bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Persepsi Masyarakat tentang Pengembangan Standar Industri Hijau pada Usaha Batik untuk Mengurangi Dampak Pencemaran Limbah
Authors: Maghfiroh Maghfiroh , Murty Daru Anggara , Sasongko Aditya Dimas Wahyu , Ariadi Heri 
Published: January 2024

The development of the green product for batik is very important to reduce the impact of waste pollution in Pekalongan City. The aim of this research is to determine the level of public perception regarding efforts to develop the green industry standart for Batik in Pekalongan City as an implementation step to reduce the impact of batik waste pollution. The met hod used is descriptive qualitative with data collection using purposive sampling. The research results show that the level of public perception regarding the definition of green product for batik and government policies regarding green product for batik shows that 68% and 65% of them understand. The response to public perception regarding the concept of the green industry standart for batik and its implementation showed that the percentages of 63% and 62% were aware. The perception of public knowledge about green industry branding and the impact of health risks shows that 57% and 72% of batik procucers know. Apart from that, 73% of people's perception of knewing about management procedures for managing batik materials and 65% also know about waste management. Overall, batik manufacturer in Pekalongan City already understand the procedures for managing the batik industry and the introduction of the concept of green product for batik. The conclusion from the research results shows that the level of public perception regarding efforts to develop the green industry standart in Pekalongan City is very well. The level of public perception regarding efforts to develop green industry standards for the batik industry in Pekalongan City is very good. The research results show that on average 62% -73% of batik manufacturer in Pekalongan City understand the implementation of green industry standards for the batik industry.

Keywords: industry; environment; batik maker; pollutant; respondents
Determinación de Salmonella spp. en pechugas de pollo crudo tipo cubano expendido en un mercado de Cuenca, Azuay
Authors: Ortiz Cárdenas Santiago Fernando , Quiñonez Hurtado Mireya Clotilde , Rivera Tuba Jonathan Xavier 
Published: January 2024

Introducción: La Salmonella-spp. es un género de bacterias Gram-negativas que causan enfermedades gastrointestinales en humanos, comúnmente encontradas en aves de corral y ganado. Se transmite por alimentos contaminados como el pollo crudo.
Objetivo: Determinar la presencia de Salmonella spp. en pechugas pollo crudo tipo cubano expendidos de manera ambulante en un mercado de Cuenca, Azuay.
Métodos: De los establecimientos expendedores ambulantes de pollo crudo de un mercado de Cuenca, se seleccionó una muestra de 30 para identificación de Salmonella spp. en pollo crudo en mayo de 2023, para lo cual se utilizaron placas Compact Dry para Salmonella spp.
Resultados: Se observo que el 100% de las disoluciones 1:10 y 1:100 presentaron un crecimiento positivo de Salmonella, mientras que en el caso de la dilución 1:1000 existió resultados positivos en el 16,7% de las muestras.
Conclusiones: La prevalencia de Salmonella spp. observada en las muestras es alta, lo que sugiere un riesgo potencial sobre la salud del consumidor. La necesidad de mejorar las medidas de control de la higiene y la seguridad alimentaria en toda la cadena de suministro de aves de corral, desde la granja hasta el punto de venta, así como también la relevancia de los análisis de laboratorio.
MODEL SWOT DALAM MENANGGULANGI KAWASAN KUMUH DI KOTA BINJAI, SUMATERA UTARA
Authors: Rangkuti Muhammad Taufik , Nuraini Cut , Abdiyanto Abdiyanto , Sugiarto Abdi , Milanie Feby 
Published: January 2024

Kawasan kumuh adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi di hampir seluruh kota besar, salah satunya adalah kota Binjai. Kawasan kumuh terjadi akibat beberapa faktor diantaranya adalah padatnya volume bangunan, masa bangunan berdiri, lemahnya sarana, prasarana, tingkat sosial dan ekonomi.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisa strategi dalam menanggulangi kawasan kumuh menggunakan model SWOT. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan strategi kekuatan yang meliputi bimbingan diperlukan peningkatan pemeliharaan dan perbaikan guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar kawasan kumuh dapat di tanggulangi. Secara teknis langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengawasan dan pengendalian dalam penyaluran bantuan kepada msyarakat agar sesuai dengan fungsi dan tujuan. Penyuluhan juga di perlukan untuk pemberdayaan masyarakat guna mendapatkan hasil optimal dalam memahami situasi dan kondisi kawasan kumuh. Dari segi strategi berdasarkan kelemahannya, hal utama yang harus ditingkatkan adalah kesiapan masyarakat turut serta dalam kegiatan penanggulangan Kawasan kumuh, didukung oleh pengawasan dan pengendalian program yang dilakukan seperti pembentukan KSM. Dari segi strategi peluang, hal yang harus dilakukan adalah peningkatan bimbingan, bantuan teknis dan pemerataan penyuluhan terhadap masyarakat, didukung dengan kerja sama pihak pemerintah daerah dan swasta. Strategi dari segi ancaman, hal yang harus di perhatikan adalah kesiapan masyarakat untuk membentuk organisasi kelembagaan guna mengkoordinir pengelolaan program dan pengelolaan dana dalam penanggulangan kawasan kumuh di kota Binjai.
PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE
Authors: Amelia Riri , Febyansyah Andar 
Published: January 2024

Tax avoidance terjadi melalui suatu usaha bisnis yang legal untuk menurunkan beban pajak dalam suatu perusahaan. Tax avoidance yang dibayarkan oleh perusahaan memiliki konsekuensi yang sangat besar pada pendapatan negara. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak karena beban yang begitu tinggi sehingga harus melakukan penghindaran pajak. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak terhadap program tax avoidance diproksikan dengan Cash Effetive Tax Rate (CETR) dengan mengetahui seberapa banyak jumlah dewan komisaris independen yang di proksikan dengan (KI), Leverage diproksikan dengan Debt To Equity Ratio (DER) dan Ukuran Perusahaan diproksikan dengan Ln (total aset). Penelitian ini memilih sektor dibidang jasa sebagai populasi dan dengan teknik purposive sampling mendapatkan sampel sebanyak 159 pada periode (2020-2022) dengan kriteria yang telah mengikuti program tax avoidance dan terkumpul data keuangan sebanyak 195 data pada periode (2020-2022) yang diambil merupakan data sekunder didapati dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan, secara simultan Komisaris Independen, Leverage dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. Secara Parsial Komisaris Independen dan Leverage tidak berpengaruh signifikan sedangkan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance pada sektor Property dan Real Estate pada periode 2020-2022 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DILUAR WILAYAH KERJANYA TERAIT AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS.
Authors: Sudomo Darasati Damarani , Franciska Wira , Widyanti Amelia Nur 
Published: January 2024

Responsibilities of notaries in making deeds outside their work area investigate the obligations and roles of Notaries when making deeds outside their work area. Related legal consequences for violation of the Notary Office Act and the notary Code of Ethics investigate the legal consequences that a notary may face if he violates the Notary Office Law and the notary Code of ethics. This study uses two theories of law, namely The Theory of legal consequences and liability theory. The method used in this research is normative juridical research, specifically a library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. As for the research approach used in this case the legislation relating to land acquisition and the method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive law, journals and other legal sources. The method used in analyzing the legal materials (interpretation) is to get views on the public interest is ultimately owned by either private ownership or management. to get legal certainty and legal construction method. The result of this study is the deed outside the territory of the Notary is valid as evidence, can be canceled if it is defective and disputed, only by the party in the deed. The act of abrogation occurs as an act under hand. The notary is responsible civil and administrative, can sanction fees, damages, interest, warning, dismissal, or dismissal. Violation of Article 17 paragraph (1) letter a uujn-P triggers civil and administrative liability, lawsuit to the General Court. If the deed is void, the Notary is charged fees, damages, and interest. Administrative sanctions are established by the Supervisory Board of Notaries. Although not a criminal offense, notaries are bound by civil, administrative, and professional code of ethics liability. The Code provides for obligations, prohibitions, exceptions and internal sanctions
Pembelajaran Musik Secara Daring
Authors: Riyan Hidayatullah  
Published: January 2024

