bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
AHMEDÎ’NİN “İSKENDERNÂME”SİNDE EDEBÎ SAVAŞ TASVİRLERİ
Authors: UĞUR Ahmet 
Published: March 2023

Ahmedî’nin İskendernâme isimli eseri her ne kadar Makedonyalı Büyük İskender’in efsanevî hayatı hakkında bilgiler içeren ansiklopedik bir eser olsa da Firdevsî ve Nizâmî’nin eseri örnek alınarak Türk bir şair tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Dolayısıyla içerisinde Türk’e ait üslup özelliklerini barındırmaktadır.
İskendernâme’deki edebî savaş tasvirlerinin incelendiği bu çalışmada, genel olarak savaş/harp edebiyatı hakkında bilgiler verildikten sonra savaş sebepleri, bir savaşçıda bulunması gereken özellikler, savaş öncesi hazırlıkla ilgili tasvirler, savaş esnası hakkında yapılan tasvirler ve savaş sonrası tasvirler üzerinde durulmuştur. Eserde savaş meydanı, savaşılan halklar, savaş teçhizatı ve ganimetler gibi çeşitli konularda bilgiler bulunmaktadır. Bu sebeple eser, savaş/harp edebiyatı ürünü olarak değerlendirilmiştir.
Savaş sebepleri ve savaş tasvirleri eserden seçilen çeşitli beyitler vasıtasıyla açıklanmıştır. Tabii ki eserdeki savaş sebepleri bu yazıdakilerle sınırlı değildir. Burada eserde sıklıkla yer alan sebeplere ve tasvirlere yer verilmiştir. Yine aynı biçimde bir savaşçıda bulunması gereken özellikler de beyitlerde yer alan bilgilerden elde edilmiştir. Savaş tasvirlerinin ele alındığı kısımda ise şairin kelime seçimleri ve tasvirleri incelenmiş, beyitler gerekli görüldüğü yerlerde açıklanmıştır.
Bu çalışma ile bir savaş/harp edebiyatı ürünü olarak değerlendirilen İskendernâme’deki savaş sahnelerinin anlatımında şairin anlatım biçimi ortaya konmaya çalışılmıştır. Şair, savaş öncesi tasvirler, savaş esnası hakkında tasvirler ve savaş sonrasındaki tasvirlerin anlatımında farklı bir yol izlediği için konu ayrı başlıklar altında izah edilmiştir.
Bau Anyir yang Terpinggir:Aceh di Masa Darurat Militer Dalam Perspektif HAM
Authors: Billah M.M. 
Published: March 2023

Artikel ini membahas konflik Aceh sebagai sebuah peristiwa pelanggaran HAM dan upaya yang dilakukan negara atas peristiwa tersebut. Bagian awal membahas sejarah pergolakan di Aceh, termasuk situasi Darurat Militer I dan Darurat Militer II sebagaibagian pergolakan panjang tersebut. Pada bagian ini juga dijelaskan akar masalah, kekerasan yang terjadi, dan dampak yang ditimbulkan akibat konflik tersebut baik dampak sosiologis, politis, maupun ekonomi. Selain itu, artikel ini menjelaskan aktor – aktor yang terlibat dalam pergolakan, termasuk pengaruhnya pada kondisi yang terjadi. Pada bagian berikutnya, artikel ini membahas secara substansial-material peristiwa yang terjadi pada masa Darurat Militer I dan II yang melanggar kaidah – kaidah HAM, khususnya prinsip martabat manusia. Namun identifikasi tindak pelanggaran HAM – salah satunya berlandaskan pada Laporan Komnas HAM – tersebut masih sulit dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dalam sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dikenal dengan MoU Helsinki, tidak terjadi upaya untuk membawa kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Darurat Militer I dan II itu ke dalam langkah - langkah penyelidikan yang lebih konkrit oleh negara.
Syariat Islam dan Implikasi Penerapannya Terhadap Perempuan di Aceh
Authors: Ismail Nurjannah 
Published: March 2023

