bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
تطبيق نموذج الاستقصائي لترقية مهارة الكلام في المدرسة العالية بمعهد كريا فمبانجونا مانادو
Authors: Badri Nasir Khairun Najib , Junaedy Ahmad 
Published: August 2022

مستخلص البحث
يبحث هذا الباحث عن فعالية نموذج الاستقصائى في تعليم اللغة العربية لتحسين نتائج التعليم لفى الطلاب. الغرض من هذا البحث هو تديد ما إذا كان باستخدام نموذج الاستقصائي، يمكنه ترقية مهارة الكلام لدى الطلاب في تعليم اللغة العربية في مستوى المدرسة العالية.
نوع البحث في هذه الرسالة هو بحث تجريبي يتضمن من أربع مراحل، وهي الملاحظة والمقابلة والتوثيق والاختبار. الهدف في هذا البحث هو الطلاب في مستوى العالية بمعهد كريا فمبانجونا مانادو.طرق جمع البيانات في هذه البحث باستخدام الاختبار والملاحظة والمقابلة والتوثيق. تحليل بياناتها من نتيجة T-test في اختبار القبلي والبعدي.
بناء على نتائج البحث، فإن مهارة الكلام لدى الطلاب في المدرسة العالية بمعهد كريا فمبانجونا قبل استخدام نموذج الاستقصائى وبعد استخدامه لم تحسن نتائج التعليم في ترقية مهارة الكلام. باستخدام نموذج تحليل T-test ، قيمة 1.41 T-test وقيمة T-table 2.160. وهذا يوضح أنه لا يوجد فرق كبير في تطبيق نموذج الاستقصائ في تعليم اللغة العربية، وخاصة في ترقية مهارة الكلام.
الواو واستعمالاتها اللغوية في سورة الحاقة
Authors: Rivai Alimudin 
Published: August 2022

مستخلص البحث
هذا البحث يهدف إلى معرفة الواو و استعمالاتها اللغوية في سورة الحاقة. وقام الباحث بتقسيم المناهج إلى منهجين : الأول : منهج استقراء المواد و جمعها، و هذا يدل على أن الباحث يقوم باستقراء مصادر البيانات وجمعها. و الثاني: منهج تحليل المواد، و هذا الذي يقوم الباحث بتبيين الآيات التي تتضمن الواو في سورة الحاقة، ثم إحصاء استعمالاتها اللغوية في سورة الحاقة مع تبيينها و استنتاجها. ومن نتيجة البحث هي : الواو و استعمالاتها اللغوية التي تستعمل في سورة الحاقة هي واو العطف وردت 26 ( ست و عشرين) مرة، و واو ضمير الذكور وردت 15 (خمس عشرة) مرة، و واو الإستئناف وردت مرة واحدة، و واو الحال وردت مرة واحدة، و واو الإعراب/ واو علامة الرفع وردت مرتين.
ANALISIS KONTRASTIF KATA SAKINAH, MUTHMAINNAH DAN HUDU’ DALAM AL-QURAN
Authors: Palebo Wahdania Nur Sakina 
Published: August 2022

ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Analisis kontrastif kata yang bertujuan mengidentifikasi ketidaksamaan atau segi-segi perbedaan yang kontras (mencolok) antara dua kata atau lebih. Berdasakan gambaran dan data bahwa kata tenang dalam al-Qur’an tidak hanya kata sakinah saja melainkan ada juga kata lain yang hampir sama pemaknaannya dengan kata sakinah seperti muthmainnah dan bahkan secara leksikal (kamus) ternyata kata yang bermakna tenang juga adalah kata hudu’. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (deskriptif) jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu studi yang mengkaji khazanah kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang bersumber dari buku-buku, kamus, naskah, dan atrikel. Pendekatan yang digunkan adalah pendekatan analisis, data dikumpulkan, dibaca, dianalisis, kemudian di simpulkan.
Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 11-13: Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Hamka
Authors: Fadhilah Na’im , Deswalantri Deswalantri 
Published: August 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta yang terjadi yaitu masih banyak ditemukan antar tetangga mempergunjingkan tetangganya bahkan anggota keluarganya sendiri. Bahkan masih ada orang yang membeda-bedakan dan kurangnya toleransi antar sesama di lingkungan tempat tinggal saya. Perilaku tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain bahkan dapat memutuskan tali silaturrahim di antara dua orang sehingga penulis ingin mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 11-13 berdasarkan kajian tafsir Al-Azhar karya Hamka. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian library research (penelitian kepustakaan) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang didapat dari sumber primer yaitu tafsir Al-Azhar karya Hamka dan sekunder yang merupakan sumber data tambahan yang menunjang data pokok. Sedangkan teknis analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis isi yang diambil dari sumber primer dan sumber sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam Al-qur’an surat Al-Hujurat ayat 11-13 dalam kajian tafsir Al-Azhar karya Hamka yaitu pada ayat 11 surat Al-Hujurat ini terdapat beberapa nilai pendidikan karakter yaitu larangan memperolok-olok, mengejek, menghina, bahkan merendahan diri orang lain, dan selain itu dalam ayat ini juga terdapat perintah untuk bertobat. Pada ayat 12 surat Al-Hujurat ini nilai pendidikan karakter yang terdapat di dalamnya masih bersifat larangan yaitu larangan berprasangka, mencari-cari kesalahan dan mempergunjingkan (ghibah). Kemudian, pada ayat 13 surat Al-Hujurat ini terdapat nilai pendidikan karakter yaitu at-taaruf (saling kenal-mengenal), ukhuwah, dan juga terdapat nilai pendidikan karakter yaitu sikap toleransi.
Identifikasi Kenampakan Fisik Tanah Gambut (Peat Soil) di Kelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Authors: Lesmana Rina 
Published: August 2022

Indonesia memiliki areal gambut terluas di zona tropis, diperkirakan mencapai 21 juta Ha, mempresentasikan 70% areal gambut di Asia Tenggara dan 50% dari lahan gambut tropis di dunia. Lahan gambut Indonesia terpusat di tiga pulau besar yaitu Sumatra (35%), Kalimantan (32%), Papua (30%), dan pulau lainnya (3%) dengan total luas 21 juta ha. Dalam pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian, karakteristik atau sifat fisik gambut yang penting untuk dipelajari adalah kematangan gambut, kadar air, berat isi (bulk density), daya menahan beban (bearing capacity), penurunan permukaan tanah (subsidence), sifat kering tak balik (irreversible drying). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan melakukan survei dan pengambilan sampel mengunakan metode eksplorasi, yaitu identifikasi sampel tanah langsung di lokasi penelitian. Lokasi 1 penelitian berdasarkan hasil identifikasi tidak ditemukan tanah gambut, hal ini di karena pada saat melakukan survei tidak teridentifikasi kenampakan tanah gambut. Lokasi 2 penelitian tidak teridentifikasi kenampakan tanah gambut hal ini karena ketebalan bahan organik pada setiap titik sempel lokasi 1 dan lokasi 2 tidak sesuai dengan klasifikasi ketebalan tanah gambut, ketebalan tanah gambut lebih dari 50 cm baru bisa di golongkan atau diklasifikasikan sebagai tanah gambut. tanah gammbut dengan ketebalan 50-135 cm dan kedalaman muka air tanah diatas 2 cm- 10 cm di atas permukan tanah (lahan tergenang), dengan tingkat kematangan tanah gambut dengan kematanagan setengah matang (himik).
Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Pendidikan oleh Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di Beberapa Sekolah Dasar Tanah Karo
Authors: Siregar Asmarina , Sofia Indri , Hasibuan Putri Mulianda , Naflah Sifa Aliya , Wulandari Tiwi 
Published: August 2022

Kepala sekolah memegang peranan penting terhadap kinerja guru, Sebagai kepala sekolah profesional, supervisi diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan proses pengajaran. Kegiatan supervisi sekolah sangat diperlukan oleh para untuk pertumbuhan dan perkembangan kompetensi guru secara profesional. Jadi, agar guru dapat tumbuh dan berkembang baik pribadi maupun profesi diperlukan pola pelayanan supervisi, pendekatan, dan berbagai teknik supervisi sekolah. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan supervisi pendidikan oleh Kepala sekolah terhadap kinerja guru. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatiF.Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian.yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.
Tinjauan Tentang Kualitas Pelayanan di Masa Pandemi Covid 19 Pada Puskesmas Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara
Authors: Rohayati Siti , Jubaidi Ahmad , Salasiah Salasiah 
Published: August 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kualitas Pelayanan di Masa Pandemi Covid 19 Pada Puskesmas Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan untuk mengetahui faktor – faktor penghambat Pelayanan Pada Puskesmas Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini berjenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu Kualitas Pelayanan di Masa Pandemi Covid 19 Pada Puskesmas Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menganalisa: Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan dan Organisasi Penyelenggara Pelayanan dan Faktor – faktor penghambat Pelayanan Pada Puskesmas Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka, dan Analisa data yang digunakan yaitu model analisis data interaktif ( Miles & Huberman)
Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Kelurahan Sempaja Barat Kota Samarinda
Authors: Kurniasari Sri Defi , Salasiah Salasiah 
Published: August 2022

