bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA SEWA
Authors: Arsawan I Gede Yudi , Yusa I Gede 
Published: October 2022

Tujuan penelitian untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa menyewa yang tidak mencantumkan harga sewa berdasarkan kasus Putusan Nomor 300/PDT/2020/PT SBY, yang dimana dalam kasus tersebut terdapat perjanjian sewa menyewa yang tidak mencantumkan harga sewa. Metode penelitian ini adalah hukum normatif yang bertujuan untuk merumuskan dan menemukan argumentasi hukum melalui analisis permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pencantuman harga sewa dalam perjanjian sewa menyewa bersifat mutlak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan apabila harga sewa tidak dicantumkan maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Kemudian, terhadap pihak yang menguasai objek sewa yang didasarkan oleh perjanjian yang batal demi hukum akan berkedudukan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dibebankan tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.
The purpose of the study was to determine the validity of the lease agreement which did not include the rental price based on the case of Decision Number 300/PDT/2020/PT SBY, wherein that case there is a lease agreement that does not rent out the rental price. This research method is normative law which aims to formulate and find legal arguments thorough problem analysis. The approach used is a legal approach and a conceptual approach. The results of this study found that the inclusion of the rental price in the rental agreement is absolutely carried out in accordance with the provisions of Article 1320 jo. Article 1548 of the Civil Code (KUHPerdata), and if the rental price is not stated, the agreement becomes null and void. Then the party who controls the object of the lease which is based on an agreement that is null and void will be in the position of a person who commits an unlawful act as referred to in Article 1365 of the Civil Code so that he is charged with the responsibility to compensate for the losses suffered by the injured party.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK ATAS JUAL BELI HAK ATAS TANAH
Authors: Tanoto Damario , Nurdin Aad Rusyad 
Published: October 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik atas jual beli hak atas tanah di Indonesia serta menganalisis akibat hukum terhadap gugatan pembatalan akta jual beli dalam hal pembeli beritikad baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa p?d? pr?ktikny? putus?n y?ng dikelu?rk?n setel?h terbitny? SEM? Nomor 4 T?hun 2016, d?l?m menggun?k?n SEM? seb?g?i d?s?r pertimb?ng?n untuk menentuk?n kriteri? pembeli beritik?d b?ik, h?kim dalam Putusan Tingkat Pertama, Putusan Tingkat Banding , dan Putusan tingkat kasasi belum mel?kuk?n sesu?i petunjuk y?ng terter? d?l?m SEM?. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2020 yang diteliti bahwa dalam permohonan peninjauan kembali hakim baru memberikan pertimbangan tentang pembeli beritikad baik sesuai SEMA.
The purpose of this study is to analyze the legal protection of buyers in good faith for the sale and purchase of land rights in Indonesia and to analyze the legal consequences of lawsuits against deed of sale and purchase in the case of buyers with good intentions. This type of research is normative research. The results of the research show that in practice the decisions that were issued after the publication of SEM? Number 4 of 2016, in use SEMA as a basis for consideration to determine the criteria for the Buyer's Decision, the First court, court of appealed and Cassation not reffered SEM? for the Adjudication. Based on the Supreme Court's Adjudication Number 909 PK/Pdt/2020, it was examined that in the application for review, the judge gave consideration to buyers with good intentions according to SEMA.
JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS: BAGAIMANA PERAN DAN FUNGSI DEWAN KEHORMATAN NOTARIS?
Authors: Anugrah Pakarti Theo , Erni Daly 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti fungsi dan peran Dewan Kehormatan Notaris yang dibuat melalui Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam melakukan penegakan kode etik Notaris, serta menganalisis efektivitas dan koordinasi Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan penegakan kode etik Notaris. Berdasarkan uraian diatas terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, meneliti tentang peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris terhadap penegakan kode etik Notaris, dan kedua menganalisis efektivitas terhadap koordinasi Dewan Kehormatan Notaris sebagai lembaga penegakan kode etik Notaris di seluruh Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Bersumberkan pada data sekunder, utamanya disertai wawancara. Hasil penelitian pertama, fungsi dan peran Dewan Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan terhadap pengawasan dan penegakan kode etik Notaris dengan pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan kedua, efektivitas serta koordinasi yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris merupakan bagian dalam memberikan pendapat atas dugaan pelanggaran kode etik Notaris terhadap perilaku Notaris dan jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris.
This study aims to examine the function and role of the Notary HonorAry Council created through the Congress of the Indonesian Notary Association (I.N.I) in enforcing the Notary code of ethics, as well as analyzing the effectiveness and coordination of the Notary HonorAry Council in enforcing the Notary Code of Ethics. Based on the description above, there are 2 (two) problem formulations in this study, namely first, examining the role and function of the Notary HonorAry Council on the enforcement of the Notary Code of Ethics, and secondly analyzing the effectiveness of the coordination of the Notary HonorAry Council as an institution for enforcing the Notary Code of Ethics throughout Indonesia. The research method used is normative juridical by analyzing using a qualitative approach, with a descriptive method. Sourced to secondary data, mainly accompanied by interviews. The results of the first study, the function and role of the Notary HonorAry Council are urgently needed for the supervision and enforcement of the Notary Code of Ethics by sanctioning Notaries who violate the code of ethics and secondly, the effectiveness and coordination carried out by the Notary HonorAry Council is part of providing opinions on alleged violations of the Notary code of ethics on the behavior of notaries and the position of Notaries to the Supervisory Panel.
PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BELANJA ONLINE
Authors: Adhyaksa Satya Gita , Yudiantara I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi 
Published: October 2022

Studi ini bertujuan menganalisis peranan korban dalam menyebabkan terjadinya tindak penipuan belanja berbasis online dan upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan jual beli berbasis online. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa yakni peranan korban dalam menyebabkan tindak pidana adalah karena adanya kesempatan, korban dalam melalukan transaksi lengah tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum membeli seperti mengecek komentar pembeli sebelumnya, atau melihat apakah toko yang menjual barang tersebut toko yang berkualitas. Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yakni upaya represif dengan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP dan secara khusus diatur pula dalam UU ITE. Upaya preventif yakni pencegahan dengan mempelajari modus penipuan serta mencari informasi sebelum berbelanja online.
This study aims to analyze the role of victims in causing online shopping fraud and how to prevent online shopping fraud. The research method used is the empirical legal research method. This study shows that the role of the victim of shopping fraud caused a crime is due to the opportunity, the victim in making a careless transaction does not check first before buying such as checking previous buyer comments, or seeing whether the store that sells the goods is a quality store. How to prevent the occurrence of criminal acts of fraud are repressive efforts with law enforcement as stipulated in the Criminal Code and specifically also regulated in the ITE Law. Preventive efforts are prevention by studying the mode of fraud and seeking information before shopping online.
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MOTIF BATIK BALI TERHADAP PENJIPLAKAN DI RUMAH BATIK BINTANG MIRA
Authors: Paramitha Pande Nyoman Bintang , Sukihana Ida Ayu 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi motif batik Rumah Batik Bintang Mira atas beberapa produk yang telah dijiplak oleh UMKM lain, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus tersebut menurut Undang-Undang Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum berkaitan dengan perlindungan motif kain Batik Bali belum dilaksanakan secara efektif, disebabkan oleh faktor masyarakat sebagai pencipta motif dan pemilik motif yang belum sepenuhnya mengetahui ketentuan hukum tersebut. Pihak yang mempergunakan motif batik bali tanpa izin oleh penciptanya dapat menimbulkan masalah bagi pihak UMKM dengan pihak yang melanggar yang dapat merugikan kepentingan pencipta produk UMKM. Penjiplakan karya cipta motif batik bali mengakibatkan produk motif batik bali kurang laku di pasaran karena adanya pihak yang memasarkan motif batik bali tanpa seizin dari pemilik motif batik bali tersebut. Penyelesaian atas pelanggaran karya cipta motif batik bali bisa diselesaikan melalui cara represif non litigasi, dan apabila cara non litigasi tidak dapat menyelesaikan masalah, maka akan dilakukan dengan cara litigasi.
This study aims to analyze the legal protection for the Batik Bintang Mira House batik motif on several products that have been plagiarized by other MSMEs, as well as to find out how to resolve the case according to the Copyright Act. The method used in this paper is an empirical legal method with a statutory approach. The results of the study show that the implementation of legal provisions relating to the protection of Balinese Batik cloth motifs has not been implemented effectively, due to community factors as motif creators and motif owners who do not fully understand the legal provisions. Parties who use Balinese batik motifs without permission by the creator can cause problems for the MSMEs with those who violate them which can harm the interests of the creators of MSME products. The plagiarism of Balinese batik motifs causes the products of Balinese batik motifs to be less salable in the market because there are parties who market Balinese batik motifs without the permission of the owner of the Balinese batik motifs. Settlement of violations of Balinese batik motifs can be resolved through non-litigation repressive methods, and if non-litigation methods cannot resolve the problem, then litigation will be carried out.
Analisis KERJASAMA BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA
Authors: Astuti Clara Sahasti 
Published: October 2022

