bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
TRANSPARANSI PENYALURAN BANTUAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS SOSIAL KEBUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Authors: ERFINA ERFINA , BAHARUDDIN FITRIANI , LUKMAN LUKMAN 
Published: July 2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi penyaluran bantuan Covid-19 dan faktor-faktor yang memengaruhi transparansi penyaluran bantuan Covid-19 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan satu variabel. Populasi pada penelitian ini ialah keseluruhan masyarakat penerima bantuan Covid-19 sebesar 11.348 dengan menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu Sampling Insidental dengan ukuran sampel didapat sebesar 99 berdasarkan rumus Slovin. Observasi, kuisioner dan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik analisis data menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic 21.
Hasil penelitian ini adalah penerapan indikator transparansi dalam penyaluran bantuan Covid-19 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil rekapitulasi variabel transpransi berada pada kategori baik dengan persentase 77%. Adapun faktor yang memengaruhi transparansi penyaluran bantuan Covid-19 yaitu faktor kesiapan kelembagaan dan komitmen para aktor berpengaruh sebesar 35,2%, faktor kriteria calon penerima berpengaruh sebesar 12,3%, faktor partisipasi masyarakat berpengaruh sebesar 11,2%, faktor mekanisme penyaluran berpengaruh sebesar 25%, dan faktor data sasaran yang tumpang tindih berpengaruh sebesar 12,9%.
PEMETAAN JEJARING STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA)
Authors: Hafel Muhlis , Jamil Julfi , Umasugi Mohbir , Milwan Milwan , Anfas Anfas 
Published: July 2023

Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kota Tidore Kepulaun dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membangun suatu kerjasama dalam pengelolaan sumberaya lokal dibidang pertanian, Perikanan dan kelauatan serta Pariwisata dengan melibatkan sejumlah stakeholder dengan tujuan untuk membentuk pola hubungan dan jejaring yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen yang behubungan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan Metode Social Network Analysis (SNA) yang dijelaskan secara deskriptif.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pada jejaring stakeholder terdapat beberapa aktor yang memiliki peran dalam pengelolaan sumberadaya lokal namun masih didominasi unsur pemerintah. Sementara pada nilai degree centrality untuk mengukur tingkat popularitas, nilai closeness centrality untuk mengukur tingkat kedekatan suatu stakholders dan nilai betweness centrality untuk melihat gambaran dominasi stakeholder dinyatakan bawah stakeholders Bappeda Kota Ternate, Bappeda Kota Tidore Kepulauan dan Bappeda Halmahera Barat menjadi stakeholder dominan sementara para petani, nelayan dan pekerja wisata dan pengusaha belum memiliki peran dan dominasi yang maksimal dalam pengelolaan sumberdaya lokal.
Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negera Dalam Mendukung Pembenahan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai
Authors: Ferdian Arif , Hasyim Syamsiah , Makmur M.Ardiansyah 
Published: July 2023

