bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGARUH PRESEPSI HARGA, LOKASI, DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN AVAN SUPERMARKET TROSOBO SIDOARJO
Authors: Setiawan Setiawan , Susanti Irma Nur , Martah Varid 
Published: April 2022

Pada era perkembangan saat ini yang semakin maju menimbulkan dampak tersendiri khususnya pada persaingan di bidang bisnis ritel menjadi semakin ketat dan keras. Gaya hidup manusia pada kelas menengah dan bawah semakin konsumtif lebih senang memilih berbelanja di Supermarket dibandingkan di Pasar Tradisional.Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi harga, lokasi dan fasilitas terhadap kepuasan konsumen. Konsumen avan sepermarket yang dijadikan populasi dan menjadikan 96 orang sebagai responden. Menggunakan Accidental Sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Analisis Regresi Linear Berganda melalui program SPSS 21.0 merupakan metode analisis yang digunakan dalam observasi ini.Dalam hasil observasi ini ditunjukkan maka variabel fasilitas menurut parsial mempunyai dampak yang absolut dan relevan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai thitung 5,625 > ttabel 1,986. Variabel lokasi tidak berdampak kepada kepuasan konsumen dengan nilai thitung yaitu – 0,432 < ttabel 1,986. Variabel persepsi harga mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen dengan nilai thitung 4,665 > ttabel 1,986. Dari hasil analisis yang diperoleh nilai koefisien determinasi R2 yaitu sebesar 0,479 yang artinya bahwa variabel independen (X) yaitu persepsi harga, lokasi, dan fasilitas mempunyai presentase keeratan kepada variabel dependen (Y) yaitu kepuasan konsumen sebesar 47,9 %, dan sedangkan sisanya adalah 52,1 % yang dipengaruhi oleh variabel lainnya dan bukan termasuk dalam penelitian ini. Kata kunci : Persepsi Harga, Lokasi, Fasilitas,Kepuasan Konsumen
ANALISIS FIRM SIZE, RATIO PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI PERUSAHAAN SUBSEKTOR FOOD AND BEVERAGE TAHUN 2015 – 2019
Authors: Sa’adah Lailatus , Widiahningrum Susi 
Published: April 2022

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh firm size, ratio profitabilitas, terhadap return saham secara simultan dan parsial. Objek penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2019. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan data panel dengan teknik analisis regresi liniear berganda, analisis statistic deskriptif, model fixed effect, model random effect, uji hausman, uji koefisien determinasi, uji t, uji F dengan level signifikans 0,05 yang diolah menggunakan aplikasi E-views 10. Jumlah sampel memenuhi kriteria pada purposive sampling adalah 11 perusahaan, tetapi mengalami transformasi data hingga berjumlah 7 perusahaan. Variabel bebas dalam penelitian ini ditunjukkan firm size ( kapitalisasi pasar) dan ratio profitabilitas ( return on equity), variabel terikat return saham. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial return on equity lebih besar dari 0,05 (0,5858 > 0,05) variabel return on equity tidak memiliki pengaruh terhadap return saham tetapi tanda positif koefisien 0,027319 memiliki hubungan searah dengan return saham. Variabel kapitalisasi pasar lebih besar terhadap signifikansi 0,05 (0,75300 > 0,05) tidak berpengaruh terhadap return saham, koefisien yang positif 3.21E- 16 memiliki hubungan yang searah dengan return saham. Secara simultan nilai F lebih besar dari signifikansi 0,05 (0,4812771 > 0,05) tidak memiliki pengaruh terhadap return saham.Kata Kunci: Return saham; firm size; kapitalisasi pasar; ratio profitabilitas; Return On Equity.
PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN: STUDI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Authors: Sa’adah Lailatus , Rahmawati Ita , Aprilia Devi 
Published: April 2022

