bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS PERBEDAAN KARAKTERISTIK, PENGETAHUAN, DAN SIKAP IBU DAN KELUARGA PADA KELUARGA SEHAT DAN TIDAK SEHAT PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA DI DESA TUSAN KABUPATEN KLUNGKUNG
Authors: Rina Andriani Ni Wayan , Sinthya Ulandari Luh Putu 
Published: August 2022

ABSTRAK
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) merupakan upaya mewujudkan keluarga sehat berdasarkan 12 indikator keluarga sehat. Keberhasilan PIS-PK diukur dengan Indeks Keluarga Sehat mencerminkan status kesehatan suatu keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik, pengetahuan, dan sikap ibu dan keluarga pada keluarga sehat dan tidak sehat di Desa Tusan Kabupaten Klungkung. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional study. Sampel penelitian ini adalah ibu dari keluarga sehat dan tidak sehat sebanyak 80 sampel yang dipilih secara systematic random sampling. Penelitian dilakukan pada bulan April Tahun 2021. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner melalui google form. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara keluarga sehat dan tidak sehat di Desa Tusan Kabupaten Klungkung, yaitu variabel umur ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu, dan sikap ibu (p < 0,05). Sedangkan variabel penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keluarga sehat dan tidak sehat (p > 0,05). Pihak Puskesmas diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan dan sikap keluarga tentang 12 indikator keluarga sehat melalui kegiatan sosialisasi dengan memberdayakan kader kesehatan dan melibatkan tokoh masyarakat.
Kata Kunci: PIS-PK, Keluarga, Karakteristik, Pengetahuan, Sikap

ABSTRACT
Healthy Indonesia Program with Family Approach is an effort to create a healthy family based on 12 indicators of healthy families. The success of PIS-PK is measured by the Healthy Family Index which reflects the health status of family. This research aims to determine the differences in characteristics, knowledge, and attitudes of mothers and families in healthy and unhealthy families in Tusan Village Klungkung Regency. This research was an analytic observational with a cross sectional study. The sample of this research were mothers from healthy and unhealthy families which were 80 sample that selected by systematic random sampling. It was conducted in April 2021. Data were collected using a questionnaire via google form. The results showed that there were significant differences between healthy and unhealthy families in Tusan Village Klungkung Regency, namely the variables of mother's age, mother's education, mother's knowledge, and mother's attitude (p < 0.05). While family income and number of family members variables did not have a significant difference between healthy and unhealthy families (p > 0.05). The primary health care is more increase family’s knowledge and attitudes about 12 indicators of healthy families through socialization activities by empowering health cadres and involving community leaders.
Keywords: PIS-PK, Family, Characteristics, Knowledge, Attitudes
Análise da ocorrência e distribuição dos casos de leishmaniose no município de Pacaraima/RR no período de 2010 a 2015.
Authors: Silva Luciana Moreira da , Mussato Osvair Brandão , Rodrigues Heila Antonia das Neves 
Published: August 2022