This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out by means of library research and field research, using observation, interviews, and documentation methods. The data analysis used is a qualitative interactive model developed by Miles, Hubberman and Saldana. The results of the study indicate that adherence to the time rules regarding employee attendance, both civil servants and honorary, is by following the rules imposed by the OPD. The infrastructure used at this time maximizes the existing situation as much as possible, until the construction of the building is completed. Employee development carried out by the lurah namely two times of coaching, the first coaching two times a week (Monday and Friday), the second coaching once a month internal coaching. Overall supervision of employees both civil servants and honorary is carried out by the Lurah in accordance with the kelurahan structure. Penal sanctions applied to civil servants are regulated in PP No. 53. For honorary employees following the OPD.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Hubberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketaatan terhadap aturan waktu mengenai absensi pegawai baik PNS maupun Honorer yaitu dengan mengikuti aturan yang diberlakukan oleh OPD.Sarana prasarana yang digunakan untuk saat ini memaksimalkan keadaan yang ada semaksimal mungkin, sampe pembangunan gedung selesai dibuat. Pembinaan pegawai yang dilakukan oleh lurah yaitu dua kali pembinaan ,pembinaan pertama seminggu dua kali (Senin dan Jumat), pembinaan kedua satu bulan sekali ipembinaan secara intern.Pengawasan keseluruhan pegawai baik PNS maupun Honorer dilakukan oleh Lurah sesuai dengan struktur kelurahan.Sanksi hukuman yang diterapkan untuk pegawai PNS diatur didalam PP No.53.Untuk pegawai Honorer mengikuti OPD.
The Development of Participatory Process of Praichumpol and Bandong Communities, Phitsanulok Province, Thailand
Authors: Thannapat Jarenpanit  
Published: August 2022

The participatory process is very important for community development. The participants expressed the social awareness and empowerment of villagers in solving the community problems and devote for the benefits of their communities. In this research, it applied the participatory process by using rural constitutional development. The article showed the case study of two communities (Praichumpol and Bang Dong) in Phitsanulok province, the lower Northern part of Thailand. It focuses on the process of rural constitutional development from a formation of the rural constitution to the adoption of the rural constitution. The research results found that the rural constitution begins from the process of cooperation among local and community leaders, academicians, local organizations, civil society, and the community. Then, it is organizing a meeting for sharing and proposing ways to solve the communities’ problems. After that the public hearing process organized for drafting and revising the rural constitution of the community, before they adopted the rural constitution together. Therefore, the rural constitutional development contributed to the participatory process of community which is the foundation of community-based participatory democracy. The major factor of participation comes from social awareness in the community issues, cooperation among local and community leaders, and civil society, academicians and local organizations. The rural constitution reflected the aspires and demands of villagers in health, economic, environment, and social development.
PERLINDUNGAN HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Authors: Setiyawan Wahyu Beny , Anggraeny Paramitha Setia , Setiyawan Wahyu Beny Mukti 
Published: August 2022

