bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENERAPAN KOMPRES HANGAT BAWANG MERAH PADA ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN TYPHOID DENGAN MASALAH KEPERAWATAN HIPERTERMIA
Authors: Sholihin Sholihin , Koyimah Koyimah , Satrianto Anang 
Published: January 2025

Pendahuluan: Typhoid merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri salmonella typhi yan masuk melalui makanan, minuman yang terkontaminasi serta tinja dan urin orang yang terinfeksi. Demam typhoid dapat menyerang siapa saja terutama pada anak-anak. Gejala umum padaa typhoid biasanya yaitu demam pada sore dan malam hari, rasa tidak enak diperut, mual dan muntah. Masalah keperawatan yang timbul pada demam typhoid salah satunya adalah hipertemia. Penanganan yang dapat dilakukan dirumah ataupun di Puskesmas Gitik dalam menangasi masalah keperawatan hipertermia salah satunya yaitu dengan kompres hangat bawang merah. Kompres hangat bawang merah merupakan kombinasi adalah salah satu terapeutik yang dapat diberikan kepada anak yang mengalami hipertermia. Tujuan: Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini untuk melaksanakan penerapan intervensi keperawatan penerapan kompres hangat bawang merah pada asuhan keperawatan klien anak typhoid dengan masalah keperawatan hipertermia di Puskesmas Gitik. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, uji keabsahan penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Partisipan dipilih dengan rentang usia 1-12 tahun dengan penyakit demam typhoid dengan diagnosis keperawatan hipertermia yang di rawat inap di Puskesmas Gitik. Hasil: Hasil pengkajian di dapatkan klien 1 dan klien 2 mengalami hipertermia. Klien 1 sebelum dilakukan kompres hangat bawang merah suhu 37.6oC setelah dilakukan tindakan kompres hangat bawang merah selama 15 menit didapatkan adanya penurun suhu 37oC sedangkan pada klien 2 sebelum dilakukan kompres hangat bawang merah suhu 37.8oC setelah kompres bawang merah 37.3oC. Kesimpulan: Kesimpulan terdapat penurunan setelah diberikan kompres hangat bawang merah antara klien 1 dan klien 2.
PREPARO DE PRÉ-MOLAR SUPERIOR PORTADOR DE POLPA VIVA COM LIMAS ROTATÓRIAS SOLLA PURPLE
Authors: Travassos Rosana Maria Coelho , Wale Rodrigues Martins William , Guimarães Sampaio Trajano Dos Santos Pedro , Nogueira Lima Samuel , Godoy Martins Lucas , Moreira de Almeida Gustavo , Tenório Dourado Chaves Adriane , Alves Josué , Da Costa Ribeiro Adriane , Augusta Maciel Tereza , Batista Lopes do Nascimento Alexandre 
Published: January 2025

O presente relato de caso clínico, refere tratamento endodôntico de pré-molar superior com lima Solla Purple em única sessão. Paciente do sexo masculino, sem histórico de doenças sistêmicas, procurou consultório particular, queixando-se de dor no dente 25. Clinicamente observou-se que existia cárie e restauração em resina. Após a anestesia, o dente foi isolado e o acesso coronário foi realizado. A irrigação foi realizada com soro fisiológico e a Clorexidina gel a 2% como substância química auxiliar. Após exploração do canal radicular, realizou-se a odontometria eletrônica com localizador apical, Irrot Apex . O preparo do dos canais radiculares foi realizado com lima Solla Purple #35.04 até alcançar o comprimento de trabalho estabelecido. A patência foraminal, ultrapassando em 1 mm da saída do forame apical, realizada com a lima Solla Fille Purple Glidepath #15/04. A obturação foi realizada pela técnica do cone único associado ao cimento Bio-C Sealer. Conclui-se que as limas Solla Purple determinam uma modelagem bem definida o que facilita a obturação do sistema de canais radiculares.
Strategi Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Pada Keluarga Transmigrasi di Kecamatan Bengalon
Authors: Aziz Irfan , Afandi Nur Kholik 
Published: January 2025

