bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Para-Social Interaction and Trust in Live-Streaming Sellers
Authors: Mai Thoai Diem Phuong , To Anh Tho , Trinh Thi Hong Minh , Nguyen Thi Thoa , Le Thi Thanh Trang 
Published: May 2023

Live streaming is one of the modern methods that allows sellers to create, transmit, or broadcast some content on the internet in real-time, and it has been used by many small individual merchants. Understanding how live streaming contributes to online consumption is becoming increasingly important in social commerce as the live-streaming industry has grown more and more popular. However, the number of studies on live streaming is still quite limited in Vietnam. Therefore, this research will look at the mechanism that enables live streaming to boost customer trust in streamers. Using PLS-SEM on a sample of 360 respondents who viewed selling live streams on social network sites in Vietnam, we discovered that other members' endorsement, value similarity, hedonic value, and utilitarian value contribute to good para-social interaction. Next, utilitarian and hedonic values, streamer product expertise, and para-social interaction all positively affect trust in the streamers. The findings could help live-streaming sellers better understand their social interactions with viewers, resulting in increased customer trust. Doi: 10.28991/ESJ-2023-07-03-06 Full Text: PDF
Exploring the Asymmetric Effect of Internal and External Economic Factors on Poverty: A Fresh Insight from Nonlinear Autoregressive Distributive Lag Model
Authors: Dantas Rui M. , Ali Shahzad , Rafiq Muhammad , Martins José Moleiro , Abreu António , Mata Mário Nuno 
Published: May 2023

Objective: This study examines the asymmetric impact of both internal (military, education, and health expenditures) and external (trade opening and foreign direct investment) factors that contribute to poverty reduction. Methodology: To find an asymmetric relationship between the proposed variables, we used a non-linear ARDL co-integration approach for the period ranging from 1981-2019. Findings: The findings of the study confirm the asymmetric impact of internal (education, military, health expenditures, quality of governance) and external (foreign direct investment, openness) factors on poverty. The finding confirms that ignoring nonlinear or asymmetric properties of macroeconomic variables may mislead inferences. This study has policy implications for government officials to reduce poverty. Novelty: theeconomic theory of poverty is studied from different perspectives by using internal and external factors that have direct and indirect effects on poverty. Furthermore, for in-depth analysis, a nonlinear approach is used to determine which factor has a strong contribution to eliminating poverty. Doi: 10.28991/ESJ-2023-07-03-07 Full Text: PDF
Makna Simbolik pada Budaya Gegunungan dalam Tradisi Pesta Masyarakat Singkil
Authors: Ramin Ramiah , Anismar Anismar , Harinawati Harinawati , Masriadi Masriadi 
Published: May 2023

