bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan
Authors: Mulyadi Budi , Iskandar Iskandar 
Published: August 2022

This research is backgrounded by the Bulungan Regency Regional Government trying to always increase the original income of its area through various policies set, one of which is the policy on the levy of special parking lots and on public roadsides. As it is known that the regional levy is one of the original sources of income of the region, including the place levy, then in its implementation it is expected to be managed correctly so that the objectives and / or benefits expected from the implementation of the policy on the levy of special parking lots and on the edge of the public road can be immediately achieved effectively, namely being able to fund activities that are directly related to the implementation of levy services concerned. Based on this background description, the author of interes conducted a scientific technical study with the title of the study, namely Realization of the Implementation of the Policy of Collecting Special Parking Levy Levies as a Source of Regional Original Income at the Bulungan Regency Transportation Office.Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan berusaha untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan salah satunya adalah kebijakan tentang retribusi tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum. Sebagaimana diketahui bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah termasuk di dalamnya adalah retribusi tempat, maka dalam implementasinya diharapkan dapat dikelola dengan benar sehingga tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan dari implementasi kebijakan tentang retribusi tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum tersebut dapat segera tercapai dengan efektif yakni dapat mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan retribusi yang bersangkutan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis interes melakukan kajian teknis ilmiah dengan judul penelitian yaitu Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.
NUMERICAL SOLUTIONS FOR THE THIN FILM HYBRID NANOFLUID FLOW AND HEAT TRANSFER OVER AN UNSTEADY STRETCHING SHEET
Authors: Lee Shin Leong  , Md Faisal Md Basir  , Nurul Aini Jaafar  , Sarkhosh Seddighi Chaharborj  , Taufiq Khairi Ahmad Khairuddin  , Kohilavani Naganthran  
Published: August 2022

This paper explores the mathematical model of thin-film flow and heat transfer utilizing hybrid nanofluid along with the two-dimensional time dependent stretching sheet. The influence of several parameters towards the model are discussed and solved by the method of collocation, namely bvp4c solver that can find in MATLAB software. In this paper, we focused on the effect of parameters are unsteadiness parameter λ, thermocapillarity number M, constant mass transfer parameter S, and concentration of towards the model. The numerical results have been obtained and shown in table and graph form. The effect of thermocapillarity number M and concentration of are explored and graphically portrayed through the velocity, temperature and concentration profile.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF BATIK LASEM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
Authors: Mastur Mastur , Khotimah Siti 
Published: August 2022

Perkembangan batik sekarang ini sangatlah pesat, hal ini dikarenakan batik mengalami inovasi dan kreativitas yang muncul dari pengrajin batik. Banyak motif batik yang memiliki nilai seni dan nilai filosofis cukup tinggi yang mewakili berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah batik Lasem. Awalnya tidak banyak yang tahu tentang motif batik Lasem, tetapi sekarang ini sudah banyak yang mengenal bahkan memakainnya. Sebagai batik pesisir, batik Lasem mempunyai motif khas yang berbeda dengan motif daerah lainnya. Ada tiga motif yang menggambarkan Lasem. Yaitu, motif latoh, sekar jagad, watu pecah atau kricak. Citra motif batik Lasem yang bagus seharusnya diiringi oleh kesuksesan para pengrajin. Namun, ada suatu kondisi yang nyata yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia adalah bahwa sebagian besar masyarakatnya masih sederhana terhadap suatu hal yang bersifat menjiplak atau meniru karya orang lain.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum motif batik Lasem menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah dilindungi. sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta, dan Pasal 1 ayat (3) tentang ciptaan. Motif batik Lasem hasil kreasi dan inovasi dari pengrajin batik saat ini merupakan batik kontemporer yang juga dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Selain itu, motif batik Lasem yang dibuat oleh pengrajin batik, baik perorangan maupun bersama-sama merupakan salah satu bentuk ciptaan, dimana pengrajin batik tersebut dinyatakan sebagai pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta dari hasil karya motif batik tersebut. Dengan demikian, seni batik Lasem telah mendapat perlindungan hukum di dalam hukum positif di Indonesia. Hambatan-hambatan dalam perlindungan batik Lasem yaitu, kurangnya pemahaman mengenai HKI, sedangkan bagi para pengusaha atau pengrajin perlindungan karya cipta menggunakan Merek jauh lebih baik daripada Hak Cipta. Karena perlindungan Merek lebih nyata daripada Hak Cipta. Sebagai saran untuk meningkatkan pemahaman pencipta batik Lasem mengenai perlindungan Hak Cipta, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan yang maksimal untuk meningkatkan kesadaran para pencipta batik Lasem untuk melindungi hasil karya cipta mereka yang tidak hanya mengandung nilai ekonomi semata tetapi juga nilai pelestarian budaya.
Kata kunci : Batik Lasem, Perlindungan Hukum, Hak Cipta
BELANJA ONLINE DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (Suatu Telaah UU No 8 Tahun 1999)
Authors: Prabowo Muhammad Shidqon , Fatmawati Nurma 
Published: August 2022

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendal membahas tentang perlindungan hukum pada konsumen dalam melakukan transaksi online.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengkaji peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan masyarakat
Hasil Penelitian ini adalah Upaya konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam transasksi online dengan pelaku sesusia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG
Authors: Mastur Mastur , Budiyono Budiyono 
Published: August 2022

Maraknya pungutan liar terhadap retribusi pelayanan persampahan yang
terjadi memberikan dampak terhadap keuangan daerah, sehingga timbul berbagai
masalah seperti masyarakat sudah tidak membayar lagi ketika retribusi sampahnya
diminta oleh petugas dinas terkait karena sudah membayar kepada pihak tertentu,
pengangkutan sampah yang tidak dilakukan setiap hari menyebabkan
penumpukan sampah dimana-mana apalagi jika sampah itu berdekatan dengan
drainase/saluran air sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran tersebut
dikarenakan penumpukan sampah tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan
adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Data yang
digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara terkait bahasan
dalam skripsi ini dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data
yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisi kualitatif guna
mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataaan-kenyataan yang
diperoleh dari penelitian.
Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah di Kota Semarang diketahui
bahwa dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah pada
perencanaan tersebut telah dilakukan pemerintah dalam upaya pengurangan
sampah yang masuk ke TPA dan penanganan sampah di Kota Semarang, dengan
penyediaan dan pengadaan sarana prasarana tiap tahun, adanya kerjasama rekanan
dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan dalam hal
pembayaran retribusi. Penetapan penarikan retibusi yang didasarkan pada
Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota
Semarang, menemukan bahwa retribusi tentang persampahan di Kota Semarang
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sudah sesuai
dengan peraturan yang ada. Berdasarkan peraturan ini juga sudah ditetapkan
besaran retribusi yang ditetapkan berdasarkan penggolongan dan volume sampah,
sementara untuk limbah cair tidak dimasukkan dalam obyek retribusi sampah
karena memang tidak masuk dalam definisi sampah
Polis Sebagai Kekuatan Hukum Dalam Asuransi
Authors: Kustanto Anto , Prakoso Adityo Putro 
Published: August 2022

Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan
pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh
perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan,
biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau
hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi sebagai
lembaga pengalihan dan pembagian risiko telah menjadi salah satu
jenis usaha dibidang jasa, yang dikenal dengan usaha perasuransian.
Di Indonesia, usaha perasuransian diatur dalam Undang- Undang
Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
Pada pelaksanaan pembuatan perjanjian asuransi diperlukan
syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggun dan
penanggung, apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dalam
pelaksanaannya, maka pembuatan perjanjian tersebut sah dan
mengikat para pihak yang membuatnya yaitu penanggung dan
tertanggung. Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian asuransi
membuat perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut dengan
polis. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
mengharuskan dibuatnya suatu akta yang dinamakan polis dalam
suatu perjanjian asuransi antara para pihak. Dalam prakteknya,
sebelum polis dikeluarkan oleh pihak penanggung dikeluarkanlah nota
suatu penutupan dan dengan ditandatanganinya nota penutupan ini,
maka hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak mulai
diberlakukan, karena Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual
yaitu perjanjian asuransi terjadi seketika setelah ditutup, yaitu pada
saat nota penutupan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Berdasarkan ketentuan pasal 255-257 KUHD tersebut di atas,
maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis
bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan
penanggung. Dalam praktek hukum perasuransian di Indonesia tidak mengatur tentang bentuk polis, akan tetapi mengatur tentang isi polis
seperti diuraikan dalam Pasal 256 KUHD serta Pasal lain yang
mengatur isi polis untuk asuransi-asuransi tertentu. Polis dibuat oleh
penanggung sekalipun dalam prinsip formalitas hukumnya dibuat oleh
tertanggung. Mengingat polis yang sangat penting dalam perjanjian
asuransi, maka setiap perjanjian asuransi selalu dibuat polis sekalipun
Undang-Undang tidak mengharuskannya.
Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Kredit Kendaraan Bermotor Di Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah
Authors: Prabowo M. Shidqon , Astuti Reni Yuli 
Published: August 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah Perlindungan Konsumen dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa konsumen kredit kendaraan bermotor dengan pelaku usaha di Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik.Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Upaya Penyelesaian Sengketa KonsumenHasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik.
Tinjuan Yuridis Pembatalan Perda Melalui Judicial Review Pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Authors: Mastur Mastur , Surya Ananta 
Published: August 2022

Kewenangan pengujian peraturan Perundang-Undangan tersebut sacara normative diletakkan hanya pada dua lembaga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Uji materil melalui dua jalur salah satunya judicial review terhadap peraturan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberi wewenang menteri dan gubernur membatalkan Perda Kabupaten/Kota selain bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi juga Pengujian secara judicial review seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/ PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Gubernur dan Mentri tidak lagi berwenang dalam membatalkan perda Kabupaten /Kota yang telah di undangkan dan mengikat untuk umum. Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
PERINTAH PEJABAT TATA USAHA NEGARA MELALUI TELEPON DAN AKIBAT HUKUMNYA
Authors: Agung Nugroho Muchamad Arif 
Published: August 2022

Orders over the phone about a moratorium on corruption by Wamenkumham remission is an interesting thing to be appointed to the writing of the law, because such events have been detrimental to the interests of the convicted of corruption. Countries such as not having the means to resolve the dispute. Therefore, this paper is to review the legal argumerntasi against the order along with its legal effect. When viewed from the state administrative law and procedural law state administrative courts, then the command can be equated with legal decisions, so it could be the subject of dispute that can be sued in state administrative courts. In addition, the command also meet the criteria for maladministration to be reported to the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the recommendations issued by the issuing sanctions against the officials.Key words: administrative official orders, due to legal, ombudsman
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR
Authors: Nida Winarti  , Maula Luthfi Hamdani , Amalia Arsyi Rizqia , Pratiwi N. Liany Ariesta , Nandang  
Published: August 2022

Pelaksanaan pembelajaran yang cenderung monoton tanpa memperhatikan partisipasi aktif siswa menjadi salah satu penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskirpsikan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran project based learning serta mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kritis menggunakan model pembelajaran project based learning. Metode penelitian ini ialah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan desain penelitian model Kurt Lewin yang dilakukan sebanyak dua siklus. Penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Partisipan kelas III SD Negeri Rambay yang berjumlah 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan tes. Alat pengumpul data menggunakan lembar wawancara, lembar observasi serta soal tes tertulis.Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif deskrptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas guru dan siswa selama dilakukan penelitian. Hal tersebut sejalan dengan nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis yang mengalami peningkatan setelah diterapkan pembelajaran project based learning. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran project based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar.
SASTRA ANAK BERBASIS ECOPRENUERSHIP SEBAGAI MUATAN PEMBELAJARAN LITERASI FINANSIAL DI SEKOLAH DASAR
Authors: Aryanto Sani , Hartati Tatat , Maftuh Bunyamin , Darmawan Deni 
Published: August 2022

Penelitian ini merupakan salah satu upaya kongkret dalam menyukseskan program pemerintah Indonesia sebagai pemegang estafeta presidensi G20. Hal ini menjadi momentum pemulihan ekonomi secara Nasional dan Internasional. Salah satu kunci keberhasilan Indonesia menjadi bagian G-20 adalah kemampuan literasi finansial penduduk Indonesia. Sastra Anak berbasis ecoprenuership dianggap sebagai konsep yang tepat dalam meningkatkan kemampuan literasi finansial di Sekolah Dasar. Penelitian ini dilakukan di SDN Cipayung 04 Pagi dengan menjadikan dua orang guru kelas IV sebagai subjek utama penelitian. Rasionalisasi pemilihan subjek penelitian didasarkan pada aspek metodologis dan hasil analisis kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur dengan empat prosedur serta analisis data diantaranya: (1) pengumpulan data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian (2) peneliti menyajikan data-data yang telah terkumpul (3) reduksi dan inventarisasi data (4) menyimpulkan berdasarkan hasil verifikasi data yang valid dan reliabel. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendidikan literasi finansial di Indonesia masih sangat terbatas sehingga diharapkan hasil penelitian ini memberikan gambaran konseptual dan kontekstual untuk setiap guru dan pimpinan sekolah dalam mengembangkan berbagai aktivitas pembelajaran literasi finansial melalui pemanfaatan sastra anak berbasis ecopreneurship.
Earth observations for official crop statistics in the context of scarcity of in-situ data
Authors: De Simone Lorenzo , Gennari Pietro 
Published: August 2022

Remote sensing offers a scalable and low cost solution for the production of large-scale crop maps, which can be used to extract relevant crop statistics. However, despite considerable advances in the new generation of satellite sensors and the advent of cloud computing, the use of remote sensing for the production of accurate crop maps and statistics remain dependant on the availability of ground truth data. Such data are necessary for the training of supervised classification algorithms and for the validation of the results. Unfortunately, in-situ data of adequate quality for producing crop statistics are seldom available in many countries. In this paper we compare the performance of two supervised classifiers, the Random Forest (RF) and the Dynamic Time Warping (DTW), the former being a data intensive algorithm and the latter a more data frugal one, in extracting accurate crop type maps from EO and in-situ data. The two classifiers are trained several times using datasets which contain in turn an increasing number in-situ samples gathered in the Kashkadarya region of Uzbekistan in 2018. We finally compare the accuracy of the maps produced by the RF and the DTW classifiers with respect to the different number of training data used. Results show that when using only 5 and 10 training samples per each crop class, the DTW reaches a higher Overall Accuracy than the RF. Only when using five times more training samples, the RF starts to perform slightly better that the DTW. We conclude that the DTW can be used to map crop types using EO data in countries where limited in/situ data are available. We also highlight the critical importance in the choice of the location of the in-situ data and its thematic reliability for the accuracy of the final map, especially when using the DTW.