bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Perancangan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Web pada SDIT Persis
Authors: Reyhan Savero  
Published: March 2022

Abstract. An Information system is one that is needed by government agencies, private institutions, the business world and education, with a good information system for decision making and data processing, supporting operational work will be easier, and errors in operational activities will be smaller. Persistence Integrated Islamic Elementary School is a private elementary school that prioritizes religious education, in addition to the main subjects provided by the service, namely following the 2013 curriculum, SDIT still provides Islamic subjects for grades 4 to 6 specifically, fiqh, Arabic, Al-Quran and Hadith, aqidah and morals, Islamic history, and of course PAI (Islamic Education) from the service. The problems currently faced by SDIT Persis Ciganitri branch are manual data management which requires a much larger cost and results in services that are not very good, in the form of frequent data errors, slow student administration services and prone to human error. The Framework for the Application of System Thinking (FAST) method is a method used to develop and maintain information systems. This FAST method has 9 stages consisting of scope definition, problem analysis, requirements analysis, logical design, decision analysis, physical system design, development and testing, installation and delivery, and system operation and system operation and maintenance.
Abstrak. Sistem informasi adalah salah satu yang sangat dibutuhkan oleh instansi pemerintah, instansi swasta, dunia usaha maupun bidang pendidikan, dengan sistem informasi yang baik pengambilan keputusan dan pengolahan data, pendukung operasional pekerjaan akan semakin mudah, dan kesalahan dalam aktivitas operasional akan semakin kecil. Sekolah Dasar Islam Terpadu Persis merupakan Sekolah Dasar swasta yang mengutamakan pendidikan agama, selain mata pelajaran pokok yang diberikan dinas yaitu mengikuti kurikulum 2013, SDIT persis memberikan mata pelajaran islam untuk kelas 4 sampai kelas 6 yaitu, ilmu fikih, Bahasa Arab, Al-Quran dan Hadits, aqidah dan akhlak, sejarah islam, dan tentu saja PAI (Pendidikan Agama Islam) dari dinas. Permasalahan yang saat ini dihadapi SDIT Persis cabang Ciganitri pengelolaan data secara manual justru memerlukan biaya yang jauh lebih besar dan menghasilkan layanan yang tidak terlalu baik, berupa seringnya terjadi kesalahan data, layanan administrasi kepada siswa atau siswi yang lambat dan rentan human error. Metode Framework for the Application of System Thinking (FAST) adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Metode FAST ini memiliki 9 tahap yang terdiri dari tahap definisi lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, perancangan secara logika, analisis keputusan, perancangan sistem fisik, pembangunan dan pengujian, pemasangan dan penyampaian, serta operasi dan perawatan sistem.
Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeu Cimahi
Authors: Ai Pebrianti Purwa Delimas  , Siska Lis Sulistiani  , Ilham Mujahid  
Published: March 2022

Abstract. Marriage that will bring peace and spirituality, must have the same religious beliefs, must not be of different religions, in accordance with the Word of Allah, Surat Al-Baqarah: 221 and encouraged by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, with this type of qualitative research. In the case of interfaith marriages, which are manifested in related books, journals, theses, articles, do not forget the Al-Qur'an and Sunnah in accordance with this theme. The purpose of this research is to look in depth about interfaith marriage according to Islamic law and according to the Marriage Law. What are the views of these two sources and the location of the similarities or similarities of Islamic law and the law on interfaith customary marriages. The result of this research is that in Islamic law it is not allowed because of a new breakthrough in faith. Therefore, inter-religious marriages, for various reasons such as better than allowing cohabitation. There is also the opinion that this may have been her match and is a human right. This reason cannot be accounted for, both in Islamic law and in state law, because in law, marriage will be said to be valid according to the law of each religion, it is said to be valid, because marriage will be accounted for before Allah SWT as a creator who has worked with all His perfection.
Abstrak. Perkawinan yang akan membawa ketenangan lahiriyah dan bathiniyah itu, harus sama keyakinan agamanya, tidak boleh berbeda agama, sesuai dengan Firman Allah Surat Al-Baqarah : 221 dan didorong dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan jenis penelitian kualitatif yaitu menelusuri terhadap pelaku terjadinya perkawinan beda agama dan dihubungkan dengan buku-buku yang terkait, jurnal, skripsi, artikel tidak lupa Al-Qur’an dan sunnah yang sesuai dengan tema ini. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan beda adat beda agama menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan. Bagaimana pandangan dari dua sumber tersebut serta letak perbedaan atau persamaan dari hukum Islam dan Undang-Undang mengenai perkawinan adat beda agama. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan iman. Oleh sebab itu, perkawinan antar penganut agama, dengan berbagai macam alasannya seperti lebih baik dari pada membiarkan kumpul kebo. Ada juga beranggapan bahwa ini mungkin sudah jodohnya dan merupakan hak asasi manusia. Alasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum Islam maupun hukum negara, karena dalam Undang-Undang pun perkawinan akan dikatakan sah apabila menurut hukum masing-masing agama nya dikatakan sah, karena perkawinan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sebagai pencipta yang telah mengatur kehidupan dengan segala kesempurnaan-Nya.
Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Pendidikan Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Keluarga Desa Ciburial Kabupaten Bandung)
Authors: Rachmawati Gusmiarni  , Titin Suprihatin  , Yandi Maryandi  
Published: March 2022

Abstract. The responsibility of the husband and wife is not only to nurture and educate the child but also to participate in providing guidance on learning. But unlike the community in Ciburial Village many parents are busy working so that the time for the family is reduced especially in terms of the education of their children. In this study, to find out the responsibility of husband and wife to the education of children according to the Marriage Act and Compilation of Islamic Law. And the responsibility of the husband and wife to the education of children in the village ciburial associated with the Law of Marriage and Compilation of Islamic Law. The method used by the author is qualitative descriptive method, this method to understand what phenomena experienced by the study subjects in the form of speech from observed behavior so that this study is correct in accordance with the facts of the field, by interviewing directly with the source. The results of this study showed that the husband and wife's responsibility for children's education in Ciburial Village does not play an active role in carrying out their responsibilities to guide children in learning, because the parents there are busy working, so to guide the child in learning is done by his own child without any guidance. But in Islamic education the parents there have given it well such as telling to pray, recitation and fasting.
Abstrak. Tanggung jawab suami istri tidak hanya memelihara dan mendidik anak namun juga harus berperan serta dalam memberikan bimbingan belajar. Tetapi berbeda dengan masyarakat di Desa Ciburial banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga waktu untuk keluarga berkurang terutama dalam hal pendidikan anak-anaknya. Pada penelitian ini, untuk mengetahui tanggung jawab suami istri terhadap pendidikan anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan tanggung jawab suami istri terhadap pendidikan anak di Desa Ciburial yang dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif, metode ini untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam bentuk ucapan dari perilaku yang diamati sehingga penelitian ini benar sesuai dengan fakta lapangan, dengan mewawancarai langsung dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami istri terhadap pendidikan anak di Desa Ciburial kurang berperan aktif dalam melakukan tanggung jawabnya untuk membimbing anak dalam belajar, karena orang tua disana sibuk bekerja, sehingga untuk membimbing anak dalam belajar dilakukan oleh anaknya sendiri tanpa ada bimbingan. Tetapi dalam pendidikan agama Islam orang tua disana sudah memberikannya dengan baik seperti menyuruh shalat, mengaji dan berpuasa.
Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw tentang Aset Wakaf yang Diperjual Belikan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Authors: Naila Salsabila  , M. Abdurrahman  , Siska Lis Sulistiani  
Published: March 2022

