bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Analisis Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0026/PDT.G/2020/PA.KDR Tentang Cerai Gugat
Authors: Fariza Siti Lailatul Rif'ah al , Fahruddin Kafi Muhammad , Farid Mohammad , Kasanah Nur Laili , Aini Nur , Khasanah Siti Khotimatun , . Sanuri 
Published: February 2023

Abstract: This study aims to analyze the Decision of the Religious Court of the City of Kediri Number 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr regarding litigation. This research is juridical-normative research based on the results of data analysis of literature studies to obtain primary and secondary data. The data are collected into one; then, the data is analyzed using inductive analysis. In this case, the consideration of the judges of the Religious Court of Kediri City referred to Article 22 of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law as well as evidence and witnesses from the plaintiffs that were proven to be true. In Islamic law, it has been explained that "leaving damage is more important than taking benefit." Thus, the Panel of Judges in deciding this case has been by applicable law.
Keywords: Divorce, religious court, law.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr tentang cerai gugat. jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif yang didasarkan pada hasil analisis data studi kepustakaan guna untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. Data dihimpun dan dikumpulkan menjadi satu, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis induktif. Berdasarkan penjelasan teori mengenai perceraian, deskripsi singkat putusan, dan pertimbangan majelis hakim pengadilan dapat diketahui bahwa dalam memustuskan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri merujuk dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta bukti dan saksi dari penggugat yang terbukti kebenarannya. Dalam hukum Islampun telah dijelaskan “meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemashlahatan”. Dengan demikian Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah sesuai menurut hukum yang berlaku.
Kata Kunci: Perceraian, pengadilan agama, hukum.
Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0526/Pdt.P/PA.Pas tentang Dispensasi Kawin
Authors: Susanto Hendri , Nur M. Bayu Mustofa , Maulidia Mulan Alifa , Sari Amelia Indah , Fatdiand Rangga Syauqi , Rojak Jeje Abd. 
Published: February 2023

Abstract: Since the enactment of the Marriage Law Number 1 of 1974, the minimum age limit for a person is declared to meet the requirements for marriage, namely 16 years for women and 19 years for men, and now the marriage law has been updated, which is regulated in Law number 16 of 2019 The minimum age for marriage for women is the same as the minimum age for marriage for men, which is 19 (nineteen) years. However, the reality on the ground shows that many children still under the age of 19 apply for a marriage dispensation to the Religious Courts. In the decision of the Pasuruan Religious Court Number 0526/Pdt.P/PA.Pas, the judge granted the Petitioner's marriage dispensation request to consider witnesses and evidence during the trial and based on the law and the judge's ijtihad.
Keywords: Marriage Dispensation, Minors, Pasuruan Religious Court.
Abstrak: Sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batasan usia minimal seseorang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk kawin yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria dan sekarang telah diperbarui Undang-Undang perkawinan yang diatur dalam Undang Undang nomor 16 tahun 2019. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, dengan kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak anak yang masih di bawah usia 19 tahun mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0526/Pdt.P/PA.Pas, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin Pemohon dengan pertimbangan pada saksi dan bukti selama persidangan dan didasarkan pada undang-undang dan ijtihad hakim.
Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Anak Dibawah Umur, Pengadilan Agama Pasuruan.
Strategi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan
Authors: Ayyubi Muhammad Sholahudin , Luthfiandari Rizky , Fauzi Ahmad 
Published: February 2023