Syariat Islam sejak semula telah memberikan hak dan peran kepada kaum perempuan di wilayah domestik maupun wilayah publik. Dalam artikel ini, penulis menyatakan sesungguhnya semangat dan pesan moral yang dikandung syariat Islam adalah persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan berusaha menegakkan keadilan jender di masyarakat. Lebih lanjut penulis berpendapat walaupun pesan universal syariat Islam adalah keadilan jender, banyak penafsir yang memahami teks-teks syariat yang terdapat dalam Alquran dan hadits -- hanya secara tekstual, parsial dan dilepaskan dari konteks turunnya, sehingga menghasilkan interpretasi yang bias jender dan melahirkan aturan dan doktrin ketidakadilan jender. Hasil interpretasi seperti inilah kemudian yang banyak dipahami dan dipraktikkan di masyarakat Islam sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan termasuk masyarakat perempuan di Aceh, khususnya pada masa sekarang ini. Artikel ini juga mengelaborasi lebih lanjut penyebab diskriminasi terhadap perempuan di Aceh yang masih terjadi hingga kini. Penulis berpendapat adalah ironi ketika syariat Islam di era reformasi diterapkan di bumi Serambi Mekah, kedudukan perempuan di Aceh tidak semulia, bermartabat dan tinggi seperti pada masa lalu. Dalam analisisnya penulis menekankan penegakan syariat Islam memang harus didahului dengan pendidikan masyarakat yang memadai serta pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan.
Pemilu:Pemaknaan Demokrasi dari Aceh
Authors: Abdullah Otto Nur , Salim Rima 
Published: March 2023

Kompetisi dalam setiap pemilihan umum sering dimaknai oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan politik yang mereka targetkan; dan sekaligus ditentukan oleh konteks dan karakter sosial masyarakatnya. Pemilu 2004, 2009 dan 2014 memiliki konteksnya masing-masing untuk Aceh. Konteks yang dimaksud adalah konteks dalam periode konflik, pasca konflik dan pada masa perawatan perdamaian. Dalam ketiga periode itu terlihat bahwa sikap politik pun berubah sejalan dengan perubahan konteks dan kepentingan.
Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia
Authors: Rahmat Imdadun 
Published: March 2023

Setiap orang memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk mengamalkan agama dan kepercayaannya. Hak ini dijamin oleh instrumen Hak Asasi Manusia. Tidak ada seorangpun yang boleh dipaksa untuk memilih agama. Tidak ada yang berhak mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak seseorang untuk memeluk agamanya. Karena hak beragama dan berkeyakinan adalah non-derogable right, suatu hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Penulis, yang merupakan Special Rapporteur Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, menekankan bahwa Konstitusi dan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia memberi jaminan bahwa memilih, memeluk, mengimani dan menjalankan ibadat suatu agama dan kepercayaan adalah hak bagi setiap individu.Secara jelas, Penulis menjabarkan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dapat dipilah kedalam kategori: forum internum (privat freedom) dan forum externum (public freedom), kewajiban negara terkait forum internum dan forum externum serta bentuk dan jenis pelanggarannya yang terjadi di Indonesia.Penulis melengkapi artikel ini dengan data-data terkini dan komprehensif terkait pelanggaran atas Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, yang tidak saja dihasilkan oleh Komnas HAM, namun juga oleh lembaga masyarakat Sipil yang menaruh perhatian khusus pada isu ini.Tulisan ini ditutup dengan rekomendasi yang patut dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah baik pihak eksekutif maupun legislatif dan terutama Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan kewajibannya terkait pemenuhan dan perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Warga Negara Indonesia.
Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia
Authors: Nurcholish Ahmad 
Published: March 2023

Tulisan ini mengatakan pernikahan beda agama merupakan fakta sosial yang tak terbantahkan di negeri Indonesia yang plural. Tapi fakta tersebut menjadi problem tersendiri bagi pelakunya karena status pernikahan mereka sering tidak dicatat atau tidak mendapat pengakuan dari negara. Di Indonesia pengakuan pernikahan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berfungsi mencatat perkawinan pasangan yang sama-sama beragama Islam. Sedangkan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) berfungsi mencatatkan perkawinan kalangan yang bukan beragama Islam, seperti Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha serta Khonghucu. Sementara agama yang di luar itu, dianggap tidak berhak mengesahkan lembaga perkawinan. Padahal, sebetulnya, sesuai dengan aturan tentang civil registration PBB, pencatatan merupakan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sipil warga atau citizen.Asumsi-asumsi tentang agama resmi dan yang tidak resmi sudah seharusnya ditinggalkan. Karena ternyata merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat bangsa yang majemuk dan bhinneka ini. Perlu dilakukan revisi terhadap sejumlah peraturan atau undang-undang, antara lain UU Perkawinan Tahun 1974, agar segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama, terutama pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan tidak terjadi lagi. Di level praktik, perlu dilakukan penyuluhan kepada pegawai-pegawai KUA dan DKCS tentang kesadaran pentingnya pencatatan nikah beda agama sebagai hak-hak asasi manusia.
Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi
Authors: Prasetyo Yosep Adi 
Published: March 2023

