bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Analisis Yuridis Terhadap pelaksanaan Putusan PraPeradilan Tulis Ginting dan Arifin Edi Ginting (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN STB)
Authors: Meliala Belra Mordhekai Tuahta Sembiring , Tawang Dian Adriawan Dg 
Published: November 2022

Untuk menetapkan seorang menjadi tersangka di Indonesia tidak bisa dilakukan secara semena-mena, semua sudah diatur dalam undang-undang. Dalam melakukan upaya paksa, pihak kepolisian apabila melakukan prosedur penangkapan, penahanan melanggara undang-undang, bagi yang dikenakan upaya paksa tersebut dapat mengajukan praperadilan yang dimana praperadilan merupakan suatu lembaga untuk mengaja dan menghukum aparat negara yang melakukan kewajibannya dengan sewenang-wenang, yang dimana putusan praperadilan adalah bersifat final dan mengikat yang harus dihormati para pihak. Permasalahan yang akan dibahas ialah 1) Apakah Putusan Praperadilan No. 5/Pid.Pra/2017/PN STB telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?, 2) Apakah tindakan kepolisian meneruskan kasus ke kejaksaan tanpa mempertimbangakan putusan putusan praperadilan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?. Sebagai hasil penelitian adalah 1) Pertimbangan hakim terhadap kasus dalam Putusan Praperadilan No. 5/Pid.Pra/2017/PN STB dengan memutus menerima permohonan praperadilan dengan menegakkan keadilan dalam kasus tersebut di atas telah memenuhi kepastian hukum 2) tindakan penerusan kasus perkara ke pengadilan negeri walaupun permohonan praperadilan di terima oleh hakim, merupakan tindakan yang melanggar tujuan hukum, karena merebut hak-hak pemohon praperadilan. Kata kunci : Hukum Acara Pidana, Praperadilan, Tujuan Putusan (Analisis Yuridis Terhadap pelaksanaan Putusan PraPeradilan Tulis Ginting dan Arifin Edi Ginting (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN STB)
Tinjauan Yuridis Mengenai Praperadilan Terhadap Perintah Penangkapan Tersangka Hendri Winata Oleh Kepolisian Republik Resort Metropolitan Jakarta Selatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.sel.)
Authors: Insar Daniel Putra , Setiyono Setiyono 
Published: November 2022

Praperadilan pada prinsipnya dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengawasi para aparat penegak hukum terutama terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka. Pada umumnya, sering sekali terjadi kesewenang-wenangan penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan upaya paksa seperti halnya penangkapan, tanpa memperhatikan tata cara serta prosedur. Sebagaimana dalam halnya dalam Putusan Praperadilan Nomor. 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel, terdapat permasalahan yang akan dibahas ialah, 1)Apakah penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka Hendri Winata sudah sesuai atau tidak dengan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012?, 2)Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Praperadilan No. 108/ Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel mengenai tidak sahnya penangkapan telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012? Penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan diatas adalah penelitian yuridis normatif, dan dianalisis secara kualitatif menggunakan Data Sekunder. Kesimpulan yang dapat ditarik dengan metode deduktif, yaitu 1)Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka Hendri Winata tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Perkap No 14 Tahun 2012 dan SOP Perkabareskrim No. 3 Tahun 2014 2) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Praperadilan No.108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel mengenai tidak sahnya penangkapan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 khususnya pada Pasal 36 ayat (1). Kata kunci : Hukum Acara Pidana, Praperadilan, Penangkapan, Tinjauan Yuridis Mengenai Praperadilan Terhadap Perintah Penangkapan Tersangka Hendri Winata Oleh Kepolisian Republik Resort Metropolitan Jakarta Selatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.sel.)
PENGUASAAN SARUSUN BERDASARKAN PPJB DENGAN PELAKU PEMBANGUNAN (Studi Putusan Nomor: 91/PDT/2020/PT YYK)
Authors: Sumartini Wiwin , Pandamdari Endang 
Published: November 2022

Pelaku pembangunan rumah susun dapat menjual kepada pembeli dengan memasarkannya terlebih dahulu melalui sistem Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam prakteknya sering kali pelaku pembangunan tidak mematuhi atau melanggar perjanjian dari apa yang diperjanjikan dalam PPJB. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun serta bagaimana akibat hukum putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2020/PT YYK terhadap penguasaan satuan rumah susun berdasarkan PPJB, suatu penelitian menggunakan metode yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif lalu data yang digunakan adalah data sekunder, analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Penelitian ini menghasilkan jawaban rumusan masalah yaitu untuk mengalihkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus dilaksanakan melalui Akta Jual Beli sebagai dasar peralihan HMSRS sesuai dengan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun. Akibat hukum Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2020 PT YYK adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun belum berpindah kepemilikannya kepada pembeli.
PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM GANTI KERUGIAN OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG
Authors: Gunita Nindya  , Siti Nurbaiti  
Published: November 2022

ABSTRAK
Asuransi kendaraan bernotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian. Dalam pelaksanannya tidak jarang menimbulkan masalah yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip itikad baik, sebagaimana dalam Pasal 251 KUHD. Pembahasan seperti kasus yang terjadi antara pada PT Asuransi Astra Buana dengan tertanggung. Bagaimana pengaturan mengenai prinsip itikad baik dalam ganti rugi yang diberikan oleh PT Asuransi Astra Buana kepada tertanggung berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak tertanggung merupakan tindakan pelanggaran prinsip itikad baik atau tidak merupakan pokok permasalahan yang dibahas. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan penelitian menggambarkan bahwa pengaturan prinsip itikad baik yang terdapat pada Pasal 251 KUHD mengandung kelemahan karena hanya ditujukan kepada sitertanggung, sehingga penanggung tidak membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung dengan alasan tertanggung melanggar Prinsip Itikad Baik, dan tindakan yang dilakukan oleh tertanggung tidak melanggar prinsip itikad baik, sebagaimana diatur pada Pasal 251 KUHD, karena hasil putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Kasasi, bahwa pihak penanggung harus mengganti rugi atas klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung, karena tertanggung dapat membuktikan bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tidak dalam keadaan disewakan secara komersil.
PELANGGARAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN SELAMA KEKUASAAN REZIM TALIBAN BERDASARKAN KONVENSI CEDAW
Authors: Tsabitah Rizqi Ekanoviarini  , Aji Wibowo  
Published: November 2022

ABSTRAK

Kembalinya Taliban ke Afghanistan menimbulkan banyak kontroversi terutama mengenai hak asasi terhadap perempuan. Diratifikasinya CEDAW oleh Afghanistan membuat negara tersebut secara hukum menjadi terikat dengan konvensi tersebut dan harus menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur ke dalam peraturan dan tindakan nasionalnya. Pada kenyataannya, masih terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Taliban, diantaranya yaitu adanya pembatasan terhadap hak perempuan. Karya ilmiah hukum ini membahas bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum perempuan di Afghanistan selama kekuasaan rezim Taliban dan bagaimana tanggung jawab Afghanistan sebagai negara terhadap pelanggaran hak perempuan di Afghanistan berdasarkan Konvensi CEDAW. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data diolah secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu, negara Afghanistan dianggap telah melanggar perjanjian internasional dan Afghanistan sebagai negara harus mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh organ negaranya tersebut.
TINJAUAN YURIDIS SAHNYA JUAL BELI ATAS SEBIDANG TANAH YANG BELUM DIBAGI WARIS
Authors: Karmila Amalia Pesa  , Endang Pandamdari  
Published: November 2022

Tanah atau wilayah termasuk unsur penting bagi suatu negara. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sahnya Jual Beli Tanah Yang Masih Belum Dibagi Waris Dan Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Mbn Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Metode Penelitian yang digunakan yaitu tipe yuridis normatif menggunakan sifat penelitian deskriptif yang bersumber pada data sekunder. Data hasil penelitian di analisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan pemahaman deduktif. Hasil penelitian adalah menurut pertimbangan hakim dalam putusan jual beli tanah yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II sah, namun karena jual beli objek tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan harta pewarisan dan dalam jual beli tersebut tidak mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, maka seharusnya Tergugat I selaku penjual tidak berhak untuk melakukan jual beli maka gugatan Penggugat selaku ahli waris yang sah atas objek tanah tersebut seharusnya diterima dan perbuatan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dibatalkan.
GANTI KERUGIAN OBJEK PENGADAAN TANAH WARGA SUMBERJAYA UNTUK PEMBANGUNAN TOL CIBITUNG CILINCING
Authors: Putri Viryal Dewi  , Intan Nevia Cahyana  
Published: November 2022

Pemberian Ganti Kerugian ialah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, namun dalam tahap pelaksanaannya teridentifikasi adanya beberapa warga dengan kepemilikan tanah yang bersengketa sehingga tidak diketahui pihak mana yang berhak menerima ganti rugi. Sehingga menjadikan Penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan permasalahan tentang apakah pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah warga Sumberjaya di kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 dan apakah yang menjadi kendala dalam pemberian ganti rugi dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan logika deduktif. Penelitian menyatakan bahwa pemberian ganti rugi terhadap objek pengadaan tanah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, namun dalam pelaksanaan terjadi kendala. Kesimpulan dari penulisan tersebut menyatakan bahwa pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah yaitu tanah sengketa sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, dan terhadap kendala yang dihadapi terdapat upaya penyelesaian yang dilakukan panitia pengadaan tanah.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN PENGGANTIAN RUGI PENYEDIAAN LAHAN PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI
Authors: Made Bhisma Abidharma Merada  , Irene Eka Sihombing  
Published: November 2022

Penyediaan lahan dalam rangka kepentingan umum seringkali bermasalah, terutama dalam hal menyediakannya kepada masyarakat yang terkena dampak, sehingga mengajukan gugatan permohonan penggantian rugi. Permasalahan adalah 1) Bagaimana penyediaan lahan guna membangun SUTT diKabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat? serta 2) Apakah pemberian penggantian rugi pada kasus ketetapan nomor 3/Pdt.G/ 2021/ PN Sag telah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012?. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan deskripsi analisis yang digunakan adalah data sekunder kemudian di analisis dengan kualitatif serta logika deduktif guna penarikan kesimpulan. Penyediaan lahan guna membangun SUTT diKabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, dilaksanakan dengan melakukan Inventarisasi serta pengenalan yang menguasasi, kepemilikan, penggunanya, serta pemanfaat tanahnya; Penilaian penggantian rugi; Penetapan Musyawarah penggantian kerugian; Pemberian penggantian rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 serta pemberian penggantian rugi dengan berdasarkan pada hasil dari tim penilai pertanahan serta telah dilakukan musyawarah dengan pemilik lahan yang akan mendapatkan ganti kerugiaan di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 34 serta Pasal 37 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 serta Pasal 63 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.
TANAH HUTAN KOTA YANG MENJADI WISATA KULINER DI BEKASI
Authors: Claudia Eleonora Marshinta  , Meta Indah Budhianti  
Published: November 2022

Ruang Terbuka Hijau, Hutan Kota yang seharusnya 90%-100% merupakan pepohonan dan ruang hijau. Tetapi dibekasi tanah hutan kota dibangun wisata kuliner. Pokok permasalahan yang penulis bahas adalah Apakah Wisata Kuliner yang di bangun di Tanah Hutan Kota di Bekasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi dan Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam memenuhi proposi Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, penelitian bersifat deskriptif, sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data menggunakan metode kualitatif, serta penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, wisata kuliner boleh di bangun dengan syarat memiliki izin dari pemerintah daerah kota Bekasi. Hal ini dinyatakan dalam peraturan daerah kota Bekasi nomor 5 tahun 2016. Ruang terbuka hijau di Dalam pemenuhan proposi bekasi pemerintah kota telah memasukan tata ruang kedalam peraturan daerah dan mencoba untuk menjadikan lahan kosong dan terlantar menjadi zona Hijau. Saran yang diberikan adalah agar Pemerintah lebih dapat melakukan pengawasan terhadap pedagang pedangang yang berjualan di hutan kota, serta lebih bersikap tegas dalam pemenuhan proposi ruang terbuka Hijau di Bekasi.
PRAKTEK DISKRIMINASI TELKOM GROUP TERHADAP NETFLIX BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
Authors: Alma Syafitri  , Sharda Abrianti  
Published: November 2022

