bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Latent tuberculosis infection in health-care workers in the government sector in Brunei Darussalam: A cross-sectional study
Authors: Syafiq Nurin Jazmina Muhammad , Trivedi Ashishkumar Akshaykumar , Lai Alice , Fontelera Maria Pureza Aurelio , Lim Mei Ann 
Published: September 2023

ABSTRACT

Objective:
Health-care workers (HCWs) are known to be at high risk for occupational biological hazards, and this includes exposure to mycobacterium tuberculosis (TB) which can result in either active or latent TB infection (LTBI). This study aims to provide an overview of the incidence of LTBI among HCWs in Brunei Darussalam, to examine associated risk factors, and to evaluate LTBI treatment compliance.

Materials and Methods:
This is a retrospective cross-sectional study which was conducted using data from January 2018 to December 2021, on notified cases of LTBI in HCWs which identified 115 cases. Demographic data, underlying medical conditions, and compliance to treatment were assessed through reviews of their electronic health records.

Results:
The incidence of LBTI was 14.6/year/1000 HCWs. The incidence rate reached a high of 24.6/1000 in 2020, and majority of cases were in the older age groups. There was good treatment acceptance and compliance (82.6%), and this was observed to be significantly higher in females than males (P = 0.02).

Conclusion:
This study showed an average incidence of LTBI of 14.6/1000 HCWs over 4 years and high LTBI treatment acceptance (82.6%) and compliance. Emphasis on infection prevention and control measures in health-care settings and actions to increase awareness of LTBI are crucial interventions toward reducing the burden of LTBI.
Validation of short version of evidence-based practice instruments among nurses in clinical practice: Evidence-based practice beliefs, implementation, and organizational culture
Authors: Osuchukwu Easter Chukwudi , Ezeruigbo Chinwe Florence 
Published: September 2023

ABSTRACT

Objective:
The objective of the study is to validate the short version of evidence-based practice (EBP) instruments among nurses in clinical practice.

Methods:
An institutional-based cross-sectional research design was used and a stratified sampling technique to select 285 nurse clinicians. The study utilized a structured questionnaire comprising of demographic data from the participants and three validated scales: the shortened versions of the EBP Beliefs Scale, the EBP Implementation Scale, and the Organizational Culture and Readiness for System-Wide Integration of Evidence-Based Practice (OCRSIEP) survey. With the use of descriptive statistics, the data were analyzed and presented in frequencies and percentages, while inter-item correlation coefficient (ICC) and the Kaiser-Meyer–Olkin measure of sampling adequacy were used to confirm the validity of using factor analysis.

Results:
Findings revealed the mean scores of the EBP Beliefs Scale ranged from 1.50 to 1.61, EBP Implementation Scale ranged from 1.84 to 1.94, and the OCRSIEP Scale ranged from 1.93 to 2.19. All the three shortened scales accordingly had good internal reliability, 29.30 ± 9.93 out of 80 for the EBP Beliefs Scale, 19.56 ± 7.37 out of 72 for the EBP Implementation Scale, and 66.32 ± 20.35 out of 125 for the OCRSIEP Scale.

Conclusion:
This study has generated a valid Short Version of EBP reliable instrument that is psychometrically robust that can be used by nurses and clinicians to evaluate EBP in clinical settings since the results presented as a whole confirmed the high reliability and factorial validity.
KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA SISTEM PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG DI INDONESIA
Authors: Sulistiono Sandy , Boediningsih Widyawati 
Published: September 2023

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Atas dasar amanat dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan demi menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan ralgrat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Terkhusus dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung di Indonesia dikenal istilah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, yakni syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Pengaturan presidential threshold telah berjalan sedari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di tahun 2004 yang didasarkan pada Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di tahun 2004, besaran presidential threshold berada di angka 15% suara DPR atau 20% suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu DPR. Pengaturan inilah yang menimbulkan pertanyaan, apakah presidential threshold sudah sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Authors: Siregar Bonanda Japatani , Saragih Alkausar , Maryani Halimatul , Halim Abdul 
Published: September 2023

Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berjalan dibidang asuransi ini, tinggal kita memilah dan memilih asuransi mana yang akan kita ambil sesuai dengan kebutuhan dan keuangan kita. Untuk bisa memilih dan memilah asuransi tersebut, maka diperlukan pengetahuan yang cukup tentang pengertian dasar-dasar asuransi. Maka dari itu penulis bermaksud menuliskan pengetahuan tentang dasar-dasar pengetahuan tentang asuransi. Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan : ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". asuransi bisa memberikan ketenangan dan kemudahan dalam urusan, karena dengan kita memiliki asuransi tak perlu lagi cemas untuk menghadapi risiko yang akan datang dimasa datang, dan juga memudahkan kita dalam menghadapi urusan jika sewaktu – waktu terjadi musibah atau bencana kita tak dipusingkan dengan pembebanan risiko atau pun kerugian karena telah ada perusahaan yang akan menanggung semua itu sesuai perjanjian yang sudah di buat. Tujuan nya adalah untuk mengkaji tentang aspek hukum yang terkait dengan perjanjian asuransi khusus dalam aspek kitab undang-undanghukum perdata.
PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA
Authors: Limbong Panal Herbet , Siregar Syawal Amry , Yasid Muhammad 
Published: September 2023

Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 97 KHI apabila putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dua. Perkara harta bersama atau gono-gini adalah perkara yang peka dan banyak menimbulkan sengketa diantara pihak suami dan istri yang sudah bercerai, yang secara hukum merupakan pihak yang berhak menerima bagian harta gono-gini. Sedangkan keingininan masing-masing pihak lainnya biasanya bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hukum pembagian harta gono-gini yang telah ada. Dalam faktanya sengketa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan walaupun sudah ditentukan dalam Undang-Undang, namun banyak fakta yang sudah terjadi bahwa Undang-Undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Dalam penyelesian harta bersama di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaanya maupun untuk melakukan perbuatan- perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami isteri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian dalam hukum perdata, kedua Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dan ketiga Bagaimana nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam pembagian harta bersama menurut hukum yang berlaku saat ini. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat , maka hukum yang diciptakan harus bersendikan nilai nilai moral, artinya bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral. Pembagian harta bersama separuh bagi suami dan separuh bagi istri sesuai dengan rasa keadilan jika baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Berdasarkan KUH Perdata (BW), sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin.
ASPEK YURIDIS DALAM PENCEGAHAN DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN SECARA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN
Authors: Widarma Widarma , Lubis Ansori , Zulkarnain Novi Juli Rosani 
Published: September 2023

Para pihak melakukan penyampaian aspirasi dengan media demonstrasi ternyata tidak mengikuti peraturan yang ada, sehingga banyak dari hak warga negara terabaikan di dalam pelaksanaan demonstrasi. Pada lembaga kepolisian diharapkan sangat berperan penting sebagai pengaman proses dari demokrasi yang berjalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penyebab timbulnya demonstrasi yang dilakukan anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan, bagaimana pencegahan pada aspek yuridis dapat dilaksanakan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan, apakah faktor kelemahan dan upaya mengatasi kelemahan pada aspek yuridis dalam pencegahan demonstrasi yang dilakukan anarkis pada Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa yang anarkis yaitu: kekecewaan massa atas tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggungjawab demo, dan pengamanan yang lemah. Faktor kelemahan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis adalah: sulitnya memperkirakan jumlah massa, kurangnya jumlah personol kepolisian, media sosial sangat mudah menyebarkan hoax, jumlah massa yang terlalu banyak, serta psikologis massa mudah meledak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: Penanggungjawab harus membatasi penambahan jumlah massa, penanggungjawab perlu meluruskan setiap berita bohong di dalam massa, orator sebaiknya tidak berupaya membuat suasana menjadi semakin emosional, serta perlunya penambahan personil kepolisian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi demonstrasi anarkis dilaksanakan dari sejak sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, yaitu dari sejak proses perizinan, kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aksi unjuk rasa, serta penindakan terhadap aksi yang dilakukan secara anarkis.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI DALAM PERKARA KORUPSI
Authors: Saragi Darwin Lolo , Syahputra Roni , Yasid Muhammad 
Published: September 2023