Artikel ini membahas belum terpenuhinya hak atas informasi di Papua. Kondisi tersebut dipaparkan diawali dengan penjelasan tentang realitas sosial masyarakat di Papua, khususnya terkait kekerasan yang terjadi baik secara sosial, politik dan juga ekonomi. Kemudian artikel ini memaparkan adanya reformasi lokal yang memiliki beberapa catatan kegagalan dan keberhasilannya sendiri. Bagian berikutnya memaparkan kondisi geografis Papua dan kendala yang dihadapi Media di Papua berdasarkan kondisi geografis tersebut. Ketiga subtema itu dipaparkan sebagai pengantar bagi kondisi media dan pers di Papua. Pada bagian selanjutnya sejarah pers di Papua sebelum era reformasi, dilanjutkan dengan pers pada saat era reformasi juga dijelaskan. Problematika Pers di Papua dipaparkan pada bagian ini termasuk ancaman bagi pers itu sendiri. Setidaknya terdapat dua ancaman yang nyata bagi kondisi pers dan media di Papua. Ancaman Eksternal dan ancaman hukum. Artikel ini juga memaparkan situasi bisnis pers yang setidaknya berkorelasi dengan isi Media di Papua yang memprihatinkan. Hal lain yang juga digambarkan dalam artikel ini adalah tantangan yang dihadapi oleh media dan pers di Papua, yaitu potensi konflik yang timbul dimasyarakat dan sulitnya membuat berita. Kondisi lainnya yang juga terjadi adalah pembatasan akses bagi wartawan luar negeri yang juga terjadi. Tantangan – tantangan tersebut mengakibatkan media dan pers di Papua sulit bergerak dan menjalankan perannya sebagai the forth estate, lebih jauh lagi, kondisi tersebut menyebabkan hak atas informasi semakin sulit terpenuhi di Papua. Pada akhirnya menutup kebebasan pers dan akses terhadap informasi di Papua, semakin membuat situasi Papua tidak kondusif dan menghambat upaya mengurangi kekerasan yang terjadi disana.
HAM dan Pemerintah Daerah: Ikhtiar Membumikan HAM di Level Lokal
Authors: Mulyana Asep 
Published: March 2023

Wacana tentang pemerintah daerah dan Hak Asasi Manusia (HAM) baru-baru ini menjadi topik penting dalam pertemuan-pertemuan HAM internasional. Wacana itu didorong oleh kebutuhan untuk mengimplementasikan norma dan standar HAM ke dalam praktik langsung di tingkat lokal. HAM yang sudah diakui secara internasional memiliki persoalan di tingkat pelaksanaan. Pelanggaran HAM kerap terjadi di level lokal. Memutus mata rantai pelanggaran HAM dipandang akan lebih efektif jika pada level lokal dibangun kapasitas pemerintah dalam menunaikan kewajiban HAM. Penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM akan lebih terasa dampaknya bagi masyarakat, terutama kelompok rentan jika otoritas di level lokal didorong untuk memiliki kesadaran HAM dan, dengan itu, mampu menyusun pilihan-pilihan kebijakan dan membangun praktik- praktik terbaik bagi perwujudan penikmatan HAM di tingkat lokal. Program Kota HAM adalah salah satu upaya yang diarahkan untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dalam penegakan HAM. Program ini juga harus melibatkan sejauh mungkin partisipasi dan kapasitas politik masyarakat, sehingga Program Kota HAM menjadi milik dan dipelihara oleh publik.
Sekolah Ramah HAM:Tawaran Solusi Meredam Pelanggaran HAM di Sekolah
Authors: Widodo Rusman 
Published: March 2023

