bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP NASABAH ATAS KEBOCORAN INFORMASI PRIBADI NASABAH BANK
Authors: Nurzie Fikri , Apriani Rani 
Published: June 2022

This journal will discuss banking responsibility for leakage of confidential information such as customer identities. How many cases of confidential leakage of bank customers can occur in Indonesia. Secret leaks of bank customers that occur in general are identity leaks involving
insiders (internal parties / affiliated parties) who of course know the ins and outs of a damaged bank system and security. Insider involvement is indeed an initiative and collaboration between insiders, there is also collaboration between bank insiders and outsiders (exteren). The problems discussed in this journal are First, how to protect banking customer information, second, how is the responsibility of banking accountability according to law in the law in an effort to provide protection for customers who experience losses due to leaking of information that can provide information, and for the purpose of this research is to see the answers or answers to solving these problems.
PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Arvin Asta Nugraha  , I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani  , Fatma Ulfatun Najicha  
Published: June 2022

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda,daya,keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan juga perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain yang terdapat di dalamnya. Setiap aktivitas manusia dan seiring bertambahnya penduduk akan diiringi dengan adanya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan mengenai sumber daya yang ada di lingkungan hidup atau alam,oleh karena itu diperlukan adanya kontrol dalam setiap aktivitas manusia pada saat memanfaatkan sumber daya alam sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup serta rusaknya lingkungan.Peran hukum lingkungan disini sangat penting sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan,peraturan perundang-undangan,dan literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach).Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran penting hukum lingkungan sebagai sarana pencegahan kerusakan lingkungan akibat dari adanya pembangunan.
RASIONALITAS MAHASISWA BERPARTISIPASI DALAM POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KENEP
Authors: Zain Selvia Salsabilatus , Fauzi Agus Machfud 
Published: June 2022

The election of the village head is a manifestation of the existence of a democratic party, in which the people are directly involved in it. Various attempts have been made by the candidate for village head in order to win the village head election process, one of which is money politics. Money politics is a form of cheating at a democratic party. Students as agents of social change are required to show their role in real life. However, there were still many students participating in money politics. Max Weber's social action theory is used as an analytical tool on the rational actions of students who participate in money politics in village head elections. Rational action is divided into four types namely instrumental rational action, value rational action, affective action, and traditional action. The method used in this research is qualitative, using a phenomenological approach. The data from this study were obtained primary data and secondary data from national and international journals, books, internet, and scientific articles. The purpose of this study was to identify sources of information, perspectives, factors, processes and the rationality of students participating in money politics in the village head election. The results show that the rationality of students participating in money politics is caused by internal factors and external factors.
Kedudukan Akta Jual Beli dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Kasus Adanya Sertipikat Ganda yang Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 24/G/2017/PTUN-BL)
Authors: Wininda Clara Puspita  , Hoesin H. Siti Hajati 
Published: June 2022

Kepemilikan atas sebidang tanah di Indonesia mengharuskan adanya sertipikat tanah, dalam hal ini para calon pemilik tanah wajib melakukan pendaftaran tanah terhadap sebidang tanah yang akan dimilikinya tersebut. Namun dalam praktik dan pelaksanaannya masih terdapat banyak permasalahan terkait hak atas tanah yang menimbulkan sengketa di tengah masyarakat Indonesia, walaupun pendaftaran tanah tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti halnya pada kasus pembahasan ini dimana adanya penerbitan sertipikat ganda atas sebidang tanah Hak Milik dengan sertipikat Nomor 646 antara Sa’diyah sebagai Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Tergugat yang diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berdasarkan putusan No. 24/G/2017/PTUN-BL. Hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menyatakan tergugat diwajibkan mencabut atau menarik sertipikat hak milik atas nama Nyonya A. Ruyanti dan bagaimana peran serta tanggung jawab PPAT terhadap bukti adanya Akta Jual Beli berupa tanah dan bangunan yang objeknya sama. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan bentuk penelitian berupa deskriptif analitis. Dalam kasus ini, mengenai perlindungan hukum telah terpenuhi sebagian namun PPAT dan kepala kantor pertanahan dalam kasus ini masih dipertanyakan keabsahannya dalam menjalankan prosedur yang ada terkait dengan penerbitan sertipikat dan terbitnya akta jual beli atas obyek yang sama.
Kata Kunci: Penerbitan Sertipikat Ganda; Sertipikat Ganda; Pendaftaran Tanah.
PEMBATALAN AKTA NOTARIIL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS NOTARIS DAN PPAT X KOTA TANGERANG )
Authors: Futri Futri Wicaksono BR Surbakti , Sadjarwo Isyana Wisnuwardhani , Pulungan Muhammad Sofyan 
Published: June 2022

Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan Profesi untuk memberikan pelayana secara hukum kepada Masyarakat, Notaris yang telah diangkat oleh Negara berwenang untuk membuat alat bukti ataupun surat yang sah di mata Hukum. Alat bukti yang sah dibuat oleh Notaris berbentuk Akta Otentik atau Akta Notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna di mata hukum. Oleh karena itu Peran Notaris dalam pembuatan Akta Otentik sangatlah penting bagi kebutuhan masyarakt banyak yang merupakan dokumen negara. Oleh sebab itu diperlukan prinsip kehat-hatian dapat menjalankan tugas sebagai seorang Notaris. Permasalahannya adalah bagaimana seorang Notaris melahirkan akta autentik yang sah dan tidak berlawan dengan hukum, Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum atas pembatalan akta yang dibuatkan karena tidak sah dan melawan hukum?, Apakah akibat hukum atas pembatalan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak sah dan melawan hukum ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini ialah normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumupulan data studi kepustakaan, dan analisi data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penulis ini menyebutkan bahwa (1) Seorang Notaris melahirkan Akta Autentik yang sah dan tidak berlawan dengan hukum dengan memilik kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang sempurna dan mengikat , (2) Sebagai seorang Notaris harus memiliki sikap tanggung jawab atas atas yang telah dibuatnya , apabila suatu saat terjadi sengketa atau kesalahan pelanggaraan atas akta yang dibuatnya maka Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. dan (3) Semua dokumen akta-akta dibuat oleh Notaris dan PPAT X Kota Tangerang batal demi hukum atau setidak-tidaknya cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum.

Kata Kunci : Pembatalan Akta Notariil, Notaris , Tanggung Jawab Notaris.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SELAKU PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
Authors: Gultom Hawer Trimaryanto 
Published: June 2022

The background of this research is that the fiduciary guarantee is a form of legal protection forcreditors as the holder of the fiduciary guarantee in the management agreement regulated inArticle 15 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. However, after the issuance ofthe Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 which considers the provisions ofarticle 15 of the fiduciary guarantee Act regarding the executorial power of fiduciary recipientswho will abuse creditors, or in other words the fiduciary guarantee certificate has no legalcertainty. in the power of execution. Therefore, the aim of this study is to analyze the legalcertainty and protection of the execution of fiduciary guarantees in the agreement regulated bythe Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019. This research is a normativejuridical study but is also supported by empirical data so that it is researched data that comes fromliterature and court decisions. The results show that the legal certainty of the Fiduciary GuaranteeParate in the Financing Agreement is linked to the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, namely that creditor companies can still execute fiduciary objects as long as there areprovisions for default or default in the agreement of the parties as outlined in the deed. agreementand the debtor's willingness to submit the object of guarantee. The form of legal protection forcreditors as holders of fiduciary guarantees is linked to the Constitutional Court Decision Number18 / PUU-XVII / 2019 in a preventive manner, namely by making a financing agreement as outlinedin a deed and containing provisions related to default or default. Meanwhile, repressive legalprotection is that if the debtor does not admit to default, the creditor can file a lawsuit against thecourt, so that the court will determine the condition of the debtor's default.
Keywords: Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Financing Agreement
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 299/PID.B/2013/PN.GST)
Authors: Elfiana Hulu  
Published: June 2022

