bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PUSARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Telaah Kritis atas Kendala dan Solusi)
Authors: Rismawati Shinta Dewi 
Published: March 2023

Abstract : Women's participation in any development process is very important and strategic in the context of policy decisions that is favored of women. The assumption is, that women as members of society is basically have the same chances and opportunities to participate in every stage of development, since women are also the subject of development. However, there are many obstacles and barriers to encourage women to participate actively, for instances: internal or external constraints. Internal herein is relating to personal / individual of the women themselves (aspect of psychologicalpersonality).Â Whereas external here is associated with things that are outside of the women themselves (structural and cultural). Thus, the solution is also varies from internal and external as well, such as increasing the capacity building for women and the socialization and education concerning the true concept of gender to the public. Abstrak : Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sangat penting dan strategis dalam konteks keputusan kebijakan yang disukai wanita. Asumsinya adalah, bahwa perempuan sebagai anggota masyarakat pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap tahap perkembangan, karena perempuan juga subyek pembangunan. Namun, ada banyak kendala dan hambatan untuk mendorong perempuan untuk berpartisipasi secara aktif, untuk contoh: kendala internal maupun eksternal. Disini internal yang berkaitan dengan pribadi / individu perempuan itu sendiri (aspek psikologis-kepribadian). Sedangkan eksternal sini dikaitkan dengan hal-hal yang di luar dari perempuan itu sendiri (struktural dan kultural). Dengan demikian, solusi ini juga bervariasi dari internal dan eksternal juga, seperti meningkatkan pembangunan kapasitas bagi perempuan dan sosialisasi dan edukasi mengenai konsep gender benar kepada publik.
GENDER DALAM ISLAM
Authors: Malisi Ali Sibram 
Published: March 2023

Abstract : Classical Islamic thought patriarchal critical scrutiny from many quarters, with the argument that classical Islamic discourse is based on postulates and assumptions are discriminatory, and in turn give birth, standardize and preserve unequal gender relations between men and women. Fiqh of women's rights measuring half the rights of men as in many of the provisions of inheritance, testimony and legal 'aqiqah. Women as imperfect beings (deficient); weak intellectual abilities; unable to master the emotional turmoil; think irrationally. In turn, all of the above attempted to re-analyzed, as we know that the Qur'an teaches that Islam came to give comfort, peace of life (rahmatan lil 'alamin). Abstrak : Pemikiran IslamÂ klasik yang bersifat patriakhi banyak dikritisi, dengan argumen bahwa wacana Islam klasik didasarkan pada dalil-dalil dan asumsi yang diskriminatif, dan pada gilirannya melahirkan, standarisasi dan melestarikan relasi gender yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Fiqh hak perempuan dengan porsi setengah dari hak laki-laki dalam ketentuan warisan, kesaksian dan hukum 'aqiqah. Perempuan dipandang sebagaiÂ makhluk yang tidak sempurna, kemampuan intelektual yang lemah, emosional, tidak rasional. Pada gilirannya, semua hal di atas berusaha untuk dianalisis kembali, karena sesungguhnya Al-Qur'an mengajarkan bahwa Islam datang untuk memberikan kenyamanan, ketenangan hidup (rahmatan lil 'alamin).
DISTRIBUSI PERAN STAKEHOLDER TERHADAP PENANGANAN DOMESTIC VIOLENCE DALAM KONTEKS MASYARAKAT MADANI
Authors: Rismawati Shinta Dewi 
Published: March 2023

Abstract : Domestic violence is a human problem, because in it there is a dimension of human rights violations. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence are limitative have determined the distribution of the roles of each stakeholder in handling domestic violence cases. Stakeholders involved include the government as a representation of the state, NGOs, families, advocates, law enforcement officers, medical workers and clergy personnel. The number of stakeholders involved in the handling of domestic violence menginditifikasikan that domestic violence is a serious human rights crimes. Porposional division of roles between the state and the non-state institutions in the handling of domestic violence shows these regulations relevant to the concept of civil society in Indonesia.Abstrak : Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan kemanusiaan, karena di dalamnya berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah menentukan distribusi peran masing-masing pemangku kepentingan dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemangku kepentingan yang terlibat termasuk pemerintah sebagai representasi negara, LSM, keluarga, advokat,Â aparat penegak hukum, tenaga medis dan rohaniawan. Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga mengindetifikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan hak asasi manusia. Pembagian porposional peran antara negara dan lembagalembaga non-pemerintah dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan peraturan hukum tersebut relevan dengan konsep masyarakat madani di Indonesia.
Ø±Ø¯ÙˆØ¯ ï»‹ï» ï»° Ø£ÙˆÙ‡ïºŽÙ… ïº£ï»®Ù„ ïº£ï»– ïº£ïº®ï»³ïº” Ø§ï»Ÿï»¤ïº®Ø£Ø© ï»“ï»² Ø§ï»¹ïº³ï»¼Ù…
Authors: Zawawi Zawawi 
Published: March 2023

Abstract : In the western, is still evolving paradigm that discredit Islam to curb the freedom of women and demeaning position. Consequently, there is a movement for "gender equality". This movement is growing and becoming a trend in various parts of the world to provide "gender equality" between men and women in every life. Abstrak : Di dunia barat, masih berkembang paradigma yang mendiskreditkanÂ ajaran Islam dengan mengekang kebebasan wanita dan merendahkan kedudukannya. Muncullah suatu gerakan yang memperjuangkan "kesetaraan Gender". Gerakan ini berkembang dan menjadi suatu trend di berbagai belahan penjuru dunia untuk memberikan "kesetaraan Gender" antara laki-laki dan wanita dalam setiap kehidupan.
PERAN AKTIF PEREMPUAN MUSLIM
Authors: Munir Taufik 
Published: March 2023

Abstract :Â Issues on the Status of Women in Islam will always be a discourse which is always inviting pros and cons. Although in terms of women's rights has been codified in revelation and tradition of the Prophet (Hadith), but it turns out after him after the death, the condition of Muslim women considered to be undergoing drastic changes. The amendment relates to the concept of women's liberation, along with changes in the interpretation of the validity of the scholars of fiqh sources-formal legal about women's rights in Islam. The emergence of stigmatization in our society, that women do not need to play outside the home also play a role worsen climate of freedom for women. Abstrak : Isu tentang Status Perempuan dalam Islam akan selalu menjadi wacana yang selalu mengundang pro dan kontra. Meskipun dalam hal hak-hak perempuan telah dikodifikasi dalam wahyu dan tradisi Nabi (Hadis), tetapi ternyata setelah dia setelah kematian, kondisi perempuan Muslim dianggap mengalami perubahan drastis. Perubahan tersebut berkaitan dengan konsep pembebasan perempuan, bersama dengan perubahan dalam interpretasi validitas ulama sumber formal hukum tentang hak-hak perempuan dalam Islam fiqh. Munculnya stigmatisasi di masyarakat kita, bahwa wanita tidak perlu bermain di luar rumah juga berperan memperburuk iklim kebebasan bagi perempuan
SIKAP PEREMPUAN MISKIN TERHADAP HUKUM YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN (Studi Di Kabupaten Cilacap)
Authors: Ni'mah Zulfatun 
Published: March 2023

Abstract : This qualitative research isÂ studying the responds of poor women who have a child born out of wedlock to replacement of law about law relationship between a child born out of wedlockÂ with his or father biological father. At first, Marriage ActÂ rules that a child born out of wedlock is only have legal relation with his or her mother, but this rule has replaced by a new rule, it is Constitution Court Judgement No 41/PUU/2012 that says that a child born out of wedlock also have legal relation with his biological father. The result of research show that poor women who have a child born out of wedlock are donâ€™t respond the new rule happily because of they think that law is a difficult and complicated affair. Need to some money to solve the problem by law. Beside it, they are avoid to meet and take a part to get affair with the biological father of their child, a person who ever leave them in suffer because make them pragnanc but unresponsible. Abstrak : penelitian kualitatif ini adalah mempelajari respon perempuan miskin yang memiliki anak yang lahir di luar nikah untuk penggantian hukum tentang hubungan hukum antara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah kandungnya atau ayah. Pada awalnya, UU Perkawinan aturan bahwa seorang anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan atau ibunya, tetapi aturan ini telah diganti dengan aturan baru, itu adalah Mahkamah Konstitusi Pengadilan No 41 / PUU / 2012 yang menyebutkan bahwa seorang anak lahir di luar nikah juga memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan miskin yang memiliki anak yang lahir di luar nikah yang tidak merespon aturan baru bahagia karena mereka berpikir bahwa hukum adalah urusan sulit dan rumit. Perlu uang untuk memecahkan masalah dengan hukum.Â Selain itu, mereka menghindari untuk bertemu dan mengambil bagian untuk mendapatkan hubungan dengan ayah biologis dari anak mereka, orang yang pernah meninggalkan mereka di menderita karena membuat mereka pragnanc tapi tidak bertanggung jawab.
CITRA KAUM PEREMPUAN DI HINDIA BELANDA
Authors: Hidayani Fika , Hardini Isriani 
Published: March 2023

