bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
The Effectiveness of Achievement Motivation Training to Increase Employee Organizational Commitment of PT. MX
Authors: Hamid Harlina 
Published: May 2023

This research aims to know the effectiveness achievement motivation training to increase organizational commitments of PT. MX Makassar Employees. The subjects were employees of PT. MX Makassar. They were The Supervisory Assistant, Supervisor, and Manager Assistant. Total subjects were 40. The instrument that was used at this research was Organizational Commitment Scale. Research data have been analysed by using Independent Samples t-test technique. The result of Independent Samples T-test that compared the experiment group and the control group indicated t = 9,620 (p <0,01) that meant, entirely, there was a differences with the increase of organizational commitment between the experiment group and the control group, were the score average of organizational commitments experiment was higher (mean =25) than control group (mean =2). Moreover, the different test of independent sample t-test, indicated affective commitment showed t =9,80 (p<0,01) that meant there was a difference with the increase of affective commitment between experiment group and control group. Furthermore, the continuance commitment t = 5381 (p>0,05) and normative commitment, was known t =5,779 (p>0,05). That all meant, both of the continuance commitment and normative commitment didn’t have a significant increase after training done.
Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Marah Labid terhadap Ayat-Ayat Adil
Authors: Kholifah Vivit Nur 
Published: May 2023

Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi yang dibawa oleh Islam dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat. Sehingga al-Qur’an menjadikan keadilan diantara manusia itu sebagai hadaf (tujuan) risalah langit. Keadilan merupakan salah satu akhlak mulia (akhlaq al-karimah) dalam al-Qur’an. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur’an yang memerintahkan untuk berlaku adil. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, Bagaimana Konsep Keadilan dalam Islam ? Kedua, Bagaimana Konsep Keadilan dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab ? Ketiga, Bagaimana Relevansi Konsep Keadilan Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Konteks KeIndonesiaan ? Fokus pembahasan dari penelitian skripsi ini adalah terkait dengan bagaimana konsep keadilan dalam Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab dan relevansinya dalam konteks keIndonesiaan menurut Muhammad Quraish Shihab. Penulisan artikel ini menggunakan studi komparasi. Dan penelitian ini bersifat kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut Muhammad Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi keadilan harus diterapkan dalam semua bidang kehidupan, tidak hanya dalam pemerintahan dan kenegaraan saja. Tetapi konsep keadilan dalam kehidupan harus diterapkan dalam beberapa bidang, yaitu dalam bidang sosial, bidang ekonomi serta dalam menegakkan hukum dan pemerintahan. Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Adapun relevansi konsep keadilan menurut Muhammad Quraish Shihab dalam konteks keIndonesiaan kita dapat melihat kenyataan yang sangat berbeda dari apa yang terkandung dalam al-Qur’an. Masih banyak masyarakat yang tidak berlaku adil sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN AKTA OTENTIK PALSU
Authors: SUANDI SUANDI , MARTINESYA SEFA , AJI DWI 
Published: May 2023

Alat bukti tertulis berupa akta otentik merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang untuk melindungi hak-haknya dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun kenyataannya saat ini alat bukti tertulis berupa akta otentik di salahgunakan penggunaannya oleh sebagian orang untuk kepentingan sendiri sehingga dapat menimbulkan kerugian orang lain. Dalam upaya mengungkap tindak pidana pengunaan surat akta otentik palsu diperlukan peran Kepolisian dalam menegakkan hukum berupa tindakan refresif yaitu penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama dan pendekatan yuridis empiris sebagai metode pendukung. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengambarkan tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan surat otentik palsu atau akta otentik palsu oleh Kepolisian Ditreskrimum Polda Banten. Selanjutnya sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kebijakan pidana yang diterapkan oleh Penyidik Unit II Harda Bangtah Direskrimum Polda Banten terhadap pelaku tindak pidana penggunaan akta otentik palsu yaitu berdasarkan ketentuan yang berkenaan dengan Pemalsuan Surat, yang terdapat pada Bab XII tentang Pemalsuan Surat, Pasal 266 ayat (2) atau Pasal 264 ayat (2) atau Pasal 263 ayat (2) KUHP, alternatif ketiga Pasal dalam KUHP ini digunakan untuk menjerat pelakunya; 2) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan surat otentik palsu atau akta otentik palsu oleh Kepolisian Ditreskrimum Polda Banten dalam berkas perkara No : Bp/31/III/Res.1.9/2019 Ditreskrimum, dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kata Kunci: Tindak Pidana, Akta, Otentik-Palsu
PENERAPAN SAFEGUARDS DALAM IMPORTASI CERTAIN IRON OR STEEL PRODUCTS OLEH PEMERINTAH INDONESIA DITINJAU DARI AGREEMENT OF SAFEGUARD
Authors: AMIRA NADA 
Published: May 2023

