STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI KOTA PONTIANAK
Authors: Herlina Herlina , Hertini Mega Fitri , Ismawati Sri , Ismawartati Ismawartati , Elida Sri Agustriani 
Published: January 2025

AbstrakTo grow and develop well, Indonesian children have legal protection through Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. One form of legal protection stipulated is that children should not be exploited economically. However, in reality, we often see children being economically exploited by irresponsible individuals who pursue personal gain without caring about the safety, health, and education of the children. These children are often found in crowded places, coffee shops, cafes, and on the streets in the morning, afternoon, and even at night, offering cakes or snacks. Despite the existing legal threats of criminal sanctions, up to 10 years in prison and/or a maximum fine of IDR 200,000,000.00 (two hundred million Indonesian rupiahs), those who exploit children economically are rarely touched by the law. This study aims to understand, explore, and examine the factors contributing to the lack of law enforcement against perpetrators of child exploitation in the city of Pontianak (a study on children as food vendors). The research is conducted empirically and juridically, considering facts and field data, and analyzing them based on legal approaches. The results show that the lack of law enforcement against perpetrators is due to the inadequate understanding of law enforcers themselves regarding economic exploitation crimes against children. As a result, the focus has been more on enforcing the law against sexual exploitation of children, and this needs to be changed to protect children from becoming victims.AbstrakAnak-anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dengan adanya payung hukum melalui Undang-Undang No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur adalah anak tidak boleh dieksploitasi secara ekonomi. Namun kenyataan dilapangan sering kita melihat anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi oleh oknum yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperdulikan keselamatan, kesehatan dan pendidikan anak. Anak-anak tersebut disebar ditempat-tempat keramaian, warung kopi, café maupun dijalan-jalan pada waktu pagi, sore, bahkan sampai malam untuk menawarkan kue atau jajanan.Terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi ini tidak pernah tersentuh hukum padahal sudah ada ancaman sanksi bagi pelakunya yaitu sanksi pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penelitian ini untuk mengetahui, menggali dan mengkaji faktor-faktor belum dilaksanakannya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak di Kota Pontianak (studi terhadap anak sebagai penjaja makanan.Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau “sosio legal research”, yaitu metode pendekatan yang memandang fenomena sosial, yang di dalam interaksinya tidak lepas dari faktor-faktor non hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum pernah adanya penegakan hukum terhadap pelaku disebabkan karena kurangnya pemahaman para penegak hukum itu sendiri terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi, sehingga aspek keadilan terhadap anak tidak pernah mereka dapatkan. Berdasarkan penelitian, penegak hukum lebih fokus menangani kasus eksploitasi anak secara seksual, Maka dari itu sejatinya eksploitasi anak secara ekonomi juga harus ditanggulangi karna berdampak buruk bagi perkembangan mental anak,