bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KODE ETIK BIROKRAT
Authors: Lilis Yuaningsih  , Anastasya Puspa Rahayu  , Bagas Muhajir Suangsa  , Ahmad Buhor  
Published: October 2022

AbstrakBirokrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat dan seringkali dilihat dari dua sudut yaitu sisi baik dan buruknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menggali informasi tentang kode etik birokrat di Indonesia. Karena selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sehari-hari, birokrasi pula sering disebut sebagai sistem yang mengakibatkan jalannya pemerintahan serta layanan publik tersendat dan bertele-tele. Sebab itulah kode etik birokrat dibutuhkan dalam administrasi public dan perlu ditinjau kembali. Karena dalam hal ini etika merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan menjadi ukuran kepuasan publik yang dilayani sekaligus ukuran keberhasilan organisasi pelayanan publik. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data (Observasi, wawancara, dan kepustakaan) penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan lainnya. Sehingga pembahasan mendasar dalam hal ini adalah tentang etika pada birokrat. Dari hasil penelitian ini kami menyimpulkan bahwa kode etik birokrat sangat penting dan menentukan kualitas dalam suatu organisasi dan pelayanan publik. Kemudian kode etik bagi birokrat masih perlu tambahan berupa kode etik yg berlaku bagi semua birokrat atau aturan menyeluruh, kode etik yg lebih jelas merinci kepada perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan misalnya dalam hal konflik kepentingan, pemisahan antara hak milik peribadi dan publik, pelaksanaan tugas secara amanah, dan standar kinerja yg jelas.
Kata Kunci: Birokrasi, Birokrat, Etika, Kode Etik, Pelayanan Publik.
AbstractBureaucracy has a very important role in society and is often seen from two angles, namelythe good and the bad side. In addition to being needed to carry out daily government affairs, thebureaucracy is also often referred to as a system that causes the running of government and publicservices to stagnate and ramble. That's why a code of ethics for bureaucrats is needed in publicadministration. Because in this case ethics is one of the most decisive factors and a measure ofthe satisfaction of the public being served as well as a measure of the success of public serviceorganizations. In this research, we use the library research method. So the basic discussion in thiscase is about ethics in bureaucrats.
Keywords: Bureaucracy, Bureaucrats, Ethics, Code of Ethics, Public Service.
TRANSPARANSI DAN KEPENTINGAN UMUM
Authors: Fadjar Trisakti  , Adnin Dikeu Dewi Berliana  , Al Bukhori  , Alya Fitr  
Published: October 2022

AbstrakTransparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu peran sentral dan penting lembaga pemerintah dan aparaturnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada publik (masyarakat). Namun demikian, kondisi pelayanan publik yang kurang transparan dan kurang akuntabel membuat tuntutan pelayanan terbaik sulit dipenuhi ditambah banyak keluhan dari masyarakat yang kurang puas akan pelayanan publik yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidak-tidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya dan masyarakat mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud bila dalam praktik penyelenggaraan pelayanan dilakukan dengan baik pula, serta pemerintah harus terbuka atau transparan dan juga bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaiknya demi terwujudnya praktik pelayanan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah harus menerapkan prinsip transparansi guna menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Kata Kunci : Transparansi, Akuntabel, Pelayanan Publik.
AbstractTransparency is a principle that guarantees access or freedom for everyone to obtaininformation about the administration of government. One of the central and important roles of government institutions and their apparatus is to provide the best service to the public (community). However, the condition of public services that are less transparent and less accountable makes the demands for the best services difficult to fulfill plus many complaints from the public who are not satisfied with the public services provided by service providers. Transparency has an important role in the development of public accountability because by realizing transparency, the government does not do it by making it easier for citizens to know their actions and the public knows everything that is done by the government. Good governance will be realized if the implementation of services is carried out well, and the government must be open and also responsible for providing the best service for the realization of transparent and accountable service practices. The government must apply the principle of transparency in order to create mutual trust between the government and the public through the provision of information and ensuring the ease of obtaining accurate and adequate information.
Keywords: Transparency, Accountability, Public Service.
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020
Authors: Hermawan Endang , Pratiwi Ghinaya Bunga , Fadhillah Fitriyana Putri 
Published: October 2022

