bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TERMINAL TIPE C DI BANJARAN KABUPATEN BANDUNG IMPLEMENTATION OF TYPE C TERMINAL MANAGEMENT POLICY IN BANJARAN BANDUNG REGENCY (Studi Kasus di Terminal Banjaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung)
Authors: Mulyadi Dudi , Nurasa Heru , Halimah Mas 
Published: October 2022

Pelaksanaan penyelenggaraan pengolaan terminal type c di kabupaten studi kasus di terminal banjaran berdasarkan observasi dilapangan bahwa pelaksanaan di terminal banjaran dinas perhubungan kabupaten bandung masih banyak kendala kendala dilapangan, banyaknya kendaraan angkutan umum yang belum mematuhi dan masih banyak pelanggaran yang ada dilapangan, jika diamati semrawutnya terminal diakibatkan kurangnya kesadaran dan sumber daya manusia yang ada di lingkungan, masih banyak yang kurang kesadarannya masyarakat yang belum mematuhi arti pentingnya terminal bagi keselamatan. Berdasarkan fenomena tersebut, Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan terminal type c di banjaran yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian adalah teori implementasi kebijakan. Sesuai dengan karakteristik penelitian, pendekatan penelitian ini menggunakan studi metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, adapun pengumpulan data dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan seperti observasi dan wawancara. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan pengolahan literatur, dokumen, perundang-undangan serta hasil penelitian terdahulu. Analisis data yang digunakan adalah triangulasi data hasil wawancara serta membandingkan wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. The implementation of the type c terminal management in the case study district at the Banjaran terminal is based on field observations that the implementation at the banjaan terminal of the Bandung Regency transportation service there are still many obstacles in the field, the number of public transportation vehicles that have not complied with and there are still many violations in the field, if we observe the chaos terminal is caused by a lack of awareness and human resources in the environment, there is still a lot of public awareness that does not comply with the importance of terminals for safety.Based on this phenomenon, the purpose of this study is to analyze and determine the implementation of the type c terminal management policy in Banjaran by the Bandung Regency Transportation Agency. The theory used as a research guide is the theory of policy implementation. In accordance with the characteristics of the research, this research approach uses qualitative research methods with descriptive design, while data collection is carried out in the form of library research and field studies such as observations and interviews. Meanwhile, secondary data collection is carried out by processing literature, documents, legislation and the results of previous research. The data analysis used was triangulation of interview data and comparing interviews with the contents of related documents.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PEMBUATAN KTP EL DI KABUPATEN BANDUNG
Authors: Herawan Hery , Candradewini . , Dai Ratna Meisa 
Published: October 2022

