bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Tren Belanja Online Pada Masyarakat Kota Palembang Masa Pandemi Covid 19 (Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam)
Authors: Melis Melis 
Published: November 2022

This paper aims to explain Islamic economic theory about consumption and consumer behavior, and later this paper will also explain the behavior of the people of Palembang City in shopping online during the Covid-19 Pandemic. This paper uses a qualitative approach. The data obtained from the literature study, namely from various sources of books on consumption in the perspective of Islamic economics. As a result, the online shopping trend of the people of Palembang city is in accordance with the corridors of Islamic law, namely the consumption principle from an Islamic economic perspective. In the concept of Islamic consumption, there are moral and social values (maslahah) which recognize the rights of others in meeting individual needs, the allocation of personal assets for zakat, infaq, shadaqah, and other benefits that are set aside by Muslim consumers in every fulfillment of their needs.Keywords: Online Shopping; Consumption; Consumer Behavior; Islamic Economy AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menjelaskan teori ekonomi Islam tentang konsumsi dan perilaku konsumen, dan nantinya tulisan ini juga akan menjelaskan perilaku masyarakat Kota Palembang dalam berbelanja online di masa Pandemi Covid-19. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang didapatkan dari studi kepustakaan, yakni dari berbagai sumber buku tentang konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Hasilnya, tren belanja online masyarakat kota Palembang sesuai dengan koridor syariat Islam, yakni dalam prinsip konsumsi perpektif ekonomi Islam. Dalam konsep konsumsi Islam terkandung nilai-nilai moral dan sosial (maslahah) yang mengakui hak orang lain dalam pemenuhan kebutuhan individu, adanya pengalokasian harta pribadi untuk zakat, infaq, shadaqah, dan kemaslahatan lain yang disisihkan konsumen muslim dalam setiap pemenuhan kebutuhan yang dilakukannya.Kata kunci: Belanja Online; Konsumsi; Perilaku Konsumen; Ekonomi Islam
The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on the Capital Structure of Indonesian Islamic Banks during the Covid 19 Pandemic
Authors: Fadilla Fadilla , Choiriyah Choiriyah 
Published: November 2022

This study was conducted to determine the effect of Mudharabah and Murabahah financing on the capital structure (Debt Ratio) at Indonesian Islamic Banks during the Covid 19 Pandemic. The research method used in this study was multiple linear regression analysis. There are two independent variables in this study, mudharaba as X1 and murabahah as X2, while the independent variable in this study is the capital structure proxied by the debt ratio. This research results show that Mudharabah and Murabahah financing are proven to have a simultaneous effect on the debt ratio because the ANOVA table significance test is 0.003. This value is smaller than 0.05. While partially mudharabah financing affects the debt ratio, Murabaha does not significantly affect the debt ratio.Keywords: Mudharabah Financing, Murabahah Financing, Debt Ratio Abstrak Penelitian ini dilakukan utuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Struktur modal (Debt Ratio) pada Bank Syariah Indonesia pada masa Pandemi Covid 19. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Variabel independen penelitian ini ada dua yaitu mudharabah sebagai X1 dan murabahah sebagai X2, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur modal yang di proxi dengan Debt ratio. Hasil dari peenelitian ini adalah pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terbukti berpengaruh secara simultan terhadap Debt ratio, karena uji signifikansi tabel anova 0,003, nilai ini lebih kecil dari pada 0,05. Sedangkan secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap Debt ratio sedangkan Murabahah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap debt ratio.Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Debt Ratio
Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam
Authors: Aji Ahmad Mukri , Mukri Syarifah Gustiawati 
Published: November 2022