This article aims to describe the symbolic meaning of the mountain culture at the Singkil Tribe traditional party. The theory used is the theory of symbolic interaction. This type of research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques using observation, interviews and document studies. The results of the study show that the whole mountain is a symbol in the Singkil Tribe's traditional feast. Gegunungan is the vehicle of the kings in ancient times, people who use the mountain at a traditional party means glorifying guests. Based on the theory of symbolic interaction, gegunungan culture is run by people who come from certain individuals, namely people who are able to slaughter buffalo or oxen at their traditional parties, interactions are carried out using symbols, namely on the way to the bride's house from the mountains music is played which means that the child has the party already married or circumcised, rifles are fired and fire is spit out through the mouth which means that the groom's entourage has almost arrived at the bride's house, and the confusion surrounds the mountains which means that the bride's entourage determines whether what is coming is indeed the person expected or not. In addition, there is also a meaning that lies in the colorful decoration, and so on which can then be interpreted by the community.Abstrak: Artikel ini bertujuan mendeskripsikan makna simbolik budaya gegunungan pada pesta adat Suku Singkil. Teori yang digunakan adalah teori interaksi simbolik. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keseluruhan gegunungan merupakan simbol dalam pesta adat Suku Singkil. Gegunungan merupakan kendaraan raja-raja pada zaman dahulu, masyarakat yang menggunakan gegunungan pada pesta adat berarti memuliakan tamu. Berdasarkan teori interaksi simbolik, budaya gegunungan dijalankan oleh masyarakat yang berasal dari individu tertentu yakni orang yang mampu memotong kerbau atau lembu pada pesta adatnya, interaksi yang dilakukan menggunakan simbol yaitu dalam perjalanan ke rumah mempelai wanita dari gegunungan musik dimainkan yang bermakna bahwa anak yang punya pesta sudah dinikahkan atau dikhitan, bedil dibunyikan dan api disemburkan lewat mulut yang bermakna bahwa rombongan mempelai pria sudah hampir tiba ke rumah mempelai wanita, dan kekajangan mengelilingi gegunungan yang bermakna bahwa rombongan mempelai wanita memastikan apakah yang datang memang orang yang dinanti atau bukan. Selain itu, ada juga makna yang terletak pada hiasan warna-warninya, dan lain sebagainya yang kemudian dapat diinterpretasikan oleh masyarakat.
Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
Authors: Rodliyah Rodliyah , Parman Lalu 
Published: May 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang: (1) bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, (2) sanksi bagi pelaku yang melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan undang-undang (statute approah), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach).
Bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, yaitu kriteria penerimaan barang biasa, volume barang yang tidak sama dengan yang tertulis di dokumen lelang, jaminan pasca jual palsu, tidak sesuai spek dan kualifikasi teknis, adanya contract change order di tengah pengerjaan, dan memungkinkan terjadinya perubahan spek dan kualifikasi pekerjaan. Potensi berada pada lingkup Badan Anggaran DPR, Pokja Pengadaan Barang/Jasa, PPK, Kantor Kas Negara, dan pengawasan. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang yang melakukan pelanggaran ter-hadap kontrak pengadaan barang/jasa adalah (1) sanksi digugurkan dalam pemilihan, (2) sanksi pencairan jaminan, (3) sanksi daftar hitarn, (4) sanksi ganti kerugian; dan/atau (5) sanksi denda.
Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan
Authors: Koynja Johannes Johny , Sofwan Sofwan , Rusnan Rusnan , Nurbani Erlies Septiana 
Published: May 2023

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa efektifkah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ketika diterapkan kepada pelaku usaha e-commerce. Disamping untuk mengkaji berapa besar target capaian penerimaan negara di bidang pajak setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, termasuk bagaimanakah tata cara dan prosedur pengenaan pajak terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dari pelaku usaha e-commerce dalam memenuhi target penerimaan perpajakan. Metode yang digunakan didasarkan pada jenis Penelitian hukum normatif empirik (applied law research), yaitu penelitian yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang kemudian diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto pada kasus transaksi perdagangan melalui sistem elektronik terhadap pelaku usaha E-Commerce kaitannya dalam memenuhi target penerimaan perpajakan, untuk itu pula dibutuhkan data sekunder (bahan kepustakaan) dan data primer (data lapangan), selanjutnya menggunakan analisis kualitatif yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis yang diambil dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam asas-asas pemungutan pajak untuk kemudian menyusun teori dan norma-norma serta ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang ditujukan untuk menjawab permasalahan terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik terhadap pelaku usaha E-Commerce.
Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis
Authors: Wisudawan I Gusti Agung , Ismail Sumiati , Suhartana L. Wira Pria , Mulada Diman Ade 
Published: May 2023

Para pebisnis lebih tertarik menggunakan Alternatif Dispute Resolution (ADR) dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa bisnis dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa sehingga akan tercapai Win-Win Solution, dalam penyelesaian sengketa bisnis. Tujuan Program Pengabdian Masyarakat kemitraan ini diharapkan masyarakat yang ada di Desa Gelogor,Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat akan meningkat pemahamannya tentang Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis. Hasilnya Perangkat Desa yang ada Di Desa Gelogor Kediri Lobar belum memiliki pemahaman yang komperhensif tentang tehnik Mediasi khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis sehingga diperlukan Penyuluhan Hukum tentang Mediasi ini.
Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris
Authors: Rahman Arief , Asyhadie Zaeni , Andriyani Shinta , Mulada Diman Ade 
Published: May 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pendaftaran hak atas tanah yang belum dibagi waris yang didaftarkan oleh seorang ahli waris dan mengkaji kekuatan sertifikat yang proses penerbitannya tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya yang berhak. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis pendaftaran hak atas tanah yang belum dibagi waris yang dilakukan pendaftaran oleh seorang ahli waris adalah tidak diperbolehkan secara hukum karena terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan pembagian warisan antar ahli waris yang dibuktikan dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu. Sehingga atas dasar itu kemudian ahli waris yang diberikan hak atas tanah tersebut melakukan kegiatan pendaftaran tanah di kantor badan pertanahan yang berwenang dan kekuatan sertifikat yang proses penerbitannya tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya yang berhak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, namun tidak berlaku ketentuan ayat (2) nya karena proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara itikad tidak baik sehingga pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut meskipun jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut telah lewat.
Penyuluhan Hukum Tentang Pengaturan Poligami Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia
Authors: Fathoni M. Yazid , HS Salim , Munandar Aris , Kusuma Rahmawati , Irfan Mohammad 
Published: May 2023