Pembangunan infrastruktur di Indonesia masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) yang telah ditetapkan Pemerintah untuk pengembangan investasi dan peluang usaha di Indonesia. Dalam praktiknya, pembagian tanggungjawab antara para pihak dalam rangka kerjasama BOT masih belum seimbang antara para pihak. Regulasi mengenai kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha masih sering dianggap timpang sebelah dan lebih menguntungkan pihak badan usaha. Artikel ini mengulas lebih dalam mengenai kerjasama dalam model PPP sampai dengan masa konsesi berakhir dengan tujuan mengetahui tanggungjawab para pihak dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan model BOT tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan meninjau dari segi regulasi yang berkaitan dan tinjauan literatur. Dalam kerjasama BOT, Pemerintah Indonesia membutuhkan pembiayaan seluas-luasnya dengan membuka investasi seluas-luasnya kepada badan usaha baik asing maupun badan usaha dalam negeri. Investasi dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau disebut Public Private Partnership (PPP) dengan berbagai persyaratan dan pembagian resiko yang sepadan dengan kepentingan masing-masing pihak. Regulasi terkait mulai dibentuk termasuk proses pelaksanaan tender dan investasi badan usaha terhadap proyek pemerintah, peran pemerintah terkait pembebasan lahan, dan masa konsesi.

Infrastructure development in Indonesia is included in the medium-term development plan (RPJMN) that has been set by the Government for the development of investment and business opportunities in Indonesia. In practice, the division of responsibilities between the parties in the framework of BOT cooperation is still not balanced between the parties. Regulations regarding the cooperation between the Government and Business Entities are still often considered to be one-sided and more favorable to the business entities. This article examines in more detail the cooperation in the PPP model until the concession period ends with the aim of knowing the responsibilities of the parties in the context of implementing the cooperation with the BOT model. The method used in writing this article is to review in terms of related regulations and literature review. In the BOT cooperation, the Government of Indonesia requires the widest possible financing by opening the widest possible investment to both foreign and domestic business entities. Investments are stated in a Government Cooperation Agreement with a Business Entity or called a Public Private Partnership (PPP) with various requirements and risk sharing commensurate with the interests of each party. Related regulations have begun to be formed, including the process of implementing tenders and investment by business entities in government projects, the role of the government in relation to land acquisition, and concessions.
PROBLEMATIKA KEWENANGAN DWI FUNGSI JAKSA MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA
Authors: Yulio Mahendra Putra I Gusti Ngurah , Stefani Ratna Maharani I Gusti Ayu 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kewenangan dwi fungsi jaksa menangani tindak pidana korupsi apakah dapat mencerminkan sistem peradilan pidana yang ideal dalam halnya membrantas tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam permasalahan yang terjadi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga kewenangan penyidikan sekaligus melakukan penuntutan oleh Kejaksaan harus tetap dipertahankan bahkan perlu diberikan fasilitas dan kewenangan seperti lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga mempercepat proses pemberantasan tindak pidana korupsi dan terciptsa pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
The purpose of this study is to examine whether the dual function of the prosecutor's authority in dealing with corruption can reflect the ideal criminal justice system in terms of eradicating corruption. This study uses a normative juridical method, which is an approach by reviewing, testing and applying the legal principles of the applicable laws and regulations to the problems that occur. The authority to investigate as well as to prosecute by the Prosecutor's Office must be maintained and even provide facilities and authorities such as other law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK) so as to accelerate the process of eradicating corruption and creating a government that is free from corruption, collusion and nepotism (KKN).
BLACKLIST : PENGATURAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYEDIA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Authors: Swanjaya I Dewa Made Ary , Apryani Ni Wayan Ella 
Published: October 2022

