bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Determination Of Optimum Drying Condition On Flavonoid Content Of Ficus Carica L. Leaves Using Tray Dryer
Authors: Hermawati Emma , Yusmardhany Yusuf  , Adhitasari Alfiana 
Published: May 2023

This research aims to find out the characteristics of Ficus carica L. drying process using a tray dryer and determine the effect of temperature and drying time on Ficus Carica L. flavonoid content using a tray dryer to obtain Ficus carica L. herbal leaf tea which is high in antioxidants. At the experimental stage, the water content of fresh leaves of Ficus carica L. were determined, so the water content is 74 ± 1.11% (wet base), then dried using a tray dryer at 35; 40; 45; 50; and 55oC, with a variation of the drying air flow rate of 1.3; 1.6; 1.9; 2.2; and 2.4 m/s. The optimum temperature and drying air flow rate are 50oC and 1.9 m/s since the highest flavonoid content was obtained at those condition as much 0.78 ± 0.001 gram QE/100gram extract. Dried products which packaged in tea bags have a content of 23.60% carbohydrate, total fat 3.50%, protein 5.35%,antioxidant 154.25 ppm and calorific value of 1430 Kcal/100 grams. It can be concluded that Ficus carica L. drying process using a tray dryer can be used to produce herbal leaf tea which is high in antioxidants and flavonoid content.
Analisis Perbandingan Nilai Kerusakan Jalan Berdasarkan Pengamatan Metode Pci (Pavement Condition Index) dan Metode Iri (International Roughness Index) pada Jalan Poros Pasarwajo-Dongkala Kabupaten Buton
Authors: Hardiana Jeni , Idwan Idwan , Agusman Agusman 
Published: May 2023

Jalan Poros Pasarwajo-Dongkala merupakan jalan arteri sekunder dengan tipe 1 lajur 2 arah. Kerusakan jalan yang terjadi pada jalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain beban kendaraan yang berlebihan (overloading), arus lalu lintas padat karena jalur ini merupakan jalur perkantoran Takawa, pasar Kaloko, serta kawasan industri di antaranya Pusat Pelelangan Ikan (PPI), PT. Triko serta beberapa lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kerusakan jalan dan jenis penanganannya dengan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI dan International Roughness Index (IRI.) Proses survey dan pengukuran dilapangan dilakukan untuk mengetahui luasan kerusakan dan pengelompokkan tingkat kerusakan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode PCI dan IRI untuk dapat mengidentifikasi kondisi perkerasan jalan serta jenis perbaikan yang dibutuhkan sesuai Permen PU No: 13/PRT/M/2011 dan metode Asphalt Institute MS-17. Hasil penelitian dan analisis dari metode PCI dan IRI diperoleh nilai yang cukup berbeda pada setiap segmennya yaitu pada metode PCI kondisi jalan sangat baik 12%, kondisi baik 36%, kondisi sedang 36%, rusak ringan 28% dan rusak berat 3%. Sedangkan pada metode IRI, kondisi jalan sangat baik 0%, kondisi baik 19%, kondisi sedang 53%, rusak ringan 28%, dan rusak berat. Untuk jenis penanganan kerusakan yang sesuai dengan metode PCI adalah tambalan dan lapis tambahan sebesar 68% dan rekonstruksi sebesar 32%. Sedangkan untuk metade IRI jenis penanganan yang sesuai adalah pemeliharaan berkala sebesar 53%, peningkatan jalan sebesar 28%, serta pemeliharaan rutin sebesar 19%.
Analysis of The Puncak Tumada Drinking Water Network System Using Epanet Software
Authors: Abdu Muhammad , Asrasal Aswad , Sayfullah Muhammad 
Published: May 2023

Tumada village is a village located in kapontori district of buton regency, with a population of 630 people where clean water needs are obtained from access to water sourced from springs by the method of flowing using pipes by gravity so that water needs can be met. The height of the tank source is at the high point of Elv = ± 24.27 MDPL while the highest place for water use is Elv = ± 50 MDPL. Those who do not get this water source are those who are located in sma and in the peak area of tumada where the number of KK = 7 To improve water management, the water is first accommodated in the tank and flowed by gravity, where the elevation elevation of the Elv tank placement = ± 63. With the analysis obtained pipe sizes of 12.5 mm, 25 mm, 50 mm with a tank capacity of 6000 liters and pump power can be used with a head of 50 m and flow of 0.5 LPS in addition to that a minimum press of 9.5 m and speed respectively for the main pipe of 0.28 m / s and pipe Divider of 0.16 m / s and discharge in the pipe flow of 0.56 LPS for the main and for divisors of 0.03 LPS and 0.02 LPS.
Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Aturan Pelayanan Publik yang Berkeadilan
Authors: Zulhizah Febriansyah  , Surajiman Perkasa  
Published: May 2023

Legal philosophy in Indonesia has a very large function and role in the formation of positive law in Indonesia. In terms of forming public service regulations, this cannot be separated from the role of legal philosophy which is able to see the need for law in society. Good public service is a right and a desire for every citizen, especially in the concept of a welfare state which prioritizes the realization of social welfare and justice, but currently there are still many maladministrations that cause harm to society. For this reason, the function of legal philosophy is needed in making good public service regulations as a means of realizing justice and social welfare. There are at least three elements that must be met for the realization of good public service, namely 1) openness, 2) supervision, 3) fairness. Transparency is needed so that the public is aware of the government's work plan and supervises it so that irregularities do not occur. Meanwhile, to realize justice, the process of making regulations or policies must be carried out through the following stages: formulation of problems, policy agendas, selection of alternative policies, and determination of policies as a system that must be fulfilled together. It takes cooperation between the government and society to make it happen.
Abstrak
Filsafat Hukum di Indonesia mempunyai Fungsi dan Peranan yang begitu besar dalam pembentukan hukum positiv di Indonesia. Dalam hal pembentukan aturan Pelayanan pubik itu tidak terlepas dari peranan filsafat hukum yang mampu melihat kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pelayanan public yang baik merupakan hak dan dambaan bagi setiap warga negara, terutama dalam konsep welfare state yang mengutamakan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat, namun saat ini masih banyak terjadi maladministrasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Untuk itu perlunya fungsi dari filsafat hukun dalam pembuatan aturan pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk terwujudnya pelayanan publik yang baik, yaitu 1) keterbukaan, 2) pengawasan, 3) keadilan. Keterbukaan diperlukan agar masyarakat mengetahui rencana kerja pemerintah dan melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Sementara itu, untuk mewujudkan keadilan, maka proses pembuatan peraturan atau kebijakan harus dilakukan melalui tahapan: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan sebagai sebuah sistem yang harus dipenuhi secara bersama. Perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya
Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru)
Authors: Hartanto  , Arvita Hastarini  , Dista Amelia Sontana  
Published: May 2023

Households that were initially closed to authorities seem to be open now with the entry of public authorities, it is often people's awareness that even within the family there are many unsolved legal cases. Often witness and victim protection institutions that only protect criminal cases that have gone "viral" or have occurred with the parties are public figures, but every day at the middle and lower levels of society the same conflict problems occur. A patriarchal culture that has a gendered phenomenon has not been significantly reduced due to various cultural, social, economic, or even religious factors. So the problem is how victimology and the new criminal law can provide legal protection for victims of domestic violence, whose perpetrators are family members (close people) of the same house. Furthermore, how compensation/restitution for victims who experience violence is not limited to the physical appearance but more to the heart (spiritual).
Abstrak
Rumah tangga yang awalnya merupakan otoritas tertutup seolah saat ini terbuka dengan masuknya otoritas publik, sering kesadaran masyarakat bahwa didalam rumah tanggapun banyak menyimpan perkara hukum yang belum terungkap. Kerapkali lembaga perlindungan saksi dan korban yang hanya melindungi perkara pidana yang sudah “viral” atau yang terjadi dengan para pihak adalah tokoh publik, namun keseharian dalam tataran masyarakat menengah kebawahpun terjadi permasalahan konflik yang sama. Budaya patriaki yang berfenomena gender belum dapat terkurangi dengan signifikan karena berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, atau bahkan agama. Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana viktimologi maupun undang-undang hukum pidana yang baru dapat memberi perlindungan hukum terhadap korban dalam kekerasan rumah tangga yang notabene pelakunya adalah anggota keluarga juga (orang dekat) serumah. Lebih lanjut bagaimana ganti rugi/ restitusi bagi korban yang mengalami kekerasan tidak sebatas fisik yang terlihat namun lebih banyak pada batiniah (rohani).
Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia
Authors: Dedi Irwan  , Rumainur  
Published: May 2023

This study analyzes and discusses the role of legal philosophy in Indonesia. Legal philosophy changes the statutory regulations based on TAP XX/MPRS 1966, then the order of statutory regulations based on TAP III/MPR/2000, until finally is the order of laws and regulations based on article 7 of law No. 12 of 2011 in lieu of law no. 10 of 2004, this change is based on legal philosophy in Indonesia based on legal theory, this is that legal philosophy plays a very important role in forming law in a democratic direction, leading to the true needs of society, the change is based on renewal based on the principle of utility and fairness of function. national law is for protection, so the change or formation of law in Indonesia must go through a process of legal philosophy in which it is able to direct and accommodate legal needs in accordance with the level of progress of development in all fields, which is also able to meet the needs of a diverse society at large, which The laws formed are the rules for the game of life. Law is formed as a fulfillment of a sense of justice for the wider community, without distinguishing race, class, ethnicity, party, religion or other distinctions within the framework of Bhinneka Tunggal Ika.
Abstrak
Penelitian ini menganalisa dan membahas tentang peran filsafat hukum yang ada di Indonesia filsafat hukum mengubah tata aturan peraturan perundang-undangan yang didasari TAP XX/MPRS Tahun 1966, kemudian tata urutan Peraturan perundang-undangan yang di dasari TAP III/MPR/2000, sampai terakhir adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasari pasal 7 undang-undang No, 12 tahun 2011 sebagai pengganti undang-undang No. 10 tahun 2004, pengubahan itu atas dasar filsafat hukum di Indonesia ada pada teori hukumnya hal ini bahwa filsafat hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum ke arah yang demokratis, mengarah kepada kebutuhan masyarakat yang hakiki pengubahan itu atas dasar pembaharuan yang didasari pada asas kemanfaatan dan keadilan fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembentukan hukum di Indonesia harus melalaui proses filsafat hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk, yang mana hukum yang dibentuk merupakan rules for the game of life. Hukum di bentuk sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau pembedaan lain dalam kerangka bhinneka tunggal ika.
Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan
Authors: Muhammadi Alfarabi  , Rumainur  
Published: May 2023

This journal discusses the role of legal philosophy in building a sense of justice. Philosophy of law is a branch of science that studies the basics, objectives, and principles of law. Legal philosophy also considers abstract questions related to human rights, justice, and moral obligations. A sense of justice is a concept that refers to the feeling that all people get equal rights before the law and are given justice according to their deeds. Building a sense of justice is provided through the judge's ruling process. However, judges are often easily intervened by certain parties, resulting in a legal mafia in the judiciary. For example, the practice of the judicial mafia in Indonesia can be seen from cases where judges are intervened by lawyers or other parties to give unfair verdicts. To deal with this problem, the theory of fair law enforcement proposes a research method that focuses on how to enforce laws that are fair and equitable for everyone. This research was conducted by collecting data related to the judicial process, analyzing existing legal policies, and evaluating how legal practice in the field. This research method aims to find solutions to the problems of the legal mafia that occur in the judiciary and build a stronger sense of justice in society.
Abstrak
Jurnal ini membahas peran filsafat hukum dalam membangun rasa keadilan. Filsafat hukum merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari dasar-dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip dari hukum. Filsafat hukum juga mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan abstrak yang terkait dengan hak asasi manusia, keadilan, dan kewajiban moral. Rasa keadilan merupakan suatu konsep yang mengacu pada perasaan bahwa semua orang mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum dan diberi keadilan sesuai dengan perbuatan mereka. Membangun rasa keadilan diberikan melalui proses putusan hakim. Namun, hakim seringkali mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi mafia hukum di peradilan. Contohnya, praktek mafia peradilan di Indonesia terlihat dari adanya kasus-kasus dimana hakim diintervensi oleh pengacara atau pihak lain untuk memberikan putusan yang tidak adil. Untuk menghadapi permasalahan ini, teori penegakan hukum berkeadilan mengajukan metode penelitian yang memfokuskan pada bagaimana cara menegakkan hukum yang adil dan merata bagi semua orang. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait proses peradilan, menganalisis kebijakan-kebijakan hukum yang ada, serta mengevaluasi bagaimana praktek hukum di lapangan. Metode penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan mafia hukum yang terjadi di peradilan dan membangun rasa keadilan yang lebih kuat di masyarakat.
Spirit Urbanisasi Masyarakat Samin Modern dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Authors: Handitya Binov , Rian Sacipto  
Published: May 2023

The background for writing this article is to find out the development of the Modern Samin people in Bapangan Village, Blora Regency. The spirit of urbanization carried out by several people in the Samin Modern community has its own characteristics which are very unique to be studied. The main issues raised in this research article include 1) the existence of the Samin tribe in the modern world; 2) The Spirit of Urbanization of the Samin Community in Sustainable Economic Development. The method used in this study is the mixed method combining normative studies which are strengthened by field studies through interviews with several respondents carrying out the urbanization process. In general, the results obtained are that the urbanization process carried out by several people from the Samin Modern tribe in Bapangan Village has positively impacted economic development in the village of origin. The pattern used by the perpetrators of urbanization by participating in developing the village of origin has an indirect influence, namely changing the pattern of the local community to build village infrastructure like in urban areas and stimulating the community to be more advanced economically.
Abstrak
Latar belakang penulisan artikel ini untuk mengetahui perkembangan masyarakat Suku Samin Modern di Desa Bapangan Kabupaten Blora. Spirit urbanisasi yang dilakukan oleh beberapa orang di masyarakat Samin Modern memiliki karakteristik tersendiri yang sangat unik untuk dikaji. Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel penelitian ini diantaranya: 1) eksistensi suku samin pada dunia modern; 2) Spirit Urbanisasi Masyarakat Samin Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah mix method dengan memadukan kajian secara normative yang diperkuat dengan studi lapangan melalui wawancara kepada beberapa responden yang melakukan proses urbanisasi. Hasil yang diperoleh secara umum proses urbanisasi yang dilakukan oleh bebrapa orang masyarakat suku Samin Modern di Desa Bapangan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di desa asal. Pola yang dipakai para pelaku urbanisasi dengan ikut membangun desa asal memberikan pengaruh secara tidak langsung yakni merubah pola masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur desa seperti diperkotaan dan menstimulus masyarakat untuk lebih maju secara ekonomi.
The Contemporary Identity of the Architectural Design in the Great Mosque of Algeria
Authors: Sekhri Adel , Assassi Abdelhalim , Mebarki Ammar 
Published: May 2023

Objectives: This research paper deals with the issue of the contemporary identity of the architectural design in the Great Mosque of Algeria, which represents a sign of the future through the use of advanced building materials. The contemporary trend in the construction of the Great Mosque of Algeria made us wonder whether the identity of the cultural heritage of the ancient mosques was considered in its architecture. This research paper aims to clarify the continuity between heritage and historical traditions in the architecture of this contemporary mosque.
Methods: A comparative method was followed, which focused on the identity of the architectural character of the architectural elements that make up the planning system of the Great Mosque of Algeria, and the extent of the impact of heritage on the emergence of this contemporary mosque.
Results:. The results confirmed the impact of the historical heritage on the architectural character of the Great Mosque of Algeria, including spatial elements, such as the prayer hall and the courtyard, and the identity of the architectural elements that make up the Mosque, such as the mihrab, the pulpit, the minaret and the dome.
Conclusions: This corresponds to the design direction of the Mosque’s architecture, the direction of belonging. The Mosque is linked to the vocabulary of Islamic architecture and preserves the identity of its architectural character.
The Phenomenon of Wearing Traditional Fashion Among Saudi Women
Authors: Alajaji Tahani Nassar 
Published: May 2023

Objectives: This study aimed to identify the extent to which Saudi women wear traditional clothes, to determine the occasions in which women wear those outfits, and to identify the factors affecting their adoption in Saudi society.
Methods: The study follows a descriptive analytical approach using the survey-based analysis, for a simple random sample of (300) women from the different regions of Saudi Arabia, and (9) Saudi fashion designers, which is an intentional sample.
Results: The study reached several results, the most prominent of which Show the existence of a correlation between the desire of women to wear traditional costumes and the age, educational level, financial income, and occupation. There is a relationship between women's wearing traditional costumes and some of the factors affecting their wearing. There is a relationship between women's willingness to wear traditional costumes and the types of occasions in Saudi society. The majority of Saudi designers do not have a background in the names and shapes of the original Saudi traditional costume and motifs.
Conclusions:The paper concludes with recommendations to monitor and record the changes to traditional costumes in Saudi Arabia, to establish a specialized conventional fashion museum for each region in the Kingdom, and to link classic fashion to global fashion.
Public Use of Telemedicine Communication Technology and Its Relationship to Healthcare Quality: A Comparative Study between the Egyptian and Saudi Public
Authors: Hussein Eman Fathy , Refaie Ahmed Mohamed 
Published: May 2023

Objectives: The research aims to identify the public's use of communication technology for the provision of remote medical services and its relationship to the quality of healthcare.
Methods: The two researchers used the field survey method and a comparative approach to identify similarities and differences in the study sample. The study was conducted with a sample of 400 individuals from the Egyptian public. The survey newspaper tool was employed, and various statistical techniques were utilized, including the Pearson correlation coefficient and the t-test.
Results: The findings of the study indicate a statistically significant correlation between the public's use of communication technology for providing remote medical services and the quality of healthcare. Additionally, a statistically significant correlational relationship exists between the role of communication technology in providing telemedical services and the development of public usage, along with its contribution to generating interest in these services.
Conclusions: It is crucial to emphasize the public's use of communication technology for providing telemedicine services in order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) and the global commitment to attaining universal health coverage by 2030.
Human Media Values An Original and Field Study on the Jordanian Media Elites
Authors: Rababa Muhammad , Maqableh Rasha 
Published: May 2023

Objectives: The study aimed to determine the extent to which the media observe human values from the perspective of the Jordanian media elites.
Methods: A field questionnaire was prepared to assess these values. The descriptive approach was employed in the form of a field survey to explore the opinions of Jordanian media elites regarding the extent to which the media uphold these human values in their content. A questionnaire consisting of 77 items was prepared and distributed across five main axes. It was distributed both electronically and in person. The researchers obtained 173 responses from the media elites, which were subjected to statistical analysis using scientific research procedures.
Results: IThe study revealed several findings, including the following: All legislations included high-end human principles and values, and Islam incorporates legislation and principles that emphasize these noble human values. However, it was found that the media did not consistently adhere to these standards, principles, and human values. Furthermore, statistically significant differences were observed across the study's axes due to factors such as age, the media person's affiliation with a particular medium, educational qualifications, and media experience.
Conclusions: The study concluded that there is a need for an effective union to monitor the activities of media institutions and evaluate their performance in terms of their adherence to human standards and values.