bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR: 185/PID.SUS/2019/PN.MDL TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
Authors: Febriantika Jessica Trisna , Ismunarno ' 
Published: May 2023

<p><strong>Abstrak: </strong>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl dan ketepatan putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang mana instrumen penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl yakni tidak diterapkannya Pasal 81 (1) dan 82 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl dan Putusan Hakim yang dijatuhkan tersebut sudah tepat karena terdapat beberapa unsur Pasal yang didakwakan tidak terbukti. Sehingga, terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga Hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.</p><p><strong>Kata kunci: </strong>Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Putusan Hakim, Undang-Undang Perlindungan Anak<strong></strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstract: </strong>This study aims to find out the contents of the Judge's Decision Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl and the accuracy of the decision. This research is a normative legal research. The types and sources of data used include primary and secondary legal materials. The data collection technique used is a literature study, where the instrument of this research is Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, then the analytical technique used is deductive syllogism. The results show that the contents of the Judge's Decision Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl, namely the non- applicability of Articles 81 (1) and 82 (1) of Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Judge's Decisions Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl and the Judge's Decision that was handed down was correct because there were several elements of the article that were charged with not being proven. Thus, the defendant Drs. Ayunas Rangkuti in the case of the crime of sexual intercourse against the child was decided not legally and convincingly guilty so that the Judge acquitted the defendant of all charges by the Public Prosecutor.</p><strong>Keywords: </strong>Crime of Sexual Intercourse Against Children, Judge's Decision, Child Protection Act
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU CATCALLING DI SOSIAL MEDIA
Authors: Fauzan Alriansyah Sakhi , Budyatmodjo Winarno , Lukitasari Diana 
Published: May 2023

<p>This study examines the perspective of criminal law related to the problem of verbal sexual harassment or catcalling, with advances in information and communication technology, crime has now progressed rapidly, not to mention the crime of verbal sexual harassment or catcalling which is carried out on social media, perpetrators of harassment This verbal sexual activity uses social media to carry out its actions, by way of comments or uploading content that contains elements of catcalling, currently catcalling is still considered only a joke, the act of catcalling has violated the norms of decency and morality. In this journal the author discusses how to apply criminal law regarding verbal sexual harassment or catcalling behavior and discusses how the perpetrators of catcalling behavior can be subject to criminal sanctions in accordance with applicable law in Indonesia. Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. In this paper, the author uses normative research methods and analyzed using syllogistic analysis techniques with deductive thinking patterns.</p><p> </p>
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BEKASI
Authors: Herpradanti Shafira , Ginting Rehnalemken 
Published: May 2023

<p><strong>Abstrak: </strong>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Bekasi dengan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat memengaruhi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi yakni Faktor Pendidikan, Keluarga, serta Lingkungan. Diantara ketiga faktor tersebut, diketahui bahwa faktor yang paling mepengaruhi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika di kota Bekasi adalah Faktor Keluarga. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan mengadakan pembinaan serta penyuluhan tentang dampak narkotika, kemudian membuat sosialisasi melalui brosur, poster dan sejenisnya, serta melakukan pendekatan terhadap seluruh instansi, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memberantas narkotika di Kota Bekasi.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>anak, kriminologi, penyalahgunaan narkotika</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstract: </strong>This study aims to determine the criminological review of criminal acts of narcotics abuse committed by children in the city of Bekasi by analyzing the causes of narcotics abuse by children in the city of Bekasi and the efforts made by the Metro Bekasi Police in tackling narcotics abuse by children in the city of Bekasi. Bekasi city. This research is an empirical legal research with descriptive analysis. The data in this study were obtained from primary data and secondary data. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that several factors that can influence narcotics abuse by children in the city of Bekasi are Education, Family, and Environmental Factors. Among these three factors, it is known that the most influencing factor in drug abuse in the city of Bekasi is the family factor. Meanwhile, the efforts made by the Bekasi City Metro Police in dealing with narcotics abuse by children are carried out in several ways, namely by providing guidance and counseling about the impact of narcotics). Then, making outreach through brochures, posters and the like as well as approaching all agencies, community leaders and religious leaders, as well as local governments to jointly eradicate narcotics in Bekasi City.</p><p><strong>Keywords: </strong>Child, Criminology, Drug abuse</p>
IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA PADA MASA COVID-19 DI LAPAS WIROGUNAN YOGYAKARTA
Authors: Dwiatmi Onni , Supanto , , Ismunarno ' 
Published: May 2023

<p><strong>Abstrak: </strong>Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan terkait apakah pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 mempunyai hubungan dengan pembinaan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian studi dokumen atau kepustakaan, dan metode penelitian lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pembinaan dengan pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 cenderung positif, didukung dengan adanya penjelasan terkait hak bagi narapidana. Potensi kasus pengulangan tindak pidana di masa pandemi terjadi akibat beberapa faktor pendukung lain.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Asimilasi, Covid-19, Residivis.<strong></strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstract: </strong>This article examines and describes problems related to whether the provision of assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 is connected with fostering prisoners during the Covid-19 pandemic. The method used is empirical research. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of legal materials used are primary data and secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using research methods document or literature study, and field research methods. Data analysis technique using interactive model analysis techniques. The results of the study indicate that the relationship between coaching and providing assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 during the Covid-19 pandemic tended to be positive, supported by an explanation related to the rights of prisoners. The potential for repeating criminal acts during a pandemic occurs due to several other supporting factors.</p><strong>Keywords: </strong>Assimilation, Covid-19, Recidivism
Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Putusan Hakim
Authors: Jiwangga Vendhika Argya , Jiwangga Vendhika Argya 
Published: May 2023

<span class="s8"><span class="bumpedFont15">Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang </span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15">pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial serta penerapan hukumnya dalam putusan hakim nomor 1014/Pid.Sus/2020/</span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15">Pn.Mdn</span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15"> dan nomor 320/Pid.B/2020/Pn.Mam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji segala peraturan yang ada, Insturmen yang digunakan mulai dari KUHP, UU ITE, Putusan MK dan Putusan Pengadilan Negeri, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduktif.</span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15"> </span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15">Hasil Penelitian ini menujukan bahwa pengaturan tentang tind</span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15">ak pidana pencemaran nama </span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15">baik </span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15">melalui</span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15"> media sosial terdapat dalam </span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15">Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15"> yang dimana melalui penjelasan yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 mengenai unsur penghinaan dan pencemaran nama baik merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pertimbangannya dalam memutus perkara pencemaran nama baik hakim mempertimbangan kata-kata yang diucapkan para pelaku yang dinilai mencemarkan nama baik dari korban dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada pada pasal UU ITE.</span></span>
TINJAUAN KRITIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN PENGELOLA JASA PROSTITUSI
Authors: Amalya Adna Safira , Ginting Rehnalemken 
Published: May 2023

<p>Abstrak<br />Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terkait dengan implementasi dari Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam penjatuhan sanksi kepada pengelola jasa prostitusi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki unsur-unsur hukum yang lebih mengikat dalam memberi sanksi pidana kepada pengelola jasa prostitusi. Pemidanaan pengelola jasa prostitusi dalam KUHP masih memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola jasa prostitusi skala besar seperti korporasi.<br />Kata Kunci : Prostitusi, Perdagangan Orang, Tindak Pidana</p><p>Abstract<br />This research descripting and examines problems about the implementation from Law On Elimination Of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007) on giving sentences towards managers of prostitution services or procurers. The results of this research reveals that the Law On Elimination Of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007) has more legal elements on giving sentences to managers of prostitution services or procurers. The penalty for procurers in KUHP still has loopholes that can be used for big scale prostitution such as prostitution managed by corporation.<br />Keywords : Prostitution, Human Trafficking, Criminal Offense</p>
PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP DI KOTA SEMARANG
Authors: Astuti Anggit Dwi , Ismunarno ' 
Published: May 2023

