bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA DI INDONESIA
Authors: Oedoyo Wibisono , Ayu Pratiwi Dian , Wicaksono Muhammad Arvin 
Published: October 2022

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). Dan hambatan-hambatan non yuridis dan yuridis yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan putusan perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau normative legal research dengan menggunakan pendekatan analistis dengan menganalisis asas hukum, kaidah hukum, dan sistem hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan data-data sekunder berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian. Dengan hasil studi menunjukkan tata cara pelaksanaan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang pelaksanaannya seringkali menjumpai beberapa hambatan-hambatan seperti hambatan yuridis yang berupa adanya PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh termohon eksekusi kepada Mahkamah Agung dan adanya Derden Verzet yang diajukan pihak ketiga sebagai perlawanan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi. Dan hambatan non yuridis seperti berpindah tangannya objek eksekusi atau objek eksekusi bukan lagi milik termohon eksekusi. Dan sebagai pencegahan hambatan yang akan terjadi, Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada aparat hukum seperti TNI dan Polri agar prosedur eksekusi dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menghalangi jalannya proses eksekusi.
The purpose of writing this article is to find out how the implementation of civil case decisions that have permanent legal force (in kracht van gewijsde). And non-juridical and juridical obstacles that can occur during the implementation of the case decision. The method used in this paper is a normative legal research method or normative legal research using an analytical approach by analyzing the legal principles, legal rules, and legal systems that exist in the legislation, and supported by secondary data in the form of scientific works and research result. With the results of the study showing the procedure for implementing civil case decisions that have permanent legal force carried out by district courts whose implementation often encounters several obstacles such as juridical obstacles in the form of a PK or judicial review submitted by the defendant to the execution of the Supreme Court and the existence of Derden Verzet submitted by a third party as a resistance submitted before execution. And non-juridical obstacles, such as changing hands, the object of execution or the object of execution no longer belongs to the defendant's execution. And as a prevention of impediments that will occur, the District Court can ask for assistance from legal apparatus such as the TNI and Polri so that the execution procedure in its implementation can run smoothly and nothing hinders the execution process.
PERAN TEORI IDENTIFIKASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Butarbutar Lamhot Erik , Widijowati Rr. Dijan , Makbul Agung 
Published: October 2022

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui ketentuan tentang perlindungan konsumen dan hak hak konsumen serta ketentuan pidana bagi korporasi dalam undang undang perlindungan konsumen dan mengalisis peran teori identifikasi dalam pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai bentuk bentuk perlindungan konsumen dan hak hak konsumen, dan juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan undang undang ini sebagaimana dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan penuntutan terhadap korporasi dalam terjadinya tindak pidana perlindungan konsumen dapat dilakukan apabila penuntut umum dapat mengidentifikasi bahwa yang melakukan perbuatan pidana adalah pengurus yang merupakan personil pengendali dari korporasi tersebut dan perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup dan maksud tujuan korporasi.
The purpose of this study is to determine the provisions on consumer protection and consumer rights as well as criminal provisions for corporation in the consumer protection law and also to analyze the role of identification theory in corporate responsibility for consumer protection crimes. This study uses a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of this study, it is known that Law Number 8 year 1999 concerning Consumer Protection has explicitly regulated the forms of consumer protection and consumer rights, and also stated the criminal provisions for corporations that violate the provisions of this law as in Article 61 and Article 62 of Law Number 8 year 1999 concerning Consumer Protection, and prosecution of corporations in the occurrence of consumer protection crimes can be carried out if the prosecutor can identify that the person committing the criminal act is the management who have authorization to control the corporation and the act is included in the scope of company business purposes.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS
Authors: Olanda Olivia Maudira , Nurdin Aad Rusyad 
Published: October 2022

Tujuan studi ini untuk mengkaji tanggung jawab notaris atas pembatalan akta hibah tanpa persetujuan ahli waris yang dibuat olehnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan dari akta hibah yang tidak disetujui oleh ahli waris adalah tidak sah dan notaris yang membuat akta hibah tanpa persetujuan ahli waris dapat dikenai sanksi administratif maupun perdata apabila terjadi kerugian bagi para pihak
The purpose of this study is to analize the notary’s responsibility fot the cancelation of the grant deed without the approval of the heirs. This study uses legal normative research method with statutory and comparative approach. The result of this study indicate that the validity of grant deed that doesn’t have approval from the heirs is not valid and the notary who makes grant deed without approval from the heirs can be subject to administrative and civil sanctions in the event of loss of the parties.
PENGATURAN PENJAMINAN KREDIT MODAL KERJA DALAM PENYELAMATAN UMKM DITENGAH PANDEMI COVID-19
Authors: Widya Utami Ida Ayu Ketut Gita , Sri Indrawati Anak Agung 
Published: October 2022

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19 dan mengkaji pengaturan penjaminan kredit modal kerja dalam penyelamatan UMKM di tengah pandemi Covid-19. Metode penulisan yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang meninjau kepustakaaan hukum sehingga mengacu pada data sekunder yakni bahan-bahan hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa Penjaminan pemerintah yang diberikan terhadap pelaku usaha untuk kredit modal kerja bagi UMKM diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha.” Dalam Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 Dengan penjaminan terhadap modal kerja akan adanya dorongan penyaluran kredit modal kerja ke UMKM dari perbankan. Maka dapatlah dinyatakan bahwa terdapat peluang peningkatkan permodalan bagi pelaku UMKM sekaligus menurunkan rasio resiko kredit. Tegas dan jelasnya, Permenkeu RI No. 71/PMK.08/2020 memang benar dapat menyelamatkan UMKM ditengah pandemi Covid-19.
This study will discover the arrangements for guaranteeing working capital loans for SMEs in the midst of the Covid-19 pandemic and reviewing the arrangements for guaranteeing working capital loans in rescuing SMEs in the midst of the Covid-19 pandemic. This study uses a normative legal research method that reviews the legal literature so that it refers to secondary data, namely legal materials. The results explain that the government guarantee provided to business actors for working capital loans for SMEs is regulated in Article 7 paragraph (1) which states that "The Government Guarantee as referred to in Article 6 paragraph (1), is given to financial obligations on working capital loans issued by the government. accepted by the Business Actor." From the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, No. 71/PMK.08/2020 With the guarantee of working capital, there will be encouragement for the distribution of working capital loans to SMEs from banks. So it can be said that there is an opportunity to increase capital for SMEs actors while reducing the credit risk ratio. Firmly and clearly, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 71/PMK.08/2020 can indeed save SMEs in the midst of the Covid-19 pandemic.
KRITIK KELEMAHAN KONFIGURASI PANDANGAN EKONSENTRIS PADA PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS 1949
Authors: Manubulu Isakh Benyamin , Astariyani Ni Luh Gede 
Published: October 2022

ENMOD Convention dan Protokol Tambahan Janewa 1949 menjadi landasan perlindungan lingkungan hidup dalam kondisi berkonflik namun, kesenjangan antara kedua kerangka pengaturan hukum tersebut menjadikan ketidakefektifan dalam pengaplikasiannya. Hal ini yang melatarbelakangi diformulasikan Rumusan Masalah (1) Apakah terdapat permasalahan pada formulasi Protokol I pada konsep ekosentris perlindungan Hukum Lingkungan Internasional?(2) Bagaimana kritik terhadap pergeseran konsep ekosentris perlindungan hukum lingkungan Internasional pada konflik bersenjata melalui Protokol I? Metode dalam penyusunan tulisan ini ialah Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan deskriptif, serta analisis dan konseptual. Pada akhirnya, tulisan ini bermuara pada kesimpulan bahwa (1) terdapat permasalahan pada perumusan Protokol I khususnya sebab terdapat perbedaan pemikiran konsep perlindungan hidup ke arah antroposentris; serta (2) Pemunduran konsep ekosentris pada Protokol I disebabkan karena tidak adanya komitmen yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup ketika terjadi konflik bersenjata.
The ENMOD Convention and the Additional Protocol of January 1949 provided the basis for environmental protection in conflicting conditions, however, the gap between the two legal regulatory frameworks made it ineffective in its application. This is the background of the formulation of the Problem Formulation (1) Are there problems in the formulation of Protocol I on the ecocentric concept of international environmental law protection? (2) How is the criticism of the shift in the ecocentric concept of protecting extranational environment regulations in armed conflict through Protocol I? The method in the preparation of this paper is the Normative Legal Research Method with a descriptive approach, as well as analysis and conceptual. In the end, this paper leads to the conclusion that (1) there are problems in the formulation of Protocol I especially because there are differences in the concept of life protection towards anthropocentricity; and (2) Withdrawal of the ecocentric concept in Protocol I is caused by the absence of a strong commitment to protect the environment when armed conflict occurs
PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA PINJAMAN ONLINE DARI BOCORNYA DATA PRIBADI AKIBAT PENAGIHAN HUTANG PINJAMAN ONLINE ILEGAL
Authors: Noviyanti Desak Putu , Purwanti Ni Putu 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan memberikan penyelesaian masalah berupa perlindungan hak konsumen dari penyalahgunaan data pribadi debitur yang akibat dari gagal bayar pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan dan pengaturan tentang pinjaman online telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun upaya transaksi pinjaman online masih terdapat penagihan hutang berupa ancaman dan terror yang diikuti penyebarluasan data pribadi ke public.Banyaknya perusahaan pinjaman online illegal serta masyarakat yang mengambil jalan pintas secara instan mengakibatkan masih banyak korban akan penyebaran data pribadi tidak dapat dilindungi.
This research aims to provide a solution to problems in the form of protecting consumer rights from misuse of debtor's personal data as a result of online loan defaults. The research method used in this research is normative research using a statutory approach, conceptual approach and a fact approach. This study concludes that the supervision and regulation of online loans has been regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/PJOK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services, but online loan transaction efforts are still subject to debt collection in the form of threats. and terror followed by the dissemination of personal data to the public. The large number of illegal online loan companies and people who take shortcuts instantly result in many victims of the spread of personal data that cannot be protected.
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT: BAGAIMANA KEKHUSUSAN DALAM KEBIJAKAN PENYIDIKAN ?
Authors: Putra Atmaja Nyoman Bela , Swardhana Gede Made 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Penyidikan dalam UU 5/1999 dan Kebijakan penyidikan dalam RUU Praktik Monopoli. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode penelusuran pustaka dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penyidikan dalam UU 5/1999 terdapat banyak masalah yaitu tidak jelas dapat dilakukan oleh Polisi atau PPNS, kewenangan menyidik hanya pada dua tindak pidana padahal terdapat 15 (lima belas) tindak pidana, subjek pidana tidak jelas, serta pelimpahan perkara pasca penyidikan tidak lengkap pengaturannya. Hukum acara pidananya memang dapat bersumber dari UU KUHAP, namun terbentur dengan sanksi administrasi dari keputusan KPPU yang menjadi bukti awal penyidikan yang tidak dikenal dalam UU KUHAP. Keberadaan RUU Praktik Monopoli justru menghilangkan pengaturan penyidikan yang ada dalam UU 5/1999. Satu-satunya ketentuan terkait penyidikan hanya ada hanya aturan bahwa penyidik dapat membantu penggledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPPU, padahal ketentuan sanksi pidana tetap ada dan KPPU tetap diberi wewenang menjatuhkan sanksi administrasi.
The purpose of this research are to analyze the Investigation in Law 5/1999 and the Investigation Policy in RUU Monopoly and Unfair Business Competition. This research is a legal research using a statute and conceptual approach. Legal materials are from primary and secondary sources that are collected by library research methods and analyzed using prescriptive methods.Investigation in Law 5/1999 there are many problems namely that do not set clearly about investogator from the Police or PPNS, criminal subjects, and the delegation of post cases investigation, and the investigator authority is only for two criminal acts. The criminal procedural law can indeed be sourced from UU KUHAP, but it is hampered by administrative sanctions from the KPPU's decision which became preliminary evidence of an investigation not known in UU KUHAP. The only provisions relating to investigations in RUU Monopoly and Unfair Business Competition are only the rule that the investigator can assist the search and seizure carried out by the KPPU, even though the provisions of criminal sanctions still exist and the KPPU is still authorized to impose administrative sanctions.
PENGATURAN DAN UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN KERETA GANTUNG DI GUNUNG ABANG KINTAMANI
Authors: Suyasa IPutu Oka , Dahana Cokorda Dalem 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait rencana pengembangan dan pembangunan kereta gantung di Gunung Abang Kintamani dan mencari tahu upaya yang perlu dilakukan terkait pencegahan potensi kerusakan lingkungan terhadap rencana pembangunan kereta gantung di wilayah Gunung Abang. Dengan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah hukum positif, didapatkan hasil penelitian yaitu; kawasan tempat akan dibangunnya kereta gantun di wilayah Gunung Abang diatur sebagai kawasan suci, kawasan sempadan jurang dan kawasan rawan bencana, dan kereta gantung dalam RTRW Kab. Bangli tidak diatur. Namun dalam Perda RIPKD Kab. Bangli pada pasal 28 huruf b, angka 4 disebutkan mengenai cable car, dalam penjelasan perda tidak disebutkan secara jelas maksud dari cable car. Upaya yang perlu dilakukan terkait pencegahan potensi kerusakan lingkungan yaitu lebih menekankan pada penegakan hukum preventif dalam bentuk melakukan pencegahan secara aktif dengan penegakan peraturan mengenai tata ruang wilayah kabupaten/kota, yang sebelumnya sudah didasari pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
The purpose of this study is to determine the arrangements related to the cable car construction plan in the Mount Abang Kintamani region and find out the efforts that need to be made related to the prevention of potential environmental damage to the planned railroad construction in the Mount Abang area. With normative legal research examining library materials and studying the principles of law and positive legal methods, the results of the study are obtained; the area where the train will be built in the area of Mount Abang is organized as a sacred area, cliff edge area and disaster-prone areas. And the cable car in RTRW Kab. Bangli is not set. But in RIPKD Regional Regulations, Kab. Bangli in article 28 letter b, number 4 is mentioned about the cable car, the regional regulation does not clearly state the purpose of the cable car. Efforts that need to be done related to the prevention of potential environmental damage that is more emphasis on preventive law enforcement in the form of active prevention. With enforcement of regulations regarding regency/city spatial plans, which had previously been based on a strategic environmental study.
PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN SELULER YANG TERGANGGU DENGAN ADANYA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SPAM
Authors: Surya Utama Anak Agung Ngurah Adhi , Sri Indrawati Anak Agung 
Published: October 2022

Tujuan studi ini adalah hendak untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen terhadap adanya SMS spam akibat bocornya data pribadi pengguna jasa layanan seluler. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menujukan bahwa adanya persaingan usaha yang ketat mengakibatkan pelaku usaha menggunakan segala motode termasuk membeli data pribadi pengguna jasa layanan seluler untuk dapat dikirimkan SMS SPAM agar dapat memperkenalkan usahanya dengan lebih luas dan murah. Dalam situasi ini, konsumuen selaku pelanggan layanan seluler yang menjadi pihak yang dirugikan tentu dapat mengajukan tuntutan baik dalam upaya litigasi dan non litigasi. Pihak yang dirugikan pun berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi Teknologi, pihak yang dirugikan pun dapat meminta kompendasi kompensasi yang dapat dilakukan melalui metode arbritase, mediasi maupun konsiliasi.
The purpose of this study is to find out and understand the form of consumer protection against SMS spam due to the leakage of personal data of cellular service users. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the existence of intense business competition has resulted in business actors using all methods, including buying personal data of cellular service users to be able to send SPAM SMS in order to introduce their business more broadly and cheaply. In this situation, consumers as cellular service customers who are the aggrieved parties can certainly file claims in both litigation and non-litigation efforts. The aggrieved party also has the right to file a claim for compensation to the telecommunications technology operator, the aggrieved party can also ask for compensation which can be done through arbitration, mediation or conciliation methods.
UPAYA ATAS KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA PASCA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Authors: Novira Rahmadian , Putri Kartika I Gusti Ayu 
Published: October 2022

Studi ini bertujuan mengidentifikasi kepastian hukum keputusan fiktif positif (Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan Pasca judicial review UU Cipta Kerja) dan bentuk sarana perlindungan hukum yang dapat digunakan masyarakat apabila tidak diterbitkannya keputusan terhadap permohonan yang dianggap dikabulkan (fiktif positif) pasca judicial review UU Cipta Kerja. Studi ini memakai metode penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari studi (1) Terhadap Pasal 53 UUAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah atas masyarakat, karena semakin singkatnya waktu memproses permohonan yang berpotensi terdapatnya keputusan yang diterbitkan dengan tergesa-gesa dan tidak cermat, tidak diatur mekanisme untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan atas fiktif positif, tidak ada aturan pelaksana yang sudah diperintahkan, serta tidak ada lagi lembaga independen yang mampu memaksa dan memberikan jaminan agar badan dan/atau pejabat pemerintah menetapkan keputusan atau melaksanakan tindakan atas fiktif positif. (2) Sarana Perlindungan hukum yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian jika terjadi fiktif positif yaitu melakukan pengaduan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan publik dan Lembaga Ombudsman.
This Study, intends to identifies the legal certainty of positive fictitious (Article 53 Government Administration Act after enactment of Cipta Kerja Act) and the kind of legal protection facilities that can be used by the public if a decision is not issued on an application deemed granted (positive fictitious) after enactment of Cipta Kerja Act. This study uses normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study is : (1) Towards Article 53 of UUAP after enactment of Cipta Kerja Act and after the Mahkamah Konstitusi decision, there is a legal vacuum that creates legal uncertainty and has potential to cause government arbitrariness over the society, bacause shorter processing time for application may be cause decisions published hastily and carelessly, there is no regulated mechanism for obtaining decisions and/or actions on positive fictitious, there are no regulation that have been ordered by this Act, and there are no longer independent institutions has capable of coercing and providing guarantees that the government will issue a decision or take action upon the positive fictitious. (2) Legal protection facilitie, that can be used by the society to get solution for a positive fictitious is making a written complaint to the public service provider and to the Ombudsman.