bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Efektifitas Perjanjian Konversi Hutang Menjadi Saham/Convertible Bond Agreement Sebagai Alternatif Restrukturisasi Hutang Bank Untuk Melindungi Perseroan Terbatas Dari Kepailitan
Authors: Pradono Calvin , Cahyarini Luluk Lusiati 
Published: September 2022

Corporation or usually refered as (PT) are one of the most demanded forms of legal entities by most of the entrepreneurs and capital owner who started their own business. Corporation is a capital alliance, that mean the company prioritizes the accumulation of capital as much as possible. Unfortunately, the capital deposited by shareholders is often insufficient for the company's operations, so directors as the person in charge are faced with a choice between conducting an initial public offering or borrowing capital through a financial institution, namely a bank or other party. This journal will discuss how the effectiveness of the debt-to-stock conversion/ convertible bond agreement to save the company from bankruptcy. the debt conversion agreement as shares, as an alternative action for companies as debtors to borrow additional capital as well as being effective for creditors as a means of investing with minimal risk. The analysis Resultof this research explains that even though there is no law that specifically regulates this conversion agreement, this conversion agreement can be carried out to provide benefits for both parties, both indebted creditors and indebted debtors. Keywords: Corporation, Capital, Debt, Conversion AbstrakPerseroan Terbatas atau disebut sebagai (PT) sebagai suatu bentuk badan hukum yang paling diminati oleh pengusaha dan pemilik modal yang ingin menjalankan usahanya. Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal artinya perseroan mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya. Sayangnya modal yang disetorkan oleh para pemegang saham sering tidak dapat mencukupi untuk kegiatan operasional perusahaan, sehingga direksi sebagai penanggungjawab dihadapi dengan pilihan antara melakukan penawaran umum perdana atau melakukan peminjaman modal melalui lembaga pembiayaan yaitu bank maupun pihak lain. Jurnal ini akan membahas bagaimana efektifitas perjanjian pengalihan hutang menjadi saham untuk melindungi perusahaan dari kebangkrutan. perjanjian konversi hutang sebagai saham/convertible bond, sebagai salah satu tindakan alternatif bagi perusahaan sebagai debitor untuk meminjam modal tambahan sekaligus efektif bagi kreditor sebagai alat untuk berinvestasi dengan resiko yang minimal. Hasil Analisis dalam penelitian menerangkan bahwa walau belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai perjanjian konversi ini, namun perjanjian konversi ini dapat dilakukan memberikan keuntungan kedua belah pihak baik kreditor yang berpiutang maupun debitor yang berhutang.Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Modal, Hutang, Konversi
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia
Authors: Dewi Nadya Kumala , Handoko Widhi 
Published: September 2022

Registration..process for..fiduciary security certificate..regulated..in..Article..11 to Article..18 of Fiduciary..Guarantee Law. This writing aims to determine legal protection of creditors for objects of fiduciary security that aren’t registered at current fiduciary registration office and their weaknesses. This study uses a normative juridical approach, namely using concept of positivist legis. Research specification used is descriptive analysis, type and source of data comes from secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Theory used in analyzing main problem is theory of legal protection and theory of legal certainty. Legal protection creditors for goods registered at Fiduciary Registration Office is regulated in Article.1 paragraph.(2),.Article 6,.Article 7,.Article 10b,.Article.11 to Article 17,.Article 20,.Article.23 paragraph (2),.Article 25.paragraph (2),.Article 27.paragraph.(1) and.(2),.Article 29.paragraph (1),.Article 30,.Article 35,.and.Article 36.UUJF..The weaknesses include: title of execution takes a long time, costs a lot of money, debtor isn’t cooperative, debtor is stalling for execution by making legal remedies, defense of first level court decisions are deemed unsatisfactory, and object of Fiduciary Guarantee isn’t submitted by debtor.Keywords: Legal Protection; Creditors; Fiducia AbstrakProses pendaftaran sertiﬁkat jaminan ﬁdusia diatur dalam Pasal11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum.kreditur.atas objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar di.Kantor pendaftaran. ﬁdusia saat ini dan kelemahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, jenis dan sumber.data berasal.dari data.sekunder yang meliputi bahan hukum primer,.sekunder dan tersier. Teori yang digunakan dalam menganalisis pokok permaslahan yaitu teori perindungan hukum dan teori kepastian hukum.Perlindungan hukum kreditur atas barang ﬁdusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia diatur.dalam.Pasal.1.ayat (2), Pasal.6,.Pasal 7,.Pasal.10 b,.Pasal.11-Pasal 17, Pasal.20, Pasal.23 ayat ( 2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36 UUJF. Kelemahannya antara lain: Judul eksekutorial membutuhkan waktu lama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Debitur tidak kooperatif, Debitur mengulur-ulur eksekusi dengan membuat upaya hukum, pembelaan tingkat pertamakeputusan pengadilan yang dianggap kurang memuaskan, dan ObjekkJaminannFidusiaatidak diserahkan olehhdebitur.Kata.Kunci: Perlindungan Hukum; Kreditor; Fidusia
Prosedur Eksekusi Objek Lelang Hak Tanggungan Dimana Objek Masih Dikuasai Pihak Lain
Authors: Hidayah Hikmah Nurul , Badriyah Siti Malikhatun 
Published: September 2022

Civil cases arise from a hindrance relationship in which the debtor's performance obligations and the creditor's right to performance will be without hindrance if each party fulfills its obligations. Execution is an attempt by a creditor to realize his rights by force because the debtor does not fulfill his obligations voluntarily. The definition above the purpose of writing this law is to find out how the legal protection given to the auction winner for the auction object which is still controlled by another party, along with the execution procedure and the obstacles it encounters. Procedure for legal protection that can be given to auction subjects, first the winner of the auction submits a request for vacant execution at the Semarang District Court, then the Chairperson of the Semarang District Court gives Aanmaning to carry out voluntary vacating, if it has not been heeded then Aanmaning will be carried out again so that he will be executed heeding the warning from the Chairman Semarang District Court, then if the person executed continues to control the auction item, the Chief Justice will order a bailiff to vacate.Keywords: Execution; Auction; Civil CasesAbstrakPerkara perdata timbul dari suatu hubungan perintangan dimana debitur memiliki memiiki kewajiban untuk mendapatkan prestasi dan kreditur berhak terhadap prestasi, akan tanpa hambatan jika seluruh pihak melakukan pemenuhan kewajiban yang mengenainya. Eksekusi menjadi usaha kreditor menjadikan hak secara paksa menjadi nyata sebab kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh debitor secara sukarela. Definisi diatas tujuan penulisan hukum ini adalah guna melihat bagaimana pemenang lelang dilindungi oleh hukum atas objek lelang yang masih dikuasai pihak lain, berikut prosedur eksekusinya serta hambatan-hambatan yang ditemuinya. Prosedur Perlindungan hukum yang dapat diperoleh subjek lelang, terlebih dahulu pemenang lelang melakukan pengajuan di Pengadilan Negeri Semarang terkait permohonan eksekusi pengosongan, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Semarang memberikan Aanmaning untuk melakukan pengosongan secara sukarela, bilamana belum diindahkan maka akan dilakukan Aanmaning lagi supaya tereksekusi mengindahkan teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, maka bila tereksekusi masih terus menguasai barang lelang Ketua Pengadilan akan memerintahkan seorang juru sita untuk melakukan pengosongan.Kata Kunci : Ekskusi; Lelang; Perkara Perdata
Penunjukan Camat Sebagai Ppat Sementara Di Wilayah Kerja Yang Formasi PPAT Telah Terpenuhi
Authors: Sari Rizki Fitria , Sa’adah Nabitatus 
Published: September 2022

