bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pengaruh Implementasi 4 Pilar Penatalaksanaan Diabetes Melitus Terhadap Status Nutrisi Pada Penderita Diabetes Melitus Di Puskesmas Kandang Kota Bengkulu
Authors: Buston Erni , Efendi Pauzan , Heriyanto Hendri 
Published: November 2022

Latar Belakang: Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang terjadi akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin. Komplikasi diabetes melitus harus dicegah sedini. Penatalaksanaan diabetes melitus dapat diperoleh secara efektif jika individu memiliki pengetahuan untuk melakukan perilaku pengelolaan DM.
Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Implementasi 4 Pilar Penatalaksanaan Diabetes Melitus terhadap status nutrisi pada pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Kandang Kota Bengkulu 2020.
Metode: Desain penelitian adalah quasi eksperimental dengan pre-test and post-test with control group design. Jumlah sampel 50 orang terdiri dari 25 orang kelompok intervensi dan 25 orang kelompok kontrol. Teknik sampling adalah purposive sampling. Status nutrisi menggunakan Instrumen SEDM yang terdiri dari 40 item. Analisis menggunakan t-test pada α < 5%.
Hasil penelitian: Rata-rata pengetahuan pre-kelompok intervensi adalah 4,54 dan rata-rata pengetahuan post adalah 7,04, sedangkan rata-rata pengetahuan pre kelompok kontrol adalah 3,40 dan rata-rata pengetahuan post adalah 4,16. Ada pengaruh implementasi 4 pilar penatalaksanaan diabetes melitus terhadap status nutrisi penderita diabetes melitus (p value = 0.000). Implementasi 4 pilar penatalaksanaan diabetes melitus dapat meningkatkan status nutrisi pada pasien diabetes melitus di Puskesmas Kandang Kota Bengkulu.
Simpulan: Pengimplementasian 4 pilar perlu digalakkan untuk meningkatkan produktivitas pasien DM baik secara mandiri maupun dengan bantuan keluarga.
Kata kunci: Diabetes Melitus, Status Nutrisi, Implementasi 4 Pilar penatalaksanaan Diabetes Melitus
HUBUNGAN PENDAMPINGAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) DENGAN KEJADIAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK (KEK) PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS TILANGO
Authors: Sondakh Levana , Ishak Fifi 
Published: November 2022

Latar Belakang: Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan bertujuan untuk memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam peningkatkan derajat kesehatan. Kondisi ibu hamil KEK berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kematian janin (keguguran), prematur, lahir cacat, bayi berat lahir rendah (BBLR) bahkan kematian bayi.
Tujuan: Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan kejadian KEK pada ibu hamil.
Metode: Metode penelitian yaitu analitik korelasional dengan cross sectional. Pengambilan Sampel menggunakan total sampling yaitu sebanyak 34 orang ibu hamil di Puskesmas Tilango Kabupaten Gorontalo pada bulan Juli sampai Agustus 2020.
Hasil Penelitian: Nilai chi square hitung >chi square tabel (19.084 > 0.3388) atau P= 0.002 << α 0.05, maka Ha diterima dan H0 ditolak.
Simpulan: dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa terdapat hubungan pendampingan 1000 HPK terhadap kejadian KEK.
PENERAPAN DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI DALAM MEMPREDIKSI PENJUALAN PRODUK
Authors: Ardhy Ferly , Wassalam Ockhy Jey Fhiter , Andika Tahta Herdian , Salimu Salman Alfarisi 
Published: November 2022

Penelitian ini di latar belakangi dari hasil pengamatan, saat ini dalam melakukan transaksi penjualan rata-rata sudah menggunakan sistem terkomputerisasi dan mencatat data transaksi yang ada, namun data tersebut hanya berfungsi sebagai arsip saja sehingga belum bisa digunakan sebagai data untuk memprediksi hasil penjualan produk yang akan datang yang lebih diminati konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapka data mining untuk memprediksi hasil penjualan produk yang lebih diminati konsumen dan mencari hubungan keterkaitan antar itemset.
Dari penerapan data mining tersebut data diolah dengan menggunakan algoritma apriori untuk dapat memprediksi hasil penjualan produk. Dengan cara melakukan pencarian frequent itemset dengan menggunakan teknik association rule. Dengan menentukan kandidat yang mungkin muncul dan memperhatikan minimum support dan minimum confidence.
Pada penerapan data mining untuk prediksi penjualan produk (peneliti berhasil menemukan 14 aturan association rules dengan aturan min support 30% dan min confidence 65%.
SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KOTABUMI DENGAN METODE SAW
Authors: Nurmayanti Nurmayanti , Parida Merri , Malina Desi 
Published: November 2022

