bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PELATIHAN PEMBUATAN MAKANAN SEHAT SEBAGAI BEKAL KEWIRAUSAHAAN BAGI PEREMPUAN
Authors: Cahyaningrum Sari Edi , Fitriari Izzatunnisa Muhaimin  , Andika Pramudya Wardana  , Amalia Putri Purnamasari  
Published: February 2025

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah memeberikan pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan produk makanan sehat, pelatihan managemen dan pemasaran ibu-ibu PKK desa Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya dengan harapan peserta mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang pembuatan makanan sehat yang dapat dipraktekan di keluarga dan mungkin juga dapat menjadi rintisan usaha. Target khusus yang akan didapatkan ibu-ibu PKK adalah pengetahuan/informasi, skill/ ketrampilan tentang 1) pembuatan produk olahan makanan sehat 2) managemen berwirausaha, tahapan kegiatan PKM ini adalah 1). Tim pengusul memberikan penyuluhan tentang kualitas gizi makanan, cara pembuatan, sterilisasi dan pengemasan produk olahan pangan, managemen usaha, 2) Tim pengusul membuat atau menyiapkan contoh produk, 3) tim pengusul memberikan pelatihan membuat makanan nugget ayam. 4) kemudian, tim pengusul memberi tugas (penugasan) kepada peserta pelatihan membuat produk, 5) pemberian angket dari tim pengusul kepada mitra terkait pelaksanaan program PKM ini. Tempat di balai pertemuan di kelurahan Siwalan Kerto. Kegiatan ini diharapkan dapat membekali perempuan di desa Siwalankerto dengan ketrampilan pembuatan makanan sehat yang dapat digunakan untuk variasi menu di keluarganya selain itu juga dapat dipasarkan sebagai rintisan usaha untuk menopang ekonomi keluarga.
PENGARUH SOSIALISASI WEBSITE PENGAJUAN SURAT TERHADAP KEMUDAHAN AKSES PELAYANAN ADMINISTRASI UNTUK KEMAJUAN BERSAMA
Authors: Bachtiar Rizki Hanafi  , Diana Laily Fithri  
Published: February 2025

Website pengajuan surat merupakan alat yang efektif dalam mewujudkan pelayanan administrasi. melihat bagaimana sosialisasi situs web E-mail berdampak pada kemudahan mendapatkan layanan administrasi di tingkat kecamatan. Website pengajuan surat dibuat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan administrasi publik dengan menawarkan platform digital yang memungkinkan pengajuan surat secara daring. Dalam artikel ini menjelaskan betapa pentingnya penggunaan layanan publik administrasi melalui pengenalan website pengajuan surat serta bagaimana hal tersebut dapat mendorong kemajuan bersama menciptakan hubungan baik antara pemerintahan dan masyarakat, Website pengajuan surat sebagai sarana untuk memperbaiki sistem yang ada melalui umpan balik dari masyrakat, sehingga dapat mempercepat proses pembuatan surat permohonan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
BUDIDAYA BUNGA TELANG DAN PENGOLAHAN PASCA PANEN DENGAN DISPLAY PEMASARAN MELALUI SISTEM INFORMASI SMART TELANG DI DESA KALISEGORO GUNUNGPATI SEMARANG
Authors: Suwarni Sri , Odilia Dea Christina  , Harum Sitepu  , Elisabeth Leony Regina  , Ayu Ina Solichah  , Karol Giovani Battista Leki  
Published: February 2025

