bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kehendak Perempuan dalam Memilih Calon Suami perspektih Hukum Perkawinan
Authors: Zuhria Aminatus , Auni Ayfa Fayzayil Enri , Isnaini Iklilah Dian 
Published: February 2023

Abstract: In marriage, a woman has the right to choose her partner as a man. But in reality, many women do not have the right to choose their partners, as happened in Dusun Kopang, Village Karang Gayam, Blega, Bangkalan, Madura. This research discusses women's will in choosing a husband-to-be from the perspective of marriage law. This research is field research with qualitative approach methods. The data sources used are primary and secondary data. Data collection is done with interviews and documentation. The collected data is then presented and analyzed deductively to produce a conclusion. The study concluded three reasons behind the lack of women's will in choosing a potential partner: First, parents worry that their child is plunged into promiscuity. Second, economic reasons, and third, the bride-to-be wants to appreciate or make both parents happy, agreeing to the choices of both parents. In Indonesian marriage law, a woman has the right to determine her future husband as a man can choose his future wife. In Article 16 paragraph 2 compilation of Islamic law and Article 6 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974, it is explained that the marriage to be held must first be based on the willingness of both prospective husbands or prospective wives. There should be no form of coercion in the path of marriage.
Keywords: Women's will, matchmaking, marriage.
Abstrak: Dalam perkawinan, seorang perempuan berhak memilih pasangannya sebagaimana laki-laki. Namun pada kenyataannya, banyak perempuan yang tidak memiliki hak memilih pasangannya sebagaimana yang terjadi di Dusun Kopang Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, Madura. Penelitian ini membahas tentang kehendak perempuan dalam memilih calon suami dalam perspektif hukum perkawinan. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dipaparkan, dan dianalisis secara deduktif untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga alasan yang melatarbelakangi minimnya kehendak perempuan dalam memilih calon pasangan yaitu: Orang tua khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas, alasan ekonomi, dan calon pengantin perempuan ingin menghargai atau membahagiakan kedua orang tuanya dengan menyetujui pilihan dari kedua orang tuanya. Dalam Hukum perkawinan di Indonesia, perempuan berhak menentukan calon suaminya sebagaimana laki-laki bisa memilih calon istrinya. Dalam Pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan, harus terlebih dahulu berdasarkan kerelaan kedua calon suami atau calon istri, tidak boleh ada bentuk paksaan dalam menuju jalan perkawinan.
Kata kunci: Kehendak perempuan, perjodohan, pernikahan, hukum perkawinan.
Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Authors: Hidayatullah Muhammad Yunus , Abidin Ahmad Zainal , Ramadhani Muhammad , Ningtyas Mega Ayu 
Published: February 2023

Abstract: The Indonesian government requires its married citizens to record their marriages. But many citizens who are still married do not perform the marriage ceremony known as sirri marriage (secret marriage). The Indonesian Ulema Council issued fatwa No. 10 of 2008 on Marriage under The Hands. This study studied sirri marriage according to MUI fatwa. This research is normative juridical research and is descriptive-analytical using qualitative approach methods. The data source used is primary data in the form of MUI Fatwa while secondary sources are in the form of books or journal articles that support this research data. The data obtained is then organized, edited, and analyzed through deductive analogies. The results of the study concluded that Fatwa MUI Number 10 of 2008 concerning Marriage Under the Hand states that the law of sirri marriage or marriage under the hands of the law is valid while the marriage has qualified and got along well. However, MUI also provides further information if the marriage sirri can cause harm in the future then the marriage should be recorded to the competent authorities.
Keywords: Nikah sirri, MUI, fatwa, Islamic law
Abstrak: Pemerintah Indonesia mewajibkan warganya yang menikah agar mencatat pernikahannya. Namun banyak warga yang masih yang menikah tidak melakukan pentatan nikah yang dikenal dengan nikah sirri. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Penelitian ini mengkaji tentang Pernikahan Sirri Menurut Fatwa MUI. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer berupa Fatwa MUI sedangkan sumber sekunder berupa buku atau artikel jurnal yang mendukung data penelitian ini. Data yang didapat kemudian diatur, disunting dan dianalisis melalui analogi deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan menyatakan bahwa hukum dari nikah sirri atau nikah di bawah tangan hukumnya sah selagi pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi MUI juga memberikan keterangan lebih lanjut apabila pernikahan sirri tersebut dapat menimbulkan kemudharatan ke depannya maka hendaknya pernikahan tersebut dicatatkan kepada instansi yang berwenang.
Kata kunci: Nikah sirri, MUI, fatwa, hukum Islam.
Pemberian Sesajen untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam
Authors: Alfiah Lailul , Asfarina Salsabilla Libnatus , Aldinar Moh. Fuad Ali 
Published: February 2023

