bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Betawi Ulama's Perception of The XXI Century Against Contraception Law Controversy in Population Control
Authors: Humaira Aida , Rahman Muh. Fudhail , Yaqub Andi , Baharuddin A. Zamakhsyari , Adhha Nurul 
Published: January 2023

Legal issues regarding contraception and population control efforts to limit births and reduce overcrowding have not been without controversy. Differences in using naqli arguments and scientific, medical, and even political arguments make the discourse on family planning still hotly debated. This research will identify how Betawi Ulama's response in the XXI century to the law on the use of contraceptives and birth control through population control, along with the arguments and legal methods, they used to analyze the factors behind it and collect theoretical and empirical data related to social impacts/implications, from the Betawi Ulama's response to enacting the law on contraception and population control. The conclusion of this study will explain the positions, thoughts, and religious perspectives of Betawi Ulama in understanding various problems of Islamic law. Tend to think that is exclusive, inclusive, or moderate, especially in addressing the controversies of family planning law? This study took the capital city of DKI Jakarta as the sampling location, considering that the densest population in the country is in Jakarta, and it is very heterogeneous in terms of diversity and community characteristics. Population census data in 2010 shows that the capital city of DKI Jakarta is the largest city with the most populous population in Indonesia, around 9.6 million people. This research uses logical thinking, analysis with logic, induction, deduction, analogy, comparison and the like. The data in this study will be obtained through observation techniques, in-depth interviews with resource persons, and documentation.
Factors Changing the Gayo Ethnic’s Traditional Marriage Procession in Lut Tawar Sub-District of Takengon, Central Aceh, Indonesia
Authors: Auni Luthfi , Manan Abdul , Abubakar Al Yasa' 
Published: January 2023

The Gayo ethnic has diverse and unique customs compared to their family ethics in Aceh, one of which is its indigenous marriage pattern, procession, stage, and philosophy in that tradition. This study is qualitative research using an anthropological approach. Data collection techniques used are interviews and documentation and observation studies. The results of the study show that there have been changes in Gayo society which have resulted in different traditions and rituals and have adapted very much to the present. The community now tends to adapt the series of processions and phases of marriage traditions as to fit their socio-cultural atmosphere today which is now part of Gayo ethnic life atmosphere. This has brought value shift and change when explored from all aspects of its implementation. As a result, the philosophies of the indigenous marriage pattern and its series of sacred and ritual processions in every phase which was full of valuable messages and meanings including some traditional authoritative actors that are involved within become faded, forgotten, and even eliminated. The poor knowledge of the young Gayo people about their traditional values as their ancestor's cultural heritage shifted their attitudes and mindsets. The findings show that the direction of various changes within a series of Gayo marriage processions and phases pivots and leads to the concept of modern and global culture as the results of the changing of attitude, mindset and willingness to change within the community, cultural acculturation, the crisis of tradition information sources as due to the retreat of traditional leaders who played role in transmitting their culture and tradition; and the emergence of various channel and agents of changes such as the government and religious institutions, the rising level of education, people mobility, assimilation through mixed marriages, tourist destinations and mass media and new technologies as parts of agents of changes.
Hubungan Sanitasi Lingkungan, Faktor Ibu dan Faktor Anak Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 24 – 59 Bulan di Puskesmas Tempino Kabupaten Muaro Jambi
Authors: Roma Uli Pangaribuan Shinta , MT Napitupulu Dompak , Kalsum Ummi 
Published: January 2023

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak dari gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak dikatakan sebagai stunting jika tinggi badan menurut umur kurang dari minus dua standar deviasi pertumbuhan anak.
Proporsi s
tunting di Kab. Muaro Jambi berdasarkan SSGI tahun 2021
sebesar
27,2%, dan merupakan kabupaten yang memiliki proporsi stunting tertinggi di Provinsi Jambi. Penelitian
ini menggunakan
desain cross sectional, bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan stunting di di Puskesmas Tempino Kabupaten Muaro Jambi. Sampel dalam penelitian ini adalah anak usia 24-59 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tempino yaitu sebanyak 155 orang. Analisis dilakukan secara univariate, analisis bivariat dengan uji chisquare, analisis multivariate dengan uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian ini membuktikan ada hubugan yang signifikan antara status gizi ibu, personal hygiene, ASI eksklusif, akses jamban, penyakit infeksi, pendapatan, pendidikan ibu, sampah, dan sumber air bersih dengan stunting. ASI eksklusif merupakan faktor yang paling dominan dari kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di wilayah Puskesmas Tempino Kabupaten Muaro Jambi setelah dikontrol oleh status gizi ibu, personal hygiene, akses jamban, penyakit infeksi, pendidikan ibu, pendapatan, sampah, dan sumber air bersih. Anak yang tidak memperoleh ASI ekslusif selama 6 bulan memiliki risiko lebih besar
(POR= 12,031, 95%CI: 2,137-67,722)
untuk terkena Stunting dibandingkan anak balita yang tidak ASI eksklusif. Disarankan
adanya
dukungan terlaksananya
STUDI KOMPARATIF PENATAAN DESA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Authors: Nugraha Dhandy , Zarkasi A 
Published: January 2023

Abstrak
Adapun bagaimana perumusan masalah ini adalah tentang bagaimana pemekaran desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana penataan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Perbandingan pemekaran dan Penataan Berdasarkan Undang-Undang Tersebut. Tujuan Penelitian Ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dan objek penelitian ini hukum positif. Dalam penelitian ini ada tiga pendekatan pokok yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dokumetasi menggunakan Kepustakaan dan Jurnal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Terkait dengan pengaturan pemekaran desa berdasrakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Dan pengaturan penataan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta perbandingan pemekaran dan penataan Desa. Kedua, Karena kurangnya implementasi dari pemerintah daerah aparatur desa dalam menjalankan undang-undang tersebut. Pengaturan Hukum Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa'..
Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Authors: Febriyanti Sari , Kosariza Kosariza 
Published: January 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu jenis hukum yang posisinya setingkat keberadaannya dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perppu ditetapkan oleh presiden dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh UUD 1945, dalam praktiknya, kehadiran Perppu banyak dipersoalkan mengenai urgensi dan eksistensi dikeluarkannya perppu dalam keadaan genting yang memaksa, keberadaan Perppu naik turun disesuaikan dengan politik hukum pemerintahan yang berlaku, serta dalam hal ini juga perlu untuk dilihat kedudukan dan prosedur pembentukan Perppu sesuai dengan Politik Hukum yang berlaku, berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan?, Kedua, .Prosedur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan? Selanjutnya Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif dikarenakan adanya kekaburan norma dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sehingga diperoleh dua point utama, yaitu kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hierarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini perppu berkedudukan sejajar dan setingkat dengan undang-undang, hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menegaska bahwa Perppu juga dapat dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengenai proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, proses pembentukan perpu dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dikarenakan kebutuhan hukum yang mendesak, sehingga proses pembentukannya lebih mudah,

Kata Kunci : Presiden, Perppu, Kedudukan dan Prosedur Pembentukan.
Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Authors: Jaya putra Topan , Amin Muhammad 
Published: January 2023

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditinjau dari peraturan perundang-undangan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar terhadap aspek hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditinjau dari peraturan perundang-undangan diharapkan adanya harmonisasi kebijakan perlindungan hak kesehatan dan hak ekonomi secara bersamaan sehingga terjadi usaha penyelamatan nyawa dan kesehatan warga negara, dibanding penyelamatan ekonomi pemilik modal saja; 2) implikasi hukum kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar terhadap aspek hak asasi manusia bahwa pembatasan Hak Asasi Manusi dalam keadaan darurat dapat diperbolehkan secara hukum, namun hak asasi manusia yang dapat dilakukan pembatasan yakni hak asasi manusia yang masuk dalam golongan derogable right (hak yang dapat dibatasi pemenuhannya), tidak dibenarkan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam golongan non-derogable right (hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun).
.

Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah, Penetapan Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar.
URGENSI CONSTITUTIONAL QUESTION PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
Authors: Ferdin Alcika , Priskap Ridham , Bustanuddin Bustanuddin 
Published: January 2023

Abstrak
Penelitian ini membahas Urgensi Constitutional Question pada Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, didalam UUD 1945 tidak diatur secara detail mengenai jenis pengujian apa yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, sistem pengujian konstitusional yang ada di Indonesia hanya terbatas kepada abstract review saja. Ada satu wewenang yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi negara kita, yakni tidak diaturnya mengenai constitutional question atau concrete review. Penelitian ini menggunakkan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan adanya urgensi mengenai harus diaturnya mekanisme constitutional question salah satunya yakni untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya terhadap warga negara yang sedang dalam proses litigasi di pengadilan.

Kata Kunci: Urgensi, Constitutional Question, Abstract Review, UUD 1945, Hak, Konstitusional.
KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
Authors: Azzahra Nadya , Syamsir Syamsir , Amin Muhammad 
Published: January 2023

Abstract
The authority of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in eradicating criminal acts of terrorism in an effort to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia has been explicitly regulated in several laws and regulations. As regulated in Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, and Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. However, in the implementation of the law relating to the involvement of the TNI in eradicating acts of terrorism as mandated in Article 341 of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, it has not been authorized in a concrete way because it is constrained by the formation of a Presidential Regulation as an implementing regulation. The involvement of the Indonesian National Army has not been completed so far, so that the involvement of the Indonesian National Army (TNI) in combating acts of terrorism is still in the nature of assistance to the National Police Institution through State Political Policy, and the position of the Indonesian National Army is the main component in the State defense system as mandated in Law Number 3 of 2002 concerning National Defense in the context of carrying out defense tasks in Indonesia.
Keywords: Authority, TNI, Terrorism
Abstrak
Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UndangÂ­Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan UndangÂ­ undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, dalam penerapan Undang-undang yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme sebagaimana amanat pada pasal 341 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum dapat di kewenangan secara konkret di lapangan karena terkendala oleh pembentukan Perpres sebagai aturan pelaksanaan pelibatan Tentara Nasional Indonesia yang belum rampung sampai saat ini, sehingga pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan aksi terorisme masih bersifat perbantuan terhadap Institusi Polri melalui Kebijakan Politik Negara, dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pertahanan di Indonesia.
Kata Kunci : Kewenangan, TNI, Terorisme
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENEGAKKAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020
Authors: Satriadi Satriadi , Ansorullah Ansorullah , Eriton Muhammad 
Published: January 2023

Abstract
The purpose of this research was to: 1) knowed the role of the Jambi City civil service police unit to enforcing mayorâ€™s regulation number 21 of 2020 dan 2) knowed the obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayorâ€™s regulation number 21 of 2020. This research was juridical empirical with descriptive data analysis. The result of this study was: 1) the role of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayorâ€™s regulation number 21 of 2020 consists of three forms, namely supervision is carried out by conducting raids and patrils in coordination with the Satgas Covid-19, TNI/Polri and ormas, the role of coaching is carried out by providing direct appeals and through posters, brochures and billboards, as well as the role of controlling by applying strict sanctions for business locations that violate. 2) The obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayorâ€™s regulation number 21 of 2020 was lack of public awareness and lack of business owner awareness.
Production of biogas using waste products (Water Hyacinth and Cow Dung)
Authors: Archibong Ekong, Emem , Ekanim DR. Mary 
Published: January 2023

This research was carried out to make use of water hyacinth to produce
which may solve the problem of water hyacinth management as well as
provide solution to the energy and power shortages. Samples of
water-hyacinth were identified and collected and the cow dung was
obtained from an abattoir. One (1) single 120 of improvised rubber
cylinder can be used as an anaerobic. Three (3) of water was added for
the 30 days retention time. The cow dung was mixed with water at a ratio
of 3 : 1. The slurry of cow dung and water hyacinth substrates was then
fed to the for the fermentation process to begin. Experiments were
carried out during the cool season and dry season (20–
40C). The gas was collected and stored in the gas
bag. The volume of was measured using an EL- STER HANDEL GMBH MAINZ
volumetric meter, which has a limit of detection of less than
0.0010m. The products obtained from the anaerobic
digestion of water hyacinth were the compost that is removed from the at
the end of the digestion process. The study’s evaluation of production
potential over a 30 days period revealed marked seasonal variations in.
The study revealed that it is possible to produce from a mixture of
water hyacinth and cow dung. The facility’s yield of 1 kg of gas was
collected. The study thereof revealed that the higher the dilution level
and presence of cow dung, the higher the production yields.
Keywords: , Combustion, biogas , Fermentation, Substrates
Pembangunan Aplikasi Pemesanan Makanan dan Minuman pada Restoran Berbasis Android
Authors: Stanley  , Findra Kartika Sari Dewi  , Patricia Ardanari  
Published: January 2023

Abstrak. Proses pemesanan yang sudah sangat umum dilakukan oleh restoran-restoran yang ada adalah dengan cara order secara manual yaitu pelayan akan menghampiri meja pengunjung untuk memberikan menu, lalu pelayan tersebut mencatat menu makanan dan minuman yang dipesan oleh pengunjung dan terakhir adalah menyerahkan catatan pesanan tersebut ke bagian dapur untuk diproses. Proses pemesanan ini juga dapat dilakukan secara langsung oleh pelayan dengan memberikan menu makanan dan membiarkan pengunjung untuk menulis pesanannya mereka sendiri dikertas. Sebuah restoran yang menggunakan sistem order secara manual akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga kerja. Salah satu sistem operasi yang sangat banyak digunakan saat ini adalah Android. Peran smartphone yang menggunakan sistem operasi Android disini adalah sebagai client dimana para pengunjung memesan menu makanan melalui smartphone yang telah terhubung dengan pihak restoran. Agar meningkatkan pelayanan dari sebuah restoran salah satunya adalah dengan merancang sebuah apilkasi yang dapat membantu pihak restoran dalam menangani layanan pemesanan makanan dan minuman.
Kata Kunci: Android, aplikasi, smartphone, restoran, pemesanan.
Manjo-manjo Dance in the Social Life of the Padang Peri Community, Semidang Alas Maras District, Seluma Regency
Authors: Sapitri Widia Mayang , Hakim Ramalis 
Published: January 2023

this study aimed to describe the dance manjo-manjo in the social life of Padang Peri at wedding ceremonies. This study focused on presenting manjo-manjo dance, the functions and meaning of the dance in the social life of the Padang Peri community. This type of research is qualitative research with a descriptive method. The data collection technique was done using library research, observation, interviews, and documentation techniques. The research instrument was the researcher herself as the key instrument. The research location was in the village of Padang Peri, Semidang Alas Maras District, Seluma Regency. Techniques for checking the validity of the data were the extension of participation, the persistence of observers, triangulation. The steps to analyze the data were data reduction, data presentation, and concluding (verification). Data analysis was carried out using the Miles and Huberman technique. The results showed that the form of presentation of the manjo-manjo dance was a traditional dance with three movements of ngebar hand, nyengkeling, and fluttering (ngipas). The function of the dance manjo-manjo is as a traditional wedding ceremony and as entertainment.
In contrast, the meaning of the dance manjo-manjo is a forum for friendship and getting to know each other between the two happy families and the people. Therefore, they are present at the wedding reception ceremony. The meaning of the manjo-manjo dance can be seen from the three movements. The first is the spread of the hands. It means a welcome greeting, especially to the bride and her family. The second movement, nyengkeling, means the acceptance of the bride and her family into a new family from the groom's side. Finally, the last movement is fanning. It is a sign of peace and hope the two families are in harmony.
INTERTEXTUALITY OF THE COVID-19 MEMES ON INSTAGRAM
Authors: Dewi Lailan Syafrina , Aisyah Evi . , Pulungan Anni Holila 
Published: January 2023

This study deals with the Intertextuality of the Covid-19 memes on instagram. This study focuses on analysis of types of intertextuality, the discursive practice and the social practice realized in the covid-19 memes. This study conducted by using qualitative method by collecting some memes related to the covid-19 as the data. From this study, we can get the result that the memes which categorize as the quotation are three. The percentage is 60%. The two memes are categorized as convention and configuration and paralogues each one. So, the percentages of convention and configuration are 20% and paralogue, 20%. The total is 100% from the five memes analyzed. The discursive practice and the social practice realized in the memes.