bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
MEMBANGUN DESTINATION IMAGE MENUJU DAYA SAING DESTINASI PADA OBYEK WISATA DI KOTA SEMARANG
Authors: DC Kuswardani , Wibisono Wibisono 
Published: March 2022

AbstrakTujuan - Tujuan penelitian ini memberikan kontribusi guna menghasilkan konsep membangun daya saing destinasi pada obyek wisata di kota Semarang, agar masyarakat lebih banyak berkunjung ke obyek wisata di kota Semarang, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, lapangan pekerjaan semakin banyak dan pendapatan daerah meningkat. Desain/Metodologi/Pendekatan - Variabel yang diuji untuk membangun daya saing destinasi pada obyek wisata di kota Semarang adalah distinctive capabilities, kualitas informasi kepariwisataan, electric word of mouth, dan destination image diduga sebagai mediasi dalam membangun daya saing destinasi. Populasi adalah semua pengunjung obyek wisata di kota Semarang, sedangkan sampel ditentukan sebesar 150, responden ditentukan dengan menggunakan teknik Cluster Sampling. Alat analisis yang dipergunakan adalah Structural Equation Medelling (SEM) dengan aplikasi program Partial Least Square (PLS) yaitu smartPLS.3.0 Hasil Penelitian - Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semua Hipotesis didukung. Distinctive Capabilities, Kualitas Informasi Kepariwisataan, Electric Word of Mouth positif signifikan berpengaruh pada Destination Image obyek wisata di kota Semarang. Destination Image terbukti berperan sebagai intervening dalam membangun Daya saing Destinasi obyek wisata di kota Semarang.Keterbaruan/Nilai - AbstractPurpose - The purpose of this research is to contribute in order to produce the concept of building the competitiveness of destinations in tourist objects in the city of Semarang, so that more people visit tourist objects in the city of Semarang, so that people's welfare increases, employment opportunities and regional income increases. Design/Methodology/Approach The variables tested to build destination competitiveness in tourism objects in the city of Semarang are Distinctive Capabilities, Quality of Tourism Information, Electric Word of Mouth, and Destination Image which are thought to be mediating in building Destination Competitiveness. The population is all visitors to tourist objects in the city of Semarang, while the sample is determined at 150, the respondents are determined using the Cluster Sampling technique. The analytical tool used is Structural Equation Medelling (SEM) with the application program Partial Least Square (PLS), namely smartPLS. Finding - The results of hypothesis testing show that all Hypotheses are supported. Distinctive Capabilities, Quality of Tourism Information, Electric Word of Mouth have a significant positive effect on the Destination Image of tourism objects in the city of Semarang. Destination Image has been proven to play an intervening role in building the competitiveness of tourist destinations in the city of Semarang.Organization/nilai -
METODE DESAIN APARTEMEN DAN AREA KOMERSIL DI DAERAH JATICEMPAKA BEKASI
Authors: Riskana Gisca Agis , Indartoyo Indartoyo , Marlina Endang 
Published: March 2022

Apartemen merupakan hunian vertikal yang meminimalisir penggunaan lahan secara horizontal. Dalam sebuah kawasan hunian, tentunya membutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan penghuni apartemen atau pengguna kawasan sehingga didesain juga commersial area sebagai pendukung fasilitas apartemen. Dalam mendesain biasanya perancang menggunakan metode-metode dari para ahli yang sudah ada seperti Hamid Sirvhani, Hersberger, Katharina, dan lain-lain untuk merancang sebuah bangunan. Metode-metode tersebut dapat kita kombinasikan atau bahkan disederhanakan untuk menciptakan sebuah metode baru untuk memudahkan dalam proses desain. Manfaat dari penulisan ini diharapkan menjadi acuan dalam mendesain secara efektif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode studi pustaka yaitu suatu metode yang mempelajari buku referensi atau penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.
PEMANFAATAN MINYAK CENGKEH SEBAGAI ANTIOKSIDAN ALAMI UNTUK MENURUNKAN BILANGAN PEROKSIDA PADA PRODUK MINYAK GORENG
Authors: Widodo Hernowo , Adhani Lisa , Solihatun Solihatun , Prastya Mohamad , Annisa Amaliah 
Published: March 2022

Minyak kelapa sawit mengandung asam lemak tidak jenuh yang dapat mengakibatkan ketengikan pada minyak yang disimpan dalam waktu tertentu tanpa pengawetan. Cengkeh memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi sehingga dapat mengatasi ketengikan minyak kelapa karena zat antioksidan tersebut mampu memutus ikatan rangkap persenyawaan peroksida sehingga bilangan peroksida pada minyak dapat diturunkan. Dengan dilakukannya studi diharapkan dapat diketahui sejauh mana minyak cengkeh dapat dimanfaatkan untuk mencegah proses ketengikan pada minyak kelapa. Dalam penelitian ini juga diharapkan agar dapat mengetahui berapa berat optimum minyak cengkeh yang ditambahkan, dan waktu pemanasan agar dapat mengurangi ketengikan pada minyak kelapa. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati pengaruh penambahan minyak cengkeh kedalam minyak kelapa untuk mencegah ketengikan pada berbagai berat dan waktu penyimpanan. Variabel tetap yang digunakan dalam penelitian ini adalah berat minyak kelapa sawit yaitu 150 ml, waktu pemanasan 15 menit, dan suhu 1500C. Sedangkan variabel berubahnya adalah berat minyak cengkeh yang dipakai (0,25; 0,50; 0,75; 1 dan 2 % dari berat minyak kelapa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah minyak cengkeh yang optimum adalah 1% dari berat minyak kelapa. Penambahan minyak cengkeh juga tidak merubah komposisi asam lemak dan senyawa pada minyak goreng sawit. Jadi masih aman digunakan
PENGEMBANGAN PERALATAN TERPADU STERILISASI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) COVID-19
Authors: Murwonugroho Wegig , Burhanudinnur Muhammad , Rinanti Astri , Nilotama Sangayu Ketut Laksemi , Dewanti Asih Retno , Setiadi Virginia Suryani , Nugrahadi Gihon , Wilastrina Atridia , Maulani Mustamina 
Published: March 2022

Petugas kesehatan sebagai garda depan dalam penanganan pasien Covid-19 memerlukan perlindungan dari risiko terpapar virus. Seusai menjalankan tugasnya, para petugas medis melakukan tindakan sterilisasi diri dengan cara memasuki arena disinfectant chamber, membungkus hazmad sekali pakai untuk dibuang dan mengembalikan APD (Alat Pelindung Diri) lain dalam wadah yang telah tersedia untuk dicuci kembali. Namun demikian terlihat fasilitas yang tersedia belum nampak optimal, dan terlihat kumuh. Sehingga beberapa APD yang akan dikenakan kembali beresiko terpapar virus COVID-19. Selain itu beberapa peralatan yang memungkinkan dipakai kembali tercampur, resiko hilang, dan kacamata resiko patah atau kaca lebih buram. Alhasil APD para petugas mulai menipis.Latar belakang ini menjadi alasan pentingnya dirancang fasilitas sterilisasi yang terpadu. Kegitaan dilakukan di RSUD Pademangan, Jakarta Utara merupakan salah rujukan pasien COVID-19. Penelitian pengembangan ini bertujuan menghasilkan seperangkat alat terpadu sterilisasi Alat Pelindung Diri (APD) yang efektif dan praktis. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Design Thinking, yang terdiri atas emphatize, define, ideate, prototype, dan testing. Hasil penelitian ini adalah peralatan terpadu steriliasi APD Covid-19 yang terdiri atas disinfectan chamber, bak penampugan APD, ozone chamber, dan almari kompartemen dua arah. Berdasarkan serangkaian pengujian, hasilnya adalah: 1) disinfectant chamber dapat bekerja dengan baik. Ini ditandai oleh: disinfectant chamber dapat menyemprot secara otomatis setelah sensor diberi isyarat/pemicu, kekuatan tekanan cairan optimal, bak penampung untuk menampung sisa cairan berfungsi dengan baik, dan kontruksi lebih ergonomis. 2) bak penampungan berfungsi dengan baik (mudah dibuka untuk diambil dan dibersihkan, dan terbagi sesuai kelengkapan APD. 3) ozone chamber memenuhi kriteria keberhasilan. Indikasinya adalah ozon chamber menyemprot otomatis setelah sensor diberi isyarat/pemicu, kekuatan tekanan asap optimal, terdapat bak penampung yang menampung sisa cairan ozon, dan konstruksi lebih ergonomis. 4) Nilai inovasi dari almari dua kompartemen solutif bagi masalah dan memenuhi kebutuhan petugas medis. Pencapaian ini disebabkan oleh berfungsinya semua fitur sebagaimana dalam desainnya. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralatan sterilisasi APD Covid-19 dalam penelitian ini efektif dan layak untuk digunakan, utamanya untuk membersihkan diri dan APD petugas medis. Oleh sebab itu, produk peralatan sterilisasi dalam penelitian ini pantas untuk diproduksi secara massal dan dipergunakan di berbagai pusat layanan kesehatan.
Pengaturan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) di Beberapa Negara
Authors: Andriawan Dian 
Published: March 2022

Money laundering adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang “haram” yang sebenarnya dihasilkan dari sumber illegal menjadi seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau “halal”. Delik-delik apa saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya money laundering / pencucian uang di beberapa negara? Kapan penyelesaian perkara delik money laundering/pencucian uang dilakukan. Apakah dalam menjatuhkan putusan, hakim yang menangani kasus money laundering/pencucian uang masih harus menunggu putusan hakim lain yang menangani delik yang menjadi penyebab terjadinya money laundering/pencucian uang tersebut? Instansti apa saja yang berwenang menangani kasus money laundering/pencucian uang di negara-negara tersebut? Di Thailand, praktek penuntutan dilakukan setelah putusan pengadilan atas predicate offence nya. Namun penyidikan dilakukan pada waktu bersamaan atau segera setelah penyidikan predicate office nya, sedangkan di Indonesia terdapat ketentuan dalam pasal 3 atau Pasal 6 yang mengharuskan pembuktian “berasal dari tindak pidana” atau paling tidak “diduga berasal dari tindak pidana”. Lain halnya di Amerika Serikar menggunakan ketentuan Sting Provision Section 1956 (a) (1) yang menggunakan operasi penjebakan dalam pengungkapan pencucian uang. Instansi yang berwenang menangani kasus money laundering di Amerika Serikat adalah FinCEN, di Thailand adalah Office of Anti Money Laundering (AMLO), di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003
Authors: Garnasih Yenti 
Published: March 2022

Permasalahan memerangi tindak pidana korupsi memang selalu saja harus dikembangkan, karena ternyata angka korupsi selalu saja meningkat demikian juga dengan modus yang dilakukannya. Sejalan dengan itu paradigma yang dikembangkanpun selalu juga progresif dan inovatif. Masyarakat internasionalpun memberikan perhatian yang tinggi untuk upaya penanganan korupsi ini termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa yang telah melahirkan Convention Againts Corruption pada tahun 2003 yang menjadi guide lines bagi negara-negara yang mempunyai komitmen terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi termasuk Indonesia. Setelah meratifikasi UNCAC ini maka tentunya Indonesia harus memperbaharui berbagai ketentuan terkait tindak pidana korupsi, selain itu sebenarnya setiap negara berkewajiban secara periodik untuk mengevaluasi bagaimana instrumen hukum dan langkah-langkah administratif yang ada dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Dalam kerangka pembangunan hukum ke depan yang sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum maka diperlakukan suatu langkah-langkah strategis, agar secara proporsional dan kondisional serta prioritas dalam rangka meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture).
Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal
Authors: Widjojanto Bambang 
Published: March 2022

Kejahatan Korupsi, Pelanggaran HAM, dan Negara Hukum yang Demokratis merupakan hal yang saling berkaitan. Ketidakmampuan mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dalam bentuk yang sekongkrit-kongkritnya akan dapat menyebabkan tindak korupsi dan pelanggaran HAM tidak dapat ditangani sepenuh-penuhnya. Tindak korupsi mempunyai kaitan dan bahkan juga dapat menjadi bagian serta dikualifikasi sebagai kejahatan hak asasi manusia karena dampak dari tindak pidana korupsi dapat menyebabkan diingkari, dicampakkan dan dirampasnya “human dignity”.
Reimplementasi Hukum Pidana Dalam Aspek Kepemilikan Hak Atas Tanah
Authors: - Suhartati 
Published: March 2022

The outgrowth of corruption cases in Indonesia both quantity and quality has involving several business sectors such as land sectors. The complexity of land sector problems dealing with administrative law, civil law, and criminal law directing as the object of corruption cases. Considering the land-ownership as one of valuables assets which has economical value could create legal problems within individual, corporation, or state. The precious value of land even causing some actions with the state loss as a negative impact. Through some cases in Indonesian, several actions related with transferring land-ownership even indicated as corruption crime due to state loss impact. Regarding the aforementioned legal phenomenon, this article aim to explore how the land-ownership matters could be implied as corruption crimes and how the corruption criminal law could be implemented.This article is analysing that several legal actions related with land-ownership of state own enterprises or private corporation are not directly pointed as corruption crimes, even though there are state loss inside land-ownership. Corruption crime will be defines upon the occurrence of primary elements based on Article 2 or Article 3 Indonesian Act Number 31 Number 1999 jo Indonesian Act Number 20 Year 2001. Especially the unlawfulness element shall be proven in every act which has purpose of self or corporate enrichment. Reimplementation of corruption criminal law by applying formal unlawfulness element and material unlawfulness element with negative function are needed to the efficacy of combating corruption acts and to avoid over criminalization.
Kajian Yuridis Ruang Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Authors: Setiabudhi I K Rai 
Published: March 2022

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengikutsertakan masyarakat/LSM telah diatur dalam United Nations Convention Against Corruption 2003, khususnya pada Pasal 13 disebutkan antara lain, bahwa “masing-masing negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-pirinsip dasar hukum internalnya, meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan kelompok di luar sector publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah (NGO/LSM) dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat. Selanjutnya bagaimana pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan kita terhadap ruang yang diberikan kepada LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan yang sanagt tegas dalam Pasal 28 E ayat (3) bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluakan pendapat “Ketetapan MPR –RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, antara lain disebutkan…… di samping itu terdapat desakan yang kuat dari masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, memberikan kesempatan kepada masyarakat/LSM untuk ikut berpartisipasi. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam bab V, khususnya pada pasal 41 dan pasal 42. Demikian pula halnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Secara lebih khusus peran serta masyarakat dalam hal ini lebih banyak dilalukan oleh LSM, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Agar LSM memiliki ruang gerak dalam menjalankan fungsinya secara efektif falam pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada LSM mencakup antara lain: Pertama, adanya peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit tentang kedudukan/keberadaan, bagi LSM untuk melakukan aktivitasnya. Kedua, adanya pengakuan/jaminan yang dirumuskan dalam peraturan perundangan-undangan ataupun kebijakan pemerintah, bahwa LSM diberikan ruang yang jelas secara independen dalam upaya pemberantsan korupsi; Ketiga, menjamin akses LSM terhadap sumberdaya dari berbagai sumber untuk melaksanakan kegiatannya.
Kebijakan Formulasi Dalam Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Authors: Rochaeti Nur 
Published: March 2022

Anak-anak mempunyai hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa sebagai warganegara, dan dalam segala keadaan hak-hak anak ini harus didahulukan dari kepentingan yang lain. Dengan kondisi fisik dan kemampuan mentalnya yang masih belum stabil, dalam banyak hal anak-anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbautan yang bisa merugikan perkembanganya ketika anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta menjalani proses peradilan pidana anak, dibutuhkan penanganan yang berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum. Akses untuk mendapatkan keadilan tidak selalu harus melalui suatu proses peradilan pidana yang akan memperburuk kondisi anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pemikiran alternatif dalam penanggulangan delinkuensi anak merupakan upaya perlindungan bagi anak demi masa depannya.
Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana
Authors: Rusyadi I. 
Published: March 2022

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat.Tujuan dari penulisan ini ialah: 1). Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana, 2). Untuk Mengkaji dan menganalisis mengapa alat bukti diperlukan dalam persidangan perkara pidanaMetode penulisan adalah studi kepustakaan yakni dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur serta menganalisis pendapat sarjana yang berkaitan dengan permasalahan dan penulisan ini bersifat deskriptif.Adapun hasil yang diperoleh ialah: 1). Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah, 2). Keberadaan alat bukti dipersidangan sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan jangan sampai terjadi kesalahan seorang hakim dalam memutus perkara pidana. Kata Kunci: Alat bukti, Persidangan, Perkara Pidana
Ketidakpastian Hukum Jangka Waktu Penetapan Status Tersangka Dari Proses Penyidikan Sampai Pelimpahan Perkara ke Persidangan
Authors: Tabiu Ramadan 
Published: March 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jangka waktu penetapan status tersangka dari proses penyidikan sampai pelimpahan perkara ke persidangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bedasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu penetapan status tersangka mulai dari penyidikan sampai pelimpahan perkara ke persidangan, sehingga status tersangka tergantung pada proses penyidikan. Tidak adanya batas waktu dalam penetapan tersangka menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam pasal 28 D dan 28 I ayat (2) Undang-undang 1945. Kata kunci: Ketidakpastian hukum, Jangka waktu, Status Tersangka
Perpaduan Presidensial dan Parlementer dalam Sistem Pemerintahan RI
Authors: Monteiro Josef M. 
Published: March 2022

Adanya ketidakmurnian penerapan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang ditentukan oleh UUD 1945 dimulai pada masa demokrasi liberal yakni adanya pertanggungjawaban menteri kepada badan perwakilan rakyat dan pembentukan kabinet parlementer. Keadaan tersebut dilanjutkan pada masa Orde Baru dengan model pertangggungjawaban Presiden kepada MPR yang menunjukan pula sistem presidensial yang dilaksanakan memadukan dengan “gaya” parlementer.Selanjutnya sistem presidensial mengalami purifikasi melalui amandemen UUD 1945.Meski demikian, dalam praktek selama masa reformasi, pemerintahan presidensial masih juga dipadukan dengan “gaya” parlementer. Hal ini dibuktikan antara lain: (a) munculnya kompromi dalam pembentukan dan perombakan kabinet, sehingga sebagian besar kursi kabinet dibagi berdasarkan kehendak partai-partai politik pendukung pemerintah; (b) koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah memiliki daya rekat rendah dan rapuh; dan (c) koalisi di tingkat kabinet tidak selamanya terjadi di tingkat parlemen karenanya sering partai-partai politik pendukung pemerintah tidak mendukung program pemerintahKata kunci: presidensial, parlementer, presiden, menteri AbstractExitance of the assembling impurities presidential government system in the same manneras be determinate by constitution 1945 be started of the unconventional the democracy period that is existence of the minister responsibility to the parliament and parliamentary the cabinet formation. The condition about that be continued of the new order with the president responsibility model to the MPR just show presidential system be done combine with parliamentary “style”. Next the presidential system have be purification past constitution 1945 amandement. Although like this, in the practical as long as reformation period, the presidential government still be combine with parliamentary “style”. The thing like this be evidenced among other things: (a) arise compromise in the formation and the cabinet reorganizing, so most of the cabinet be devided be based on government supporter by political parties desice; (b) government supporter political parties coalition have low sticky power and brittle; (c) coalition in the cabinet level not long time happen in the parliament level cause of that often supporter government political parties do not support of the government program