bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
JURU PEMANTAU RUMAH SEHAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DIARE DI KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT RT 04 RW 04
Authors: Pujianti Nita , Puspitasari Yasmine , Isnawati Isnawati , Fasya Ni'ma Farida , Dalimo Rahmayolanda , Rifaldi Rifaldi 
Published: February 2023

ABSTRAKPenyakit diare merupakan masalah kesehatan masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Wilayah yang mengalami kejadian diare yaitu wilayah kerja Puskesmas Banjarbaru Selatan di Kelurahan Guntung Paikat RT 04 RW 04. Lingkungan terkecil yaitu rumah tangga berperan dalam perkembangbiakan agen penyakit diare. Risiko lingkungan lahan basah yaitu keadaan rumah yang sehat bersama dengan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan sanitasi alat rumah tangga yang berkaitan dengan penularan diare. Tujuan dari kegiatan ini untuk melakukan pemantauan terhadap pencegahan diare berupa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan sanitasi alat rumah tangga. Metode yang dilakukan diawali dengan penyuluhan dengan mengedukasi sasaran mengenai penyakit diare dan hubungan kriteria rumah sehat. Pemberian lembar ceklis untuk memantau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan sanitasi alat rumah tangga. Kegiatan pemantauan dilakukan secara berkala selama 3 kali dalam 4 minggu melalui grup whatsapp dan door to door. Berdasarkan hasil pemantauan didapatkan 22 juru pemantau didapatkan dengan akumulasi 14 rumah tangga mengalami peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan akumulasi 16 rumah tangga mengalami peningkatan higiene sanitasi alat rumah tangga. Kata kunci: diare; juru pemantau; rumah sehat; Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); sanitasi alat rumah tangga ABSTRACTDiarrhea is a public health problem, especially in a wetland environment. The area that experienced diarrhea was the working area of the South Banjarbaru Public Health Center in Guntung Paikat Village, RT 04 RW 04. The smallest environment, namely the household, played a role in the proliferation of diarrhea disease agents. The risk of the wetland environment is the condition of a healthy house along with Clean and Healthy Life Behavior (CHLB) and sanitation of household utensils associated to diarrhea transmission. The purpose of this activity is to monitor the prevention of diarrhea in the form of Clean and Healthy Living Behavior (CHLB) and sanitation of household utensils. The method begins with counseling by educating the target about diarrheal diseases and the association of healthy house criteria. Provision of checklists to monitor Clean and Healthy Behavior (CHLB) and sanitation of household utensils. Monitoring activities are carried out regularly for 3 times in 4 weeks through whatsapp group and door to door. Based on the monitoring result 22 monitors were obtained with accumulation of 14 households experienced an increase in Clean and Healthy Life Behavior (CHLB) and the accumulation of 16 households experienced an increase in the hygiene and sanitation of household utensils. Keywords: diarrhea; monitors; healthy house, clean and healthy life behavior; household hygiene sanitation.
TANGGUNG GUGAT PESERO YANG DINYATAKAN PAILIT SELAKU PEMEGANG SHGB AN COMMANDITAIRE VENNNOOTSCHAP
Authors: Agustin Wahyu 
Published: February 2023

Saat ini melalui Surat Edar Kementrian ATR / BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer telah memberikan peluang bagi CV untuk memiliki HGB. Hal ini menjadi dilematis, bilamana salah satu pesero dinyatakan pailit , sehingga semua aset yang dimiliki oleh pesero tersebut masuk dalam bundel pailit guna pembayaran hutang kepada para kreditor, sedangkan aset CV berupa benda tidak bergerak (tanah dan beserta bangunan) dibeli dari modal para pesero maupun diperoleh dari keuntungan bersama CV. Tidak adanya pemisahan antara harta pribadi para pesero dengan harta CV akan menjadi persoalan pelik diantara para pesero. Atas dasar tersebut peneliti akan menguji sejauh mana nilai keadilan dapat ditegakkan terhadap para pesero lain bilamana salah satu pesero yang dinyatakan pailit dan mampukah teori hukum keseimbangan (teori Roscoe Pound) digunakan sebagai mata pisau untuk membedah nilai keadilan yang seimbang?
EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP PENCAPAIAN KEADILAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN
Authors: Fitri Yulisa 
Published: February 2023

Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pemberian sanksi berupa denda terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan korban anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Anak Sebagai Korban Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah dikumulasi dengan pidana penjara. Kisaran denda pada tahun 2020 adalah Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- dikarenakan pelaku adalah anak sedangkan dengan pelaku orang dewasa dijatuhi denda Rp 100.000.000 subsider 2 bulan penjara. Pada tahun 2021 masih terdapat kisaran denda yang sama dengan tahun yang sebelumnya dikarenakan pelaku adalah anak. Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan atau penjara. Efektifitas Penjatuhan Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Anak Sebagai Korban terhadap rasa keadilan bagi korban di Pengadilan Negeri Lubuk Basung berdasarkan jumlah maksimal pidana denda yang diatur dalam pasal 82 tersebut terbilang sangat besar namun dalam praktek dijatuhkan jauh dari jumlah maksimal. Denda diharapkan dapat diberikan bagi korban secara langsung namun dalam pengaturannya pidana denda yang di pungut oleh jaksa tidak berdampak apa-apa bagi korban anak karena pidana denda yang di jatuhkan kepada terpidana bukan diberikan kepada korban dan keluarga korban melainkan denda tersebut akan dipungut oleh jaksa dan diserahkan kepada negara, sehingga denda yang dipungut oleh jaksa tersebut menjadi penghasilan negara bukan pajak.
KETERKAITAN PAHAM DEMOKRASI TERHADAP SISTEM HUKUM INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Authors: Syofyan Yunita , Gusman Delfina , Alsyam Alsyam 
Published: February 2023

After the Amendment of 1945 Constitution, democracy and Rule of Law become two concepts. They are the concept on how to run the power and run the goverment of Indonesia. Both concept, are interconected among each others and can not be separated, because on one side, democracy gives the grounds and mechanisme of power based on the principles of togetherness and equality, while on the other side, rule of law gives guide lines that goverment in the state is not a human but the law of human being. The both of concepts have relation each other. This article are trying to connected and related both concepts in an unseperated function.
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI SEBAGAI WEWENANG GUBERNUR DALAM KEDUDUKAN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH
Authors: Bakti Setiawan Dian 
Published: February 2023

Deconcentration is an important element in the administration of the state. Its existence is not only in administrative law order, but also in Constitutional law because - like decentralization - it concerns the foundations and organization of the state. If decentralization gave birth to local government (autonomous region), then deconcentration gave birth to local state government (administrative area). These administrative areas are headed by what is known theoretically as a Prefector. For the Indonesian context, the prefector is held by the governor in such a way that the governor has a dual position, namely as the head of the autonomous region of the province as well as the prefector. The laws governing local government in Indonesia use the term representative of the center in the regions for the designation of prefector. Since the reformation until now, the administration of government from the center to the regions seems to have marginalized deconcentration as the governance structure. There was a strong impression during the reform era that looked at deconcentration as if were the antithesis of democracy. The impression was so strong that deconcentration and administrative areas were no longer included in the post-amendment 1945 Constitution. The deconcentrative authority possessed by the governor to revoke Regency/City Regional Regulations (Perda) that are contrary to higher laws, public interests, and decency, was annulled by the constitutional court in its decision in 2016. Furthermore, budgeting and regulation and formation the apparatus that assists the governor as the central representative in the regions appears to be running slowly. In this way the question arises: is the implementation of deconcentration effective by the governor as the representative of the central government in the regions? To answer this question, research was carried out on the implementation of the deconcentration. The results of the research show that the implementation of the deconcentration has not been effective due to various limitations: limited tools, limited rules, and limited authority
Integration of Narrative Thinking and Detective Logic in Chesterton’s Father Brown
Authors: Langan Patrick 
Published: February 2023

