bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK
Authors: Asikin Zainal 
Published: August 2023

This research identifies several regulations related to public-private partnership (PPP) agreements such as acts, government regulations, presidential regulations, and local byelaws. We find that in addition to having some legal lacunae, the existing norms are either conflicting or obscure. In practice, this condition opens chance for many interpretation which eventually result in a cornucopia of different variety of inferior regulations. We will show that provisions pertaining to the designation of the contracting parties in a PPP and its dispute settlement are conflicting. Penelitian ini berhasil menunjukkan beberapa peraturan hukum yang menjadi payung hukum perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta, antara lain dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Ternyata masih terdapat kekosongan norma, konflik norma, dan kekaburan norma dalam berbagai peraturan hukum tersebut sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik, dan pada akhirnya berdampak pada berbagai ragam peraturan. Konflik norma berkisar tentang siapa yang menjadi para pihak dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta serta bagaimana penyelesaian sengketa atas sengketa hukum tersebut.
ALTERNATIF KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF GENDER BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI MADURA
Authors: Rahayu Devi , Munir Mishbahul 
Published: August 2023

Problems faced by Women Migrant Worker partly incurred in connection with the position of their woman role that have occurred since the time of recruitment process until departure and when returning back to their home areas. The presence of a legal loophole in the Law 39 of 2004 is one of the problems. The existence of a gender perspective of regional policy is an effort to guarantee the rights of migrant workers and as a solution to problems related to the position of migrant workers. Permasalahan yang dihadapi Buruh Migran Perempuan sebagian besar terjadi sehubungan dengan posisi keperempuanan mereka yang terjadi sejak saat proses rekrutmen sampai pemberangkatan dan ketika pulang kembali ke daerah asalnya. Terdapatnya celah hukum dalam UU No. 39 tahun 2004 merupakan salah satu persoalannya. Adanya kebijakan daerah yang berperspektif gender merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran.
PENGATURAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOTA YOGYAKARTA
Authors: Nugroho Adrianto Dwi , Yuniza Mailinda Eka 
Published: August 2023

The enactment of Act Nr. 28 of 2009 on Local Taxes and Local Levies would allegedly pose some juridical impact on local tax collection at the provincial and district/cities throughout Indonesia. The juridical impact would at least occur to local regulations governing local taxes, Regional Government Revenue and Expenditure (APBD), and the oversight of local regulation by the provincial and district/ city governments. This research is a normative-empirical research, which aims to analyse changes of local taxes law in Act Nr. 28 of 2009. This study offers an insight of the impact of this Act on local tax collection in the special province of Yogyakarta. Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disinyalir akan menimbulkan beberapa dampak yuridis terhadap pemungutan pajak daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dampak yuridis tersebut setidaknya terjadi terhadap produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yang bertujuan menganalisis perubahan pengaturan tentang pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009, sehingga melalui penelitian ini terlihat dampak yuridis penegakan UU ini pada pengumpulan pajak lokal di Provinsi DIY.
New Issues in Intellectual Property Law in Indonesia
Authors: Hawin M. 
Published: August 2023

This article compares the provisions on moral rights in Indonesian Copyright Act, Copyright Bill, and The Berne Convention. The legality of parallel importation and the sui generis protection of traditional knowledge are also observed by referring to the Copyright Bill and Traditional Knowledge Bill. Tulisan ini membandingkan pengaturan mengenai hak moral menurut Undangundang Hak Cipta, RUU Hak Cipta dan Konvensi Berne. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji legalitas impor paralel dan perlindungan sui generis terhadap pengetahuan tradisional dengan merujuk kepada RUU Hak Cipta dan RUU Pengetahuan Tradisional.
Globalization and Climate Change Regulations in Indonesia
Authors: Sulistiawati Linda Yanti 
Published: August 2023

Globalization is rampant in every aspect of human life. Climate change is a global issue and hence Indonesia must equip itself with sufficient national laws and regulations that are easily implemented. Securing funds from the international community is also a strategy to prepare the nation to face climate change. Globalisasi terjadi di setiap aspek kehidupan manusia. Perubahan iklim adalah isu global sehingga Indonesia harus mempersiapkan diri dengan cara menyusun peraturan perundang-undangan nasional yang dapat diterapkan dengan mudah. Mendapatkan dana bantuan internasional juga merupakan strategi yang dapat diambil untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan iklim.
RECALL ANGGOTA DPR DAN DPRD DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA
Authors: Huda Ni’matul 
Published: August 2023

Political parties have the authority to recall the members of parliament, even make his party membership revoked if a member violates the party’s policy. This is because the nomination of members of parliament nominated by political parties. However, the Constitutional Court decision has changed the mechanism of the serial number be a majority vote in determining who sits in parliament. Partai politik memiliki wewenang untuk me-recall anggotanya dari parlemen, bahkan mencabut keanggotaan seseorang dari partainya apabila anggota tersebut melanggar kebijakan partai. Hal ini dikarenakan pencalonan anggota parlemen diusulkan oleh partai politik. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah mekanisme nomor urut menjadi suara terbanyak dalam menentukan siapa yang duduk di parlemen.
PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PEREMPUAN DI KABUPATEN MALANG
Authors: Hilmy Umu 
Published: August 2023

The number of Indonesian workers who encounter problem abroad continues to increase as the amount of migrant workers shows an exponential growth. The majority group, which is female workers, suffer from economic, psychological, and physical violence. Every effort shall be made to end this condition. Jumlah TKI yang mengalami masalah secara kuantitas dan kualitas meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Bentuk pelanggarannya adalah kekerasan ekonomi, psikologi dan fisik. Mayoritas tenaga kerja perempuan yang mengalami masalah menyelesaikannya sendiri dengan berbagai cara.
Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah dalam Perspektif Penatagunaan Tanah di Indonesia
Authors: Listyawati Hery 
Published: August 2023

Annual field records show a failure in the regulation of land conversion, a situation which reflects the poor implementation of numerous Indonesian agrarian policies, including farmland conversion, land use, and spatial planning. Six attempts to control the land conversion and land use in Indonesia are formulated in this writing. Catatan lapangan tahunan menggambarkan adanya kegagalan pengendalian alih fungsi tanah, yang secara umum menunjukkan kegagalan implementasi berbagai kebijakan agraria yang termasuk di dalamnya alih fungsi tanah pertanian, penatagunaan tanah, dan penataan ruang di Indonesia. Tulisan ini merumuskan enam upaya untuk mengendalikan alih fungsi dan penatagunaan tanah di Indonesia.
Pemberdayaan Hukum dan Kebijakan Pertanahan sebagai Upaya Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar
Authors: Arba Mr. , Sahnan Mr. , Wahyuningsih Wiwiek 
Published: August 2023

This research aims to identify law enforcement efforts in controlling and empowering idle land in Nusa Tenggara Barat. Result shows that National Land Agency and government have issued numerous legal instruments to address this problem. However, they are hindered by the weak regulations and various economic, social, and political conditions. Penelitian ini bertujuan menemukan upaya pemberdayaan hukum dalam menertibkan dan mendayagunakan tanah telantar di Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah telah menerbitkan berbagai instrumen hukum untuk menjawab permasalahan ini. Akan tetapi, instrumen-instrumen ini terhambat oleh lemahnya peraturan dan berbagai kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
Domestic Violence and the Way Forward
Authors: Westendorp Ingrid 
Published: August 2023

Even though States have undertaken more actions to protect the victims and punish the perpetrators in domestic violence cases, not enough attention is being paid to the unequal socio-economic position of women. This writing will analyse ways and means that may lead to the abolition of discrimination against women. Walaupun Negara telah berupaya menghukum pelaku kekerasan dalam rumahtangga dan melindungi korbannya, perhatian terhadap posisi sosio-ekonomi wanita masih belum cukup diberikan. Tulisan ini akan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengakhiri tindakan diskriminatif terhadap hak-hak wanita.
Akibat Hukum Bagi Bank Bila Kewajiban Modal Inti Minimum Tidak Terpenuhi
Authors: Aryatie Indira Retno , Nugroho Adityo Waskito 
Published: August 2023

As an implementation of the Indonesian Banking Architecture policy, the government issues Bank Indonesia Regulation No. 9/16/ PBI/2007 on Minimum Tier One Capital that increases the minimum capital to 100 billion rupiah. This writing discusses the legal complication that a bank will face should it fail to fulfil the minimum ratio. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia 9/16/PBI/2007 tentang Kewajiban Modal Inti Minimum Bank yang menaikkan modal inti minimum bank umum menjadi 100 miliar rupiah. Tulisan ini membahas akibat hukum yang akan dialami bank bila kewajiban modal minimum tersebut gagal dipenuhi.
Perjanjian Lisensi Merek Terkenal
Authors: Sujatmiko Agung 
Published: August 2023

Licensing agreement is an approach to protect the exclusive right of trademark. This agreement contains the principles of freedom of contract, mutualism, the utmost good faith, consensualism, and equality. Any dispute regarding the licensing agreement of a well-known mark may be resolved in a court trial or in an arbitration. Perjanjian lisensi adalah suatu cara melindungi hak atas merek yang bersifat khusus. Perjanjian ini mengandung lima prinsip hukum kontrak, yakni kebebasan berkontrak, saling menguntungkan, itikad baik, kesepakatan dan kesederajatan. Perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi merek terkenal bisa diselesaikan di pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen
Authors: Maladi Yanis 
Published: August 2023

As a manifestation of our indigenous laws, adat law is an important source in our national legislation. Being aware that the government should recognise both moral values and formal written laws, this article explores the existence of adat law in the Indonesian constitution since our independence to today’s Reformasi era. Hukum adat di Indonesia dipandang sebagai sumber pembentukan hukum nasional karena merupakan perwujudan dari hukum asli bangsa kita. Oleh karena pemerintah seyogyanya tidak hanya memerhatikan hukum formal belaka, namun juga nilai-nilai moral, tulisan ini mencoba mengeksplorasi eksistensi hukum adat dalam konstitusi bangsa Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga era Reformasi.
Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Authors: Puspitasari Dinarjati Eka 
Published: August 2023

Even though street vendors in Yogyakarta and Sleman bring in a huge amount of income for the city budget, they are often ignorant to public space regulations. This research aims to find an arrangement model for street vendors in accordance to the city spatial plan. Jumlah pedagang kaki lima di Yogyakarta dan Sleman yang relatif banyak memang mendatangkan pemasukan bagi daerah, namun di sisi lain aktivitas mereka mengganggu kawasan ruang publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui pola penataan pedagang yang sesuai dengan tataruang kawasan publik sehingga diharapkan dapat menjadi model pengaturan pedagang di Yogyakarta dan Sleman.
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERNIAGAAN LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
Authors: Wijayanta Tata 
Published: August 2023

The research is a qualitative research. The data which is used are primary and sec­ondary data from library and field research. The research aims to analyze the authority of the commercial court to examine and settle commercial case. The definition and means of the other commercial case which have been examined and settled by the commercial court. The result of research shows that the commercial court has carried out the authority since 2001. Besides, commercial cases include trade mark case, patents, copy right and industrial designs. From 2001 up to 2006, four hundreds and seven (407) cases have been examined and settled by the court. The most are trade mark disputes, with two hundreds and seventy two (272) disputes (91,4%).
Development experiences in Estonia, Latvia, and Lithuania after 2004
Authors: Assistant Lecturer Hind Ahmed Abd  
Published: August 2023

This study examines the developmental experiences in the Baltic countries, namely Estonia, Latvia, and Lithuania, after 2004. Following their accession to the European Union, these countries underwent significant transformations in the fields of economy, population, and culture. The study aims to analyze the developmental changes in these countries and evaluate their impact on the assets of the population, their languages, and the population's developmental indicators and wealth.
The analysis revolves around the key aspects of development in these countries after 2004. The influence of these transformations on the assets of the population and their languages will be studied, with a focus on demographic changes and linguistic diversity. Additionally, the study will analyze population development indicators such as population growth rate, fertility rate, and mortality rate, to understand the population shifts in those countries.
Influencia del Programa Pensión 65 en el bienestar de los usuarios en la Provincia de Chupaca 2020 – 2021
Authors: Rivera Medrano José Luis 
Published: August 2023

El Objetivo de la investigación fue determinar de qué manera influye el Programa Pensión 65 en la calidad de vida de los usuarios de la provincia de Chupaca 2020 – 2021. El diseño de la investigación fue no experimental porque no se manipulará variables. Siendo un estudio descriptivo, con corte transversal se realizó en un tiempo determinado (2020-2021). La población que estudiamos estuvo compuesta por 1638 usuarios y una muestra de 287 usuarios por criterio de exclusión e inclusión. Utilizamos la encuesta como técnica luego dos instrumentos, dos cuestionarios: primero con contestación dicotómica para Programa P65, segundo cuestionario con escala de varias contestaciones politómica para calidad de vida. Validamos nuestro instrumento por juicio de Expertos, para analizar nuestra relación de variables aplicamos el coeficiente de Rho de Spearman = .050. En nuestros resultados llegamos a la conclusión, que la variable Pensión 65 influye en el bienestar de vida a través de la seguridad económica en los usuarios pertenecientes a la provincia de Chupaca – Junín 2020 - 2021 se presenta que el grado de significatividad, p <0.05 y coeficiente Rho de Spearman = .660 con una varianza del Programa P65 y bienestar de vida con una influencia en 0,01 %.
Analisis Tensil Strength Dan Micro Structure Pada Hasil Las Plat Besi Strip Dengan Variasi Jenis Ampare
Authors: Anam Mohammad Soiqul , Dika Johan Wayan , Putra Hardiansah Satria 
Published: August 2023

Abstrak
Dalam rangka meningkatkan daya saing industri tingkat regional maupun internasional. Industri manufaktur merupakan industri yang banyak menyerap tenaga kerja, teknologi pengelasan menjadi sangat penting karena sebagian besar pada industri manufaktur menggunakan teknik pengelasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi arus pengelasan terhadap kekuatan tarik dan micro structure pengelasan SMAW dengan elektroda RB-26 pada pelat Besi Strip dengan ketebalan 06 mm. Besar variasi penggunaan arus las adalah 75 amp, 85 amp, 95 amp. Penelitian ini adalah dilakukan dengan membuat uji spesiment dengan variasi arus las sebesar 75 ampere, 85 ampere, 95 ampere, selanjutnya dilakukan pengujian spesiment uji tarik dan foto mikro untuk mencari informasi pengaruh yang disebabkan oleh variasi arus las terhadap kekuatan tarik dan micro structure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan tarik tertinggi (Ultimate Tensile Strength) diperoleh pada asampel sebesar 95 ampere dengan nilai rata – rata UTS sebesar 3624.9MPa.
Katakunci: Las SMAW, Ampare, uji Tarik, structure mikro

Abstract
In order to increase the competitiveness of the industry at the regional and international levels. The manufacturing industry is an industry that absorbs a lot of labor, welding technology is very important because most of the manufacturing industry uses welding techniques. This study aims to determine the effect of variations in welding current on tensile strength and microstructure of SMAW welding with RB-26 electrodes on Iron Strip plates with a thickness of 06 mm. Large variations in the use of welding currents are 75 amps, 85 amps, 95 amps. This research was carried out by making specimen tests with variations in welding currents of 75 amperes, 85 amperes, 95 amperes, then tensile test specimens and micro photos were carried out to find information on the effects caused by variations in welding currents on tensile strength and micro structure. The results showed that the highest tensile strength (Ultimate Tensile Strength) was obtained at samples of 95 amperes with an average UTS value of 3624.9 MPa.
Keywords: SMAW welding, Ampere, Tensile test, micro structure
Efisiensi Waktu Pemberian Pakan Ayam Pada Mesin Hopper
Authors: Romadhoni Ahmad 
Published: August 2023