Judul Penelitian ini Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Dalam Perkara Korupsi. Tujuan penelitian ini adalah pertama, adalah untuk mengetahui Modus Operandi Pelaku Korupsi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi. Kedua, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa pelaku memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi. Ketiga, untuk mengetahui pembentukan upaya penal dan non penal pencegahan perkara korupsi di Indonesia. Hasil penelitian yang pertama, bahwa modus operandi pelaku korupsi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi dilakukan dengan perilaku membujuk pejabat publik baik dipusat maupun daerah, memberikan imbalan, membuat spesifikasi barang tertemtu dalam tender, meninggikan harga atau nilai kontrak, serta memberikan sejumlah uang kepada pejabat. Kedua, bahwa Penerapan sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa pelaku memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya berfokus pada sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sanksi Pidana penjara dalam Undang-undang tersebut mulai dari yang tersingkat yaitu 1 tahun hingga yang terlama yaitu seumur hidup. Perihal pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibedakan menjadi dua jenis sanksi yakni, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok yang dimaksud yaitu pidana penjara serta pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketiga, bahwa Upaya penal dilandasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomo 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
AN INVESTIGATION OF STUDENTS’ PERSPECTIVES ON FLIPPED CLASSROOM METHOD AS A TYPE OF BLENDED MOOC MODEL AT THE DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING AT EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY
Authors: SONYEL Bengi , SADAGHİANİ Mohammad Hosein Mehrzad 
Published: September 2023

MOOC stands for Massive Open Online Course, and it refers to a model of online education that allows for the widespread distribution of educational content to a large number of learners over the internet. The MOOC model has gained popularity for its accessibility, flexibility, and ability to reach a global audience. It has also been used by institutions and organizations for corporate training and professional development. However, it is worth noting that while MOOCs offer many advantages, they also come with challenges, such as issues related to completion rates and the need for self-discipline in self-paced courses.
In this research, the researchers explored the flipped classroom as the most important part of blended MOOC model. The aim of this research is to examine the potential effects of flipped classroom instruction on students’ learning. The research included all (35) third-year students of the EMU Department of Foreign Language Education. Both quantitative and qualitative (mixed) approaches were used as a methodology. According to the findings, after experiencing the flipped classroom experience, the students explained that they felt more ready for their lessons because they already had some preparation at home. Additionally, students reported that they felt more confident about the subject in general and that they were more intellectually prepared to ask socratic-type questions in their classes.
Effect of Trade Openness and Agriculture on Tax Revenue Performance in Kenya
Authors: Moses Jordan , Obange Nelson , Kiganda Evans 
Published: September 2023

Purpose: Taxes play a critical role for most governments around the world in funding investments in capital, infrastructure and the delivery of essential services. The study therefore sought to examine the effect of trade openness and agriculture on tax revenue performance in Kenya.
Methodology: The study adopted correlational research design, Vector Error Correction Model (VECM) mechanism and Granger causality test to establish the relationship between the study variables. The choice of the VECM was influenced by its ability to estimate both short run and long run relationships. The theoretical framework of the study followed Heller’s neoclassical maximization utility approach. Annual time series data for the study were sourced from the World Bank Development Indicators for the period 1980-2020.
Results: The study findings established that in the long-run agriculture share (-0.64, t-statistics = 14.57) and trade openness (-0.08, t-statistics = 3.88) have negative and significant effect on tax revenue performance in Kenya. The Pairwise Granger Causality test results indicated unidirectional causality running from tax revenue performance to trade openness. This suggests that tax rates have effect on trade openness in Kenya.
Unique Contribution to Theory, Policy and Practice: The study adds to literature by proving the Arthur’s Laffer curve theory which advocates for lowering tax rates in order to boost productivity and encourage expansion of corporation. The findings of the study may provide the National Treasury with foundation for policy formulation and analytical framework for estimating the associated tax revenue with variables under consideration in this study. The study may be of importance to KRA in determining appropriate tax rates that are favorable in boosting revenue mobilization.
OPTIMIZANDO LA ATENCIÓN DENTAL INFANTIL: EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ODONTOPEDIATRÍA
Authors: Larrea Eyzaguirre Jeannet Carla , Bustillos Torrez Willy , Silva Sousa Katiane , Retamal-Valdes Belen 
Published: September 2023

La utilización de la Inteligencia Artificial (IA) se expande rápidamente en muchos campos de la odontología, incluyendo la odontopediatría. Se requieren investigaciones más extensas para validar completamente sus beneficios y aplicaciones específicas en el cuidado dental infantil. Este estudio realizó una revisión narrativa de la literatura sobre el papel de la IA en la optimización de la atención odontopediátrica. Se consultaron bases de datos como PubMed y Google Scholar para recopilar los artículos relevantes sin distinción de idioma. La revisión de 31 artículos encontró que se aplican varias técnicas de IA como redes neuronales, aprendizaje profundo y aprendizaje automático en odontopediatría , mostrando resultados inicialmente prometedores pero preliminares en la detección temprana de caries, planificación de tratamientos y educación del paciente. Sin embargo, se necesitan estudios a mayor escala para determinar si estos avances diagnósticos realmente se traducen en mejores resultados a largo plazo. Además, la revisión destacó varios desafíos vinculados al uso de la IA, incluyendo sesgos en los datos y modelos, privacidad, ética y acceso desigual. Se requieren estándares, regulaciones y programas de capacitación apropiados para implementar la IA de manera segura y equitativa. Por lo tanto, la integración de la IA en odontopediatría debe evaluarse cuidadosamente, considerando sus implicancias clínicas, económicas y sociales. Esto asegurará que se aprovechen sus fortalezas sin comprometer otros objetivos de la salud bucodental infantil.
PENERAPAN PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS XI IPA 1 SMA NEGERI 8 MUARO JAMBI
Authors: NOFRIZAL NOFRIZAL 
Published: September 2023

The aim of this research is to improve mathematics learning outcomes for class XI IPA 1 SMAN 8 Muaro Jambi by implementing problem based learning. This research is classroom action research with a qualitative method approach. In its learning, this research uses a problem based learning model. The subjects of this classroom action research are students of class XI Science 1 SMA Negeri 8 Muaro Jambi for the 2022/2023 academic year. Data collection techniques use observation sheets, student test results, and documentation. Data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Learning using the Problem Based Learning method is an effective strategy for delivering material on trigonometric equations for students in class better.
ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas XI IPA 1 SMAN 8 Muaro Jambi dengan penerapan pembelajaran problem based learning. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan pendekatan metode kualitatif. Dalam pembelajaranya penelitian ini menggunakan suatu model pembelajaran problem based learning. Subyek dari penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 8 Muaro Jambi tahun pelajaran 2022/2023. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi, hasil tes siswa, dan dokumentasi. Pada analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pembelajaran dengan metode Problem Based Learning merupakan strategi yang efektif untuk menyampaikan materi persamaan trigonometri bagi siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 8 Muaro Jambi Pembelajaran dalam kelompok kecil dapat meningkatkan kemampuan penguasaan materi matematika dari siswa , selain itu dengan kelompok kecil ini kerjasama diantara siswa dapat tercipta dengan lebih baik.