bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DENGAN SUARA KNALPOT YANG MELEBIHI AMBANG BATAS KEBISINGAN DI KOTA SINGARAJA
Authors: Ni Luh Indah Rosediana Putri  , Ni Putu Rai Yuliartini  , Dewa Gede Sudika Mangku  
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dan penentuan subjeknya dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja belum terlaksana secara maksimal karena adanya beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, belum tegasnya penindakan anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan yaitu dengan upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif yaitu dengan memberikan sosialisasi, himbauan ke toko bengkel yang memproduksi. Upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan patroli dan mengadakan operasi rutin. Dan upaya represif yang dilakukan yaitu dengan penindakan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor.
PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LAUT CINA SELATAN
Authors: Luh Gde Citra Sundari Laksmi  , Dewa Gede Sudika Mangku  , Ni Putu Rai Yuliartini  
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya sengketa di Laut China Selatan dan (2) untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penyebab sengketa di Laut China Selatan adalah wilayah Laut Tiongkok Selatan terjadi karena adanya wilayah perebutan kepentingan ekonomi, strategi, dan politik oleh negara-negara tersebut. Konflik \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ yang terjadi tidak hanya bersifat bilateral, namun menjadi konflik multilateral, termasuk konflik yang diakibatkan oleh pelaku non government aktor yang memanfaatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan. Adapun faktor penyebab sengketa terjadi adalah a. Banyak sumber daya seperti gas, terumbu karang dan lainnya sehingga beberapa negara yang terlibat berusaha mengklaimnya, b. Karena ketidakjelasan mengenai pengeklaiman Cina atas Laut Cina selatan karena bertentangan dengan ZEE beberapa negara seperti Malaysia dan Brunei Darusalam. c. Adanya pulau-pulau kecil seperti Natuna dan Spartly yang mempengaruhi ZEE negara terlibat. (2) lalu upaya pemerintah Indonesia yaitu dengan adanya dua faktor yaitu mengenai faktor militer dan faktor ekonomi diharapkan menjadi media bagi pembangunan kepercayaan yang dapat digunakan Indonesia untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa. Kini, target yang perlu dicapai Indonesia hanya satu, yaitu mewujudkan aturan main di Laut China Selatan.
PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PASAL 160 AYAT 1 HURUF B KUHAP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)
Authors: Gede Pradana Arta Wijaya  , Dewa Gede Sudika Mangku  , Made Sugi Hartono  
Published: March 2023

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaiamanakah pemeriksaan saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr dan (2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam hal tidak dihadirkannya saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat 1 huruf b pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Random Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pemeriksaan saksi korban yang tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara nomor 95/Pid.Sus/PN.Sgr termasuk ke dalam pengecualian Pasal 162 KUHAP yang memperbolehkan saksi tidak dihadirkan dalam persidangan dengan alasan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Saksi korban dalam perkara ini adalah Kapolri dan Gubernur yang tidak bisa (2) pertimbangan hakim dalam hal saksi korban yang tidak dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum diperbolehkan berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHAP, dan terhadap penerapan pasal 160 ayat 1 KUHP dinilai kurang tepat, hakim dalam pertimbangannya melanjutkan proses sidang dengan dilanjutkannya pemeriksaan saksi dan barang bukti. Dilanjutkannya pemeriksaan saksi dan barang bukti tersebut demi terwujudnya asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.
IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)
Authors: Gede Surya Saputra  , Ketut Sudiatmaka  , I Nengah Suastika  
Published: March 2023

skripsi ini berjudul “implementasi pasal 7 ayat 1 undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perkawinan mengenai perkawinan usia dini (studi kasus pengadilan negeri singaraja)”. perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhannya . tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini , akibat hukum dari perkawinan usia dini, dan konsekuensi dari perkawinan usia dini. untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahannya di kecamatan buleleng kabupaten buleleng. kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pernikahan dini serta permasalahannya di kecamatan buleleng kabupaten buleleng. dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini berbeda dengan dulu. faktor utama yang melatar belakangi pernikahan dini di kecamatan buleleng yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, adat-istiadat, tradisi, kurangnya efektivitas undang-undang perkawinan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor kemauan sendiri. perkawinan usia dini berdampak pada suami istri, dampak terhadap anak-anaknya, dan dampak terhadap masing-masing keluarga, . pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap pernikahan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi pernikahan dini.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP PROSES PERCERAIAN PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN BULELENG
Authors: Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna  , Ketut Sudiatmaka  , Ni Ketut Sari Adnyani  
Published: March 2023

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses penyelesaian perceraian terhadap perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng serta untuk (2) mengetahui implementasi peraturan nomor 96 Tahun 2018 tentang persyararan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan (2) dua jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini berlokasi di Dinas dan Pencatatan Sipil yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 152 Singaraja, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam teknik penentuan sampel, penelitian ni menggunakan teknik purposive sampling dengan teknik pengolahan data secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat dapat dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, (2) implementasi peraturan nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng telah terlaksana cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala terkait proses pelaksanaan perceraian yang dianggap sulit dalam menghadirkan pihak-pihak terkait, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyerahkan proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat ke masing-masing desa yang bersangkutan. Selain itu diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya lebih memperhatikan lagi sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) kepada masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan dan memiliki akta nikah untuk mempermudah segala jenis urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN SAMPAH PLASTIK (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL)
Authors: Arif Waskitha Aji  , Rahayu Subekti  , Sapto Hermawan  
Published: March 2023

Artikel ini mengkaji peran pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam menangani pengelolaan sampah plastik di wilayah pesisir pantai Drini didasarkan dengan peraturan undang-undang serta peraturan daerah yang berlaku dalam hal ini serta hambatan apa saja yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metodologi penelitian adalah empiris bersifat diskriptif dengan bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan hukum ini memiliki pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan memperoleh data langsung dari respondern atau narasumber yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode partisipatif. Hasil penelitian hukum ini antara lain peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Peran nyata dalam program pengelolaan sampah di wilayah pesisir pantai Drini masih belum maksimal. Hambatan yang ada masih memerlukan solusi yang bisa mengurangi serta membantu meningkatkan pengelolan sampah plastik di wilayah pantai.
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI
Authors: Irwandi Irwandi , Arfa Nyimas , Suhermi Suhermi , Yarni Meri , Bafadhal Faizah 
Published: March 2023

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang tranparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitia ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam penginputan data harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaaran pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENOLAK GUGATAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
Authors: Muzayanah Muzayanah 
Published: March 2023

Negara Republik Indonesia merupakan negara merdeka yang melaksanakan pemerintahan dan menyelenggarakan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Pemerintahan diselenggarakan dengan sistem demokrasi dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan dan memilih pemimpin yang memegang kekuasaan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum yang sampai saat ini masih berlaku. Pelaksanan pemilihan umum berdasarkan UU Pemilu pada tahun 2019 telah dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakili Presiden, Pemilihan anggota Legislatif baik Untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilihan serentak yang dilaksanakan tentu saja memiliki nilai kemanfaatan yang sangat baik bagi negara, masyarakat pemilih maupun penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Disisi lain tentu saja terdapat adanya kekurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum, mengingat pelaksanaan pemilihan umum serentak ini sangat menguras tenaga, waktu dan beban kerja yang berat dan maksimal dalam penyelenggaraannya khususnya bagi Tenaga Pelaksana Pemilihan Umum dibawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang : Bagaimanakah kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak tentang Uji materiel UU Pemilihan Umum?. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan spesikasi penelitian Pustaka (Library reserach). Hasil penelitian melakukan kajian yuridis tentang Uji materiel yang diajukan oleh 4 (empat) orang petugas Pemilihan umum tahun 2019 tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) U.U. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalil yang dikemukakan sebagai alasan mengajukan Uji materiel UU Pemilu terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak yang memiliki kelemahan akibat beban berat bagi petugas penyelenggara Pemilihan umum tersebut, sehingga berakibat terjadi adanya tenaga yang stres dan ada pula yang berakibat yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu dengan Frasa ”Pemungutan suara secara serentak” merupakan pasal yang dajukan pengujiannya terhadap UUD tahun 1945 dan menghendaki agar Pemilu tahun 2024 mendatang dilakukan pemisahan dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan anggota Legislatif untuk tidak dilaksanakan secara serentak. Gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Uji materiel yang diantarnya merupakan anggota KPPS tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena Pemisahan penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut bukan merupakan ranah MK, melainkan merupakan ranah Pembentuk UU.
PERKAWINAN PADA GELAHAN (STUDI LEGITIMASI FOLOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PRAKTEK PERKAWINAN PADA GELAHANG PADA MASYARAKAT HINDU BALI)
Authors: I Nengah Suastika  
Published: March 2023

