bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Fiqih Mawaqit Hilal Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Authors: Ahmad Adam Firmansyah 
Published: February 2023

Abstrack: This article is lifted from the problem determining the beginning of the Qamariyah month, which always occurs every year. This problem continues to arise because it relates to Muslim worship activities. The determination of the beginning of the month of Qamariyah is closely associated with religious organizations in Indonesia, one example of which is the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII). The new moon concept used by LDII is the same as the new moon concept used by the Government. That means that the idea used by LDII is the IMkan Rukyat MABIMS Criteria. The Hilal concept used by the Government is 2-3-8 (the height of the Hilal is at least 2 degrees, the angle of elongation of the moon is 3 degrees, and the age of the moon is at least 8 hours after ijtima. The method of determining the beginning of the month of Qomariyah carried out by LDII uses the Hisab method and the Rukyat method. That is by what is described in the MUI Fatwa No. 2 of 2004 concerning Determining the beginning of the month. The fatwa explained that the Government established two methods to determine the month's start: Rukyat or Hisab. If no results are obtained in the implementation of Rukyat due to bad weather, then the month is fulfilled to be 30 days or standardized.
Keywords: LDII, Hisab, Rukyat

Abstrak: Jurnal ini diangkat dari problematika penentuan awal bulan Qamariyah yang selalu terjadi setiap tahunnya. Problematika ini terus muncul karena ia berhubungan dengan kegiatan ibadah umat Islam. Problematika penentuan awal bulan Qamariyah tak luput dari pengaruh organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, salah satu contohnya yakni Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Konsep hilal yang digunakan oleh LDII sama dengan konsep hilal yang dipakai Pemerintah. Artinya, konsep yang digunakan LDII adalah Kriteria Imkan Rukyat MABIMS. Konsep Hilal yang digunakan Pemerintah ialah 2-3-8 (ketinggian Hilal minimal 2 derajat, sudut elongasi bulan 3 derajat, dan umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak). Metode penentuan awal bulan Qomariyah yang dilakukan oleh LDII menggunakan metode Hisab dan metode Rukyat. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penentuan awal bulan. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah menetapkan dua metode dalam penentuan awal bulan, yaitu Rukyat atau Hisab. Apabila dalam pelaksanaan Rukyat tidak didapatkan hasil karena cuaca buruk, maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari atau diistikmalkan.
Kata Kunci: LDII, Hisab, Rukyat.
Pengawasan dan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia
Authors: Azizah Latifatul , Zulham Mahmudin Desy Kusuma Wardhani, M. Alif Fianto, 
Published: February 2023

Abstract: Waqf is a legal act of wakif to separate and surrender part of his property forever or for a certain period by his interests for appropriate worship and public purposes. In its implementation, there is supervision and empowerment of Waqf, whose provisions are regulated in Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. The minister carries out the guidance and care of Waqf by taking into account the suggestions and considerations of the Indonesian Ulema Council. In addition, waqf supervision is also carried out by the community and the government. The Indonesian Waqf Board (BWI) was formed to develop and advance Waqf in Indonesia. BWI is an independent state institution established based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. In empowering Waqf in Indonesia, waqf empowerment institutions must establish cooperation or partnerships with various parties who have capital and business interests by waqf objects with high commercial value, not only with the State Budget and Expenditure Revenue Government (APBN). In this case, business partnership relationships are needed, as well as third parties and other institutions that support waqf management.
Keywords: Waqf, Supervision and Empowerment
Abstrak: Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai Syariah. Dalam implementasinya terdapat pengawasan dan pemberdayaan wakaf yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pembinaan dan pengawasan wakaf dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Selain itu pengawasan wakaf juga dilakukan leh masyarakat dan pemerintah. Untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia maka dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam pemberdayaan wakaf di Indonesia, Lembaga-lembaga pemberdayaan wakaf harus menjalin kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan benda wakaf yang ada dengan nilai komersial yang tinggi sehingga tidak bergantung saja dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan hubungan kemitraan usaha, mitra usaha sebagai pihak ketiga dan lembaga lain yang mendukung pengelolaan wakaf.
Kata kunci:. Wakaf, Pengawasan, Pemberdayaan.
Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas
Authors: Novitasari Yeni , Apriliyana Daning Dwi , Huda Moh. Firdaus Ramadan , Solikin Agus 
Published: February 2023

Abstract: Identity falsification is an unlawful act, let alone done in marriage. This can lead to the annulment of the wedding. This article discusses the marriage annulment law in the Nganjuk Religious Court decision No. 0537/Pdt.G/2017/PA. Ngj for identity falsification. Metode used in this research is a literature study with normative analysis based on the analysis of literature research information. Research data is collected from legislation, books, articles, and journals related to research objects. Based on the study that has been done obtained, the conclusion is that first, in Article 22 of Law No. 1 of 1974, the annulment of marriage can be granted based on the application for dissolution of marriage because of the non-fulfilment of the conditions formal when the wedding. This is reinforced by Article 72, paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, which explains that the annulment of marriage can be filed if it is clear that there is fraud and misjudging against the husband or wife. Second, in this ruling, the panel of judges granted the applicant the request for annulment of marriage because it was proven that there was a legal defect caused by the falsification of identity by Respondent II. This is by the applicable laws in Indonesia.
Keywords: Annulment of Marriage, Falsification of Identity, Religious court rulings, laws, laws.
Abstrak: Pemalsuan identitas merupakan tindakan yang melanggar hukum, apalagi dilakukan dalam perkawinan. Hal tersebut bisa menyebabkan pembatalan perkawinan. Artikel ini membahas tentang hukum pembatalan perkawinan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj karena pemalsuan identitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan analisis normatif yang didasarkan pada hasil analisis informasi riset kepustakaan. Data riset dikumpulkan dari perundang-undangan, buku, artikel serta jurnal yang berhubungan dengan objek riset. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pertama, pada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan dapat dikabulkan sesuai dasar tentang pengajuan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil ketika melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila telah jelas pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan dan salah sangka terhadap diri suami atau istri. Kedua, dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon karena dinyatakan terbukti adanya cacat hukum yang disebabkan karena pemalsuan identitas oleh Termohon II. Hal tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Putusan Pengadilan Agama, hukum, undang-undang.
Hukuman Bagi Sekretaris Desa Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Authors: Muttaqin Didik Zainul , Ahsan M. Zulfa Ahsan , Moh. Rafli Anto  
Published: February 2023

Abstract: The government assists the poor through non-cash food assistance. But the aid is prone to corruption. This study examined village secretaries' punishment for abusing authority to distribute non-cash food assistance (BPNT) in Cepokorejo village of Palang District of Tuban Regency. This research is a type of library research (library research). The nature of research is descriptive-analytical by using qualitative approach methods. The data source used is primary and secondary data using the analysis content as a data analysis technique. This study produced the first two conclusions: In the decision of the Tuban District Court No. 04 / Pid.Pra / 2020 / PN.Tbn. The Panel of Judges argued that the Respondent's determination of suspects carried out by the Tuban Resort Police was by the legal rules applicable in Indonesia, namely in the Criminal Procedure Law. The inclusion of the Cepokorejo Village Secretary as a suspect is the right thing because the Village Secretary has been proven to commit acts of misappropriation of Non-Cash Food Assistance funds. Second, in jarimah ta’zir, the imposition of sanctions against the perpetrator becomes the competence of judges and local authorities. The punishment for the Village Secretary is a prison sentence and a fine, and return all the money that has been misappropriated.
Keywords: Penyalahgunaan, authority, Village Secretary, Non-Cash Food Assistance, Islamic Criminal Law.
Abstrak: Pemerintah memberikan bantuan kepada orang miskin diantaranya melalui bantuan pangan non tunai. Namun bantuan tersebut rawan dikorupsi. Penelitian ini mengkaji tentang hukuman bagi Sekretaris Desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (library research). Sifat penelitian yakni deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder dengan menggunakan konten analisis sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan pertama: Dalam putusan Pra Pengadilan Negeri Tuban Nomor 04/Pid.Pra/2020/PN.Tbn. Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon yakni Kepolisian Resor Tuban sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ditetapkannya Sekretaris Desa Cepokorejo sebagai tersangka merupakan hal yang tepat, karena Sekretaris Desa tersebut telah terbukti melakukan tindakan penyelewengan dana Bantuan Pangan Non Tunai. Kedua, dalam jarimah takzir, penjatuhan sanksi terhadap pelaku menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat. Hukuman yang pantas diberikan kepada Sekretaris Desa yakni hukuman penjara serta denda, dan mengembalikan semua uang yang telah diselewengkan.
Kata kunci: Penyalahgunaan, wewenang, Sekretaris Desa, Bantuan Pangan Non Tunai, Hukum Pidana Islam.
Perkawinan di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Rahmi Raflina Vinidya , Khumairoh Siti 
Published: February 2023

Abstract: In Indonesia, there is a tradition, that if the parents of the bride and groom die before the wedding time, then the marriage is carried out in front of the body before the body is buried. This article discusses in-depth marriage in front of the corpse from the perspective of Islamic law. This research is a field study conducted in the village of Ngingas, Waru, Sidoarjo. Data is collected through interviews, observations, and documentation. The study concluded that one of the cases of marriage in front of the body that occurred in the village of Ngingas was that the father of the bride-to-be died before her child married on a specified schedule. Therefore, marriage mating is carried out in front of the body by presenting brides-to-be, guardians, and witnesses. The wedding is done in honor of the body and because there is a belief that if there is death then the family of the deceased should not perform marriage and the like in the next year because it is still in a period of mourning. Therefore the marriage must be rushed or postponed after one year. In this case, the bride's family chooses to move the marriage by holding a contract in front of the deceased's body. Based on Islamic law, the marriage does not conflict with Islamic law and the law is valid because it has fulfilled the pillars and conditions of marriage. However, the marriage must be recorded in accordance with the marriage law in Indonesia.
Keywords: Marriage, corpse, tradition, Islamic law.
Abstrak: Di Indonesia terdapat tradisi, jika orang tua calon pengantin meninggal sebelum waktu pernikahan, maka perkawinan dilakukan di depan jenazah sebelum jenazah dimakamkan. Artikel ini membahas secara mendalam tentang perkawinan di depan jenazah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Ngingas, Waru, Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu kasus perkawinan di depan jenazah yang terjadi di desa Ngingas adalah ayah calon mempelai perempuan meninggal sebelum anaknya menikah pada jadwal yang ditentukan. Karena itu, perkawinan dilakukan di depan jenazah dengan menghadirkan calon pengantin, wali dan saksi. Pernikahan dilakukan untuk menghormati jenazah dan karena ada keyakinan bahwa jika ada kematian maka hendaknya keluarga almarhum tidak melakukan hajat perkawinan dan sejenisnya dalam setahun ke depan karena masih dalam masa berduka. Karena itu perkawinan harus disegerakan atau diundur setelah satu tahun. Dalam hal ini, keluarga mempelai memilih menyegerakan perkawinan dengan mengadakan akad di depan jenazah almarhum. Berdasarkan hukum Islam, perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Meski demikian perkawinan tersebut harus dicatatkan agar sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia.
Keywords: Perkawinan, jenazah, tradisi, hukum Islam.
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Perspektif Fikih Siyasah
Authors: Kurniawan Rifki Dwi , Yuliharson Samudra Baratha 
Published: February 2023

Abstract: This article discusses Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which is based on Government Regulation Number 21 of 2020 to be analysed in siyasah jurisprudence. This research is a normative or juridical type of legal research. The results of the study concluded that to deal with the Covid-19 pandemic, the government refers to the regulation of Regulation Pegoverning Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions. This regulation has many shortcomings, so the handling of this pandemic is less effective and efficient in implementation in the field. The implications of the law on implementing large-scale social restrictions for a region in Indonesia have a major impact on social life, economy and education. From the perspective of siyasah jurisprudence, the PSBB policy made by the government is according to the concept of siyasah jurisprudence.
Keywords: Large-Scale Social Restrictions, Government, Fiqh Siyasah, Covid-19.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 untuk dianalisis secara fikih siyasah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menangani pandemi Covid-19 pemerintah mengacu pada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam regulasi ini memiliki banyak kekurangan sehingga penanganan pandemi ini kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan di lapangan. Implikasi hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar bagi suatu wilayah di Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan. Dalam perspektif fikih siyasah, kebijakan PSBB yang dibuat pemerintah telah sesuai dengan konsep fikih siyasah.
Kata kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemerintah, Fikih Siyasah, Covid-19.
Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember
Authors: Fitriyah Kharisma Dwi , Yusuf Faqihuddin Qasim 
Published: February 2023

Abstract: This article discusses the doll claw machine game in the fatwa study of the Indonesian Ulema Council of Jember. This research method is qualitative, namely using the literature study method. Meanwhile, the literature study is used to research by collecting library data, reading, recording, and processing research materials. In this study, there are two data, namely primary and secondary. The data collection technique used by the author is the documentation technique. The results of the study concluded that the practice of the doll claw machine game is by exchanging money for coins provided by the seller, then inserting the coins into the machine, and then moving the claws towards the doll to be capit. MUI Jember considers that the doll claw machine game contains gambling elements, so the law is haram.
Keywords: law, doll claw machine game, MUI, fatwa.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang permainan capit boneka dalam kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Sedangkan studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk meneliti dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua data yaitu primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik permainan capit boneka yakni dengan cara menukarkan uang dengan koin yang disediakan oleh penjual, kemudian memasukkan koin tersebut pada mesin, selanjutnya menggerakkan capit ke arah boneka yang akan di capit. MUI Jember memandang bahwa permainan capit boneka mengandung unsur perjudian, maka hukumnya haram.
Kata kunci: hukum, permainan capit boneka, MUI, fatwa.
Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM Dan Pidana Islam
Authors: Najib M. Ainun , Humaeroh Nisbati Sandiah , Al Hikmah Putri Silvah , Arif Mohammad 
Published: February 2023

Abstract: Until now, Indonesia still adheres to the death penalty, the most severe punishment because it involves a very precious life. Because of the value of life, then the death penalty becomes a polemic that raises pros and cons, both in Indonesia itself, internationally and even within the Islamic religion. This research is qualitative in nature which focuses on literature review in the form of books, scientific journals and laws. It can be concluded that the death penalty is not at all contrary to human rights, both from the Western and Eastern versions, because the death penalty is used to maintain the existence of human rights itself.
Keywords: Death Penalty, Human Rights, Positive Law, Islamic Criminal Law

Abstrak: Sampai sekarang, Indonesia masih menganut hukuman mati, hukuman yang paling berat karena menyangkut kehidupan yang sangat berharga. Oleh karena berharganya kehidupan ini, maka kemudian hukuman mati menjadi sebuah polemik yang menimbulkan pro dan kontra, baik di Indonesia sendiri, internasional bahkan dalam agama Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah dan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, baik dari versi Barat maupun Timur, disebabkan hukuman mati digunakan untuk mempertahankan eksistensi dari HAM itu sendiri.
Kata kunci: Hukuman Mati, HAM, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam
Mental health and neurocognitive disorder–related hospitalization rates in immigrants and Canadian-born population: a linkage study
Authors: Grundy Anne , Ng Edward , Rank Claudia , Quinlan Jacklyn , Giovinazzo George , Viau Rachel , Ponka David , Garner Rochelle 
Published: February 2023

Abstract
Objectives
Mental health and neurocognitive conditions are important causes of hospitalization among immigrants, though patterns may vary by immigrant category, world region of origin, and time since arrival in Canada. This study uses linked administrative data to explore differences in mental health hospitalization rates between immigrants and individuals born in Canada.

Methods
Hospital records from the Discharge Abstract Database and the Ontario Mental Health Reporting System for 2011 to 2017 were linked to the 2016 Longitudinal Immigrant Database and to Statistics Canada’s 2011 Canadian Census Health and Environment Cohort. Age-standardized hospitalization rates for mental health–related conditions (ASHR-MHs) were derived for immigrants and the Canadian-born population. ASHR-MHs overall and for leading mental health conditions were compared between immigrants and the Canadian-born population, stratified by sex and selected immigration characteristics. Quebec hospitalization data were not available.

Results
Overall, immigrants had lower ASHR-MHs compared to the Canadian-born population. Mood disorders were leading causes of mental health hospitalization for both cohorts. Psychotic, substance-related, and neurocognitive disorders were also leading causes of mental health hospitalization, although there was variation in their relative importance between subgroups. Among immigrants, ASHR-MHs were higher among refugees and lower among economic immigrants, those from East Asia, and those who arrived in Canada most recently.

Conclusion
Differences in hospitalization rates among immigrants from various immigration streams and world regions, particularly for specific types of mental health conditions, highlight the importance of future research that incorporates both inpatient and outpatient mental health services to further understand these relationships.
Variability in nonlinear sediment response during the 1994 Northridge, California, earthquake
Authors: Hartzell Stephen 
Published: February 2023

AbstractSpectral ratios between sediment sites and rock sites for strong and weak ground motion are compared to infer the extent of nonlinear sediment response in the Los Angeles area during the 1994 Northridge earthquake. Northridge mainshock records form the strong-motion database and aftershock records form the weak-motion database. The degree of nonlinearity is evaluated at 25 locations in and around the San Fernando and Los Angeles Basins based on the ratio of weak-to-strong spectral amplification factors (WSAF). Values of WSAF vary greatly from site to site and, for a given site, from one frequency band to another over the range from 0.75 to 20 Hz. This complexity is attributed to differences in several factors: material properties under the sites and the amplitude and frequency content of the input ground motions. Given these observations, it is not possible to assign an acceleration or velocity level at which nonlinearity initiates for all the stiff soil sites analyzed. However, no nonlinearity is seen below a peak acceleration of about 200 to 300 cm/sec2 or peak velocity of 20 to 30 cm/sec. Nonlinearity is seen at all sites in or near the San Fernando Valley. Nonlinearity in the Los Angeles Basin is limited to a few isolated sites. For the Northridge earthquake, even sites with strong nonlinearity still show amplification levels greater than 1.0 relative to rock sites for frequencies below 10 Hz.