bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Small signal analysis of a MTDC grid with DC/DC converter integrating a DC voltage control based on a virtual resistance
Authors: Shafique Ghazala , boukhenfouf Johan , Gruson Francois , Samimi Shabab , Colas Frédéric , Guillaud Xavier 
Published: July 2023

<p>The future multi-terminal direct-current (MTDC) grid will require the interconnection of point-to-point highvoltage (HV) DC links with different specifications such as DC voltage level, system grounding configuration and HVDC technology. To adapt these differences, DC/DC converters are mandatory to interconnect HVDC links. Additionally, they are capable of providing supplementary functions as they are highly controllable devices. In this paper, a primary virtual resistance DC voltage controller associated with DC/DC converter is proposed for managing DC grid voltages of the interconnected HVDC grids, increasing the reliability of the system. The commonly known topology, Front-to-Front Modular Multilevel Converter (F2FMMC) is adopted for DC/DC converter. Time-domain simulation are performed using EMTP software for validating the controller behaviour under power disturbances and large event of loss of one converter in a MMC based MTDC system. All converters are modelled using reduced order modelling (ROM) methodology. Apart from this, dynamic studies have been carried out using linear state space model for small-signal stability analysis of a HVDC system integrating DC/DC converter with virtual resistance DC voltage controller. The </p>
Analgesic Potency Of Ibuprofen, Paracetamol, And Mephenamic Acid: A Randomized Controlled Trial
Authors: Nayoan Christin Rony , Syamsi Nur 
Published: July 2023

BACKGROUND: Analgesics are a group of drugs to relieve pain. The use of analgesics is quite high, around 22.8% is used per year. Selection of analgesic drugs having adequate potency and minimal side effects is needed. Common analgesics publicly known involve paracetamol 500 mg, mefenamic acid 500 mg, and ibuprofen 400 mg. This study aims to compare the analgesic potency of paracetamol 600 mg, ibuprofen 600 mg and mefenamic acid 500 mg.
METHODS: This study used a double blind randomized control trial. The study population was healthy subjects. The study sample consisted of 30 subjects with the inclusion criteria involve normal vital signs, while the exclusion criteria involve history of allergy to NSAID class drugs. This study consisted of three groups namely group 1 (K1)= paracetamol 600 mg, group 2 (K2)= mefenamic acid 500 mg, group 3 (K3)= ibuprofen 600 mg. Each subject was given medication according to the group and their pain latency (the time of onset of constant and unbearable pain) was measured every 30 minutes
RESULTS: The repeated ANOVA test shows P= 0.1507 meaning that no significantly different analgesic potency was found between groups.
CONCLUSION: Paracetamol 600 mg, mefenamic acid 500 mg and ibuprofen 600 mg have equal analgesic potency.
Efek Nefrotoksik Gentamisin Terhadap Tikus Wistar
Authors: Lusiana Evi , Saleh Irsan , Sinaga Ernawati , Hafy Zen 
Published: July 2023

LATAR BELAKANG : Gentamisin merupakan antibiotik golongan aminoglikosida yang digunakan sebagai pengobatan untuk berbagai infeksi. Salah satu efek samping yang dilaporkan pada penggunaan gentamisin adalah nefrotoksik.

TUJUAN : Untuk mengidentifikasi efek nefrotoksik yang mengarah ke fibrosis ginjal akibat induksi gentamisin terhadap tikus wistar.

METODE : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental in vivo, pre and post tes control group design, di Laboratorium Animal House Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada bulan September–Oktober 2022. Terdapat 4 kelompok perlakuan yaitu Kelompok I plasebo; kelompok II diinduksi gentamisin (KIG I) sebesar 80 mg/kgBB; kelompok III diinduksi gentamisin (KIG II) sebesar 120 mg/kgBB; kelompok IV diinduksi gentamisin (KIG III) sebesar 240 mg/kgBB. Gentamisin diberikan selama 7 hari secara intraperitoneal, masing-masing 8 ekor tikus wistar tiap kelompok. Semua tikus wistar setiap kelompok diambil darah pada hari ke-0,3,7, dan 14. Hasil penelitian, diuji normalitas dengan uji Saphiro-Wilk dan homogenitas dengan uji levene‘s. Dilakukan analisa dengan uji Anova dan dilanjutkan dengan uji Post-Hoc

HASIL : Induksi gentamisin pada kelompok KIG I dan KIG II signifikan dalam menaikkan rerata kadar kreatinin dan ureum pada hari ke-0 dan hari ke-14 perlakuan (p<0,05). Pada kelompok KIG III teradapat kematian 50% pada hewan coba yang menunjukkan Letal dose 50 (LD50) pada dosis tersebut.

KESIMPULAN : KIG I dan KIG II memiliki efek nefrotoksik yang bermakna dalam menaikkan kadar kreatinin dan ureum yang mengarah pada fibrosis ginjal.
Urgensi Pendidikan Islam dalam Pembentukan Kesalehan Ekologis di Pondok Pesantren
Authors: Chasanah Muti'atul 
Published: July 2023

Lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, realitas saat ini menunjukkan bahwa kesadaran manusia akan tanggungjawabnya sebagai kholifah fil ardh telah sirna. Sehingga diperlukan nilai-nilai agama yang dapat menumbuhkan kembali kepedulian lingkungan dalam diri masyarakat. Lebih-lebih bisa menitegrasikan ajaran tauhid, tasawuf, dan fikih sehingga muncul konsep lingkungan yang holistic-integral. Dalam hal ini, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam mempunyai peran cukup penting dalam penanaman nilai-nilai Islam berbasis lingkungan. Adapun penanaman nilai tersebut sebagai bentuk upaya menumbuhkan kesalehan ekologis baik di lingkup warga pesantren maupun masyarakat luas. Kajian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam mengenai urgensi pendidikan Islam dalam pembentukan kesalehan ekologis di pondok pesantren. Kajian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menjadikan sejumlah hasil kajian para peneliti terdahulu sebagai sumber data utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalehan ekologis atau kesadaran akan kepedulian lingkungan dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai pendidikan Islam berbasis ekologi di pondok pesantren.
PENGATURAN DWI KEWARGANEGARAAN BAGI DIASPORA INDONESIA
Authors: Ayuni Sinda Eria 
Published: July 2023

Mengakomodir kebutuhan masyarakat dewasa ini diperlukan pengaturan tentang status dwi kewarganegaraan di Indonesia bagi diaspora, karena diaspora Indonesia dengan status kewarganegaraan tunggal merasa sangat sulit secara administratif, padahal dilain sisi mereka masih terus ingin untuk berbakti kepada negara asalnya. Namun peraturan di Indonesia tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan dari diaspora itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian terhadap dwi kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia terdapat pro dan kontra dari masyarakat, kemudian diperlukan kategorisasi diaspora Indonesia dan hak ambang batas yang diperlukan oleh komunitas diaspora secara jelas dalam undang-undang di Indonesia.

Kata Kunci: Dwi kewarganegaraan, Diaspora
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PEMBAYARAN KREDIT NON PERBANKAN BERDASARKAN POJK RI NOMOR 14/POJK.05/2020
Authors: Wahjuningati Edi 
Published: July 2023

Masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan atau PHK, padahal masyarakat mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kredit. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Wabah Virus Corona 2019 Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Peraturan Lembaga Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Republik Indonesia, dan kedua, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur di non- pinjaman bank. adalah untuk Pembayaran sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian dokumen dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan kode hukum primer dan sekunder, dan analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan temuan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020 memuat ketentuan umum penetapan kualitas aset berupa pendanaan dan restrukturisasi pendanaan. Untuk alasan penegakan hukum dan kepastian hukum, bentuk perlindungan hukum bagi debitur saat melunasi pinjaman bukan bank berdasarkan Surat Perintah Nomor 14/POJK.05/2020 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/2020.
Kata kunci : Debitur, Pembayaran Kredit Non Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
BATAS USIA MINIMAL DAN SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Authors: Sujiantoro Hb 
Published: July 2023

Batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, menuruti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undan g Nomor 16 Pasal 7 Ayat 1 Tahun 2019, bahwa usia laki-laki dan perempu an yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Terhadap umur tersebut ada aturan lain apabila dengan alasan mendesak maka orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan perkecualian dari persyaratan usia harus sudah 19 tahun. Ketentuan usia minimum untuk menikah tersebut belum dapat berjalan maksimal di masyarakat. Kenyataan masih adanya perkawinan di bawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pada Pasal 2 UUP dinyatakan bahwa perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan harus dilakukan pencatatan atas perkawinan tersebut.
Kata Kunci : batas usia minimal, sahnya perkawinan
PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) PELAKU KEKERASAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
Authors: . Isnandar 
Published: July 2023

Kekerasan pada anak adalah hal yang serius yang harus segera mendapatkan penanganan secara khusus, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum dimana anak-anak ini membutuhkan adanya pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan selain dari pihak keluarga. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan restorative justice ini melibatkan banyak pihak selain anak dan korban. Tiap tahun masih terdapat kasus pidana yang dilakukan oleh anak, dan pembimbing kemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum memiliki beberapa kendala dalam melakukan tugasnya. Penelitian ini dilakukan pertama untuk mengetahui tentang bentuk Pendampingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut peraturan perundangan yang berlaku dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pelaku kekerasan di Bapas Kelas II Kediri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan meng gunakan pendekatan penelitian sosiologis. Pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan cara wawancara dan studi pustaka. Metode analisa data menggunakan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, Pembimbing kemasyarakatan berperan dalam memberikan bantuan hukum, menjalin hubungan dengan keluarga anak, dan berkoordinasi dengan institusi lain. Untuk mejalankan perannya tersebut PK memiliki beberapa tahapan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya adalah penerimaan kasus, pembinaan, rencana tindak lanjut, pelaksanaan tindak lanjut, pemantauan dan evaluasi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum adalah diantaranya berupa dukungan sosial, kualitas pendampingan, sistem peradilan yang adil, faktor personal anak, dan lingkungan sosial.

Kata Kunci : anak, pelaku kejahatan, pendampingan , pembimbing kemasyarakatan
Quality assessment of pharmaceutical care to patients with headaches using the simulated patient method: drug recommendations and pharmaceutical counseling
Authors: Reshetko O. V. , Gris A. I. 
Published: July 2023

Relevance. Headaches are one of the most important health problems both in Russia and around the world, as well as one of the most common reasons for self-treatment in a pharmacy due to the availability of over-the-counter drugs. Pharmaceutical workers play an important role in the control of self-medication, and the rationality of drug recommendations determines the quality of pharmaceutical care.Aim. To assess the rationality of drug recommendations for a patient with a headache and pharmaceutical drug counseling using the simulated patient method.Materials and methods. Trained simulated patients (women aged 20, 40 and 58 years) visited a total of 101 pharmacies. The dialogue was recorded on a voice recorder, all the features of the interaction were additionally recorded aﬅer the visit. Special forms were ﬁlled out based on the information received. The data was processed using Microsoﬅ Excel 2010 and STATISTIKA 10.0.Results. There was a high frequency of spontaneous recommendations without preliminary questions (66.3%), recommendations (14.9%) and dispensing of prescription drugs (5.0%), frequent recommendations of combined drugs (91.0%). Trade name Pentalgin (46.5%) and trade name Nurofen (42.6%), INN Ibuprofen (47.5%) were the most recommended. Combination analgesics were purchased in most of the visits (72.0%), information on the duration of use of the drug and the need to visit a doctor was never provided.Conclusion. Pharmacists' recommendations are in most cases irrational, focused on the drug as a product and sometimes unsafe, and counseling is practically non-existent. Improving the quality of pharmaceutical care at this stage should include the development of standards for drug recommendations and adequate counseling.
Potential barriers towards optimal medication adherence in out-patients with stable coronary artery disease
Authors: Fitilev S. B. , Vozzhaev A. V. , Shkrebniova I. I. , Kliuev D. A. , Ovaeva A. O. 
Published: July 2023

Introduction. The results from foreign and local studies demonstrate that more than a half of patients with cardiovascular diseases do not take medication in compliance with doctors’ recommendations. The search for signiﬁcant barriers to optimal medication adherence might improve the development of adherence control measures in patients with stable coronary artery disease (SCAD) in routine clinical practice of primary care.Aim. To study the nature and incidence of potential barriers to optimal medication adherence and their association with social and demographic parameters in patients with SCAD.Methods. This publication describes the fragment of the study “PHARMCARE” in which 123 coronary patients were included. Data on demography, social status, medical history and pharmacotherapy were registered. The barriers to medication adherence were identiﬁed by means of validated scale (questionnaire) SEAMS (Self-Eﬃcacy for Appropriate Medication Use Scale). Data analysis was conducted by descriptive statistics and regression modeling.Results. The analysis of incidence of barriers to medication adherence allowed to identify the list of most signiﬁcant ones: “fear of side eﬀects”, “intake of several diﬀerent medicines each day”, “intake of medicines more than once a day”, “medicines look diﬀerent than usual”, “normal routine gets messed up”, “busy day planned”, “no one reminds to take medicines” and “staying away from home”. More than a third of all the respondents reported at least one of barriers (37%), that was in major cases “fear of side eﬀects” (22%). Linear one-factor modeling revealed association of number of signiﬁcant barriers in patients with level of their education (р=0,009) and presence of partner or caregiver (р=0,001), that was also conﬁrmed by the multivariate model. Less barriers were identiﬁed in coronary patients that had partner or caregiver (р=0,009) and higher education (р=0,045).Conclusion. The study results revealed that the signiﬁcant barriers to optimal medication adherence in out-patients with SCAD were related either to patients’ behavior or to pharmacotherapy proﬁle. Uncertainty in overcoming barriers was most typical for single patients without higher education. The obtained results should be taken into consideration when develop strategies for improvement of medication adherence in patients with SCAD in primary care practice.
Risks of clinical trial protocol amendments according to duration of the trial
Authors: Eleskina A. A. , Pyatigorskaya N. V. , Filippova O. V. 
Published: July 2023

Background. No clinical trial could be initiated and conducted without appropriate clinical trial protocol. Any change in information relating to patients’ safety and health during the trial must be recorded and approved by a form of amendment to the clinical trial protocol, which is a time-consuming and ﬁnancially expensive process for the Sponsors of these studies.Goal. To analyze the probability of releasing of clinical trials protocols amendments and to determine the most "pregnable" period for their occurrence in the course of the trials.Materials and Methods. The results of clinical trial protocols analysis are presented, which were approved by Russian Health Authorities between three years from 2017 to 2019 inclusive. In total, 20 protocols and 39 amendments were analyzed. Results. In the ﬁrst year of the study, 21 amendments were issued, representing slightly more than half (54%) of the total number of amendments. During the second year, 12 amendments were issued, (31%). For the third year of the trial, only 3 amendments (7%) were made and for the fourth — 4, which is 8% of the total.Conclusion. The largest number of protocol amendments came out at ﬁrst two years of clinical trial. Thus, they are the most "dangerous" years in the life of a clinical study in connection with the examination of developed protocol in real life. These ﬁrst two years show how carefully the protocol was designed, how it meets the requirements of regulatory authorities, criteria and recommendations of professional associations, how feasible and eﬀective the various criteria and procedures are.
Quality assessment of pharmaceutical care to patients with headaches using the simulated patient method: interaction practice
Authors: Reshetko O. V. , Grishin A. I. 
Published: July 2023

Relevance. WHO assesses headaches as a global world problem. Russia occupies a leading position in the prevalence of primary headaches. Headaches are one of the most common reasons for visiting a pharmacy for self-medication. The interaction of the pharmacist and the visitor with the headache problem in general determines the quality of pharmaceutical care.Aim. To assess the practice of the interaction between a patient with a headache and a pharmacist using the simulated patient method.Materials and methods. Trained simulated patients (women aged 20, 40 and 58 years) visited a total of 101 pharmacies. The dialogue was recorded on a voice recorder, all the features of the interaction were additionally recorded aﬅer the visit. Special forms were ﬁlled out based on the information received. The data was processed using Microsoﬅ Excel 2010 and STATISTIKA 10.0.Results. The average interaction time was 98.2±3.8 seconds. There was a high frequency of spontaneous recommendations without preliminary questions (66.3%), a small number of questions asked (0.84±0.1). These indicators practically did not depend on various factors (type of pharmacy organization, age of the pharmacist, age of the simulated patient, the presence of a queue, and others).Conclusion. The results of the study demonstrate a low level of interaction between pharmacists and visitors with a headache, as well as a practical absence of involvement in the process of providing pharmaceutical care, which negatively aﬀects its quality: frequent spontaneous recommendations, short consultations and rare questions. The approach to the interaction of pharmacists with visitors with headaches is formal and requires standardization.
Pharmacoeconomical analysis of the use of upadacitinib, baricitinib and dupilumab for systemic therapy of patients with moderate and severe atopic dermatitis
Authors: Zyryanov S. K. , Dyakov I. N. , Ilina N. I. 
Published: July 2023

Objective. Comparative pharmacoeconomic evaluation of upadacitinib, baricitinib and dupilumab for the treatment of moderate to severe atopic dermatitis.Materials and methods. Study design — retrospective. Pharmacoeconomic analysis method — cost-eﬀectiveness analysis, budget impact analysis. Data sources. On the eﬀectiveness of compared alternatives — meta-analysis of randomized clinical trials for the compared drugs, clinical recommendations; on the cost of drugs — the state register of maximum selling prices.Results. Lowest cost-eﬀectiveness (CER) values for both EASI-75 and EASI-90 responses were for upadacitinib. For upadacitinib 15 mg/day, the cost of achieving EASI-75 and EASI-90 responses was reduced by 63.9 and 70.3%, respectively compared to dupilumab and by 44.2 and 46.8% compared to baricitinib. For upadacitinib 30 mg/day, the reduction in the cost of achieving the eﬀect compared to dupilumab will be, respectively, 40.8 and 56.2%, and compared with baricitinib — 8,5 and 21.4%. The budget impact analysis (BIA) showed that the increase in the share of upadacitinib from 15 to 35%, and the proportion of baricitinib — from 5 to 10% due to a decrease in the proportion of patients, receiving dupilumab will reduce the budget impact in the treatment of patients with severe atopic dermatitis on the scale of the Russian Federation by a total of 11.6% (RUB 1.25 billion) with a single-step change from the ﬁrst year and by 7.9% (RUB 0.86 billion) with a gradual change over 3 years. An analysis of missed opportunities showed that if the share of upadacitinib changes to 35% 741 patients can be additionally provided with therapy in the ﬁrst year, 629 patients in the second year and 567 patients in the third (with a target population size of 4929 patients).Conclusion. Increasing the share of upadacitinib will not only signiﬁcantly reduce the burden on the budget of the healthcare system by refusing to use more expensive dupilumab in some patients, but also increase the proportion of patients achieving the goals of therapy in terms of EASI-75 and EASI-90.
Philosophy Study in the Development of Reading Teaching Materials Based on Cultural Wisdom of Betawi Fairy Tales
Authors: Pudjiati Danti , Mawarni Venti 
Published: July 2023

The purpose of this study was to examine the philosophical study contained in the development of reading teaching materials based on cultural wisdom of Betawi fairy tales for grade X science students at SMAN 107 Jakarta. This research was qualitative research with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through library research on references related to the topics discussed namely teaching materials, readings, and Betawi fairy tales. The results of this research regarding the development of reading teaching materials based on cultural wisdom of Betawi fairy tales then were analyzed using three philosophical studies namely Ontology, Epistemology and Axiology. The Ontology study was employed to examine the development of reading teaching materials with cultural wisdom of Betawi tales. Next, Epistemology was formulated to design and make prototypes of the development of teaching materials so that they can be evaluated and get feedback from the parties involved. Subsequently, the axiology which focused on value of educational technology was intended to intrigue and promote a sense of humanity among students through the depiction of the characters told in the fairy tale.