bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Association between heavy metals exposure and infertility among American women aged 20–44 years: A cross-sectional analysis from 2013 to 2018 NHANES data
Authors: Lin Jie , Lin Xiaoyan , Qiu Jiahui , You Xiumi , Xu Jinbang 
Published: February 2023

BackgroundInfertility has been confirmed as a significant medical and social problem. Heavy metal exposure refers to a risk factor for infertility, which is capable of damaging the reproductive system of males and females. However, heavy metal exposure and female infertility have rarely been investigated. The aim of this study was to analyze the association between heavy metal exposure and female infertility.MethodsA cross-sectional study using data from three cycles of the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES, 2013–2018) was performed. Female infertility was evaluated by positive responses to question rhq074 in the questionnaire. Cadmium (Cd), lead (Pb), mercury (Hg), and arsenic (As) levels in blood or urine were examined by inductively coupled plasma mass spectrometry. The correlation between heavy metal and female infertility was analyzed through weighted logistic regression.ResultsA total of 838 American women aged 20–44 years were covered in the study. Among all participants, 112 (13.37%) women were subjected to infertility. Urinary Cd and urinary As levels were significantly higher in infertile women than in control women (P &lt; 0.05, P &lt; 0.05). Urinary As showed a positive correlation with the prevalence of female infertility, and the risk of infertility rose with the increase of urinary As levels (P for trend = 0.045). Urinary Cd was associated with female infertility in some weighted logistic regression (Crude, Q2: OR = 3.99, 95% CI 1.82, 8.74, Q3: OR = 2.90, 95% CI 1.42, 5.92. Model 1, Q2: OR = 3.68, 95% CI 1.64, 8.27, Q3: OR = 2.33, 95% CI 1.13, 4.48. Model 2, Q2: OR = 4.11, 95% CI 1.63, 10.07, Q3: OR = 2.44, 95% CI 1.07, 5.53. Model 3, Q2: OR = 3.77, 95% CI 1.52, 9.35). Moreover, blood Pb (OR = 1.52, 95% CI 1.07, 2.16), urinary Pb (OR = 1.68, 95% CI 1.11, 2.55), and urinary As (OR = 1.02, 95% CI 1.00, 1.03) were positively correlated with the risk of infertility in women aged 35–44 years. The blood Pb (OR = 1.67, 95% CI 1.16, 2.40, 2.49) and urinary Pb (OR = 1.54, 95% CI 1.00, 2.38) in women with BMI ≥25 were positively correlated with the risk of infertility.ConclusionsUrinary As was significantly associated with female infertility, and the risk of infertility increased with higher urinary As levels. To some extent, urinary Cd was correlated with infertility. Blood/urine Pb was related to infertility in advanced age and overweight/obese women. The results of this study need to be further validated in future prospective studies.
Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Suap Oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas
Authors: Setiyawan Erlangga Bagus , Farida Hana 
Published: February 2023

Perilaku suap sudah mengakar di setiap lapisan masyarakat Indonesia dan menjadi suatu budaya koruptif yang merugikan bangsa Indonesia. Perilaku suap sudah menjadi suatu ancaman yang nyata bagi Bangsa Indonesia karena dari tahun-ke tahun seperti tidak ada kata habis, bahkan dalam perkembangannya semakin meningkat, baik dalam jumlah kasus dan kerugian negara maupun kualitasnya. Pencegahan terhadapa kecelakaan lalu lintas sudah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Satuan Polisi Lalu Lintas dengan penegakan hukum melakukan fungsi pengawasan terhadap masyarakat secara langsung di jalan mengenai kewajiban bagi kendaraan bermotor untuk melengkapi surat perizinan dan kelengkapan alat kendaraan. Namun tindakan penegakan hukum seperti penilangan juga menimbulkan suatu masalah baru yaitu berkembang nya perilaku suap antara masyarakat dan oknum polantas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab masyarakat masih melakukan tindakan suap terhadap petugas kepolisian. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Metode Penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku suap menyuap yang dilakukan oleh masyarakat terhadap oknum polantas disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi serta faktor kekeluargaan
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Authors: Juliansah Yoga Saprudin , Marta Suryana 
Published: February 2023