Pelanggaran HAM di sekolah dalam beragam bentuk telah menjadi keprihatinan nasional karena kasusnya dari tahun ke tahun cenderung meningkat jumlahnya, lebih beragam bentuk perbuatannya, lebih beragam pelaku, lebih beragam korban serta modus operandinya. Persoalan ini telah menimbulkan gejolak sosial dan hukum di masyarakat yang serius, menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua, dan hilangnya suasana kondusif di sekolah (aman, nyaman dan menyenangkan). Bila terus dibiarkan persoalan pelanggaran HAM di sekolah bisa menimbulkan dampak terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan nasional, terhambatnya program revolusi mental, serta hancurnya masa depan bangsa.Beragam upaya telah dilakukan oleh sejumlah kementerian/lembaga pemerintah dan masyarakat untuk memutus, menghilangkan atau menghapus mata rantai pelanggaran HAM di sekolah. Tapi upaya-upaya tersebut belum bisa berjalan optimal karena konsep yang mereka tawarkan cenderung sektoral, tematik, tidak terintegratif, tidak partisipatif dan tidak berkelanjutan.Sekolah Ramah HAM (SRH) merupakan pendekatan baru dan berbeda untuk menyelesaikan beragam pelanggaran HAM di sekolah. Sekolah Ramah HAM (Human Rights Friendly School) adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi pusat atau ruh dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua sisi kehidupan sekolah tersebut. Pendekatan konsep SRH ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di sekolah yang kompleks dan multi dimensi.
Pendekatan HAM dalam Penyelesaian Konflik dengan Korporasi Pertambangan dan Migas
Authors: Suntoro Agus 
Published: March 2023

Pengaduan masyarakat ke Komnas HAM RI dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, baik dalam aspek kuantitas dan kualitas. Jika sebelumnya aktor non – negara dalam hal ini korporasi tidak terlalu menonjol, justru dalam 5 (lima) tahun terakhir pengaduan terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh sektor ini memiliki tren yang meningkat, baik dalam industri pertambangan, perkebunan, kehutanan, minyak dan gas. Dengan semakin menguatnya peran korporasi dan di sisi lain negara semakin sulit melakukan kontrol terhadap entitas ini, maka pendekatan HAM untuk memastikan perlindungan dan pemulihan terhadap masyarakat, khususnya yang terdampak menjadi relevan – tidak sekedar menuntut penghormatan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan semata.
Perlindungan Ham Terhadap Anak Indonesia Yang Ditahan Di Penjara Dewasa Australia
Authors: Ratnaningsih Erna 
Published: March 2023

Indonesia sebagai negara yang memiliki kedekatan secara geografis dengan Australia memiliki kerentanan khusus berkaitan dengan transnational organized crimes khususnya perdagangan manusia (human trafficking). Pelibatan anak Indonesia dalam aktivitas penggelapan orang (people smuggling) merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia (trafficking) melalui eksploitasi tenaga kerja. Artikel ini menggambarkan potret anak Indonesia yang berhadapan dengan hukum di Australia, Kewajiban Internasional Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang telah meratifikasi berbagai Konvensi Hak -hak Sipil dan Politik, United Nation Convention untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-Anak serta Konvensi Hak Anak disertai dengan hukum nasional yang mengatur perdagangan orang. Diakhiri dengan berbagai kerja sama yang dapat dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam penanganan kasus anak-anak Indonesia yang ditahan di penjara Australia berdasarkan prinsip- prinsip dan pedoman hukum internasional.
Pemenuhan Hak-Hak Atas Pendidikan
Authors: Nasution Darmaningtyas Heranisty 
Published: March 2023

Pemerintah sebagai representasi negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memajukan hak warga negara atas pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan tersebut diyakini akan berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti hak sipil dan politik. Pemerintah perlu menyelenggarakan pendidikan berbasis HAM melalui berbagai strategi pendekatan, seperti misalnya mewujudkan pendidikan gratis, pendidikan inklusif, dan metode pengajaran tanpa kekerasan.
Pendekatan Berbasis HAM dalam Penanganan Bencana: Kasus Erupsi Gunung Merapi
Authors: Dwi Hartono Mimin 
Published: March 2023

Tulisan ini menguji hubungan antara hak asasi manusia, dinamika kekuatan, dan interaksi di antara para pemangku kepentingan terkait dengan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010. Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah bagian yang sangat mendasar dalam proses untuk membangun kembali penghidupan, mata pencaharian, dan meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap bencana, maka pendekatan berbasis hak asasi manusia berperan sangat penting untuk memastikan adanya partisipasi dan pemberdayaan individu dan masyarakat (penyandang hak) dan ditegakkannya prinsip non-diskriminasi dan akuntabilitas penyelenggara negara (pengemban kewajiban). Pendekatan berbasis hak asasi manusia berfungsi untuk mengatasi, memulihkan, dan memberikan solusi terhadap isu-isu hak asasi manusia dalam penanganan bencana sehingga mampu membantu para pemangku kepentingan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif, berkelanjutan, dan akuntabel.
Kebebasan Beragama, Mungkinkah? Antara Fakta atau Takdir Sosial
Authors: Mulkhan Abdul Munir 
Published: March 2023