Abstract: English translation. In some Javanese traditions, there is the provision of offerings, including when ruwah village. Scholars differ on the law of offerings. This article discusses the law of giving offerings to the ritual ruwah village perspective of Islamic law. This research is a type of literature and qualitative research. Data collection is done through books and articles that are then organized, edited, and analyzed descriptively. The study results concluded that the implementation of village activities was carried out to respect the spirits of the ancestors for the sake of creating a sense of security in the local village and preserving the surrounding culture. In Islamic law, there are scholars who forbid sesajen because there is an element of shirk in the form of asking and praying to other than Allah. In addition, there is the opinion of scholars who punish the offerings for the village ruwah based on the purpose of the village ruwah ceremony. The law is haram if it is done to ask and pray for something other than Allah. But if you organize it to share with alms and establish friendship like Muslims in general, then the law is legal.
Keywords: law, offerings, ruwah, ulama, tradition.

Abstrak: Dalam beberapa tradisi Jawa terdapat pemberian sesajen di antaranya Ketika ruwah desa. Ulama berbeda pendapat tentang hukum sesajen. Artikel ini membahas tentang hukum pemberian sesajen untuk ritual ruwah desa perspektif hukum Islam. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui buku dan artikel yang kemudian diatur, disunting, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan sesajen ruwah desa dilakukan untuk menghormati roh para leluhur, demi terciptanya rasa aman di desa setempat, dan guna melestarikan budaya sekitar. Dalam hukum Islam, terdapat ulama yang mengharamkan sesajen karena di dalamnya terdapat unsur syirik berupa meminta dan berdoa kepada selain Allah. Selain itu terdapat pendapat ulama yang menghukumi sesajen untuk ruwah desa dengan berdasarkan tujuan diselenggarakannya upacara sesajen ruwah desa tersebut. Jika menyelenggarakannya dengan bertujuan guna meminta dan berdoa suatu hal kepada selain Allah, maka haram hukumnya. Namun jika menyelenggarakannya dengan bertujuan untuk saling berbagi dengan sedekah dan menjalin silaturahmi layaknya umat muslim pada umumnya, maka hukumnya sah-sah saja.
Kata Kunci: hukum, sesajen, ruwah, ulama, tradisi.
Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur dan Perlindungan Korban
Authors: Suratin Cahaya , Zakiyah Erika , Al Ayyubi Muhammad Sholahudin , Permatasari Virancya Indah , Rochmah Zulfi Hardiyanti 
Published: February 2023

Abstract: Abuse often occurs in society. The majority of those who are victims of abuse are women and children. This article discusses the punishment for perpetrators of the criminal act of sexual abuse of minors. This research is normative juridical. The collected data is analyzed descriptively qualitatively. The study results concluded that the Criminal Act of Sexual Abuse against children is regulated in Law No. 23 of 2002 and Jo Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. What is meant by a child is a child who is not yet eighteen years old. Perpetrators of child abuse can be punished with a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, and a maximum fine of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiahs)". Protection for children as victims of the criminal act of abuse provides rest and compensation for losses that the victim has experienced, provides counselling for the victim, and provides medical services. The victim gets legal protection, especially when being a witness to the case he experienced.
Keywords: Punishment, perpetrator, criminal offence, fornication, children.

