International Standard School/ International-Standard School Pilot Project (SBI/RSBI). In fact, transitional policy is not addressed and does not have a legal basis in the implementation of the decision. There is a conflict between the normative provisions that Constitutional Court Decision are binding since pronounced in an open session for the public with the certainty of cross-state agency collaborative cooperation to implement the Court Decision. Therefore, there’s a need to investigate this Decision at the practical leve on how the decision is implemented. This research is doctrinal in which the object of the research is laws and regulations and other legal materials, in this case, the Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012. In addition, field studies are also conducted by way of searching mass media news which is important to be done in order to know the response of the public on how to implement the Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012. The results showed that (1) the implications of the Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012 is that it eliminates the legal basis of RSBI policy. Consequently , the implementation of SBI/ RSBI should be stopped because it has lost its legal basis since the judgment is pronounced. In addition, the Government through the Ministry of Education and Culture, shall implement the decision, including to repeal or revise the technical regulations that become legal framework of RSBI, (2) The implementation of the Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012 can be seen in two categories, namely: (a) spontaneous implementation, which is implementation by some education authorities and the schools themselves by removing the attributes of SBI/RSBI shortly after the Constitutional Court’s decision was pronounced, without waiting for further instruction by Ministry of Education and Culture, and (b) a structured implementation through the Ministry of Education and Culture by issuing Circular of Minister of Education and Culture No. 017/MPK/SE/2013 about RSBI Transition Policy. Although this policy is contrary to normative-imperative provisions, the measure taken by the Ministry of Education and Culture to establish a transition policy is the most probable step taken in order that the Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012 can be implemented as it should be.
Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi
Authors: Rubaie Ach. , Nurjaya Nyoman , Ridwan Moh. , Istislam Istislam 
Published: July 2022

Basic considerations of the Constitutional Court made ultra petita verdict was:(a) philosophical reasons in order to enforce substantive justice and constitutional justice as embodied in the Constitution NRI 1945, (b) theoretical grounds related to the authority of the judge to explore, discover and follow the legal values that live in the community, if the law does not exist or insufficient legal anymore (outdated), and (c) juridical reasons relating to the provision of Article 24 paragraph (1) NRI 1945 Constitution and Article 45 paragraph (1) of Law no. 24 year 2003 on the Constitutional Court, that Court as organizers aim to enforce the judicial justice according to law and the evidence and the judge's conviction. The verdict the Constitutional Court which is ultra petita basically acceptable, all associated to the subject of the request and based on considerations which can be accounted for philosophical (ie, contains the values of justice, morality, ethics, religion, principle, doctrine). The authority to make ultra petita verdict for the Constitutional Court can only be given if there is vagueness of legal norms (vague normen) through the method of interpretation of the law, or if a legal vacuum (rechts-vacuum) through the creation of legal methods (rechtschepping). But considering the legal interpretation and legal formation are highly subjective, hence in order to prevent abuse of power, the Constitutional Court issued a verdict ultra petita, should be limited by the principles of a democratic state of law, the principles of fair trial and impartial, and general principles of good governance.
Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)
Authors: Ansari Muhammad Insa 
Published: July 2022

In the Act of 1945 (before amendment) environment is part and Chapter XIV of the National Economy and Social Welfare, precisely in Article 33 paragraph (3). After the amendment, the environment gets the settings in Chapter XA of Human Rights, which in Article 28H (1) and Chapter XIV of the National Economy and Social Welfare, which in Article 33 paragraph (3) and (4). Environmental settings in the constitution of course have implications for legislation, including legislation business activities. There are a number of regulations of business activities that have included environmental material in it. Law No. 40 of 2007 on Limited Company is a business law institutions that have incorporated environmental material. While the laws governing business activities have included environmental material of which is Law No. 25 of 2007 on Investment, Law No. 10 of 1998, and a number of other legislative business activities.