Tujuan dari penelitian ini membahas kompensasi, motivasi dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada dinas kesehatan kabupaten jombang. Metode yang di gunakan yaitu dengan menggunakan metode korelasional adalah penelitian yang di maksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Teknik pengambilan data yang di lakukan menggunakan pengambilan data kuisioner. Sampel yang digunakan terdiri dari 83 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel probability sampling, sumber data primer menggunakan wawancara, kuesioner dan observasi. Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu kompensasi, motivasi dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil uji koefisien korelasi menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu kompesasi, motivasi dan disiplin kerja mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap kepuasan kerja karyawan. sedangkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa kepuasan kerja pada dinas kesehatan kabupaten jombang dipengaruhi oleh kompensasi, motivasi dan disiplin kerja dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Kata kunci : kompensasi, motivasi, dan disiplin kerja karyawan
Didaktisches Design für Distance Education
Authors: Schinko Michaela 
Published: April 2022

Digitale Medien sowie Lehren und Lernen über Distanz (Distance Education) haben im Bildungsbereich nicht nur zunehmend an Bedeutung gewonnen, sondern sind spätestens seit der Covid-19 Pandemie ein das Schulsystem aufrechterhaltender Faktor geworden (Tengler, Schrammel, Brandhofer & Sabitzer, 2020, S. 195f). Als Gelingensbedingung für erfolgreiche Distance Education sind Faktoren wie die technische Infrastruktur, Vorkenntnisse, Planung, Zeit und didaktische Organisation zu berücksichtigen (Kerres, 2018; Niedermeier & Mandl, 2015; Kristöfl, Sandtner & Jandl, 2006). Zudem benötigt es didaktische Designs, in deren Planung die Nutzung digitaler Medien für den Unterricht berücksichtigt wird. Es reicht nicht, digitale Medien als reine Add-on in Unterrichtskonzepte einzufügen (Kerres, 2018, S. 423).
Dem zugrunde liegend widmet sich vorliegender Beitrag den Fragestellungen, wie durch die Implementierung digitaler Medien in didaktische Designs die Vorteile von Distance Education genutzt werden können und wie Lernarrangements aufbereitet werden könnten, um das Potenzial digitaler Medien im Unterricht bestmöglich nutzen zu können. Hierfür werden die Strukturen eines didaktischen Designs beschrieben und Anregungen für digitale Lernarrangements in der Struktur eines didaktisch-methodischen Entwicklungskreislaufes exemplarisch dargestellt sowie die Bedeutung der Evaluierung mediengestützten Lernens erläutert. Das Konzept wird am Beispiel Blended Learning vorgestellte und kann als Anregung für die Planung von Lernarrangements betrachtet werden.
Low dose Lung-CT as COVID-19 diagnostic tool while waiting for RT-PCR result
Authors: Uinarni Herlina 
Published: April 2022

Reverse transcription‐polymerase chain reaction (RT‐PCR) assay as the standard of COVID19 diagnosis takes time, can only be done in limited laboratories, and sometimes produced false negative result; which made diagnosis and intervention become delayed. Meanwhile, chest CT takes little time and has high sensitivity in diagnosing COVID19. This study aimed to see the correlation of Chest CT with RT-PCR results in COVID19 patients. We performed a retrospective cohort study from symptomatic patients at Pantai Indah Kapuk Hospital in Jakarta, Indonesia. Multi-detector scanner CT was done, RT-PCR samples were taken and sent to the government appointed laboratory. Main outcome measures include correlation of CT patterns and CT severity index with RT-PCR. Data were processed with SPSS ver. 25.0 using gamma coefficient measure of agreement. Seventy-three patients were included and underwent chest CT and compared the result with RT-PCR. This study showed the very strong correlation (Gamma +0.897, p-value <0.05, CI 95%) between CT pattern with RT-PCR and no correlation (Gamma +0.241, p-value = 0.379, CI 95%) between CT severity index with RT-PCR. Chest CT has proven its superiority to be used as one of the most capable diagnostic devices for COVID19 patients.
Anticancer properties of nanoparticle synthesized from Cyphostemma auriculatum. Roxb on nude mice
Authors: Mendam Kishore , Naik S. Jithender Kumar , Sriram K. Bala Hanumath , Pawar Anusha C , Vamshi S. 
Published: April 2022

