bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi
Authors: Alfons Alfons , Mujiburohman Dian Aries 
Published: January 2023

Untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, maka diberikan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat, namun tidak mutlak, artinya kapan saja dapat digugat oleh pihak lain melalui peradilan, selama dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Wewenang penerbitan dan pembatalan hak atas tanah adalah wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah, bisa saja terdapat kesalahan atau cacat administrasi, maka dapat dibatalkan melalui tiga cara yaitu Pembatalan hak atas tanah diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan objek pembatalan hak atas tanah terdiri dari: a) surat keputusan pemberian hak atas tanah; b) sertifikat hak atas tanah; c) surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah
Authors: Elcaputera Arie 
Published: January 2023

ABSTRACTThis paper seeks to examine the urgency of harmonization of draft regional regulations by analyzing the challenges and strategies for the formation of Indonesian laws and regulations in the context of strengthening regional autonomy. The results of the discussion show how important the process of harmonization of regional regulations is, in order to avoid overlapping various other regulations so that later regional regulations comply with the principle of establishing regional regulations. In addition, there are challenges in the harmonization process where the long and non-uniform bureaucratic process causes the harmonization process to take a long time. So that a strategy is needed to overcome this where the importance of increasing knowledge of human resources in local governments is related to the preparation of regional regulations. Therefore, it is important to institutionalize institutions regarding the harmonization of legal products in the regions, so that regional governments in the context of carrying out regional autonomy and specialties are not held hostage and dependent on the central government.KEYWORDS: Urgency of Harmonization, Regional Regulations, Challenges and Strategies, Regional Autonomy. ABSTRAKTulisan ini berusaha untuk mengkaji Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan menganalisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. Hasil pembahasan menunjukan betapa pentingnya proses harmonisasi peraturan daerah, agar menghindari overlapping berbagai regulasi lainnya sehingga nantinya peraturan daerah taat akan asas pembentukan peraturan daerah. Selain itu terdapat tantangan dalam proses harmonisasi dimana proses birokrasi yang panjang dan tidak satu pintu menyebabkan rentang proses harmonisasi memakan waktu yang cukup lama. Sehingga diperlukan sebuah strategi mengatasi hal tersebut dimana pentingnya meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di pemerintah daerah terkait dengan penyusunan peraturan daerah. Oleh karenanya penting melembagakan kelembagaan mengenai harmonisasi produk hukum di daerah, agar pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi dan kekhususan daerah tidak tersandera dan bergantung kepada pemerintah pusat.KATA KUNCI : Urgensi Harmonisasi, Peraturan Daerah, Tantangan dan Strategi, Otonomi Daerah.
Profil Berpikir Kritis Siswa dalam Memecahkan Soal Higher Order Thinking Berdasarkan Gaya Berpikir Sternberg Menurut Fungsinya
Authors: Triani Putri Merta , Sagala Viktor , Listiana Yuni 
Published: January 2023

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan berpikir kritis siswa dalam memecahkan soal higher order thinking dilihat berdasarkan gaya berpikir Sternberg menurut fungsinya yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 18 Surabaya pada tahun ajaran 2018/2019. Subjek penelitian ini adalah tiga siswa kelas VIII, yaitu satu siswa dengan gaya berpikir legislatif, satu siswa dengan gaya berpikir eksekutif, dan satu siswa dengan gaya berpikir yudikatif. Instumen penelitian berupa tes gaya berpikir Sternberg, tes berpikir kritis pada pemecahan masalah (soal HOT), serta pedoman wawancara. Indikator berpikir kritis sesuai dengan enam kriteria bepikir kritis FRISCO milik Ennis yaitu focus, reason, inference, situation, clarity, dan overview pada setiap empat langkah pemecahan masalah milik Polya yaitu memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana dan memeriksa kembali. Berdasarkan analisis data hasil tes berpikir kritis dalam memecahkan masalah (soal HOT) dan data pada transkrip wawancara maka diperoleh deskripsi berpikir kritis siswa SMP dalam memecahkan masalah higher order thinking sebagai berikut. Siswa legislatif menunjukkan kriteria FRISCO namun tidak menunjukkan kriteria overview pada semua tahap pemecahan masalah, serta tidak menunjukkan kriteria reason dan inference pada tahap membuat rencana. Siswa eksekutif meunjukkan kriteria FRISCO pada setiap tahap pemecahan masalah kecuali kriteria overview pada tahap membuat rencana, melaksanakan rencana dan memeriksa kembali. Siswa yudikatif menunjukkan kriteria FRISCO namun pada tidak menunjukan kriteria inference dan clarity pada tahap melaksanakan rencana, serta tidak menunjukkan kriteria overview pada tahap memahami masalah dan melaksanakan rencana.
Kata kunci: Berpikir Kritis, Pemecahan Masalah, Higher Order Thinking, Gaya Berpikir Sternberg
Economic Improvement of Small and Medium Business through the Utilization of Waste
Authors: Rahmawati Rahmawati , Ubaidillah Ubaidillah , Prasetyani Dwi , Santoso Ratna Endah , Handayani Rum , Nurlela Siti 
Published: January 2023