Safeguards merupakan hak darurat suatu pemerintahan untuk membatasi impor apabila terjadi peningkatan impor yang menimbulkan cedera serius (serious injury) atau ancaman cedera serius (threat of serious injury) terhadap industri dalam negeri suatu negara. Tindakan safeguard dimaksudkan untuk menghindari keadaan dimana anggota WTO menghadapi suatu dilema antara membiarkan pasar dalam negeri yang sangat terganggu oleh barang impor atau menarik diri dari kesepakatan. Salah satu kasus yang menarik ialah Indonesia dengan China Taipei mengenai baja tertentu dan produk besi. China Taipei melaporkan Indonesia melanggar penerapan safeguard tetapi justru Panel memutuskan bahwa tindakan Indonesia melanggar klausal Most-Favored-Nation. China Taipei melakukan consultation requested pada tanggal 12 Februari 2015 di mana China Taipei menunjukan klaim bahwa tindakan safeguard Indonesia melanggar peraturan : (a) Art. XIX: 1 GATT 1944; (b) Art. 2.1, 3.1, 4.1(a). 4.1(b), 4.1(c), 4.2(a), 4.2(b), 4.2(c), 12.2,12.3 safeguards, yang mana menurut penelitian ini berdasarkan Artile 2.1 Safeguard Agreement mengenai cara pengidentifikasian penerapan safeguard yaitu dengan melihat peningkatan impor dibedakan dalam dua bentuk, yaitu secara absolut dan perbandingan secara relatif terhadap produksi dalam negeri atas barang serupa atau barang yang secara langsung tersaingi telah sesuai. Selain itu berdasarkan Article4.2 (a) Safeguard Agreement disebutkan faktor-faktor penting diberlakukannya safeguard yaitu, angka jumlah peningkatan impor barang yang bersangkutan yang dalam penyelidikan secara absolut dan relatif, pangsa pasar domestik yang dikuasai oleh barang impor yang meningkat tersebut, perubahan dalam tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian, dan kesempatan kerja
POLA KOORDINASI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DENGAN BUPATI / WALIKOTA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Authors: Yulianto Hery 
Published: May 2023

Pasca Amandemen terhadap Pasal 18 UUD 1945, terjadilah konsepsi baru terhadap pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensinya memunculkan implikasi terhadap pola koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk antara Gubernur dengan Bupati/Walikota. Hal-hal tersebut di atas, menjadi dasar untuk melakukan penelitian yang berfokus pada identifikasi masalah yakni: bagaimana pola hubungan koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Serta bagaimana konsep koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota yang dapat membentuk sinergitas penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945? Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan-bahan dan data hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan, untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif. Adapun kesimpulan yang didapatkan adalah: (1) Pola hubungan koodinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota menurut UUNo. 23 Tahun 2014 adalah pola koordinasi desentralisasi, pola koordinasi dekonsentrasi dan pola koordinasi tugas pembantuan. Ketiganya dilakukan dalam kerangka negara kesatuan, semangat sinergi dan kerjasama, penggunaan kewenangan dilakukan secara arif serta kejelasan sanksi administrasi. (2) Sedangkan konsep koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota yang dapat membentuk sinergitas menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen adalah pola koordinasi desentralisasi, pola koordinas idekonsentrasi, pola koordinasi medebewind, serta pola koordinasi kultural. Keempat pola dijalankan dengan memperhatikan hal-hal: 1)memenuhi tiga prinsip utama; 2) pembagian daerah menjadi dua tingkat daerah dengan hierarki-vertikal yang jelas, serta kewenangan ditentukan secara tegas; 3) hubungan antara Pusat dan Provinsi serta antara provinsi dan kabupaten/kota bersifat hierarkis-vertikal namun dijiwai semangat kerjasama dan kemitraan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Kasus No:1205/PID.B/2012/PN.TNG).
Authors: Larasati Ayu 
Published: May 2023