This study aims to examine the philosophical, sociological and juridical foundations as well as the conditions for marriage in gelahang according to Balinese Hindu customary law. This research uses a qualitative type of research. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. Data analysis uses qualitative data analysis which begins with data accumulation, data reduction, data presentation and data retrieval. Philosophically, marriage in gelahang is formulated as a belief in the ceritra of the Jaratkaru contained in the Upanisads which states that the deceased person, his spirit will be tormented and cannot be reincarnated if he does not have children. Sociologically the family passed on its descendants by other families has a piscological skates that are difficult to decipher in order to establish harmony. Juridically the legal basis of marriage in gelahang is sloka in Manawa Dharmasastra IX. 118 which declares to the sisters, the brethren shall give some part of their share, each a quarter of its share; those who refuse to give it will be locked. The main conditions of the marriage process in gelahang are not saying goodbye (saying goodbye to ancestors) in the woman's merajan and the existence of a prenuptial agreement. The main conditions of the marriage process in gelahang are not saying goodbye (saying goodbye to ancestors) in the woman's merajan and the existence of a prenuptial agreement. The material for the prenuptial agreement on marriage in gelahang, namely: (1) regarding the answer to the parents, (2) regarding the child, (3) regarding the tangungjawab in the traditional village, (4) regarding the place of burial after death, and (5) regarding the inheritance property.
Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Audit, dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit
Authors: Dewita Tasya Hervia , NR Erinos 
Published: March 2023

This research aimed to examine the effect of audit tenure, audit rotation, and audit fee on audit quality. The population in this research are all property, real estate, and building construction sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020. The sampling technique used the purposive sampling. Total sample are 111 companies. The statistical method used logistic regression analysis. The result showed that audit tenure and audit rotation had a negative effect on audit quality, and audit fee had no significant effect on audit quality in property, real estate, and building construction sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020.
Analisis Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perubahan Fokus Corporate Social Responsibility (CSR) pada Uniqlo Co., Ltd
Authors: Sati Marwa Mutiara , Cheisviyanny Charoline 
Published: March 2023

This study aims to analyze: 1) The level and quality of Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure before and during the COVID-19 pandemic of Uniqlo Co., Ltd for the year 2016-2021 based on the GRI 2021 Standard, 2) Differences in focus changes of CSR before and during the COVID-19 pandemic at Uniqlo Co., Ltd. This research is a qualitative research with analysis content method using Sustainability report of Uniqlo Co., Ltd for the year 2016-2021. The object in this study is Uniqlo Co., Ltd. The type of data were documentary data with secondary data sources and the analysis method were content analysis. The result show that: 1) The level and quality of disclosure of Uniqlo’s CSR during the COVID-19 pandemic decreased compared to before the COVID-19 pandemic, 2) There is a change in the focus of Uniqlo's corporate social responsibility during the COVID-19 pandemic. Uniqlo shifted the focus of CSR from environmental (300) to significant indirect economic impacts (203-2) and prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships (403-7).
Pengaruh Financial Distress, Kepemilikan Institusional, dan Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi
Authors: Zulni Yona , Taqwa Salma 
Published: March 2023

One of the principle in create a financial report is the accounting conservatism principle. Conservatism is said to more anticipating the loss than gain. This study aims to determine the influence of financial distress, institutional ownership, and growth opportunities on accounting conservatism in basic industrial and chemical manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange for the period 2017-2021. The sample was determined based on the purposive sampling method. The number of samples in this study is 169 samples with 5 observations periods. The data analysis used in this research is the test multiple linear regression analysis with SPSS version 25. The results showed that financial distress has a positive and significant effect on accounting conservatism, while institutional ownership and growth opportunities have no significant influence on accounting conservatism. This study contributes to add insight and knowledge in the field of accounting, about the factors that influence accounting conservatism in basic industrial and chemical manufacturing companies.