Perceraian merupakan sebuah kejadian atau peristiwa dari penyesuaian pernikahan yang buruk, yaitu putus nya ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan arti perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan pernikahan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan itu. Perceraian yang dilakukan biasanya masih menerapkan sistem musyawarah bersama kedua belah pihak sehingga belum adanya penerapan atau penggunaan suatu metode dan juga belum adanya aplikasi sistem pengambilan keputusan perceraian yang diterapkan. Sistem pengambilan keputusan dapat menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting) sebagai metode untuk pemecah masalah, metode SAW dapat digunakan sebagai pemecah masalah dengan mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap atribut. Ditetapkan beberapa kriteria yaitu KDRT, Mengabaikan Tanggung Jawab, Perselingkuhan, Perselisihan, Narkotika, Melakukan Tindak Kejahatan, serta menentukan bobot setiap kriteria untuk mendapatkan nilai akhir dari setiap alternatif. Untuk metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Extreme Programing. Dan untuk alat pengembangan sistem nya dalah Use Case Diagram, Diagram Activity, Class Diagram. Hasil dari penelitian ini penulis dapat membuat aplikasi Sistem Pengambilan Keputusan Perceraian di Pengadilan Negeri Kotabumi Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) berbasis web yang dapat memberikan solusi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pasangan suami istri yang mengajukan gugatan yang layak untuk bercerai
SISTEM INFORMASI PENJUALAN KULINER PADA KEDAI LINDA BERBASIS WEB DI KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS” (STUDI KASUS KEDAI LINDA KOTAAGUNG)
Authors: Mawarni Rima , . Supriyanto , Afriansyah Dodi , Riyanti Linda 
Published: November 2022

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam segala bidang. Penggunaan metode transaksi secara online sangat berkembang pesat, bahkan sampai pada beberapa aspek, dan kegiatan yang biasa dilakukan secara manual, sekarang dilakukan dengan menggunakan sistem online. E-commerce semakin diminati karena beberapa keunggulan, seperti biaya operasional yang relatif murah dan kemudahan untuk melakukan manajemen barang yang diperdagangkan serta kemudahan dalam penyusunan laporan yang diperlukan, karena data yang ada adalah data pasti dengan perhitungan yang akurat. Kemudahan yang diberikan melalui layanan e-commerce tentunya dapat memberikan keuntungan pada semua pihak.
Mekanisme promosi dan penjualan kuliner khas kotaagung saat ini masih banyak dengan cara konvensional yaitu pembeli langsung datang ke kedai/toko yang menjual makanan tersebut. Strategi penjualan seperti ini sangat memungkinkan akan timbulnya masalah dikemudian hari, diantaranya pelanggan/pembeli yang lokasinya berjauhan atau berada di luar kota akan merasa keberatan untuk berbelanja di toko. Pengelolaan manajemen yang masih dilakukan secara manual. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah prototype, dengan alat pengembangan sistem UML,Usecase diagram, class diagram, squen diargam, diagram activity.
Dengan adanya Penjualankuliner secaara online ini diharapkan dapat mempermudah pemilik Kedai dalam melakukan pemasaran kulinernya serta membantu dalan membuat laporan pendapatan baik harian ataupun bulanan, sehingga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien
ANALISIS PENGAJUAN KEBERATAN GANTI RUGI KE PENGADILAN NEGERI
Authors: Mantis Yuhendri 
Published: November 2022