Meskipun telah di undangkan hampir hampir setengah abad, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap saja asing bagi sebagian masyarakat. Hal ini nampak dari banyaknya perkawinan yang mengacu hanya secara adat dan tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan ketika akan menghadapi berbagai urusan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak dan lainnya. Kondisi ini ternyata didukung oleh pengetahuan masyarakat mengenai ketidakjelasan dasar, kedudukan, mekanisme, dan akibat hukum terhadap masyarakat jika tidak mengikuti ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terkecuali bagi Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijadikan tempat kegiatan (penyuluhan) ini. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya terjadi pernikahan poligami siri.
Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor
Authors: Setiawan Yudi , Sutrisno Budi , Firdaus Ari Hakim Budiawan 
Published: May 2023

Pembiayaan kendaraan bermotor lahir dari Prinsip Kebebasan berkontrak. Primsip kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk dan dengan siapa membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan kendaraan bermotor merupakan perjanjian baku yang bersifat “Take it or leave it”. Para pihak diberikan kebebasan untuk menerima ataupun menolak sama sekali berkenaan dengan perjanjian yang ditawarkan. Sehubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor adalah perjanjian baku yang telah ditentukan isi dan formatnya oleh perusahaan pembiayaan secara sepihak, maka dirasakan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.
Prinsip keseimbangan merupakan prinsip dalam hukum perjanjian Indonesia yang merupakan prinsip kelanjutan dari prinsip persamaan yang menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Prinsip keseimbangan ini sangat sulit diterapkan dalam lembaga pembiayaan termasuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan alasan menjaga eksistensi perusahaan lembaga pembiayaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka menyeimbangakan kedudukan para pihak, maka upaya pelaksanaan prinsip keseimbangan ini memang tidak dapat ditemukan dalam pembiayaan kendaraan bermotor namun dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional yang berhubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor.
Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia
Authors: Mawardi Mawardi 
Published: May 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep dan pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan tindak pidana perdagangan manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal dan Nonpenal. Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana yaitu suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, dalam hal ini ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan tindak pidana perdagangan manusia berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Di mana daya guna pelaksanaan politik hukum pidana diartikan sebagai proses atau cara mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa yang akan datang dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum
Authors: Al Al hijrin , Sajidin Muhammad , Fiaturrahman M Ikhwanul , Zarkasi Asadillah M Imam 
Published: May 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis aturan hukum terkait tata cara dan pelaksanaan pemberian remisi dalam sistem hukum di indonesia dan efektivitas kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana. Pada prinsipnya remisi merupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan secara analitis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 28/2006”), dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”). Remisi ini diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Adapun kebijakan pemberian remisi tampak kurang begitu efektif terhadap setiap narapidana. Ditinjau dari aspek politik hukum, efektifitas terkait kebijakan pemberian remisi ini memang rentan bisa dijadikan semacam alat/instrumen politik kekuasaan belaka, hingga menjadikan sebuah produk hukum untuk kepentingan individual atau antar golongan semata.
Sosialisasi Peraturan Tentang Badan Usaha Milik Pemerintah Desa Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur
Authors: Minollah Minollah , Asmara Galang 
Published: May 2023

Tujuan dari Sosialisasi Peraturan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi kepala desa, anggota BPD dan pengelola BUMDes serta masyarakat Desa tentang pengaturan BUMDes, kedudukan dan fungsi dari BUMDes. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan penyampaian materi oleh Tim Penyuluh, kemudian dilakukan tanya jawab, diskusi dan arahan teknis tentang pengelolaan BUM Des dan hasil akhir dari sosialisasi para peserta sosialisasi memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang keberadaan BUMDes dan berharap sosialisasi dapat dilakukan kembali secara periodik.
Kajian Geoteknik untuk Penentuan Geometri Lereng Front Penambangan di PT. XYZ
Authors: Muhammad Ikram  , Yuliadi  
Published: May 2023

Abstract. Geotechnical studies are an important function in overcoming the problem of slope stability which is prone to landslides. In geotechnical analysis, one way to optimize the geometry of the mine slope is to determine the slope-forming parameters including the angle and height of the slope to get the value of the slope safety criteria. In this geotechnical study, the finite element method (FEM) is used to analyze the slope stability of the existing conditions on three slope models based on cross-sectional lines of local topographic maps. From the value of the safety factor obtained from the three models, then an analysis is carried out to determine the single slope and the overall slope which can later be recommended. In addition, to determine the potential for landslides that can occur at the research site, kinematic analysis is used. Slope stability analysis with three models based on cross-sectional lines obtained SRF values A-A' of 1.88, B-B' of 1.68 and for C-C' of 1.86. In making the model for a single slope made with three variations in height which shows the condition of the slope is still stable with the acquisition of SRF values> 1.3. The result of the analysis is a slope with a geometry of 15m high and a slope of 70°, where the overall slope is modeled in tiers with the SRF value obtained is still above 1.3, namely the overall slope height is 75 m with an overall slope of 64.30°.
Abstrak. Kajian geoteknik merupakan fungsi penting dalam mengatasi masalah stabilitas lereng yang rentan terjadinya kelongsoran. Dalam analisis geoteknik salah satu cara mengoptimalkan geometri lereng tambang yaitu dengan menentukan parameter pembentuk lereng meliputi sudut serta ketinggian lereng untuk mendapatkan nilai kriteria keamanan lereng. Dalam kajian geoteknik pada penelitian ini menggunakan metode elemen hingga (FEM) untuk menganalisis kestabilan lereng kondisi eksisting pada tiga model lereng berdasarkan garis penampang peta topografi lokal. Dari nilai faktor keamanan yang diperoleh dari tiga model tersebut, kemudian dilakukan analisis untuk menentukan lereng tunggal dan lereng keseluruhan yang nantinya dapat direkomendasikan. Selain itu, untuk mengetahui potensi longsoran yang dapat terjadi pada lokasi penelitian digunakan analisis kinematik. Analisis kestabilan lereng dengan tiga model berdasarkan garis penampang diperoleh nilai SRF A-A’ sebesar 1,88, B-B’ sebesar 1,68 dan untuk C-C’ sebesar 1,86. Pada pembuatan model untuk lereng tunggal dibuat dengan tiga variasi ketinggian yang menunjukkan kondisi lereng masih stabil dengan perolehan nilai SRF >1,3. Hasil dari analisis adalah lereng dengan geometri tinggi 15m dan kemiringan 70°, dimana lereng keseluruhan dimodelkan berjenjang dengan nilai SRF yang diperoleh masih diatas 1,3 yaitu pada ketinggian lereng keseluruhan 75 m dengan kemiringan keseluruhan yaitu 64,30°.
STUDI AKSESIBILITAS DAN KUALITAS APLIKASI KORTIKO.EDU PADA ORANG TUA DENGAN ANAK CEREBRAL PALSY DI KOMUNITAS HAPPY CP FAMILY SURABAYA
Authors: Abdullah Khabib 
Published: May 2023

Objective: Cerebral palsy (CP) is a disorder of movement and function due to permanent damage to brain cells during growth and development. One of the interventions that can be given is to do exercise therapy by a physiotherapist. However, 20 parents with CP children in the happy CP family Surabaya community had difficulty getting access to physiotherapy services in Surabaya, so the kortiko.edu application was created to provide education in the form of exercise therapy videos for CP children for these parents. Until now, the level of ease of access, clarity of images and sound and clarity of narration in video applications has not been known.Methods: 20 parents in the happy CP family community who have limited access to physiotherapy services participated in this study. The research began by conducting video calls between parents and child physiotherapists to carry out virtual assessments and examinations. Then select a number of videos on the kortiko.edu application that are suitable for learning and imitating the movements. Then parents were asked to rate the quality of the application in terms of ease of access and audio-visual quality by filling out a questionnaire.Results: out of 20 respondents stated that 100% was easy to download the application, 90% was easy to use the application, 65% stated that the sound of the video was clear, 50% stated that the video image was clear, 35% stated that the video explanation was easy to understand, and 60% stated that the movements in the video were easy done. Some parents suggest increasing the duration of the video and making videos with real CP children as subjects.Conclusion: the kortiko.edu application is very easy to access and use, but the quality of the application needs to be improved in terms of video duration and involving CP children as video models.