The implementation of maqashid sharia as the basic theory of Islamic justice and welfare is a determining factor in the development of an increasingly growing Islamic economic system. The development of an increasingly complex Islamic economic system opens up opportunities for ijtihad to create new norms for banking products and other sharia transactions. Sharia economists and banking practitioners not only master the science of muamalah fiqh and its applications, but also must understand the maqashid sharia as the goal of establishing Islamic law. The method used in this study is a qualitative method with a literature approach. The results of the study state that the actualization of the maqashid sharia concept in product development and sharia transactions can be applied to modern transactions such as interbank money market instruments, sukuk schemes, repos, syndicated financing between sharia banks or conventionally, restructuring, property indent financing, ijarah maushufah fiz zimmah, hybrid take over and refinancing, forfeiting, overseas financing, KTA scheme, multipurpose financing, credit card design, laws related to fiduciary guarantees, mortgages, and mortgages, maqashid of annuities, Tawarruq, net revenue sharing, installments gold, gold investment, as well as a number of new cases that continue to emerge that require solution and innovative arguments in the formation of new norms in modern life transactions.Keywords: Implementation; Maqashid Shari'ah; Islamic economics Abstrak Implementasi maqashid syariah sebagai teori dasar keadilan dan kesejahteraan Islam merupakan faktor penentu dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang semakin berkembang. Perkembangan sistem ekonomi Islam yang semakin kompleks, membuka peluang ijtihad terhadap penciptaan norma baru terhadap produk perbankan dan transaksi syari’ah lainnya. Para Ekonom syariah dan praktisi perbankan tidak hanya sekedar menguasai ilmu fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi juga harus memahami maqashid syariah sebagai tujuan ditetapkannya hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa aktualisasi konsep maqashid syariah dalam pengembangan produk dan transaksi syari’ah dapat diterapkan pada transaksi modern seperti instrumen money market inter bank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dengan konvensional, restrukturisasi, pembiayaan property indent, ijarah maushufah fiz zimmah, hybrid take over dan refinancing, forfeiting, overseas financing, skim KTA, pembiayaan multiguna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fiducia, hypoteik, dan hak tanggungan, maqashid dari anuitas, tawarruq, net revenue sharing, cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan yang membutuhkan argumentasi solutif dan inovatif dalam pembentukan norma baru pada transaksi kehidupan modern.Keyword: Implementasi; Maqashid Syari’ah; Ekonomi Islam
Tanggung Jawab Hukum Perbankan Terhadap Nasabah Kartu Kredit Macet Akibat Kurang Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kepada Nasabah
Authors: Simanungkalit Ester , Mau Hedwig Adianto , TW Gatut Hendro 
Published: November 2022

The application of the principle of customer protection against bad credit cards due to not applying the precautionary principle causes financial losses to customers so that there is a need for legal rules to protect customers in the event of a bad credit dispute. The author uses a descriptive qualitative method, the results of the research in this paper are where the legal protection of banking for bad credit card customers is due to not applying the precautionary principle in issuing cards to customers. The results of the study stated that bad credit card disputes often occur for various reasons, where all credit card issuers should have implemented the regulations as stated in the PBI (Bank Indonesia Regulations). Settlement in the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and complaints to OJK as regulated in OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the financial services sector which contains efforts that can be taken by customers as a form of customer protection. If the customer is unable to pay the Bank's arrears, the Bank usually reports to the Bank Indonesia Debtor Information System which results in the recipient of the credit card bill being included in the bad credit blacklist of Bank Indonesia, resulting in the recipient of the credit card bill not being able to apply for capital credit to various financial institutions.Keywords: Banking Law; Bad credit card; Banking Customers AbstrakPenerapan prinsip perlindungan nasabah terhadap kartu kredit macet akibat kurang menerapkan prinsip kehati-hatian menimbulkan kerugian financial terhadap nasabah sehingga perlunya aturan hukum untuk melindungi nasabah apabila terjadi sengketa kredit macet. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian pada tulisan ini adalah dimana perlindungan hukum perbankan terhadap nasabah kartu kredit macet akibat kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kepada nasabah. Hasil penelitian menyatakan bahwa seringnya terjadi sengketa kartu kredit macet dengan beragam alasan, dimana seharusnya seluruh penerbit kartu kredit sudah menjalankan peraturan sesuai yang tercamtum dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia). Penyelesaian dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengaduan kepada OJK yang diatur dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan yang memuat upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh nasabah sebagai bentuk perlindungan nasabah. Jika nasabah tidak mampu membayar tunggakan tangihan Bank, Bank biasanya melakukan pelaporan kepada Sistem Informasi Debitur Bank Indoesia yang mengakibatkan penerima tagihan kartu kredit masuk dalam daftar blacklist kredit macet Bank Indonesia sehingga mengakibatkan penerima surat tagihan kartu kredit tidak bisa mengajukan kredit modal ke berbagai lembaga keuangan.Kata Kunci: Hukum Perbankan; Kartu kredit Macet; Nasabah Perbankan
Sinkronisasi Aturan Hukum Dalam Sistem Desentralisasi Regulasi Bagi Daerah Otonomi Khusus Papua
Authors: Tegay Loisa Merlin , Syahuri Taufiqurrohman , Candra Mardi 
Published: November 2022