The present study was aimed to establish the pharmacological and therapeutic properties of a green synthesized silver nanoparticles (AgNPs) in breast cancer induced by 7,12-dimethylbenzanthracene (DMBA) in nude mice. In this study, AgNPs made from Cyphostemma auriculatum Roxb. leaf extract( CA-AgNPs) were tested in a nude mice model for anticancer activity. A significant elevate changes in blood chemistry like heamoglobin, RBC, WBC, platelets and also on blood biochemical parameters such as catalase and SOD with obtained after 28 days of treatment with carcinogen. However, these levels were restored to normal at the end of the study period treated with CA-AgNPs. The liver oxidative stress enzymes showed no significant alterations. With 15 and 30 mg/kg b.w of CA-AgNP, histopathological analysis revealed no significant abnormalities in the kidney, spleen, lungs, heart, testis, or brain. However, 30 mg/kg b.w. of CA-AgNPs caused considerable cell edema and vacuolar degeneration in the liver, which returned to normal at the conclusion of the washout period. The findings of this study suggest that green produced CA-AgNPs at low concentrations could be beneficial.
White v Jones [1995] 2 WLR 187, HL
Authors: Van Erp Sjef , Dirix Eric , Lurger Brigitta 
Published: April 2022

The testator quarrelled with his family and executed a will to disinherit his daughters. Shortly after this the parties were reconciled and the testator wished to make a new will which included substantial gifts to his daughters. He instructed his solicitors to prepare a will to that effect. Unfortunately, however, they delayed preparations for about two months and at the end of that time the testator died without the new will having been executed. The earlier will was therefore unrevoked.
The daughters sued the solicitors to obtain the sums they would have been entitled to under the new will.
At first instance the judge dismissed the plaintiffs' claim on the basis that the defendants did not owe the plaintiffs a duty of care, and that the damages sought were of too speculative and uncertain a nature. The Court of Appeal allowed the plaintiffs' appeal. The House of Lords decided by a majority that the defendants' further appeal should be dismissed.
In reaching this conclusion, Lord Goff of Chieveley, with whose opinion Lords Browne-Wilkinson and Nolan concurred, was strongly influenced by consideration of the position in other legal systems, and by the policy considerations that had been advanced by academic writers on the subject. Legal systems varied, depending on their particular history and characteristics, as to whether a solution was based on tort or contract. Lord Goff believed that a tort-based solution was most suited to the English legal environment. Nevertheless, he was conscious that this conclusion involved the recognition of a new category of claims in the law of tort, whose precise ambit remained to be explored.
This approach was endorsed by Lord Browne-Wilkinson, who emphasised the incremental development of special classes of claim in the law of tort. Lord Nolan accepted that the facts fell within recognised principles of the law of tort.
A strong dissent was delivered by Lord Mustill, with whom Lord Keith of Kinkel agreed. He examined the possible application of traditional rules of contract and tort to the fact situation before the court and was unable to find a way of accommodating the claims of the plaintiffs which was consistent with principle and did not lead to an unjustified extension of possible liability.
Two of the following comments on the case take up the problem of the contract/tort interface and consider the way that the problem has been addressed from the perspective of French, Belgian and Dutch law. The third comment approaches the facts from a quite different perspective and examines the implications of the fact that the plaintiffs' claim relates to a matter of succession. This fact gives rise to policy considerations that ought to be borne in mind when considering how far the imposition of liability in contract or tort is appropriate.
The SE Company – A New Common European Company from 8 October 2004
Authors: Werlauff Erik 
Published: April 2022

With effect from 8 October 2004, it will be possible to establish a European company, a so-called SE, under the SE Regulation, no. 2157/2001 of 8 October 2001 on the statute for a European Company (SE), and directive 2001/86 adopted on the same date and complementing the statute on the involvement of employees.
If one were to express in one sentence the need for a common European company, the SE, it would be this: there is a need for a type of company which (A) is as uniform as possible from one member state to the next in order to allow businesses to enter known territory when using a foreign company of this type, and which (B) has the unique feature that the company can change nationality, i.e. it is able to move to another member state without the need to dissolve in the state from which it is moving and to re-establish ab initio in the state to which it is moving.
This article discusses the most important features of the regulation and the directive which companies and their advisers now have about two years to study.
EU Foreign Policy and the Role of NGOs: The Arab-Israeli Conflict as a Case Study
Authors: Steinberg Gerald M. 
Published: April 2022

The European Union’s structural weakness in foreign policy making, and the emphasis on soft power in promoting norms, contribute significantly to its close cooperation with civil society organizations and non-governmental organizations (NGOs).The EU provides core funding to hundreds of NGOs and receives legitimacy, information, and analysis from them. In return, this interdependence allows NGOs to expand their impact in many areas, including foreign policy. This study analyses the relationship between NGOs and EU decision-making in the foreign policy realm, particularly in the context of the Arab-Israel conflict. By examining EU documents on key issues, such as Jerusalem, settlements, Israeli-Arab citizens, and guidelines for cooperation with Israeli institutions, the article highlights the direct impact of selected NGOs. We argue that the close and mutual NGO-EU dependency has significant political and theoretical ramifications.
Reimagining Taiwan? The EUs Foreign Policy and Strategy in Asia
Authors: Biedermann Reinhard 
Published: April 2022

The European Union’s (EU’s) Taiwan policies have been dominated by trade and economic concerns due to the absence of a security profile and China’s insistence on Taiwan belonging to China. This neglect of a political role of the EU in East Asia is often regarded as a central strategic weakness of the EU. With a new government in office in Taiwan since 2016, Cross-Strait relations have worsened; this challenges EU’s ambitions to become a strategic actor in the region. Apart from security and economy, other political aspects of bilateral relations have remained almost unnoticed in the literature. This article addresses EU’s Taiwan policies from a different perspective. Instead of a hierarchic foreign policy exploration with security issues predominating, here, a multidimensional mosaic of EU’s Taiwan relations is analysed breadthways. From this standpoint, one can see that EU’s profile in Taiwan has increased considerably in recent years. These broadened bilateral relations may also support the EU’s wider political and strategic interests in the region altogether. The EU could help Taiwan’s New Southbound Policy align with EU’s Association of Southeast Asian Nations strategy, and thus support a rule-based strategy in the Far East.
Brexit and the Effects of the Proposed EU–UK Partnership Agreement on the Audiovisual Sector
Authors: Biggam Ross 
Published: April 2022

The audiovisual media industry has undergone and is undergoing a phase of global consolidation. While the sector is a significant component of the European economy, it is a special sector from a cultural perspective. Governments have reacted to this by trying to accommodate a tension between commercial objectives and what is perceived as ‘cultural’ objectives. Also the European Union has sought to reconcile these tensions. Now, Brexit poses further challenges for the global media sector, much of whose business activity was based in the UK.While the exact details of what Brexit would mean were unclear in June 2016, they have been partially clarified since then. The aim is to base the future EU/UK relationship on a free trade agreement, not on the Single Market. However, the audiovisual sector will be excluded from this agreement in line with the long-established precedent of a cultural exception in EU trade deals. The sector has widely understood these following extensive debates since 2013, ahead of adopting the EU mandate for the now-abandoned Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations with the US. Many international broadcasting groups have anticipated the end of UK Single Market access after Brexit by relicensing channels and relocating staff into the EU27. While the UK will retain and maybe grow some core strengths, notably around content production, its role as the leading European centre for global media companies is likely to be eroded by new hubs in the EU27, while UK-based media companies will continue to be affected by EU regulation in relation to market access as well as free movement. There are particular issues around data transfers and state aids. This article seeks to evaluate if the current negotiations cater to the interest of the audiovisual sector and if not, why not.
Brexit, EU–UK Partnership, Audiovisual, Post-Brexit settlement, Personal Data, State Aid
EU-UK POST-BREXIT Trade Relations: Prosperity Versus Sovereignty?
Authors: Holmes Peter , Rollo Jim 
Published: April 2022

Politicians on all sides failed to engage in serious debate about trade policy in the referendum. The ensuing debates on the implementation of Brexit lacked clarity on trade policy, processes, and the implications of these for business, consumers and the ability to negotiate new deals. The UK Government has only been consistent in its ability to frequently change its trade policy demands. The meaning of Single Market, Free Trade Agreement, Customs Union etc were widely misunderstood. Mrs May tried to preserve ‘Frictionless trade’ . More recently the ability to ‘strike new trade deals’ has become the most advertised ‘gain’ from Brexit. But the argument has focussed entirely on the ability to exercise sovereignty. Economic costs, including the impact of Coronavirus Disease (COVID) and its implications for trade rules, are hardly discussed on the UK side but the EU has also taken a fairly principled stand. We are not in a position to predict the final outcome but would argue that if there were to be no deal it would not be an accident but rather a logical consequence of the British view emphasizing sovereignty above all else.
Trade- Trade policy-Regulation, Sovereignty, Brexit- European Union , Negotiations
The Evolution of EU-GCC Relations Between Brexit and the Active Gulf
Authors: Cristiani Dario 
Published: April 2022

