bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
DAMPAK POLA ASUH OTORITER TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ANAK USIA PRASEKOLAH
Authors: Fikriyyah Hana Faiha , Nurwati R Nunung , Santoso Meilany Budiarti 
Published: October 2022

Perkembangan psikososial anak usia prasekolah atau sekitar 3-6 tahun berada di tahap inisiatif versus rasa bersalah. Orang tua sebagai lingkungan terdekat anak mempunyai peran yang penting dalam mendukung perkembangan sang anak. Salah satu hal yang dapat mendukung perkembang anak ialah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Pola asuh merupakan hubungan atau pola interaksi antara orang tua dan anak untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak. Pola asuh terbagi menjadi tiga jenis, salah satunya otoriter. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dampak dari pola asuh otoriter terhadap perkembangan psikososial anak di usia prasekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pola asuh otoriter memiliki berbagai dampak pada perkembangan psikososial anak usia prasekolah seperti kurang mandiri, sulit mengambil keputusan, dan sulit mengontrol emosi. The psychosocial development of preschool children or 3-6 years is in the initiative versus guilt stage. Parents as the closest environment for children have an important role in supporting the development of the child. One of the things that can support the proliferation of children is parenting applied by parents. Parenting is a relationship or pattern of interaction between parents and children to meet the physical and psychological needs of children. Parenting style are divided into three types, one of which is authoritarian. This study aims to examine the impact of authoritarian parenting on the psychosocial development of children at preschool age. The method used in this research is a literature study. The results of this study found that authoritarian parenting has a variety of impacts on the psychosocial development of preschool-aged children such as lack of independence, difficulty making decisions, and difficulty controlling emotions.
PENDAMPINGAN KEUANGAN, PEMASARAN DAN PERIZINAN PRODUK UMKM SERUNI KECAMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
Authors: Muhammad Rivaldhy , Chandra M Jeffri Arlinandes , Nengsih Mimi Kurnia , Damarsiwi Eska Prima Monique 
Published: October 2022

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap tahun jumlah UMKM semakin meningkat, namun bertambahnya jumlah UMKM tidak diiringi dengan pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM itu sendiri salah satunya UMKM Seruni yang berada di Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Kurangnya pengetahuan mengenai hukum dan manajemen menjadi kendala perkembangan UMKM dalam beradaptasi dengan zaman teknologi seperti saat ini. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk memberikan pelatihan dan pendampingan tentang keuangan, pemasaran dan perizinan kepada pengurus dan anggota UMKM. Metode yang digunakan yaitu learning by doing dengan sistem ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta praktik pembukuan dan pemasaran digital, pembuatan kemasan dan inovasi produk dengan nilai tambah. Kegiatan pengabdian diawali dengan tahap survey awal yaitu dengan melakukan kunjungan dan melihat secara langsung. Kegiatan selanjutnya yaitu pelatihan dan pendampingan yang di bagi menjadi 3 tahap yaitu pengurusan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) Pemasaran Digital dan Pembukuan. Kegiatan terakhir adalah monitoring, adapun hasil yang terlihat pasca kegiatan yaitu pemasaran yang tadinya hanya word to mouth marketing, saat ini sudah memberdayakan media sosial sebagai wadah promosi, pengemasan yang masih menggunakan plastik biasa sudah menggunakan plastik kemasan yang baik, begitu juga pembukuan yang sebelumnya belum tercacat dengan baik, saat ini sudah memiliki pembukuan sendiri. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini membantu para anggota dan pengurus UMKM beradaptasi dengan perkembangan sistem pembukuan, pemasaran digital dan menyegerakan pengurusan perizinan PIRT.
UPAYA MENDUKUNG AKREDITASI INTERNASIONAL (ASIIN) MELALUI PELATIHAN PENYUSUNAN SEMESTER LEARNING PLAN DAN RUBRIC OF ASSESSMENT
Authors: Ningrum L Endah Cahya , Buditjahjanto I Gusti Putu Asto , Sumbawati Meini Sondang , Widyartono Mahendra 
Published: October 2022