Synchronization of the rule of law in the decentralized regulatory framework for the special autonomous area of Papua is discussed. This legal research employs a normative juridical approach supported by an empirical juridical description, namely a deductive study that begins with an analysis of the articles in the laws and regulations governing the issue of synchronizing legal rules pertaining to decentralization in Papua Province. Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Papua Province represents the political will of the Unitary State of the Republic of Indonesia, to the people of Papua, based on the consideration that the administration of development implementation in the Papua Province during its integration with Indonesia has not fully fulfilled the sense of justice, achieved prosperity and realize law enforcement and have not fully fulfilled the respect for human dignity.Keywords: Synchronization of the Rule of Law; Decentralized System; Special Autonomous Region AbstrakPembahasan mengenai sinkronisasi aturan hukum dalam sistem desentralisasi regulasi bagi daerah otonomi khusus Papua. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraian yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan sinkronisasi aturan hukum terkait Desentralisasi di Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, merupakan political will Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada rakyat Papua, dengan dasar pertimbangan bahwa penyelenggraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama berintegrasi dengan Indonesia belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, mencapai kesejahteraan dan mewujudkan penegakan hukum dan belum sepenuhnya memenuhi rasa penghormatan terhadap hak- hak asasi manusia, khususnya orang asli Papua. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif denga hasil penelitian mengenai aturan hukum terkait desentralisasi di provinsi papua.Kata Kunci: Sinkronisasi Aturan Hukum, Sistem Desentralisasi, Daerah Otonomi Khusus
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi Di Indonesia
Authors: Sharon Sharon , Juanda Juanda , Mau Hedwig Adianto 
Published: November 2022

The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is a non-ministerial government agency that carries out government affairs in the field of drug and food control. BPOM is also the organizer of inspection of production facilities and the implementation of inspections of distribution facilities and pharmaceutical service facilities. This research method uses a normative juridical approach, namely a legal approach by looking at regulations, both primary legal materials and secondary legal materials, or an approach to problems by looking at the applicable laws and regulations, books, literature, scientific works. and expert opinion. The results of the study stated that the supervision of pharmaceutical preparations was carried out before they were circulated (pre-market) and during circulation (post-market). The results of this study discuss the relationship between drug control authority in pharmacies and efforts to realize an effective drug control system in pharmacies through harmonization of regulations.Keywords: Pharmacy; Pharmacy Supervision; Government Authority AbstrakBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM juga sebagai penyelenggara pemeriksaan fasilitas produksi dan pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi serta fasilitas pelayanan kefarmasian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dilakukan sebelum beredar (pre-market) dan selama beredar (post market). Hasil penelitian ini, membahas mengenai hubungan kewenangan pengawasan obat di apotek dan upaya mewujudkan sistem pengawasan obat di apotek yang efektif melalui harmonisasi regulasi.Kata Kunci: Farmasi; Pengawasan Farmasi; Kewenangan Pemerintah
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Authors: Ginting Barra Bimantara , Chandra Tofik Yanuar , Mau Hedwig Adianto 
Published: November 2022

In this study, the author covers both the types of corporate money laundering and the types of corporate money laundering. The author also discusses examples that occurred shortly after the implementation of Perma No. 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. It is intended that the findings of this study will assist law enforcement officials in apprehending and holding corporations accountable for those who have committed money laundering offenses. This paper's research methodology is normatively legal. The collected legal materials are detailed or described in their totality in the sense of a literal portrayal of a legal or non-legal condition or position. The analysis stage follows next in this procedure. The offered analysis is both evaluative and interpretative, as it explains and interprets the norms that contain rules pertaining to the crime of money laundering. Grammatical interpretation, systematic interpretation, and contextual interpretation are employed as methods of interpretation.Keywords: Corporation; Money laundering; Criminal act AbstrakDalam tulisan ini, penulis membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi dan juga membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi. Penulis juga mengangkat kasus-kasus yang sangat terbaru setelah berlakunya Perma No. Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi para penegak hukum guna menjerat dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi bagi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normative. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh dalam artian uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum. Teknik ini kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis. Analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi, juga melakukan interprestasi, dengan menjelaskan/menafsirkan norma yang memuat ketentuan tentang tindak pidana money laundering. Sedang teknik interprestasi yang dipergunaan antara lain interprestasi gramatikal, interprestasi sistematis dan interprestasi kontekstual.Kata Kunci: Korporasi; Pencucian Uang; Tindak Pidana
Exosomes from bone mesenchymal stem cells alleviate mifepristone-induced human endometrial stromal cell injury by inhibiting TLR3 via delivering miR-941
Authors: Wang Yu , Sun Xiaofei , Yang Qing , Yin Lili 
Published: November 2022

Abstract

Objective
We aim to investigate the protective effect and underlying mechanisms of BMSCs-exo on human endometrial stromal cells (HESCs) induced by mifepristone in this study.

