bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
RELATIVE COPRIME PROBABILITY FOR CYCLIC SUBGROUPS OF SOME DIHEDRAL GROUPS
Authors: Nurfarah Zulkifli  , Nor Muhainiah Mohd Ali  
Published: August 2022

A dihedral group is a group of symmetries of a regular -sided polygon, in other words, a structured operation that will make n-gon to go back to itself through a solid motion. Many researchers have studied various fields of group theory using dihedral groups and one of them is the study of the coprime probability of a group and it is defined as the probability of a random pair of elements in a group G such that the greatest common divisor of the order of x and y, where x and y are in G, is equal to one. The coprime probability of G is then extended to the relative coprime probability G and it is defined as the probability that two randomly selected elements h from H and g from G where H is a subgroup of a group G such that the greatest common divisor of the order of h and order of g, is equal to one. In this research, the concentration is on the generalization of the relative coprime probability for cyclic subgroups of some dihedral groups.
PERCEPÇÕES DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS SOBRE O USO DE DROGAS ENTRE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NUMA ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Authors: JUNIOR FRANCISCO MARCIO 
Published: August 2022

O presente artigo é rsultado de uma pesquisa de dissertação de mestrado em Educação. Como objetivo principal, buscou-se compreender as percepções dos coordenadores pedagógicos sobre o uso de drogas entre estudantes da (EJA), numa escola pública no DF. Como objetivos específicos, procuou-se conhecer as trajetórias profissional, biográfica e escolar desses profissionais; saber suas concepções acerca do uso de drogas entre aqueles estudantes e verificar como elas orientam suas práticas de intervenção. Para isso, foram utilizados a metodologia qualitativa (ZANETTE, 2017), o instrumento de pesquisa entrevista narrativa (WELLER & ZARDO, 2013) e o método de análise de conteúdo (BARDIN, 2009). A pesquisa ancorou-se em estudos que problematizam a criminalização das drogas como uma das formas de manutenção de desigualdades sociais histórica e socialmente construídas, em vez de promover a saúde e a proteção da vida. Por fim, mediante a interpretação dos dados obtidos, observou-se que, embora a maior parte dos coordenadores, por vezes, reforçam a estigmatização de usuários. Por outro lado, os mesmos profissionais também percebem que o baixo rendimento escolar e/ou atos de violência estão mais associados à vulnerabilidade social do que ao uso de drogas.
Problematika Hukum Dalam Transaksi Elektronik dan Upaya Penyelesaiannya
Authors: Sudiyana Sudiyana 
Published: August 2022

Transaksi elektronik dapat dilakukan secara nasional dan Internasional. Transaksi elektronik dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat, seperti adanya wanprestasi, tidak dilaksanakannya Transaksi secara tepat waktu, cacat pada barang atau obyek transaksi atau tidak sesuai dengan yang sudah disepakati, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Adanya permasalahan atau problematika hukum dalam transaksi elektronik, maka perlu dicari upaya penyelesaiannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai sejauhmana problematika hukum dalam Transaksi elektronik itu dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Sebagai penelitian doctrinal, pendekatannya adalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Banyak peraturan perundang-undangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyelesaiakan problematika hukum dalam transaksi elektronik, baik hukum umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Book), Het Herziene Indonesisch (HIR) & Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), maupun hukum khusus seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Problematika Hukum, Upaya Penyelesaiann, Transaksi Elektronik
PANCASILA SEBAGAI CITA LUHUR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
Authors: Aziz A Saiful 
Published: August 2022

Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. Hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Sebagai norma dasar (grundnorm).
Makna Pancasila bagi negara hukum Indonesia menempatkan asas keseimbangan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara antara lain; pertama, keseimbangan lahir dan batin seperti terlihat dalam sila ketuhanan dan sila keadilan kesejahteraan dalam makna kemajuan ekonomi,kedua keseimbangan antara internasionalitas (kosmopoliteisme) dan kebangsaan (nasionalisme) seperti dalam sila kemanusiaan dan sila persatuan.
Pembangunan hukum dimulai dari pondasinya dan jiwa paradigma bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (Staatsfundamentalnorm), yang dipertegas dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa. Pancasila sebagai norma dasar grundnorm merupakan landasan atau dasar dari semua pengembangan hukum baik secara teoritikal maupun praktikal, Sebagai Grundnorm, pancasila senantiasa menjadi penerang dan pengarah dari setiap bentuk aktifitas pengembanan sistem hukum yang terus berproses untuk mendekati cita hukum.
Kata Kunci : Pancasila, Pembangunan Hukum Nasional
Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Authors: Prakoso Adityo Putro 
Published: August 2022

Violent theft has long existed on earth, which should have been eradicated. The reality is that there is still a lot of theft with violence in modern times like today. Crime theft with violence is a very complex problem that can not be separated from social factors, especially economic. This is interesting to do research to get a picture of the eradication of acts of theft with violence.
The purpose of this research about the crime of theft with violence is to get a picture of efforts to tackle violence and violence, and to get a picture of the difficulties to increase public awareness who should participate in efforts to eradicate theft with violence. The research method used is normative juridical.
Results of the study give the picture that theft by violence is a form of crime. In connection with the rampant crime cases of theft with violence will cause special attention and encourage similar operations to be held. The success of the Curas operation will not succeed without the support and participation of the community.
Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Semarang
Authors: Suharto Suharto 
Published: August 2022

Dalam program pemberdayaan masyarakat selalu didorong untuk pro poor dan lebih memberikan peluang yang besar terhadap peran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kelurahan. Secara umum pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia & warga Negara. Untuk dapat memulihkan kembali harkat dan martabat komunitas (warga miskin) atau menuju masyarakat yang berdaya dan sejahtera, maka peran Pemerintahan Kelurahan dan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi pola pendekatan program penanggulangan kemiskinan yang sekarang baru gencar-gencarnya digalakkan Pemerintah.
Pemerintah Kelurahan Muktiharjo Kidul mempunyai peran menjadi fasilitator, motivator, menghimpun, menyerap, mengelola aspirasi masyarakat umum kelurahan melalui rembug warga berbasis partisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat yaitu penanganan program penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat mandiri, sejahtera dan berdaya melalui program pemberdayaan masyarakat yang ada dan kegiatan program kebijakan Pemerintah Kota/Kelurahan. Adapun peran kelembagaan BKM, LPMK, PKK masih kurang optimal, masih perlu ditingkatkan lagi dalam membantu kelurahan dalam memajukan masyarakat kelurahan, memberdayakan SDM ditingkat kelurahan dalam menanggulangi kemiskinan, pada akhirnya membangun masyarakat mencapai kejahteraan lahir batin masyarakat kelurahan.
Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kota Surakarta)
Authors: Eko Anggraini Oktavia , Prio Agus Santoso Aris 
Published: August 2022

Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota sesuai kewenangan. Pelayanan KTP di Kota Suarakarta dilakukan oleh kedua lembaga yaitu Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kecamatan,berdasarkan pasal 7 ayat (1). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Surakarta dan Kendala apa saja yang muncul pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data dari studi lapangan dan studi pustaka. Untuk mengetahui apakah ada singkronisasi antar peraturan yang berlaku dengan praktik dilapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas administrasi kependudukan di Kota Surakarta sudah efektif karena menggunakan dan melaksanakan pasal 7 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, mempunyai fungsi serta berbagai inovasi agar membahagiakan serta memudahkan masyrakat. Upaya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dan sudah maksimal dengan apa yang diharapkan masyarakat,dengan memberikan wewenang kepada Kecamatan untuk melakukan Pengurusan Administrasi, sehingga yang bersangkutan membuat masyarakat bisa lebih mudah untuk membuat KTP atau kepengurusan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan lainnya.
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA SECARA PRODEO
Authors: Latifiani Dian 
Published: August 2022

The purpose of law is to protect the public and provides justice and harmony in the country, besides everyone also has the right to the recognition, guarantees, protection and legal certainty of fair and equal treatment before the law. In order to hold a judicial process that is fast, cheap, simple and open, it must be carried out regardless of the position, group or the social status of a person. In public life, legal dispute among the community members can happen. If any conflict arises among the community, a lawsuit will show up. For the shake of the establishment of a harmonious community life, any lawsuit arising shall get a completion. The best completion is by implementing deiberative decision-making to reach consensus. However , if it does not succeed, in accordance with state law, the case should be resolved through the court.Party that feels his or her right has been violated, may file a lawsuit to the competent court to adjudicate the case. The purpose of it is to get right protection as well as legal protection from the court. According to the principle of civil law, there is cost to file a lawsuit. This is in accordance with article 2 of paragraph 4 of the Law No. 48 of 2009 about the Powers of the Judiciary and article 121 of paragraph 4 HIR. However , for public members who are not able to pay for the lawsuit, should also get the same legal services, even societies like this may get legal assistance to litigate. One form of legal assistance that can be given to underprivileged communities in litigation of the civil case is: the allowance for litigating civil cases without cost (Prodeo). This is in accordance with the article 237 to 245 HIR that mention “those who are willing to be involved in law cases, either as plaintiffs or defendants, but they are unable to pay the cost, can litigate the lawsuit with the permission of not paying the cost”.Keywords: Civil Casses, Prodeo, Investigation.
PENGEMBANGAN MULTIMEDIA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MUATAN MATERI IPA DI SD
Authors: Puji Ayurachmawati  , Sylvia Lara Syaflin  , Mega Prasrihamni  
Published: August 2022

Pemanfaatan multimedia untuk pembelajaran masih sangat terbatas disebabkan oleh minimnya literasi guru terhadap teknologi. Sejalan dengan perkembangan dunia yang mengacu terhadap perkembangan revolusiindustri 4.0, pelibatan teknologi dalam dunia pendidikan sudah menjadi sebuah kebutuhan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan multimedia berbasis kearifan lokal pada muatan materi IPA yang valid dan praktis. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model pengembangan ADDIE. Terdapat tahapan penelitian yaitu analisis, perancangan, pengembangan, penerapan dan evaluasi. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 127, Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan 1) Multimedia berbasis kearifan lokal dikategorikan valid dengan nilai kevalidan yang diperoleh dari para validator untuk setiap aspek materi, media, dan bahasa secara berturut-turut sebesar 89,3 %, 90,6 % dan 88,3 %. 2) Multimedia berbasis kearifan lokal yang telah dikembangkan dalam penelitian ini dikategorikan sangat praktis untuk digunakan dan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, setelah dilakukan uji coba kepada siswa kelas VI SD Negeri 127 Palembang.
KEMAMPUAN MENULIS CERPEN SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR SERI DI SEKOLAH DASAR
Authors: Saraswati Rusty , Wini Tarmini  
Published: August 2022

Ketidakmampuan siswa dalam mengungkapkan ide serta gagasan dalam bentuk tulisan menjadi perhatian guru. Oleh karena itu, sudah semestinya guru harus memperhatikan kemampuan siswa dalam menuangkan gagasan dalam bentuk tertulis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta mendeskripsikan kemampuan menulis cerpen siswa kelas V Sekolah Dasar di SDN Perumnas Suradita. Pada penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif. Subyek pada penelitian ini adalah wali kelas V dan siswa kelas V yang berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Alat pengumpul data menggunakan lembar observasi, pedoman wawancara serta dokumen pembelajaran. Tahapan pada analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis cerpen dengan menggunakan media gambar seri mendapatkan hasil yang optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan sebagian besar siswa memiliki kemampuan menulis pada kategori sangat baik dan baik. Oleh karena itu, media gambar seri dapat efektif digunakan dalam pembelajaran menulis cerpen.
State Borders as Center of Economic Growth: Case Study of the East Arso District in the Indonesia – Papua New Guinea Border
Authors: Mandibondibo Paulus , Wanggai Suzanna , Korwa Johni , Lada Yulius , Utami Galuh Putri , Rumabar Barrisen , Hardiansyah Didin 
Published: August 2022

This article aims to pinpoint the East Arso District’s existing economic conditions and identify factors contributing to devising the region as the center of economic growth in the Indonesia–Papua New Guinea (PNG) border. Data were collected through focus group discussion, observation, and a literature review conducted between October and November 2021. By using a qualitative approach, this study found that the East Arso District offers the potential to be developed as the center of economic growth in the Indonesia–PNG border. The region community’s commodities are considered including agriculture, forestry, fisheries, and livestock goods. The scope of the study also examines the condition of PNG’s neighboring communities in Sandaun Province, road infrastructure, and cross-border and security. This article proposes a model of economic development for the East Arso District: the establishment of Transnational Border Posts (PLBN), border market, road infrastructure, a multi-purpose cooperative society and improvement of access to commodities, education, and health. Additionally, the plans to create the East Arso district the center of economic growth are also expected to strengthen ties and cooperation between Indonesia and PNG, which, in turn, can prevent misunderstanding and conflict in the future. KEYWORDSBorder; East Arso; Indonesia; Keerom; PNG
URGENSI UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Bebas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri)
Authors: Priyono Yuni 
Published: August 2022

Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperiksa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas. Adapun yang menjadi fokus kajian terkait dengan penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim dalam relevansinya dengan upaya hukumnya, yakni putusan hakim yang mengandung pembebasan (vrijspraak) dalam korelasinya dengan keberadaan upaya hukumnya berupa kasasi oleh Penuntut Umum yang secara tataran teoritik masih tetap menjadi wacana yang berkepanjangan. Ironisnya setelah perjalanan diberlakukannya KUHAP, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”. Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, yang menyatakan pada frasa “Terhadap Putusan Bebas” pada pasal Pasal 244 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat (Binding), maka dasar hukum melakukakan upaya hukum kasasi setelah tahun 2012 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum atau penelitian doctrinal atau normatif, menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya, teori hukum dan menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memprediksi perkembangan yang akan dating. sifatnya sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur hukum tertentu yang mempunyai isu hukum di dalamnya. Studi Putusan kasasi berupa Pemidanaan (veroordeling) yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr, tanggal 26 September 2018 melalui amar Putusan MA Nomor: 80 K/Pid/2019 Tanggal 27 Maret 2019. Dari hal tersebut penuntut umum berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama terhadap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dan putusan tersebut tidak ada upaya hukum lain kecuali upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK), namun upaya hukum luar biasa tersebut tidak menghalangi eksekusi sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 UU MA sehingga terpidana dapat langsung dieksekusi.
Edukasi Pencegahan Dan Penangananan Awal Cedera Ankle Sprain Bagi Kelompok Aktif
Authors: Alfarisi Ringgo , Fatresia Wanda , Permatasari Nabila 
Published: August 2022

Data epidemiologi cedera olahraga menunjukkan cedera pada ankle sebagai cedera tersering kedua, dengan ankle sprain sebagai jenis cedera ankle paling sering terjadi (33 dari 43 jenis olahraga). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, Belanda dan Hong Kong, ankle sprain merupakan tipe cedera yang paling sering terjadi (33 – 73%). Di Inggris, 3 – 5% dari seluruh kunjungan ke departemen gawat darurat merupakan ankle sprain, dengan perkiraan insidensi 5,600 perhari. Studi meta analisis menunjukkan bahwa jenis kelamin wanita dan anak–anak merupakan populasi dengan risiko tertinggi terjadinya ankle sprain. Pada studi lain juga mengatakan sekitar 28% atlet pelajar mengalami cedera sprain pergelangan kaki berulang. Pengabdian masyarakat ini bertujuan agar peserta dapat memahami pengertian, cara mencegah dan penanganan awal cedera ankle sprain. Edukasi dilakukan melalui penyuluhan yang dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh peserta. Penyuluhan menghasilkan pemahaman individu terhadap penyebab, pertolongan pertama, serta pencegahan cedera. Dengan demikian, individu dapat menghindari cedera ankle sprain dan dapat berperan aktif dalam memberikan pertolongan awal cedera. Kata Kunci : ankle sprain, cedera olahraga, promosi kesehatan ABSTRACT Sports injury epidemiology data show ankle injury as the second most common injury, with ankle sprain being the most common type of ankle injury (33 of 43 types). Based on research conducted in the United States, the Netherlands and Hong Kong, ankle sprains are the most common type of injury (33 – 73%). In the UK, 3 – 5% of all visits to the emergency department are ankle sprains, with an estimated incidence of 5,600 per day. Meta-analysis studies show that the sexes of women and children are the population with the highest risk of ankle sprains. In another study also said about 28% of student athletes suffered from repeated sprains or leg injuries. This community service aims to enable participants to understand the meaning, ways to prevent and early treatment of ankle sprains. Education is carried out through counseling that is acceptable and well received by participants. Counseling produces individual understanding of the causes, first aid, and injury prevention. Thus, individuals can avoid ankle sprains and can play an active role in providing early injury relief. Keywords: ankle sprain, sports injury, health promotion