Pembenahan aparatur Sipil Negara sebenarnya tidak lepas dari usaha mengembangkan kemampuan kapasitas aparatur Sipil Negara. Tahun 2020 jumlah PNS di Sinjai yakni 4.644. Banyakanya PNS di lingkup sinjai berbanding terbalik dengan sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hal ini tidak lepas dari dominasi usia 51 tahun keatas sehingga untuk meningkatkan Sumber daya manusia dibutuhkan pengembangan kapasitas Aparutr Sipil Negara oleh karena itu tujuan dalam pen Penelitian untuk menganalisis Pengembangan Kapasitas Aparutur Sipil Negara di Sinjai. Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif adapun teknik pengumpulan data yakni observasi, Studi dokumentasi dan studi literatur. Adapun Teknik analisis data yakni kondensasi, display dan conclousing drawing. Adapun hasil penelitian yakni pembenahan pemerintah daerah kabupaten Sinjai harus memiliki 3 tingkatan yakni tingkatan Sistem, institusional dan tingkatan individu. Oleh karena itu, dalam meberikan jabatan dan posisi pada ASN untuk memenuhi instansi tertentu dalam artian mutasi, promosi jabatan harus sesuai dengan kemampuan dan tingkat prestasinya bukan berdasarkan unsur politik. Adapun saran dari peneliti yaitu Pemerintah Kabupaten Sinjai dapat melakukan pembenahan apabila mengembangkan tiga indikator yakni tingkat sistem, tingkat institusional, dan tingkat individu.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM SERAGAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN SINJAI
Authors: Syamsuddin Syamsuddin , Hermansyah Hermansyah , Sani Kiki Rasmala 
Published: July 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program seragam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program seragam sekolah gratis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.
Temuan penelitian mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Program Seragam Sekolah Gratis di Kabupaten Sinjai bahwa implementasi program seragam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai berpedoman pada Perda Nomor 07 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian bantuan seragam dan perlengkapan alat sekolah kepada peserta didik baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, pelaksanaan bantuan seragam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai berlaku pada kelas 1 Sekolah Dasar dan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama pada saat awal tahun ajaran baru. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengadaan sergam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai yaitu adanya sekolah-sekolah yang masih mengalami keterlambatan pendaftaran peserta didik sehingga data-data yang diperlukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, faktor pendukung dalam pengimplementasian seragam sekolah gratis di Kabupaten Sinjai yaitu dari pihak sekolah telah memberikan data-data lengkap ke Dinas Pendidikan sehingga mudah dianalisis oleh pihak yang bersangkutan. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu adanya sosialisasi sehingga para pihak penyelenggara dan penerima mudah memahami yang menjadi persyaratan atau aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah dalam hal Dinas Pendidikan ataupun pihak yang terkait untuk memberikan arahan tentang program seragam sekolah gratis ini kepada seluruh lapisan masyarakat karena dengan adanya program seragam sekolah gratis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Sinjai melalui Dinas Pendidikan setidaknya masyarakat sangat terbantu dengan mendapatkan seragam sekolah yang diberikan oleh pemerintah.
FAKTOR PENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Authors: Arman Arman , Dunggio Suwistani , Kantu Sri Meilani 
Published: July 2023

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor pendukung pelayanan publik dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Metodologi penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif dan dalam penelitian dengan fokus penelitian berfokus pada faktor pendukung pelayanan publik dalam meningkatkan kinerja, hal ini dapat dilihat dari faktor persepsi. Jenis dan sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya , Teknik Wawancara, Teknik observasi dan Dokumentasi dengan uji keabsahan data dimana Perpanjangan Pengamatan, Ketekunan Pengamatan dan triangulasi. Dengan analisis datanya reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini dimana faktor kesadaran kurangnya kesadaran masyarakat mengenai program pelayanan masih kurang, hal ini diakibatkan karena proses sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kantor camat telaga kepada masyarakat belum terarah dengan baik Kebaharuan dalam penelitian ini penelitian mengambil satu indikator yaitu faktor kesadaran yang sesuai lokus penelitian dan di tengah pandemi dengan melakukan pengamatan dan trangulasi.
IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA DI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN MAMASA
Authors: Nurkadarwati Nurkadarwati 
Published: July 2023

Pengawasan yang terlaksana dengan baik akan menimbulkan Implementasi pekerjaan dengan baik sehingga pencapaian tujuan organisasipun akan baik pula. Segala tantangan, rintangan dan hambatan yang dihadapi akan segera dan sedini mungkin dapat teratasi. Pengawasan sebagai salah satu unsur manajemen yang sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap Implementasi pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang berupaya memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti dan adapun dasar yang digunakan adalah survei yang mengkaji Implementasi pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi pengawasan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Mamasa masih dalam kategori sedang, karena masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai yang ada sehingga sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam Implementasi tugas karena mengingat sanksi atau tingkat hukuman yang dilakukan pimpinan adalah tingkat hukuman disiplin ringan yaitu berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.Adapun factor yang mempengaruhi implementasi pengawasan adalah faktor manusia dan faktor budaya.
STRATEGI PEMERINTAHAN BERGAYA WIRAUSAHA DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DI DESA PULAU HARAPAN
Authors: Baharuddin Baharuddin 
Published: July 2023