Melihat lambatnya penyerapan anggaran tentunya akan mencerminkan kualitas kinerja aparatur pemerintah, dan ini akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Melihat hal ini peneliti ingin mengetahui penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi guru madrasah wilayah Kabupaten Bandung dalam pencairannya seringkali terlambat tidak sesuai dengan yang direncanakan, mengindikasikan penyerapan anggaran kurang efektif. Serta mencoba menganalisis hasil evaluasi penyerapan anggaran dan faktor penyebab upaya dalam mengatasinya. Pada program Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tahun 2020. Metode penelitian yang di gunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian program ini sudah menerapkan enam dimensi : (1) Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Namun pada indikator efektifitas dan responsivitas masih kurang baik karena terkait dengan tidak proporsionalnya penyerapan anggaran menyebabkan responsivitas dari guru sebagai penerima tunjangan menjadi kurang baik. (2) Hambatan program ini yaitu Informasi tidak sampai kepada guru secera menyeluruh, Operator sekolah yang kurang andal dalam bidangnya dan Tidak sinkronnya data guru yang diinput. (3) Upaya mengatasinya yaitu memastikan informasi sampai kepada guru, peningkatan kemampuan operator sekolah serta meningkatkan pengawasan mengenai absen serta data guru yang di input secara online.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG
Authors: Abdal  
Published: October 2022

Kualitas pegawai menentukan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan. Untuk dapat membentuk aparatur pemerintah yang dimaksud di atas, salah satunya dapat dilakukan melalui pembinaan kepegawaian dalam rangka mengembangankan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan ini peneliti bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pembinaan kepegawaian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam pelayanan keagamaan kepada masyarakat di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang gunakan pendekatan kualitaif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (observasi), studi dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan reduksi data, display data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan kepegawaian sudah terlaksana dengan baik, sehingga pelayanan keagamaan kepada masyarakat dapat dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Kantor Kementrian Agama tingkat Kabupaten melakukan langkah-langkah yang lebih terprogram dan terarah dalam hal pelaksanaan kebijakan pembinaan kepegawaian. Upaya pembinaan kepegawaian harus lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan profesional dan keterampilan pegawai dalam melakukan tugas-tugas pelayanan keagamaan kepada masyakat, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kinerja Kantor Kementrian Agama dan instansi di bawahnya termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melakukan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.
POTENSI BUDAYA MASYARAKAT PADA LEVEL KELURAHAN DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI ADMINISTRASI
Authors: Engkus  , Sidiq Muhammad Rizal , Sulaeman Muhammad Yusuf , Sofiah Nurul 
Published: October 2022

Tinjauan ekologi terhadap perkembangan administrasi mencoba mendeskripsikan hubungan antara lingkungan (environment) tempat administrasi tersebut tumbuh dan berkembang dengan administrasi yang dianggap sebagai organisme hidup. Pelaksanaan administrasi dewasa ini perlu mendapat perhatian dimana faktor ekologis atau lingkungan selalu mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan di daerah khususnya yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses ekologi administrasi dan pelayanan publik di kantor Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.Masalah penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa proses ekologi administrasi di lingkungan Kelurahan Cipadung lebih menitikberatkan pada budaya, karena Kelurahan Cipadung memiliki potensi yang besar pada bidang tersebut.
OTONOMI DAERAH PEMBENTUK INTENSI PERILAKU KORUPTIF KEPALA DAERAH DI INDONESIA
Authors: Sakti Fajar Tri , Wahyudi Edi , Rifki Egi Muhammad , Ufah Hani Aturoh 
Published: October 2022

