bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR: BAGAIMANA AKIBAT HUKUMNYA?
Authors: Sarikun Sarikun , Hefni Putri Dina Paramitha 
Published: October 2022

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis dan akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur menurut hukum adat di kabupaten mahakan ulu. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dan teknik wawancara secara tidak terstruktur sebagai penunjang hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan didapati Aspek yuridis perkawinan dibawah umur menurut hukum adat di Kabupaten Mahakan Ulu dilihat pada ketentuan yang ada pada Kitab Hukum Adat Dayak Mahakam Ulu Halaman 73 Bab II Pelanggaran terhadap Adat Perkawinan Pasal 5 ayat 1 point a yaitu, Besaa Adet atau Perkawinan Adat Dayak, dimana pihak Lembaga Adat mengadakan pemeriksaan kepada pihak laki-laki maupun perempuan untuk memastikan calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama ?bujang?, maka setelah itu perkawinan Adat Dayak di Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilaksanakan dan akibat perkawinan dibawah umur adalah mengenai batas usia minimal seseorang boleh menikah, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, melarang warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan dibawah umur, karena sering terjadi banyak dampak yang buruk dari perkawinan tersebut.
marriage according to customary law in Mahakan Ulu Regency. The research uses normative juridical research (normative legal research method). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data, and unstructured interview techniques to support research results. The results of the research and discussion found that the juridical aspect of underage marriage according to customary law in Mahakan Ulu Regency is seen in the provisions contained in the Mahakam Ulu Dayak Customary Law Page 73 Chapter II Violation of Marriage Customs Article 5 paragraph 1 point a, namely, Besaa Adet or Customary Marriage Dayak, where the Customary Institution conducts an examination of the male and female parties to ensure that the prospective bride and groom are both 'single', then after that the Dayak customary marriage in Mahakam Ulu Regency can be carried out and the consequences of underage marriages are concerning the minimum age limit a person may marry, Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that marriage is only permitted if the male and female parties have reached the age of 19 years, prohibiting citizens the Indonesian state to carry out underage marriages, because there are often many negative impacts the bad side of the marriage.
PROGRAM WONDERFUL INDONESIA DALAM PENGATURAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
Authors: Apriliani Kadek , Sudirga I Made 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengelolaan pariwisata di Indonesia melalui program wonderful Indonesia berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2009. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepariwisataan Berkelanjutan), Teori Kepastian Hukum, Teori Kekuasaan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknis studi keperpustaan yaitu sengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengumpulan data ini disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran luas dan jelas mengenai pengelolaan pariwisata di Indonesia melalui program wonderful Indonesia berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2009
This study aims to find out the management of tourism in Indonesia through the program Wonderful Indonesia based on Law No. 10 of 2009. The theory used in this research is the theory of sustainable tourism), the theory of legal certainty, and the theory of power. This type of research is a normative legal research with a statutory approach. The technique of collecting legal materials uses library research techniques, namely collecting all legal materials related to the research title. The data obtained from the results of research and data collection are arranged systematically and logically in order to get a broad and clear picture of the management of tourism in Indonesia through the program Wonderful Indonesia based on Law No. 10 of 2009
TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH BALI
Authors: Pramana I Putu Diof Adi , Wirasila Anak Agung Ngurah 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor anak menjadi kurir dan upaya penanggulangan dari pihak kepolisian khususnya daerah Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan fakta (The Fact Approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat peristiwa yang benar-benar terjadi, atau pendekatan dengan melakukan studi lapangan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana anak berprofesi sebagai kurir narkotika. Hasil yang didapat dari penelitian ini yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor coba-coba dan faktor ketidaktahuan merupakan faktor penyebab anak menjadi kurir narkotika di daerah Bali. Upaya penanggulan pihak kepolisian daerah Bali dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait tentang narkotika, melakukan sweeping, dan melakukan pembagian brosur tentang bahaya narkotika.
The purpose of this study was to determine the factors of children being couriers and the prevention efforts of the police, especially the Bali area. The method used in this research is empirical research. The approach used is the fact approach (The Fact Approach), which is an approach that is carried out by looking at events that actually happened, or the approach by conducting field studies of causal factors and efforts to tackle criminal acts of narcotics abuse in which children work as narcotics couriers. The results obtained from this study are economic factors, environmental factors, family factors, trial and error factors and factors that cause children to become narcotics couriers in Bali. The efforts to overcome the Bali regional police by conducting socialization and counseling activities related to narcotics, conducting sweeping, and distributing brochures about the dangers of narcotics.
RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERANGAN PALSU YANG TERMUAT PADA AKTA AUTENTIK
Authors: Vergano Reva , Retnaningsih Sonyendah 
Published: October 2022

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Notaris bertanggung jawab atas apa yang disaksikan, yang dilihat, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan sejauh mana ruang lingkup tanggung jawab notaris terhadap keterangan palsu dari para pihak yang termuat pada akta autentik dan menganalisis keabsahan akta notaris yang didasarkan keterangan palsu para pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336/PK/PDT/2017. Sampai pada kesimpulan bahwa notaris tidak bertanggung jawab jika ada keterangan atau dokumen yang tidak benar dari penghadap dan pembuatan akta notaris yang didasarkan pada alat bukti atau keterangan palsu adalah batal demi hukum.
Notaries are public offials authorize to make authentic deeds and other authorities as regulated in The Law Number 2 of 2014 concerning at Notary Regulation in Indonesia. the notary is responsible for what he saw, that they have seen, heard and done by the notary as a public official in the run position. This study uses a normative juridical method that is analytical descriptive. The purpose of this paper is to reveal the scope of the notary's responsibility for false statements from the parties contained in the authentic deed and about the validity of the notary deed issued on evidence that is declared false, of Indonesia Supreme Court Number 336/PK / PDT / 2017. Came to the conclusion that the notary is not responsible if there is information and documents that are not true from the appearers and making of a Notary deed based on evidence false or null and void.
KONDISI PANDEMI, BAGAIMANA KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA DENPASAR DALAM PENGENAAN MASKER ?
Authors: Sanistya Rahayu Ni Kadek Shinta , Sudiarta I Ketut 
Published: October 2022

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu menganalisis komponen yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker sebagai cara yang digunakan dalam pencegahan COVID-19 serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi efektivitas dari Peraturan Gubernur Bali No 10 Tahun 2021 Mengenai Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Kehidupan Era Baru. Adapun metode dalam penelitian ini yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 di Kota Denpasar secara keseluruhan berjalan dengan lancar, dikarenakan mulai timbulnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan, namun jika dilihat dari penegakannya kurang efektif jika di terapkan pada jam efektif bekerja karena dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan juga kemacetan. Namun secara garis besar kepatuhan masyarakat di Kota Denpasar sekitar 90% sudah mulai mematuhi peraturan. Dikarenakan penduduk kota Denpasar sudah mulai timbul kesadarannya untuk memakai masker guna melindungi dirinya dari penularan COVID-19. Selain itu adapun komponen-komponen yang mempengaruhi efektivitas penggunaan masker di Kota Denpasar dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 diantaranya adalah : faktor pengetahuan, faktor sikap, faktor fasilitas, faktor komitmen, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor kepercayaan.
This study aims to analyze the factors of community compliance in using masks as an effort to prevent COVID-19 and also to find out what factors affect the effectiveness of the Bali Governor Regulation Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Corona Prevention and Control. Virus Disease 2019 in the New Era of Life. The method used in this study is an empirical legal research method with data collection techniques used, namely interview techniques. The conclusion of this study is that the implementation of Bali Governor Regulation Number 10 of 2021 in Denpasar City as a whole went smoothly, due to the emergence of public awareness in maintaining health, but when viewed from the enforcement less effective if applied during office hours because it could lead to accidents. and also traffic jams. However, in general, around 90% of public compliance in Denpasar City has started to comply with regulations. Because residents of Denpasar city have started to raise awareness to wear masks to protect themselves from the transmission of COVID-19. In addition, the factors that influence the effectiveness of using masks in Denpasar City from the Bali Governor's Regulation Number 10 of 2021, the inhibiting factors include the knowledge factor, attitude factor, facility factor, commitment factor, education factor, environmental factor, and trust factor.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK DITINJAU DARI HUKUM NORMATIF YANG BERLAKU DI INDONESIA
Authors: Sarasita Kismadewi Ni Putu , Subha Karma Resen Made Gde 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk bentuk perlindungan konsumen bagi pelanggan listrik PT PLN (Persero) terkait dengan pemadaman listrik sepihak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta menganalisis bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelanggan listrik apabila tejadi pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terkiat dengan analisis terhadap perlindungan konsumen listrik oleh PT. PLN (Persero) adalah menggunakan penelitian hukum yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan guna menganalisis isu hukum pada studi ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum premier, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat pelanggaran pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sesuai yang tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, melalui penelitian ini, konsumen dapat menempuh beberapa upaya hukum atas kerugian yang dialami oleh konsumen terjait dengan Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) diantaranya dapat melalui mekanisme komplain yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) hingga adanya upaya ganti rugi sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
This study aims to analyze forms of consumer protection for electricity customers of PT PLN (Persero) related to unilateral power outages in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law No. 30 of 2009 concerning Electricity and analyze the forms of legal remedies that can be taken by electricity customers in the event of a power outage by PT. PLN (Persero). The research method used in this research is related to the analysis of the protection of electricity consumers by PT. PLN (Persero) is using normative juridical legal research through a statutory approach to analyze legal issues in this study. The sources of legal materials in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study found that there was a violation of Article 4 of the Consumer Protection Act where consumers did not get their rights as stated in Article 4 of the Consumer Protection Act. In addition, through this research, consumers can take several legal remedies for losses experienced by consumers related to power outages carried out by PT. PLN (Persero) among others can go through the complaint mechanism provided by PT. PLN (Persero) until there is an attempt to compensate in accordance with Article 45 of the Consumer Protection Act.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELECEHAN VERBAL DI INDONESIA
Authors: Kristyanti Putu Ayu Alfania , Ratna Sari Hariyanto Diah , Ngurah Wirasila Anak Agung 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini yaitu guna memberikan analisis serta kajian pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia saat ini, dan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia masa mendatang. Penulisan jurnal ilmiah menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji kekosongan norma dalam pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia. Hasil studi menunjukan bahwa pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia belum diatur secara khusus, artinya terjadi kekosongan norma dan dalam pemidanaannya masih menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan, yaitu KUHP, Pasal 29-38 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di masa mendatang, telah diatur ke dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang diharapkan mampu mengatur secara khusus baik pemidanaan maupun perlindungan terhadap korban.
The purpose of this research is to provide an analysis and study of the punishment of verbal harassers in Indonesia today, and the convictions of the perpetrators of verbal abuse in Indonesia in the future. Writing scientific journals uses normative legal research methods through the approach of statutory regulations, namely examining the vacuum of norms in the punishment of verbal harassers in Indonesia. The results of the study show that the punishment of verbal harassers in Indonesia has not been specifically regulated, meaning that there is a vacuum of norms and the punishment is still using the related regulations, namely the Criminal Code, Articles 29-38 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography jo. Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Regarding the regulation of the punishment of verbal abuse perpetrators in the future, it has been regulated in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS), which is expected to be able to specifically regulate both conviction and protection of victims.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LPD SIBANG GEDE KABUPATEN BADUNG
Authors: Lestari Ni Luh Mitha , Dewi Anak Agung Istri Ari Atu 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian kredit kepada debitur pada masa Pandemi COVID-19 di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam hal penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa Pandemi COVID-19 di LPD Sibang Gede Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan fakta (The Fact Approach), serta pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, implementasi pemberian kredit kepada debitur pada masa pandemi COVID-19 ini terdapat kebijakan baru, yaitu dalam pemberian kredit, pihak kreditur membatasi debitur dalam peminjaman dana atau kredit di LPD Sibang Gede, dikarenakan banyaknya pekerja yang saat ini terkena pemutusan hubungan kerja yang sangat terdampak dari Pandemi COVID-19, yang kemungkinan nantinya debitur tersebut akan sulit melunasi kreditnya. Sehingga, pihak kreditur dalam hal ini ingin mengambil langkah yang preventif guna dapat mencegah terjadinya kredit macet di masa pandemi COVID-19. LPD Sibang Gede juga mengambil upaya penyelesaian wanprestasi khususnya kredit macet untuk meringankan debitur dalam hal membayar kredit pada masa Pandemi COVID-19 melalui restrukturisasi kredit pada masa pandemi yang tercantum dalam POJK No. 11 / POJK.03 / 2020 yakni, menghapus pemberian denda kepada debitur karena keterlambatan pembayaran kredit. Adapun upaya LPD dalam mengatasi kredit macet yang debiturnya telah membangkang dalam pembayaran kredit yakni: Melakukan Pembinaan dan Melakukan Penyelamatan.
This study aims to find out how to provide credit to debtors during the COVID-19 Pandemic at LPD Sibang Gede, Badung Regency and to find out what efforts are being made in terms of resolving defaults in credit agreements during the COVID-19 Pandemic at LPD Sibang. Gede, Badung Regency. This study uses empirical legal research methods, using the facts approach (The Fact Approach), and the legal approach (The Statue Approach). The results of the study indicate that, in the implementation of lending to debtors during the COVID-19 pandemic, there is a new policy, namely in granting credit, creditors limit debtors in borrowing funds or credit at LPD Sibang Gede, because many workers are currently being laid off. very possible work from the COVID-19 Pandemic, which later the debtor will find it difficult to credit. So, the creditors in this case want to take actions that can prevent bad loans from occurring during the COVID-19 pandemic. LPD Sibang Gede also took efforts to resolve defaults, especially bad loans to ease debtors in paying credit during the COVID-19 pandemic through credit restructuring during the pandemic as stated in POJK No. 11 / POJK.03 / 2020, namely, presenting gifts to debtors due to late credit payments. The LPD's efforts in overcoming bad loans whose debtors have disobeyed in credit payments are: conducting coaching and conducting rescues.
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI LAKI-LAKI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA
Authors: Sanger Penggalang Daud Yoop , Wirasila Anak Agung Ngurah 
Published: October 2022

Kejahatan yang melibatkan kekuatan dan kekerasan mengalami pergeseran di mana dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan adanya kasus-kasus dan jajak pendapat terkait perkosaan terhadap laki-laki. Akan tetapi, pandangan atas laki-laki menghambat korban perkosaan terhadap laki-laki bersuara. Hukum sebagai pemberi keadilan dan kepastian seharusnya bisa berdiri di atas pandnagan tersebut, sehingga laki-laki korban perkosaan mendapat haknya secara penuh. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang diusung dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terkait perkosaan atas laki-laki di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa ada kekosongan norma di dalam hukum pidana di Indonesia, karena Pasal 285 KUHP sebagai dasar hukum yang mengatur tentang perkosaan hanya melibatkan perempuan sebagai korbannya, sehingga pembahruan hukum pidana perlu dijadikan urgensi agar laki-laki korban perkosaan mendapatkan perlindungan.
Crimes involving force and violence underwent a shift where in social life there were cases and opinion polls related to the rape of men. However, the stigma against men prevents victims of rape against men from speaking out. The law as a giver of justice and certainty should be able to stand above this stigma, so that male victims of rape get their full rights. Based on this, the problem that is carried out in this article is how to regulate criminal law related to rape of Indonesia. This research used normative research method through the types of statutory approaches, case approaches, and comparisons. The results of this study found that there is a norm vacuum that occurs in Indonesian criminal law, because in the Article 285 of the Criminal Code which regulates rape only involves women as victims, so that criminal law reform needs to be made urgency so that male rape victims get protection.
PEGAWAI NOTARIS MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT : BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS?
Authors: Gifari Muhammad Emir , Mekka Putra Mohamad Fajri 
Published: October 2022

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji mengkaji dan menganalisis apakah Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas surat palsu yang dibuat oleh pegawainya. Selain itu untuk mengetahui akibat hukum dari pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai Notaris. Penulisan ini merujuk pada Putusan Nomor 158/Pid.b/2019/PN.Mjy . Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Notaris tidak dapat ikut dipertanggungjawabkan atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawainya. Pegawai Notaris tersebut bertindak sendiri dalam melakukan tindakan pemalsuan dan dihukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
The purpose of this paper is to examine and analyze whether a Notary can be accounted for for a letter forgery made by his employee. In addition, to find out the legal consequences of falsification of letters carried out by Notary employees. This writing refers to Decision Number 158/Pid.b/2019/PN.Mjy. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that notaries cannot be held accountable for falsification of authentic deeds by their employees. The Notary employee acts alone in committing acts of forgery and is punished according to the provisions of the applicable legislation.