bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Authors: Mory Kezia Simbolon Yosephine , Rosmidah Rosmidah 
Published: June 2022

The purpose of this research is to 1. To find out and analyze the distribution system of 3 kg LPG gas to the hands of consumers in Paal Merah District, Jambi City. 2. To understand and analyze legal protection for consumers in obtaining 3 Kg of LPG gas in Paal Merah District, Jambi City. To reveal this problem, the writer uses juridical-empirical research, namely field research with interviews and documentation. The results of this study show that: 1. The distribution system of 3 Kg LPG gas to the hands of consumers in Paal Merah District, Jambi City is not implemented with the distribution channel which should be due to the existence of retailers in the 3 kg LPG gas distribution chain in Paal Merah District, Jambi City. 2. Legal protection for consumers in obtaining 3 Kg of LPG gas in Paal Merah Sub-district, Jambi City is not protected by consumer rights, due to very weak appeals and supervision of the distribution chain.
Keywords: Consumer; Protection.

Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk 1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pendistribusian gas LPG 3 kg sampai ketangan konsumen di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 2. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian lapangan dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa : 1. Sistem pendistribusian gas LPG 3 Kg sampai ketangan konsumen di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tidak terlaksana dengan alur jalur pendistribusian yang seharusnya dikarenakan adanya Pengecer dalam rantai pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tidak terlindunginya hak-hak konsumen, dikarenakan sangat lemahnya imbauan serta pengawasan pada rantai pendistribusian.
Kata Kunci : Perlindungan; Konsumen.
Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi
Authors: Sepma Armevya , Erwita Yenni 
Published: June 2022

This thesis studies the Granting of Post-Divorce Children's Rights by using 2 decisions as a comparison. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 Concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Judges' Courts Jambi religion. The research aims to find out and analyze how the implementation of judges' decisions on children's living rights after divorce in Jambi religious court. Formulation of the problem: (1) How is the granting of post divorce rights in the Jambi Religious Court? (2) What are the factors in the non-implementation of post divorce rights for child divorce in the Jambi Religious Court? Research using empirical juridical legal methods related to the provision of children's living rights after divorce, giving children the right to life is very often, parents ignore their responsibilities so that it does not run in accordance with the contents of the Judges' Decision because the implementation of this ruling lacks concern for the parties to get their rights in accordance with the contents of the Court's decision. The cause is economic factors and communication factors that have broken up after the divorce. While the efforts taken by the mother if the husband does not pay the cost of living then he can submit an execution to the Religious Court.
Keywords: Child; Living; Divorce

Abstrak
Skripsi ini mengkaji tentang Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dengan menggunakan 2 putusan sebagai perbandingan. Berlasndaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Hakim Pengadilan Agama Jambi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama jambi. Rumusan masalah: (1) Bagaimana Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi? (2) Apa Faktor-faktor tidak terlaksananya Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi? Penelitian menggunakan metode hukum yuridis empiris terkait pemberian hak nafkah anak pasca perceraian, pemberian hak nafkah anak sering sekali, orang tua mengabaikan tanggung jawabnya sehingga tidak berjalan sesuai dengan isi Putusan Majelis Hakim dikarenakan Pelaksanaan putusan ini kurang adanya perhatian bagi para pihak untuk mendapatkan hak nya sesuai dengan isi putusan Pengadilan. Penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor komunikasi yang telah putus setelah terjadinya perceraian. Sedangkan upaya yang ditempuh oleh ibu jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama.
Kata Kunci : Nafkah; Anak; Perceraian
Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Authors: Ariyanto Ariyanto , Raffles Raffles , Rosmidah Rosmidah 
Published: June 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, selanjutnya untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi bahwa barang yang merupakan jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa melalui sistem resmi dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (pengalihan utang di bawah tangan) dipandang sebagai bentuk cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, kemudian perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pengalihan utang objek jaminan fidusia oleh debitur dilakukan secara di bawah tangan. Dari hasil penelitian ini diharapkan Perusahaan Pembiayaan PT. Astra Credit Companies Kota Jambi melakukan sosialisasi atas peraturan pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan Fidusia.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Pembiayaan Konsumen.
This study aims to determine and analyze the transfer of fiduciary security object arrangements at PT. Astra Credit Companies Jambi City, then to understand and analyze the legal protection of the parties in the event of a transfer of debt fiduciary collateral objects at PT. Astra Credit Companies Jambi City. The method used is empirical juridical. The results showed that the arrangement of the transfer of fiduciary collateral objects in PT. Astra Credit Companies of the City of Jambi that goods which are fiduciary guarantees are transferred to third parties without going through an official system and obtaining prior written approval from creditors (transfer of debt under the hand) is seen as a form of default on debtors' promises in carrying out PT. Astra Credit Companies Jambi City, then legal protection against the parties in the event of a debt transfer object fiduciary guarantee at PT. Astra Credit Companies Jambi City is not running as it should. Because the transfer of fiduciary collateral debt objects by the debtor is done underhanded. From the results of this study it is expected that the Financing Company of PT. Astra Credit Companies Jambi City socializes the credit financing regulations with fiduciary guarantees, so as to increase consumer awareness to comply with Law Number 42 of 1999 and Government Regulation Number 21 of 2015 concerning the procedures for registering Fiduciary guarantees.
Keywords: Fiduciary Guarantee; Consumer finance
Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Authors: Natalina Br Ginting Erika , Yetniwati Yetniwati 
Published: June 2022

This study aims to 1) indentify and analiyze the arrangement of copyright forms as objects of the foundationary guarantee; 2) to find out and analyze the copyright execution arrangements of the debt breaks promises/defaults. As for the formulation of problems that will be studied regarding 1) what form of copyright can be used as an object of the dictionary guarantee; 2) how do the copyright execution arrangements of the debt defaut/breaks his promise. The research method used is a normal judicial research type. The result show that 1) the foundational guarantee of copyright has not been specifically regulated how it’s implementation and the current regulations are only limited to being the norm in law without any implementing regulations until now, because law 42 of 1999 only regulates fiduciary with the guarantee of a tangible movable object. 2) copyright as an object of fiduciary guarantee raises legal problems in the future when the debitor is in default, execution will be difficult because copyright is an intangible object and there is no appraisal institution that interprets the value of copyright.
Keywords : copyrights, fiduciary guarantee.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan bentuk hak cipta sebagai objek jaminan fidusia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi hak cipta apabila debitur ingkar janji/ wanprestasi. Adapun perumusan masalah yang akan dikaji mengenai 1) bagaimana bentuk hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia; 2) bagaimana pengaturan eksekusi hak cipta apabila debitur wanprestasi/ingkar janji. metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) pengaturan Jaminan fidusia terhadap hak cipta belum diatur secara khusus bagaimana pelaksanaanya dan peraturan yang ada saat ini hanya sebatas menjadi norma dalam undang-undang tanpa ada pengaturan pelaksana sampai sekarang, karena undang-undang 42 Tahun 1999 hanya mengatur tentang fidusia dengan jaminan benda bergerak yang berwujud 2) hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menimbulkan problematika hukum kedepannya manakala debitur cidera janji/wanprestasi, eksekusi akan sulit dilakukan karena hak cipta termasuk benda yang tidak berwujud dan belum ada lembaga aprasial yang menafsirkan nilai dari hak cipta.
Kata kunci : hak cipta; jaminan fidusia;
Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi
Authors: Putri Wulansari Ditya , Pahlefi Pahlefi 
Published: June 2022

Abstract
This study aims to determine and analyze: 1) why there is a land dispute between the corporation and the community in Muaro Jambi Regency; 2) how is the settlement of land disputes between corporations and communities related to legal certainty in Muaro Jambi Regency. This research is empirical legal research with data collection techniques through interviews and documentation studies. The results showed that 1) land disputes between corporations and communities in some cases in Muaro Jambi Regency were caused by a not good faith of land sale and purchase agreements, land tenure was not based on clear rights and sales and purchases that were not carried out by the legal owner. 2) Settlement of land disputes between corporations and community in Muaro Jambi Regency based on the provisions of Article 37 and Article 46 (Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases).

