bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Telaah Putusan MK dalam Sengketa PHPU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional)
Authors: Yasin Rahman 
Published: July 2022

This paper aims to examine the extent of the impact of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 related PHPU 2014 presidential election dispute in relation to the strengthening of the constitutional legitimacy of the democratic state based on law and the constitution. Constitutional Court Decision No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 gives importance to the development of our constitutional democratic system of government in the modern era. The Constitutional Court’s decision gives the meaning of democracy in a substantial sense of justice substantive. As a state agency to maintain and oversee the constitution, the Constitutional Court has been performing its functions and powers under the provisions of Section 24C of the 1945 Constitution and Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court. The Constitutional Court is a high state institution that is authorized through Section 24C of the 1945 Constitution, which is the authority to hear at the first and last are the final and binding nature of the decision, which among other things PHPU deciding the case, and based on Law No. 24 of 2003 as amended by Law Law No. 8 of 2011 concerning Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court, and Article 29 paragraph (1) letter d Act No. 48 of 2009 on Judicial Power of the Constitutional Court, in essence the same, which is authorized to hear at the The first and last are the final and binding nature of the decision, including the case PHPU. In this sense the decision of the Constitutional Court put an end to various political opposition including the closing of all the dynamics of the political interpretation of the law that developed in the community.
Kedudukan Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011
Authors: Khairani Khairani 
Published: July 2022

The presence of the labor law is often challenged by the supporters of the interests primarily of the workers, particularly with regard to setting Outsourcing Employment Agreement in Indonesia. The reason the opponents are, among others, that the outsourcing arrangement only exploit and marginalize the humanity of those who have been guaranteed by the constitution. Various attempts have them do to rule as discriminatory was removed from employment practices in Indonesia, including the choice of law rules of the test material to the Constitutional Court. Finally, through Decision of The Constitutional Court No. 27/PUU-IX/2011, the Court granted the petition of workers by declaring unconstitutional some provisions of the Employment Agreement Outsourcing. In addressing the decision of the Court, the Government through the Ministry of Manpower publishes Permenakertrans No. 19, 2012. The problem is that the Constitutional Court’s decision should not be followed up with legislation level ministerial regulations. In addition, it violates the rules Permenakertrans the higher, the Manpower Act for doing addition and subtraction of the torso aforementioned law. Not only that, now, both the workers and the employers also feel is not in line with the employment agreement outsourcing arrangement within the meaning of the Permenakertrans.
Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002
Authors: Magnar Kuntana , Junaenah Inna , Taufik Giri Ahmad 
Published: July 2022

The rulings of the constitutional court to review the Act No. 7 of 2004 on Management of Water Resources, Act No. 22 of 2001 on Crude Oil and Natural Gas, Act No. 20 of 2002 on Electricity caused controversy. These decisions gives a different interpretation of Article 33 of the Constitution of 1945, which likely have implications for Indonesia’s economic development policy. Branches of production which is important for the livelihoods of people and natural resources, is placed in the area of public law rather than private. The consequences are arranged by state control rights as a collective representation of Indonesian society. Thus, the form that allows management of a joint is through cooperatives and the state delegation of the management of public goods to the non-state (cooperative), can only be done with the instrument of one-sided legal action.
Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif
Authors: Fahmi Khairul 
Published: July 2022

PendahuluanDalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terjadi pergulatan pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat. Pergulatan pemikiran tersebut berujung dengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Awalnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. ...
Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan
Authors: Prasidi Dimas 
Published: July 2022

PenDahuluanKebebasan informasi telah menjadi salah satu isu yang seksi dalam proses reformasi peradilan. Isu ini ditingkahi dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA No.144/KMA/ SK/VII/2007) pada tahun 2007 dan pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008. SK KMA tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ini mengawali perubahan mendasar dalam perkembangan birokrasi di kekuasaan yudikatif. Sedangkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 diklaim sebagai kunci pembuka gerbang ke arah perubahan yang signifikan atas performa dari pelayanan-pelayanan publik dan bertujuan untuk mempermudah akses publik dan transparansi, termasuk birokrasi di institusi-institusi peradilan.303 Undang-undang ini menjamin akses publik untuk memperoleh informasi dari badan publik dan mewajibkan badan-badan publik untuk menyediakan informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik yang menjadi kewenangannya. Undang-undang ini telah melalui proses pembahasan yang cukup lama. Sejak dorongan muncul dari masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mengeluarkan satu undang-undang sakti guna menguak tabir kronis ketertutupan birokrasi. Terhitung, undang-undang ini telah terkatung-katung selama 9 tahun sebelum akhirnya disahkan secara aklamasi oleh Komisi I DPR di pertengahan tahun 2008. ...
Konstitusi dan Konstitusionalisme
Authors: Marzuki M. Laica 
Published: July 2022