Makna utama dari pelayanan publik selalu dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting, sebab bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak, yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Untuk mengoptimalkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) di wilayah Kabupaten Bandung diperlukan Rumusan Kebijakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan supaya diperoleh kebijakan yang paling tepat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengacu kepada Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III (1980). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan KTP el sudah berjalan, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Melalui 4 variabel pada model Edward III hasilnya menunjukkan bahwa Disduk Capil Kabupaten Bandung memenuhi 1 variabel yakni Faktor Disposisi, sedangkan Faktor lainnya seperti komunikasi, sumberdaya dan struktur organisasi menemui kendala yang bisa mengambat implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan KTP el. Dari faktor penghambat tersebut diperoleh Kebijakan yang paling tepat untuk di implementasikan adalah pembangunan sistem pelayanan Adminduk dan catatan sipil berbasis aplikasi Website / aplikasi android. Main meaning of public service is always associated with activities carried out by the authorized agency in providing assistance and convenience to the community. This public service is becoming increasingly important, because it is in direct contact with many people, who have a variety of interests and goals. To optimize Population Administration Services for Making Electronic Identity Cards (KTP el) in the Bandung Regency area, a Policy Formulation is needed by considering the factors that hinder policy implementation in order to obtain the most appropriate policy. The method used is a qualitative approach with reference to the policy implementation model developed by Edward III (1980). The results of study can be concluded that, implementation of population administration service policies has been running, but there are still some obstacles that must be faced. Through the 4 variables in the Edward III model, it is found that Department of Population and Civil Registry of Bandung Regency fulfills 1 variable, namely the Disposition Factor, while other factors such as communication, resources and organizational structure encountered obstacles that could hinder the implementation of population administration service policies. From these inhibiting factors, the most appropriate policy to be implemented is the development of the administrative service system and civil registration based on the Website / Android application.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020
Authors: Rusnadiah Rusnadiah , Sumadinata Widya Setiabudi , Sari Deasy Sylvia 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keberjalanan implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung yang mulai berjalan sejak di keluarkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang menjadi fokus dan diringi dengan interpretasi yang akurat melalui wawancara yang mendalam. Model Implementasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Edward III (1980). Model ini menggambarkan implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu dengan faktor-faktor yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bandung sudah terlaksana dengan cukup baik, namun DPMPTSP Kabupaten Bandung belum secara rutin dan langsung melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran perijinan juga dengan dinas terkait tentang kejelasan SOP. Ada pula jenis pelayanan pada aplikasi perijinan yang belum sesuai dengan kebutuhan sehingga tujuan pelayanan terpadu, yaitu cepat dan tepat belum dapat tercapai secara maksimal. The main purpose of this research is to describe the implementation of the one-stop integrated service policy going at the Investment and One Stop Service (DPMPTSP) in Bandung Regency which has been running since the enactment of Regional Regulation Number 15 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulation Number 12 of 2016 Concerning the Formation and Composition of Regional Apparatus. This research is based on a qualitative descriptive method, which describe the facts about the main problem and is accompanied by an accurate interpretation. The implementation model used in this research is the Edward III Model (1980). This model describes the implementation with factors consist of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this research indicate that the implementation of the one-stop integrated service policy in Bandung Regency has been well implemented. But DPMPTSP in Bandung Regency has not routinely and directly communicated for the licensing target group, also with the related agencies regarding the clarity of the standard operational. Moreover, there are also types of services in licensing application that are not in accordance with the needs, so that the purpose of integrated services, which are fast and precise, cannot be achieved optimally yet.
PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN INPASSING DI UNIVERSITAS PADJADJARAN
Authors: Nuryanto Yayan , Taryana Agus , Sandjaya Teguh 
Published: October 2022

Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing di Universitas Padjadajaran periode tahun 2017 sampai dengan Akhir November 2021, menjadi salah satu penetapan jabatan fungsional Universitas dalam melaksanakan kebijakan inpssing yaitu Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, jabatan tersebut sangat dibutuhkan oleh Universitas Padjadjaran. Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Pengangkatan jabatan fungsional Pranata Humas melalui penyesuaian/inpassing merupakan salah satu reformasi birokrasi dalam penataan jabatan fungsional, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 164, pola karir Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk keselarasan potensi dan kompetensi yang berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, dijadikan dasar/pedoman untuk menyusun urutan jabatan, penempatan dan/atau perpindahan Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan dan atau antar posisi di setiap jabatan, secara berkesinambungan antara pola karir yang dibentuk instansi dan pola karir secara nasional dalam penguatan jabatan fungsional Pranata Humas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji pola karier jabatan fungsional melalui inpassing pranata Pranata Humas dapat dibentuk dengan mengunakan model vertikal, horizontal dan diagonal di Universitas Padjadjaran, kenyataannya dibentuknya pola karier jabatan fungsional Pranata Humas yang memiliki kompetensi, profesional, mandiri, kreatif dan inovatif, bisa menjawab kebutuhan Universitas Padjadjaran dalam merespon tuntutan perubahan lingkungan nasional, regional dan global.
IMPLEMENTASI PROGRAM VAKSINASI DI KABUPATEN TANGGAMUS
Authors: Widharyadi Satya Widhy , Ningrum Sinta , Widianingsih Ida 
Published: October 2022

