bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGARUH FLEKSIBILITAS KEUANGAN, GROWTH OPPORTUNITY, BANKRUPTCY RISK DAN STRUKTUR ASET TERHADAP STRUKTUR MODAL
Authors: Irian Budi , Paranita Ekayana S. , Ispriyahadi Heri 
Published: December 2022

Teknologi memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan perusahaan sehingga membutuhkan investasi modal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh fleksibilitas keuangan, risiko kebangkrutan, peluang pertumbuhan, dan struktur aset terhadap struktur modal. Perusahaan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan operator telekomunikasi seluler yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dengan fixed effect model. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel peluang pertumbuhan berpengaruh signifikan positif terhadap struktur modal. Sedangkan variabel risiko kebangkrutan, fleksibilitas keuangan dan struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Hasil uji-F menunjukkan semua variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap struktur modal. Secara empiris hasil analisis mendukung teori agensi. Implikasi manajerial dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan melakukan penggunaan utang didorong oleh peluang pertumbuhan. XL, Indosat dan Smartfren menunjukkan tingkat penggunaan utang yang tinggi akibat didorong oleh peluang pertumbuhan sehingga menekan tingkat fleksibilitas keuangan perusahaan. XL, Indosat dan Smartfren memerlukan strategi pengelolaan struktur modal yang lebih menekan tingkat pertumbuhan yang aman terhadap struktur modal sehingga biaya modal tetap rendah. Selain itu diperlukan strategi sumber pendanaan selain utang yang memiliki risiko dan biaya rendah. Telkomsel memiliki pilihan yang lebih baik terhadap struktur modal sehingga dapat terus meningkatkan pertumbuhan perusahaan
Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah Asal Biji True Shallot Seed (TSS) pada Berbagai Dosis NPK
Authors: Mahfudz Mahfudz , Maemunah Maemunah , Rahmawati Riska 
Published: December 2022

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dosis NPK pada pertumbuhan dan hasil bawang merah asal biji TSS. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 hingga bulan Februari 2021, di Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok satu faktor perlakuan yang digunakan adalah dosis NPK mutiara (16:16:16) yang terdiri atas enam level : 1.Tanpa NPK, 2. dosis NPK 200 kg/ha, 3. dosis pupuk 250 kg/ha, 4. dosis pupuk 300 kg/ha, 5. dosis pupuk 350 kg/ha, dan 6. dosis pupuk 400 kg/ha. Perlakuan ini diulang sebanyak empat kali menghasilkan 24 unit percobaan dan setiap unit percobaan terdiri atas tiga tanaman, sehingga diperoleh 72 tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis NPK 400 kg/ha menghasilkan tinggi tanaman pada umur 50 hari setelah tanam (HST) yaitu sebesar 24,69 cm dan 60 HST sebesar 34,17 cm, jumlah daun pada umur 50 HST sebesar 11,08, pada 60 HST sebesar 12,58 dan 70 HST sebesar 14,83 dan jumlah umbi tanaman terbanyak saat panen yaitu sebesar 2,67, namun tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 70 dan 80 HST, jumlah daun 80 HST, berat segar tanaman dan diameter umbi tanaman bawang merah asal biji. Peningkatan dosis NPK berbanding linear dengan pertumbuhan dan hasil bawang merah asal biji.
POLIGAMI DAN KASUS HUKUM (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MALAYSIA, ENAKMEN ISLAM SELANGOR 2003, DAN INDONESIA, KOMPILASI HUKUM ISLAM)
Authors: Akbarizan Akabrizan Akbarizan , Nurcahaya Nurcahaya , Murhayati Sri , Hayani Nurrahmi 
Published: December 2022