PENDAHULUANThe Constitution of The United States of America yang ditandatangani39 delegasi di kala tanggal 17 September 1787 di Philadelphia, Pennsylvania, tempat terselenggaranya Constitutional Convention, mendorong lahirnya constitutional states (negara – negara konstitusi) di beberapa kawasan dunia, termasuk negara – negara monarki, yang dikenal dengan penamaan: constitutional monarch.Dalam perkembangannya beberapa constitutional state menyadari bahwa konstitusi negara – negara dimaksud kurang memuat pengaturan hal pembatasan penguasa dan pengakuan hak – hak sipil rakyat banyak di dalamnya.Muncul gagasan agar dalam konstitusi diatur semacam constitutional government, yang pada hakikatnya mewujudkan hal pembatasan pemerintahan atau limited government, yang bertujuan to keep government in order. Hal dimaksud menggagas diadopsinya paham konstitusionalisme atau constitutionalism dalam perubahan konstitusi (constitution amandement) beberapa negara di abad XX dan XXI.
Wacana Constitutional Questions dalam Situs Mahkamah: Konteks e-Deliberative Democracy
Authors: Putra Anom Surya 
Published: July 2022

PengantarPertengahan akhir tahun 2010 ini terdapati perkara yang menyita perhatian publik ditingkat nasional seperti putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2 Muatan putusan menggunakan pola deduktif-matematis dari jurisprudence (ajaran hukum) yang menghasilkan keputusan “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional) atas ketentuan Pasal 22 ayat UU Kejaksaan. Teks putusan itu diikuti pula dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) hakim MK yang masing- masing mencerminkan realisme hukum (legal realism). 3 Logika hakim MK yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) ini beralih ke soal kegunaan atau kemanfaatan hukum yaitu diantaranya melihat ketidakbermanfaatan preseden hukum formal “konstitusional bersyarat” dalam perkara ini.4 Realisme hukum cenderung mengandalkan kemampuan hakim menangkap makna yang ia artikan sebagai kebenaran atas pengaruh nilai-nilai yang dipegangi, latar belakang pengalaman pribadi dan kecenderungan pilihannya.5 Pengambilan keputusan atas perkara tak dapat berlangsung secara deduksi-matematis dan tak hendak telalu mementingkan unsur-unsur etis dan unsur-unsur ideal. Amatan yang lebih dalam lebih tepat kiranya bila kita melakukan riset terhadap perbedaan-perbedaan paradigma, metode dan dinamika masalah yang dihadapi oleh hakim MK secara keseluruhan dengan mengambil objek studi seluruh putusan MK, sementara tulisan ini masih jauh dari kelengkapan studi hukum seperti itu. ...
Perlindungan Hak Anak terhadap Iklan Rokok yang Tidak Memperagakan Wujud Rokok
Authors: Christianto Hwian 
Published: July 2022

The decision of Constitutional-Court No. 6 /PUU – VII / 2009 (about cigarette’s Promoting Limitation) to make the promotion of cigarette more clear in action, without6 manifesting it as a legal advertisement (46 verse (3) UU. No. 32, 2002). Although the cigarette advertisement is not along with the cigarette’s appearance, it still has a huge effect for children. In this circumstance, an attractive debate will rise up between the economic orientation of the cigarette’s entrepreneur and the Children’s Right-Commission purpose. Both of them also get the protection as an expression of constitutional right6 (27 and 28 A, verse (2) UUD 1945). then over here there is an important meaning of Constitutional – Court’s decision No.6 /PUU – VII / 2009, which gives an answer of the law’s issue whether a cigarette advertisement without the appearance, it still also seize the children’s constitutional right.
Implikasi	Putusan	Mahkamah	Konstitusi Nomor 101/Puu-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Profesi Advokat di Daerah Istimewa Yogyakarta
Authors: FH UJB Pusat Kajian Hukum Konstitusi 
Published: July 2022

The research showed that: (1) the response of the lawyers who have not sworn by the high court of Yogyakarta is that the Constitutional Court decision No. 101/PUU-VII/2009 expected to solve the problems KAI advocates, however, the constitutional court decision has not been carried out by competent parties.Recently, the KAI Advocate cannot administering the advocate’s oath in the open court of high court of Yogyakarta (2) the decision of the constitutional court no. No. 101/PUU-VII/2009 was not provide any implications for the organization advocates and implementation of professional lawyers in Yogyakarta, (3) the attitude of judges towards lawyers who are not appointed by the high court in the court’s proceedings, there was no difference attitude compared to the prior existence of the constitutional court decision.Practically, judges allow lawyers who have not sworn to proceed and become a legal counsel at the hearing, the proceedings if the advocate or be accompanied by legal counsel or stuck in a legal advocate and has been sworn in, (4) there was not any action of high court of Yogyakarta as the implementation of the constitutional court decision No. 101/PUU- VII/2009. This is due to the high court of Yogyakarta was not as a party in the constitutional court decision, thus they were not implement the decision.
Sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat (Analisis Terhadap Putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2010 dari Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam)
Authors: Noorwahidah Noorwahidah 
Published: July 2022

