bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pertanggungjawaban Notaris Akibat Ketidak hati-hatian
Authors: Saleh Moh. , Djami Rinda Aveyuana 
Published: May 2023

Notaries in carrying out their duties and responsibilities are required to always apply the precautionary principle, this is intended so that the notary can provide the best service for the community, besides that the notary who does not apply the precautionary principle may be subject to sanctions. The formulation of the research problem is: How is the precautionary principle applied in proving the formal validity of the identity documents of the appearers? What is the legal responsibility of a Notary in the event of falsification of documents in the form of the identities of the appearers? The research uses normative juridical law research with secondary data. The results show that the application of the precautionary principle can be carried out, starting with asking for the original document as a condition for making the deed, and notaries who do not apply the precautionary principle can be subject to sanctions both civil and criminal.Keywords: Prudential Principle; Accountability; Notary AbstrakNotaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian hal tersebut dimaksudkan agar notaris dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selain itu juga terhadap notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam membuktikan keabsahan formil dokumen identitas para penghadap? Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris bila terjadi pemalsuan dokumen berupa identitas para penghadap? Penelitian menggunakan Penelitian hukum yuridis normatif dengan Data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Prinsip Kehati-hatian dapat dilakukan, diawali dengan meminta warkah asli sebagai syarat dalam pembuatan akta serta terhadap notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi baik itu secara perdata maupun pidana.Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian; Pertanggungjawaban; Notaris.
Unlawful Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Authors: Aziz Mohamad Firman , Hamzani Achmad Irwan , Aryani Fajar Dian 
Published: May 2023

Unlawful killings are extrajudicial killings or court decisions committed by law enforcement officials against people suspected of being involved in a crime. This can be said to be a violation of Human Rights and a serious violation of criminal procedural law. KontraS recorded 52 people dying in the period December 2020 - December 2021 in Indonesia. This study aims to: describe human rights arrangements related to unlawful killing in Indonesia; examines how the theory of Human Rights in the act of extrajudicial killings or unlawful killing. The type of research used is literature, the approach used is normative, data collection techniques use library research, use secondary data sources, and are analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the authority of law enforcement officials in taking criminal action is carried out based on sufficient initial evidence against the suspect and paying attention to the principles of criminal law, in the act of unlawful killing carried out by law enforcement officials is a violation of human rights.Keywords: Unlawful Killing; Criminal; Ham AbstrakTindakan unlawful killing merupakan pembunuhan di luar proses hukum atau keputusan pengadilan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan. Hal ini dapat dikatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. KontraS mencatat sebanyak 52 orang tewas periode Desember 2020-Desember 2021 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan tindakan unlawful killing di Indonesia; mengkaji bagaimana teori Hak Asasi Manusia dalam tindakan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder, dan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan aparat penegak hukum dalam menindak pidana dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka serta memperhatikan asas–asas hukum pidana, dalam tindakan Unlawful killing yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.Kata Kunci: Unlawful Killing; Pidana; Ham
Kerjasama Bilateral Indonesia-Tiongkok dalam Diplomasi Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19
Authors: Susilowati Ida , Affandi Anisa Nuryanti , Raihana Cut Jihan , Az-Zahra Elsa Iqlima 
Published: May 2023

In 2019, the Covid-19 pandemic emerged and shook the world. The health industry is only one of several that could encounter difficulties if countries don't prepare for them. Countries' diplomatic efforts are counted on to address health issues during a pandemic. In this situation, Indonesian and Chinese officials are working to control disease outbreaks better. During the Covid-19 pandemic, Indonesia and China devised a health diplomacy strategy; this research seeks to outline such a strategy. Specifically, this study employs a qualitative research approach, focusing on descriptive analysis. China's support for the Public Health Cooperation Capacity initiative: Program on Public Health Emergency Preparedness Capacity (ROMPT) in dealing with the Covid-19 pandemic is highlighted, as is China's assistance in the form of medical equipment, cooperation in vaccine diplomacy, service in the state of advanced technology, and scientific research.Keywords: Pandemic Covid-19; Bilateral Cooperation; Health Diplomacy; Indonesia-China. AbstrakPada tahun 2019, pandemi Covid-19 muncul dan mengguncang dunia. Industri kesehatan hanyalah salah satu dari beberapa yang dapat menghadapi kesulitan jika negara tidak mempersiapkannya. Upaya diplomasi negara-negara diperhitungkan untuk mengatasi masalah kesehatan selama pandemi. Dalam situasi ini, pejabat Indonesia dan China bekerja sama untuk mengendalikan wabah penyakit dengan lebih baik. Di masa pandemi Covid-19, Indonesia dan China menyusun strategi diplomasi kesehatan; penelitian ini berusaha untuk menguraikan strategi tersebut. Secara khusus, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan fokus pada analisis deskriptif. Dukungan China terhadap inisiatif Public Health Cooperation Capacity: Program on Public Health Emergency Preparedness Capacity (ROMPT) dalam menghadapi pandemi Covid-19 menjadi sorotan, begitu pula bantuan China berupa peralatan medis, kerja sama diplomasi vaksin, bantuan dalam bentuk teknologi canggih, dan penelitian ilmiah.Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Kerjasama Bilateral; Diplomasi Kesehatan; Indonesia- Tiongkok.
Urgensi Lembaga Hisbah Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Produk Halal
Authors: Sujarwo Sujarwo , Rohmah Siti Ngainnur 
Published: May 2023