A leishmaniose é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania, que acomete pele e mucosas. Primariamente, é uma infecção zoonótica, afetando outros animais que não o ser humano, o qual pode ser envolvido secundariamente. O modo de transmissão é através da picada de insetos transmissores infectados. Não há transmissão de pessoa a pessoa. A Leishmaniose Tegumentar Americana caracteriza-se por diferentes manifestações clínicas que acometem pele e mucosas. No município de Pacaraima no período de 2010 a 2015 foram notificados 158 casos de Leishmaniose Tegumentar Americana. O objetivo desta pesquisa é fazer uma Análise da Ocorrência e Distribuição dos casos de leishmaniose na cidade de Pacaraima no período de 2010 a 2015. Tendo em vista que o município de Pacaraima foi alvo de várias transformações urbanas nesse período e assim ficando vulnerável a contaminação da doença. Para tanto, a metodologia foi pautada na pesquisa exploratória, tendo como procedimentos a pesquisa bibliográfica, documental e campo. Os dados dos casos ocorridos durante esse quadriênio foram coletados junto a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) através do sistema de notificação (SINAN). Neste período foram registrados vários casos de leishmaniose no município de investigação e também casos oriundos do país vizinho Venezuela, nas notificações da Leishmaniose Tegumentar Americana observou-se a presença de lesões cutâneas e mucosas. Todos os pacientes infectados foram submetidos a exames e posteriormente a tratamentos com o medicamento antimoniais pentavelentes, a droga de primeira escolha. A cidade de Pacaraima apresenta características epidemiológicas de um local endêmico, o que requer acompanhamento constante da região, para detectar precocemente quaisquer alterações na epidemiologia.
Palavras-chave: Geografia da Saúde. Roraima. Doença.
PENGANGKATAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN
Authors: Purwaningsih Endang , Chikmawati Nurul Fajri 
Published: August 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) bentuk perlindungan hukum selama masa pandemic covid 19 yang diterapkan bagi UMKM; 2) model pemberdayaan UMKM dalam upaya mengangkat kepentingan UMKM dalam masa pandemic. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder didukung hasil pengamatan dan wawancara dengan pelaku UMKM, Asosiasi/Perkumpulan Pelaku UMKM, dan Dinas Koperasi UMKM. Penelitian ini menggunakan literary study dan didukung dengan in depth interview, dengan statute approach, sosiologisch approach dan historish approach, sehingga data diperoleh baik dari kepustakaan, dukungan pengamatan maupun wawancara. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data primer berupa angka atau pun hasil wawancara dan pengamatan hanyalah sebagai pendukung data sekunder saja. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kebijakan dan regulasi selama pandemic, telah diberlakukan UU Cipta Kerja dan turunannya, juga kebijakan pemulihaan ekonomi nasional; namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini belum cukup membantu pelaku UMKM yang cenderung ingin segera tumbuh dan bangkit kembali produksinya dan pemasarannya. Perlu keberpihakan dan pendampingan terus menerus selain bukti nyata fasilitasi. Penerapan kebijakan bagi UMKM di masa pandemic belum sesuai dengan harapan pemenuhan kepentingan UMKM untuk segera pulih dan bangkit Kata kunci: UMKM, Pandemi, Perlindungan Hukum, Pemberdayaan
PENGARUH NFT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN
Authors: Yulia Alis , Duana Rima , Herlina Nina 
Published: August 2022

Meskipun teknologi ini sudah ada sejak tahun 2014, namun beberapa waktu ini Media Sosial Twiter digaduhkan dengan berita mengenai Non-Fungible Token atau populer disebut dengan NFT. Sejatinya NFT bertindak seperti kepemilikan aset digital dengan bentuk NFT terpopuler adalah jpeg, gif dan video. NFT saat ini menjadi sangat populer karena mampu merevolusi bidang gaming dan barang koleksi. Dalam segi kekayaan intelektual, NFT bisa dilihat sebagai alat penyederhanaan. Seorang pemilik hak cipta dapat memutuskan untuk mengubah hak cipta yang ia miliki menjadi NFT, sehingga mempermudah hak ciptanya untuk dijual, diperdagangkan, dan dikomersilkan. Teknologi ini mengautentikasi dan merancang salinan sah media digital. Hal ini memungkinkan seniman, musisi dan profesi lainnya untuk menjual karyanya dalam bentuk aset digital yang bisa dikoleksi. Namun teknologi dibalik NFT memiliki potensi besar dalam hal aplikasi terutama tentang dampaknya terhadap lingkungan. NFT membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk melakukan perhitungan rumit menggunakan komputer canggih dan perangkat keras penambangan khusus. Peralatan tersebut membutuhkan banyak daya dan menghasilkan panas dalam jumlah besar, yang menghasilkan emisi karbon. Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, NFT, Dampak Lingkungan.
PENATAAN PASAR-PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI “VON STUFENNAUFBAU DE RECHTSORDNUNG”
Authors: Ariyani Nita 
Published: August 2022

Penelitian ini membahas mengenai pasar tradisional yang merupakan representasi dari ekonomi rakyat. Pasar tradisional sebagai salah satu pusat perekonomian rakyat pada awalnya jumlahnya cukup banyak dan tersebar di setiap daerah di Indonesia.Pasar tradisional juga merupakan representasi dari nilai-nilai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia yang harus dilestarikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. Namun dalam perkembanganya, jumlah pasar tradisional semakin menurun digantikan pasar-pasar modern. Hingga saat ini belum ada undang-undang organik yang khusus mengenai pasar tradisional di Indonesia sehingga penulis menganggap sangat perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul : Penataan Ideal Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia Berdasarkan Teori “Von Stufennaufbau De Rechtsordnung”.Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis pengaturan yuridis mengenai faktor-faktor yuridis apa saja yang mempengaruhi penataan pasar tradisional di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis bentuk penataan ideal pasar-pasar tradisional di Indonesia berdasarkan Teori “Von Stufennaufbau De Rechtsordnung”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus ( case approach.Kata Kunci : Penataan, Pasar Tradisional, Teori Von Stufennaufbau De Rechtsordnung
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Herlina Nina 
Published: August 2022

Kedudukan konsumen yang selama ini rentan, adanya tiga perangkat undang-undang di atas menjadi kebutuhan yang signifikan mengingat akselerasi perkembangan bisnis yang terorganisasi dengan SDM profesional yang terlatih, secara bebas menawarkan barang, jasa dan persyaratan perjanjian terhadap konsumen yang tidak terlatih Ketidakseimbangan kedudukan dalam transaksi perdagangan seperti ini, menyebabkan konsep etis perdagangan “Cavet Emptor” yang menekankan pada kesadaran moral penjual untuk berusaha menjual komoditas yang sesuai dengan nilai beli yang dikeluarkan konsumen bergeser menjadi “Caveat Venditor” yang memperingatkan konsumen dari kemungkinan distorsi dan cacat produk dari penjual.Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui karakteristik penegakan hukum administrasi dan pidana di Indonesia dan implikasi dari ketidaksesuaian perumusan norma dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan sistem hukum (positif) terhadap penegakan hukumnya dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perlindungan Konsumen. metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan komparatif. Penelitian ini menggunakan metode yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (data sekunder).Hukum administrasi mempersyaratkan adanya dasar (legitimasi) kewenangan untuk mengeluarkan keputusan, pengawasan, dan menjatuhkan sanksi. Dua komponen terakhir yaitu pengawasan dan menjatuhkan sanksi merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi. Sedangkan dalam penegakan hukum pidana, ditekankan pada rumusan delik dan ancaman sanksi.Berdasarkan perbedaan karakter sanksi hukum administrasi dan pidana, dimungkinkan adanya kumulasi sanksi dalam suatu kasus. Namun perumusan ancaman sanksi berupa pencabutan ijin usaha sebagai hukuman tambahan dari hukuman pokok pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak tepat karena dalam praktek kumulasi sanksi ini diberikan pada kewenangan satu pengadilan (Negeri) untuk menjatuhkannya, sementara hakim Pengadilan Negeri (pidana) tidak memiliki dasar (legitimasi) kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Akibatnya, adalah bahwa putusan yang dijatuhkan menjadi cacat hukum. Kata kunci : Sanksi; Administrasi; Hukum; Perlindungan; Konsumen
STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN MELALUI LEGALITAS PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY)
Authors: Herlina Nina , Yulia Alis 
Published: August 2022