Free and periodic elections have been characterized by a system of democratic states as one of the means for ensuring rights for citizens, there is often a breach in Indonesia's electoral proceedings such as the violation of criminal elections. So the government issued a special bill used to regulate the process of holding elections in 2019, specifically to sanction the perpetrators of the elections violation, using 2017's no. 7 elections.
The study adopted the normatif juridical research approach, which normatif's own jurisdiction was a law study that examined written laws from various aspects. This approach approach deals with legal matters based on the normative rules that are associated with the existing circumstances of society. By viewing a case in the public with regard to elections and linking the 2017 rule number 7 of elections for the application of sanctions against the perpetrators of the elections.
Legal certainty in the implementation of criminal sanctions against the perpetrators of the general elections under the 2017 rule of elections can be set as an example for the public to avoid committing similar crimes or others, with a sufficient number of cases to be solved.
Key words: sanction setting, effective application of criminal sanctions.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS GOLONGAN BERAT YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
Authors: Nugroho Asep , Semendawai Abdul Haris , Intihani Siti Nur 
Published: February 2023

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda. Permasalahan yang diteliti adalah: bagaimana pengaturan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dalam peraturan-perundangan, lalu bagaimana penerapan, kendala, dan upaya restoratif justice dalam tindak pidana kealpaan kecelakaan lalu lintas golongan berat di wilayah Polresta Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana kealpaan dalam berkendaraan yang menyebabkan orang lain meninggal diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 63 ayat (2) KUHP. Kendala penerapan restoratif justice dalam kecelakaan lalu lintas golongan berat di wilayah Polresta Bandung yaitu: 1) belum ada payung hukumnya, 2) Besaran ganti rugi kadang-kadang dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi pihak tertentu dalam proses perdamaian pada peristiwa pidana kecelakaan lalu-lintas di wilayah hukum Polresta Bandung, 3) Keterbatasan kemapuan ekonomi pelaku tindak pidana lalu lintas golongan berat 4) Keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait langsung dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menginterprestasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan berkoordinasi dengan atasan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat yang mana antara para pihak telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
TINJAUAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN POLRESTABES BANDUNG
Authors: Gindriansyah Rudhi , Makarao M. Taufik , Zakky As Moh. 
Published: February 2023

Penyelesaian sengketa pidana dengan pembalasan atas suatu tindak pidana terhadap pelaku yaitu dengan menjatuhkan hukuman penjara sebagai bentuk dari putusan pengadilan. Dalam perkembangannya terhadap penyelesaian sengketa yang dirasa lebih dapat memulihkan hak-hak terhadap korban dan mengakomodir kepentingan para pihak dengan memberikan keadilan dan kemanfaatan dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Adanya kelemahan serta ketidakpuasan terhadap operasionalitas sistem peradilan pidana telah mendorong lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dari sistem peradilan pidana yang ada dengan penyelesaian perkara di luar jalur penal, cara yang dimaksud yaitu dengan cara mediasi sebagai perwujudan dari restorative justice. Permasalahan yang diteliti adalah: 1) bagaimana pengaturan terkait restorative justice di dalam peraturan perundang-undangan?, 2) bagaimana penerapan restorative justice di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan di Polrestabes Bandung?, 3) bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Polrestabes Bandung dalam penerapan restorative justice pada proses penanganan perkara pidana ringan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan
tentang pengaturan terkait dasar Polri dalam menerapkan konsep restorative justice belum ada aturan hukum setingkat undang-undang sehingga Polri dalam menerapkannya masih berpedoman pada undang-undang Polri dan kebijakan internal Polri di bidang Reserse yakni penerapan restorative justice untuk penanganan perkara ringan, sebagaimana tertuang di dalam TR Kabareskrim Polri Nomor: TR/1124/XI/2006. Penerapan restorative justice yang dilakukan Polri dalam proses penanganan perkara pidana di Polrestabes Bandung dapat dilihat dari 2 (dua) dimensi yakni: pertama: penanganan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan, kedua : penangan perkara terkait kepentingan umum dan Harkamtibmas berdasarkan penilaian sendiri. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam penerapan konsep restorative justice pada penanganan perkara pidana meliputi hambatan internal dan eksternal berupa kompetensi penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal.
OPTIMALISASI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN BUKTI DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 240/PID.SUS/2021/PN.TNG)
Authors: Fremmy Benny , Lubis Efridani , Mulyono Mulyono 
Published: February 2023

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan, dan menerapkan hukum inilah yang kerapkali menimbulkan rasa tidak puas terhadap para pihak hingga di kalangan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana, akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil, atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Putusan hakim seringkali dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan karena melampau kewenangannya (ultra petita). Permasalahan yang diteliti adalah: 1) Apa yang dimaksud dengan asas ultra petitum dalam sistem pidana Indonesia, 2) bagaimana penerapan asas ultra petitum di Indonesia, 3) bagaimana penerapan ultra petita hakim dalam tindak pidana narkotika pada putusan pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa asas ultra petitum dalam sistem pidana Indonesia adalah suatu putusan atas perkara yang melebihi yang dituntut atau diminta Jaksa Penuntut Umum. Penerapan asas ultra petitum bahwa seorang hakim dalam memvonis tidak boleh melebihi aturan yang didalamnya mengatur ancaman hukuman atas sebuah tindak pidana. Penerapan ultra petita hakim dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Pengadilan Nomor: 240/PID.SUS/2021/PN.Tng telah sejalan dengan teori kepastian hukum dan asas legalitas yang dimana kepastian hukum mengandung arti bahwa seorang hakim dalam memvonis tidak boleh melebihi aturan yang di dalamnya mengatur ancaman hukuman atas sebuah tindak pidana. Sedangkan asas legalitas bertujuan untuk mengetahui ketika majelis hakim menjatuhkan vonis mengacu pada undang-undang dan pasal-pasal yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik), beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam membuat isi daripada surat dakwaan, dimana harus memenuhi baik syarat formil maupun materil surat dakwaan tersebut seperti yang disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim.. Namun dalam prakteknya ditemukan banyak putusan perkara pidana yang diputus oleh hakim, dimana dalam proses hukumnya tidak mengindahkan azas-azas dan hukum acara pidana serta dakwaan JPU berbeda pula dengan fakta-fakta persidangan.
Study on Pandithamani's Urainadai Kovai
Authors: Pon Kathiresan 
Published: February 2023

Although Pandithamani Kathiresan has published various works, Urainadai Kovai published in the 1940s has been considered as the best book. Annamalai University Tamil Professor and University Scholar Subramaniapillai has made a special dedication to this book. There are five parts in Pandithamani's Urainadai Kovai book. They are properly San maargam, Siva Puranam, and interpretation of Saivism. This article explains about Pandithamani's religious studies. He not even attended school for seven months but worked at Annamalai University because of his talents. He translated many vernacular texts. He taught many things to Tamil scholars and was a great orator. Though he has created various works in his life the main purpose of this article is to give a clear explanation about Urainadai Kovai.
The Life Virtues of Women in Kalithogai
Authors: G Karthika , N Dhanarajan 
Published: February 2023

Tamil is the world's oldest language. Tamil language has achieved high status and excellence, the reason behind it is the concept of virtue in grammar texts and other literary resources. Tamil peoples are welcomed all around the world because of these things that have been set up in the best way. Many writers still today learn the literary texts of Sangam literature which contains great moral ideas. In particular, Thirukkural, Naladiyar, etc. are considered as the best books. Ettuthogai, a classical Tamil poetic work, each anthology in this work has a story line. In particular, among the eight books of Ettuthogai, Kalithogai is the best book. The book is about the joys and sorrows between husband and wife. Each song in it points out the natural environment and human dignity. The ancient kings approached nature and experienced the romantic feelings of the common people and had sung beautiful songs. ‘Balaikali’ sung by Cheramannan Perungatungo and Mullaikali songs sung by Cholan Nalluruthiran proves it. Perungadungo's songs are the parables about people's life, and about morality. Perungadungo makes it very clear that it is not possible to find happiness in life only with material things. In this way, the virtues of the lovers of the Kalithogai has been highlighted.
Nature Related Virtue in Saivism
Authors: A Kamalam 
Published: February 2023

Nature is the most important thing when it comes to religions. Preserving nature and seeing nature as God are considered as a moral value among Tamil people. Seeking spirituality through nature is a sacred thing. During Covid-19 we realize that it is our duty to love nature and to maintain clean environment even if we are under social distancing, isolation and self-defense. That was a good time in restoring nature. Tamil people have witnessed various religious practices and religious literatures. National and international religions spread divine principles in Tamil Nadu, Jainism, Buddhism, Saivism, Vaishnavism, Christianity and Islam grew and flourished in our country. Tamil grew out of these religions and in turn religions grew out of Tamil. Saivism was enriched by devotional hymns sung by sixty-three diviners. Hinduism and nature cannot be separated. Nature is considered as a religion. The idea was to create separate shrines for the five elements, to maintain it and protect living beings and plants by associating them with the gods. Saivisim encouraged the conservation of the natural environment.
Inteligencia colectiva en la generación, implementación y desarrollo del cogobierno en las universidades del Ecuador
Authors: Caicedo Goyes Fabián Lizardo 
Published: February 2023