Abstrak
Korupsi di Indonesia sudah hampir menjadi bahagian dari kehidupan masayrakat dan menyusup dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Ketidakmampuan pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekitarnya diperparah lagi dengan merebaknya fenomena korupsi di daerah. Fenomena inilah yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah yaitu bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Rumusan masalah dalam artikel ini yaitu mengapa otonomi daerah membentuk perilaku koruptif kepala daerah di Indonesia. Sedangkan untuk tujuan dibuat artikel ini adalah menjelaskan dan menguraikan kepada khalayak mengenai otonomi daerah pembentuk intensi perilaku koruptif kepala daerah. Metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif.Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, penulis meneliti dengan menggunakan penelitian studi literatur dimana mengumpulkan data-datanya dengan mencari dan menganalisis di berbagai buku, jurnal, media, dan sumber-sumber lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 114 kepala daerah terjerat kasus rasuah sejak 2004 hingga 2019. Rinciannya, 73 orang atau 64% berstatus bupati, 25 orang atau 24% berstatus wali kota, dan 16 orang atau 22% merupakan gubernur.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Korupsi, Kepala Daerah

Abstract
Corruption in Indonesia has almost become a part of people's lives and has infiltrated the government administration system. The inability of local governments to improve services to the surrounding community is exacerbated by the widespread phenomenon of corruption in the regions. This phenomenon has long been related to the implementation of regional autonomy, namely the shifting of corrupt practices from the center to the regions. The formulation of the problem in this article is why regional autonomy shapes the corrupt behavior of regional heads in Indonesia. Meanwhile, the purpose of this article is to explain and describe to the public the regional autonomy that shapes the intensity of the corrupt behavior of regional heads. The method used in this study, namely qualitative research. Data processing techniques in this study, researchers research using literature study research which collects data by searching and analyzing in various books, journals, media, and other sources. The Corruption Eradication Commission (KPK) noted that there were 114 regional heads entangled in rasuah cases from 2004 to 2019. In details, 73 people or 64% were regents, 25 people or 24% were mayors of city cases, and 16 people or 22% were governors.
Keywords: Regional Autonomy, Corruption, District head
Efektivitas Perubahan Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2020
Authors: Muhammad Rafiq Ilyas  
Published: October 2022

Abstrak
Pandemi covid-19 memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya berdampak pada kesehatan, lebih luas dari itu pandemi berdampak pada hampir seluruh kehidupan juga kegiatan manusia. Sebagai pemangku kebijakan pemerintah berupaya untuk menangani situasi pandemi ini, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan realokasi anggaran serta refocusing program untuk percepatan penanganan pandemi covid-19 yang berimplikasi pada perubahan anggaran baik pusat juga daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perubahan anggaran yang dialokasikan untuk percepatan penanganan pandemi di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumenatasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Garut sudah berjalan efektif hal ini berdasarkan dari indikator efektivitas yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh.
Abstract
The Covid-19 pandemic has a very broad impact, not only affecting health, it is broader than that the pandemic has an impact on almost all life as well as human activities. As a policy maker, the government is trying to handle this pandemic situation, one of which is by issuing a budget reallocation policy and refocusing programs to accelerate the handling of the Covid-19 pandemic, which has implications for budget changes, both central and regional. This study aims to analyze the effectiveness of the budget changes allocated to accelerate the handling of the pandemic in Garut Regency. This study uses qualitative research methods with descriptive analysis. Collecting data by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique begins with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the budget reallocation carried out by the Garut district government has been running effectively, this is based on the effectiveness indicators used by researchers in this study, namely program success, target success, program satisfaction, input and output levels, overall goal achievement.
PERAN MASYARAKAT DESA DALAM MENJALANKAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) RANCAKASUMBA
Authors: Ami Yuningsih  , Siti Chodijah  
Published: October 2022