Abstract. Waqf is a solution offered by Islam which is expected to realize social welfare. Waqf is also a way to take advantage of assets that is highly recommended by Islam because waqf has the virtue of reward that does not falter even if the person who makes the waqf dies. Prior to the emergence of Law number 41 of 2004 concerning waqf, there were many problems with waqf property rights involving the heirs of Wakif and Nazir because the practice of waqf was not registered or registered. The research objectives of this thesis include: To examine the legal status of waqf land which is not registered according to Islamic law and the Constitution No. 41 of 2004 Concerning Waqf. And to review the decision Number 316/Pdt.G/2016/PA. Krw regarding the sale and purchase of waqf assets according. This study uses a normative juridical approach. Islamic law does not allow buying and selling of waqf assets, but if the waqf property is no longer usable or cannot be used properly, the waqf property can be sold and the proceeds from the sale of waqf assets can be used for the benefit of Muslims.
Abstrak. Wakaf merupakan solusi yang ditawarkan oleh Islam yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Wakaf juga merupakan suatu cara untuk memanfaatkan harta yang sangat dianjurkan oleh Islam karena wakaf mempunyai keutamaan pahala yang tidak putus-putus walaupun orang yang mewakafkan meninggal dunia. Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, banyak problematika perwakafan tanah hak milik yang melibatkan ahli waris Wakif dengan Nazir karena praktik wakafnya tidak didaftarkan atau dicatatkan. Tujuan penelitian ini antara lain: Untuk mengkaji kedudukan status hukum tanah wakaf yang tidak tercatat menurut hukum Islam dan Undang-Undang Dasar No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan untuk mengkaji putusan Nomor 316/Pdt.G/2016/PA.Krw tentang jualbeli aset wakaf. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif. Hukum Islam tidak membolehkan melakukan jual beli aset wakaf, akan tetapi apabila harta benda wakaf tersebut tidak lagi dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya maka harta benda wakaf tersebut dapat dijual dan hasil dari penjualan harta beda wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umat Islam.
Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjuang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Authors: Miftahur Rahmi  , Eva Fauziah  , Fahmi Fatwa Rosyadi  
Published: March 2022

Abstract. This research is based on the traditional Minangkabau rules that prohibit tribal marriage. There is no law or verse of the Qur'an that prohibits same marriage. While in minangkabau custom, especially Nagari Bungo Tanjuang upholds falsafat "Adat basandi syara' syara ' basandi kitabullah". Therefore the ban on tribal marriage is contrary to the Marriage Act and Islamic Law. From the results of the discussion contained in this thesis, it can be concluded that 1) The practice of prohibition of tribal marriage in Nagari Bungo Tanjuang only refers to customary rules but does not cause the annulment of marriage or invalid marriage. 2) Review of Law No. 1 of 1974 on Marriage against the prohibition of one-tribe marriage is not in accordance with the rules in article 8 of the Marriage Act which only prohibits marriage because of the existence of relationships, marital relationships and relationships.
Abstrak. Penelitian ini berdasarkan kepada aturan adat Minangkabau yang melarang perkawinan sesuku. Padahal tidak ditemukan satupun peraturan perundang-undangan maupun ayat al-quran yang melarang perkawinan sesuku. Sedangkan dalam adat Minangkabau khususnya Nagari Bungo Tanjuang menjunjung tinggi falsafat “Adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah”. Oleh karena itu larangan kawin sesuku bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Dari hasil pembahasan yang tertuang dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa 1) Praktik larangan perkawinan sesuku di Nagari Bungo Tanjuang hanya mengacu kepada aturan adat saja namun tidak menyebabkan batalnya perkawinan atau tidak sahnya perkawinan. 2) Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap larangan perkawinan satu suku tidak sesuai dengan aturan pada pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang hanya melarang menikah karna adanya hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan sepersusuan.
Studi Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi’iyah dan Mazhab Hanafiyah
Authors: Shobaikah Erika nurrohmah , Yandi Maryandi  , Fahmi Fatwa Rosyadi  
Published: March 2022

