bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Tantangan dan Peluang Pewarta Foto Di Era Media Baru
Authors: Ramadhan Tripa , Ayuningtyas Fitria , Muqsith Munadhil Abdul 
Published: July 2023

Developments in technology and the internet have had a major influence on the journalism industry, including journalistic photography by photo journalists. Technological developments are not only in photography technology but also in the medium of publication. The rapid digitalization and development of social media gave rise to the term "everyone can take pictures". This then triggers its own challenges and opportunities for photojournalists. The purpose of this study is to explain the phenomena that occur as well as describe the challenges and opportunities for photojournalists in the new media era. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews, as well as other supporting documents. The result of this research is that challenges come no longer only from fellow professions but more broadly, namely the audience. Photojournalists must be able to adapt to technological developments in order to maintain their existence. The presence of new media also brings benefits for photojournalists to be able to develop themselves as well as their photographic works.Keywords: Photojournalist; Journalistic Photography; New Media; Digitization Abstract Perkembangan teknologi dan internet telah membawa pengaruh besar pada industri jurnalistik, tidak terkecuali fotografi jurnalistik yang dilakukan pewarta foto. Perkembangan teknologi itu bukan hanya pada teknologi fotografinya tapi juga medium publikasinya. Pesatnya digitalisasi dan perkembangan media sosial memunculkan istilah semua orang bisa memotret. Hal ini lantas memicu tantangan dan peluang tersendiri bagi pewarta foto. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi juga menggambarkan terkait tantangan dan peluang bagi pewarta foto di era media baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara obervasi dan wawancara, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian ini adalah tantangan datang bukan lagi hanya dari sesama profesi tapi lebih luas yakni khalayak. Pewarta foto harus mampu adaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Media baru hadir juga membawa manfaat bagi pewarta foto untuk bisa mengembangkan diri juga karya fotonya.Keywords: Pewarta Foto; Fotografi Jurnalistik; Media Baru; Digitalisasi
Problematika Pidana Kebiri Kimia (Chemical Castration) Berdasarkan Perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan
Authors: Kemala Aldila Puspa , Rinwigati Patricia 
Published: July 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terkait pidana kebiri kimia (chemical castration) berdasarkan perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku dan artikel yang berkaitan dengan kebiri kimia (chemical castration), melalui pendekatan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa persoalan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi khususnya mengenai tahap kesimpulan dan pelaksanaan kebiri kimia serta pidana kebiri kimia yang dimaksudkan untuk mengurangi perilaku seksual dan untuk mencegah pelanggaran seksual tidaklah efektif dan bertentangan dengan Pasal 11 Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia
Dakwah Online Melalui Media Sosial
Authors: Tebba Sudirman 
Published: July 2023

Dakwah through electronic media is more effective because it has a wider reach than print media and is more interesting because it has pictures and sound. Dakwah is even more developed when social media appears because its reach is wider than electronic media and can appear at any time for 24 hours. The purpose of this qualitative study using the literature study method is to describe how da'wah through social media is increasingly widespread in this digital era. The results obtained include that the guidelines for broadcasting behavior should contain religious, moral values and the unity of applicable laws; and other norms applicable and accepted by the general public and broadcasting institutions. Knowing the target public will be useful for developing a communication strategy that is right on target. Information is anything that helps us in constructing or exchanging views on life. Communication and da'wah are all things that must be analyzed as actions (not messages) that contain a possibility or alternative. And one method of da'wah that is constructive and capable of being a solution to problems in the social order of society is the bilhal da'wah model. Which literally means conveying Islamic teachings through real practices.Keywords: Online Dakwah; Social; Media AbstrakDakwah melalui media elektronik ini lebih efektif, karena jangkauannya lebih luas dari pada media cetak dan lebih menarik karena ada gambar dan suaranya. Dakwah lebih berkembang lagi ketika muncul media sosial, karena jangkauannya lebih luas dari pada media elektronik dan bisa muncul setiap saat selama 24 jam. Tujuan kajian kualitatif dengan metode studi literatur ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dakwah melalui media sosial yang semakin marak di era digital ini. Hasil yang didapatkan antara lain bahwa pedoman perilaku penyiaran hendaknya mengandung nilai-nilai agama, moral dan persatuan perundang-undangan yang berlaku; dan norma-norma lain yang berlaku dan diterima masyarakat umum dan lembaga penyiaran. Mengetahui publik sasaran, akan berguna untuk menyusun strategi komunikasi yang tepat sasaran. Informasi adalah setiap hal yang membantu kita dalam menyusun atau menukar pandangan tentang kehidupan. Komunikasi dan dakwah adalah semua hal harus dianalisis sebagai tindakan (bukan pesan) yang mengandung sebuah kemungkinan atau alternatif. Dan salah satu metode dakwah yang konstruktif dan mampu menjadi solusi permasalahan dalam tatanan sosial masyarakat ialah model dakwah bilhal. Yang secara harfiah berarti menyampaikan ajaran Islam melalui amaliah nyata.Kata Kunci: Dakwah Online; Media; Sosial
Perlindungan Hukum Pembelian Rumah Susun Sistem Pre Project Selling Melalui Perjanjian Pengikat Jual Beli yang dibuat oleh Notaris
Authors: Christiantoro Tri Subagijo , Saleh Moh 
Published: July 2023

Land is something that is very much needed by humans from the time humans are born until they die, everyone in the world definitely needs a shelter or place to live so that he can survive without rain or heat, in Indonesia itself because land is limited and the population is increasing. increased, not least in this era many developers are building houses in a vertical form or upwards which we are usually familiar with apartments, in Indonesia itself the rules governing these apartments are contained in Law Number 20 of 2011 concerning flats, which in article 42 paragraph 1, the developer is allowed to market the building that will be built or known as pre-project selling, so that sales using this system do not harm consumers, the developer must meet the conditions regulated in the apartment law. This research is a normative juridical research, namely research that examines or analyzes based on sources of legislation and by using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study are that every sale made by the developer must meet the conditions set out in the apartment law and must also meet the legal requirements of the agreement so that consumers get clear legal protection against purchasing the apartment or apartment.Keywords: pre project selling, legal protection, PPJB, Notary. Abstrak Tanah merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia sejak manusia itu lahir hingga meninggal dunia, setiap orang di dunia pasti membutuhkan hunian atau tempat tinggal agar dia bisa bertahan hidup dengan tidak kehujanan maupun kepanasan, di Indonesia sendiri karena tanah itu bersifat terbatas dan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka tidak sedikiti di era sekarang banyak pengembang yang membangun rumah dalam bentuk vertikal atau keatas yang biasa kita kenal dengan apartemen, di indonesia sendiri aturan yang mengatur apartemen tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, yang mana dalam pasal 42 ayat 1 tersebut pengembang diperbolehkan memasarkan bangunan yang akan dibangunya atau dikenal dengan istilah pre project selling, agar penjualan dengan sistem tersebut tidak merugikan konsumen maka pengembang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang rumah susun tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisa berdasarkan pada sumber peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu setiap penjualan yang dilakukan oleh pengembang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang rumah susun dan harus juga memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang jelas terhadap pembelian rumah susun atau apartemen tersebut.Kata kunci: pre project selling, perlindungan hukum, PPJB, Notaris.
Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Negara dalam Islam
Authors: Purkon Arip 
Published: July 2023

This research examined the mechanisms for appointing state leaders in Islam. The research was conducted by studying the appointment of leaders since the time of the Prophet Muhammad PBUH, the caliphs Abu Bakr, Umar bin Khathab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. In addition, it also studied the mechanisms for appointing state leaders in Saudi Arabia, Morocco, and Jordan which are considered Islamic countries. In Islamic history, the election of state leaders was carried out in different forms. This difference occurs based on considerations in accordance with the situation and conditions that occurred when the election of the leader was carried out. Islamic law only mentions the principles of leadership in general which must be used as a guide in selecting the country's leadership.Keywords: Al-Quran; Sunnah; Leader; Islam; Trust AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang mekanisme pengangkatan pemimpin negara dalam Islam. Penelitian dilakukan dengan mengkaji pengangkatan pemimpin sejak masa Rasulullah, masa khalifah Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Selain itu juga dikaji tentang mekanisme pengangkatan pemimpin Negara di Arab Saudi, Maroko dan Yordania yang dianggap sebagai negara Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan pemimpin negara dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat pemilihan pemimpin tersebut dilakukan. Hukum Islam hanya menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan secara umum yang harus dijadikan pedoman dalam pemilihan kepemimpinan negara.Kata Kunci: Al-Quran; Sunah; Pemimpin; Islam; Amanah
Failure to Complete Multidose Vaccine Series in Early Childhood
Authors: Michels Sarah Y. , Niccolai Linda M. , Hadler James L. , Freeman Rain E. , Albers Alexandria N. , Glanz Jason M. , Daley Matthew F. , Newcomer Sophia R. 
Published: July 2023