Abstrak: Pencabulan sering terjadi di masyarakat. Mayoritas yang menjadi korban pencabulan adalan perempuan dan anak-anak. Artikel ini membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun. Pelaku pencabulan terhadap anak bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Perlindungan bagi anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan adalah memberikan restirusi dan kompensasi atas kerugian yang sudah dialami oleh korban, memberikan konseling bagi korban, memberikan pelayanan medis, dan korban mendapat perlindungan hukum khususnya ketika menjadi saksi atas kasus yang dialaminya.
Kata kunci: Hukuman, pelaku, tindak pidana, pencabulan, anak.
Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif ‘Urf: Studi Kasus di Desa Apiapi, Bontang
Authors: Safitri Elsa Fadhilah , Sani Kurnia , Muniroh Luthfiyatul 
Published: February 2023

Penelitian berjudul Analisis ‘Urf Terhadap Perkawinan Turun Ranjang. Dengan teknik pengolahan data wawancara yang kemudian diatur dan dianalisis melalui analogi kualitatif deskriptif, di katakan kualitatif karena bersifat verbal atau kata, di katakan deskrptif kerena menggambarkan dan menguraikan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan masalah perkawinan turun ranjang ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberitahu kepada para pembaca bagaimana perkawianan turun ranjang baik menurut pendapat para ulama, mengetahui pembagian waris islamnya, serta madzab yang menghalalkan terjadinya perkawinan turun ranjang. Hasil dari penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yakni: Pertama, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang didalamnya terdapat rukun dan syarat dari perkawinan yang sakral. Dan adapun permasalahan yang ada di Bontang Kalimantan Timur yakni terkait dengan perkawinan turun ranjang. Yang mana perkawinan tersebut oleh mantan suaminya dengan adik kandungnya guna untuk meneruskan tali persaudaraan. Kedua, mengenai status serta kedudukan perkawinan turun ranjang menurut hukum adalah selama syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi maka, baik secara hukum Islam, maupun undang-undang, Adat. Maka, perkawinan tersebut boleh dilakukan, kecuali apabila suaminya menikahi kakak beradik dalam waktu yang bersamaan. Ketiga, Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan turun ranjang ini yaitu apabila terjadi putusnya perkawinan, maka para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut baik suami, istri, anak-anak berhak mendapatkan nafkah dari sang ayah meskipun anak-anaknya tinggal bersama mantan istrinya. Dari ketiga kesimpulan diatas maka apabila ingin melangsungkan perkawinan harus memikirkan secara matang-matang kerena pernikahan adalah sakral, harus melihat dan mengukur pertimbangan bagi anak-anaknya tidak boleh egois dan mementingkan ego diri sendiri. Karena bagaimanapun pernikahan adalah hukumnya wajib menurut umat Nabi Muhammad SAW
Ihdad dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam al-Bâjûrî dan Imam al-Syaukânî
Authors: Muis Moch. Zulkarnain 
Published: February 2023

Artikel ini mengkaji pemikiran al-Bâjûrî dan al-Syaukânî mengenai ihdad dalam hukum Islam. Kajian ini merupakan kajian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Artikel menunjukkan bahwa al-Bajuri dan al-Syaukânî memandang bahwa ihdad bagi wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya adalah wajib. Di posisi ini, perempuan dilarang untuk berhias, memakai perhiasan, mewarnai tubuh, dan memakai pakaian dengan tujuan berhias. Beberapa hal yang diperbolehkan yaitu memakai sedikit wewangian untuk bersuci dan menyisir rambut menggunakan daun bidara. Dalam konteks ihdad, al-Bâjûrî berpendapat bahwa ihdad disunnahkan bagi wanita ditalak raj’i dan ba’in sedangkan al-Syaukâni tidak Bercelak dan memakai pakaian yang diwarna dalam keadaan tertentu boleh bagi al-Bâjûri sedangkan al-Syaukânî melarang. Al-Bâjûri mendasarkan pemikirannya pada pendapat ulama Syâfi’iyyah sedangkan al-Syaukânî pada hadis. Faktor yang mempengaruhi variasi pemikiran keduanya adalah latar belakang pendidikan dan konteks sosial dan politik.
Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia
Authors: Karimullah Ach. , Maulany Redy Rifky , Amiruddin Muhammad 
Published: February 2023

Abstract: Village Information System (SID) is an application used to manage data in the village. This SID is regulated in Law no. 6 of 2014 concerning Villages. However, the application of SID still has problems. This article examines the problems of implementing SID in Indonesia. This research is a library and is qualitative. The data is analysed descriptively. The results of the study concluded that the application of SID in Indonesia has challenges, both internally and externally. Internal factors in the application of SID are the completeness of village administrative data in building village information systems, the lack of village human resources in managing and developing village information systems, the attention of village communities regarding development information in villages, an application of the information system provided to the village government or developed in the village is not according to the characteristics of the village. Among the external factors is the failure of local governments to prepare information systems in villages.
Keywords: Village Information System, Law, supporting factors, factor inhibitors
Abstrak: Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data di desa. SID ini diatur dalam UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Meski demikian, penerapan SID di Indonesia masih terdapat kendala karena berbagai faktor. Artikel ini mengkaji tentang problematika penerapan SID di Indonesia. Penelitian ini adalah Pustaka dan bersifat kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan SID di Indonesia memiliki tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal dalam penerapan SID adalah kurangnya kelengkapan data administrasi desa dalam membangun sistem informasi desa, lemahnya sumber daya manusia desa dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi desa, kurangnya perhatian masyarakat desa mengenai informasi pembangunan di desa, aplikasi sistem informasi yang diberikan kepada pemerintah desa atau yang dikembangkan di desa tidak sesuai dengan karakteristik desa. Di antara faktor eksternal adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem informasi di desa.
Kata kunci: Sistem Informasi Desa, Undang-undang, faktor pendukung, faktor penghambat.
Penggunaan Donor Asi Untuk Memenuhi Gizi Bayi Perspektif Hukum Islam
Authors: Putri Adelya Jenita Prismada , Fikhriyah Roidatul 
Published: February 2023

Abstract: A mother is obliged to give breast milk to her baby. However, due to certain circumstances, she could not breastfeed her baby, so she bought breast milk. This article discusses the use of breast milk donors to meet the nutritional needs of babies from female workers in terms of maslahah mursalah. This research is conducted in Banyukambang village, Wonoasri district, Madiun regency. Data collection was carried out through interviews and observations. The collected data were analysed deductively with the theory of maslahah mursalah. This study concluded that one of the cases in Wonoasri village about using breast milk donors for babies was because the milk came out a little and had to work. Hence, LS bought breast milk donors from Madiun hospital to meet the nutrition of her 1.5-month-old baby. He bought breast milk for Rp. 1,000,000 for 600 ml. From the perspective of Islamic law, breastfeeding donors to babies are allowed if they meet the terms and conditions of istirda'. The provision of breast milk is for the baby’s benefit so that he is healthy and maintains his soul. This is according to maslahah in preserving the soul (hifz an-nafs).
Keywords: Breast milk donors, babies, working women, Islamic law.
Abstrak: Seorang ibu berkewajiban memberikan ASI kepada bayinya. Namun, karena keadaan tertentu ia tidak bisa menyusui bayinya, sehingga membeli ASI. Artikel ini membahas tentang penggunaan donor ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dari pekerja perempuan ditinjau dari maslahah mursalah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara desuktif dengan teori maslahah mursalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu kasus di desa Wonoasri tentang penggunaan donor ASI bagi bayi adalah karena ASI yang keluar sedikit dan harus bekerja, maka LS membeli donor ASI dari rumah sakit Madiun untuk memenuhi gizi bayinya yang masih berusia 1.5 bulan. Ia membeli ASI dengan harga Rp. 1.000.000 untuk 600 ml. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian donor ASI kepada bayi diperbolehkan jika memenuhi syarat dan ketentuan istirda’. Pemberian ASI tersebut untuk kemaslahatan bayi agar sehat dan terjaga jiwanya. Hal tersebut sesuai dengan konsep maslahah dalam prinsip menjaga jiwa (hifz an-nafs).
Kata kunci: Donor ASI, bayi, perempuan pekerja, hukum Islam.
Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja
Authors: Mutimmah Mutimmah , Safiullah Bakhrudin 
Published: February 2023

Abstract: This article discusses hukum perempuan bekerja menurut Husein Muhammad. The type of research that the author uses is a literature review, and the method used is descriptive analysis. This study concluded that Husein Muhammad stated that women and men in Islam have the same rights and obligations, including work. It is based on verses from the Qur'an that oblige Muslims to work and do good without distinguishing men and women. In addition, there is a historical hadith that states that the Messenger of Allah did not forbid women to work and that many female companions were actively working outside the home. Because of his thoughts, Husein Muhammad is known as the initiator of the emancipatory fiqh.
Keywords: Women work, law, interpretation, fiqh, gender.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang hukum perempuan bekerja menurut Husein Muhammad. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kajian pustaka, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Husein Muhammad menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama, begitu juga dalam bekerja. Hal tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an yang mewajibkan kaum muslim bekerja dan melakukan kebaikan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Selain itu terdapat riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak melarang perempuan untuk bekerja dan banyak para sahabat perempuan yang aktif bekerja di luar rumah. Karena pemikirannya tersebut Husein Muhammad dikenal sebagai penggagas fiqh emansipatoris.
Kata kunci: Wanita bekerja, hukum, tafsir, fiqh, gender
Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl Tentang Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius
Authors: Al-Hamidy Abu Dzarrin , Zahroh Fathimatuz , Fais Mohammad , Fitria Nur Lailatul , Sholeh Abd , Adawiyah Rabiatul , Rahman Lailur 
Published: February 2023

Abstract: This research is entitled "Examination of Applications for Itsbat in Contentious Marriage at the Bangkalan Religious Court Number 1399/Pdt.G/2021/Pa.Bkl". . This research uses quantitative research methods and is included in library research. Which data is obtained from the Bangkalan Religious Court Decision, Journals, Articles, and other scientific works. The results of this study are that the Bangkalan Religious Court Judges made their decision on case Number 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl which was handed down on Wednesday, December 8, 2021 AD, coinciding with the date of 03 Jumadil Ula 1443 Hijriyah which was read out in an open session for general on the same day, the stipulation includes; Grants the applicant's application, declares that the marriage of the respondent's husband and the applicant is valid, then orders the applicant to register the marriage to the Marriage Registrar of the Tanjung Bumi Religious Affairs Office, Bangkalan Regency.
Keyword: Examination, Judgment, Itsbat Marriage Contentious
Abstrak: Penelitian ini berjudul “Eksaminasi Terhadap Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius Pada Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt.G/2021/Pa.Bkl” penelitian ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk meninjau kembali Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terhadap perkara Itsbat nikah kontentius. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan termasuk dalam penelitian pustaka (Library Research). Yang mana data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Bangkalan, Jurnal, Artikel, dan karya ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian ini bahwa Majelis Hakim Pengadila Agama Bangkalan menetapkan Putusannya pada perkara Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 Hijriyah yang dibacakan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga, penetapannya meliputi; Mengabulkan permohonan pemohon, Menyatakan sah perkawinan suami termohon dengan pemohon, kemudian memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.
Kata kunci: Eksaminasi, Putusan, Itsbat Nikah Kontentius