bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
Authors: Musa Hendra , Yuliza Yuliza 
Published: June 2023

Peran kepemimpinan seseorang merupakan faktor yang mampu menggerakkan orang-orang di bawahnyaÂ serta mendukung organisasi dalam mengembangkan tujuannya.Â Sinergitas antara gaya kepemimpinan dan budaya menjadi variabel-variabel yang saling terikat satu dan lainnya. Bagaimana anggota Komisioner KPU menerapkan gaya kepemimpinannya dengan mengacu pada budaya organisasi yang telah ada dengan sendirinya akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif berlandaskan budaya organisasi yang kuat, sehingga menimbulkan komitmen yang kuat dari pegawai terhadap organisasi. Secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 58% dan 26% atas praktik kepemimpinan tersebut.Â Selain gaya kepemimpinan, budaya organisasi terlibat untuk pengembangan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan.Â Â Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan dan menargetkan secara nasional (akumulasi partisipasi pemilih se-Indonesia) sebesar 77 %Â tingkat partisipasi pemilih.Â Data perbandingan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Tahun 2013 dan 2018). KPU Provinsi Sumsel berhasil menaikkan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 6%.Â Tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan. Penelitian ini menggunakan data primer dimana data yang didapat adalah jawaban dari kuisioner yang diterima dari responden. Hasil menunjukkan bahwa pembentukan komitmen organisasi Kantor KPU Sumsel dapat dilakukan melalui gaya kepemimpinan yaitu kemampuan pimpinan untuk memperhatikan sepenuhnya karyawan dengan pemberi motivasi dan komitmen organisasi melalui pemberian delagasi, tanggung jawab dan memberdayakan karyawan. kepuasan kerja secara keseluruhan dikumpulkan akan meningkatkan komitmen organisasi, organisasi yang mempunyai karyawan yang lebih puas cenderung bekerja lebih efektif.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA PALEMBANG
Authors: Isabella Isabella 
Published: June 2023

The purpose of this research is to investigate the implementation of policies teacher certification in the senior high school in Palembang. Analysis ofÂ research is to use the theory of Edwards III who see through the implementation of a policy dimensions: communication, resources, disposition and bureaucratic structures. The method research usedÂ a qualitative descriptive analysis with a phenomenological approach. Techniques of data collection through in-depth interviews and check of documents. While the process of data analysis through data reduction, data and draw conclusions. The results showed that: Dissemination of certification information to teachers, only by phone, not by mail. In addition to the staff on duty to take care of the implementation of the certification has been no separation between levels of education, Â Â from elementary school teachers, to senior high school. Needed socialization into schools to information received by the school and by the rules more clearly defined certification committee.Kata kunci: Certification policies, teacher
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN
Authors: Aprindawati Amini , Isabella Isabella , Febriyanti Doris 
Published: June 2023

The title of this thesis are appointed based on the identification of existing problems, related to the service of the creation of the E-ID CARD that is still experiencing constraints in the manufacturing process, so that the ministries still do not meet the standards of service that is oriented to the satisfaction of the users of the service. This research uses the theory that there is a mention of Zeithaml five dimensions of service quality: Tangibels (tangibles), Resposiveness (responsiveness), Reliability (reliability), Assurance (assurance) and Emphaty (empathy). The method of this research is descriptive research using qualitative approach. The results of this study showed that the quality of public services in district Talang Kelapa already apply dimensions Tangibel, Realiability, Responsiviness, Assurance and Emphaty and their charge indicators will. But there are several indicators that have not run in accordance with the wishes of the community, for example: Discomfort place service including facilities and infrastructure are not yet complete, yet his employees in using the tools, services and ketidakramahan employees in the service of process.Keywords :Â Services, Public Services, The Quality OfÂ Public Services.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA UPTD PASAR KENTEN AZHAR DI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANYUASIN
Authors: Juliati Reni 
Published: June 2023

Research Objectives to determine the implementation of the process of levying services market fees Azhar in Banyuasin regency and to find out the barriers that occur in an effort to increase the original income of Banyuasin regency. Metoede The research used is Qualitative Methods, Data or information collected through interviews to informants. Data Analysis Techniques used in this study using data collection, reduction, data presentation and conclusion. The result of the research shows that the Process of Retribution Levy of Market Service in Increasing Local Original Income has not been effective. This is seen from the unconsciousness of traders in the obligation of retribution and the presence of traders who do not pay the levy in accordance with the tariff that is implemented by the Government of Banyuasin. In addition, the officer's affirmation was not enough to make them pay the tariff they wanted.Â Keywords : Retribution, Local Original Income
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Diwajibkan Harus Menyelesaikan Minimal Strata Satu dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik (Study Kasus di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)
Authors: Iasha Citra 
Published: June 2023

