bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN MENURUT UUD 1945
Authors: Dekie GG Kasenda  
Published: September 2023

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara ketatanegaraan disebut dengan istilah pemberhentian atau sering disebut Impeachment/Pemakzulan. Akan tetapi, yang menjadi persoalan selanjutnya, ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian yang terdapat di dalam konstitusi tidak mengatur lebih jauh secara teknis, sehingga perlu diupayakan bagaimana cara yang tepat untuk mengiplementasikan pemberhentian tersebut. Hal inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam sebuah tuliasan yang diberi beri judul : Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945. Terdapat dua kelompok alasan pemberhentian Presiden yaitu alasan pelanggaran hukum dan alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Ada lima jenis pelanggaran hukum yang dapat dijadikan alasan dasar untuk memberhentikan Presiden di tengah masa jabatannya yaitu : Pengkhianatan terhadap negara; Korupsi; Penyuapan; Tindak pidana berat lainnya; dan perbuatan tercela. Sebagai implementasi atas supremasi hukum, seharusnya apabila Mahkamah Konstitusi memutus Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran, maka UUD 1945 seharusnya mengatur bahwa MPR harus melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak lagi; didasarkan pada mekanisme voting. Oleh karma itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU 1945 demi menjaga konsistensi konsep negara hukum yang dibangun di Indonesia. Implikasinya, terdapat penguatan konsep negara hukum sesuai dengan Pasal l ayat (3) UUD 1945. Adanya ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatan yang diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan akan berimplikasi terhadap penguatan sistem presidensial dan Kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai pendapat DPR mengenai usulan pemberhentian Presiden dan/ atau wakil Presiden.
TELAAH KRITIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PROSES PENYIDIKAN
Authors: Salundik  
Published: September 2023

Korelasi antara proses penyidikan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakkan hukum pidana. Proses penyidikan, aktivitas penyidik mengumpulkan alat bukti seoptimalnya agar memenuhi ketentuan standar minimal pembuktian yang dimaksudkan oleh ketentuan undang-undang yaitu sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ditambah keyakinan hakim. Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan dituntut harus memiliki profesionalisme yang tinggi. Hal ini disebabkan dapat menimbulkan resiko yaitu rentan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan sekaligus pula merupakan pelanggaran kaidah hukum pidana, menimbulkan isu permasalahan baru, yaitu keadilan dan kepastian hukum, merupakan fenomena aktual dalam masyarakat dan semestinya pula menjadi perhatian serius dalam perspektif penegakan hukum.
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI MAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
Authors: Mulida Hayati Syaifullah  
Published: September 2023

Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk terciptanya keamanan negara diperlukan polisi yang dapat bertugas sesuai kewenangannya. Dalam pelaksanaan tugas ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman bagi anggota Polri yang terbukti bersalah dalam persidangan pelanggaran disiplin oleh ankum dan/atau atasan ankum bisa berbeda-beda karena perbedaan persepsi apakah perbuatan pelaku pelanggar disiplin tersebut dikategorikan ringan, sedang atau berat sehingga asas keadilan yang berlaku universal tidak didapatkan oleh pelaku pelanggar disiplin.
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM
Authors: Salundik  
Published: September 2023

Anak yang berkonflik dengan hukum, penegakan hukum merupakan solusi terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat melalui diversi yang dilakukan secara musyawarah baik pada tingkat penyidikan di kepolisian maupun pada tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum maupun hakim yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum tentunya harus mempunyai kemampuan untuk menjadi mediator. Oleh karena itu supaya upaya diversi ini dapat maksimal maka pihak penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim haruslah mampu menjadi mediator, karena dengan menjadi mediator yang baik dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka penyelesaian kasus melalui diversi akan lebih maksimal.
Perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya secara yuridis sudah diberikan oleh undang-undang terutama dalam sistem peradilannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah haknya untuk mendapatkan pendidikan, hal ini dapat dilakukan apabila anak tersebut diputus untuk menjalani hukuman, maka pada lembaga pemasyarakatan anak tersebut dengan memberikan kelompok belajar, seperti paket A untuk tingkat Sekolah Dasar dan paket B untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama maupun paket C untuk siswa Sekolah Menengah Umum/Kejuruan.
INTERAKSI HUKUM NEGARA DENGAN HUKUM ADAT DALAM KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN
Authors: Devrayno  
Published: September 2023

