Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Makassar
Authors: Risal Muhammad , Wahid Haddade Abdul , Syariati Alim 
Published: November 2022

Latar Belakang :. Berdasarkan Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 yang di publish dan telah di audit terdapat kenaikan Piutang Iuran dari tahun ke tahun yang terdiri dari kategori piutang iuran lancar, kurang lancar, diragukan dan macet untuk segmen Penerima Upah (PU) yang artinya bahwa terdapat sejumlah pekerja yang masih dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan namun memiliki tunggakan iuran hingga mencapai lebih dari satu tahun (macet) dan jika terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian, maka pemberi kerja/pekerja masih bisa memperoleh manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat tunggakan iurannya dibayarkan perusahaan terlebih dahulu
Tujuan :. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis konsep al-‘adl dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja.
Metode : Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologi-normatif dan sosiologis ekonomi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK, peserta pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua segmen yang difokuskan oleh peneliti dengan lima program di dalamnya yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dari kelima program tersebut, hanya program JKM yang termasuk dalam kategori program untuk kesejahteraan material. Kesejahteraan pekerja yang ditemukan oleh peneliti masih didominasi pada kondisi pekerja pada saat melakukan aktivitas dengan perasaan aman, nyaman, dan tidak merasa khawatir jika terjadi resiko sosial seperti kecelakaan kerja, kematian dan kehilangan pekerjaan karena telah mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Adapun tentang keadilan, peneliti menemukan bahwa tidak ada perbedaan nominal manfaat yang dapat diperoleh untuk setiap segmen baik PU dan BPU artinya telah berdasarkan prinsip keadilan dalam bentuk al-mizan dan al-qist
Kesimpulan: Implikasi penelitian ini adalah perlu mengefektifkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebab banyak pekerja yang terkena pengurangan karyawan dan juga PHK serta perlunya peningkatan sosialisasi/penyuluhan jamsostek khususnya kepada pekerja informal agar masyarakat di luar segmen PU dapat juga ikut sebagai peserta. Perlunya merekonstruksi kembali kebijakan mengenai manfaat dan persyaratan kepesertaan antara PU dan BPU, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kedua segmen peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta