bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Tingkat kelangsungan hidup Trepang Benang (Bohadschia marmorta) dengan metode transverse-fission di perairan alam dan pada wadah terkontrol
Authors: Rondonuwu Yonatan Y. , Sambali Hariyani , Sinjal Hengky J. , Kusen Diane J. , Kalesaran Ockstan Y. , Pratasik Silvester B. 
Published: March 2022

This research was conducted to examine the survival and regeneration success rate of the Brown Sandfish (Bohadchia marmorata) using the Transverse-fission method in containers placed in nature and controlled. This research was conducted from June to July 2021, in Bahoi Village, West Likupang, North Minahasa. This research used the Transverse-fission method, in which B. marmorata was tied using a rubber band until cleavage occurred. The container used is a basket covered with a net as many as 6 units, each of which is insulated in the middle so that it becomes 12 parts. Individuals who have been tied, then observed for changes shortly after the binding is done until the individual is separated (every 1 - 2 hours), followed by observing the survival and regeneration of separate body parts (every 6 hours). The results of the study were then analyzed using SPSS 22 version with T-test. Based on the results of the research, the survival and regeneration success rate of B. marmorata using the Transverse-fission method placed in containers in natural waters was significantly different from that of B. marmorata placed in controlled containers, where the total survival rate of B. marmorata placed in in controlled containers reached 100% while the total survival rate of B. marmorata placed in natural waters only reached 3.33%.
Kelayakan lokasi budidaya ikan Kuwe (Caranx sp.) ditinjau dari parameter fisika kimia kualitas air pada karamba jaring apung di Desa Tuntung Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Authors: Datunsolang Frayogi , Kusen Diane , Kalesaran Ockstan J. , Undap Suzanne L. , Sambali Hariyani , Wantasen Adnan S. , Salindeho Indra 
Published: March 2022

This study aimed: (1) to analyze the physical and chemical parameters of water quality of the giant travelly fish (Caranx sp) culture area in floating net cages (KJA) in Tuntung Timur Village, Bolaang Mongondow Utara Regency, and (2) to analyze the feasibility of water quality of the giant travelly fish (Caranx sp) in east Tuntung Village, North Bolaang Mongondow Regency. The physical and chemical parameters of water at the cultivation site of Caranx sp in floating net cages were measured in situ, including temperature, salinity, brightness, dissolved oxygen and pH. Chemical physics parameters in floating net cages, namely: temperature ranges from 28.6 oC - 33.3 oC, salinity 30 - 33 0/oo, pH 7.6 - 7.9, oxygen content 3, 9 - 4.3 mg / l and water transparency of 7.4 m - 9.9 m. The giant travelly fish aquaculture in KJA in east Tuntung village is an enlargement activity, the seeds were stocked from bagan and the surrounding waters, the size of the seeds ranged from 8-12 cm, and the stocking density was 500-600 fish. Maintenance was carried out for 5-6 months and harvested at sizes 300-4000 gr/individu. The water quality surrounding KJA was ideal for fish farming activities.
Kultur pakan alami Alona sp. dalam media daun eceng gondok yang difermentasi dengan larutan Effective Microorganisme-4
Authors: Sumah Maria , Solang Jhonly , Pangkey Henneke , Mokolensang Jeffrie F. , Lumenta Cyska , Sinjal Hengky Sinjal , Rumampuk Natalie D. C. 
Published: March 2022

The purpose of this study was to examine the density of life feed Alona sp. on the media of water hyacinth leaf fermented with effective microorganism-4 (EM-4) solution. The method used was an experimental, using one-way ANOVA, with four treatments, namely fermented water hyacinth leaf media, unfermented water hyacinth leaf media, horse manure media, and water, each with three replications. The parameter observed was the density of Alona sp. The result showed that the density of Alona sp. cultured using fermented water hyacinth leaf media was significantly different from those cultured on unfermented water hyacinth leaf media. It had also been found that the density of Alona sp. high in horse manure media. However, it is recommended to use fermented water hyacinth leaf media, because it is more hygienic. In addition, the availability of horse manure is increasingly rare
Sistem Rekomendasi Pemilihan Buku Menggunakan Algoritma Collaborative Filtering pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Authors: Putri Ergina Kamilia 
Published: March 2022

