Implementasi Kebijakan Penanggulangan Rob di Kabupaten Pekalongan
Authors: Ula Mukhammad Najmul , Tijan Tijan 
Published: May 2022

Salah satu daerah yang mengalami banjir rob cukup parah adalah Kabupaten Pekalongan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berusaha menanggulangi potensi banjir rob tersebut dengan sejumlah kebijakan penanggulangan banjir rob. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apa saja bentuk kebijakan penyelenggaraan penanggulangan banjir rob di Kabupaten Pekalongan? (2) bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan banjir rob di Kabupaten Pekalongan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis kualitatif model interaktif yang meliputi penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan: (1) bentuk kebijakan penanggulangan banjir rob di Kabupaten Pekalongan adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan 2016-2021; kesepakatan Bersama Nomor 614.11/9/MoU/2017 tentang Pengendalian Banjir dan Rob di Kabupaten dan Kota Pekalongan; dan Roadmap Penanganan Rob Kabupaten Pekalongan; (2) Implementasi kebijakan penanggulangan rob berdasarkan tahap implementasi Hogwood dan Gunn: (a) tahap persiapan kebijakan dengan memasukkan persoalan rob sebagai agenda prioritas pembangunan di RPJMD Kabupaten Pekalongan; (b) tahap pelaksanaan kebijakanberupa daftar kebijakan yang tercantum dalam Roadmap Penanganan Rob; (c) tahap evaluasi kebijakan dilakukan oleh pihak masyarakat, pemerintah, dan kalangan akademisi. Saran yang diberikan adalah diperlukan kebijakan berbasis lingkungan secara menyeluruh, serta perencanaan penggunaan tata ruang di wilayah tanggul.
One area that has experienced severe tidal floods is Pekalongan Regency. Therefore, the Government of Pekalongan Regency is trying to overcome the potential of the tidal flood with a number of tidal flood control policies. The formulation of the problems in this study are: (1) what are the forms of policies for managing the tidal flood prevention in Pekalongan Regency? (2) how is the implementation of the policy of tidal flood management in Pekalongan Regency? The research method used in this study is qualitative. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The analysis technique used is a interactive model of qualitative analysis technique that includes data presentation, data reduction, and data conclusions. The results of the study show: (1) the form of the tidal flood prevention policy in Pekalongan Regency is Regional Regulation No. 8 of 2017 concerning the Medium-Term Development Plan for Pekalongan Regency 2016-2021; Joint Agreement Number 614.11 / 9 / MoU / 2017 concerning Flood and Rob Control in Pekalongan Regency and City; and the Rob Pekalongan District Roadmap for Handling. (2) the implementation of the rob countermeasure policy is based on the implementation phase of Hogwood and Gunn: (a) the stage of policy preparation by including the rob issue as a priority development agenda in the Pekalongan Regency RPJMD; (b) the policy implementation stage in the form of a list of policies listed in the Rob Handling Roadmap; (c) the policy evaluation stage is carried out by the community, government, and academics. The advice given is that a comprehensive environmental-based policy is needed, as well as planning for spatial use in embankment areas.