bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM MENYEBARKAN PROPAGANDA MELALUI MEDIA SOSIAL
Authors: Widiatno Andi 
Published: December 2022

Pesatnya perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis informasi. Hal ini mengakibatkan munculnya beragam jenis kejahatan yang terkait dengan cybercrime diantaranya adalah Cyberterorism. Dalam menghadapi akibat dari perkembangan tersebut, berbagai negara di dunia melakukan perkembangan dalam kebijakan hukumnya yang terus merubah ketentuan peraturan perundang-udangan agar dapat mengimbangi perkembangan kejahatan tindak pidana berbalut teknologi.Modus operasi terorisme tidak dapat dilepaskan dari propaganda. Dimana dewasa ini modus operandi propaganda terorisme yang semula konvensional, telah ditinggalkan dan berevolusi memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet dalam media sosial yang merupakan bagian dari kegiatan cyber terorisme.Tampaknya media sosial yang menggunakan jaringan internet mengambil porsi dan peranan yang sangat besar dan strategis kepada pelaku terorisme dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kaum muda akan ideologi radikal sebagai tujuan dari propaganda terorismePeneliti ini ditujukan untuk meneliti kegiatan propanganda terorisme secara yuridis-normatif terhadap unsur-unsur Pidana setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya berkenaan dengan : distribusi, transmisi, membuat dapat diakses, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.Kata Kunci: cybercrime, cyber terorisme, propaganda, distribusi, transmisi, membuat dapat diakses, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.
MENGKRITISI DISKRIMINASI PEMILIKAN TANAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Authors: Pandamdari Endang 
Published: December 2022

Hak milik atas tanah merupakan hak atas tanah yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Menurut Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), subyek hak milik adalah WNI dan badan hukum yang ditunjuk PP Nomor 38 Tahun 1963 yaitu bank negara, badan sosial, badan keagamaan, dan koperasi pertanian. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pemilikan tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemilikan tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan UUPA, sebagaimana terbukti dengan diberlakukannya Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. K. 898/I/A/1975, tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada WNI non pribumi, sehingga dalam praktek hak milik atas tanah tidak dapat diberikan kepada WNI non-pribumi. Diskriminasi pemilikan tanah tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Pokok Agraria dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, oleh karena itu Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut perlu segera dicabut.Kata kunci: Hak Milik, Diskriminasi.
TANAH WAKAF UNTUK RUMAH SUSUN UMUM
Authors: Setiawati Anda 
Published: December 2022

Berdasarkan Pasal 18 UU No 20/2011 Tentang Rumah Susun, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun umum. Selain dengan cara sewa, pemanfaatan tanah wakaf untuk rumah susun umum juga dapat dilakukan dengan cara kerjasama pemanfaatan, sepanjang sesuai dengan ikrar wakaf, prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalannya adalah pola atau bentuk kerjasama yang seperti apa yang sesuai untuk pembangunan rumah susun umum di atas tanah wakaf. Untuk menemukan pola kerjasama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah dilakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara dedutif. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa Build Operate and Transfer (BOT) dapat dipakai sebagai pola kerjasama pemanfaatan tanah wakaf untuk rumah susun umum yang menggunakan akad musyarakah. Dipilihnya BOT sebagai pola kerjasama pemanfaatkan tanah wakaf didasarkan pada adanya kesamaan BOT dengan musyarakah, dimana keduanya merupakan bentuk kerjasama modal yang didasarkan pada kesepakatan antara investor dan pemilik/pengelola tanah. Persamaan lainnya adalah dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang didasarkan pada prosentase (nisbah) atas dasar kesepakatan para pihak. Akan tetapi, kerjasama pemanfaatan tanah wakaf yang menggunakan pola BOT dengan akad musyarakah hanya dilakukan terhadap tanah-tanah wakaf yang sudah tidak produktif dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat belum adanya aturan hukum yang mengatur BOT tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun umum, sebagai upaya mengisi kekosongan hukum dapat digunakan ketentuan BOT yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Negara/Daerah, Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kata kunci: BOT tanah wakaf untuk rumah susun umum
LIMIT GANTI RUGI DALAM HUKUM ANGKUTAN DI JALAN
Authors: Nurbaiti Siti 
Published: December 2022

