bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI TINDAKAN KEKERASAN OLEH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA
Authors: Purnama Sari Melia Putri , Lie Ulin Nuha M. Zidan Mahya 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi anak yang mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga serta akibat hukum untuk orang tua yang melakukan tindak kekerasan dan tidak memberikan hak alimentasi pada anak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif yang mengenakan metode penelitian yuridis normatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan dan Studi Virtual yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan lalu mengkaji dan menganalisanya sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan tindak KDRT tertuang dalam UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Perlindungan Saksi Dan Korban serta akibat hukum terhadap orang tua yang melakukan tindak kekerasan dan tidak memberi hak alimentasi terhadap anaknya tertuang dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
The purpose of this study is to determine the legal protection efforts for children who experience physical and psychological violence in the household as well as the legal consequences for parents who commit acts of violence and do not give children the right of alimentation based on positive law in Indonesia. This research is qualitative in nature using normative juridical research methods and the data collection is carried out by means of library research and virtual studies which are carried out by first collecting library materials and then reviewing and analyzing them according to the research topic raised. Based on the results of the study, it is known that in the positive law that applies in Indonesia, legal protection for children who get acts of domestic violence is contained in the Child Protection Act, the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on the Protection of Witnesses and Victims as well as legal consequences for parents who commit acts of violence and abuse. does not give the right of alimentation to their child as stipulated in the Law on the Elimination of Domestic Violence.
PENYELESAIAN KONFLIK NORMA TERKAIT PENGATURAN MODAL DASAR MINIMAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
Authors: Widiada Made Pramanaditya , Kasih Desak Putu Dewi 
Published: October 2022

ABSTRAK
Tujuan penulisan ini yaitu untuk memahami dan mengetahui Penyelesaian Konflik Norma Terkait Pengaturan Modal Dasar Minimal Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia diatur pada UU PT dengantahapan sebagai berikut yaitu 1) Parjanjian tertulis antara dua orang atau lebih, 2) Akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris, 3)Pengesahan Oleh Kementerian Hukum dan HAM, 4) Pendaftaran Perseroan Terbatas. Penyelesaian konflik norma terkait pengaturan modal dasar minimal pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia dapat diselesaikan dengan menggunakan asas lex superior derogat legi inferiori inferiori yang asas ini memiliki makna bahwa peraturan yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah. Sehingga berdasarkan asas tersebut konflik norma antar Pasal 32 ayat (1) UU PT dan Pasal 1 ayat (3) PP Perubahan Modar Dasar PT, maka yang harus menjadi dasar berpijak adalah Pasal 32 ayat (1) UU PT, yang memiliki konsekuensi hukum bahwa suatu Perseroan Terbatas dapat didirikan dengan Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah), sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) UU PT. Artinya suatu Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan apabila modal dasarnya kurang dari Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah).

ABSTRACT
The purpose of this paper is to understand and know the Conflict Resolution in Norms Related to the Minimum Authorized Capital for the Establishment of Limited Liability Companies in Indonesia. This research uses normative legal research. Regulations regarding the establishment of a Limited Liability Company in Indonesia are regulated in the PT Law with the following stages, namely 1) Written agreement between two or more people, 2) Deed of establishment made before a Notary, 3) Ratification by the Ministry of Law and Human Rights, 4) Registration of a Limited Liability Company. The resolution of norm conflicts related to the regulation of the minimum authorized capital for the establishment of Limited Liability Companies in Indonesia can be resolved using the lex superior derogat legi inferiori inferiori principle, which means that higher regulations negate the applicability of lower regulations. So that based on this principle conflict of norms between Article 32 paragraph (1) of the PT Law and Article 1 paragraph (3) of the PP Change of Basic Capital for PT, then what must be the basis for ruling is Article 32 paragraph (1) of the PT Law, which has legal consequences that a Limited Liability Companies can be established with the Company's Authorized Capital of at least IDR 50,000,000 (Fifty Million Rupiah), as regulated in Article 32 paragraph (1) of the PT. This means that a Limited Liability Company cannot be established if its authorized capital is less than IDR 50,000,000 (Fifty Million Rupiah).
URGENSI PENGATURAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP NEGARA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA
Authors: Ghazala Myra , Erni Daly 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pengaturan penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia beserta mekanisme penyimpanannya. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dengan melihat buku-buku, jurnal-jurnal terkait penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara, kemudian Notaris sistem elektronik, serta melihat aspek-aspek normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. Hal ini digunakan demi terciptanya harmonisasi hukum dalam pengaturan penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik.
The purpose of this study is to analyze the urgency of notary protocol storage arrangements as state archives with electronic systems in Indonesia and the storage mechanisms. This research method is carried out using a normative juridical method by collecting secondary data by looking at books, journals related to the storage of Notary protocols as state archives, then Notary electronic systems, as well as looking at normative aspects in the Civil Code, Law No. Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 19 of 2006 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 43 of 2009 concerning Archives, and National Archives Regulation Number 6 of 2021 concerning Management of Electronic Records. This is used to create legal harmonization in the regulation of notary protocol storage as a state archive with an electronic system.
TANGGUNG JAWAB PENGURUS BUMDES BERDASARKAN PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK
Authors: Parika Liliyan , Pria Suhartana Lalu , Eko Purnomo Chrisdianto 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengurus BUMDes berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik di Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini antara lain adalah bahwa penerapan tanggung jawab pengurus di Desa Pringgasela yang dibebankan kepada pengurus yaitu adanya pemisahan kekayaan antara harta pengurus dan harta badan usaha maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Pringgasela merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Sehingga apabila terjadi kerugian maka pengurus hanya bertanggung jawab sebatas harta kekayaan yang ada di BUMDes tersebut karena BUMDes Pringgasela merupakan BUMDes yang berbadan hukum artinya adanya pemisahaan kekayaan antara harta pengurus dan harta BUMDes. Begitupun dengan BUMDes Syari’ah yang ada di Desa Kembang Kuning. Bentuk dari badan usahanya merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum karena sudah disebutkan di dalam Perdes BUMDes Syari’ah. Sehingga disimpulan bahwa apabila terjadi kerugian maka pengurus BUMDes yang ada di BUMDes Syari’ah bertanggung jawab hanya sebatas harta atau kekayaan dari badan usaha tersebut.
This study aims to analyze the responsibilities of BUMDes management based on the principles of good corporate management in East Lombok Regency. The type of research used is empirical normative legal research. The results of this study, among others, are that the implementation of the responsibilities of the management in Pringgasela Village which is charged to the management, namely the separation of wealth between the assets of the management and the assets of the business entity, it can be concluded that the BUMDes Pringgasela is a legal entity. So that if there is a loss, the management is only responsible for the assets in the BUMDes because Pringgasela BUMDes is a BUMDes which is a legal entity, meaning that there is a separation of wealth between the assets of the management and the assets of the BUMDes. Likewise with Sharia BUMDes in Kembang Kuning Village. The form of the business entity is a business entity in the form of a legal entity because it has been mentioned in the Perdes BUMDes Syari'ah. So it can be concluded that if there is a loss, the BUMDes management in the Sharia BUMDes is only responsible for the assets or assets of the business entity.
KEDUDUKAN HARTA BAWAAN DALAM PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Authors: Azria Putri Annisa , Mekka Putra Mohamad Fajri 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan mengenai akibat hukum terhadap harta perkawinan setelah perceraian berdasarkan dalil-dalil, alat bukti, dan fakta yang terntara di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg serta putusan-putusan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Undang-Undang Perkawinan menentukan harta dalam perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebelum dilangsungkannya perkawinan dan harta yang diperoleh dari hadiah dan/atau warisan. Harta bawaan merupakan sepenuhnya hak, tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri kecuali apabila diperjanjikan lain. Proses penyelesaian sengketa pada putusan a quo dan putusan-putusan sebelumnya yang terkait masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
This study intends to examine the regulation of the legal consequences of divorce on marital property based on the arguments, evidence, and facts presented in the Palembang District Court Decision Number 96/Pdt.G/2020/PN Plg and other related decisions. The research method used in this research is normative juridical research. The Indonesian Marriage Law determines that marital property is divided into joint properties and inherited properties. Inherited properties are assets obtained by each husband or wife before the marriage and assets obtained from gifts and/or inheritance. Each husband or wife has the full right, full responsibilities and full control of their inherited properties, unless agreed otherwise. The dispute resolution proses on the decisions are still not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBATALKAN DENGAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN
Authors: Kamil Arasy Billquis , Retnaningsih Sonyendah 
Published: October 2022

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran pertanggung jawaban serta perlindungan hukum kepada seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait Akta PPJB yang dibatalkan oleh para pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative yang mempelajari bahan hukum sekunder untuk menjawab dan menggambarkan penyelesaian permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bersalah dalam penyusunan Akta PPJB, sedangkan akta PPJB yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan formil maupun materiil akta autentik atau pemenuhan terhadap Pasal 1320 KUHPerdata dapat dimintakan pembatalan dengan Putusan Pengadilan atau dapat dibatalkan menggunakan perjanjian dibawah tangan atas persetujuan dan oleh para pihak terkait selama ketentuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya dalam Perjanjian.
Writing this article aims to provide a description of the responsibility and legal protection of a Notary in carrying out his position related to the PPJB Deed which was canceled by the related parties. This study uses research methods in the form of qualitative research with a normative juridical approach that studies secondary legal materials to answer and describe problem solving. The results of this study indicate that a notary can be held accountable for administrative, civil and criminal liability if proven guilty in the preparation of the PPJB Deed, while the PPJB deed which is proven not to be in accordance with the formal and material provisions of an authentic deed or compliance with Article 1320 of the Civil Code can be requested for cancellation by Court decisions or can be canceled using an underhand agreement with the consent and by the parties concerned as long as the provisions have been previously stipulated in the Agreement
KEBIJAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA SAAT PANDEMI COVID-19
Authors: Indirasuari Ida Ayu Nadya Putri , Bela Siki Layang I Wayan 
Published: October 2022

Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji mengenai kebijakan untuk mengambil suatu keputusan pembebasan bersyarat bagi narapidana saat pandemi COVID-19. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa kajian ini adalah teori pembebasan bersyarat dalam hukum positif dan spesifikasi pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang tentunya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku, jurnal terkait dengan penulisan ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah guna menanggulangi COVID-19 di lapas yang kelebihan kapasitas dengan kebijakan “pembebasan bersyarat”, namun keputusan ini tidak lepas dari problematika yang terjadi yaitu pengulangan tindak pidana yang terjadi pada para mantan narapidana yang telah dibebaskan dan menunjukan ius constituendum dari pembebasan bersyarat tersebut.
The study in this study aims to find out and examine policies to make a decision on parole for prisoners during the COVID-19 pandemic. The theory used to analyze this study is the theory of parole in positive law and the specifications in this study use normative legal research. This paper uses a normative legal research method which of course uses the approach of legislation, books, journals related to this writing. Based on the research conducted, the results of this study indicate that the government's efforts to tackle COVID-19 in overcapacitated prisons are with the policy of "conditional release", but this decision cannot be separated from the problems that occur, namely the repetition of criminal acts that occur in ex-convicts. who has been released and shows the ius constituendum of the conditional release.
INDIKATOR PLAGIARISME KARYA MUSIK DALAM DOKTRIN ORISINALITAS : BAGAIMANA PLAGIARISME DI TENTUKAN?
Authors: Muhamad Ramadhan , Paidi Aritonang Parulian 
Published: October 2022

Topik dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana cara menentukan suatu karya cipta music telah melakukan plagiat berdasarkan teori dan doktrin yang ada dan tercipta dengan adanya permasalahan yang sama, undang-undang hak cipta di Indonesia tidak secara komplek mengatur bagaimana suatu karya dapat dikatakan melakukan tindakan plagiarisme, oleh karena itu penulisan ini mengkaji bagaimana teori orisinalitas dalam suatu karya cipta menentukannya, dengan contoh kasus lagu rock legendaris asal amerika yaitu Stairaway to heaven milik Led Zeppelin yang di tuntun melakukan tindakan plagiarisme oleh skidmore wakil dari band Spirit dengan musiknya Taurus, Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan informasi mengenai cara menentukan unsur yang bisa disebut plagiat dalam dunia music atau terhadap karya cipta musik, metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan case approach dan conseptual approach, dengan beberapa teori dan doktrin seperti Sweat of the Brow (Industrious Collection); Skill, Judgment, And Labour; The Idea-Expression Dichotomy; The Theories of Circumstantial Evidence; Extrinsic and Intrinsic Tests. Maka tindakan plagiat dapat di teliti lebih cermat dan ditentukannya nilai-nilai plagiarisme.
The topic in this research is about how to determine a music copyrighted work has done plagiarism based on existing theories and doctrines and was created with the same problem, copyright law in Indonesia does not complexly regulate how a work can be said to commit acts of plagiarism, Therefore, this writing examines how the theory of originality in a copyrighted work determines it, with the example of the legendary rock song from America, namely Led Zeppelin's Stairaway to Heaven which was led to commit plagiarism by Skidmore, a representative of the Spirit band with his music, Taurus. can provide information on how to determine elements that can be called plagiarism in the world of music or music copyrighted works, normative juridical research methods with a case approach and conceptual approach, with several theories and doctrines such as Sweat of the Brow (Industrious Collection); Sk ill, Judgment, And Labor; The Idea-Expression Dichotomy; The Theories of Circumstantial Evidence; Extrinsic and Intrinsic Tests. Then the act of plagiarism can be examined more carefully and the values ??of plagiarism are determined.
KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DI INDONESIA
Authors: Prayoga Andika , Handayani Ridwan Fully 
Published: October 2022

Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis prosedur pendaftaran profesi notaris untuk menjadi notaris pasar modal di Indonesia dan mengidentifikasi tanggung jawab dan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan dalam menjalankan kegiatannya di bidang pasar modal, wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memenuhi persyaratan tertentu sebagai profesi penunjang pasar modal, dan memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Sampai pada kesimpulan bahwa notaris dalam membuat akta otentik untuk penerbitan efek dan akta-akta pendukungnya yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal, notaris tersebut harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasar modal dan Undang-Undang Jabatan Notaris.
The purpose of this study is to analyze the procedure for registering a notary profession to become a notary in the capital market in Indonesia and identify the responsibilities and roles of a notary as a supporting profession for the capital market in Indonesia. The research method used in this paper is normative juridical with a statutory approach. This study aims to analyze the roles and responsibilities of a Notary as a public official who is authorized to make authentic deeds and in carrying out his/her activities in the capital market sector, must be registered with the Financial Services Authority, fulfill certain requirements as a capital market supporting profession, and obtain a Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market. Coming to the conclusion that in making an authentic deed for the issuance of securities and supporting deeds required in capital market activities, the notary must still pay attention to the laws and regulations in force in the capital market and the Notary Public Law.
PELAKSANAAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PADMA DENPASAR
Authors: Yoni Priyacitta Ni Luh Putu , Yustisia Utami Putu Devi 
Published: October 2022

Penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kredit tanpa agunan terhadap debitur yang merupakan karyawan PT. BPR Padma serta untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi jika karyawan PT. BPR Padma mengundurkan diri saat perjanjian kredit tanpa agunan berlangsung. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kredit tanpa agunan dapat dilihat dalam Surat Edaran Direksi PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Kredit/Xi/2019. Pada tahapan pencairan kredit tanpa agunan dilakukan hampir sama dengan pencairan kredit umum namun, penandatanganan kredit mayoritas dilakukan secara di bawah tangan. Akibat hukum bagi karyawan yang mengundurkan diri pada saat kredit tanpa agunan berlangsung adalah berubahnya status kredit tanpa agunan menjadi kredit umum. Karyawan diwajibkan untuk membayar sisa angsuran kredit dengan uang pesangon atau uang penggantian hak yang diberikan pada saat pengunduran diri.
The writing aims to find out the implementation of unsecured loans to debtors who are employees of PT. BPR Padma and to find out the legal consequences that occur if employees of PT. BPR Padma resigned during the unsecured credit agreement. The writing of this article uses an empirical legal research method with an approach that contains elements of the fact approach and statute approach. This study shows the results that the implementation of unsecured loans can be seen in the Circular of the Directors of PT. BPR Padma No. 035/SK-Dir/SOP-Credit/Xi/2019. At the stage of disbursement of unsecured loans, it is carried out almost the same as general credit disbursement, however, the majority of credit signings are carried out under hands. The legal consequence for employees who resign when unsecured credit takes place is a change in the status of unsecured credit to general credit. Employees are required to pay the remaining credit installments with severance pay or compensation payable at the time of resignation.