bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
HIBAH HANYA KEPADA SALAH SATU ANAK MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR: 0214/PDT.G/2017/PA.PBR, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU NOMOR: 0027/PDT.G/ 2017/PTA.PBR, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 558 K/AG/2017.)
Authors: Putri Tasya Vidi , Retnowulandari Wahyuni 
Published: November 2022

Penelitian normatif ini mengangkat masalah Hibah yang dalam praktek cukup banyak menimbulkan masalah, sebagaimana dalam tulisan ini Hibah hanya diberikan kepada salah satu anak sehingga menimbulkan masalah yang bagaimana sesungguhnya pengaturan Hibah di Indonesia, apakah dapat hanya diberikan pada salah satu anak saja dan putusan pengadilan terkait pembatalan hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini terdapat dalam Pasal 210 dan 211 KHI , Hibah pada dasarnya hanya boleh 1/3 dari harta si pemberi Hibah, Hibah yang diberikan dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dengan deminkian Hibah tidak dapat diberikan pada satu Ahli Waris saja. Sehingga Putusan Pengadilan yang akan membatalkan Hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam dan rasa keadilan bagi Ahli Waris.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PN.AGM)
Authors: Faiz Muhamad Amin , Widjajanti Ermania 
Published: November 2022

Tindak Pidana persetubuhan terhadap Anak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, dalam hal terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Fitri Nanda Sari yang berusia 17 tahun lebih dari satu kali. Berdasarkan Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm. Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah, 1. Apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 64 KUHP? serta 2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam kasus putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif, sifat penelitian adalah deskriptif-analisis, pengumpulan data dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Setelah dilakukannya penelitian maka diperoleh kesimpulan yaitu: 1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja,melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dan melakukan persetubuhan dengannya dan 2. Penjatuhan sanksi pidana seharusnya sesuai dengan Pasal 64 KUHP karena terdakwa telah melakukan Concursus yaitu berupa perbuatan berlanjut dan pidana yang seharusnya diterapkan adalah pidana pokok yang paling berat yaitu 15 tahun penjara dan denda. Hasil penelitian dalam hal ini terdakwa seharusnya dikenakan Pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK DAN WEWENANG PEMEGANG GADAI TANAH PUSAKA TINGGI BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 84 K/PDT/2017)
Authors: Devinda Kenny , Pandamdari Endang 
Published: November 2022

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dalam suatu keturunan sesuku yang bertali darah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah pemegang gadai tanah pusaka tinggi dapat mengalihkan hak dan kewenangannya kepada pihak lain menurut hukum waris adat Minangkabau dan bagaimana kesesuaian isi Putusan Mahkamah Agung No 84 K/Pdt/2017 mengatur tentang hak dan kewenangan pemegang gadai tanah pusaka tinggi dengan hukum waris adat Minangkabau. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut hukum waris adat Minangkabau harta pusaka tinggi dapat dipindahkan haknya dari mamak kepala waris kepada orang lain dengan syarat-syarat yang dibenarkan dalam hukum waris Minangkabau dan sepengetahuan mamak kepala waris serta kesepakatan dari anggota kaum, dalam sengketa antara St. Perhimpunan dan Drg. Meirina pada Putusan Mahkamah Agung No 84 K/Pdt/2017, telah sesuai dengan hukum waris adat Minangkabau mengenai hak dan wewenang mamak kepala waris, dilihat dari pertimbangan hakim Agung bahwa menggadai tanah pusaka tinggi kaum harus diketahui oleh mamak kepala waris dan disetujui anggota kaum, apabila melakukan gadai tanah pusaka tinggi kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin mamak kepala waris dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.
ALASAN BERPOLIGAMI DENGAN MENGENYAMPINGKAN SYARAT ALTERNATIF DEMI PERLINDUNGAN ANAK DALAM KANDUNGAN HASIL HUBUNGAN SEBELUM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1821/PDT.G/2013/ PA.SDA)
Authors: Kurniawan Akbar , Retnowulandari Wahyuni 
Published: November 2022

Penelitian normatif ini mengangkat masalah poligami dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1821/Pdt.G/2013/Pa.Sda, Hakim mengabulkan izin poligami dengan tidak terpenuhinya sayarat alternatif sehingga menimbulkan masalah apakah syarat alternatif sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bersifat mutlak dan apakah pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan izin berpoligami yaitu untuk melindungi anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan sudah sesuai menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada prinsipnya syarat alternatif merupakan syarat mutlak hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan izin berpoligami yaitu untuk melindungi anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci : Perkawinan, Poligami.
PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH KARENA HILANG OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT
Authors: Triana Alvira Rachma , Mariane Irene 
Published: November 2022

Penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang di Kantor Pertanahan Jakarta Barat dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang kehilangan sertipikat tanahnya. Pokok permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat ?, Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat . Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-normatif dengan sifat penelitian deskriptif, data diperoleh melalui data sekunder yang juga membutuhkan data primer sebagai data penunjang bagi data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif yang penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang di kantor Pertanahan Jakarta Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya ada beberapa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat, diantaranya adalah dokumen yang tidak lengkap, pengambilan sumpah, biaya yang harus dikeluarkan dianggap mahal, dan informasi yang diberikan oleh kantor pertanahan Jakarta Barat tidak diterima dengan baik. Oleh karena itu untuk kedepannya kantor pertanahan Jakarta Barat diharapkan untuk dapat membuat agenda rutin dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat lebih aktif untuk memperoleh informasi secara langsung di Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Kata Kunci : Hukum Agraria, Pendaftaran Tanah
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP YENIMA SWANDINA ALFA YANG DITOLAK SMPN3 GENTENG, BANYUWANGI MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
Authors: Sari Dhea Edgina Tiara , Wibowo Aji 
Published: November 2022

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal dan dirancang oleh Komisi HAM PBB melalui sidang Majelis Umum PBB di tahun 1951. Salah satu hak yang diatur di dalam ICCPR adalah hak atas kebebasan beragama. Negara yang sudah meratifikasi ICCPR berkewajiban untuk menjalankan ketentuan yang terdapat di dalam ICCPR. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Namun pada kenyataannya masih ada ketentuan yang terdapat di dalam ICCPR tersebut yang tidak dijalankan atau tidak sesuai, yaitu pada kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN3 Genteng, Banyuwangi yang didasarkan atas agama atau kepercayaan. Permasalahan yang diangkat adalah: 1. Apakah terdapat pelanggaran HAM terhadap Yenima Swandina Alfa dalam kasus penolakannya oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi berdasarkan ICCPR? 2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi dalam perspektif ICCPR? Peneltian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulannya menunjukkan bahwa: 1. Terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bidang hak atas kebebasan beragama dalam kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi. 2. Mekanisme penegakan hukum dalam kasus penolakan Yenima Swandina Alfa oleh SMPN 3 Genteng, Banyuwangi adalah dengan pencabutan peraturan yang bersifat diskriminatif di SMPN 3 Genteng, Banyuwangi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan perintah dari Bupati Kabupaten Banyuwangi. Kata Kunci: International Covenant on Civil and Political Rights, Hak Atas Kebebasan Beragama
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK (STUDI KASUS: KEPUTUSAN PANEL ARBITRASE KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LINGKUNGAN PT FREEPORT INDONESIA TANGGAL 21 FEBRUARI 2015)
Authors: Sanjaya Leonardo , Pamungkas Yogo 
Published: November 2022

Arbitrase Hubungan Industrial (“arbitrase”) merupakan lembaga tripartit yang diberikan kewenangan oleh UU PPHI untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan. Para Pihak yang berselisih justru menyelesaikan perselisihan hak melalui arbitrase. Permasalahan dalam penelitian ini: apakah proses penyelesaian perselisihan hak di Lingkungan PT Freeport Indonesia tanggal 27 September 2014 s/d 21 Februari 2015 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan apakah putusan Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Lingkungan PT Freeport Indonesia tanggal 21 Februari 2015 sah, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikat Para Pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Data diolah dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan penelitian adalah: proses penyelesaian perselisihan hak setelah ada kegagalan perundingan bipartit melalui arbitrase, bukan proses yang sesuai dengan UU PPHI; dan putusan arbitrase tersebut tidak sah karena tidak terdapat eksistensi arbitrase yang memenuhi syarat pembentukan arbitrase (antara lain: seluruh arbiter tidak terlisensi Kementerian Ketenagakerjaan RI), kepala putusan tidak sesuai UU PPHI, dan perselisihan hak bukan kewenangan arbitrase, sehingga tidak mengikat para pihak. Kata Kunci: Arbitrase Hubungan Industrial, Perselisihan Hak.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 313/PID.B/2017/PN BKN.)
Authors: Vergano Reva , Rahmawati Mety 
Published: November 2022

Suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikenakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dimana terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup dan dengan cara melalui jendela untuk sampai pada barang yang dicuri. Permasalahan yang diangkat adalah apakah perbuatan pelaku melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan apakah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap perbuatan pelaku sudah sesuai (Studi Kasus Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/ PN Bkn). Untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pebuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa belum memenuhi tujuan pemidanaan. Kata Kunci: Hukum Pidana, Pencurian dengan pemberatan
PERAN DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN BANDUNG)
Authors: Ladistra Tiara Meridith , Sulistyowati Tri 
Published: November 2022

Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2018 terjadi penyalahgunaan kewenangan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung yang dilakukan oleh Kepala LAPAS yang menerima suap dari Narapidana. Pokok permasalahan dalam penelitian adalah: bagaimana terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, upaya apakah yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap penyalahgunaan wewenang di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, dan bagaimana peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ideal dalam melaksanakan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui data studi kepustakaaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif serta penarikkan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Lapas dikarenakan faktor internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah memperbaiki Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas dan kualitas. Peran dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ideal melakukan monitori, evaluasi, pengawasan kemudian bimbingan. Kata Kunci: Hukum Kelembagaan Negara, Pengawasan, Lembaga Pemasyarakatan.
TANGGUNG JAWAB PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG JAKARTA PUSAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH PIHAK KETIGA DI LUAR BANK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERBANKAN
Authors: Chrisnamurty Devinta Pramesti , Setyaningsih Setyaningsih 
Published: November 2022

Kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi suatu Bank, mengingat hampir seluruh masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis memerlukan proses yang cepat tanpa ada hambatan ruang dan waktu. Namun demikian Bank sebagai financial intermediary dan lembaga kepercayaan memiliki tanggung jawab terhadap kerahasiaan data nasabah. Oleh karena itu permasalahan yang mendasar adalah bagaimanakah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjaga kerahasiaan data nasabah dan bagaimanakah tanggung jawab PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pusat terhadap penyalahgunaan data nasabah oleh pihak ketiga di luar bank berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, diolah secara kualitatif yang penarikan kesimpulannya menggunakan metode deduktif. Dari analisis data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan SOP kerahasiaan data milik Nasabah yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pusat telah sesuai dengan Pasal 49 POJK 1/2013, namun dalam penerapan SOP penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah terkait kerahasiaan data Nasabah terdapat ketidaksesuaian dengan SOP yang telah dibuat terutama dari aspek proses dan waktu. Selain itu, ketentuan Pasal 29 POJK 1/2013 tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian tanggung jawab Bank terhadap penyalahgunaan data nasabah oleh pihak ketiga di luar bank, melainkan tanggung jawab bank untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah akibat penyalahgunaan data nasabah itu timbul karena peran bank sebagai lembaga penerbit produk layanan ATM yang harus menjamin keamanan segala peralatan yang menunjang produknya. Kata Kunci: Hukum Perbankan, Rahasia Bank
STUDI PERBANDINGAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN (NOTIFIKASI) PENGAMBILALIHAN SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DI INDONESIA DAN THE COMPETITION ACT 2004 DI SINGAPURA
Authors: Padama Agustina Gempita , Anggaraini Anna Maria Tri 
Published: November 2022

Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki sistem pemberitahuan Post-Notification dan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah pengambilalihan berlaku, berbeda halnya di Singapura sistem pemberitahuannya adalah Pre-Notification. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana perbandingan pengaturan tentang kewajiban memberitahukan pengambilalihan saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan The Competition Act dan Bagaimana akibat hukumnya apabila kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham tidak dilakukan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan The Competition Act. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, data diperoleh melalui data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif yang penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Pada akhirnya ditemukan sebagai kesimpulan bahwa memang ada perbedaan sistem pemberitahuan di Indonesia dan Singapura. Indonesia menggunakan Post-Notification yang dilakukan secara mandatory dan Singapura menggunakan sistem Pre-Notification yang dilakukan secara voluntary. Di Indonesia apabila para pelaku usaha terlambat melakukan pemberitahuan maka dapat dikenakan denda administratif, sebaliknya di Singapura tidak ada denda keterlambatan karena sistemnya secara voluntary. Kata Kunci: Kewajiban Pemberitahuan (Notifikasi), Perbandingan Hukum, Indonesia, Singapura, Hukum Persaingan Usaha.
TANGGUNG JAWAB PT.BTN TERHADAP NASABAH/KREDITOR TERKAIT KEPAILITAN PT.AJN BERDASARKAN POJK NOMOR:1/POJK.07/2013
Authors: Salim Sumitro , Wicaksana Arif 
Published: November 2022