<p><strong>Untuk mencapai tujuan negara salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pembangunan berupa infrasturktur, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah akan berhubungan dengan tanah yang dimiliki masyarakat, kehadiran Undang Undang nomor 2 tahun 2012 dimaksudkan sebagai langkah untuk memperlancar proses pembangunan dan mengurangi konflik agraria yang jumlahnya sangat tinggi. Metode pendekatan yang dipilih adalah yuridis normatif </strong><strong>dengan mempelajari materi yang berupa putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Smg , jurnal hukum, beserta peraturan perundang-undangan tentang pertanahan. Sering di tolaknya permohonan masyarakat yang diajukan ke pengadilan negeri sangkat berhubungan dengan tidak dipahaminya proses tahapan pengadaan tanah yang diatur dalam UU oleh masyarakat dan juga panitia pengadaan tanah.</strong></p>
ASPEK HUKUM MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Authors: Widyawati Hesti 
Published: November 2022

<p>Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter gigi yang ahli dalam bidangnya dan memiliki kewenangan dengan selalu menambah ilmu pengetahuan untuk meningkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan. Pelayanan kesehatan yang efektif, bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Hak setiap orang untuk mendapatkan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau yang sudah terdapat pada Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.<strong> </strong>Proses pendidikan profesi untuk menjadi dokter gigi, dapat menjadi penentu kualitas dan kemampuan dalam menangani permasalahan di pasien. Profesi dokter juga berkaitan erat dengan nyawa seseorang, sehingga kemungkinan adanya kesalahan yang disengaja, yang tidak disengaja, kurang hati – hati atau malpraktik bisa terjadi. Hal lain yang mungkin terjadi adalah resiko medis, yaitu keadaan yang tidak diinginkan dokter gigi maupun pasien sendiri, walaupun dokter gigi tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin dan melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur. Mahasiswa profesi dokter gigi berhak memperoleh perlindungan dalam mengikuti proses belajar mengajar yang diatur dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Kedokteran. Dalam menjalankan pendidikan profesi, dokter gigi muda hendaknya juga melakukan persetujuan tindakan medis sebelum tindakan yang dilakukan dan menulisnya di rekam medis.</p>
KEBERADAAN AJARAN PENYERTAAN SEBAGAI PERLUASAN DELIK DAN PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (PASAL 55 DAN 56 KUHP)
Authors: Astuti Puput Widya 
Published: November 2022

<p>Penyertaan dapat diartikan sebagai suatu <strong>perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang</strong><strong>. </strong>Kata penertaan (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahahui dan menganalisa, bagaimanakah keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana?; dan bagaimanakah tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana? Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, Sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data, dengan studi kepustakaan dan wawancara, metoda analisa data adalah kualitatif.Hasil penelitian penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik. Orang tersebut ialah: Pelaku Lapangan (<em>Manus Ministra).</em> Pertanggung jawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni <em>pertama, </em>penanggung jawab penuh dan <em>kedua, </em>penanggung jawab sebagian. Penangung jawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong <em>dader </em>sebagai penanggungjawab mandiri; <em>mededader </em>sebagai penanggungjawab bersama; <em>medeplegen</em><em> </em>sebagai penanggung jawab serta; <em>doen plegen </em>sebagai penanggung jawab penyuruh; dan <em>uitlokken </em>sebagai penanggung jawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggung jawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai <em>poger </em>sebagai penanggung jawab percobaan : perbuatan pidana dan <em>medeplichtige </em>sebagai penanggung jawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana. pertanggung jawaban pidana harus linier dengan spektrum perbuatan pidana dan mengikuti semua doktrin tentang ruang lingkup penyertaan perbuatan pidana.</p>
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG BENDA JAMINAN DIBERIKAN DI BAWAH TANGAN PASCA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
Authors: AS Mettoni 
Published: November 2022