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) mengapa terjadi sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi; 2) bagaimana penyelesaian sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat kaitannya dengan kepastian hukum di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tehnik pengumpulan data, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penyebab terjadinya sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi pada beberapa kasus disebabkan karena perjanjian jual beli tanah yang tidak dilandasi itikad baik, penguasaan tanah tanpa dilandasi alas hak yang jelas danjual beli yang tidak dilakukan oleh pemilik yang sah. 2) Penyelesaian sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi ditelusuri dengan ketentuan yakni: ketentuan Pasal 37 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Pada Rumah Potong Hewan Kota Jambi
Authors: Pratama Bima , Suryahartati Dwi 
Published: June 2022

This study aims to determine and analyze the implementation of PKWT in slaughterhouses Jambi, and examine the obstacles that hamper the implementation of PKWT related to the rights of the parties in legal protection for contract workers in slaughterhouses Jambi. The research method used in this study is empirical juridical. The results of this study indicate that the implementation of rights regarding wages, working time, health benefits in the form of BPJS and OHS (Occational Health and Safety) implementation that is not in accordance with the contents of PKWT and constraints that hamper the implementation of the contents of PKWT are the maintenance of unfinished BPJS Health, flexible working hours which cause overtime paid, non-rigid wage systems and slaughterhouses that do not incorporate OHS clauses into PKWT. In implementing work agreements between workers and slaughterhouses in the city of Jambi, a discussion should be held between contract workers and slaughterhouses to straighten out the contents of PKWT and resolve issues related to non-implementation of rights in the PKWT.
Keywords: Legal Protection; Temporary Work Aggreement

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PKWT di rumah potong hewan Kota Jambi serta menelaah kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan PKWT terkait hak para pihak dalam perlindungan hukum bagi pekerja kontrak di rumah potong hewan Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terlaksananya hak mengenai upah, waktu kerja, tunjangan kesehatan berbentuk BPJS dan pelaksanaan K3 yang tidak sesuai dengan isi PKWT dan kendala yang menghambat pelaksanaan isi PKWT yaitu pengurusan BPJS Kesehatan yang tidak kunjung selesai, jam kerja fleksible yang menyebabkan lembur tidak dibayarkan, sistem pengupahan yang tidak rigid serta pihak Rumah Potong Hewan yang tidak memasukkan klausula K3 ke dalam PKWT. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan rumah potong hewan di Kota Jambi hendaknya mengadakan musyawarah antar pihak pekerja kontrak dan pihak rumah potong hewan untuk meluruskan isi dari PKWT serta menyelesaikan permasalahan terkait tidak terlaksananya hak-hak di dalam PKWT tersebut.
Kata kunci: Perlindungan Hukum; PKWT
Pelaksanaan Hibah pada Masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung
Authors: Okta Piyerda Pinni , Yahya Taufik 
Published: June 2022

The purpose of this study is to know and analyze the process of transfer of grants between Grants and Grants of customary grants in Merlung Subdistrict, TanjungJabung Barat Regency, to know and analyze the obstacles that result in no problem solving in granting customary grants in Merlung Subdistrict, TanjungJabungBarat. The research method used is empirical juridical. Based on the results of the study shows that 1. The implementation of the grant between the giver and the recipient of the grant in Merlung District,TanjungJabungBarat Regency did not implement the customary law provisions for the distribution of grant property. 2. Obstacles resulting in the absence of problem solving in granting grants Merlung Subdistrict TanjungJabung Barat Regency, consisting of lack of education, due to economic and service, with the conclusion the implementation of customary distribution of grants in the Merlung Subdistrict TanjungJabungBarat Regency is not implemented properly. customary law rules. This is of course very detrimental because it will create many more family problems.
Keywords: Bequest; Malay Jambi.