PT.BTN dalam pemberian KPR kepada nasabah/debitor mensyaratkan adanya penyertaan asuransi jiwa dengan klausul Banker’s Clause, PT.BTN menunjuk PT.BSP untuk menjadi pialang asuransi dan mencarikan penanggung (dalam hal ini PT. AJN) bagi para nasabah/debitor KPR Bank BTN. Pada tahun 2015, PT.AJN dimohon pailit oleh OJK karena tidak dapat memperbaiki sanksi-sanksi yang diberikan dan telah memenuhi syarat-syarat untuk dipailitkan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan PT.BTN yang menunjuk PT.BSP untuk mencari perusahaan asuransi serta bagaimana tanggung jawab PT.BTN terkait kepailitan PT.AJN. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif yang bersumber dari data sekunder dan didukung oleh data primer yaitu berupa wawancara, serta analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pengambilan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan analisa, kedudukan PT.BTN adalah sebagai pihak yang menunjuk PT.BSP sebagai pialang asuransi untuk mencari perusahaan asuransi, serta PT.BTN bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah/debitor KPR Bank BTN. Berdasarkan analisa di atas, saran yang diberikan adalah dalam pencarian perusahaan asuransi yang bersedia menjadi penanggung sebaiknya berkonsultasi dengan minimal 2 (dua) pialang asuransi dan OJK, serta PT.BTN sebaiknya melakukan penganalisaan dan pengevaluasian secara berkala terhadap kesehatan keuangan PT.AJN dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, misalnya mencari perusahaan asuransi baru yang bersedia menjadi penanggung. Kata Kunci : KPR Bank Tabungan Negara
PELANGGARAN INDEMNITAS DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI GEMPA BUMI ANTARA P.T. AHAP DENGAN P.T. CHIS
Authors: Gloria Soli Deo , Lestari Suci 
Published: November 2022

Pada tahun 2006 P.T CHIS mengasuransikan gedung sekolahnya dan terakhir diperpanjang dengan polis no.07.13.10.08.171.00049 tanggal 15 Agustus 2011. Pada tanggal 13 Oktober 2011 gedung sekolah CHIS mengalami kerusakan akibat terjadi gempa bumi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah ada pelanggaran prinsip indemnitas dalam penyelesaian klaim asuransi gempa bumi nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera berdasarkan Peraturan di bidang Hukum Asuransi? dan 2) Apakah putusan nomor 488/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst mengenai proses penyelesaian klaim asuransi gempa bumi polis nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera sudah sesuai dengan Peraturan di bidang Hukum Asuransi? Untuk menjawab permasalahan dilakukan penelitian hukum normatif terhadap norma-norma hukum asuransi kerugian khususnya asuransi gempa bumi, penelitian ini bersifat deskriptif dimana data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dimana penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran prinsip indemnitas dan proses penyelesaian klaim dilakukan dengan berdasarkan pada putusan hakim akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam polis.Kata Kunci : Asuransi Gempa Bumi, Prinsip Indemnitas
UPAYA DUTA MEREK TERKENAL SKECHERS TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK INDONESIA
Authors: Ratulangi Natasha , Nugrahani Aline Gratika 
Published: November 2022

Di Indonesia tingkat pelanggaran merek terkenal sangat massif. Hal ini menjadi pengingat diperlukannya pihak selain yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) untuk mengatasi pelanggaran merek yaitu pihak yang memiliki hubungan sangat kuat dengan merek terkenal dan dekat dengan fakta di lapangan, Duta Merek adalah jawabannya. Namun dalam perkembangan ini muncul sebuah permasalahan bagaimana Undang-Undang nomer 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis memandang keberadaan duta merek dalam hal banyaknya tingkat pelanggaran merek terkenal dan upaya apa yang dapat dilakukan duta merek khususnya penulis sebagai duta merek terkenal Skechers dalam menghadapi masifnya pelanggaran merek yang diwakilinya. Untuk menjawab permasalah hukum tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normative terhadap peraturan perundang-undangan dan penelitian ini bersifat deskriptif analistis. Data yang digunakan data sekunder dan primer dan pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Hasil ini menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara tegas tentang keberadaan duta merek sehingga dengan ini duta merek hanya dapat melakukan upaya lain selain upaya hukum terhadap adanya pelanggaran merek yang diwakilinya. Untuk itu duta merek perlu diberikan wewenang lebih selain hanya sebagai duta promo sebuah merek terkenal. Kata Kunci: Hukum Kekayaan Intelektual, Merek, Duta Merek Terkenal.