bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Diagnosis of yeasts isolated from the oral cavity and groin area in children of Kirkuk city/Iraq
Authors: Taiba Mansour Muhammad Musleh1  , Hadi Alwan Muhammad Al-Saadi  
Published: November 2022

This study was conducted in the Graduate Studies Laboratory / College of Education for Pure Sciences - Kirkuk University; 200 swabs were collected from the oral and groin areas of children infected with candidiasis for both inpatients and outpatients at the Children’s Hospital, the Maternity, Gynecology and Children’s Hospital, and Azadi Teaching Hospital in Kirkuk governorate; whose ages ranged from 1 day - 3 years for both males and females; For a period ranging from February-2021 to March 25-2021. The immediate results of the microscopic examination showed that 152 smears (76%) were positive, while the results of culturing the smears on solid Sabouraud medium showed that 140 smears (70%) of the smears showed growth, and 60 smears (30%) of the smears showed no growth.
Five species belonging to the genus Candida were identified by biochemical tests and culture on Chrome Agar Candida medium. Led by the yeast Candida albicans with 74 isolates and (52.85%), followed by Candida tropicalis with 34 isolates and (24.28%), then Candida lusitaniae 13 isolates with a percentage of (9.28%), then Candida krusei with 11 isolates and (7.85%), while Candida glabrata recorded 8 isolates with a percentage of (5.71%).
Detection of Bacterial causes of diarrhea in patients with SARS-CoV-2 in Samarraa city
Authors: Noor Asaad Ahmed  , Bashar Sadiq Noomi  , Osama N. Najris  
Published: November 2022

The current study aimed to detection of bacterial causes of diarrhea in patients with SARS-CoV-2 in Samarraa city, for this purpose, 71 stool samples collected from SARS-CoV-2 patients with diarrhea, bacterial culture techniques, biochemical tests and vitik2 were used. The results showed that out of 71 sample, 45 Gram-negative isolates (63.38%) and 26 Gram-positive isolates (36.62%). Main bacteria spp. Were Escherichia. coli, Klebsiella pneumoniae, proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella. typhimurium, Staphylococcus aureus, Enterococcus. fecalis
Weakly Nearly Quasi Prime Submodules
Authors: Hero Jumaa Hassan  , Haibat K. Mohammad Ali  
Published: November 2022

In this paper, all rings are commutative with identity, and all R-modules are unitary Left R-modules. We introduce the concept WNQP submodule as new generalizations of weakly quasi prime submodule and give basic properties, examples and characterizations of this concept.
Otomotiv Endüstrilerinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Enerji Performansına Etkisi
Authors: EROL NALBUR Berrak , YAVAŞ Özcan 
Published: November 2022

Bu çalışma kapsamında bir otomotiv endüstrisinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurularak Enerji Gözden Geçirmesi (EGG) ve Enerji Performans Göstergesi (EnPG) belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tesisin son 3 yıllık enerji performansı incelenerek ISO 50001 sisteminin kurulması ile birlikte enerji tüketim performans öngörülerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Çalışmada enerji performansını belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi ve EnPG belirleme çalışması gerçekleştirilerek enerji performansı için bir tahmin modeli öngörülmüştür.
ISO 50001 EnYS kurulumuyla gerçekleştirilen çoklu lineer regresyon ve EnPG analizlerinde üretime bağlı ve üretim dışı enerji tüketimleri belirlenerek kayıplara odaklanılması sağlanmıştır. Sonuçlar tüketilen enerjinin %26’sının üretim kaynaklı olmadığını göstermiştir. Bu verilerden yola çıkarak kayıp sistemi oluşturulmuş ve üretime dışı enerji tüketimlerinin azaltılması sağlanmıştır. Enerji performans göstergeleri incelendiğinde tesisin enerji tüketiminde ISO 50001 kurulduktan itibaren %5 oranında enerji tüketim öngörülerinde iyileşme sağlamıştır.
Bu çalışmanın diğer araştırmalara göre en önemli özgün yönü sektörel uygulamadaki bilimsel yöntemlerin kullanılarak gerçek boyutlu bir çalışma ile analizlenmesidir. Ayrıca çalışmada sektörel uygulamada karşılaşılan zorluklar ve aksiyonlar ile ilgili bilgiler paylaşılmakta olup benzer bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT SECARA ADAT MENURUT PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN NOMOR 207/Pdt.G/2019/MS.BIR
Authors: * * Fazlon 
Published: November 2022