AbstrakPenelitian ini berawal dari tidak berjalannya dengan baik dari setiap program usaha yang telah direncanakan oleh Badan Usaha Milik Desa Rancakasumba yang memiliki dampak terhadap BUMDes itu sendiri juga masyarakat. Dengan adanya permasalah ini diperlukan peran masyarakat untuk menunjang serta mendukung setiap program usaha yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Rancakasumba, sehingga dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan kepada masyarakat di lingkungan desa Rancakasumba maupun BUMDes itu sendiri baik dalam segi pemberdayaan dan ekonomi. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons. Pada teori fungsionalisme struktural ini menekankan pada keteraturan fungsi pada setiap sistem yang ada di masyarakat dengan menggunakan empat imperatif fungsional Parson dalam mempertahankan sistem. Dalam teori fungsionalisme struktural ini masyarakat dan BUMDes saling melakukan Adaptasi lalu memiliki Pencapaian Tujuan mempertahankan Integrasi diantara masyarakat dengan BUMDes dan ketiga hal tersebut dipelihara melalui sebuah Pemeliharaan Pola antara masyarakat dan BUMDes. Program Badan Usaha Milik Desa Rancakasumba ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di lingkungan desa Rancaksumba, baik yang terbantu dalam segi perekonomian maupun dalam pengembangan diri setiap masyarakat.Abstract
This research began with the failure of every business program planned by the Rancakasumba Village-Owned Enterprise which had an impact on the BUMDes itself as well as the community. With this problem, it is necessary for the role of the community to support and support every business program that exists in the Rancakasumba Village Owned Enterprise, so that it can run well and provide benefits to the community in the Rancakasumba village environment and the BUMDes itself both in terms of empowerment and economy. The theoretical basis used in this study uses the theory of structural functionalism from Talcott Parsons. In this structural functionalism theory, it emphasizes the regularity of function in every system that exists in society by using Parson's four functional imperatives in maintaining the system. In this structural functionalism theory, the community and BUMDes carry out adaptations to each other and then achieve the goal of maintaining integration between the community and BUMDes and these three things are maintained through a pattern maintenance between the community and BUMDes. This Rancakasumba Village Owned Enterprise Program has a good impact on the community in the Rancaksumba village environment, both of which are helped in terms of the economy and in the self-development of each community.
EFEKTIVITAS PROGRAM PUBLIC ADDRESS DI DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT POLDA JAWA BARAT
Authors: Rai Mumtaz Amri , Abdal  , Suparman Nanang 
Published: October 2022

Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Public Address di Direktorat Binmas Polda Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Public Address berjalan dengan baik, tim pelaksana Program Public Address mampu meminimalisir biaya yang ada. Namun dari lima indikator ditemukan beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik diantaranya mengenai hasil dari Program Public Address belum optimal dikarenakan fakta dilapangan yang ditemukan masyarakat masih banyak yang acuh dan tidak taat dengan protokol kesehatan, dampak yang diberikan program ini pun tidak terlalu signifikan hanya sebagian masyarakat saja yang merasakan dampak yang dihasilkan dari Program Public Address.
This study aims to analyze the effectiveness of the Public Address Program at the Directorate of Binmas Polda West Java. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, data collection techniques used are through observation, interviews and documentation. The results showed that the Public Address Program was running well, the Public Address Program implementing team was able to streamline the existing costs, although minimal, but from the five indicators it was found that several indicators had not gone well including the results and impacts of the Public Address Program which were not optimal because in fact they were still found. people who are ignorant and do not comply with health protocols and what was conveyed during this program were not implemented properly.
SEZAİ KARAKOÇ İLE İKİNCİ YENİ ŞAİRLERİNİN ORTAK İMGE EVRENİ
Authors: KANTER Beyhan 
Published: October 2022