Latar belakang penelitian ini berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (Kwalitatif). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Strategi pemerintah yang bergaya wirausaha dalam membangun kemandirian Masyarakat. Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan mengurus masalah yang ada dalam masyarkat, demi terciptanya suatau kehidupan yang adil dan makmur. Peran serta dari pemerintah dalam proses perancangan program kerja pembangunan tidak lepas dari tugas dan fungsi yang di amanatkan oleh Undang-undang. Sehingga peran serta dari pemerintah dan masyarakat tidak bisa dianggap sebelah mata saja. Maka untuk dalam rangka memaksimalkan peran pemerintah Desa dalam proses pembangunan harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan suatu Desa. Dalam proses ini pemerintah desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan memiliki langkah-langkah atau cara-cara yang dianggap ampuh untuk mempengaruhi keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam prose pembangunan Desa.Dari hasil penelitian bahwa strategi yang di buat oleh pemerintah Desa Pulau Harapan dianggap belum maksimal karena masih banyaknya program kerja yang diusulkan masyarakat yang bukan merupakan program kerja desa
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Authors: Muliati Muliati 
Published: July 2023

Kondisi aparatur pemerintahan pada dewasa ini, yang pada intinya bahwa kualitas aparatur pemerintah belum dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan arah pembangunan aparatur Negara untuk meningkatkan kualitas aparatur Negara agar para aparat lebih memiliki motivasi kerja yang lebih baik.
Tidak bisa dipungkiri bahwa hasil-hasil yang dicapai aparat pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, serta kemampuan profesional belum sepenuhnya terlaksana.Perkembangan lingkungan kerja yang serba cepat mutlak diperlukan kemampuan aparatur untuk mengikutinya.Namun dalam kenyataannya, kemampuan kerja aparatur belum mampu mengikuti perubahan secepat itu.
PERAN PUBLIC RELATIONS DI HOTEL GRAND CLARION & CONVENTION MAKASSAR DALAM MENUNJANG TINGKAT HUNIAN HOTEL
Authors: Wulandari Dewi 
Published: July 2023

Hotel sebagai salah satu sarana akomodasi mempunyai peranan yang cukup tesar dalam perkembangan industri pariwisata, karena berfungsi sebagai tempat menginap para wisatawan yang datang selama mereka melakukan perjalanan wisata perkembangan industri perhotelan yang pesat telah mengakibatkan timbulnya persaingan yang ketat.
Ditengah kompetisi yang cukup tajam, setiap perusahaan termasuk perhotelan yang ingin memperoleh persepsi positif ataupun citra yang baik di mata masyarakat maka perusahaan itu harus bisa meyakinkan konsumen bahwa perusahaannya memang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Agar perusahaan bisa mempertahankan dan melindungi citra tersebut maka perusahaan harus lebih bisa memberikan dan memperhatikan segala keinginan konsumen, hal ini bisa mempengaruhi konsumen iama agar tetap setia menjadi pelanggan perusahaan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas Public Relations Hotel Grand Clarion & Convention di Makassar dalam melakukan promosi hotel,danUntuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan peran Public Relations pada Hotel Grand Clarion &Convention dalam melakukan promosi tamu hotel.
Hasil penelitian sehubungan dari hasil analisis dan pembahasan mengenai aktivitas Public Relations dalam melakukan promosi pada Hotel Grand Clarion & Convention di Makassar, adalah bahwa :peran Public Relations dalam melakukan promosi khususnya yang dilakukan oleh Hotel Grand Clarion & Convention di Makassar telah dilakukan secara efektif, alasannya karena Public Relations dalam melakukan promosi telah berfungsi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan tingkat hunian kamar .Dalam melakukan peran Public Relations dalam melakukan promosi, pada Makassar Golden Hotel, maka yang menjadi faktor pendukung adalah seperti : fasilitas pelayanan, event/program khusus dan penyampaian informasi. Sehingga yang menjadi faktor penghambat adalah meliputi : kebijakan perusahaan serta kurangnya skill.
EFEKTIVITAS KOMUNIKASI NON-VERBAL PADA ANAK TUNARUNGU DALAM BERKOMUNIKASI DI SLB RAJAWALI MAKASSAR
Authors: Alimuddin Asriani , Wairata Schancya Gillian 
Published: July 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan bahasa anak tunarungu dalam berkomunikasi dengan masyarakat di lingkugannya dan mengetahui kemampuan pemahaman dan keefektifan komunikasi non-verbal pada anak tunarungu di SLB Rajawali Makassar. Subyek penelitian adalah semua siswa/siswi tunarungu sekolah dasar SLB Rajawali Makassar tahun pelajaran 2017 yang berjumlah 4 anak, terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi analisis komunikasi non-verbal yang melihat esensi komunikasi pada anak tunarungu terletak pada kesamaan makna antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses komunikasi.
Hasil penelitian yang dipaparkan secara deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa komunikasi non-verbal efektif dalam proses interaksi dan komunikasi anak tunarungu dengan lingkungannya. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan membutuhkan berbagai strategi yang dikombinasikan dalam mendukung efektivitas komunikasi antara tunarungu dengan lingkungannya. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus, terutama tunarungu di lingkungan masyarakat.
ANALISIS PROGRAM SERTIFIKASI GURU PADA SMA NEGERI 1 BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA
Authors: Nuddin Nuddin 
Published: July 2023

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Menteri Pendiidkan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, dimana guru sebagai tulang punggung pendidikan diperlukan kemampuan dan keilmuan yang mumpuni. Dengan semangat inilah pemerintah mencanangkan program sertifikasi guru, yaitu agar para guru mencapai tahap profesional dalam kinerjanya sebagai agen pembelajaran.
Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis program sertifikasi guru pada SMA Negeri 1 Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Tentang pelaksanaan program sertifikasi guru pada SMA Negeri 1 Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan mempergunakan metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif . Metode pengumpulan data menggunakan metode kuisioner, observasi yang didukung oleh wawancara singkat, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tabel frekuensi yang kemudian hasilnya akan diungkapkan secara deskriptif.
Hasil penelitian terhadap pelaksanaan program sertifikasi guru pada SMA Negeri 1 Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dimana tujuh dimensi yang ada dalam program sertifikasi guru yaitu kepemilikan ijazah minimum S1/D4, relevansi bidang pendidikan dengan yang diajarkan di sekolah, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan pemberian tunjuangan profesi menunjukkan telah termasuk kategori sangat baik..Namun, masih perlu dilakukan peningkatan agar tujuan dari pelaksanaan program sertifikasi guru yang secara umum untuk meningkatkan profesionalisme guru sebagai pendidik yang diikuti oleh peningkatan taraf hidup yang layak dapat terwujud dengan baik.
PENGAWASAN MONEY POLITIC DI KECAMATAN TELLULIMPOE PADA PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018
Authors: Takdir Muhammad , Amar Muhammad 
Published: July 2023

