Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Kesehatan Pekerja Akibat Tidak Didaftarkan BPJS oleh Perusahaan X di Kota Bandung Dihubungkan dengan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Authors: Fauzan Muhammad Hilmy , Deddy Effendy  
Published: February 2023

Abstract. In carrying out company activities, employers have an obligation to fulfill the rights of every worker which includes the right to receive equal treatment without discrimination, the right to protection, welfare, health and work safety. Workforce protection can be carried out by making demands and/or by increasing recognition of human rights, physical, technical, as well as social and economic protection. In order to protect workers, the government stipulates Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. In terms of worker protection, the Government requires all companies operating in Indonesia without exception to register their workers in the insurance program, both BPJS Health and BPJS Employment. Based on Article 17 of the BPJS Law. The event that the health rights of workers and workers who are not registered with BPJS by the company do not fulfill the health rights occurred in one of the companies, PT. X Bandung City which is engaged in modern retail. In this study, of course, the aim is to find out the form of legal protection for workers' rights to health as a result of not being registered with BPJS, and also to find out the forms of legal sanctions against companies that do not fulfill obligations in the form of workers' rights to health as a result of not registering BPJS for their workers. The method used in this study is normative juridical, using data collection techniques through literature studies by collecting secondary data. Based on the results of this study it can be concluded that PT.X Kota Bandung has not fulfilled its obligations in granting workers' health rights and registering BPJS for their workers. This of course contradicts the Labor Law J.O the BPJS Law.
Abstrak. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja yang diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, , hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan dengan memberikan tuntutan dan/atau dengan meningkatkan pengakuan hak-hak manusia, perlindungan fisik, teknis, serta sosial dan ekonomi. Dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah menetapkan Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal perlindungan tenaga kerja, Pemerintah mewajibkan semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia tanpa terkecuali harus mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 17 UU BPJS. Peristiwa tidak terpenuhinya hak kesehatan pekerja dan pekerja yang tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaan terjadi di salah satu perusahaan PT. X Kota Bandung yang bergerak di bidang ritel modern. Dalam penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan pekerja akibat tidak didaftarkan BPJS, dan juga untuk mengetahui bentuk sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban berupa hak atas kesehatan pekerja akibat tidak mendaftarkan BPJS terhadap pekerjanya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT.X Kota Bandung belum memenuhi kewajibannya dalam pemberian hak atas kesehatan pekerja dan mendaftarkan BPJS terhadap pekerjanya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan J.O UU BPJS.