<p>Jaminan adalah segala kebendaan debitur yang menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pemberian jaminan biasanya disertai dengan pembebanan hak kebendaan. Pada beberapa kasus, terdapat jaminan yang diberikan di bawah tangan yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dan tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi kreditur penerima benda jaminan tersebut. Hal ini sebagiamana terjadi dalam Putusan Nomor 124 K/PDT/2019. Perlindungan hukum bagi kreditur pemegang benda jaminan yang diberikan di bawah tangan pasca putusan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) belum optimal, dimana penguasaan terhadap benda jaminan dinyatakan sebagai perbuatan meanggar hukum, dan krediur harus tunduk pada perjanjian perdamaian. Pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang benda jaminan yang diberikan di bawah tangan dalam Putusan Nomor 124 K/PDT/2019 sudah tepat, yaitu penyelesaian tagihan harus tunduk pada perdamaian yang telah disepakati dan tidak boleh penyelesaian tagihan hanya kepada penggugat saja. Akibat hukum dari Putusan Nomor 124 K/PDT/2019 adalah benda jaminan yang menjadi objek sengketa tidak dapat dieksekusi, penggugat (kreditur) merupakan kreditur konkuren, dan debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya.</p>
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG Nomor 30 TAHUN 2014
Authors: Maridjo Maridjo 
Published: November 2022

<p>Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut berkaitan dengan kewenangan menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, memutus putusan fiktif positif, Tujuan dalam penelitian ini untuk memperoleh perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dari aspek teori, perubahan dan perluasan tersebut adalah konsekuensi yuridis dari norma perundangundangan yang lebih baru meniadakan norma hukum dari peraturan perundangundangan yang terdahulu, perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi Masyarakat. Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan Perundang- undanganan, pendekatan Konseptual. Adapun sumber bahan penelitian hukum yang dipergunakan yakni bersumber dari Penelitian Kepustakaan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti kewenangan menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, memutus putusan fiktif positif, dan pasca berlakunya undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap sistem hukum Indonesia adalah banyaknya pasal- pasal yang selain memiliki makna rancu juga bertentangan dengan doktrin dan teori hukum administrasi yang selama ini dianut oleh para ahli Hukum Administrasi Negara.</p>
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG MANAKALA PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN OBJEK LELANG DIGUGAT DEBITUR
Authors: Setyawan Yunantyo Adi 
Published: November 2022

<p>Pemenang lelang atas objek Hak Tanggungan adalah pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi hukum. Dalam penelitian ini terjadi hal dimana walaupun debitur telah terbukti berbuat cidera janji sehingga objek agunan yang dijaminkan telah dieksekusi oleh kreditur dengan cara dijual melalui pelelangan umum dan kreditur mengambil pelunasan piutang dari hasil penjuelan tersebut, selanjutnya pemenang lelang telah melakukan balik nama atas objek lelang Hak Tanggungan ke atas nama pemenang lelang, namun debitur menyuruh orang lain menghuni objek Hak Tanggungan yang sudah dilelang tersebut dan ketika pengadilan negeri akan menjalankan eksekusi pengosongan atas permohonan pemenang lelang, debitur melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kreditur, kantor lelang, dan pemenang lelangnya, berikutnya melakukan gugatan perlawanan terhadap proses eksekusi pengosongannya. Rumusan permasalahan penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang ketika proses pengosongan objek lelang terdapat perlawanan dari debitur; (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perlawanan terhadap eksekusi pengosongan yang dilakukan termohon eksekusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengadilan negeri tetap melaksanakan eksekusi pengosongan walaupun masih terdapat gugatan terkait proses lelangnya yang masih dalam proses banding; (2) hakim menilai tindakan kreditur menjual lelang secara parate eksekusi (tanpa melibatkan pengadilan) menurut hukum dapat dibenarkan, pengadilan negeri melaksanakan eksekusi pengosongan atas permohonan pemenang lelang berdasarkan grosse akta bertitel eksekutorial adalah sudah sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
HUKUM DAGANG INDONESIA (SUATU PILIHAN MODEL PEMBAHARUAN)
Authors: Saryana Saryana , Dwi Indriati Ervina , Karyono Hadi 
Published: November 2022