Telur merupakan bahan makanan hasil ternak unggas yang sangat bernilai gizi tinggi karena semua golongan menyukai dan sadar dengan pentingnya makanan - makanan bergizi dan diminati tanpa batasan usia dan setatus ekonomi, para peternak ayam petelur sering terkendala manajemen pemeliharaan pakan terutama berkaitan dengan pemberian pakan ternak permasalahan tersebut dapat diatasi dengan teknologi peternakan.Teknologi pemberian pakan menggunakan mesin hopper. Penggunaan mesin hopper perlu dihitung efisiensinya.Penghitungan efisiensi pemberian pakan dapat dilakukan dengan metode true exsperimental researh.Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September – Oktober di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok.Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan didapatkan hasil efisiensi waktu sebesar 33,6 m/s dan diperoleh efisiensi kecepatan sebesar 0,15 m/s dengan panjang kandang 23 meter.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan efisiensi waktu pemberian pakan ayam menggunakan metode manual dan metode otomatis.
Evaluasi Organoleptik Bakso Daging Joper yang Diberi Pakan Tepung Maggot Selama Pemeliharaan
Authors: Ridho M. Rosichan Ridho , Lestariningsih Lestariningsih , Haryuni Nining 
Published: August 2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi organoleptik (warna, rasa, tekstur, dan kekenyalan) bakso daging ayam joper dengan subtitusi tepung maggot pada pakan selama pemeliharaan. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 sampel daging ayam joper yang dipanen saat umur 51 hari dengan subtitusi tepung maggot yang berbeda pada ransum. P0: Tepung ikan 15% + Tepung maggot 0% , P1: Tepung ikan 11,25% + Tepung maggot 3,75%, P2: Tepung ikan 7,5% + Tepung maggot 7,5%, P3: Tepung ikan 0 % + Tepung maggot 15%. Enam ekor ayam dari masing-masing perlakuan diambil karkasnya untuk pembuatan bakso . Pengujian kualitas organoleptik bakso antara lain warna, rasa, tekstur, dan kekenyalan. Data yang diperoleh dari penelitian ditabulasi dan dianalisis menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan apabila terdapat perbedaan pengaruh yang nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan uji Duncans. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa subtitusi tepung maggot yang berbeda-beda dalam ransum tidak memberikan pengaruh nyata terhadap uji organoleptik yang meliputi warna, rasa, tekstur dan kekenyalan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bakso daging joper yang diberi pakan tepung maggot dengan level berbeda-beda selama pemeliharaan dapat diterapkan pada pembuatan bakso dengan tidak merubah organoleptik bakso.
Katakunci:Bakso daging joper, Evaluasi organoleptik,Pakan, Tepung maggot
Pengaruh Penggunaan Tepung Maggot dalam Pakan terhadap Organ Visceral Ayam Joper
Authors: Hadi Fuad Samsul 
Published: August 2023

Upaya perbaikan pemberian pakan dalam menciptakan ransum pakan ayam joper yang memiliki nutrisi yang tinggi untuk konsumsi ayam joper dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya local sebagai subtitusi pakan dalam ransum. Ransum yang diberikan adalah sumber energi utama untuk ternak dapat mempertahankan hidupnya melalui peningkatan nutrisi didalamnya dengan pemanfaatan sumber daya local sebagai bahannya. Sumber nutrisi utama untuk otak dapat bekerja secara optimal berasal dari energy metabolis pakan. Kenyataannya penelitian tentang pengaruh pemanfaatan tepung maggot pada pakan ayam joper terhadap kualitas organ visceral ayam joper yang meliputi usus, gizzard, hati, proventikulus, lemak abdomen tidak berpengaruh signifikan karena banyak factor diantaranya bentuk pakan.
Katakunci: pakan ayam, joper, energy, dan organ visceral.
Pengaruh Jumlah Elektrode Pada Konfigurasi Sensor IDCS Terhadap Pengukuran Permitivitas Parafin dan Glycerol
Authors: Khasanah Ulfa Niswatul 
Published: August 2023

Abstrak
IDCS adalah sensor kapasitif dengan ukuran kecil dan tipis yang digunakan untuk mengukur permitivitas bahan. Jenis bahan yang dapat diukur meliputi zat cair, gas dan zat padat yang berbentuk serbuk. IDCS terdiri dari lapisan tembaga yang memiliki pola atau konfigurasi seperti sisir yang menempel pada lapisan substrat FR-4. Konfigurasi tersebut meliputi lebar electrode (a), jarak antara dua electrode (b), panjang electrode (L) dan jumlah electrode (N). setiap komponen tersebut memiliki pengaruh terhadap hasil pengukuran permitivitas bahan. Sehingga untuk mendapatkan alat ukur permitivitas yang optimum maka diperlukan penelitian tentang masing-masing pengaruh dari komponen tersebut. Penelitian ini membahas tentang pengaruh jumlah elektrode pada konfigurasi sensor IDCS. Variasi jumlah elektroda ysng digunakan yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. Jumlah tersebut mengacu pada hasil optimasi menggunakan metode Particle Swam Optimization (PSO). Konfigurasi yang paling optimum diperoleh dari hasil pengukuran dengan eror yang terkecil. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu semakin besar jumlah elektroda maka semakin besar pula kapasitansinya. Nilai kapasitansi tidak berbanding lurus dengan nilai permitivitas, hal ini disebabkan oleh konfigurasi IDCS yang berbeda. Pada pengukuran permitivitas udara, parafin dan glycerol terdapat 1 kesamaan yaitu konfigurasi yang memiliki eror terkecil adalah N6 dengan a = b = 2 mm, L= 5 cm, N = 6 dan h = 1µm.

Katakunci: IDCS, kapasitor, permitivitas