bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kewenangan BPSK Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Asuransi; Studi Kasus Pada Perkara Antara Drs. Khamdani dengan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Banjarmasin dan PT Oto Multiartha Cabang Sampit Tahun 2016
Authors: Suwarsogo Jaibril Zukhri Arief , Arwanto Bambang 
Published: November 2022

Consumers are positioned as vulnerable parties as a result of business actors frequently violating their rights. BPSK is present as a solution for violations committed by business actors against consumers, having regard for the condition of consumers who are frequent victims. BPSK's presence is mandated by law to provide legal protection for consumers. However, BPSK's authority is frequently questioned when it comes to resolving insurance disputes. The writing style is normative juridical with a literature review to describe a fact contained in the Consumer Insurance Legal Protection Decision, which was later decided by BPSK Sampit. According to the study's findings, BPSK was established to resolve simple small-scale consumer disputes in accordance with the two laws and regulations, ensuring that BPSK's decisions were binding on the parties and that all actions had strong legal legitimacy as court decisions.Keywords: Consumer Protection Act; Insurance; BPSK; Court Decision; Review AbstrakKonsumen diposisikan sebagai pihak yang rentan karena haknya sering dilanggar oleh pelaku usaha. Melihat kondisi Konsumen yang kerap menjadi korban maka hadir BPSK sebagai solusi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen. Hadirnya BPSK sebagai badan yang diamanatkan undang-undang untuk memberikan jaminan perlindungan hukum konsumen. Namun BPSK sering dipertanyakan kewenangannya terkait penyelesaian sengketa dalam kasus perasuransian. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan studi literatur yang memaparkan suatu fakta yang ada dalam Putusan Perlindungan Hukum Asuransi Konsumen, yang kemudian diputuskan oleh BPSK Sampit. Hasil penelitian menyatakan bahwa BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen skala kecil yang bersifat sederhana berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sehingga Putusan BPSK bersifat kasasi bagi para pihak dan pada segala tindakan mempunyai legitimasi hukum yang kuat sebagai putusan pengadilan.Kata Kunci: UU Perlindungan Konsumen, Asuransi, BPSK, Putusan Pengadilan, Peninjauan Kembali
Esensi otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI tahun 1945
Authors: Taryono Yohanes , Juanda Juanda 
Published: November 2022

In realizing a prosperous region, the principles of decentralization, deconcentration and co-administration must be carried out simultaneously which is flowed in one pipe, the principle of regional autonomy. The research method used is normative juridical research with a statutory approach. Legal regulations are the focal point of the object and the main theme in this research. The research specification is descriptive analysis with the object of regional autonomy and the laws and regulations that underlie it. The results of the study stated that the essence of the ideal implementation of regional autonomy according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia lies in the independence of the autonomous region in drafting Regional Regulations between the DPRD and the Regional Head. This is because the DPRD is directly elected by the local people in a democratic manner. DPRD as the representative of the regional people is a reflection of the aspirations of the regional people in realizing quality and aspirational regional regulations as a means of realizing independence, quality services and the welfare of the regional people.Keywords: Unitary State Principles; Regional autonomy; Local regulation AbstrakDalam mewujudkan daerah yang sejahtera, prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dilaksanakan secara bersamaan yang dialirkan dalam satu pipa prinsip otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan Peraturan hukum menjadi titik fokus objek dan tema utama dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yakni dengan deskriptif analisis dengan objek otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Hasil penelitian menyatakan bahwa esensi pelaksanaan otonomi daerah yang ideal menurut UUD NRI 1945 terletak pada kemandirian daerah otonom dalam menyusun Peraturan Daerah antara DPRD bersama Kepala Daerah. Sebab DPRD dipilih langsung oleh rakyat daerah secara demokratis. DPRD sebagai wakil rakyat daerah merupakan cerminan aspirasi rakyat daerah dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas dan aspiratif sebagai sarana mewujudkan kemandirian, pelayanan yang bermutu dan kesejahteraan rakyat daerah.Kata Kunci: Prinsip Negara Kesatuan; Otonomi Daerah; Peraturan Daerah
Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Authors: Rizki Wilda , Paparang Santrawan T. , Kristiawanto Kristiawanto 
Published: November 2022

