bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Proses Staffing dan Pengembangan Staf Relawan Covid-19 Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Authors: Az Zahra F. Khofiyya Fathimah , Nulhaqim Soni A. 
Published: October 2022

Dalam pandemi Covid-19 pemerintah, swasta, dan masyarakat memfokuskan pada penanganan Covid-19. Hal ini juga dilakukan salah staunya oleh pemerintah Jawa Barat melalui Jabar Digital Service (JDS)dalam rangka rekrutmen kerelawanan dalam penanganan Covid-19 di Jawa Barat. Proses staffingkerelawan Covid-19 ini penting dilakukan mengingat angka positif Covid-19 selalu mengalami kenaikanyang tajam per harinya. Sumber daya manusia yang melimpah menjadikan tidak adanya kekhawatiranbagi organisasi pelayanan sosial dalam melaksanakan rekrutmen relawan. Selain itu, kegiatanpengembangan yang dilakukan untuk kerelawanan dapat memperoleh tambahan keterampilan danpengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan setiap kegiatan relawan, juga manfaatnya semakinbesarnya rasa komitmen relawan terhadap organisasi akan memberikan dampakpositif. Penelitian inimenggunakan metode studi kepustakaan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitimenggunakan dokumentasi dan studi literature. Dalam proses staffing juga terdapat beberapa tahapyang dilakukan oleh calon relawan sebelum diterima sebagai relawan dalam sebuah organisasipelayanan sosial.
PROGRAM CSR BUDIDAYA KOPI KAMOJANG BERBASIS MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN PROPER EMAS PT INDONESIA POWER KAMOJANG POMU
Authors: Santosa Ibnu Agus , Wirabuana Eva , Iskandar Yeyep Sofyan , Yunara Yunara , Krisandy Dito Hastha , Rahmadani Rara Ayu , Ismail Luthfiansyah Hadi 
Published: October 2022

Program budidaya kopi Kamojang merupakan salah satu program CSR PT Indonesia Power Kamojang POMU yang berfokus pada pemberdayaan petani kopi di sekitar area operasional perusahaan. Pertanian kopi sebagai salah satu komoditas utama area Kamojang, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, layak untuk diberikan pendampingan yang bersifat memberdayakan, sehingga diharapkan melalui program ini, produktivitas pertanian kopi meningkat dan berkualitas, sehingga pendapatan kelompok semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk program CSR yang dilaksanakan ini memiliki 3 unsur yakni Corporate Social Marketing, Corporate philanthropy dan Socially responsible. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan pemberdayaan yang belum dilakukan adalah tahapan terminasi. Perusahaan PT. Indonesia Power Kamojang POMU dapat melaksanakan program yang bersifat pemberdayaan serta memiliki unsur inovasi (kebaruan dan memberikan perubahan secara komprehensif), kolaborasi antar pihak-pihak terlibat (stakeholders), pelaksanaan program yang terorganisir dan berbasis data empiris (dari tahap perencanaan melalui riset pemetaan sosial/social mapping hingga evaluasi melalui riset indeks kepuasan masyarakat/IKM atau social return on investment/SROI) serta menghasilkan dampak-dampak positif yang terukur (ekonomi, sosial, lingkungan dan kesejahteraan).
PENERAPAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) MELALUI LEMBAGA FILANTROPI MEDIA DI INDONESIA
Authors: Nabila Nurul Izza , Raharjo Santoso Tri , Resnawaty Risna 
Published: October 2022

Hadirnya lembaga filantropi di Indonesia merupakan sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga filantropi yang didirikan oleh perusahaan media berperan dalam pengelolaan dana dari masyarakat untuk masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti korban bencana alam, sosial, maupun kemanusiaan. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana penulis menjelaskan penerapan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan media di Indonesia melalui pendirian lembaga filantropi. Lembaga filantropi media yang dibahas meliputi Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK), MNC Peduli, dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP). Penerapan kegiatan CSR tersebut membantu masyarakat prasejahtera melalui bantuan uang, barang, maupun tenaga relawan. Namun, sebaiknya hasil pengumpulan dana tidak hanya sekadar bantuan sementara, melainkan harus dilakukan pemberdayaan bagi masyarakat prasejahtera. The presence of philanthropic institutions in Indonesia is a form of corporate responsibility towards improving people's welfare. Philanthropic institutions established by media companies play a role in managing funds from the community for people who are in greater need, such as victims of natural, social and humanitarian disasters. The writing of this article uses a descriptive approach, where the author explains the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) activities carried out by media companies in Indonesia through the establishment of philanthropic institutions. The philanthropic media organizations discussed included the Kompas Humanitarian Fund Foundation (DKK), MNC Peduli, and the Pundi Amal Peduli Kasih Foundation (YPP). The implementation of these CSR activities helps underprivileged communities through financial assistance, goods, and volunteers. However, it is better if the results of the collection of funds do not only provide temporary assistance, but also empower the underprivileged communities.
PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN ANAK STUNTING PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
Authors: Nadilla Hanifah Fatwa , Nurwati Nunung , Santoso Meilanny Budiarti 
Published: October 2022

Fenomena stunting merupakan permasalahan skala global terkait kondisi anak dengan keadaan tubuh pendek. Beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami stunting adalah faktor kemiskinan yang didalamnya mencangkup beberapa faktor lain seperti kurangnya pemenuhan gizi yang cukup, rendahnya tingkat pendidikan Ibu, kurangnya pemenuhan sanitasi air bersih dan sebagainya. Stunting dari kacamata ilmu sosial merupakan permasalahan sosial yang kompleks karena berkaitan dengan kesejahteraan Ibu dan Anak. Maka dari itu salah satu program Kementerian Sosial yaitu Program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang melakukan intervensi pencegahan stunting melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan pemberian materi yang disampaikan langsung oleh pendamping PKH termasuk materi mengenai stunting. Peran dan yang harus dimiliki oleh pendamping PKH dalam mengatasi permasalahan termasuk permasalahan stunting yaitu peran dan keterampilan sebagai fasilitator, peran dan keterampilan sebagai pemberian edukasi kepada penerima manfaat, peran sebagai perwakilan antara pemerintah dan masyarakat atau sebaliknya serta keterampilan yang harus mampu dimiliki seperti menguasi keterampilan dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Dalam menganalisis permasalahan stunting, pendamping PKH juga tidak hanya melihat dari segi individu/orang nya melainkan juga harus melihat dari sisi kondisi lingkungannya karena, kondisi lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.Kata Kunci: Stunting, Pendamping PKH, KPM
PROSES KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN GEOPARK PONGKOR SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR
Authors: Aristy Karina Widya , Candradewini Candradewini , Buchari Rd Ahmad 
Published: October 2022

ABSTRACTThis research explains the collaborative process in the development of the Pongkor Geopark in Bogor Regency. The story of the Geopark area is motivated by the need to improve the local economy sustainably without losing the function of the area. Developing the Pongkor Geopark area involves several stakeholders consisting of government, business, academia, and community. Realizing the Pongkor Geopark as a sustainable and competitive tourism destination, which contributes greatly to economic development, requires optimal and synergic collaboration among stakeholders. However, the natural condition is that the collaborative process was still out of expectation. This study uses a qualitative method that aims to analyze the collaborative process in developing the Pongkor Geopark through 5 (five) aspects of the collaborative process from Ansell and Gash (2008). The results showed that the collaborative process that was not optimal was caused by the lack of synergy between collaborative stakeholders. The implementation has not considered essential aspects, namely communication that has not been established between stakeholders, low trust, shared understanding and commitment, and the absence of perceived outcomes. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang proses kolaborastif dalam pengembangan Geopark Pongkor di Kabupaten Bogor. Pengembangan kawasan geopark tersebut dilatarbelakangi dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan tanpa menghilangkan fungsi wilayah. Pelaksanaan pengembangan Geopark Pongkor melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari stakeholder pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat/komunitas. Untuk mewujudkan Geopark Pongkor sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi diperlukan kolaborasi yang optimal dan sinergis diantara para pemangku kepentingan. Namun, dalam kenyataannya kolaborasi yang dilakukan masih belum sesuai dengan harapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dalam pengembangan Geopark Pongkor melalui 5 (lima) aspek proses kolaboratif dari Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif yang belum optimal disebabkan oleh belum sinergisnya stakeholder kolaborasi. Pelaksanaannya belum mengindahkan aspek-aspek penting yaitu komunikasi yang belum terjalin di antara stakeholder, rendahnya kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen, serta belum adanya hasil yang dirasakan.
ADAPTASI PROGRAM KETAHANANAN PANGAN TERHADAP PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDUNG
Authors: Rizkhy Puti Praharypha , Widianingsih Ida , Pancasialwan Ramadhan 
Published: October 2022

ABSTRACT This article explains how the City of Bandung adapts to the food security situation in the era of the Covid-19 pandemic. The City of Bandung has been implementing the Urban Agriculture program since 2014. The Urban Agriculture Program, also known as “Buruan Sae”, is a program that focuses on increasing public awareness to be able to provide some parts of their own food. The initiation of this program came as an answer to food challenges in the city of Bandung, including the low food accessibility index in the city of Bandung and inflation in the city of Bandung which is often caused by rising food prices. The City of Bandung through this program has successfully implemented it in almost 151 urban villages in the City of Bandung, and based on periodic reports submitted to the Ministry of Home Affairs regarding the availability of food, the City of Bandung has not experienced problems since the beginning of the pandemic, which shows the City of Bandung can adapt to food security stability in society. ABSTRAK Artikel ini menjelaskan bagaimana Kota Bandung melakukan adaptasi terhadap situasi ketahanan pangan di era pandemi Covid-19. Kota Bandung telah melaksanakan program Pertanian Perkotaan sejak tahun 2014. Program Pertanian Perkotaan yang juga dikenal dengan istilah “Buruan Sae”, merupakan salah satu program yang fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk dapat menyediakan beberapa bagian dari pangannya sendiri. Inisiasi program ini hadir sebagai jawaban atas tantangan pangan di Kota Bandung, antara lain rendahnya indeks aksesibilitas pangan Kota Bandung dan inflasi di Kota Bandung yang seringkali diakibatkan oleh kenaikan harga pangan. Kota Bandung melalui program ini telah berhasil melaksanakannya di hampir 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung, serta berdasarkan laporan berkala yang disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri terkait ketersediaan panga, Kota Bandung tidak mengalami kendala sejak awal terjadinya pandemi, yang menunjukan Kota Bandung dapat melakukan adaptasi terhadap stabilitas ketahanan pangan di masyarakat.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019
Authors: BS Silviana Herawati , Mulyawan Rahman , Darmawan Ivan 
Published: October 2022

ABSTRACTThis research is motivated by the implementation of regional autonomy where each autonomous region can organize and manage its government affairs and the interests of its people. The purpose of this study is to analyze and describe the strategy of the local government in Bandung Regency Tourism and Culture Office in developing tourist attractions in 2019 based on aspects of public value, authorizing environment, and operational capacity. The method used in this research is the descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used were literature study and field studies consisting of observation, interviews, and documentation, also a SWOT analysis. The results showed that the strategy to develop tourist attractions that were carried out had not produced optimal output because there were still several obstacles such as lack of information, inadequate infrastructure, and the use of social media that had not been maximally used. This research concludes that the Department of Tourism and Culture of Bandung Regency in implementing strategies for developing tourist attractions has not been optimally implemented because the number of tourists visiting tourist objects and attractions in Bandung Regency is still decreasing. ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan otonomi daerah dimana setiap daerah otonom dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam pengembangan daya tarik wisata tahun 2019 berdasarkan aspek nilai publik, legitimasi dan dukungan lingkungan, dan kapasitas operasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, di dukung pula dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pengembangan daya tarik wisata yang dilakukan belum menghasilkan output yang optimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya informasi, infrastruktur yang kurang memadai dan penggunaan sosial media yang belum maksimal digunakan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam penerapan strategi untuk pengembangan daya tarik wisata belum optimal dilaksanakan karena jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bandung masih mengalami penurunan.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019)
Authors: Pebriana Fena , Mulyawan Rahman , Sutrisno Budi 
Published: October 2022

ABSTRACT Majalengka regency is one of the areas in West Java that has its own potential and attraction that has the potential to be developed. However, tourism in Majalengka Regency in its development has not been optimal, resulting in the non-achievement of the tourism sector's original revenue target in 2019. This article aims to describe the strategy of the Majalengka District Tourism and Culture Office in tourism development to increase the region's original revenue in 2019. The method used in this study is to use descriptive research methods with qualitative approaches by means of library studies and field studies that include observations, interviews, and documentation. The results showed that the tourism development strategy in Majalengka regency has not been optimal because of the achievement of the original revenue target of the region in 2019 which in its implementation there are still constraints, namely the lack of budget and human resources, the lack of tourism facilities and infrastructure, the majority of tourist destinations owned by TNGC (Gunung Ciremai National Park) and perhutani so it is difficult to develop, and still lack of awareness of taxpayers in paying their taxes and not yet applied sanctions for violators. ABSTRAK Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi serta daya tarik tersendiri yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun, pariwisata di Kabupaten Majalengka dalam pengembangannya belum optimal sehingga berakibat pada tidak tercapainya target pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada tahun 2019. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil riset menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka belum optimal dikarenakan belum tercapainya target pendapatan asli daerah tahun 2019 dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu kurangnya anggaran dan sumber daya manusia, masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata, mayoritas destinasi wisata milik TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai) dan perhutani sehingga sulit untuk dilakukan pengembangan, dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya serta belum diterapkannya sanksi bagi yang melanggar.
IMPLEMENTASI FUNGSI PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN MASALAH PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020
Authors: Anggraini Deri Firma , Saefulrahman Iyep , Sagita Novie Indrawati 
Published: October 2022

This research is motivated by problems related to the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the city of Padang Panjang. Some of these problems are seen in terms of welfare, education, and social. The purpose of this research is to find out the implementation of government functions carried out by local governments in handling the problem of people with disabilities. In addition, to find out the efforts made by local governments in handling the problems of persons with disabilities. The research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. From the results of the research, it is known that the implementation of government functions in the city of Padang Panjang, especially the empowerment function, is still not implemented optimally and requires improvements for the future. For the implementation of the service function, the Regional Government already has a good strategy, and in the development function, the regional government has made improvements in disability-friendly development. There needs to be a regulation that regulates development standards in the city of Padang Panjang so that every development is carried out in accordance with predetermined standards. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang. Beberapa permasalahan tersebut dilihat dari segi kesejahteraan, pendidikan, dan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penanganan masalah penyandang disabilitas. Selain itu, untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan masalah penyandang disabilitas. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi fungsi pemerintahan di Kota Padang Panjang khususnya fungsi pemberdayaan masih belum dilaksanakan dengan optimal dan membutuhakan perbaikan untuk masa yang akan datang. Untuk implementasi fungsi pelayanan Pemerintah Daerah sudah memiliki strategi yang bagus, dan pada fungsi pembangunan pemerintah daerah sudah melakukan perbaikan dalam pembangunan yang ramah disabilitas. Perlu adanya Peraturan yang mengatur tentang standar pembangunan di Kota Padang Panjang agar setiap pembangunan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
MANAJEMEN KINERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV BANDA NAIRA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2020
Authors: Surur Nanda Aismayani , Gunawan Wahju , Sutrisno Budi 
Published: October 2022

This research is motivated by the sources of national income, one of which is from Non-Tax Revenue. The government must maximize existing revenues to carry out optimal responsibilities and authority. The achievements can be seen through stages of performance management such as performance planning, performance implementation, performance review, performance evaluation, and performance improvement. This study aims to obtain and examine performance management which targets increasing the 2020 PNBP at Banda Naira KSOP Class IV Office. This study used a qualitative method and descriptive approach. This research discovered that the performance management followed appropriate regulations and procedures. Each employee has maximum performance despite the limited human resources, carrying out tasks according to their respective fields. In addition, Banda Naira KSOP Class IV Office did not achieve the estimated target of PNBP income because, in the performance implementation process, service users were not disciplined with the procedures and the lack of supervision from officers in the field. It is necessary to improve the training to maintain the competence and quality of employees and not to be left behind. Penelitian ini dilatar belakangi asal pendapatan negara yang salah satunya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Demi menjalankan tugas dan wewenang yang optimal, pemerintah perlu memaksimalkan pendapatan yang ada. Melalui manajemen kinerja akan diketahui hasil yang dicapai dilihat dari tahapan Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan Kinerja, Review Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Perbaikan Kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan mengkaji data mengenai Manajemen Kinerja yang dilakukan pada Kantor KSOP Kelas IV Banda Naira dalam meningkatkan PNBP tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwasanya manajemen kinerja pada kantor KSOP Kelas IV Banda Naira sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, meskipun memiliki SDM yang terbatas namun setiap pegawainya memaksimalkan kinerja, melaksanakan tugas sesuai pada bidangnya masing-masing. Serta alasan tidak tercapainya estimasi pendapatan PNBP di Kantor KSOP Kelas IV Banda Naira tahun 2020, dikarenakan pada proses pelaksanaan kinerja masih ditemukan adanya pengguna jasa yang tidak disiplin terhadap prosedur yang diberikan,dan kurangnya pengawasan dari petugas di lapangan. Maka untuk mempertahankan kompetensi mutu pegawai, diperlukan peningkatan pembinaan agar tidak tertinggal.