Tinjauan Yuridis tentang Pengembangan Lahan Kelapa Sawit dan Kaitannya dengan Perlindungan Lingkungan [Legal Analysis of Development of Coconut Palm Oil Plantation dan it's Relation to Environmental Protection]
Authors: Fristikawati Yanti , Sukhardin Doroteus 
Published: September 2022

<p><em>Indonesia is one of the countries that produce coconut palm oil, which gives a significant contribution to the national devisa and economic growth. Palm oil companies expand their land in large tracts such as community land, which is being taken over and redeveloped to fulfill the needs of palm oil. On the other froze the permit of palm oil land expansion to protect forest and peatland. This moratorium was released with Presidential Instruction or INPRES Number 10 ye hand, to protect the environment, the government released a moratorium whichar 2011 followed by Inpres Number 6 year 2013 and Inpres Number 8 year 2015 for the suspension of new permits of Palm oil . This article will discuss the regulation on Palm oil and its connection with environmental protection. Actually this moratorium ended in the year 2021, and still can not resolve the problem of the land use and permit of Coconut oil plantation. Inpres Moratorium potentially rised a new problem and legal uncertainty. The regulation of course wants to protect the environment, but still accommodate the need for palm oil plantation. The conclusion is that all regulations have to be implemented wisely, to meet the need of environmental protection and economic growth.</em></p><p><strong>Bahasa Indonesia Abstrak: </strong>Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pengusaha perkebunan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kelapa sawit dengan memperluas lahan, namun terbentur adanya pembatasan dari Pemerintah. Pemerintah telah beberapa kali menerbitkan regulasi, antara lain melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Inpres Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Inpres Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Metode yang digunakan adalah Yuridis normative dengan mengkaji aturan yang ada yaitu aturan tentang perizinan dan termasuk Inpres Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa Inpres Moratorium belum dapat mengatasi persoalan tata guna lahan dan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Inpres Moratorium justru berpotensi menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Paradigma yang harus dibangun pada regulasi terkait perkebunan kelapa sawit adalah regulasi yang membangun sinergi baik terkait aspek lingkungan, tata guna lahan maupun perizinan dan tidak saling mengiterupsi kepentingan satu sama lainnya. Kesimpulan bahwa pengaturan yang ada harus dimanfaatkan dan diterapkan , lahan kelapa sawit dapat diperluas dengan syarat tertentu, agar dapat memenuhi kebutuhan kelapa sawit, tetapi juga sesuai dengan aturan perlindungan Lingkungan.</p>