bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR)
Authors: Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin  , Made Sugi Hartono  , I Nengah Suastika  
Published: March 2023

Sejatinya anak merupakan anugerah dari Tuhan yang kelak akan menjadi penerus masa depan bangsa. Namun pemidanaan terhadap anak terus meningkat, yang dimana seharusnya anak berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (Case Approach) guna mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, serta menganalisis secara yuridis tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak atas dasar suka sama suka berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan putusan no8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwasanya penjatuhan pidana terhadap anak dalam putusan No8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr. kurang mencerminkan keadilan, hakim kurang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hakim juga mengabaikan perihal fakta seputar kausalitas non-yuridis sehingga terjadinya tindak pidana persetubuhan.
KESIAPAN PELAKU PARIWISATA DI LOMBOK BARAT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PASCA DIRESMIKANNYA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PARIWISATA MANDALIKA
Authors: Muhammad Saiful Fahmi  , Ricardo Goncalves Klau  , Gusti Ayu Utami  
Published: March 2023

Secara sederhana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia. Dengan kata lain HKI adalah hak ekslusif yang diberikan Pemerintah kepada penemu atau pencipta atau pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan. Karya-karya yang dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, karsa manusia tersebut sudah sewajarnya diamankan dengan cara menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai HKI. Pasca diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 20 Oktober 2017 diharapkan Kabupaten Lombok Barat bisa mendapatkan dampak secara langsung dari pengembangan sektor pariwisata tersebut. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan antara industri dengan pelaku industri pariwisata itu sendiri maka hal-hal yang berkenaan dengan HKI juga harus mendapatkan perhatian khusus. Artikel ini membahas tentang bagaimana kesiapan pelaku pariwisata di Lombok Barat terhadap perlindungan hukum HKI pasca diresmikannya KEK Pariwisata Mandalika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empirik dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan Sosio-Legal (Sosio-Legal Approach). Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan data dalam penelitian empirik di lapangan untuk mengetahui adanya keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang diperoleh melalui wawancara dan observasi pelaku industri pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dan semua data sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
PENERAPAN SANKSI ADAT KASEPEKANG DI BANJAR TEGAL GUNDUL, TIBUBENENG KABUPATEN BADUNG
Authors: Dewi A.A. Mas Adi Trinaya 
Published: March 2023

Sanksi adat kasepekan ini sudah sering kali berjalan dan dikenal sangat luas di seluruh wilayah adat di Bali. Kasepekang merupakan sanksi adat Bali, dimana si penerima sanksi akan dikucilkan, diasingkan atau diberhentikan untuk ikut di desa (Madesa). Hal ini dikarenakan si pelaku sanksi melanggar aturan desa adat berkali-kali (keterlaluan), sehingga sanksi ini dianggap pantas untuk diberikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah penerapan sanksi adat di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng dan 2) bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi adat di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang berpedoman pada teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan menggunakan teori receptie, teori receptio in complexu dalam konsep negara hukum untuk mengkaji fenomena yang terjadi saat ini dalam ketertiban kehidupan masyarakat khususnya di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat kasepekang di banjar tegal gundul, tibubeneng – canggu dilaksanakan oleh pimpinan adat yaitu Kelihan Banjar atau Kelihan Adat dengan tahapan-tahapan berupa memberikan petuah (pitutur ayu), memberikan teguran – teguran (penglemek) sampai pada disisihkan (Kasepekang) dari kegiatan organisasi sosial masyarakat banjar. Hal ini diharapkan agar warga menjadi sadar dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan masyarakat Banjar Adat.
ANALISIS YURIDIS BENTUK PENGATURAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA LEMBAGA NEGARA
Authors: Yarni Meri , Kosariza Kosariza , Netty, Netty, , Priskap Ridham , Syamsir Syamsir 
Published: March 2023

Lahirnya Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kewenangan konstitusional amandemen I, III dan IV UUD 1945 yang sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi semata-mata dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kedua kekuasaan kehakiman ini memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi dan peran yang berbeda sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. memeriksa undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini dilihat ntuk pengaturan para pihak yang bersengketa di lembaga negara dan mencari solusi atas permasalahan yang melekat pada kewenangan tersebut. Dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dengan metode yuridis normatif. Jenis penelitian adalah deskriptif. Sumber datanya adalah data sekunder dengan penggunaan bahan hukum primer, sekunder dan terseier. .Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara rinci pelaksanaan kewenangan tersebut. menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sejak hadirnya MK hingga saat ini sudah ada 19 permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke MK dengan persoalan yang sangat beragam. Ke depan, penting untuk menata kembali penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di MK, menata kembali potensi permasalahan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, mengelola potensi sengketa kewenangan komisi negara. , memperluas makna penafsiran “lembaga negara yang dapat mengadili di MK”, dan meningkatkan pemberian legal standing pemohon di MK.
PENGATURAN PEMBATASAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Authors: Hartana Hartana 
Published: March 2023

Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan batubara di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian adalah Pembatasan pembentukan layer perusahaan group (anak, cucu dan cicit) perusahaan tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun pembatasannya dihadapkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini terkait dengan angka threshold dan indikasi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, interlocking directors tidak dilarang, tetapi dalam hal ini pelaku usaha harus hati-hati dan jangan sampai melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya terkait dengan hal jabatan rangkap.
TINJAUAN YURIRIDIS TERKAIT PROSEDUR ABSENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN METODE FACE DETECTOR DI PROVINSI BALI
Authors: Kartikasari Putu Santhi 
Published: March 2023

Fenomena yang terjadi adalah dimana kehadiran norma kosong dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 karena perangkat Face Detector tersebut harus dipasangkan pada masing – masing smartphone yang dimiliki oleh para Aparatur Sipil Negara. Jika terjadi kerusakan sistem, pihak pemerintah meminta Pegawai Negeri Sipil tersebut melaporkan kepada teknisi yang menangani bagian teknologi, namun belum diatur apakah para Pegawai Negeri Sipil dapat meminta perbaikan dari perangkat smartphone jika terjadi kerusakan fisik seperti terbanting, terendam air atau kerusakan fisik lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan metode face Detector terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan huum terhadap pengaturan terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil dengan metode face Detector. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Teknik analisa data yang digunakan adalah Analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan hukum terhadap penggunaan metode face Detector terkait prosedur absensi pegawai negeri sipil di Provinsi Bali diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa absensi Face Detector adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi, infrastruktur, data scan wajah, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai melalui identifikasi elektronik. Face Detector dipasang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja ditempat yang mudah diakses oleh PNS. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan huum terhadap pengaturan terkait antara lain adalah tidak semua perangkat Aparatur Sipil Negara yang menjalani work from home memiliki perangkat smartphone. Beberapa ASN hanya memiliki perangkat telepon genggam biasa yang tidak dapat dipasangkat perangkat absesnsi face detector. Hal tersebut menjadi dilema dimana para ASN harus membeli perangkat smartphone dengan dana pribadi tanpa tanggungan dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUMAHAAN PALEM ASRI NATAR
Authors: Robianti Masayu , Zanariyah Sri 
Published: March 2023

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan rumah, dapat dilakukan melalui perjanjian sewa menyewa antara pemilik rumah dan penyewa sehingga lahirlah suatu kesepakan antara kedua pihak. Namun dalam pelaksanaan dari perjanjian tersebut salah satu pihak atau keduanya ada yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan (wanprestasi) sehingga mengakibatkan pihak lainnya menderita kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk perjanjian sewa menyewa rumah antara konsumen dengan Perumahan Palem Asri Natar, serta dapat memberikan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Bardasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian sewa menyewa rumah dilakukan secara tertulis dengan mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penyelesaian wanprestasi apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pihak Perumahan Palem Asri Natar, dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan PT. Sabar Ganda, hasil musyawarah disusun dalam bentuk tertulis dan ditandatangani kedua pihak di atas materai.
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MA’ANYAN DI KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR
Authors: Mutia Evi Kristhy  , Harry  , Suriansyah murhaini  , Thea Farina  , Heriamariaty  , Sangking Mahar  , Kiki Kristanto  
Published: March 2023

The purpose of this research is to study and analyze The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency East Barito Regency which has not yet acquired recognition and protection and Analyzing The Legal Recognition and Protection of the Ma’anyan Dayak Indigenous Law Society when there is an event of legal actions occurs. This Research is Empirical Research which obtained through legal identification (Oral) in form of habits that are still valid in the Ma’ayan Dayak Indigenous Society unit in Awang Sub Regency East Barito Regency which is then analyzed using an objective and relevant theory about The Traditional Rights Indigenous Law Society, therefore accurate results can be discovered about types of rights analyze The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency East Barito Regency which must be given recognition and protection. This Research concludes that The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency have not been protected since the regional government of east barito regency until now has not implemented and follow up The Minister of Affairs Regulation Number 52 of 2014 and from the Decree the Governor of Central Kalimantan Number 188.44/360/2020 about establishment the Central Kalimantan Province. Legally, there has been legal recognition of the indigenous law society and traditional rights attached to The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency, which is Article 18 B paragraph (1) of the 1945 Constitution, however, there has not been further regulated in form of legislation and the desired legal recognition is not just de jure, limited to limited verbal legal recognition which coming first from the indigenous society itself and the surrounding society, but demand on embodiment in the true sense. Therefore when there is an event of legal actions occurring over The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society prefers to resolve legal actions outside the court with their mechanism to resolve legal actions that occur in their territory according to the customary law through deliberation and consensus. Therefore, the Regional Government of East Barito Regency is expected to form a regional regulation as legal protection for protecting the rights of indigenous society in the various development process, the rights of indigenous society are not ignored.
Pengaruh Pengungkapan Nilai Etika Islam terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia
Authors: Astuti Muharani , Serly Vanica 
Published: March 2023

This study discusses the effect of the disclosure of Islamic ethical values on the financial performance of Islamic banks registered with the Financial Services Authority (OJK) during the 2016-2020 period. The ethical values in this study are the zakat disclosure index (ZDI) and the charity disclosure index (CDI). By using purposive sampling technique, the samples used in this study were obtained from 13 Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data in this study were obtained from the bank's annual report in 2016-2020 and analyzed using multiple linear regression. The results of this study indicate that the zakat disclosure index (ZDI) has a positive and significant effect on bank performance. While the Charity Disclosure Index (CDI) does not have a significant effect on bank performance. This study is a more consistent literature survey on the effect of disclosing Islamic ethical values on bank performance and conducting a robustness check to support the findings of the study.
TEACHER TALK IN A BRITISH SITCOM: INSIGHTS FROM EMBODIED ACTIONS TO CLASSROOM INTERACTION COMPETENCE
Authors: Sugianto Ahmad , Yusuf Fazri Nur 
Published: March 2023

Teacher talk is one of the essential elements through which learning opportunities for pupils are facilitated. Nevertheless, to the best of the researchers’ knowledge, investigations regarding the ways a native teacher illustrated in a British Sitcom utilizes embodied actions that influence opportunities for learning characterized as classroom interaction competence are found to be limited. Thus, the present study aimed at unfolding the native teacher talk concerning the ways the teacher uses embodied actions along with verbal language to provide learning opportunities illustrated in a British Sitcom. By utilizing a conversation analysis approach, the artifact, namely a British Sitcom entitled Mind Your Language, was scrutinized. The findings revealed several embodied actions involving gesture, facial expression, and gaze accompanying the teacher's talk significantly facilitate and mediate the students’ learning. Also, the skills and systems constitute the most frequently occurring mode whereas the least frequently occurring mode was the classroom context mode. Lastly, the study arrived at conclusions that the use of embodied actions is necessarily required for its significant functions and use for teacher talk that lead to classroom interaction competence.
Strategi Active Learning Berbasis Kearifan Lokal “Beleter” pada Pembelajaran PAI
Authors: Bukhari Bukhari 
Published: March 2023

The influence of globalization that has occurred in the world in the last decade has resulted in the cultural heritage and traditional values ​​of indigenous peoples facing challenges to their existence. Preservation efforts need to be made to take the substantive meaning of local wisdom, where the community must open awareness, honesty and a number of noble cultural values ​​to be socialized and developed into a dignified life principle. One of the verbal-based local wisdom that still exists in the Malay community of Pontianak is Beleter. The local wisdom turned out to be full of meaning which was then not impossible to adopt in the framework of learning strategies. The beleter learning strategy is a strategy that emphasizes the active, thoroughly elaborative and religious learning process to seek and find their own answers to a problem faced both in the learning process in the classroom, as well as in the environment where they (students) are, so that it is expected to be able to foster creativity and self-confidence.

ABSTRAKPengaruh globalisasi yang terjadi pada dunia pada decade terakhir ini mengakibatkan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Upaya pelestarian perlu dilakukan untuk mengambil makna substantif kearifan lokal, di mana masyarakat harus membuka kesadaran, kejujuran dan sejumlah nilai budaya luhur untuk sosialisasikan dan dikembangkan menjadi prinsip hidup yang bermartabat. Salah satu kearifan lokal berbasis verbal yang masih eksis di lingkungan masyarakat Melayu – Pontianak adalah Beleter. Kearifan lokal tersebut ternyata sarat akan makna yang kemudian tidak mustahil untuk di adopsi dalam kerangka strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran beleter adalah sebuah strategi yang menekankan pada proses belajar secara aktif, tuntas elaborative dan religius untuk mencari serta menemukan jawaban sendiri dari suatu permasalahan yang dihadapi baik di dalam proses pembelajaran di kelas, maupun di lingkungan dimana mereka (siswa) berada, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sifat kreatifitas dan percaya diri.
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Kearifan Lokal, Beleter, Pendidikan Agama Islam
Meningkatkan Aktivitas Belajar Peserta Didik dalam Membaca QS. Al-Falaq melalui Strategi Reading Aloud Kelas IV SDN Pulo 07 Pagi Jakarta Selatan
Authors: Rachman Rachman 
Published: March 2023

This study aims to determine the increase in the activity of the QS learning process. Al-Falaq is a class IV student at SDN Pulo 07 Pagi South Jakarta using the Reading Aloud learning strategy. This type of research is Classroom Action Research (CAR). The research subjects were class IV at SDN Pulo 07 Pagi South Jakarta for the 2022/2023 academic year with a total of 28 students. This research was conducted in 2 cycles. Each cycle consists of four main actions, namely planning, implementing actions, observing, and reflecting. Before this research was conducted, the percentage of students’ learning activities in reading QS. Al-Falaq Prasiklus highest 30%. After the action was taken, the results of the study showed that in cycle 1 the percentage reached 70%, increasing in cycle 2 to 95%. Based on these results, it can be concluded that the Reading Aloud strategy in reading QS. Al-Falaq in class IV SDN Pulo 07 Pagi can increase student learning activities. So, Reading Aloud learning strategies can increase learning activities in reading QS. Al-Falaq in class IV SDN Pulo 07 Pagi, South Jakarta.

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas proses belajar QS. Al-Falaq peserta didik kelas IV SDN Pulo 07 Pagi Jakarta Selatan dengan menggunakan strategi pembelajaran Reading Aloud. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah kelas IV SDN Pulo 07 Pagi Jakarta Selatan Tahun Pelajaran 2022/2023 sebanyak 28 siswa/i. Penelitan ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tindakan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum penelitian ini dilakukan, persentase aktivitas belajar peserta didik dalam membaca QS. Al-Falaq Prasiklus tertinggi 30%. Setelah dilakukan tindakan, hasil penelitian menunjukkan pada siklus 1 persentasenya mencapai 70% meningkat pada siklus 2 menjadi 95%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan,bahwa strategi Reading Aloud dalam membaca QS. Al-Falaq dikelas IV SDN Pulo 07 Pagi dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Jadi, strategi pembelajaran Reading Aloud dapat meningkatkan aktivitas belajar dalam membaca QS. Al-Falaq di kelas IV SDN Pulo 07 Pagi Jakarta Selatan.
Kata Kunci: aktivitas belajar, surah al-Falaq, reading aloud