bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda
Authors: Nurfitrah Mesya 
Published: June 2023

<p><em>This paper aims to find out what’s the promise to marry that is binding like, and how it relates to Pacta Sunt Servanda principle. This study uses normative legal research methods with the type of library research. </em><em>T</em><em>his </em><em>study</em><em> is different from previous research,</em><em> because</em><em> in this </em><em>study,</em><em> it is described what kind of </em><em>promise to marry</em><em> </em><em>which</em><em> can be </em><em>categorize </em><em>as acts of </em><em>a breach</em><em>. The results of the study show</em><em>s</em><em> that, in its development, if it</em><em>’</em><em>s associated with the theory of legal certainty in agreements, </em><em>which is </em><em>the Pacta Sunt Servanda principle, there </em><em>were</em><em> several promises to marry that bind the parties who hold them, because the promise to marry is an agreement </em><em>which has been agreed by both parties. F</em><em>rom this agreement came the </em><em>result</em><em> of the agreed time and place</em><em> to held a wedding</em><em>, and there has been further </em><em>development</em><em> regarding this matter. With the existence of follow-up activities from the agreement</em><em>,</em><em> it can be said as a binding before entering the actual agreement, so</em><em>,</em><em> </em><em>if it’s canceled, it has to be by the agreemen</em><em>t</em><em> of both parties.</em></p><p> </p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa janji menikahi yang mengikat itu dan bagaimana kaitannya dengan asas <em>Pacta Sunt Servanda.</em> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini diuraikan seperti apa janji menikahi yang dapat dituntut pertanggungjawabannya sebagai perbuatan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perkembangannya, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam perjanjian yaitu asas <em>Pacta Sunt Servanda</em>, terdapat beberapa janji untuk menikahi yang mengikat pihak-pihak yang mengadakannya, sebab janji menikahi merupakan sebuah perikatan yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak, dimana dari kesepakatan itu timbul prestasi untuk melangsungkan pernikahan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, serta telah ada pembinaan lanjut terkait hal tersebut. Adanya kegiatan pembinaan lanjutan dari kesepakatan janji untuk menikahi tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pengikatan sebelum masuk pada perjanjian yang sebenarnya sehingga, jika ingin dibatalkan maka, harus melalui kesepakatan antara para pihak.</p><p><strong> </strong></p><p> </p><p align="center"> </p><p> </p><p> </p>
Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi
Authors: Arifin Zaenal , Ratna Sediati Diah Sulistyani , Hendristianto Reiska , Arifin Miftah 
Published: June 2023

<p><em>The study aims to analyze the validity and legal protection of partnership agreements in construction services. A construction service job will require legality in the form of an agreement between the parties, namely the employer and the service provider. This research provides information on how to Arrange a construction services partnership agreement. This research uses normative juridical research methods. The result of this study is that to avoid deviations in the process of drafting a partnership agreement, it should be necessary to involve the opinions of experts in the hukkum profession such as Notaries or Advocates. The existence of a partnership agreement as an effort to protect the law. The validity of the construction services partnership agreement that the necessity of the partnership agreement must be made in writing and not contrary to the applicable rules. The ideal partnership</em> <em>agreement is a balanced agreement in containing the rights and obligations of the parties. The form of partnership agreement that is often used in construction services is in the form of sub-contract and join operating cooperation (KSO).</em></p><p>Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian kemitraan di jasa konstruksi. Suatu pekerjaan jasa konstruksi akan membutuhkan legalitas berupa perjanjian daiantara para pihak yaitu pemberi kerja dan penyeida jasa. Penelktian ini memberikan informasi tentang bagaimana Menyusun suatu perjanjain kemitraan jasa konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses penyusunan perjanjian kemitraan sebaiknya perlu melibatkan pendapat dari para ahli profesi hukkum seperti Notaris atau Advokat. Adanya perjanjian kemitraan sebagai upaya perlindungan hukum. Keabsahan perjanjian kemitraan jasa konstruksi bahwa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Perjanjian kemitraan yang ideal adalah perjanjian seimbang dalam memuat hak dan keawajiban para pihak. Bentuk perjanjian kemitraan yang sering digunakan di jasa konstruksi yaitu yang berbentuk sub kontrak dan kerja sama operasi (KSO).</p><p> </p><p align="center"> </p><p> </p>
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Authors: Sihotang Amri Panahatan , Arifin Zaenal , Sudarmanto Kukuh , Fristianti Nadya Dhea 
Published: June 2023