Studi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisa pengaturan Blacklist/Sanksi Daftar Hitam dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 serta sejauh mana implementasi prinsip adil dalam pengenaan sanksi daftar hitam pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengaruhnya pada penyedia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan terkait sanksi daftar hitam dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 perlu dilakukan penyempurnaan agar pelaksanaanya menjadi efektif dan efisien serta tepat sasaran. Prinsip adil belum tercermin pada pelaksanaan sanksi daftar hitam yang mempengaruhi sikap penyedia dalam proses pemilihan peserta pengadaan barang/jasa pemerintah serta berpengaruh terhadap kelangsungan usaha penyedia barang/jasa yang terkena sanksi daftar hitam tersebut.
This study aims to find out, understand and analyze the Blacklist Sanctions arrangement in LKPP Regulation Number 17 of 2018 and the extent to which the implementation of fair principles in the imposition of blacklist sanctions on government procurement of goods/services and its effect on providers. The method used in this study is a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study show that the regulations related to blacklist sanctions in LKPP Regulation Number 17 of 2018 need to be improved so that their implementation is effective and efficient and on target. The principle of fairness has not been reflected in the implementation of blacklist sanctions that affect the attitude of providers in the process of selecting participants for the procurement of government goods/services and affect the business continuity of the goods/services providers who are subject to the blacklist sanctions.
KEWENANGAN MASYARAKAT ADAT ATAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DI WILAYAH PESISIR INDONESIA
Authors: Yayi Laksmi Ni Putu , Prima Dewi Gusti Ayu Arya 
Published: October 2022

Tujuan penulisan penelitian ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaturan hukum berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir dan mengkaji mengenai kewenangan masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan terhadap pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir diakomodir dalam suatu konsep pengelolaan terpadu mulai dari perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan dan pengendalian terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih lanjut, masyarakat adat memiliki kewenangan terkait pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Sehingga, pengelolaan tersebut juga harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta peran serta masyarakat.
The purpose of this study is to identify and analyze legal arrangements relating to the management of marine resources in coastal areas and to examine the authority of indigenous peoples over the management of marine resources in coastal areas. This writing used normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicated that the regulation of marine resource management in coastal areas is accommodated in an integrated management concept starting from planning, utilization and supervision and control of coastal areas and small islands. Furthermore, indigenous peoples have the authority related to fisheries management for the benefit of fishing and fish cultivation. Thus, the management must also consider customary law and/or local wisdom as well as community participation.
AKIBAT HUKUM HAK MEWARIS LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN NYEBURIN DI KELUARGA ASALNYA
Authors: Oktafian I Gede Made Bima , Eka Krisna Yanti A.A. Istri 
Published: October 2022

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengkaji mengenai hak waris laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin terhadap warisan di keluarga asalnya. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitiannya adalah laki-laki yang melakukan perkawinan nyeburin akan kehilangan hak mewaris di keluarga asalnya karena perubahan statusnya menjadi pradana di keluarga istrinya dan dianggap sudah ninggal kedaton di keluarga asalnya sehingga kedudukannya seperti wanita yang sudah kawin keluar. Implikasi dari perkawinan nyeburin ialah kedudukan istri lebih dibandingkan dengan suami dalam hal tanggungjawabnya terhadap leluhur.
The purpose of this research is to examine the inheritance rights of men who have nyeburin’s marriage against inheritance in their family of origin. The legal research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of his research are men who nyeburin’s marriage will lose the right to inherit in his family of origin because of a change in status to pradana in his wife's family and is considered to have “ninggal kedaton” in his original family so that his position is like a woman who has married out. The implication of nyeburin’s marriage is that the position of the wife is more than the husband in terms of his responsibilities to the ancestors.
PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI, PRAKTIK AKUNTABILITAS, DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten)
Authors: Dewi Lianita Puspita , Sunaryo Kunti , Yulianti Retno 
Published: October 2022

Abstract
This study aims to determine the effect of apparatus competence, individual morality, organizational culture, accountability practices, and whistleblowing on fraud prevention in the management of village funds. This research was conducted in Prambanan District, Klaten. This study used a simple random sampling method with 83 respondents. Questionnaries were uses as data collection techniques in this study. The results of this study indicate that the competence of the apparatus, individual morality, and accountability practices affect the prevention of fraud in the management of village funds. Meanwhile, organizational culture and whistleblowing have no effect on fraud prevention in managing village funds.
Keywords : accountability practices; apparatus competence; fraud prevention; individual morality; organizational culture; whistleblowing.