bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP MUSTAHIQ PENERIMAAN ZAKAT FITRAH KEPADA IMAM MASJID DAN DUKUN BERANAK
Authors: Septiana Nur Fajri , Patimah  , Sastrawati Nila 
Published: January 2025

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap mustahiq penerimaan zakat fitrah kepada imam masjid dan dukun beranak di Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Selanjutnya Sub masalah ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field research)/penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan dan penerimaan zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat Bontoa Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep masih menerapkan tradisi turun temurun nenek moyangnya yaitu memberikan zakat fitrah kepada imam masjid dan dukun beranak juga kepada orang miskin. Mereka melakukan hal ini karena pemahaman masyarakat tentang mustahiq masih sangat kurang selain itu juga sebagai wujud rasa terima kasih masyarakat Bontoa atas pertolongan yang di berikan kepada mereka. Menurut pandangan hukum Islam, penerimaan zakat fitrah kepada Imam masjid adalah belum sah karena bukan tergolong dalam konteks fisabilillah. Dan penerimaan zakat firah terhadap dukun beranak tidaklah sah, karena tidak termasuk kedalam kategori mustahiq.
Kata Kunci: Mustahiq, Zakat Fitrah, Dukun Beranak.
SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH (TESENG) MENURUT HUKUM ISLAM
Authors: Arif Syamsul , Andi Intan Cahyani  , Muhammad Anis  
Published: January 2025

Abstract
The main problem in this research is "The Sharing System for Cultivating Rice Fields (Teseng) according to Islamic Law (Case Study in Sangiasseri Village, South Sinjai District, Sinjai Regency)", with sub-problems namely: How is the profit sharing system for cultivating rice fields (Teseng) in Sangiasseri Village, Sub-district South Sinjai, Sinjai Regency? What is the view of Islamic law on the profit sharing system for cultivating rice fields (teseng)? This study uses a descriptive type in the form of field research (file research) with the research approach used is an empirical approach. The data sources for this research are the farmers who cultivate the rice fields in the Sangiasseri village. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out in three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that, as has been practiced by the community in Sangiasseri village about sharing the results of cultivating rice fields (teseng) it is permissible by syara' because it is known in Islamic teachings as Muzara'ah and Mukharabah, where Muzara'ah is managing land in for something it produces and the seed comes from the owner of the land. As for Mukhabarah, it is the same as Muzara'ah, only the seeds come from the manager. This cooperation is allowed in Islam because of mutual help between one individual and another. And this profit sharing has been practiced by the Prophet Muhammad, and his companions. The implication in this research is that in a profit-sharing cooperation agreement, an agreement should be made on paper or in writing so that it has legal force, because we do not know that there are people (between the two parties) who break the agreement. It is also recommended to every land owner, especially those whose land is not cultivated (uncultivated land) so that they can give it to others for their productivity use, so that they can support the economy of others and for the land owners themselves.
Keywords: Profit Sharing System, Cultivation of Rice Fields, Islamic Law
PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Authors: Tribuana Nurul Jihan , Usman  , Tahir Maloko  
Published: January 2025

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Barru Kelas II. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub-sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Barru, 2) Bagaimana Proses Penyelesaian Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Barru Kelas II. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian kualitatif lapangan (Field Research Kualitatif Deskriptif). Hasil dari penelian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barru diantaranya adalah karena tempramennya suami atau mudahnya emosi, perselingkuhan, perjodohan, pemgaruh pergaulan luar rumah misalnya mabuk-mabukan, dan judi. Serta proses penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Barru ini sama halnya dengan proses penyelesaian kasus perceraian lainnya hanya saja sedikit perbedaan, apabila KDRT berbentuk psikis maka ditambahkan alat pembuktian berupa catatan dokter sedangkan KDRT berbentuk fisik maka pembuktiannya tidak hanya berupa tertulis akan tetapi dengan saksi dan pernyataan korban proses persidangan tersebut harus menggunakan agenda persidangan. hendaknya memiliki kesadaran penuh agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada pihak laki-laki (suami), agar lebih menghargai dan menyayangi perempuan (istri) serta Menyelesaian pertikaian khususnya percerain akibat kekerasan dalam rumah tangga butuh komunakasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
Kata Kunci: Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI APPABATTU NIKKAH DALAM PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR (DESA BONTOALA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA)
Authors: Siti Nurul Afifah  , Hartini Tahir  , Asni  
Published: January 2025

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Pokok masalah tersebut terbagai kedalam beberapa submasalah yaitu: 1) bagaimana proses tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 2) bagaimana dampak tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan dua pendekatan yaitu: pendekatan syar’i dan pendekatan sosial/sosiologi. Hasil penelitian ini mencakup bagaimana prosesi Appabattu Nikkah. Ada beberapa pantangan yang dipercaya tidak boleh dilanggar karena akan berdampak negatif bagi yang melanggarnya salah satunya yaitu: pengantin pria tidak boleh menyentuh bagian tengah leher paling bawah pengantin wanita, karena dapat menyebabkan salah satu diantaranya berumur pendek. Namun jika dilihat dari konteks agama Islam tidak ada dampak negatif dari prosesi Appabattu Nikkah. Sedangkan dampak positif dari prosesi Appabattu nikkah adalah untuk mempereratkan ikatan batin antar suami istri. Hukum tradisi Appabattu Nikkah dalam Pernikahan Adat Makassar Desa Bontoala Dusun Ana Gowa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah mubah. Implikasi penelitian ini adalah hendaknya kepercayaan Masyarakat dalam memaknai tradisi Appabattu Nikkah ini semata-mata hanya tradisi atau kebiasaan orang terdahulu kita, Diharapakan kepada tokoh Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahwa pamali tersebut tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Hadits, dan bisa penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pandanganhukum Islam.
Kata Kunci: Tradisi, Pernikahan, Dampak, Pandangan Hukum Islam.
PERSEPKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SILARIANG AKIBAT TINGGINYA UANG PANAIK
Authors: Sunniati  , Alwi Zulfahmi , Cahyani Intan 
Published: January 2025

Pokok permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana Perkawinan silariang di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar. 2) Bagaimana Keberadaan uang panaik sebagai syarat perkawinan di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar. 3) Bagaiamana Persepktif hukum Islam tentang silariang akibat tinggginya uang panaik di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-selatan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini tergolong dari penelitian kualitatif/lapangan atau field research dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan siologis. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa silariang terjadi karena tingginya uang panaik sehingga kedua pasangan yang saling mencintai melakukan perkawinan silariang dan di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan uang panaik, Namun demikian demikian demikian hukum mubah (dibolehkan) dan diserahkan pada tradisi pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama pihak kedua bela. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam penentuan jumlah uang panai sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa diberatkan dan tidak melakukan silariang, pada penetapan uang panaik hendaknya pihak laki-laki juga memahami keadaasn keluarga perempuan dan keadaan sosialnya, sehingga dalam pemberian biaya (walimah) uang panaik berada di posisi pada yang wajar untuk diterima.
Abstrak
Permasalahan utama penelitian ini adalah 1) Bagaimana perkawinan silang di Desa Mangindara, Kecamatan Galesong-Selatan, Kabupaten Takalar. 2) Bagaimana keberadaan uang panaik sebagai syarat pernikahan di Desa Mangindara, Kecamatan Galesong-Selatan, Kabupaten Takalar. 3) Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai silariang akibat tingginya arus kas di Desa Mangindara, Kabupaten Galesong-selatan, Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif/bidang atau penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan siologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa silariang terjadi karena tingginya jumlah uang panaik sehingga kedua pasangan yang saling mencintai melakukan perkawinan silang dan dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur jumlah atau batas uang panaik, namun hukum diperbolehkan (diperbolehkan) dan diserahkan kepada tradisi.
masyarakat lokal sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A
Authors: Devi Wardan Sari  , Alimuddin  , Izzah Ibnu 
Published: January 2025

Abstract
The main issue is mediation in the sttlement of inheritance disputes at the Makassar Religious Court Class I A, the subject matter is divided into three sub-problems, namely: 1) How is the ,ediation process in the sttlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. 2) What is the role of the mediator in the sttlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. 3) What are the results of mediation in the settlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. The type of research is descriptive qualitative, namely field research, using a normative juridical and empirical juridical approach with interview and documentation data collection methods. Based on the results of the study, it shows that the mediation process is divided into three stages, namely, the pre-mediation stage, the mediation process stage, and the final stage of implementation. The prsence of he parties is very important for the continuation of the mediation. The mediator must be equipped with psychological knowledge in addition to psychological knowledge of law. The succes in the mediation in the settlement of inheritance disputes at the Makassar Religious Court Class IA is still less effective, as for the causes of the low result obtained, one of which is the complexity of an inheritance case, the obligation to present parties who are not only two or three but can be more than that. The implication of the research is that the mediation process is very important for the mediator to provide a sense of security, peace, and peace to the parties. The mediator must improve the ability to mediate the parties, namely not only from the rules but also the ability to dialogue with the parties. The good faith of the parties is also very influential on the success of the mediation, that is, it is hoped that the partis can regenerate good relations and undergo the mediation process in good faith.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKMAMPUAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL
Authors: Muh Zuhdi Hamdi Fahmi  , Asni  , Ilyas Musyfikah 
Published: January 2025

Pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang Permohonan izin poligami dengan alasan ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual (Studi Putusan Nomor: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs.) Adapun sub masalah yang penulis angkat yakni, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus pada perkara Nomor:663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs. kemudian sub masalah kedua yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan Nomor: 663/Pdt.G/2020/Pa.Mrs, Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian Field Research atau lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros. Penelitian juga merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukum lainnya. Adapun yangyang menjadi sumber data dalam penelitian ini yakni bersumber dari data primer dan data sekunder, kemudian data dikumpulkan melaui metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 663/Pdt.G/2020/PA Mrs tentang pemberian izin poligami adalah pemohon telah memenuhi alasan yang bersifat fakulatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 57 huruf (a). Selain itu pemohon juga telah memenuhi persyaratan kumulatif sesuai ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Hakim berpendapat alasan poligami karena ketidakmampuan dalam melayani kebutuhan seksual suami dapat disetarakan dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Kedua, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, juga berpedoman pada hukum islam yaitu QS Al-Nisa/4: 3. Dan juga sesuai dengan fiqih yang berbunyi Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam menangani perkara terkait permohonan izin poligami agar lebih berhati-hati dan teliti dalam memutus sebuah perkara karena dalam hal ini dapat menjadi celah hukum bagi seorang suami dapat bebas melakukan poligami poligami.Untuk masyarakat yang hendak melakukan poligami, diharapkan berpikir dengan matang sebelum melakukan poligami, karena kelak akan dihadapkan dengan tanggung jawab yang lebih besar Jika merasa tidak sanggup untuk dapat berlaku adil serta tidak mampu memenuhikebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, maka cukup nikahi satu orang perempuan saja, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang zalim.
Kata Kunci: Poligami, Putusan Hakim, Hukum Islam.
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE TAHUN 2020-2021
Authors: Nessa Fajar , Asni  , Mustafa Zulhasari 
Published: January 2025

Abstrak
Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran kantor urusan agama (KUA) dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan Libureng kabupaten Bone. Masalah pokok diurai dalam dua sub masalah, yakni: 1) bagaimana peran kantor urusan agama (KUA) dalam Mencegah Pernikahan dini di kecamatan Libureng Kabupaten Bone? 2) Bagaimana Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan syar’I dan Empiris. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh KUA yaitu Sosialisasi dengan Masyarakat bahwa Pernikahan dibawah Umur tidak diperbolehkan dan Mengadakan Program Pembinaan kepada Tokoh Masyarakat guna untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang sangat memprihatinkan. Adapun Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan dini yaitu, Ikut dalam sosialisasi pernikahan dini, bekerja sama dengan bidang kesehatan, mendirikan Bina Keluarga Muda (BKR), bekerja sama dengan tokoh agama dan menangani pengurusan surat nikah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan sosialisasi terkait hukum perkawinan untuk memediasi dampak negatif dari pernikahan dini, dan masih banyak yang mengatakan bahwa anak di bawah umur tidak boleh menikah, sistemnya harus selektif karena kita tidak tahu.
Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Pencegahan, Pernikahan Dini
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI TRADISI UPACARA ADAT MA’BAKU-BAKU PADA MASYARAKAT URU (STUDI KASUS DESA LEDAN KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG)
Authors: Halim Arfan , Patimah Patimah , Istiqomah Istiqomah 
Published: January 2025

Pokok permaslahan dalam dalam penelitian adalah Bagaimana Tinjaun Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Upacara Adat Ma’Mabku-Baku pada masyarakat Uru (Studi Kasus Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang). Adapun metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan, sumber data pada penelitian ini adalah tokoh adat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang selaku masyarakat yang masih menjalankan adat tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya yang dilakukan para tokoh adat dan masyarakat setempat yang masih melakukan tradisi tersbut dalam hal ini : 1. Prosesi Tradisi Upacara Adat Ma’Baku-Baku yang dilaksanakan tiga tahun sekali selama dua hari dan juga beberapa ritual dilakukan sebelum dilaksanakannya tradisi upacara Ma’Baku-baku seperti Ma’Paria dan Ma’ pole bubun, 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Upacara Adat Ma’ Baku-Baku ini dapat dikatakan tidaklah bertentangan dengan syariat Islam apalagi mempersekutukan Allah. Implikasi dari penelitian ini yaitu: kepada pihak masyarakat yang masih melaksanakan tradis upacara Ma’Baku-Baku agar tetap menjalankan tradisi ini, tradisi ini harus dilestarikan karena merupakan peninggalan nenek moyang zaman dahulu, tetapi tradisi Ma’Baku-Baku juga harus sesuai dengan ajaran Islam yang di bawah oleh Nabi Muhammad saw sehingga tidak ada unsur musyrik.
AKULTURASI NILAI HUKUM ISLAM DALAM TRADISI MAPPACCI PADA MASYARAKAT DESA LIMAPOCCOE KABUPATEN MAROS
Authors: Asma Fauziah , Alwi Zulfahmi , Ibnu Izzah  
Published: January 2025

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akulturasi nilai hukum Islam dalam tradisi mappacci pada masyarakat di Desa Limapoccoe Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosesi tradisi mappacci pada masyarakat Desa Limapoccoe Kabupaten Maros dan Nilai Hukum Islam yang terakulturasi dalam tradisi Mappacci pada masyarakat Desa Limapoccoe. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan budaya, pendekatan syar’I, dan pendekatan sosiologi selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi mappacci tidak menyalahi ketentuan-ketentuan ajaran Islam dan merupakan simbol pensucian diri dan pembersihan jiwa si calon pengantin sebelum menjalani kehidupan rumah tangga serta memperoleh do’a restu dari sanak keluarga dan dapat di ridhoi oleh Allah Swt. Implikasi dari penelitian ini adalah prosesi dalam tradisi Mappacci hendaknya di laksanakan karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari dulu dan terdapat beberapa nilai hukum Islam yang terakulturasi ke dalam tradisi Mappacci di antaranya: nilai ketuhanan, nilai ta’awun, nilai toleransi, nilai kebebasan dan nilai kesabaran atau istiqamah. Saran dari penulis agar tradisi mappacci ini dapat dilestarikan dan di jaga agar terhindar dari hal-hal yang melanggar ketentuan agama Islam.
Kata Kunci: Akulturasi, Hukum Islam, Prosesi Mappacci.
ANALISIS HAK-HAK ISTRI NUSYUZ PASCA PERCERAIAN
Authors: Inayah Anugerah Ulfatunnisa  , Asni  , Fatimah Siti Nurul 
Published: January 2025

Penelitian ini membahas analisis hak-hak istri nusyuz pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Kelas IA Watampone (studi kasus Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Wtp). Maka dari itu akhirnya penulis menelusuri bagaimana Bagaimana gambaran kasus perceraian akibat istri Nusyuz dan pertimbangan hukum bagi hakim dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 957 Pdt.G/ 2021/ Pa.Wtp. Jenis penelitian hukum empiris, sumber data di lapangan seperti hasil observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Berdasarkan hasil peneltian, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (7) yang menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri terbukti nusyuz. Dalam hal ini penggugat dianggap nusyuz sehingga penggugat tidak mendapatkan nafkah iddah dan madhiyah namun tetap mendaptkan nafkah mut’ah (uang pelipur lara).Karena majelis hakim ingin mewujudkan keadilan bagi penggugat dalam artian prinsip imsak bi ma’ruf au tasrih bi ihsan (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan).
Syringic acid as a pivotal component in reducing oxidative stress parameters in the civilization diseases - a review
Authors: Bartel Iga , Mandryk Izabela , Koszarska Magdalena 
Published: January 2025

Abstract
Oxidative stress is defined as a biological balance between the amount of reactive oxygen species, especially free oxygen radicals, and the action of antioxidant systems, including the so-called repair mechanisms. Disturbance of this balance causes damages in proteins, fats and nucleic acids in healthy cells. This, in turn, gives rise to many diseases, especially those that are classified as civilization diseases e.g.: diabetes, cancer, atherosclerosis, neurodegenerative processes and many others. Syringic acid (SA) is a naturally occurring phenolic compound. Numerous in vitro and in vivo studies on SA have investigated its significant impact on oxidative stress in human. This review focuses on the SA as a potential compound reducing oxidative stress parameters in civilization diseases.
Recent advances in pest-repellents based on the Lamiaceae family’s plants: a patent analysis overview
Authors: El Boukhari Reda , Matin Maima , Atanasov Atanas G. , Fatimi Ahmed 
Published: January 2025

Abstract
The development of natural and eco-friendly repellents, specifically those derived from plants, has particular relevance because these plant-based repellents offer a promising alternative to chemical-based repellents. Also, plant-derived repellents could be cost-effective and safer for non-target organisms. However, the pure form of plant extracts could be hazardous as a repellent. Thus, safe concentrations and convenient delivery forms are essential. The plants of the Lamiaceae family have shown great potential in the formulation of this type of repellent against a wide range of pests, especially thanks to the properties of the components of their extracts and essential oils. This research aims to identify recent innovations in the field of plant-based repellents of the Lamiaceae family, founded on patent documents. Therefore, patent databases were searched, using appropriate keywords and refining the search using patent classification codes. We reviewed 72 patent documents, grouped into 52 simple families, published over the last ten years. The United States is the jurisdiction in which 64% of those documents were filed. The year 2019 showed the publication of the largest number of patent documents, with ten patent applications and four granted patents. We conclude that, in parallel with research in this field, which continues to advance, many innovative solutions that take advantage of the natural repellent properties of plants in the Lamiaceae family contribute to ongoing sustainable and ecological pest management efforts.