The Land Deed Official, every year continues to increase, and the role of the sub-district head as a temporary PPAT is needed because the PPAT formation is unfulfilled in the working area. While the number of PPATs in the East Java Region is quite a bit, however in several districts in East Java with a large number of PPAT there are also have Temporary PPAT. Based on this legal issue, this study aims to determine the role of the sub-district head as a temporary PPAT and what the consequences will be with the appointment of a sub-district head in areas where the PPAT formation has been fulfilled. The research method used in this writing is juridical and empirical, because in this study it will try to find and find the extent of the implementation of the applicable positive law. The results showed that the role of the sub-district head was still needed by Pertanahan Office, sub-district head was considered an official who was able to know the characteristics of his area. Meanwhile, the result of the appointment of the camat led to competition for services between the sub-district head as temporary PPAT and notary PPAT.Keyword : The Landeed Official; Sub-District Head; The Land OfficeAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah setiap tahunnya terus meningkat, dan peran camat sebagai PPAT Sementara diperlukan karena kurang terpenuhinya formasi PPAT di wilayah kerja tersebut. Jumlah PPAT Sementara di Wilayah Jawa Timur tergolong sedikit namun dibeberapa kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah PPAT yang banyak masih juga terdapat PPAT Sementara. Berdasarkan isu hukum tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat sebagai PPAT Sementara dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dengan tetap dilakukannya pengangkatan camat di wilayah yang formasi PPAT telah terpenuhi. Metode peneltian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis dan empiris, karena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sejauh mana implementasi hukum postif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan camat masih diperlukan oleh Kantor Pertanahan, camat dirasa sebagai pejabat yang mampu mengetahui karakteristik wilayahnya. Sementara itu akibat dari penunjukan camat menimbulkan persaingan jasa antara camat sebagai PPAT Sementara dan PPAT Notaris. Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah; Camat; Kantor Pertanahan
Konsep Perbankan Syariah Pasca Spin Off: Perspektif Indonesia
Authors: Rysaldi Muhammad Ilham , Santoso Budi 
Published: September 2022

Bank Indonesia stipulates that no later than fifteen years after the enactment of the Sharia Banking Law, Conventional Commercial Banks must separate themselves from the Sharia Business Unit. Separation can be carried out before 2023 as long as the asset value of the Sharia Business Unit has reached 50 percent of the total asset value of Conventional Commercial Banks. In Indonesia, there are two forms of Islamic banking structure, namely Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). This article discusses issues regarding Sharia Banking policy in Indonesia, and the impact of the spin off policy. The research method used in this article is empirical / sociological. The data analysis used was descriptive qualitative. The results of the study show that Islamic banking chooses the best way to respond to the spin-off policy, namely by adjusting the conditions of each Sharia Business Unit that will do the spin-off because the minimum capital requirement is 1 trillion, so that UUS readiness is needed. The impact of the spin-off policy requires strong capital for BUS, so that if the capital is not fulfilled it can result in the closure of the UUS.Keywords: islamic banking structure; spinoff; islamic business unit.AbstrakBank Indonesia menetapkan paling lambat lima belas tahun setelah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Umum Konvensional harus memisahkan diri dari Unit Usaha Syariah. Pemisahan dapat dilaksanakan sebelum 2023 asalkan nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional. Di Indonesia terdapat dua bentuk struktur perbankan syariah yaitu Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). Artikel ini membahas permasalahan mengenai kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia, dan dampak dari adanya kebijakan spin off. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan empiris/sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perbankan syariah memilih cara yang terbaik menyikapi kebijakan spin off yaitu dengan menyesuaikan kondisi masing-masing Unit Usaha Syariah yang akan melakukan Spin off karena ketentuan permodalan yang ditetapkan minimal 1 triliyun, sehingga dibutuhkan kesiapan dari UUS. Dampak dari kebijakan spin off dibutuhkannya modal yang kuat bagi BUS, sehingga apabila permodalan tidak mampu terpenuhi dapat mengakibatkan ditutupnya UUS.Kata kunci: struktur perbankan syariah; spin off; unit usaha syariah.
Pelaksanaan Penetapan Lokasi Tanah Milik Masyarakat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum
Authors: Sudrajat Sangga Yulia , Ratna M.S. Edith 
Published: September 2022