Abstract: Correctional institutions in Indonesia often experience overcrowed. That is a big problem in dealing with the Covid-19 pandemic because the virus is easily spread if someone is close or clustered. This article discusses the Pamekasan district correctional institution in preventing and dealing with Covid-19. The research methods used in this article are descriptive qualitative research methods. This study concluded that the efforts made to avoid the spread of Covid-19 in Pamekasan District Correctional Institution are guided by policies published by the Ministry of Law and Defense. Among the efforts made are educating the built citizens about covid-19, coordinating the provision of vaccines, regulating the mechanism of visits and luggage of visitors, providing assimilation rights, and coordinating with hospitals. It is only unfortunate that the strategy has not been maximal because it is constrained in several ways ranging from facilities and a lack of awareness of the built citizens related to the dangers of Covid-19.
Keywords: Strategy, Prevention, Handling, Covid-19, Correctional Institutions.
Abstrak: Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sering sekali mengalami overcrowed. Hal ini menjadi suatu masalah yang besar dalam menghadapi pandemi Covid-19, karena virus tersebut mudah tersebar apabila seseorang saling berdekatan atau berkerumun. Maka artikel ini membahas secara mendalam tentang cara lembaga pemasyarakatan Kabupaten Pamekasan dalam mencegah dan menangani Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pamekasan adalah berpedoman pada kebijakan yang telah diterbitkan oleh KEMENKUMHAM. Di antara upaya yang dilakukan adalah mengedukasi kepada warga binaan tentang covid-19, mengkoordinir pemberian vaksin, mengatur mekanisme kunjungan dan barang bawaan pengunjung, memberikan hak asisimilasi, dan berkoordinasi dengan rumah sakit. Hanya disayangkan strategi tersebut belum maksimal karena terkendala dalam beberapa hal mulai dari fasilitas dan juga kurangnya kesadaran warga binaan terkait bahaya Covid-19.
Kata Kunci: Strategi, Pencegahan, Penanganan, Covid-19, Lembaga Pemasyarkatan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Siyasah
Authors: Noer Laquita Sabila , Utami Shela Hendrika , Mutmainnah Sri Ruhyatul 
Published: February 2023

Abstract: The 2020 regional head elections were held during the Covid-19 Pandemic. The General Election Commission has regulations on regional elections during the Covid-19 pandemic. This article discusses the fiqh siyasah analysis of the General Election Commission Regulation Number 06 of 2020 concerning regional head elections during the Covid-19 pandemic. This is normative research using qualitative analysis, namely by explaining data about regional elections during the Covid-19 pandemic in KPU Regulation No. 6 of 2020 and analysing it based on fiqh siyasah. The results of this study are based on KPU Regulation No. 6 of 2020; the implementation of regional head elections is held by complying with the rules set by the KPU and the Government to make the regional elections successful and minimise the spread of the COVID-19 virus. In the perspective of fiqh siyasah, the rules are according to the concept of mashlahah and the regulations of tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manut bi al-mashlahah (the policy of a leader must be based on benefit).
Keywords: Regulations, Election Commission, Local Elections, Fiqh siyasah.
Abstrak: Pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum memiliki peraturan tentang Pilkada pada masa pandemic Covid-19. Artikel ini bertujuan membahas tentang analisis fiqh siyasah terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data tentang pilkada pada masa pandemic Covid-19 dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 dan menganalisisnya berdasarkan fiqh siyasah. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Pemerintah guna mensukseskan pilkada dan meminimalisir penyebaran virus covid-19. Dalam perspektif fiqh siyasah, peraturan tersebut sesuai dengan konsep mashlahah dan kaidah “tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut bi al-mashlahah” (kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan).
Kata kunci: Peraturan, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Fiqh siyasah.
Analisis Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam
Authors: Choirunnisa Cholqi , Saifuddin Muhammad , Fitriani Rahma Eka , Nurrahma Wahyu Vina , Mahir Mahir 
Published: February 2023

Abstract: The use of CCTV as evidence in court is the result of technological advances. Furthermore, in criminal circumstances, CCTV footage can be used as solid evidence to prove someone's guilt. According to Islamic law, proof comes from the Arabic term al-Bayyinah, which means "the one who explains". One must be able to present valid shreds of evidence for evidence during the trial procedure. So both positive law and Islamic law regulate the use of CCTV. Therefore, the authors are interested in writing this paper which examines the use of CCTV as evidence in the context of positive law and Islam. This research is a normative juridical research where data is collected from statutes, books, and journals, as well as normative descriptive data..
Keywords: CCTV, Evidence, Positive Law, Islamic Law, Crime