Pesta demokrasi atau lebih dikenal dengan Pemilu atau Pilkada dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai persoalan atau permasalahan meskipun telah diatur dengan berbagai kebijakan pemerintah baik itu undang-undang maupun perpres atau aturan aturan lainnya, namun tetap terjadi permaslahan baik dalam pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan pilkada. untuk mengatasi berbagai persoalan terkait dan pengawasan dan pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui undang-undang nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam pasal 33 yang menjelaskan tugas dan wewenang panwas kecamatan. Dalam penelitaian ini peneliti akan melihat bagaimana kinerja bawaslu dalam pengawasan pilkada khususnya tentang politik uang peneliti mengangkat sebuah judul Pengawsan money politic di kecamatan tellulimpoe pada pemilihan kepala daerah kabupaten sinjai tahun 2018, metode yang digunakan adalah kualitatif.
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
Authors: JR Habib Mumtaz , Uyun Yahya Saepul , Rifqi Encep , Jamarudin Ade , Sucipto Imam 
Published: July 2023

The problem is how to resolve disputes over post-divorce women's rights through the courts, of course there are pros and cons. The point of view studied is KHI (Islamic Law Collection) Articles 105 and 156 as well as Law No. 1 of 1974 which was changed to Law No. 16 of 2019 and Law No. 23 of 2002 concerning the rights of women and children by analyzing the report on the divorce suit decision as of January in 2023 by the Garut Religious Court. The analytical method used is empirical with a qualitative approach. Primary and secondary sources as well as observations are used at all times. In conclusion, the implementation of court decisions is not all carried out effectively and as expected, this is because the level of husband's economic ability is uncertain and even dominated by absenteeism in solving problems. the consequences will be the same, namely it will not be realized. From the research, it is known that 78% have carried out the decisions set by the Court with the results of the Verstek Decision, but there are some who have not carried out in accordance with the Court's provisions, due to economic factors and the current situation after the pandemic. And one of the decisions in the case with Number. 5034/Pdt.G/2022/PA.Grt with the result of the judge's consideration decision, which is granted in part and Custody of one of the children is with the Plaintiff but for joint assets it is still in a temporary decision or under review. Keywords: Family Disputes; Women's and Children's Rights; divorce
RELIGIUSITAS TENAGA KERJA INDONESIA DI DUA TANAH SUCI
Authors: Lukman Dikdik Dahlan 
Published: July 2023

Although only once in a lifetime, every Muslim who still has faith, must have the desire to visit the two holy lands to perform Hajj or Umrah. Being in Mecca and Medina makes one feel close to Allah and the Prophet. It is not surprising that every pilgrim to the two holy lands is always at the peak of their religiosity. Does this apply to everyone who is in the holy land? The essence of this research is to find out the religiosity of Indonesian workers in the two holy lands. The research conducted is qualitative through observation and interview methods related to the religiosity of Indonesian migrant workers in the midst of their busy profession (random). The data collected, classified and compiled for further processing and analysis. Analyzing data in the field using phenomenological, ethnographic and heuristic approaches because there are also efforts to reveal the history of the development of migrant workers in the holy land. The presence of a person in the holy land does not always have a strong effect on increasing one's religiosity. Psychological factors, such as personality and mental state; as well as social stratification factors related to one's profession greatly affect the religiosity of each. Keynotes: Religiosity; migrant worker; the holy city
Sul sindacato giudiziale delle operazioni con parti correlate
Authors: Sacchi Roberto 
Published: July 2023

Nello scritto si affronta la questione legata ai limiti del sindacato giudiziale sulle operazioni con parti correlate. In particolare, è discusso se si applichi la c.d. business judgement rule, che implica un arretramento dello scrutinio giudiziale. Dopo aver evidenziato gli equivoci in cui sovente si incorre nell’impostazione del problema, viene esaminato il rapporto fra qualità delle procedure in tema di operazioni con parti correlate e intensità del controllo dei giudici e si evidenzia il costo, in termini di indeterminatezza, della tesi che pone in rapporto di proporzionalità inversa qualità del processo e intensità del vaglio giudiziale. In alternativa si propone di subordinare l’applicazione della business judgement rule alla circostanza che le operazioni di maggiore rilevanza con soci correlati siano sottoposte all’assemblea con applicazione del meccanismo del c.d. whitewash, anche in presenza di parere favorevole degli amministratori indipendenti.