<p><em>The purpose of this study was to find out the Judge’s consideration of the Decision Number 40/G/2020/PTUN.Smg on the validity of the islamic boarding school diploma as a requirement for participation in the Village Head election and to find out the Judge’s application of the law on the validity of the islamic boarding school diploma as a requirement for participation in the village head election in the analysis on Decision Number 40/G/2020/PTUN.Smg. This study was normative juridical research using a qualitative analytical method based on a literature review. Based on the results of this study, it can be concluded that in his legal consideration, the Judge stated that the Plaintiff’s interest was not harmed. The Plaintiff did not have the legal standing to file a lawsuit in the State Administrative Court.</em><em> T</em><em>he issue of determining the diploma validity as a requirement for nomination to the village head election was not addressed further in the decision. Judges should not only decide in a procedural manner, but also prioritize the resolution of the dispute substance. The application of law to be considered by the Judge must include the three fundamental values of legal objectives, namely legal justice, benefit, and certainty.</em></p><p> </p><p>Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim atas putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg terhadap keabsahan ijazah pondok pesantren sebagai syarat keikutsertaan pemilihan kepala desa dan penerapan hukum yang seharusnya diterapkan Hakim atas keabsahan ijazah Pondok Pesantren sebagai syarat keikutsertaan Pilkades dalam kajian putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode analitis kualitatif berdasarkan studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap pokok permasalahan penentuan keabsahan ijazah sebagai syarat pencalonan pemilihan kepala desa tidak dipertimbangkan lebih lanjut di dalam putusan. Hakim seharusnya tidak sekedar memutus secara prosedural saja, namun harus mengedepankan penyelesaian subtansi pokok sengketa. Penerapan hukum yang seharusnya diterapkan dalam pertimbangan Hakim harus memuat ketiga nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.</p><p> </p><p> </p><p><strong> </strong></p><p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong><strong><em></em></strong></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p> </p><p><em> </em><em></em></p>
Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap
Authors: Hutadjulu Ryan Dwitama , Abubakar Lastuti , Handayani Tri 
Published: June 2023

<p><em>The research was conducted to analyze the legal impact on the position and obligations of the bank as the holder of mortgage rights (HT) for HT which has been determined to have no legal force by a court decision. With regard to lending, the existence of guarantees is a matter of sufficient concern to banks. Until now, land has been highly favored by banks as collateral for loans with mortgage rights. Cancellation of land ownership certificates can be submitted for land that has become HT. By canceling the mortgage right, the bank will lose the guarantee for the credit that has been issued, especially if the debtor is in bad credit status. Normative juridical is the method been used in this research. It is concluded from the discussion result that the legal consequences of the mortgage rights that have been determined to be non-forceable by a court decision on the position and obligations of the bank as the mortgage holder is that the bank will lose its position as preferred creditor. The cancellation of the agreement on the transfer of land rights also causes the cancellation of the mortgage agreement, considering that the object of the agreement does not meet the legal requirements of the agreement. The contractual relationship between the debtor and the bank as the creditor in the said rights agreement is considered non-existent and must be returned to its original state before the mortgage agreement.</em></p><p> </p><p>Penelitian dilakukan untuk menganalisis dampak hukum terhadap kedudukan dan kewajiban bank sebagai pemegang hak tanggungan (HT) untuk HT yang telah ditetapkan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan pengadilan. Terkait pemberian kredit, keberadaan jaminan menjadi hal yang cukup diperhatikan oleh bank. Tanah hingga saat ini menjadi sangat disukai bank sebagai jaminan kredit dengan hak tanggungan. Pembatalan atas sertifikat kepemilikan atas tanah dapat diajukan terhadap tanah yang telah menjadi HT. Dengan pembatalan hak tanggungan, bank akan kehilangan jaminan atas kredit yang telah dikeluarkannya terlebih jika debitur dalam status kredit macet. Yuridis normative adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan bahwa akibat hukum terhadap hak tanggungan yang telah ditetapkan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan terhadap kedudukan dan kewajiban bank selaku pemegang hak tanggungan adalah bahwa bank akan kehilangan kedudukan sebagai kreditur preferen. Pembatalan perjanjian peralihan hak atas tanah turut menyebabkan pembatalam perjanjian hak tanggungan, mengingat objek perjanjiannya menjadi tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Hubungan kontraktual antara debitur dan bank selaku kreditur dalam perjanjian hak tersebut dianggap tidak ada, sehingga keadaannya harus dikembalikan seperti semula.</p><p> </p>
Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web
Authors: Muhammad Faiz Emery , Harefa Beniharmoni 
Published: June 2023

<p><em>This study aims to analyze legal arrangements related to vague phishing in order to answer legal problems, namely whether it is in accordance with the elements of justice which is a legal ideal. The research discusses that the current criminal law rules need to be changed to pay attention to all parties (victims and the community) to be restored to their situation based on the ITE Law. This research method is a normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The study yielded 2 points: first; That the current criminal law is still oriented towards the old penal system in accordance with the theory of criminal retaliation which is aimed at the punishment of the perpetrator and the rights of the victim are ignored.</em> <em>Second; There is no criminal arrangement regarding compensation that concretely regulates the crime of phishing. The novelty in this study is that it complements studies conducted in previous studies that only provide imprisonment for perpetrators as a form of compensation from the perpetrator and there is no personal responsibility from the perpetrator to return material losses suffered by the victim.</em></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait dengan <em>phising </em>yang kabur agar dapat menjawab permasalahan hukum yaitu apakah sudah sesuai dengan unsur keadilan yang merupakan suatu cita-cita hukum. Penelitian membahas bahwa aturan hukum pidana saat ini perlu diadakan perubahan agar memperhatikan semua pihak (korban dan masyarakat) untuk dapat dikembalikan keadaannya berdasarkan UU ITE. Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan 2 poin: pertama; bahwa aturan hukum pidana saat ini masih berorientasi pada sistem pemidanaan lama sesuai dengan teori pembalasan pidana yang tertuju kepada hukuman pelaku tersebut dan hak atas korban terabaikan. Kedua; tidak ada pengaturan pidana mengenai ganti rugi yang mengatur secara konkret tindak pidana <em>phising </em>tersebut. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang hanya memberikan pidana penjara terhadap pelaku sebagai bentuk hukuman ganti kerugian dari si pelaku dan tidak ada pertanggungjawaban pribadi dari pelaku untuk mengembalikan kerugian secara materiil yang dialami oleh korban. </p>
Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah
Authors: Suhendar Heris , Ulum Misbakhul , Pratami Bunga Desyana 
Published: June 2023

Hadirnya platform layanan penyelenggaraan fintech lending syariah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Akan tetapi dalam operasionalnya, layanan penyelenggaraan fintech lending syariah juga dapat menimbulkan risiko, salah satu risiko yang bisa ditimbulkan adalah risiko kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Sebab, penyelenggaraan fintech lending syariah tidak terlepas dari aktivitas pengumpulan, pengolahan, penggunaan serta pengungkapan data pribadi pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aspek hukum tentang perlindungan data pribadi pengguna layanan dalam penyelenggaraan fintech lending syariah, serta menganalisis ketentuan terkait perlindungan data pribadi pengguna layanan fintech lending syariah dalam perspektif pemikiran Jasser Auda tentang maqashid al-Syariah. Hasil analisis menyimpulkan bahwa: ketentuan terkait perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan fintech lending syariah sudah diatur dalam POJK No. 10 /POJK.05.2022 dan UU No. 27 Tahun 2022. Di mana pada intinya penyelenggara memiliki kewajiban melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna layanan serta menjamin terpenuhinya hak-hak pemilik data pribadi. Kemudian perlindungan data pribadi dalam layanan fintech lending syariah memiliki relevansi terhadap pemikiran maqashid al-Syariah Jasser Auda terhadap fitur-fitur teori sistem yang digunakan Jasser Auda diantaranya fitur kognisi, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, dan fitur kebermaksudan, serta pemenuhan prinsip keadilan dan pemuliaan hak asasi manusia.
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KARAKTER SISWA SDIT ALAM BINA INSANI MELALUI E-BOOK CERITA
Authors: Alyan_fatwa  
Published: June 2023

Dalam proses penanaman nilai karakter pada anak sekolah dasar harus melihat tahapan perkembangan anak dan metode yang tepat. Salah satu metode yang digunakan guru untuk menanamkan nilai karakter pada siswa di SDIT Alam Bina Insani melalui bercerita. Nilai-nilai islami yang terkandung dalam cerita dapat diterapkan oleh guru dalam menanamkan karakter siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan e-book cerita dalam pembelajaran untuk menanamkan nilai karakter siswa SDIT Alam Bina Insani. mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan E-book cerita Dalam Pembelajaran Untuk Menanamkan Nilai Karakter Siswa SDIT Alam Bina Insani dengan yaitu pembiasaan berdoa sebelum mengawali dan mengakhiri pembelajaran, pembiasaan mengucapkan kalimat toyyibah saat mendengarkan cerita yang menakjubkan maupun mengerikan, mempraktekan atau melafalkan langsung bacaan maupun doa-doa yang terdapat dalam cerita, serta meneladani sikap-sikap terpuji dari tokoh yang sholih. Faktor pendukung penerapan e-book cerita yakni sumber belajar dan media yang cukup, kemampuan guru dalam bercerita dengan menarik, serta kondisi ruang kelas dan lingkungan yang nyaman. Sedangkan faktor penghambatnya keterbatasan watu dalam penyampaian cerita, konsentrasi anak yang cepat berubah, serta gaya belajar siswa yang berbeda-beda.
Evsel Nitelikli Gri Suyun Geri Kazanılabilirliğinin Araştırılması
Authors: ÖZGÜN Ayşenur , DAMAR ARİFOĞLU Yasemin 
Published: June 2023

Su kaynaklarının azalması sonucu artan su gereksinimlerini sağlamak için gri suların arıtılması ve yeniden kullanılması amaçlanmaktadır. İçme sularını korumak hedefiyle gri suların arıtılarak geri kazanılması alternatif bir kaynak oluşturmaktadır. Duşlardan, banyo ve mutfak lavabolarından, çamaşır ve bulaşık makinelerinden gelen gri sular evsel atık suyun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Gri su toplam kirletici yükünü düşük miktarda içermektedir. Tuvalet harici atık suları içeren gri sular toplam evsel su kullanımının %55-80’lik kısmını oluşturmaktadır.
Bu çalışmada kullanılan gri su, Kocaeli İl’i İzmit İlçesi’nde 6 daireden oluşan 20-24 kişilik konuttan temin edilmiştir. Çeşitli gri su geri dönüşüm arıtma teknolojileri arasında AKR (Ardışık Kesikli Reaktör), gri sudan çözünmüş askıda katı madde ve nutrient gideriminin azaltılmasında etkili bir arıtma tekniğidir. Gri suyu arıtmak için laboratuar ölçekli bir AKR, pilot tesis olarak tasarlanmıştır. 1 günlük ve 2.5 günlük hidrolik reaksiyon sürelerinde(HRT) su örnekleri toplanmıştır. HRT 1 günde elde edilen sonuçlarda; ort. pH değeri 7.32, ort. E.İ. değeri 586.8 µS/cm, ort. Ç.O. değeri 3.30 mg/L, ort. bulanıklık değeri 7.39 NTU ve ort. bulanıklık giderim verimi %99, ort. AKM değeri 6.92 mg/L ve ort. AKM giderim verimi %98, ort. fosfor değeri 7.51 mg/L ve ort. fosfor giderim verimi %84, ort. azot değeri 15.92 mg/L ve ort. azot giderim verimi %59 ve ort. KOİ değeri 569 mg/L ve ort. giderim verimi %69 olarak ölçülmüştür. HRT 2.5 günde elde edilen sonuçlarda; ort. pH değeri 7.76, ort. E.İ. değeri 574.6 µS/cm, ort. Ç.O. değeri 5.07 mg/L, ort. bulanıklık değeri 4.34 NTU ve ort. bulanıklık giderim verimi %99, ort. AKM değeri 4.72 mg/L ve ort. AKM giderim verimi %98, ort. fosfor değeri 3.79 mg/L ve ort. fosfor giderim verimi %89, ort. azot değeri 13.02 mg/L ve ort. azot giderim verimi %54 ve ort. KOİ değeri 368 mg/L ve ort. giderim verimi %70 olarak ölçülmüştür.
Development of an Assessment as Learning Based on an ISCACoRe Metacognitive Strategy to Improve Problem-Solving Skills
Authors: Widaningrum Desy , Mindyarto Budi Naini , Aji Mahardika Prasetya 
Published: June 2023

