Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha
Authors: Silalahi Nova Angelina 
Published: January 2023

Persekongkolan merupakan salah satu kegiatan yang seringkali terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Terjadinya Persekongkolan berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat dari pengguna barang/jasa tidak dapat memperoleh barang/jasa dengan harga yang bersaing. KPPU sebagai quasi-judicial telah membuat Pedoman Program Kepatuhan sebagai salah satu instrumen dalam rangka membentuk persaingan usaha yang sehat yang merupakan bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, KPPU dalam hal ini membutuhkan suatu strategi agar Pedoman Program Kepatuhan dapat berjalan efektif bagi pelaku usaha. Mengacu pada Competition Compliance Toolkits yang disusun oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), maka perlu adanya pemahaman peranan dari KPPU dan pelaku usaha, peningkatan kesadaran dan penanaman budaya persaingan usaha yang sehat, pembentukan kebijakan yang dapat terukur berikut dengan proses bisnisnya, penyelenggaraan pelatihan dan juga proses penilaian secara mandiri atas pelaksanaan Pedoman Program Kepatuhan berdasarkan pengawasan dari KPPU. Pemerintah Indonesia juga perlu memformulasikan kembali peraturan yang bersifat persuasif, sehingga pelaku usaha dapat secara sukarela dalam menaati UU No. 5/1999.
Kata kunci: Pedoman Program Kepatuhan; Strategi Peningkatan Kepatuhan; Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha; Persekongkolan dalam Proses Tender.

Abstract
Conspiracy is one of the activities that often occurs in the government procurement process of goods and services. The occurrence of conspiracy has the potential to cause state losses due to the end user unable to obtain goods/services with competitive prices. KPPU as a quasi-judicial has made Compliance Program Guidelines as one of the instruments in the framework of establishing fair business competition which is a derivative form of Law No. 5/1999. KPPU has issued Compliance Program Guidelines to minimize the occurrence of unfair business competition, however, KPPU have to consider for preparing a strategy so that the Compliance Program Guidelines can run effectively for business entity. In order to the Compliance Program Guidelines can run effectively, then it is required to establish a Toolkits refer to the Competition Compliance Toolkits compiled by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Competition Compliance Toolkits consist of the understanding of role of KPPU and business entity, increase awareness and inculcate a culture of fair business competition, establish measurable policies and its business processes, conduct training and also self-assessment for the implementation of the Compliance Program Guidelines under KPPU’s supervision. The Indonesian Government also has to reformulate persuasive regulations, so that business entity could voluntarily comply with Law No. 5/1999.
Keywords : Compliance Program Guidelines; Compliance Improvement Strategies; Competition Compliance Toolkits; Conspiracy in Tender Process.