bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Qalbi Fitrah Ainil , Talli Abd. Halim , Asni  
Published: January 2025

Abstrak
Pendidikan yang rendah yang mengakibatkan butuhnya perlindungan hukum sebab diri manusia ada hak yang perlu dibela. Kasus perdata yang terjadi hari-hari ini pelakunya rata-rata dari kalangan dimana justice for all itu tidak merata. Masalah yang terjadi pada penelitian ini, peneliti mengkaji dan meneliti dengan dalam yang mana tujuannya untuk mengetahui implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat serta perspektif hukum Islam dari peran advokat dalam mewakili klien di Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam studi lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan metode deskiriptif kualitatif. Kesimpulannya, Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, Oleh karena itu seorang advokat yang akan melakukan praktek di pengadilan agama khususnya untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti aturan ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya.
Kata kunci: Advokat, Klien, Hukum Islam.

Abstract
Undeveloped education in society causes a need for legal protection because human beings have rights that must be defended. In the civil cases that occur these days, the perpetrators are mostly from groups where justice for all is not evenly distributed. The problem that arises in this research is that the researcher examines and examines the purpose of which is to determine the implementation, supporting factors, and inhibiting factors as well as the perspective of Islamic law on the role of a lawyer in the representation of clients in the Religious Maros. Search. This research is a field study on the approach to Islamic law using the Islamic legal approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation which were processed using qualitative descriptive methods. In conclusion, lawyers can also become facilitators in seeking the truth and maintaining justice to defend human rights and provide free and independent legal defense. However, the reality is that in society, the legal profession sometimes raises pros and cons, especially when it comes to its role in the provision of legal services. follow the procedural laws in force in religious courts. By following these rules, deviant practices can be minimized, so that procedures can be taken into account.
Keywords: Lawyers, Client, Islamic Law.
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Authors: Inawati Inawati , Gassing A. Qadir , Alwi Zulfahmi 
Published: January 2025

AbstrakPokok permasalahan dari penelitian ini ialah Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT Di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar . kemudian ada beberapa pokok masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap kasus LGBT di lingkungan peradilan militer III-16 Makassar?, 2) Bagaimana pertimbangan Hakim hukum militer dalam menjatuhkan putusan serta sanksi yang diberikan terhadap Terdakwa?, 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kasus LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Transgender) ?Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). pertimbangan Hakim dalam proses penyelesaian perkara LGBT di lingkungan Peradilan Militer cukup tegas untuk memvonis oknum TNI yang melakukan perbuatan Asusila (Homoseksual) atas dasar KUHPM, perbuatan terdakwa dalam hal tersebut melanggar Sapta Marga Tentara Nasional Indonesia. 2) Pandangan Hukum Islam terkait kasus LGBT (homoseksual) telah dikisahkan pada zaman Nabi Luth dalam Qur’an Surah Al-A’raf, yang mengutuk perbuatan hubungan sesama jenis.Implikasi dari penelitian ini yakni, seperti yang kita ketahui semakin maraknya perbuatan asusila terutama LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender) di indonesia, sebaiknya pemerintah membuat Undang-Undang Khusus yang mengatur perbuatan asusila tersebut, karena pada dasarnya telah melanggar norma agama, norma kesopanan, dan norma Adat yang berlaku di indonesia. Perbuatan tersebut sangat tidak terpuji dan sebaiknya pemerintah bijak memutus perkara LGBT tersebut.Kata Kunci: LGBT, Peradilan Militer
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)
Authors: Andriani Dewi Sri , Patimah Patimah , Amir Rahma 
Published: January 2025