The vast body of detective stories offer a model of how to integrate two complementary forms of thinking: logic thinking and narrative thinking. This article offers an hypothesis, created by Chesterton, in which Father Brown is a paradigm of the relationship between these two forms. Since the existence of logical thinking tools has been affirmed for more than two thousand years, this article focuses on the existence of narrative thinking tools specifically in the character of Father Brown. Demonstrating the existence of these narrative thinking tools is an important first step toward achieving an integration with logic. This article therefore represents a preview of further studies that are being done as part of the doctoral thesis: How the Existence of Narrative Thinking in Chesterton’s Detective, Father Brown, equipped him to know reality.
This article proposes that there is room for further study to actually codify these narrative thinking tools; just as Aristotle had done for logic. Also it points to the possibility of a detective model of thinking; especially because detective stories continue to be so popular.
Descubre el mensaje oculto del miedo
Authors: Sonnenfeld Alfred 
Published: February 2023

Necesitamos el miedo para protegernos ante peligros y poder sobrevivir. Si un tigre se abalanza sobre mí, reaccionaré huyendo. Mi cuerpo segregará adrenalina y me daré a la fuga, para evitar esa situación peligrosa y recuperar cuanto antes la normalidad.
En nuestra sociedad, es muy improbable que tengamos que enfrentarnos con un tigre, pero sí que existen acontecimientos o situaciones que representan una verdadera amenaza para nuestra existencia. Toda una vida llena de ilusiones que se ve truncada por un accidente de coche o por una enfermedad, problemas en el trabajo que nos angustian, situaciones difíciles con los hijos… circunstancias que, de una u otra manera, nos resultan peligrosas.
Y ante esos peligros, el miedo nos hace reaccionar; tiene, por lo tanto, una utilidad considerable, ya que nos protege por medio de estrategias que nos permiten sobrevivir, incluso en situaciones difíciles. Una vez encontrado y solucionado el problema, volveremos a la tranquilidad y al curso normal de nuestra existencia.
Pero ¿qué ocurre si ese tigre, en vez de ser real, lo crea nuestra mente? ¿Si en lugar de tener un accidente, imaginamos que lo tenemos; si ante un diagnóstico médico solo viésemos una enfermedad terminal, o en un problema laboral, el definitivo despido…? ¿Qué sucede si es nuestra cabeza la que provoca que el latido de nuestro corazón se acelere, empecemos a sudar, el ritmo de la respiración aumente, aparezcan temblores, escalofríos, dolor en el pecho, sequedad de boca, mareos, dolor de cabeza…?
Lo cierto es que nuestro miedo puede aparecer a causa de estas dos posibilidades, la real y la producida por nuestra imaginación. Y este hecho lo hemos comprobado, más que nunca, durante estos meses de la pandemia causada por el virus Sars-Cov-2, ya que en muchas ocasiones el miedo que sentíamos no era debido a un peligro real sino a lo que, espoleados por el ambiente social y los medios de comunicación, creaba nuestra imaginación. No obstante, fuese por un hecho objetivo o a causa de nuestra mente, la sensación del miedo es real y la persona que sufre bajo ese miedo pondrá todos los medios para volver cuanto antes a la paz inicial en la que la reacción fisiológica de estrés desaparece y deja de alterarnos.
Credibilidad, miedo y comunicación
Authors: Lennon Federico Rey 
Published: February 2023

La sociedad contemporánea, desde el 11 de septiembre de 2001, ha incrementado sus miedos de manera relevante. Quizás, las principales responsabilidades que generaron esta sociedad temerosa sean la individualización moderna, por un lado y la información que exacerba la percepción del riesgo. Hemos sustituido las comunidades y las asociaciones de lazos estrechos por el deber individual del interés, la preocupación y el apego por uno mismo, así la sociedad se construyó sobre el terreno sinuoso de la contingencia.
En la mente del ciudadano común se conforma, a través de la información que recibe de los medios sociales, la sospecha de la existencia de una motivación malévola en ciertos sujetos concretos, o en ciertos grupos y así el miedo se inocula en su acción cotidiana.
El miedo paraliza, es conspiratorio, manipula y fragmenta a la sociedad. La sociedad se ve constantemente sometida al miedo mediático que se propaga a través de las redes sociales con inusitada velocidad. Y esto provoca, en los diversos grupos una limitación de los lazos sociales, incluso un enmudecimiento colectivo ya que al ver al otro como potencial agresor se abstiene de opinar y deja que los medios hablen por el resto.
En definitiva, cuando la visibilidad de los riesgos se acrecienta o, por el contrario, se oculta, se exacerba el miedo o se lo silencia pero ambas estrategias de poder generan una pérdida de control que puede desembocar en acciones fuera de lugar, irreflexivas y dominadas por el miedo.
real como fuente de pánico y horror.
Authors: Sotelo Noé 
Published: February 2023

A través del análisis de una película de Scorsese, Shutter Island (2010), perteneciente al llamado cine
posclásico, se pretende buscar de qué manera lo real se convierte en una fuente de pánico y horror. La metodología
empleada es el análisis textual del film. Los principales resultados obtenidos muestran que, efectivamente,
tras la lectura del film Shutter Island, fue posible probar la existencia de una deconstrucción, una
inversión siniestra, de la estructura clásica de narración, que a su vez permite el despliegue de la violencia
en el relato. Como conclusión más destacable de este film, como en muchos otros relatos posclásicos (El
Joker, El laberinto del fauno, Memento, El maquinista y El Club de la Lucha), es que el delirio se erige como
la única defensa del individuo ante el horror y el pánico que provoca lo real.
Petahana vs Penantang: Studi Perbandingan Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2020
Authors: Irwanto Diki , Harirah MS Zulfa 
Published: February 2023

Pada penyelenggaraan Pilkada Karimun tahun 2020 hanya diikuti oleh dua pasangan calon yang saling bersaing memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Dari persaingan tersebut terdapat keunikan dimana pasangan petahana yang didukung oleh koalisi “gemuk” dan dana kampanye yang begitu besar tidak mampu mendominasi perolehan suara dan hampir dikalahkan oleh pasangan penantang yang didukung oleh koalisi “ramping” dan dana kampanye yang jauh lebih kecil dengan selisih hanya sebanyak 86 suara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu kualitatif secara komparatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi serta untuk memaparkan permasalahan digunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kontestasi Pilkada Karimun tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan petahana dengan selisih hanya sebanyak 86 suara dari pasangan penantang. Hal ini tidak lepas dari peran kekuatan-kekuatan politik yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon. Perbedaan paling mendasar dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020 ini adalah pasangan petahana hanya mempunyai empat kekuatan politik yaitu LSM, partai politik, media massa dan kelompok pengusaha. Sedangkan pasangan penantang mempunyai enam kekuatan politik yaitu LSM, partai politik, organisasi buruh, media massa, lembaga survei dan birokrasi.
Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta
Authors: Nugroho Agung Yudhistira , Murtasidin Bahjatul 
Published: February 2023

Migrasi internal yang meluas di Jakarta juga mempersulit upaya untuk menyediakan layanan kesehatan yang dibutuhkan warganya. Pandemi memperparah kerentanan sosial masyarakat perkotaan dan semakin menunjukkan ketimpangan yang ada di kota. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah "Sejauh mana masyarakat miskin kota dapat mengakses hak mereka untuk mendapatkan penghidupan yang berkelanjutan?". Untuk membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat miskin kota mengakses hak dan hak mereka atas penghidupan yang berkelanjutan, kerangka kerja penghidupan berkelanjutan dikombinasikan dengan pendekatan analisis demografi. Pengumpulan data dan penelitian lapangan merupakan elemen-elemen dari metode analisis yang digunakan untuk memahami dinamika penghidupan masyarakat perkotaan. Masyarakat miskin berada di tengah dan terlihat membangun strategi penghidupan mereka di atas seperangkat sumber daya yang vital. Orang-orang menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan hidup mereka. Dalam kasus masyarakat miskin perkotaan di Jakarta, penting untuk dicatat bahwa meskipun model penghidupan berkelanjutan menekankan bahwa masyarakat miskin adalah ahli dalam kondisi mereka sendiri, namun sangat merendahkan jika kita mengasumsikan bahwa semua strategi penghidupan yang dilakukan oleh masyarakat adalah benar. Banyak rumah tangga miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap informasi, pandangan yang lebih luas, dan pengetahuan tentang pengalaman di luar wilayah mereka, sehingga mereka dapat melakukan kesalahan dan mengadopsi strategi penghidupan yang kurang memuaskan atau bahkan gagal.
ARBITRATION AGREEMENT AS PART OF THE MECHANISM FOR CIVIL LAW CONTRACTUAL REGULATION
Authors: АЛИМГАФАРОВА Алина Ришатовна , ГИМАДРИСЛАМОВА Олеся Рамильевна 
Published: February 2023

In the current circumstances o fth e constantly changing socio-political situation and the increasing complexity of existing legal relations, a positive trend has emerged in the field of obligation law, connected with the desire of the participants of civil circulation to take more personal part in the construction o f contractual legal relations, that is, to implement their individual regulation. In this connection, the search for and detailed study oflegal means to facilitate the effective regulation of contractual legal relations, both in substantive and procedural terms, has become an issue of particularrelevance. One such means is an arbitration agreement, the disclosure o fth e regulatory properties of which becomes fully possible when applying to it thebasic provisions of the concept o f civil law contractual regulation as one o fth e progressive directions of modern civil science. Purpose: to analyze the arbitration agreement from the standpoint of the concept o f civil law contractual regulation, to identify its features and determine its place in the structure of the mechanism fo r civil law contractual regulation. Methods: empirical methods of comparison, description, interpretation; theoretical methods of analysis, synthesis, induction, classification; specific scientificmethods: formal-logical and interpretation o f legal norms. Results: the study o fth e mixed legal nature of the arbitration agreement makes it possible toconsider it as an effective and exclusive part ofthe mechanism fo r civil law contractual regulation, fa cilitating the individual regulation of the proceduralaspects of their interaction by the participants in contractual legal relations.
ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА ОТ МАТЕРИ + ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА ОТ ОТЦА = ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ДНК-РЕГИСТРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Authors: АМИНЕВ Фарит Гизарович , ГАРАФУТДИНОВ Равиль Ринатович , ЧЕМЕРИС Алексей Викторович 
Published: February 2023

The use of science and relevant innovative technologies for the development of tools and techniques for detecting and investigating crimes is an urgent task of increasing the effectiveness of fighting crime at the current stage. It is shown that in order to identify a person by a DNA molecule, it is sufficient to study and encode only a half of the body's chromosomes, that is, its haploid set. However, only the complete (diploid) genome determines the phenotypic and other biological characteristics of the organism. Purpose: to emphasize the erroneous use of information on the reference (artificially collected) quasi-haploid human genome, including in DNA-forensic science. Another purpose is to prove the necessity of conducting universal DNA (genomic) registration of the population only on the basis of neutral DNA markers (arguments are made for this view). Ethical issues arising from DNA phenotyping as part of investigations are addressed. Methods: empirical methods of comparison, description, interpretation; theoretical methods of formal and dialectical logic; specific scientific methods: comparative-legal, system-structural, analysis, modeling, social survey and interpretation of legal norms. Results: the research identifies the possibilities of establishing more complete characteristics of a person in genome-wide studies (diploid genomes); the advantages of SNP-loci (SNPs) studies in relation to STR-loci studies are considered. The article shows the possibilities of using new technologies for DNA identification of the person as a result of universal genomic registration of the population of the Russian Federation.
E-GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND ACCESSIBILITY OF THE DIGITAL ENVIRONMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES
Authors: Андрияшко Марина Васильевна 
Published: February 2023

The digital society provides users with new ways to access information and services. Governments as providers of information and electronic servicesrely on the Internet to produce, collect and provide online the services ana information needed by the public. Purpose: to determine the current status of the e-government institution in the Republic of Belarus and identify barriers that prevent equal access to the digital environment. Methods: system analysis of state and legal regulation, hermeneutic methods, methodsof semiotics, methods of statistical analysis. Results: it is found that the right to equal access to information and the right to participate in the management of society and the state are not fully realized by persons with disabilities, due to the lack of relevant specifications on the websites of state organizations providing electronic services and administrative procedures in electronic form. Appropriate proposals are made.