<p>Hukum dagang di Indonesia diatur dalam kodifikasi hukum yaitu dalam KUH Dagang. KUH Dagang sebagai peninggalan zaman Hindia Belanda sudah jauh tertinggal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum perdagangan saat ini baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu beberapa pengaturan lain di luar KUH Dagang juga belum lengkap. Penulisan ini untuk mengkaji perlunya dilakukan pembaharuan Hukum Dagang Indonesia dan mencari model pembaharuan hukum dagang yang kita kehendaki supaya dapat memenuhi kebutuhan dan menunjang pembangunan nasional.Metode pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normative dengan sumber data sekuder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Beberapa ketentuan KUHDagang sudah ketinggalan zaman, sedangkan bidang hukum yang bersangkutan sudah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum perdagangan saat ini. Pembaharuan hukum dagang Indonesia perlu untuk segera dilakukan agar sesuai dengan perkembangan, kebutuhan masyarakat nasional maupun kebutuhan internasional. Ada berbagai alternaatif model pilihan dalam pembaharuan hukum dagang Indonesia, antara lain adalah model kodifikasi general hukum dagang Indonesia, model kodifikasi parsial, model kompilasi peraturan perundang-undangan, dan model kodifikasi terbuka dan pengaturan parsial.</p>
La ética, una variable indispensable en la ecuación Humano – Máquina
Authors: Paul Caballero Raquel 
Published: November 2022

El presente artículo analiza aspectos vinculados con el impacto social del desarrollo tecnológico en relación con la equidad. Basado en este panorama se plasman un conjunto de especialidades que serán de alta demanda en el futuro inmediato y que están relacionadas con la aplicación de innovaciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial. Se abordan en nuestros análisis elementos asociados con el impacto en el empleo del trabajo.
Con el objetivo de promover la inclusión de todos los actores en el proceso de desarrollo se consideran las tendencias y perspectivas de empleabilidad futura de ciertas áreas y disciplinas. Se plantea desde este enfoque la necesidad de fomentar el desarrollo de las capacidades y habilidades humanas en vistas a enfrentar los cambios estructurales del desarrollo. Para evaluar este comportamiento se tiene como objetivo comprender el papel que desarrolla la educación en la etapa de transformación tecnológica, asociadas con la participación significativa y la articulación de valores como mecanismos para la gestión de tensiones.
Partiendo de este reconocimiento se diseñó un método de investigación cualitativa, donde los resultados arrojan que la formación y la capacitación son imprescindibles para afrontar los desafíos debido a la alta concentración y competitividad de los perfiles tecnológicos de las especialidades y carreras profesionales demandadas. Ante estos desafíos la educación se presenta como una oportunidad para afrontar el reto de incluir en sociedades diversas y asimétricamente desiguales. Desde este marco de acción, promueve el soporte necesario para garantizar el acceso inclusivo al desarrollo, reduciendo de alguna manera los impactos negativos de la disrupción tecnológica. Además, desde este contexto se recomienda la introducción de los estudios éticos en áreas tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial.
Analisis Korelasi dan Kointegrasi Indeks Pasar Saham Utama Dunia dan IDX Tahun 2013 - 2019
Authors: Setianingrum Pristina Hermastuti , Prastuti Doddi 
Published: November 2022

The Indonesia Stock Exchange (IDX) is one of the fastest growing capital markets. The relatively large proportion of foreign investment in the IDX is expected to cause a high frequency of inflows and outflows of funds from the IDX. There is a possibility that the inflows and outflows of the IDX will move to the stock exchanges of other countries which provide better profit opportunities. This study is to find out how big the correlation and cointegration of the world's major stock market indices, namely the European stock market represented by the London stock market (FTSE-100), the American stock market represented by the New York stock market (DJI), the Asian stock market represented by stock market in Singapore (STI) and Hong Kong (HKEX) against the composite stock price index on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The conclusions obtained are (i) there is a positive (weak to moderate) and significant correlation between FTSE-100 with IDX, DJI with IDX, STI with IDX and HKEX with IDX, (ii) there is cointegration between FTSE-100 with IDX, DJI with IDX , STI with IDX and HKEX with IDX. Cointegration between the IDX composite stock price index and the stock market index in four other countries minimizes the possibility for investors to gain arbitrage profits by investing in foreign exchanges. (iii) FTSE-100, DJI, STI, HKEX and IDX do not have a unit root test, this means that the data in period t-1 does not affect the data in period t. This also means that the stock market in this study is a random walk
Keywords: correlation, cointegration, arbitrage profit, Indonesian stock exchange, world's major stock market, random walk