RESPON TERHADAP ISU KELOMPOK RENTAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KELURAHAN
Authors: Ranindito Irsyad Ravi , Ramdhon Akhmad Ramdhon 
Published: November 2022

<p><em>Development and civil society are two aspects that are integrated and affect each other to create a participatory development that strives for a collective benefit by involving the society itself in participating in the proses of development. To striving that kind of development, Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) play a role as a representation of civil society to build the participatory development in Surakarta city on urban village level, especially for vulnerable groups contain Disability, Single Mother (PEKKA), and The “Miskin Kota” through a program called Kampung Madani. The Implementation of Kampung Madani by KOMBES that used as a response for vulnerable groups, located in kelurahan Mojosongo and Pajang. The purpose of this research is to know how the implementation of Musrenbangkel and DPK as well as the participation of KOMBES as a representation of civil society to strive the participatory development that used to response the vulnerable group's issues. The technique of this research is qualitative with an approach qualitative descriptive and used an interview, observation, and literature study to obtain the data resources. The theory that is used for this research is Social Capital by Francis Fukuyama and Right to the city by Henry Lefebvre. This research shows that the implementation of Musrenbangkel and DPK implemented following the rules that exist, but still, did not respond to vulnerable groups formally and comprehensively. Even so, the existence of KOMBES can be responding the vulnerable group's issues to create a participatory development in kelurahan Mojosongo and Pajang. </em></p><p><em> </em></p><p><strong><em>Keyword :</em></strong><strong> <em>Participatory Development, Civil Society, Vulnerable Groups, Social Capital, Right to the city</em></strong></p><p> </p><p><strong>Abstak :</strong></p><p>Pembangunan dan masyarakat sipil merupakan dua aspek yang terintegrasi satu sama lain, sehingga kedua konsep tersebut saling mempengaruhi dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif yaitu pembangunan yang mengupayakan terciptanya kebermanfaatan secara kolektif dengan melibatkan masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam mengupayakan pembangunan partisipatif tersebut, Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) berperan sebagai representasi dari masyarakat sipil untuk menciptakan pembangunan partisipatif di kampung-kota Surakarta pada tingkat kelurahan, khususnya terhadap kelompok rentan yaitu Difabel, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota) melalui Kampung Madani. Adapun pelaksanaan Kampung Madani oleh KOMBES sebagai respon dari isu kelompok rentan tersebut dilaksanakan pada kelurahan Mojosongo dan kelurahan Pajang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) beserta Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) sebagai wujud dari pembangunan partisipatif pada kelurahan di kota Surakarta serta mengetahui partisipasi KOMBES sebagai representasi masyarakat sipil dalam mengupayakan pembangunan partisipatif dengan merespon isu kelompok rentan. Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memperoleh sumber data dari wawancara dan observasi serta studi literatur. Dalam mengkaji penelitian ini secara teoritis, digunakan teori milik Francis Fukuyama yaitu Modal Sosial serta Hak Atas Kota milik Henry Lefebvre. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbangkel beserta DPK dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, hanya saja secara formal belum dapat merespon isu kelompok rentan secara komprehensif. Meski begitu, eksistensi KOMBES dikatakan dapat merespon isu kelompok rentan tersebut untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif di kelurahan Mojosongo dan Pajang.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci : Pembangunan Partispatif, Masyarakat Sipil, Kelompok Rentan, Modal Sosial, Hak Atas Kota.</strong></p>