At Gunungsitoli District Court Decision Number 299/Pid.B/2013/PN.Gst), the defendant wassentenced to 12 years in prison for committing a joint murder. In this verdict, the defendantclearly acted as the main perpetrator or intellectual of the murder and the defendant alsothreatened one of the witnesses with the aim of making the witness participate in the murder.So the act of the defendant should be punished more severely in accordance with theprovisions of the criminal law. Based on these descriptions, the researcher interested inconducting research entitle “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pemidanaan Pada TindakPidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2013/PN.Gst).”Based on the results and discussion, it is concluded that the Judge's consideration in theconviction of the crime of murder (case study decision number 299 / Pid.B / 2013 / PN.Gst), thejudge has a non-juridical basis for consideration, namely where the defendant is polite in court,has never been convicted, and the defendant acknowledged and regretted his actions, whilethe juridical consideration was that based on the facts of the trial, the defendant legallycommitted the crime of murder. So the judge should have sent a conviction to the defendant asstipulated in Article 340 Jo 55 paragraph (1) of the Criminal Code.
Keywords: Judges Considerations, Criminal Decisions, Murder Criminal Act
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KAWIN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM
Authors: Solihah Cucu , Nuraeny Henny 
Published: June 2022

Perkawinan sebagai kebutuhan fitrah manusia dalam praktiknya tidak hanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku juga masih banyak ditemukan bentuk perkawinan kontrak atau istilah di masyarakat dikenal dengan kawit mut’ah. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana praktik kawin kontrak yang terjadi di masyarakt; apa dampak yang terjadi dari perkawinan kontrak dan bagaimana upaya perlindungan hokum yang dapat dilakukan dalam meminimalisir merebaknya kawin kontrak.Metode penelitian yang akan dilakukan adalah yuridis sosiologis, yaitu meneliti berlakunya hukum dalam masyarakat, khususnya penerapan aturan hukum perkawinan dengan modus kawin kontrak, dan dampak adanya kekerasan terhadap tubuh dan nyawa yang dialami korban serta upaya penegakan hukumnya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban perkawinan kontrak kebanyakan adalah kaum perempuan yang status sosial ekonomi dan pendidikannya rendah, sehingga berdampak terhadap lemahnya kedudukan dihadapan hukum dan upaya untuk meminalisir praktik kawin kontrak dengan memberikan sosialisasi, advokasi dan menerapkan sanksi kepada pelaku kawin kontrak yang melakukan kekerasan terhadap korban.
Religious, Cultural, and Artistic Tourism in Sustainable Tourism
Authors: Muhamad  , Dicky Sopjan  
Published: June 2022

The main purpose of this study is to assess the existence of a diversity of religious, cultural, arts tourism and tourist destinations into sustainable tourism products with the criteria of tourism protection, the arts and culture of the local community in a directed and integrated manner in order to realize certain goals dynamically and selectively. Religious, artistic, and cultural tourism have criteria with an assessment of the level of importance and level of quality based on indicators and supporting evidence that forms the criteria. The study method is carried out through qualitative descriptive by revealing events or facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occur in tourist destinations to make descriptions, descriptions, systematically, factually and accurately regarding facts, characteristics and relationships between phenomena that occur. destinations by level of importance and level of quality. The results of the discussion on management in destinations related to indicators: a) religious, artistic, cultural and natural sites tourism b) religion, culture, and the arts of local communities, c) historic buildings d) rural landscapes, have value at the level of importance and a high level of quality as a product sustainable tourism in Magelang district. Cultural and artistic tourism landscapes have a high level of importance and quality in Magelang Regency as a sustainable tourism product.
Analisis Penerapan Protokol Kesehatan oleh Maskapai Citilink di Bandar Udara Internasional Minang Kabau Padang
Authors: Amanda novrianti  
Published: June 2022