İkinci Yeni şairleri, uzak, yoğun ve serbest çağrışımlı imgeler kullanmaları, kapalı ve muğlak bir anlatımı benimsemeleri ile Türk şiirine tartışmaları uzun yıllar devam edecek yeni bir poetik anlayış getirirler. Sezai Karakoç’un İkinci Yeni şairleri arasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de güncelliğini koruyan bir tartışmadır. Ancak Sezai Karakoç da imgelerin kuruluşu, verili dilin kullanım biçimi, modern hayata başkaldırı ve kapalı anlatımın benimsenmesi gibi poetik özellikler bakımından İkinci Yeni’nin öncü şairleri arasında yer almaktadır. Dünya görüşleri ve hayatı anlamlandırma biçimleri bakımından farklı bir bağlamda yer alsalar da Sezai Karakoç’un estetik tutumu ile İkinci Yeni şairlerinin estetik tutumları ve şiir dilini kullanış biçimleri pek çok ortak noktada buluşmaktadır. Zira Sezai Karakoç da diğer İkinci Yeni şairleri gibi şiirlerinde yaşadığı çağın bunaltılarını, huzursuzluklarını, uyumsuzluklarını, tedirginliklerini ve bireyi etkisi altına alan dayatmalarını derin ve yoğun anlamlar içeren metaforik ve imgesel söylemler aracılığıyla dile getirir. Sezai Karakoç’un yoğun imgelerle kurulan şiirlerinde, içinde yaşanılan çağın ve modern kent hayatının eleştirisi; kapitalizmin etkileri, mimarinin dönüşümü, bireyin yozlaşması ve asli gerçekliğinden uzaklaşması bağlamında yansıtılırken geleneksel, İslamî ve metafizik unsurlar merkeze alınır. İkinci Yeni şiirinin öncülerinden olan Edip Cansever, Turgut Uyar ve Cemal Süreya’nın şiirlerinde ise modern hayatın eleştirileri, modern ve kentli bireyin kendine yabancılaşması ve dinmek bilmeyen bir uğultuya dönüşen varoluşsal kaygılarla, bunaltılarla boğuşması üzerinden aktarılır. Bu bağlamda Sezai Karakoç’un şiirlerindeki modernlik eleştirisi, Edip Cansever, Turgut Uyar ve Cemal Süreya’nın modernlik eleştirilerinde olduğu gibi bunaltı, uyumsuzluk ve huzursuzluk gibi yıkıcı duygu durumlarını yansıtmakla birlikte dinî ve metafizik bir içerik barındırması yönüyle daha farklı anlam alanlarına işaret etmektedir.
Bu çalışmada Sezai Karakoç’un şiirlerinde yoğun olarak kullandığı imgeler ile Edip Cansever, Turgut Uyar ve Cemal Süreya’nın şiirlerindeki imgelerin çağrışımları ve göndergeleri bakımından benzerlikleri tespit edilerek yorumlanacaktır. Çalışmanın kapsamından dolayı sadece örneklem olarak seçilen imgelere odaklanılacaktır.
DEVELOPMENT OF THE PAGARALAM COLLEGE OF TECHNOLOGY OF COMPUTER NETWORK TO ACCOMMODATE DIGITAL CAMPUS
Authors: Setiadi Dedi , Syamsuar Dedy 
Published: October 2022

The use of information and communication technology is very important in supporting all daily human activities. In the world of education, information and communication technology has a very important role or benefit because many activities in the world of education take advantage of this technology. Pagaralam College of Technology is one of the colleges utilizing information and communication technology, computer networks, but the existing network conditions are not optimal so that the quality needs to be improved to make it better. Also with the increasing competition in higher education management, it is very important for a college to think about how the institution can survive and be superior in determining its competitiveness with other colleges so that the digitization of the campus or the creation of a digital campus is one of the strategies that must be implemented in the face of development existing information and communication technology. This study aims to improve the quality of computer networks to prepare the Pagaralam College of Technology to accommodate the need to become a digital campus, using SWOT analysis methods and TopDown Network Design, network quality testing, or Quality of Service (QoS), and development methods using PPDIOO. (Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize). This research results in a better or more reliable new computer network design or blueprints to realize or accommodate a digital campus.