bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISA KEGAGALAN KONTRAKTOR DALAM PROSES TENDER SISTEM E-PROCUREMENT PADA PROYEK PEMKOT SURABAYA TAHUN
Authors: Abimantara Grandisa Cahya , Purwito Agus 
Published: November 2023

Dalam memilih kontraktor yang berkualifikasi diperlukan proses pemilihan yang disebut pelelangan (tender). Tender adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan dan menunjuk perusahaan yang paling layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan Proses tender memiliki beberapa tahapan, mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran, pemberian penjelasan (aanwijzing), penyampaian, pembukaan, hingga evaluasi dokumen penawaran. Dalam pelaksanaan proses tender proyek konstruksi terdapat berbagai faktor. Faktor-faktor yang diteliti berdasarkan kombinasi beberapa literature dan hasil penelitian terdahulu meliputi empat faktor yaitu; karakteristik administratif (X1), karakteristik teknis (X2), karakteristik harga (X3), karakteristik klarifikasi (X4). Berbagai faktor tersebut perlu diteliti oleh para pemangku kepentingan agar dapat mengantisipasi kerugian yang terjadi sedini mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan kontraktor dalam proses tender dengan sistem elektronik. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan mata anggaran proyek Tahun 2018. Responden penelitian ini adalah para penyedia jasa konstruksi (kontraktor) proyek Kota Surabaya yang tergabung dalam anggota GAPENSI 2018. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dan wawancara dengan memakai instrument Skala linkert 1-5. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian sisa kemampuan paket atau disingkat SKP (X1.1) dan kurangnya dukungan supplier (X2.1) adalah faktor yang paling dominan menyebabkan kegagalan, sedangkan faktor-faktor lainnya merupakan faktor yang perlu diperhatikan juga untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya kegagalan. Kata kunci : faktor, kegagalan, proyek konstruksi, tender
ANALISIS OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE TIME COST TRADE OFF (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Basement Kawasan Balai Pemuda)
Authors: Vebiola Nungky Eka , Waskito Johan Paing Heru 
Published: November 2023

Abstrak: Perencanaan Proyek Pembangunan Basement Kawasan Balai Pemuda, dibutuhkan perhitungan berbagai variabel pekerjaan yang menyangkut sumber daya yang terbatas seperti waktu dan biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan aktivitas jaringan kerja yang optimal dengan metode Critical Path Method (CPM) dan Microsoft Project, dan mendeskripsikan waktu dan biaya proyek yang efisien dengan metode Time Cost Trade Off (TCTO). Proyek Pembangunan Basement Kawasan Balai Pemuda dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu normal selama 513 hari. Dari penerapan metode TCTO didapatkan efisiensi waktu pengerjaan proyek dengan 4,87 persen dengan selisih percepatan 25 hari kerja, dengan menggunakan percepatan diperoleh biaya optimal adalah Rp.69.606.670.215,84 dari biaya normal Rp.69.682.237.709,82. Untuk efisiensi biaya adalah 0,12 persen dengan selisih biaya normal adalah Rp. 75.567.493,98. Kata Kunci: Critical Path Method (CPM), Microsoft Project, Time Cost Trade Off (TCTO)
PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG HOTEL HUDA MENGGUNAKAN METODE SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN KHUSUS DI KOTA YOGYAKARTA
Authors: Huda Thoriqul , Khatulistiani Utari 
Published: November 2023

Abstrak. Perencanaan struktur gedung struktur beton bertulang di wilayah gempa tinggi, tata cara perhitungan yang digunakan berdasarkan SNI 2847:2013 menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus. Struktur gedung hotel HUDA terdiri dari 10 lantai dan atap. Lokasi gedung di kota Yogyakarta termasuk gempa tinggi zona 6. Perencanaan mengacu pada peraturan pembebanan gempa SNI 1726:2012 dan peraturan pembebanan struktur gedung PPIUG 1983. Metode yang digunakan dalam perhitungan beban gempa adalah metode analisa statik ekivalen. Untuk analisa gaya gaya dalam berupa beban vertikal dan beban lateral yang terjadi pada struktur gedung Hotel, menggunakan program SAP 2000V21, sedangkan rasio penulangan pada kolom dan sloof menggunakan program bantu PCA Column dan gambar hasil perhitungan menggunakan program AutoCad 2017. Dari seluruh hasil perhitungan, didapat nilai simpangan antar lantai gedung tingkat desain yaitu 5,671 mm lebih kecil dari nilai simpangan gedung tingkat ijin yaitu 61,54 mm. Kontrol TRayleigh diperoleh yaitu 0,469 detik lebih kecil dari T empiris yaitu 1,291 detik. Persyaratan strong column weak beam untuk kuat lentur kolom diperoleh Sigma yaitu 1850,76 kNm yaitu 1797,472 kNm, dan gaya geser dalam HBK 4 balok adalah geserVn yaitu 3951,26 kN lebih besar yaitu 2509,71 kN. Hasil perencanaan tersebut sesuai peraturan dan persyaratan SNI 2847:2013 dan SNI 1726:2012 telah terpenuhi sebagai gedung tahan gempa.Kata kunci: Gedung, Beton Bertulang, SRPMK, Tahan Gempa.
PERENCANAAN GEDUNG APARTEMEN D’RINI 10 LANTAI DENGAN STRUKTUR BETON RINGAN BJ 1760 KG/M3 BERTULANG TAHAN GEMPA MENGGUNAKAN SRPMK
Authors: S.E Maria Yuliana , Machmoed Soerjandani Priantoro 
Published: November 2023

ABSTRAK: Struktur Gedung Apartemen d’Rini direncanakan menggunakan konstruksi beton ringan bertulang. Beton ringan adalah beton yang memiliki berat jenis lebih ringan daripada beton pada normal. Material beton ringan yang digunakan pada perencanaan ini adalah menggunakan styrogravel sebagai pengganti agregat kasar sehingga dapat menurunkan berat jenis beton menjadi lebih ringan. Styrogravel merupakan produk turunan hasil diversifikasi limbah styrofoam, dengan campuran yang digunakan adalah 75 persen styrogravel dan 25 persen kerikil sehingga berat jenisnya didapat BJ 1760 kg/m3.Gedung direncanakan berada di kota Sulawesi yang termasuk wilayah gempa tinggi, sehingga untuk menahan beban gempa yang terjadi gedung apartemen ini memerlukan sistem penahan gempa. Pada perencanaan ini menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus (SRPMK). Sistem rangka pemikul momen khusus adalah komponen struktur yang mampu memikul gaya akibat beban gempa dan direncanakan untuk memikul lentur. SRPMK direncanakan dengan mengacu pada persyaratan Strong Column Weak Beam yang selalu dipakai untuk mendesain struktur dengan tingkat daktilitas tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang digunakan pada perencanaan ini diantaranya SNI 03-1726-2012, SNI 03-1727-2013 dan SNI 03-2847-2013.Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, diambil kesimpulan bahwa gedung apartemen ini mampu menjadi bangunan tahan gempa, yang bisa merespon gempa dengan sikap bertahan dari keruntuhan. Struktur bangunan apartemen d’Rini telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku untuk perencanaan bangunan tahan gempa yang sesuai dengan SNI 2847-2013, kontrol Strong Column Weak Beam dimana syaratnya SigmaMnc adalah 2507,69 kNm lebih kecil dari/sama dengan 1,2 SigmaMnb adalah 1508,5 kNm. Struktur gedung apartemen ini juga mampu memperkecil kemungkinan terjadinya keruntuhan, yang diketahui dari hasil perhitungan simpangan horisontal struktur yang terjadi sebesar 65,75 mm tidak melebihi simpangan ijin sebesar 80 mm.. KATA KUNCI : Struktur Beton Ringan Bertulang, Beton Styrogravel, Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus, Struktur Tahan Gempa
Impacto da liberação proximal do gastrocnêmio medial na fascite plantar: “rapid review”
Authors: Santos Prata Sérgio Damião , Mizusaki Jorge Mitsuo , Ferreira Lívia dos Reis 
Published: November 2023

A fascite plantar é uma condição comum e multifatorial do pé, tratada por cirurgiões ortopédicos mundialmente. É autolimitada e responde ao tratamento conservador em quase 90% dos pacientes dentro de um ano. A redução da dorsiflexão do tornozelo é, possivelmente, o fator de risco mais importante para o seu desenvolvimento. O tratamento cirúrgico é indicado quando há falha no tratamento conservador. Objetivo: Esta revisão busca avaliar a eficácia da liberação proximal do gastrocnêmio medial na fascite plantar. Métodos: Foi feita uma busca eletrônica de artigos. Foram considerados como critérios de elegibilidade ensaios clínicos prospectivos, randomizados, comparativos e em cadáveres de 2012 a 2022, com casuística mínima de 10 pacientes e com seguimento maior ou igual a um ano. Resultados: Foram identificados oito artigos em língua inglesa para serem analisados. Conclusão: Embora a liberação proximal isolada do gastrocnêmio medial seja a técnica preferida pelos autores para a maioria dos pacientes, existem poucos estudos com alto nível de evidência que comprovem sua eficácia a longo prazo na fascite plantar.
Nível de evidência I. Tipo de estudo: Avaliação de resultados.
JERARQUÍAS DE CIUDADANÍA EN EL NUEVO ORDEN GLOBAL
Authors: Castles Stephen 
Published: November 2023

En Citizenship and Migration: Globalization and the Politics of Belonging publicado en 2000, Alastair Davidson y yo mostramos que la globalización y la migración revelan serios desafíos para la ciudadanía. Este artículo va más allá, al examinar los cambios que resultan de la emergencia de una nueva constelación de la política internacional, a la que me refiero como el sistema jerárquico del estado-nación. El sistema bipolar de la guerra fría está siendo reemplazado por una nueva dicotomía entre el norte y el sur, pero con un único superpoder que domina a ambos. Por primera vez en la historia, la mayor parte de la gente en el mundo tiene el estatus jurídico de ciudadanía y vive en sociedades políticamente organizadas bajo la forma jurídica de los estados-nación democráticos. Aunque todos los estados-nación son formalmente iguales en estatus, hay en realidad una jerarquía en rela- ción a factores tales como el derecho internacional, reglas sobre comercio, monopolio de los medios de destrucción masiva e influencia en el gobierno global. Esto hace que sea necesario cambiar la noción de una ciudadanía contradictoria y diferenciada, que esbozamos en 2000, por una noción de ciudadanía jerárquica, basada en agudas diferencias en el grado de capacidad y derechos que la ciudadanía de los distintos tipos de estado confiere. La ciudadanía jerárquica ayuda a configurar los derechos y oportunidades en la vida de los diferentes grupos en el plano internacional y nacional. Está unida estrechamente a discursos sobre la naturalidad de la violencia y el caos en el sur, lo que ayuda a legitimar el dominio del norte.
LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ESTADO MODERNO. (¿QUÉ HACE MODERNO AL DERECHO MODERNO?)
Authors: Correas Óscar 
Published: November 2023

Este texto tiene por objeto presentar los derechos humanos como derechos subjetivos y, por tanto, como recurso discursivo propio de la sociedad moderna. Los derechos subjetivos son una estrategia discursiva en virtud de la cual los individuos han perdido su contacto con sus compañeros de la sociedad civil, y se encuentran aislados, en relación única con una ficción a la que el propio discurso del derecho llama "estado". Los ciudadanos han sido despojados de la posibilidad de dirigirse a los otros miembros de la sociedad civil y obligados, en sus conflictos con ellos, a dirigirse a funcionarios especiales que se encargarán de suprimir el conflicto por la vía del ejercicio de la fuerza en contra de alguno de los litigantes. Esta estrategia discursiva constituye al individuo en ciudadano, y se convierte en la manera lingüística de estar en el mundo moderno o burgués. La estrategia del derecho subjetivo es lo que hace moderno al derecho moderno. Los derechos humanos, por su parte, son todas las expectativas y aspiraciones de los individuos de la sociedad capitalista, que no pueden ser sino mencionadas en términos de "derechos", puesto que este discurso es el que los constituye en ciudadanos. Así, toda aspiración humana se convierte -puede convertirse- en "derecho", que es la peculiar manera lingüística que la modernidad ofrece a los individuos para hablar de sus aspiraciones.
ENTRE INTERVENCIÓN Y <em>LAISSER-FAIRE</em> (EL SISTEMA Y LOS PRINCIPIOS DE TURGOT)
Authors: Vergara Francisco 
Published: November 2023

Los historiadores de las ideas han comprendido mal, frecuentemente, a los fundadores del liberalismo. A menudo, dicen que autores como Adam Smith o Turgot son incoherentes en su adhesión a un supuesto .principio de no intervención estatal, ya que constatan que esos autores clásicos defienden numerosas intervenciones estatales en la economía. Pero la verdad es que ninguno de los grandes economistas, ya sea franceses o británicos, han profesado nunca un principio tan absurdo como ese de la no intervención. Sí han defendido vigorosamente, en cambio, otros principios rivales, como el de la defensa estatal de los derechos naturales, el de la utilidad pública o el de laisser-faire (a no confundir con el de no intervención).
DOÑA LUZ (SELECCIÓN DE TEXTOS)
Authors: Valera Juan 
Published: November 2023

Quien esto escribe no tiene manías o predilecciones aristocráticas. Al contrario, siempre se ha obstinado en creer que no vale menos la gente de los lugares que la más encopetada de la corte. Mutatis mutandis, todo le parece lo mismo: la mujer del alcalde es igual a una emperatriz o reina, la del escribano equivale a la duquesa más en moda de Madrid y el majo Fulanito se le antoja más brioso y gallardo, buen jinete, seductor, afable y ameno que el más perfecto dandy de cuantos ha conocido...
NORBERTO BOBBIO: UN SOCIALISTA LIBERAL. HOMENAJE A UN MAESTRO
Authors: López Calera Nicolás 
Published: November 2023

Norberto Bobbio es una de las grandes figuras del pensamiento político y jurídico de nuestro tiempo. Se puede afirmar con motivos que Bobbio, junto con Kelsen, Hart, Rawls, Habermas y Dworkin, ha sido uno de esos grandes maestros de la filosofía jurídica y política del siglo XX que quedarán como clásicos...
CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y ASAMBLEAS CONSTITUYENTES: EL FUNDAMENTO DEL CONSTITUCIONALISMO EN LA PRIMACÍA DEL MOMENTO CONSTITUYENTE
Authors: Turégano Mansilla Isabel 
Published: November 2023

Algunos de los argumentos que pretenden justificar el constitucionalismo desde la asunción del valor de la democracia atribuyen alguna relevancia normativa al sujeto o al procedimiento de elaboración de la constitución, considerando incompleta o incorrecta la mera apelación a una teoría de la justicia basada en derechos. Aunque los argumentos tienen orígenes heterogéneos es posible reconstruir algunos de los presupuestos que están en su base y que pueden reconducirse a los siguientes: la primacía de la democracia sobre los derechos, conforme a la que éstos cobran su sentido pleno en el principio de soberanía popular; una estrategia dualista para la que no todas las decisiones políticas son cualitativamente iguales y que prima la política constitucional sobre la política legislativa ordinaria; una actitud de desconfianza hacia la representación ordinaria y la exigencia de un procedimiento diferente y más exigente para la creación y la reforma constitucional; y, por último, la neutralidad metaética y la irrelevancia de una teoría ontológicamente objetivista. A partir de estos presupuestos se han empleado principalmente dos tipos de instrumentos argumentativos para dar prioridad a la decisión constituyente y fundar en ella la supremacía de la constitución. Por una parte, se ha considerado que la analogía de las situaciones de debilidad de la voluntad individual con la democracia constitucional justifica la extensión del instrumento del precompromiso para dar cuenta de las restricciones constitucionales como vínculos autoimpuestos. Por otro lado, se ha planteado que un concepto jurídico de poder constituyente sirve para dar prevalencia a las decisiones “populares” adoptadas en una práctica deliberativa amplia frente a las decisiones parlamentarias.
EL COMPROMISO DE LAS ELITES: ILUSTRACIÓN ECONÓMICA E INSIGNIFICANCIA POLÍTICA
Authors: Montalvo Manuel 
Published: November 2023

El objeto de este artículo es demostrar que la democracia es una norma que cumple las funciones de creación y distribución de riqueza y de promover seguridad y estabilidad al marco político y legal de la sociedad. Estas funciones se desprenden del pensamiento contenido en la ilustración económica, afín a los intereses de las elites al permitirles conservar y propagar el poder económico mediante la preservación de derechos amparados bajo las ficciones del poder compartido e igualdad política de los individuos, quienes vienen determinados por una racionalidad limitada, difusa, errática y volátil, con la que cumple con la norma democrática, la cual se desdobla en dos opuestos: la irrelevancia de la acción de votar para los individuos y la relevancia del resultado para los partidos políticos, que organizados bajo directrices leninistas, compiten como oligopolios en el mercado político. La organización leninista y la conducta de empresa capitalista provocan que en los partidos impere lo que en este ensayo se denomina el principio de insignificancia, desencadenante de la creación de líderes bajo la fórmula del mediano insignificante, promedio representativo de los individuos que forman la burocracia del partido.
EL ESTADO INVERTEBRADO
Authors: Montalvo Manuel 
Published: November 2023

Este artículo tiene como finalidad plantear la crítica al federalismo fiscal en cuanto modelo normativo de reparto de competencias en un espacio político descentralizado; y ello, en tres planos: el primero está en orden a decir que el federalismo fiscal es el resultado de un proceso histórico de descentralización de las funciones estatales, una consecuencia de lo que ha sucedido, y no lo que debe suceder cuando el modelo se aplica; segundo, al tratarse de un modelo normativo, su validación empírica está fuera de lugar y sus posibilidades de realización se hallan muy constreñidas debido a la alta restrictividad de sus hipótesis, lo que no es contrario a su aplicabilidad con fines ideológicos cuando se desencadenan los procesos de descentralización que tienen como resultado último, caso del llamado “Estado de las Autonomías” desarrollado a partir de la Constitución Española de 1978, abocado a desembocar en una forma confederal. Por último, debido a las economías externas que crea y propaga, además de los conflictos entre instituciones periféricas, propiamente la descentralización carece de sentido e invoca acometer los fines de política económica desde la modernidad de un nuevo Estado mundializado.
LA DECONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE PROPIEDAD. UNA APROXIMACIÓN INTERCULTURAL A LOS DERECHOS TERRITORIALES INDÍGENAS
Authors: Martínez De Bringas Asier 
Published: November 2023

El objetivo de este trabajo es diseñar los contenidos de la tríada pueblos indígenas-hábitat-territorio desde una perspectiva “descolonial”. Estructuraremos el escrito en cuatro momentos: a) donde procederemos a establecer una serie de aclaraciones terminológicas, como territorialidad, recursos naturales, biodiversidad, en el marco de sentido de los pueblos indígenas, y cómo estos mismos términos son asumidos de manera diferente por el derecho occidental; b) donde desarrollaremos un balance crítico de la irrupción de las exigencias indígenas en los acuerdos ambientales multilaterales, desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas; c) donde abordaremos los elementos centrales y polémicos de este excitante diálogo intercultural, como es el de Territorialidad indígena; d) analizaremos la jurisprudencia que ha venido desarrollando los últimos años la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (I.D.H.), conscientes de que nos encontramos en la antesala de un Derecho Intercultural latente en los informes y sentencias de estas dos instituciones jurídicas.
CIUDADANÍA, FAMILIA Y MUJER INMIGRANTE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Authors: Soto Moya Mercedes 
Published: November 2023

La mayor sensibilización social, legal y judicial sobre la necesidad de erradicar la violencia de género en el ámbito doméstico demanda de todas las instituciones públicas una respuesta adecuada y efi caz para salvaguardar los derechos de las mujeres. Este artículo tiene como objetivo fundamental poner de relieve la solución legislativa que se ha dado a este problema en relación con las mujeres nacionales de terceros Estados. Los legisladores comunitario y español han incluido preceptos relativos a la violencia de género en el ámbito doméstico para tres grupos de mujeres: a) mujeres casadas o que son pareja registrada de nacionales comunitarios, E.E.E., suizos o españoles; b) mujeres casadas con nacionales de terceros Estados; c) mujeres que se encuentran en España, casadas o no, en situación irregular. La legislación que se analiza sólo regula la situación jurídico-administrativa a la que es factible acceder si se es víctima de esta clase de violencia. Es decir, qué tipos de autorizaciones pueden concederse y qué posibles “beneficios” se pueden obtener, pero solo en el plano documental. No se estudia, por tanto, ni la respuesta penal, ni la respuesta civil a la violencia de género.
LA “NUEVA” ESCLAVITUD
Authors: Casadei Thomas 
Published: November 2023

Este trabajo trata sobre la esclavitud del siglo XXI, tomando como presupuesto la historia de la (vieja) esclavitud, centrándose en una caracterización de la nueva esclavitud que ha surgido en el complejo fenómeno migratorio internacional actual y en el contexto de la globalización económica. Se analizan las formas de esclavitud contemporáneas, entre las que destaca la trata o tráfico de seres humanos, especialmente de mujeres y niños para su explotación sexual, junto al trabajo forzado y otras formas modernas de explotación personal. Finalmente, para hacer frente y acabar con la nueva esclavitud se propone un cambio de perspectiva en el enfoque de los derechos sociales como derechos a una vida digna de todas las personas, tengan la consideración de ciudadanos o no.
UN PANORAMA DE FILOSOFÍA JURÍDICA Y POLÍTICA (50 AÑOS DE ANALES DE LA CÁTEDRA FRANCISCO SUÁREZ)
Authors: Mercado Pacheco Pedro 
Published: November 2023

Los Anales de la Cátedra Francisco Suárez cumplen cincuenta años desde su fundación en el año 1961. En la conmemoración de un aniversario de estas características parece obligado hacer algún tipo de balance del tiempo transcurrido y del trabajo realizado. Sin embargo, no voy a cometer la osadía de dar cuenta en esta presentación de la historia pormenorizada de los ACFS durante estos cincuenta años. Una historia que, por lo demás, ya ha sido narrada por protagonistas directos en estas mismas páginas.
COSMOPOLITISMO DESPUÉS DEL 11 DE SEPTIEMBRE
Authors: Held David 
Published: November 2023

Este ensayo comienza invitándonos a reflexionar sobre el 11 de septiembre en el contexto de otras tragedias y situaciones conflictivas y a situar los acontecimientos en un marco histórico y de valoración más amplio si queremos encontrar una forma satisfactoria de dar sentido al 11 de septiembre, y a las distintas respuestas a éste. El autor propone una concepción cosmopolita del orden mundial que afirma el status moral irreducible de todas y cada una de las personas y, paralelamente, rechaza la visión de los particularismos morales que derivan de la pertenencia a una comunidad determinada y que limitan y determinan el valor moral de los individuos y su capacidad para la libertad. Y nos recuerda que estos principios cosmopolitas cristalizaron en importantes avances jurídicos y políticos después de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta al 11 de Septiembre podía haber seguido los pasos de estos logros fortaleciendo nuestras instituciones multilaterales y los acuerdos jurídicos internacionales. Pero la estrecha agenda de seguridad que se puso en marcha como “Guerra contra el Terror”, nos apartó aún más de estos logros frágiles y nos llevó hacia un mundo de divisiones y antagonismos adicionales. Finalmente, se proponen como enfoque alternativo, las líneas fundamentales de una agenda de seguridad cosmopolita.