Kebijakan alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan, dalam hal ini adanya alih fungsi kawasan hutan yang sudah tidak produktif lagi menjadi lahan perkebunan yang besar tentunya tidak hanya menekankan pada pertimbangan teknis ekonomi, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial budaya, nilai nilai, aturan-aturan yang hidup sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak hak masyarakat sekitar hutan.
Berlakunya dua sistem hukum yang berbeda dalam hal ini hukum negara melalui kebijakan alih funsi lahan hutan dengan hukum adat dalam satu arena tentunya menjadi suatu keragaman dan yang lebih penting adalah melihat bagaimana hubungan sistem hukum tersebut berinteraksi dalam suatu arena sosial.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN
Authors: Salundik  , Sumitro Edi 
Published: September 2023

Penyelesaian sengketa tanah merupakan suatu upaya menyelesaiakan perselisihan tanah antara para pihak yang merasa dirugikan hak atas tanahnya. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Di Luar Pengadilan” bertujuan untuk mengetahuan bagaimanakah penyelesaian sengkata tanah di luar pengadilan dan bagaimanakah akibat hukum penyelesaian sengkata tanah di luar pengadilan.
Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka (library research). Data penelitian diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tidak menggukan rumus statistik.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyelesaian sengketa tanah di lakukan di luar pengadilan dapat diselesaikan dengan cara non litigasi (mediasi) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Hasil penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dilakukan sesuai dengan Juknis Nomor.05/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menangani mediasi yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sudah memenuhi keadilan dan kepastian bagi para pihak yang bersengketa. Adapun keadilan dan kepastian hukum yang dapat ialah adanya kesepakatan perdamaian para pihak hal ini merupakan perwujudan atas negosiasi para pihak yang mengikat baginya, sehingga dapat segera dilaksanakan dan di tindak lanjuti oleh para pihak, serta kewenangan atas tanggung jawab BPN dalam hal ini kantor pertanahan segera ditindak lanjuti. Demikian maka, penyelesaian sengketa pertanahan yang diajukan di Kantor Pertanahan tidak lain untuk menjamin dan melindungi kepemilikan hak-hak atas tanah. Adanya kesepakatan perjanjian perdamaian diantara para pihak hal itu sesuai dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dimana telah ada asas konsensualisme.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENELANTARAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN
Authors: Astiti Ni Nyoman Adi , Wulandari Irna 
Published: September 2023

Tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena tanah identik dengan kelangsungan hidup masyarakat. Tak hanya sekedar lahan untuk bermukim, tetapi juga dapat menjadi tempat mata pencaharian masyarakat oleh karena itu banyak orang berlomba-lomba menguasai dan memiliki tanah seluas-luasnya, hanya saja penguasaan tanah tersebut tidak diikuti dengan pengusahaan, pemanfaatan dan penggunaan tanahnya dan bahkan tidak memperhatikan batas minimum dan maksimum yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi pembiaran atas tanah yang menyebabkan tanah tidak terawat yang berakibat tanah menjadi terindikasi terlantar bahkan bisa menjadi terlantar.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji kaedah – kaedah hukum atau asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap penelantaran tanah hak guna bangunan dan pengawasan terhadap penelantaran tanah hak guna bangunan.
Akibat hukum dari tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar yang berstatus Hak Guna Bangunan adalah penghapusan Hak Guna bangunan dan terjadi pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut dengan objek tanah, atau dengan ditelantarkannya maka dapat menghapus Hak Guna Bangunan tersebut dan tanah dikuasai oleh Negara
Pengawasan tanah terlantar hal ini dilakukan supaya pemegang hak atas tanah seperti Hak Guna Bangunan maupun hak hak lainnnya supaya tanah yang sudah diterbitkan haknya tersebut harus dilakukan perawatan dengan mempergunakan atau memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan dari diberikannya hak atas tanah sebut dapat tercapai. Namun pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional belum maksimal.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SECARA ONLINE
Authors: Adi Astiti Ni Nyoman , Efvisitiana I Made Jesika 
Published: September 2023

Berkembangnya teknologi juga mengakibatkan berkembangnya kehidupan manusia, diantaranya dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi secara online, menimbulkan berbagai inovasi usaha, salah satunya usaha yang memanfaatkan teknologi internet adalah hadirnya perusahaan yang menawarkan jasa peminjaman uang secara online yang lebih dikenal dengan Financial Technology (Fintech). Di mana perusahaan Financial Technology (Fintech) menawarkan pinjam peminjam uang secara online dan tanpa disertai jaminan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan financial technology (fintech) secara online dan pengawasan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan financial technology (fintech) secara online.
Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui online dengan menggunakan kemajuan teknologi yang diterapkan dengan baik akan memberikan keuntungan, persaingan kepada dunia usaha pembiayaan akan berkembang sehingga masyarakat dapat memilih lembaga pembiayaan yang dapat dipercaya, Namun, penerapan teknologi dan penggunaan media elektronik di dalam kegiatan seringkali memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan segala bentuk informasi rahasia bersifat pribadi milik nasabah.
Mengingat sering timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang secara online yang disediakan oleh jasa pembiayaan melalui teknologi informasi, Oleh karena itu calon nasabah sebelum melakukan atau mengajukan pinjaman secara online ke pihak perusahaan financial technology (fintech), maka yang perlu diperhatikan adalah sebelum memilih aplikasi pinjaman online lakukan adalah melakukan nelusuran legalitas perusahaan pembiayaan secara online, dalam hal ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diawasi langsung oleh OJK. Selanjutnya yang dapat dilakukan adalah memastikan situs, email, dan informasi lainnya mengenai perusahaan pemberi pinjaman adalah resmi dan aman.
Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimaka pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan hanya terbatas pada perusahaan financial technology (fintech) yang sudah terdaftar dan mempunyai izin Otoritas Jasa Keuangan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Authors: Jayanti Nina 
Published: September 2023

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa beserta Perangkat Desa harus bisa bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diantaranya dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normatif sebagai alat kontrol pemerintah desa.
Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahaan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNA PONSEL SAAT BERKENDARAAN
Authors: Novita  , Agusmas Rama 
Published: September 2023

Pada jaman milenial seperti sekarang ini penggunaan ponsel atau telpon genggam ataupun dalam istilah asing Handphone (HP) yang berfungsi sebagai alat komunikasi jaman modern yang dapat dibawa kapan saja dan dimana saja. akan tetapi seringkali penggunaan ponsel tidak pada tempat dan waktu yang pas, seringkali pada saat berkendara di jalan raya, para pengendara menerima telpon, mengirimkan atau menerima pesan, bermain game, memainkan aplikasi sosmed live dan lain lain, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan karena konsentrasi yang pecah dan tidak fokus akan pengendalian kendaraan yang dikendarainya. Seperti yang diketahui bahwa pengguna ponsel di Indonesia mencapai 371,4 juta pengguna atau 14,2% dari total populasi sebanyak 262 juta jiwa, artinya rata-ratapenduduk memakai 1,4 telpon seluler karena satu orang terkadang menggunakan 2-3 kartu telpon seluler[1]. Terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ponsel saat berkendaraan di jalan raya adalah salah satu problematika yang sering terjadi di jalan raya. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya angka kecelakaan setiap harinya di jalan raya. Dengan menekan peningkatan kecelakaan lalu lintas di jalan raya yaitu dengan meningkatkan kesadaran dalam masyarakat dalam berkendaraan demi keselamatan dirinya dan bagi orang lain.

[1]https://databoks.kadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi diakses 02 Mei 2020
Mathematical Modelling for Crop Selection Using Fuzzy Logic
Authors: Mehta Phagun , Tonk Manju Singh , Chaudhary Kautiliya , Siwach Vikas , Tonk Anu 
Published: September 2023

In today's rapidly advancing world, research in agriculture is rapidly shifting towards mathematical modeling using soft computing techniques. Modeling techniques applied in agriculture can provide valuable insights into research priorities and the fundamental interactions of the entire soil-plant-atmosphere system. By using a model to estimate the significance and impact of specific parameters, a researcher can identify the most influential factors, leading to more informed decisions.
The primary objective of this paper is to present a decision-making tool constructed with a fuzzy logic model, designed to enhance precision and reduce ambiguity in crop selection based on available soil nutrients for better crop yields. The model is applied to five samples selected from different land areas, providing a robust and representative data set. The proposed fuzzy logic model provides a powerful tool for addressing the challenge of crop selection under conditions of uncertain and incomplete information, enabling agricultural experts to make informed decisions and optimize yields.
The Impact of Servant Leadership on Job Satisfaction and Turnover Intention Using Employee Engagement as a Mediating Variable at Community Health Care Centers in Bengkayang
Authors: Irmayati Noverita , Rosnani Titik , Daud Ilzar , Fauzan Rizky 
Published: September 2023

Aims: Leadership in health care centers is crucial and it has been facing challenges. Servant leadership is a type of leadership application in the health care sector. This study aims to determine the impact of servant leadership on job satisfaction and turnover intention using employee engagement as a mediating variable.
Study Design: Explanatory research
Place and Duration of Study: The study was conducted in April 2023 to May 2023 at community health care centers in Bengkayang. The authors began by identifying phenomena and problems, assessing object- related problems, developing a conceptual framework, conducting interviews, and distributing questionnaires.
Methodology: This study was done using a quantitative method. The data was collected through a questionnaire involving a total of 155 respondents using a targeted purposive sampling technique. The data was analyzed usingSEM – PLS (Stuctural Equation Model - Partial Least Square).
Result: The servant leadership has a negative and significant impact on turnover intention and a positive and significant effect on job satisfaction. Meanwhile, the servant leadership also has a significant relationship with job satisfaction and turnover intention when mediated by employee engagement.
Conclusion: The servant leadership has a direct or indirect relationship with job satisfaction and turnover intention.
A Geo-Electric Survey of Potential Aquifer in Some Parts of Amaigbo, in Imo State, Using Vertical Electrical Sounding and Well Log Data
Authors: Ndubueze Deborah Chidimma , Amonieah Jiriwari , Horsfall Opiriyabo 
Published: September 2023

A geo-electric survey in some parts of Amaigbo in Imo State was conducted for the determination of potential groundwater aquifer. Using the Schlumberger Array techniques, Vertical Electrical Sounding along with Self-Potential Well Logging was carried out at six (6) VES in Amaigbo using the ABEM SAS 1000 Terrameter and ABEM SAS 1000 Logger respectively. The field data obtained was analysed using the computer software IPI2win. The result obtained revealed the heterogenous nature of the sub surface geo-electrical sequences in the study area. The results revealed the aquifer resistivities in the study are ranges from 352 ohm-meter to 7514 ohm-meter and aquifer thickness from 45m to 119m which indicates that the study area has high aquifer potentials for groundwater exploitation. The result from this study would therefore assist indigenes of Amaigbo in reducing the high cases of borehole failure due to improper drilling a d inadequate hydrogeological; data here in provided.
Response of Sugarcane Cultivars to Different Irrigation Regime under Peninsular Zone of Maharashtra, India
Authors: Patil A. S. , Pawar G. R. , Thorat B. S. 
Published: September 2023

A field experiment was conducted during the years 2019-20, 2020-21 and 2021-22 suru seasons with eight sugarcane cultivars and two irrigation regimes were evaluated in the strip plot design with three replications. The impact of water stress on various morphological characters such as plant height, leaf area, leaf area index and tiller count was recorded at 0.3 and 1.0 IW/CPE irrigation regime. Drought treatment caused an average reduction of 11.10, 33.47, 29.08, 15.33, 22.14 and 18.78 % in plant height, leaf area index, specific leaf weight, dry matter, root dry matter at 200 DAP and cane yield respectively. Cultivar VSI 08005 and CoM 0265 transpired less water and showed relatively higher photosynthetic rate with significant improvement in growth attributes, viz., plant height, leaf area index, specific leaf weight, dry matter accumulation and root dry weight as well as single cane weight and cane yield. Yield and its parameters showed remarkable changes due to inadequate water availability during the formative phase. Water stress led to a reduction in cane and sugar yield to the tune of 23.00 and 29.05 percent.
In vitro Potency of Chemical Fungicides over Alternaria lini (Dey) Growth Inhibition Causing Black Bud Disease of Linseed
Authors: Sahoo Usharani , Tripathi Umakant , Shukla Puskar , Patel Ajay Kumar 
Published: September 2023

Linseed, the only economically significant species of family Linaceae is a dense plant with sound branches that gives rise to more production of seed per plant. It is a significant oilseed and fibre crop that grows in diverse range of climate from temperate to tropical regions of India. So, it is crucial to preserve the excellence and yield of such an oilseed crop due to its commercial significance. Linseed cultivation is impacted by a variety of fungal and bacterial diseases. Alternaria blight or often called as Black Bud Disease is one of the most important fungal diseases of this oilseed crop which causes yield loss ranging from 28-60%. The present study emphasized upon two objectives. First one is the survey of different cultivars that was conducted in various parts of Uttar Pradesh during the month of March-April, 2021-22 to assess the disease prevalence and severity of Black Bud Disease which revealed that cultivar Neelum had the highest disease intensity of 45%, while the variety Rashmi had the lowest disease intensity of 10%. Second one involves the study regarding in vitro potency of chemical fungicides that revealed the potency of three fungicides i.e. Tilt, Vitavax and Matco over 11 fungicides examined at 0.2 % concentration in fully inhibiting the growth of corresponding fungal pathogen, Alternaria lini. Rovral, Thiram, Folpet, Captan, Ridomil, Companion, Mancozeb, Zineb, Sulfex, Topsin-M, and Bavistin were the remaining fungicides in order of their inhibitory activity against the pathogen.