bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
HAMBATAN PELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES KARANGANYAR
Authors: Septiana Erlyta Azizka , Subekti , 
Published: May 2023

<div class="WordSection1"><p><strong><em>A</em></strong><strong><em>bstract</em></strong></p><p>This study aims to determine the obstacles to the implementation of legal protection at the investigation stage given to children who commit crimes of sexual abuse at the Karanganyar resort police. This research is a descriptive empirical legal research. Data collection techniques used are through observation, interviews and library research. Data analysis used qualitative data analysis. Based on the results of the study, in carrying out legal protection for children who are perpetrators of sexual abuse, Child Investigators still find several obstacles, namely the limited number of Child Investigators personnel, lack of evidence, the provision of legal aid does not work effectively and the limited space for detention at the Karanganyar resort police.</p><p><strong>K</strong><strong>e</strong><strong>ywords : </strong>Investigation Barriers, Legal Protection, Children, Obscenity, Karanganyar Resort Police</p><p> </p><p><strong>Abstrak</strong></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap penyidikan yang diberikan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Polres Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan, Penyidik Anak masih mendapati beberapa hambatan yaitu keterbatasan jumlah personel Penyidik Anak, kurangnya alat bukti, pemberian bantuan hukum tidak berjalan secara efektif dan terbatasnya ruang tahanan di Polres Karanganyar.</p><p><strong>K</strong><strong>ata Kunci : </strong>Hambatan Penyidikan, Perlindungan Hukum, Anak, Pencabulan, Kepolisian Resor Karanganyar</p></div>
PENGATURAN MENGENAI EUTHANASIA PASIF DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
Authors: Dwidya Muzadi Muchammad Iqbal , Hartiwiningsih ' 
Published: May 2023

<p><strong>Abstrak:</strong> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai <em>euthanasia </em>pasif di Indonesia Ditinjau dari Hukum Positif. Metode atau jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang bersumber pada bahan pustaka, serta terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada dengan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, Pengaturan mengenai <em>euthanasia </em>pasif dalam tatanan hukum positif di Indonesia belum berkeadilan karena belum ada Undang-Undang maupun KUHP yang mengatur secara khusus mengenai <em>euthanasia</em>.</p><p><strong>K</strong><strong>a</strong><strong>t</strong><strong>a Kunci:</strong> <em>E</em><em>uthanasia, </em>Hak untuk mati, Hukum Positif</p><p><strong>A<em>bstract:</em></strong><em> This study aims to find out the regulation of passive euthanasia in Indonesia in terms of positive law. The method or type of research used is normative legal research. Normative legal research itself is legal research carried out by examining materials sourced from library materials, and consists of primary legal materials and existing secondary legal materials based on law as a prevailing norm in society. Based on the results of this study, it can be concluded that, the regulation passive euthanasia in the positive legal order in Indonesia is not fair because there is no Constitution or KUHP that specifically regulates euthanasia.</em></p><p><em><strong>K</strong><strong>e</strong><strong>y</strong><strong>words:</strong> Euthanasia, Right to Die, Positive Law</em></p>
PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA PENYIDIKAN KEPOLISIAN UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER-TERRORISM
Authors: Argastya Alfendo Yefta , Supanto ' 
Published: May 2023

<p><strong>Abstrak: </strong>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana dalam mengakomodasi kejahatan cyber-terrorism di Indonesia serta penerapan hukum pidana yang dilakukan kepolisian dalam proses penyidikan untuk menangani kejahatan cyber-terrorism. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Untuk penunjang bahan hukum, dilakukan wawancara dengan pihak Subdit V/Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian diperoleh bahwa tindak pidana cyber-terrorism belum dirumuskan ke dalam peraturan perundang- undangan. Dalam mengantisipasi tindak pidana cyber-terrorism penyidik menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Terorisme. Dalam penelitian ini juga dilakukan inventarisasi instrumen hukum yakni KUHP, UU Pendanaan Terorisme, dan UU Telekomunikasi. Tetapi instrumen tersebut tidak bisa diterapkan pada tindak pidana cyber-terrorism. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cyber-terrorism menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Terorisme dalam jangka waktu sementara.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Cyber-terrorism, Penyidikan, Pengaturan Hukum Pidana, Penerapan Hukum Pidana oleh Penyidik.</p><p><em><strong>Abstract: </strong>This research aims to determine the regulation of criminal law in accommodating cyber-terrorism crimes in Indonesia and the application of criminal law by the police in the investigation process to deal with cyber-terrorism crimes. This research is a normative legal research, with a perspective using primary and secondary legal materials which are analyzed using deductive logic reasoning methods. The technique of collecting legal materials used is literature study. To support legal material, interviews were conducted with the SubDirectorate V/Siber of the Directorate of Special Criminal Investigation at the Central Java Police. The results showed that the crime of cyber-terrorism has not been formulated into legislation. In anticipating criminal acts of cyber-terrorism, investigators use the legal instruments of the ITE Law and the Terrorism Law. In this study, an inventory of legal instruments was also carried out, namely the Criminal Code, the Terrorism Financing Act, and the Telecommunications Law. However, this instrument cannot be applied to criminal acts of cyber-terrorism. Investigators in conducting investigations into criminal acts of cyber-terrorism use the legal instruments of the ITE Law and the Terrorism Law for a temporary period.</em></p><em><strong>Keywords: </strong>Cyber-terrorism, Investigation, Criminal Law Regulation, Application of Criminal Law by Investigators</em>
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR SECARA ILLEGAL (Studi Putusan No. 264/Pid.Sus/2020/PNBjn)
Authors: Rahmawati Julieta Sonia Pradilla , Ginting Rehnalemken 
Published: May 2023

<p><strong>Abstrak: </strong>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir secara illegal dengan menganalisis mengenai Pengaturan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hukum dalam putusan perkara No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro terhadap Pelaku Penambang Pasir secara illegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan mengenai tinjauan putusan berkaitan dengan Pengaturan Hukum Pidana dan tinjauan Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutus perkara berdasarkan unsur-unsur Pasal yang ada. Putusan perkara tindak pidana penambangan pasir secara illegal ditinjau menggunakan beberapa peraturan yang relevan dengan perkara tersebut seperti Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain itu karena penulis meneliti perkara yang ada di Daerah Jawa Timur terdapat Peraturan Daerah No.1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan. Dalam melakukan pertimbangan hukum, Majelis hakim mempertimbangkan dengan asas penafsiran hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori menimbang perkara tersebut dengan Peraturan hukum terbaru.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>putusan hakim; pertambangan pasir illegal; hukum pidana administratif</p><p><strong>Abstract: </strong>This research aims to analyze the Criminal Investigation of Illegal Sand Mining by analizing in advance the Criminal Law Regulation and The Judge Consideration of Bojonegoro District Court against Illegal Sand Mining with prescriptive normative legal research. The data achieved from primary and secondary data. Based on the results of research and discussion resulted in conclusions regarding the review of the verdict related to the Regulation of Criminal Law and the review of Legal Considerations by the Judge obeserve based on elements of Criminal Law. Based on the results of research and discussion resulted in conclusions regarding the review of the verdict relating to the Criminal Law Regulation and the review of Legal Considerations by the Judge in deciding the case based on the elements of the existing Article. The verdict of the illegal sand mining criminal case was reviewed using several regulations relevant to the case such as Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. In addition, because the author examined the case in East Java, there is Regional Regulation No.1 of 2005 on Mining Business Control. In conducting legal considerations, the judge uses principle of legal interpretation Lex Posterior derogate Legi Priori who weighs the case with the latest law.<strong> </strong></p><strong>Keywords: </strong>law judgements; illegal sand mining; administrative criminal law
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BALAP LIAR MELALUI PATROLI LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN RESOR MAGETAN
Authors: Auliasari Anisa , Lukitasari Diana 
Published: May 2023

<p><strong>Abstrak: </strong>Balap liar merupakan suatu ajang adu kecepatan kendaraan khususnya kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap liar dan efektivitas pelaksanaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar di Kabupaten Magetan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Magetan, pelaku balap liar dan masyarakat, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa aksi balap liar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulanagan pelanganggaran lalu lintas dalam hal balap liar di nilai masih kurang efektif karena balap liar masih sering terjadi dan waktu pelaksaan patroli lalu lintas sudah diketahui oleh pelaku balap liar.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Pelanggaran Lalu Lintas; Balap Liar; Patroli Lalu Lintas.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstract: </strong>Illegal racing is a vehicle speed competition, especially motorized vehicles which is carried out without official permission and is held on the highway. This study aims to determine the criminal provisions regarding violations related to illegal racing and the effectiveness of the implementation of traffic patrols as an effort to overcome illegal racing traffic violations in Magetan Regency. The method used in this research is empirical juridical research. The legal materials used are primary and secondary legal materials, the primary legal materials in this study were obtained through interviews with Magetan Resort Police officers, illegal racing players and the public, while the secondary legal materials were library materials. The data analysis technique used by the author is qualitative analysis. The results of the study stated that the action of illegal racing has been regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The implementation of traffic patrols as an effort to overcome traffic violations in terms of illegal racing is considered to be still ineffective because illegal racing is still common and the timing of traffic patrols is already known by the perpetrators of illegal racing.</p><strong>Keywords: </strong>Traffic Violations; Illegal Street Racing; Traffic Patrol.
PENERAPAN ATURAN PERBUATAN BERLANJUT DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA
Authors: Mulyana Alif Oksaryan , Lukitasari Diana 
Published: May 2023

<p><strong>Abstract: </strong>The application of the concursus is not an easy thing because one formulation and the other Concursus formulations have similarities, so in its application, it is necessary to be careful and thorough with judges in deciding and applying which concursus rules will be used, therefore This article purpose of examining and answering the problem of how to apply the provisions of Article 64 of the Criminal Code regarding continuing actions in criminal case decisions. This legal research is prescriptive normative legal research. The approach used is statutory. The data collection technique used is a literature study. The data analysis technique uses the syllogism method with a deductive mindset. Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that in continuing actions there is a "relationship in such a way" between every action that is carried out, which between one action and another must be linked and considered as one act only, and for these actions only arise. For one, this element is an essential element of Article 64 of the Criminal Code, this is what distinguishes it from other Concursus, especially from the Realist Concursus which is almost similar to continuing cctions yet these elements.</p><p><strong>Keywords: </strong>Application; Action continues; Criminal Case Judgment</p><p><strong> </strong></p><p><strong>ABSTRAK: </strong>Penerpan concursus bukanlah suatu hal yang mudah karena antar satu rumusan dengan rumusan Concursus yang lainnya mempunyai kemiripan maka dalam penerpannya diperlukan kehati- hatian dan ketelitian Hakim dalam memutuskan dan menerapkan aturan concursus mana yang nantikanya akan digunakann oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan ketentuan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut dalam putusan perkara pidana. penelitian hukum ini sendiri merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa penerapan dari aturan perbuatan berlanjut saat terdapat suatu unsur atau sayarat “hubungan sedemikian rupa” antara setiap perbuatan yang dilakukan, kemudian diantara satu perbuatan dengan perbuatan lain harus dikaitkan dan dianggap sebagai satu perbuatan saja, serta atas perbuatan- perbuatan tersebut timbul hanya dari satu kehendak saja, dimana unsur tersebut merupakan unsur yang paling esensial dari Pasal 64 KUHP hal inilah yang membedakan dengan Concursus yang lain khususnya dengan Concursus Realis yang hampir serupa dengan Perbuatan Berlanjut.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Penerapan; Perbuatan berlanjut; Putusan Perkara Pidana</p>
Tindak Pidana Materiil dan Penyertaan (studi putusan nomor 242/pid.b/2020/pn.smn
Authors: Putri Elma Veranita 
Published: May 2023

<p align="justify">Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Untuk penunjang bahan hukum dilakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan penerapan tindak pidana materiil pada Putusan No: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn sebagai tindak pidana kealpaan yang dilakukan bersama-sama karena dalam mewujudkan tindak pidana kealpaan terdakwa Isfan Yoppy Andrian dilakukan bersama-sama dengan saksi Riyanto dan saksi Danang Dewo Subroto (dalam berkas terpisah). Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada beberapa indikator kelalaian pada Putusan No: 242/Pid.B/2020/Pn.Smn yaitu terdakwa tidak mempertimbangkan faktor cuaca, terdakwa tidak mempertimbangkan faktor SDM, tidak adanya pemberitahuan kepada orang tua murid, tidak adanya ijin dari kepala sekolah, dan tidak adanya musyawarah antar pembina pramuka. Sedangkan dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/Pn.Pdp perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan SOP pemasangan rigging stage yaitu tidak mensterilkan tempat pemasangan.</p>
LEGALITAS DAN EFEKTIVITAS OPERASI TANGKAP TANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
Authors: Faris Afif Naufal , Ginting Rehnalemken 
Published: May 2023

<p>Abstrak<br />Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan operasi tangkap tangan KPK dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis dengan Ibu Mia Suryani Siregar,S.H.,M.H. Spesialis Biro Hukum yang bertugas dalam penanganan prapradilan, wawancara dilakukan pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 11.00 WIB. Serta meliputi data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, dan dengan mengkaji hasil wawancara dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya teknis analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OTT merupakan tindakan yang legal dan terjadi penambahan syarat OTT serta penambahan pengawasan terhadap KPK yang berimplikasi terhadap berkurangnya efektivitas OTT.<br />Kata Kunci : Efektifitas OTT ; KPK; Legalitas;</p><p>Abstract<br />This study aims to find out about implementation of Hand Arrest Operation after the changes of Regulation Number 30 of 2002 with Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Korupsi. This research is a descriptic empiritical research. The primary data is obtained by doing interview with mrs. Mia Suryani Siregar,S.H., M.H., member of law field specialist in the Komisi Pemberantasan Korupsi office on Tuesday, 25 February 2020 at 11 o’clock until done, Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection technique used is the study of field, by reviewing Regulation Number 20 of 2001 which contain Corruption Crime Eradication, and Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. The technical analysis used is qualitative method. The results show that Hand Arrest Operation is legal and there is additional terms to legally doing Hand Arrest Operation which makes effectivity reduction on Hand Arrest Operation.<br />Keywords: Effectivity; Legality; KPK; OTT</p>
KAJIAN HUKUM PIDANA PEMALSUAN AIR ZAM-ZAM DALAM PUTUSAN NOMOR. 319/PID.SUS/2018/PN PKL
Authors: Cahya Pratiwi Alya Citra , Ginting Rehnalemken 
Published: May 2023

<p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Dengan Sengaja Memproduksi Dan Mengedarkan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor. 319/Pid.Sus/2018/Pn Pkl). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif, jenis data yang dipakai yaitu data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undang, dan bahan hukum sekunder yakni dokumen dan literatur. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Data diolah dengan menggunakan teknik analisisi bahan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa, penulis menemukan jerat hukum lain yang mestinya harus disangkakan terhadap terdakwa. Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pemalsuan air zam-zam yang tidak memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pengaturan hukum yang diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut membutuhkan pertimbangan hukum secara rinci terkait unsur-unsur delik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar dapat menjatuhkan sanksi yang menimbulkan efek jera. <br />Kata Kunci : Pidana, Konsumen, Putusan, Pertimbangan Hukum.</p><p>Abstract<br />This article aims to find out about the Criminal Law Review of Criminal Acts Accidentally Producing and Circulating Goods That Do Not Meet Indonesian National Standards (Study of Court Judgement Number 319 / Pid.Sus / 2018 / PN Pkl). The research method used in this article is normative legal research. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material, namely provisions of statutory regulations, and secondary legal materials namely documents and literature. The technique of collecting legal material in this article uses library research or document studies. The data is processed using material analysis techniques with syllogism methods that use deductive thinking patterns. The results of the study stated that, the authors found other legal penalty that should have been alleged against the defendant. This research disscuss about criminal acts zam-zam water forgery which does not meet the standards according to consumer needs. The legal regulation applied in this case is article 120 Paragraph (1) of the Law of The Republic of Indonesia Number 3/2014 about industry. Judges in issuing decisions on such cases requires detailed legal considerations related to elements of offense committed by criminal offenders in order to impose sanctions that have a deterrent effect. <br />Kaywords : Criminal, Customer, Decisions, Legal Considerations.</p>