AbstractThis research is motivated by the free market of the Asean Economic Community (AEC), many products circulating in Indonesia do not only come from within the country, but also many products that will enter from MEA member countries themselves. So there is concern about the halalness of these products. The purpose of this study was to determine the urgency of hisbah institutions in the Indonesian constitutional system and to determine the function and role of hisbah institutions in guaranteeing halal products in Indonesia. The approach method used in this study is the approach of laws, regulations, and related books. The type of research conducted by the author includes the type of qualitative research. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method. The results of the research state that the function and role of the hisbah institution in the constitutional system in Indonesia has strong and strategic legal power, so it is very necessary. The hisbah institutions include the POM Agency, LPPOM MUI, and the Ministry of Religion. BPJPH has supervised products labeled halal by carrying out unannounced inspections every six months while in the market it depends on the level of risk of the product, low and moderate 2x (twice) a year at least while high ones every 3 (three) months.Keywords: Urgency; Hisbah Institution; Supervision; Halal Products AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi adanya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), banyak produk-produk yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga banyak produk yang akan masuk dari negara anggota MEA sendiri. Sehingga muncul kekhawatiran terhadap kehalalan dari produk-produk tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi lembaga hisbah dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan untuk mengetahui fungsi dan peran lembaga hisbah dalam menjamin produk halal di indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang terkait. Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa fungsi dan peran lembaga hisbah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang kuat dan strategis, sehingga sangat diperlukan. Adapun lembaga-lembaga hisbah tersebut antara lain Badan POM, LPPOM MUI, dan Departemen Agama. BPJPH sudah melakukan pengawasan terhadap produk berlabel halal dengan melakukan inspeksi mendadak enam bulan sekali sedangkan di pasaran tergantung tingkat resiko produknya, yang rendah dan sedang setahun 2x (dua kali) minimal sedangkan yang tinggi per 3 (tiga) bulan.Kata Kunci: Urgensi, Lembaga Hisbah, Pengawasan, Produk Halal.
The Contribution of the MUI Fatwa in Reducing the Culture of Corruption
Authors: Hidayat Asep Syarifuddin , Yunus Nur Rohim , Helmi Muhammad Ishar 
Published: May 2023

The MUI fatwa has moral weight and can pressure the government to eradicate Corruption and uphold human rights because it comes from a religious institution. The MUI fatwa against bribery and Corruption can serve as a moral compass for Indonesian people, encouraging them to avoid acts of Corruption in their daily lives. In addition to understanding how MUI fatwas can contribute to efforts to eradicate the culture of Corruption in Indonesia, it aims to research the role that MUI fatwas can play. The research method used is qualitative, with a literature approach and a statutory approach. The study results stated that the MUI Fatwa was essential in eradicating Corruption in Indonesia. The MUI fatwa on prohibiting Corruption and prohibiting bribery advises people not to engage in Corruption and encourages them to live an honest and moral life. Applying the MUI fatwa in public and political life is essential to creating a clean and open culture.Keywords: Contribution; MUI fatwas; Corruption Culture Abstrak:Fatwa MUI memiliki bobot moral dan dapat menekan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan HAM karena berasal dari lembaga agama. Fatwa MUI melawan suap dan korupsi dapat menjadi kompas moral bagi masyarakat Indonesia, mendorong mereka untuk menghindari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk memahami bagaimana fatwa MUI dapat berkontribusi dalam upaya pemberantasan budaya korupsi di Indonesia menjadi tujuan penelitian tentang peran yang dapat dimainkan oleh fatwa MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Fatwa MUI berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Fatwa MUI tentang pelarangan korupsi dan pelarangan praktek suap menasihati orang-orang untuk tidak melakukan korupsi dan mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang jujur dan bermoral. Penerapan fatwa MUI dalam kehidupan publik dan politik juga penting untuk menciptakan budaya bersih dan terbuka.Kata Kunci: Kontribusi; Fatwa MUI; Budaya Korupsi
Human Rights And Siyasah Syar’iyyah: Review of The Medina Charter And The Cairo Declaration
Authors: Zada Khamami 
Published: May 2023

Human rights are still a serious debate among Muslims, even though the Medina Charter and the Cairo Declaration have established the universality of human rights. This study describes the contents of human rights in the Medina Charter and the Cairo Declaration and analyzes them from the perspective of siyasah syar'iyyah. Using a qualitative approach derived from secondary data, this study finds that the Medina Charter and the Cairo Declaration are relevant to the principle of human rights. The determination of human rights in the Medina Charter and the Cairo Declaration corresponds to the two categories of siyasah syar'iyyah, namely siyasah tasyri'iyyah and siyasah dawliyyah. In siyasah tasyri'iyyah, human rights values are formed by state bodies that provide legal certainty. In siyasah dawliyyah, human rights values are determined by Muslim countries as a response to international human rights initiated by Western countries. Keywords: human rights, Medina Charter, Cairo Declaration, siyasah syar’iyyah Abstrak Hak Asasi Manusia (HAM) hingga kini masih menjadi perdebatan serius di kalangan umat Islam, meskipun Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo telah menetapkan universalitas HAM. Studi ini mendeskripsikan muatan HAM dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo dan menganalisisnya dengan perspektif siyasah syar’iyyah. Dengan pendekatan kualitatif yang bersumber dari data-data sekunder, studi ini menemukan bahwa Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo relevan dengan prinsip HAM. Penetapan HAM dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo ini sejaan dengan kategori dua siyasah syar’iyyah, yaitu siyasah tasyri’iyyah dan siyasah dawliyyah. Secara siyasah tasyri’iyyah, nilai-nilai HAM dibentuk oleh badan negara yang memberikan kepastian hukum. Secara siyasah dawliyyah, nilai-nilai HAM ditetapkan oleh negara-negara Muslim sebagai respon atas HAM internasional yang diinisiasi negara-negara Barat. Kata Kunci: Hak asasi manusia, Piagam Madinah, Deklarasi Kairo, siyasah syar’iyyah
Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Authors: Dewi Aliya Sandra 
Published: May 2023

This article discusses the inheritance of Minangkabau customary law from the perspective of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. The research method used is a qualitative research method with a literature and statutory approach. Data were obtained from written sources such as books, articles, journals, documents and related literature. Qualitative data analysis techniques such as content analysis, grounded theory, and thematic analysis are used to understand the meaning and patterns of the data collected. This article provides an in-depth understanding of how Minangkabau customary law is inherited and practiced and how the Islamic Law Compilation and the Indonesian Civil Code have influenced the practice of Minangkabau customary law. The results of this research are expected to contribute to the development of Minangkabau customary law thinking and how to integrate customary law with applicable laws and regulations.Keywords: Customary Law; Islamic Law Compilation; Code of Civil law Abstrak: Artikel ini membahas tentang pewarisan hukum adat Minangkabau yang dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dokumen dan literatur terkait. Teknik analisis data kualitatif seperti content analysis, grounded theory, dan thematic analysis digunakan untuk memahami makna dan pola dari data yang dikumpulkan. Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum adat Minangkabau diwariskan dan dipraktikkan serta bagaimana pengaruh Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik hukum adat Minangkabau. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum adat Minangkabau dan bagaimana mengintegrasikan hukum adat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Hukum Adat; Kompilasi Hukum Islam; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pemimpin Non Muslim Dalam Negara Mayoritas Islam Menurut Al-Mawardi: Kajian Hukum Di Indonesia
Authors: Al-Fajri Difa Farid , Rohmah Siti Ngainnur , Mufidah Mufidah , Rahim Abdur 
Published: May 2023

Leadership in a Muslim's life is something that is very urgent in achieving common goals. In managing a dynamic and interactive life, it is required to have a leader whose job is to carry out, guide and carry work towards achieving goals. The purpose of this study is to explain the concept of Non-Muslim Leaders in Muslim-majority countries according to Al-Mawardi. This research method is qualitative with a normative approach. Based on the Qur'an and Sunnah regarding non-Muslim leadership, the majority of scholars are still adamant that, under normal conditions for Muslims in an Islamic country, it is unlawful to elect non-Muslim leaders. However, according to al-Mawardi, in times of emergency, such as Muslims who are currently under political oppression, they are allowed to elect non-Muslim leaders.Keywords: Leader; Ahlu Dzimmah (non-Muslims); Al-Mawardi's thoughts AbstrakKepemimpinan dalam sebuah kehidupan seorang muslim adalah suatu hal yang sangat urgen dalam mencapai cita-cita bersama. Dalam menata kehidupan yang dinamis dan interaktif, dituntut adanya seorang pemimpin yang bertugas melaksanakan, memandu dan membawa pekerjaan ke arah tercapainya sasaran. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan konsep Pemimpin Non Muslim di dalam negara mayoritas Islam menurut Al-Mawardi. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Berdasarkan al-Qur’ân dan Sunnah terkait kepemimpinan non-Muslim, mayoritas ulama masih tetap teguh berpendapat, dalam kondisi normal kaum Muslimin di negara Islam, haram hukumnya memilih pemimpin non-Muslim. Akan tetapi, menurut al-Mawardi di saat darurat, seperti umat Islam yang sedang berada dalam ketertindasan politik, mereka dibolehkan memilih pemimpin non-Muslim.Kata Kunci: Pemimpin; Ahlu Dzimmah (non muslim); Pemikiran al-Mawardi
Tributary
Authors: Davoll James 
Published: May 2023

Tributary is an experimental ethnographic film that traces the movement and harnessing of natural resources within the Icelandic landscape to support our digital lives.
Tributary explores covert, 'black-boxed' data centres (remote and highly secure sites) by tracking water and geothermal sources to the infrastructure required to power and house these physical locations of intensive computational processing.
Created from a combination of traditional and experimental field recording techniques made within Iceland and the UK, Tributary aims to problematise the notion of 'green' data centres. It showcases the intensive energy requirements required to prop up the digital infrastructure of contemporary life. These include cryptocurrency mining, cloud storage, digital image production and media streaming.
Study of the Relationship between ABO Blood Group Types and Breast Cancer and Cervix Cancer in Khuzestan Province, Iran
Authors: Joudaki Nazanin , Khodadadi Ali , Talaiezadeh Abdolhassan , Jodat Hosein , Jodat Javad , Asadirad Ali 
Published: May 2023

Background: Breast cancer and cervix cancer are the prevalent and deadly types of solid tumors around the world. According to the importance of cancer, it is necessary to understand predisposing factors that affect cancer risk. In this regard, previous studies suggest that blood types particularly ABO and Rh-Hr Blood-Group System could play roles in the risk and different features of cancers. In the present study, we aimed to evaluate the potential of ABO and Rh blood groups as risk factors for breast cancer and cervix cancer.
Materials and Methods: A retrospective study included 109 and 14 patients diagnosed with breast cancer and cervix cancer, respectively with known ABO and Rh blood types, between 2018 and 2020 in Khuzestan province, Iran. For compression of ABO blood groups distribution between the cancer patients group and the healthy population, we used data from a large-scale study that report the distribution of ABO blood groups in 29,922 blood donors in Khuzestan province.
Results: Based on obtained results the most frequent blood group is O followed by B, A, and AB in breast cancer and followed by A, B, and AB in cervix cancer. Results showed no significant association between ABO and Rh and the risk of breast and cervix cancer. Moreover, there is no relationship between blood types and clinic pathological features of breast cancer.
Conclusion: Based on our data, ABO and in this regard, previous studies suggest that blood types particularly ABO and Rh-Hr Blood-Group System could play roles in the risk and different features of cancers. In the present study, we aimed to evaluate the potential of ABO and Rh blood groups as risk factors for breast cancer and cervix cancer do have not any association with the risk of breast and cervix cancer and their characteristics.
Epstein-Barr Viral Infection and the Risk for Breast Cancer: A Systematic Review
Authors: Agolli Arjola , Ishak Angela , Viswanathan Mahima , Lorraine Edzel , Shivakumar Jeevan , Agolli Olsi 
Published: May 2023

Background: The prevalence of breast cancer has increased and has currently become one of the most common cancers. Although the majority of the world’s population is infected with Epstein Barr Virus (EBV) during their lives, the severity of symptoms varies and not everyone infected with EBV is diagnosed with cancer. EBV might increase the risk for breast cancer either by activating the HER2/HER3 signaling cascades or by creating a state of prolonged immune stimulation.
Materials and Methods: A systematic search of several electronic databases including PubMed, ScienceDirect, Cochrane, EBSCOhost, JSTOR, and Scopus, following Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines was conducted. The primary outcome of this review was to assess the prevalence of people with breast cancer that had a prior EBV infection.
Results: For this review, 24 case-control studies were accepted. Our analyses included 1.989 breast cancer cases versus 1.034 control cases. EBV was found to be present in 27.9% of breast cancer cases versus 8.02% found in the normal breast tissue of controls. All affected people were women with a mean age was 48.19 years. The most common type of breast cancer found in EBV-infected tissues was invasive breast cancer. Cases were reported sporadically in a wide geographical distribution, and the prevalence varied from 4.6% - 64.1%.
Conclusions: A previous EBV infection might be associated with a higher risk for breast malignancy. The most common type is invasive cancer. It mainly affects women and geographical variances are observed. More studies are necessary to elucidate the role of EBV in the mechanisms of breast cancer. Also, it is crucial to improve the prevention and treatment strategies.