AbstractÂ The aim of this study knew the implementation of constitution Number 14, 2005 about the teacher must s1 graduation to increase the quality of the teacher. The study case holds at UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyusin. Looking for the supporting and inhabiting factors implementation of constitution No 14, 2015. The result of this study will be an instructions for the researcher for getting the desired value. The method of this study was a descriptive research by using qualitative approach. Collecting the data was observation by using interview and documentation. The object of this study was related to the implementation of constitution No 14, 2005 about the teacher must s1 graduation to improve the quality of the teacher. The result of this study according to implementation of constitution N0 14, 2015 was not objective yet. It cannot be reference to the teacher at UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. The teacher is not qualification S1 degree. There are not scholarships, their age not young enough. Therefore become a difficulties for improving their qualityKeywords : Implementation, Constitution No 14, 2015, Quality of the TeacherAbstrak Tujuan penelitian ini mengetahui pelaksanaan konstitusi Nomor 14 tahun 2005 tentang kelulusan guru harus s1 untuk meningkatkan kualitas guru. Kasus studi ini diadakan di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyusin. Mencari faktor pendukung dan penghuni dari konstitusi No 14, 2015. Hasil penelitian ini akan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data adalah observasi dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini terkait dengan penerapan konstitusi Nomor 14 tahun 2005 tentang kelulusan guru harus s1 untuk meningkatkan kualitas guru. Hasil penelitian ini sesuai dengan implementasi konstitusi N0 14, 2015 belum objektif. Itu tidak bisa menjadi referensi bagi guru di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Guru tidak berkualifikasi gelar S1. Tidak ada beasiswa, usia mereka tidak cukup muda. Karena itu menjadi kesulitan untuk meningkatkan kualitasnya. Kata kunci: Implementasi, Konstitusi No 14, 2015, Kualitas Guru
Peran Motivasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Catatan Sipil Kota Palembang
Authors: Rusdi Rusdi 
Published: June 2023

AbstrackThe purpose of this study is to find out how the role of work motivation to improve the performance of civil service official officers and what factors affect the performance improvement of civil servant officials of Palembang city. The method used in this research is research method qualitative data analysis techniques. Data collection is done by conducting interviews with Key informants that have been established. The achievement of the company's goals depends not only on modern equipment, facilities and complete infrastructure, but more dependent on the people who carry out the work. The success of an organization is strongly influenced by the performance of individual employees. Each organization will always strive to improve the performance of employees, with the hope that what the purpose of the office will be achieved. In improving the performance of employees must take several ways such as through education, training, appropriate compensation, create a conducive working environment and not escape from the provision of good work motivation. While the factors that affect the improvement of employee performance is a complete adequate office facilities, work environment, and work priorities.Keywords : performance, civil service, motivation.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja pegawai dinas sipil dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai negeri sipil kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan kunci yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan modern, fasilitas dan infrastruktur lengkap, tetapi lebih tergantung pada orang-orang yang melakukan pekerjaan. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja masing-masing karyawan. Setiap organisasi akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa tujuan dari kantor akan tercapai. Dalam meningkatkan kinerja karyawan harus mengambil beberapa cara seperti melalui pendidikan, pelatihan, kompensasi yang sesuai, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan tidak luput dari penyediaan motivasi kerja yang baik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan adalah fasilitas kantor yang lengkap memadai, lingkungan kerja, dan prioritas kerja.Â Kata kunci : kinerja, pegawai negeri, motivasi
Peranan Politik Gerakan Perempuan Dari Masa Ke Masa (Studi : Tentang Sejarah Organisasi Pkk Di Indonesia)
Authors: Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain , Kencana Novia 
Published: June 2023

AbstractAnalyzing the role of Indonesian women's politics in political structures in Indonesia is one part of a long history that cannot be denied that women also contribute to the distribution of power. The position and political role of women in Indonesia's political structure today is certainly closely related to gender ideas that are built in a conceptual framework that is understood by society in general. Conceptually gender ideas that are understood by Indonesian society in general and the whole are in fact built in uniform arguments and reflected in several women's movements which are influenced in the political structure and the power of the ruling political regime. The presence of the PKK organization during the New Order was a manifestation of the regime's work on the control of the repressed women's movement and on political rules and interests that were adjusted to the New Order's political policies which were co-opted through its role only in the domestic domain as good wives and mothers by adopting five central role, namely: first, women as wives with husbands, second, women as mothers seekers, third, women as household economic regulators, fourth, women as breadwinners, fifth, women as members of society.Keywords: Political Role, Women's Movement, PKK HistoryAbstrakMenganaliasa peran politik perempuan Indonesia dalam struktur politik di Indonesia merupakan salah satu bagian sejarah panjang yang tidak bisa dipungkiri bahwa kaum perempuan juga berkontribusi pada distribusi kekuasaan.Â Posisi dan peran politik perempuan dalam struktur politik Indonesia dewasa ini tentu sangat terkait dengan gagasan-gagasan gender yang dibangun dalam kerangka konseptual yang di pahami masyarakat secaraÂ umum. Secara konseptual gagasan-gagasan gender yang dipahami masyarakat Indonesia secara umum dan keseluruhan nyatanya dibangun dalam argumentasiÂ yangÂ seragam dan tercermin dalam beberapa gerakan perempuan yang terpengaruhÂ dalam struktur politik serta kekuasaan rezim politik yang berkuasa. Hadirnya organisasi PKK pada masa Orde Baru merupakan manifestasi dari bekerjanya rezim terhadap penguasaan gerakan perempuan yang direpresi dan pada aturan dan kepentingan politik yang disesuaikan dengan kebijakan politis Orde Baru yang dikooptasi memalui perannya hanya dibatasi pada wilayah domestik sebagai istri dan ibu yang baik dengan mengadopsi pada lima peran sentral, yaitu : pertama, Â perempuan sebagai istri pedamping suami, kedua, perempuan sebagai pencari ibu, ketiga, wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga, keempat, wanita sebagai pencari nafkah, kelima, Â wanita sebagai anggota masyarakat.Kata kunci : Peranan Politik, Gerakan Perempuan,Â Sejarah PKK
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Legalitas Ojek Online)
Authors: Rahman Puji 
Published: June 2023

AbstractOnline motorcycle taxi transportation in several major cities including Palembang City has brought a polemic regarding its legality as public transportation. The Provincial Government, in this case the Department of Transportation has the authority to develop road transportation, needs to be investigated regarding the legality of the existence of online motorcycle taxis in the South Sumatra Province, especially in Palembang City.Research uses qualitative research methods. This research was conducted directly to the object of research, namely the Department of Transportation of South Sumatra Province to obtain relevant data. Data collection uses observation, documentation and interviews with informants who are considered competentThe results showed that the Implementation of Ministerial Regulation No. 26 of 2017 concerning the Implementation of People's Transportation with Public Vehicles Not in Routes has gone well, it can be seen that until now online motorcycle taxi operations can still operate in tandem with conventional angkot safely, smoothly and in accordance with safety standards. The implementation of the 11 points contained in Ministerial Regulation Number 26 Year 2017 can run well of course because of the role of the Transportation Agency of South Sumatra Province who has carried out their duties optimally by conducting direct supervision and cooperating with the Police.Keywords : Implementation, Ojek OnlineÂ AbstrakAngkutan ojek online di beberapa kota-kota besar termasuk Kota Palembang telah membawa polemik terkait legalitasnya sebagai angkutan umum. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan memiliki wewenang dalam pembinaan angkutan jalan perlu untuk diteliti terkait dengan legalitas keberadaan ojek online di wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke objek penelitian yaitu pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan data yang relevan. Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara pada informan yang dianggap berkompetenHasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa sampai saat ini operasional ojek online tetap dapat beroperasi beriringan dengan angkot konvensional dengan aman, lancar dan sesuai dengan standar keselamatan. Implementasi dari 11 poin yang dimuat dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 dapat berjalan dengan baik tentunya karena peran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang telah melalukan tugasnya secara optimal dengan melakukan pengawasan secara langsung dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.Kata kunci : Implementasi, Ojek Online
Analisis Terciptanya Transisi Kepemimpinan Baru Dalam Perhelatan Pilkada Ponorogo Dilihat Dari Perspektif Masyarakat
Authors: Budiarso Abduh , Harsono Jusuf 
Published: June 2023