Angkutan di jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, angkutan jalan bertujuan sebagai penghubung berbagai kota dan pulau yang ada di Indonesia. Masalah yang paling penting dalam kaitannya dengan pengangkutan di jalan adalah masalah limit ganti rugi yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti kerugian kepada pengguna jasa yang mengalami kecelakaan atau kehilangan barang yang terjadi selama penyelenggaraan pengangkutan di jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tanggung jawab perusahaan angkutan di jalan dalam memberikan ganti kerugian dan limit yang diberikan kepada pengguna jasa angkutan jalan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif dengan bersumber pada data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tanggung jawab perusahaan angkutan di jalan dalam memberikan memberikan ganti kerugian memang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jaln, akan tetapi ketentuan mengenai besarnya limit tanggung jawab pengangkut untuk memberikan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 192 ayat (2) dan Pasal 193 (2) UU No.22 Tahun 2009 tidak memberikan ketentuan yang tegas berapa jumlah yang pasti yang harus diberikan kepada pengguna jasa, dan sampai tulisan ini dibuat Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut limit ganti ruginya belum dikeluarkan.Kata Kunci: Angkutan Jalan, Limit Ganti Rugi.
PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Authors: Gultom Elfrida Ratnawati 
Published: December 2022

Banyak perilaku dari Pengemudi angkutan membawa kerugian bagi penumpangnya yang diakibatkan karena kekhilafan, kesalahan atau ketidak hati-hatiannya. Kerugian penumpang dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian yang secara immateriil yang disebabkan kelalaian, kesalahan dan kekhilafan sehingga terjadi kecelakaan, maka pengemudi telah melanggar “Pasal 23 ayat 1 (a) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, dan tujuan pengangkutan yang diinginkan oleh penumpang yaitu selamat, aman dan nyaman sampai tujuan tidak terlaksana. Selain Pasal 23, pengemudi melanggar “Pasal 45 (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” tentang tanggung jawab sipengangkut terhadap penumpangnya. Didalam pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan dikenal periode tanggung jawab pengangkut, yaitu sejak diangkutnya penumpang sampai tiba di tujuan. Bagaimana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur kedudukan hukum penumpang yang menggunakan angkutan umum? dan Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Penumpang Angkutan Umum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas akibat Penyelenggaraan Angkutan? Merupakan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu buku dan jurnal dengan pendekatan konseptual. Kesimpulannya adalah Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang hak-hak dari Penumpang, dasar hukumnya terdapat dalam “Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan“ isinya adalah perusahaan angkutan umum bertanggung jawab kepada penumpang atas kerugian yang diderinya berupa materiil dan immaterial dan penderitaan penumpang akibat lalinya penyelenggaraan pengangkutan sehingga menyebabkan penumpang meninggal dunia atau luka, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang sendiri. Penumpang wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan umum yaitu jaminan keselamatan karena ini merupakan hak dari Penumpang, dan Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab penuh atas perilaku atau perbuatan yang diterbitkan oleh orang yang dipekerjakannya atau pengemudi selama melaksanakan kegiatan pengangkutan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penumpang, Kecelakaan, Angkutan Darat
TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN TARIF BEA KELUAR BAHAN MINERAL MENTAH (STUDI TERHADAP GUGATAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA-NNT)
Authors: Abrianti Sharda 
Published: December 2022