This article illustrates the position of Indonesian women in the Dutch colonial era, whereÂ women were treated arbitrarily, and they did not have the rights as human beings which equal to men.Â In fact, due to economic conditions and necessity, these women were willing to become a mistress andÂ housekeeper in the Dutch household in Indonesia. This article is an interesting to discuss because theÂ condition of women in Dutch colonial are rarely exposed to the media. A condition that was veryÂ dramatic that never happened again to women in Indonesia.Artikel ini menggambarkan mengenai kedudukan perempuan Indonesia ketika zamanÂ penjajahan Belanda, di mana perempuan diperlakukan semena-mena, dan tidak diberikan haknyaÂ sebagai manusia yang sederajat dengan kaum pria. Bahkan dikarenakan kondisi ekonomi danÂ keterpaksaan, para perempuan ini rela menjadi gundik dan nyai bagi rumah tangga orang BelandaÂ yang tinggal di Indonesia. Artikel ini menarik dibahas karena kondisi perempuan seperti ini jarangÂ terekspos media. Suatu kondisi yang sangat miris yang diharapkan tidak akan terjadi lagi padaÂ perempuan di Indonesia.
KARAKTERISTIK ORGANISASI LOKAL PEREMPUAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIAL MASYARAKAT DI LHOKSEUMAWE-ACEH
Authors: Zulham Zulham , Fauzan Fauzan 
Published: March 2023

The article discusses the role of women and it is characteristic in forming organizations andÂ maintaining social communication establishment in order to actualize and articulate their existanceÂ within socciety. So far, we knew that genderâ€™s role during the new order regime, what we calledÂ Suhartoâ€™s military regime, in which totally marginalized and isolated from development, politics,culture and other social activities. Therefore, the local communities in Aceh, has grown and developedÂ organizations as a mechanism for fulfilling the needs and solving problems for the people at the localÂ level, especially women.paper ini membahas tentang peran perempuan dan karakteristik dalam membentukÂ organisasi dan mempertahankan pendirian komunikasi sosial dalam rangka aktualisasi keberadaanÂ mereka di masyarakat, karena selama rezim orde baru, atau disebut dengan rezim militer Suharto,Â perempuan terpinggirkan dan terisolasi dari pembangunan, politik, budaya dan kegiatan sosialÂ lainnya. Oleh karena itu, pada masyarakat lokal di Aceh, telah tumbuh dan berkembang organisasiorganisasi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan bagi masyarakatÂ pada tingkat lokal, khususnya perempuan.
REFORMULASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM RESPONSIF GENDER
Authors: Maisyal Nurul 
Published: March 2023

This paper are the result of research that aims to find about formulation of the MarriageÂ Law of Islam in Indonesia that are gender responsive. This normative juridical research method withÂ the approach of legislation, conceptual and historical. Analysis of legal materials using prescriptiveÂ analysis, by interpretation, argumentation and legal logic. The results showed that, gender relationsÂ in Islam Marriage Law in Indonesia, as stipulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage and theÂ Compilation of Islamic Law, was still gender bias. This is evidenced by still many chapters to beÂ scrutinized, particularly Article 31 paragraph (3) and Article 34, concerning husband-wifeÂ relationship patterns unequal gender. Therefore, the need for a reformulation of Islamic MarriageÂ Law to make it more gender responsive. Legal issues are problematic in Marriage Law of Islam,Â namely concerning the minimum age of marriage, the marriage guardian, polygamy and nushuz alsoÂ need reformulated, based on three basic values of law as an analysis, by considering the concepts ofÂ Islamic law, in order to study on the legal that are gender responsive acceptable by the people.Paper ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menemukan tentang formulasiÂ mengenai Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang responsif gender. Penelitian yuridis normatifÂ ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Analisis bahan hukumÂ menggunakan preskriptif analisis, dengan penafsiran, argumentasi dan logika hukum. HasilÂ penelitian menunjukan bahwa, relasi gender dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, yangÂ tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi HukumÂ Islam, masih bias gender. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pasal-pasal yang perluÂ dikritisi, khususnya Pasal 31 ayat (3) dan pasal 34, mengenai pola relasi suami-isteri yang tidakÂ setara gender. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi Hukum Perkawinan Islam agar lebihÂ responsif gender. Isu hukum problematis dalam Hukum Perkawinan Islam, yaitu tentang batas usiaÂ menikah, wali nikah, poligami dan nusyÅ«z juga harus direformulasi, berbais tiga nilai dasar hukumÂ sebagai analisa, dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum Islam, agar kajian tentang hukumÂ yang responsif gender,diterima oleh masyarakat.
FUTBOL HAKİM HAZIRLIĞINDA FİZİKİ, İDRAKİ VƏ PSİXO-SOSİAL YANAŞMA
Authors: A.K. Agayev  
Published: March 2023

Məqalədə futbol oyun növündə hakimlik fəaliyyəti, gənc hakimlərin hazırlanması məsələsinin aktuallığı qeyd olunmuşdur. Eyni zamada ölkəmizdə yaşı bir əsrdən çox olan futbol ənənələri və müasir dövrün tələbləri əsasında hakim hazırlığının professional bir sahəyə çevrilməsinn zəruriliyi vurğulanmışdır. Tədqiqatda uzunmüddəli, müntəzəm təşkil olunan oyunlar, oyundakı çətin situasiyalarda düzgün qərar vermənin məsuliyyəti, izdiham, səs-küy, media və digər kütləvi informasiya vasitələrində verilən şərhlər və s. əsasında hakim fəaliyyətində səmərəliliyin azalmasına təsir edən istiqamətlər araşdırılmış, fiziki, idraki və psixoloji baxımdan yanaşmalar verilmişdir.
PELATIHAN PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN UMKM BERBASIS TEKNOLOGI BAGI GAPOKTANHUT KABUPATEN PESAWARAN
Authors: Syafitri Yuli , Irwandi  , Astika Reni , Sulaimawan Deddy , Susianto Didi 
Published: March 2023

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM merupakan sekelompok pelaku terbesar dalam perekonomian dan terbukti sebagai pondasi, tulang punggung dan penggerak perkembangan perekonomian nasional. Pandemik covid 19 membuat semua kegiatan perekonomian lesu. Namun pasca pandemik perekonomian mulai bangkit melalui program pemerintah UMKM bangkit. Kebangkitan UMKM menuntut untuk banyaknya kebutuhan yang harus dilakukan seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses pendirian, perizinan dan bahkan proses penyusunan laporan keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan kolaborasi antar pemerintah daerah dan akademisi, untuk dapat memberikan wawasan dan pengetehuan kepada yang membutuhkan dalam hal ini adalah gabungan kelompok tani hutan yang ada di kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk membantu para pelaku UMKM untuk lebih paham dalam menjalankan usahanya melalui kegiatan pelatihan pengelolaan laporan keuangan secara manual maupun berbasis teknologi dengan harapan dapat memberikan gambaran keuntungan dari usaha yang dijalankan. Penggunaan teknologi akan memudahkan mencatatan dan penyimpanan data agar tidak mudah hilang. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan ini dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukan antusiasme peserta dalam mengikutip kegiatan dari awal sampai akhir dengan prosentasi 90% peserta mampu menyerap materi yang diberikan. Hal ini dilihat dari hasil evaluasi diakhir kegiatan
The FACTORS AFFECTING KB ACCEPTORS IN THE SELECTION OF IUD CONTRACEPTION EQUIPMENT IN THE WORK AREA KEMILING PUSKESMAS BANDAR LAMPUNG
Authors: EMY WAHYUNI EMY WAHYUNI , Yunita Sari Eva , Kusuma Anggi , Surmiasih  
Published: March 2023

Program yang dicanangkan pemerintah untuk menekan tingginya laju pertumbuhan penduduk yaitu dengan program Keluarga Berencana (KB). Kontrasepsi nonhormonal seperti IUD yang digunakan oleh pemakai lebih efektif menekan tingkat kegagalan dibandingkan alat kontrasepsi hormonal seperti pil, suntik, susuk. Pengguna akseptor IUD di Puskesmas Kemiling tahun 2022 yaitu KB IUD 7.78%, KB MOP : 24 11.05%, KB WOW 26.26%, KB Implant 44.70%, KB Suntik 86.34%, KB pil 13.26% dan KB kondom 0.03%. Tujuan penelitian ini adalah diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi Akseptor KB dalam pemilihan alat kontrasepsi IUD di Wilayah Kerja Puskesmas Kemiling Bandar Lampung tahun 2022.

Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan Cross-Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta KB aktif dengan sampel sebanyak 151 sampel, Objek dalam penelitian ini adalah pemilihan alat kontrasepsi, pengetahuan, dukungan keluarga, peran petugas, dan status ekonomi. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember 2022 di wilayah kerja Puskesmas Kemiling Bandar Lampung. Pengumpulan data dengan lembar kuesioner, analisis data secara univariat dan bivariat (Chi-Square).

Hasil penelitian ada hubungan pengetahuan (p-value=0,041), dukungan suami (p-value = 0,010), status ekonomi (p-value = 0,020) dengan pemilihan alat kontrasepsi IUD di Wilayah Kerja Puskesmas Kemiling Bandar Lampung Tahun 2022, dan Tidak ada hubungan peran petugas kesehatan dengan pemilihan alat kontrasepsi IUD di Wilayah Kerja Puskesmas Kemiling Bandar Lampung Tahun 2022 (p-value= 1.000) Saran: Membuka kelas bagi WUS, seperti : kegiatan penyuluhan kontrasepsi, konseling penggunaan kontrasepsi dan pelayanan kontrasepsi langsung, yang dilakukan rutin setiap bulan.
ASSESSMENT IT GOVERNANCE PADA SISTEM INFORMASI KESEHATAN PUSKESMAS BANGUNREJO LAMPUNG TENGAH MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019
Authors: Priyono  
Published: March 2023

Puskesmas Bangunrejo merupakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang berupaya untuk mengikuti perkembangan dalam menerapkan teknologi informasi yang berbasis e-goverment dan IT Governance sistem informasi kesehatan (SIK). Namun saat ini IT Governance sistem informasi kesehatan dalam pengelolaan data dan informasi belum dikelola secara optimal sehingga mengakibatkan kurang akuratnya data dan lambatnya pengiriman laporan data.Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan teknologi informasi pada Puskesmas Bangunrejo Lampung Tengah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian descriptive.Sampel yang didapatkan pada penelitian ini berjumlah 10 responden.Model yang dipilih dalam tata kelola teknologi informasi adalah model COBIT 2019. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kuisioner.Hasil dari penelitian ini adalah untuk nilai tingkat kemampuan pada APPO07 yaitu sebesar 56,6% termasuk dalam kategori Largely(Tercapai), nilai tingkat kemampuan pada EDM04 yaitu sebesar 50,3% termasuk dalam kategori Partialy, sedangkan nilai kematangan saat ini pada APO07 1,69 cenderung 1, untuk proses EDM04 nilai kematangan saat ini 2,01 cenderung 2, berarti telah mencapai Performed ProcessPada proses APO07 nilai kematangan saat ini 1,89 cenderung 1, untuk proses EDM04 nilai kematangan saat ini 1,96 cenderung 2, berarti telah mencapai Managed Process maka diharapkan bagi Puskesmas Bangunrejo Lampung Tengah dari hasil penelitian ini dapat merekomendasikan diimplementasikan oleh Puskesmas Bangunrejo Lampung Tengah.
Low birth weight and low mother education as dominant risk factors of stunting children in Magelang Regency, Central Java
Authors: Wahyuningrum Sri Nuryani , Asturiningtyas Ika Puspita , Martiyana Cati , Mirzautika Anggita 
Published: March 2023

Stunting children are still highly prevalent in Indonesia, especially in Magelang Regency, a stunting locus area. Stunting risk factors were multifactorial and closely related to maternal health and education. The study aimed to analyze the relationship between low birth weight (LBW), mother education and other risk factors with Magelang Regency stunting. This study used a case-control design and involved 328 children aged 24-59 months. The stunting group was 162 children, and the normal group was 166 children. Nutritional status was measured using median z-score height for age from WHO anthropometric standard. Children's birth weight was obtained from Maternal and Child Health books records. Other socio-demographic characteristics were obtained through interviews with mothers. The bivariate association was analyzed using Chi-square with a 95% Confidence Interval (CI). Multivariate analysis was carried out using logistic regression. The result showed that children who had a low birth weight of 7,418 higher risked being stunted (p= 0,000), and low mother education of 1,604 higher risked to be had stunted children (p= 0,041). In conclusion, LBW and low mother education are Magelang's primary determinants of stunting.