Bima Regional Government Policies in The Economic Development of Persons With Disabilities Perspective Inclusive Economic Development Index
Authors: Junaidin  , Ridwan  , Taufik Firmanto  , Gufran Sanusi  , Ainun Wulandari  , Nuratika  , Firdaus  , Nuruzzakiyah Salsabila  
Published: January 2024

Artikel ini merupakan hasil penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Bima dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas dari Perspektif Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Beberapa pendekatan digunakan, termasuk pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis. Kebaruan penelitian ini adalah pengungkapan kebijakan pemerintah daerah Kota Bima dalam mengembangkan ekonomi penyandang disabilitas dari perspektif indeks pembangunan ekonomi inklusif yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Diskusi menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bima belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di sektor pembangunan ekonomi. Indikasinya adalah masih banyak penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai tempat dalam kondisi sulit. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka terpaksa mengemis dan mengharap belas kasihan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Kondisi seperti ini bertentangan dengan tujuan mencapai indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Kesimpulan, kebijakan pemerintah daerah Kota Bima dalam pengembangan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, namun hal ini belum diimplementasikan secara optimal. Tidak ada kebijakan konkret dari pemerintah daerah yang dapat mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Begitu pula, upaya pemerintah daerah Kota Bima dalam mengembangkan ekonomi penyandang disabilitas dari perspektif indeks pembangunan ekonomi inklusif belum diimplementasikan secara optimal. Kebijakan ekonomi yang tidak diimplementasikan secara optimal mengakibatkan kualitas hidup penyandang disabilitas lebih rendah dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.

This article is the result of research on Bima City Regional Government Policy in Efforts to Develop the Economy of Persons with Disabilities from the Inclusive Economic Development Index Perspective. The method used in this research is the Normative Law research method. With several approaches used, including approximation Legislation, conceptual approach, philosophical approach, comparative approach, and analytical approach. The novelty of this research is the revelation of the Bima City regional government's policy in developing the economy of people with disabilities from an inclusive economic development index perspective that has never been found before. The discussion shows that the regional government of the city of Bima has not been fully able to fulfill the rights of persons with disabilities in the economic development sector. The indications are that there are still quite a lot of people with disabilities scattered in various places in dire conditions. In their daily lives they are forced to beg and expect mercy from others to fulfill their daily needs. Conditions like this are contrary to the goal of achieving an inclusive economic development index in Indonesia. Conclusion, local government policy Bima City in its economic development for people with disabilities can influence increased economic growth and the quality of human resources, however this has not been implemented optimally. There are no concrete policies from the regional government that can support increasing the capacity of human resources for people with disabilities to reduce poverty and inequality. Likewise, the Bima City regional government's efforts to develop the economy of people with disabilities from the perspective of the inclusive economic development index have not been implemented optimally. Economic policies that are not implemented optimally result in a lower quality of life for people with disabilities compared to other members of society.