bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
MENGANALISIS PERAN ASISTENSI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
Authors: Aristora Irsadi 
Published: May 2022

Dalam pembangunan daerah merupakan bahagian penting dari pencapaian tujuan pembangunan nasional. Secara rinci dapat kita baca pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah“. Oleh sebab itu pembangunan daerah harus direncanakan secara tepat, sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang selalu berubah secara dinamis. Mengingat pembangunan daerah harus mampu mengakomodir dua aspirasi sekaligus, yakni aspirasi pemerintah atasan dan aspirasi masyarakat tempatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tujuan utama dari Otonomi Daerah adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik dan pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan pembangunan, karenanya kebebasan informasi dan pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan dari Otonomi Daerah dimaksud. Berdiri nya tim asistensi TP2D Aceh Barat berdasarkan legalitas hukum tersebut dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Pembangunan Daerah, Tanggal 24 Oktober 2017, setelah 14 (empat belas) hari dilantik nya Bupati Aceh Barat terpilih Ramli MS. Memperkuat dan mempercepat proses pembangunan Aceh Barat, maka Bupati Aceh Barat mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 610 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Sekertariat Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 4 Desember 2017.
Tinjauan Politik Hukum Hubungan Antara Partai Politik Lokal Dengan Konstituen Pemilih Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Partai Lokal Aceh
Authors: Djusfi Apri Rotin 
Published: May 2022

The existence of the Local Parties in Aceh was officially and legally recognized, in line with the signing of the MoU (Memorandum of Understanding) between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) which was then stipulated in Law No. 11 of 2006, which is one form of specificity possessed by Aceh Provision. Where technically regulated in implementing regulations Government Regulation No. 2 of 2007. According to the facts from several previous elections that the electability of the local party continues to decline, thus raising the problem formulation of how the relationship between local parties and the constituents from a political perspective law point of view. The results showed that basically the mechanism of relations between political parties and society was simple: political parties needed voters to vote in general elections. Therefore, political parties are forced to pay attention to the wishes of the voters before making decisions regarding party programs and policies. The advice given is that political parties must prioritize the interests of constituency voters in setting strategic party policies so as to increase the dominance of party votes. Keyword: Political Law, Local Political Parties, Constituency voters.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENGEDARKAN MAKANAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR
Authors: Pakpahan Kartina , Leviyanti Leviyanti , Widiyaani Heni , Chandra Ferris 
Published: May 2022

The role of the state is important in realizing the availability regulation for the fulfillment of safe, quality, nutritious food. This study aims to find out the positive law regarding criminal liability to perpetrators who circulate food without permission and crime prevention efforts. Using library research, normative juridical methods, analyzing qualitative approach data. Packaged, circulated food must have a marketing authorization. Corporations may be liable to include organs from corporations if they have errors as regulated in Article 91. The act of distributing certain processed domestic and foreign processed food products that are marketed in secure packaging without permission with a criminal fine is regulated in Article 142 of the Food Law. Mitigation efforts are carried out through both penal and non-penal policies. Keywords: criminal liability, corporation, food without permission
AUDIT MUTU HUKUM PENGATURAN DAN PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL
Authors: Larasati Novrizha Dinda , Murwadji Tarsisius , Rahardjo Deden Suryo 
Published: May 2022

Corporate Social Responsibility (CSR) is a commitment from a company to contribute to the community around the company's operational area. The Local Government of West Java Province established a Regulation which regulates the implementation of CSR programs in West Java. This research aims to determine the regulation and application the CSR Program in West Java by using the audit of legal quality theory. This research is based on documents and activities such as the Regional Medium Term Development Plan document (RPJMD), and research in Nagrog Village. Based on the results of the research, the implementation of CSR has been carried out well and in accordance with the Regulations of West Java Province, although there are some deficiencies that can be corrected and developed. Keywords: Audit of Legal Quality, Corporate Social Responsibility, Local Government Regulation
PURIFIKASI PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI: SUATU IKHTIAR PENYEMPURNAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945
Authors: Ahmad Ahmad 
Published: May 2022