Abstrak Pokok penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm). Terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm? 2). Bagaimana hambatan yang timbul bagi hakim dalam pelaksanaan perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm. Adapun hasil penelitian ini adalah permasalahan hak nafkah anak korban perceraian ialah seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat perceraian akibat putusnya perkawinan akibat perceraian baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan. Implikasi penelitian ini adalah: 1). Orang tua perlu memahami segalanya perkembangan anak dengan mengutamakan kepentingan anak. 2). Dalam kasus perceraian orang tuanya, masalah pemberian pelaksanaan hak nafkah dan perwalian sering terhambat oleh kelalaian orang tua. Ayah sering tidak memberi nafkah untuk anak karenanya tidak ada sanksi yang tegas pemenuhan kewajiban ayah.Kata Kunci: Hakim, Hak Anak, Perlindungan Hukum, Perceraian.
KONSEP HAJI DALAM HUKUM ISLAM STUDI PEMIKIRAN ALI SYARIATI
Authors: Rissingg Ilham , Ridwan Muh Saleh , Alwi Zulfahmi 
Published: January 2025

Abstrak
Di tengah gemerlap abad modern yang berupaya memberikan respon dengan mengakui keharusan syariat islam yang juga berdiri di tengah ekspansi dan akulturasi budaya menjadi bagian dari kehidupan modern tanpa harus mengadopsi solusi dari budaya Barat. Ali Syari’ati adalah sebuah fenomena dalam wacana pemikiran Islam kontemporer. Letak fenomenal Ali Syari’ati dapat dilihat pada lanskap pemikirannya ketika berbenturan dengan pengalaman-pengalaman kehidupan modern seperti industrialisasi, kolonialisme, komunisme, konsumerisme, kebebasan seksual, kebebasan ber-ekspresi, dan sebagainya. Atas dasar benturan-benturan itu, melaui Teologi makna Haji dari Ali Syari’ati hadir menawarkan jawaban jitu terhadap problematika ummat dimana Ummat Islam dapat hidup secara autentik (murni) di tengah-tengah pengalaman modern, sehingga melalui pemikiran Ali Syari’ati yang memperlihatkan kepeduliannya secara tegas terhadap dilema kehidupan modern terkait diskursus Haji,dapat merefleksikan makna syariat tentang ritual dari ibadah haji.Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (liberary research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menulusuri beberapa literatur-literatur tentang masalah Haji terkhusus literatur Ali Syariati mengenai Makna Haji dalam tradisi Syariat Islam.
Kata Kunci: Haji, Syariat, Modern, Ali Syariati
PELAKSANAAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Jannah Raodatul , Talli Abd. Halim , Mapuna Hadi Daeng 
Published: January 2025

Abstrak
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implikasi Surat Edaran Kementrian Agama terhadap pelaksanaan pernikahan dengan sub masalah adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemik covid 19 di KUA Tellulimpoe dan; (2) Bagaimana ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Surat Edaran Kementrian Agama No:P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan berdasarkan sistem yang berlaku di Kantor Urusan Agama tidak mengalami perubahan sistem baik pada masa pademi dan sebelum pandemi. Penelitian ini juga menunjukkan implikasi yang ditimbulkan dari surat edaran kementrian agama dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: (1)Implikasi yang mengarah pada publik dan orang-orang yang terlibat. (2)Implikasi yang mempengaruhi keadaan dalam aktivitas pelaksanaan pernikahan baik sekrang dan mungkin akan datang, dan.(3)Implikasi yang berpengaruh terhdap sektor pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang yang terlibat dalam hal ini pemilik hajat.
Kata Kunci: Pernikahan, Pandemi, KUA

Abstract
The main problem of this research is how the implications of the Circular of the Ministry of Religion for the implementation of marriage with sub problems are (1) How is the implementation of marriage during the covid 19 pandemic at KUA Tellulimpoe and; (2) What are the provisions for the implementation of marriage in the Circular Letter of the Ministry of Religion No: P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020. The results of this study indicate that the implementation of marriage based on the system that applies at the Office of Religious Affairs does not experience system changes both during the pandemic and before the pandemic. This study also shows the implications of the circular letter of the ministry of religion can be seen from several aspects, namely: (1) Implications that lead to the public and the people involved. (2) Implications that affect the situation in the implementation of marriage activities both now and maybe in the future, and. (3) Implications that affect the financing sector that must be borne by the people involved in this case the owner of the intention.
Keywords: Marriage, Pandemic, KUA
PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN
Authors: Wati Harni Eka , Patimah  , Andi Intan Cahyani  
Published: January 2025

Abstrak
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penghulu dalam menentukan perwaian atas anak perempuan yang lahir diluar pernikahan? sub-sub masalahnya yaitu: 1. Bagaimana menentukan perwalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan di KUA Kecamatan Kahu Kabupaten Bone? 2. Bagaimana pertimbangan penghulu dalam menentukan perwalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan di KUA Kecamatan Kahu Kabupaten Bone? Penelitian ini merupakan penelitian field research (Penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif karena data-data yang di butuhkan dan digunakan peneliti berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu di kuantifikasikan. Hasil penelitian yaitu hak kewalian anak perempuan yang dilahirkan akibat kemahilan di luar pernikahan orang tuanya, penghulu KUA Kecamatan Kahu memberikannya kepada wali hakim, karena anak tersebut hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada kepala KUA atau sebagai Penghulu kecamatan Kahu Kabupaten Bone agar memaksimalkan upaya penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan diluar pernikahan, dan dapat mengemalisir perkawinan hamil di luar pernikahan.
Kata Kunci: Lahir di luar nikah, Penghulu, Perwalian atas anak perempuan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA
Authors: Wati Hijra , Alwi Zulfahmi , Ilyas Musyfikah 
Published: January 2025

Praktiknya sering kali ditemukan suatu pernikahan yang tanpa pencatatan, untuk menjadikan pernikahannya sah secara negara dan memiliki kekuasaan hukum, maka dapat mengajukan Isbat Nikah sehingga Nikah siri dapat penetapan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, agar perkawinan yang dilangsungkan secara siri dapat legalkan. Sehingga ketika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan Isbat Nikahnya, Kantor Urusan Agama dapat mencatat perkawinannya dan memperoleh akta nikah sebagai bukti legalnya perkawinan tersebut . Permohonan Isbat Nikah yang diajukan terkadang dapat ditolak dengan pertimbangan tertentu oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama . Sehingga akan menjadikan pernikahan yang dilakukan secara siri tetap tidak memiliki kekuatan hukum Penulis telah meneliti tentang Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Legalisasi Pernikahan Siri melalui Praktik Isbat Nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A . Jenis penelitian skripsi ini yaitu kualitatif deskriptif berupa penelitian lapangan atau Field Research yang fokus pada pengumpulan dan data informasi yang ditemukan dilapangan, dengan menggunakan pendekatan Syar’i Normatif dan yuridis yang bertujuan memperoleh hukum secara empiris dengan cara terjun kelapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara, dan dokumentasi.dengan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan pokok yang dilakukan hakim dalam Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praktik isbat nikah siri yaitu Pernikahannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, bahwa benar pemohon telah menikah dan tidak ada ikatan perkawinan sebelumnya, bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah yang dapat menghalangi perkawinannya dan untuk mengurus surat-surat lain yang berhubungan dengan kepentingan pemohon. Dan Menurut Hukum Islam , Isbat perkawinan diperbolehkan dalam hukum islam karena merupakan pengesahan perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya tetapi tidak dicatat di kantor urusan agama dan petugas pencatatan perkawinan yang berwenang.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Isbat Nikah, Pengadilan Agama, Hukum Islam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Authors: Syahidna Nur Afiyah , Asni Asni , Istiqamah Istiqamah 
Published: January 2025

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, sesksual dan penelantaran rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Bone berupa pendampingan dalam melaporkan kasus, juga pemberian pidana bagi pelaku.Kasus KDRT tahun 2019-2020 yang masuk di Kepolisian dan diteruskan ke Pengadilan hanya sedikit. Pokok masalah yakni bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Bone dan juga apa kendala perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bone serta perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan pendekatan normative dan yuridis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi aparat hukum cukup minim, namun tentu ada beberapa kendala seperti korban enggan menceritakan masalah secara menyeluruh dan berkas yang kurang lengkap. Upaya perlindungan yang diberikan aparat hukum yaitu perlindungan nyata bagi korban seperti pendampingan dan perlindungan berupa restoratice justice yang berkaitan dengan hukum Islam yaitu perdamaian. Implikasi penelitian ini adalah aparat hukum hendaknya memproses kasus hingga ke pengadilan dengan memberikan pidana kepada pelaku. Agarperlindungan hukum dirasa maksimal.
Kata Kunci: Hukum Islam, Kekerasan, Perlindungan
FENOMENA PERCERAIAN DI KALANGAN WANITA KARIR TAHUN 2020-2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Anwar Hijriah Mahrani , Lomba Sultan  , Hadi Daeng Mapuna  
Published: January 2025

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana Fenomena Perceraian di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sungguminasa). Dari pokok masalah tersebut dirumuskan tiga sub masalah yaitu 1. Bagaimana Tingkat Perceraian di Kalangan Wanita Karir di Pengadilan Agama Sungguminasa? 2. Bagaimana Dampak terjadinya Perceraian di Kalangan Wanita Karir di Pengadilan Agama Sungguminasa? 3. Bagaimana Ketentuan Hukum Islam terhadap Perceraian di Kalangan Wanita Karir?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Case and Field Research. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Sunggminasa mengalami peningkatan setiap tahun namun dengan peningkatan yang tidak siginifikan. Angka peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan dominan wanita karir yang menggugat berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Dampak yang dirasakan oleh wanita karir yang bercerai terdiri dari dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan lebih dominan daripada negatif. Dampak positif yang dialami oleh wanita karir adalah terbebas dari sakit hati akibat suami yang melaukan kekerasan, tidak memberikan nafkah, dan adanya orang ketiga dari hubungannya tersebut. Wanita karir juga tidak akan merasakan kesulitan dalam kehidupan karena sudah memiliki pekerjaan dan lebih bisa untuk meningkatkan karirnya. Dampak negatif yang ditemukan dari wanita karir adalah kesulitan dalam hal ekonomi untuk menghidupi anak-anak. Wanita karir yang ingin bercerai dengan suami dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila istri tersebut sudah tidak bisa lagi menerima perilaku suami dan istri dalam kondisi tidak mampu bertahan lagi dengan suaminya maka dengan ini keduanya dapat menyepakati mengakhiri hubungan mereka.
Kata Kunci: Tingkat, Dampak, Perceraian Wanita Karir
PENERAPAN KAIDAH FIKIH AL-ADAH MUHAKKAMAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE
Authors: Nisardi Fitrah , Supardin Supardin , Akmal Andi Muhammad 
Published: January 2025

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu terkait penerapan kaidah fikih al-adah muhakkamah dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten bone. Secara mendasar terkait perkara kewarisan telah diatur di dalam hukum Islam, tetapi pada kenyataannya tidak semua orang Islam membagi warisan tersebut dengan mengacu kepada ketentuan mengenai pembagian warisan dalam fiqh mawaris tersebut. Adat dan kebiasaan yang tumbuh dalam lingkungan sosial seseorang, menjadi sebab orang tersebut terikat dengan sebuah hukum. Konsep hukum waris di Indonesia setidaknya ada dua yakni, hukum Islam dan hukun adat. Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan diantaranya yaitu bentuk pembagian harta warisan serta bemana implementasi penerapan kaidah fikih al adah muhakkamah, Penelitian ini temasuk dalam kategori field research kualitatif, adapun hasil penelitian ini pembagian warisan dalam bentuk hukum adat diwilayah Kecamatan Tanete Riattang menggunakan pembagian harta warisan secara tudang sipulung atau secara musyawarah. Konsep pembagian harta warisan ini sesuai dengan konsep pembagian secara tashaluh yang didasari dengan kesepakatan dan kesukarelaan. Implementasi Pembagian warisan secara tudang sipulung telah sesuai dengan pembagian secara hukum islam dalam hal ini al-adah atau al-urf, sepanjang pada pembagian harta warisan ini tidak ada yang bertentangan dengan nilai nilai ajaran Islam. Pembagian menggunakan metode ini didasari oleh kesepakatan dan juga kesukarelaan para ahli waris, yang pada dasarnya sama dengan pembagian warisan dengan cara tashaluh yang dalam pelaksanaannya mengutamakan musyawarah dan kesepakatan ahli waris.
Kata kunci : Hukum adat, Warisan, Kaidah Fikih.
PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MELALUI PERKARA DISPENSASI NIKAH
Authors: Dio Asriani Nur Mutmainna , Asni  , Fatimah Tarimana St. Nurul 
Published: January 2025