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam Kompilasi Hukum islam wasiat wajibah diatur pasal 209. Dimana orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan besaran wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 sepertiga dari harta warisan orang tua angkat atau anak angkatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan hakim terhadap wasiat wajibah bagi anak angkat menurut perspektif teori keadilan Putusan Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis persoalan ini penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan jalan menelaah kepustakaan dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.Hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutusakan perkara wasiat wajibah bagi anak angkat secara adat di Mahkamah Syar’iyah Bireuen, hakim menjelaskan bahwa anak angkat mempunyai hak untuk menggugat warisan terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 209 ayat (2). Hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak 1/5 dengan pertimbangan dari sisi kekerabatan, secara syar’i memiliki kedekatan dengan orang tua angkat dan secara sosiologis dapat menjaga hubungan baik sesama kerabat dan ahli waris. Kemudian dalam putusan hakim menurut perspektif teori keadilan dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan seluruh masyarakat khususnya bagi anak angkat yang tidak menerina harta warisan dari orang tua agkatnya.saran bagi hakim yang menangani perkara wasiat wajibah, sudah sesuai putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Kemudian kedudukan anak angkat dalam wasiat wajibah, hendaklah memahami hak-haknya sehingga paling tidak dapat meminimalisir terjadinya sengketa. Bagi masyarakat apabila terjadi sengketa mengenai wasiat wajibah, lebih baik diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
EFEKTIFITAS PELAKSAAN KOORDINASI APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH
Authors: Falka Abrari Rizki , Sari Elidar , Yusrizal Yusrizal 
Published: November 2022

Berdasarkan ketentuan Pasal 385 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, aparat penegak hukum harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebelum melakukan penindakan terhadap pejabat Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Namun fakta yang terjadi sebaliknya adanya penegak hukum yang tidak melakukan koordinasi yang berakibat diajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka sebagaimana yang diputuskan oleh hakim praperadilan melalui putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN BMN. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah untuk mengetahui mengapa koordinasi antara Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dengan penegak hukum tidak berlaku secara efektif dan apa kendala dan hambatan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di lingkungan penyidik kejaksaan. Tujuan penelitian untuk menganalisis penyebab, tantangan dan hamabtan yang menjadi penyebab tidak efektifnya koordinasi antara APIP dan penegak hukum.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Administrasi Pemerintaha, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya koordinasi disebabkan karena belum adanya aturan teknis terkait koordinasi antara penegak hukum dengan APIP sebagai menjadi sulit terjadinya koordinasi. Selain itu, orientasi pemidaan yang sering ditonjolkan oleh penegak hukum padahal penegakan dengan pola demikian tidak mengembalikan kerugian keuangan negara. Konsekuensi yang timbul bila tidak dilakukannya koordinasi antara penegak hukum dan APIP adalah dapat diajukan permohonan prarperadilan oleh tersangka yang telah ditetapkan statusnya oleh penyidik. Disarankan supaya adanya kerjasama, SOP bagi penegak hukum agar lebih mudah berkoordinasi dan memberikan sanksi apabila tidak melaksanakan koordinasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Administrasi Pemerintahan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Authors: Al zakawali Muhammad Muthi , Ramziati Ramziati , Bahreisy Budi 
Published: November 2022

Prostitusi online adalah suatu transaksi yang dilakukan melalui media elektronik antara si perempuan pekerja seks komersial (PSK) dan si pemakai jasa PSK yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual. Tindak pidana prostitusi online secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dan baru-baru ini terjadi di kota Langsa Provinsi Aceh, Pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2020 di depan Hotel Harmoni, Petugas Kepolisian Polres Langsa menangkap 2 (dua) pelaku mucikari yang ditemani dengan 2 (dua) orang PSK sedang melakukan transaksi prostitusi online dengan pria pengguna jasa PSK, mucikari tersebut yakni bernama Yusnani yang berumur 47 Tahun dan Heni yang berumur 35 tahun yang keduanya berperan sebagai penghubung wanita panggilan yang menerima pesanan para lelaki dengan menggunakan media Whatshap. Tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor-faktor penyebab terjadi tindak pidana prostitusi online di kota Langsa, penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan prostitusi online di kota Langsa, serta menganalisis upaya pencegahan terhadap tindak pidana kejahatan prostitusi online di kota Langsa. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi online di kota Langsa: yaitu 1. Ekonomi, 2. Pendidikan, 3. Pergaulan, 4. keseringan nonton film seks, 5. Faktor di cap sebagai PSK, 6. Penyalahgunaan teknologi telekomunikasi media sosial yang berkembang, 7. Kebutuhan biologis seks. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di kota Langsa, masih terdapat kekurangan yaitu tidak dilakukannya proses penegakan hukum terhadap PSK. Upaya pencegahan kejahatan prostitusi online di kota Langsa dilakukan dengan melakukan penutupan terhadap akun-akun media sosial dan website yang terindikasi adanya prostitusi online di Kota Langsa, memberikan sosialisasi agar tidak melakukan prostitusi online di kota Langsa, serta melakukan penyamaran dan melakukan razia untuk menangkap pelaku prostitusi online. Disarankan agar pemerintah dapat menutup semua media internet yang ada unsur mengarah ke tindak pidana prositusi. Disarankan agar penyidik lebih teliti dalam melakukan proses penegakan hukum prostitusi online di kota Langsa. Disarankan agar Polisi Polres Langsa lebih meningkatkan lagi razia terhadap media sosial yang terindikasi adanya prostitusi online di kota LangsaKata kunci: tindak pidana, prostitusi online, kota Langsa.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENANGANAN KEMISKINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Authors: Mukhlis Mukhlis , Mukhlis Mukhlis , Nasir Muhammad 
Published: November 2022

Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama dirancang sesuai dengan potensi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin agar lebih maju secara ekonomi maupun sosial . Dalam pemanfaatan bantuan masih ditemukan berbagai masalah sehingga bantuan tersebut belum mampu meningkatkan perekonomian secara individual tau kelompok. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan pengawasan secara terpadu dalam pemanfaatan bantuan sosial,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan serta bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengatasi fakir miskin melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama. Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penelitian adalah penelitian Yuridis Empiris. Sifat penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya pemberdayaan ekonomi fakir miskin melaui pemberian bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 serta Qanun Nomor 20 tahun 2021. Selanjutnya melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Aplikasi Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Penerus (SIKS-NG) agar penerima bantuan tepat sasaran.Penulis menilai perlunya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penerima bantuan, perlunya adanya pembagian dana dari pemerintah daerah kepada Dinas Sosial Aceh Utara untuk pemutakhiran Data Terpadu Fakir Miskin, serta perlunya pandangan berkelanjutan dalam bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama. Kata Kunci : Kewenangan, Kemiskinan, Implementasi, UEP Dan Pelaksanaan K UBE
An Application of Deep Learning Technique to Improve Subseasonal to Seasonal Rainfall Forecast over Java Island, Indonesia
Authors: Raharja Adyaksa Budi , Faqih Akhmad , Setiawan Amsari Mudzakir 
Published: November 2022

Subseasonal to seasonal (S2S) rainfall forecast can benefit several sectors, such as water resources, hazard management, and agriculture. However, the forecast remains challenging due to its lack of skill. This study applies Convolutional AutoEncoders (ConvAE), a deep learning technique, to improve the quality of the S2S rainfall forecast. Seven S2S model output incorporated with Subseasonal Experiments Projects (SubX), including CCSM4, CFSv2, FIMr1p1, GEFS, GEOS_v2p1, GEPS6, and NESM, are corrected using the ConvAE approach. We combine 407 ground observations and the CHIRPS dataset using regression kriging methods producing gridded daily precipitation data with 0.05° spatial resolution. We utilize this dataset as a label to train ConvAE models and to perform bias corrections to all members of the SubX forecasts data. The results show that ConvAE is able to increase the quality of weekly S2S rainfall forecasts over Java, Indonesia. The Correlation Coefficient for 1 – 4 weeks lead time are improved from: 0.76, 0.715, 0.692 and 0.722 towards 0.809, 0.751, 0.719 and 0.74, respectively. Furthermore, the average CRPSS improves between 20 – 30% for all lead times.
Biopori Untuk Peresapan Limpasan Air Hujan dan Pengendalian Genangan di Dusun Tanah Embet Kecamatan Batulayar
Authors: Yasa I Wayan , Suteja I Wayan , Putra Ida Bagus Giri , Merdana I Nyoman , Sidemen Ida Ayu Oka Suwati 
Published: November 2022

Peristiwa bencana banjir yang terjadi di Dusun Tanah Embet Kecamatan Batulayar di akhir tahun 2021 telah menyebabkan kerugian material yang sangat besar. Banjir yang terjadi karena tingginya intensitas curah hujan serta tidak berfungsinya/tidak tersediannya saluran drainase. Genangan yang terjadi membutuhkan waktu beberapa hari sampai surut sehingga kegiatan masyarakat sangat terganggu.
Selain harus menyediakan saluran drainase yang memadai cara sederhana yang bisa dilaksanakan yaitu dengan membuat/memasang bio pori pada tempat-tempat yang elevasinya rendah atau pada setiap pekarangan penduduk. Biopori akan dapat mengurangi limpasan permukaan walaupun tidak 100%. Namun demikian pemasangan bio pori akan sangat bermanfaat jikalau terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Selain mengurangi genangan biopori juga dapat berfungsi untuk konservasi air bawah permukaan.
Berdasarkan tinjauan lokasi dan analisis menunjukkan bahwa lokasi desa Tanak Embet memiliki potensi terjadi genangan karena topografinya cukup rendah dan ada aliran permukaan air hujan yang bersumber dari perbukitan. Pemasangan Biopori di Desa Tanak Embet sangat mendapat dukungan dari masyarakat setempat dan sangat mengharapkan ada tambahan dibeberapa titik yang sering mengalami genangan pada saat musim hujan. Biopori yang terpasangan berjumlah 5 titik dengan demikian diharapkan akan dapat mengurangi titik genangan yang terjadi pada saat musim hujan
Higher Entrepreneurship Education: Guidelines for the Formation and Mitigation of Restrictions
Authors: Rubin Yu. B. , Mozhzhukhin D. P. 
Published: November 2022

The publication focuses on the guidelines for the formation of entrepreneurship education as an important direction in the space of Russian higher education. Based on the functional map of entrepreneurship as a special type of professional activity and the allocation of groups of professional entrepreneurial functions, the article substantiates the appropriateness of including professional entrepreneurship competencies in educational programs on entrepreneurship. The formation of entrepreneurship competencies in graduates is regarded as achieving key learning outcomes based on the application of competency-based and practice-oriented approaches. In this conceptual context, the prospects for the implementation of the «Startup as a Diploma» program are considered.It is noted that in the absence of agreement on the recognition of entrepreneurship as an independent direction of higher education in the Russian Federation, universities are forced to search for non-standard ways to build entrepreneurship education programs aimed at the formation of necessary competencies by graduates. The authors draw attention to the possibility for graduates to obtain professional qualifications simultaneously in two types of professional activity as a result of mastering educational programs on entrepreneurship in universities, which traditionally have an industry orientation.The current results of the activities of the Federal Innovative Educational Platform created for the development of models of continuous entrepreneurship education have shown inexpediency of compulsory inclusion of entrepreneurship programs in bachelor’s and master’s degrees in management. The article supports the idea of separating entrepreneurship education as an independent direction of higher education in Russia and provides the corresponding arguments.
Training of Highly Qualified Scientific Personnel in Pedagogical Sciences: Retrospective Analysis (2011–2020)
Authors: Shchegoleva L. V. , Pakhomov S. I. , Gurtov V. A. 
Published: November 2022

Pedagogical sciences occupy a significant place in the system of training and certification of highly qualified scientific personnel. During the period from 2011 to 2020, about 10 thousand dissertations were defended in pedagogical sciences, which is 6.5% of the total number of defenses within the entire certification system. The subject of dissertations should correspond to the challenges of modern society and be aimed at the topical problems of youth education. The purpose of the study is a general assessment of the system of training and certification of candidates and doctors of pedagogical sciences, the development and testing of a method for identifying the mainstream in the subject of dissertation research and quantifying the implementation of priority pedagogical research directions in dissertation works for a ten-year retrospective period.The results of the analysis revealed a reduction in the number of dissertation defenses in pedagogical sciences, which is in line with the general trend of reducing defenses, aging of dissertation councils members, a small number of young doctors of sciences. Thematic analysis of dissertations has shown that research meets the challenges of modern society, while there is a slight thematic delay associated with the time duration of the procedure for preparing and defending a dissertation. The largest number of dissertations was devoted to various issues of higher education in comparison with the other levels of education. Among the academic disciplines, foreign language, mathematics, Russian language and computer science have gained the greatest popularity in the subject of dissertation research. The thematic mainstream includes the formation of professional and communication competencies.
Master Education and Academic Career Track in Russia
Authors: Garmonova A. V. , Opfer E. A. , Shcheglova D. V. 
Published: November 2022

The master’s degree is an obligatory stage for those who are planning to enter PhD. That is why it should have a clear academic track. Embedding the master’s degree in the academic track allows universities to sum up their efforts to support young scientists. There is an urgent need to support scientific centers in Russian universities. When the universities are competing for academic leadership, academic tracks become the ground for the development strategies.Previous researches showed that most students were ready to choose an academic track when they were master’s students. Thus, the academic track starts long before entering the doctoral programs. The study results reveal that master’s students do not have an opportunity to build an individual academic track within “hybrid” master’s programs. The Russian master’s degree programs shortly involve young researchers in projects, and this applies to all types of universities, including the research ones. The structure and ways of involving students in science do not differ in undergraduate and postgraduate programs. Master’s students who choose academic track do it without changing the major program. However, this trend doesn’t cover all the students. Master’s students use academic tracks to upgrade their professional skills for the further career but not at university or scientific institution.