The consideration of the implementation of this research is that there are problems that arise in land owners who are the object of land acquisition for development for the public interest, as a result of the provisions of Article 27 paragraph 3 of Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest, which is essentially "After determining the location of development for Public Interest, the Entitled Party can only transfer their land rights to the agency requiring land through the Land Agency". Meanwhile, after the Determination of Location and the payment of compensation by the Government it takes a long time, under these conditions the community does not have certainty about their land ownership rights. The results showed that: Land acquisition for the public interest according to the laws and regulations must be for the greatest prosperity of the people, carried out and owned by the Government, not for profit. Its implementation according to laws and regulations is not entirely in line with the principles and objectives of Land Acquisition for Public Interest. This research is a juridical-normative legal research, a qualitative form using secondary data consisting of primary legal materials.Keywords: land acquisition; public interest. AbstrakPertimbangan melaksanakan penelitian ini yaitu ada permasalahan di masyarakat pemilik tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah sebagai onjek pembangunan untuk kepentingan umum, sebagai akibat dari Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Tahun 2012 No. 2 tentang Pengaadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang intinya “Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan”. Sementara itu, sesudah Penetapan Lokasi hingga pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah memerlukan cukup lama waktu, dengan kondisi tersebut masyarakat tidak memperoleh kepastian tentang hak-hak kepemilikan tanahnya. Hasil penelitian memperlihatkan: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum peraturan perundangan harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dijalankan dan dimiliki oleh Pemerintah, tidak mencari keuntungan. Pelaksanaannya menurut peraturan perundangan tidak seluruhnya sesuai tujuan dan asas dari Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis-normatif, berbentuk kualitatif melalui penggunaan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer.Kata Kunci : pengadaan tanah; kepentingan umum.
Maximizing fair content spread via edge suggestion in social networks
Authors: Swift Ian P. , Ebrahimi Sana , Nova Azade , Asudeh Abolfazl 
Published: September 2022

Content spread inequity is a potential unfairness issue in online social networks, disparately impacting minority groups. In this paper, we view friendship suggestion, a common feature in social network platforms, as an opportunity to achieve an equitable spread of content. In particular, we propose to suggest a subset of potential edges (currently not existing in the network but likely to be accepted) that maximizes content spread while achieving fairness. Instead of re-engineering the existing systems, our proposal builds a fairness wrapper on top of the existing friendship suggestion components.We prove the problem is NP-hard and inapproximable in polynomial time unless P = NP. Therefore, allowing relaxation of the fairness constraint, we propose an algorithm based on LP-relaxation and randomized rounding with fixed approximation ratios on fairness and content spread. We provide multiple optimizations, further improving the performance of our algorithm in practice. Besides, we propose a scalable algorithm that dynamically adds subsets of nodes, chosen via iterative sampling, and solves smaller problems corresponding to these nodes. Besides theoretical analysis, we conduct comprehensive experiments on real and synthetic data sets. Across different settings, our algorithms found solutions with near-zero unfairness while significantly increasing the content spread. Our scalable algorithm could process a graph with half a million nodes on a single machine, reducing the unfairness to around 0.0004 while lifting content spread by 43%.
Containerized execution of UDFs
Authors: Saur Karla , Mirmira Tara , Karanasos Konstantinos , Camacho-Rodríguez Jesús 
Published: September 2022

User-defined functions (UDFs) have long been used as the de facto way to extend the capabilities of data management systems. However, they are restricted to the specificities of each DBMS, and recent demands for advanced analytics have increased the need for complex UDFs that may require execution of arbitrary computation written in any programming language, management of library dependencies, portability across environments and engines, and resource isolation. These requirements go beyond what traditional UDFs were designed for, and have given rise to containerized UDFs that enable encapsulation and portability. However, this approach is nascent and can result in significant performance penalties and usability issues. In this paper, we present the first study that spans all stages of containerized UDFs' life cycle, performance bottlenecks in their execution, and extensibility to support different engines.
Our experiments show that the performance of containerized UDF execution can be greatly affected by system design choices and that there are many trade-offs to consider. For example, regarding the method of communication with the containerized UDF, we show that binary-based implementations minimize overheads and are more than 2.4x faster than widely used text-based ones. Adopting a newer general-purpose communication method such as Arrow Flight can improve performance dramatically, causing a minimal ~10% slowdown compared to non-containerized UDFs. Additionally, containerized UDF start times vary wildly due to program size and complexity, from .07s to 7s in our experiments. Our insights can help DBMS developers make appropriate choices based on individual use cases when designing their systems.
A Numerical Assessment of Finite Element Discretizations for Convection-Diffusion-Reaction Equations Satisfying Discrete Maximum Principles
Authors: John Volker , Knobloch Petr , Pártl Ondřej 
Published: September 2022

