bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Eksplorasi Etnomatematika Pada Bangunan Gapura Pramuka
Authors: Soebagyo Joko , Noer Alifah 
Published: January 2024

Metode etnografi yang digunakan dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengeksplorasi konsep etnomatematika yang terdapat pada bangunan Gapura Pramuka. Penelitian ini fokus kepada kegiatan ekstrakurikuler Pramuka karena dianggap mampu membentuk jiwa kepemimpinan anggotanya. Gapura Pramuka memiliki bentuk-bentuk geometris yang dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran matematika khususnya materi geometri sehingga memberikan nuansa pembelajaran yang kontekstual dan pemahaman konsep matematika. Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Teknik triangulasi yang digunakan dalam keabsahan data yaitu menggunakan jenis triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada bangunan Gapura Pramuka terdapat bentuk-bentuk geometris, yaitu limas segitiga, segitiga siku-siku, belah ketupat, trapesium, persegi panjang, geometri transformasi, garis sejajar, dan berpotongan. Eksistensi media belajar dalam Gapura Pramuka memiliki keuntungan dengan memberikan perspektif nyata terkait geometri sehingga lebih mudah memahami konsep matematika yang sedang dipelajari.Kata Kunci: Etnomatematika, Gapura Pramuka, Ekstrakulikuler
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Authors: Noviriska Noviriska 
Published: January 2024

Hak kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang, sehingga HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagai hasil karya ciptaan pencipta ataupun penemunya. Metode Penelitian ini menggunakan jenisÂ penelitian yuridis normatif dan empiris denganÂ sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitianÂ masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para pelaku ekonomi Kreatif dalam hal melindungi karya ciptaannya dan tidak didaftarkan akibatnya banyak terjadi pelanggaran terhadap karya mereka. Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
Authors: Dika Aldy Kurniawan , Syahruddin Erwin 
Published: January 2024

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pencemaran nama baik sendiri merupakan kejahatan terhadap kehormatan seseorang karena berkaitan dengan penghinaan yang mengakibatkan tercemarnya nama orang lain. penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawabanpidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di social media ditinjau dari hukum pidana dan untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di social media ditinjau dari hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah: Dalam konsep teori hukum pidana yang sering diperbincangkan yaitu tentang Tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaanPertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diterapkan dengan sanksi pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan dalam pengadilanPeraturan perundang-undangan di Indoensia yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baikÂ melalui Â media social Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UU ITE merupakan Lex Specialis dari KUHP.
COUNTER-TERRORISM DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERORISME ISIS DI KAWASAN ASIA TENGGARA
Authors: Pramahardika Wahyu , Syarief Vidi Galenso 
Published: January 2024

Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.Â Counter-Terrorism/Strategi Kontra-Terorisme Sebagai Upaya Mencegah Teorisme Dan Mengurangi Pengaruh Organisasi Terorisme yakni bahwa Counter-Terrorism sebelumnya menyasar pada kebijakan represif yang cenderung menggunakan hard power dalam melawan kelompok terorisme, dan terbukti masih belum sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah terorisme. Kemudian saat ini dimunculkan sebagai upaya kontra-terorisme melalui â€œsoft powerâ€ dengan apa yang disebut dengan Countering Violent Extrimism. Hal iniÂ dapat dilihat pada UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 yakni Undang-Undang ini mendefinisikan cakupan tindak pidana terorisme, mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi dan restitusi bagi korban, serta kerja sama Internasional.
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 519/PID.B/2021/PN JKT.PST
Authors: Amalia Ryzka , Leksono Arrum Budi 
Published: January 2024

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah salah satunya berupa pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: pertama bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana? Dan kedua bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rumusan delik dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terdiri dari unsur Subjek (normadressaat): barangsiapa, unsur Bagian inti delik (delictsbestanddelen) yaituÂ Dengan sengaja, Merampas nyawa orang lain, dan Dipikirkan/direncanakan terlebih dahulu. Unsur berikutnya ancaman pidana yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun.
PENGARUH KEBIJAKAN INOVASI PRODUK MINUMAN BERBAHAN DASAR TEH DAUN KOPI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENGRAJIN DI DESA KRESNOWIDODO KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG
Authors: Rosidah Rosidah , Pramazuly Ayu Nadia 
Published: January 2024

Kebijakan Pemerintah Desa Kresno Widodo untuk membantu masyarakat pada sektor pengolahan hasil dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan dapat meningkatkan taraf hidup atau pendapatan masyarakat. Salah satu hasil perkebunan adalah tanaman kopi. Tanaman kopi yang selama ini sangat diminati oleh masyarakat tentunya memiliki pemanfaatan lain yaitu pemanfaatan daun kopi. Salah satu mitra yang memiliki usaha dibidang pengolahan kopi khususnya daun kopi yang dikelola oleh Ikatan Pengusaha Makanan dan Minuman (IPM2K) Lampung di Desa Kresnowidodo Kabupaten Pesawaran.Usaha yang didirikan oleh Kelompok Mitra ini baru berjalan kurang lebih 2 bulan dan masih dilakukan secara sederhana. Penelitian ini mengangkat masalah adakah pengaruh kebijakanÂ inovasi produk minuman dasar teh Daun Kopi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pengrajin diÂ Desa Kresnowidodo. Metodologi yang dipergunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian bahwa dari 30 orang responden yang menyatakan bahwa Pengaruh kebijakan Inovasi Produk Minuman Berbahan Dasar Teh Daun Kopi (variable x) dengan jumlah 76,67% Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengrajin (variable y) dengan jumlah 73,33%. Disarankan bahwa perlu adanya inovasi-inovasi yang lebih baik dengan menggunakan alat yang lebih maju untuk meningkatkan hasil produksi yang bisa bersaing di masyarakat.
PENGAJUAN HAK INTERPELASI ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN SERTA MENGANTISIPASI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Hamonangan August 
Published: January 2024

DPRD mempunyai tugas pengawasan dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Fungsi pengawasan ini diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu; â€œHak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegaraâ€. MetodeÂ analisis yang digunakan adalah yuridis normative, Hasil penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menggunakan Hak Interpelasi terhadap penyelenggaraan Formula E. Urgenitasnya adalah langkah Gubernur dalam penyelenggaraan formula e dan membuat kesepakatan dengan pihak FEO menuai kritikan keras. Gubernur telah menghambur-hamburkan dana APBD DKI. Apalagi, keputusan itu tanpa melibatkan DPRD DKI saat dana penyelenggaraan Formula E dimasukkan dalam APBD perubahan 2019. Pengawasan DPRD dengan menggunakan hak interpelasi terhadap penyelenggara formula-e secara teoritis sudah tepat sasaran mengingat DPRD menggunakan hak interpelasi hanya untuk meminta transparansi pengelolaan anggaran APBD formula-e Jakarta agar dapat mengantisipiasi terjadinya tindak pidana korupsi. Mengingat berdasarkan temuan BPK bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar commitment fee sebesar Rp564 miliar kepada Formula E Operation (FEO). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan biaya daerah tidak boleh digunakan untuk bisnis. Untuk itu, KPK terus menyelidiki kasus penyimpangan penggunaan APBD DKI Jakarta untuk Formula E Jakarta. Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
SANKSI PIDANA PROSTITUSI SIBER BAGI PELAKU DAN MUCIKARI DI INDONESIA
Authors: Kusumastuti Novicca Dewi , Qomarudin Heri 
Published: January 2024

Tindak pidana prostitusi online ada perbedaan sanksi pidana antara mucikari dengan PSK, dari hasil pembahasan bahwa ada perbedaan antara sanksi pidana mucikari dengan PSK. Hal ini dapat dilihat KUHP pada pasal 296 dan 506 KUHP dimana kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ketentuan pidana terhadap tindakan seseorang yang menyediakan dan mempermudah orang lain dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menyediakan jasa PSK pada orang-orang tertentu, dan hal tersebut dijadikan sumber pendapatan daripada seseorang (muncikari). Termasuk Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 12 (UU PTPPO) turut memberikan ketentuan pidana bagi mereka yang menyediakan, memperjual belikan dan mempermudah seseorang dalam melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.Â Perbandingan penerapan sanksi pidana antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap prostitusi online dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Sedangkan sanksi pidana di dalam UU PTPPO yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi terdapat pada pasal Pasal 2, 3, dan 4.
Association between triglyceride glucose index and adverse clinical outcomes in patients with acute myocardial infarction and LDL-C≤1.8 mmol/L who underwent percutaneous coronary intervention: a prospective cohort study
Authors: Zhao Hong-wei , Wang Yong , Wang Cheng-fu , Meng Qing-kun 
Published: January 2024

BackgroundRecently, the triglyceride glucose (TyG) index has emerged as a reliable predictive indicator for adverse outcomes of cardiovascular disease. However, the roles of the TyG index in patients with acute myocardial infarction (AMI) and low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C)≤1.8 mmol/L after percutaneous coronary intervention (PCI) remain unclear.MethodsA total of 599 patients diagnosed with AMI and LDL-C ≤ 1.8 mmol/L at the 1-month follow-up after PCI were consecutively enrolled between January 2017 and January 2020. The patients were subsequently divided into three groups based on tertiles of the TyG index. The parameters, including the TyG index, were compared to explore the risk factors associated with major adverse cardiovascular and cerebrovascular events (MACCEs) during the 1-year follow-up.ResultsSixty-nine patients (11.5%) with 90 MACCEs were recorded during the 1-year follow up, including 13 patients (8.6%) in the Tertile 1 group, 36 (12.0%) in the Tertile 2 group, and 20 (13.4%) in the Tertile 3 group. Patients with a higher TyG index had a significantly increased incidence of MACCEs compared to those with a lower TyG index (22.1% vs. 14.0% vs. 9.9%, p=0.010). Kaplan–Meier analysis demonstrated that patients with a higher TyG index had a significantly lower probability of survival without MACCEs. Furthermore, a binary logistic regression model indicated that the TyG index was the only independent predictor for MACCEs in these patients.ConclusionA higher TyG index was associated with a higher incidence of MACCEs in patients with AMI and well-controlled LDL-C levels after PCI. This suggests that the TyG index can serve as a predictive indicator for adverse cardiovascular outcomes in these patients.
Hypoparathyroidism following total thyroidectomy: high rates at a low-volume, non-parathyroid institution
Authors: Abood Ali , Ovesen Therese , Rolighed Lars , Triponez Frédéric , Vestergaard Peter 
Published: January 2024

BackgroundHypoparathyroidism following total thyroidectomy is globally the most common complication to thyroid surgery. The reported complication rates vary widely and might be highly dependent on the surgical experience. In this study we aimed to evaluate the rate of hypoparathyroidism following primary total thyroidectomy at a low-volume institution that only performs thyroid surgery and does not have any experience with parathyroid surgery.MethodsRetrospective cohort study. All patients undergoing primary total thyroidectomy at the ENT-Department, Goedstrup Hospital, Denmark, over a 5-year period (2016-2020) were identified through the procedure codes for total thyroidectomy. Medical records, pathology reports, biochemical and medical histories were fully assessed for each patient. The primary endpoint was the rate of hypoparathyroidism- both immediate and permanent. Secondary outcomes were parathyroid gland identification rates, rates of parathyroid gland autotransplantation, and rates of inadvertent parathyroid gland excision.ResultsA total of 89 patients were included in the final analysis. A total of 33 patients (37.1%) experienced immediate hypoparathyroidism following surgery, while 30 patients (33.7%) still were on active vitamin D two months postoperatively. One year following surgery, 28 patients (31.5%) were still on active vitamin D and were considered as having permanent hypoparathyroidism. Sixty-one percent of the parathyroid glands were identified intraoperatively, and 19% of the patients experienced parathyroid autotransplantation. Inadvertent parathyroid gland excision occurred for 21% of the patients and was associated with a significantly increased risk of permanent hypoparathyroidism (RR = 2.99; 95% CI: 1.36 – 6.62, p = 0.005).ConclusionBoth transient and permanent hypoparathyroidism following total thyroidectomy at a low-volume, non-parathyroid institution occurred with much higher frequencies than previously reported. The elevated rates were most likely due to the low-volume, non-parathyroid nature of the surgeons which in part was mirrored in low parathyroid gland identifications rates, and high rates of autotransplantation and inadvertent parathyroid gland excision.
Biallelic variants in HTRA2 cause 3-methylglutaconic aciduria mitochondrial disorder: case report and literature review
Authors: Gurusamy Umamaheswaran , Ramadesikan Swetha , Marhabaie Mohammad , Colwell Caitlyn M. , Hunter Jesse M. , Leung Marco L. , Mardis Elaine R. , White Peter , Manickam Murugu , Wilson Richard K. , Koboldt Daniel C. 
Published: January 2024

Background: Leigh syndrome is a rare, genetic, and severe mitochondrial disorder characterized by neuromuscular issues (ataxia, seizure, hypotonia, developmental delay, dystonia) and ocular abnormalities (nystagmus, atrophy, strabismus, ptosis). It is caused by pathogenic variants in either mitochondrial or nuclear DNA genes, with an estimated incidence rate of 1 per 40,000 live births.Case presentation: Herein, we present an infant male with nystagmus, hypotonia, and developmental delay who carried a clinical diagnosis of Leigh-like syndrome. Cerebral magnetic resonance imaging changes further supported the clinical evidence of an underlying mitochondrial disorder, but extensive diagnostic testing was negative. Trio exome sequencing under a research protocol uncovered compound-heterozygous missense variants in the HTRA2 gene (MIM: #606441): NM_013247.5:c.1037A&gt;T:(p.Glu346Val) (maternal) and NM_013247.5:c.1172T&gt;A:(p.Val391Glu) (paternal). Both variants are absent from public databases, making them extremely rare in the population. The maternal variant is adjacent to an exon-intron boundary and predicted to disrupt splicing, while the paternal variant alters a highly conserved amino acid and is predicted to be damaging by nearly all in silico tools. Biallelic variants in HTRA2 cause 3-methylglutaconic aciduria, type VIII (MGCA8), an extremely rare autosomal recessive disorder with fewer than ten families reported to date. Variant interpretation is challenging given the paucity of known disease-causing variants, and indeed we assess both paternal and maternal variants as Variants of Uncertain Significance under current American College of Medical Genetics guidelines. However, based on the inheritance pattern, suggestive evidence of pathogenicity, and significant clinical correlation with other reported MGCA8 patients, the clinical care team considers this a diagnostic result.Conclusion: Our findings ended the diagnostic odyssey for this family and provide further insights into the genetic and clinical spectrum of this critically under-studied disorder.
Spatial gene expression profile of Wnt-signaling components in the murine enteric nervous system
Authors: Scharr Melanie , Hirt Bernhard , Neckel Peter H. 
Published: January 2024

IntroductionWnt-signaling is a key regulator of stem cell homeostasis, extensively studied in the intestinal crypt and other metazoan tissues. Yet, there is hardly any data available on the presence of Wnt-signaling components in the adult enteric nervous system (ENS) in vivo. MethodsTherefore, we employed RNAscope HiPlex-assay, a novel and more sensitive in situ hybridization technology. By amplifying target specific signals, this technique enables the detection of low abundance, tightly regulated RNA content as is the case for Wnt-signaling components. Additionally, we compared our data to previously published physiological single cell RNA and RiboTag-based RNA sequencing analyses of enteric gliosis using data-mining approaches.ResultsOur descriptive analysis shows that several components of the multidi-mensional regulatory network of the Wnt-signaling pathway are present in the murine ENS. The transport and secretion protein for Wnt-ligands Wntless as well as canonical (Wnt3a and Wnt2b) and non-canonical Wnt-ligands (Wnt5a, Wnt7a, Wnt8b and Wnt11) are detectable within submucosal and myenteric plexus. Further, corresponding Frizzled receptors (Fzd1, Fzd3, Fzd6, and Fzd7) and regulatory signaling mediators like R-Spondin/DKK ligands are present in the ENS of the small and large intestine. Further, data mining approaches revealed, that several Wnt-related molecules are expressed by enteric glial cell clusters and are dynamically regulated during the inflammatory manifestation of enteric gliosis.DiscussionOur results suggest, that canonical and non-canonical Wnt-signaling has a much broader impact on the mature ENS and its cellular homeostasis in health and inflammation, than previously anticipated.
The immunological landscape of peripheral blood in glioblastoma patients and immunological consequences of age and dexamethasone treatment
Authors: Dusoswa Sophie A. , Verhoeff Jan , van Asten Saskia , Lübbers Joyce , van den Braber Marlous , Peters Sophie , Abeln Sanne , Crommentuijn Matheus H.W. , Wesseling Pieter , Vandertop William Peter , Twisk Jos W. R. , Würdinger Thomas , Noske David , van Kooyk Yvette , Garcia-Vallejo Juan J. 
Published: January 2024

BackgroundGlioblastomas manipulate the immune system both locally and systemically, yet, glioblastoma-associated changes in peripheral blood immune composition are poorly studied. Age and dexamethasone administration in glioblastoma patients have been hypothesized to limit the effectiveness of immunotherapy, but their effects remain unclear. We compared peripheral blood immune composition in patients with different types of brain tumor to determine the influence of age, dexamethasone treatment, and tumor volume.MethodsHigh-dimensional mass cytometry was used to characterise peripheral blood mononuclear cells of 169 patients with glioblastoma, lower grade astrocytoma, metastases and meningioma. We used blood from medically-refractory epilepsy patients and healthy controls as control groups. Immune phenotyping was performed using FlowSOM and t-SNE analysis in R followed by supervised annotation of the resulting clusters. We conducted multiple linear regression analysis between intracranial pathology and cell type abundance, corrected for clinical variables. We tested correlations between cell type abundance and survival with Cox-regression analyses.ResultsGlioblastoma patients had significantly fewer naive CD4+ T cells, but higher percentages of mature NK cells than controls. Decreases of naive CD8+ T cells and alternative monocytes and an increase of memory B cells in glioblastoma patients were influenced by age and dexamethasone treatment, and only memory B cells by tumor volume. Progression free survival was associated with percentages of CD4+ regulatory T cells and double negative T cells.ConclusionHigh-dimensional mass cytometry of peripheral blood in patients with different types of intracranial tumor provides insight into the relation between intracranial pathology and peripheral immune status. Wide immunosuppression associated with age and pre-operative dexamethasone treatment provide further evidence for their deleterious effects on treatment with immunotherapy.