Abstrak: Penggunaan CCTV sebagai alat bukti di pengadilan merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Selanjutnya, dalam keadaan kriminal, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti kuat untuk membuktikan kesalahan seseorang. Menurut hukum Islam, pembuktian berasal dari istilah bahasa Arab al-Bayyinah, yang berarti “yang menjelaskan”. Seseorang harus dapat menyajikan potongan bukti yang valid untuk bukti selama prosedur persidangan. Jadi baik hukum positif maupun hukum Islam mengatur penggunaan CCTV. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis makalah ini yang mengkaji penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam konteks hukum positif dan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana data dikumpulkan dari undang-undang, buku, dan jurnal, serta data deskriptif normatif.
Kata kunci: CCTV, Alat Bukti, Hukum Positif, Hukum Islam, Tindak Pidana.
In-plane cyclic tests of strengthened rubble stone masonry
Authors: Ponte M. , Penna A. , Bento R. 
Published: February 2023

AbstractThis paper focuses on the in-plane behaviour of rubble stone masonry with lime mortar strengthened with different solutions. For that, 12 rubble stone masonry wall specimens, with construction features typical of ancient historic buildings of Southern Portugal and Mediterranean countries, were subjected to in-plane quasi-static cyclic tests. The applied retrofit solutions are specific for historic masonry buildings, such as the injection of mortar and FRCM systems, with glass and carbon meshes. The main experimental results obtained are presented through envelope curves, in terms of resistance, deformation capacity, and deformed shapes. Moreover, dissipated energy is also commented on. Horizontal drift results are compared and analysed together with the ones obtained in the literature for equivalent strengthening solutions in masonry walls.
Risco de queda versus mobilidade segura em pessoas idosas: protocolo de revisão de escopo
Authors: Nicoli Esther Mourão , Assad Luciana Guimarães , Silva Frances Valéria Costa e 
Published: February 2023

Objetivo: Mapear, por meio de produções científicas, os elementos constitutivos do conceito de mobilidade segura presentes na assistência hospitalar a pessoas idosas. Método: Elaborou-se protocolo de scoping review fundamentado na metodologia proposta pelo Joanna Briggs Institute (JBI), que evidencia as etapas de estratégia de busca, seleção dos estudos, extração e sumarização dos dados, a partir de critérios delineados, de forma a responder à pergunta de pesquisa. Serão considerados os estudos que incluem indivíduos a partir de 60 anos, independente do sexo e das condições associadas, e excluídos os que não foram publicados na íntegra, ou cujo acesso não tenha sido possível. As evidências que expressam os elementos constitutivos do conceito de mobilidade segura aplicado ao contexto da assistência hospitalar a pessoas idosas podem auxiliar na tomada de decisão em saúde e na difusão de intervenções de enfermagem adequadas, bem como contribuir para o ensino, a extensão e a pesquisa.
Comparison of standard and ring laser rotational seismograms
Authors: McLeod D. P. , Stedman G. E. , Webb T. H. , Schreiber U. 
Published: February 2023

AbstractCoupling mechanisms and detection thresholds are discussed for ring laser gyroscope measurement of seismic rotation, and simultaneous records from a ring laser and a standard EARSS seismograph 230 km from an ML 5.3 seismic event are compared. Rotation dominates tilt and strain in modulating the Sagnac frequency, and microseisms are not significant. Power spectral densities for the ring laser and for the seismograph signals are enhanced in the 0.2- to 10-Hz range by up to 18 and 60 dB, respectively, over the noise floors (− 160 dB, or order nanoradians per second, and − 130 dB, respectively). A seismic sideband of the Earth rotation spectrum is found. These ring laser signals have magnitudes consistent with the amplitude of the standard seismograph record.
Dermatosis en el área del pañal sin respuesta a tratamiento convencional. ¿Sospecha de abuso sexual?
Authors: Dávalos Tanaka Mónica , Venegas Andrade Andrea , Velasco Hidalgo Liliana , Ramírez Ristori Alfonso Gilberto , Durán McKinster Carola 
Published: February 2023

INTRODUCCIÓN: Las dermatosis en el área del pañal son frecuentes en los lactantes. Las entidades pueden ser de origen inflamatorio, infeccioso, metabólico, autoinmune, tumoral, traumático o por abuso sexual. El reconocimiento de estas entidades por el médico de primer contacto es fundamental para el diagnóstico correcto.
CASO CLÍNICO: Lactante de sexo femenino de 14 meses de edad, quién presentaba una dermatosis en el área del pañal desde los 9 meses de edad, tratada con múltiples medicamentos, sin presentar mejoría. Fue referida a nuestro servicio por probable abuso sexual con sospecha de agresor intradomiciliario, pues presentaba una dermatosis en región de la vulva y perianal constituida por úlceras eritematosas de formas irregulares, mal definidas y friables. Así mismo, presentaba fisuras en pliegues axilares e inguinales, adenomegalias y petequias. Nuestro diagnóstico presuntivo fue Histiocitosis de Células de Langerhans y se corroboró por biopsia de piel, estudios de laboratorio e imagen, descartando el abuso sexual. Recibió esteroide y vinblastina de acuerdo al tratamiento establecido por la Sociedad del Histiocito, con resultados favorables.
CONCLUSIÓN: La Histiocitosis de células de Langerhans con involucro cutáneo afecta comúnmente el área del pañal. Aquellas lesiones ulceradas y progresivas que no respondan a tratamientos convencionales deben ser estudiadas para descartar otras patologías. El abuso sexual es un diagnóstico que debe fundamentarse antes de iniciar una acción legal, ya que provoca daños en la familia.
Anemia de Fanconi, Parte 2. Estrategia metodológica para el diagnóstico molecular en pacientes con anemia de Fanconi
Authors: Torres Leda , Juárez Ulises , Reyes Pedro , Frías Sara 
Published: February 2023

La anemia de Fanconi es una enfermedad rara, se presenta en 1-5/millon de nacidos vivos. Los pacientes presentan a nivel celular inestabilidad cromosómica, que es la base para su diagnóstico y aunque clínicamente son heterogéneos, hay tres características generales: alteraciones del desarrollo físico, pancitopenia y alto riesgo a desarrollar cáncer. Presenta heterogeneidad genética, ya que se origina por variantes patogénicas en alguno de los 22 genes de la vía FA/BRCA, 20 de estos genes se heredan de manera autosómica recesiva, uno autosómica dominante y uno ligada al X. Debido a esta heterogeneidad, el diagnóstico molecular es complicado, por lo que se necesita una estrategia con varias metodologías. El primer abordaje es la detección de deleciones largas con el ensayo de amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples (MLPA) en los genes FANCA, FANCD2, FANCN/PALB2 y FANCB. Los casos no resueltos por MLPA se canalizan a secuenciación de nueva generación, ya sea por panel dirigido (16 genes FANC), o por secuenciación del exoma completo, finalmente si todavía tenemos pacientes sin genotipo realizamos microarreglos de alta resolución, que constan de sondas a lo largo del genoma para detectar polimorfismos de un solo nucleótido y variaciones en el número de copias, para la búsqueda de grandes deleciones o duplicaciones en los genes FANC, así como para la detección de regiones con homocigosidad, con el propósito de encontrar alelos homocigotos. En este artículo, presentamos la estrategia detallada para realizar la genotipificación de los pacientes AF mexicanos, con un porcentaje de éxito del 80%.
International Trade and Maritime Transport in North America: An Analysis of Productivity and Foreign Direct Investment
Authors: Cortés-Medina María Guadalupe , Espitia Moreno Irma Cristina , García-Orozco Dalia , De la Torre-Torres Oscar V. 
Published: February 2023

Port logistics activity is a vital element in foreign trade. In a globalized environment that demands greater competitiveness, trade agreements and synergies between trade blocs through maritime transport allow commercial development between economies. This research analyzes the relationship between international trade through seaports and investment in the countries that make up the North American Free Trade Agreement (NAFTA) from 1997 to 2017. An econometric panel data model is used to measure the relationship between the variables, and unit root tests, cointegration tests (Kao and Fisher-Johansen tests), and heterogeneous causality tests (Hurlin and Dumitrescu test) are performed. The results show a positive relationship between trade and productivity, as well as a positive relationship between commerce and direct foreign investment; hence, an increase in investment causes a growth in international trade between Mexico, the United States, and Canada. JEL Codes: F40 Received: 18/04/2022. Accepted: 26/07/2022. Published: 01/12/2022.
Estudio de la calidad de vida laboral y los efectos colaterales de COVID-19 en los trabajadores de Universidades del estado de Sonora, México
Authors: Quiroz Campas Celia Yaneth , Hadar García Esmeralda , Galván Corral Alberto , Hinojosa Rodríguez Carlos Jesús 
Published: February 2023

Esta investigación tiene como objetivo conocer el nivel de calidad de vida laboral y los efectos colaterales del COVID-19 en los trabajadores de universidades del estado de Sonora. Se empleó un diseño metodológico mixto, que analizó tres dimensiones dentro del instrumento: calidad de vida laboral, gestión organizacional y desempeño organizacional, con el apoyo de 419 trabajadores que participaron de las diferentes universidades. Se obtuvieron como resultados las valoraciones de las dimensiones, las cuales determinan que la variable de calidad de vida es del 3.71, lo cual es favorable, mientras que el nivel de afección colateral por la pandemia es de 3.5, lo cual no es favorable, debido a que en la nueva modalidad a distancia no se promueven espacios para interactuar con el personal en actividades diferentes a las del trabajo cotidiano, no se cuenta con los recursos, equipos, herramientas ni materiales necesarios para el desempeño de las actividades adecuadamente; así que ante esta situación, los colaboradores se han visto en la obligación de adaptarse a nuevas formas de trabajo con los desafíos que esto conlleva.
Códigos JEL: 65, I3 y 51
Recibido: 15/09/2022. Aceptado: 13/10/2022. Publicado: 01/12/2022.
Responsabilidad social empresarial: un análisis desde la sostenibilidad
Authors: Gutierrez-Ayala Jhancarlos 
Published: February 2023

En el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible promulgada por la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2015), y específicamente en la propuesta de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se destacan las empresas como uno de los actores fundamentales en la acción participativa que permitirá dar cumplimiento a las tres líneas de acción que la sustentan: acabar con la pobreza, proteger el planeta y mejorar las condiciones de vida de las personas en el mundo (ONU, 2015).
El papel de las empresas en la consecución de los objetivos se manifiesta expresamente; por ejemplo, el objetivo 12 ¾Consumo y producción responsables¾ se define como “hacer más y mejor con menos (…) aumentar la eficiencia de los recursos y promover estilos de vida sostenibles (…) y contribuir sustancialmente a la mitigación de la pobreza”; tareas claramente aplicadas a lo que Schumpeter llamaría la acción empresarial, ya que son las firmas las encargadas de desarrollar los sistemas de producción que, mediante el uso de factores productivos, les permitan la consecución de bienes o servicios definidos como mercancías.
Además de la condición asociada a la técnica de producción, los ODS plantean la relación entre el ámbito social y las empresas como un eje de acción que permita establecer, primero, mejores condiciones de vida a las comunidades, y segundo, escenarios de fortalecimiento de las mismas firmas. Esto lleva a que las empresas consideren no solo los indicadores económicos o financieros como referentes de su desempeño o acción, pues es necesario considerar la relación entre empresas y comunidades; en este contexto, la responsabilidad social empresarial (RSE) aparece como el marco en el cual se evalúa la forma en que una empresa puede impactar de forma directa a una comunidad.
Fast algorithm for computation the parameters of s-boxes that determine the security of SNOW 2.0-like stream ciphers against correlation attacks over extension fields
Authors: Poremskyi Mykhailo 
Published: February 2023

The security of SNOW 2.0-like stream ciphers against a wide class of correlation attacks can be evaluated by values of some numerical parameters of s-boxes used in these ciphers. We propose a fast algorithm that computes the values of these parameters. The proposed algorithm is based on the fast Hadamard transform and has significantly lower time complexity compared to the previously known ones. We also show experimentally, using the Monte Carlo method, that for most random 8 x 8 s-boxes the values of the considered parameters ensure an appropriate security level of SNOW 2.0-like stream ciphers against known correlation attacks.