Akreditasi merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang termasuk dalam SPME. Prodi S1 PTE, FT, Unesa telah mendapatkan akreditasi oleh ASIIN yang dikonversi oleh BAN-PT menjadi akreditasi “Unggul”. Hasil akreditasi tersebut berlaku selama 1 tahun dan untuk memperpanjangnya prodi menunggu jadwal asesmen lapangan. Asesmen lapangan membutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak terutama dosen di JTE sebagai pengampu mata kuliah. Dukungan dan partisipasi tersebut berupa opTimalisasi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar pada setiap mata kuliah. Sehingga Tim PKM memberikan solusi yang berupa pelatihan. Pelatihan tersebut terdiri dari empat tahap yaitu Persiapan, Sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan, serta Evaluasi. Pada tahap persiapan telah ditemukan permasalahan tentang persiapan asesmen lapangan prodi. Kemudian Tim PKM memberikan solusi berupa pelatihan penyusunan Semester Learning Plan (SLP) dan Rubric of Assessment. Tahap sosialisasi dilakukan oleh Kaprodi S1 PTE dengan pemaparan Summary of Curriculum. Tahap pelatihan diikuti oleh dosen di JTE yang berjumlah 28 dosen. Kegiatan dilanjutkan pendampingan pembuatan perangkat pembelajaran secara intensif untuk masing-masing peserta pelatihan. Tahap evaluasi dilakukan oleh Kaprodi S1 PTE yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan secara keseluruhan. Output pelatihan berupa SLP untuk 28 mata kuliah di semester Ganjil 2021/2022 dan template Rubric of Assessment.
SOSIALISASI MODEL REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI
Authors: Solihah Ratnia , Kartini Dede Sri , Herdiansah Ari Ganjar 
Published: October 2022

Permasalahan yang terjadi pada partai-partai politik selama ini di masa reformasi, salah satunya dipicu oleh permasalahan manajemen partai politik, baik terkait krisis kepemimpinan partai politik, konflik internal partai politik, fenomena calon/kandidat dalam kontestasi pilkada yang mengarah pada politik dinasti atau fenomena calon tunggal, kurangnya kapasitas anggota legislatif terpilih dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan (controlling); serta dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.Ppersoalan internal dan eksternal partai tersebut disebabkan oleh proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang dilakukan partai politik tidak berjalan dengan baik. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, tim PPM melakukan sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang pelaksanaannya terintegrasi dengan kegiatan KKN Integratif Virtual Unpad. Kegiatan PPM dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi model rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik yang dalam implementasinya diperkaya dengan sosialisasi rekrutmen dan kaderisasi Organisasi Kemasyarakatan, khususnya HMI untuk lebih memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi sasaran subyek PPM yaitu kalangan aktivis politik, pemuda dan mahasiswa di lingkungan wilayah tempat tinggal mahasiswa yang ikut seta dalam PPM dosen maupun mahasiswa di lingkungan Unpad.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Authors: Adriansyah Adriansyah , Alexandri Mohammad Benny , Halimah Mas 
Published: October 2022

Kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam proses penyusunan perencanaan dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara pengadaan barang dan jasa, jadwal pengadaan barang dan jasa dan anggaran pengadaan barang dan jasa serta penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan belum dipahami sepenuhnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggumpulkan data sekunder melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal, ini terkait dengan masih ada beberapa Pejabat Pembuat Komitmen yang belum memiliki sertifikasi, pejabat pengadaan tidak berfokus pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, melainkan pada tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai Negri Sipil. Dengan kata lain, tugas pengadaan barang dan jasa merupakan tugas tambahan, dimana porsi pertanggungjawabannya tidak bisa dioptimalkan. Perlunya adanya peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen melalui bimbingan teknis dalam kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. The planning policy for the procurement of government goods and services at the Bandung District Health Office has not been fully understood by the Commitment Making Officials. The purpose of this study was to determine the implementation of planning policies for the procurement of goods and services of the Bandung District Health Office. The research method uses descriptive qualitative research methods by collecting secondary data through interviews and observations. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the planning policy for the procurement of government goods and services at the Bandung Regency Health Office has not run optimally, this is related to there are still some Commitment Making Officials who do not have certification, procurement officials do not focus on the procurement of government goods and services, but on their main duties and responsibilities as Civil Servants. In other words, the task of procuring goods and services is an additional task, where the portion of responsibility cannot be optimized. It is necessary to increase the competence of Commitment Making Officials through technical guidance in planning policies for the procurement of government goods and services.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018-2019
Authors: Abdillah Yan Maulana , Candradewini Candradewini , Halimah Mas 
Published: October 2022