Abstract. Marriage is a very sacred legal act in which in marriage there is a great agreement with Allah SWT between a man and a woman to build a sakinah, mawaddah, warahmah household, and between the two there is no lineage or mahram relationship. In Islamic law, marriage is declared valid if it is carried out according to religious teachings and the marriage contract complies with sharia. The purpose of the study was to find out how the law of marriage online according to the Shafi'iyah and Hanafi'iyah schools of thought. In this study, the research method used a qualitative approach and data collection was carried out by means of a literature study. The conclusion according to Islamic law is that marriage will be declared valid if the pillars of marriage and the conditions of marriage are met. According to the Syafi'iyah school, the marriage contract must be carried out continuously, which is after the marriage guardian pronounces the consent and the prospective husband pronounces Kabul and must be in one assembly while the Hanafi'iyah school allows for different places or majlis.
Abstrak. Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat sakral yang mana dalam pernikahan terdapat perjanjian yang agung terhadap Allah SWT antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.dan di antara keduanya tidak memliki nasab atau hubungan mahram. Dalam syartiat islam pernikahan dinyatakan sah apabila dilaksanak menurut ajaran agama dan akad nikahnya memnuhi syara. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan secara daring menurut mazhab syafi’iyah dan mazhab hanafi’iyah . dalam penelitian ini metedo penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data di lakukan dengan studi pustaka. Hasil kesimpulan menurut hukum islam bahwa pernikahan akan di nyatakan sah apabila rukun nikah dan syarat nikah nya terpenuhi. Menurut mazhab Syafi’iyah akad nikah harus dilakukan secara kesinambungan yang mana setelah wali nikah mengucapkan ijab dan calon suami mengucapkan Kabul dan harus dalam satu majelis sedangkan mazhab Hanafi’iyah memperbolehkan adanya perbedaan tempat atau majlis.
Imparsialitas pada Reportase Investigasi
Authors: Maudy Rizkiana  , Kiki Zakiah  
Published: March 2022

Abstract. This study is conducted through the quantitative content analysis by understanding the application of nine journalistic elements in the elements proportional, and comprehensive, based on objectivity model of McQuail and Westershahl. This research is performed in Tempo Media for a specific case of “Ada Apa dengan Pizza?” and “Siasat di Balik Suap Reklamasi”. Based on this method, the problem in this research is formulated as follow, (1) how application of the nine of element of journalist in impartialityaspect.. This study used a coding sheet with three coder, use IRC and interview to developed the result. The result shows that Tempo Media has implement elemen proportional, and comprehensive on category (1) even handed evalution proven that journalist in writing result of investigate should examined by another three editor (Tempo.co, Tempo Newspaper, and Tempo magazine), (2) equal access proven that they insert two witness to comply proporsional element, (3) Non sensational proven by Tempo media put forward magnitude value, not sensational and novelty, (4) and non evalution proven that Tempo probihited any journalist to write investigate reporting by their opinion.
Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan menggunakan teori Sembilan elemen jurnalistik, focus pada elemen proporsional dan komprehensif, berdasarkan model McQuail dan Westerstahl. Penelitian ini meneliti media Tempo dengan kasus yang yang spesifik yaitu “Ada Apa dengan Pizza?” dan “Siasat di Balik Suap Reklamasi”, berdasarkan metode, pertanyaan penelitian ini dibuat sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan Sembilan elemen jurnalistik dari aspek impartialitas. penerapan dengan menggunakan lembar koding, menggunakan IRC dan wawancara . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa media Tempo telah mengimplementasi elemen proporsional dan komprehensif dalam kategori (1) even handed evalution dibuktikan dengan wartawan dalam menuliskan laporan investigasi harus diuji kembali oleh tiga redaksi (Tempo.co, majalah Tempo, dan majalah Tempo ), (2) equal access dibuktikan wartawan selalu menuliskan dua saksi untuk memenuhi nilai proporsional, (3) non sensational dibuktikan dengan media Tempo dalam melakukan investigasu mengedepankan nilai magnitude bukan sensational atau pun kebaharuan, dan (4) non evaluative dibuktikan Tempo melarang semua jurnalis yang menuliskan investigasi untuk memasukan opini mereka.
Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Kepada Masyarakat (Menurut UU Cipta Kerja & PP No. 7 Tahun 2021)
Authors: Britney Azzahra Wiguna  , Yeti Sumiyati  
Published: March 2022

Abstract. Article 43 Paragraph (2) of the Cooperative Law provides services for cooperatives to the public and this rule has been reaffirmed by the Job Creation Act, thereby worrying that the practice of savings and loan cooperatives with the lure of high interest rates will occur again. Until now, there are many cases of savings and loan cooperatives that serve non-members so that the savings and loan cooperatives. Therefore, the researcher wants to examine how the juridical review of cooperative services in saving and loan activities to the community according to the Job Creation Law and PP No. 7 of 2021 with the analytical method used by the historical interpretation method. The practice of savings and loan cooperatives for non-members resembles shadow banking because the practices both offer investment. Cooperatives do not involve non-members to participate in determining the interest even though the interest set must be discussed together in the members' meeting. With the occurrence of the case of savings and loan cooperatives, this means that the cooperative does not fulfill its purpose, namely the welfare of its members. The Job Creation Act regulates the provisions of cooperatives to serve non-members, finally PP No. 7 of 2021, which excludes savings and loan cooperatives from serving the community
Abstrak. Pasal 43 Ayat (2) UU Perkoperasian koperasi dibuka pelayanannya kepada masyarakat dan aturan ini dikukuhkan lagi UU Cipta Kerja sehingga mengkhawatirkan praktik koperasi simpan pinjam iming-iming bunga tinggi terjadi lagi. Sampai saat ini banyak sekali kasus koperasi simpan pinjam yang melayani non anggota sehingga koperasi simpan pinjam. Maka dari itu peneliti ingin meneliti bagaimana tinjauan yuridis pelayanan koperasi dalam kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat menurut UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021 dengan metode analisis yang digunakan metode penafsiran historis. Praktik koperasi simpan pinjam kepada non anggota menyerupai shadowbanking karena praktiknya yang sama-sama menawarkan investasi. Koperasi tidak melibatkan para non anggotanya untuk ikut melakukan penetapan bunga padahal bunga yang ditetapkan harus didiskusikan bersama-sama dalam rapat anggota. Dengan terjadinya kasus koperasi simpan pinjam ini artinya koperasi tidak memenuhi tujuannya yaitu mensejahterakan anggota. UU Cipta Kerja mengatur ketentuan koperasi dapat melayani non anggota, akhirnya terbitlah PP No. 7 Tahun 2021 yang isinya mengecualikan koperasi simpan pinjam untuk tidak melayani masyarakat.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian yang Timbul karena Kerusakan Barang dalam Jual Beli Online melalui Platform Shopee Dihubungkan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Authors: Hasya Fazni Pratiwi  , Mufidi M.Faiz 
Published: March 2022

Abstract. This writing is entitled "The Responsibilities of Business Actors for Losses Due to Damage to Goods in Selling Online Through the Shopee Platform Linked to the Law on Information and Electronic Transactions". This research is motivated by the event that a consumer gives goods but when the goods arrive in the hands of consumers the goods do not function at all, consumers also complain to business actors but the business actors concerned do not respond to these consumer complaints. This study was conducted with the aim of knowing the responsibilities of business actors in buying and selling online and what are the legal remedies. The research method used in this research is normative juridical research. Normative juridical research is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. This study aims to analyze the principles, rules and legal doctrines using secondary data and supported by primary data.
Abstrak. Penulisan ini berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Timbul Karena Kerusakan Barang Dalam Jual Beli Online Melalui Platform Shopee Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peristiwa yaitu seorang konsumen memberi barang namun saat barang tersebut sampai di tangan konsumen barang nya tidak berfungsi sama seklai, konsumen pun complain pada pelaku usaha namun pelaku usaha yang bersangkutan tidak menanggapi complain konsumen tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli online dan bagaimana upaya hukum nya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis asas, kaidah dan doktin-doktrin hukum dengan menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer.