bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ACID SPLASH: QISAS PUNISHMENT TO BE IMPOSED AGAINST THE OFFENDER
Authors: Huzaimi Mohammed Farid , Jamal Jasri 
Published: August 2023

In Islamic countries, there are cases where a court has given punishment to an acid splasher to be punished by acid as well. In 2004, an Iranian woman was blinded with acid by her suitor for turning down his marriage proposal. Four years later, the Iranian court sentenced the offender to be blinded in both eyes for taking away the woman’s sight under the retribution principle permitted under Iran’s Islamic law. This case’s decision has regularly been objected as the punishment seems inhuman. This paper will discuss in detail the nature of the offence and the punishment imposed in Islamic perspective. Terdapat beberapa kasus di negara-negara Islam di mana pengadilan memberikan hukuman pembalasan terhadap terdakwa yang menyiram cairan asam ke tubuh orang lain. Pada tahun 2004, seorang perempuan Iran dibutakan dengan asam oleh peminangnya setelah si perempuan menolak lamaran pria tersebut. Empat tahun setelahnya, pengadilan di Iran memutuskan untuk menghukum pria tersebut dengan hukuman yang sama, yaitu dibutakan dengan asam. Hukuman ini dijatuhkan dengan dasar asas retribusi menurut hukum Islam di Iran. Putusan hakim dalam kasus ini telah menuai kritik karena hukuman tersebut dianggap tidak berperikemanusiaan. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang perbuatan menyiram cairan asam dan hukuman pembalasan menurut perspektif Islam.
Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik
Authors: Sulistiowati Ms. 
Published: August 2023

Good public service may be achieved by allowing the government to issue license for public service delivery. The government must establish a licensing mechanism that can select the appropriate provider of public service who can satisfy the minimum standard of service. This licensing régime is expected to guarantee the reliability and quality of public service provider. While permit system is a unilateral legal action, licensing is a mutual contractual action between parties. Hence, licensing would function as a controlling norm to warrant good public service in accordance with the minimum standard. The government must be consistent with its role as a patron, and it must entrust the delivery of public service to business establishments appointed as public service provider. Semangat menyediakan layanan publik yang berkualitas diwujudkan melalui pemberian izin penyelenggaraan sektor layanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik pada sektor yang dapat dikerjasamakan perlu menerapkan mekanisme lisensi untuk memilih penyelenggara layanan umum yang sesuai dan mampu memenuhi standar pelayanan minimum. Rezim lisensi ini diharapkan mampu memberikan jaminan atas ketersediaan dan kualitas penyelenggara layanan umum. Berbeda dengan pemberian izin yang merupakan perbuatan hukum bersegi satu, lisensi ini bersifat kontraktual. Lisensi berfungsi sebagai norma pengendali untuk menjamin terselenggaranya layanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan minimum. Pemerintah perlu menekankan pada peran sebagai pembina dan menyerahkan fungsi penyelenggaraan layanan publik kepada badan usaha yang menyelenggarakan layanan publik.
KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MELAKSANAKAN WEWENANG PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
Authors: Simbolon Alum 
Published: August 2023

The main discussion of this research is concerning the position of KPPU in conducting the task and obligation to overcome and figure out suspect of monopoly practice and unfairly business competition which violate Act Number 5 of 1999. Research results show that in enforcing business competition law and resolving allegation of monopolistic business practice, the KPPU assumes the role as a state auxiliary organ that is independent from government intervention. In practice, the KPPU is a quasi judicial entity because it has the authority to similar to a court’s, inter alia the authority to issue decrees and render judgments. Masalah pokok penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengatasi dan menyelesaikan dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penegakan hukum persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan menyelesaikan dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU bertindak sebagai lembaga negara komplementer (state auxiliary organ) yang terlepas dari pengaruh pemerintah. Dalam praktik, KPPU merupakan lembaga quasi judicial karena KPPU memiliki kewenangan yang serupa dengan badan peradilan, salah satunya kewenangan untuk mengeluarkan penetapan dan putusan.
ASAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG MIGAS DAN KETENAGALISTRIKAN
Authors: Suastama Ida Bagus Radendra 
Published: August 2023

This research conclude that economic law principle on Article 33 Constitution (UUD NRI Tahun 1945) is referred by Constitutional Court Decision No. 001/PUU-I/2003 (judicial review of Act No. 20 of 2002 on Electricity) and Constitutional Court Decision No. 002/PUU-I/2003 (judicial review of Act No. 22 of 2001 on Natural Oil and Gas). Economic law principle based on Article 33 Constitution does not release all economic activities to the market mechanism or individuals or private parties. The fields that relevant with public interest and public welfare are the naturally controlled by the state and used for maximum prosperity of the people. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa asas hukum ekonomi yang mendasari Putusan MK dengan No. Perkara 001/PUU-I/2003 terkait UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan MK dengan No. Perkara 002/PUU-I/2003 terkait UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah asas hukum ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Asas hukum ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah UUD 1945 tidak melepas semua bidang perekonomian pada mekanisme pasar, perorangan, atau swasta. Bidang yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat merupakan monopoli alamiah negara karena bersifat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
LEGISLASI FIKIH EKONOMI PERBANKAN: SINKRONISASI PERAN DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN KOMITE PERBANKAN SYARIAH
Authors: Umam Khotibul 
Published: August 2023

The purpose of this research is to further see the implementation of duties and functions of the National Sharia Board and Sharia Banking Committee and its relations to the legislation of economic banking fiqh. In the development of Sharia Banking, synchronization between National Sharia Board and Sharia Banking Committee have been done by involving the National Sharia Board in the Committee Meeting to make Committee Recommendation to further be implemented as a Bank Indonesia Regulation. This research finds that the National Sharia Board has conducted its duties and functions in the field of sharia economy in compliance with the DSN-MUI Decision 1/2000 on the Basic Guideline of National Sharia Board Indonesian Council of Ulema and DSN-MUI Decision 2/2000 Bylaws of the National Sharia Board Indonesian Council of Ulema. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi tugas and fungsi Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah yang berkaitan erat dengan legislasi dari fiqh perbankan. Dalam perkembangan perbankan syariah, sinkronisasi antara Dewan Syariah Nasional dalam Rapat Kerja untuk membuat suatu Rekomendasi Komite agar dapat diberlakukannya sebagai Peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi DSN di bidang ekonomi syariah telah dilaksanakan dengan mendasarkan Keputusan DSN-MUI No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Keputusan DSN-MUI No: 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
PERMASALAHAN YURIDIS YANG TIMBUL TERKAIT LISENSI MEREK TERKENAL
Authors: Sujatmiko Agung 
Published: August 2023

Exclusive rights on trademark also cover the right to give permission to others to use the mark. Rights licensing is a licensing agreement. It takes two main principles of contract law, namely freedom of contract and good faith to enforce the contract. Strengthening the principles as the basis for the creation and implementation of a mark license agreement is required given the continuity of the implementation of a mark licensing agreement is highly dependent on the goodwill of the parties to implement the agreement. Strengthening of the principles can be achieved when the parties are honest and fully undertake to honour the agreement which they had agreed together. Hak eksklusif pada hak atas merek termasuk hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan merek. Hak pemberian izin tersebut merupakan perjanjian lisensi. Diperlukan dua prinsip utama hukum kontrak, yakni prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik untuk menegakkan kontrak yang disepakati. Penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek diperlukan mengingat keberlangsungan pelaksanaan perjanjian lisensi merek sangat tergantung pada niat baik para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Penguatan terhadap kedua prinsip itu dapat tercapai manakala para pihak secara jujur dan penuh tanggungjawab melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.
KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN
Authors: Rodliyah Mrs. 
Published: August 2023

The government must accord special legal protection for pregnant and lactating female prisoners. Act Nr. 2/Pnps/1964 has been stipulated to the effect of regulating capital punishment to women. However, the Act does not yet reflect the sense of justice, humanity, and protection. Capital punishment for women must be reviewed. In a number of countries capital punishment for women has been abolished. In addition, several international legal instruments calling for abolishment of capital punishment for women are extant. In addition, the review of capital punishment for women stands upon the spirit that the implementation of capital punishment must not be applied too broadly in order to ensure that the objective of punishment would not go in a wrong way. Perlindungan hukum dan pengayoman terhadap perempuan pelaku tindak pidana khususnya yang sedang hamil dan menyusui, tidak dapat disamaratakan dengan laki-laki. Undang-Undang Nomor 2/ Pnps/1964, telah mengatur norma pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan, akan tetapi aturan ini belum mencerminkan rasa keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan. Kebijakan pidana mati terhadap perempuan di Indonesia sudah selayaknya ditinjau ulang. Di banyak negara ditemukan penerapan pidana mati secara terbatas dengan menghilangkan pidana mati khusus terhadap perempuan. Selain itu, berbagai ketentuan-ketentuan hukum internasional juga cenderung melarang pidana mati untuk perempuan. Peninjauan kebijakan pidana mati terhadap perempuan ini juga didasari semangat bahwa penerapan hukum pidana tidak boleh disamaratakan karena malah akan menjadi pengancam bagi tujuan hukum pidana itu sendiri.
PENERAPAN NORMA DAN ASAS-ASAS HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA
Authors: Sulastriyono Mr. , Aristya Sandra Dini Febri 
Published: August 2023

This research was descriptive research. Secondary and primary data were analysed qualitatively. The result of the research shows that mostly, the application of adat law norm and principles appear in the domain of private, contract, marital, and inheritance law. The adat law norms which are frequently used as judge considerations are the right of spouse on the matrimonial property, the guardian of a child under his mother, and the status of ex-wife as the heir of her former husband. We also identify a number of adat law principles, which include the clear (terang), cash (tunai), real (konkret) and familiarity (kekeluargaan). Application of adat law is necessary owing to the normative legislative obligation. In practice, judges need to ensure that adat law norms are consistent with the applicable civil procedure. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu melukiskan fakta obyek penelitian. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum adat yang dijadikan dasar pertimbangan putusan hakim adalah istri berhak atas harta bersama, anak kecil diasuh ibu yang bercerai, dan istri adalah ahli waris mendiang suaminya. Asas hukum adat yang mendasari putusan hakim mencakup asas terang, tunai, konkrit dan kekeluargaan. Alasan hakim menerapkan norma dan asas hukum adat dikarenakan kewajiban normatif dari undang-undang dan dalam upaya membentuk yurisprudensi. Namun, praktiknya tidak mudah sehingga hakim harus melakukan harmonisasi ke dalam hukum acara positif.
INTEGRASI MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN: STUDI KOMPARATIF MEDIASI PENGADILAN INDONESIA DAN JEPANG
Authors: Herliana Mrs. 
Published: August 2023

This research shows that integration of mediation in Indonesian civil court litigation was highly influenced by the wakai system in Japan. Such an integration was approached due to the success of wakai in reducing court’s case load. However, this research discovers that Indonesian court mediation system slightly differs from wakai in Japan. The success rate of Indonesian court mediation is far below that of Japan. In order to achieve its initial aim, some steps need to be taken to strengthen court-assisted mediation. These efforts include increasing the awareness of the mediators and the parties on the importance of mediation, and also better equipping the mediators so that they can serve as competent facilitators. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengintegrasian mediasi dalam peradilan hukum perdata Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem wakai di Jepang. Pengintegrasian ini dilakukan karena sistem wakai di Jepang berhasil mengurangi tumpukan perkara. Namun demikian penelitian ini menemukan bahwa sistem mediasi peradilan di Indonesia agak berbeda dengan wakai di Jepang. Tingkat keberhasilan mediasi peradilan di Indonesia jauh di bawah Jepang. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah perlu dilakukan untuk memperkuat mediasi pengadilan. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah meningkatkan kepedulian mediator maupun para pihak yang berperkara terhadap arti pentingnya mediasi, dan memberikan bekal kepada mediator sehingga dapat bertindak sebagai fasilitator yang sebenarnya.
Extension of Parent Company’s Liability against Third Parties of Subsidiary Company
Authors: Sulistiowati Ms. 
Published: August 2023

A parent company’s liability for their subsidiary’s third-party injury, which arises from its own instruction, is a major issue in the law on corporate groups. The ‘separate legal entity’, ‘limited liability’, and ‘limited liability within limited liability’ principles in a pyramidal corporate group construction are the causal factors of this legal complication. Tanggung jawab induk perusahaan terhadap kerugian pihak ketiga dari anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan menjadi permasalahan hukum utama pada perusahaan kelompok. Tiga penyebab permasalahan tanggung jawab hukum dalam perusahan kelompok disebabkan oleh berlakunya prinsip separate legal entity, limited liability, maupun limited liability dalam limited liability pada konstruksi kelompok piramida.
Director’s Duty to Employees: Co-Relation Between Corporate and Labour Laws
Authors: Lestari Hesty Diyah 
Published: August 2023

Labour law does not always provide a satisfactory answer to the issue on the protection of workers’ or employees’ interests. Modern corporate law gives an alternative way in promoting the interests of employees; whereby it obliges directors to take into account not only shareholders’ but also employees’ interests in decisionmaking process. Hukum perburuhan tidak selalu memuaskan dalam melindungi kepentingan buruh atau pegawai perusahaan. Hukum perusahaan yang modern memberikan alternatif untuk memajukan kepentingan para pegawai perusahaan, di mana ia menentukan agar direktur dalam mengemban tugasnya pada perusahaan, tidak hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pegawai dalam proses pengambilan keputusan.
Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara
Authors: Tjandra Willy Riawan 
Published: August 2023

The shifting paradigm of formal approach for state based on law to substantive approach for state based on law actually gives space to synchronize justice and legal certainty aspect in the administrative judiciary. Good governance principles as a guidance to evaluate administrative decree should be used to make justice aspect prominent in administrative court’s decision which based on Pancasila. Pergeseran paradigma negara hukum formil menjadi negara hukum materiil memberikan ruang penyelarasan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai norma yang menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, seharusnya dapat digunakan untuk mengutamakan dimensi keadilan dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berlandaskan Pancasila.
Pembuktian Perdata dalam Kasus Malpraktik di Yogyakarta
Authors: Aristya Sandra Dini Febri 
Published: August 2023

The research on civil law evidence on malpractice cases in Yogyakarta was conducted through field and literature studies. The conclusion is that civil law evidence in malpractice case which happened in Yogyakarta is subjected to the civil law procedure. However, the special character of the case creates some deviation on the procedures. Penelitian tentang pembuktian perdata dalam kasus malpraktik di Yogyakarta dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian perdata dalam kasus malpraktik di Yogyakarta masih menggunakan prosedur hukum acara perdata yang berlaku positif. Namun, karakter khusus dari kasus ini menyebabkan beberapa penyimpangan prosedur.
KONFLIK PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KECAMATAN MINGGIR KABUPATEN SLEMAN
Authors: Listyawati Hery 
Published: August 2023

PP 20/2006 on Irrigation opens opportunity for farmers to determine the type of their agricultural business. However, diversification of agriculture gives rise to conflict of interests in the utilisation of irrigational water resources. Inadequate regulation, supervision, and control of water resources would result to conflicts, particularly in Minggir District, Sleman Regency. Berlakunya PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi memberi peluang kepada petani dalam menetukan jenis usaha pertanian. Diversifikasi pertanian berdampak pada terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi. Tanpa pengaturan, pengawasan, dan pengendalian yang baik akan muncul konflik dalam pemanfaatan sumber daya air, khususnya di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman.
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEPRIBADIAN DALAM KONTRAK-KONTRAK OUTSOURCING
Authors: Rahman Taufiq El , Innaka R. A. Antari , Hernawan Ari , Darmini Ninik , Dewi Murti Pramuwardhani 
Published: August 2023

The freedom of contract applies for parties n outsourcing contracts, even though it is not applicable for outsourcing worker. There are violation in personality principle where the outsourcing contract is applicable for third party. The legal protection for outsourcing worker is also weak. Asas kebebasan berkontrak berlaku bagi para pihak dalam perjanjian outsourcing tetapi tidak berlaku bagi tenaga kerja outsourcing. Terdapat penyimpangan terhadap asas kepribadian, dimana perjanjian outsourcing berlaku bagi tenaga kerja outsourcing yang berkedudukan sebagai pihak ketiga. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing relatif lemah.
Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melindungi Merek Terkenal
Authors: Sujatmiko Agung 
Published: August 2023

Well-known marks are trademarks that are registered and advertised in numerous jurisdictions and media. Consumers trust them as they have high quality assurance. However, well-known marks are frequently violated, which not only injures trademark owners, but also harms the state. Therefore, management of well-known marks through licensing agreement is needed. Merek terkenal adalah merek yang didaftarkan di berbagai negara, disebarluaskan di banyak media, serta dipercayai oleh banyak konsumen karena mutunya yang terjamin. Di sisi lain, sering terjadi pelanggaran merek terkenal yang tidak hanya merugikan pemegang merek, tetapi juga negara. Oleh karenanya, diperlukan penanganan pelanggaran merek melalui pembuatan perjanjian lisensi.
Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh dalam Bidang Antropologi Hukum
Authors: Eva Yusnita 
Published: August 2023

As a newly-born branch of knowledge, anthropology of law is still in formulating stage. Basically, anthropology of law examines the empirical and mutual relation between law and various social phenomena. This research aims to learn what is the principle and meaning of law as understood and affixed by the society. Sebagai sebuah cabang pengetahuan yang independen dan relatif baru, antropologi hukum masih berada dalam tahap perumusan. Pada dasarnya, antropologi hukum meneliti hubungan empiris timbal-balik antara hukum dengan fenomena sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui hakikat hukum sebagaimana disematkan oleh masyarakat.
Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat
Authors: Asmara Muhammad Galang , Arba Mr. , Maladi Yanis 
Published: August 2023

This research aims to analyse government policies and local wisdom values in the matter of land conflict resolution. Results show that the resolution is dominated by nonlitigation efforts, including peace agreement through negotiation, discussion, and mediation. Therefore, principles of adat law in resolving conflicts should be empowered, preserved, and socialised. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pemerintah dan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah didominasi oleh pola penyelesaian nonlitigasi, misalnya perdamaian melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian konflik perlu dibina, dilestarikan, dan disosialisasikan.
Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta
Authors: Nugraheni Destri Budi 
Published: August 2023

This study focuses on musharaka financing’s equity principle that has not been fully carried out. The banks do not state explicitly their obligation to share risk and losses and they have set revenue projections beforehand. These eventually blur the profit-loss sharing mechanism thus making the system resembles conventional banks. Tulisan ini membahas asas kesetaraan dalam pembiayaan musyarakah yang belum diterapkan dengan baik. Bank tidak menyatakan dengan jelas kewajiban mereka untuk ikut menanggung risiko dan kerugian bersamasama dengan nasabah dan mereka juga telah mematok proyeksi pendapatan yang pada akhirnya mengaburkan mekanisme bagihasil sehingga membuat sistem ini mirip dengan sistem konvensional.
Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian
Authors: Pramono Nindyo 
Published: August 2023

The rapid development of international business law requires judges to re-scrutinise principles of contract law in the Civil Code. Therefore, principles of good faith, protection of third-party, retroaction, and restoration to pre-contract position will be analysed to provide objectively constructive feedback for judges when hearing over request for contract annulment. Pesatnya perkembangan hukum bisnis internasional mengharuskan hakim untuk mempelajari kembali asas-asas hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Prinsipprinsip itikad baik, perlindungan bagi pihak ketiga, retroaktif, dan kembali ke keadaan semula akan dianalisis dalam tulisan ini sehingga memberikan konstruksi obyektif kepada hakim dalam memutus permohonan pembatalan perjanjian agar jangan sampai menimbulkan perkara baru.