bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
The Law of Circumcision for Women According to The Syafi'i Mazhab, Maqosidus Sharia, and Constitution
Authors: Mubarok Husni , Jamil M. , Syahputera Akmaluddin , Usmani Adnan Ahmed 
Published: January 2024

The implementation of self-circumcision in Indonesia was sheltered by the government, in this case, the Ministry of Health, in 2010 with the issuance of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1636/MENKES/PER/XI/ 2010 concerning Female Circumcision. Problems arose when the 2010 rule was repeated in 2014, resulting in discomfort among the people of Marbau District, North Labuhanbatu Regency. This study will analyze the enlightenment of the theory of legal certainty, maqashid asy-syari'ah, regarding Circumcision in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 in Marbau District, North Labuhanbatu Regency. The research method used the library (library research) and (empirical research). The Primary sources are observations, interviews, and Regulations of the Minister of Health in 2010 and 2014. The research results show that in terms of legal certainty theory, the Law is made so that it can be implemented by the community, while The 2014 repeal regulation is uncertain because it is difficult to implement. In the maqashid asy-shari'ah aspect, Circumcision is part of religious care (hifzud din), on the other hand, it does not mean that in the practice of Circumcision, harming girls or neglecting to protect oneself or one's soul (hifzhun nafs), but for the sake of giving obedience, and it is useful to control the lust of a girl when she grows up. Pelaksanaan khitan sendiri di Indonesia telah dinaungi oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. masalah muncul ketika aturan pada tahun 2010 ini dicabut pada tahun 2014, sehingga terjadi kegelisahan di tengah masyarakat Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian ini akan menganalisis tinjauan teori kepastian hukum, maqashid asy-syari`ah tentang Khitan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah pustaka (library research) dan (empirical research). Sumber primer, terdiri dari hasil observasi, dan wawancara, Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010, dan tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek teori kepastian hukum, hukum dibuat agar dapat dijalankan oleh masyarakat, sedangkan pencabutan aturan tahun 2014 tersebut menjadi suatu hal yang sifatnya tidak pasti, karena sulit dijalankan. Pada aspek maqashid asy-syari`ah, Khitan adalah bagian dari penjagaan agama (hifzud din), sebalik itu bukan berarti dalam praktik khitan mencelakai anak perempuan atau mengabaikan menjaga diri atau jiwa (hifzhun nafs), tapi demi memberikan kehormatan, dan bermanfaat mengontrol nafsu anak perempuan itu ketika dewasa
Fulfilling Child Rights Post-Divorce in Religious Courts Based on People's Economic Factors after Pandemic
Authors: Hak Nurmala , Barkah Qadariyah 
Published: January 2024

This writing aims to understand and analyze the Implementation and Obstacles of the Letter of the Directorate General of the Religious Courts Number 1669/DJA/HK.00/5/2021 Concerning the Enforcement of Guarantees to Protect the Rights of Women and Children Post-Divorce, bearing in mind that the community's economy after the pandemic will impact post-divorce children's rights at the Tulang Bawang Tengah Religious Court. This writing uses normative qualitative research methods with rule and case study approaches. The results of the first study found that the Implementation of the Letter of the Director General of the Religious Courts Number 1669/Dja/Hk.00/5/2021 concerning Guarantees for the Fulfillment of Children's Rights Post-divorce at the Tulang Bawang Tengah Religious Court after the pandemic has fulfilled the spirit of fulfilling children's rights after divorce on a few notes. The results of the second study found inhibiting factors such as the Petitum for divorce cases not entirely containing demands for fulfilling children's rights after divorce because the Petitum for divorce cases did not include the fulfilment of the rights of women and children after divorce, Determining the value of living for wives and children due to divorce which still varies, Aspects of implementing the decision (execution) if one of the parties is not present, and the Judge's understanding of the Ultra Petitum Partium Principle. Tujuan penulisan ini adalah memahami dan menganalisis Implementasi dan penghambat dari Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tentang Pemberlakuan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian, mengingat ekonomi masyarakat setelah pandemi akan berdampak dengan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan aturan dan studi kasus. Hasil penelitian pertama menemukan Implementasi Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/Dja/Hk.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pasca pandemi adalah telah memenuhi semangat pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dengan beberapa catatan. Hasil penelitian kedua menemukan faktor penghambat seperti Petitum gugatan perkara Cerai belum seluruhnya berisi tuntutan pemenuhan hak anak pasca perceraian, karena Petitum perkara perceraian belum mencantumkan tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Penentuan nilai nafkah bagi isteri dan anak akibat perceraian yang masih bervariasi, Aspek pelaksanaan putusan (eksekusi) bila tidak dihadiri salah satu pihak, dan pemahaman Hakim Terhadap Asas Ultra Petitum Partium
The Rights of an Apostate Wife Whom Her Husband Divorces Based On the Judgment of Islamic Religious Judges
Authors: Siregar Nurlaini Milo , Albani Muhammad Syukri , Yazid Imam 
Published: January 2024

This study aimed to analyze the rights of apostate wives divorced by their husbands, focusing on the Klaten Religious Court Number 0082/Pdt.G/2022 / PA decision. Klt. This study aims to fill the gap in Marriage Law No. 1 of 1974, revised into law No. 16 of 2019, and the compilation of Islamic law, which needs to provide detailed regulations on the legal consequences of post-divorce due to apostasy (riddah). This research uses normative juridical methodology (literature research) with a comparative approach to analyze the data. The study found that the decision of the Klaten Religious Court registered as 0082 / Pdt.G/2022 / PA. The Atos recognizes apostasy as one of the causes of the dissolution of marriage, as stated in the compilation of Islamic Law Article 114 reasons for the dissolution of marriage letter (h). The court granted the apostate wife the right to iddah and Mut'ah based on the Judge's view that apostasy could be grounds for marriage termination. As a result, the ex-wife has the right to apply for his rights. In conclusion, the decision of the Klaten Religious Court addressed the issue of the rights of apostate wives divorced by their husbands. However, it underscores the need for a more detailed and comprehensive legal framework to guide similar cases and protect the parties' rights. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hak-hak istri murtad yang diceraikan oleh suaminya, dengan fokus pada keputusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0082/Pdt.G/2022/PA. Klt. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam, yang tidak memberikan peraturan yang rinci mengenai konsekuensi hukum pasca perceraian karena apostasi (riddah). Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif (penelitian pustaka) dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis data. Studi ini menemukan bahwa keputusan Pengadilan Agama Klaten yang terdaftar sebagai 0082/Pdt.G/2022/PA. Klt, mengakui apostasi sebagai salah satu penyebab pembubaran pernikahan, seperti yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 Alasan Pembubaran Pernikahan huruf (h). Pengadilan memberikan hak iddah dan mut'ah kepada istri murtad, berdasarkan pandangan Hakim bahwa apostasi dapat dianggap sebagai alasan pemutusan pernikahan. Akibatnya, mantan istri berhak untuk mengajukan hak-haknya. Kesimpulannya, keputusan Pengadilan Agama Klaten mengatasi masalah hak-hak istri murtad yang diceraikan oleh suaminya. Namun, hal tersebut menggarisbawahi kebutuhan kerangka hukum yang lebih rinci dan komprehensif untuk membimbing kasus serupa dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam situasi seperti itu secara memadai.
The Legality of Lontong Kupang Culinary Tourism Typical of Sidoarjo Regency Against the Improvement of the Community's Economy Based on Islamic Law
Authors: Hadi Bawa Mulyono 
Published: January 2024

This research was conducted to describe the legality of the role of Kupang rice cake culinary tourism in increasing people's income from the perspective of Islamic law. The study was qualitative. This research is located on Kupang rice cake entrepreneurs in the Sidoarjo Regency area. Data collection techniques used in this study were direct observation, interviews and documentation. At the same time, the researcher's data analysis techniques are data reduction, data presentation, and data verification. The results of the study show that: first, the role of Kupang rice cake culinary tourism greatly influences the income of the surrounding community; second, the existence of Kupang Lontong culinary tourism plays a direct role in the community's economy, including a role in absorbing labour for the community's economy, especially the people around culinary tourism. The role of the economy in tourism is an opportunity for the community around a tourist attraction to have the opportunity to work for both staff and labourers; third, in the perspective of Islamic law, the existence of Kupang rice cake culinary tourism does not violate the provisions of Islamic law, both in terms of the legality of halal nafsihi and halal ghoirihi. Culinary tourism is included in the category of mutual help, namely helping in the field of work (opening other people's business opportunities), so it can be punished as a sunnah act. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan legalitas peran wisata kuliner lontong kupang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat perspektif hukum islam. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di kupang pengusaha lontong di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, peran wisata kuliner lontong kupang sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sekitar; kedua, Keberadaan wisata kuliner lontong kupang berperan langsung dalam perekonomian masyarakat, diantaranya berperan dalam penyerapan tenaga kerja bagi perekonomian masyarakat khususnya masyarakat sekitar wisata kuliner. Peran ekonomi dalam kepariwisataan merupakan peluang bagi masyarakat sekitar objek wisata untuk memiliki kesempatan bekerja baik untuk kepentingan staf maupun buruh; ketiga, dalam perspektif hukum islam, Keberadaan wisata kuliner lontong kupang tidak melangar ketentuan hukum islam, baik dari sisi legalitas kehalalan nafsihi maupun kehalalan ghoirihi. Wisata kuliner termasuk dalam kategori tolong menolong, yakni menolong dalam bidang pekerjaan (membuka peluang usaha orang lain), sehinga bisa dihukumi perbuatan sunah.
Inheritance Anomaly of Daughter “Batang Angkola” Based on Islamic Law And Common Law
Authors: Harahap Syahrini , Syam Syafruddin , Siregar Ramadhan Syahmedi 
Published: January 2024

This study aimed to determine and analyze the distribution of Angkola customary inheritance to daughters. The type of research was field research, with a qualitative descriptive method, and the approach used legal sociology and a state approach. In contrast, the data types used consisted of primary and secondary data. The findings were that the kinship system used by the Angkola tribe in the distribution of inheritance adheres to a patrilineal kinship system, so with this patrilineal system, the position and inheritance rights of daughters are not recognized by Angkola custom. Even though they are not classified as heirs, daughters can still get a share of their parent's inheritance utilizing Olong Ate, namely giving love from a brother to his sister without a nominal amount. With the concept of Olong Ate, the share received by Daughter cannot be determined; the share for Daughter may be less, more, or equal to the share for boys. If Daughter's share is equal to or bigger than the boys, then there is a clash between Angkola customary and Islamic inheritance laws. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta peninggalan adat Angkola kepada anak perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan metode deskriptif kualitatif, dan pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dan pendekatan negara. Sebaliknya, jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil temuan bahwa sistem kekerabatan yang digunakan suku Angkola dalam pembagian harta warisan menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga dengan sistem patrilineal ini kedudukan dan hak waris anak perempuan tidak diakui oleh adat Angkola. Meski tidak tergolong ahli waris, anak perempuan tetap bisa mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya dengan memanfaatkan Olong Ate, yaitu pemberian kasih sayang seorang kakak kepada adiknya tanpa nominal. Dengan konsep Olong Ate, bagian yang diterima Putri tidak bisa ditentukan; bagian untuk anak perempuan mungkin lebih sedikit, lebih banyak, atau sama dengan bagian untuk anak laki-laki. Jika bagian anak perempuan sama atau lebih besar dari anak laki-laki, maka terjadi perselisihan antara hukum adat Angkola dan hukum waris Islam
Strategy to Increase Market Share of Bank Syariah Indonesia (BSI) in North Sumatra Region
Authors: Pratiwi Anisa , Soemitra Andri , Dalimunte Ahmad Amin 
Published: January 2024

This study aims to find out how the top priority strategy for increasing BSI market share in North Sumatra by presenting internal and external conditions that have been carried out and discussed with experts. Then as an alternative to additional policies, the researcher also explained some of the urgency of handling that needs to be applied so that market share development can be directed. The method used is a SWOT analysis. there were seven respondents who filled out their respective questionnaires. Based on the results of the SWOT analysis, the quadrant of strategies obtained after being processed in the IFAS and EFAS matrices is a defensive strategy. This strategy means that it is necessary to minimize weaknesses and avoid threats. The results obtained from the SWOT analysis can be read with a SWOT quadrant that shows the Diversification strategy contained in the ST (Strength – Threat) strategy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi prioritas utama peningkatan pangsa pasar BSI di Sumatera Utara dengan menghadirkan kondisi internal dan eksternal yang telah dilakukan dan didiskusikan dengan para ahli. Kemudian sebagai alternatif kebijakan tambahan, peneliti juga menjelaskan beberapa urgensi penanganan yang perlu diterapkan agar pengembangan pangsa pasar dapat diarahkan. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT. ada tujuh responden yang mengisi kuesioner masing-masing. Berdasarkan hasil analisis SWOT, kuadran strategi yang diperoleh setelah diproses dalam matriks IFAS dan EFAS merupakan strategi defensif. Strategi ini berarti bahwa perlu untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Hasil yang diperoleh dari analisis SWOT dapat dibaca dengan kuadran SWOT yang menunjukkan strategi Diversifikasi yang terdapat dalam strategi ST (Strength – Threat).
Legal Analysis Regarding Deed Recognition of Debt Which Is Followed By Authority to Sell With Guarantee of Land Rights (Case Study of Cassation Voniss Number: 1011/K/Pdt/2014)
Authors: Aman Chairul 
Published: January 2024

There are relationships that have legal consequences and there are relationships that do not have legal consequences, relationships that have legal consequences give rise to rights and obligations, this makes the law develop rapidly so as well as contract law. In its development, the existing law is accompanied by the progress of reform in the field of law and legislation. The interaction of an increasingly universal society often brings conflicts of law in theory and practice, another result of this interaction is the emergence of various forms of agreements. The description in this journal raises issues that are still unanswered regarding the existence of a Mortgage Agreement Deed (APHT) which then arises or is followed by a Debt Recognition with guaranteed land rights accompanied by the power to sell. This research is classified as a normative research type, namely research on provisions relating to the power to sell on land rights guarantees based on the Deed of Debt Recognition through a juridical analytical descriptive approach. The result of this research is that the Deed of Recognition of Debt with guaranteed land rights followed by a power of attorney to sell basically does not conflict with the provisions of the applicable laws and regulations. Keywords: Abstract: Ada hubungan yang mempunyai akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian. Pada perkembangannya, hukum yang ada ini dibarengi dengan kemajuan pembaruan dibidang hukum dan perundangan. Interaksi dari masyarakat yang semakin universal seringkali membawa benturan hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi ini adalah munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Adapun uraian dalam jurnal ini mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab menyangkut adanya Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian timbul atau diikuti dengan adanya Pengakuan Utang dengan jaminan hak atas tanah yang disertai kuasa menjual. Penelitian ini tergolong jenis penelitian normatif yaitu penelitian terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kuasa menjual atas jaminan hak atas tanah yang berdasarkan pada Akta Pengakuan Utang melalui pendekatan deskriptis analitis yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah Akta Pengakuan Utang dengan jaminan hak atas tanah yang diikuti dengan surat kuasa menjual pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Connected Type Integrated Science Learning Model of Student Learning Outcomes: Meta-Analysis
Authors: Febriya Dhea , Asrizal  , Usmeldi  
Published: January 2024

Research Meta-analysis it aims to see magnitude of influence Integrated Science Learning Model Connected to the learning outcomes of participants educate. The research method used is meta-analysis, with a research sample amount 15 scientific articles that have been published through Google Scholar accredited _ And indexed Sinta, discussing national scale Integrated Science Learning Model Connected to learning outcomes, in 2012 - 2022. The research results obtained: Effect Integrated Science Learning with the Connected Model at the education level obtained an effect size value at the junior high school level that was higher than at the elementary school level and high school, Influence The Integrated Science Learning Model Connected obtained an effect size value eye lesson chemistry higher than physics, biology and Integrated IPA, and Influence Integrated Science Learning the Connected Model on learning outcomes has the highest effect when use type statistics Pretest - posttest one group only.
Implementation of Student Learning Independence in Ethnoscience-Oriented Force Topics Through Problem Based Learning (PBL) Learning Model
Authors: Wahyuni Elsa , Fitria Yanti , Solfema  , Hidayati Abna 
Published: January 2024

This research is motivated by the low independence of science learning of elementary school students. This research aims to determine the effect of the application of the Ethnoscience-Oriented Problem Based Learning (PBL) model on the learning independence of students in class IV Elementary School. The type of research used is Quasi Experimental. The study population was grade IV elementary school students in Gugus IV Padang City T.A 2023/2024. The sampling technique used was simple random sampling obtained at SDN 28 Padang Sarai in class IVB as the experimental class and class IVA as the control class. The instrument used in this research is a questionnaire instrument. Questionnaires are used to measure student learning independence in science learning for grade IV elementary school students. The data analysis technique in this study used an independent sample t test, Based on the results of the study, the results obtained: The significance value of 0.000 < 0.05, then in accordance with the basis for decision making, it is found that H0 is rejected and Ha is accepted, which means that the learning independence of students in science learning is significantly high which is taught with the PBL Ethnoscience-Oriented learning model compared to conventional learning.
Green Accounting Analysis in Public and Private Hospitals
Authors: Sri Madona Saleh  , Elfina Yenti  , Atika Amor  
Published: January 2024

This study aims to determine the applicationof environmental prevention costs, environmental detection costs, internal environmental failure costs and external environmental failure costs in public and private hospitals in Batusangkar. The type of research used is a field research using quantitative methods to see how enviromental accounting is applied in public and private hospitals in Batusangkar. The results of this study indicate that the Hanafiah Hospitals has implemented IPAL properly in accordance with the Minister of Environment Regulation No. 11 of 2020 PP of 2021 but not all categories of Enviromental costs according to Hansen Mowen issued by the RSUD. While at the Harapan Ibunda Hospitals also has its own IPAL facility to manage its waste according the Minister of criteria only the city goverment in the relevant sector conducts an evaluation.