Abstract
Numerical studies are presented that investigate finite element methods satisfying discrete maximum principles for convection-diffusion-reaction equations.
Two linear methods and several nonlinear schemes, some of them proposed only recently, are included in these studies, which consider a number of two-dimensional examples.
The evaluation of the results examines the accuracy of the numerical solutions with respect to quantities of interest, like layer widths, and the efficiency of the simulations.
Reduction of Brauer classes on K3 surfaces, rationality and derived equivalence
Authors: Frei Sarah , Hassett Brendan , Várilly-Alvarado Anthony 
Published: September 2022

AbstractGiven a smooth projective variety over a number field and an element of its Brauer group, we consider the specialization of the Brauer class at a place of good reduction for the variety and the class. We are interested in the case of K3 surfaces. We show that a Brauer class on a very general polarized K3 surface over a number field becomes trivial after specialization at a set of places of positive natural density. We deduce that there exist cubic fourfolds over number fields that are conjecturally irrational, with rational reduction at a positive proportion of places. We also deduce that there are twisted derived equivalent K3 surfaces which become derived equivalent after reduction at a positive proportion of places.
Conway invariant Jacobi forms on the Leech lattice
Authors: Sun Kaiwen , Wang Haowu 
Published: September 2022

Abstract
In this paper, we study Jacobi forms associated with the Leech lattice Λ which are invariant under the Conway group

Co
0

{\operatorname{Co}_{0}}

. We determine and construct generators of modules of both weak and holomorphic Jacobi forms of integral weight and fixed index

t
≤
3

{t\leq 3}

. As applications, (i) we find the modular linear differential equations satisfied by the holomorphic generators; (ii) we determine the decompositions of many products of orbits of Leech vectors; (iii) we calculate the intersections between orbits and Leech vectors;
(iv) we derive some conjugate relations among orbits modulo

t
⁢
Λ

{t\Lambda}

.
On uniqueness of branching to fixed point Lie subalgebras
Authors: Nadimpalli Santosh , Pattanayak Santosha 
Published: September 2022

Abstract
Let

𝔤

{\mathfrak{g}}

be a complex semisimple Lie algebra and let
θ be a finite-order automorphism of

𝔤

{\mathfrak{g}}

. Let

𝔤
0

{\mathfrak{g}_{0}}

be the subalgebra

{

X
∈
𝔤

:

θ
⁢

(
X
)

=
X

}

{\{X\in\mathfrak{g}:\theta(X)=X\}}

. In this article, we study for
which pairs

(

V
1

,

V
2

)

{(V_{1},V_{2})}

, consisting of two irreducible finite-dimensional
representations of

𝔤

{\mathfrak{g}}

, we have

res

𝔤
0

⁡

V
1

≃

res

𝔤
0

⁡

V
2

.

\operatorname{res}_{\mathfrak{g}_{0}}V_{1}\simeq\operatorname{res}_{\mathfrak{%
g}_{0}}V_{2}.

In many cases, we show that

V
1

{V_{1}}

and

V
2

{V_{2}}

have isomorphic restrictions to

𝔤
0

{\mathfrak{g}_{0}}

if and only if

V
1

{V_{1}}

is isomorphic to

V
2
σ

{V_{2}^{\sigma}}

for some outer automorphism σ of

𝔤

{\mathfrak{g}}

.