Kewajiban untuk melakukan peningkatan nilai tambah diatur dalam Pasal 103 juncto Pasal 170 UU Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Ketentuan tersebut yang menjadi dasar larangan melakukan ekspor bahan mineral mentah oleh Pemerintah terhadap seluruh pelaku usaha di bidang pertambangan, termasuk PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Dengan alasan tersebut PT NNT kemudian mengajukan gugatan terhadap Pemerintah ke Arbitrase. Adapun permasalahannya adalah apakah ketentuan mengenai tarif bea keluar bahan mineral mentah melanggar kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tidak bertentangan dengan Kontrak Karya (KK) PT NNT karena sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) KK.Kata Kunci: Tarif Bea Keluar
MAKAR DENGAN MODUS MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
Authors: Effendi Erdianto 
Published: December 2022

Perubahan sosial dari era otoritarian di masa Orde Baru ke orde reformasi membuat masyarakat mengalami anomali. Mengungkapkan perasaan dianggap sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang dipahami seakan semuanya boleh sehingga beterbaranlah berbagai informasi yang bersifat hoax bahkan sampai menjurus kepada tindakan melawan hukum yang serius. Dalam perspektif penegak hukum sejumlah tindakan melalui media sosial dikualifikasi sebagai delik makar. Perspektif tersebut mengandung kontroversi tentang pengertian makar itu sendiri khususnya berkaitan pula dengan pertanyaan apakah makar dapat dilakukan dengan media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, disimpulkan bahwa (i) ada dua pandangan dalam menafsirkan makar secara teori yaitu pandangan bersifat fisik dan pandangan yang menafsirkan makar harus berbentuk fisik, (ii) Penegakan hukum di masa Orde Lama menggunakan pendekatan fisik sebagai kriteria makar sedangkan dalam orde Reformasi sebelum era Presiden Jokowi justru menggunakan pendekatan psikis (iii) Jika dilihat dari pendekatan psikis, kasus “makar” aktual yang terjadi dengan menggunakan media sosial dapat dikualifikasi sebagai makar, sedangkan jika menggunakan pendekatan fisik, maka perbuatan di media sosial dewasa ini belum dapat dikualifikasi sebagai makar, (iv) meskipun menggunakan pendekatan psikis perbuatan tersebut dapat saja dikualifikasi sebagai makar, harus diteliti dengan cermat apakah perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum menurut konstitusi.Kata Kunci: Makar, media sosial
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
Authors: Rahmawati Mety 
Published: December 2022

Pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial, menitikberatkan kepada penyampaian pengetahuan dari sudut ilmu hukum perlindungan saksi dan korban. Memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum korban pencemaran nama baik, melalui media sosial, dengan measukan muatan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya (penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik). Dimana korban menjadi rendah diri, malu, diasingkan oleh masyarakat, serta dampak yang paling menyedihkan adalah hilangnya harga diri dan tidak mendapatkan pengakuan atas dirinya.Tujuan pengabdian, memberikan pemahaman kepada sasaran khalayak masyarakat pengguna media sosial di daerah Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, yang menggunakan media sosial untuk menjalin kekerabatan dan persatuan rukun tetangga dan keluarga. Pemahaman sampai pada tingkat perlindungan hukum bagi korban, yang sudah di atur, termasuk prosedurnya untuk mendapatkan perlindungan tersebut.Serta mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan ITE tersebut. Penyuluhan dan posbakum dilakukan dengan cara memberikan ceramah, disertai contoh-contoh kasus yang aktual dan sering terjadi dalam masyarakat, kemudian tanya jawab. Selanjutnya peserta mengajukan pertanyan secara umum mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan hukum. Sehingga dapat tercapai tujuan daripada Pengabdian kepada masyarakat, yaitu masyarakat memahami serta memiliki pengetahuan tentang muatan yang dilarang, sanksi pidana, prosedur mendapatkan perlindungan bagi korban pencemaran nama baik melalui media sosial.Kata kunci: Korban pencemaran nama baik, Media sosial, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.
EFEKTIFITAS UNION BUSTING SEBAGAI TINDAK PIDANA KEJAHATAN
Authors: Pamungkas Yogo 
Published: December 2022