ABSTRAK Ketentuan Presiden harus meminta Pertimbangan DPR dalam hal pemberian peniadaan proses hukum (Amnesti) dan pengampunan tuntutan hukum (Abolisi) perlu untuk dipertimbangkan kembali, hal ini di dasari dengan landasan pemikiran bahwa DPR sebagai lembaga Politik tentu saja paradigma yang dibangun adalah paradigma politik, padahal pada konsepnya proses pemberian amnesti dan abolisi adalah masuk dalam ranah state policy of law.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pemberian Amnesti dan Abolisi sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945, dan menganalisis konsep pelaksanaan pemberian Amnesti dan Abolisi yang ideal dalam kerangka penguatan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian normatif. Penelitian ini mengunakan pendekatan, pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian ini menunjukan Bahwa aktulialisasi pemberian amnesti dan abolisi sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945 terdapat perbedaan, yaitu berubahnya ketentuan pasal 14 UUD 1945. Rancangan awal dari pasal 14 UUD 1945 hanya terdapat dalam satu pasal saja dan tidak diturunkan kedalam dua ayat seperti saat ini, dimana antara Grasi, Reabilitasi, Amnesti, dan Abolisi tergabung dalam satu pasal yang sama dan core konsultasi Presiden dalam memberikan keputusan Amnesti, dan Abolisi adalah ke Mahkamah Agung, sedangkan setelah amandemen terhadap UUD 1945 core konsultasi Presiden dalam memberikan keputusan Amnesti, dan Abolisi adalah ke DPR. Bahwa konsep pelaksanaan pemberian amnesti dan abolisi yang ideal dalam kerangka penguatan UUD 1945 adalah dengan melakukan amandemen terhadap pasal 14 UUD 1945 melalui amandemen ke-lima dengan mengembalikan kedudukan Mahkamah Agung sebagai core pemberi “pertimbangan” kepada Presiden, hal ini untuk membangun keseimbangan (equilibrium) antara putusan politik dan hukum. Selanjutnya, merumuskan ketentuan turunan dari amanat pasal 14 UUD 1945 ini tersebut ke dalam satu undang-undang.
Ketentuan Pengaturan Penteraan Alat Metrologi Legal dalam Transaksi Perdagangan di Indonesia
Authors: Sandela Ilka , Trisna Nila , Effida Dara Quthni 
Published: May 2022

Legal metrology tools such as measuring instruments, measurements, scales and equipment used in trade transactions must be calibrated and recalibrated within a certain period of time. The goal is the measurement results using these tools remain correct as they should be. If it is not calibrated or recalibrated, it can cause measurements to be inaccurate, so that it can be detrimental to consumers in trade. This study aims to study further on the regulation of calibration of legal metrology equipment, sanctions, mechanisms or procedures for calibration and recalibration. The research method used is a normative juridical research method. The results of the study indicate that the provisions relating to the calibration of legal metrology equipment consisting of measuring, weighing and complete instruments are regulated in Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology and Government Regulation Number 2 of 1985 concerning mandatory and free to be calibrated and/or or recalibration for measuring, weighing instruments and their accessories. In this provision, it is determined that there is an obligation to calibrate and recalibrate measuring, and weighing instruments used for public purposes, business purposes, the need for delivery and receipt of goods, determination of the company's final product, mandatory calibration and recalibration. As for the sanctions for business actors who commit acts prohibited by the Legal Metrology Law, they are subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 1 (one) year and a fine of a maximum of Rp. 1,000,000 (one million rupiah). Furthermore, the mechanism or procedure for calibration of legal metrology tools includes the owner or user of measuring instruments, measuring, weighing in a clean condition, registering and paying calibration fees, then employees carry out inspections and tests, then the results are posted.
The deterioration of AlN quality caused by residual gallium in the MOCVD reaction chamber
Authors: Zhang Yuheng , Yang Jing , Zhao Degang , Liang Feng , Chen Ping , Liu Zongshun 
Published: May 2022

Abstract
After several repetitions of GaN epitaxial growth, the quality of the AlN template grown by metal–organic chemical vapor deposition deteriorated seriously, even when grown under the same procedure. However, the quality of the AlN template recovered a little the second time. It is found that this deterioration was enhanced if we increase the growth temperature. And this deterioration can be effectively weakened by omitting the baking procedure to cover the reactor chamber with AlN. The full width at half maximum of the X-ray rocking curve for AlN(102) significantly decreased from 1843 to 402 arcsec. This suggests that this deterioration of AlN quality is caused by residual gallium in the reactor chamber.
Near-infrared single-mode optical waveguide fabrication in LiF crystal by carbon ion irradiation
Authors: Zhang Lian , Zhu Mei , Zhang Zhe , Wang Yan , Xiao Jing 
Published: May 2022

Abstract
In this study, a carbon-ion beam irradiation method with energy of 6.0 MeV was employed to prepare single-mode optical waveguide structures in LiF single crystal. The results of this study reveal that the visible light and near-infrared laser beams can be well-confined in the irradiated region that is influenced by the irradiation fluences. An end-face coupling system was used to estimate the propagation loss (1.3 dB cm−1) after annealing treatment. The surface damage of the irradiated regions in LiF was analysed based on the displacements per atom calculation using the stopping and range of ions in matter code.
Penggunaan Encripsi MD5 Untuk Pencegahan SQL Injection Pada Aplikasi Berbasis Web
Authors: Zebua Benediktus , Herwanto Patah , Rosida Rosida 
Published: May 2022

Pengembangan website yang terus berkembang dan masif maka sistem keamanan adalah hal yang paling penting untuk melindungi informasi yang bersifat sensitif. SQL Injection merupakan salah satu serangan yang sangat populer dan sering digunakan untuk memanfaatkan celah keamanan pada sistem untuk menyerang database pada sebuah website. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan untuk menghindari serangan SQL Injection. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan pengembangan sistem. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Pengembangan sistem dilakukan dengan metode prototype, sebelum mendapatkan kesepakatan pada bentuk sistem yang akan dibangun maka perubahan dan presentasi pada prototype yang dirancang dapat dilakukan berkali-kali. Pencegahan adanya serangan SQL Injection pada suatu website, maka peneliti tertarik membuat sistem pencegahan dengan menggunakan Algoritma MD5 untuk mengenkripsi parameter query string. Enkripsi dilakukan untuk menjaga keaslian data yang dikirimkan ke sistem agar tidak terjadi penyisipan perintah-perintah yang membahayakan sistem. Dalam pembuktian implementasi MD5 untuk pencegahan SQL injection ini digunakan aplikasi website sederhana yang bisa menggambarkan proses bagimana pencegahan dapat dilakukan.
PERSEPSI DAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP PERAWATAN BAYI DENGAN KELAINAN KONGENITAL
Authors: Senudin Atri , K. Senudin Putriatri , O. Laput Dionesia , P. Padeng Eufrasia , Hepilita Yohana 
Published: May 2022

Secara global kelainan bawaan mejadi penyebab kematian anak sebesar 4% dan menjadi penyumbang kematian perinatal sebesar 22%. Kelainan bawaan menempati urutan kedua penyebab kematian neonatal di Indonesia sebesar 21,4%. Jenis kelainan bawaan pada bayi antara lain talipes equinovarus (21,9%), orofacial cleft (20,4%), neural tube defect (18,4%), abdominal wall defect (16,45%), atresia ani (9,7%), hypospadias atau epispadias (4,8%), kembar siam (4,2%) dan microcephaly (2,3%). Sekitar 50% kelainan bawaan tidak diketahui penyebabnya. Pengelolaan terhadap masalah ini, sangat bergantung pada persepsi. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri, yang berdampak pada perilaku keluarga dalam melakukan perawatan pada anak dengan kelainan bawaan. Dukungan yang baik memberikan persepsi positif tentang kelainan bawaan yang akan mempengaruhi kualitas hidup. Penelitian ini merupakan deskriptif korelasi dengan pendekatan crossectional. Teknik sampling yang dilakukan menggunakan purposive sampling dengan sampel berjumlah 17 responden. Hasil penelitian menunujukkan bahwa sebagian besar persepsieluarga positif dengan dukungan keluarga baik (35,5%) sehingga persepsi keluarga memiliki pengaruh dukungan keluarga tentang perawatan bayi dnegan kelainan bawaan (p=0.013). Persepsi keluarga hanya sebatas kesadaran keluarga tentang suatu masalah kesehatan. Jika keluarga memiliki kesadaran bahwa memiliki anak dengan kelainan bawaan menjadi sebuah masalah maka keluarga memiliki persepsi yang positif terhadap masalah kesehatan. Dalam melaksanan tugas pemeliharaan kesehatan keluarga, maka sangat perlu dukungan keluarga. Kelahiran bayi dengan kelainan bawaan ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam keluarga meliputi perasaan tertekan, malu, rasa bersalah, serta masalah perhatian dan pembiayaan yang lebih besar dari pada anak normal. Dukungan yang baik memberikan persepsi positif tentang penyakitnya yang akan mempengaruhi kualitas hidup
Beyond-Cell Communications via HAPS-RIS
Authors: Alfattani Safwan , Yadav Animesh , Yanikomeroglu Halim , Yongacoglu Abbas 
Published: May 2022

<p>The ever-increasing number of users and new services in urban regions can lead terrestrial base stations (BSs) to become overloaded and, consequently, some users to go unserved. Compounding this, users in urban areas can face severe shadowing and blockages, which means that some users do not receive a desired quality of service (QoS). Motivated by the energy and cost benefits of reconfigurable intelligent surfaces (RIS) and the advantages of high altitude platform stations (HAPS), including their wide footprint and strong line-of-sight (LoS) links, we propose a solution to service the stranded users using the RISaided HAPS. More specifically, we propose to service the stranded users by a dedicated control station (CS) via a HAPS equipped with RIS (HAPS-RIS). Through this approach, users are not restricted from being serviced by the cell they belong to; hence, we refer to this approach as beyond-cell communication. As we demonstrate in this paper, beyond-cell communication works in tandem with legacy terrestrial networks to support uncovered or unserved users. Optimal transmit power and RIS unit assignment strategies for the users based on different network objectives are introduced. Numerical results demonstrate the benefits of the proposed beyond-cell communication approach. Moreover, the results provide insights into the different optimization objectives and their interplay with minimum quality-of-service (QoS) and network resources, such as transmit power and the number of reflectors. </p>
Influences of Obstacle Factors on the Transmission Trends of Respiratory Infectious Diseases in Indoor Public Places
Authors: Cui Ziwei , Cai Ming , Xiao Yao , Zhu Zheng , Chen Gongbo 
Published: May 2022

<p> Public facilities are important transmission places for respiratory infectious diseases (e.g., COVID-19), due to the frequent crowd interactions inside. Usually, changes of obstacle factors can affect the movements of human crowds and result in different epidemic transmission among individuals. Most related studies only focus on the specific scenarios, but the common rules are usually ignored for the impacts of obstacles’ spatial elements on the epidemic transmission. To tackle these problems, this study aims to evaluate the impacts of three spatial factors of obstacles (i.e., size, quantity, and placement) on infection spreading trends in two-dimension, which can provide scientific and concise spatial design guidelines for indoor public places. Firstly, we used the obstacle area proportion as the indicator of the size factor, gave the mathematical expression of the quantity factor, and proposed the walkable-space distribution indicator to represent the placement factor. Secondly, two epidemic spreading indicators (i.e., daily new cases and people’s average exposure risk) were estimated based on the fundamental model named exposure risk with the virion-laden droplets, which forecasted the disease spreading between individuals accurately. Thirdly, 120 indoor scenarios were built and simulated, based on which the value of independent and dependent variables can be measured. Besides, the Pearson correlation analysis and linear regression analysis were employed to examine the relations between obstacle factors and epidemic transmissions. Finally, several design guidelines were provided for policymakers to mitigate the disease spreading: minimizing the size of obstacles; increasing the obstacle quantity and adopting the uniform obstacle placement by lifting the smallest size of the walkable convex space. </p>
El rol de la educación terciaria como alternativa para mejorar proyectos de vida de los estudiantes de la IE Ciudadela Cuba en Pereira
Authors: Arango Ríos María Solangel 
Published: May 2022

El siguiente artículo expone el proyecto de vida y la educación terciaria, detallando los pre hallazgos de tesis investigativa, para ratificar o desmitificar que la educación es la posibilidad, medio o ruta para transformar y trascender los ámbitos de vida de los integrantes de la IE Ciudadela Cuba. En la primera parte, se analizan las posibles barreras sociales que pueden producir tensiones en el proyecto de vida de los estudiantes.
En la segunda parte se relaciona la educación terciaria vs. el proyecto de vida, exponiendo la realidad educativa que se plantea en la misión, visión, planes de mejoramiento, pruebas externas educativas y perspectivas de la comunidad; y se procede con una interpretación del papel de la IE Ciudadela Cuba en la construcción de proyectos de vida de sus educandos y la continuación de la educación terciaria. Se realiza descripción de algunas dinámicas socioculturales de la comunidad frente al proceso y transición a la vida técnica, tecnológica y profesional, incluso con las posibles barreras que afectan esta transición y que la misma comunidad ha percibido.
Evolution of music publishing
Authors: Dzyuba Oleg 
Published: May 2022

The article proves that the printing of music, which appeared almost at the same time as the first printed book, had a similar effect to the printed word: the information was spread faster, at a lower cost and among more people. This has greatly affected the entire music industry. Composers could now write more music for amateur performers, knowing that it could be distributed and sold to the middle class. Professional musicians could have more music in their repertoire and perform music from different countries. This increased the number of amateurs in whom professional musicians could make money by teaching them. However, according to intelligence, in the early years, the cost of printed notes limited its distribution.
The article examines how changes in printing methods have affected the music industry in general. Unlike the printing of literary works, which mainly contains printed words, the printing of music must simultaneously convey several different types of information. In order for musicians to understand, it is absolutely necessary that the printing technique ensure absolute accuracy. Chord notes, dynamic marks and other symbols must be reproduced with jewel-like precision. Because in musical notation everything makes sense, even the distance between musical notation.
It is proved that the complexity of printing notes directly influenced the application of the latest technological achievements of the music industry. Unlike the printed word, music is easier and faster to move to the electronic sphere. Nowadays, music publishing is not the printing of music, but completely different ways of reproducing and distributing music.
The article states that music publishing is a general term for the creation, production and distribution of musical compositions — it has existed for several hundred years, although it has recently acquired its current form. But the latest technology and changes in publishing legislation continue to reshape the music publishing landscape. The music industry continues to evolve and change dramatically to keep pace with the times and pace of development of the electronic age.
Transition from the Gutenberg Galaxy to the Zuckerberg Galaxy
Authors: Senchenko Mykola 
Published: May 2022

The era of printed books originates from the German city of Mainz, where at the turn of the XIV-XV centuries. Johann Gutenberg was born (according to some scholars, not earlier than 1399, according to others - in 1400; died February 3, 1468). The idea of ​​book printing at that time was quite relevant, and there are different views on the first printers, but it was this German inventor who talentedly solved many technical problems and began mass book printing in Europe. Between 1452 and 1455 he published one of the most famous books of the time, the so-called 42-line Bible, which was called the Gutenberg Bible. It was one of the first incunabula - that's what the books published in the XV century are called, literally "lullabies", ie those that stood near the cradle of book printing.
The era of electronic books in Europe began in the Ukrainian city of Kiev, where in 1950 Europe's first Small Electronic Computer ("MESM") was developed at the Institute of Electrical Engineering of the Academy of Sciences of Ukraine under the leadership of Academician S. Lebedev. Thus began the era of computers in Europe, which in half a century led to the global spread of new information technologies, as well as e-books (computers) and magazines.