The purpose of this study is to develop an evaluation instrument for Dynamic Fluid materials with characteristics based on the ISCACoRe metacognitive strategy and determine the quality of the instrument to improve physics problem-solving skills. This study used research and development methods. The subjects of this developing study were 11th grade students at a senior high school in Yogyakarta. The ISCACoRe metacognitive strategy-based physics learning evaluation instrument was prepared in flip modules using the assessment-as-learning model, with characteristics of being independent, flexible, stimulating, and based on digital media. The instrument's validity is 86.25%, and the assessment as learning model's validity is 93.34%, indicating that the expert instrument is appropriate for use in learning evaluation activities. The level of an item's internal consistency is declared valid if > 0.3961, a total of 8 items are accepted because > 0.3961, and 2 items are rejected because < 0.3961. The Cronbach's alpha method of 0.817 and split-half of 0.875, with very high criteria, were used to obtain the results of the instrument reliability test. The experimental and control group obtained an average score of the normalized gain test (N-Gain) of 56.83%, and 44.10% respectively
Pengelolaan dan Pengembangan Kekayaan Islam
Authors: Pratami Arifa 
Published: June 2023

Alissya Protection Plus merupakan tabungan proteksi (Tapro) Syariah yang memadukan tabungan dengan asuransi jiwa, kesehatan, perlindungan atas penyakit kritis sebagai proteksi yang dipilih sebagai perlindungan hidup berbasis Syariah yang aman, damai, dan menguntungkan. Tapro Allisya menginvestasikan dana nasabah pada instrumen-instrumen investasi yang halal dan bersih.Tapro Allisya memberikan perlindungan yang maksimal dari berbagai sisi dengan premi yang minimal.Besaran premi jumlah asuransi merupakan bagian dari wealth protection, sebagai proteksi kekayaan keluarga. Dengan adanya asuransi, salah satunya asuransi jiwa Syariah Allianz merupakan prinsip pengelolaan strategi/instrument keuangan Islam untuk mengatasi risiko-risiko kehidupan, dan melindungi aset-aset kita dalam upaya untuk mengelola kekayaan kita untuk menjadi lebih berkembang. tabungan rutin) tergantung dari kapasitas masing-masing orang
PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP NASABAH DALAM MEMILIH TABUNGAN AKAD MUDHARABAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA
Authors: Alfarisi Salman , Ghani Nahar Alang Abdul , Tamba Sulaiman 
Published: June 2023

Penelitian ini menjelaskan apakah sistem bagi hasil berpengaruh terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad mudharabah PT. Bank Syariah Indonesia, apakah manfaat sistem bagi hasil terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad Mudharabah PT. Bank Syariah Indonesia, dan bagaimanakah penyebab nasabah memilih tabungan akad Mudharabah PT. Bank Syariah Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah 200 nasabah. Sedangkan yang dijadikan responden sebanyak 50 nasabah dengan teknik pengambilan sampel teknik accidental sampling. Teknik pengumpulan data dengan observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Analisis Regresi Linear Sederhana, Uji t Statistik, dan Koefisien Determinasi. Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linear Sederhana diketahui bahwa sistem bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad mudharabah PT. Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui uji t, nilai thitung sebesar 3.180 ttabel 1.677. Hal ini juga mengindikasikan Ha diterima dan H0 ditolak. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,174. Artinya, variabel nasabah dalam memilih tabungan akad mudharabah dapat dijelaskan oleh variabel system bagi hasil produk PT. Bank Syariah Indonesia sebesar 17.4%, sedangkan 82,6%% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.