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau media lainnya diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi Bagaimanakah perlindungan hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan menurut “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” dan Apakah Putusan Nomor 1205/PID.B/2012/PN.TNG sudah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Maka, tujuan penelitian ini Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita korban kejahatan kesusilaan dan Untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Manfaat Penelitian ini bersifat Teoritis yakni Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan serta dapat menambah keilmuan hukum pidana khususnya tentang kejahatan seksual. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal memberikan perlindungan, yakni: Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana, Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi, Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Dalam Putusan Nomor 1205/Pid.B/2012/PN.TNG, belum memberikan efek jera terhadap pelaku, hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan di Indonesia bilamana kejahatan tindak pidana pemerkosaaan dilakukan, maka pelaku di hukum 4 tahun, harusnya hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan itu diperberat bahkan kalau bisa diberlakukannya hukuman seumur hidup atau hukuman mati untuk hukuman pidana maksimal, Harusnya di Indonesia, pelaku tindak pidana perkosaan dihukum seberat –beratnya kalau bisa hukuman mati supaya perbuatan biadab tersebut tidak merajalela di Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI ATAS PENJUALAN OBJEK HARTA BERSAMA OLEH SUAMI DENGAN PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU
Authors: Tambunan Melpa 
Published: May 2023

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam perkawinan, sehingga semua harta yang diperoleh tersebut akan menjadi milik bersama suami dan istri. Harta bersama apabila mau dialihkan atau dijual oleh suami maka harus mendapatkan persetujuan dari istri dan begitu pula sebaliknya. Harta yang diperoleh sebelum pernikahan disebut harta bawaan yang sifatnya melakat pada masing-masing yang membawanya.
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Rumusan masalah adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap istri atas penjualan objek harta bersama oleh suami dengan penggunaan dokumen palsu dan bagaimana akibat hukum terhadap penjualan objek harta bersama oleh suami tanpa persetujuan istri dengan mempergunakan dokumen palsu.
Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum terhadap istri untuk mencegah terjadinya penjualan objek harta bersama oleh suami berupa sita marital dan perjanjian harta dan perlindungan hukum represif berupa tindakan yang dilakukan untuk memulihkan hak-hak istri apabila objek harta bersama tersebut sudah dijual, berupa letigas dan non litigasi. Akibat hukum atas penjualan objek harta bersama tanpa persetujuan istri dengan penggunaan dokumen palsu berimplikasi terhadap penjualan tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan dan batal demi hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021
Authors: Habeahan Rasman , Akmani Akmani 
Published: May 2023