Perselisihan hubungan industrial secara normative terdiri atas perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahan. Perselisihan hak dan perselisihan kepentingan memungkinkan melibatkan pengusaha, pekerja maupun serikat pekerja dengan demikian perselisihan yang terjadi antara serikat pekerja dengan pengusaha dibatasi dengan perselisihan hak dan kepentingan. Ketika perselisihan yang timbul antara serikat pekerja dan pengusaha itu terkait dengan usaha untuk menghalangi terbentuknya atau berjalannya serikat pekerja maka undang-undang tentang Serikat Pekerja mengkategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah apakah union busting tepat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dan bagaimana penempatan union busting dalam perselisihan hubungan industrial? tulisan ini merupakan penelitian normative dengan data sekunder. hasil dari kajian ini adalah union busting tidak tepat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. semestinya union busting dapat dikategorikan sebagai perselisihan hubungan industrial.
BUDAYA HUKUM MASYARAKAT BERDAMPAK TERJADINYA KRIMINALISASI PETANI YANG MEMANFAATKAN BENIH VARIETAS BARU (DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN)
Authors: Bustani Simona 
Published: December 2022

ABSTRAKPerlindungan pemulia varietas tanaman merupakan konsep baru di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman untuk mengatur benih varietas. Konsep individual yang melekat pada hak pemulia berbenturan secara budaya hukum dengan konsep komunal masyarakat Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kriminalisasi pada petani yang memanfaatkan varietas tanaman baru. Budaya hukum terkait dengan tingkat pemahaman terhadap peraturan yang penerapannya berdampak langsung menimbulkan ketidakadilan bagi petani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang yang dianalisis secara kualitatif. Budaya hukum merupakan ujung tombak keberhasilan penerapan perlindungan varietas tanaman, seharusnya penerapan undang-undang ini tidak merugikan petani. Namun, akibat rendahnya budaya hukum berdampak terjadinya kriminalisasi petani yang memanfaatkan benih varietas baru, diantaranya pelanggaran benih jagung milik PT BISI di kediri pada tahun 2008 dan pelanggaran benih padi oleh petani tahun 2019 di Aceh. Kondisi ini terjadi, karena penegak hukum salah dalam menerapkan kedua undang-undang tersebut. Oleh karenanya, perlu diantisipasi dengan meningkatkan budaya hukum masyarakat petani maupun penegak hukum. Keberhasilan upaya ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan pemahaman berbagai pihak, serta adanya pembinaan dan sosialisasi pada penegak hukum dan petani. Kata Kunci: Kriminalisasi Petani, Penerapan Perlindungan Pemulia Varietas Tanaman.
MEMBANGUN SISTEM POLITIK KEAMANAN TATA KELOLA PUBLIK DARI SISTEM POLITIK YANG TERSISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASSIF (PELAKSANAAN ISTITHAAH JAMAAH HAJI DI INDONESIA)
Authors: Syam Radian 
Published: December 2022