Kemiskinan memiliki konsep yang sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material.Kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian dan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Pemerintah telah memusatkan strategi pembangunan pada peningkatan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan beberapa kebijakan makro yang secara tidak langsung dimaksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan ke berbagai daerah sampai perdesaan.Pembangunan ekonomi perdesaan merupakan satu kesatuan antara sektor pertanian dan industri. Program yang perlu dikembangkan di perdesaan untuk membangun dan mengembangkan sektor pertanian dan industri kecil salah satunya adalah dengan mengembangkan komoditas unggulan. Hal ini tentu setiap daerah atau desa mempunyai karakteristik dan komoditas yang yang berbeda yang dapat dikembangkan. Berbagai produk dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah termasuk produk pangan industri rumah tangga, namun masih diperlukan legalitas produk industri rumah tangga yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum dengan pendekatan yuridis sosiologis.Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Desa Sukakerta diperlukan strategi dan pelaksanaan program guna menunjang kegiatan masyarakat yang mampu meningkatkan penerapan program-program penanggulangan kemiskinan yang luas serta berkelanjutan. Sehingga, angka kemiskinan dapat diturunkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi dalam peningkatan ekonomi masyarakat miskin yaitu melalui legalitas produk industri rumah tangga dengan dimiliknya SPP-IRT sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, dengan dimiliknya sertifikat tersebut sebagai peluang pelaku usaha untuk mengembangkan usaha sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.
RANCANG BANGUN APLIKASI HUKUM KEBIDANAN BERBASIS ANDROID DALAM MENJALANKAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN
Authors: Nuryuniarti Rissa , Badrudin Ubad , Nurmahmudah Endah 
Published: August 2022

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan menjadi acuan terbaru yang berkaitan dengan kebidanan, Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.Fenomena dilapangan didapatkan bahwa tidak setiap petugas kesehatan khususnya bidan maupun mahasiswa kebidanan yang telah menerima mata kuliah etika kebidanan dan hukum kesehatan mengetahui secara detail mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Berdasarkan hal tersebut dirasakan penting melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya menjadi Rancang Bangun Aplikasi Hukum Kebidanan Berbasis Android Dalam Menjalankan Praktik Mandiri Bidan.Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi Hukum Kebidanan Berbasis Android yang dapat digunakan untuk mengetahui kewenangan dan peraturan mengenai kebidanan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan system Rapid Application Development (RAD). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rancang bangun aplikasi UU Kebidanan berbasis Android dapat diteruskan pada penilitian berikutnya menjadi Aplikasi yang dapat di Install, sehingga aplikasi UU Kebidanan berbasis Android menjadi sarana elektronik dalam memahami dan mencari peraturan-peraturan mengenai kebidanan. Kata kunci: Bidan ; Aplikasi, Hukum Kesehatan, Bidan
PERUBAHAN DELIK INTERSEPSI DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM PEMBANGUNAN
Authors: Yusmar Widiya , Katimin Herman 
Published: August 2022

Pengaturan tentang intersepsi atau yang biasa disebut dengan penyadapan dalam bidang penegakan hukum baru dikenal pada tahun 1999 semenjak UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diundangkan. Intersepsi diatur di dalam RKUHP 2019 dalam Pasal 257 mengenai penyadapan. Aturan baru ini akan mencabut aturan mengenai intersepsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Bagaimana perubahan delik intersepsi dalam Undang-undang ITE dengan RKUHP dan Bagaimana perubahan delik intersepsi ditinjau dari perspektif teori hukum pembangunan. Pendekatan tulisan menggunakan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Ketentuan perekaman diatur mengenai larangan untuk melakukan perekaman pada “suatu tempat tertentu”, pengaturan ini cukup baik karena pengaturan sebelumnya di UU ITE balum membahas ketentuan dalam hal perekaman dan perekaman di tempat terbuka. Perbedaan yang terlihat jelas dalam UU ITE dengan RKUHP adalah ancaman hukuman yang lebih ringan. Intersepsi yang dilakukan oleh negara, intersepsi illegal juga dapat dilakukan oleh sesama warga negara. Karena sifatnya yang berbahaya apabila disalahgunakan, maka hanya dapat dilakukan dalam penegakan hukum. Selain itu, intersepsi harus dilarang karena berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia.
REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENGGALI POTENSI LOKAL DESA
Authors: Budiaman Hendi , Mulyanti Dewi 
Published: August 2022

Artikel ini mendeskripsikan tentang pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam menggali potensi lokal desa sebagai kemampuan yang dimiliki desa. BUMDesa sendiri tertuang dalam undang-undang Nomor. 6 tahun 2014 Tentang desa. Potensi lokal merupakan daya atau kekuatan yang dimiliki setiap desa untuk dikembangkan dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan suatu Lembaga perekonomian desa yang memiliki perna penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang hadir saat ini yaitu bahwa peran BUMDesa dipandang perlu dalam menggali, menghimpun, dan mengelola potensi lokal yang hadir di desa, sehingga perlu adanya upaya revitalisasi. Tata Kelola BUMDes yang professional dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal sebagai bagian dari potensi lokal desa. Revitalisasi BUMDes bertujuan untuk menguatkan fungsi BUMDes itu sendiri sebagai wadah dalam menggali potensi lokal desa. Metode yang digunakan yaitu Deskriptif kualitatif. Menurut Nasution (2003:18) metode kualitatif disebut juga metode naturalistic, karena sifat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan tidak menggunakan alat pengukur.Kata Kunci: Revitalisasi BUMDes; Potensi Lokal: Desa
ENVIRIMENTAL AND LEGAL ASPECTS OF URBAN DEVELOPMENT OF AREAS WITH PROTECTED STATUS
Authors: БАРАНОВА О. Ю. , ВОРОНИНА Н. Б. 
Published: August 2022

В статье представлен авторский анализ правовых и экологических проблем, которые возникают при градостроительном освоении территорий с охранным статусом. Учитывая переход особо охраняемых территорий (ООТ) в состав другого субъекта Российской Федерации (при изменении границ Москвы и Московской области), охранный статус этих земель требует уточнения и законодательно-правового закрепления. Предложения по сохранению и развитию природно-экологического каркаса, в основе которого лежат ООТ, должны определять основные ограничения использования территории и перспективные направления градостроительной деятельности.
The article presents the author‘s analysis of the legal and ecological problems that arise when urban development of areas with security status. Given the transition of protected areas to another entity of the Russian Federation (subject to change of borders of Moscow and Moscow region), their conservation status requires clarification and legislative fastening. Proposals for the preservation and development of the natural-ecological framework, which is based on specially protected areas, should identify the major constraints of land use and future directions of urban development.
DESIGN AN EFFECTIVE INFOGRAPHIC FOR THE MOOC: DEFINITION OF SIGNIFICANT CHARACTERISTICS
Authors: БЫСТРОВА Т.Ю. 
Published: August 2022

На основе сопоставления теоретического понимания инфографики и опроса целевой аудитории выводятся критерии эффективной инфографики для массовых открытых онлайн-курсов (МООК), получающих все большее распространение в современной высшей школе. 1 Исследование поддержано программой 211 Правитель- ства Российской Федерации, соглашение № 02. A03.21.0006. Исследование выполнено в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 17-22-07001 «Комплексный алгоритм культуральной регенерации малых индустриальных городов в контексте агломерационных процессов России и Европы».
On the basis of a comparison of the theoretical understanding of infographics and a survey of the target audience, the effective infographic criteria for mass open online courses (MOOK), which are becoming increasingly widespread in the modern higher school, are derived.
URBAN PLANNING TREND: SECOND HOMES TRANSFORMATION INTO MAIN RESIDENCE
Authors: Зиятдинов Зуфар Закиевич , Зиятдинов Тимур Зуфарович 
Published: August 2022

В развитых зарубежных странах площадь вторых домов во многих случаях превышает площадь первых жилищ, наблюдается массовая трансформация вторых жилищ в места основного проживания. Наблюдается перманентный рост уровня объемно-планировочных показателей и инженерного оснащения садовых домов. Приведены причины увеличения длительности пребывания горожан во вторых жилищах в течение года.
In developedforeign countries, the area of second homes in many cases exceeds the area of the first homes, there is a massive transformation of second homes in the main place of residence. There is a permanent increase in the level of space-planning parameters and engineering equipment of garden houses. The reasons for the increase in the length of stay of citizens in the second homes during the year.