This research aims to downstream/commercialize integrating the management of export-scale wood products with the potential for waste wood chips and sawdust as an impact, so as to increase village potential and create an environmentally friendly village in Manggung village in order to increase village potential. This research was conducted as a leap in the field ofwood product management and processing of waste wood scraps and sawdust into handicrafts and accessories. Improved financial management and marketing of wood production in Manggung village through improving the quality of human resources as well as export-import training to help increase exports of wood products as well as handicrafts and accessories. By utilizing local potential and local wisdom and increasing the role of persons with disabilities and victims of layoffs through training to increase knowledge and skills by cooperating with the support of the Boyolali District Government. Institutional strengthening of BUMDes Maju Makmur in optimizing the management of wood and wood waste through mentoring, training and provision of supporting equipment as well as improving governance capabilities and establishing teaching factories that will be used to study undergraduate students.
Collaboration in Focus
Authors: Lewis Abigail E. 
Published: January 2023

Abstract
This article examines the collaboration trials of French photographers André Zucca (1944–1945) and Robert Delhay (1947–1949) within the context of the postwar French state's attempts to punish collaboration and rehabilitate the French press. Paying attention to the interpretation of photographs as evidence, I argue that within the post–Liberation French courtroom, photographic evidence became crucial to narrating collaboration and resistance as a means of gaining re-acceptance into the profession and escaping legal charges. However, photographs proved too complicated to clearly prove either collaboration. Photographers disputed the charges against them by offering new interpretations of their photographs. These new readings were rooted in a postwar visual culture that had been saturated with photographs as historical evidence of Nazi atrocities, French victimization, and resistance. This article details how the collection and display of photographic evidence in these court proceedings informed the emergence of a postwar photographic press steeped in résistancialisme.
Teledentistry Through Web Apps And IODT - Reforming Dental Care In The Covid-19 Era
Authors: JHA KUNAL , Mandal Yagnaseni , J Avinash , KUMAR GUNJAN , S Vinay , Singh Arpita 
Published: January 2023

Health care affordability, accessibility, availability, and quality have long been a major concern for humanity. It is the use of telecommunications and information technology for consultations, education, and public awareness, with the goal of improving patient care and time management.
Teledentistry is a form of telemedicine that is used in the field of dentistry. It is beneficial in improving services to underserved people, such as those in rural or less developed areas. The recent spread of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and its associated coronavirus disease (COVID-19) has caused widespread public health concerns However, due to restrictions in movement, it was difficult for the patients to visit the clinics for routine check-ups. This was overcome by the advancements in technology like the introduction of the INTERNET OF DENTAL THINGS(IODT) which has a major impact on and has tremendously transformed teledentistry. Dental health app platforms using AI have made teledentistry more accessible and user-friendly. The advent of sensor and camera technologies has opened up new possibilities and breakthroughs. Furthermore, teledentistry can be a beneficial tool for peer education, consultations, and ensuring proper referral channelizing.
OVERVIEW OF THE METHODS AND TOOLS FOR SITUATION IDENTIFICATION AND DECISION-MAKING SUPPORT IN THE CYBERPHYSICAL SYSTEM «SMART HOUSE»
Authors: HOVORUSHCHENKO TETIANA , ALEKSOV SERGII , TALAPCHUK SNIZHANA , SHPYLYUK OLEKSII , MAGDIN VIKTOR 
Published: January 2023

The technology of a smart house is mostly understood as a system that combines a number of subsystems that provide comfortable living conditions for residents in the room and make it possible to significantly reduce energy costs. A house is called smart if it has a certain computer or control system for managing engineering equipment. "Smart House" should be designed so that all services can be integrated with each other with minimal costs (in terms of finances, time and effort), and their maintenance would be organized in an optimal way.
The "Smart House" system should competently allocate resources, reduce operating costs and provide a clear control and management interface. Such an intelligent system should be able to recognize specific planned and emergency situations occurring in the home and respond to them (make decisions) in accordance with the given program. Therefore, today the urgent task is to recognize the situation and support decision-making in the "Smart House" cyber-physical system.
The conducted overview of methods and tools for situation identification and decision-making support in the "Smart House" cyber-physical system showed that: in existing solutions, situation recognition occurs only for one of the groups of the system of managed housing functions or does not occur at all; existing solutions provide decision-making support for only one of the groups of the system of managed housing functions or do not provide it at all; the available solutions do not provide for the possibility of assessing the sufficiency of information for decision-making in the "Smart House" cyber-physical system.
Therefore, there is a need to develop such methods and tools for situation identification and decision-making support in the "Smart House" cyber-physical system, which would: perform situation recognition for all 5 groups of the system of managed housing functions; provide the decision-making support for all 5 groups of the system of managed housing functions; perform an assessment of the sufficiency of information for making all decisions in the "Smart House" cyber-physical system, which will be the focus of the authors' further efforts.
Aspect of Legal Protection on Buying Transactions of Thrift Shop Products Sharia Economic Law Perspective
Authors: Huda Rahmatul , Sya'bana Miftah , Hani Umi , Hadi Abdul 
Published: January 2023

<em>The process of human life, one of which affects the human lifestyle. This lifestyle can lead to consumptive behavior because of the desire to keep up with the times. Calculated from year to year, there has been an increase in the production of clothes or garments that have doubled from before. The buying and selling of used clothes have been around for a long time, but lately during the pandemic these activities are busy in the community. Currently, the term imported used clothing is more familiar with thrift clothing. This thrift activity has even penetrated social media and online shopping platforms. Whereas the prohibition of imported used clothes is contained in Law Number 7 of 2014 concerning Trade which has been explicitly stated in Article 47 by stating that "importers are obliged to import goods in new conditions". Another prohibition on the sale and purchase of imported used clothes (thrift) can also be found in Article 8 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). The purpose of this study is to determine aspects of legal protection in buying and selling transactions of thrift shop products and to determine the analysis of sharia economic law on aspects of legal protection in buying and selling transactions of thrift shop products. This type of research is normative legal research with a conceptual approach. The results of this study indicate that aspects of legal protection in the sale and purchase of thrift shop </em>
Legal Study of Protection of Cultural Heritage Objectives in The Old Banten Tourism Area
Authors: Nurikah Nurikah , Jazuli E Rakhmat 
Published: January 2023

<span lang="EN-US">Based on the Decree of the Governor of Banten Number 437/Kep.160-Huk/2018 concerning the Zoning Determination of the Cultural Heritage Area of the Sultanate of Banten (Banten Lama). The existence of this decision has brought Banten Tourism currently experiencing significant development, especially in the tourist area. This happened after the Banten Provincial government carried out tourism development. The government has a role to synergize tourism development with the function of protecting cultural heritage objects and the community environment around the cultural heritage area of the Banten Lama, to create sustainable tourism based on the preservation of cultural heritage objects as the core area of cultural heritage. The role of the government is crucial to regulate efforts to manage cultural heritage objects as a form of legal study for the protection of tourism resources and to preserve cultural heritage objects as heritage tourism attractions in the Banten Lama area by establishing a core area of 172.58 hectares and a buffer area of 754.36 hectares. Also, involving the community is a tourism resource that must maintain the quality of the tourism environment to create Sapta Pesona and Tourism Awareness to create a conducive climate for the protection of cultural heritage </span><span lang="EN-US">objects in the Banten Lama Tourism area</span>
Attitude of The Notary Public Towards The Request for The Cancelation of The Prenuptial Agreement Deed as A Result of The Marriage Annulment and The Consequences for Third Parties
Authors: Djasmine Putri Ridzka Maheswari , Ridwan Fully Handayani 
Published: January 2023

<span>The existence of an annulment of marriage raises the question on how the attitude of the Notary Public towards the request for the cancelation of the prenuptial agreement deed as a result of the marriage annulment and the consequences for third parties. This study aims to provide an understanding to the reader about how the regulation and consequences of marriage annulment on the prenuptial agreement deed in Indonesia. Based on the study that has been done, it can be concluded that the cancelation of the existing prenuptial agreement deed should be done through an application to the Court, not with a notarial deed of cancelation, so that if the cancelation is problematic or detrimental to a third party in the future, the third party cannot file a civil lawsuit or criminal charge against a Notary Public. The existence of an agreement made with a third party is still valid based on the making of the agreement itself, which is assumed to have fulfilled the requirements stipulated in the Civil Code, laws and regulations, and does not violate the law also the prenuptial agreement deed which remained valid when it became the basis for making the agreement with a third party. Therefore, the agreement remains valid and must be implemented so that third parties with good intentions are not harmed. Regarding who should be responsible later, by all means, is who makes the agreement with the third party.</span>
Construction Criminal Sanctions On Violators of The Moratorium Palm Oil Company License With Plea Bargaining
Authors: Sari Safitri Wikan Nawang , Muchtar Masrudi , Sofyanoor Andien 
Published: January 2023

<p>Phenomena related to the clearing of oil palm plantations by companies as corporations or legal entities for the South Kalimantan Regional Government as a form of regional development to be more advanced but Corporate Social Responsibility (CSR - <em>Corporate Social Responsibility</em>) to the environment and surrounding communities is sometimes ignored or not implemented because the use of Natural Resources in the region is exploited. Reflecting on the events of environmental degradation in South Kalimantan which led to events floods as well as forest and land fires (Karhutla), then to restore health and environmental sustainability in the province of South Kalimantan is fitting Presidential Instruction No. 5 year 2019 on the termination of the granting of new permits and improving the governance of primary natural forests and peatlands should be extended again. So to overcome this, the government must play an active role either through criminal law policies as outlined in the legislation or with the application of criminal law legislation in law No. 39 year 2014 on plantations more oriented to sustainable ecological development.This study was a normative legal research and formed descriptive qualitative, conducted in the region of South Kalimantan province. This study used statute approach and a concept approach. Data collection from materials primary, secondary and tertiary law were obtained through library studies and documentation studies and then analyzed using grammatical interpretation as well as qualitative empirical juridical analysis techniques. In order for the implementation of plea Bargaining in construction criminal sanctions on violators of the moratorium on permits for oil palm plantation companies as an alternative to solving criminal cases in the field of environment can be included as a draft law to be passed as a separate law, given in law No. 39 year 2014 on the plantation has no arrangement.</p><p><strong>Keywords:</strong> construction, sanction, criminal, violation, permit, moratorium, company, oil palm plantation, plea bargaining.</p>
Smart Grid and wind generators: an overview of cyber threats and vulnerabilities of power supply networks
Authors: Fursov Ihor , Yamkovyi Klym , Shmatko Oleksandr 
Published: January 2023

The subject of this study is the cyber vulnerability of wind generators, as part of the cyberphysical system of intelligent power supply networks, Smart Grid. Wind generators produce electricity for further distribution in the network between «smart» electricity consumers, which often include autonomous power systems in medical institutions, autonomous power supply of homes, charging stations for cars, etc. Wind generators operate in two aspects: in the physical and information space. Thus, a violation of the security of the information flow of a wind generator can affect the physical performance of electricity generation, and disable equipment. The study aims to identify types of cyber threats in the wind generator network based on the analysis of known attack incidents, analysis of the Smart Grid network structure, network devices, protocols, and control mechanisms of a wind generator. The tasks of the work are: review and analyze known cyberattack incidents; review the classification of cyber threats to wind farms; consider the most common methods of attacks on the cyberphysical system of wind farms; consider ways of intrusions into the information flow of the cyberphysical system wind generator; consider resilience mechanisms of wind generators in case of a cyberattack, consider the directions of further research. The methods are a systematic approach that provides a comprehensive study of the problem, quantitative and qualitative analysis of incidents of cyber attacks on wind generators, and methods of attacks. The following results were obtained: 11 large-scale known incidents of cyber attacks on the cyberphysical systems of the energy sector and smart power supply networks were analyzed, and information flow features and structure of the wind generators were considered. Main communication interfaces of the Smart Grid network were reviewed, control mechanisms for the physical parts of the wind generator system such as automatic voltage regulator, and automatic generation control were observed, vulnerable data transmission protocols, DNP3 in particular, were analyzed, possible consequences in the case of a cyber-intrusion into the network were considered. Conclusions: wind farms, as part of the Smart Grid system, are a convenient target for cyberattacks, as the number of potential ways to interfere with the information flow of the cyberphysical system is growing due to an increase in the number of sensors, communication channels in the network. This is especially important for the further development of wind farm security systems, which at the time, are not able to provide high accuracy of intrusion detection into the information flow.