The implementation of the Ponorogo regional election in 2020 is indeed in a special atmosphere, considering that two competitor pairs of candidates are fighting for peopleâ€™s sympathies in order to grab seat number 1 in Ponorogo. In welcoming the peopleâ€™s democratic party, the hot atmosphere is identical to be found in the field. Regional election is a prestigious event to determine the fate of the region for the next 5 years, so that all parties are competing to give their best. In Ponorogo, both of successful team and volunteers from both pairs of candidates showed enthusiasm and support in many ways interestingly, the competition in the Ponorogo regional election was between two old competitors namely Sugiri Sancoko VS Ipong Muchlissoni where in the previous regional election (2015) had heated up to a dispute over the election results. A new chapter has begun, but the atmosphere of competition is certainly more heated for both sides. The leadership note of the regent of Ipong Muhclissoni is a major highlight, which has been felt by the people of Ponorogo through experience and understanding over the past 5 years. This researches aims to narrow the perspective of society, so that it provides a concrete picture of two possibilities, namely: the emergence of a new leader, or retaining an old leader. Because officially in the Ponorogo regional election in 2020 there are only two candidates, it is very interesting to conduct this research.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Keywords : Transition, Leadership, Regional Election
Pengaruh Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Dan Empathy Terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Paten Masa New Normal Di Kecamatan Sako
Authors: Austin Trecy 
Published: June 2023

The results of observations made by researchers in the field of the PATEN process in Sako District during the new normal period, the community was not yet disciplined in dealing with it online. Based on a survey, respondents were still regulated directly, because physical files still had to be collected at the PATEN counter for processing. The absence of access to online services does not hamper services, because there are fewer people who take care of files during the new normal period than before the Covid 19 pandemic. Sematang form) since 23 April 2020. The purpose of this study is to analyze the effect of service quality (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy) on community satisfaction in Sako District and explain the dimensions of service quality (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy). This type of research uses quantitative methods. Observations, questionnaires, interviews, and literature are used in data techniques. The method used in studying the data is Proportionate Random Sampling. The data quality test consisted of testing the validity and reliability of the data using multiple linear regression. The results showed that the t value was 1.985 with a significant value of 0.015 <0.05, so the results of the first problem formulation were Tangible, Assurance, and Empathy which had a significant effect on the variable of community satisfaction. The second problem formulation explains that the variable empathy is the variable that has the most dominant influence on the dependent or dependent variable (y) with the largest Beta value of 0.551.Â Keywords: Public Services, Community Satisfaction, Integrated District Administration Services
Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta Periode Tahun 2020
Authors: Pangaribuan Meilinda Triana , Munandar Adis Imam 
Published: June 2023

Jakarta as one of the provinces in Indonesia which is considered to have a case of Covid 19 is high. The high number of new cases that occurred in Jakarta leads to Jakarta as the area is top (epicenter) in the spread of Covid 19 in Indonesia. Through the Regulation of the Governor of DKI Jakarat No 33 2020 as the basis for the first time Jakarta impose Restrictions on Large-Scale Social (PSBB), which started on April 10, 2020. The application of the PSBB get a response from all parties, both from the public and other stakeholders. The purpose of this research is to analyze the stakeholders and classify stakeholders based on power and interest to the policy PSBB. The research method used is descriptive research kualitatiif with a source of secondary data refers to information that is gathered from sources that already exist. Based on the results of research that the collaboration of stakeholders (stakeholders) such as the local government of DKI Jakarta, academics, employers, the public, and the media became key to the success of the policy PSBB.Â Keywords: Covid 19, PSBB, Stakeholder
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman Tahun 2018
Authors: Saputra Puguh , Atmojo Muhammad Eko , Pratiwi Vindhi Putri 
Published: June 2023

The development of modern shops or lined shops has recently grown rapidly to various regions, including in Sleman Regency. This will be a new problem for the economic sector, wherewith the existence of various modern shops or networked shops will have an impact on the weakening of the existing traditional markets in the region. So that there needs to be a role from the government to be able to carry out strategies in increasing the existence of traditional markets in the community. Consequently, the purpose of this research is to examine regional government policies in empowering traditional markets in the Sleman Regency Government. Where in Sleman Regency, there are currently several traditional markets that are dead or not running. From the results of the study, it was found that to keep increasing the extension of traditional markets so as not to be confused with modern markets, the Sleman Regency Government implemented a clear policy foundation, namely Perda No 17/2012, Perda No 18/2012, and Perda No 54/2015.Â Keywords : Policy, Empowerment, Traditional Market