El presente artículo académico tiene como finalidad exponer un marco teórico tipo propuesta para la construcción y generación de un modelo de gobernanza colaborativa para las universidades en el Ecuador a través del desarrollo de un software, que permita automatizar el proceso de cogobierno balanceando las asimetrías de poder entre quienes conforman el grupo de actores relevantes dentro de las universidades. Con ello mejora la calidad (eficiencia y eficacia) en el proceso de planificación a través de la aplicación de inteligencia colectiva y optimizar la gestión institucional para alcanzar mejoras sustanciales en el cumplimiento de lo planificado, teniendo en cuenta el seguimiento y evaluación continua.
Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Di Gudang PT Bongsan Furni Indonesia Menggunakan Microsoft Access 2016
Authors: Affrida Mumtaza , Afriady Arif 
Published: February 2023

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami sistem informasi persediaan sebagai dasar untuk merancang aplikasi sistem informasi persediaan berdasarkan kebutuhan PT Bongsan Furni Indonesia agar memudahkan dalam pencatatan, perhitungan, sekaligus pelaporan persediaan yang lebih efektif. Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengembangan. Metode pengembangan sistem menggunakan System Development Life Cycle (SDLC) dan alat bantu Microsoft Access 2016 untuk merancang aplikasi persediaan ini. Hasil dari tugas akhir ini berupa produk yakni aplikasi sistem informasi persediaan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan PT Bongsan Furni Indonesia. Aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh end user, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah perhitungan yang tidak akurat dan pelaporan yang lebih efektif.
Kata kunci: Sistem Informasi Persediaan, Perancangan Aplikasi, dan Persediaan
Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020
Authors: Ichlas Fachrel , Indrawati Lili , Rufaedah Yanti 
Published: February 2023

This a study was conducted to measure how much influence there is in the implementation of the motor vehicle tax whitening program on motor vehicle tax receipts at the Regional Revenue Agency of West Java Province in 2019-2020. The analysis method uses classical assumption test, simple regression analysis, and hypothesis testing. Analysis of the processed data using the SPSS version 25.0 application. This study results that the abolition of motor vehicle tax has a significant effect on motor vehicle tax revenues. The magnitude of the effect of whitening motor vehicle taxes on motor vehicle tax revenues is 90%, while the remaining 10%’is influenced by other variables or factors not examined in this study.
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Authors: Meliana Dea , Suwondo Sulistia , Burhany Dian Imanina 
Published: February 2023

Hasil penilaian evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Garut sejak tahun 2018 hingga 2020 selalu memperoleh predikat B. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial masih perlu adanya perbaikan. Kepala Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial mengatakan hal tersebut terjadi dikarenakan adanya permasalahan mengenai sumber daya manusia yang kurang kompeten dan pelaksanaan good governance yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan good governance terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Garut. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode analisis data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan populasi yaitu seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Garut sebanyak 37 responden. Data diolah dengan software SPSS versi 26 dengan teknis analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa Kompetensi SDM dan Penerapan Good Governance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.”
Students’ Perspective And Experience In Learning English Hospitality At Hotel And Cruise Line Hsc-Atc College
Authors: Anwar Saiful 
Published: February 2023

English nowadays was an essential language in many specific purposes. For example in English for hospitality, it was needed as the medium to talk with guest/tourists from all over the world. The purpose of this study was to know the students’ experience in studying English hospitality at hotelier and cruise line HSC ATC College. The method of this study was narrative inquiry. As stated by Ary (2010) that the focus of narrative research was to tell stories from some individual about their lives. It was underlined that it could be from their experience while studying in school and college. The data collection of this study was interview. The subjects were the three students who were learning English at HSC ATC College. The findings reveal that students were exited with the learning activity in class and motivated to study English well that correlate to dialogues in hotel although there were still some aspects that make students worry in speaking English. It was because the lack of vocabulary and pronouncing words. The cause of misunderstanding was errors in pronouncing words. But, based on their experiences that they haved spirit to study English for bright future.