In addressing the problem Dispute of Election Results (PHPU) of West Kotawaringin, the Constitutional Court (MK) has made a controversial decision. The decision was not only disqualifying candidates, but also ordered the Local Election Commission to appoint elected mayor and deputy mayor. Some experts argue this decision exceeds the authority of the Court. Some other judge that the Court is correct. The Act does give authority to the Constitutional Court to try a PHPU case but not explicitly regulate and define the authority to disqualify a winner. Thus, this decision is an ijtihad of the judges. From the law and legislation of view the decision was not contrary to law. In the Islamic perspective, the decision was in line with maqashid ash-Sharia (Shari’a purposes).
Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Malang dan Kota Pasuruan)
Authors: FH-Universitas Brawijaya Pusat Kajian Konstitusi 
Published: July 2022

The Constitutional Court Decision No. 102/PUU-VII/2009 has provided new scope in the implementation of democratization process in Indonesia. The decision has simplyfied the administrative requirement of voters in the Presidential Election held in July 8th 2009, which is the permit to use the Citizen Identification Card (KTP) and Passport as voter identification requirement in voting day. This regulation more or less have strengthen the guarantee of citizen’s rights in this democratic event. The Court decission No. 102/PUU-VII/2009, implicated in building argumentations which related to the Local Election Commision attitudes and policies in resolving problems which occurs in the Fixed List of Voters (DPT) in the event of local elections.
Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif
Authors: Huda Miftakhul 
Published: July 2022

The pattern of direct elections of regional head and the Constitutional Court practices in adjudicate disputes local elections have been developed rapidly. Some of violations color the elections of regional head. They were the mobilization and partiality of Civil Servants, abuse of office, facilities, and state budget by the incumbent candidate, and the practice of money politics. The systematic, structured as well as massive violations generally results reelected vote with a final decision or interlocutory preceded. More than that, various violations of further stages of the General Election was also assessed based on the principle of free and fair election so that the decision of the Court has eigh models based on similar characteristics.The paradigm of substantive justice made procedural rules does not open the opportunity for justice. It drives the role of the Constitutional Court put the final determinant of local democracy which is still colored by piracy and fraud. Constitutional Court justices are not only expand but also strengthen democracy that took place so as not limited to procedural democracy. With this, the examination is very extensive; the free encyclopedias assess weight and sanction violations. Paradigm has evolved to be followed by the ratio decidendi constancy previous decisions and anticipate the variety of sanctions violations by designing the right to justice itself.
Pengawasan Peredaran Barang Cetakan, Due Process Of Law dan Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat
Authors: Ali Mahrus 
Published: July 2022

Basically, the authority of attorney general to control the circulations of printed goods is accordance with the principle of due process of law, equality before the law, and the right of freedom of expression as stipulated in the constitution 1945. Interpreting these principles has close relationship with the basic principle of human right in Indonesia, rechtsidee, values, and world view containing in the five basic pillars of Pancasila that stresses more to the balance of right and obligation. In the context of judicial review of an article 30 (3) c act number 16 2004, the problem is not on the existence of its legal norm but on the procedure to implement it in which attorney general did not provide proper and accountable mechanism so that these three principles are not purely conducted.
Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Authors: Syafi’ie M. 
Published: July 2022

Freedom of religion is one of the rights guaranteed in the 1945 and several regulations regarding human rights in Indonesia. In Article 28I paragraph 1 stated that the religious right is expressed as a right that can not be deducted under any circumstances, as well as the right to life, the right not to be tortured, the right to freedom of thought and conscience, freedom from enslavement, recognition as a person before law, and and the right not to be prosecuted on the basis of a retroactive law. As one of the rights that can not be reduced, then the religious right should apply universally and non-discrimination. Splitting ensures the right to religious freedom in the midst of violence in the name of religion encourage some NGOs and leaders of democracy to conduct a judicial review of UU No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse and or blasphemy. Act shall be deemed contrary to the guarantee of freedom of religion that can not be reduced under any circumstances. In that context, the Constitutional Court rejected judicial review entirely, although there are dissenting opinion from one of the judges of the constitution. After the Constitutional Court decision, the identity of religious rights in Indonesia becomes brighter, which can be reduced and restricted. Decision of the Constitutional Court not be good news for the applicants, because the UU No. 1/PNPS/1965 are one tool for certain groups to justify violence in the name of contemporary religion.
Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Authors: Nur Rahman Irfan , Triningsih Anna , Harumdani W Alia , Kurniawan Nallom 
Published: July 2022

In the context of history and politics, in fact, indigenous people have been there ahead of the country of Indonesia. Protection of customary law community unit to defend their constitutional rights if there are laws that harm their constitutional rights. But there are certain requirements that must be met in order for customary law community unit having legal domicile (legal standing) to file a petition for legislation in the Constitutional Court because not all indigenous people have legal standing in testing the law. This of course has the legal implications on the recognition, respect and protection of customary law community unit, namely the unity of indigenous people that still exist are not automatically recognized as customary law community unit unless it has to meet certain constitutional requirements set out in the 1945 post-change.The purpose of the conduct of this research is to discover, deepen and develop ideas related to concepts, theories, principles of legal and normative provisions concerning the legal status of customary law community unit in the proceedings in the Constitutional Court.Requirement for customary law community unit in order to have legal status (legal standing) as the applicant in the testing of the Act is quite heavy, but must prove himself as a customary law community unit as referred to in Article 51 paragraph (1) letter b Law the Constitutional Court, must also meet 5 (five) loss of constitutional requirements as specified in jurisprudence of the Constitutional Court. The legal position because of the weight requirement (legal standing) for customary law community unit, until now there is no applicant who claims to customary law community unit, has a legal domicile (legal standing) in testing the law. Typology and benchmarks about who is categorized as a customary law community unit is still not clear, so that through decision No. 31/PUU-V/2007, the Court gave typology and size of the unity of indigenous people by interpreting Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KONTRAK OUTSOURCING
Authors: Sumadi Ahmad Fadlil 
Published: July 2022

The Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has made the sovereignty still retained by the people, no more represented and fully held by the People’s Consultative Assembly like when the constitutional system of Indonesia was still embracing supremacy of parliament. In the constitutional perspective, the standing and relation between the state and people is becoming more obvious. Hence, in the case that constitutional dispute happened, there should have been an adjudication forum for solving the dispute. Therefore, Contitutional Court Of the Republic of Indonesia is established and designed constitutionally to solve the constitutional dispute through The Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Settlement of constitutional dispute through the review of constitutionality of norms in the regulation of outsourcing contract in The Labour Law at Contitutional Court of the Republic of Indonesia, with specific issue “the Contract of Employment for a specified time” that is regulated in Article 65 paragraph (7) and Article 66 paragraph (2) b of Labour Law is declaredconditionally unconstitutional.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN FAIR EQUALITY OF OPPORTUNITY DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 117/PUU-VII/2009)
Authors: Wicaksono Dian Agung 
Published: July 2022

Through the decision No. 117/PUU-VII/2009, Constitutional Court applies Rawls conception of justice that emphasizes the equality of all people with equality of opportunity by applying fair or equal opportunity principle. Institutional design between the DPR and DPD viewed by Constitutional Court as an inequiality condition, so that to reach a value of justice, equal opportunity principle should take precedence and priority. Stregthening DPD is necessary to uphold the checks and balances mechanisms in Indonesia.
Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian
Authors: Wiriadinata Wahyu 
Published: July 2022

This paper was intended to answer a question on the extent of the effectiveness of a reversal burden of proof as stipulated in positive (prevailing) Indonesia law, that is, as provided for in Law Number 31 of 1999 on Eradication of Corruption Crime. Then, a problem that rose next was: could the application of reversal burden of proof in proving a corruption crime case prevent or reduce or even eliminate totally corruption crimes in Indonesia? This research built on a theoretical frame of thought from Roscoe Pound, who maintains that law is a tool of social engineering. This concept was cited by Muchtar Kusumaatmadja, who adapted it to Indonesia conditions and transformed it to be law as a social engineering medium. Law should be made as a medium of reforming and resolving all problems that emerge in community, including corruption crimes. One of the things to reform is the law of proof system, that is, from a conventional proof system to a reversal system. This paper was written by a juridical-normative method, that is, by studying legislations, both contained in laws and in literature/books on legal science, particularly legislations relating to reversal burden of proof. Then, the results, in a form of juridical aspect, were written in a descriptive-analytical form. The conclusion of this research was an answer to the problems put forward above, that is: Corruption crimes have been occurring continuously till now in Indonesia. Thus, Law Number 31 of 1999, Article 37, has not been effective yet in eradicating corruption crimes. Therefore, it needs to apply a pure reversal burden of proof by avoiding the incidence of bureaucratic chaos.