Solusi untuk Meningkatkan Knowledge Management Readness di Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota
Authors: Permadi Herlambang , Sensuse Dana Indra 
Published: December 2022

<p class="Abstrak">Reformasi Birokrasi (RB) adalah usaha yang ditegakkan pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tepat. RB dilaksanakan oleh semua K/L/D/I termasuk BPS yang merupakan bagian dari instansi pemerintah Indonesia. Dalam mendukung penyelenggaraan RB, perlu mempertimbangkan penerapan disiplin <em>Knowledge Management</em> (KM) yang termaktub dalam rancangan besar Reformasi Birokrasi 2010-2025. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran <em>readiness </em>(kesiapan) sebelum mengimplementasikan KM guna mendukung pelaksanaan RB. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota dalam melaksanakan KM, serta mendapatkan strategi implementasi KM yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dalam praktek implementasi RB. KM Readiness diukur dengan implikasi <em>C</em><em>ritical </em><em>Success </em><em>Factor</em> (CSF) yang diperoleh dari 8 Area Perubahan pada RB di BPS. Kuesioner penelitian disebarkan melalui media daring kepada pegawai yang bekerja di BPS daerah seluruh Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BPS Kabupaten/Kota sudah cukup siap dalam mengimplementasikan KM untuk guna mendukung praktek RB. Namun ada 2 faktor yang dinilai masih perlu diperhatikan yaitu beban kerja yang berlebihan dan pemetaan pegawai yang belum efektif. Dari hasil analisis tersebut diusulkan suatu <em>tools</em> sebagai rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu perancangan aplikasi sensus/survei secara daring guna membantu mengurangi beban kerja dan sistem rekomendasi penempatan pegawai menggunakan <em>Analytical Hierarchy Process</em> (AHP) guna membantu pemetaan pegawai yang efektif.</p><p class="Abstrak"> </p><p class="Abstrak"><em><strong>Abstract</strong></em></p><p class="Abstract"><em>Bureaucratic reform (RB) is an effort made by the Indonesian government to realize a good governance. RB is implemented by all ministries, agencies, and local governments, including BPS-Statistics, which is part of the Indonesian government. In supporting the implementation of RB which necessary to implement knowledge management (KM), as stated in the 2010-2025 Bureaucratic Reform grand design. For this reason, readiness measurement needs to be done before implementing KM to support the implementation of RB. The research was conducted to measuring the readiness level of BPS-Statistics of Regency/Municipality in implementing KM, as well as obtaining the right KM implementation strategy to solve problems in RB practices. KM readiness is measured by the Critical Success Factor (CSF) obtained from 8 areas of change in the BPS RB. The questionnaire was distributed through online media to employees who were worked in BPS-Statistics of Regency/Municipality throughout Indonesia. The results show that in general, BPS-Statistics of Regency / Municipality is quite ready to implement KM for supporting RB practices. However, there are 2 factors that are considered still need improvement, namely the excessive workload and ineffective employee mapping. From the results of this analysis, a tool design was proposed as a recommendation to solve these problems, including an online survey system environment to help reduce workloads, and an employee placement recommender system using Analytical Hierarchy Process (AHP) to assist employee mapping.<strong></strong></em></p><p class="Abstrak"><em><strong><br /></strong></em></p>