Undang-Undang Nomor. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi sebagai program pemerintah yang sangat bijak dalam mengatasi masalah kependudukan terutama di Kutai Timur wilayah Bengalon. Di Kabupaten Kutai Timur terdapat 10 Desa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi dengan total luas mencapai 135,6 ribu hektare. Dengan lahan seluas itu, tentu tidak bisa dipungkiri adanya permasalahan-permasalahan terkait kawasan transmigrasi, maka pemerintah melakukan transmigrasi di beberapa daerah termasuk juga Bengalon. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan fokus pada tinjauan pustaka dari sumber-sumber primer dalam Islam. Penelitian ini menemukan bahwa ajaran Islam sangat mendukung persatuan dalam keberagaman melalui nilai-nilai universal seperti keadilan,kesetaraan,dan penghormatan terhadap perbedaan. Penerapan nilai-nilai kegamaan ini dalam keluarga transmigrasi di Bengalon dapat membantu membentuk masyarakat yang inklusif, damai serta dapat menghargai perbedaan dalam kehidupan bersosial masyarakat.
Law no. 15 of 1997 concerning transmigration aims to improve the welfare of transmigrants and the surrounding community, as well as increasing and equalizing development in the region and also strengthening national unity and integrity. Transmigration as a government program is very wise in overcoming population problems, especially in East Kutai Bengalon region. In East Kutai Regency there are 10 Transmigration Land Management Rights (HPL) Villages with a total area of 135.6 thousand hectares. With such a large area of land, of course it cannot be denied that there are problems related to transmigration areas, so the government conducts transmigration in several areas including Bengalon. In this research, a qualitative approach was used with a focus on literature review of primary sources in Islam. The research found that Islamic teachings strongly support unity in diversity through universal values such as justice, equality, and respect for differences. The application of these religious values in transmigration families in Bengalon can help form a society that is inclusive, peaceful and can respect differences in social life.
Nasakh dalam Sunnah dan Implikasinya Terhadap Hukum dan Tafsir Al-Qur’an
Authors: Rahman Ali 
Published: January 2025

Assunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah al-qur’an. Kedudukannya sebagai penjelasan isi kandungan al-qur’an dan sebagai sumber hukum sungguh tidak diragukan lagi, dan kita harus berpegang teguh kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah saw; “aku tinggalkan dua hal sumber hukum penting, jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya”. Kedudukan hukum sunnah tersebut ada yang dihapus dengan sunnah yang kemudian, atau dengan ayat al-qur’an, yang disebut nasakh. Penelitian ini bermaksud mendalami nasakh dalam sunnah dan implikasinya terhadap hukum dan tafsir a-qur’an. Nasakh dalam sunnah adalah penghapusan hukum syari’ah dengan dalil syari’ah yang ada dalam sunnah. Contoh nasakh dalam sunnah adalah kasus nikah mut'ah yang pernah diperbolehkan, tetapi kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Nasakh memiliki beberapa hikmah, di antaranya: menjaga kemaslahatan hamba, mengembangkan persyaratan hukum, menguji kualitas keimanan, memberikan kemudahan, memastikan realisasi kepentingan hidup manusia dan keadilan dalam pembentukan hukum. Kalau ada yang dihapus, mansukh maka ada yang menghapus, yaitu nasikh, yang menghapuskan, yaitu dalil al-kitab atau as-sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafazhnya. Pada hakekatnya naasikh (yang menghapuskan) adalah Allah Azza wa Jalla. Nasakh dalam sunnah tentu meimliki implikasi terhadap hukum dan tafsir al-Qur’an, inilah yang ingin diperjelas dalam penelitian ini.
Assunnah is the second source of law after the Qur'an. Its position as an explanation of the content of the Qur'an and as a source of law is indeed undoubted, and we must adhere to it, as the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said; "I leave two important sources of law, if you stick to it, then you will never be lost forever." The legal position of the sunnah was abolished with the later sunnah, which is called nasakh. This research intends to delve into nasakh in the sunnah and its implications for the law and interpretation of the Qur'an. Nasakh in the sunnah is the abolition of sharia law with the postulates of sharia in the sunnah. An example of nasakh in the sunnah is the case of nikah mut'ah which was once allowed, but then prohibited by the Prophet saw. Nasakh has several wisdoms, including: Safeguarding the welfare of servants, Developing legal requirements, Testing the quality of faith, Providing convenience, Ensuring the realization of the interests of human life and justice in the formation of laws. If something is deleted, then there is one who deletes, namely nasikh, who abolishes, namely the postulates of al-kitab or as-sunnah that abolish the law of shari'i or its pronouncements. In essence, the naasikh (who abolishes) is Allah Azza wa Jalla. Nasakh in the sunnah certainly has implications for the law and interpretation of the Qur'an, this is what we want to clarify in this study
Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan Telaah Qs. An-Nur Ayat 31
Authors: Karulita Sindy 
Published: January 2025