Pengaturan terhadap pelaksanaanya perjanjian kerja waktu tertentu secara khusus kemudian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 Februari 2021, penerapan pelaksanaan PKWT akhir-akhir ini banyak digunakan perusahaan karena efektif, efisien dan menguntungkan, akan tetapi disisi lain dalam pelaksanaan sifat, jenis dan jangka waktu PKWT serta pemberian Kompensasi terhadap pengakhiran PKWT tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga berdampak merugikan pekerja. Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan permasalahan yaitu Pertama isi perjanjian dalam PKWT tidak sesuai Undang-Undang, Kedua perlindungan hukum pekerja dengan PKWT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, diperoleh dan akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kabupaten PT. Citra Bina Maju Jaya ditemukan masih banyak ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang PKWT, Perlindungan hukum bagi pekerja PKWT di PT. Citra Bina Maju Jaya, sebagian besar telah memadai diantaranya, pengupahan sudah sesuai UMK, pekerja PKWT sudah di daftarkan BPJS ketenagakerjaan, sedangkan temuan perlindungan hokum yang belum memadai diantaranya, 80% perusahaan di PT. Citra Bina Maju Jaya belum mendaftarkan struktur dan skala upah, dan pekerja PKWT belum di dafatarkan BPJS Kesehatan.
Manejo educativo del escolar con necesidades educativas especiales por parte del docente de aula regular ante la integración/inclusión educativa
Authors: Vivas Niño Stefania 
Published: May 2023

La educación tiene como objetivo principal permitir que el ser humano desarrolle capacidades y habilidades en donde va adquiriendo conocimientos que enriquecen la evolución integral del ser humano, el docente es parte fundamental dentro del proceso del aprendizaje educativo. No solo el docente puede enseñar desde el aula también lo hace desde otros ambientes. En los últimos tiempos la escuela se ha convertido en un espacio integrador, albergando a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales lo cual ha ayudado a fomentar los derechos de esta población desfavorecida, para lograr este proceso de integración/exclusión es necesario que el docente cuente con una formación adecuada para que de esta manera obtenga todas las herramientas pedagógicas para que pueda brindar una educación de calidad a la altura para llenar todas las expectativas de esta población, convirtiéndose esto en un desafío para los docente para que no hayan consecuencias negativas docente – escolar que puedan traer un atraso en el proceso enseñanza – aprendizaje no solo del escolar con necesidades especiales sino también el de su entorno. Siendo necesario que desde el tren directivo de las instituciones estén preparados para que de esta forma no trunque el proceso de integración a la escolaridad con las herramientas y estrategias necesarias. En este orden de ideas el propósito del presente ensayo es realizar una hermenéusis acerca del manejo educativo del escolar con necesidades educativas especiales, por parte del docente de aula regular ante la integración/inclusión educativa.
IMPLEMENTATION OF TRI HITA KARANA VALUES FOR FORMING STUDENT’S CLEAN AND HEALTHY LIVING BEHAVIOR
Authors: Mahaardhika I Made , Utari Gusti Apriani 
Published: May 2023

The purpose of writing this class action research is to determine whether group counseling services can improve the Implementation of Tri Hita Karana values to form clean and healthy living behavior in Grade VII Students E, at SMP Negeri 9 Denpasar. The object of this research is Class VII students E, at SMP Negeri 9 Denpasar with eight students who were given group guidance services consisting of 5 male and 3 female students. In analyzing the data of this study, the researcher used a percentage descriptive analysis technique to describe the implementation level of Tri Hita Karana values to Form Clean and Healthy Living Behavior of Students before (pre-test) and after (post-test) given treatment in the form of Group Guidance Services. The results obtained from this study show group guidance services can improve the implementation of the values of Tri Hita Karana to form student Clean and Healthy Living Behavior as evidenced by the results of the initial conditions/before service by 55% with the highest percentage value being 65%, in cycle I, it increased to 69 % with the highest percentage value was 77%, and in cycle II, it increased again with an average of 83% with the highest percentage value being 90%. After analyzing these results using percentage descriptive analysis, it was concluded that group guidance services could improve the implementation of the Tri Hita Karana to form students' Clean and Healthy living Behavior.
A Survey Study to Assess the Prevalence of Storage Insect Pest on the Seed Health Status of Farmers in Telangana, India
Authors: Padmasri A. , Jayanth B. V. , Rajeswari B. 
Published: May 2023