Perkembangan teknologi digital dan akses ruang virtual saat ini semakin masif. Terlebih situasi pandemi Covid-19 ikut mendorong kesadaran masyarakat untuk menyesuaikan segala aktivitas belajar secara daring. Belajar dan bekerja dari rumah menjadi solusi, karena ruang gerak secara fisik sangat terbatas. Hal ini kemudian memunculkan berbagai ide-ide kreatif untuk memulai pembelajaran jarak jauh. Berbagai workshop, seminar, dan konferensi kemudian diadakan berbagai institusi dan lembaga untuk memperkenalkan mode pembelajaran jarak jauh itu. Sebagian masyarakat mampu beradaptasi dengan cepat, tetapi tidak sedikit juga yang mengalami berbagai persoalan teknis. Setelah berbagai format pembelajaran daring ditawarkan, kemudian muncul polemik berkaitan dengan kesiapan lembaga, pengajar, dan siswanya. Migrasi pembelajaran dari pembelajaran fisik ke digital tentu bukan persoalan mudah. Banyak informasi, data, dan sistem yang harus dikembangkan; dan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama.
Buku ini ditulis berdasarkan rasa prihatin dan cemas akan keberlangsungan pendidikan musik khususnya di Indonesia. Masih banyak tenaga pendidik musik yang belum mengetahui bagaimana menyesuaikan pembelajaran mereka secara daring. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya ditulis untuk para instruktur, guru-guru musik, para dosen, atau mahasiswa, tetapi juga bisa dikonsumsi oleh seluruh pihak yang membutuhkan pengetahuan terbaru tentang belajar musik secara daring. Melalui buku ini penulis ingin menyampaikan banyak persoalan, mulai dari hal-hal yang bersifat filosofis hingga ke persoalan praktis. Buku ini disusun berdasarkan kumpulan pengalaman penulis, diskusi, literatur-literatur, dan hasil penelitian. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap tentang pembelajaran dan pengajaran musik secara daring.
Buku ini merupakan buku pegangan wajib mata kuliah bertema kependidikan dan pengajaran musik di perguruan tinggi. Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan informasi, referensi, dan sarana untuk menyebarluaskan pengatahuan musik di internet yang masih banyak belum tergali. Informasi yang terdapat dalam buku ini berupa penyajian secara deskripsi, visual, dan diharapkan dapat diterima bagi seluruh pembaca dan pembelajar. Untuk lebih memahami materi dalam buku ini, pembaca sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dasar pendidikan musik, mengerti istilah-istilah dasar dalam musik, dan istilah baru tentang teknologi. Dengan demikian pemahaman dalam membaca buku dapat lebih optimal.
Green agriculture cultivation of groundnut (Arachis hypogaea) with foliar applied plant leaf extract and soil applied panchgavya
Authors: KUMAWAT R N , MAHAJAN S S , MERTIA R S , MEENA O P 
Published: January 2024

The effect of soil applied panchgavya and foliar applied plant leaf extracts on the biochemical properties, yield and yield attributes of groundnut (Arachis hypogaea L.) was examined in a field trial at CAZRI, Regional Research Station, Jaisalmer during kharif 2006 and 2007 under irrigated conditions. Successive increase in panchgavya levels from 0 to 3.0 l/m2 led to significant increase in dry matter, chlorophyll content, nitrate reductase activity, yield and yield attributes of groundnut. Soil application of panchgavya at 3.0 l/m2 recorded 85, 93 and 90% higher pod, haulm and biological yield compared to control. Foliar application of neem (Azadirachta indica), datura (Datura metel) and tumba (Citrullus colocynthis) plant leaf extracts in combination with Panchgavya in 1: 1 ratio at 35 and 55 days after sowing recorded significantly higher content of chlorophyll, plant dry matter, yield attributes and pod yields compared to water sprayed control. Foliar application of datura + panchgavya recorded 22 and 21% higher pod and biological yields compared to water sprayed control.
Healthy aging and future health spending
Authors: Melberg Hans Olav , Sørensen Jan 
Published: January 2024

This article examines the extent to which differences in life-expectancy are associated with shifts in average hospital costs for different age groups. The effect of increases in life expectancy on the cost curves is identified by comparing two countries with different life expectancies, but which are very similar on other variables like culture, technology and health systems (Norway and Denmark). Using data from the National Patient Registries the paper compares the ratio of average spending on individuals who die and individuals who survive in different age groups in these two countries. The best fit between the age related cost curves is achieved when the cost curve in the country with a two year longer life expectancy is also shifted by two years.
Improvement of Confidence and Knowledge Retention for Stroke Management Among Internal Medicine Trainees During an Institution-Specific, Protocol-Oriented Lecture Based Intervention
Authors: LaBarbera Vincent , Sacchetti Daniel 
Published: January 2024