BACKGROUND
Most early childhood immunizations require 3 to 4 doses to achieve optimal protection. Our objective was to identify factors associated with starting but not completing multidose vaccine series.

METHODS
Using 2019 National Immunization Survey-Child data, US children ages 19 to 35 months were classified in 1 of 3 vaccination patterns: (1) completed the combined 7-vaccine series, (2) did not initiate ≥1 of the 7 vaccine series, or (3) initiated all series, but did not complete ≥1 multidose series. Associations between sociodemographic factors and vaccination pattern were evaluated using multivariable log-linked binomial regression. Analyses accounted for the survey’s stratified design and complex weighting.

RESULTS
Among 16 365 children, 72.9% completed the combined 7-vaccine series, 9.9% did not initiate ≥1 series, and 17.2% initiated, but did not complete ≥1 multidose series. Approximately 8.4% of children needed only 1 additional vaccine dose from 1 of the 5 multidose series to complete the combined 7-vaccine series. The strongest associations with starting but not completing multidose vaccine series were moving across state lines (adjusted prevalence ratio [aPR] = 1.45, 95% confidence interval [CI]: 1.18–1.79), number of children in the household (2 to 3: aPR = 1.29, 95% CI: 1.05–1.58; 4 or more: aPR = 1.68, 95% CI: 1.30–2.18), and lack of insurance coverage (aPR = 2.03, 95% CI: 1.42–2.91).

CONCLUSIONS
More than 1 in 6 US children initiated but did not complete all doses in multidose vaccine series, suggesting children experienced structural barriers to vaccination. Increased focus on strategies to encourage multidose series completion is needed to optimize protection from preventable diseases and achieve vaccination coverage goals.
Patterns in the Development of Pediatric Allergy
Authors: Gabryszewski Stanislaw J. , Dudley Jesse , Shu Di , Faerber Jennifer A. , Grundmeier Robert W. , Fiks Alexander G. , Hill David A. 
Published: July 2023

OBJECTIVES
Describe clinical and epidemiologic patterns of pediatric allergy using longitudinal electronic health records (EHRs) from a multistate consortium of US practices.

METHODS
Using the multistate Comparative Effectiveness Research through Collaborative Electronic Reporting EHR database, we defined a cohort of 218 485 children (0–18 years) who were observed for ≥5 years between 1999 and 2020. Children with atopic dermatitis (AD), immunoglobulin E–mediated food allergy (IgE-FA), asthma, allergic rhinitis (AR), and eosinophilic esophagitis (EoE) were identified using a combination of diagnosis codes and medication prescriptions. We determined age at diagnosis, cumulative incidence, and allergic comorbidity.

RESULTS
Allergic disease cumulative (and peak age of) incidence was 10.3% (4 months) for AD, 4.0% (13 months) for IgE-FA, 20.1% (13 months) for asthma, 19.7% (26 months) for AR, and 0.11% (35 months) for EoE. The most diagnosed IgE-FAs were peanut (1.9%), egg (0.8%), and shellfish (0.6%). A total of 13.4% of children had ≥2 allergic conditions, and respiratory allergies (ie, asthma, AR) were commonly comorbid with each other, and with other allergic conditions.

