Penerapan Konsep Public Policy sebagai Alasan Penolakan Pengakuan dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura [Implementation of the Concept of Public Policy as Ground to Refuse Recognition and Execution of International Arbitration Awards in Indonesia and Singapore]
Authors: Wijaya Esther Emmanuella 
Published: September 2022

<pre><em>This research criticizes public policy principle on the ground to refuse recognition and enforce the awards of international arbitration. As we all know, arbitration is an alternative dispute resolution which award is final and binding to the parties. In international business transaction, the parties often choose international arbitration as choice of forum to resolve their incoming disputes. New York Convention obligates the contracting states, including Indonesia and Singapore, to recognize and enforce the awards of tribunal, except if the court finds that the awards or its enforcement is contrary to public policy. Public policy principle has no standard definition, so public policy becomes subjective since every state has their own way to define it. That results in legal certainty not being assured to the parties to enforce their tribunal awards. This research aims to know, review, and analyze the comparison of the application of public policy principle on the ground to refuse recognition and enforce the awards of international arbitration in Indonesia and Singapore. This research uses normative legal studies that analyze the related law and legal precedence documents to find the answers and recommendation to the issues. Therefore, this research could explain data and analysis of differences in application of public policy principle in Indonesia and Singapore in order to refuse recognition and enforcement of the international arbitration awards in accordance to legal certainty and expediency principle, along with jurisprudence theory and state sovereignty.</em></pre><p><strong> </strong></p><p><strong>Bahasa Indonesia Abstrak: </strong>Penelitian ini berguna memberikan wawasan terkait penerapan konsep ketertiban umum <em>(public policy)</em> pada penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Pengadilan Indonesia. Seperti diketahui, arbitrase merupakan sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang putusannya final dan mengikat. Dalam transaksi bisnis internasional, arbitrase internasional merupakan pilihan forum penyelesaian sengketa yang cukup sering dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Konvensi New York<em> </em>mewajibkan negara anggotanya, termasuk Indonesia dan Singapura untuk mengakui dan mengeksekusi semua putusan arbitrase internasional yang diputuskan oleh negara anggota lainnya, kecuali dengan alasan putusan tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan suatu asas yang tidak mempunyai definisi pasti, sehingga kesan yang subjektif mengingat adanya ketidaksamaan antar negara dalam memaknainya. Hal tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para pihak untuk menjalankan hasil putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan bagaimana penerapan konsep ketertiban umum pada penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Pengadilan Indonesia dan Singapura. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga dianalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait untuk menemukan jawaban dan saran atas permasalahan dimaksud. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjabarkan temuan dan analisis atas ketidaksamaan penerapan ketertiban umum dalam praktik di Indonesia dan Singapura dalam menolak pengakuan dan mengeksekusi putusan arbitrase internasional sesuai dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan, serta teori yurisprudensi dan kedaulatan negara.</p><p><strong> </strong></p>