Pemanfaatan lahan pekarangan di Kota Semarang telah menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung perbaikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Urban farming merupakan upaya untuk bertani di perkotaan yang merupakan salah satu inisiatif yang berkembang pesat untuk mengoptimalkan ruang perkotaan yang terbatas. Bunga telang (Clitoria ternatea) populer sebagai tanaman unggulan dalam urban farming di Kota Semarang, terutama untuk pengembangan produk wirausaha. Tanaman ini tidak hanya mudah dibudidayakan di pekarangan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat diolah menjadi berbagai produk kreatif. Tujuan pengabdian Masyarakat ini adalah untuk melaksanakan budidaya bunga telang dan mengajarkan untuk pengolahan pasca panen dengan membuatkan display pemasaran melalui sistem informasi Smart Telang di Desa Kalisegoro Gunungpati Semarang. Metode yang digunakan adalah penyuluhan terstruktur untuk Ibu-Ibu yang terlibat dalam Urban Farming dan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas kelompok-kelompok tersebut. Pendampingan ibu-ibu dalam produksi bunga telang hingga pemasaran menggunakan sistem display online membutuhkan langkah terstruktur, mencakup pelatihan budidaya, pengolahan produk, hingga pemasaran digital.
Hasil Pelaksanaan Program Budidaya Bunga Telang yaitu lahan pekarangan yang sebelumnya kurang produktif kini dimanfaatkan oleh ibu-ibu menjadi kebun bunga telang yang tertata dan dirambatkan dengan baik. Pengolahan Pascapanen yaitu panen bunga telang dapat dilakukan setiap 2-3 hari dengan hasil rata-rata 1-2 kg bunga segar per anggota per bulan pada bulan Oktober-Desember 2024 karena musim penghujan sehingga tanaman segar. Produk utama dengan hasil panen yang dikeringkan menggunakan metode sederhana. Produk yang dihasilkan adalah Wedang Telang yang siap seduh. Pemasaran melalui Sistem Informasi Smart Telang berisi katalog produk bunga telang dan olahannya. Informasi ketersediaan stok, harga, dan deskripsi produk di Desa Kalisegoro, Gunungpati, Kota Semarang.
PEMAHAMAN ASPEK HUKUM PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
Authors: Suwandono Agus , Gultom Elisatris 
Published: February 2025

Fenoma penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector dalam perjanjian pembiayaan telah menyita perhatian publik di mayarakat. Peningkatan pemahaman masyarakat akan aspek-aspek hukum perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ini diperlukan untuk meningkatkan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pengadbian pada masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu Participatory Action Research (PAR). Hasil pengabdian pada masyarakat telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, yaitu perjanjian pembiayaan multi guna dengan cara pembayaran secara angsuran dengan menggunakan jaminan fidusia. Pelindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor menunjuk pada pemenuhan hak-haknya sebagai konsumen dalam hal terjadi penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan. Pelindungan konsumen ini dapat ditempuh melalui mekanisme pengaduan dan penanganan sengketa di sektor jasa keuangan. Selain peningkatan pemahaman konsumen dan masyarakat akan aspek-aspek hukum perjanjian pembiayaan juga harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan para pihak akan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat mewujudkan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan secara optimal.
KOMUNIKASI MENINGKATKAN LITERASI NUMERASI BERBASIS TEKNOLOGI DI SD NEGERI 35 KOTA BENGKULU
Authors: Zona Julita  , Syukri Amin  , Surya Ade Saputera  
Published: February 2025

Pengabdian ini bertujuan agar diterapkan peran komunikasi untuk meningkatkan literasi, numerasi berbasis teknologi di Sekolah Dasar NEGERI 35 KOTA BENGKULU. Literasi numerasi merupakan keterampilan dasar yang penting bagi siswa siswi tentang pemahaman dan mampu mengimlementasikan dasar-dasar hitung-menghitung dalam kesehariannya, dengan kemajuan teknologi penerapan alat dan media digital dalam proses pembelajaran dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman siswa siswi. Metode penelitian yang dipakai secara kuantitatif dengan desain eksperimentasi, dimana sampel percobaan terdiri dari dua bentuk pembelajaran yaitu, pembelajaran eksperimen menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan pembelajaran menggunakan klasik. Data yang dikumpulkan melalui pemeriksaan literasi, numerasi sebelum dan setelah intervensi, serta angket untuk mengukur efektivitas komunikasi siswa siswi dengan menggunakan teknologi, hasil analisis data menunjukan bahwa terdapat peningkatan signifikasi dalam literasi dan numerasi siswa siswi yang menggunakan pembelajaran berbasis teknologi dengan nilai rata rata tes yang lebih tinggi di bandingkan dengan pembelajaran yang masih berbasis konvensional, selain itu komunikasi yang efektif dalam pembelajaran literasi dan numerasi berbasis teknologi memberikan pemahaman konsep literasi dan numerasi yang meningkat . Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan teknologi dalam pembelajaran, disertai dengan komunikasi yang baik dapat secara signifikan memperbaiki literasi dan numerasi siswa siswi di SD NEGERI 35 KOTA BENGKULU.
Taxonomic diversity and abundance of enchytraeids (Annelida, Clitellata, Enchytraeida) in the Northern Palaearctic. 2. European Russia
Authors: Saifutdinov Ruslan , Degtyarev Maxim , Korobushkin Daniil , Artemieva Svetlana , Byzov Philipp , Danilova Margarita , Ditts Alla , Ermokhina Ksenia , Garibian Petr , Gorbunova Anastasia , Guseva Polina , Karlik Evgeniy , Kondratieva Tatiana , Kupriyanov Dmitri , Lebedev Iurii , Lebedeva Natalia , Nazarov Pavel , Neplyukhina Alisa , Noskova Elizaveta , Obolensky Roman , Panchenkov Alexey , Popova Anna , Pronina Nina , Rüthi Joel , Schaepman-Strub Gabriela , Shakhab Svetlana , Zaitsev Andrey , Zemlianskii Vitalii , Zvychaynaya Elena , Gongalsky Konstantin 
Published: February 2025

Enchytraeids, commonly known as potworms, are small oligochaetes found worldwide in various terrestrial, freshwater and marine ecosystems. Despite their crucial role in ecosystem functioning, the diversity and abundance of Enchytraeidae are seldom studied due to the labour-intensive process of species identification. This study aims to address this gap and expand knowledge on the distribution and abundance of enchytraeids within the Northern Palaearctic Region. The provided dataset represents the latest and most comprehensive field sampling of enchytraeid communities within the European part of Russia within the Northern Palaearctic. It consists exclusively of an original set of soil samples systematically collected across the region from 2019 to 2023, without any previously published data included.
The dataset includes occurrences from 204 georeferenced sites, encompassing 73 species from 17 genera, totalling 61,254 records, with 1,419 records having the "present'’ occurrence status. This comprehensive, species-specific dataset (Darwin Core Archive – DwC-A) provides insights into the distribution and abundance of terrestrial enchytraeids across a wide geographic area, covering the eastern sector of the East European Plain and the North Caucasus Region within the Northern Palaearctic. Compiled from field sampling campaigns, this dataset is essential for exploring and understanding local and regional enchytraeid diversity over time and space. It also serves as a valuable resource for monitoring and conserving soil biodiversity in the studied region.
De la « loi à la main » à la loi dans la main
Authors: Ferreira Oscar 
Published: February 2025

Le processus de laïcisation au Portugal présente deux particularités expliquant la singularité de la mobilisation de ses juristes catholiques. La première est politique : afin de rattraper un supposé retard du Portugal, où le catholicisme était religion d’État (art. 6, Charte de 1826), la sécularisation du droit et des institutions fut opérée en quelques mois par la Première République (1910-1926). La seconde est académique. Jusqu’en 1913, le Portugal dispose d’une seule faculté de droit, à Coimbra Conspuée pour son conservatisme, elle a pourtant formé plusieurs dirigeants républicains, encouragés par des étudiants radicaux. Le discrédit de la Première République entraîne toutefois un regain de conservatisme dans les rangs estudiantins dès les années 1910. Plus actifs que les avocats et les clercs, ils se réunissent au sein du Centre académique pour la démocratie chrétienne (CADC) et initient la résistance juridique. Parmi eux se trouvent de futurs professeurs qui, à l’instar de Salazar, sont surveillés, voire poursuivis par les autorités républicaines. Au pouvoir à la fin des années 1920, ils bâtissent l’Estado Novo et atténuent certains traits de la sécularisation en imaginant un nouvel homo juridicus et en repensant le droit corporatif, sans toutefois la remettre en cause.
Le droit pénal et les défis de la laïcisation
Authors: Ciancio Cristina 
Published: February 2025

Dans le royaume d’Italie, de nombreuses interventions législatives ont eu un impact considérable sur des aspects sensibles pour le sentiment religieux des catholiques. Le mariage civil, la crémation comme possible alternative à l’inhumation, ou l’instruction publique, pour donner des exemples, ont été présentés par la classe dirigeante libérale comme des réformes emblématiques d’une politique laïque visant à se débarrasser d’héritages dépassés afin de réintégrer dans le débat public les choix les plus importants pour la coexistence civile et les ramener sous la tutelle étatique. Il s’agissait de questions sur lesquelles les positions des conservateurs catholiques et des libéraux laïques se sont distinguées clairement, et dont tout le monde percevait les implications politiques et idéologiques immédiates. La perspective analytique choisie est de considérer, parmi d’autres aspects, une question qui se faufile entre les plis de ces différences et de ces oppositions, sur laquelle ces oppositions ont fini par apparaître beaucoup moins évidentes, où le consensus et la contestation se sont polarisés au-delà des schémas traditionnels ; une question, enfin, qui, tout au long de l’histoire du royaume d’Italie, a représenté un défi pour le processus de laïcisation de la société. Le viol des sépultures et restes humains a toujours été considéré comme une atteinte à la religion, codifié depuis le corpus de Justinien et soumis à l’excommunication par le droit canonique. Avant qu’un processus de séparation du trône et de l’autel fût accompli, la condamnation de la part de l’Église de la violation de sépulture en tant que sacrilège était suffisant pour en faire, y compris aux yeux des pouvoirs séculiers, un crime. Dans les États italiens, le rationalisme hygiéniste et anticlérical des Lumières et de l’Aufklärung a apporté des changements profonds dans les soins et la gestion des corps morts et de leur inhumation. Toutefois, la culture et la sensibilité italiennes ont continué à exprimer une certaine résistance à la sécularisation et à la médicalisation de la mort et de ses rituels, d’une manière souvent détachée de l’ancrage dans la foi catholique. L’indignation suscitée par toute manipulation ou violation de sépultures et de cadavres transcendait les clivages culturels et idéologiques traditionnels. Mais si ce consensus transversal reposait sur la reconnaissance de valeurs non réductibles aux préceptes d’une confession religieuse particulière, toute tentative de construire une protection des sépultures en tant que biens exclusivement sécularisés se révélait inadéquate.
Le combat des facultés catholiques face à l’enracinement de la république (1880-1914)
Authors: Biscay Myriam 
Published: February 2025

La naissance des facultés catholiques s’inscrit dans un combat idéologique : elles ambitionnent de diffuser leur doctrine défendant une société d’essence contre-révolutionnaire. Les jeunes facultés catholiques sont cependant rapidement fragilisées par la politique républicaine et en premier lieu par la loi du 18 mars 1880. Dès lors, en dépit des difficultés de recrutement des étudiants, elles n’entendent pas cesser leur combat dans ce nouveau contexte d’enracinement de la république.Malgré une marge de manœuvre limitée dans le cadre des programmes imposés, elles agissent par deux moyens principaux. D’abord, l’enseignement du droit doit se distinguer philosophiquement de celui enseigné dans les facultés d’État par l’introduction d’éléments tirés du dogme catholique et des doctrines chrétiennes. Ensuite, afin de ne pas se cantonner aux seuls étudiants inscrits dans les facultés catholiques, ces dernières œuvrent pour élargir le public visé.
La Revue catholique des institutions et du droit
Authors: Zarlenga Franck 
Published: February 2025

Au cours de la période qui va du premier numéro en janvier 1873 au lendemain de la loi de Séparation des Églises et de l’État, la Revue catholique des institutions et du droit ne publiera pas moins de trois cents articles traitants directement ou indirectement du droit d’association. La question apparaît donc comme fondamentale pour cette revue véhiculant les idées de l’intransigeantisme catholique contre-révolutionnaire. En 1906, la RCID se prononcera contre l’essai des associations cultuelles de la loi de 1905 parce que les principes mêmes sur lesquels étaient établies ces associations étaient en totale contradiction avec ceux sur lesquels était fondée l’Église. L’Église reposait en effet sur une hiérarchie ecclésiastique d’institution divine et non sur des associations de laïcs égaux tirant leur pouvoir d’un contrat de droit privé. La doctrine catholique de l’Église-société parfaite, dominante au xixe siècle, dont la revue se fera l’écho opiniâtre, ne pouvait tolérer que l’évolution des rapports entre l’État et l’Église ne réduisît cette dernière au rang de simple association conventionnelle de droit privé. Plus précisément, cette réduction du statut juridique de l’Église à celui d’association sera analysée par ces juristes de foi comme l’importation dans le droit des cultes en réforme, des doctrines collégiales des juristes protestants allemands des xviie-xviiie siècles, droit ecclésial dont l’empire était d’autant plus croissant, aux yeux intransigeants, qu’il s’exerçait dans un État gagné aux principes révolutionnaires et à la république.
La déclaration d’indépendance du Bas-Canada de 1838 : les derniers feux du républicanisme atlantique ?
Authors: Gallinella Fabien 
Published: February 2025

L’article propose une analyse de la déclaration d’indépendance du Bas-Canada de 1838 à partir d’une perspective : les rapports entre citoyenneté et représentation chez les républicains canadiens. En se focalisant sur des exemples concrets comme le juré judiciaire ou la milice, il est expliqué pourquoi ces insurgés de 1838 considèrent le système politique d’inspiration britannique de 1791 comme insuffisant, puis comment ils comptent remédier à ces imperfections. Les limites de la participation citoyenne dans l’hypothétique République bas-canadienne doivent aussi être prises en compte en s’appuyant sur deux exemples, celui des femmes et des Amérindiens.
Circulation et enracinement des épices : l’île Maurice,de la route au tourisme gourmands
Authors: Etcheverria Olivier , Pébarthe-Désiré Hélène 
Published: February 2025