CONCLUSIONS
We detail pediatric allergy patterns using longitudinal, health care provider-based data from EHR systems across multiple US states and varied pediatric practice types. Our results support the population-level allergic march progression and indicate high rates of comorbidity among children with food and respiratory allergies.
Zum Gedenken an Dorothee Sölle
Authors: Hansmann Karl-Werner , Jepsen Maria , Timm Stefan , Bauer Angela , Ebach Jürgen , Sölle Dorothee , Schorlemmer Friedrich , Driver Tom F. , Steffensky Fulbert 
Published: July 2023

Der vorliegende Band vereint die Reden, die auf der akademischen Gedenkveranstaltung in der Universität Hamburg am 27. April 2004
gehalten wurden. Sie wurden um eine Predigt von Dorothee Sölle und drei exemplarische Zeugnisse als Echo auf ihren Tod ergänzt.
Intra-individual comparison of coronary artery stenosis measurements between energy-integrating detector CT and photon-counting detector CT
Authors: Wolf Elias V. , Gnasso Chiara , Schoepf U. Joseph , Halfmann Moritz C. , O'Doherty Jim , Zsarnoczay Emese , Varga-Szemes Akos , Emrich Tilman , Fink Nicola 
Published: July 2023

AbstractPurposeTo compare intra-individual percentage diameter stenosis (PDS) measurements of coronary artery stenoses between energy-integrating detector computed tomography (EID-CT) and a clinical photon-counting detector computed tomography (PCD-CT) systems using similar acquisition and reconstruction settings.MethodsPatients (n = 23, mean age of 65 ± 12.1 years, out of these 16 (69.6%) male) were imaged on a conventional EID- and a clinical PCD-CT system with a median of 5.5 (3.0–12.5) days apart. Sequential CCTA scans were acquired and reconstructed using similar settings, including a vascular Bv36 kernel, a tube voltage of 110 kVp for EID-CT vs 120 kVp for PCD-CT, a slice thickness of 0.5 for EID-CT vs 0.6 for PCD-CT, and an iterative reconstruction strength of 3 on EID-CT vs a virtual monoenergetic reconstruction at 55 keV and quantum iterative reconstruction level of 3 on PCD-CT. Radiation dose, contrast volume, and injection parameters were matched as similarly as possible between the systems. PDS measurements were performed according to the coronary artery disease reporting and data system (CAD-RADS) by two trained readers and compared between the different modalities using the Wilcoxon rank sum test, Spearman correlation, and Bland-Altman analysis.ResultsPCD-CT measured significantly lower PDS values than EID-CT [PDSEID-CT: 45.1% (35.1%–64.0%) vs. PDSPCD-CT 44.2% (32.4%–61.0%), P < 0.0001]. This difference led to a mean bias of 1.8 (LoA −3.0/6.5) with an excellent ICC (0.99) value among EID- and PCD-CT. The mean intra-individual deviation between the examinations was 1.8% between the scanners. This led to CAD-RADS re-classification in 3/23 cases (13.0%, new-lower class) for the first reader, and in 4/23 cases (13.0%, new-lower and 4.4%, new-higher class) for the second reader. Inter-reader agreement between the two readers for each stenosis was very strong (ICC = 0.98).ConclusionsCoronary artery stenosis measurements from PCD-CT correlate strongly to EID-CT-based measurements, despite the tendency of the measurement from PCD-CT being lower. This difference led to a change in CAD-RADS classification in 17.4% of patients. The effects on clinical decision-making, downstream testing, and prognosis have to be evaluated in future studies.
Az orvosok fizetésének alakulása 1998 és 2021 között hazánkban
Authors: Elmer Diána , Boncz Imre , Németh Noémi , Csákvári Tímea , Kajos Luca Fanni , Kívés Zsuzsanna , Ágoston István , Endrei Dóra 
Published: July 2023

Bevezetés: Az orvosi életpályamodell fejlesztése kiemelt
fontosságú a biztonságos betegellátás szempontjából.
Célkitűzés: Kutatásunkban célul tűztük ki a Magyarországon
foglalkoztatott orvosok 1998 és 2021 közötti átlagos havi fizetésének
vizsgálatát, különös tekintettel a 2021. évi jelentős orvosi béremelésre.
Adatok és módszerek: Az adatok az Országos Kórházi
Főigazgatóság adatbázisából származnak. Idősoros elemzésünkbe valamennyi állami
egészségügyi intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott orvosát bevontuk.
Intézményi szintű elemzésünkben minden állami kórház valamennyi foglalkoztatott
orvosát figyelembe vettük. Az egyes egészségügyi intézményeket
intézménytípusonként csoportosítottuk. Mivel adatforrásunk, a Központi
Statisztikai Hivatal és az Országos Kórházi Főigazgatóság nem a fizetés szót,
hanem a jövedelem kifejezést használja, dolgozatunkban is kénytelenek vagyunk
ezt használni. Ez nem feltétlenül szerencsés, mivel valójában az orvosoknak nem
a havi jövedelméről, hanem a havi fizetéséről van szó.
Eredmények: Magyarországon a teljes munkaidőben
foglalkoztatott orvosok átlagos havi jövedelme 1998 és 2021 között
16,1-szeresére nőtt. 2020-ban a kórházi orvosok átlagos havi jövedelme országos
szinten 767 505 Ft (2186 €), míg 2021-ben – a béremelés hatására – 1 415 481 Ft
(3948 €) volt (+84%). Ez az országos intézetekben 2021-ben 1 435 972 Ft (4005
€), a klinikai központokban 1 204 258 Ft (3359 €), a fővárosi kórházakban
1 397 181 Ft (3897 €), a megyei kórházakban 1 520 821 Ft (4242 €) és a városi
kórházakban 1 688 726 Ft (4710 €) összeget jelentett. A legnagyobb és a
legkisebb átlagos havi jövedelem között az országos intézetekben 1,90-szeres, a
klinikai központokban 1,26-szoros, a fővárosi kórházakban 1,93-szoros, a megyei
kórházakban 1,47-szeres és a városi kórházakban 1,75-szörös különbség volt.
Következtetés : 2021-ben az orvosi béremelés hatására
jelentősen nőttek az orvosi bérek és átlagjövedelmek. Az intézménytípusok között
jelentős eltéréseket tapasztaltunk. Orv Hetil. 2023; 164(29): 1146–1154.
Elucidating the Proximal Tubule HNF4A Gene Regulatory Network in Human Kidney Organoids
Authors: Yoshimura Yasuhiro , Muto Yoshiharu , Omachi Kohei , Miner Jeffrey H. , Humphreys Benjamin D. 
Published: July 2023

Significance Statement

HNF4 genes promote proximal tubule differentiation in mice, but their function in human nephrogenesis is not fully defined. This study uses human pluripotent stem cell (PSC)–derived kidney organoids as a model to investigate HNF4A and HNF4G functions. The loss of HNF4A, but not HNF4G, impaired reabsorption-related molecule expression and microvilli formation in human proximal tubules. Cleavage under targets and release using nuclease (CUT&RUN) sequencing and CRISPR-mediated transcriptional activation (CRISPRa) further confirm that HNF4A directly regulates its target genes. Human kidney organoids provide a good model for studying transcriptional regulation in human kidney development.

Background
The proximal tubule plays a major role in electrolyte homeostasis. Previous studies have shown that HNF4A regulates reabsorption-related genes and promotes proximal tubule differentiation during murine kidney development. However, the functions and gene regulatory mechanisms of HNF4 family genes in human nephrogenesis have not yet been investigated.

Methods
We generated HNF4A-knock out (KO), HNF4G-KO, and HNF4A/4G-double KO human pluripotent stem cell lines, differentiated each into kidney organoids, and used immunofluorescence analysis, electron microscopy, and RNA-seq to analyze them. We probed HNF4A-binding sites genome-wide by cleavage under targets and release using nuclease sequencing in both human adult kidneys and kidney organoid-derived proximal tubular cells. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats–mediated transcriptional activation validated HNF4A and HNF4G function in proximal tubules during kidney organoid differentiation.

Results
Organoids lacking HNF4A, but not HNF4G, showed reduced expression of transport-related, endocytosis-related, and brush border–related genes, as well as disorganized brush border structure in the apical lumen of the organoid proximal tubule. Cleavage under targets and release using nuclease revealed that HNF4A primarily bound promoters and enhancers of genes that were downregulated in HNF4A-KO, suggesting direct regulation. Induced expression of HNF4A or HNF4G by CRISPR-mediated transcriptional activation drove increased expression of selected target genes during kidney organoid differentiation.

Conclusions
This study reveals regulatory mechanisms of HNF4A and HNF4G during human proximal tubule differentiation. The experimental strategy can be applied more broadly to investigate transcriptional regulation in human kidney development.