bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISA UJI NYALA MINYAK HASIL PENYULINGAN LIMBAH BAN
Authors: Zainudin Muhamad 
Published: October 2022

Produksi ban di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan itu, maka limbah ban-ban bekas yang tidak terpakai terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi ban tersebut. Para ahli lingkungan kerap di pusingkan dengan permasalahan yang di sebabkan oleh ban bekas yang material nya tidak terurai. Kondisi penggunaan energi yang masih di dominasi oleh bakar bakar fosil lambat tahun harus di kurangi dan secara bertahap digantikan dengan energi yang terbarukan. Ban bekas dapat digunakan sebagai bahan bakar minyak karena mempuyai potensi besar untuk diperbaharui menjadi energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak diesel/solar. Peneltian ini bertujuan mengetahui tekanan pada titik nyala api dan mengetahui potensi ban bekas menjadi bahan bakar alternatif.Penelitian dititik beratkan pada hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti, dengan mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Eksperimen yang dilakukan adalah memvariasikan perbandingan tekanan dimulai dari tekanan 1300 Psi, 1500 Psi, 1700, Psi, 1900 Psi dan 2100 Psi dengan menggunakan nozel. dari hasil yang telah didapat dari pengujian diatas dapat disimpulkan ada perbedaan laju panjang api dan kecepatan nyala api pada masing-masing perbandingan uji nyala pada hasil penyulingan limbah Ban, yang dapat disimpulkan, Nyala optimal api minyak ban diperoleh pada tekanan 2.100 Psi dan hasil visual pada uji coba nyala api minyak limbah ban diperoleh hasil terbaik pada tekanan 2.100 Psi dengan kecepatan 18,96 , sedangkan minyak solar pada tekanan 2.100 Psi dengan kecepatan 11,97 . Dimana minyak ban lebih cepat sebesar 6,99 . Dengan demikian maka minyak ban dapat diperhitungkan sebagai energi alaternatif pengganti solar.
Tarcus, Horacio (2020). Las revistas culturales latinoamericanas: Giro material, tramas intelectuales y redes revisteriles. Buenos Aires, Tren en Movimiento. 160 pág.
Authors: Ortuño Huanca Leonor 
Published: October 2022

Reseña de Las revistas culturales latinoamericanas: Giro material, tramas intelectuales y redes revisteriles por H. Tarcus.
Una luz en la sombra
Authors: Rodríguez Vargas Diego 
Published: October 2022

El autor de esta historia mínima, maestro de Educación Primaria y Presidente del Ateneo de Málaga (2009-2017), relata su evolución pedagógica en la que el profesor Ángel I. Pérez Gómez fue determinante. Los hitos importantes que se narran abren a conocer un poco más a este profesor, actual catedrático emérito de la Universidad de Málaga al que homenajeamos.
A Ángel I. Pérez Gómez, maestro y amigo
Authors: Zafra Jiménez Manuel , Guzmán Valdivia Antonio 
Published: October 2022

Conocimos a Ángel I. Pérez a finales del año 1983 cuando llegó a la Universidad de Málaga como catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Pronto comprendimos su valía científica y personal desde sus responsabilidades como asesor del Ministerio de Educación en temas como el de la experimentación de la reforma educativa y la formación del profesorado y, poco después, desde la confluencia con amigos comunes, unidos por la idea de transformar la educación defendiendo una escuela comprensiva, abierta, democrática y comprometida socialmente.
Design of Clothing with Encrypted Information of Lost Children Information Based on Chaotic System and DNA Theory
Authors: Tu Chenchen , Cui Rongrong , Liu Kaixuan 
Published: October 2022

Abstract
The encryption design is partly based on the fractional chaotic system and DNA theory. First, the dynamic characteristics of the newly proposed fractional Lü chaotic system are analyzed, and based on the analysis, a multi-image encryption algorithm is proposed. That is, the Arnold scrambling algorithm is used to scramble the image matrix, and then the DNA encryption theory is used to diffuse the image matrix. Among them, the scrambling step and the diffusion step are based on the chaotic sequence, and the encrypted image is finally obtained. Finally, the new encryption algorithm is evaluated, and the results show that the key space of the new encryption algorithm is further expanded and is very sensitive to key changes. The algorithm can effectively destroy the correlation of the original image, and can resist various cracking attacks. In summary, the multi-image encryption algorithm proposed in this paper has good encryption performance and provides a theoretical basis for practical applications. By reading those labels, children's identity and other relevant information can be acquired. This method may help police to obtain information on lost children and find their family rapidly.
PENGATURAN ALAT BANTU PENDETEKSI KEBOHONGAN (LIE DETECTOR) DI PENGADILAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
Authors: Aristiani Putu Tissya Poppy , Layang I Wayan Bela Siki 
Published: October 2022

Tujuan penelitian untuk menemukan dan menganalisa hukum pidana di dalam pengaturan alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector) di pengadilan dalam pembuktian perkara pidana dan kedudukan pemakaian alat bantu deteksi kebohongan (lie detector) pada proses penyidikan terhadap tindak pidana berlandaskan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Studi ini memakai pendekatan/metode penelitian hukum yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam konsep penegakkan hukum acara pidana guna mendapatkan kebenaran materiil agar mendapatkan kepastian hukum. Salah satu cara agar mencapainya dengan memastikan keterangan pelaku ataupun saksi berkesesuaian dan tidak rancu/bertumpang tindih antara satu dengan lainnya sehingga keterangannya dapat diberikan secara jujur dengan menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector). Pengaturan penggunaan lie detector dalam proses peradilan pidana belum memiliki parameter yang diatur secara tegas dalam KUHAP karena lie detector bukanlah alat bukti yang utama di dalam pengadilan, namun keabsahan lie detector yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan yang diperlukannya keterangan ahli laboratorium forensik komputer. Hasil print out tersebut yang dianalisis oleh ahli psikologi forensik yang akan menjadi keterangan ahli yang sah dalam persidangan berkedudukan sebagai alatbukti pelengkap berkas penyidikan, seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
The purpose of this research is to find out and analyze criminal law in the arrangement of lie detector tools in proving criminal cases in court and the position of using lie detector in the investigation process of crimes linked to Law Number 8 of 1981 regarding Criminal Procedure Law. This study uses a normative juridical legal research method with a statutory approach and literature study. The results of the study show that in the concept of enforcing criminal procedural law in order to obtain material truth in order to obtain legal certainty. One way to achieve material truth is to ensure that the testimonies of witnesses and perpetrators are compatible and do not overlap with one another so that the information can be given honestly by using a lie detector. The regulations for the use of lie detector in the criminal justice process do not yet have parameters that are strictly regulated in the Code of Criminal Procedure because lie detector is not the main evidence in court, but the validity of lie detector used in proving a criminal case in court is used as a support to the process of disclosing a suspect's testimony in the stage of an investigation process that requires a computer forensic laboratory expert's statement. The print out results from the lie detector serve as a complement to the investigation files analyzed by the forensic psychologist at the trial, which can be used as evidence, as stated in Article 184 paragraph (1) KUHAP.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP PELANGGARAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL
Authors: Putri Nabila Mazaya 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab terhadap pelanggaran dalam pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol agar mendapatkan kepastian hukum dan juga menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Notaris Pemegang Protokol dalam hal terjadi pelanggarann pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepadanya. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan menghasilkan bentuk karya ilmiah deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Notaris Pemegang Protokol tidak bertanggungjawab atas kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris Pemberi Protokol dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan lainnya telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Notaris Pemegang Protokol.
The purpose of this study was to analyze the responsibility for violations in the making of the deed whose protocol has been submitted to the Notary of the Protocol Holder to obtain legal certainty and also to analyze the legal protection that can be given to the Notary of the Protocol Holder in the event of a violation of the making of the deed whose protocol has been submitted to him. The research method used in this paper is normative juridical by producing a form of descriptive scientific work. This research obtained results of the Protocol Holder Notary is not responsible for errors in the making of the deed made by the Protocol Giving Notary and the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notarial Positions and other regulations have regulated legal protection for the Protocol Holder Notary.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE PADA KANTOR NOTARIS WILAYAH KABUPATEN GIANYAR
Authors: Ariawan I Made Fri , Putrawan Suatra 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara online pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui akibat tidak didaftarkannya perjanjian jaminan fidusia terhadap kreditur ketika terjadi kredit macet di Wilayah Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam praktek pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilaksanakan di kantor notaris berupa data objek dan subjek jaminan tidak lengkap yang diberikan oleh para pihak serta gangguan server yang mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran dan masih banyak pihak lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan fidusia karena biaya pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dalam hal jaminan fidusia apabila tidak didaftarkan maka kreditur tidak memiliki hak preferen terhadap utangnya.
The purpose of this study was to determine the implementation of the online Fiduciary Guarantee registration at the Gianyar Regency Notary Office and to determine the settlement of Default against fiduciary agreements that were not registered online.The research method applied in this study is a type of empirical juridical research. Approach to problems regarding matters of a juridical nature and the existing facts regarding matters of a juridical nature based on facts from research and observation. The results obtained from this study are the practice of implementing electronic fiduciary registration at the notary's office in the form of incomplete data provided by the parties as well as server and mobile banking system disturbances which result in delays in the registration process so that preference rights cannot be achieved.
MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Authors: Tjung Made Shannon , Yudistira Darmadi A.A. Ngurah Oka 
Published: October 2022

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembubaran partai politik yang terbukti melakukan sebuah tindak pidana korupsi di Negara Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik adalah subjek hukum pidana yaitu korporasi berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan Pasal 18 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap partai politik yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas dasar putusan yang berada dibawah Mahkamah Agung, dapat dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah yang diwakilkan oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugaskan oleh Presiden untuk memohon pembubarannya.
The purpose of this study is to determine the mechanism of dissolution of political parties convicted of corruption in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The study shows that the political parties are the subject of criminal law that is a corporation pursuant to Article 1 Paragraph 1 of Corruption Act. Related to Article 18 Paragraph 1 letter c of Corruption Act it is against the political parties that have been proven guilty of corruption on the basis of the decision which is under the Supreme Court, can be petitioned to the Constitutional Court by the government represented by the Attorney General and / or Minister assigned by the President to request its dissolution.
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Authors: Esti Santoso Eko , Kurniawan Kurniawan , Hirsanuddin Hirsanuddin 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen perlindungan hukum bagi konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Kota Mataram diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
This study aims to determine the legal protection of consumer rights in using health services in the city of Mataram. The research method used is empirical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach which is then analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of this study indicate that legal protection for consumers legal protection for consumers in using health services in the city of Mataram is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 22 of 2009 concerning Hospitals and Law Number 36 of 2009 concerning Health.
KEWENANGAN PENGELOLAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NARKOTIKA
Authors: Prabowo Dibyo , Suartha I Dewa Made 
Published: October 2022

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi Kewenangan dalam pengelolaan terhadap penyimpanan benda sitaan narkotika dan menganalisis peran kejaksaan dalam pengelolaan terhadap pemusnahan benda sitaan narkotika. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis yaitu penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan Undang-undang dalam praktik hukum. Kewenangan pengelolaan penyimpanan benda sitaan narkotika dilaksanakan oleh Rupbasan sebagai wadah untuk penyimpanan benda sitaan, kewenagan yang diemabn oleh kejaksaan bertanggungjawab atas benda sitaan dan disimpan pada kejaksaan, serta Badan Narkotika Nasional juga dapat menyimpan benda sitaan narkotika. Kewenangan penegelolaan pemusnahan benda sitaan narkotika itu ditangguhkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor dan Badan Narkotika Nasioanl Sebagai penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
The purpose of the study was to identify the authority in managing the storage of confiscated narcotics and to analyze the role of the prosecutor's office in managing the destruction of confiscated narcotics. This method of research is using juridical research that examines the applicability of the law in the practice of law. Management authority of the storage of narcotics site is carried out by Rupbasan as a container for the storage of the site, which is assumed by prosecutors responsible for the confiscated and stored on prosecutors, and the narcotics agency National can also store narcotic citations. The enforcement authority for the destruction of narcotics site is suspended to prosecutors as the execution and narcotics of Nasioanl as investigators in narcotics criminal act in accordance with statutory regulations.
PELAKSANAAN KENAIKAN UPAH BERKALA DIHUBUNGKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAKERJAAN
Authors: Christhoper Stephanus Edward , Salim Stevany 
Published: October 2022

Tujuan dari studi ini ialah untuk mengkaji kepastian hukum dalam hal kenaikan upah berkala, dimana kenaikan upah berkala belum dijelaskan secara mendetail dan mengingat bahwa upah juga merupakan hak pekerja yang penting untuk kelangsungan hidup pekerja dan juga untuk menjaga SDM yang terdapat dalam perusahaan. Studi ini menggunakan metode hukum empiris yang berasal dari penelitian lapangan dengan perbandingan peraturan dan peristiwa yang berlaku dibandingkan dengan penelitian hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa mengenai kenaikan upah berkala dalam perusahaan swasta belum ada suatu hukum ataupun perundang-undangan yang mengatur bagaimana tata cara penyusunan kenaikan upah berkala yang paling sesuai untuk kelangsungan hidup pekerja / karyawan dan keberlangsungan perusahaan.
The purpose of this study is to examine legal certainty in terms of periodic wage increases, where periodic wage increases have not been explained in detail and considering that wages are also an important worker right for the survival of workers and also to maintain human resources in the company. This study uses empirical legal methods derived from field research with a comparison of applicable regulations and events compared to legal research. The results of this study indicate that regarding periodic wage increases in private companies there is no law or regulation that regulates the most appropriate procedure for the preparation of periodic wage increases for the survival of workers/employees and the sustainability of the company.
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Authors: Hidayat Ahmad Raji , Salim Salim , Djumardin Djumardin 
Published: October 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada suatu Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa contoh kasus yang diangkat dalam mekanisme pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Smelter PT. AMNT ( Aman Mineral Nusantara) yang dijalankan oleh Tim pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum untuk pembuatan Smelter diselenggarakan melalui 4 tahapan yakni tahap perencanaan, tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil. Adapun proses pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan smelter PT. AMNT dimulai dari tahapan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Setelah inventarisasi dilakukan Tim pelaksana selanjutnya melakukan penilaian ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang termasuk ke dalam luas tanah yang dibutuhkan dalam pengadaan tanah ini.
This study aims to determine the mechanism of implementation and determination of compensation in land acquisition for the public interest in a company. The research method used is empirical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach which is then analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of this study, it is described that the examples of cases raised in the mechanism for implementing land acquisition for the public interest in the construction of the smelter PT. AMNT (Aman Mineral Nusantara) which is run by the implementation team based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement in the Public Interest for the manufacture of Smelters is carried out through 4 stages, namely the planning stage, the preparation stage, then the implementation stage and the result submission stage. As for the implementation process of providing compensation for land acquisition for the public interest in the construction of the smelter PT. AMNT starts from the stages of inventory and identification of land tenure, ownership, use, and utilization. After the inventory is carried out, the implementing team then conducts an assessment of compensation for community land which is included in the land area required for this land acquisition.
KEWAJIBAN ALIMENTASI YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
Authors: Purnama Sari Melia Putri 
Published: October 2022

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya suaka hukum bagi anak yang tidak mencapai manifestasi kewajiban alimentasi dari orang tuanya dan akibat hukum untuk orang tua yang tidak menjalankan pengejawantahan kewajiban alimentasi terhadap anaknya serta dimonitor menurut hukum positif Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu Studi Kepustakaan dan Studi Virtual yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, mengkaji, serta menganalisa sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dalam hukum positif Indonesia perlindungan terhadap anak yang tidak memperoleh alimentasi dari Orang Tuangnya tertuang dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU tentang Perlindungan Anak serta Akibat Hukum bagi orang tuang yang tidak memenuhi kewajiban alimentasi tertuang dalam UU Perkawinan dan Perlindungan Anak.
The purpose of this study is to determine the legal protection efforts for children who do not get the implementation of the alimentation obligation from their parents and the legal consequences for parents who do not carry out the implementation of the alimentation obligations to their children and are reviewed according to Indonesian positive law. This research method uses a normative juridical approach, namely Library Research and Virtual Research, which are included in the type of qualitative research by collecting library materials, reviewing, and analyzing according to the research topic. The results of this study, it was found that in Indonesia's positive law the protection of children who do not receive alimentation from their parents is contained in the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on Child Protection and Legal Consequences for parents who do not fulfill the alimentation obligations contained in the Law on Marriage and in the law on Child Protection.