Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan : Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung
Authors: Prasetyo Ronggo , Nandang Sambas  
Published: February 2023

ABSTRACT- To support the creation of just law enforcement, the Attorney General's Office issued a policy rule regarding Restorative Justice through the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The type of crime of attempted theft is a form of crime that can be applied to Restorative Justice, as an example of a case that occurred in the jurisdiction of the Bandung City Attorney General’s Office on an actor named Alka Liga Gultom who had tried to take something, wholly or partly belonging to another person, with intent to unlawfully possess. The results of this analysis show that Restorative Justice is not only about the rule of law but also related to the supremacy of morality. The moral is the main basis for the implementation of Restorative Justice by law enforcers whose credibility is currently experiencing a decline in society because of the large number of cases that have been delegated to the court, even though according to the public's view cases that are categorized as trivial matters do not need to be resolved through the Court. This ultimately creates the perception that currently there is no justice in law enforcement agencies, particularly at the Attorney General's Office. And conceptually there are already regulations governing the implementation of Restorative Justice at the Attorney General's Office, but factually the implementation has not been realized comprehensively and optimally. To be able to maximize the implementation of Restorative Justice in attempted theft cases, it is necessary to understand law enforcement officials, especially public prosecutors and the public regarding the aims, objectives, impacts, and implications of the concept of Restorative Justice.
ABSTRAK-Demi mendukung terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan, Kejaksaan menerbitkan aturan kebijakan mengenai Keadilan Restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jenis kejahatan percobaan pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat di terapkan Restorative Justice, Seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada pelaku bernama Alka Liga Gultom yang mana telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Hasil analisis ini menunjukan Restorative Justice bukan hanya tentang supremasi hukum tetapi terkait juga dengan supremasi moral. Moral menjadi landasan utama bagi pelaksanaan Restorative Justice oleh penegak hukum, yang pada saat ini kredibilitasnya mengalami penurunan di masyarakat dikarenakan banyaknya perkara yang diteruskan ke Pengadilan padahal menurut pandangan masyarakat perkara yang dikategorikan masalah sepele tidak perlu diselesaikan melalui Pengadilan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan munculnya persepsi bahwa saat ini tidak ada keadilan di lembaga penegak hukum khususnya di Kejaksaan. Dan secara secara konseptual sudah ada peraturan yang mengatur pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan, namun secara faktual dalam pelaksanaannya belum terealisasi secara komprehensif dan maksimal. Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan Restorative Justice dalam perkara percobaan pencurian perlu adanya pemahaman aparatur penegak hukum khususnya penuntut umum maupun publik terkait maksud, tujuan, dampak dan implikasi dari konsep Restorative Justice tersebut.