bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Antisipasi Pertahanan dan Keamanan Cyberpolitics dengan Artificial Intelligence
Authors: Pramono Budi , Prakoso Lukman Yudho 
Published: August 2023

Artificial Intelligence (AI) mejadi mengemuka akhir-akhir ini ditengah kemajuan teknologi yang sudah merambah disetiap bidang kehidupan, termasuk di dalam dunia perpolitikan. Cyberpolitics menjadi mengemuka seiring peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat 2016, kompetisi yang terjadi antara calon presiden memberikan potensi ancaman pertahanan dan keamanan bagi sebuah negara. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membuat gagasan konsepsi penerapan AI untuk mengantisipasi dampak buruk dampak dari Cyberpolitics. Metode penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka dan teori perumusan kebijakan William Dunn. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perumusan yang dilaksanakan diamati melalui proses isu kebijakan yang di dalamnya membahas mengenai masalah, melalui penyiapan tim perumus kebijakan dan proses pra kebijakan yang didalamnya terdapat pembuatan naskah akademik. Perumusan dan penetapan kebijakan bersama aktor kebijakan melalui proses publik yang dilanjutkan dengan proses merumuskan kebijakan lalu diakhiri dengan penetapan kebijakan. Sebagai kesimpulan artikel ini adalah sebuah novelty bahwa AI ini sangat relevan dalam mengantisipasi dampak negatif Cyberpolitics, jika dampak negatif dapat dieliminir maka bangsa Indonesia akan maju. Sebagai rekomendasi artikel ini adalah semua entitas terkait harus melaksanakan transformasi jaringan keja yang efektif danefisien dan harus ada driver force, sebagai commend centre pengendalian Cyberpolitics menggunakan teknologi AI.
Koalisi Teritorial untuk Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Indonesia Pasca Reformasi: Kegagalan Pembentukan Provinsi Luwu Raya 1999-2014
Authors: Meliala Fransiskus Chandra Dwiputra 
Published: August 2023

The establishment of a new autonomous region is an implementation of the implementation of decentralization in Indonesia. Previous studies have shown that regional expansion in Indonesia is highly motivated by elite interests. Even so, not all regional expansion efforts can be success­ful. This article explains what caused the formation of the Luwu Raya Pro­vince to not materialize even though the political movement had em­e­rged since 1999. This article finds two things: First, fragm­e­n­t­a­tion of lo­cal elites in the province candidate areas has emerged since the begin­n­ing of the struggle for the formation of a new province. Second, there are obstacles made by political actors who try to hinder efforts to form the Luwu Raya Province
Pembentukan daerah otonom baru merupakan implementasi dari pem­b­er­lakuan desentralisasi di Indonesia. Studi-studi terdahulu telah menun­jukkan bahwa pemekaran wilayah di Indonesia sangat dimoti­va­si oleh kepentingan elit. Walaupun begitu, tidak semua usaha peme­ka­r­an wilayah dapat berhasil. Artikel ini menjelaskan apa yang menye­b­a­b­kan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak terwujud walaupun ge­r­a­­kan politiknya sudah muncul sejak tahun 1999. Artikel ini mene­mu­kan dua hal:Pertama, fragmentasi elit lokal di wilayah calon provinsi su­­dah muncul sejak awal perjuangan pembentukan provinsi baru. Ke­dua, adanya rintangan yang dilakukan oleh aktor politik yang berusaha menghalangi upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil Oleh TNI/POLRI
Authors: Moh Bagus  , Mahmudah Afif Hidayatul , Thobary Amim , Maulidah Faizah 
Published: August 2023

