bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENERAPAN FASE PRODUKSI TEKS EKSPOSISI PADA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKS OLEH SISWA KELAS X SMA 1 SIMANJAYA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN PEMBELAJARAN 2020/2021
Authors: Almaimun Abdullah Faqih 
Published: March 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah produksi teks eksposisi, siswa mengalami kesulitan dalam mengomunikasikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi tentang penerapan fase produksi teks eksposisi, memperoleh deskripsi tentang kesulitan, dan deskripsi tentang strategi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam memproduksi teks eksposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penerapan fase produksi teks eksposisi pada siswa kelas X SMA 1 Simanjaya Lamongan, yakni pertama, penerapan fase penyusunan teks eksposisi perlu pengkajian lebih dalam agar ada peningkatan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kedua, Kesulitan yang dihadapi guru dan siswa dalam penerapan fase penyusunan teks eksposisi. Ketiga, Strategi yang digunakan untuk mengatasi kesulitan yang ditemui dalam penerapan fase produksi teks eksposisi. Dengan begitu penerapan fase produksi teks eksposisi mampu mendapatkan hasil yang maksimal.
PEMBELAJARAN MEMBACA CERITA RAKYAT BERBASIS PROYEK DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK DI MI NURUL HUDA NGAWUN PARENGAN TUBAN
Authors: Sholihah Siti Ummu 
Published: March 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis 1) Pembelajaran membaca cerita rakyat berbasis proyek dengan pendekatan saintifik kela IV MI Nurul Huda Ngawun ditinjau dari aktifitas guru 2) Pembelajaran membaca cerita rakyat berbasis proyek dengan pendekatan saintifik di MI Nurul Huda Ngawun ditinjau dari aktifitas siswa 3) Pembelajaran membaca cerita rakyat berbasis proyek dengan pendekatan saintifik di MI Nurul Huda Ngawun ditinjau dari hasil belajar siswa. Penelitian termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif , penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pembelajaran membaca cerita rakyat berbasis proyek dengan pendekatan saintifik kelas IV MI Nurul Huda Ngawun ditinjau dari aktivitas guru yaitu: Guru menyiapkan silabus yang berisi KI, KD, RPP pembelajaran yang memuat semua komponen RPP, memilih media yang sesuai dengan pembelajaran, menyesuaikan metode, pendekatan sesuai dengan materi pembelajaran, melaksanakan kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup, dalam pembelajaran ini guru berperan sebagai fasilitator. pembelajaran membaca cerita rakyat berbasis proyek dengan pendekatan saintifik kelas IV MI Nurul Huda Ngawun ditinjau dari aktivitas siswa yaitu: Siswa lebih aktif dan kreatif di setiap kegiatan mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir siswa aktif bertanya, mengamati, mengumpulkan informasi, menentukan proyek, mengerjakan proyek, mengkomunikasikan hasil proyek, mengumpulkan dan yang terakhir bersama guru siswa melakukan refleksi pembelajaran. pembelajaran membaca cerita rakyat berbasis proyek dengan pendekatan saintifik kelas IV MI Nurul Huda Ngawun ditinjau dari hasil belajar siswa kelas IV dalam pembelajaran ini 75% sudah mencapai KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 70. Dari 15 siswa 12 siswa sudah mendapatkan nilai diatas KKM. Bisa dikatakan hasil belajar siswa baik.
RANCANG BANGUN ALAT LOGIN WINDOWS DENGAN e-KTP MENGGUNAKAN RFID READER MFRC-522 DAN CONTROLLER ARDUINO PRO MICRO
Authors: Heryanto Heryanto , Silalahi Lukman Medriavin , Simanjuntak Imelda Uli Vistalina 
Published: March 2022

Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk merancang sistem keamanan komputer dengan autentifikasi e-KTP, mengetahui sistem keamanan komputer dan mengimplementasikan rancangan sistem alat ini pada sistem keamanan komputer. Rancang bangun alat login windows dengan e-KTP ini terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari tahapan identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, flowchart program, blok diagram, pembuatan alat, pengujian dan pengambilan data. Komponen utama yang digunakan sebagai kontrol utama adalah Arduino Pro Micro kemudian module RFID reader sebagai akses untuk pendeteksian e-KTP. Berdasarkan hasil pengujian, modul RFID dapat mendeteksi dengan jarak maksimum 1(satu) cm tanpa penghalang. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah didapatkan keamanan dalam melakukan login windows dengan menggabungkan RFID dengan Arduino Pro Micro. Adapun dengan penghalang berupa kertas, modul RFID ini dapat mendeteksi dengan jarak maximum 0.7 cm. Dan dengan penghalang berupa besi modul RFID ini tidak dapat mendeteksi sama sekali. Waktu (delay) respon pendeteksian pada modul RFID ini dapat mendeteksi dengan kecepatan 2(dua) detik. Hasil pengujian unjuk kerja sistem dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tujuanya
Gemeinsam digital!
Authors: Schulz Lea , Böttinger Traugott 
Published: March 2022

Inklusive Schulentwicklung wird seit Jahren erforscht, wodurch u.a. das Handeln von Schulleitungen in den Fokus gerückt ist. Auch das Leben in einer digitalisierten und mediatisierten Gesellschaft unter den Vorzeichen einer "Kultur der Digitalität" (Stalder, 2016) erfordert eine Schulleitung, die Schule und Kollegium durch diese digitalen Transformationsprozesse leitet und begleitet. Der vorliegende Beitrag führt Erkenntnisse zum Schulleitungshandeln für eine inklusive oder digitale Schule zusammen und betrachtet diese unter dem Aspekt des stetigen Wandels der Gesellschaft und den damit verbundenen Herausforderungen. Die Dimensionen des Schulleitungshandeln scheinen sich dabei stark zu ähneln. Inhaltlich sollten stets beide Perspektiven betrachtet werden, sodass positive Synergieeffekte wahrscheinlich sind. Sie werden im Schulleitungshandeln zur Etablierung von Kulturen, Strukturen und Praktiken im Rahmen der drei Dimensionen von Bildungsprozessen zusammengeführt.
Evaluation of serum hepcidin level in acne vulgaris patients
Authors: Ali Rasha Ismail Mohamed , Samweil Christeen Afrayem Tadros , Nada Essam El-Din Abd El-Aziz 
Published: March 2022

Background: Acne vulgaris is a pilosebaceous unit inflammatory condition. Although acne is not life-threatening, it can cause psychological issues such as low self-esteem and anxiety in people who suffer from it. Acne scarring is a common and unpleasant consequence of acne vulgaris. Predicting scarring liability can modify treatment protocol and aid in the prevention of such disfigurement. Methods: This study included 82 participants divided into 3 groups: 26 patients with acne vulgaris without scars, 36 patients with acne vulgaris with scars and 20 control. Serum hepcidin level was assessed by a commercially available double-antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit. Results: Serum hepcidin is significantly higher in patients suffering from acne without acne scars than patients suffering from acne with acne scars (p < 0.05). serum hepcidin is significantly higher in the control group than patients with active acne with scars (p < 0.05). There was a statistically significant difference between serum hepcidin level in control versus severe acne scars (p < 0.05). Serum hepcidin level acts as a predictor of occurrence of acne scars and occurrence of severe acne scars. Serum hepcidin level can be used as an indication for beginning aggressive and specific acne treatment as systemic retinoid.
Reaksi Pemasaman Senyawa Pirit pada Tanah Rawa Pasang Surut
Authors: Priatmadi Bambang Joko , Haris Abdul 
Published: March 2022

Most of swamp soils in tidal land are Acid Sulfate Soils. Acid sulfate soils are the common name given to soils containing iron sulfides (pyrite). The soils are characterized by very low pH and high amount of soluble S and Fe, resulted from oxidation of pyrite when soils are drained. This study was aimed to determine acidity pattern, iron and sulfate solubility as the impact of the length time of oxidized, the effect of inhibitors application to acidity rate of sulfidic materials and top soils. The materials are: (1) soils at pyritic layer (sulfidic materials) and (2) soils at 0 – 20 cm from soil surface. Soils is sampled at Barambai reclaimed area, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province. In the laboratory soils treated with some ameliorants, that are silica, phosphate and lime applied with dosage 2 t ha-1 with 3 replications times. The soils incubated for 2 weeks under submerged condition. After soil incubation, soil exposed to the air for 1 week, 2 weeks, 4 weeks, and 6 weeks. Parameters of soil analysis include pH, sulfate and iron soluble. Results of this study showed that (1) soil acidity rate of sulfidic materials more faster than upper soils when soils and sulfidic materials oxidized intensively, (2) at submerged soil condition or high soil water content, the application of ameliorants effective increasing the soil pH of the upper soils, (3) at further oxidized soil condition or lower soil water content, the application of ameliorants inhibited acidity rate of soils and sulfidic materials, and (4) at further oxidized soil condition or lower soil water content, the application of ameliorants increased iron solubility of soils and sulfidic materials.
Teaching in a Time of Crisis: Pedagogical Creativity in Music Education
Authors: Bylica Kelly , Bauman Betty 
Published: March 2022

Abstract
Pedagogical creativity is the development of flexible practices that are responsive to student inquiry, oriented toward risk-taking, and grounded in conceptions of pedagogues as curricular authors. In light of the COVID-19 pandemic, pedagogical creativity may be one way to navigate uncertain educational terrain. This article explores the findings of a qualitative case study that examined the pedagogical practices of six music educators during the COVID-19 pandemic. Data from semistructured interviews were analyzed through a theoretical framework of pedagogical creativity (Abramo & Reynolds, 2015). Attention was paid to the types of practices music educators were exploring, how pedagogical creativity was being implemented within the school culture, and the impact such practices had on music educators’ understandings of educational purpose. Findings indicate that participants found teaching during the unique context of the pandemic to be an opportunity to explore pedagogical creativity, particularly as public performance pressures were alleviated and social-emotional learning was emphasized. In particular, pedagogical creativity was often practically implemented out of a desire to remain responsive toward who and where participants were teaching, suggesting that responsiveness may be a criterion of pedagogical creativity.
The “Strangeness” of Hypermestra's Letter to Lynceus (Ov. Her. 14)
Authors: Battistella Chiara 
Published: March 2022

Abstract
Ovid's Heroid 14 stands out as being quite different from the other single letters of the collection. Its main oddity lies in the fact that the motif of love appears to be absent and, by contrast, Hypermestra's pietas “overrepresented,” a circumstance that has inevitably attracted scholarly attention and solicited interpretive activity. In this paper, I intend to contribute to the debate by adding a further strand of interpretation, one that seeks to set the epistle against the backdrop of some recent historical events, namely Livia Drusilla's marriage to Octavian. I, therefore, suggest that the strangeness of Her. 14 may reside in its being suspended between the fictional world of elegy and the historical frame here delineated.
From Socrates to Briseis: Homeric Problems and Epistolary Fiction in Heroides 3
Authors: Jolivet Jean-Christophe 
Published: March 2022

Abstract
This paper aims to investigate the epistolary fiction in Heroides 3 in the light of ancient Homeric scholarship.1 The study of the Iliadic intertext should allow us to propose a hypothesis to identify the character who inspired Briseis's letter. By focusing on both Ulysses's strange attitude in Iliad 9 and Briseis's strange ignorance in Heroides 3, it tends to propose a new interpretation of the epistolary mode.
Ovid's Heroides 3 and the inventio of Criseyde in the Medieval Matter of Troy
Authors: Desmond Marilynn 
Published: March 2022

Abstract
In its focus on Briseis, Heroides 3 develops an amatory reading of the traffic in women depicted in the Iliad. Heroides 3 transmitted this Ovidian version of the Homeric Briseis to the Medieval West in the absence of the Homeric epics. The medieval story of Briseida as the lover of Troilus and Diomedes, derived from Dares's De excidio Troiae historia, intersected with medieval versions of Heroides 3, both in Latin and vernacular, resulting in the re-naming of Briseida as Criseyde in order to distinguish between the Ovidian and medieval figures.
21st Century Company Law in Belgium
Authors: van der Elst Christoph 
Published: March 2022

The new Belgian Code of Companies and Associations (BCCA) of 23 March 2019 entered into force on 1 May 2019 (See section 8 for the details.). The BCCA is divided in five parts, and further subdivided in different books. The first part, from book 1 to book 3, contains the general provisions that apply to companies, associations and foundations. Part 2 contains provisions specifically applicable to the different types of companies. Part 3 continues with the provisions that apply to associations and foundations. Part 4 deals with the restructuring and the transformation of the legal form and the last Part 5 contains provisions on the European legal forms.
Belgian Code of Companies and Associations
The New Kid on the Block on the European Market for Corporate Legal Forms: A Polish Laboratory for a Modern Close Corporation
Authors: Mucha Ariel , Mazgaj Marcin 
Published: March 2022

Entering into force in 2021, Poland will have a new legal form: the simplified joint stock company (sJSC). The sJSC is especially relevant for start-ups companies.
simplified joint stock company (sJSC), Polish corporate law
New Rules and Regulations on the Duty to Publish a Prospectus in Switzerland: Scope of Application, Exemptions and Alleviations
Authors: Jentsch Valentin 
Published: March 2022

On 1 December 2020, the revised duty to publish an approved prospectus in accordance with the Swiss Financial Services Act (FinSA) and the Swiss Financial Services Ordinance (FinSO) became fully effective. From a practical perspective, the scope of application of the duty to publish a prospectus has been significantly expanded and extended. Another remarkable novelty is the introduced set of explicit exemptions and alleviations from such duty, which are largely in line with the Prospectus Regulation (earlier, the Prospectus Directive) of the European Union. There are not only similarities, however, but also differences.
This article analyses and discusses the scope of application, exemptions and alleviations from the duty to publish a prospectus under the new rules and regulations in Switzerland. Using a functional and comparative approach, the article focuses on differences between European and Swiss law in this regard and further examines the new rules and regulations applicable to Swiss public offers for acquisition of securities and admission of securities to trading on a Swiss trading venue in light of European compatibility.
duty to publish a prospectus, scope of application, public offer, admission to trading, exemptions, subsequent resale of securities, alleviations, abridgments, simplified disclosure regime, proportionate disclosure regime, omission of information
Advancements in the Personal Information Protection System in Japan
Authors: Ishii Kaori 
Published: March 2022

This article aims to overview the recent amendment of the Act on the Protection of Personal Information in Japan and discusses how it has made advancements and how it should address new challenges; furthermore, it shows future perspectives of Japanese data protection regime from both the national and international viewpoints. Overall, this amendment has heightened data protection levels by strengthening individual rights, reinforcing the obligations of Business Operators Handling Personal Information, raising the maximum amount for pecuniary fines, strengthening enforcements, and enhancing transparency.
There are certain similarities and differences between the General Data Protection Regulation in the EU and the Japanese Act on the Protection of Personal Information. It is important to elaborate on international coordination between enacting sanctions delivered by multiple jurisdictions.
In addition to the amended Act, the Cabinet Secretariat and the Personal Information Protection Commission in Japan jointly launched the Expert Committee on Reviewing Personal Information Protection System in order to review Japan’s overall data protection regime. The current Japanese personal information protection system stipulates multiple regulations depending on the category of entities that handle personal information. Creating a comprehensive data protection mechanism by eliminating unnecessary divergences in data protection provisions would be a great advancement in achieving ideal data protection system.
Personal Information Protection, Japan, General Data Protection Regulation, Adequacy
The Constitutional System for the Protection of Privacy in Chilean Law
Authors: Álvarez-Valenzuela Daniel 
Published: March 2022

This article proposes a systemic review of the protection of privacy in the Chilean Constitution, understood not only by the norms of Article 19 No. 4, the right to privacy and the right to the protection of personal data, but also through the normative content provided by No. 5, which comprises the rights to the inviolability of the home, private communications and documents, subject to constitutional protection. When we conceive the privacy protection standards set out in Chilean constitutional law as a system, we can appreciate that despite the obvious differences between the different rights that form this system, there are areas where they do intersect or overlap when applying them to specific facts. This wide scope of protection is essential to apply the right to privacy as a strong defence against the threats and risks posed by the use of digital technologies.
Chile, Privacy, Constitutional Law, Personal Data, Private Communications, Informational Self-Determination
A Survey of EU Trade Defence Case Law in 2009
Authors: Senduk Jeffry H. 
Published: March 2022

The EU Trade Defence Instruments (TDIs), namely anti-dumping and anti-subsidy duties, are highly technical subjects that one might think should fall within the realm of specialized lawyers and EU officials only. With this survey however, the authors demonstrate that technicalities, such as inter alia ‘Market Economy Treatment’ (MET) and the methodology applied to calculate dumping or injury margins, are very often of great importance, in economic terms to companies.
The level of a duty that is to be paid by companies often depends on such technicalities. After the Council has adopted a final anti-dumping or anti-subsidy Regulation, economic operators have the legal right to challenge the determination of such TDIs before the General Court and the Court of Justice of the European Union (EU). This survey, which follows an earlier paper by the authors concerning the same subject matter, illustrates how the case law of the EU Courts developed in a, in the authors’ opinion, positive direction over 2009 by allowing for a higher degree of successful judicial review with regard to TDI matters than in previous years. This survey will also highlight the topics for which a challenge in EU Courts is possible and effective and topics for which, by contrast, success is less likely. In doing so, the authors provide a helpful overview to all parties that deal with TDIs on a regular basis.
A Future for Multilateralism?: New Regionalism, Counter-Multilateralism and Perspectives for the World Trade System after the Bali Ministerial Conference
Authors: Altemöller Frank 
Published: March 2022

Participation in the World Trading System is generally considered to bring substantial benefits. However, the developments of the Doha Round show, that the multilateral trade negotiations are progressing at an unprecedentedly slow pace accompanied by constant setbacks. This resistance towards stronger multilateral economic integration may at first appear not very plausible. This article sets out to look for the causes of these difficulties. From that base, it describes the ways that WTO Member States are seeking different strategies for economic integration on the bilateral, regional and inter-regional levels. The perspectives for the future of the World Trading System and multilateralism are discussed.
The New Brazilian Anti-Dumping Regulation: A Balance of the First Years
Authors: Kanas Vera , Müller Carolina 
Published: March 2022

In 2013, Brazil issued a new anti-dumping regulation: Decree 8058/2013. The new rules came under a context of enhancement of the trade remedies system, in the scope of an industrial policy that aimed to protect the domestic production against imports. Since then, Brazilian public policies changed significantly, becoming more focused on seeking new markets for exports instead of protecting the domestic market. Nonetheless, the new anti-dumping law has changed permanently the trade remedies system in Brazil. This article reviews developments in the modernization of Brazil’s anti-dumping law. What it means for companies using the law or subject to it is important. Here are the key things you need to know. First, the new anti-dumping legislation was designed to encourage full participation by the exporters, providing for a mandatory lesser duty benefit for cooperating exporters, and for several opportunities of defence. Second, the new legislation provides for a detailed administrative process, involving deadlines applicable to the interested parties and to the investigating authority, with the purpose of expediting the process. Third, although the Brazilian law provides for several kinds of reviews, some of them were not used yet. Finally, anti-dumping duties may be suspended due to public interests, normally after an administrative procedure for this end.
On Fissionable Cows and the Limits to the WTO Security Exceptions
Authors: Balan George-Dian 
Published: March 2022

Some WTO Members are of the view that the WTO security exceptions are self-judging. However, several others offer a more balanced position: while recognizing the broad discretion enjoyed by Members, they also acknowledge the limits of these exceptions and the WTO adjudicating bodies’ power to make findings and issue recommendations on the matter. Panels and the Appellate Body have normally jurisdiction to deal with cases in which defences based on security exceptions are raised. The Article XXI test should draw inspiration from the elements of the well-established Article XX of GATT 1994 test, adapted to the particular circumstances of the ‘mother of all exceptions’. The famous ‘it considers’ does not offer a carte blanche to the Members invoking security exceptions and refers only to the necessity test, which consists of a verification of whether it is plausible to consider the measure at issue necessary for the protection of the respective essential security interests, from the perspective of the invoking Member. There are objective elements conditioning the applicability of the security exceptions. Cows, for instance, cannot be considered fissionable materials. The limits of the invocation of the security exceptions should be the good faith and the abuse of rights.