<p>Abstrak<br />Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang serta penerapan Tilang Elektronik dan pengaruhnya terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview serta studi kepustakaan. Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan dapat dikatakan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, dengan demikian hal ini menjadi pioneer di Jawa Tengah untuk penerapan Tilang Elektronik sebagai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas. Penerapan Tilang Elektronik diharapkan dapan menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan Tilang Elektronik dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami penurunan serta pengaruh penerapan tilang elektronik pada pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang yaitu “barang siapa yang karena lalai menyebabkan orang lain mati dikenai ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” membawa dampak positif bagi penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.<br />Kata Kunci : Tilang Elektronik, Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Kota Semarang</p><p>Abstract<br />This research aims to analyze what are the factors affecting the occurrence of traffic violations in the city of Semarang and the application of electronic Tilang and its effect on the breach of article 359 of the Criminal code in the city of Semarang. This research is a descriptive empirical research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews or interview methods as well as library studies. The city of Semarang which is the provincial capital of Central Java and can be said as one of the biggest cities in Indonesia, thus it becomes a pioneer in central Java for the application of electronic Tilang as a system of traffic violations. The electronic Tilang implementation is expected to suppress traffic offenses and traffic accidents in Semarang city. Based on research conducted by the authors, the application of electronic ticketed in the last three years has decreased and influence the implementation of electronic ticketed in the breach of article 359 of the Criminal Code in the city of Semarang, “whosoever because of negligent cause others to die is subject to imprisonment of five-year period or a criminal confinement in the city of Semarang<br />Keywords : Electronic Tilang, Traffic Offences, Traffic Accident, City of Semarang</p>
IMPLEMENTASI HUKUM KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENGIDAP PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Authors: Hafidah Amalia Rahma , Lukitasari Diana , Ismunarno ' 
Published: May 2023

<p>Abstrak<br />Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi hukum kesehatan di LAPAS Kelas II B Sleman terhadap Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis dalam menulis jurnal ini menggunakan metode hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Sebagai bagian dari WNI Narapidana memiliki HAM sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hak kesehatan merupakan bagian yang tidak lepas dari HAM, akan tetapi pemenuhan akan hak kesehatan terutama bagi Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya walau sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Banyak kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk melakukan upaya kesehatan. Kendala yang paling signifikan dan berdampak cukup besar dengan menimbulkan hambatan lainya adalah masalah kelebihan penghuni di LAPAS atau overcrowded dan juga pelaksanaan hukum kesehatan yang belum teraplikasi dengan baik.<br />Kata kunci : LAPAS; Narapidana; Penyakit Menular; Hukum Kesehatan; HAM</p><p>Abstract<br />This research aims to analyze the application of health law in the Class II B Penitentiary in Sleman to Prisoners with dangerous infectious diseases in the perspective of Human Rights. The author in writing this journal uses empirical legal methods with a sociological juridical research model. This research is descriptive in nature using a qualitative approach. As part of Indonesian citizens, prisoners have human rights as constitutional rights that must be given and protected by the state. The right to health is an important part of human rights, but the granting of health rights especially for prisoners with dangerous infectious diseases is not yet optimal. Many obstacles faced by the Penitentiary to make health efforts. The most significant obstacle and the significant impact of creating other barriers are the problem of overpopulation in prisons or overcrowding and application of health laws that have not been properly implemented.<br />Keywords : Penitentiary; Prisoners; Infectious Diseases; Health Low; Human Right.</p>
TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BEMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
Authors: Amalia R Rizky , Sulistyanta ' 
Published: May 2023

<p>Abstrak<br />Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan satuan reserse kriminal Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mempelajari perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum debt collector tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan win-win solution antara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak leasing.<br />Kata Kunci : Debt Collector; Perampasan; Reserse Kriminal; Tindak Pidana.</p><p>Abstract<br />This study aims to see whether the act of confiscating motor vehicles by debt collectors in credit collection can be categorized as a criminal act, as well as the roles and efforts of criminal detective units in the Surakarta City Police in tackling the crime of confiscating motor vehicles by debt collectors in Surakarta. This research is an empirical normative legal research. This study uses primary data and secondary data. Data collection techniques used were studying legislation and interviews. The data analysis technique used descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be obtained that the implementation of motor vehicle withdrawal by a debt collector is not in accordance with standard operating procedures (SOP), which is accompanied by coercion and threats of violence or physical violence. The act can be said as seizure and is categorized as a crime of Extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code Paragraph (1) with a maximum imprisonment of nine years. The police, especially criminal detective units as law enforcement officers play a role in securing the execution of fiduciary guarantees in accordance with Police Regulation No. 8 of 2011. The police also did not rule out mediation to find a win-win solution between the two parties, both the customer and the leasing party.<br />Keywords : Debt Collector; Deprivation; Criminal Detective Unit; Crime.</p>