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta menjaga dan mempertahankan keamanan dan pertahanan negara baik warga biasa maupun anggota Tentara Nasional Indonesia /Polri. Tulisan ini bertujuan untuk mentelaah terkait alih status atau pengisian jabatan sipil oleh TNI/Polri. Pengisian jabatan sipil oleh Tentara Nasional Indonesia /Polri telah mengurangi kesempatan bagi para ASN untuk turut serta dalam promosi jenjang karir. Peluang yang diberikan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia /Polri untuk mengisi jabatan tinggi dalam lingkup sipil tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pro – kontra tersebut menguat seiring dengan peningkatan jumlah Tentara Nasional Indonesia /Polri yang mendaftar dalam berbagai jabatan sipil pada struktur pemerintahan. Tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Penulis menganalisis legalitas pengisian jabatan sipil yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta PP No. 17 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga mengkaji hakikat dibentuknya Tentara Nasional Indonesia /Polri sebagaimana tercantum dalam naskah komprehensif amandemen UUD NRI 1945. Hasil penelitian menyatakan bahwa: pertama, sebelum diterbitkanya PP No. 11 Tahun 2017 pengisian jabatan sipil oleh Tentara Negara Indonesia /Polri ditegaskan dalam pasal 20 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014. Kedua, setelah diterbitkanya PP No. 11 Tahun 2017 pengisian jabatan sipil oleh Tentara Nasional Indonesia /Polri tidak serta merta dihilangkan, namun hanya dipersulit melalui ketentuan pasal 155 dan 159.
Polemik Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Antologi Peraturan Perundang-Undangan Hukum Tata Usaha Negara
Authors: Nurmila Helga , Moh. Bagus  , Sri Warjiyati  
Published: August 2023

Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan angin segar dalam upaya pembangunan hukum yang berupaya menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Namun adanya pertentangan norma yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 dengan UU tentang hukum acara PTUN menimbulkan polemik dalam proses beracara di PTUN. Artikel ini berusaha memaparkan secara kronologis dan sistematis terkait permasalahan, Pertama, terbukanya entry point penumpukan perkara di PTUN sebagai akibat dari perluasan kewenangan absolut PTUN yang tidak hanya sengketa TUN namun juga memeriksa permohonan fiktif negatif, dan upaya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah; Kedua, Fenomena pertentangan norma karena diberlakukannya asas fiktif positif dalam UU Administrasi Pemerintahan dan asas fiktif negatif dalam UU PTUN; Ketiga, Perluasan ketentuan mengenai diskresi yang tidak dibarengi dengan pemberian sanksi yang tegas bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan.
Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi
Authors: Khosnol Khotimah  , Muwahid  
Published: August 2023

Keberadaan partai politik (parpol) di suatu negara yang meyakini paham demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan negara lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Kehadiran parpol hadir sebagai peran (role) yang strategis dalam sebuah pemerintahan. Pelembagaan demokrasi dan partai politik tidak dapat dilakukan pemisahan satu sama lain. Partai politik yang baik dan fungsional dapat menghadirkan pelembagaan yang baik pula, begitu pun sebaliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menjawab dua persoalan utama. Pertama, konsepsi partai politik. Kedua, partai politik sebagai bentuk pelembagaan demokrasi. Kajian menyimpulkan bahwa partai politik adalah kelompok organisasi yang anggotanya memiliki arah untuk memperoleh kekuasaan. Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan manajemen konflik. Namun pada tataran implementasi, partai politik sering mengalami kelemahan seperti krisis pemasukan dana, kelembagaan partai politik yang acapkali tidak berorientasi pada pemberantasan korupsi serta korupsi akibat beban biaya pemilu yang tinggi. Oleh karena itu, upaya perbaikan terhadap partai politik harus selalu dilakukan.
Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024
Authors: Kusuma Mochammad Tommy , Rohmah Elva Imeldatur , Muwahid  , Mubarok Nafi 
Published: August 2023

Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang dilakukan dengan mekanisme penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas demokrasi. Penunjukan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut dilakukan demi memenuhi aspek keserentakan Pilkada yang akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Masalah ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya terkait mekanisme penunjukan kepala daerah ditinjau dari perspektif demokrasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penunjukan (pj) kepala daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi yang menyaring calon yang memenuhi persyaratan dengan cara fit and proper test di hadapan DPRD Provinsi. Selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk menentukan penjabat (Pj) Gubernur. Mekanisme serupa akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam penentuan bakal calon sesuai, yang selanjutnya dilakukan fit and proper test untuk menentukan penjabat (Pj) Bupati/Walikota. Mekanisme demikian, diharapkan telah memenuhi prinsip demokrasi konstitusional, di mana praktik demokrasi yang dijalankan mampu membatasi wewenang negara dengan cara praktik demokrasi yang menetapkan batas-batas wewenang negara atau pemerintah, serta prosedur-prosedur demokratis dalam penyelenggaraan tersebut. Penunjukan Pj di satu sisi dirasakan mencederai asas demokrasi, namun dengan menetapkan mekanisme tertentu, yaitu dengan tetap melibatkan wakil rakyat (DPRD) dapat dimaknai sebagai pemenuhan terhadap prosedur–prosedur demokratis.
Menakar Kebijakan Ripley Dan Franklin Dalam Aksesibilitas Tempat Ibadah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta
Authors: Rina Herlina Haryanti  , Dimas Sigit Prabowo  
Published: August 2023

Kebebasan menjalankan ibadah dijamin Oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, semua agama, tanpa terkecuali termasuk Agama Katolik. dan Gereja Katolik adalah tempat bagi seluruh umat katolik termasuk jemaatnya yang disabilitas untuk melaksanakan ibadahnya. Karenanya menjadi keharusan gereja untuk memenuhi kebutuhan jemaatnya. Dalam perspekstif administrasi negara konsep ini disebut sebagai aksesibilitas. Namun demikian fakta di Kota Surakarta menunjukkan belum banyak Gereja Katolik yang mengakomodasi kebutuhan jemaatnya yang disabilitas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aksesibilitas di lima gereja katolik di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan kepatuhan kebijakan dari Rifley dan Franklin (1986) yang dielaborasi dengan dimensi aksesbilitas Thomas dan Penchansky (1981) dan diterjemahkan secara operasional melalui indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam Peraturan Meneteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, triangulasi digunakan untuk memvalidasi hasil penelitian, dan data dianalisis dengan menggunakan interatif model analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima gereja katolik di Kota Surakarta belum aksesibel untuk jemaat penyandang disabilitas.
Improvement of selective laser melting regimes for the fabrication of Ti–6Al–4V porous structures for medical applications
Authors: Sheremetyev V. A. , Lezin V. D. , Kozik M. V. , Molchanov S. A. 
Published: August 2023

This article describes approaches to the optimization of regimes of selective laser melting (SLM) used in the fabrication of porous materials from medical grade Ti–6Al–4V alloy with thin structural elements and a low level of defect porosity. Improved fusion of thin elements based on SLM regimes is achieved due to a significant decrease in the distance between laser passes (from 0.11 to 0.04–0.05 mm). Moreover, the balance between the laser energy density and building rate is compensated by changing the laser speed and laser power. The results of the study of defect porosity and hardness of samples fabricated according to experimental SLM regimes allowed three promising sets of parameters to be defined. One was selected for studying mechanical properties in comparison with the reference SLM regime. In the aims of this study, the samples were developed and fabricated using the structures of rhombic dodecahedron and Voronoi types with a porosity of 70–75 %. The decrease in defect porosity was established at ≈1.8 % to 0.6 %, depending on the SLM regime. This promotes a significant increase in strength properties of the material, including an increase in the yield strength of rhombic dodecahedron from 76 to 132 MPa and the Voronoi structure from 66 to 86 MPa. The low Young module (1–2 GPa) remains, corresponding to the rigidity level of spongy bone tissue.
Consumable additive FDM models in the production of aluminum alloy castings
Authors: Varfolomeev M. S. , Petrov I. A. 
Published: August 2023

This article describes the results of a study aimed at improving production technology of experimental castings from aluminum alloys by investment casting using models produced by 3D printing. The consumable models were produced using fused deposition modeling (FDM). Biodegradable polylactide (PLA) was used as a material for the models. In order to decrease the surface roughness of consumable PLA model. chemical post-treatment by dichloromethane needs to be performed. After immersion of the model into the solvent for 10s, its surface becomes smooth and glossy. Three-point static bending tests of PLA plates demonstrated a mechanical strength of average ~45.1 MPa. A thermomechanical analysis of polylactide demonstrated that in the course of heating of ceramic shell in excess of 150 °C, the polylactide model begins to expand intensively by exerting significant pressure on the ceramic shell. In order to decrease stress during the removal of polylactide model from ceramic mold, the heating time in the range of 150–300 °C needs to be heated to a maximum. The use of hollow consumable casting models with a cellular structure not higher than 30 % is also sensible. The stresses on the shell will not exceed its strength. Characteristic temperature properties of PLA plastic thermal destruction were detected using thermogravimetric analysis. Polylactide was established to completely burn out upon heating to 500 °C leaving no ash residue. Analysis of the results identified the burning modes of polylactide models from ceramic molds. Using a Picaso 3D Designer printer (Russia), the PLA models were printed used for production of experimental castings from aluminum alloys. It was revealed that the surface roughness (Ra) of a casting produced using a consumable model treated by dichloromethane decreases by 81.75 %: from 13.7 to 2.5 μm.
Liquid matrix SHS manufacturing and heat treatment of Al–Mg composites reinforced with fine titanium carbide
Authors: Luts A. R. , Sherina Yu. V. , Amosov A. P. , Kachura A. D. 
Published: August 2023

Aluminum matrix composites reinforced with ultra-fine refractory titanium carbide feature a unique combination of properties. They are promising structural materials. Self-propagating high-temperature synthesis (SHS) is an affordable and energy-saving composite making process. It involves the exothermic reaction between titanium and carbon (or their compounds) directly in the melt. We studied the properties of SHS composites based on the AMg2 and AMg6 commercially available alloys reinforced with 10 wt.%TiC. We investigated the macroand microstructure of the samples with XRD and EDS analysis. It was found that the β-phase is separated from α-solid solution of aluminum as early as the air cooling stage. We conducted experiments aimed at studying the effects of additional heating on the sample structure and properties and found the optimal temperature and time values. We also proposed a phenomenological model of the structural transformation sequence. We compared the physical, mechanical, and manufacturing properties and corrosion resistance of the original cold-hardened AMg2N and AMg6N alloys and the composites before and after heat treatment. It was found that additional heating reduces porosity and maintains electrical conductivity. It was also found that the compressive strength and relative strain of the composite based on the AMg2 alloy change insignificantly, while for the AMg6-based composite the reduction is more significant. Heat treatment increases the composite hardness while maintaining sufficient plastic deformation. It is confirmed by the measured values of the relative strain and the reduction ratio close to that of the original matrix alloys. It was also found that the composites retain high resistance to carbon dioxide and hydrogen sulfide corrosion.
(beauty of the) foolishness of God
Authors: Brouwer Rein 
Published: August 2023

"The gospel is foolishness. Preaching is folly. Preachers are fools." This is the refrain throughout Johan Cilliers' and Charles Campbell's inspiring and unsettling book on homiletics. As the quote indicates, the authors connect the folly and foolishness to the gospel and to the preaching preacher. They invoke all kinds of fools, clowns, tricksters and jesters, including Jesus, to explain the meaning of "the folly of the cross", as Paul suggests in 1 Corinthians 1:18-25. However, Cilliers and Campbell do not so much address the implications of the folly of God, or, to put it in a different way, the folly that God is. Whenever they relate the foolishness to God, they refer to paradoxical phrases like "powerful weakness," or "different aesthetics," or the "terrible beauty" of the cross. They assume that an omnipotent God who is at the same time powerless and mocked at the cross is the ultimate figure of foolishness. Still, this vulnerable God remains in power, somehow. Resurrection guarantees triumph after all. In his The Folly of God (A Theology of the Unconditional, Salem/Oregon, Polebridge Press 2016), Jack Caputo, however, digs theologically deeper when it comes to what is going on in the name (of)"God". Caputo interprets the Pauline rhetoric on the folly of the cross in a more radical manner. He "weakens" the folly of God into an insistent call that we give existence in works of mercy. In Caputo's weak theology there is no ultimate winning God, despite the foolishness of the cross. Because, we do not know what is coming at us when we pray for God's kingdom. It might be beauty, even the beauty of folly, but it might also be a threat. That is the risk we take when putting our faith in the folly of God.This contribution intends to construct a dialogue between Cilliers and Caputo about the hermeneutics of 1 Corinthians 1:18-25 and its implications for understanding the folly of God.
Análise espacial da tuberculose e sua relação com fatores socioeconômicos na Paraíba: um estudo ecológico
Authors: Nascimento Anderson Marcos Vieira do , Pamplona Ysabely de Aguiar Pontes , Peixoto Mateus Santos , Santos Carlus Alberto Oliveira dos , Martins Lourdes Conceição , Pachá Anna Stella Cysneiros , Olinda Ricardo Alves de 
Published: August 2023

Objetivo: Analisar a distribuição espacial da tuberculose e sua associação com fatores socioeconômicos. Método: Estudo ecológico, misto, com análise espacial dos casos de tuberculose no estado da Paraíba, notificados no período de 2015 a 2018. Resultados: Foram notificados 6.082 casos, com incidência média de 37,4/100 mil habitantes. Nenhum município foi classificado com desenvolvimento “muito baixo”, embora exista significância estatística entre as taxas de incidência e os fatores socioambientais. Conclusão: O índice de Moran apontou autocorrelação positiva entre as áreas com altas incidências. O Moran Map releva clusters que indicam concentração da infecção entre a Zona da Mata e o Agreste Paraibano, sendo o maior deles formado por 19 municípios.
ArrayNet: A Combined Seismic Phase Classification and Back-Azimuth Regression Neural Network for Array Processing Pipelines
Authors: Köhler Andreas , Myklebust Erik B. 
Published: August 2023

ABSTRACT
Array processing is an integral part of automatic seismic event detection pipelines for measuring apparent velocity and backazimuth of seismic arrivals. Both quantities are usually measured under the plane-wave assumption, and are essential to classify the phase type and to determine the direction toward the event epicenter. However, structural inhomogeneities can lead to deviations from the plane-wave model, which must be taken into account for phase classification and back-azimuth estimation. We suggest a combined classification and regression neural network, which we call ArrayNet, to determine the phase type and backazimuth directly from the arrival-time differences between all combinations of stations of a given seismic array without assuming a plane-wave model. ArrayNet is trained using regional P- and S-wave arrivals of over 30,000 seismic events from reviewed regional bulletins in northern Europe from the past three decades. ArrayNet models are generated and trained for each of the ARCES, FINES, and SPITS seismic arrays. We observe excellent performance for the seismic phase classification (up to 99% accuracy), and the derived back-azimuth residuals are significantly improved in comparison with traditional array processing results using the plane-wave assumption. The SPITS array in Svalbard exhibits particular issues when it comes to array processing in the form of high apparent seismic velocities and a multitude of frost quake signals inside the array, and we show how our new approach better handles these obstacles. Furthermore, we demonstrate the performance of ArrayNet on 20 months of continuous phase detections from the ARCES array and investigate the results for a selection of regional seismic events of interest. Our results demonstrate that automatic event detection at seismic arrays can be further enhanced using a machine learning approach that takes advantage of the unique array data recorded at these stations.
The 2023 Mw 7.8 and 7.6 Earthquake Doublet in Southeast Türkiye: Coseismic and Early Postseismic Deformation, Faulting Model, and Potential Seismic Hazard
Authors: Xu Lang , Aoki Yosuke , Wang Jiaqing , Cui Yan , Chen Qiang , Yang Yinghui , Yao Zhibo 
Published: August 2023

Abstract
On 6 February 2023, Mw 7.8 and 7.6 earthquakes struck southeast Türkiye and northwest Syria. They are the largest earthquakes in Türkiye in over 80 yr, causing significant damage and fatalities. We used Advanced Land Observation Satellite-2 and Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar images to obtain near-field coseismic displacements by Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar (DInSAR) and pixel offset tracking (POT). Discontinuities of the surface deformation suggest that the Mw 7.8 event ruptured ∼320 km along the East Anatolian fault, and the Mw 7.6 event ruptured ∼150 km near Elbistan, southern Türkiye. We inverted these earthquakes' fault geometry and slip distribution based on Global Navigation Satellite Systems, DInSAR, and POT displacements. The estimated fault slip model shows that the first Mw 7.8 event ruptured a steeply southeast-dipping fault, and the seismogenic fault of the second Mw 7.6 event is north-dipping with complex geometry. The dip angle of subfaults of the Mw 7.6 earthquake decreases from east to west. Faults responsible for the two earthquakes are dominated by left-lateral strike-slip motion, with the maximum slip of ∼9.1 m. Early postseismic deformation within two months exhibits displacement discontinuities in the Amanos and Pazarcık segments and the Çardak fault, suggesting that the afterslip partially compensated the coseismic slip deficit at the shallow depths. Furthermore, static Coulomb failure stress changes induced by the two earthquakes indicate that the southwestern Pütürge segment of the East Anatolian fault has a high risk of future rupture.