On 31 January 2020, the United Kingdom officially withdrew from the European Union (EU). Brexit will reduce the EU global outreach in specific areas in which the role of the UK was essential. The Gulf is one of them. Brexit is also happening as the era of the Anglosaxon hegemony in the Gulf is coming to an end. What here is defined as the active Gulf has replaced the passive Gulf, a process that has been in the making for a while. This means that a geopolitical vacuum that needs to be filled – either by regional or external actors – is emerging. As no external actor can play in the Gulf the role played by the UK and the US in the past; mounting security dilemmas are affecting more and more the views and perceptions of regional actors. This article aims at analysing these dynamics in the light of Brexit and how these two dynamics can impact the EU-GCC historically dysfunctional liaison. In order to do so, the paper will use the lens and language of geopolitics. The post-Brexit EU, thus, will have to interact with the Active Gulf. The EU will fail to provide an alternative to the US as a potential external security provider, and the absence of the UK from the EU ranks will also preclude the EU from having a crucial driver to deepen these relations further.
EU, GCC, Gulf, UK, Brexit, US, UAE, Saudi Arabia, Qatar, Iran, Geopolitics
The EU and the Temptation to Become a Civilizational State
Authors: Glencross Andrew 
Published: April 2022

This article argues that the desire to promote a ‘European way of life’ constitutes a defining feature of contemporary European integration. What might be misinterpreted as an inward turn is in fact part of the temptation for the EU to become a ‘civilizational state’, one promoting a distinct identity against rival value systems. The analysis highlights the significance of the EU’s ideological shift towards a civilizational narrative and explores the domestic and international factors pushing Brussels in this direction. The article also considers the practical consequences of the EU’s attempt to act as a civilizational state in its foreign relations. Here the argument proceeds on the understanding that a civilization is not an essence but a set of practices associated with political decision-making, notably over boundaries. The EU response to Russian and Chinese attempts to extend their influence in Europe during the COVID-19 pandemic is examined as a case study of how more assertive boundary-making, to solidify the EU’s civilizational claims, is likely to fuel geopolitical competition. Ultimately, the universal idea of Europe as a template for global governance was far less threatening for its systemic challengers. Hence the EU’s pandemic response is a sign of heightened civilizational rivalry.
Civilizational state, EU foreign policy, COVID-19, Narratives, Pandemic
Inclusion in EU-Georgia Trade Relations: A Critical Institutionalist Analysis of the Georgian Domestic Advisory Group
Authors: Potjomkina Diana 
Published: April 2022

This article advances a context-sensitive, critical approach to (1) conceptualizing, (2) assessing and (3) explaining participatory inclusiveness of multistakeholder mechanisms, and applies it to the empirical case of the Domestic Advisory Group (DAG) established in Georgia in the framework of the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) with the European Union (EU). Such multistakeholder mechanisms, promoted by the EU, are expected to democratize trade policymaking and refute criticism concerning the negative impact of trade on sustainable development. Our conceptual perspective highlights the importance of not only formal rules, but also micro-level power relations among stakeholders and their ties to macro-level power relations existing in a society, as well as the linkage between social and material sides of power. In our typology, ‘genuine’ multistakeholderism enables just consideration of diverse perspectives through high de jure and de facto horizontal and vertical inclusiveness. Yet our empirical analysis, based on extensive interviews and secondary sources, exemplifies difficulties in reaching ‘genuine’ inclusiveness. Situating the Georgian DAG in the broader societal context helps explain the low degree of inclusiveness we observe, and lack of significant progress in advancing a genuine multistakeholder debate as well as the trade and sustainable agenda in Georgia.
Trade, Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, sustainable development, multistakeholderism, civil society, participation, inclusiveness, Georgia, European Union, critical institutionalism