bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Analisis Pengasuhan Orangtua terhadap Pengendalian Gadget yang Berhubungan Dengan Pemeliharaan Proposial Anak Usia Dini
Authors: Hunafa Azzahra Silmi 
Published: September 2022

Abstract. The problem that can be found in the field is that there are many parents who are busy working so that the time to accompany their children is reduced, therefore parents give gadgets to children but when children play gadgets it becomes out of control. This study focuses on analyzing how early childhood care for gadget control is related to prosocial maintenance of children through the role of parents and building good interactions with children so that children can communicate properly and correctly with those around them. This study aims to examine the role of parents in educating their children. To identify the steps taken by parents in regulating the use of gadgets. To find prosocial attitudes that appear in children after controlling gadgets. This research uses case study method. Data collection techniques used are interviews and observation. The research was conducted by using interview and observation data collection. The results showed that the form of parenting in educating their children, the steps of parents in controlling gadgets, prosocial attitudes that appeared in children after controlling gadgets.
Abstrak. Masalah yang di dapat di lapangan terlihat bahwa banyaknya orangtua yang sibuk bekerja sehingga waktu menemani anaknya berkurang, maka dari itu orangtua memberikan gadget pada anak namun waktu anak bermain gadget menjadi tidak terkendali. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana pengasuhan anak usia dini terhadap penggendalian gadget yang berhubungan dengan pemeliharaan prososial anak melalui peran orang tua dan membangun interaksi yang baik dengan anak agar anak dapat berkomunikasi dengan baik dan benar dengan orang disekitarnya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji terkait peran orangtua dalam pengasuhan mendidik anaknya. Untuk mengidentifikasikan langkah yang dilakukan orang tua dalam mengatur penggunaan gadget. Untuk menemukan sikap prososial yang muncul pada anak setelah dilakukannya pengendalian gadget. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Penelitian dilakukan dengan manggunakan pengambilan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk pengasuhan orang tua dalam mendidik anaknya, langkah orangtua dalam mengendalikan gadget, sikap prososial yang muncul pada anak setelah dilakukannya pengendalian gadget.
Hubungan antara Informasi pada Akun Tiktok Hendri Aditya dengan Minat Followers untuk Berkunjung
Authors: Gadenna Mahardika Morand Putri  , Rita Gani  
Published: September 2022

Abstract. With technology development up until now TikTok is one of the social media that has become the spotlight. Various information can be acquired through TickTok. Currently the need of society related information specifically regarding culinary, accommodations, fashion, and tourists became extremely appealing. The Hendi Aditya Account became one of the content of the information in Bandung City by performing product or services through the audio content on their account. This research quantitative methods with correlational studies approach. Data gathering techniques are conducted by spreading questioning, library studies and online research. The response to this research is followers of TikTok Hendri Aditya Account. The data sampling technique used is simple random sampling. The sample retrieval was used slovin and acquired 100 responders.There is a significant relationship between information on Hendri Aditya TikTok account and the interest of his followers to visit related to recommendation of culinary, accommodation and experience.
Abstrak. Dengan perkembangan teknologi hingga saat ini TikTok adalah salah satu media sosial yang menjadi sorotan. Berbagai informasi dapat diperoleh melalui TikTok. Saat ini kebutuhan masyarakat terkait informasi khususnya mengenai kuliner, akomodasi, fashion, dan pariwisata menjadi sangat diminati. Akun TikTok Hendri Aditya menjadi salah satu yang memiliki konten informasi tersebut di kota Bandung dengan menampilkan produk atau jasa melalui konten audio visual pada akunnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi korelasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, studi pustaka dan penelusuran online. Responden pada penelitian ini adalah followers akun TikTok Hendri Aditya. Teknik sampling data yang digunakan adalah simple random sampling. Pengambilan sampel digunakan rumus slovin dan didapatkan sebanyak 100 responden. Terdapat hubungan yang signifikan antara informasi pada akun TikTok Hendri Aditya dengan minat followersnya untuk berkunjung terkait rekomendasi kuliner, akomodasi dan experience.
Hubungan Pesan Moral dalam Lagu Beyond The Scene (BTS) dengan Sikap Penggemarnya
Authors: Sarah Aprilia Lukman  , Ratri Rizki  
Published: September 2022

Abstract. Many musicians make a song with various messages implied in it, one example is a boy band from South Korea with hundreds of millions of fans from various countries, namely Beyond The Scene or familiarly called BTS. It is undeniable that the attitude of a time has a correlation with the song being listened to. In accordance with the identification of the problem, this study aims to see how the moral message in BTS songs through prosocial and anti-social aspects relates to the attitude of BTS fans, namely ARMY. This research uses correlational study method. Data collection techniques were carried out by distributing questionnaires, literature studies and online data searches. To dissect this research, mass communication, cognitive psychology theory, S-O-R theory and social cognitive theory are used. The respondents in this study were ARMYs in Indonesia. Sampling using the Slovin formula and obtained as many as 99 respondents. In testing the validity and reliability of the questions for distributing the questionnaire, it can be said to be valid and reliable. The results in this study are there a significant relationship between the moral message in the BTS song Permission to Dance with the social attitudes of Adorable Representative MC For Youth (ARMY) in Indonesia.
Abstrak. Banyak musisi membuat suatu karya lagu dengan berbagai macam pesan yang tersirat di dalamnya salah satu contohnya boyband asal Korea Selatan dengan ratusan juta penggemar dari berbagai macam negara yaitu Beyond The Scene atau akrab disebut BTS. Tidak dipungkiri sikap suatu waktu mempunyai korelasi dengan lagu yang didengarkan. Sesuai dengan identifikasi masalah, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan pesan moral dalam lagu BTS melalui aspek Prososial dan Anti Sosial dengan sikap para penggemar BTS yaitu ARMY. Penelitian ini menggunakan metode studi korelasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, studi pustaka dan penelusuran data online. Untuk membedah penelitian ini digunakan teori komunikasi massa, teori psikologi kognitif, teori S-O-R dan teori kognitif sosial. Responden yang menjadi penelitian ini adalah ARMY yang berada di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dan didapatkan sebanyak 99 responden. Pada uji validitas dan reliabilitas pertanyaan untuk penyebaran angket dapat dikatakan valid dan reliabel. Hasil dalam penelitian ini adanya hubungan yang signifikan hubungan antara pesan moral dalam lagu BTS Permission to Dance dengan sikap sosial penggemarnya Adorable Representative MC For Youth (ARMY) di Indonesia.
Penegakan Hukum terhadap Pidana Gelandangan Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana
Authors: Utari Ressy Rizki , Ade Mahmud  
Published: September 2022

Abstract. It has been more than a century that the Indonesian Criminal Code has been in force. There have been more than four attempts to do so. However, the DPRD's hammer never knocks on the validity of the new Criminal Code. An attempt was also made in 2019. But instead it created a large wave of protests from many community groups. One of the articles that is also considered colonial and not pro to the people is Article 431 of the RKUHP. The article reads "Everyone who is wandering on the street or in a public place that disturbs the public shall be punished with a maximum fine of category I or a fine of Rp. 1 million." This purpose is to find out how the law is against criminal acts of homeless people in Indonesia. the second knows article 431 of the RKUHP with a criminal law policy in the crime of vagrants. The main method that the author uses in this research is through juridical-normative. This approach, studies and researches primary legal materials and secondary legal materials. This study also uses the technique of analyzing legal materials for literature studies. The authors in this study found one, that criminal law enforcement against homeless people is effective in reducing crime and the number of homeless people. Second, the approach beyond the penal in dealing with the social problems of the homeless who were born due to poverty in the community.
Abstrak. Sudah lebih dari satu abad KUHP di Indonesia berlaku. Usaha untuk melakukan pembaharuan pun sudah lebih dari empat kali. Namun palu DPRD tak kunjung juga mengetok sah kan KUHP baru. Usaha pembaharuan juga sempat dilakukan pada tahun 2019. Tetapi malah menciptakan gelombang protes yang besar dari banyak kelompok masyarakat. salah satu pasal yang juga dianggap masih kolonial dan tidak pro terhadap rakyat adalah pasal 431 RKUHP. Pasal itu berbunyi “Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I atau denda Rp1 juta.” Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana gelandangan di Indonesia. yang kedua mengetahui kesesuaian pasal 431 RKUHP dengan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana gelandangan. Metode utama yang penulis gunakan dalam penelitian yakni melalui yuridis-normatif. Pendekatan ini, mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis bahan hukum studi kepustakaan. Penulisn dalam penelitian ini menemukan satu, tidak efektifnya penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dalam mengurangi kriminalitas maupun jumlah gelandangan. Kedua, diperlukan pendekatan diluar penal dalam menangani permasalahan sosial gelandangan yang lahir karena tingkat kemiskinan dimasyarakat.
Tinjauan Yuridis Pemidanaan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Kelompok Geng Motor
Authors: Zaky Alfath Ramadhan , Chepi Ali Firman Z  
Published: September 2022