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana Peran Hakim dalam mencegah pernikahan di bawah umur melalui penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene? Adapun rumusan masalahnya yaitu: 1) Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?, 2) Bagaimana upaya Hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam mencegah pernikahan di bawah umur melalui penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkajene?.
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan Penulis yang pertama sumber data primer dan kedua sumber data sekunder.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu 1)Faktor utama permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pangkajene yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. 2) Upaya hakim dalam melakukan pencegahan pernikahan dini yaitu menasehati orang tua mengenai dampak yang ditimbulkan ketika melakukan pernikahan dibawah umur sesuai PERMA No 5 Tahun 2019.
Implikasi penelitian yaitu, para Hakim dan Akademisi diharapkan dapat memberikan pengenalan dan penyuluhan secara merata kepada masyarakat terkait Undang-Undang Perkawinan. Untuk Pemerintah daerah diperlukan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. Para Pemuda mendirikan organisasi pemuda/remaja yang bergerak pada bidang pencegahan pernikahan dini.
Kata Kunci: Hakim, Pernikahan di Bawah umur, Dispensasi Nikah
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MASSANRA GALUNG (GADAI) DI DESA TETEWATU KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG
Authors: 10100119066 Sulfahmi , Ilyas Musyfikah , Suriyadi Suriyadi 
Published: January 2025

Abstrak
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.” Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1). Untuk mengetahui praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. 2). Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang praktik Massanra Galung (Gadai) Di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari hasil wawancara masyarakat dengan memperhatikan beberapa aspek yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Praktik massanra galung (gadai) di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Tetewatu mempunyai 3 faktor yang mendorong mereka melakukan gadai tersebut yaitu: faktor kebiasaan, faktor ingin menolong, dan faktor komersial. Adapun pembagian hasil yang diperoleh dari tanah sawah yang digadai akan dibagi 2 antara pemberi gadai (rahin) dengan penerima gadai (murtahin). Batas waktu gadai akan dijalankan sesuai dengan hasil kesepakatan. 2). Pandangan hukum Islam terhadap praktik massanra galung (Gadai) di desa Tetewatu masyarakat sudah mengikuti rukun dan syarat sah gadai dalam hukum Islam walaupun masih belum sempurna dalam perjanjian akadnya. Mengenai pemanfaatan barang gadai yang terjadi di masyarakat desa Tetewatu yaitu penerima gadai (murtahin) sepenuhnya menyerahkan kepada pemberi gadai (rahin) sendiri untuk dikelola sendiri. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada pemberi gadai untuk menyertakan sertifikat tanah sebagai barang jaminan, dan konsisten pada batas waktu gadai. 2) Diharapkan kepada tokoh agama untuk memberika pemaham terhadap masyarakat desa Tetewatu tentang bagaimana melakukan transaksi gadai yang sesuai dengan aturan hukum Islam, walaupun mereka sudah menjalankan sesuai rukun dan syarat sah gadai.
Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Praktik Massanra Galung.