Abstract- The book is a reference because it has a function, it is available in the library so that it can be used by everyone. Almost every book is in the library, it's just that some people are still confused in choosing what books to read. Therefore, a book recommendation system was created, especially now that almost every library system runs online. With the recommendation system, library users can read books according to the recommendations that have been given. The purpose of this study was to create a book recommendation system at the Muhammadiyah University of Sukabumi library and to see the value of accuracy in making a recommendation system. The method used in this research is using the Collaborative Filtering method, with various calculations from finding the similarity, predictive value to the accuracy value of the recommendations obtained. Based on the results of the research that has been done, it shows that Collaborative Filtering produces an accuracy value of 93%, which means that the recommendation system with this method has very good accuracy results. Abstrak- Buku merupakan sebuah referensi karena memiliki fungsi, tersedia di dalam perpustakaan sehingga dapat dipakai oleh semua orang. Hampir setiap buku ada di dalam perpustakaan hanya saja beberapa orang masih kebingungan dalam pemilihan buku apa yang harus dibaca. Maka dari itu dibuat sebuah sistem rekomendasi buku terutama saat ini hampir setiap sistem perpustakaan berjalan secara online. Dengan adanya sistem rekomendasi, para pengguna perpustakaan dapat membaca buku sesuai dengan hasil rekomendasi yang telah diberikan. Tujuan dari penelitian ini untuk membuat sistem rekomendasi buku pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan melihat nilai akurasi dalam pembuatan sistem rekomendasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Collaborative Filtering, dengan adanya berbagai perhitungan dari pencarian nilai kemiripan ataupun similarity, nilai prediksi hingga ke nilai akurasi dari hasil rekomendasi yang didapatkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Collaborative Filtering menghasilkan nilai akurasi 93% yang artinya sistem rekomendasi dengan metode ini sangat baik hasil akurasinya.
Perancangan Sistem Informasi Integrated Payment (iPayment) Menggunakan Metode Scrum
Authors: Riana Eri 
Published: March 2022

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita pada suatu lembaran baru jaman. Komunikasi dan informasi merupakan salah satu bidang yang terkena imbas manfaat dari perkembangan tersebut. Pergerakan arus informasi dewasa ini berlangsung secara cepat, setiap khalayak kini mampu mengakses informasi kapan pun dan dimana pun. Hal tersebut menuntut kita bekerja lebih keras dalam mendaya-gunakan segala manfaat dari perkembangan teknologi informasi untuk mencapai kinerja efisien, efektif, dan optimal. Untuk mendukung hal tersebut, salah satu tahapan yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan adalah kemampuan pengelolaan sistem informasi data secara aktual dan berkesinambungan yang pada saat ini masih kurang optimal. Tujuan dalam penulisan jurnal ini adalah untuk membuat suatu sistem payment yang terintegrasi satu sama lainnya dengan menggunakan Agile software development yaitu metode Scrum. Proses pengembangan sistem ini menggunakan tahapan pengembangan User Stories, Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint, Review Demo Product, Delivery Product. Dari hasil pengembangan sistem iPayment ini diharapkan mencapai hasil optimal selama kegiatan operasional.
Analisis Tingkat Resiko Dan Biaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pekerjaan Bangunan Gedung
Authors: Riana Nengah , Sarmento Raimundo , Ariana Komang 
Published: March 2022

