bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KEKUATAN MENGIKAT AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DI WAARMERKING
Authors: Rajib Rayi Kharisma , Anita Velentina Rouli 
Published: October 2022

Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apa itu waarmerking, terutama terkait dengan kekuatan mengikat akta dibawah tangan yang di waarmerking oleh notaris. Kedudukan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sebagai perjanjian awalan proses jual beli bukan merupakan hal yang salah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, waarmerking adalah suatu proses pendaftaran akta di bawah tangan ke dalam suatu buku yang khusus dibuat oleh notaris.Akta di bawah tangan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan yang di-waarmerking. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatih dengan menggunakan data sekunder. Simpulan penelitian ini adalah bahwa walaupun di waarmerking oleh notaris, akta yang dibuat di bawah tangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.
Many people do not know what waarmerking is, especially related to the power of binding an underhand deed that is waarmerking by a notary. The position of the PPJB (Sales and Purchase Binding Agreement) as a pre-sale agreement is not a wrong thing as long as it is carried out in accordance with applicable regulations. Broadly speaking, waarmerking is a process of registering a private deed into a book specially made by a notary. The private deed is made and signed by the interested parties. This study aims to analyze the legal position of the waarmarked deed under the hand. The research method used is the juridical normatih method using secondary data. The conclusion of this research is that even though it is waarmarked by a notary, the actions made under the hand cannot be used as perfect evidence.
KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN PENGUPAHAN KARYAWAN INDUSTRI PERHOTELAN BERDASARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM DI MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Surianto Gusti Ngurah , Rudy Dewa Gede 
Published: October 2022

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kepastian hukum kebijakan pengupahan berkaitan dengan kebijakan upah minimum pada karyawan industry perhotelan selama pandemic covid-19 dan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait pengupahan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undngan dan pendekatan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan upah minimum merupakan suatu keharusan meskipun adanya ketentuan perubahan besaran dan cara pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh pada ‘Surat Edararan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19’. Hasil penelitian juga menunjukan jika terjadi penrselisihan hubungan industrial terkait pengupahan harus diselesaikan melalui perundingan bipatrit, jika tidak berhasil dapat dilakukan mediasi, konsoliasi atau arbitrase, dalam hal hain dapat juga ditempuh jalur litigasi dengan melayangkan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.
This research aims to review the legal certainty of wage policies related to minimum wage policies on hospitality industry employees during the covid-19 pandemic and efforts to resolve industrial relations disputes related to wages. This research uses normative research methods with a statutory approach and a legal concept approach. The results showed that the implementation of the minimum wage is a must despite the provisions of changes in the amount and way of payment is made in accordance with the agreement between employers and workers / workers in ‘the Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number M / 3 / HK.04 / III / 2020 year 2020 on Protection of Workers / Workers and Business Continuity in the Framework of Prevention and Countermeasures of Covid-19’. The results also showed that if there is an industrial relations dispute related to wages must be resolved through bipatrit negotiations, if it is not successful can be done mediation and console or pursue litigation by filing a lawsuit to the industrial relations court.
PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN DI PERSIDANGAN ATAS SUATU AKTA NOTARIS
Authors: Nabilah Ananda Priyanka , Putra Mohamad Fajri Mekka 
Published: October 2022

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek perlindungan hukum saksi instrumenter dalam memberikan kesaksian di persidangan atas suatu akta notaris. Penulisan penelitian ini menggunakan metode berupa penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil studi menunjukan bahwa peran saksi instrumenter adalah untuk melihat/menghadiri langsung setiap proses pembacaan maupun penandatangan akta notaris. Kedudukan saksi instrumenter hanyalah melihat fakta formil yang disajikan oleh para pihak dalam kepentingannya untuk pembuatan akta notaris. Hingga saat ini tidak terdapat aturan yang jelas mengatur perlindungan hukum saksi instrumenter yang dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait isi akta notaris dalam UU jabatan notaris. Hingga saat ini saksi instrumenter memiiki kedudukan yang sama dengan saksi pada umumnya dan tidak terikat jabatannya. Peraturan terkait perlindungan saksi selama ini hanya diatur oleh UU Tentang Perlidungan Saksi dan Korban (UU PSK).
Kata Kunci: Saksi Instrumenter, Akta Notaris, Jabatan Notaris, Perlidungan Hukum
URGENSI TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN KOPERASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI NASABAH
Authors: Sihombing Efrath Mulya Julianus , Dimas Mahendrayana I Made Dwi 
Published: October 2022

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui urgensi dalam pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi mengenai kepastian hukum bagi nasabah yang memiliki simpanan pada koperasi yang dinyatakan bermasalah. Mengenai penulisan dalam artikel ini, penulis disini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta komparatif dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian meyimpulkan bahwa hingga saat ini masih belum terdapat pengaturan yang menjelaskan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan bagi koperasi. Sehingga perlu adanya pembentukan Lembaga baru beserta dengan pengaturannya. Jika di bandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan pada Perbankan, LPS Perbankan disini merupakan badan hukum yang pembentukkannya berdasarkan pada UU no. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Simpan Pinjam, dan LPS disini memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian serta menangani bank gagal dan berfokus pada bidang perbankan saja. Pentingnya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada koperasi ini adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat dilakukan terhadap nasabah koperasi. Pemerintah dapat membandingkan dengan Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan untuk segera membentuk Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam guna melindungi nasabah koperasi dari hal-hal yang tidak diinginkan.
The purpose of writing this article is to find out the urgency in establishing the Cooperative Deposit Insurance Corporation regarding legal certainty for customers who have deposits in cooperatives that are declared problematic. Regarding the writing in this article, the author here uses a statutory and comparative approach to normative legal research methods. The results of the study concluded that until now there is still no regulation explaining the Deposit Insurance Corporation for cooperatives. So it is necessary to form a new institution along with its arrangements. When compared with the Deposit Insurance Corporation in Banking, the Banking LPS here is a legal entity whose formation is based on Law no. 24 of 2004 concerning Lembaga Simpan Pinjam, and the IDIC here has a function to settle and deal with failed banks and focuses on the banking sector only. The importance of establishing a Deposit Insurance Corporation in this cooperative is a form of protection that can be carried out against cooperative customers. The government can compare with the Banking Deposit Insurance Corporation to immediately establish a Deposit Insurance Corporation for Savings and Loan Cooperatives in order to protect cooperative customers from unwanted things.
IMPLIKASI PENERAPAN PRINSIP EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DALAM PERJANJIAN TERHADAP AKTA YANG DIBUAT
Authors: Al-Madrusi Ray Irawan , Ridwan Fully Handayani 
Published: October 2022

Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam perjanjian timbal balik merupakan tangkisan yang menyatakan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya, disebabkan karena pihak yang lain terlebih dulu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Penerapan prinsip ini dalam pembuktian di persidangan akan berimplikasi kepada akta perjanjian yang dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam hukum perjanjian, dan untuk mengidentifikasi implikasi penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus terhadap akta perjanjian yang dibuat para pihak. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Prinsip exceptio non adimpleti contractus hanya berlaku dalam pelaksanaan perjanjian timbal balik, prinsip ini menekankan pada kaseimbangan hak para pihak dalam menjalankan suatu kontrak, dan keberadaannya diakui dalam hukum keperdataan nasional; (2) Penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam pembuktian di persidangan dapat berimplikasi kepada status akta yang dibuat, yakni akta perjanjian dapat dibatalkan, akta perjanjian batal demi hukum, atau akta perjanjian hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan.
Exceptio Non Adimpleti Contractus in a reciprocal agreement is a rebuttal which states that one party cannot carry out the agreement as it should, because the other party did not carry out the agreement properly first. The application of this principle in the evidence in court will have implications for the deed of agreement made. This study aims to analyze the application of the principle of exceptio non adimpleti contractus in contract law, and to analyze the implications of the application of the principle of exceptio non adimpleti contractus to the agreement deed made by the parties. This research was conducted using a normative juridical approach. The results of the study show that: (1) The principle of exceptio non adimpleti contractus only applies in the implementation of reciprocal agreements, this principle emphasizes the balance of the rights of the parties in carrying out a contract, and its existence is recognized in national civil law; (2) The application of the principle of exceptio non adimpleti contractus in the evidence at trial may have implications for the status of the deed made, namely the deed of agreement can be canceled, the deed of agreement is null and void, or the deed of agreement only has the power of proof under the hand.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HILANGNYA SALDO GO-PAY DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PADA APLIKASI GOJEK
Authors: Pramayanti Putu Shinta Dewi , Utami Putu Devi Yustisia 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna layanan jasa pada aplikasi Gojek dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang seharusnya dilakukan pihak Gojek atas hilangnya saldo Go-Pay konsumen dalam penggunaan layanan jasa pada aplikasi tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna layanan jasa pada aplikasi Gojek atas transaksi elektronik dengan metode pembayaran Go-Pay dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan gugatan atas wanprestasi dengan alasan hukum tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian elektronik yang telah disepakati sebelumnya dan bentuk tanggung jawab hukum pihak Gojek atas kerugian yang dialami konsumen karena hilangnya saldo Go-Pay pada akun pribadinya merupakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Upaya tanggung jawab hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak Gojek atas hilangnya saldo Go-Pay konsumen adalah berupa pengembalian saldo maupun sejumlah uang yang nilainya setara dengan saldo yang hilang pada akun milik konsumen.
This study aims to determine the form of legal protection for consumers as service users on the Gojek application and to determine the legal liability efforts that should be taken by Gojek for the loss of consumers' Go-Pay balances in using services on the application. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that legal protection for consumers as service users on the Gojek application for electronic transactions with the Go-Pay payment method can be done by filing a lawsuit for default because the law does not fulfill the obligations of business actors in the previously agreed electronic agreement and the form of Gojek's legal responsibility for the losses suffered by consumers due to the loss of Go-Pay balances on their accounts is a form of responsibility based on elements of error. Legal responsibility efforts that should be taken by Gojek for the loss of consumers' Go-Pay balances are in the form of returning the balance or an amount of money whose value is equivalent to the lost balance in the consumer's account.
PERLINDUNGAN HUKUM RITEL SKALA KECIL TERHADAP PERKEMBANGAN WARALABA RITEL
Authors: Yudia Aristika Dewa Ayu Dinda , Sarjana I Made 
Published: October 2022

Ritel skala kecil merupakan usaha yang menjual barang-barang kebutuhan pokok secara eceran didirikan oleh orang perseorangan dengan modal dan dilaksanakan pula oleh orang perseorangan. Ritel modern saat ini berkembang dan menjadi usaha waralaba, yang perkembangannya dengan pangsa pasar mencapai hampir 70%. Perkembangan waralaba ritel yang semakin berkembang ini memiliki banyak dampak positif dan juga negative bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk legalitas dari waralaba ritel dan juga perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil. Dalam penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan perundang-undangan (the statue approach) digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Bahan sekunder Jurnal Ilmiah ini menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta buku-buku hukum. Pembuatan perjanjian atau persetujuan antara franchise dengan franchisor menggunakan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum terhadap usaha ritel skala kecil dengan adanya waralaba ritel, yaitu pelaku usaha ritel skala kecil dikecualikan dalam larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Small-scale retail is a business that sells basic necessities in retail, established by individuals with capital and also carried out by individuals. Modern retail is currently developing and becoming a franchise business, which is growing with a market share of almost 70%. The development of this growing retail franchise has many positive and negative impacts on the local community. This study aims at the legality of retail franchises and also legal protection for small-scale retail businesses. In writing this scientific journal using normative research methods. The statue approach was used in the preparation of this scientific article. This Scientific Journal secondary material uses Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Law no. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, and Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchise and law books. Making an agreement or agreement between the franchise and the franchisor using the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 of the Civil Code. Legal protection for small-scale retail businesses with the existence of retail franchises, namely small-scale retail business actors are excluded from the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.
KAJIAN UNDANG-UNDANG MINERBA TERKAIT PERIZINAN USAHA DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
Authors: Puri Ayu Putri Miranda , Astariyani Ni Luh Gede 
Published: October 2022

Perubahan Undang-Undang Minerba yang menghapuskan ataupun mengubah beberapa pasal terkait hak penguasaaan dan kewenangan permberian izin tersebut, hal ini dievaluasi sudah melukai penyelenggaraan prinsip otonomi wilayah yang telah diberi amanat pada UUD 1945, karena adanya wujud sentralisasi kewenangan dalam pemberian izin. Persoalan yang dikaji yakni sentralisasi kewenangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba dan arah politik hukum setelah perubahan Undang-Undang Minerba. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sentralisasi perizinan pertambangan dalam perspektif otonomi daerah serta arah politik hukum perubahan Undang-Undang Minerba. Penulisan ini sebagai kegiatan meneliti hukum normatif mempergunakan pendekatannya perundang-undangan, pendekatan sejarah, serta pendekatan konseptual. Hasil pembahasan penulisan ini yakni pertama, ditetapkannya sistem sentralisasi dalam perizinan pertambangan mengakibatkan adanya pertentangan terhadap UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kedua, arah politik hukum pasca perubahan Undang-Undang Minerba yang menghapuskan atau mengubah beberapa pasal di dalamnya merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat, seperti perubahan kewenangan desentralisasi menjadi sentralisasi dalam pengelolaan pertambangan.
Amendments to the Minerba Law which abolish or amend several articles related to the ownership rights and authority to issue permits, this is considered to have injured the implementation of the principle of regional autonomy as mandated by the 1945 Constitution, due to the form of centralization of authority in granting permits. The issues studied are the centralization of authority after the amendment to the Minerba Law and the direction of legal politics after the amendment to the Minerba Law. The purpose of this paper is to find out the centralization of mining permitting in the perspective of regional autonomy and the legal political direction of changing the Minerba Law. This writing is a normative legal research using a statute approach a historical approach and a conceptual approach. The results of the discussion of this paper are, first, the establishment of a centralized system in mining permitting resulting in a conflict with the 1945 Constitution and the Regional Government Law. Second, the direction of legal politics after the amendment to the Minerba Law which abolishes or changes several articles in it is a priority for the central government's authority, such as the change in authority from decentralization to centralization in mining management.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DEMONSTRAN KAZAKHSTAN DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
Authors: Lestari Mellynia Feby Hadi Putri , Puspita Shara Made Cinthya 
Published: October 2022

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai perlindungan hak kebebasan dalam berpendapat yang ditinjau dari sudut pandang ICCPR serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kazakhstan dalam aksi demonstrasi dan bagaimana pertanggungjawaban dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual, instrument hukum, dan kasus. yang dianalisa menggunakan metode deskriptif dan argumentasi dengan memberikan penjabaran terkait permasalahan yang diteliti berlandaskan bahan hukum yang berkaitan dan selanjutnya peneliti memberikan argumentasi hukum yang logis berdasarkan penilaian penalaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat telah mendapat perlindungan pada ICCPR yang telah ditentukan pula batasan-batasan dari pelaksanaan hak ini. Selain itu, hasil penelitian yaitu mengetahui pelanggaran HAM yang dilakukan apparat penegak hukum Kazakhstan berdasarkan UDHR dan ICCPR serta pertanggungjawabannya berdasarkan Draft Article of Law Comission.
This study aims to analyze and examine the protection of the right to freedom of expression from the perspective of the ICCPR as well as human rights violations committed by Kazakh law enforcement officers in demonstrations and how to be held accountable for these violations. The research method used in this study is a normative legal research method using a conceptual approach, legislation, and a case approach which is analyzed using descriptive and argumentative methods by providing an explanation of the problems studied based on related legal materials and then the researchers provide legal arguments that logically based on the judgment of reasoning. The results of this study indicate that freedom of expression has been protected by the ICCPR which has also determined the limitations of the exercise of this right. In addition, the results of the study are to find out human rights violations committed by Kazakh law enforcement officials based on the UDHR and ICCPR and their accountability based on the Draft Article of Law Commission.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN PESEPEDA DI JALAN: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
Authors: Janitri Ni Putu , Sumerta Yasa Putu Gede Arya 
Published: October 2022

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami perlindungan hukum bagi keselamatan pesepeda di jalan dan memahami tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas rasa aman pesepeda di jalan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Yang penulis temukan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah Indonesia telah menyediakan peraturan berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut pesepeda diberikan fasilitas pendukung salah satunya tersedianya lajur sepeda. Untuk pengendara kendaraan bermotor harus mengutamakan keselamatan pesepeda sesuai Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang tersebut. Namun pesepeda tetap harus mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan lajur yang disediakan dan jika tidak ada lajur yang disediakan maka tetap harus hati-hati bersepeda di sebelah kiri jalan. Hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk memperhatikan keselamatan pesepeda karena pesepeda merupakan pengguna jalan yang paling rentan mengalami cidera, yang mana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara yang terdiri dari yaitu kewajiban menghormati, melindungi, serta memenuhi.
The purpose of this study is to understand the legal protection for the safety of cyclists on the road and to understand the responsibility of the state in fulfilling the right to the safety of cyclists on the road. This research is a normative research using a statutory approach. What the authors found in this study is that the Indonesian government has provided matters relating to road traffic and transportation, namely Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In Article 45 paragraph (1) b of the Law, cyclists are provided with supporting facilities, one of which is the availability of bicycle lanes. Motorists must prioritize the safety of cyclists in accordance with Article 106 paragraph 2 of the Law. However, cyclists must obey traffic signs, use the provided lane and if there is no provided lane then be careful cycling on the left side of the road. It is the responsibility of the state to pay attention to the safety of cyclists because cyclists are road users who are most vulnerable to injury, which is carried out by the government in accordance with state responsibilities which consist of the obligation to respect, protect, and fulfill.