Introduction: Telangana is considered as seed bowl of India. About 65% of rice produced will be used either for consumption or seed purpose. Hence, farmers save their produce till next season. But in storage it is infested with many insect pests. Due to lack of awareness about scientific storage techniques they are unable to produce quality seed.
Materials and Methods: Eighty-five rice seed samples were collected from seven major rice producing areas of the Telangana. Seed samples were drawn from top, middle and bottom positions of the container with a sampler, from the storage structures. A total of fourteen seed stores were sampled and composite samples were collected from these stores for further assessment in a laboratory. From each container, three samples, each consisting of 500 g of rice seed was taken. Samples were bulked and 500 g sample prepared as sample. Each sample was put in a paper bag and labeled with the necessary information (name of the site, sample number, date of sampling, storage time.
Results: Sixty three percent samples were infested with lesser grain borer; Rhyzopertha dominica; Angoumois grain moth; Sitotroga cereallela, rice weevil, Sitophilus oryzae; rust red flour beetle, Tribolium cataneum; Saw toothed beetle Oryzaephillus surinamensis. Among these insect pests, Angoumois grain moth and lesser grain borer were predominant. The maximum seed moisture content (12.57%) was recorded in the samples of Miryalaguda district and minimum seed moisture content (9.39%) in samples of Warangal district. The maximum insect infestation 5.73% was recorded in samples of district Rangareddy and the minimum (0.23%) sample were infested in Mahaboobnagar district. The maximum germination (95%) was noticed in seed sample of Nizamabad district and the minimum (79.57%) in samples of Warangal district. However, the maximum 1745 and minimum 1400 seed vigour index were observed in Nizamabad and Mahaboobnagar districts, respectively. The overall average performance of seed samples collected different villages of seven districts of Telangana were seed moisture content (10.88%) seed damaged (2.16 %), seed germination (90.43%) and Seed Vigour Index (1539).
Status of Sacred Groves in India: A Review
Authors: Warrier Kannan C. S. , Warrier Rekha R. , Thangavel V. 
Published: May 2023

Areas covering native plant and tree species protected on behalf of religious grounds are known as sacred groves. Apart from India, sacred groves occur in various countries including America, Australia, Africa, Asia and Europe. They are not merely patches of forests but are islands in desolated landscapes. Many valuable medicinal plants and wild relatives of cultivated species are residing in sacred groves which have got tremendous roles to play in species or tree improvement programmes. Ancient sacred groves should be treated as possessing “Incomparable Values” according to the National Environment Policy of India. This paper reviewed extensively, analyzed and presented the current status on these invaluable resource pockets in India.
Influence of Integrated Nutrient Management and Plant Geometry on Nutrient Uptake of Ajowan (Trachyspermum ammi L. Sprague) in the Southern Zone of Telangana, India
Authors: Srikanth T. , Joshi Veena , Lakshminarayana D. , Vijaya D. 
Published: May 2023

An experiment was conducted during late kharif season of 2019-20 at College of Horticulture, Rajendranagar, Hyderabad, to find out the influence of integrated nutrient management and plant geometry on nutrient uptake of ajowan (Trachyspermum ammi L. Sprague) in the Southern zone of Telangana. The experiment was laid out in a factorial randomized block design with 12 treatments, replicated thrice. The treatments include four Integrated nutrient management levels (INM1, INM2, INM3 and INM4) and three plant geometries (S1, S2 and S3). Results showed that available nitrogen (351.33 kg ha-1), phosphorous (96.94 kg ha-1) and potassium (231.88 kg ha-1) content in soil were found significantly higher in T3 (INM1+ S3) over other treatments where as, T10 (INM4+ S1) recorded the lowest. The nutrient content in plant i.e. nitrogen (1.65%), phosphorous (0.93%), and potassium content (1.20%) in plant was found significantly maximum in T3 (INM1+ S3) while, the minimum was recorded in T7 (INM3+ S1). Regarding nutrient uptake by the crop, nitrogen (87.79 kg ha-1) phosphorous (61.10 kg ha-1) and potassium (61.99 kg ha-1) were found significantly higher in T1(INM1+ S1), while it was the lowest in T8 (INM3+ S2).