SMK3 merupakan manajemen keseluruhan pada proyek yang mencangkup perencanaan proyek, struktur organisasi, dan pelaksanaan prosedur proyek. SMK3 juga mengatur tentang sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan dan juga pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja untuk pencapaian suatu lingkungan kerja yang tertib, aman, nyaman dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja serta jasa konstruksi. Namun dalam implementasinya, K3 masih belum menjadi prioritas perhatian bagi Industri. Salah satu kendalanya adalah masalah biaya penyelenggaraan SMK3. Penyelengaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada rincian kegiatan penyelengaraan SMK3 K3ini dilakukan karena akan memungkinkan terjadinya kecelakaan akibat kerja. Sehingga diperlukan biaya K3 untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja
Tujuan dari studi ini adalah: 1) Untuk mengetahui berapa tinggi tingkat resikoK3 pada pekerjaan struktur beton. 2) Untuk mengetahui berapa nilai biaya K3 pada masa pandemic Covid-19 untuk menekan resiko pada pekerjaan struktur beton.
Penelitian dilakukan pada proyek Pasar Karangasem dengan metode penelitian deskritif kualitatif dan deskritif kuantitatif. Metode deskritif kualitatif dan deskritif kuantitatif yang digunakan adalah metode wawancara, dengan foto dan menggunakan kuesioner yang bertujuan untuk mendapatkan opini responden mengenai frekuensi dan tingkat keparahan yang dapat terjadi dari resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan struktur beton di Proyek Bangunan Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) Tingkat risiko pada seluruh sub pekerjaan struktur beton di Proyek Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem masuk dalam tingkat risiko Medium (M) rentang nilai (5 - <10) dimana tingkat bahaya kecil dengan klasifikasi hazard klas (C), hal ini terjadi karena proyek Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem telah menerapkan SMK3. 2) Biaya K3 untuk menekan risiko pada pekerjaan struktur beton di Proyek Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem adalah sebesar Rp. 14.054.388.000,00 atau 0.31% dari biaya total pekerjaan struktur beton di Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem.
L’art à l’ère de la globalisation
Authors: Barriendos Joaquín 
Published: March 2022

Publié dans un ouvrage de Peter Weibel et Hans Belting consacré aux relations qui s’instaurent entre globalisation, musées et marché de l’art à l’époque contemporaine, ce texte questionne le révisionnisme géopolitique et géoesthétique des institutions occidentales. En prenant pour exemple l’action du Comité international des musées et des collections d’art moderne (CIMAM) en Amérique latine, Joaquín Barriendos analyse comment la tentative d’intégration de cette région dans le monde de l’art a paradoxalement contribué à renforcer son caractère périphérique. Dès lors, le révisionnisme apparaît pour l’auteur comme une nouvelle expression du modèle hégémonique occidental. Pour résoudre ce paradoxe, Barriendos préconise de dépasser le point de vue eurocentré afin d’atteindre un état de transmodernité.
L’art à l’ère de la globalisation
Authors: Dussel Enrique 
Published: March 2022

Dans le contexte du tournant décolonial, l’historien d’origine argentine Enrique Dussel définit la modernité comme un système constitué de deux paradigmes distincts : le paradigme eurocentré (intra-européen et régional, lié aux Lumières) et le paradigme mondial (intercontinental, lié à l’expansion européenne et à la découverte de l’Amérique). Pour l’auteur, seul le second rend explicite l’occidentalisation de la connaissance inaugurée par le colonialisme transatlantique. Dussel propose de réorienter le concept de modernité vers ce qu’il nomme la « transmodernité », c’est-à-dire vers la reconnaissance d’autres modernités, et vers l’acceptation d’un dialogue inter-épistémique, non hiérarchique entre les cultures. La théorie de la transmodernité marque en ce sens un véritable tournant géoépistémologique.
L’art à l’ère de la globalisation
Authors: Oguibe Olu 
Published: March 2022

Dans cet essai publié dans la revue postcoloniale Third Text , l’artiste d’origine nigériane Olu Oguibe se prononce pour la reconnaissance de la pluralité des centres et condamne les outils de pensée imposés par l’Occident, dont les concepts universels d’histoire et d’africanité. Selon lui, ces notions fictives et symboliques empêchent de concevoir une modernité africaine qui soit pertinente. C’est en reconnaissant non pas un centre hégémonique unique mais une multiplicité de centres et en admettant des modernismes issus de cultures spécifiques, qu’une discussion sur la modernité en Afrique pourra s’ouvrir.
L’art à l’ère de la globalisation
Authors: Piotrowski Piotr 
Published: March 2022

Dans cet essai, l’historien de l’art polonais Piotr Piotrowski aborde les conséquences de la chute des régimes communistes en 1989 comme condition de la contemporanéité globale. Penser l’histoire de l’art à l’aune des apports de la postcolonialité et du postcommunisme le conduit à critiquer la notion d’eurocentrisme (et la vision de l’Europe postcoloniale comme un continent homogène), inapte à rendre compte de l’identité culturelle de l’Europe de l’Est. Il plaide pour une approche transrégionale de l’histoire de l’art globale qui contribue à poursuivre la « provincialisation » de l’Occident et permette une lecture plus fine de l’art des pays de l’ex-bloc de l’Est.
L’art à l’ère de la globalisation
Authors: Giunta Andrea 
Published: March 2022