Untuk meningkatkan perekonomian nasional, suatu persaingan dibutuhkan untuk mendorong para pelaku usaha. akan tetapi, jika dilakukan dengan cara melakukan diskriminasi kepada beberapa pelaku usaha terhadap seluruh pelaku usaha yang ada, akan menimbulkan dampak negatif. Artikel ini mengkaji kasus praktek diskriminasi TELKOM Group terhadap penyediaan layanan akses internet Netflix berdasarkan hukum persaingan usaha. Adapun permasalahannya adalah apakah unsur praktek diskriminasi yang dilakukan oleh TELKOM Group terhadap Netflix dalam Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 dapat terpenuhi, serta bagaimana KPPU melakukan pendekatan hukum dalam memeriksa dugaan praktek diskriminasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan analisis secara normatif terhadap putusan KPPU No 08/KPPU-I/2020, dengan menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, serta analisis data dilakukan secara kualitatif dan metode penarikan kesimpulannya menggunakan logika deduktif. TELKOM Group terbukti melakukan praktek diskriminasi atas Pemblokiran Layanan Akses Internet terhadap Netflix yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam memutus perkara KPPU menggunakan pendekatan Rule of Reason.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA
Authors: Kelvin Leo Putra  , Azmi Syah Putra  
Published: November 2022

Penelitian ini membahas tentang kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama- sama. Maraknya kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Indonesia membuat masyarakat harus lebih berhati-hati. Berdasarkan Riset Badan Pusat Statistik terdapat 1.279 kasus pencurian tanpa penggunaan kekerasan dan 266 kasus pencurian dengan penggunaan kekerasan di DKI Jakarta pada tahun 2019, yang kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada kasus pencurian tanpa kekerasan yaitu menjadi 1.950 kasus dan penurunan kasus pencurian dengan kekerasan yaitu menjadi 184 kasus. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah fakta dan unsur-unsur dalam perbuatan terdakwa sehingga hakim menerapkan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Tipe penelitian pada penulisan ini merupakan suatu penelitian hukum normatif dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara kualitatif. Cara penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif. Menurut penulis putusan hakim kurang tepat, seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 365 Ayat (1) Jo ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP yaitu tindak pidana pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian serta dilakukan dijalan umum dan dilakukan bersama-sama yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.
TINJAUAN YURIDIS PENGANGKUTAN KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU
Authors: Fadhila  , Irene Mariane  
Published: November 2022

Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) merupakan hal penting bagi suatu usaha dalam pengangkutan hasil hutan. Maka rumusan masalahan pada skripsi ini adalah Perizinan Apa Saja Yang Harus Dimiliki Dalam Melakukan Usaha Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Dan Bagaimanakah Seharusnya Prosedur Melakukan Usaha Pengangkutan Hasil Hutan Kayu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Metode Penelitian menggunakan Yuridis Normatif, Data penelitiaan menggunakan Data Sekunder, Pengumpulan Data denga Studi Kepustakaan, dan Analisis Data Kualitatif serta Penarikan Kesimpulan menggunakan Metode Logika Deduktif. Hasil Penelitian adalah perizinan yang harus dimiliki dalam melakukan usaha dan pengangkutan hasil hutan kayu menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan diantaranya Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Surat Keterangan Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO). Dalam kasus Putusan Nomor Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl ini bahwaterdakwa melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa SKSHHK melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang - Undang Nomor. 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM INDONESIA DENGAN HUKUM IRLANDIA
Authors: Irsyad Aditya Purnomo Putra  , Fachri Bey  
Published: November 2022

Bentuk kejahatan yang masih sering terjadi masyarakat yaitu salah satunya adalah kejahatan pencurian atau tindak pidana pencurian. Negara Indonesia terdiri beragam suku dan ras dengan karakter, dan sifat yang berbeda-beda yang pastinya akan membuat tindak kriminalitas menjadi perhatian yang harus diawasi. Tidak berbeda dengan negara Indonesia, Irlandia pun tidak lepas dari tindak pidana pencurian. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yang diangkat adalah bagaimana persamaan dan perbedaan tindak pidana pencurian menurut KUHP dan Criminal Justice Ireland. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder dianalisis secara kualitiatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan secara logika deduktif.. Hasil dari penelitian ini dapat ditemukan yaitu persamaannya adalah terdapat pada cara melakukan pencurian, kerugian yang ditimbulkan, mengenai kejahatan, tujuan pencurian sedangkan perbedaannya adalah sistem hukum negaranya, sanksi pidana, jumlah pasal, perbedaan penerapan pasal, hukuman pencabutan hak. Pada dasarnya kesimpulan terpenting yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sistem hukum yang dianut dari Negara Indonesia dan Irlandia sangat berbeda, dimana sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum civil law. Sedangkan Irlandia menggunakan sistem hukum common law.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TERDAKWANYA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM
Authors: Rakhbir Singh  , Dian Adriawan Daeng Tawang  
Published: November 2022

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja, Hakim Nomor: 7/PID.B/2019/PN.BTA tidak memberikan nasihat hukum praperadilan dan upaya hukum kepada terdakwa atas percobaan pembunuhan. Yang penulis terapkan adalah keadilan normatif, dan fokus utama penelitiannya didasarkan pada aturan atau norma hukum positif. Sifat penulisan yang penulis terapkan adalah penelitian deskriptif analitis. Ini berarti analisis yang cermat, lengkap dan sistematis. Permintaan jaksa itu dinyatakan tidak dapat diterima. Tuduhan yang diajukan kejaksaan dianggap tidak sah dan putusan dianggap tidak pernah dijatuhkan. Hakim wajib memberikan nasihat hukum kepada terdakwa dalam kasus pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 (1) KUHP. Terdakwa berhak mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Advokad.
PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Authors: Elisabeth Putri  , Dyah Setyorini  
Published: November 2022

Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik (HT-el) adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik (Permen ATR/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 2020). Pendaftaran Hak Tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Depok masih dalam tahap pengembangan namun implementasi pendaftaran Hak Tanggungan elektronik telah sesuai Permen ATR/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 2020, mulai dari persiapan sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (Sertipikat HT-el), hal ini dipengaruhi diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kendala yang timbul diantaranya berasal dari faktor internal misalnya kesiapan Kantor Pertanahan Kota Depok serta kesiapan pembenahan data; sedangkan yang berasal dari faktor eksternal misalnya kesiapan SDM yakni PPAT serta Bank selaku pemohon sehingga proses berlangsungnya Hak Tanggungan Elektronik menjadi terlambat yang akan berpengaruh pada lahirnya Hak Tanggungan. Kedepannya semua kendala wajib dibenahi, meningkatkan verifikasi data serta mengadakan pembinaan intensif pada seluruh pihak terkait.
RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM YANG BERBEDA DARI KASUS SEJENIS DALAM DELIK NARKOTIKA
Authors: Satrya Manulung Bansage Immanuel Paparang  , Dian Adriawan Daeng Tawang  
Published: November 2022

Ratio decidendi putusan hakim dinyatakan dalam suatu proposisi hukum, merupakan suatu premis yang memuat pertimbangan hakim membuat putusan hukum terhadap kasus yang diadili, yaitu kasus penggunaan narkotika. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana Ratio Decidendi Putusan Hakim Yang Berbeda (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.968/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Malang No.28/Pid.Sus/2020/PN.Mlg); dan Bagaimana penanganan terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Hasil penelitian skripsi adalah Melihat ke-2 (dua) putusan kasus narkotika tersebut terdapat perbedaan dalam hal penjatuhan hukum oleh hakim. Jika melihat ratio decidendi dari penjatuhan hukuman tersebut tergambar adanya ketidakkonsistenan majelis hakim yang mengadili kasus tersebut didasarkan pada tingkat perbuatannya sebagai bentuk dari beberapa argumen yang disampaikan dalam menjatuhkan putusan tersebut.