Penyebaran Covid-19, menuntut pemerintah untuk merumuskan berbagai program kebijakan guna percepatan penanganan pandemi Covid-19. salah satu program pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 yaitu melalui pelaksanaan program vaksinasi nasional, dengan target capaian pada akhir tahun 2021 sebanyak 75% populasi sudah mendapatkan vaksinasi. Akan tetapi pada prakteknya, capaian vaksinasi di Indonesia dirasakan masih kurang efektif, hal ini ditandai dengan belum meratanya capaian vaksinasi di daerah. Vaksinasi di Kabupaten Tanggamus sampai dengan akhir tahun 2021 masih belum sesuai harapan, dimana vaksinasi dosis 1 baru tercapai 72,00% sementara dosis 2 baru 34,93%. Beberapa kendala seperti keterbatasan dan keterlambatan distribusi vaksin Covid-19, penyebaran gerai vaksinasi dan tenaga vaksinator yang belum merata, kurangnya sinergi antar instansi dalam pelaksanaan program vaksinasi hingga masih adanya ketakutan masyarakat akan dampak lanjutan pasca vaksinasi. Mendasari hal tersebut, Bupati Tanggamus telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor: 360/4924/25/2001 tentang Vaksinasi Terpadu Dalam Rangka Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanggamus. Hal ini guna mendorong percepatan pelaksanaan program vaksinasi nasional untuk membangun kekebalan komunitas (herd immunity) sebagai salah satu dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Adapun untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, perlu penguatan sinergi antar instansi dalam percepatan program vaksinasi melalui tahapan pengorganisasian, interpretasi dan penerapan. The ongoing spread of Covid-19 requires the government to formulate various policy programs. One of the government's focuses is in Accelerating the handling of Covid-19, namely through the implementation of a national vaccination program with a target of achievement of 75% of the population by the end of 2021. However, in practice, vaccination achievements are still ineffective, this is indicated by the unequal distribution of vaccination achievements in the regions. In Tanggamus Regency until the end of 2021 is still not as expected, where the 1st dose of vaccination has only reached 72.00% while the 2nd dose is only 34.93%. Several obstacles in the implementation of the vaccination program, such as the limitations and delays in the distribution of the Covid-19 vaccine, the uneven distribution of vaccination booths and vaccinator staff, the lack of synergy between agencies in the implementation of the vaccination program and the public's fear of post-vaccination effects. Based on this, the Regent of Tanggamus has issued a Circular Letter of the Regent Number: 360/4924/25/2001. This aims to accelerate the achievement of the target in realizing community immunity (herd immunity). As for supporting the implementation of the policy, it is necessary to strengthen the synergy between agencies in accelerating the vaccination program through the stages of organization, interpretation and implementation.
Implementasi Program Penataan dan Penguatan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis
Authors: Maulana Dzikry , Nurasa Heru , Karlina Nina 
Published: October 2022

ABSTRAKPenyederhanaan Birokrasi sebagai langkah strategis dalam Program Penataan dan Penguatan Organisasi diharapkan mampu mengubah wajah lama birokrasi, namun sampai saat ini belum memberikan perubahan yang signifikan. Sistem kerja masih bersifat berjenjang, pejabat fungsional masih menunggu intruksi dan arahan, serta masih adanya penempatan pejabat fungsional yang tidak sesuai dengan kompetensi dan keahlian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis dan memahami secara mendalam mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi Program Penataan dan Penguatan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sehingga penelitian ini mampu bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang diperoleh berasal dari studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai alat analisis, digunakan model implementasi kebijakan dari Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier. Hasil penelitian ini diantaranya karakteristik masalah yang akan dipecahkan memiliki tingkat permasalahan yang kompleks, adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur, serta belum optimalnya dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sistem kerja. ABSTRACTBureaucratic simplification as a strategic step in Organizational Structuring and Strengthening Program is expected to be able to change the old face of the bureaucracy, but until now it has not provided significant changes. The purpose of this study is to find out, study, analyze and understand in depth about the critical success factors the implementation of the Organizational Structuring and Strengthening Program within the Ciamis Regency Government so that this research is able to be useful theoretically and practically. The method used is a qualitative method with a phenomenological approach. The data obtained come from literature studies and field studies through interviews, observations and documentation. As an analytical tool, a policy implementation model from Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier is used. The result of this research study include the characteristics of the problems to be solved have a complex level of problems, the limited quality and quantity of apparatus human resources, and the lack of optimal support for information and communication technology in supporting the work system.
إكمال منفعة تهذيب الكمال بما فات المزي من الرجال
Authors: Abdel - Jubouri Taher Yahya Mohamed 
Published: October 2022

يعد هذا البحث من البحوث التي تعتني بالعلوم الشرعية وبالتحديد الحديث النبوي، فهو يبحث في موضوع الجرح والتعديل، ومعرفة حال الرواية والرواة، وقد ركز في مضمونه ومادة بحثه، على ما فات المزي من الرواة في كتابه "تهذيب الكمال في نقد الرجال"، فان المزي قد ترجم في كتابه للرواة الذين جاء ذكرهم في أكثر من(25) كتاباً، وهو جهد عظيم لا يلج بحره إلا الجهابذة من أهل الفن والصنعة.
ولمّا اطلعتُ على كتاب التقريب لابن حجر، وإذا به يذكر ثلاثة من الرواة، لم يترجم لهم المزي، وعند تتبع أقوال أهل الصنعة، وجدت راويا أخر قد أغفله المزي، حينها دفعتني قريحتي إلى إكمال هذه الثلمة، فتناولت هذا البحث، وهو مكون من مبحثين:
المبحث الأول: اختص بترجمة المزي، والتي اختصرتها بسبب اشتهار هذا العالم المؤرخ، وكثرة وروود ترجمته في كتب تراجم رجالات أهل الحديث.
المبحث الثاني: وقد اختص بدراسة ترجمة الرواة الذين أغفلهم المزي في كتابه التهذيب، وقد ترجمة للرواة الأربعة، وحسب منهج المزي، حتى يتواءم البحث مع أسلوب المزي في ترجمته للرواة، وقد تناولت الراوي من حيث:
اسمه، ونسبه، وكنيته، ومدينته، روى عن: ومن روى عنه: ومن وثقه: ومن تكلم فيه: ومن أخرج له: ثم الخاتمة والمصادر والمراجع.
اختيارات الإمام الواحدي(ت 468ه ) في تفسيره البسيط مسألة (الرهن)
Authors: Obaid Al-Janabi Dawood Ahmed Dawood , Muhammad Muhammad Mahmoud 
Published: October 2022

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد: فان عنوان هذا البحث, هو اختيارات الإمام الواحدي(ت 468ه ) في تفسيره البسيط مسألة (الرهن).
ان الهدف من هذا البحث هو معرفة حكم الرهن وبم يتم وحكم جوازه في الحظر والسفر.
وقد بدأت هذا البحث بمقدمة ومبحثين, المبحث الاول يتضمن تعريف لحياة الامام الواحدي, والمبحث الثاني يتضمن مسالة الرهن, ومن ثم الخاتمة .
اما المقدمة فقد تناولت فيها اهمية الموضوع, ومنهجي في هذا البحث, ثم اذكر اقوال الفقهاء واي قول اختاره الامام الواحدي في المسالة وادلتهم والردود عليها والقول المختار منها على طريقة الفقه المقارن, وفي اخر البحث وضعت خاتمةً ذكرت فيها اهم ما توصلت اليه من نتائج وتوصيات.
حاوي الكنيسة (دراسة في الجغرافية الطبيعية)
Authors: Qassem Al-Tai Ghaida Saeed , Al-Mohsen Isbahiya Younis 
Published: October 2022

تضمن البحث حاوي الكنيسة دراسة في الجغرافية الطبيعية حيث ينحصر موقع منطقة الدراسة فلكياً بين دائرة عرض (-12-36o شمالاً) مع خط طول (-18-36o شرقاً) وتقع مناخياً ضمن الإقليم شبه الجاف الذي يتميز بوجود أشهر جافة ورطبة ولهذا يتباين فعل العملية الجيومورفولوجية فيها.وتقع منطقة حاوي الكنيسة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل عند دير مار ميخائيل شمالاً ويحدها من الشرق نهر دجلة الذي يكون محاذياً لمنطقة مشيرفة وتمتد جنوباً لتصل إلى فالق وادي عكاب.
وتم التعرف على جيولوجية منطقة الدراسة من حيث التكوين الجيولوجي لها ويعود إلى عصر المايوسين الأوسط ثم ترسبات الفتحة وترسبات العصر الرباعي وترسبات السهل الفيضي، وتقع منطقة الدراسة على مورد مائي كبير هو نهر دجلة الذي يستفاد منهُ في تزويد المشاريع الصناعية والشرب وللأغراض المنزلية.
كما تم في هذا البحث الاعتماد على تحليل الأشكال الأرضية للغطاء الأرضي بالاعتماد على المرئيات الفضائية أنموذج الارتفاعات الرقمي الـ DEM ومطابقته مع الخريطة الطوبوغرافية، كذلك دراسة الانحدارات الأرضية فيه بالاعتماد على تصنيف Zink1989 لمنطقة حاوي الكنيسة حيث تميزت بتنوع جيومورفولوجي فيها تبعا لنظام المعهد الدولي لمسوحات الفضاء (ITC) ما بين عناصر أرضية صغيرة ووحدات جيومورفولوجية وتعكس هذه الخصائص تأثيرا كبيراً من حيث الصخارية والمناخ والتضرس في شكلها وتتمثل في أن منطقة حاوي الكنيسة تشكل مناطق احتياطي مهم لمقالع الحجر الكلسي ومقالع الرمل والحصى الناعم والخشن والتي يعتبر عنصر اساسي في انشاء المستقرات البشرية.
موقف الطائفة اليهودية السورية من الحركة الصهيونية والهجرة الى فلسطين
Authors: Abdulla Salih Hassan , Khelil Ahmed Esmaal 
Published: October 2022

عاش اليهود على ارض سوريا منذُ القدم مثلهم مثل باقي طوائف المجتمع السوري، فقد تميزت سوريا على مر العصور بالتسامح الديني، فتغلغل اليهود بالمجتمع السوري وتكلموا لغته واخذوا العديد من عاداته، وفي الوقت ذاته حافظوا على تقاليدهم وعقائدهم ولغتهم الام التي استخدمت في طقوسهم الدينية. تأثر يهود سوريا بالمتغيرات التي حدثت في القرن العشرين، لاسيما الجانب السياسي الذي ادى دوراً في تغير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، فقد شهد عام 1917 صدور وعد بلفور الذي كان له أثر كبير على اليهود بصورة عامة ويهود سوريا على نحو خاص، فقد سعت الصهيونية الدخول الى المجتمع اليهودي بكل الطرق من اجل تهجريهم الى فلسطين.
ومع حلول عام 1948 وإعلان قيام دولة (إسرائيل)، وبداية الحرب العربية-(الإسرائيلية)، وما تبعها من حدة الصدام بين العرب واليهود ولاسيما بعد حرب حزيران 1967، فقد كان لها تأثير كبير على يهود سوريا على نحو خاص، واعطى البحث صورة واضحة عن محاولات التغلغل الصهيوني في سوريا، ومحاولته من اجل تهجير يهود سوريا الى (إسرائيل).