bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENAFSIRAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERKARA PIDANA
Authors: Christianto Hwian 
Published: August 2023

The progressive law perspective emphasizes discovery of law as an effort to explore the community’s living values. We hold that this perspective suits the need of Indonesian people. Pancasila shall be the absolute limit for judicial authority in interpreting law in order to ensure that discovery of law is in accordance with the ideals of Indonesian nation. Aliran hukum progresif menekankan penemuan hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pemikiran ini memang sangat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi batasan yang mutlak bagi kekuasaan kehakiman dalam melakukan penafsiran sehingga penemuan hukum benar-benar terarah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
PENGATURAN HUKUM DAERAH KEPULAUAN
Authors: Leatemia Johanis 
Published: August 2023

Archipelagic regions (province, regencies and municipalities) characterised by territorial sea consisting of archipelagos. The archipelagic region plays important roles in the process of recognition of Indonesia as an archipelagic state. However, no proper regulation is currently in force. Daerah kepulauan (provinsi dan kabupaten/ kota) merupakan daerah yang karakteristiknya terdiri dari lautan yang luas dengan pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan pulau. Daerah kepulauan menjadi faktor dominan dalam pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Akan tetapi belum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan nasional.
KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT
Authors: Achmad Aang 
Published: August 2023

We identify tendency where corruption cases are resolved under civil law provisions rather than criminal law. Apparently, UNCAC 2003, as ratified by Act 7/2006, is the basis for examining BLBI scandal under Inpres 8/2002 concerning ‘release and discharge’ policy. Examination of corruption crimes seems to embark on to private law aspects. Korupsi diberikan sarana penyelesaian sengketa melalui aspek hukum perdata (litigasi/non-litigasi). Hal ini sejalan dengan UNCAC 2003, yang diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 yang menjadi landasan penyelesaian kasus BLBI melalui Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge. Terjadi pergeseran hukum pidana menjadi hukum perdata dalam menyelesaikan perkara korupsi.
Keadilan Bagi yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965
Authors: Wardaya Manunggal Kusuma 
Published: August 2023

Human rights enforcement is one improperly- accomplished agenda in this post-1998 democratisation. Severe human rights violations such as 1965 Tragedy remain obscure, nonlitigation resolution (e.g. recognition and compensation) is considered the best solution. Recognition also is a form of respect to human rights and a stepping stone to resolve other tragedies. Penegakan HAM merupakan salah satu agenda demokratisasi yang belum sepenuhnya tercapai. Pelanggaran-pelanggaran HAM berat seperti Tragedi 1965 masih belum jelas sehingga penyelesaian nonlitigasi (pengakuan dan kompensasi), dianggap sebagai solusi yang terbaik. Pengakuan tersebut merupakan bentuk tanggungjawab untuk menghormati HAM dan menjadi batu loncatan untuk mengungkap tragedi HAM lainnya.
Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004
Authors: Butarbutar Elisabeth Nurhaini 
Published: August 2023

Amendment to our constitution has changed the Indonesian judiciary system by explicitly stipulating the conception of rule of law. As the consequences, principle of independent judiciary must be cherished. The manifestation of such principle is strengthened by the ‘one roof judiciary system’ with the Supreme Court as the highest court. Perubahan atas konstitusi kita turut mengubah sistem kekuasaan kehakiman Indonesia dengan menuangkan secara eksplisit konsepsi negara hukum Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka jaminan prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu keharusan. Perwujudan prinsip tersebut diperkuat melalui ‘sistem peradilan satu atap’ dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi.
Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah
Authors: Mardani Mr. 
Published: August 2023