Ketentuan mengenai penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Pemerintah Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi sebanyak 11.5 miliar rupiah pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 13.5 miliar rupiah di tahun 2019. Ditemukan indikasi masalah dalam implementasi kebijakan pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggumpulkan data sekunder melalui wawancara dan observasi. Hasil peneltian menunjukan implementasi kebijakan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terkait laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari Rumah Sakit Umum Daerah belum tepat waktu, komitmen para pelaksana masih rendah, dan pengusulan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah belum dilakukan secara terperinci sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan maupun evaluasi penggunaan dana serta tidak adanya ruang khusus yang diberikan untuk menyampaikan gagasan atau masukan terkait pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah. Provisions regarding the use of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund are contained in the Regulation of the Minister of Finance Number 222/PMK.07/2017. The Tobacco Excise Revenue Sharing Fund in the Bandung Regency Government received an allocation of 11.5 billion rupiah in 2018 and increased to 13.5 billion rupiah in 2019. There were indications of problems in the implementation of the policy guidelines for the management of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund at the Majalaya Regional General Hospital. The purpose of the study was to determine and analyze the Implementation of the Policy Implementation Guidelines for the Management of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds at the Majalaya Regional General Hospital, Bandung Regency. The research method uses descriptive qualitative research methods by collecting secondary data through interviews and observations. The results of the study show that the implementation of the policy for the management of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund at the Majalaya Regional General Hospital, Bandung Regency has not run optimally. This is evidenced by the fact that the report on the allocation of the use of funds has not been timely and the budget proposal has not been carried out in detail.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BKPPD KABUPATEN BANDUNG
Authors: Suryani Irna , Rusli Budiman , Nurasa Heru 
Published: October 2022

Implementasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja belum berjalan dengan efektif, jika pemberian tambahan penghasilan yang diberikan tidak layak dan adil, maka kinerja pegawai sulit untuk dicapai secara maksimal. Pegawai akan bekerja di bawah kemampuan yang sebenarnya, sehingga berakibat kepada kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Tambahan penghasilan berbasis kinerja yang diberikan belum berdasarkan pada beban kerja, tempat melaksanakan tugas, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Grindle (1980), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh : 1). Isi kebijakan dan 2). Konteks implementasi. Salah satu unsur keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh manfaat yang akan dihasilkan. Manfaat yang didapat dengan adanya kebijakan tambahan penghasilan yaitu peningkatan kinerja, disiplin, dan semangat kerja pegawai. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh tambahan berbasis kinerja terhadap kinerja pegawai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis dara menggunakan regresi linier. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tambahan penghasilan berbasis kinerja yang ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi dapat meningkatkan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung. Harus ada pengawasan terhadap implementasi kebijakan mengenai objektivitas perhitungan besar tunjangan kinerja yang di terima pegawai. The implementation of the policy of providing additional income based on performance has not been running effectively, if the additional income provided is not feasible and fair, then employee performance is difficult to achieve optimally. Employees will work below their actual abilities, resulting in employee performance in carrying out work. The additional performance-based income provided is not based on workload, place to carry out tasks, work performance and employee discipline. The purpose of the study was to determine the effect of additional performance-based on employee performance. The research method uses a quantitative approach with data analysis using linear regression. Collecting data using a questionnaire using a Likert scale. The results of the study can be seen that the implementation of the performance-based additional income policy determined by the content of the policy and the context of the implementation can improve the performance of employees in the Regional Personnel, Education and Training Agency of Bandung Regency. There must be supervision of the implementation of policies regarding the objectivity of calculating the amount of performance allowances received by employees.
Confidence Intervals for Relative Intensity of Collaboration (RIC) Indicators
Authors: Fuchs Joel Emanuel , Smolinsky Lawrence , Rousseau Ronald 
Published: October 2022

Abstract

Purpose
We aim to extend our investigations related to the Relative Intensity of Collaboration (RIC) indicator, by constructing a confidence interval for the obtained values.

Design/methodology/approach
We use Mantel-Haenszel statistics as applied recently by Smolinsky, Klingenberg, and Marx.

Findings
We obtain confidence intervals for the RIC indicator

Research limitations
It is not obvious that data obtained from the Web of Science (or any other database) can be considered a random sample.

Practical implications
We explain how to calculate confidence intervals. Bibliometric indicators are more often than not presented as precise values instead of an approximation depending on the database and the time of measurement. Our approach presents a suggestion to solve this problem.

Originality/value
Our approach combines the statistics of binary categorical data and bibliometric studies of collaboration.
Cardiac myxoma: single tertiary centre experience
Authors: Kacar Polona , Pavsic Nejc , Bervar Mojca , Strazar Zvezdana Dolenc , Zadnik Vesna , Jelenc Matija , Prokselj Katja 
Published: October 2022

Abstract

Background
Although cardiac myxoma (CM) are rare and benign, they can cause life-threatening complications, such as hemodynamic disturbances or embolization. Surgical excision of the tumour is the treatment of choice. The aim of the study was to evaluate the epidemiological characteristics, clinical presentation, imaging findings, and outcomes of surgical treatment of patients with CM treated in the largest tertiary care centre in Slovenia.

Patients and methods
We retrospectively analysed the medical records of all patients referred to our institution between January 2005 and December 2020 and identified 39 consecutive adult patients with pathologically confirmed CM.

Results
The average annual incidence of CM in the study was 3 per 2 million population per year. Patients were more often female (n = 25, 64%). The mean age at diagnosis was 63.1 ± 13.6 years. Dyspnoea was the most common presenting symptom (31%). CM was an incidental finding in 11 patients (28%). Seven patients presented with thromboembolic event (18%). Transthoracic echocardiography (TTE) was performed in all patients, however additional imaging was required in 22 patients (56%). All patients in our series were successfully treated surgically without in-hospital mortality. During the follow-up period (6 months to 16 years) three patients (8%) died, and all deaths were unrelated to CM. There was no recurrence of CM during the follow-up.

Conclusions
Our single-centre study confirms that CM is rare cardiac tumour with diverse clinical presentation. Our data shows data that CM might be more prevalent than considered before. Surgical resection of the tumour is safe with excellent short- and long-term outcomes.
Грузооборот порта как фактор воздействия на социально-экономические показатели портового города: анализ городов-двойников Хабаровска и Владивостока
Authors: Филатов Александр Юрьевич , Поплавко Полина Сергеевна 
Published: October 2022

В статье анализируется влияние масштаба портовой деятельности и, в частности грузооборота, на социально-экономическое развитие портовых городов. Проблема заключается в том, что порты, помимо положительных эффектов, связанных с торговлей, инвестициями и созданием новых рабочих мест, могут наносить вред окрестным территориям, что проявляется в загрязнении окружающей среды, повышении заболеваемости, преждевременной смертности населения, росте преступности. При помощи эконометрического анализа городов-двойников, Хабаровска и Владивостока, в одном из которых имеется крупный морской порт, а в другом нет, было обнаружено, что между грузооборотом и уровнем заработных плат, а также между грузооборотом и преступностью присутствует значимая нелинейная связь. Начиная с определённого размера порта, происходит его положительное влияние на экономику города при одновременном росте преступности.
المرأة ودورها السياسي والاجتماعي في مصر في العصر الفاطمي
Authors: Naji Marwa Abdul Razzaq 
Published: October 2022

يقصد بالمرأة الفاطمية التي تقيم داخل قصور الخلافة وهذه الفئة من النساء تتميز عن بقية النساء في المجتمع بالتمتع بالحياة المترفة الناعمة وتمتعت المرأة الفاطمية داخل القصور بنفوذ ير وسلطة في ادارة الدولة كما لعبت دوراً ايجابياً حيث حافظت على الدولة وحرصت على الخلافة في البيت الفاطمي وتارة اخرى كان لها دوراً سلبياً على الدولة وهيأة الخلافة وكما لها دور في سياسة الدولة والتدخل في شؤون الحكم , وعلى الرغم من الثراء والرفاه الذي عرفته الدولة الفاطمية وما تميزت به نساء القصور من اقامة المشاريع الخيرية مثل انشاء الربط والجوامع واحواض المياه وتوفير الراحة , الا ان دور المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي اضعف من السياسي , على عكس المرأة العامية التي حرمت لفترة من الحرية خلال فترة الخليفة الحاكم , كما برزت العديد من النساء الفاطميات التي عملت في اعطاء دروس الفقه والدين منهن السيدة ام الخير الحجازية كما ساهمت المرأة العامية مساهمات اقتصادية في صناعة النسيج التي ازدهرت في مصر الفاطمية , لكن كانت النساء اكبر ضحايا الازمات الاقتصادية .
Acceleration of the Advanced Segmentation Algorithm for Multispectral Images Using CNN
Authors: Ivanov Egor Sergeevich , Smirnov Alexandr Vladimirovich 
Published: October 2022

Proposed an improved approach to the segmentation of multispectral images using Convolutional Neural Networks (CNN). The original algorithm was described earlier. It took into account some errors that could arise during the processing of SNA images using a sliding window. The proposed modification uses the and indices, which have a high correlation coefficient with real objects present in the images, also images pyramids were used.