bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS PENGARUH DESAIN PRODUK DALAM MENINGKATKAN PELUANG BISNIS PELAKU UMKM KOTA METRO DI MASA PANDEMI
Authors: Prihantika Ita , Fitriani Yuyun , Destrilia Intan 
Published: November 2023

Desain produk adalah suatu hal yang penting dalam melakukan promosi produk yang akan dipasarkan ke masyarakat luas terutama dimasa pandemi saat ini banyak sekali pelaku usaha UMKM Kota Metro mengalami penurunan omset yang cukup drastis. Dimasa pandemi ini juga pelaku UMKM Kota Metro harus melakukan perubahan-perubahan pada desain produk yang akan dipasarkan, hal ini dilakukan untuk menarik mata masyarakat untuk melakukan pembelian produk yang akan di pasarkan karena dengan desain produk yang menarik maka munculah rasa penasaran untuk membeli produk tersebut. Tujuan dalam penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemahaman desain produk pada pelaku UMKM dalam komunitas Genpro Chapter Metro dalam memanfaatkan peluang bisnis dimasa pandemi. Sasaran lokasi pengabdian ini pelaku UMKM dalam komunitas Genpro Chapter Metro. Kegiatan akan dilakukan dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi tentang desain produk. Keberhasilan kegiatan ini di evaluasi dengan melihat perkembangan masyarakat saat dilakukan sosialisasi dan pelatihan apakah ada perkembangan secara signifikan atau tidak. Secara kualitatif dapat dilihat dari hasil sosialisasi dan pelatihan menunjukan masyarakat adanya peningkatan pengetahuan hal tersebut dilihat dari proses praktek membuat desain produk secara langsung setelah selesainya proses sosialisasi dan pelatihan.
PENDAMPINGAN PEMANFAATAN TAMAN TRESNA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI REKREATIF LANSIA DI UPTD TRESNA WERDHA NATAR LAMPUNG SELATAN
Authors: Bangun Suharti  , Fri Rejeki Noviera  , Ahmad Riza Faizal  , Zaimasuri Zaimasuri  , Abdullah Wildan Ulhaq  
Published: November 2023

Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan lanjutan dari pengabdian sebelumnya oleh tim yang sama. Kegiatan lanjutan diperlukan untuk mandampingi para lansia di UPTD Tresna Werdha Natar Lampung Selatan. Hal ini dilakukan agar para lansia dapat memanfaatkan dan memelihara taman yang telah direhab sebelumnya oleh tim pengabdian ini.Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan ini, berjalan selama 5 bulan sejak serah terima taman dilakukan. Pendampingan dilakukan secara berkala, dalam bentuk mendampingi dan terjun berpartisipasi di lapangan. Memelihara taman bersama, member makan ikan dan beberapa hewan piaraan, memetik herbal bersama dan memelihara tanaman TOGA secara bersama-sama dengan para lansia di UPTD Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.Kegiatan ini telah bermanfaat meningkatkan tanggung jawab para lansia dalam turut berpartisipasi memelihara dan memanfaatkan fasilitas di dalam panti dengan senang hati. Pendampingan juga meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan tanaman herbal/ TOGA untuk mengatasi gangguan kesehatan para lansia. Kegiatan pengabdian ini juga meningkatkan fungsi komunikasi rekreatif lansia, ketika mereka bermain, memelihara taman beserta hewan piaraan serta berjemur atau bermain di taman ini. Taman telah dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang membahagiakan karena kebersamaan menyalurkan hobi berkebun dan memelihara ternak (ayam, burung, kelinci dan berbagai jenis ikan) dengan senang hati.
Peningkatan Kemampuan Penulisan Berita dan Etika Jurnalistik pada Remaja sebagai Pelaku Citizen Journalism di Era Digital (Penyuluhan dan Pelatihan pada Siswa SMUN 1 Pagelaran, Kabupaten Pringsewu)
Authors: Hestin Oktiani , Firman A. Abdul , Rezeki N. Fri , Effendy M. Yusuf 
Published: November 2023