Implementation oh health protocol at citilink airlines, all officers who work in airport area or all prospective to comply with the health or SOP protocols of the pandemic. Applying health protocols is expected to minimize the spread of the covid-19 virus and create a world of aviation. This research is a qualitative kind. The method for collecting data in this study is interviews, observation, documentation, and library studies. The purpose of the study is to know how the application of health protocols to citilink airlines, and how the application of health protocols to the word of aviation will affect aircraft. Studies show that the application of health protocols in citilink airlines corresponds with the same SOP as it does. Based on the findings of the researchers, prospective passengers object to, regulations that require every prospective passenger to perform PCR.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА ПРИ COVID-19
Authors: Эргашева Зумрад , Исраилов Ражаббой 
Published: June 2022

По состоянию на сегодняшний день патогенез и морфогенез COVID-19 изучены недостаточно глубоко, в связи с чем в данной работе поставлена цель изучить поражение паренхиматозно-стромальных элементов миокарда при COVID-19. Материалом исследования служили кусочки из миокарда стенки желудочков 26 умерших от COVID-19 в возрасте от 28 до 56 лет. Результаты морфологического исследования показали, что отек и мукоидное набухание интерстициальной ткани миокарда при COVID-19 происходит за счет накопления гиалуронана, развития дистрофии, дисрегенерации и воспаления сосудов и соединительнотканных структур. В паренхиме миокарда отмечались контрактурные нарушения, гомогенное уплотнение цитоплазмы кардиомиоцитов, исчезновение поперечной исчерченности миофибрилл, очаговое развитие базофилии, ШИК-положительная метаплазия кардиомиоцитов, фрагментация, дегенерация и некробиоз мышечных волокон; уплотнение, деформация и разрушение ядер кардиомиоцитов. Повреждения кардиомиоцитов проявляются вначале вакуолизацией саркоплазмы, изменением окрашиваемости и формы ядра, затем происходит укрупнение и гиперхромазия ядра в виде дисплазии, со стороны саркоплазмы отмечается гомогенизация, метахромазия и окрашивание в голубой цвет с последующим лизисом ядра; в дальнейшем метахромазия охватывает всю цитоплазму кардиомиоцита и клетка погибает.
WEIGHT LOAD ANALYSIS OF THE HOISTING SYSTEM AT REWORKING OPERATION AND WELL REPAIR IN FIELD 'Y'
Authors: Kalapain Yehezkiel , Massolo Leonardo Davinci 
Published: June 2022

Workover and well service (WOWS) is a set of operations related to the restoration of production well. On an Onshore Field “Y” there are several wells which currently ineffective in producing oil. Therefore, WOWS is needed to increase oil production. In performing WOWS there are several required systems to support operation such as the hoisting system. Calculating the total weight of the hoisting system requires estimation of vertical weight, horizontal weight, drilling line tension, and the required horsepower to overcome the total weight carried by the rig structure. These elements determine the rig types and draw work specifications. Furthermore, recognizing the hoisting system's ability on holding the WOWS string’s weight. Based on the calculation and analysis, the elements such as vertical weight, etc., are obtained. The calculated vertical weight is around 69,911 lbs., horizontal weight 619.43 lbs., drilling line tension 32,007 lbs., and the minimum required horsepower 297.88 Hp. This parameter sums up the total weight as 134,546 lbs. The results suggest that the rig tower is still safe and operable considering the maximum weight of the structure is double the total operating weight, around 264,554.4 lbs.
Fish AI
Authors: Schmidt Nordmo Tor-Arne , Kvalsvik Ove , Kvalsund Svein Ove , Hansen Birte , Riegler Michael A. 
Published: June 2022

Sustainable Commercial Fishing is the second challenge at the Nordic AI Meet following the successful MedAI, which had a focus on medical image segmentation and transparency in machine learning (ML)-based systems. FishAI focuses on a new domain, namely, commercial fishing and how to make it more sustainable with the help of machine learning. A range of public available datasets is used to tackle three specific tasks. The first one is to predict fishing coordinates to optimize catching of specific fish, the second one is to create a report that can be used by experienced fishermen, and the third task is to make a sustainable fishing plan that provides a route for a week. The second and third task require to some extend explainable and interpretable models that can provide explanations. A development dataset is provided and all methods will be tested on a concealed test dataset and assessed by an expert jury.

artificial intelligence; machine learning; segmentation; transparency; medicine
Epidemia del COVID-19 en Costa Rica
Authors: Evans-Meza Ronald 
Published: June 2022

Nada hacía presumir en esos primeros días de enero del año 2020, que iba a suceder algo diferente en el campo de la salud mundial. Todo lucía igual, tranquilo, sin ningún oleaje amenazador. En occidente, la población apenas estaba reponiéndose de los festejos del año que recién acababa de fenecer y en todas partes, la gente se adentraba de lleno a las actividades cotidianas. El ambiente lucía despejado, sin nubarrones en el horizonte, con una economía dispar, pero ebulliciente en casi todas partes. De tal manera que cuando el 7 de enero, los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de China anunciaron que en la pujante y moderna ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, habían aparecido unos casos de neumonía, cuya etiología fue prontamente identificada como un nuevo coronavirus1, nadie se alarmó y más bien se pensó, que se trataba de uno de esos diagnósticos volátiles y pasajeros que con tanta frecuencia se anuncian en China y que desaparecen con velocidad de rayo, dejando nada más que conocimiento y enseñanzas sobre novedosas etiologías de enfermedades, que afortunadamente no pasan a más. Pero esta vez iba a ser diferente.
COVID-19 como enfermedad profesional: importancia para los trabajadores de la salud
Authors: Seas Angie M. 
Published: June 2022

Señor Editor. La organización mundial de la salud define el Covid-19 como una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que ha sido descubierto recientemente y el cual fue notificado por primera vez en Wuhan, China el 31 de diciembre de 2019. Fue declarada pandemia en marzo de 2020. Actualizado al 10 de agosto de 2020, según Johns Hopkins University(1) el número de casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial superan los 20 millones, con un total de 733.897 muertes. Siendo Estados Unidos el país que reporta mayor número de contagios con un total de 5.085.821 (un 25,4 % del total), seguido de Brasil con 3.057.470 (15,2 %); y por debajo de este se encuentra la India con 2.215.074 (11 %), Rusia con 890.799 (4,4 %) y Sudáfrica con 563.598 (2,8 %).
Sleep quality in COVID-19 recovered patients
Authors: Al-Ameri Laith Thamer , Hameed Ekhlas Khalid , Maroof Bilal S. 
Published: June 2022

Objective Novel coronavirus disease 2019 is known to have poor impacts on health with health systems facing serious challenges. Limited information is available on health issues for patients who have recovered from the disease. Our study aims to investigate the extent of sleep disorders in patients who have recovered from the coronavirus disease.
Material and Methods A casecontrol study with 256 patients who had recovered from coronavirus disease 2019 was carried out, with 491 patients enrolled as the control. All participants were 18 years or older, and sleep quality was assessed using the Pittsburgh sleep quality index. Furthermore, sleep latency and hours needed for sleep were calculated. Chi-square and t-test statistical methods were used to analyze the variables.
Results A total of 215 (84%) recovered patients were associated with poor sleep quality, with 384 patients (78%) in the control group. The PSQI values for recovered and control groups were 8.77±3.7591 and 8.139±3.068, respectively, with a significant p-value of 0.014. Average hours needed for sleep were 6.899±3.7869 and 6.44±1.477 for recovered and control patients, respectively, with a significant p-value of 0.01. The difference in sleep latency was non-significant (p=0.374), with 29.01±39.3702 and 33.520±38.208 minutes for recovered and control patients, respectively.
Conclusion Sleep disorders were more prevalent among patients who had recovered from COVID-19 than the control group.