Abstract. Decision making is needed by the judge in determining the decision to be handed down to the defendant. In making a criminal decision, the judge must consider the purpose of the punishment itself, which is to make the perpetrators of criminal acts a deterrent and will not repeat their actions again. Based on Article 10 of the Criminal Code, we can know that Indonesia adheres to the combined theory because of the imprisonment which is included in the theory relatively because existence repair self, and also existence criminal die included into the theory revenge because existence element retaliation. In the case on decision No.15/Pid.B/2020/PN Smd about act criminal persecution by motorcycle gangs. Weakness indictment prosecutor general who gives Article 170 (1) of the Criminal Code with sentence of 7 (seven) months confinement imprisonment and charged a court fee of Rp. 5,000.00 (five thousand rupiah), this is very not enough effective should prosecutor general can give punishment more heavy from indictment should be, because when seen from real facts that abuse committed Defendant Andi Sopyan Alias Bool Bin Hamid is wrong one act criminal persecution with blatantly and with power together use violence against people or goods. With dropping criminal the no will give effect deterrent to the perpetrator, and lack of pressure to society not to to do act criminal the and also repair self to perpetrator not enough maximum.
Abstrak. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu membuat pelaku tindak pidana jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP dapat kita ketahui bahwa Indonesia menganut teori gabungan dikarenakan adanya pidana penjara yang dimana itu termasuk ke dalam teori relatif karena adanya perbaikan diri, dan juga adanya pidana mati yang termasuk kedalam teori pembalasan dikarenakan adanya unsur pembalasan. Dalam kasus perkara pada putusan No.15/Pid.B/2020/PN Smd tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok geng motor. Lemahnya dakwaan penuntut umum yang memberikan pasal 170 (1) KUHP dengan hukuman 7 (tujuh) bulan kurungan penjara dan dibenbankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), hal ini sangat kurang efektif seharusnya penuntut umum bisa memberikan hukuman lebih berat dari dakwaan seharusnya, karena bila dilihat dari fakta-fakta yang sebenarnya bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa Andi Sopyan Alias Bool Bin Hamid adalah salah satu tindak pidana penganiayaan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Dengan penjatuhan pidana tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku, dan kurangnya tekanan terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut dan juga perbaikan diri terhadap pelaku kurang maksimal.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak
Authors: Widyanie Bunga Annisa , Edi Setiadi  
Published: September 2022

Abstract. The crime of obscenity against minors is increasingly prevalent, especially in the city of Bandung, as in the case of Decision No. 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, in this case the sexual abuse of minors is carried out by children. The provision of protection for victims of child abuse and criminal prosecution of perpetrators is expected to fulfill the rights of child victims of sexual violence with the aim of recovering child victims of sexual violence. This research is an empirical juridical research using a victimological approach based on field studies and literature as well as secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is normative qualitative. From the results of the research that has been carried out, it is related to the application of crime and the judge's considerations in making decisions. It can be seen that by being given to perpetrators of sexual abuse of children committed by children in the juvenile criminal justice system, among others, it can minimize and prevent criminal acts of sexual abuse against children in the future and to avoid sexual deviations committed by perpetrators of crimes against children in the future.
Abstrak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin marak terjadi khususnya di Kota Bandung seperti dalam Kasus Putusan No. 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg , dalam kasus ini pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh anak. Pemberian perlindungan terhadap korban pencabulan pada anak dan penjatuhan pidana terhadap pelaku diharapkan dapat memenuhi hak anak korban kekerasan seksual dengan tujuan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan viktimolgis didasarkan atas studi lapangan dan kepustakaan dan juga data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dapat diketahui dengan diberikan terhadap pelaku pencabulan pada anak yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain dapat meminimalisir dan mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di masa depan dan untuk menghindari penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap anak di masa depan.
Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lysergic Acid Diethlyamid Studi Kasus Putusan PN Kediri Nomor 24/PID.SUS/2020/PN KDR
Authors: Aditya Rizky Pradana  
Published: September 2022

. Acil (26) warga kota Kediri yang berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Kediri Kota di rumahnya setelah menerima barang dari kurir jasa ekspedisi di packing berupa wadah pomade yang berisi 8 potong Pelaku mengaku di pengadilan telah pernah menggunakan LSD, fungsinya agar tidak mengantuk saat melakukakan pekerjaan. Pertanggungjawaban pidana Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kdr tanggal 20 Februari 2020 menjatuhkan sanksi pasal Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana narkotika jenis LSD. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yurudis Normatif yang merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka diperoleh hasil bahwa Penjatuhan pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dilakukan untuk mencapai tujuan dari pemidanaan, tujuan pemidanaan dikenal dengan tiga teori yaitu berupa pembalasan, sarana mencegah kejahatan di masa yang akan datang dan sebagai bentuk dari pembalasan sekaligus sebagai upaya mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat. Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia
Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insurbordinasi Dihubungkan dengan Displin Militer
Authors: Ramadhan Indra , Dini Dewi Heniarti  
Published: September 2022

Abstract. The purpose of this criminal act of insubordination is an act of threatening violence by a subordinate aimed at his superior or commander. This real action can be in the form of an act and can also be with an expression or gesture, as has been regulated in Articles 105-109 of the KUHPM. In performing their duties and functions, a TNI soldier is subject to the Military Criminal Code and the Indonesian Military Disciplinary Code, while civilians are subject to the Criminal Code. Military Criminal Law is a criminal law that applies to the military, but also applies to those who are not military but are equated with the military or are subject to military criminal law. in general and the law of Military Court Procedures in particular.
Abstrak. Maksud dari tindak pidana insubordinasi ini adalah tindakan mengancam dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang bawahan yang ditujukan kepada atasan atau komandannya. Tindakan nyata ini dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat, seperti halnya yang sudah diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, seorang Prajurit TNI tunduk di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Indonesia, sedangkan warga sipil tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana yang berlaku untuk kalangan militer, tetapi berlaku juga bagi mereka yang bukan militer namun dipersamakan dengan militer atau ditundukkan pada hukum pidana militer Kegunacan theories penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan hukum Acara Peradilan Militer pada khususnya.
Analisis Pertanggungjawaban Para Pelaku Tindak Pidana Perjudian Kemiri di Kabupaten Sumedang dalam Perspektif Kriminologis
Authors: Saprizal Muhamad Tawaf 
Published: September 2022

Abstract. The development of information and environmental influences has given rise to a new form of crime in gambling, namely candlenut gambling which is considered a shortcut to find economic solutions. This study aims to determine the factors that cause the occurrence and efforts to overcome the crime of candlenut gambling in Sumedang Regency. The method used is normative juridical with data sourced from interviews and literature review. The criminological theory used is differential association theory and crime prevention efforts. The results of this study indicate that: (1) The factors causing the crime of candlenut gambling in Sumedang Regency are as follows: environmental factors, friend factors, information technology factors and internal factors, (2) There are three ways to control candlenut gambling in Sumedang Regency. , namely: (a) Pre-emptive, this activity is basically in the form of fostering and developing people's lifestyles with activities that are productive, constructive and creative, as well as socializing the impact of candlenut gambling; (b) preventive, this effort is to minimize the chance of the occurrence of candlenut gambling crimes; (c) repressive, efforts are made when pre-emptive and preventive efforts cannot prevent someone from gambling candlenut, namely law enforcement.
Abstrak. Perkembangan informasi dan pengaruh lingkungan, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian kemiri yang dianggap sebagai jalan pintas menemukan solusi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan perjudian kemiri di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data yang bersumber dari wawancara dan kajian pustaka. Teori kriminologis yang digunakan adalah teori asosiasi diferensial dan upaya penanggulangan kejahatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan judi kemiri di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut: faktor lingkungan, faktor teman, faktor teknologi informasi dan faktor internal, (2) Upaya penanggulangan perjudian kemiri yang dilakukan di Kabupaten Sumedang ada tiga cara, yaitu : (a) Pre-emtif, kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, serta sosialisasi dampak perjudian kemiri; (b) preventif, upaya ini untuk meminimalisir kesempatan terjadinya kejahatan perjudian kemiri; (c) reprensif, upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emtif dan preventif tidak dapat mencegah seseorang untuk melakukan perjudian kemiri yaitu penegakan hukum.