bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS KEABSAHAN PROSES PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms)
Authors: Hermansyah Alfian Dike 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi menurut ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa keabsahan proses penyidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas sudah sah karena mempunyai dasar hukum dan telah sesuai dengan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, akan tetapi dalam perkara ini Kejaksaan Negeri Banyumas telah salah dalam menetapkan status Tersangka tehadap Pemohon praperadilan karena merupakan kesalahan administrasi yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)</em></p><p><strong><em>Kata kunci</em></strong><em> : Praperadilan, penetapan tersangka, penyidikan</em></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>The purpose of this legal research is to understand the validity of the investigation process by Banyumas District Attorney’s Office on the determination of suspect of corruption in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s of the Republic of Indonesia. This legal research includes normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied in nature using legal material in the form of primary legal material and secondary legal material. Technique of collecting legal materials in this research is library study. Based on the results of this legal research, it can be concluded that the validity of the investigation process regarding the alleged criminal acts of corruption committed by the Banyumas District Attorney’s Office was legal because it had a legal basis and was in accordance with Article 284 Paragraph 2 of Criminal Procedure Code jo. Article 30 Paragraph 1 letter d of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s of the Republic of Indonesia, but in this case the Banyumas District Attorney’s Office has been wrong to determine the status of the suspect against the pretrial applicant because it was an administrative error that should have been carried out by the Government Internal Supervisors first.</em></p><p><strong><em>Keywords :</em></strong><em> Pretrial, determination of suspect, investigation</em></p>
KESESUAIAN ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2644 K/PID.SUS/2016)
Authors: Maududi Ali Akbar 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong><em></em></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas judex factie dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 256 KUHAP junto Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian normative atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan jurnal-jurnal hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa </em><em>kesesuaian </em><em>alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tindak pidana di bidang Informasi Transaksi dan Elektronik dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. </em></p><p><strong><em>Kata Kunci</em></strong><em> : Kasasi, Penuntut Umum, Informasi dan Transaksi Elektronik</em></p><p><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>This study aims to determine the suitability of the Public Prosecutor's cassation reasons against judex factie free decisions with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and the suitability of Supreme Court judgments to grant cassation and impose criminal charges against defendants of criminal offenses in the Information and Electronic Transactions field with Article 256 KUHAP junto Article 193 paragraph (1) KUHAP. This study is a normative or doctrinal study conducted by examining library materials consisting of primary legal materials, namely legislation and judicial decisions, and secondary legal materials, namely textbooks written by legal experts and legal journals. The results of this study explain that</em><em> accordance</em><em> the reason the Public Prosecutor submitted a cassation application in a criminal case in the Transaction and Electronic Information field with Article 253 paragraph (1) letters a of the Criminal Procedure Code. </em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong><em> Cassation</em><em>,</em><em> Public Prosecutors, Information and Electronic Transactions</em></p>
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ALASAN JUDEX FACTI KELIRU MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI
Authors: Prakosa Indra 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong><em></em></p><p><em>Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan alasan Judex Facti keliru menafsirkan peraturan hukum berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dan putusan sebelumnya dibatalkan serta diadili sendiri oleh Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 255 ayat (1) KUHAP.</em></p><p><strong>Kata Kunci:</strong> Korupsi, Kasasi, Keliru Menafsirkan Peraturan Hukum.</p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>This study examines the problems regarding the consideration of the Supreme Court to decide upon the Public Prosecution Cassation Application based on the reasons Judex Facti misinterpreted the legal regulations based on Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This study is a normative legal research that is prescriptive and effective. The approach used is the law approach and case approach. Data sources were obtained from primary and secondary legal materials. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal matters obtained are then processed using deductive syllogism methods. The Cassation Appeal of the Public Prosecutor was granted by the Supreme Court Judges and the previous decision was canceled and tried by the Supreme Court on the Decision of the Supreme Court based on Article 253 paragraph (1) and Article 256 paragraph (1) KUHAP jo. Article 255 paragraph (1) KUHAP.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Corruption, Cassation, Misinterpreting Legal Regulations.</em></p>
TINJAUAN ASPEK PREVENTIF DAN EDUKATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENILAI PEMBUKTIAN PERJUDIAN SABUNG AYAM SEBAGAI ADAT BUDAYA DI BALI (Studi Putusan Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Bli)
Authors: Kristiyadi Yoga Fiqkri Wicaksono & 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong><em></em></p><p><em>Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana perjudian sabun ayam yang terdapat unsur adat budaya di dalamnya, serta untuk mengetahui bagaimanakah yang dimaksut dengan upaya preventif dan edukatif dalam pemidanaan perjudian sabung ayam di Bali ini. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, yaitu menggunakan premis mayor dan premis minor kemudian diambil konklusi. Hasil yang diperoleh peneliti dari penelitian hukum ini adalah bahwa hakim memasukkan unsur budaya sebagai hal yang meringankan pada pertimbangan hakim, dan upaya preventif dan upaya edukatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan dan upaya mengubah pola perilaku masyarakat.</em></p><p><strong><em>Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Tajen, Perjudian</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>The purpose of this legal research is to find out about how the judges consider in making decisions on criminal acts of cockfighting gambling that have elements of cultural customs in them, and to find out what is meant by preventive and educative efforts in this cockfighting gambling in Bali. The method used in legal research is prescriptive and applied. The approach used is a case study conducted to solve legal issues faced based on existing laws and regulations. Collection of legal materials is done by literature. This research is based on primary legal material in the form of legislation and court decisions and secondary legal material in the form of books, journals and articles. The legal material analysis technique uses the deductive syllogism method, which uses a major premise and a minor premise then taken conclusions The results obtained by researchers from this legal research are that judges incorporate cultural elements as things that alleviate judges' consideration, and preventive efforts and educative efforts are efforts made by the government in efforts to overcome and attempt to change people's behavior patterns.</em></p><p><strong><em>Keyword: consideration of the judge, Tajen, Gambling</em></strong></p>
ACESS TO JUSTICE MELALUI CLASS ACTION
Authors: Zakki Adlhiyati Rizki Cintia Devi & 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui </em><em>apakah access to justice dapat ditempuh melalui class action. Penelitian ini merupakan</em><em> penelitian normatif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Access to justice diartikan sebagai peluang bagi semua orang dalam memperoleh keadilan (justice for all).</em><em> Pemerintah mengatur mengenai </em><em>gugatan perwakilan kelompok atau class action yang memiliki arti prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok. </em><em>Class action juga</em><em> memiliki</em><em> fungsi publik terhadap kebijakan yang luas </em><em>dalam </em><em>berbagai peraturan yang melibatkan banyak orang.</em><em> </em><em>Hasil penelitian menunjukan access to justice</em><em> melalui class action</em><em> </em><em>digunakan sebagai</em><em> pemenuh hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan </em><em>dengan menggunakan</em><em> mekanisme sebagai perlindungan hak-hak individu untuk menegakkan keadilan bagi semua. </em><em></em></p><p><strong><em>Kata Kunci : Class action, Access To Justice, Hak Asasi Manusia</em></strong></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>This study aims to determine whether access to justice can be reached through class action. This research is normative legal method. The technical data collection in this research used a literature study. Access to justice defined as an opportunity for all people to obtain justice (justice for all). The government regulates Class action, which means procedure for lawsuit, in one or more people who represent a group submit a claim for themselves and also represent the group. Class action also has public function, on a broad policy towards various regulations involving many people. The result of this research is</em> <em>access to justice through class action used as a fulfillment of human rights to obtain justice by using a mechanism to protect individual rights to uphold justice­­ for all.</em></p><p><strong><em>Keywords: Class action, Access To Justice, </em></strong><strong><em>Human Rights</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p>
KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI DAN AHLI SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PERDAGANGAN ORANG
Authors: Bambang Santoso Amaulia Cahyaning Yusnita & 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan permohonan kasasi penuntut umum atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum berupa pengabaian keterangan Saksi dan Ahli. Alasan permohonan kasasi oleh penuntut umum tersebut kemudian dikaji menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf A KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara perdagangan orang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf A KUHAP dimana penuntut umum mengemukakan alasan bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa benar bahwa majelis hakim telah salah dalam memutuskan suatu perkara, dimana majelis hakim telah salah dalam menilai serta mengabaikan keterangan saksi dan ahli dalam perkara tersebut.</em></p><p><strong><em>Kata kunci : kasasi, putusan bebas, perkara perdagangan orang</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>This research aims to determine the reasons for the appeal of the public prosecutor based on Judex Factie wrong in applying the law in the form of ignoring the statements of Witnesses and Experts. The reason for the appeal by the public prosecutor is then reviewed according to the provisions of Article 253 paragraph (1) letter A of the Criminal Procedure Code. This research is a doctrinal or normative legal research, prescriptive and applied in nature. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, the collection of legal materials through literature study, using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the reason for the appeal of the public prosecutor against the decision on the case of human trafficking is under the provisions of Article 253 paragraph (1) letter A of the Criminal Procedure Code where the public prosecutor states the reasons that legal regulation is not applied or applied improperly, that it is true that the panel of judges has wrongly decided a case, where the panel of judges has wrongly assessed and ignored the statements of witnesses and experts in the case.</em></p><p><strong><em>Keywords: cassation, acquitted , human trafficking</em></strong><strong><em></em></strong></p>
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI JAMBI DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN INTERVENSI STUDI KASUS PUTUSAN 8/PDT/2015/PTJMB
Authors: Harjono Beryhl Vito Arrohman & 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan intervensi tidak sesuai dengan UU No 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Penelitian ini mengunakan metode penelitian normatif yang bersifat prespektif dan terapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No 20 tahun 1947 tentang peradilann ulangan yang pada pokoknya Pengadilan Tinggi menolak permohonan intervensi dengan pertimbangan terdapat dua upaya hukum yang berbeda yang membuat putusan semakin rumit tidak sesuai dengan asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang dimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak sesuai dengan UU No 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan </em></p><p><strong><em>Kata Kunci: Permohonan Intervensi, Putusan Banding, Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan</em></strong><strong> </strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>This study aims to determine the considerations</em><em> the appeal verdict of the Jambi High Court rejected the request for intervention not in accordance with UU No. 20 year 1947 concerning retrial.</em><em> This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods</em><em>. The results of the research show that the judgment of the Jambi High Court Judge is not in accordance with</em><em> Pasal 8 ayat (1) UU No 20 year 1947 concerning retrial Basically the High Court rejected the request for intervention with the consideration that there were different legal remedies that made the decision more complicated not in accordance with the principle of a Simple, Fast and Low Cost Judgment where the consideration of the Jambi High Court Judge was not in accordance with UU No. 20 year 1947 concerning retrial</em></p><p><strong><em>Keywords: Intervention Request</em></strong><strong><em>, Decision Appeal, Basic Simple, Fast and Low-Cost </em></strong></p>
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP KEKELIRUAN JUDEX FACTI SALAH MENAFSIRKAN UNSUR 'SECARA MELAWAN HUKUM' DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PID.SUS/2018)
Authors: Darmawan Christyas Anno 
Published: April 2022

<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap kekeliruan judex facti salah menafsirkan unsur 'secara melawan hukum' dalam perkara tindak pidana korupsi disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. </em><em>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan </em><em>Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.PTK yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk. Mahakamah kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</em><em></em></p><p><strong><em>Kata Kunci: Judex Facti, Unsur Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi. </em></strong></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>This study aims to determine the consideration of the Supreme Court to grant the submission of the Public Prosecutor's Appeals against the mistake of judex facti misinterpreting the element 'unlawfully' in corruption cases adjusted to the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court's consideration of granting the appeal of the Public Prosecutor's Appeal in a corruption case is in accordance with Article 256 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the Supreme Court granted the Public Prosecutor's Cassation petition and overturned the Decision of the Corruption Court at the Pontianak High Court Number 6 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PT.PTK which corroborates the decision of the Corruption Court at the Pontianak District Court Number 2 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Ptk. Mahakamah then tried the case himself and sentenced him to imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiahs) criminal confinement subsidiary for 6 (six) months</em></p><p><strong><em>Keywords: Judex Facti, Tort, Corruption</em></strong><strong><em></em></strong></p>