bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Mekanisme Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cileungsi Kidul Bogor
Authors: Pujiyanto Gunawan , Rohmah Siti Ngainnur , Mufidah Mufidah 
Published: May 2023

Misappropriation of funds or straying from the set course of action are both things that supervision seeks to prevent. With proper oversight, it should be possible to more efficiently and effectively implement the decided-upon policies and reach the desired outcomes. The study's goal is to describe the system in place in Cileungsi Kidul Village, Cileungsi District, Bogor Regency, to keep track of and account for the village's money. Qualitative research employing a legal concept analysis strategy is employed here (conceptual approach). Interviews, observations, and written records are the three main methods of data collection. Descriptive data presentation and analysis According to the findings, a system of monitoring the management of funds is essential to preventing the misuse of financial resources. The villagers, BPD, APIP, Camat, and BPK are all part of the village fund's oversight process. Direct and indirect mechanisms of village fund supervision by the Village Consultative Body (BPD) in Cileungsi Kidul Village, Cileungsi District, Bogor Regency.Keywords: Supervision; Fund; Village Abstrak Penyalahgunaan dana atau penyimpangan dari tindakan yang ditetapkan adalah dua hal yang ingin dicegah oleh pengawasan. Dengan pengawasan yang tepat, seharusnya dimungkinkan untuk menerapkan kebijakan yang diputuskan secara lebih efisien dan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem yang berlaku di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban uang desa. Di sini digunakan penelitian kualitatif dengan strategi analisis konsep hukum (pendekatan konseptual). Wawancara, observasi, dan catatan tertulis adalah tiga metode utama pengumpulan data. Penyajian dan analisis data deskriptif Menurut temuan, sistem pemantauan pengelolaan dana sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya keuangan. Masyarakat desa, BPD, APIP, Camat, dan BPK menjadi bagian dari proses pengawasan dana desa. Mekanisme pengawasan dana desa secara langsung dan tidak langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.Kata kunci: Pengawasan; Dana; Desa
Upaya Meneguhkan Moderasi Islam Indonesia Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017
Authors: Ahmada Robbah Munjiddin , Fajar Abbas Sofwan Matlail 
Published: May 2023

When discussing Islam, the use of terminology is a significant topic of conversation. Especially since moderation is often seen as a symbol of Islam, known as rahmatan lil alamin. However, one thing to keep in mind is that there is no single, definitive definition. The birth of various regional sharia laws and regulations that are discriminatory and prohibit human rights, has led to the conclusion that the face of Indonesian Islam has been on the verge of collapse. Qualitative research methods combined with a literature-based approach were used for this study. Based on research findings, Perppu as a legal product that has regulatory and coercive powers must be able to maintain moderation in Indonesian Islam so that it becomes a perfect synergy. In other words, the goal of a rule of law state is to protect its citizens from the myriad types of injustice and arbitrariness that both the state and fellow citizens can and will do against one another.Keywords: Islamic Moderation; Perppu; Indonesia AbstrakSaat membahas Islam, penggunaan terminologi moderat menjadi topik pembicaraan yang signifikan. Terutama karena sikap moderat sering dipandang sebagai simbol karakter Islam, yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada definisi tunggal yang pasti. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan syariah daerah yang diskriminatif dan melarang hak asasi manusia, membuat kesimpulan bahwa wajah Islam Indonesia telah menuju kehancuran. Metode penelitian kualitatif dikombinasikan dengan pendekatan berbasis literatur digunakan untuk penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, Perppu sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan regulasi dan koersif harus mampu menjaga moderasi Islam Indonesia agar menjadi sinergi yang sempurna. Dengan kata lain, tujuan negara hukum adalah untuk melindungi warganya dari segudang jenis ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dapat dan akan dilakukan baik oleh negara maupun sesama warga negara terhadap satu sama lain.Kata Kunci: Moderasi Islam; Perppu; Indonesia
Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Hak Cipta
Authors: Ananto Riana Wulandari 
Published: May 2023

Intellectual property rights (IPR) are an option for the nation's economic development and have the potential to produce future generations and have other beneficial social effects. Copyright is a copyrighted work, which is undeniable that there are disputes due to violations. Arbitration is a method of settling civil disputes outside the ordinary court by using a written arbitration agreement between the disputing parties that is used by parties seeking online settlement of cases as referred to in Article 4 paragraph (3). This study uses a qualitative research method with a statutory approach. The results of the study stated that the law basically allows the parties to use letters, telex, telegram, facsimile, e-mail, or other forms of communication to resolve disputes through arbitration, as long as both parties agree to do so. Settlement of cases online does not require the parties to meet in person. In addition, the rules, procedures and arbitral awards relating to the validity of online arbitration agreements are the main topics of discussion in online arbitration.Keywords: Copyright; Intellectual Property Rights; Online Arbitration AbstrakHak atas kekayaan intelektual (HAKI) merupakan salah satu pilihan bagi pembangunan ekonomi bangsa dan memiliki potensi untuk menghasilkan generasi masa depan dan memiliki efek sosial yang bermanfaat lainnya. Hak cipta merupakan karya cipta, yang mana tidak dipungkiri adanya sengketa karena adanya pelanggaran. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa dengan menggunakan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa yang digunakan oleh para pihak yang mencari penyelesaian perkara secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-undang tersebut pada dasarnya mengizinkan para pihak untuk menggunakan surat, teleks, telegram, faksimili, email, atau bentuk komunikasi lainnya untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, selama kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Penyelesaian perkara secara online tidak mengharuskan para pihak untuk bertemu secara langsung. Selain itu, aturan, prosedur, dan putusan arbitrase yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian arbitrase online menjadi topik utama pembahasan dalam arbitrase online.Kata Kunci: Hak Cipta; HKI; Arbitrase Online
Jaringan Sosial-Komunikasi Petani Pada Distribusi Produk Hasil Bumi Desa Jatisura Indramayu
Authors: Tayibnapis Radita Gora , Muqsith Munadhil Abdul , Kuswanti Ana , Hapsari Tri Dian , Manihuruk Hermina 
Published: May 2023

Jatisura Village has very strong agricultural and plantation potential and has adequate Natural Resources to be planted with various crops and produce promising agribusiness prospects. However, this indicates the constraints of an inadequate communication network between farmers and sellers of crops because the hierarchical network of rice, fruit and vegetable trade is too complex. Through the analysis of the communication network here with a qualitative approach, it was found that the connection between farmers and other farmers and also the relationship with middlemen, of course, farmers must be members of the Association of Farmer Groups (GAPOKTAN) and also between farmer group agents have a communication network that is so dense and provides positive measurements so that communication attachments between farmer group agents are always established and mutual communication occurs. The existence of middlemen becomes dependent on farmers so that this expands the distribution of the trade network of crops from Jatisura Village.Keywords: Communication Network, Jatisura Village, Agriculture Abstract Desa jatisura memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang sangat kuat serta memiliki Sumber Daya Alam yang memadai untuk bisa ditanami berbagai macam tanaman serta menghasilkan prospek agrobisnis yang menjanjikan. Namun hal tersebut terindikasi kendala adanya jaringan komunikasi yang kurang memadai antara petani dan penjual hasil Bumi lantaran jaringan hierarki perdagangan beras, buah dan sayuran terlalu kompleks. Melalui analisis jaringan komunikasi disini dengan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa keterhubungan petani dengan petani lain dan juga hubungan dengan tengkulak tentu para petani harus tergabung dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan juga antar agen kelompok tani memiliki jaringan komunikasi yang begitu padat dan memberikan pengukuran yang positif sehingga keterikatan komunikasi antara agen kelomok tani selalu terjalin dan terjadinya komunikasi timbalik balik. Keberadaan para tengkulak menjadi ketergantungan bagi para petani sehingga hal ini yang memperluas distribusi jaringan perdagangan hasil bumi dari Desa Jatisura.Keywords: Jaringan Komunikasi, Desa Jatisura, Pertanian
Perceraian Akibat Orang Ketiga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Authors: Sukasna Sukasna , Rohmah Siti Ngainnur 
Published: May 2023

The phenomenon of family disunity that has been happening lately seems to have become a culture. This can be seen from the rise of adultery, divorce and marriage, then the increase in the number of street children seems to show negative symptoms in the community environment. The purpose of this study is to find out how divorce is due to a third person in a positive law perspective in the South Jakarta Religious Court and to find out how divorce is due to a third person in the Perspective of Islamic Law in the South Jakarta Religious Court. This research method is a qualitative research with a legal concept analysis approach. The results of the study show that: Divorce due to a third person in a positive legal perspective at the South Jakarta Religious Court in 2022 is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Divorce in the view of Islam is not something that is prohibited but Allah hates the existence of a divorce. If forced, divorce is the last resort when all efforts to maintain the household have been made but to no avail.Key words: Divorce due to third party, South Jakarta Religious Court Abstrak Fenomena perpecahan keluarga yang banyak terjadi belakangan ini seolah menjadi suatu budaya. Ini dapat dilihat dari maraknya perselingkuhan, kawin cerai, kemudian ditambah meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan gejala-gejala negatif pada lingkungan masyarakat. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan untuk mengetahui perceraian akibat orang ketiga dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022 diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang dilarang namun Allah membenci adanya sebuah perceraian. Jika terpaksa, perceraian adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.Kata kunci: Perceraian Akibat Orang Ketiga Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Ketentuan Masa ‘Iddah Wanita Hamil Yang Diceraikan Qobla Dukhul Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i
Authors: Iswandi Andi , Hasan Muhammad Mukhlis 
Published: May 2023

This study aims to protect and prevent the author, especially Muslims in general, from falling into the practices prohibited by Islam and to be able to understand the 'iddah regulations for divorced pregnant women to find out when the qobla dukhul occurred, which in this case the author is from the Hanafi school From the perspective of Shafiyi. The reason why the author only gives the views of the Hanafi and Shafi’i schools is that only these two schools believe that women who become pregnant through adultery can marry without waiting for the birth of a child. Her fetus. The research method used in this work is a qualitative method, which belongs to the type of library research (library research). Research analysis shows that Islam is a perfect religion and Allah has ordained everything that is good for the servant. An example in this case is how Islam strictly forbids adultery among its people, this is for the protection of Maqasid Sharia, one of which is to protect future generations. Also, the period of 'iddah for a pregnant woman divorced from Qobla Dukhul is determined according to the Hanafi and Syafi'i schools, so in this case the two schools of thought differ in the meaning of Qobla Dukhul, which may have legal implications. Therefore, the two schools of thought hardly differ in their determination.Keywords: The period of 'Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Shafi'i AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah diri penulis secara khusus dan kaum muslimin secara umum agar tidak terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Islam serta dapat mengetahui ketentuan ‘iddah wanita hamil yang diceraikan apabila terjadi qobla dukhul, yang dalam hal ini penulis ambil dari perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i. Adapun alasan penulis hanya mencukupkan perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i adalah karena hanya kedua mazhab inilah yang memandang bahwa wanita yang hamil karena sebab zina maka ia boleh dinikahi tanpa harus menunggu lahirnya janin yang ia kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Analisa penelitian menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sehingga segala hal yang merupakan hal baik bagi seoang hamba menurut Allah telah diatur dengan sedemikian rupa. Sebagai contoh dalam hal ini adalah bagaimana Islam itu melarang keras ummatnya melakukan zina, hal ini untuk menjaga maqashid syari’ah yang mana salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Begitu pula tentang penentuan masa ‘iddah wanita hamil yang diceraikan qobla dukhul menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i, maka dalam hal ini kedua mazhab tersebut berbeda pandangan dalam maksud dari qobla dukhul yang dapat berimplikasi hukum, sehingga dalam penentuannya ada sedikit perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut.Kata kunci: Masa ‘Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Syafi’i
Upaya Pemerataan Pembangunan Desa Di Wilayah Perbatasan Indonesia
Authors: Hidayat Asep Syarifuddin 
Published: May 2023

As an equitable form of village development, the government must also pay attention to village development in border areas, which is often neglected by the government. The purpose of this study is to understand the distribution of rural funds in frontier areas. The method used is a qualitative research approach with an empirical approach. Data collection techniques were conducted through interviews. The findings show that villages become stronger after the government distributes them as "transfer funds" to villages, especially those in border areas. Villages have the right to manage their own village budget (APBDesa) through the Village Fund. Significant progress can be seen in the few villages that were the subject of the study.Keywords: Village Fund; Border Village; Government policy Abstrak:Sebagai bentuk pemerataan pembangunan desa, pemerintah juga harus fokus pada pembangunan desa di kawasan perbatasan yang seringkali diabaikan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui penyaluran dana desa bagi daerah-daerah di kawasan perbatasan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah pemerintah menyalurkan Dana Desa (DD) sebagai “dana transfer” ke desa, khususnya desa di wilayah perbatasan maka desa menjadi lebih kuat. Desa memiliki kewenangan untuk dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sendiri dengan menggunakan Dana Desa. Sehingga terlihat dari beberapa desa yang menjadi objek penelitian menunjukkan kemajuan yang signifikan.Kata Kunci: Dana Desa; Desa Perbatasan; Kebijakan Pemerintah
Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Authors: Ashidiq Rasyid , Rohmah Siti Ngainnur 
Published: May 2023

Decision making by leaders in an organization is quite difficult. Moreover, if the organization is the largest state-owned organization, it is necessary to hold a deliberation to reach a consensus, but whether the deliberation is appropriate or not according to Islamic teachings. The purpose of this research is to find out how the concept of syuro and its implementation by the MPR RI? This study uses a qualitative method. The results of this study state that in the context of siyasa Syar'iyah the concept of Shura is a constitutional principle in Islamic monocracy that must be implemented, and shura is placed as the main principle in solving social, political, and governmental problems. This is to prevent the birth of decisions that are detrimental to the public interest or the people. This shows that the concept of deliberation applied by the MPR is in accordance with the concept of shura formed by Rasulullah in terms of making rules, because making decisions that are public in Islam it must be based on decisions resulting from deliberations for consensus, just like during the MPR RI in designing a statutory regulation, namely the deliberation system.Keywords: Deliberation; MPR RI; Siyasa Sharia AbstrakPengambilan keputusan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan suatu hal yang cukup sulit. Apalagi kalau organisasi tersebut adalah organisasi terbesar milik negara, maka perlu dilakukan sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apakah musyawarah yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum menurut ajaran Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman konsep syuro dan implementasinya oleh MPR RI? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks siyasah Syar’iyah konsep Syura merupakan suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan, dan syura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Hal ini menunjukan bahwa konsep musyawarah yang diterapkan oleh MPR RI, telah sesuai dengan konsep syura yang dibentuk oleh Rasulullah dari segi pembuatan aturan, karena dalam pengambilan keputusan yang bersifat untuk umum dalam Islam haruslah dengan keputusan hasil musyawarah untuk mufakat, sama seperti halnya saat MPR RI dalam merancang sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dengan sistem musyawarah.Kata Kunci: Musyawarah; MPR RI; Siyasah Syariah
Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Authors: Al-Mawarid Ibnu Salam , Rohmah Siti Ngainnur 
Published: May 2023

For Muslims in Indonesia, halal certification is very important in order to avoid things that are forbidden by religion. Initially this certification was carried out by the MUI, but now this role has been given to the government through the establishment of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The purpose of this study is to explain the role of the MUI and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in implementing Halal Product Assurance certification in Indonesia. The research method used in this study is the method of literature as normative legal research, with a statutory and historical approach. Primary legal materials, namely Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, Secondary legal materials come from books, legal journals, and the internet. The results of this study state that the role of MUI and BPJPH in implementing Halal Product Guarantee Certification in Indonesia is as partners in order to realize good Halal Product Assurance in Indonesia as stated in article 21 of Government Regulation No. 31 of 2019. The forms of cooperation between MUI and BPJPH include Halal Auditor Certification, Product Halal Determination, and LPH Accreditation.Keywords: Halal Product Act; BPJPH; MUI AbstrakBagi umat muslim di Indonesia, sertifikasi halal menjadi sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Pada awalnya sertifikasi ini dijalankan oleh MUI, namun saat ini peranan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran MUI dan BPJPH dalam pelaksanaan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah sebagai mitra kerja demi mewujudkan Jaminan Produk Halal yang baik di Indoesia sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019. Adapun bentuk kerjasama MUI dan BPJPH meliputi Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi LPH.Kata Kunci: Undang-Undang Produk Halal; BPJPH; MUI