bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Pelindung Diri
Authors: Solicha Fitri Hardianti , Wijayanti Asri 
Published: February 2023

Abstract Every worker must get a guarantee for occupational safety and health while carrying out the work relationship. This research aimed to find out the form of legal protection for workers for their personal protection devices and legal remedies. This research was a normative juridical with statute approach. The first research result showed that every worker was guaranteed their right to occupational safety and health integrated with the company's management system. Employers were required to provide explanations and self-protective equipment to workers who were obliged to use them. There was a threat of criminal sanctions for violating entrepreneurs. The second research result showed a civil law effort. It can be done by workers if they do not get an explanation and personal protective equipment that can conduct bipartite deliberation or mediation and continue to the PHI for the harm caused. Criminal legal remedies can be undertaken by workers by reporting K3 violations to local labor inspector employees. It was concluded that the employer had the obligation to provide an explanation and self-protective equipment. The workers were entitled and obliged to use self-protective equipment. There were criminal sanctions for employers who violated but there were not criminal sanctions for workers who violate. The resulting recommendations were the sanctions for workers.Keywords: Legal Protection, Protection Tools, Workers. Occupational Health and SafetyÂ AbstrakSetiap pekerja harus mendapatkan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja selama menjalankan hubungan kerja penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja atas alat perlindungan diri beserta upaya hukumnya. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach hasil penelitian yang pertama adalah setiap pekerja dijamin haknya atas keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemaan perusahaan. Pengusaha diwajibkan memberikan penjelasan dan APD terhadap pekerja ,pekerja berkewajiban menggunakannya. Ada ancaman sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar. Hasil penelitian yang kedua adalah upaya hukum keperdataan yang dapat dilakukan pekerja apabila tidak mendapatkan penjelasan dan alat pelindung diri dapat melakukan musyawarah bipartite atau mediasi dan berlanjut ke PHI untuk kerugian yang ditimbulkannya. Upaya hukum kepidanaan dapat dilakukan oleh pekerja dengan melaporkan pelanggaran K3 kepaada pegawai pengawas ketenagakerjaan setempat. Kesimpulannya pengusaha memiliki kewajiban memberikan penjelasan dan APD ,pekerja berhak dan berkewajiban menggunakan APD, ada sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar tetapi tidak sanksi pidana bagi pekerja yang melanggar. Rekomendasi yang dihasilkan adalah pemberian sanksi kepada pekerja.Kata Kunci : perlindungan hukum, alat perlindungan , pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja
Eksistensi Alat Bukti Formal Dalam Perselisihan Hubungan Industrial
Authors: Munir Hasan Al , Wijayanti Asri 
Published: February 2023

Abstract Formal evidence in industrial relations disputes is very important in fact the parties (workers) are unable to provide sufficient formal evidence during the process of resolving industrial relations. The purpose of this research found out the substance of legal subjects and legal objects of formal evidence in the process of resolving industrial relations disputes.Â This legal research was a normative juridical with a statute approach. The results showed the substance of formal evidence in industrial relations disputes, consisting of the substance of the legal subject and the legal object of the evidence. formal evidence in disputes over industrial relations was very important to achieve truth. The resulting recommendations were that special arrangements that needed to be made to require employers / laborers to provide evidence of industrial relations they carried out.Keywords: Evidence, Industrial Relations DisputesÂ AbstrakAlat bukti formal dalam perselisihan hubungan industrial sangat penting faktanya para pihak (pekerja) kurang dapat memberikan alat bukti formal yang cukup saat proses penyelesaian hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti formal dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach.Hasil penelitian adalah subtansi alat bukti formal dalam perselisihan hubungan indusrtial,terdiri atas substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti.alat bukti formal dalam perselisihan hubungan idustrial sangat penting untuk mencapai kebenaran. Rekomendasi yang dihasilkan adalah perlu pengaturan khusus untuk mewajib kanpengusaha/pemberi kerja dalam memberikan alat bukti formal atas hubungan industrial yang dilaksanakannya.Kata Kunci : Alat Bukti, Perselisihan Hubungan IndustrialÂ
Penegakan Pidana Ketenaagkerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Authors: Suyandi Silvia Agustin , Wijayanti Asri 
Published: February 2023

Abstract Labor law is functional. Having a civil, criminal and administrative side. The criminal labor arises because of state interference in providing criminal sanctions for an action in an employment relationship. The enforcement of sanctions on labor crimes is often not optimal to be applied. This research aimed to determine the enforcement of labor crimes by Employee Inspectors. This research was a normative juridical with a statutory approach. The results showed labor criminal sanctions that can be applied to criminal offenders after going through the stages of existing procedures in the labor field. There were the reports from parties that feel aggrieved over violations of labor norms to the Labor Inspectors Employees. Based on the assessment of the labor inspector, an action can be determined whether or not it violates the labor crime. The recommendation result was a revised labor regulation that had a mandatory nature accompanied by legal sanctions.Keywords: Criminal, Supervisors, Employment, Sanctions.Â AbstrakHukum ketenagakerjaan bersifat fungsional. Memiliki sisi bidang perdata, pidana dan administrasi. Pidana ketenagakerjaan muncul karena adanya campur tangan negara dalam memberikan sanksi pidana atas suatu perbuatan di dalam hubungan kerja. Penegakan sanksi pada pidana ketenagakerjaan seringkali kurang maksimal untuk dapat diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan pidana ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah sanksi pidana ketenagakerjaan dapat diterapkan kepadaÂ pelaku pidana setelah melalui tahapan prosedur yang ada di bidang ketenagakerjaan. Ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas adanya pelanggaran norma ketenagkerjaan ke Pegawai Pengawas Ketenagkerjaan. Atas penilaian dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, maka suatu perbuatan dapat ditentukan apakah melanggar pidana ketenagkerjaan atau tidak. Rekomendasi yang dihasilkan adalah direvisi nya aturan ketenagakerjaan yang memiliki sifat mewajibkan dengan diiringi sanksi hukum.Kata Kunci : pidana, pengawas, ketenagakerjaan,Â sanksi.
Sosialisasi dan Pendampingan Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur serta Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan
Authors: Gussevi Sofia , Novianty Ira , Agustina Melly , Khuzayri Rifqi , Agustina Melly 
Published: February 2023

Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi dari hasil penelitian penulis pada tahun 2021yang berjudul “Fenomena Pernikahan Anak pada Masa Pandemi Covid-19”, banyak terjadi perkawinan di bawah umur pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2020 yaitu sebanyak 258 perkara, sedangkan pada tahun 2019 hanya 72 perkara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) mengungkapkan bahwa usia minimal untuk dapat menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian batasan usia minimal ini dirubah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan usia minimal untuk dapat menikah adalah sama 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan. Meskipun usia perkawinan telah ditetapkan, namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai kasus terjadinya pernikahan anak atau perkawinan di bawah umur. Berdasarkan hal tersebut kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan metode penyuluhan. Hasil dari kegiatan ini diperoleh bahwa masyarakat banyak yang belum mengetahui usia minimal untuk dapat menikah seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, orang tua kurang memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak mereka, sehingga terjadinya pernikahan di bawah umur itu banyak karena Married By Accident (MBA) atau hamil sebelum menikah, atau istilah lain Kehamilan Tak Diinginkan (KTD). Dengan diadakannya pengabdian ini, masyarakat diharapkan bisa mengetahui dan memahami faktor penyebab dan dampak perkawinan di bawah umur serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan.
الأسطورة في رواية الشقيقة لمحمد مسعد العودي - دراسة في أنثروبولوجيا الأدب
Authors: الشعيبي صالح أحمد صالح 
Published: February 2023

يسعى هذا البحث إلى استقراء تجليات الظاهرة الأسطورية في رواية الشقيقة للروائي اليمني محمد مسعد العودي من خلال إبراز الشخصية الأسطورية, والمكان الأسطوري, والكائنات والموجودات الأسطورية, والرمز الأسطوري، التي وظفها الكاتب في الرواية, وقد تتبع هذه الظواهر الأسطورية مستفيدًا من أكثر من منهج, وتوصل إلى مجموعة من النتائج منها:
1.	ظهر توظيف الأسطورة في بعض النماذج من خلال الوصف؛ وتحميلها صفات وأفعال خارقة, وقدرات استثنائية جسدت أسطوريتها.
2.	جاء توظيف الأسطورة في رواية الشقيقة مستمدا من التراث اليمني والعربي والإنساني، للبحث عن شكل روائي جديد، وتقنية فنية يستطيع الكاتب من خلالها طرح أفكاره بحرية وتمريرها بعيدًا عن سلطة الرقيب.
خديوياتُ ابن شهاب العلوي – دراسةٌ في البناء الفنّي
Authors: بايمين أحمد علي أحمد 
Published: February 2023

خديويات ابن شهاب العلوي قصائد محبوكة الطرفين، قالها الشاعر مدحًا في الخديوي توفيق، فجاءت على نسق ونظم القصائد المحبوكة الطرفين التي قيلت في مدح (الملك المنصور غازي بن أرتق) صاحب قلعة ماردين في القرن الثامن الهجري، من قبل صفي الدّين الحلّي (677ه -749ه / 1279 – 1348 م) وهو من شعراء العصر المملوكي (648 – 929ه / 1250 – 1517م).
وبنو أرتق سلالة تركمانية سلجوقية، كان لهم سبقُ شرفٍ، إذْ اقترن اسمهم بولاية بيت المقدس وفلسطين، إبّان حروب الفرنجة الصليبيين التي دامت قرنين من الزمان (492 – 691ه/ 1096 – 1291م).
يمهد البحث -بإيجاز- لبيان تاريخية هذا اللون من الشعر عند صفي الدين الحلّي وسابقَيه, ثم يتناول خديويات الشّاعر أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدّين (1262ه – 1341ه / 1922م) -موضوع البحث- المصاغة على نسق قصائد صفي الدين الحلّي، في ديوانه المسمى «ديوان ابن شهاب» من خلال دراسةٍ في البناء الفني تشتمل على: اللغة، والأسلوب والصور، والموسيقى.
أثر السياق في التوجيه البلاغي
Authors: العليوي صالح بن أحمد بن سليمان 
Published: February 2023

يعالج هذا البحث أثر السياق في التوجيه البلاغي، ويُقصد بالسياق: مجموع الظروف التي تحيط بالكلام، وجملة العناصر المكونة له أو للموقف الكلامي، ومن هذه العناصر شخصيتا المتكلم والسامع، وتكوينهما "الثقافي" وشخصيات من يشهد الكلام غير المتكلم والسامع –إن وُجدوا- وبيان ما لذلك من علاقة، والعوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة، وكل ما يصدر أثناء الكلام ممن يشهد الموقف الكلامي من انفعال أو أي ضرب من ضروب الاستجابة، وكل ما يتعلق بالموقف الكلامي أيًّا كانت درجة تعلقه.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاغيين قد أدركوا فكرة السياق خلال تناولهم لفكرة العلاقة بين المقال والمقام (أو مقتضى الحال)، فإذا ما نظرنا إلى "المقال" على أنه يمثل السياق اللغوي فإننا نجد أن البلاغيين قد اعتمدوا على السياق اللغوي في كثير من القضايا والأبواب البلاغية.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاغيين قد أدركوا فكرة السياق خلال تناولهم لفكرة العلاقة بين المقال والمقام (أو مقتضى الحال)، فإذا ما نظرنا إلى "المقال" على أنه يمثل السياق اللغوي، فإننا نجد أن البلاغيين قد اعتمدوا على السياق اللغوي, حيث اعتمدوا في الدرس البلاغي على الأبيات المفردة المنفصلة عن سياق نصوصها؛ لذا نجد بعض المحدثين يقرر أن نظرة البلاغيين القدامى لم تتجه إلى تحليل النص باعتباره وحدة كلية، إذ لم يرد في البلاغة العربية كلها تحليل قصيدة شعرية متكاملة إلا في حالة واحدة هي الاستثناء المؤكد للقاعدة، وهي قصيدة المتنبي التي حللها حازم القرطاجني، غير أن هذا الكلام يحتاج إلى نظر، وهذا ما يسعى إليه هذا البحث من بيان دور البلاغيين فيما يخص القضايا المتصلة بالسياق التي ظهرت في تراثنا البلاغي مثل مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وفكرة المقام والمقال، والنظم، وغير ذلك من حديث البلاغيين حول أهمية السياق في تحليل القضايا البلاغية وتوجيه المعنى وتحليل التراكيب.
ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن جذور قضية (السياق) من خلال تناول علماء البلاغة لها، وإبراز الدور الذي نهض به علماء البلاغة في الدرس الدلالي، وبيان دور السياق في توجيه النصوص وبيان دلالتها وتماسكها.
Surgical Hip Dislocation in Pediatric and Adolescent Patients
Authors: Smith Craig , DiBartola Alex C. , Fisher Michael , Klingele Kevin E. 
Published: February 2023

Treatment of common orthopaedic pathologies about the hip necessitates a thorough understanding of complex anatomy, pathology, surgical technique, and appropriate indications. Furthermore, treatment of orthopaedic pathology about the pediatric and adolescent hip joint requires an additional level of understanding of intricate acetabular and femoral deformity, physeal growth, skeletal maturity, and blood supply. Surgical hip dislocation (SHD) provides excellent exposure to the hip joint and allows for the treatment of a wide array of pathology, including trauma, oncologic conditions, complex hip deformity, chondrolabral pathology, and femoral acetabular impingement. To effectively treat these pathologies, one must be familiar with a standardized SHD technique and have an excellent understanding of the particular nuances of a variety of pathologies. We review the SHD technique and the various procedures it may be combined with to treat pediatric and adolescent hip conditions.

Level of Evidence:
V, Expert opinion.
Impact of Race/Ethnicity on Hospital Resource Utilization After Elective Anterior Cervical Decompression and Fusion for Degenerative Myelopathy
Authors: Du Jerry Y. , Blackburn Collin W. , Chapman Jens R. , Ahn Nicholas U. , Marcus Randall E. 
Published: February 2023

Introduction:
With the advent of bundled care payments for spine surgery, there is increasing scrutiny on the costs and resource utilization associated with surgical care. The purpose of this study was to compare (1) the total cost of the hospital episode of care and (2) discharge destination between White, Black, and Hispanic patients receiving elective anterior cervical decompression and fusion for degenerative cervical myelopathy (DCM) in Medicare patients.

Methods:
The 2019 Medicare Provider Analysis and Review Limited Data Set and the 2019 Impact File were used for this project. Multivariate models were created for total cost and discharge destination, controlling for confounders found on univariate analysis. We then performed a subanalysis for differences in specific cost-center charges.

Results:
There were 11,506 White (85.4%), 1,707 Black (12.7%), and 261 Hispanic (1.9%) patients identified. There were 6,447 males (47.8%) and 7,027 females (52.2%). Most patients were between 65 to 74 years of age (n = 7,101, 52.7%). The mean cost of the hospital episode was $20,919 ± 11,848. Most patients were discharged home (n = 11,584, 86.0%). Race/ethnicity was independently associated with an increased cost of care (Black: $783, Hispanic: $1,566, P = 0.001) and an increased likelihood of nonhome discharge (Black: adjusted odds ratio: 1.990, P < 0.001, Hispanic: adjusted odds ratio: 1.822, P < 0.001) compared with White patients. Compared with White patients, Black patients were charged more for accommodations ($1808), less for supplies (−$1780), and less for operating room (−$1072), whereas Hispanic patients were charged more ($3556, $7923, and $5162, respectively, P < 0.05).

Conclusion:
Black and Hispanic race/ethnicity were found to be independently associated with an increased cost of care and risk for nonhome discharge after elective anterior cervical decompression and fusion for DCM compared with White patients. The largest drivers of this disparity appear to be accommodation, medical/surgical supply, and operating room–related charges. Further analysis of these racial disparities should be performed to improve value and equity of spine care for DCM.
Representation of Female Speakers at the American Academy of Orthopaedic Surgeons Annual Meetings Over Time
Authors: Nwosu Chinemerem , Wittstein Jocelyn R. , Erickson Melissa M. , Schroeder Nicole , Santiesteban Lauren , Klifto Christopher , Jiang Yue , Shapiro Lauren 
Published: February 2023

Background:
In the United States, women comprise 16% of orthopaedic surgery residents, 4% of fellows, and 6% of practicing orthopaedic surgeons. The underrepresentation of women in surgical subspecialties may be because of lack of early exposure to female mentors. Conference speaker roles are important for visibility. This study aims to evaluate the representation of women in speaker roles and responsibilities at the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) meetings over time.

Methods:
The names of speakers and session titles at the annual AAOS meetings were obtained from conference programs for the years 2009, 2014, and 2019. Each speaker was classified based on sex and role. Sessions discussing scientific or surgical topics were classified as technical and those that did not were classified as nontechnical. Descriptive statistics are provided, as well as individual-year odds ratios (ORs) and confidence intervals (CIs) examining sex versus technical session status and sex versus speaker role; combined results controlling for year are calculated using the Cochran-Mantel-Haenszel method.

Results:
Overall, 3,980 speaking sessions were analyzed; 6.8% of speaking sessions were assigned to women. Women were more likely than men to participate in nontechnical speaking roles (OR 3.85; 95% CI, 2.79 to 4.78). Among talks given by women, the percentage that were nontechnical increased (25.5% in 2009, 24.3% in 2014, and 44.1% in 2019). Among moderator roles, the percentage assigned to women increased (4.5% in 2009, 6.0% in 2014, 14.5% in 2019).

Discussion:
Our findings demonstrate an increase in female speakers at AAOS meetings from 2009 to 2019. The percentage of female moderators and nontechnical sessions given by women increased since 2009. A need for a shift in the distribution of speaker role exists, which promotes inclusivity and prevents professional marginalization. Representation of women as role models increases visibility and may address the leaky pipeline phenomenon and paucity of women in orthopaedics.
Dislocation Rates of Primary Total Hip Arthroplasty in Patients With Prior Lumbar Spine Fusion and Lumbar Degenerative Disk Disease With and Without Utilization of Dual Mobility Cups: An American Joint Replacement Registry Study
Authors: Nessler Joseph M. , Malkani Arthur L. , Yep Patrick J. , Mullen Kyle J. , Illgen Richard L. 
Published: February 2023

Introduction:
Patients undergoing primary total hip arthroplasty (THA) with a previous history of lumbar spine fusion (LSF) are at increased risk of dislocation. The purpose of this study was to compare the 90-day and 1-year dislocation rates of patients with LSF or lumbar degenerative disk disease who underwent primary THA with and without dual mobility (DM) constructs.

Methods:
An American Joint Replacement Registry data set of patients aged 65 years and older undergoing primary THA with minimum 1-year follow-up with a history of prior LSF or a diagnosis of lumbar degenerative disk disease was created. DM status was identified, and dislocation and all-cause revision at 90 days and 1 year were assessed.

Results:
A total of 15,572 patients met study criteria. The overall dislocation rates for the non-DM and DM groups were 1.17% and 0.68%, respectively, at 90 days, and 1.68% and 0.91%, respectively, at 1 year (P = 0.005). The odds of 90-day (OR = 0.578, [P = 0.0328]) and 1-year (OR = 0.534, [P = 0.0044]) dislocation were significantly less with DM constructs, compared with non-DM constructs. No statistically significant difference was observed in revision rates between groups.

Discussion:
This large registry-based study identified a reduced risk of dislocation in patients at risk for spinal stiffness when a DM compared with non-DM construct was used in primary THA at 90-day and 1-year follow-up intervals. Our data support the use of DM constructs in high-risk patients with stiff spines and altered spinopelvic mobility as a promising option to mitigate the risk of postoperative hip instability after primary THA.

Levels of Evidence:
Level III. Therapeutic retrospective cohort.
Efektivitas Penggunaan Media Geogebra Ditinjau Dari Pemahaman Konsep Matematis Siswa Pada Materi Dimensi 3
Authors: Julita Julita , Sucipto Lalu , Nasrullah Ahmad 
Published: February 2023

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media GeoGebra ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa pada materi dimensi 3. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu (quasi eksperimen) dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah tipe nonequivalent control group design. Penelitian ini bertempat di SMA Islam Abhariyah Lombok Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA. Adapun sampel peneliti mengambil semua peserta didik kelas X SMA dengan jumlah 30 orang siswa yang dimana 15 orang siswa dijadikan kelas eksperimen dan 15 orang siswa kelas kontrol. Instrument yang digunanakan dalam penelitian ini adalah tes. Uji hipotesis yang dilakukan menggunakan uji t sampel bebas (independent samples t test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media GeoGebra dapat membantu siswa dalam memahami konsep matematis (efektif). Dengan hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut: rata-rata Post-Test kelas eskperimen dan kontrol yaitu 13,6 dan 12,4. Dengan taraf signifikan α = 5% = 0,05, db = n – 2 = 30 – 2 = 28. Sehingga dengan . Post-Test kelas eksperimen dan kontrol menunjukkan bahwa maka ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Post-Test eksperimen dan kontrol memiliki perbedaan. Berdasarkan hasil perhitungan uji N-Gain Score menunjukkan bahwa nilai rata-rata N-Gain Score untuk kelas eksperimen adalah 72,7944 atau 73% termasuk dalam kategori cukup efektif. Dengan nilai N-Gain Score minimum 58,14% dan maximum 88%. Dan dapat disimpulkan bahwa hal ini berarti efektifnya penggunaan media GeoGebra ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa pada materi dimensi 3