Perempuan merupakan faktor utama dalam kemajuan peradaban, jika dalam suatu peradaban tersebut baik, maka peradaban tersebut akan menjadi baik begitupun sebaliknya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendidikan akhlak perempuan yang terkandung dalam Qs An-Nur ayat 31. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui teknik penelitian kepustakaan menggunakan yang berkaitan dengan isi pembahasan. Subjek penelitian adalah perempuan, prosedur penelitian menelaah teori-teori seperti buku-buku, artikel, jurnal maupun tulisan lainnya yang relevan. Teknik analisis data yaitu mengkaji ulang keabsahan teori tahap selanjutnya yaitu menyusun karya ilmiah. Hasil utama artikel terkait pendidikan akhlak untuk perempuan telaah dari QS An-Nur ayat 31 yaitu pentingnya menutup aurat serta menjaga pandangan bagi perempuan muslimah.
Women are the main factor in the progress of civilization, if a civilization is good, then that civilization will be good and vice versa. The aim of this research is to determine women's moral education as contained in Qs An-Nur verse 31. This research uses descriptive qualitative methods, using library research techniques that are related to the content of the discussion. The research subjects are women, research procedures examine theories such as books, articles, journals and other relevant writings. The data analysis technique is reviewing the validity of the theory. The next stage is compiling a scientific work. The main result of the article regarding moral education for women is a study of QS An-Nur verse 31, namely the importance of covering the private parts and maintaining one's gaze for Muslim women.
Fenomena Perkembangan Kurikulum Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Al-Furqon Sumatera Utara
Authors: Rasyid Rangkuti Miswar 
Published: January 2025

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kurikulum saat ini, yang merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Hal ini berkaitan dengan aspek tujuan, materi, metode, serta evaluasi serta melihat titik temu antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka pada pelajaran Aqidah Akhlak di MA Al- Furqon Sumatera Utara. Pemilihan sekolah berdasarkan kualitas sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis datanya menggunakan model interaktif miles dan Huberman. Subjek pada penelitian ini adalah Guru Aqidah Akhlak MA Al-Furqon. Hasil Penelitian Menunjukkan perkembangan kurikulum mejadi salah satu mengejar bentuk ketertinggalan pendidikan di Indonesia saat ini. Sebagaimana pada penelitian ini sekolah MA Al-Furqon masih dalam proses penerapanan kurikulum merdeka dengan upanya mengikuti berbagai kegiatan webinar terkait kurikulum merdeka. Karena pada saat ini mereka dalam proses pembelajarannya masih menggunakan kurikulum 2013 sebagai acuan utama.
The purpose of this research was conducted to find out the development of the current curriculum, which is the most important part in the implementation of learning in an educational institution. This relates to the aspects of objectives, materials, methods, and evaluation as well as seeing the intersection between the 2013 curriculum and the independence curriculum in Aqidah Akhlak lessons at MA Al-Furqon North Sumatra. School selection is based on school quality. This study uses a descriptive qualitative research method with a phenomenological approach. Data collection techniques using observation, interviews, documentation. The data analysis uses the interactive Miles and Huberman models. The subject of this study was the Aqidah Akhlak teacher, MA Al-Furqon. Research results show that the development of the curriculum is one of the ways to catch up on the backward forms of education in Indonesia today. As in this study the MA Al-Furqon school is still in the process of implementing the independent curriculum by participating in various webinars related to the independent curriculum. Because at this time they are in the learning process still using the 2013 curriculum as the main reference.
Telaah Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah
Authors: Rahmadita Adinda 
Published: January 2025

Akad Musyarakah (syirkah) merupakan akad kerjasama oleh kedua belah pihak yang saling berkontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Konsep akad yang berkembang pesat dan gemari dalam pembiayaan bank syariah. Seiring perkembangan zaman, berkembang pula kreasi produk baru keuangan berdasarkan konsep akad musyarakah. Dengan menelaah fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai regulator ekonomi syariah di Indonesia kita akan mengetahui mengenai produk baru berdasarkan perkembangan akad musyarakah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dengan bersumber dari data primer yaitu fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad musyarakah. Dan juga data sekunder berupa jurnal-jurnal, buku-buku yang berkenaan dengan Lembaga yang terkait. Hasil penelitian ini akan mengungkapkan fatwa-fatwa tentang akad musyarakah, ketentuan pada akad, dan perbedaan macam-macam akad musyarakah dari perkembangan konsep akad musyarakah itu sendiri.
Musyarakah contract (syirkah) is a cooperative agreement between both parties who contribute to each other in the form of funds to build a business, with profits and risks that will be shared together according to the agreement. The contract concept is growing rapidly and is popular in sharia bank financing. As time goes by, the creation of new financial products based on the concept of musyarakah contracts has also developed. By examining the DSN-MUI fatwas as the sharia economic regulator in Indonesia, we will find out about new products based on developments in musyarakah contracts. This research uses a library research approach sourced from primary data, namely DSN-MUI fatwas regarding musyarakah contracts. And also secondary data in the form of journals and books relating to the relevant institutions. The results of this research will reveal fatwas regarding musyarakah contracts, provisions on contracts, and differences in various types of musyarakah contracts from the development of the concept of musyarakah contracts themselves.
Evidence-based control of stress response on intraoperative physiological indexes and recovery of patients undergoing gastrointestinal surgery
Authors: Yuan Chen-Dong , Zhou Bao-Zhu , Wang Ning-Yan , Wan Qing-Qing , Hu Zhen-Zhen 
Published: January 2025

BACKGROUND
Although the 2021 Chinese Clinical Practice Guidelines for Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) provide recommendations for ERAS in gastrointestinal surgery, the clinical application of standard ERAS nursing models is challenging due to the variety of diseases involved in gastrointestinal surgery and the complex factors contributing to patient stress responses. Moreover, stress responses are more severe in older adult patients. Therefore, precision medicine is required to improve the quality of nursing care and promote postoperative recovery in gastrointestinal surgery.
AIM
To establish an evidence-based ERAS model based on stress response nursing care and demonstrate nursing benefits through clinical practice.
METHODS
This randomized clinical trial first established an evidence-based nursing ERAS protocol in older adult patients based on literature related to perioperative nursing measures for gastrointestinal surgery stress response. Next, 392 older adult patients who underwent gastrointestinal surgery and were admitted to our hospital between December 2021 and June 2023 were categorized into two groups to receive evidence-based (study group) or conventional (control group) ERAS nursing models, respectively. Intraoperative physiological parameters during surgery and postoperative recovery indicators were compared between the groups.
RESULTS
Among 64 domestic and international studies, the stress responses of older adult patients mainly included emotional anxiety, sleep disorders, gastrointestinal discomfort, physical weakness, pain, and swelling. The appropriate nursing interventions included comprehensive psychological counseling, pre- and postoperative nutritional support, temperature control, pain management, and rehabilitation training. Compared with the control group, the study group showed lower heart rate, mean arterial pressure, blood glucose level, and adrenaline level; shorter duration of drainage tube placement, time to first flatus, time to first ambulation, and postoperative hospital stay; lower anxiety scores on postoperative day 3; and lower incidences of postoperative infection, obstruction, poor wound healing, and gastrointestinal reactions were lower in the study group (all P < 0.05).
CONCLUSION
The evidence-based nursing measures targeting stress responses based on the conventional ERAS nursing model resulted in stable intraoperative physiological parameters during surgery, promoted postoperative recovery, and reduced the incidence of complications.
Voting Behavior Patterns of Gen Z in the 2024 Indonesian Presidential Election in DKI Jakarta
Authors: Kholilah Yahya Nadiyah , Dewi Warsoyo Atika , Muchamad Ghani Irpan 
Published: January 2025

This study aims to analyze the voting behavior patterns of Generation Z (Gen Z) in the 2024 Indonesian Presidential Election in DKI Jakarta, focusing on the influence of social, psychosocial, and rational choice variables on voting behavior. This study uses a quantitative survey method with questionnaires distributed to Gen Z respondents in DKI Jakarta. Data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) to examine the relationships between social, psychosocial, and rational choice variables with voting behavior. This research is a continuation of previous studies discussing the voting behavior patterns of first-time voters analyzed using voting behavior theory with social, psychological, and rational choice approaches. However, to support the novelty of the analysis, this research focuses on the behavior patterns of Gen Z in the 2024 presidential election. The findings reveal that in the digital era, social media plays a crucial role in shaping Gen Z's political preferences, while psychosocial factors, such as candidates' historical backgrounds and emerging issues, have a significant direct influence on Gen Z's voting behavior. These findings provide essential insights for policymakers and political practitioners in designing effective communication strategies for Gen Z and enrich the academic literature on young voters' behavior in the digital era.
Optimizing the Role of the Prosecutor's Office in Recovering State Losses Due to Corruption Crimes Based on Prosecutor's Regulation Number 7 of 2020 concerning Guidelines for Asset Recovery
Authors: Ruth Irmawaty  , Yandi  
Published: January 2025

The aim to be achieved in this research is to optimize the role of the prosecutor's office in recovering state losses resulting from criminal acts of corruption. The method used in analyzing this problem is normative juridical where researchers use various secondary materials or library materials. The various steps taken in solving the problems in this research were by drawing on various legal principles, both written and unwritten. Researchers also carry out various interpretations of legislation so that this research can be analyzed thoroughly and in depth. The results of this research show that the objectives of asset recovery are varied. First, asset recovery aims to replenish state finances, thereby providing resources for government initiatives and programs aimed at improving people's welfare and fostering community well-being. Second, asset recovery aims to restore justice in the lives of individuals affected by corruption, ensuring that those who have been harmed receive compensation. Lastly, asset recovery seeks to deter parties or individuals from committing corruption in the future by signaling the severity of the consequences associated with such actions. Therefore, corruption needs to be dealt with, where one of the officers who can deal with this is the prosecutor's office. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, to confiscate assets for criminal acts of corruption, can work optimally if it has a basis for confiscating assets.
Fulfillment of the Rights of Restitution for Child Victims of Sexual Crimes (Study of the Appeal Decision of the Bangka Belitung High Court Number 14/Pid.sus/2024/PT BBL)
Authors: Yuli Redha Rosalin  , Junaidi Abdillah  
Published: January 2025

The aim to be achieved in this research is to find out about the fulfillment of the right to restitution for child victims of sexual crimes. The method used in this research is normative juridical where researchers use secondary legal materials originating from decisions as well as journals and books related to the research topic being conducted. The payment of restitution received by the victim in decision Number 14/PID.SUS/2024/PT BBL is a form of legal certainty for the victim where the essence of legal certainty is a form of implementation in which there is a law enforcement mechanism for various actions without any views who is the individual who broke the law.