Tujuan penelitian ini untuk membahasa bagaimana hukum poligami dalam Enakmen Islam Selangor 2003 Malaysia, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan bagaimana kasus hukum yang terjadi di Mahkamah Syariah Malaysia dan Pengadilan Agana di Indonesia tentang poligami. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. Desain analisis isi secara rinci terdiri dari langkah-langkah; pengadaan data, pengurangan data, inferensi dan analisis data. Data penelitian ini adalah dokumen Enakmen Islam Selangor 2003, dan Kompilasi Hukum Islam, dan dokumen sidang kasus-kasus hukum di pengadilan. Sepuluh kasus di Pengadilan Agama Indonesia mempersyaratkan persetujuan istri pertama untuk melakukan poligami apabila istri tidak memenuhi syarat alasan untuk berpoligami. Kasus-kasus poligami di Pengadilan Agama hanyalah permohonan untuk mendapatkan izin pengadilan sedangkan kasus-kasus lain seperti suami yang tidak adil dalam berpoligami atau laporan tentang pernikahan poligami tanpa izin tidak ada sama sekali. Hal ini dapat dimaklumi karena tidak diatur sama sekali sanksi atau pidana bagi yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan. Kasus-kasus poligami di Mahkamah Syariah didominasi oleh laporan atas pelanggaran pelaksanaan poligami. Pelanggaran ini dapat diberikan hukuman dan denda dan atau penjara. Apabila hakim meyakini bahwa laki-laki tersebut mampu berbuat adil, mampu secara ekonomi dan calon istrinya memenuhi persyaratan, maka hakim Mahkamah Syariah memutuskan untuk memberikan izin tertulis berpoligami, meskipun istri tidak memberikan persetujuan.
Some features of the legal regulation of the State Service of Financial Monitoring of Ukraine
Authors: Leheza Ye. , Byelov D. 
Published: December 2022

The article examines the issue of the administrative and legal status of the State Financial Monitoring Service of Ukraine. The main structural elements of the legal status of this service are determined. Theoretical approaches to defining the concept of "administrative legal entity" as the main element of the legal status of the State Financial Monitoring Service of Ukraine were analyzed. The author's definition of the administrative and legal status of the State Financial Monitoring Service of Ukraine is given. Ways to improve the current legislation in the field of combating the legalization of income obtained through criminal means are proposed.
In view of the conducted analysis, we define the administrative-legal status of the State Financial Monitoring Service of Ukraine as a set of rights and obligations defined by legislation, which State Financial Monitoring has and is obliged to observe, acting as a party in administrative legal relations regarding the prevention and counteraction of legalization ( (laundering) of proceeds obtained through crime, financing terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction. Administrative legal personality (legal capacity and legal capacity), rights and obligations are considered to be elements of the administrative and legal status of the State Financial Monitoring Service of Ukraine.
We propose to minimize the influence of the Ministry of Finance of Ukraine on the formation of the personnel of the State Financial Monitoring Service of Ukraine, which will make it possible to increase the level of independence of the State Financial Monitoring Service in making relevant decisions, as well as to establish at the legislative level the possibility of this service to make inquiries about receiving information from the National Bank of Ukraine.
We propose to supplement the Law of Ukraine "On prevention and countermeasures against the legalization (laundering) of proceeds of crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction:" with new provisions on the submission to the State Financial Monitoring Service of Ukraine by the subjects of state financial monitoring of reports on the initiated proceedings in cases of administrative offenses provided for by Art. Art. 166-9, 188-34 of the Code of Ukraine on administrative offenses, appeals of decisions and results of court proceedings. Subjects of state financial monitoring provide notification and maintenance of the specified reporting according to the form established jointly with the State Financial Monitoring Service of Ukraine.
Sanctions and punishments for corruption of minors
Authors: Sydoruk I. 
Published: December 2022

It is generally accepted that the nature and degree of public danger of any crime, including the corruption of minors, is reflected in the sanction of the criminal law. A sanction is a part of a criminal law norm that has a state-coercive qualitative-quantitative character and is a formally defined objective-subjective model of criminal-legal influence measures applied to persons who have committed a crime. The social task of sanctions since the entry into force of the law on criminal responsibility is the general prevention of offenses, if the offense has been committed, then the application and implementation of the sanction is aimed at the implementation of the tasks of general and individual prevention, correction of the offender, restoration of law and order in all possible cases. The sanction of the criminal law norm provided for in Art. 156 of the Criminal Code, must be directly dependent on the typical social danger of the corruption of minors and be consistent with other sanctions of Chapter IV "Crimes against sexual freedom and sexual integrity" of the Special Part of the Criminal Code, as well as be proportional to the level of social significance of those rights and freedoms that are lost or in which the convict is limited to.
In modern conditions, only the isolation from society of a convicted person who has committed lewd acts against a minor ensures a long period of non-commitment of the same or similar sexual crime, restores psychological balance and provides confidence in the safety of the minor.
Today, the dynamics of criminal sanctions in combating the depravity of minors have received certain signals regarding strengthening, on the one hand, there is a differentiation of responsibility for the depravity of minors. 1-2 st. 156 of the Criminal Code, and on the other hand, it is necessary to express the unequivocal legal position of the higher courts of Ukraine regarding the imposition of tougher criminal penalties and other legal restrictions on the rights and freedoms of those guilty of desecrating minors, especially minors.
Application of special knowledge when conducting observation of a person, thing, place in criminal proceedings
Authors: Serednya A.I. , Amelina A.S. 
Published: December 2022

The article, based on the study of current legislation, defines the main features of the application of special knowledge during surveillance of a person, thing or place. It was established that visual observation of a person, thing or place occupies an important place in the system of covert means used by operative units. It was found out that the specifics of its application and combination with other operational-investigative measures or covert investigative (search) actions depend on a specific operational-tactical or investigative situation.
Emphasis is placed on the fact that the use of special knowledge in pre-trial investigation helps the investigator to orientate himself in complex specific issues during secret investigative (search) actions. It is noted that persons who possess this knowledge under the guidance of an investigator are able to identify significant violations and material traces of a criminal offense, which can be of great importance in the materials of criminal proceedings. The authors came to the conclusion that the application of special knowledge in conducting surveillance of a person, thing or place in the investigation of criminal offenses is very important.
It is noted that in order to ensure the possibility of involving interpreters (sign language interpreters) in the surveillance of a person, thing or place and, if necessary, in conducting other secret investigative (search) actions, it is necessary to make additions to Part 1 of Art. 68 of the Criminal Procedure Code of Ukraine.
The authors found that one of the purposes of monitoring a person, thing or place, defined by current legislation, is to obtain information about the behavior of the person being monitored. The starting material for obtaining such information is the interpretation of individual behavioral acts of an individual, their mutual relations, and even behavioral acts of persons with whom the object of observation is in contact. To ensure the fulfillment of the assigned tasks, the person carrying out this action must have special psychological training. In its absence, there is a possible risk of receiving erroneous information about the behavior of the object of observation.
The moment of the conclusion of criminal offenses related to the illegal movement of objects across the customs border of Ukraine: analysis of scientific positions
Authors: Babikov D.V. 
Published: December 2022

The research paper offers author’s overview of problematic issues related to the termination of criminal offenses, which consist in the illegal movement of objects across the customs border of Ukraine.
Analysis of modern publications devoted to the issue under consideration has been carried out. Given that the key feature of the objective side of smuggling is the actual movement of certain objects across the customs border of Ukraine, it is precisely with this concept that the issues of determining the moment at which the crime is considered finished, as well as the issue of voluntary refusal to commit smuggling, are closely related. Attention has also been pointedly drawn to the inconsistency of law enforcement practice in terms of determining the moment of the end of smuggling (in particular, in the context of the unofficial interpretation of clause 8 of the resolution of Plenum of the Supreme Court of Ukraine “On judicial practice in cases of smuggling and violation of customs rules”).
Attention has also been drawn to the lack of unity in academic community and law enforcement practice regarding the solution to the issue of the conclusion of smuggling when it is committed by hiding items from customs control.
It has been established that the current wording of Art. 201 of the Criminal Code, the interpretation of the moment of the end of smuggling, based on the fact of crossing the border in case of export of objects outside Ukraine, has the consequence of establishing the fact of the end of smuggling only when the objects have already entered the territory of another state, which significantly complicates fight against smuggling.
At the same time, scientific thesis has been supported that the transfer of the end moment of smuggling to an earlier stage is possible only after thoughtful editorial changes have been made to Art. 201 of the Criminal Code.
Based on the results of the conducted research, conclusion has been formulated that the determination of the moment of the end of smuggling should be approached differently and should take into account whether the objects of crime are being imported or exported.
Concerning certain features of evidence assessment in different legal systems and in the practice of the European Court of Human Rights
Authors: Bespalko I.L. , Vapniarchuk V.V. 
Published: December 2022

The article examines certain features of the assessment of evidence in criminal proceedings in various legal systems and in the practice of the European Court of Human Rights. Different approaches to understanding the essence of the concept of "standard of criminal procedural evidence" are analyzed and the author's definition of it is proposed. It is illustrated that the rules of evaluation of evidence, which take place in Anglo-Saxon and continental jurisdictions, differ significantly. In the countries of the Anglo-Saxon legal family, objective criteria for the evaluation of evidence have been established - standards of evidence based on the idea of ​​assessing the probability of certain variants of the actual picture of the proceedings and have a guiding nature. Continental European countries, on the other hand, apply a subjective criterion for evaluating evidence, using the category of "internal conviction", which is based on the personal conviction of the subject of evidence in the truth of a certain fact. It was concluded that the effectiveness of evidentiary activity can be increased by introducing objective elements into the assessment rules, which leads to the development and normalization of standards of criminal procedural evidence in the domestic criminal process. This will contribute to the development of the same approach to making procedural decisions and the implementation of procedural actions by all subjects of evidence in various criminal proceedings and stages, who will understand the level of requirements for their adoption or conduct.
When analyzing the practice of the European Court, it was determined that the rules for applying the standard of proof "beyond reasonable doubt" by the European Court and national courts (in particular, the Anglo-Saxon legal system) differ. In this regard, the opinion was expressed that domestic criminal proceedings should be guided by the practice of implementing this standard in the legal systems of common law countries.
Characteristics of Rheoencephalography and some associated factors on menopausal women
Authors: Nguyen Tin Hoang , Nguyen Kien Trung , Tran Long Duc , Le An Thi Thuy , Phung Thu Minh , Banh Truc Thi Ngoc , Vo Trang Thi , Bodo Michael 
Published: December 2022

Abstract
The significant drop in estrogen levels during menopause increases the cardiovascular risks, one of which is cerebrovascular atherosclerosis. Research on rheoencephalography (REG) parameters for the early diagnosis of cerebrovascular atherosclerotic lesions is of great interest to scientists because of its ease of implementation, low cost, and non-invasiveness. The objectives of study are to evaluate the vascular tone, cerebral circulation flow in each hemisphere of the brain of menopausal women, and some associated factors through waveform characteristics and parameters in REG. A controlled cross-sectional descriptive study was conducted on a group of patients including 80 menopausal women and a control group of 46 menstruating women. All patients were measured REG in the frontal-occipital leads by VasoScreen 5000 impedance REG meter. In menopausal women, the percentage of sharp waves, the percentage of clear side waves, and the average REG were all lower than in the control group (p<0.01). The mean conduction time and mean slope ratio was lower than the control group (p<0.001). The mean peak time was higher than the control group (p<0.01). The mean elasticity index (alpha/T) was higher than the control group (p<0.001). Menopausal women have increased vascular tone, the highest in the group of women 50-60 years old, menopause <5 years, having a habit of eating red meat; and decreased blood flow intensity, the highest in the group of women <50 years old. However, the difference was statistically significant only in the left hemisphere (p<0.05). Vascular hypertonia in menopausal women with central obesity was higher than in the non-obese group in both hemispheres (p<0.05). In conclusion, menopausal women had atherosclerosis in both hemispheres of the brain, which was clearly shown in the rate of increased vascular tone. Central obesity may increase the risk of vascular hypertonia 3.75 times in the right and 5.44 times in the left hemisphere.
PEMERANAN TOKOH ROBERT DALAM NASKAH A LIFE IN THE THEATRE KARYA DAVID MAMET
Authors: Abani Kevin , Nurcahyono Wahid , Rossadi Rukman 
Published: December 2022

A Life In The Theater by David Mamet is a theater script that tells about the problems of a stage actor's life between teacher and student that describes friendship, growth, development, and the human condition in life as a stage actor. To realize the character of Robert in the script of A Life In The Theater by David Mamet, the author uses the acting theory of Stanislavski The System, which is a systematic approach to training actors. In the process of playing the role, the magic if method is used, namely the ability to imagine the character is in a series of fictional situations and imagine how and what the character will do in dealing with the situation. Keywords: Actor, A Life In The Theatre, David Mamet, The System, Magic If
ANALISIS DINDING PENAHAN TANAH PEMIKUL BEBAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL DI ATAS TANAH SANGAT LUNAK
Authors: Santoso Nicodemus , Makarim Chaidir Anwar 
Published: December 2022

AbstractIn Indonesia has many distributions of very soft soil, but this case is rarely discussed and disputed. So many construction failures occur due to not being aware of the behavior from soil type and treating this very soft soil type as ordinary soft soil. These very soft soils tend to have 'thick water' properties like oil or slurry that can flow freely unlike medium soils. In this journal will analyzing the comparison of horizontal pressure on very soft soil and normal soil, by comparing different pressures and providing a load on the soil and considering the vertical stress of the evenly distributed load on the soil surface, then the lateral pressure on each type of soil is compared. Then analyze the lateral deformation of the soil and piles using a geotechnical-based program. Based on the results of the analysis of the calculation of lateral stress and lateral pressure. The results obtained from the analysis are the lateral stresses and lateral stresses from very soft soils are greater than those from medium soils. Furthermore, the analysis using a geotechnical-based program found that the deformation caused in the very soft soil layer was much larger than that in the medium soil layer. AbstrakWilayah Indonesia memiliki banyak sekali sebaran tanah sangat lunak, namun kasus ini jarang sekali dibahas dan dipermasalahkan. Sehingga banyak terjadi kegagalan konstruksi akibat tidak menyadari perilaku dari jenis tanah ini dan memperlakukan jenis tanah sangat lunak ini sebagai tanah lunak biasa. Tanah sangat lunak ini cenderung memiliki sifat seperti ‘air kental’ bagaikan oli atau bubur yang dapat mengalir dengan bebas tidak seperti tanah sedang. Pada jurnal ini dilakukan analisis mengenai perbandingan tekanan horisontal terhadap tanah sangat lunak dan tanah normal, dengan membandingkan tekanan yang berbeda dan memberikan beban diatas tanah dan memperhitungkan tegangan vertikal dari beban merata diatas permukaan tanah, kemudian tekanan lateral pada masing-masing jenis tanah yang dibandingkan. Kemudian melakukan analisis deformasi lateral pada tanah dan tiang pancang menggunakan program berbasis geoteknik. Berdasarkan hasil analisis perhitungan tegangan lateral dan tekanan lateral. Hasil yang didapat dari analisis adalah tegangan lateral beserta tekanan lateral yang berasal dari tanah sangat lunak lebih besar dari pada yang berasal dari tanah sedang. Selanjutnya analisis dengan program berbasis geoteknik didapat deformasi yang diakibatkan pada lapisan tanah sangat lunak jauh lebih besar daripada pada lapisan tanah sedang.