bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E CONSUMO DE SUPLEMENTOS EM FREQUENTADORES DE ACADEMIAS
Authors: Barbosa Silva Dayane , Barbosa Xavier Victor Gabriel , Dias Rodrigues Vinicius 
Published: October 2023

O presente estudo tem o objetivo de analisar os conhecimentos acerca da alimentação saudável dos praticantes de atividade física em academias de ginástica, bem como avaliar a autopercepção do nível de conhecimento sobre alimentação saudável. Trata-se de um estudo com caráter descritivo, análise quantitativa e abordagem transversal. Para tanto, a população será composta por praticantes de atividade física de três academias de ginástica da cidade de Montes Claros-MG. A amostra será constituída de 72 indivíduos, de ambos os sexos, na faixa etária de 18 a 40 anos. Para a coleta de dados, será utilizado um questionário de Schimanoski, 2010, adaptado para este estudo, contendo 20 perguntas, sendo 13 objetivas e 7 discursivas relacionadas aos conhecimentos sobre alimentação saudável, fontes alimentares de nutrientes e uso de suplementos nutricionais. Os dados apresentados na figura 01 mostraram que a maioria dos entrevistados eram mulheres (54,2%), 47,2% julgam ter conhecimento de como é uma alimentação saudável, 72,2% relatam que é indispensável a alimentação para prática da atividade física e 55,6% relacionaram que o macronutriente com maior consumo diário deve ser a proteína. Os dados apresentados na figura 02 mostraram que 46,5% treinam há mais de um ano, 80% julgam ter conhecimento sobre suplemento alimentar, 48,6% utilizam suplemento alimentar diariamente, 15,3% utilizam suplemento há mais de dois anos, 53,5% acreditam ter conquistado resultado com uso de suplemento alimentar e 30,3% tiveram sua prescrição suplementar por nutricionista. Os dados obtidos mostraram que os indivíduos desse estudo apresentam limitações com relação à alimentação saudável e à utilização de suplemento alimentar. Destacamos aqui a necessidade da educação nutricional para o público através de profissionais habilitados para tal atribuição, neste caso o nutricionista. Contudo, lembramos que o trabalho multidisciplinar e/ou interdisciplinar deve acontecer para alcançar o sucesso para o objetivo primário do usuário da academia, que é a melhora da aptidão física em geral.
Evolution of the application of Part 1.1 of Article 108 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation
Authors: Авдеева Е.В. 
Published: October 2023

В настоящей статье рассматриваются общие начала и особенности применения заключения под стражу лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; проанализированы мнения ученых по вопросу избрания заключения под стражу лиц, преследуемых за совершение преступлений в сфере экономической деятельности. Автор приходит к выводу о том, что для развития экономики и обеспечения экономической безопасности необходимо предусматривать для предпринимателей меру пресечения, позволяющую продолжить ведение хозяйственной деятельности.
This article considers general principles and features of the use of detention of persons suspected of committing crimes in the field of entrepreneurial and other economic activities; analyzes scientists’ point of view on the issue of detaining persons prosecuted for committing crimes in the field of economic activity. The author comes to the conclusion that in order to develop the economy and ensure economic security, it is necessary to provide for a preventive measure for entrepreneurs that gives them the opportunity to continue conducting economic activities.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA POTRET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Authors: Meliala Elta Monica Br , Purba Andrie Ghaivany , Silaban Rudolf 
Published: October 2023

Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas suatu hasil karya atau produk yang mereka buat untuk dipublikasikan dengan tujuan melindungi karya atau produk tersebut baik dari segi ekonomi maupun moral. Hasil-hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta berupa karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pemahaman tentang hak cipta diperlukan untuk menghindari kerancuan dimasyarakat umum terkait dengan perlindungan hak cipta khususnya dalam hal ini mengenai penggunaan karya potret, baik itu dilihat dari segi penciptanya ataupun subjek yang terdapat dalam potret tersebut. Terkait akan hal itu, penulis mengambil langkah dengan melakukan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum tehadap Hak Cipta Potret dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah pertama perlindungan hokum terhadap hak cipta potret dalam undang-undang hak cipta, kedua pengaturan hokum terhadap pemegang hak cipta atas potretnya dirinya yang digunakan sebagai promosi tanpa izin di jejaring sosil, ketiga penyelesaian sengketa hak cipta. Adapun tujuan dari penelitian iini adalah untuk mengetahui perlindungan hukumt erhadap hak cipta potret dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta potret terdapat dua perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas potret. Perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas potret. Pengaturan hokum terhadap pemegang hak cipta atas potret dirinya yang digunakan sebagai promosi tanpa izin di jejaring social diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yaitu pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga atau melalui cara arbitrase. Penyelesaian sengketa hak cipta potret dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (luar pengadilan). Litigasi dengan mengajukan kepengadilan, sedangkan non-litigasi dengan jalan damai (kekeluargaan). Diharapkan dengan adanya perlindungan hokum terhadap hak cipta potret, semua masyarakat tidak lagi semena-mena menggunakan hasil potret orang lain untuk kepentingan komersial ataupun kepentingan pribadi lainnya. Diharapkan pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak cipta atas potret yang menggunakan potret orang lain untuk promosi. Penerapan perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta atas potret. Apabila telah dilakukan penerapan perlindungan secara preventif, maka tidak perlu melakukan penyelesaian sengketa hak cipta potret secara litigasi. Diharapkan dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat diupayakan melalui jalan damai, yaitu melalui non-litigasi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERUPA PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
Authors: Simarmata Lewister D. , Gultom Maidin , Lubis Mhd. Ansori 
Published: October 2023

Mengenai penyebab terbentuknya tindak pidana..perdagangan orang khususnya anak dan perempuan. Penelitian bertujuan mengetahui dan memahamipenyebab terbentunya tindak pidana perdagangan khususnya anak dan perempuan;pertanggungjawaban.. pidana pelaku langkah Pidana Perdagangan orang denganPembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan. Metode yang akan dipakai dalampenelitian..yuridis normatif yang bersifat..deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran khususnya anak dan perempuan.Pembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan dengan Undang-Undang..Nomor 21 Tahun 2007 tentang..Pemberantasan Tindak..Pidana Perdagangan Orang, upaya yang dilakukandalam penanggulangi tindak pidana perdangan orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.Pertanggungjawaban pidana berupa pembayaran restitusi oleh pemeran tindak pidana perbisnisan orangmeliputi: 1) faktor-faktor yang rentan terjadinya perdangangan anak ialah kemiskinan, mental pelaku, dan lingkungan baik lingkungan pelaku maupun lingkungan anak; dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan adalah lebihdikarenakan oleh factor kemiskinan, pengetahuan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi beragam persoalan kehidupan yang berlangsung, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan menggunakan kelemahan-kelemahan kaum perempuan yang berada didesa-desa terkucil dimana semua berita tentang segala hal tidak bisa diperoleh secara maksimal. Berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya; dan 3) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 JO UU NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)
Authors: Simatupang Ericson , Lumban Batu Joshiyant Pandi , Yasid Muhammad 
Published: October 2023

Perlindungan anak diatur pada pasal 59A yakni penanganan yang cepat, pendampingan psikososial , pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan pemberian perlindungan setiap proses pengadilan. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), bahwa asas kesalahan yang dilandasi pada nilai keadilan harus disertakan secara berpasangan dengan asas legalitas yang dilandasi kepada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap kekerasan seksual anak menurut undang-undang perlindungan anak sesuai pasal 81 ayat 2 jo 76D dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Ryansyah Otto Alias Gogon dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)
Authors: Hutasoit Diana R. , Lubis Mhd. Ansori , Siregar Syawal Amry 
Published: October 2023

Rumusan masalah adalah bagaimana aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak, bagaimana peran penyidik dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan apa saja kendala dihadapi penyidik dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur pada UU SPPA No 11 Tahun 2012, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penyidik anak di Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan upaya yang maksimal untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan pidana melalui penerapan diversi. Kendala yang dihadapi penyidik anak dalam penerapan diversi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai, adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap upaya diversi, kondisi ekonomi keluarga pelaku anak yang tergolong lemah sehingga sulit untuk memenuhi pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana, serta adanya pembatasan diversi pada UU SPPA.
PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
Authors: Harahap Parlin Azhar , Siregar Gomgom T.P. , Siregar Syawal Amry 
Published: October 2023

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum tentang pemilihan umum di Indonesia, bagaimana peran dan kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) dalam penegakan hukum tindak terhadap pidana pemilihan umum. Diperoleh hasil penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pemilu di atur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU Pemilu diatur bahwa semua bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu dilaporkan ke bawaslu, kemudian bawaslu melakukan pemeriksaan awal dengan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam Gakumdu, selanjutnya menyampaikan laporan kepada kepolisian. Poldasu menempatkan penyidik yang memiliki kualifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Pemilu sebagai penyidik tindak pidana pemilu. Kepolisian juga telah berupaya untuk segera menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran pemilu dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi kepolisian penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu, yaitu adanya perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam sentra Gakkumdu terutama mengenai penetakan perkara sebagai pidana dan perdata, adanya pembatasan waktu penanganan perkara oleh penyidik kepolisian dari penyidikan hingga pelimpahan berkas ke penuntut umum hanya 14 hari, serta kurangnya personil kepolisian untuk menangani perkara yang semakin banyak pada saat pemilu.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU)
Authors: Simbolon Leonardo Lukito , Marbun Jaminuddin , Rogers Maurice 
Published: October 2023

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU), faktor apa yang menjadi kendala dan cara mengatasinya kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU). Hasil penelitian diperoleh bahwa modus operandi pencucian uang paling umum terjadi adalah dengan melakukan transfer bank atas dana dimaksud, transfer dana tersebut dapat terjadi hingga berkali-kali agar semakin jauh dari sumber asalnya, dan semakin sulit untuk dilakukan pelacakan. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, dan laporan PPATK, tetapi sebagian besar adalah hasil penyidikan kepolisian sebagai tindak lanjut dari pidana asalnya. Faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang adalah: kerahasiaan bank cukup tinggi, perbedaan interpretasi antar penegak hukum, kurangnya SDM penyidik kepolisian, kurangnya kepatuhan pelaku penyedia jasa keuangan terhadap peraturan yang berlaku, adanya kemajuan teknologi, serta tingginya intervensi kepada penyidik. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah: memberikan akses lebih baik bagi kepolisian ke perbankan, meningkatkan kesepahaman antar penegak hukum, meningkatkan SDM penyidik kepolisian, memberikan sanksi tegas kepada perbankan yang tidak patuh, serta meningkatkan integritas penyidik kepolisian.
The Needs Analysis in Developing Case Method Model to Improve Students Translation Achievement in Translation in Language Teaching Subject
Authors: Siregar Masitorwarni 
Published: October 2023

The aim of this study is finding the Needs of the English Education students in studying the Translation in Language Teaching Subject at Universitas Negeri Medan. Qualitative research method using case study was utilized to depict a phenomenon on students' needs in learning Translation in Language Teaching Subject involving 60 English Education Students. The data was gathered through the use of questionnaires and interviews. Data were analyzed using the need analysis approaches by Hutchinson and Waters (1987) ; (1) wants (2) lacks, and (3) needs. The findings of the study revealed the students wants collaborative, cooperative, creative, communicative and problems solving activitis. They also stated their lack of knowledge and skills in translation vocabulary, in strategies of translation and translating subject areas. They need practice in translating words, idioms, collocation, cultural term and various genre.These need analysis results will be utilized for developing case method model of teaching in Trsnslation in English Langauge Teaching Subject
Gathering no Moss? Examining Discourses of Exclusion for Remote and Indigenous Students
Authors: Reid Jo-Anne , Simpson Tracey , Zundans Lucia 
Published: October 2023

How does itfeel to be on your own?Like a complete unknown?With no direction home?Just like a ...
Many teacher educators today will find little difficulty in"completing this cloze - but Bob Dylan 's understanding of the outsider may not be one that we share in terms of our own experience as teacher educators. Our concern in this papf!:T is to suggest that such an understanding may also be one that we do not often concern ourselves with on behalf of thase of our own students wha study in remote and isolated settings and from a position outside of the discourse communities of school and university education.
Bush Tracks
Authors: Research Collective The Bush Tracks 
Published: October 2023

Rural teaching is a phenomenon often characterised by transitions: transitions from urban or regional universities to rural communities, between rural teaching posts and others, and from classroom teaching to leadership responsibilities. In the last century many Australian teachers have begun their careers, that is, they have undertaken the transition from student teacher to beginning teacher, in a rural school. Rural teacher mobility is a phenomenon that has been well documented over many decades and the impacts in terms of staffing dilemmas are the focus of strategic policy reforms in most Australian states. Usually perceived as a problem for education, panicularly in times of rural teacher shonages and leadership succession crises, the Bush Tracks Research Collective is seeking to understand the nature of rural teaching transitions in new ways. Through a research collaboration between educational researchers and rural teachers, central to our focus is an understanding of how people ecome good rural teachers, specifically, how they learn rural pedagogies and rural leadership strategies. This paper presents a preliminary analysis of our surveys and case studies of the transitional experiences of rural teachers.
Effect of Niche Marketing on Performance of International Courier Companies in Kenya
Authors: Mbogani Swinfen , Kwendo Silver , Wanjere Dishon 
Published: October 2023

Purpose: The general objective of this study was to establish the effect of niche marketing on performance of international courier companies in Kenya
Methodology: The study adopted a descriptive research design using survey method. The study targeted an estimated population of 55 international courier companies in Kenya by targeting the operations managers. The researcher used purposive sampling technique through census. Data was collected from both primary and secondary sources using questionnaires. The questionnaires were pre-tested with five national courier firms within Kisumu town and analyzed using SPSS. This study used both descriptive statistics (percentages, frequencies, means and standard deviation) and inferential statistics (regression and Pearson’s correlations) to analyze quantitative data.
Findings: The results from multiple linear regression indicated that concentrated marketing (B1=0.384, P=0.003), Customization (B2=0.197, P=0.024); Positioning (B3=0.345, P=0.000) have positive and significant effect on performance of international courier companies in Kenya. Niche marketing significant accounted for 66.4% (R2=0.664) variance in organizational performance. Organizational factors had significant moderating effect on the relationship between niche marketing and organizational performance. The hierarchal regression moved r square from 66.4% (R2=0.664) to 78.8% (R2=0.788) significantly explaining addition 12.4% change in r square. Therefore, the study concluded that organizational factors moderate the relationship between niche marketing and performance of international courier companies in Kenya.
Unique Contribution to Theory, Practice and Practice: The study was anchored on market segmentation theory. The study recommends that the management should enhancing seeking of feedback from their clients on their satisfaction level of their services so as to note areas of improvement. The study recommended that management should strive to ensure that the company`s brand positions the organization far above its competitors. This study recommends that courier companies should be market oriented besides embracing niche marketing; this will enable the companies to get insights on the actual needs and wants that customers have.
Impact of Culture on Strategic Management in Japan
Authors: Suzuki Haruto 
Published: October 2023

Purpose: The study sought to analyze the impact of culture on strategic management in Japan
Methodology: The research was conducted entirely on desktop review method. Secondary data, or data that doesn't require actual observation in the field, are the focus of desk research. Because it requires little more than an executive's time, telephone rates, and directories, desk research is generally seen as a low-cost strategy in comparison to field research. As a result, the research used data that had already been collected and reported. This secondary data was readily available via the internet's digital library and scholarly articles.
Findings: The results show that culture has a significant impact on strategic management. It can influence the types of information managers rely on when making decisions, the way managers interact with their employees, and the strategies they ultimately choose to pursue. Thus, it is important for managers to be aware of the cultural context in which they are operating and to consider how their decisions and strategies may be affected by the prevailing culture.
Unique Contribution to Theory, Practice and Policy: Future research in the field of strategic management may be grounded in the configurational theory and the institutional theory. Policymakers, researchers, and academics from all across the world will all stand to gain from this study's findings. Executives in charge of national strategic management initiatives will also use the study's findings to boost cultural performance across the board. The research suggests that the cultural sector should implement strategic management policies to boost the effectiveness of their primary operations and activities.
Role of Leadership in Strategic Management in Nigeria
Authors: Adefope Adamma 
Published: October 2023

Purpose: The study sought to analyze the role of leadership in strategic management in Nigeria
Methodology: The research was conducted entirely on desktop review methoods. Secondary data, or data that doesn't require actual observation in the field, are the focus of desk research. Because it requires little more than an executive's time, telephone rates, and directories, desk research is generally seen as a low-cost strategy in comparison to field research. As a result, the research used data that had already been collected and reported. Secondary sources such as internet journals and libraries made this information readily available.
Findings: The results show that Leadership is a critical element of strategic management. Leaders are responsible for setting the direction, vision and culture of the organization. They must also be able to develop and execute plans to achieve the organization’s objectives. Leaders in Nigeria must be able to anticipate, plan, lead, motivate and manage change. They must be able to develop strategies that are aligned with the organization’s objectives, and that will enable the organization to achieve a competitive advantage. They must also be able to effectively manage risk, create an environment of performance and excellence, and create a culture of trust and collaboration.
Unique Contribution to Theory, Practice and Policy: Future research in the field of strategic management may employ the transformational leadership theory and the contingency leadership theory as a foundation. Policymakers, researchers, and academics from all across the world will all stand to gain from this study's findings. The study's findings will also be used by the country's top strategic management executives to boost the effectiveness of their teams' leadership across the board. Effective strategic management policies in the leadership are advocated for in the study as a means to boost efficiency across key operations and activities.