bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Analisis Finansial Usaha Budidaya Ikan pada Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) di Kelurahan Sempaja Timur
Authors: Muhammad Irfan Nashrullah  , Qoriah Saleha  , Muhammad Syafril  
Published: January 2024

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kelayakan finansial usaha budidaya ikan air tawar pada POKDAKAN Kampung Bengkuring Karya dan Rundan Ali Sejahtera di Kota Samarinda, mengetahui perbandingan tingkat kelayakan antara usaha budidaya dengan sistem monokultur dan sistem polikultur, dan mengetahui faktor penghambat bagi pembudidaya. Penelitian ini sistem monokultur (ikan nila) layak secara finansial dengan nilai NPV: Rp 34.508.119, IRR: 99%, Net B/C Ratio: 4,80, PP: 1,246. Usaha budidaya ikan sistem polikultur (ikan nila dan lele) layak secara finansial dengan nilai NPV: Rp 51.952.582, IRR: 148%, Net B/C Ratio: 6,59, PP: 0,759. Usaha budidaya ikan sistem polikultur (ikan nila dan patin) layak secara finansial dengan nilai NPV: Rp 93.323.273, IRR: 198%, Net B/C Ratio: 9,16, PP: 0,546. Pola polikultur (ikan nila dan patin) menghasilkan kelayakan finansial paling baik. Kendala yang dihadapi pembudidaya ikan pada 2 POKDAKAN ini yaitu faktor alam, pertumbuhan ikan yang lambat, pakan yang mahal, dan keaktifan anggota.

The purpose of this study was to analyze the financial feasibility of freshwater fish farming at POKDAKAN Bengkuring Karya and Rundan Ali Sejahtera villages in Samarinda City, to find out a comparison of the level of feasibility between aquaculture with a monoculture system and a polyculture system, and to find out the inhibiting factors for cultivators. This research was conducted from July 2022 to July 2023 in the East Sempaja Village, Samarinda City. The sample is 8 respondents using purposive sampling technique. The results showed that the monoculture system of fish farming (tilapia) was financially feasible with an NPV value of NPV: IDR 34.508.119, IRR: 99%, Net B/C Ratio: 4,80, PP: 1,246. Polyculture system fish farming business (tilapia and catfish) is financially feasible with NPV: IDR 51.952.582, IRR: 148%, Net B/C Ratio: 6,59, PP: 0,759. Polyculture system fish farming business (tilapia fish and pangas catfish) is financially feasible with an NPV value of NPV: IDR 93.323.273, IRR: 198%, Net B/C Ratio: 9,16, PP: 0,546.. The polyculture system (tilapia and pangas catfish) produces the best financial feasibility. The constraints faced by fish cultivators in these 2 POKDAKAN are natural factors, slow fish growth, expensive feed, and active members.
STATUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DALAM PERSFEKTIF HUKUM POSITIF
Authors: Atmoko Dwi 
Published: January 2024

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Sekarang ini perkawinan yang tidak dibatasi oleh batas negara adalah suatu yang biasa terjadi karena dunia sekarang sudah seperti desa kecil. Akan tetapi karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi (privat) tetapi juga menjadi urusan negara (publik), sehingga negara berhak mengatur tata cara perkawinan warga negaranya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Â Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan yaitu Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaiman tertulis dalam Pasal 57 UUP, Â Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Bentuk atau cara perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia ini telah menimbulkan kontroversi bagi para ahli hukum.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP OPERASI TANGKAP TANGAN TERKAIT KASUS JUAL BELI JABATAN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
Authors: Pratama Andre , Nachrawi Gunawan 
Published: January 2024

Semakin canggihnya modus korupsi yang dilakukan oleh pelaku menjadi masalah serius bagi bangsa indonesia. Saat ini penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK). Kasus korupsi jual beli jabatan oleh pemerintah daerah sering kali terjadi. Pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK terkait kasus suap jual beli jabatan ini merupakan tindakan yang tepat. Tujuan penelitian menganalisis dan mengetahui tinjauan hukum terhadap kasus jual beli jabatan di lingkup pemerintah daerah dan mengetahui pelaksanaan operasi tangkap tanggan terkait kasus jual beli jabatan di lingkup pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Praktik jual beli jabatan di Indonesia menjadi salah satu jenis korupsi berupa suap yang sering terjadiÂ terutama pada sistem pemerintahan daerah, operasi tangkap tangan menjadi senjata utama bagi KPK dalam memberantas korupsi, Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK adalah hal yang sangat tepat, untuk menimbulkan efek jera bagi pejabat yang melakukan korupsi suap dalam jual beli jabatan.
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDANAAN UNTUK KEPENTINGAN TERORISME (Studi Kasus Putusan Nomor: 1387/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr)
Authors: Kaputra Risno , Amsori Amsori 
Published: January 2024

Pendanaan merupakan unsur utama dalam setiap aksi terorisme. Terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai tujuan tertentu, baik kepentingan politik, Kelompok dan golongan yang berdampak pada terusiknya keamanan.Â Terorisme terorganisasi dan mempunyai jaringan yang sangat luas, bermacam macam kelompok dan sangat tersembunyi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif karena mengkaji penegakan hukum pendanaan terorisme yang meliputi pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Terorisme akan tetap berjalan meskipun pimpinan mereka sudah ditangkapkan dan diamankan. Hal tersebut bejalan karena kegiatan dan pendanaan terhadap organisasi tersebut terus berjalan dan mengalir atas tanggung jawab dari orang yang dipercayai oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu, pendekatan secara suspectif tidak lagi dapat menjadi cara yang efektif, sehingga diterbitkan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2013 tentang sanksi pidana bagi seseorang yang menyalurkan dana untuk kepentingan terorisme.
PERLINDUNGAN GENERASI MILENIAL TERHADAP ANCAMAN NARASI TERORISME: TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
Authors: Irwanto Vandy Agus , Prabandani Hendra Wahanu 
Published: January 2024

RemajaÂ sebagaiÂ masaÂ peralihanÂ yaituÂ sudahÂ tidakÂ dapatÂ dikatakanÂ sebagaiÂ kanak-kanak,Â namunÂ iaÂ masihÂ belumÂ cukupÂ matangÂ untukÂ dapatÂ dikatakanÂ dewasa.Â Sehingga mudahÂ terprovokasiÂ danÂ dipengaruhiÂ berbagaiÂ isuÂ yangÂ disebarkanÂ melaluiÂ mediaÂ sosial. Media sosial menjadi sarana masifnya kelompok radikal melakukan propanganda. Target utama penyebaran paham radikal dan rekrutmen itu adalah generasi milenial yaitu remaja. Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GenerasiÂ milenialÂ mudahÂ terpaparÂ radikalisme, karena mereka dalam proses pencarianjati diri, sehingga akan sangat mudah terpengaruh dengan apa yang milenial baca. Karena milenial begituÂ akrabÂ denganÂ duniaÂ medialÂ sosialÂ yangÂ menyajikanÂ berbagai informasi secara instan dan Upaya pencegahan radikalisme di dunia maya akan sangat efektif jika dapat melibatkan elemen masyarakat dan BNPT dalam menghadapi penyebaran ideologi terorisme dan ideologi radikal intoleran di dunia maya.
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN TAX AVOIDANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN SUBSEKTOR BATU BARA
Authors: Budi Saksono , Asmonah Siti , Zena Zena 
Published: January 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatakan bukti empiris mengenai pengaruh good corporate governance, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan tax avoidance sebagai variable intervening. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui website www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel. Sebanyak 9 dari 21 perusahaan pertambangan subsektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 5 tahun pengamatan yaitu dari 2014 sampai 2018, sehingga diperoleh 45 sampel penelitian. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistik dan analisis jalur untuk menguji variable intervening dalam model penelitian. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menemukan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, Ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Good Corporate Governance dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Tax Avoidance berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Tax Avoidance tidak mampu memediasi pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap manajemen laba.
EVALUASI POGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Authors: Hartanto Chika Anastasya 
Published: January 2024

Kabupaten/ Kota layak anak merupakan status wilayah yang memiliki sistem pembangunan dengan dasar hak anak yang bermaksud agar program mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ironisnya hingga tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Timur belum mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak setelah pencanangannya di tahun 2017. Tentu saja hal itupun berdampak pada penyelenggaraan perlindungan anak, pemenuhan hak-hak anak, terlebih lagi pada pemenuhan klaster perlindungan khusus. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab hal tersebut terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan komponen evaluasi program KLA yang dapat menjadi bahan dan catatan penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya langkah-langkah analisis data dengan evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, Product) ialah reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada evaluasi program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagian telah memenuhi dimensi evaluasi model CIPP dan sisanya masih terdapat hal-hal kritis yang harus diupayakan kembali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dan pemenuhan klaster perlindungan khusus belum berjalan dengan optimal karena adanya hambatan baik dari internal maupun eksternal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya produk hukum yang spesifik tentang Kabupaten Layak Anak, kurangnya fasilitas dan dukungan baik dari sesama organisasi pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan pemerintah melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala guna mengoptimalkan pencapaian program.

Kata Kunci: Evaluasi, Kabupaten Layak Anak, Klaster Perlindungan Khusus.
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM KONTEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Authors: Idza Allisa Akhidatul 
Published: January 2024

Terjadinya peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis pada beberapa daerah di Indonesia melatarbelakangi kajian ini dibuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dampak dan solusi gelandangan dan pengemis pada konteks pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil kajian ini diperoleh bahwa upaya pengusiran gelandangan dna pengemis merupakan upaya penegakan ketertiban umum. Namun upaya tersebut tidak dapat menyelesaikan akar permasalahan gelandangan dan pengemis secara komprehensif. Kesimpulannya, terdapat 3 (tiga) dampak permasalahan gelandangan dan pengemis, diantaranya adalah berpotensi adanya gangguan terhadap ketertiban masayarakat, berpotensi adanya stigmatisasi dan diskriminasi dan adanya siklus kemiskinan. Adapun solusi yang dapat disampaikan untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan, rumah susun dan fasilitas penampungan, reintegrasi sosial dan psikososial, kebijakan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan sektor swasta.

Kata Kunci: Gelandangan dan Pengemis, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Tindakan Pengusiran.
A comparative study of altered hemodynamics in iliac vein compression syndrome
Authors: Assi Ismael Z. , Lynch Sabrina R. , Ricker Brian D. , Ranjane Siddhant V. , Williams David M. , Wakefield Thomas W. , Obi Andrea T. , Figueroa C. Alberto 
Published: January 2024

Introduction: Iliac vein compression syndrome (IVCS) is present in over 20% of the population and is associated with left leg pain, swelling, and thrombosis. IVCS symptoms are thought to be induced by altered pelvic hemodynamics, however, there currently exists a knowledge gap on the hemodynamic differences between IVCS and healthy patients. To elucidate those differences, we carried out a patient-specific, computational modeling comparative study.Methods: Computed tomography and ultrasound velocity and area data were used to build and validate computational models for a cohort of IVCS (N = 4, Subject group) and control (N = 4, Control group) patients. Flow, cross-sectional area, and shear rate were compared between the right common iliac vein (RCIV) and left common iliac vein (LCIV) for each group and between the Subject and Control groups for the same vessel.Results: For the IVCS patients, LCIV mean shear rate was higher than RCIV mean shear rate (550 ± 103 s−1 vs. 113 ± 48 s−1, p = 0.0009). Furthermore, LCIV mean shear rate was higher in the Subject group than in the Control group (550 ± 103 s−1 vs. 75 ± 37 s−1, p = 0.0001). Lastly, the LCIV/RCIV shear rate ratio was 4.6 times greater in the Subject group than in the Control group (6.56 ± 0.9 vs. 1.43 ± 0.6, p = 0.00008).Discussion: Our analyses revealed that IVCS patients have elevated shear rates which may explain a higher thrombosis risk and suggest that their thrombus initiation process may share aspects of arterial thrombosis. We have identified hemodynamic metrics that revealed profound differences between IVCS patients and Controls, and between RCIV and LCIV in the IVCS patients. Based on these metrics, we propose that non-invasive measurement of shear rate may aid with stratification of patients with moderate compression in which treatment is highly variable. More investigation is needed to assess the prognostic value of shear rate and shear rate ratio as clinical metrics and to understand the mechanisms of thrombus formation in IVCS patients.
Temporal evolution of roof collapse from tephra fallout during the 2021-Tajogaite eruption (La Palma, Spain)
Authors: Reyes-Hardy María-Paz , Biass Sébastien , Dominguez Lucia , Di Maio Luigia Sara , Frischknecht Corine , Bonadonna Costanza , Pérez Nemesio 
Published: January 2024

Although dominantly effusive, the 2021 Tajogaite eruption from Cumbre Vieja volcano (La Palma, Spain) produced a wide tephra blanket over 85 days of activity. About one month after the eruption onset, clean-up operations were implemented to mitigate the impact of tephra load on primary buildings. Here, we present a post-event impact assessment of 764 primary buildings, which expands our empirical knowledge of building vulnerability to tephra fallout to include impacts from long-lasting eruptions. Field observations are analyzed in the perspective of existing fragility curves, high-resolution satellite imagery and a reconstruction of the spatio-temporal evolution of the tephra blanket to characterize the evolution of roof collapse due to static loads over time. Thanks to a chronological correlation between the temporal evolution of tephra sedimentation and the timing of clean-up operations, we quantified their effectiveness in mitigating roof collapse. If no clean-up measures had been taken 11% of the surveyed buildings would have exceeded a 75% probability of roof collapse, while only 10 roof collapses have been observed (1.3% of the analysed buildings). This work provides key insights for further development of emergency plans for the management of long-lasting eruptions characterised by the sustained emission of tephra over weeks to months.
Response of granite residual soil slopes under dry–wet cycles
Authors: Mao Qiang , Guo Kai , Zhang Jiangwei , Xiao Guangning , Du Jianhang , Cheng Xiaohui , Guo Hongxian 
Published: January 2024

Granite residual soil is widely distributed in the southern coastal areas of China, and the slopes of granite residual soil are prone to instability and failure under the alternating action of rainfall and drying, which will cause great disasters to human society. In order to study the response mechanism of granite residual soil slopes under the alternating action of rainfall–drying–static–rainfall (RDSR), this study conducted indoor scaling model tests to analyze the response during dry and wet cycles. This study presented the response process of the slope under the influence of dry and wet cycles and discussed the change laws of slope deformation, water content, and matric suction. The results show that, under the alternating action of rainfall–drying–static–rainfall, 1) the network cracks on the slope form a dominant channel for rainwater seepage, which is the main reason for the rapid decline in soil anti-sliding ability within a short time; 2) at a rainfall intensity of 1.7–2.4 mm/min, the erosion effect of rain on the slope is obviously stronger than that of osmotic erosion, and the surface erosion failure of the granite residual soil slope tends to occur without an obvious sliding surface; 3) after the loss of matric suction over a certain period, the phenomenon of channeling and loss failure on the slope serve as a sufficient condition for slope instability failure but is not a necessary condition. The above research results are expected to provide the basis and reference for preventing and controlling landslide hazards in granite residual soil slopes under similar conditions.
Evolution of ocean circulation and water masses in the Guaymas Basin (Gulf of California) during the last 31,000 years revealed by radiolarians and silicoflagellates in IODP expedition 385 sediment cores
Authors: Velázquez-Aguilar M. , Pérez-Cruz L. , Urrutia-Fucugauchi J. , Marsaglia K. M. , Coria-Monter E. , Monreal-Gómez M. A. , Teske A. , Höfig T. W. , Aldama-Cervantes A. , Jiang S. D. 
Published: January 2024

The high-resolution analysis of radiolarians and silicoflagellates in sediments from Holes U1545A and U1549A drilled during IODP Expedition 385 in the Guaymas Basin, in the Gulf of California provides detailed insights into the evolution of ocean circulation and water masses, and its relation to Eastern Tropical Pacific Ocean climate conditions, over the past 31,000 cal years BP (based on AMS radiocarbon dates). In the pre-Last Glacial Maximum, the Guaymas Basin experienced alternating circulation patterns of California Current Water (CCW) and Gulf of California Water (GCW), with an extended presence of the Pacific Intermediate Water (PIW) owing to: amplified jet streams; southern movement of the California Current System (CCS) and the incursion of CCW into the gulf; and increased North Pacific Intermediate Water (NPIW) formation. The Last Glacial Maximum witnessed the incursion of CCW due to the stronger CCS. The dominance of the PIW indicates the expansion and formation of NPIW. The Heinrich-I event as manifested in the core record, displays two distinct patterns, one suggesting GCW-like dominance and the other, the occurrence of CCW. The Bølling-Ållerød interstadial featured the entry of Tropical Surface Water (TSW), GCW, and CCW, linked with the northward migration of the Intertropical Convergence Zone. In the Younger Dryas, CCW dominated, transitioning to GCW as colder climatic conditions and more intense CCS. The Holocene displayed alternating periods of TSW and GCW, with a modern monsoon regime from 7,600 to 1,000 cal years BP. From 1,000 cal years BP to the present the ITCZ shifted to the south.
Unlocking heirloom diversity: a pathway to bridging global challenges in modern apple cultivation
Authors: Aoun Mirella 
Published: January 2024

Reports indicate that climate changes will result in the extinction of a significant percentage of plant species even though many of these species contributed to crucial genetic traits that led to the development of domestic crops. In the past, the diversified range of plant species, varieties, and agricultural practices allowed agriculture production and local food systems to tolerate moderate climate variability. Today, industrial farming relies on very limited genetic diversity for commercial production. Narrowing the genetic base leads to higher susceptibility to environmental changes and diseases.Heirloom cultivars survived climate variations and extreme conditions but were abandoned in favor of a handful of commercial cultivars that dominate the food industry and fit the standards of the global food system. From a climate change perspective, it would be important to conserve heirloom cultivars to preserve biodiversity and make greater genetic diversity available to farming, which will lead to resilience and adaptation.