Methods
BMSCs-exo were extracted and then identified by transmission electron microscopy and western-blot assay. RT-PCR assay was used to determine the level of miR-941. MiR-941 mimics or inhibitor were transfected into BMSCs and the exosomes were extracted. Then, Cell activity, apoptosis rate, cell migration and invasion, as well as the expression of angiogenic proteins were determined in HESCs stimulated by mifepristone and BMSCs-exo. Next, Dual-luciferase reporting assay was used to verify the targeted binding of miR-941 to TLR3, and the TLR3 expression in HESCs was detected by RT-PCR and western-blot. Finally, TLR3 was overexpressed to evaluate the effects of miR-941 from BMSCs-exo on cell apoptosis, cell invasion and angiogenesis in HESCs induced by mifepristone.

Results
miR-941 was highly expressed in BMSCs-exo. Exosome miR-941 in BMSCs-exo inhibited the cell apoptosis, and promoted cell activity, cell migration, invasion as well as angiogenesis were also improved in HESCs induced by mifepristone. TLR3 was a target of miR-941, which was up-regulated in mifepristonetreated HESCs. We further found that miR-941 derived from BMSCs-exo down-regulated the expression of TLR3 in HESCs treated by mifepristone. In addition, TLR3 overexpression blocked the inhibition of miR-941 on mifepristone-induced cell apoptosis, as well as cell migration and angiogenesis in HESCs.

Conclusions
Thus, we concluded that BMSCs-exo has protective effect on mifepristone-induced cell damage by delivering miR-941 which targeted TLR3 and regulated cell activity, migration, and angiogenesis in HESCs.
Неравномерно-районированная модель города: истоки — развитие применение — влияние
Authors: Гостев Максимилиан 
Published: November 2022

Статья посвящена неравномерно-районированной модели пространственной организации города, автором которой является Александр Аркадьевич Высоковский. В системе его взглядов на профессиональную деятельность неравномерно-районированная модель должна была послужить фокусом, вокруг которого происходит реформация градостроительства во всех его аспектах — теории, практики, образования. Цель статьи — проследить, каким именно образом эволюционировала неравномерно-районированная модель и какие инструменты градостроительного проектирования предлагала в процессе своего развития в контексте меняющихся социально-экономических условий. Такое рассмотрение, помимо всего прочего, позволит определить истоки модели: в частности, прослеживается преемственность неравномернорайонированной модели по отношению к каркасно-тканевой модели города А. Э. Гутнова. В первую очередь воспроизводятся основные теоретические положения неравномерно-районированной модели города и оцениваются исходные положения основанных на ней проектов пространственного развития, которые были реакцией на советскую градостроительную традицию: проектирование от сложившейся ситуации, полицентричность, включение связевых элементов. Далее выявляются основные этапы развития модели в контексте меняющихся проблем и задач градостроительного проектирования. Выделяются этапы: возникновение инструмента пространственного экстраполяционного прогнозирования инерционной застройки; формирование неравномерно-районированной модели как развитие положений каркасно-тканевой модели; развитие алгоритмически-математической компоненты модели; переход к вернакулярной модели города.Особое внимание уделяется вкладу применения неравномерно-районированной модели в становление практики правового зонирования российских городов, поскольку именно ее применение в подготовке так называемого генерализированного зонирования позволило относительно быстро подготавливать картографические материалы новых Правил землепользования и застройки. В завершение оценивается влияние положений модели на выстраивание логики правового регулирования градостроительной деятельности в целом, неявно заложенной в Градостроительный кодекс 2004 года, — не только на правовое зонирование, но и на территориальное планирование и градостроительное нормирование.
Кто принимает решения в умном городе
Authors: Хестанов Руслан , Сувалко Александр 
Published: November 2022

Статья посвящена распространенному, но чрезвычайно расплывчатому концепту умного города (smart city). Он представляет собой визионерскую проекцию, вокруг которой создается эклектичный ансамбль зачастую противоречивых теоретических установок и доктрин, так или иначе связывающих городское развитие с развитием технологий, в особенности цифровых. Утверждается, что работа британского кибернетика Гордона Паска над теорией «эстетически заряженных сред» проливает свет на ключевой аспект в проблематике умного города. Паск подчеркивает фундаментальную взаимозависимость проблемы контроля и эмоционального взаимодействия человека с окружающей урбанистической, насыщенной техникой средой, которая до сих пор остается слепым пятном для большинства исследователей проблематики умного города. Критический анализ современных подходов к умному городу позволяет показать, что существует два важнейших условия успеха политики умного города: 1) растущее разнообразие алгоритмов, конкуренция между техническими устройствами; 2) не столько полная или тотальная цифровизация или создание технологического «каркаса», сколько проектирование города как технологической среды с мощным эмоциональным потенциалом. Авторы статьи считают, что эмоциональное и культурно-эстетическое измерение — это лишь едва намеченное направление будущих исследований умного города, цифровых технологий и техники.