The fast development of Islamic economic system in Indonesia stimulates a number of sharia-based businesses. This writing discusses the settlement methods of shariabased business disputes through Islamic arbitration, mediation, and court trial process whereby the parties may choose to be tried under the jurisdiction of district court or Islamic court. Ekonomi Islam di Indonesia berkembang pesat sehingga memunculkan berbagai bentuk bisnis yang berbasis syariah. Tulisan ini akan membahas berbagai cara penyelesaian sengketa bisnis yang berbasis syariah, seperti melalui arbitrase Islam, mediasi, atau melalui proses peradilan di mana para pihak dapat memilih forum penyelesaian; di pengadilan negeri atau pengadilan agama.
Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
Authors: Hulam Taufiqul 
Published: August 2023

Classic Muslim scholars disaffirm collateral provisions in mudaraba financing, arguing that mudaraba is supposed to be based on mutual co-operation and confidence. Alas, in order to avert fraudulent claims, ijtihad istihsan reasoning is employed, hence burdening mudarib with collateral provision pursuant to Bank Indonesia Regulation and National Sharia Council’s fatwas. Ulama klasik berpendapat bahwa lembaga jaminan dalam transaksi mudharabah tidaklah diperlukan karena transaksi ini didasarkan atas sikap saling membutuhkan dan saling percaya. Namun demi menghindari praktik-praktik curang, dewasa ini metode interpretasi ijtihad istihsan digunakan sehingga mudharib dibebani dengan jaminan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum
Authors: Syamsudin Muhammad 
Published: August 2023

Answering the increasing rate of acquittal verdicts handed on corruption charges, this study analyses judges’ interpretation of corruption and its implication to their judgements. We find that judges perceive corruption in either narrow or broad interpretations. Narrow approach tends to result in acquittal while broad interpretation ends in guilty verdicts. Dilatarbelakangi oleh fenomena jamaknya putusan bebas terhadap tersangka korupsi di pengadilan umum, studi ini mempelajari pemaknaan hakim akan korupsi dan implikasinya terhadap putusan. Hasil studi menemukan bahwa terdapat dua pemaknaan hakim tentang korupsi: pemaknaan sempit dan luas. Pemaknaan sempit cenderung menghasilkan putusan bebas, sedangkan pemaknaan luas cenderung melahirkan putusan bersalah.
Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob oleh Pemerintah Propinsi DIY
Authors: Triyana Heribertus Jaka , Aminoto Mr. 
Published: August 2023

This research focuses on the application of the internationally-standardized rights to healthcare and education during the course of decentralization in Yogyakarta. Local government must ensure citizens’ Ecosoc rights before passing education or healthcare-related policies. Results show that the implementation of international standards on healthcare is better than on education. Fokus penelitian ini adalah penerapan standar internasional dalam hak atas kesehatan dan pendidikan selama kebijakan desentralisasi di Yogyakarta. Pemerintah setempat harus menjamin hak-hak Ekosob masyarakat sebelum menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar internasional di bidang kesehatan lebih berhasil daripada di bidang pendidikan.
KONTRAK STANDAR: ANTARA PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH DEBITUR
Authors: Sugarda Paripurna P. 
Published: August 2023

The existence of standard contract or standard agreement are something that we have to accept. It might be an efficient, practical, fast and effective way for business people. It can bring many advantages, particularly for a mass production of contract which requires a standard for such contract. On the other side, consumer for instance, it is an option which less favorable since he has to decide which option he is going to take it or leave it. Therefore, on a standard contract, the less the chance for opposite party to negotiate or to amend any clauses on such contract. This paper will answer three question, that is, the first, how does Indonesian law implement prudential principle in loan contract. The second, why does standard contract has many weakness. The third, how does Indonesian Banking implement prudential principle on standard contract which they make.
PERUBAHAN SOSIAL KEDUDUKAN DAN PERAN MAMAK TERHADAP ANAK DAN KEMENAKAN DI RANAH MINANG
Authors: Natin Sri 
Published: August 2023

The result of this research proved that origin of mother’s position and role is very closed to the child and nephew/niece because the cultural concept based on equality of status among human being makes the harmony of life between man and woman. Because of the position of sumondonese is not as high as one in community of Patriarkhi to encourage obtaining child (quality of self competence of knowledge and science) by wandering. The social change of mother’s position and role is likely caused by 2 reasons; Different view of phenomenon that nature must change, time must rotate and experience is a teacher. Change of father’s position as sumondonese (the honor guest) becomes a father in family of Batih. The improvement of education and social status of nephew/niece, some mothers feel reluctant to guide the nephew/niece. Less intensity of relation is caused by far distance of residence, meanwhile the economic condition is very limited, caused by mother’s various activities as well. Change of relative member’s behavior is caused by lack of attention and care or mother may be sel. sh, therefore the faithfulness of nephew/niece decreases.
Demographic Characteristics and Career Plans of First-Generation Medical Students at a Single Medical School in the United States
Authors: Casola Allison R. , Kunes Brianna , Burns Ricky , Kelly Erin L. , de la Cruz Maria Syl 
Published: August 2023

Introduction: Recruitment of first-generation medical students is essential to improving diversity and inclusion in US medical colleges. First-generation students offer unique experiential insights that foster empathy and cultural competency in the learning environment and improve health outcomes for patients. However, little is known about their demographic characteristics or career goals. It is important to identify these factors to provide insight on ways to better support first-generation students.
Methods: This exploratory pilot study aimed to describe background, demographic characteristics, and goals of students. We administered a secondary analysis of a quality improvement and health disparities survey to third-year medical students at a large, private medical school in Philadelphia, Pennsylvania. Measures included demographic information, interest in loan forgiveness programs, and other career goal items. We conducted χ2 goodness-of-fit tests to examine differences by first-generation status.
Results: Thirteen percent of respondents identified as first-generation medical students (n=26). First-generation medical students were more likely to be male, aged 21-26 years, White, and non-Hispanic/Latino. First-generation students were significantly more likely to report wanting to care for underserved populations during their career and enter loan forgiveness programs, with Department of Education’s Public Service Loan Forgiveness program most often cited.
Conclusion: This study provides an exploratory profile of characteristics of first-generation medical students and their career intentions. Our results suggests that enrollment of first-generation students may increase the number of physicians who are willing to serve underserved populations. However, first-generation students may also need more financial support through loan forgiveness programs which has important implications for medical education.
The Influence of Audit Evidence Framing on Auditors’ Judgment
Authors: Vinson Jeremy M. , Pike Byron J. , Chui Lawrence , Zhou Mingjun 
Published: August 2023

ABSTRACT
Framing effects are a phenomenon where individuals respond differently to equivalent information presented in a positive or negative manner. Whether framing effects within audit evidence affect auditor judgment is unknown. We conduct a simulated client inquiry experiment to investigate whether the framing of an inquiry evidence item (positive versus negative) and the timing of the frame within the inquiry evidence series (at the beginning versus end) influences auditor judgment. More consistent with attribute framing than belief-adjustment predictions, our findings suggest a primacy effect where participants who receive a positive frame at the beginning of the inquiry are less likely to change their initial assessments of misstatement than participants who receive a “neutral” perspective (i.e., both positive and negative frames simultaneously). Our results imply that positively framed initial evidence, relative to other settings, may constrain auditors’ consideration of subsequent evidence when making judgments about the account in question.
Data Availability: Data are available from the authors on request.
ELPR: A New Measure of Capital Adequacy for Commercial Banks
Authors: Lee Charles M. C. , Wang Yanruo , Zhong Qinlin 
Published: August 2023

ABSTRACT
We develop and evaluate an accounting-based Loan Portfolio Risk (LPR) variable that captures time-varying contagion effects in default risk for a portfolio of bank loans. Our results show that an Equity-to-LPR ratio (ELPR) is additive in predicting bank failure up to five years in advance, after controlling for all the capital adequacy, asset quality, management experience, earnings, liquidity, and sensitivity to market risks (CAMELS) variables as well as other fundamental-based bank risk measures from prior studies. Further, we find that publicly listed banks with higher ELPR have lower market-implied costs of capital, especially under market stress conditions. We conclude that ELPR captures key aspects of bank risk that are missing in current Basel Committee risk-weighted-asset calculations.
JEL Classifications: E32; G14; G21; K23; M41; M48.
In-depth basic data detection device based on Internet of Things technology
Authors: Xie Shanyi , Zhang Ziying , Cheng Chen , Wang Jian , Lian Chen 
Published: August 2023

Abstract
Due to the limited computing power of the perception layer of the Internet of Things (IoT), the ability to analyse and process the collected complex object information data is insufficient, and it is also difficult to complete the storage of a large amount of collected data. Through convolutional neural network-simple recurrent unit (CNN-SRU) deep learning, we preprocess a large amount of complex data in the perception layer. The data collected by the perception layer are first transmitted to the CNN for simple category screening and analysis, and then they reach the SRU link, which is updated and optimised again, to improve the integrity and accuracy of IoT information collection. The results show that the accuracy of gated recurrent unit (GRU), long–short-term memory (LSTM) and SRU algorithms shows a downward trend under the three error evaluation standards of root mean squared error (RMSE), mean absolute error (MAE) and relative error (RE), from 0.034 to 0.015, 0.028 to 0.012 and 0.024 to 0.013, respectively; in terms of training time. The SRU algorithm is increased by 54.52%; the maximum SRU in terms of data storage is increased to 33.22%; and the maximum SRU reduction in data mining energy consumption is 11.45%. This meets the requirements of IoT applications in big data mining.
Differences between journal and conference in computer science: a bibliometric view based on Bayesian network
Authors: Sun Mingyue , Yue Mingliang , Ma Tingcan 
Published: August 2023

Abstract

Purpose
This paper aims to investigate the differences between conference papers and journal papers in the field of computer science based on Bayesian network.

Design/methodology/approach
This paper investigated the differences between conference papers and journal papers in the field of computer science based on Bayesian network, a knowledge-representative framework that can model relationships among all variables in the network. We defined the variables required for Bayesian networks modeling, calculated the values of each variable based Aminer dataset (a literature data set in the field of computer science), learned the Bayesian network and derived some findings based on network inference.

Findings
The study found that conferences are more attractive to senior scholars, the academic impact of conference papers is slightly higher than journal papers, and it is uncertain whether conference papers are more innovative than journal papers.

Research limitations
The study was limited to the field of computer science and employed Aminer dataset as the sample. Further studies involving more diverse datasets and different fields could provide a more complete picture of the matter.

Practical implications
By demonstrating that Bayesian networks can effectively analyze issues in Scientometrics, the study offers valuable insights that may enhance researchers’ understanding of the differences between journal and conference in computer science.

Originality/value
Academic conferences play a crucial role in facilitating scholarly exchange and knowledge dissemination within the field of computer science. Several studies have been conducted to examine the distinctions between conference papers and journal papers in terms of various factors, such as authors, citations, h-index and others. Those studies were carried out from different (independent) perspectives, lacking a systematic examination of the connections and interactions between multiple perspectives. This paper supplements this deficiency based on Bayesian network modeling.
Editorial board publication strategy and acceptance rates in Turkish national journals
Authors: Tutuncu Lokman 
Published: August 2023

Abstract

Purpose
This study takes advantage of newly released journal metrics to investigate whether local journals with more qualified boards have lower acceptance rates, based on data from 219 Turkish national journals and 2,367 editorial board members.

Design/methodology/approach
This study argues that journal editors can signal their scholarly quality by publishing in reputable journals. Conversely, editors publishing inside articles in affiliated national journals would send negative signals. The research predicts that high (low) quality editorial boards will conduct more (less) selective evaluation and their journals will have lower (higher) acceptance rates. Based on the publication strategy of editors, four measures of board quality are defined: Number of board inside publications per editor (INSIDER), number of board Social Sciences Citation Index publications per editor (SSCI), inside-to-SSCI article ratio (ISRA), and board citation per editor (CITATION). Predictions are tested by correlation and regression analysis.

Findings
Low-quality board proxies (INSIDER, ISRA) are positively, and high-quality board proxies (SSCI, CITATION) are negatively associated with acceptance rates. Further, we find that receiving a larger number of submissions, greater women representation on boards, and Web of Science and Scopus (WOSS) coverage are associated with lower acceptance rates. Acceptance rates for journals range from 12% to 91%, with an average of 54% and a median of 53%. Law journals have significantly higher average acceptance rate (68%) than other journals, while WOSS journals have the lowest (43%). Findings indicate some of the highest acceptance rates in Social Sciences literature, including competitive Business and Economics journals that traditionally have low acceptance rates.

Limitations
Research relies on local context to define publication strategy of editors. Findings may not be generalizable to mainstream journals and core science countries where emphasis on research quality is stronger and editorial selection is based on scientific merit.

Practical implications
Results offer useful insights into editorial management of national journals and allow us to make sense of local editorial practices. The importance of scientific merit for selection to national journal editorial boards is particularly highlighted for sound editorial evaluation of submitted manuscripts.

Originality/value
This is the first attempt to document a significant relation between acceptance rates and editorial board publication behavior.
Cowboy epistemology: Rural school and district leadership for diversity and social justice
Authors: Holmes William T 
Published: August 2023

Abstract
This qualitative study focuses on the intersectionality of race and rurality by looking at the responses of Wyoming principals and superintendents to the issues of diversity and social justice within Wyoming. The responses are presented and analyzed through a new framework called Cowboy Epistemology, and the Cultural Competency Continuum (Lindsey et al., 2009). It appears that despite double-digit increases in diversity between 2010 and 2018, some Wyoming school and district administrators continue to demonstrate actions and practices congruent with the demographic divide, cultural homophily, and Whiteness along with cultural worldviews that suggest a failure to: (1) value diversity, (2) engage political organizations and individuals in a manner that advocates for the needs of diverse students, (3) implement multicultural instruction beyond superficial means, and (4) engage the community in tolerance for others who are different from the traditional White Wyoming ranching, conservative, materials extraction, isolationist way of life. While outliers and standards for social justice and diversity exist in Wyoming among and for administrators, more needs to be done to prepare and train administrators to engage in culturally proficient and sustaining instructional leadership so that administrators can serve all students, engage in community leadership, and resist the negative influences of Cowboy Epistemology, demographic divide, cultural homophily, and Whiteness. Chief among the more needs to be done for Wyoming administrators is the adoption of culturally responsive school and culturally sustaining instructional leadership practices and training on the culturally proficient continuum.
Annealing effect on the structural and optoelectronic properties of Cu-Cr-O thin films deposited by reactive magnetron sputtering using a single CuCr target
Authors: Tsai Du-Cheng , Chen Erh-Chiang , Huang Yen-Lin , Shieu Fuh-Sheng , Chang Zue-Chin 
Published: August 2023

Abstract
The aim of this study is to explore the structural and optoelectronic properties of Cu-Cr-O thin films when processed by the magnetron sputtering method using a single equimolar CuCr alloy target. These films were then post-annealed in a controlled Ar atmosphere at 500°C to 800°C for 2 h. The as-deposited Cu-Cr-O thin film consisted of an amorphous phase and exhibited extremely poor optoelectronic properties. After annealing was conducted at 500°C, monoclinic CuO and spinel CuCr2O4 phases were simultaneously formed in the film. Upon increasing the annealing temperature to 600°C, the CuCr2O4 phase reacted completely with the CuO phase and transformed into the delafossite CuCrO2 phase, possessing optimal optoelectronic performance. It has an electrical resistivity of 41 Ω-cm and a light transmittance of 49.5%, making it suitable for p-type transparent conducting electrodes. A further increase in annealing temperature resulted in larger grains and greater surface roughness and void density, which, in turn, degraded the optoelectronic performance.