When religion compete to find more community in this opened century, they do be conflict each other continued with violation physically and bodily. The question is can the religious leader reserve the merciful to every people as such a human? If they can do that stuffs, likewise KH. Ahmad Dahlan with al-Ma’un principle of movement, therefore religions would enter to the era of new enlightenment. God revealed His religion because of His Mercy in order every human being able to feel secure and prosper. God revealed His statements to and with human being (Messenger) or sent His angels. Though, unfortunately, people always arrogant. Only God who has right to be arrogant, because He is a Master of authority. Our believes to God’s authority is needed to be convinced with giving freewill for everyone to decide what religion that they will choose to God’s authority His self. Do religious leaders still believe in God Will? Or factually, do they use God as mask of their worldly motives?
Moving Into Age of Pandemics Due to Climate Change
Authors: Hussain Saqib , Hassan Maryam , Sherazi Syeda Arifa Batool , Karim Irsa 
Published: March 2023

The early effects of the global climate change have been extensively studied but future effects on ecological health, human, domestic animal, and wildlife health, however, are significantly less well understood. Due to climate change, ancient bacteria and viruses that have laid asleep for thousands of years are reawakening as permafrost soils that have frozen for several thousands of years, melt. 218 of the 375 infectious diseases that humanity has faced over the planet have at some point been made worse by climatic dangers. Empirical cases showed 1,006 distinct ways that climatic risks, through various modes of transmission, led to deadly diseases. For complete societal adaptations to be effective there are too many human pathogenic diseases and modes of transmission that are exacerbated by climate hazards. This underscores the urgent need to address the root cause of the issue, which is reducing Green House Gas emissions. In addition to releasing these toxic chemicals, thawing permafrost also poses a health risk because it could release a variety of hibernating diseases, including novel and previously unidentified antibiotic-resistant bacteria, viruses, fungi, and parasites. Our immune system is underdeveloped and will need to undergo major adaptation, known as allostasis, which is also referred to as permafrost immunity. Climate change, for instance, may result in a wide range of microbiological, vector, and host reactions, while not all organisms may react in the same way or over the same amount of time. Unfortunately, our scientific community has a fairly limited grasp of the current effectors and balances for many creatures and ecosystems, making it difficult to characterize the current condition, let alone to verify predictions for the future. It is clear that improved basic systematic surveillance and research programs are required, but implementing such programs is challenging and what is done during the coming years could be crucial.
Kajian Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Mengelola Kelas Pembelajaran Luring di SMA Negeri 1 Biak Barat Tahun Ajaran 2020/2021
Authors: Rumahorbo Megasiska , Waimuri Simon Petrus 
Published: March 2023

SMA Negeri 1 Biak Barat merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan pembelajaran luring. Pembelajaran luring yang dimaksud adalah pembelajaran yang tidak melibatkan jaringan internet dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi memerlukan tatap muka antara guru dan siswa dalam pemberian modul kepada siswa. Dalam pembelajaran luring ini, guru membuat modul yang berisi materi dan tugas yang akan dikerjakan oleh siswa selama satu minggu di rumah sedangkan pengumpulan tugas akan dilakukan pada minggu berikutny.
Hal ini menyebabkan tidak adanya pembelajaran tatap muka di kelas yang akan membangun hubungan emosional antara guru dan siswa. Guru akan mengalami kesulitan dalam mengenal peserta didiknya dari sisi karakter, minat, bakat, potensi, atau kemampuan lainnya untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru hanya mengetahui nama-nama siswa melalui daftar nama sesuai dengan kelasnya masing-masing namun tidak mengenali mereka satu persatu. Begitu juga sebaliknya, siswa tidak mengenali guru. Pembinaan keakraban perlu dilakukan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi guru dan peserta didik. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik guru dalam mengelola kelas pembelajaran luring di SMA Negeri 1 Biak Barat pada semester ganjil Tahun Ajaran 2020/2021? Bagaimana cara guru menggunakan kompetensi pedagogik dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan terlihat secara aktif baik mental fisik dan sosialnya dalam kelas pembelajaran luring di SMA Negeri 1 Biak Barat pada semester ganjil Tahun Ajaran 2020/2021? Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif.