Penegakan Hukum Praktik Suap Jual Beli Jabatan Kepala Desa oleh Kepala Daerah Probolinggo berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Authors: Sapitri Widya 
Published: March 2022

Abstract. This legal writing uses a normative juridical approach to analyze various laws and regulations so that secondary data is obtained in the legal field. The types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. and data collection techniques, namely through documentation studies, literature studies, further analysis using a deductive syllogism to describe and enlighten the problems that have been researched based on the materials that have been collected. The case of corruption in the sale and purchase of positions by regional heads has occurred again, this time in the Probolinggo district government. This paper analyzes efforts to prevent the recurrence of cases in the aspects of regulation, supervision, integration, and the pattern of relations between political positions and the bureaucracy. From the regulatory aspect, there are regulatory gaps related to the terms and conditions regarding the filling of village head vacancies by village head officials from ASN. From the aspect of supervision, KASN needs to prepare more effective supervision for ASN. In the aspect of integrity, the integrity development program for state officials and individual ASN needs to be accelerated. The arrangement of the pattern of relations between political officials and the bureaucracy that is parallel will only occur if both parties make improvements and mutual adjudication. In carrying out its functions, the DPD RI, especially Commission II, which works in pairs from the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform, and KASN need to ensure that public trust in regional heads and ASN does not decrease.
Abstrak. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridus normatif untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan sehingga yang diperoleh adalah data sekunder pada bidang hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi dokumentasi, studi pustaka, analisis selanjutnya menggunakan silogisme dedukasi untuk menguraikan dan mencerahkan permasalahan yang telah diteliti bedasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Kasus karupsi jual beli jabatan oleh kepala daerah kembali terjadi, kali ini terjadi dilingkungan pemerintah kabupaten probolinggo. Tulisan ini menganalis upaya untuk mencegah terulangnya kembali kasus diaspek regulasi, pengawasan, integrasi, dan pola hubungan antara jabatan politik dan birokrasi. Dari aspek regulasi, terdapat celah regulasi terkait persyarata dan ketentuan mengenai pengisian lowongan jabatan kepala desa oleh pejabat kepala desa dari ASN. Dari aspek pengawasan, KASN perlu menyiapkan pengawasan untuk ASN yang lebih efektif lagi. Pada aspek integritas, program pembangunan integritas bagi penyelenggara negara dan individu ASN perlu diakselerasi. Penataan pola hubungan pejabat politik dan birokrasi yang sejajar hanya akan dapat terjadi apbila kedua belah pihak melakukan perbaikan dan mutual adjudtment. Dalam pelaksanaan fungsinya, DPD RI terutama komisi II yang berpasangan kerja kemendagri, kemenpan RB, dan KASN perlu memastikan agar kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah dan ASN tidak menurun.