Ce texte examine la notion d’avant-garde dans l’art latino-américain. L’historienne de l’art argentine Andrea Giunta développe le concept d’« avant-gardes simultanées », par opposition aux « avant-gardes périphériques ». Elle défend l’articulation d’un scénario global, postérieur à la Seconde Guerre mondiale, accompagné d’un développement généralisé et simultané des stratégies des néo-avant-gardes. Grâce à plusieurs études de cas, elle montre que les mouvements artistiques de la seconde moitié du xx e siècle émanent de matériaux visuels et culturels divers, souvent locaux. Elle réfute ainsi la validité du système de classification et de généalogie des œuvres, qui génère un comparatisme réducteur, conduisant à envisager les artistes latino-américains comme des épigones des artistes occidentaux.
L’entrée en vigueur du Protocole n o 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre espérances et questionnements…
Authors: Gauthier Catherine 
Published: March 2022

L’entrée en vigueur du Protocole n o 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 er août dernier, suscite de nombreux questionnements. Si la Cour de cassation française a d’ores et déjà enclenché la procédure d’avis consultatif prévu par ce texte, des doutes persistent quant à son caractère opératoire et sa capacité à assurer le rôle que ses concepteurs lui avaient assigné : assurer l’avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le principe non bis in idem devant la Cour de Luxembourg, vers un abaissement de la protection accordée au principe
Authors: Milano Laure 
Published: March 2022

Après l’arrêt de principe A et B c. Norvège rendu par la Cour de Strasbourg, la position de la Cour de Luxembourg sur l’application du principe non bis in idem était attendue. Si, dans les arrêts rendus le 20 mars 2018, la Cour de justice affiche une volonté de convergence avec la solution retenue à Strasbourg, en particulier sur la question de l’appréciation du critère du « bis », celle-ci n’est que partielle, la Cour remettant en cause la portée absolue de l’article 50 de la Charte et abaissant ainsi le degré de protection accordé à ce droit.
Les adaptations procédurales ou l’accélération du traitement des requêtes
Authors: Dourneau-Josette Pascal 
Published: March 2022

La question des adaptations procédurales ou de l’accélération du traitement des requêtes s’inscrit dans une évolution continue, qui prend principalement sa source avec l’entrée en vigueur des Protocoles n° 11 et, surtout, n° 14. Les changements, qui concernent tant les adaptations conjointes des méthodes et des procédures de travail, que l’affirmation d’une responsabilité partagée avec les États et d’un dialogue avec les juges nationaux, traduisent l’émergence d’un nouveau paradigme.
Rétrospective sur la reconnaissance internationale de l’État andorran
Authors: Dallerès Josep 
Published: March 2022

S’il est clair que la Constitution andorrane de 1993 naît d’un élan du peuple andorran après les élections de 1989, il n’en est pas moins vrai que des circonstances autres, en particulier l’affaire Drozd et Janousek c. France et Espagne présentée devant la Cour européenne des droits de l’homme, sont d’une importance cruciale quant au résultat final du texte négocié entre Parlement et Coprinces.
L’acceptabilité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme par les États parties : un « défi permanent »
Authors: Krenc Frédéric 
Published: March 2022

L’acceptabilité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme par les États membres du Conseil de l’Europe constitue un défi contemporain majeur pour les juges de Strasbourg. Après avoir tenté de circonscrire cette notion de l’« acceptabilité », la présente contribution entend discuter certains des moyens dont la Cour use ou serait susceptible d’user afin de relever ce défi. À cette fin, elle analyse les développements récents du droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Au terme de cette étude, il sera souligné que cette quête d’acceptabilité, aussi légitime et importante soit-elle, ne pourrait impliquer la démission de la Cour, ultime gardienne des promesses étatiques. Il sera suggéré d’intensifier plus encore le dialogue entre la Cour et l’ensemble des acteurs nationaux (au-delà des juges nationaux), mais aussi d’« oser la subsidiarité ».
L’appréhension du principe de proportionnalité par les juridictions françaises
Authors: Marguénaud Jean-Pierre 
Published: March 2022