Les épices sont à la fois un produit phare et l’illustration d’une logique circulatoire commerciale et coloniale. La « route des épices », notamment au XVIIIe siècle, montre un positionnement de l’île Maurice comme un jalon des échanges dans l’océan Indien. Les épices révèlent ensuite, à la fois des mobilités et des enracinements contemporains mondialisés et localisés dans la façon dont elles sont mobilisées à des fins patrimoniales et touristiques. Maurice est un lieu de mémoire et de vivacité d’une diversité culturelle dont la cuisine, et, à travers elle, les épices, sont une résultante. Le tourisme vivifie les pratiques culinaires et enrichit les usages, les discours et les imaginaires liés aux épices dans l’île.
Iglesia católica, una estructura institucional compleja
Authors: Morad Guadalupe 
Published: February 2025

La obra La Verdad los hará libres publicada en el 2023, recorre las acciones, expresiones y omisiones de los distintos miembros de la Iglesia católica en uno de los periodos más trágicos de la historia argentina, 1966-1983, en que la institución eclesiástica atravesó la gran renovación operada por el Concilio Vaticano II. Sus autores, además de considerar las numerosas investigaciones previas realizadas sobre la época, aportan el resultado del acceso a distintos archivos eclesiásticos disponibles a la consulta. A partir de lo compartido sobre la obra mencionada, en el conversatorio del 18 de octubre del 2023 en el Instituto de Estudios Histórico-Sociales (IHES) de Tandil (Buenos Aires, Argentina), este escrito se focalizará en la complejidad propia de la Iglesia católica, institución organizada en jurisdicciones o diócesis presentes en distintos estados nacionales, cuyos miembros – laicas y laicos, consagradas y consagrados, sacerdotes, congregaciones de religiosas y religiosos, y obispos –, son protagonistas en espacios eclesiales dinámicos y con niveles de responsabilidad diferentes.
Earned Print and Digital Media in Advancing Hypertension Management Services in Punjab, India: A Descriptive Study
Authors: Upadhyay Kritika , Goel Sonu , Jaswal Nidhi , Pratap Mahendra , Ghosh Lopa 
Published: February 2025

Abstract

Background:
Most often, the role of media in the wider dissemination of information about health and diseases is underscored. The present study aims to systematically analyze and describe the outreach of print and online-earned media generated during a “hypertension control project” undertaken in a state of North India.

Methods:
A descriptive cross-sectional analysis was conducted. All earned news stories published in print and online as part of the hypertension control project from January to November 2021 were included in the study. An integrated model of media communication was employed as an intervention method, which was created through a comprehensive literature study and Delphi methodology. Following a quantitative content analysis of earned media, a hypothetical value (in Indian Rupee) for print and online media was calculated.

Results:
Two hundred and eighty-five news items (154 print and 131 online) in total were published over an 11-month period, primarily (n = 153, 53.6%) in newspapers with over 70,000 readership. The earned media steadily increased over time, peaking in June and July. Most news items were feature articles (62.5%) followed by case stories (37.5%), with a prime focus on awareness generation (41.4%) among the public and increasing the capacity of stakeholders (35.1%). Press releases were highest at 53%, followed by press conferences (33.7%) and one-to-one interaction (13.3%). Most articles were focused on core hypertension (55%) and transfats (40.7%). The print and online news had a hypothetical cost of 152,970 US$ and 7,280 US$, respectively, which surpassed the resources spent on all project events.

Conclusions:
In the absence of financial support for paid media, earned media was strategically used to promote awareness about hypertension control.
Human Brucellosis Presenting with Rheumatic Manifestations: An Underdiagnosed Condition in Eastern India
Authors: Pandey Saurabh , Gupta Manoj Kumar , Rai Priyanka , Patra Arnab , Begum Nazneen Nahar , Halder Prantiki , Guha Subhashsish Kamal 
Published: February 2025

Abstract
Human brucellosis is a chronic systemic infection mostly presenting as afebrile illness with musculoskeletal complaints with organomegaly and diagnosis is based on serology. The diagnostic tests are sparsely available in India and even less prescribed. We report six cases of human of brucellosis presenting as fever with rheumatic manifestation along with their outcome.