Aborsi atau istilah latinnya Abortus adalah tindakan pengeluarannhasilnkonsepsi (pertemuannsel telur dannselnsperma) denganndikeluarkannyanjanin (fetus) ataunembrio sebelumnmemiliki kemampuannuntuk bertahannhidup diluarnrahim. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Tujuan dari penelitiannini yaitununtuk mengetahuinfaktor–faktornyang menjadinpenyebab terjadinyanaborsi dan bentuk perlindungan aborsinbagi korbannpemerkosaan menurutnUndang–Undang Nomorn36 Tahunn2009 tentangnKesehatan.
Hasilnpenelitiannmenunjukkan : 1) Faktor–faktornyang menjadinpenyebab terjadinya aborsi yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor psikologis, faktor penyakit ibu, faktor herediter. 2) Perlindungan hukum aborsinbagi korbannpemerkosaan sudahndiatur dalamnPasaln75 ayatn (2) Undang–UndangnNomor 36nTahun 2009ntentang Kesehatanndan sebelum dilakukan tindakan aborsi harus melakukan konseling dengan konselor yang berkompeten dan berwenang, tindakan aborsi ini dapatndilakukan sebelumnumur kehamilann6nminggundihitungndarinharinpertamanhaidnterakhirnkecualinadankedaruratannmedis, dilakukan oleh tenaganmedis yangnprofesional dan memilikinsertifikat dari menteri. Perlindungan hukum ini diperkuat juga dalam Pasal 77 dimana Pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi perempuan yang melakukan aborsinagarntidak terjadi tindakannaborsi yang tidak bermutu, melanggar norma dan peraturan perundang–undangan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Aborsi, Hukum Kesehatan
PROBLEMATIK DAN KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
Authors: Sulistianingsih Dewi , Prabowo Mumammad Shidqon 
Published: August 2022

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia umumnya dapat dilakukan melalui pengadilan dan dapat dilakukan melalui arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pilihan tersebut ada para para pihak yang bersengketa. Ada kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pada umumnya penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di pengadilan dilakukan di Pengadilan Niaga untuk sengketa hak cipta, hak merek, hak desain industri, hak paten, Khusus untuk sengketa rahasia dagang didaftarkan di pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga di Indonesia yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual melalui jalur di luar pengadilan yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).
Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode socio legal dengan pendekatan kualitatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan problematic penyelesiaan sengketa hak keyaan intelektual yang diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI menyelesaiakan sepulub kasus sengketa hak kekayaan intelektual dan tidak semua kasus sengketa hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan oleh BANI. Syarat sengketa hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan oleh BANI yaitu adanya kewenangan BANi yang tertera dalam akta de kompromitendo atau akta kompromis.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Kekayaan Intelektual, Badan Arbitrase
Analisa Model dan Tipologi Kasus Korupsi Raskin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang
Authors: Nurdin Nazar , Fawaid Bahrul 
Published: August 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model dan
tipologi penanganan kasus korupsi beras untuk rumah tangga miskin
(Raskin) yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Semarang pada tahun 2012 dan 2013. Secara khusus, ada tiga contoh
kasus yang disorot publik yang kala itu menjerat para kepala desa yaitu
di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes dan Kabupaten
Pekalongan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan
data dilakukan dengan wawacara kepada sejumlah informan. Semua
data baik primer, sekunder, dan tambahan lainnya dikumpulkan, diolah
lalu analisis data menjadi satu kesimpulan. Bantuan Raskin merupakan
program pemerintah untuk menanggulangi ketahanan pangan
warganya. Pada tahun tersebut, pemerintah menjual Rp 1.600 perkilo
yang kemudian didistribusikan ke masyarakat miskin. Di sinilah para
oknum kepala desa bermain dengan menaikkan harga jual, hingga
menyunat jumlah beras yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ada lima faktor yang menyebabkan para kepala desa terjerat
kasus ini. Lima faktor ini adalah warisan pemerintahan sebelumnya,
kebutuhan pribadi, pengalihan untuk acara adat, politik desa dan faktor
administrasi
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai: Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif.
Authors: Kustanto Anto 
Published: August 2022

Ditengah situasi masuknya arus global, maka persaingan di pasar bebas semakin ketat, ditambah dengan serbuan produk impor yang terjadi adalah persaingan usaha antar produk sejenis. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, dan hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia dimana krisis ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi melamban. Menghadapi situasi ekonomi saat ini yang serba tidak menentu membuat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mempunyai peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam kebutuhan hidup dan memiliki fleksibitas yang tinggi dalam aktivitasnya, sehingga UMKM dapat dikatakan bahwa : “Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai : Pilar Ekonomi Kerakyatan dalam Dimensi Politik Hukum Integratif”. Pembangunan hukum nasional membutuhkan suatu pemahaman mengenai tujuan yang akan dicapai, agar pembangunan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang disepakati secara nasional. Demikian pula dalam pengaturan seluruh kegiatan perekonomian khusunya tentang UMKM. Dalam konteks ini, terdapat dua aliran hukum di Indonesia. Aliran hukum pembangunan dan aliran hukum progresif. Perbedaan ke dua aliran hukum tersebut dapat ditengahi dengan memasukkan pandangan baru sesuai dengan karakteristik bangsa yang plural, beragam budaya serta letak geografis yang merupakan kepulauan, dan pandangan baru itu disebut dengan Teori Hukum Integratif dengan sistem nilai, bukan semata-mata sistem norma (hukum pembangunan) atau sistem perilaku (hukum progresif), sistem nilai bersumber pada Pancasila sebagai landasan ideologi dan falsafah negara RI serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Demikian pula dalam pengaturan seluruh kegiatan perekonomian khususnya tentang UMKM.
Pemahaman Tentang Pasal Multitafsir Di Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Mengantisipasi Ancaman Tindak Pidana Dalam Berperilaku Di Media Sosial
Authors: Suliyono Aris 
Published: August 2022

Undang-undang No.11 Tahun 2008 yang disebut juga Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) telah mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang ini agar dapat memberikan perlindungan, keadilan kepada semua masyarakat dalam mengakses informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.Namun dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan malah dijadikan alat atau media untuk melakukan tindak pemidanaan terhadap pihak-pihak tertentu yang terkadang terlihat tebang pilih. Masyarakat menjadi selalu berhati-hati dalam berekspresi dan menyuarakan pendapat dalam beraktivitas di media social, dan seolah-olah kreativitas dan keinginan menyuarakan hati untuk berpendapat dan mengomentari segala sesuatu yang terjadi di Negri ini menjadi terbelenggu dan merasa tidak aman lagi dalam beraktivitas di media social. Pasal-pasal Multitafsir yang ada di UU ITE menjadi momok masyarakat dalam beraktivitas dan berekspresi di media social.Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian deskriptif.Tujuan dari tulisan ini bertujuan supaya masyarakat dapat memahami pasal-pasal multitafsir tersebut,dan mendorong pemerintah agar dapat merevisi pasal-pasal tersebut agar menjadi lebih baik dan untuk menghilangkan multitafsir yang kerap berujung pada upaya kriminalisasi di masyarakat.
Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Dan Kendala-Kendalanya (Studi Putusan Perkara No. 34/Pdt.G/2013/Pn.Pkl)
Authors: Umami Yurida Zakky , Prakoso Adityo Putro 
Published: August 2022

Seiring transaksi jual beli yang semakin berkembang, menjadi penyebab munculnya transaksi dengan nominal yang besar, sehingga pembayaran secara tunai sulit dilakukan. Hal ini memicu munculnya berbagai macam alat pembayaran, salah satunya dengan surat berharga, salah satunya adalah Bilyet Giro. Pada prakteknya, penggunaan Bilyet Giro dalam transaksi jual beli seringkali menimbulkan permasalahan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan wanprestasi. Salah satu contoh permasalahan karena Bilyet Giro ini adalah pada transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat. Pada kenyataannya, semua Bilyet Giro yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat ditolak oleh Bank yang menerbitkan dengan alasan saldo rekening Giro tidak mencukupi atau kosong.Pada perkara ini, Majelis Hakil telah mengeluarkan Penetapan Sita No. 34/Pdt.G/2013PN.PKL dan telah dicatatkan pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Jaminan (agunan milik Tergugat I dan Terguggat II) yang jadikan jaminan pengambilan Kredit tidak ada lagi pada Tergugat III, dimana hal tersebut akan mennyebabkan sita jaminan tidak dapat di eksekusi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Apa hasil putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 34/Pdt.G/2013/PN.PKL yang harus di eksekusi? dan Apa Kendala-kendala yang timbul dalam eksekusi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 34/Pdt.G/2013/PN.PKL?Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu riset dengan penyelidikan berdasarkan obyek di lapangan, dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisa data yang telah diuraikan dan memaparkan objek penelitian secara jelas. Berdasarkan pembahasan di atas maka yang harus dieksekusi pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 34/Pdt.G/2013/PN.PKL adalah: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pada Penggugat secara Tunai dan Lunas, Menyatakan sah sita jaminan terhadap sertifikat hak milik atas nama Tergugat, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara Kendala-kendala yang menghambat jalannya eksekusi adalah, ditemukan fakta bahwa jaminan berupa sertifikat tanah hak milik atas nama pemegang hak Tergugat I tidak ada lagi di tangan Tergugat III dan telah beralih hak kepemilikan.