bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Problematika Praktek Patoho Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sangga Kec. Lambu Kabupaten Bima)
Authors: Khatamunisa Rukyah 
Published: May 2022

Tulisan inimembahas tentang “Problematika Praktek Patoho Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Di Desa Sangga Kec. Lambu Kabupaten Bima)”. Penelitian ini bertujuan untuk menengahi dua pendapat masyarakat mengenai hukum Patoho, karena sebagian ada yang mengatakan haram dan sebagian mengatakanhalal/boleh. Untuk merespon hal tersebut, perlu mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan transaksi Patohoserta menganalisis Praktek Patoho dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai hukum dari praktek Patoho.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskripsi analisis, dengan Jenis penelitianlapangan (field research).Menggunakan tekhnik wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data.Hasil penelitian: Pertama, bahwaFaktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan Patoho yaitu karena adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa di tunda, jika di tunda akan menimbulkan kesulitan yang sangat (Masyaqqah) bagi petani. Kedua praktek Patoho yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
URGENSI AHLU SUNNAH WAL JAMA’AH DAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (Tinjauan atas Qonun Assasy Ahlu Sunnah Wal Jama’ah karya Rois Akbar Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy’ari)
Authors: Awaluddin Asep 
Published: May 2022

AbstractAqidah ahlu sunah wal jama'ah in Islam is a very vital understanding, especially in our country. Because its existence is embraced by the majority of Indonesian Muslims. Ahlu Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah which was coined by KH. Hasyim Asy'ari became a milestone in the struggle for independence for the Unitary Republic of Indonesia since before the proclamation of independence. Nowadays, groups have emerged that also claim to practice ahlu sunah wal jama'ah, but in fact they have divided the unity among Muslims. What is the nature of the understanding of ahlu sunah wal jamaah and why is the understanding of ahlu sunah waljama'ahan-Nadhliyah useful for the Indonesian people ?. This research is based on literature, data analysis using content analysis and hermeneutical methods. The result of this research is that aqidah ahlu sunnah wal jamaah appears to answer the problems of many Islamic religious traditions, Ahlu sunnah wal jamaah an-nahdliyah is the most appropriate aqidah for national education now and in the future. AbstrakAqidah ahlu sunah wal jama’ah dalam Islam menjadi faham yang sangat vital khususnya di negeri kita.Sebab keberadaannya dianut oleh sebagian besar umat Islam Indonesia.Ahlu Sunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyah yang dicetuskan oleh KH. Hasyim Asy’ari menjadi tonggak perlawanan perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Dewasa ini bermunculan kelompok yang juga mengaku beraqidah ahlu sunah wal jama’ah namun justru memecah belah persatuan diantara umat Islam. Bagaimanakah hakikat faham ahlu sunah wal jamaah dan mengapa faham ahlu sunah waljama’ahan-Nadhliyahbermanfaat untuk bangsa Indonesia?.Penelitian ini berbasis kepustakaan, analisis data menggunakan metode analisis isi dan hermeunetika. Hasil penelitian ini adalah aqidah ahlu sunnah wal jamaah muncul menjawab problematika banyaknya aliran keagamaan Islam, Ahlu sunnah wal jamaah an-nahdliyah adalah aqidah yang paling sesuai untuk pendidikan kebangsaan sekarang dan masa yang akan datang.
IDENTITAS GURU PAI ABAD 21 YANG IDEAL PADA PEMBELAJARAN FIQH DI SEKOLAH DAN MADRASAH
Authors: Mansir Firman 
Published: May 2022

AbstractThis research explains that in 21st century, education is faces by some quite complex challenges. In this 21st century, advances in science and technology in all fields are increasingly narrowing the world. Compared to the previous century, in this century, professional teachers must have a wider range of competences. Teacher in 21st century must be able to improve personal skills, technical skills, social skills and pedagogical skills. Islamic Education teachers in 21st century are also expected to develop positive relationships with students and the school community using technology as a tool to raise teaching standards. Especially in learning Islamic religious education, in fiqh, an ideal or professional teacher is needed to form the skills of a teacher in building the enthusiasm of students in science, religion and technology. The ideal PAI teacher has the ability to develop and combine various learning strategies and methods to spur students' enthusiasm for learning because students nowadays know information very easily. AbstrakPenelitian ini menjelaskan bahwa pada abad 21 ini pendidikan dihadapkan dengan berbagai tantangan yang cukup kompleks. Pada abad 21 ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang semakin mempersempit dunia. Dibandingkan dengan abad yang sebelumnya, pada abad ini guru yang profesional harus mempunyai kompetensi yang lebih luas. Guru abad 21 ini harus mampu meningkatkan keterampilan pribadi, keterampilan teknis, keterampilan sosial dan keterampilan pedagogik. Guru PAI abad 21 juga diharapkan dapat mengembangkan hubungan positif dengan peserta didik dan komunitas sekolah, menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan standar pengajaran. Terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dalam fiqih guru yang ideal atau profesional sangat dibutuhkan untuk membentuk kecakapan seorang guru dalam membangun semangat peserta didik dalam hal sains, ilmu agama dan teknologi. Guru PAI yang ideal memiliki kemampuan untuk mengembangakan dan memadukan berbagai strategi dan metode belajar untuk memacu semangat belajar peserta didik, karena pada zaman saat ini peserta didik mengetahui infomasi-informasi dengan sangat mudah.
KEPEMIMPINAN KOLEKTIF BERBASIS CONTINUAL IMPROVEMENT DI SMAIT ABU BAKAR BOARDING SCHOOL KULON PROGO
Authors: Fuadi Akhsanul 
Published: May 2022

AbstractThis research explores management patterns as the strategy of the SMAIT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo School (SMAIT ABBS KP) in realizing to become superior schools, SMAIT ABBS KP has challenges in making it happen. This School applies the principle of collective leadership with a continuous improvement strategy to realize new schools that have excellence predicate in accreditation and are leading in the achievements, where management is based on local excellence namely the power of human resources to create new schools that excel in accreditation.This research is a qualitative study that describes in detail and in depth all conditions in a context, about something that happens in the field. The results showed that the SMAIT ABBS KP implements collective leadership with a continual improvement strategy to create a superior school, so that even though it was only established in 2017, a lot of achievements were achievedby SMAIT ABBS KP. Some of them are: (1) schools with a predicate with an accred itation score of 94 (A) (2) getting various kinds of championships, both in academic, religious and other non-academic fields, (3) the realization of a compact and harmonious work team as provision to achieve progressive achievements AbstrakPenelitian ini menggali pola managemen sebagai strategi SMAIT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo (SMAIT ABBS KP) dalam mewujudkan sekolah yang unggul, karena sebagai sekolah baru, SMAIT BBS KP mempunyai tantangan dalam mewujudkannya. SMAIT ABBS KP menerapkan prinsip kepemimpinan kolektif dengan strategi continual improvement untuk mewujudkan sekolah baru yang berpredikat unggul dalam akreditasi dan terdepan dalam prestasi, di mana manajemen tersebut dilandaskan pada keunggulan lokal yaitu kekuatan SDM untuk mewujudkan sekolah baru yang unggul dalam akreditasi dan terdepan dalam prestasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan secara rinci dan mendalam segala potret kondisi dalam suatu konteks, tentang sesuatu yang terjadi di lapangan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa SMAIT ABBS KP menerapkan kepemimpinan kolektif dengan strategi continual improvement untuk mewujudkan sekolah yang unggul, sehingga walaupun baru berdiri tahun 2017 banyak prestasi yang sangat mengembirakan dan membanggakan di raih oleh SMAIT ABBS KP, karena sebagai sekolah yang baru 3 (tiga) tahun, telah berhasil meraih prestasi. Beberapa di antaranya adalah: (1) sekolah berpredikat unggul dalam akreditasi dengan meraih nilai 94 (A) (2) memperoleh berbagai macam kejuaraan, baik dalam bidang akademik, keagamaan dan non akademik lainnya, (3) terwujudnya tim kerja yang kompak dan harmonis sebagai bekal untuk melejitkan prestasi yang progressive.
Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah
Authors: Maulana Diky Faqih 
Published: May 2022

AbstractPeople who need funds can use financing services provided by Islamic financial institutions, one of which is ijarah financing. The provisions of ijarah have certainly been regulated, both theoretically and practically. However, have Islamic financial institutions implemented ijarah contract practices in accordance with existing regulations? Moreover, the clause in the contract, is each contract clause in accordance with the provisions of the ijarah contract and in accordance with Islamic principles? The results showed that the Ijarah Agreement Benefit Lease Financing Agreement Number:10669/IJR/IX/2012 as a whole is in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 regarding ijarah financing. However, there are some clauses that do not pay attention to the principles of the contract in Islamic law such as the principle of balance (mabda 'at-tawazun fi al-mua'wadah) and the principle of benefit (not burdensome). But apart from that, this contract is in accordance with the DSN Fatwa No.43/DSN-MU/VIII/2004 regarding Compensation (Ta'widh) and Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 regarding Sanctions for Customers who Delay Payment. In dispute resolution also uses the concept of al-sulh (peace) recommended in Islam, as the Word of Allah in QS Al Hujurat verse 10. As well as fulfilling the principle of freedom of contract (mabda 'hurriyyat at-ta'aqud) which still pays attention to Islamic moral principles and order general syar'i in contracting. AbstrakMasyarakat yang membutuhkan dana bisa menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya pembiayaan ijarah. Ketentuan ijarah tentunya telah diatur, baik secara teori maupun praktik. Akan tetapi, apakah lembaga keuangan syariah telah menerapkan praktik akad ijarah sesuai dengan ketentuan yang ada? Terlebih klausul dalam kontrak, apakah setiap klausul kontrak telah sesuai dengan ketentuan akad ijarah serta sesuai dengan prinsip Islam? Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perjanjian Pembiayaan Sewa Manfaat Akad Ijarah Nomor:10669/IJR/IX/2012 secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Namun ada beberapa klausul yang kurang memperhatikan asas akad dalam hukum Islam seperti asas keseimbangan (mabda’ at-tawazun fi al-mua’wadah) dan asas kemaslahatan (tidak memberatkan). Namun diluar hal itu, kontrak ini telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai Ganti Rugi (Ta'widh) dan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Sanksi atas Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran. Pada penyelesaian sengketa juga menggunakan konsep al-sulh (perdamaian) yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al Hujurat ayat 10. Serta memenuhi asas kebebasan berkontrak (mabda’ hurriyyat at-ta’aqud) yang tetap memperhatikan kaidah akhlak Islam dan ketertiban umum syar’i dalam berkontrak.
Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah
Authors: Hermanto Agus , Nurjanah Siti , Bunyamin Mahmudin 
Published: May 2022

AbstractCancellation of marriage is something that often happens in our society, this can be due to a violation of customary law or because of other problems such as not getting permission from parents, even though a marriage can be canceled when there is a problem that causes prohibitions such as a lineage or deception which caused the marriage to be canceled. The problem is, how is the construction of marriage annulment in normative and positive legal studies in Indonesia, while this objective is to examine more deeply the concept of normative and positive law on the cancellation of marriage in Indonesia.This research is a type of library research research with a socio-philosophical approach to the prohibition patterns that exist in society and then also reviews the laws and regulations in Indonesia. Marriage cancellation can be done if it does not meet the requirements and harmony, this can be proposed by either the prospective husband or the prospective wife, this is also in line with law number 1 of 1974 concerning marriage in article 72. Which is the legas regulation applied in Indonesia. AbstrakPembatalan perkawinan menjadi sesuatu yang kerap terjadi di masyarakat kita, hal ini bisa disebabkan karena adanya pelanggaran hukum adat atau karena adanya problem lain seperti tidak mendapatkan ijin dari orang tua, bahwan suatu perkawinan dapat dibatalkan manakala ada problem yang menyebabkan keharaman seperti adanya nasab atau adanya pembohongan yang menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana konstruksi pembatalan perkawinan dalam kajian hukum normatif dan positif di Indonesia, adapun tujuan ini adalah menela’ah lebih mendalam terhadap konsep hukum normatif dan positif terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia.Penelitian ini merupakan jenis penelitian library reseach dengan pendekatan sosial filosofis terhadap corak larangan yang ada di masyarakat lalu kemudian dikaji tinjau pula dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya, hal ini dapat diajukan baik oleh calon suami atau calon istri, hal ini juga seirama dengan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 72. Yang merupakan peraturan legas yang diterapkan di Indonesia.
Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiah dalam Fatwa Tentang Haram Rokok
Authors: Chabiba Omiga , Sa'diyah Diana Lailatus 
Published: May 2022

AbstractThe law of smoking in the view of Islamic law is still a matter of debate. This is because there is no legal basis for smoking in the Al-Qur'an and Hadith. Smoking can also endanger health both for siper smokers and those exposed to secondhand smoke (passive smoking). Thus, the Tarjih Council and the Tajdid Muhammadiyah prohibited smoking because it contradicts the elements of the objective of the Shari'a (benefit) and contains a lot of harm. The method used in this research is literature, the nature of the research is analytic descriptive (collecting research data through documents and analyzing it with current conditions). The approach used is Nortmsative-Sociological. The methods used are Deductive and Inductive. Tarjih and Tajdid Council issued a fatwa in Decision No. 6/SM/MTT/III/2010 concerning the prohibition of smoking with the intent and purpose of the Shari'a, namely, it is obligatory to immediately seek maintenance in order to realize the benefit of mankind. This fatwa is implemented gradually with ease and without complication. This is because this fatwa is binding only to the extent of being morally binding, so it still needs public awareness and understanding in order to stop smoking for the benefit of themselves and others. This fatwa is also applied to active maqasid sharia. AbstrakMerokok dalam pandangan hukum Islam masih menjadi pro dan kontra di masyarakat . Hal ini karena tidak ada landasan syariat atas permasalahan mengenai merokok dalam Al-Qur’an dan Hadis. Merokok juga dapat membahayakan kesehatan baik bagi perokok maupun orang yang berada di sekitar pe rokok (perokok pasif). Sehingga, Muhammadiyah dalam Majelis Tarjih dan Tajdid mengharamkan rokok karena bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariat (kemaslahatan) dan banyak mengandung mudharat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, sifat penelitiannya diskriptif analitik (mengumpulkan data penelitian melalui dokumen dan menganalisis dengan kondisi yang terjadi saat ini). Pendekatan yang digunakan adalah Nortmatif-Sosiologis. Metode yang digunakan adalah Deduktif dan Induktif. Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa dalam Putusan No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang haram merokok yang bertujuan untuk mencapai syariat yaitu, hukumnya wajib untuk melakukan upaya-upaya pemeliharaan guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Fatwa ini diterapkan secara berangsur, kemudahan, dan tidak mempersulit. Hal tersebut karena fatwa ini bersifat mengikat hanya sebatas mengikat secara moral, sehingga tetap butuh kesadaran dan pemahaman masyarakat agar berhenti merokok demi kemaslahatan diri dan orang lain. Fatwa ini juga diterapkan untuk mencapai maqasid syariah.
Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir
Authors: Jannah Shofiatul , Mahmudi Zaenul 
Published: May 2022

AbstractIddah is a woman's obligation after divorce from her husband, either divorce or divorce. The MUI fatwa regarding iddah died in 1981 which decided First, the ability to go out of the house for women who are carrying out iddah is a matter of khilafiyyah, second, choosing the opinion of the majority of scholars, namely it is not permissible for women during the iddah period to leave the house at night, even to carry out the pilgrimage. The fatwa does not explain in detail about the period of the iddah of death and the sentence can lead to many interpretations. In addition, is the fatwa still relevant to the current context where many women work in various public sectors. For these reasons, it is important to review the MUI fatwa on the iddah of death. This research is a library research with a normative approach and uses a qualitative method, namely by observing and reviewing the MUI fatwa on the iddah of death as well as its relevance for career women. The results of this study are that there is a conflict between the MUI fatwa and the text of the Qur'an, Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Regarding the relevance of the MUI fatwa to the iddah period of career women, the fatwa does provide space not to carry out iddah during the day, but must remain in the corridor of Islamic law. So that Shari'a can still be carried out without negating the rights and obligations of both social and individual. AbstrakIddah merupakan kewajiban seorang wanita setelah bercerai dengan suaminya baik cerai talak atau cerai mati. Fatwa MUI tentang iddah wafat tahun 1981 yang memutuskan Pertama, kebolehan keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalankan iddah adalah masalah khilafiyyah kedua, memilih pendapat jumhur ulama yaitu tidak bolehnya wanita dalam masa idaah untuk keluar rumah di malam hari, sekalipun untuk melaksanakan ibadah haji. Fatwa tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang masa iddah wafat dan kalimat tersebut dapat menimbulkan banyak penafsiran. Selain itu apakah fatwa tersebut masih relevan dengan konteks saat ini dimana banyak wanita yang bekerja di berbagai sektor publik. Karena beberapa alasan tersebut menjadi penting untuk mengkaji kembali fatwa MUI tentang iddah wafat. Adapun penelitian ini merupakan kepustakaan (library reseacrh) dengan pendekatan normatif dan menggunakan metode kualititatif yaitu dengan mengamati dan mengkaji fatwa MUI tentang iddah wafat juga relevansinya bagi wanita karir. Hasil penelitian ini adalah ada pertentangan antara fatwa MUI dan nash al-Qur’an, Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentan pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Terkait relevansi fatwa MUI dengan masa iddah wanita karir, fatwa tersebut memang memberikan ruang untuk tidak melaksanakan iddah di siang hari, akan tetapi harus tetap pada koridor syari’at Islam. Sehingga syari’at tetap dapat dijalankan tanpa meniadakan hak dan kewajiban baik sosial ataupun individu.
Integrated Approach Improves Completion Reliability Using Compact Horizontal Wellhead
Authors: Carpenter Chris 
Published: May 2022

This article, written by JPT Technology Editor Chris Carpenter, contains highlights of paper IPTC 20201, “Improving Completion Reliability by Integrating ESPs, Intelligent Completion, and Zonal Downhole Monitoring With a Compact Horizontal Wellhead,” by Suresh Jacob, SPE, Maithem Al-Nakhli, SPE, and Muhammad Munir, SPE, Saudi Aramco. The paper has not been peer reviewed. Copyright 2020 International Petroleum Technology Conference. Reproduced by permission.
The complete paper presents an oilwell completion integrating multilaterals, intelligent completions, permanent downhole monitoring systems, electric submersible pumps (ESPs), and a horizontal wellhead system. The paper discusses the completion drivers and design, individual equipment, preparation, field experience during installation, and performance of the system during production. The completion has been installed successfully and its lessons are being applied in the design of future installations.

Background
The well was drilled in a field comprising two main stacked reservoirs separated by a thick nonporous impermeable mudstone barrier. The two reservoirs are in an asymmetrical anticline structure sharing the same oil/water contact. The two reservoirs have a common pressure gradient and similar crude oil properties while having different petrophysical properties, with one reservoir having twice the productivity of the other. Both reservoirs were developed simultaneously using peripheral water injection with horizontal injector and producer wells. Dedicated producer and injector wells targeting individual reservoirs were drilled because of the differences in productivity and the areal extent between the reservoirs. ESPs were installed in all producers to increase rates and to transport fluid to surface facilities.
Multilateral wells were drilled to increase production rate and to decrease pressure drawdown. These wells were drilled as TAML Level 2 wells, with openhole laterals drilled from a cemented liner. An intelligent completion allowed the production from each lateral to be controlled remotely from the surface.
While both ESPs and intelligent completions are widely used in the industry, the integration of these technologies in the same well is rare because of the difference in operating cycles for the two systems. A well with both ESPs and intelligent completions should be designed to allow periodic ESP workovers while retaining the intelligent-completion equipment within the wellbore for the life of the well. The downhole-disconnection tool is a key enabler in the integration of ESPs and intelligent completions. However, the high level of operational planning and precision required to reconnect the control lines after ESP workover and the absence of downhole sensors in the intelligent completion prompted the design of an ESP/intelligent-completion integration without the downhole wet-connect tool.