Background Acute stroke management is an essential component of neurology residency education. Internal medicine trainees are less likely to receive dedicated training in acute stroke care despite having to care for hospitalized patients with a stroke diagnosis. Objective The objectives of this survey-based quality improvement study were to: 1) assess pre-existing confidence and knowledge about acute stroke care among internal medicine trainees and 2) measure change after an institution-specific, protocol-oriented “value added lecture” (intervention). Methods Pre-intervention survey and knowledge assessment was given to internal medicine physicians, residents, and students, followed by the intervention on acute stroke management, during academic year 2019-2020. Post-intervention assessment was administered immediately post-intervention, and again at end of rotation. A 10-point Likert scale was used to indicate confidence. Statistics were performed using Student’s T-Test. Results Fifty-one respondents participated, out of a possible 162 (31% participation rate); 13 (25%) of the 51 respondents completed the delayed post-intervention survey. Only twenty-six (51%) participants had previously received a lecture on acute stroke management. Respondents’ knowledge and confidence on acute stroke management improved after intervention (p<0.0001), with no change in these scores by end of rotation (p=0.31). Forty-five (88%) respondents agreed or strongly agreed that a targeted stroke didactic was a useful part of internal medicine training. Conclusions An institution-specific, protocol-oriented lecture improved stroke management knowledge and confidence among internal medicine trainees, particularly among earlier trainees. A dedicated stroke management lecture should be considered as an addition to internal medicine training programs’ curricula.
Kepemilikan Pemegang Hak Atas Tanah Bekas Tanah Barat Eigendom Verponding Setelah Konversi Undang-Undang Pokok Agraria
Authors: Edralin  , Widyarini Indriasti Wardani  
Published: January 2024

Sebelum tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan yaitu berlaku hukum-hukum tanah kolonial Belanda, tanah yang tunduk dan diatur hukum Perdata barat yang sering disebut tanah barat atau tanah Eropa. Didalam hukum perdata barat diatur mengenai hak barat, yang mana hak barat merupakan hak atas tanah bagi orang asing yang diatur dalam Undang-Undang. Hak atas tanah tersebut dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu hak Eigendom, hak Opstal, hak Erfpacht dan hak Gebruik. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPAhak tersebut dikonversi menjadi hak milik, hak guna bagunan, hak pakai, hak guna usaha. Dalam prakteknya terdapat masih adanya tumpang tindih Sertifikat Hak Milik (SHM), seperti hasil pada kasus Putusan Pengadilan Nomor 321/Pdt/G/2018/PN dimana terdapat dua Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk satu obyek yang sama. Dengan adanya kasus tersebut, tujuan dari karya tulis ini untuk dapat melihat bagaimana penyelesaian terhadap sengketa kepemilikan pemegang hak atas tanah Eigendom Verponding setelah berlakunya hukum Agraria Nasional, Apa pertimbangan Hakim tentang sengketa kepemilikan pemegang hak atas tanah barat Eigendom Verponding setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tanah yang tanda bukti haknya tumpang tindih, dan bagaimana status kepemilikan bidang tanah barat Eigendom Verponding yang tanda bukti haknya setelah konversi menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pendekatan hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, atau dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memecahkan masalah. Dari hasil penelitin ini diketahui jika penyelesaian sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 321/Pdt/G./2018/PN adalah dengan memenangkan penggugat dikarenakan penggugat memiliki asal usul SHM yang berasal dari SHGB tahun 1984. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang atas putusan Nomor 321/Pdt/G./2018/PN adalah SHGB merupakan alas hak untuk dapat dilakukan peningkatan hak menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Sehinga pemilik obyek yang mempunyai SHM dengan asal usul Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) adalah pemilik yang sah.
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pembeli Warga Negara Asing
Authors: Vita Meylani Susanti  , Sigit Irianto  
Published: January 2024

Nominee agreement sebagai salah satu perkembangan hukum kontrak atau perjanjian di luar KUHPerdata merupakan suatu praktik yang sering terjadi Di Indonesia. Mengenai hak milik atas tanah terhadap Warga negara asing tidak diatur lengkap dalam UUPA.Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui, menganalisis factor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Pembeli Warga Negara Asing serta 2. Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam memutus suatu perkara pada putusan Nomor489/PK/Pdt/2021 dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data sekunder dan metode analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Pembeli Warga Negara Asing yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. 2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara pada Putusan Nomor 489 PK/Pdt/2021 yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon NICHOLAS JOHN HYAM dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tanggung jawab secara perdata oleh Notaris yakni dengan tanggung gugat berupa ganti rugi yang didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap. Notaris yang membuat perjanjian nominee yang akibatnya akta tersebut batal demi hukum Pasal 1320 KUHperdata, Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yaitu dapat berupa: teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan dan pemberhentian dengan tidak hormat.
Implementasi Aplikasi SP4N-Lapor! Dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang
Authors: Nurhadi Salma Putri , Purbaningrum Dini Gandini , Nuraulia Ridela 
Published: January 2024

SP4N-REPORT! (National Public Service Complaint Management System - People's Online Aspiration and Complaint Service), which is a service for conveying all community aspirations and complaints through several complaint channels. The aim of this research is to find out an overview of the implementation of the SP4N-LAPOR Application! in managing public complaints at the Tangerang Regency Communication and Information Service which has been implemented as a public service innovation so far. The research method uses a qualitative descriptive method with an approach in the form of literature study or literature study, through a collection process obtained from various sources including journals, books, documentation, the internet and libraries. Meanwhile, the type of data in this research is secondary data, namely data obtained indirectly, namely taking data from journals related to research. The research results show that the SP4N-LAPOR Application program in providing convenience to public complaint services as access for the community in conveying aspirations, requests for information on government performance and improving the quality of public services at the Tangerang Regency Communication and Information Service has been running well. Proven through several applications by providing evaluations, collaboration with other institutions such as LSN, subscribing to big data software, and creating a special complaint management structure, with the aim of increasing responsiveness and quality in managing complaints from the public.
Keywords: Implementation, management, Complaints, SP4N-LAPOR!
O CENÁRIO SOCIOAMBIENTAL BRASILEIRO E A NECESSÁRIA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE
Authors: Cavalheiro Larissa Nunes , Araujo Luiz Ernani Bonesso de 
Published: January 2024

O Brasil destaca-se no cenário mundial por ser o país com significativa diversidade – natural e cultural. Isto ocorre devido a sua dimensão continental e os diferentes climas, logo, diferentes biomas compõem o seu território, albergando uma multiplicidade de espécies da fauna e da flora. Além deste aspecto natural – biodiversidade – o território brasileiro é cenário multicultural formado por pessoas de diferentes povos e comunidades tradicionais. Neste sentido, a sociobiodiversidade é a sua principal caraterística, denotando rico cenário humano-ambiental, que demanda reconhecimento e proteção, pois deste cenário emergem direitos – os direitos da sociobiodiversidade –, que revelam modos de vida sustentáveis a partir da vinculação entre culturas e biodiversidade. Para tanto, é necessária a reflexão sociojurídica de importante contexto brasileiro para o estabelecimento de um desenvolvimento comprometido com as referidas diversidades, ou seja, realmente sustentável para todos e todas ao encontro da justiça socioambiental.
Palavras-chave: Biodiversidade; Culturas; Direitos; Proteção; Sociobiodiversidade.
Pensar la realidad
Authors: Ochoa Fernández Angel Ignacio 
Published: January 2024

En el presente ensayo, Pensar la realidad humana es darle sentido a todo lo inherente a vida; por tanto, es necesario una cultura que propicie espacios de reflexión y acción que debe ser realidad como hecho significativo para reconocer al semejante como sujeto en cosmovisión, para cosificar la diversidad cognitiva, saber, reflexión, reconocimiento de autonomía y trascendencia, entre el otro en relación con el otros y la mismicidad como yo, como punto de partida de la singularidad cognitiva, en existencia de dignidad plural, dialogo y reconocimiento en relaciones realmente humanas.