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pemindahan hibah antara Penghibah dan Penerima hibah secara adat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang mengakibatkan tidak adanya penyelesaian masalah dalam pemberian hibah secara adat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pelaksanaan hibah antara penghibah dan penerima hibah di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlaksananya sistem ketentuan hukum adat pembagian harta hibah. 2. Kendala yang mengakibatkan tidak adanya penyelesaian masalah dalam pemberian hibah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri atas kurangnya pendidikan, akibat ekonomi dan jasa, dengan kesimpulan pelaksanaan pembagian hibah secara adat masyarakat di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlaksana dengan baik yang sesuia aturan hukum adat. Hal ini tentunya sangat merugikan karena akan banyak menciptakan masalah keluarga lagi.
Kata Kunci: Hibah; Melayu Jambi.
Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK)
Authors: Pitaloka Diah , Sasmiar Sasmiar 
Published: June 2022

This research aims to find out and analyze the reasons for the consideration of judges' decisions in the case of unilaterally terminating the agreement in MA Decision No.31/Pdt.G/2018/PN DPK. This research uses the Normative Juridical research method, namely by conducting studies and analysis that refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions and legal norms that exist in the society. In addition, by looking at synchronization of rules and the other rules in a hierarchical manner. MA Decision No.31/Pdt.G/2018/PN DPK is a case of unilateral termination of an agreement made by PT.RWB to PT.AGS. PT. AGS objected and filed a lawsuit against the law at the Depok District Court. The result of this research is the act of terminating the agreement unilaterally fulfilling the elements in Article 1365 BW. Because the result of the unilateral termination of the agreement has been detrimental to one of the parties bound in the agreement. And lack of good faith in carrying out cooperation agreements. So that the act of terminating the agreement unilaterally can be classified as an act against the law. With the decision to terminate the agreement unilaterally as an act against the law, this means that there has been a shift where violations of the law originating from the agreement can be sued as acts against the law.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan pertimbangan keputusan Hakim dalam kasus pemutusan perjanjian secara sepihak pada Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pengkajian dan analisa yang mengacu kepada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK adalah sebuah kasus pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan PT. RWB kepada PT. AGS. PT. AGS merasa keberatan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Depok. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak telah memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 1365 BW. Karena akibat pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut telah merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian. Dan tidak adanya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian kerjasama. Sehingga tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan diputuskannya perkara pemutusan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, ini berarti telah terjadi pergeseran yang mana pelanggaran hukum yang bersumber dari perjanjian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum.
Numerical Simulation of Elastic/Electromagnetic Waves Propagation in Stratiﬁed 3D Media: Ursin's Approach
Authors: Pinho David da Costa de , Priimenko Viatcheslav Ivanovich , Miranda Azeredo Marcia 
Published: June 2022

Abstract. This work aims to present and implement a mathematical algorithm based on Ursin’s formal- ism to numerically simulate the propagation of elastic and electromagnetic waves in stratified 3D media. One of the significant advantages of the Ursin’s formalism is that, under certain conditions, this method allows one to consider partial differential equations describing various dynamic physical processes in a sin- gle form. Unlike the original work of Ursin, in the case of Maxwell’s equations, to describe the process of propagation of electromagnetic waves in air, we used a hyperbolic version of Maxwell’s equations; and in the Earth’s subsurface, a diffusion (parabolic) version. An analysis of the elastic/electromagnetic responses is carried out in this paper, proving the effectiveness of the mathematical algorithm through numerical simulations.Keywords: Waves PDE, Matrix Method, Mathematical Algorithm.Simulação Numérica de Propagação das Ondas Elásticas/Eletromagnéticas em Meios 3D Estratificados: Abordagem de UrsinResumo. O objetivo deste trabalho é apresentar e implementar numericamente um algoritmo matemático, baseado no formalismo de Ursin, para a simulação da propagação de ondas elásticas e eletromagnéticas em meios 3D estratificados. Uma das grandes vantagens do formalismo de Ursin é que este método permite tratar, em certas condições, equações diferenciais parciais que descrevem diferentes processos físicos dinâmicos em uma única forma. Ao contrário do trabalho original de Ursin, no caso das equações de Maxwell, para caracterizar o processo de propagação das ondas eletromagnéticas no ar, usamos uma versão hiperbólica das equações de Maxwell, e na subsuperfície da terra - uma versão de difusão (parabólica). Uma análise das respostas elásticas/eletromagnéticas é realizada neste artigo, comprovando a eficácia do algoritmo matemático através de simulações numéricas.Palavras-chave: EDP’s de ondas, Método Matricial, algoritmo matemático. How to cite: