bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA BUMDES KETAPANRAME KABUPATEN MOJOKERTO
Authors: Subekti Tia , Irma Fitriana Ulfah  
Published: May 2023

BUMDes Ketapanrame merupakan salah satu BUMDes terbaik di Indonesia. Ia berhasil meraih juara 1 BUMDes terbaik se Jawa Timur serta beberapa kali mendapatkan apresiasasi di tingkat nasional. Tulisan ini mencoba untuk melihat bagaimana pengelolaan BUMDes dengan melihat proses kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat (collaborative governance). Metode pencarian data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara , hingga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance merupakan alternative yang tepat untuk dipilih dalam pengelolaan BUMDes. Kolaborasi mampu menyelesaiakan permasalahan pengelolaan BUMDes yang kebanyakan disebabkan oleh faktor terbatasnya sumber daya. Keberhasilan proses kolaborasi disebabkan oleh beberapa faktor yatu: politicall will dari pemerinath desa sebagai leading sector dan mewujudkan kepemimpinan yang fasilitatif; desain kelembagaan yang baik yang ditunjukkan dengan pembentukan aturan dan prosedur yang jelas melalui MOU; pembentukan struktur organisasi yang jelas dan desentralisasi tugas dan fungsi; transparansi pengelolaan BUMDes dengan membentuk badan pengawas dari masyarakat; serta terakhir adalah kepercayaan publik yang tinggi yang mendorong adanya partisipasi masyarakat..
Family Persuasive Communication Against Covid-19 Prevention Attitudes in Pajang Village, Tangerang City
Authors: Fadmawaty Ani , Sari Dewi Indah , Wasludin Wasludin , Mustika Suci Meliana 
Published: May 2023

Background: Persuasive communication is one method of communication that can influence or change the attitude of others. Persuasive communication is very important in the family, because the role of the family is very influential in shaping the character of children. A persuasive communication approach, the head of the family can provide direction, guidance and examples to children such as providing a better understanding of the prevention of Covid-19 by family members so that they can improve a good attitude in preventing Covid-19.
Purpose : find out the relationship of family persuasive communication to the attitude of preventing Covid-19 in the community in RT 001/003 Pajang Village, Tangerang City
Methods : This type of research is quantitative research with cross sectional design. The sample is 211 people. The sampling technique is purposive sampling.
Results : There is a significant relationship between family persuasive communication on the attitude of preventing Covid-19 in the community in RT 001/003 Pajang Village, Tangerang City with p value: 0.026.
Conclusion : show that most respondents use family persuasive communication, namely persuasive as many as 117 respondents (55.5%) and positive Covid-19 prevention attitudes as many as 120 respondents (56.9%). Based on a bivariate analysis between family persuasive communication on Covid-19 prevention attitudes (p value: 0.026), which means that there is a significant relationship between family persuasive communication and Covid-19 prevention attitudes in the community in RT 001/003 Pajang Village, Tangerang City.
Korupsi, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN
Authors: Darwin Damanik  , Saragih Marta 
Published: May 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel korupsi dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN periode tahun 2017-2021. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari World Data, Transparency Internasional (TI) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) . Dan model penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu model regresi data panel. Hasil dari penelitian menggunakan regresi data panel dengan Common Fixed Effect menyatakan hasil Uji Parsial (t) bahwa Variabel Korupsi (X1) korupsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Sedangkan Variabel Inflasi (X2) inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Hasil Uji Simultan (F) menyatakan bahwa korupsi dan inflasi secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Wilayah Bandung Tengah
Authors: Shaleh Khairul , Fitri Sukmawati  , Dini Arwaty A  , Sa’adah Abbas  , Ferry Mulyawan M.,H  , Nababan Danie 
Published: May 2023

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu penerimaan daerah yang sangat potensial meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan sector perkotaan di pemerintah daerah Kota Bandung wilayah bagian tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di wilayah Bandung Tengah. Metodologi penelitian yang digunakan yakni kuantitatif deskriptif untuk menyajikan dan memberikan interpretasi terhadap hasil analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Bandung mengalami fluktuasi selama tiga periode pengamatan. Perubahan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama tiga periode di wilayah Bandung tengah dikategorikan dalam tiga ukuran yakni Efektif, Cukup Efektif, dan sangat efektif.
IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY TRAINING FOR DOCTORS AT OHS TRAINING CENTER MEDAN
Authors: Sumaryanto Sumaryanto , Arif Syamsul , Sinaga Osberth , Zainuddin Zainuddin , Kisno Kisno 
Published: May 2023

This study aims to find out the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) training for company doctors at OHS Training Center Medan.; the obstacles in the implementation of OHS training of corporate doctors in OHS Training Center Medan.; the efforts implemented on the company's OHS doctor training. This research is a qualitative descriptive research and data collection techniques including, interviews, observations, and documentation. The subjects in the study were 10 people and the data validity technique used was source triangulation. The results showed that the implementation of OHS for company doctors at The OHS Training Center Medan has been carried out; the obstacles to the implementation of OHS from the human factor such as there are still participants who do not comply with the rules. Obstacles from environmental factors are; the amount of Personal Protective Equipment has not met the needs of trainees, there has been no OHS warning in the practice room, lack of instructor supervision during practice in the field; the efforts to overcome obstacles in the implementation of OHS, such as providing socialization, the availability of personal protective equipment and work safety equipment for participants, reprimanding participants who violate the rules and imposing strict sanctions for violators of the code of conduct who commit repeated violations.
ANALISIS KORELASI KECANDUAN HANDPHONE DENGAN INSOMNIA PADA REMAJA SMK SAAT MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Riri Rohanah , Ratih P Ratumas , Febriana Mila , Yurian R.A Mella 
Published: May 2023

Pada masa remaja, remaja harus mampu memenuhi kebutuhan fisiologisnya, salah satunya adalah kebutuhan akan istirahat dan tidur. Dengan adanya pandemi covid-19 membuat kegiatan belajar baik disekolah dan institusi mengganti metode belajar online dengan menggunakan Handphone (HP). Tidak hanya untuk belajar namun remaja juga menggunakannya untuk berinteraksi sosial dan didalam HP tersedia banyak aplikasi yang menarik sehingga bisa membuat remaja menjadi lebih intens dalam kecanduan HP yang dapat mempengaruhi kualitas tidurnya seperti insomnia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kecanduan HP dengan kejadian insomnia pada remaja kelas X SMK Taruna Terpadu 1 Bogor pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian pendekatan kuantitatif desain penelitian cross sectional dengan jumlah populasi 123 dan sample 93 siswa , teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, menggunakan data primer (kuesioner) dengan analisa yang digunakan uji spearman rank. Hasil penelitian didapatkan hasil nilai r value = 0.000 < a = 0,05 dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kecanduan HP dengan kejadian insomnia pada remaja kelas X SMK Taruna Terpadu 1 Bogor pada masa pandemi covid-19. Angka koefisien korelasi sebesar +0,783 menunjukan hubungan antara kecanduan HP dengan kejadian insomnia yaitu kuat dan mempunyai korelasi yang searah. Saran dari hasil penelitian ini diharapkan siswa mengurangi penggunaan HP dan meningkatkan kualitas tidurnya.
ANALISIS KESULITAN SISWA BERBICARA MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DI SMKS KRISTEN TORSINA SANGGAU
Authors: Sanggau Gidion , Astuti Indri , Enawaty Eny 
Published: May 2023

Riset ini dimaksudkan guna mencari tahu aspek permasalahan peserta didik dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris di SMKS Kristen Torsina Sanggau. Ini merupakan riset deskriptif melalui cara survey. Instrument yang dipakai pada riset ini yakni angket yang memuat 27 persoalan tertutup. Populasi dalam riset ini adalah 190 peserta didik SMKS Kristen Torsina Sanggau dan sampel dalam riset ini adalah peserta didik mata pelajaran Bahasa Inggris kelas X Akuntansi, X TKJ, XI Akuntansi, XI TKJ, XII Akuntansi dan XII TKJ pada SMKS Kristen Torsina Sanggau semester ganjil tahun ajaran 2022/2023. Adapun jumlah sampelnya yakni sebanyak 90 peserta didik. Informasi yang telah dikumpulkan dianalisis memakai rasio likert guna mengenali masalah yang dihadapi peserta didik dalam berdialog menggunakan bahasa Inggris didalam kelas. Hasil analisa data membuktikan kalau terdapat 2 aspek permasalahan peserta didik dalam berdialog menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama adalah faktor bahasa, yaitu: pengucapan, tata Bahasa dan kosakata. Faktor keduanya adalah faktor psikologis yaitu: kurang percaya diri, rasa malu, kecemasan dan motivasi. Salah satu permasalahan peserta didik dalam berdialog menggunakan Bahasa Inggris ialah kuatir di tertawakan dikala membuat kekeliruan dalam artikulasi, kerumitan dalam membuat sebuah perkataan serta pemakaian tenses, kerumitan dalam memakai perbendaharaan kata yang sesuai dan khawatir kalau-kalau dipermalukan didepan umum. Dapat disimpulkan bahwa, aspek bahasa serta aspek psikis berkontribusi pada permasalahan peserta didik dalam berdialog menggunakan bahasa Inggris pada mata pelajaran Bahasa Inggis di SMKS Kristen Torsina Sanggau.
FILSAFAT ILMU SEBAGAI LANDASAN PENELITIAN SOSIAL
Authors: Dwisusila Dessy , Zaim Muhammad , Thahar Harris Effendi 
Published: May 2023

Studi filosofis penelitian sosial merupakan dimensi penting dari ilmu sosial yang telah ditempatkan untuk menganalisis masalah deskripsi ilmu sosial dan hubungannya. Penelitian ini menggambarkan fenomena sosial dalam ilmu alam serta berkaitan dengan pengaruh intelektual dari berbagai aspek pengetahuan ilmu sosial di dunia sosial. Penelitian sosial bermuara pada perdebatan studi yang sah melalui pendekatan filosofis. Metode yang digunakan analisis isi dan kualitatif. Data sekunder diambil dan dikumpulkan dari berbagai sumber cetak seperti koran, publikasi, buku, artikel. Hasil yang dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu diperlakukan sebagai dasar fundamental penelitian sosial ilmiah yang menganalisis teknik penelitian dari sudut pandang analitis kebenaran dan realitas dunia sosial. Filsafat ilmu sosial berhubungan dengan makna umum dari hal dan berpusat pada berbagi pengalaman tentang dunia sosial di mana perspektif orang berbeda satu sama lain. Ilmu sosial selalu bersifat multiperspektif dan multikultural yang memfasilitasi dalam memberikan berbagai klaim tentang cara terbaik untuk memahami dunia sosial.
Unveiling the Historical Reconstruction of Financial Activity: Leveraging Compliance Practices for Implementation and Sophistication in Brazil
Authors: Rodrigues da Costa Elizabeth Accioly , Gomes Arick Mendes da Silveira 
Published: May 2023

In recent years, economic scandals and fraudulent practices in financial institutions have captured national attention, prompting the demand for ethical conduct, transparency, and responsibility. Compliance, as a form of corporate governance, has gained significance in the Brazilian context, particularly within the financial sector. This research aims to examine how historical banking practices serve as a foundation for the establishment and advancement of compliance mechanisms in optimizing financial activities.
Using an inductive methodology supported by bibliographic and documentary research, this study analyzes historical cases to determine if banking activities have deviated and adopted fraudulent systems. The research begins by examining the concept of the contract of deposit of fungible goods in ancient Rome, focusing on the concrete case of the Bank of Calisto I. It then explores medieval banking practices in commercial Italian cities, particularly Florence and the Medici Bank, as well as Catalonia, with emphasis on Barcelona.
The study further investigates the financial systems of the modern era, analyzing banks in Amsterdam, Stockholm, and the Bank of England, specifically their handling of deposits and reserve contingencies. Finally, the research explores the link between past banking practices and the contemporary financial system, evaluating current prevention mechanisms, internal and external oversight of banks, and the historical contributions of financial activities to the evolution of existing control mechanisms.
This research provides valuable insights into the historical foundations that have shaped compliance practices in Brazil. By understanding the historical context, it offers valuable knowledge for enhancing and sophisticating financial activities within the compliance framework, contributing to improved transparency, risk mitigation, and ethical behavior in the financial sector.
Enhancing Organizational Compliance Programs: The Impact of Data Protection Implementation under the Personal Data Protection Law
Authors: Pereira Letícia de Mello , Gewehr Maurício Alfredo , Alves Marcia Fernanda 
Published: May 2023

This research aims to address the following question: Is there an intersection between compliance programs and the privacy requirements outlined in the General Data Protection Law (LGPD)? To achieve this objective, the study examines the key legal aspects that directly relate to compliance programs and need to be considered for effective implementation of data protection within a corporate organization, in accordance with Brazilian legislation. The research adopts a deductive method and relies on a thorough analysis of relevant literature.
The findings of this study demonstrate that compliance programs play a crucial role in guiding ethical guidelines within an organization. Given this, it is concluded that compliance programs should incorporate the legislative parameters outlined in the LGPD into their policies and initiatives. By doing so, organizations can ensure that data protection is effectively addressed, aligning their compliance efforts with the requirements of the law. This integration helps organizations establish robust mechanisms to protect personal data, safeguard privacy, and mitigate the risks associated with non-compliance.
The research highlights the importance of considering data privacy as an integral part of compliance programs. It emphasizes the need for organizations to adopt a proactive approach by integrating privacy requirements into their compliance frameworks. By aligning compliance programs with the LGPD, organizations can foster a culture of data protection, enhancing trust among stakeholders and promoting a responsible and ethical business environment.
In conclusion, this study underscores the interdependence between compliance programs and data privacy regulations, specifically the LGPD. It emphasizes the necessity for organizations to incorporate privacy requirements into their compliance strategies, thereby ensuring effective implementation of data protection measures and adherence to legal obligations.
Enforcing Anti-Corruption Law in Cases of Superficial Compliance Implementation
Authors: Ferreira Eduardo Adolfo 
Published: May 2023

This study explores the application of Article 7, Item VIII of the Anticorruption Law (Law 12.846/2013), which considers the existence of integrity programs when imposing sanctions on companies that engage in harmful acts against the Public Administration. Using a descriptive and exploratory bibliographic research method, the study aims to investigate the effectiveness and validity of anti-corruption compliance programs. The study raises questions regarding the efficacy of compliance programs in preventing crimes against public administration, and the applicability of the mitigation provision in cases where companies adopt "false compliance." Although several states and municipalities have issued anti-corruption laws that require companies to adopt integrity programs, the current legislation does not provide definitive requirements for the implementation of compliance programs. Therefore, the study examines the problem of paper-based compliance or "false compliance," which may result in an artificial instrument and facilitate the transfer of information from top to bottom.
The study argues that compliance programs must not only ensure compliance with the law, but also develop policies and ethical cultures that are aimed at all members of the social organization. This approach aligns with the company's social function principle and ensures that compliance programs, especially those aimed at preventing crimes, are effective. The study concludes that it is necessary to implement a compliance program that complies with compliance resolutions to ensure that the mitigation provided for in the Anticorruption Law is effectively valid and applicable. Ultimately, this study highlights the importance of a robust and effective compliance program in preventing corrupt practices within organizations and promoting accountability among directors and administrators of legal entities.
Conflict Management As a Pillar of Compliance Systems In Privacy
Authors: Sicuto Guilherme Hernandes 
Published: May 2023