ABSTRAKPartai politik merupakan satu diantara faktor yang penting dalam sistem politik sebuah negara demokrasi, dimana kemudian partai politik bagian dalam sistem politik keamanan tata kelola publik. Bahwa dalam proses penerapan, sistem politik keamanan tata kelola publik , partai politik wajib melakukan kontrol atas sebuah sistem politik keamanan tata kelola publik yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan fungsi pemerintah. Ditengah masyarakat akan menjadi sebuah keniscayaan karena hukum berfungsi melayani masyarakatnya sesuai area dan eranya, dengan pendekatan sosiologis penelitian ini dapat mengaitkan antara pergulatan dan kesepakatan politik, serta kenyataan-kenyataan masyarakat yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan istithaah pelaksanaan haji di Indonesia yang tersistematis, terstruktur dan masif? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Simpulan dari peulisan ini adalah bahwa kekuatan atas lahirnya sebuah kekutan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk membangun sistem politik keamanan tata kelola publik, serta komunikasi politik dari pusat hingga ke akar rumput diperlukan, sehingga akan lahir sebuah kekuatan dalam menjaga sistem politik keamanan tata kelola publik yang tersistematis, terstruktur dan massif. Pemerintah yang merupakan (ulil amri) hasil dari Proses Politik dan juga merupakan kader dari Partai Politik wajib meningkatkan pelayanan kesehatan (termasuk memfasilitasi) sebaik mungkin bagi calon jama’ah haji yang menderita gangguan kesehatan agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Bahwa kekuatan atas lahirnya sebuah kekutan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk membangun sistem politik keamanan tata kelola publik, serta komunikasi politik dari pusat hingga ke akar rumput diperlukan, sehingga akan lahir sebuah kekuatan dalam menjaga sistem politik keamanan tata kelola publik yang tersistematis, terstruktur dan massif. Kata kunci: Membangun sistem politik, pelaksanaan Istihaah Jamaah Haji Indonesia.
POKOK-POKOK PIKIRAN MENGENAI USULAN PERUBAHAN TENTANG PENGATURAN MOGOK KERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
Authors: Yurikosari Andari 
Published: December 2022

ABSTRAK Secara yuridis pengusaha dilarang menerapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pekerja melakukan mogok kerja. Mogok kerja di Indonesia merupakan hak normatif dari pekerja dan atau serikat pekerja (“Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”), sehingga mogok kerja merupakan hak dasar pekerja. ‘Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” telah mengatur mengenai mogok kerja, namun dalam beberapa hal banyak menjadi masalah dalam penyelesaiannya, dan oleh karena itu memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelesaiannya dan revisi undang-undang ketenagakerjaan yang akan datang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa diperlukan revisi “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” khususnya pada Pasal 137 -146 tentang Mogok Kerja dan bagaimana rekomendasi terhadap revisi aturan Mogok Kerja dalam rancangan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan terutama menggunakan data sekunder berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan. Simpulan penelitian ini adalah mengenai hak normatif pekerja berupa mogok kerja yang diatur dalam “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan, gagalnya perundingan bipartite menjadi masalah berikutnya dalam urgensi revisi mogok kerja dalam “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” dan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi agar mogok kerja dikatakan sah.Kata kunci : mogok kerja, revisi undang-undang ketenagakerjaan
KAJIAN ATAS SENGKETA DUALISME KEPENGURUSAN PERHIMPUNAN PENGHUNI DAN PEMILIK SARUSUN (PPPSRS)
Authors: Setiawati Anda 
Published: December 2022

Dalam praktik pengurusan dan pengelolaan rumah susun oleh PPPSRS, muncul persoalan adanya dualisme kepengurusan PPPSRS. Masing-masing pihak merasa memiliki legitimasi dan kewenangan berdasarkan pemberian status badan hukum oleh pemerintah daerah. Secara normatif, legalitas pengurus PPPSRS merujuk pada legalitas pembentukan PPPSRS yang dibuktikan dengan akta pendirian beserta AD/ART PPPSRS. yang dilaporkan ke instansi terkait untuk memperoleh status badan hukum. Pemilihan pengurus dilakukan atas dasar musyawarah mufakat dan jika tidak mencapai kuorum dilakukan atas dasar suara terbanyak. Pergantian atau perubahan pengurus dapat dilakukan melalui RULB berdasarkan hak suara pemilihan yang dimiliki oleh anggota PPPSRS dan dituangkan dalam suatu akta notariil, untuk kemudian dilakukan pencatatannya ke instansi/dinas terkait. Pencatatan ini tidak bisa ditafsirkan sebagai cara untuk memperoleh status badan hukum baru dari PPPSRS baru melainkan hanya berupa pencatatan pergantian atau perubahan pengurus dari yang lama ke yang baru.Kata kunci: Dualisme Kepengurusan, PPPSRS