Habitués au contrôle de proportionnalité in abstracto , la Cour de cassation et le Conseil d’État de France se sont récemment convertis au contrôle de proportionnalité in concreto , qui est aussi un contrôle de conventionnalité in concreto dans la mesure où il est « dicté » par la Cour européenne des droits de l’homme. Les deux hautes juridictions françaises déploient des efforts louables afin de limiter aux cas les plus atypiques l’application de cette technique qui permet de mettre à l’écart dans un cas particulier la règle générale en raison des circonstances propres à l’espèce. Cette technique a cependant suscité des critiques d’une virulence extrême. Pour éclairer les ressorts de cette querelle franco-française, il a semblé pertinent de mobiliser deux figures antinomiques : celle du « bon juge Magnaud » et celle du Doyen Carbonnier.
Considérations relatives au service minimum garanti dans les prisons belges en temps de grève des agents pénitentiaires
Authors: Nederlandt Olivia , Descamps Louise 
Published: March 2022

Dans l’arrêt Clasens , la Cour européenne des droits de l’homme estime que les conditions de détention subies par les détenus en temps de grève constituent un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention et que malgré l’intervention du juge des référés, les détenus ont été privés de recours effectif. Si la législation belge prévoit depuis peu un service minimum garanti en temps de grève dans les établissements pénitentiaires, la question du respect de la Convention au vu des conditions de détention en dehors de toute période de grève reste ouverte. La présente contribution entend faire le point sur les conditions de détention considérées comme des traitements dégradants par la Cour et sur l’absence de recours effectif. Elle pointe la difficulté de légiférer en matière de droits des personnes détenues au niveau de l’Union européenne et l’incidence sur le principe de confiance mutuelle.
Regards comparatifs sur le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale et la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance
Authors: de Gouttes Régis 
Published: March 2022

Deux organes d’experts internationaux ont été chargés de la même mission de prévenir et de combattre la discrimination raciale sous toutes ses formes : l’un au niveau universel des Nations Unies (le « CERD »), l’autre au niveau régional du Conseil de l’Europe (« l’ECRI »). À la lumière de son expérience tirée des mandats successifs exercés dans ces deux Comités, l’auteur propose une brève analyse comparative de leur fonctionnement et de leurs méthodes, de manière à faire apparaître ce qui différencie ces organes, ce qui les rapproche, mais aussi ce qui justifie une coopération et une complémentarité dans leur action.
L’indépendance du juge national vue depuis Strasbourg
Authors: Lemmens Paul 
Published: March 2022

L’indépendance du juge est une garantie à plusieurs facettes. Tout d’abord, la Convention européenne des droits de l’homme garantit l’indépendance des tribunaux comme un des éléments du droit à un procès équitable. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a depuis longtemps précisé le contenu de ce droit des justiciables. Ensuite, des juges qui ont subi des ingérences dans leurs droits fondamentaux ont introduit des requêtes devant la Cour. Il en a résulté une jurisprudence qui a révélé un « statut » des juges comprenant un droit des juges eux-mêmes à leur propre indépendance. Enfin, depuis un certain temps, l’attention s’est portée sur l’indépendance structurelle du pouvoir judiciaire face aux autres pouvoirs. Avec un peu d’exagération, on peut parler d’un droit collectif de la société démocratique à une justice indépendante. Ces trois facettes sont examinées dans la présente contribution, qui se fonde entièrement sur la jurisprudence de la Cour.
La Convention européenne des droits de l’homme a 70 ans : dynamique d’un instrument international unique
Authors: Sicilianos Linos-Alexandre 
Published: March 2022

Écrit à l’occasion du 70 e anniversaire de la Convention européenne des droits de l’homme, cet article cherche à identifier les paramètres, institutionnels et normatifs, qui mettent en évidence le caractère unique et le dynamisme de la Convention. Les éléments institutionnels comprennent le droit inconditionnel de recours individuel ; le caractère permanent de la Cour ; le mécanisme d’exécution unique ; l’adaptation continue des méthodes de travail de la Cour ; et les différentes formes de dialogue avec les autorités nationales. Les éléments d’ordre normatif sont notamment la pénétration de la Convention dans toutes les branches du droit interne ; l’interprétation évolutive, garante de la modernité du texte ; l’harmonisation des standards en matière de droits de l’homme au niveau paneuropéen et la création progressive d’une identité juridique européenne ayant des implications importantes pour la réunification et l’intégration européenne.