Objective: To identify the advantages of applying conflict management knowledge in privacy compliance actions and to provide strategies for the prevention and management of privacy conflicts.
Problem: Although privacy is an important topic in society, it still requires efforts to be incorporated into the social fabric as a concrete value. Institutions that perform data processing activities are inevitably faced with the need to understand the interests of data subjects and third parties involved, and to identify the use of resources assertively in order to protect their activities and maintain relationships with other parties. Therefore, compliance programs in privacy must consider conflict management, in addition to regulatory compliance, to avoid conflicts and provide opportunities for their management.
Method: The research will be conducted through a literature review, analyzing existing knowledge related to conflict management and privacy compliance.
Results and Conclusions: The research will identify the benefits of incorporating conflict management knowledge in privacy compliance programs. The study will also provide strategies for the prevention and management of privacy conflicts, thus contributing to the development of effective compliance programs that consider conflict management as a fundamental pillar. Finally, this research aims to raise awareness of the importance of addressing privacy conflicts as a means of promoting privacy as a value in society.
Compliance in The Judiciary: Practical Considerations on Compliance Programs Applied to Courts of Justice
Authors: Souza Netto José Laurindo De , Piaskoski Augusto Cesar , Garcel Adriane 
Published: May 2023

The objective of this study is to present and discuss issues related to the implementation of compliance programs within the entities that comprise the Public Administration, particularly those within the Judiciary.
Methodology: The methodology employed involves an analysis of compliance programs in courts of justice, divided into two specific approaches. Firstly, introductory concepts regarding compliance and its utilization within the Judiciary will be explored. Subsequently, practical parameters for developing these programs within courts of justice will be defined, linking them to the current public law regulations applicable to these entities. Additionally, the possibility of developing internal self-regulation structures will be considered, anticipating the potential establishment of integrity policies by courts of justice that will guide the activities of their staff and collaborators.
Results: The analysis reveals the importance of implementing compliance programs within courts of justice to prevent and detect misconduct, promote transparency, and ensure adherence to legal and ethical standards. It identifies the challenges faced in adapting compliance practices from the private sector to the unique context of the judiciary. The study provides insights into risk assessment, the development of policies and procedures, training, monitoring, and enforcement mechanisms specifically tailored to courts of justice.
Conclusions: The findings emphasize the need for courts of justice to establish comprehensive compliance programs that align with the principles of integrity and accountability. These programs can contribute to enhancing the public's trust in the judiciary and safeguarding the independence and impartiality of judicial processes. It is recommended that courts of justice develop internal mechanisms to ensure the effective implementation and continuous improvement of compliance programs, considering the specific characteristics and requirements of the judiciary.
Overall, this study aims to provide practical guidance for the development and implementation of compliance programs in courts of justice, fostering a culture of compliance and integrity within the judicial system.
The Impact of ESG Practices on the Actualization of Fundamental Rights in the Business Sphere: A Deductive Investigation
Authors: Krindges Ludmilla Ludwig Aires Valenga , Alves Da Silva Marcos 
Published: May 2023

Objective: This research endeavors to explore the topic of fundamental rights within the business milieu, specifically focusing on ESG (Environmental, Social, and Governance) practices. The objective is to investigate the interconnectedness between the application of such practices and the realization of fundamental rights within companies. The study employs a deductive methodology, based on an extensive review of relevant literature, academic sources, informative articles, and pertinent legislation.
Methodology: The research adopts a deductive approach, drawing on a comprehensive review of scholarly works, informative articles, and relevant legislation.
Results: The findings of this research demonstrate that the adoption and implementation of ESG practices can indeed be correlated with the actualization of fundamental rights within the business environment. From certain perspectives, a harmonization and fortification of objectives can be discerned.
Conclusions: The conclusions indicate that the integration and adherence to ESG practices can contribute significantly to the realization of fundamental rights in the business sphere. This alignment can foster sustainability, ethical conduct, and respect for human rights. It underscores the imperative for companies to develop robust policies and strategies that encompass ESG principles and align with international standards and guidelines.
Overall, this research enriches the understanding of the interplay between ESG practices and fundamental rights within the business context. It provides valuable insights into the potential benefits and challenges associated with the implementation of ESG practices and emphasizes the pivotal role of corporate responsibility in safeguarding fundamental rights.