Indonesia is a state of law (rechstaat) not based on mere power (machstaat), as stated in the preamble, body, and explanation of the 1945 Constitution. The state of the law has a nature where the equipment can only act according to and be bound by the rules which have been determined in advance, by the equipment which is authorized to enforce the regulation. In conducting the search for the truth of a criminal act, there is the principle of "presumption of innocence" which must be strictly applied by law enforcement officers and is one of the most important principles in criminal procedural law. This principle is contained in Article 8 of Law Number 48 of 2009 concerning the Basic Provisions of Judicial Power. In relation to the rights of the suspect, a new institution in the Criminal Procedure Code was born, called pretrial, the regulation of which is contained in Article 1 point 10 and reaffirmed in Articles 77 to 83 of the Criminal Procedure Code. In the development of law enforcement in Indonesia, recently there have been many cases of pretrial applications that have emerged. This shows that the wider community utilizes available facilities (pretrial institutions) to seek justice for unlawful acts from law enforcement officials.Keywords: Pretrial; Corruption; Criminal Justice System AbstrakIndonesia adalah negara hukum (rechstaat) tidak berdasar kekuasaan belaka (machstaat), seperti yang dicantumkan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Negara hukum mempunyai sifat di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu. Dalam melakukan pencarian kebenaran atas suatu tindak pidana, terdapat asas “praduga tak bersalah” yang harus benar-benar diterapkan oleh aparat penegak hukum dan merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana. Asas ini dimuat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sehubungan dengan hak–hak tersangka, maka lahirlah lembaga baru dalam KUHAP yang disebut praperadilan, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 butir 10 dan dipertegas lagi dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam perkembangan kehidupan penegakkan hukum di Indonesia akhir-akhir ini banyak terdapat kasus-kasus permohonan praperadilan yang muncul, hal ini menunjukan bahwa masyarakat luas memanfaatkan sarana yang tersedia (lembaga praperadilan) untuk mencari keadilan atas tindakan melawan hukum dari aparat penegak hukum.Kata Kunci: Praperadilan; Korupsi; Sistem Peradilan Pidana
Kebijakan Uang Kompensasi Pada Pekerja Dengan Hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Authors: S Louvita Achmad , Marten Dhoni , Chandra Mardi 
Published: November 2022

Legal protection and welfare for workers is the duty of the government. So far, there is no policy for guarantees that are clearly regulated regarding compensation for workers at the end of their PKWT, such as severance pay for permanent workers. One form of government protection at this time is by making a policy in the form of guarantees in the form of revising Law Number 13 of 2003 concerning Manpower with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its derivatives Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for a certain time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination. The government's protection that is made is to require employers/companies to provide compensation money to workers with a Specific Time Employment Agreement (PKWT) or to contract workers. This compensation money is in the form of wages, which can be in the form of basic salary or accumulated with fixed allowances depending on the wage reference of the employer/company. This compensation money will have to be given at the end of the PKWT for workers or it can be given in accordance with the PKWT period that has been implemented if the PKWT ends prematurely. It is hoped that with this compensation policy, contract workers can be more protected and prosperous even though the PKWT for themselves ends.Keywords: Compensation Money; Workers; PKWT; Job Creation Law; PP 35 of 2021 AbstrakPerlindungan hukum dan kesejahteraan bagi pekerja adalah tugas bagi pemerintah. Selama ini tidak ada kebijakan adanya jaminan yang diatur jelas mengenai kompensasi bagi pekerja diakhir PKWT-nya, seperti halnya pesangon bagi pekerja tetap. Salah satu bentuk perlindungan Pemerintah saat ini adalah dengan membuat kebijakan berupa jaminan berupa merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Perlindungan pemerintah yang dibuat adalah mewajibkan pemberi kerja/ perusahaan memberikan uang kompensasi kepada pekerja dengan Hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau untuk pekerja kontrak. Uang kompensasi ini berupa upah, yang dapat berupa gaji pokok atau diakumulasi dengan tunjangan tetap tergantung dengan acuan upah pada pemberi kerja/ perusahaan. Uang kompensasi ini nantinya harus diberikan di akhir PKWT pekerja atau dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu PKWT yang telah dijalankan jika PKWT berakhir sebelum waktunya. Diharapkan dengan kebijakan uang kompensasi ini, pekerja kontrak dapat lebih terlindungi dan sejahtera walaupun PKWT atas dirinya berakhir.Kata Kunci :Uang Kompensasi; Pekerja; PKWT; UU Cipta Kerja; PP 35 Tahun 2021
Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Sistem UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Authors: Ibrahim Ibrahim , Juanda Juanda 
Published: November 2022

Indonesia as a nation-state accommodates a lot of cultural diversity that grows in society. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has mandated a form of the regional government, which regulates and manages government affairs on its own according to the principles of autonomy and co-administration. This is directed at accelerating the realization of community welfare through improvement, service, empowerment, and community participation, as well as increasing regional competitiveness by taking into account the principles of democracy, equity, justice, privilege and specificity of a region in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The provisions in the constitution mandate the Unitary State of the Republic of Indonesia to be carried out with inter-regional arrangements that are not uniform between one another. In the relationship between the centre and the regions or the province and districts/cities, it is possible to have a special relationship pattern, such as the Papua province. Such arrangements are intended to ensure that the entire Indonesian nation is truly united with diversity within the framework of the Unitary State.Keywords: Regional Autonomy; Implementation of Papua's Special Autonomy; 1945 Constitution AbstrakIndonesia sebagai Negara Bangsa (nation state) mewadahi banyak keragaman budaya yang tumbuh di dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan suatu bentuk pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam konstitusi tersebut, mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pengaturan antar daerah yang tidak seragam antara satu sama lain. Dalam hubungan antara pusat dan daerah atau daerah propinsi dengan kabupaten/kota dimungkinkan adanya pola hubungan yang bersifat khusus seperti propinsi Papua. Pengaturan demikian dimaksud untuk menjamin agar seluruh bangsa Indonesia benar-benar bersatu dengan keragaman dalam bingkai Negara Kesatuan.Kata Kunci: Otonomi Daearah; Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua; UUD Negara 1945
Kepastian Hukum Penyadapan Penyidikan Kejaksaan Dalam Melakukan Kewenangan Atas Tindak Pidana Korupsi
Authors: GK R.M. Bagoes Radityo , Kristiwanto Kristiwanto , Sinaulan Ramlani Lina 
Published: November 2022

Corruption crimes which are categorized as extraordinary crimes and white-collar crimes, in an effort to prove the case, sometimes require unusual efforts, including electronic evidence in the form of wiretapping results that can be used to prove cases in court. The formulation of the problems presented are: (1) How is the legal certainty of the prosecutor's authority as an investigator in wiretapping cases of criminal acts of corruption. The approach method used is a normative juridical approach, namely legal research that focuses on research on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Conclusion The Prosecutor's Office in exercising its authority is based on legal certainty as an investigator, apart from its main task of conducting prosecutions or public prosecutors. The authority is given by law to prosecutors to conduct investigations on criminal acts of a special nature, one of which is corruption cases.Keywords: Wiretapping of Prosecutors' Investigators, Authority, Corruption Crimes Abstrak Tindak pidana korupsi yang terkategorikan sebagai extra ordinary crimes dan white collar crime, dalam upaya untuk membuktikan perkaranya, terkadang memerlukan upaya yang tidak biasa, antara lain dengan bukti elektronik berupa hasil penyadapan telepon yang bisa digunakan pembuktian perkara di persidangan. Rumusan masalah yang dihadirkan adalah: (1) Bagaimana kepastian hukum kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Metode Pendekatan yang di gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu peneltian hukum yang menitikberatkan pada penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan Lembaga kejaksaan dalam menjalankan kewenangan dilandasi dengan kepastian hukum sebagai penyidik, selain dari tugas utamanya adalah melakukan penuntutan atau penuntut umum. Wewenang yang diberikan undang-undang terhadap jaksa untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana yang bersifat khusus yang salah satunya adalah kasus korupsi.Kata Kunci : Penyadapan Penyidik Kejaksaan, Kewenangan , Tindak Pidana Korupsi
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan, Peribadatan Dan Perilaku Masyarakat; Studi Kasus Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
Authors: Rohmah Siti Ngaiinur , Maulidiyawati Vivi Nur , Islam Umdah Izzatil , Alam Moch. Gumelar , Fitriani Nur Laila , Wangi Lindung Isma , Malik Hizbul , Karomi Aulina , Fitri Dina , Al-Hikmah Firda 
Published: November 2022

Covid-19 has been declared a global pandemic by the World Health Organization because this virus has infected most of the countries in the world. Almost all countries have been affected by this disease outbreak, including Indonesia. Covid-19 has had a serious impact on various aspects of life. This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic in the fields of education, worship, and behaviour of the people of Jumputrejo Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency. This study uses a qualitative method. Research data was obtained by field observations and interviews. The results of this study indicate that public education is seriously affected, namely the feeling of boredom experienced by students due to online learning. The level of saturation of students in online learning affects the quality of learning because when students are bored they tend to find it difficult to respond to information. In terms of community worship, it is hampered, so they need religious guidance to be able to carry out worship in accordance with the Health protocol. In addition, people's behaviour is getting more positive, people's attitudes and awareness to comply with health protocols are voluntarily getting used to it over time.Keywords: Impact of the Covid-19 Pandemic; Education; Worship; Community Behavior AbstrakCovid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia karena virus ini telah menginfeksi sebagian besar negara-negara di dunia. Hampir semua negara terkena dampak dari wabah penyakit ini, termasuk Indonesia. Covid-19 membawa dampak yang serius dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 di bidang pendidikan, peribadatan, dan perilaku masyarakat desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan observasi di lapangan dan interview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat terdampak serius, yaitu adanya rasa jenuh yang dialami oleh siswa akibat pembelajaran daring. Tingkat kejenuhan siswa dalam belajar daring mempengaruhi kualitas belajar, sebab ketika siswa jenuh cenderung sulit untuk merespon informasi. Dari segi peribadatan masyarakat terhambat, sehingga mereka membutuhkan bimbingan keagamaan untuk dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol Kesehatan. Selain itu, perilaku masyarakat bertambah positif, sikap dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pun secara sukarela mulai terbiasa seiring berjalannya waktu.Kata Kunci: Dampak Pandemi Covid-19; Pendidikan; Peribadatan; Perilaku masyarakat
Gaya Belajar Anak-Anak Dengan Pendekatan Games Edukasi Di Masa Pandemi Covid-19; Studi Kasus di Desa Pucuk Kec. Pucuk Kab. Lamongan Jawa Timur
Authors: Rohmah Siti Ngaiinur , Najmi Muhammad Irfan , Malik Adam , Al-Karim Baqin , Sabilla Dinna Fi , Umudini Afifah , Aziizah Naafi Farah , Sahida Amalia , Jibril Muhammad , Karnaidin Jul 
Published: November 2022

Covid-19 telah membawa dampak serius dalam dunia Pendidikan. Selama pandemic siswa belajar dengan sistem pembelajaran daring. Banyak siswa yang merasakan kejenuhan dalam belajar. Oleh karena itu diperlukan pendekatan belajar yang menyenangkan siswa, yaitu dengan game edukasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar siswa dengan pendekatan games edukasi pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normative empiris. Sampel penelitiannya adalah siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan tahun pembelajaran 2020/2021. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa (1) 47.3% siswa memiliki gaya belajar dominan berupa visual, 63.9% siswa memiliki gaya belajar dominan berupa auditori, dan 83.3% siswa memiliki gaya belajar dominan berupa kinestetik. Dapat disimpulkan bahwa gaya belajar siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan cenderung memiliki gaya belajar kinestetik – auditori. (2) Para guru yang mengajar menanggapi keberkesanan dari kegiatan penyuluhan gaya belajar siswa dengan pendekatan games edukasi dan sepakat tentang pentingnya mengetahui gaya belajar siswa agar dapat menerapkan metode dan pendekatan pembelajaran yang efektif dan efisien, di antaranya melalui pendekatan games edukasi.
Additional Criminals To Corporations As An Efforts To Create Criminal Impact With Decision
Authors: Kurniawan Kukuh Dwi , Esfandiari Fitria 
Published: November 2022

Corporations are always a problem when asked for criminal responsibility. In addition to their own separate ways, separate regulations are needed to examine and prosecute corporations that carry out criminal acts. Like the case that has occurred, the KPK has positioned PT NKE as a legal subject to hold criminal liability. Prosecutors prosecute, and necessary crimes also provide additional penalties for a ban on participating in state auctions for six months. The study was conducted in a descriptive analysis and literature review approach. This study examined philosophically historically the existence of additional crimes to provide a conviction that pledged perpetrators. The conclusion that can be obtained from studying different criminal offences other than the main criminal to the corporation as a legal breakthrough in conducting regular excavation from existing regulations to create a criminal punishment that has a deterrent effect on the corporation that commits a criminal offence.Keywords: Additional Crimes; Corporations; Deterrent Effects. AbstrakKorporasi selalu menjadi masalah ketika dimintai pertanggungjawaban, selain diperlukan cara tersendiri juga diperlukan regulasi tersendiri dalam upaya memeriksa dan mengadili korporasi yang melaklukan tindak pidana. Seperti kasus yang telah terjadi, KPK telah memposisikan PT NKE sebagai subyek hukum sehingga dapat dimintai pertanggugjawaban pidana. JPU melakukan penuntutan selain pidana pokok juga memberikan pemidanaan tambahan berupa larangan mengikuti lelang negara selama enam bulan. Penelitian dilakukan secara deskriptif analisis dan pendekatan kajian pustaka serta dalam penelitian ini mengkaji secara historis filosofis adanya pidana tambahan sehingga dapat memberikan pemidanaan yang menjera pelaku. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian penjatuhan pidana tambahan selain pidana pokok kepada korporasi sebagai upaya terobosan hukum dalam melakukan penggalian hukum dari peraturan yang telah ada untuk menciptakan pemidanaan yang memiliki efek jera kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.Kata Kunci: Pidana Tambahan; Korporasi; Efek Jera.