Remaja adalah pengguna internet terbanyak yang harus memiliki kecerdasan bermedia, memiliki kemampuan untuk mengunggah dan mengunduh berita yang memenuhi kaidah jurnalistik. Remaja, dalam hal ini siswa SMU harus memiliki kemampuan menulis informasi/berita yang layak publikasi, bukan hoaks atau informasi yang melanggar hukum. Remaja juga harus memiliki kemampuan untuk menyeleksi informasi berita yang terpercaya. Kebebasan mengunggah informasi ke internet dengan berbagai platform media sosial, membuat peluang yang sangat besar bagi remaja untuk membagikan informasi tentang berbagai hal yang terjadi disekitarnya. Kondisi ini idealnya juga diikuti dengan peningkatan kemampuan remaja mengenai etika jurnalistik sehingga tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kegiatan ini menjadi sangat penting, karena membekalai remaja yang dalam hal ini adalah siswa SMU Pagelaran dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi pelaku citizen journalism yang baik dan bertanggungjawab. Informasi/berita yang memenuhi kaidah jurnalistik dan berisi informasi positif dapat menjadi konten internet yang berkualitas dan mampu berkontribusi positif pada penyebaran informasi kepada public mengenai hal-hal yang ada di sekitarnya. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan telah mampu mencapai hasil 70,4% peserta mengalami kenaikan yang cukup signifikan (20%- 39%) dalam hal pengetahuan/kemampuan tentang kegiatan jurnalistik, terutama dalam produksi berita dan etikanya. Hanya ada 16 orang (29,6%) yang mengalami kenaikan pengetahuan di bawah 20 %, yaitu kisaran 6%-19%. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta tentang produksi informasi berita yang baik dan etika jurnalistik yang harus diterapkan dalam proses produksi maupun penyebarluasan informasi berita. Lebih jauh nantinya diharapkan siswa dapat menjadi anggota masyarakat yang secara aktif mempromosikan berbagai potensi yang ada di daerahnya.
The deep structure of the Zagros mountain system according to Taylor approximation seismic tomography data
Authors: Tsvetkova T.O. , Gintov O.B. , Bugaienko I.V. , Zaiets L.M. 
Published: November 2023

The seismic tomographic model obtained by the Taylor approximation method provides new constraints on the Earth’s crust and mantle structure beneath the Zagros mountain system at depths of 50—850 km. Based on structural geology and seismic tomography data, we divide the Zagros into Northwestern (Kirkuk, Lurestan, and Dezful regions) and Central (Kazerun and Fars regions) parts. The Central Zagros was formed due to subduction-collision tectonics, and the Northwestern Zagros was formed due to a collision-shear (transpression) tectonic process. Based on the 3D P-velocity model of the Zagros and its surrounding mantle, a high-velocity distal southeastern part of the Arabian Plate was established, subducting under the Central Zagros and the Iranian Plate, following the subduction of the Neotethys. This slab covers an area of 23—32°NL — 49—58°EL, i.e., the Bay of Bengal, the Central Zagros, and the southern part of the Iranian Plate. The maximum horizontal extent of the submerging part of the Arabian slab is 800—1100 km, and the maximum submersion depth is 450—500 km. A number of projections on the horizontal plane of the lines of intersection of the surface of the subducting Arabian Plate with horizontal sections of 50, 100, 200, 300, and 400 km were constructed. We obtained the direction of plate plunging, which in different areas varies from northern to northeastern 30—45°. In the Northwestern Zagros, according to the model, traces of subduction do not appear; however, right-lateral strike-slip deformations along the Main Recent Fault are visible and continue now in the crust. The difference in the types of deformation of the Northwestern and Central Zagros is most likely due to the features of the outlines of the eastern edge of the Arabian Plate and the complex nature of its movements. Analysis of earthquake mechanisms in 1977—2001 shows that the movement of the Arabian Plate could have occurred with frequent alternation in the S-N and N-E directions due to the alternation of spreading processes in the Gulf of Aden and the southeastern part of the Red Sea.
Model of constitutional supervision in the French Fourth Republic: real protection of the Constitution or rapid paralysis of the institutional system of the state
Authors: Badyda A.Yu. , Boldyzhar S.M. 
Published: November 2023

It is indicated that the French Republic, its genesis in the aspect of changing forms of government, in particular from the time of the revolution of 1789 until 1958, generates interest in its more detailed study. Before analyzing the Fourth Republic and the norms of the 1946 Constitution for the distribution of powers and powers of the body of constitutional jurisdiction, in particular, it is necessary to realize the colossal experience that is not only necessary to know, but also to be able to apply in the functioning of one's own legal order, even if this experience is not exemplary. and perhaps negative from the point of view of protection of constitutional values and protection of human rights. In discussions about whether constitutional supervision in the IV Republic in France is truly constitutional or pseudo­constitutional, it is necessary to put an end to it.
The experience of the French Republic in the aspect of the evolution of the model of constitutional supervision is relevant, because it was France that tested different «versions» of the latter, in one or another period of development, giving them more and more different content.
The role of the Constitutional Committee, whose functioning and activities are provided for by Chapter XI of the 1946 Constitution, is important for understanding the advantages of today's model of constitutional justice provided for by the 1958 Constitution.
The authors researched the details of the Constitutional Committee's emergence, the procedure for its election, the duration of the mandate and its powers as a body of constitutional jurisdiction. It was concluded that the powers of the Constitutional Committee are primarily powers of coordination between the two chambers of the parliament. Accordingly, the Committee's conclusion does not declare the law unconstitutional, but provides that the proclamation of such a law requires a revision of the Constitution. In other words, it is about the form of the law, not its essential characteristics.
The positions of French scholars in the aspect of attitude to the activities of the Constitutional Committee in the Fourth Republic and assessment from the point of view of its exercise of real constitutional jurisdiction are analyzed.
The European legal framework of environmental policy and its impact on the criminal legislation of Republic of Moldova
Authors: Ursu V. 
Published: November 2023

The article contains a brief interpretation of the provisions of Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19.11.2008 regarding the protection of the environment through criminal law and the impact of its provisions on the criminal legislation of the Republic of Moldova in its capacity as a candidate state for accession to the EU. The author compares the provisions of the Directive and the national framework in the matter of environmental protection through legal-criminal means and the correspondence of the criminal legislation of the Republic of Moldova with the provisions of international acts in the matter. In this article, there are highlighted the objects of legal-criminal protection against criminal attacks and the extent to which they correspond to the objects recommended for protection by the mentioned EU Directive. The author also notes that as a result of the conducted research, it is possible to draw a general conclusion that the concepts of "environmental protection” and "ecological safety” cannot be considered synonymous.
Also, there is analyzed the effectiveness of the applicability of the legal-criminal provisions of the Criminal Code of the Republic of Moldova, the interpretation deficiencies and certain legislative gaps. In the conclusions of the study, the author comes up with some general recommendations that, in his opinion, would contribute to improving the national legislative framework and raising the level of efficiency in its practical application. Therefore, the author highlights the importance of alignment of the national legislation with the EU standards, not only because it is an obligation for becoming an EU member state, but also for improving the legislative framework in order to be in accordance with the main international aspirations. Thus, the Republic of Moldova could become not only ready for joining the EU family, but also a prosperous and a safe country to live in.
The legal nature of the institution of a constitutional complaint in the doctrine of constitutionalism
Authors: Zharovska I.M. 
Published: November 2023

The article attempts to comprehensively determine the legal nature of the institution of a constitutional complaint in the doctrine of constitutionalism.
It is indicated that the legal nature of the constitutional complaint is based on the principles of constitutional law and the rule of law, and acts as an important means of legal protection of the constitutional rights and freedoms of citizens. It contributes to ensuring the principle of the rule of law, legal authority and control over compliance with the norms of the Constitution. A constitutional complaint is important in ensuring the constitutional order and functioning of the country's legal system.
It is noted that constitutionalism promotes the development of democratic principles, including the principles of representative power, citizen participation in making important decisions, and the development of civil society. The Constitution is the main law that provides legitimacy and legal foundation for the activities of state authorities. The basis of the doctrine of constitutionalism is the assumption that the government has the potential to abuse and violate the rights of citizens, therefore it sets itself the task of limiting the power by clearly defining the competencies and duties of various branches of government, as well as establishing mechanisms for monitoring their implementation.
It is motivated that the renewal of the mechanisms of constitutionalism is manifested in the fact that, unlike the classical model, where only state bodies had the right to appeal to the Constitutional Court, states now often grant individuals the right to question the constitutionality of a normative or individual act.
It was determined that the legal nature of constitutionalism is manifested in the fact that a constitutional complaint is characterized by the following: acts as a control mechanism on the part of civil society; is a means of achieving the principle of justice, which is the main guarantee of democracy and the rule of law; the doctrine of anthropocentrism is represented, which means an emphasis on the person, his rights, freedoms and interests; endowed with the potential to support the high level, permanent importance of the Constitution in the legal system; embodies the requirement of proper legal certainty of legal norms.
The natural reason for the need for a man to reserve his internal reserves of dignity
Authors: Shcherbai I. 
Published: November 2023

Philosophy knows that between the microcosm (man) and the macrocosm (the universe) there is a natural transaction - a conditional contract for the implementation of the life process according to certain rules. The essence of the act boils down to the fact that the inherent dignity of a person must be respected in a certain way. The very metaphysical concept of human dignity contains such content, which the universe needs. And if the universe does not receive these needs, it will negatively affect its functioning. In other words, such internal reserves embedded in a person in the form of dignity (which is the sum of rights and freedoms) are a metaphysical subject of a natural deed.
Respecting human dignity is a relevant issue in the context of research, as people often forget about it. Compliance is a certain component of the realization of the right. Implementation of legal norms covers compliance, implementation, use and application. It is through these forms that the content of the implementation of legal norms, which plays an important role in the life of society, is reflected.
Observance of human dignity takes place in all spheres of human activity, because a person must follow certain rules that are provided for in one or another sphere of his activity, which may concern both family and work.
Human dignity is also interconnected with compliance. So we should always remember that we all must jointly uphold human dignity. Only in this way will we be able to achieve stability, which is very important. After all, stability is confidence in the future.
However, we should not forget that the observance of human dignity is a common goal of citizens. After all, people can get the desired result only together.
It is also worth noting that the main factor in compliance is humility. After all, it is thanks to the fact that a person obeys the law, observes the prohibitions, and his compliance is manifested.
Fundamental values and functional purpose of constitutional-legal responsibility of subjects of the electoral process
Authors: Vyshnevska M.M. 
Published: November 2023

This article is dedicated to exploring the fundamental values and functional purpose of the constitutional-legal responsibility of subjects of the electoral process. It has been established that the analysis of the purpose and functions of the constitutional-legal responsibility of subjects of the electoral process holds significant theoretical and practical significance. This purpose should correspond to the legal nature of their legal status, and the grounds and sanctions for the constitutional- legal responsibility of subjects of the electoral process should be consistent with this purpose and objectives. The functions of constitutional- legal responsibility serve as a tool for achieving its goals. In this context, when defining the purpose of the constitutional-legal responsibility of subjects of the electoral process, it is important to take into account the legal nature of this responsibility.
It has been determined that there is currently no single approach to interpreting this term, and its definition may be close to concepts such as 'purpose,' 'competence,' 'rights,' and others. As a functional institution of constitutional law, the institution of constitutional-legal responsibility serves the purpose of servicing the substantive institutions of constitutional law. This dual function of constitutional-legal responsibility is manifested in the fact that it is both a functional institution of constitutional law and a necessary component of all substantive institutions of constitutional law.
It has been revealed that the functions of constitutional-legal responsibility of subjects of the electoral process can be characterized as follows: they are a complex and systemic phenomenon and have their specific methods and forms of implementation that relate to specific functions at different stages of their application. They have a specific goal and purpose since they determine the direction and nature of influence and are determined by the laws of social development and the improvement of social relations. The forms of implementing these functions are determined by the nature of the constitutional-legal status of subjects of the electoral process.
It has been established that the functions of constitutional-legal responsibility of subjects of the electoral process should be understood as the main directions of the influence of this mechanism on the activities of subjects of the electoral process, their behavior, and legal consciousness. The functions determine the essence and social purpose of constitutional-legal responsibility and contribute to the achievement of its goals.
Сonstitutional and legal regulation of the limitation of the right to education during a state of emergency in EU member states
Authors: Karapetian A.R. 
Published: November 2023

Education is the key to the sustainable development of mankind [1; 2]. Observance and protection of the human right to education is an important and urgent issue for the world community, which makes maximum efforts in this area [3]. The right to education is a guarantee of the realization of a number of other subjective legal rights. Currently, a system of basic human rights and freedoms has developed, which are interconnected and in harmony with each other. This contributes to the normal functioning of humanity, the progressive development of society [4; 5].
Everyone's right to education, enshrined in international law, in the course of their implementation in practice should not harm the rights and freedoms of other persons, as well as other legally protected interests of the individual, society and the state. For this purpose, states are forced to limit the right to education under certain conditions with the help of international legal and domestic legal means.
In particular, a global threat to humanity has arisen in the modern world - Russia's aggression. The Russian federation is waging a full-scale war on the territory of Ukraine, occupied part of the territory of Ukraine, Moldova, Georgia, tried to start military operations in Kazakhstan, Azerbaijan. And here the issue of reasonable and necessary restriction of the human right to education in the conditions of a state of emergency or war comes to the fore.
Attention is focused on the concept of the rule of law, because one of its features is the recognition of the natural nature of human rights and freedoms. The constitutions of Spain, the Netherlands, Germany and other states were analyzed. Three methods of constitutional and legal regulation of the restriction of rights and freedoms in the state of emergency have been identified. It has been established that the constitutions of Spain, the Netherlands, and the Federal Republic of Germany enshrine human rights, which may be restricted under conditions of a state of emergency or a state of defense, but the right to education is not included in this list. The second way of regulating the limitation of rights and freedoms in the state of emergency is that only those rights that cannot be limited in any way are listed (Portugal). The list of rights that can be limited remains open. The right to education is not included in the list of rights that cannot be limited. The third way of regulation of restrictions - the constitution enshrines norms according to which restrictions on human rights are possible during a state of emergency, but does not establish a list of these rights - there is a reference to a special law that develops the provisions of the constitution.
It is concluded that the first method is the most consistent with the concept of the rule of law: establishing an exhaustive list of those rights and freedoms that can be limited.