bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
THE LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS IN THE EXECUTION OF MORTGAGE AT THE SEMARANG STATE ASSETS AND AUCTION SERVICE OFFICE
Authors: Ningsih Ayup Suran 
Published: January 2024

One of the goals of national development in the field of economics and law is to create a just and prosperous society in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. One of the legal actions taken by the community for the smooth running of its business activities is to make loans or credit to financial institutions. The loan is accompanied by the provision of Mortgage on the collateral object. In the process of lending and borrowing activities from creditors to debtors, problems or defaults can occur in the future, making it possible for an auction process to be carried out. The purpose of this article is to find out and analyze the auction process by State Assets And Auction Service Office (KPKNL) in Semarang City based on Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia (PMK) No. 213/PMK.06/2020 and to see whether the process is in line with the Indonesia Mortgage Rights Law and how the protection provided for the default debtor is. The writing method used by the author is an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in a real-life system. The mortgage auction process done by the KPKNL Semarang based on the above regulations is appropriate and protects the debtor’s rights properly.Salah satu tujuan pembangunan nasional dibidang ekonomi dan hukum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat demi kelancaran kegiatan usahanya adalah dengan melakukan pinjaman atau kredit ke lembaga keuangan. Pinjaman tersebut disertai dengan pemberian Hak Tanggungan atas benda jaminannya. Dalam prosesnya kegiatan pinjam meminjam dari kreditur kepada debitur ini dapat terjadi masalah atau cidera janji kedepannya, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya proses lelang. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Kota Semarang berdasarkan PMK No. 213/PMK.06/2020 dan untuk melihat apakah proses tersebut sudah sejalan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan serta bagaimana perlindungan yang diberikan bagi debitur wanprestasi tersebut. Metode penulisan yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ialah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yan riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Proses lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh KPKNL Semarang berdasarkan peraturan tersebut diatas sudah sesuai dan melindungi hak debitur dengan baik.
THE MEANING OF WAGE JUSTICE DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Authors: Bagijo Himawan Estu , Santoso Hendrawan Dendy 
Published: January 2024

Workers and employers felt the impact of Covid-19 that spread among the labor cluster. One of the problems is wage. The novelty of this research is the discussion of the government’s point of view on the differences in interests based on the wages meaning. This paper aims to find out the meaning of wage justice for workers and entrepreneurs during the Covid-19 pandemic through the perspective of Islam. The descriptive qualitative methodology is used to find out the wage justice meaning regarding the reduced wages of the workers that are on the essential category, 51 companies with 3,032 workers at the hotel sector and export-oriented industries such as charcoal briquettes and footwear. The data of companies that do not provide wages and lay off the workers on the critical category show 36 companies with 2,290 workers. Most of them are working on the food industry, beverage industry and the supporting sectors. The duties and roles of the Manpower Office, through labor inspectors, are supervising the implementation of the manpower public policies in the form of laws protecting both workers and employers. The formulation of this new policy aims to minimize the employment problems that may occur during the Covid-19 pandemic.Dampak penyebaran Covid-19 klaster ketenagakerjaan dirasakan bagi pekerja dan pengusaha. Salah satu permasalahannya yaitu upah. Kebaruan penelitian ini adalah pembahasan sudut pandang pemerintah terhadap perbedaan kepentingan yang didasarkan pemaknaan upah. Tujuan penulisan artikel ini untuk dapat mengetahui makna keadilan upah bagi pekerja dan pengusaha saat pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan upah yang berkeadilan saat upah pekerja yang dikurangi pada kategori esensial sejumlah 51 perusahaan dengan pekerja 3.032 orang yaitu sektor perhotelan dan industri orientasi ekspor seperti arang briket dan alas kaki. Data perusahaan yang tidak memberikan upah sekaligus merumahkan pekerja pada kategori kritikal sejumlah 36 perusahaan dengan pekerja 2.290 orang yang sebagian besar adalah sektor industri makanan dan minuman serta penunjangnya. Tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah sebagai pembina dalam pelaksaan kebijakan publik ketenagakerjaan berupa perundangan yang melindungi baik pekerja maupun pengusaha. Perumusan kebijakan baru ini adalah untuk meminimalisasi timbulnya masalah ketenagakerjaan saat pandemi Covid-19.
THE LEGAL CONSTRUCTION OF LICENSING AND SUPERVISION OF SHARIA MULTILEVEL MARKETING IN INDONESIAN TRADE LAW
Authors: Hidayati Tri , Umar Masyithah , Azhari Fathurrahman , Abas Mujiburohman Abul 
Published: January 2024

Trade law in Indonesia has not accommodated Sharia Multilevel Marketing (Sharia MLM). The legitimacy of the Sharia status and supervision by the the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) does not have legal implications for the legality of the Sharia MLM company business entity. This article aims to explain the urgency of Sharia MLM regulation in trade law and provide input on the legal construction of licensing and supervision of Sharia MLM to maximize the achievement of trade law in Indonesia. This normative legal research uses statutory and conceptual approaches with a legal construction method. The legal materials were analyzed usingcontent analysis technique and prescriptive methodology. The results show that the legal construction of Sharia MLM in trade law is urgently carried out by the government using an integration-partnership model between DSN MUI and the Indonesian Ministry of Trade in the licensing and supervision system of Sharia MLM. The application of this model can legitimize the legal status of a Sharia MLM company so that it can become a locomotive for accelerating the Islamic economic ecosystem to advance the national economy.Hukum perdagangan di Indonesia belum mengakomodasi Multilevel Marketing Syariah (MLM Syariah). Legitimasi status Syariah dan pengawasan oleh Dewa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tidak berimplikasi hukum terhadap status hukum badan usaha perseroan MLM Syariah. Artikel ini bertujuan menjelaskan urgensi pengaturan MLM Syariah dalam hukum perdagangan dan memberikan masukan konstruksi hukum perizinan dan pengawasan MLM Syariah dalam rangka memaksimalkan tercapainya tujuan hukum perdagangan di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan metode konstruksi hukum. Bahan hukum dianalisis menggunakan teknik content analysis dan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum MLM Syariah dalam hukum perdagangan urgen dilakukan pemerintah dengan menggunakan model integrasi-kemitraan antara DSN MUI dan Kementerian Perdagangan dalam sistem perizinan dan pengawasan MLM Syariah. Penerapan model ini dapat melegitimasi status hukum perseroan MLM Syariah sehingga dapat menjadi lokomotif akselerasi ekosistem ekonomi Islam untuk memajukan perekonomian nasional.
HOW JUDICIARY SUPPORTS CONTRACT LAW ENFORCEMENT: Indonesian Experience
Authors: Herliana Herliana 
Published: January 2024

Contract law enforcement matters since it is one of the indications used by the World Bank to determine ease of doing business. The more effective the settlement of agreement dispute, the better the business environment in a country. The issues with Indonesian Courts are inefficiency, inconsistency, and poor use of technology to support litigation process. This article aims to evaluate why the Indonesian judiciary reformation is yet to be swift and efficient in process. It is normative research using secondary data from regulation documents, books, articles, and journals. The data are analyzed qualitatively by organizing them into categories before coding. Then, they are analyzed using narrative analysis. The research results indicate that the Indonesian judiciary has not wholeheartedly implemented the reforms, indicated by the optional use of e-court and small claim court, lack of mediation skills and facilities, and lack of technology used for litigation process in courtroom. This research contributes in providing accurate information on how the judiciary should improve its performances to function efficiently so it supports government’s program to create positive business climate in Indonesia, by requiring simple lawsuit, e-court use expansion, optimal use of technology, and improving the judge’s skills.Penegakan hukum terhadap perjanjian hubungan bisnis memegang peranan penting karena menjadi salah satu indikator Bank Dunia dalam menentukan indeks kemudahan berusaha di suatu negara. Semakin efektif penyelesaian sengketa perjanjian, semakin baik pula iklim bisnis di suatu negara. Permasalahan yang dihadapi peradilan Indonesia adalah kurang efisien, tidak konsisten, dan juga kurang optimalnya penggunaan teknologi untuk mendukung proses litigasi. Penelitian ini menganalisis mengapa reformasi peradilan belum mengarah pada proses cepat dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder dari peraturan, dokumen, buku, artikel, dan laporan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengategorikan informasi sebelum dilakukan kodifikasi. Data yang telah dikodifikasi dianalisis secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi peradilan belum dilaksanakan sepenuhnya. Adapun indikasinya adalah penggunaan e-court dan gugatan sederhana yang masih opsional, kurangnya keterampilan mediasi yang dimiliki para hakim mediator, serta kurangnya penggunaan teknologi untuk mendukung proses litigasi. Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi bagi dunia peradilan tentang bagaimana langkah yang harus diambil untuk menciptakan peradilan yang berfungsi efisien sehingga dapat mendukung upaya pemerintah menciptakan iklim berusaha yang positif di Indonesia dengan cara mewajibkan gugatan sederhana, perluasan penggunaan e-court, penggunaan teknologi dengan optimal dan peningkatan kapasitas hakim.
Characterization of physicochemical properties and sensory profile of red oncom in Dramaga District Bogor Regency
Authors: Leisa Kurnia First , Hunaefi Dase , Dewi Yuliana Nancy , Fuhrmann Philipp , Smetanska Iryna , Yasuda Shin 
Published: January 2024

The production methods of red oncom can vary between different producers, leading to differences in sensory characteristics and compounds. This study aimed to characterize the physicochemical and sensory profile of red oncom that are most preferred by consumers. In this study, five samples of red oncom from Dramaga Districts, Bogor Regency, were selected as raw materials for physicochemical and sensory analysis. The proximate content of the five red oncom samples showed high levels of moisture, ash, and fat, but protein content in samples 259, 786, 615, and 478 was low. In contrast, the carbohydrate content in sample 615 was higher than proximate of red oncom by the Ministry of Health Republic Indonesia in 2019. The physical characteristics of color in some samples did not significantly differ in terms of L*, a*, C*, and h*values, although all samples exhibited a significant difference in terms of b* value. The texture characteristics of the five samples showed no significant differences in terms of springiness and cohesiveness, but significant variations were observed in hardness, gumminess, and chewiness. The sensory profiling involved 30 consumer panelists and 18 attributes, with sample 259 emerging as the most preferred among consumers. The analysis of consumption patterns based on five aspects of the food model, considering age and gender categories, revealed significant differences in several aspects, mainly related to food preferences (stir-fried, tutug rice, sauce, and fried oncom), self-conditions (feeling of sadness), and environmental conditions (hot weather). However, a significant difference was observed in the ecological aspect, specifically cold temperatures, when considering the gender category.
Instrument Development to Measure Teacher Attitudes toward Inclusive Education in Learning Technology Dimension
Authors: Ediyanto Ediyanto , Ramadhani Risa Safira , Hastuti Wiwik Dwi , Novianti Ranti , Pradipta Rizqi Fajar 
Published: January 2024

<p>Penelitian saat ini mengembangkan instrumen yang mengukur sikap seseorang terhadap teknologi pembelajaran dalam pendidikan inklusif. Hasilnya diharapkan menjadi cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat diterima oleh semua siswa. Instrumen ini dikembangkan dengan empat langkah metode penelitian dan pengembangan: pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk awal, dan validasi &amp; revisi. Instrumen yang ada saat ini berisi 21 item yang dikelompokkan menjadi tiga komponen. Penentuan syarat ketiga komponen tersebut akan dilakukan pada penelitian selanjutnya. Temuannya menunjukkan bahwa instrumen terbukti reliabel dan valid. Instrumen ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat diterima oleh semua siswa adalah dengan mendirikan kelas dengan desain universal sehingga semua siswa memiliki akses fisik terhadap semua materi dan aktivitas tanpa anak mengalami kesulitan. Teknologi berperan penting bagi pendidikan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kesenjangan.</p><div id="pip-toast"> </div>
From Local Wisdom to the Classroom: Integrating Belangiran Values for Holistic Elementary Education
Authors: Meristin Annisa , Supriatna Mamat 
Published: January 2024

<p>Kearifan lokal memiliki rentetan nilai, norma, dan kebijaksanaan lokal yang dapat diintegrasikan dalam lingkup pendidikan. Integrasi tersebut dapat memberikan kontribusi pada pengembangan Pendidikan yang lebih baik. Hipotesis penelitian didasarkan pada asumsi bahwa dalam budaya Belangiran, terdapat nilai utama dan nilai pendukung yang memiliki potensi untuk diintegrasikan dalam ranah pendidikan dasar. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan gambaran analitis mendalam mengenai nilai-nilai tersebut dalam konteks kearifan Belangiran di Kecamatan Teluk Betung, Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa video observasi kegiatan dan wawancara dengan penyeimbang adat. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar pedoman wawancara dan lembar observasi. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data primer berupa rekaman wawancara langsung dengan alat penyeimbang adat dan data sekunder berupa video observasi hasil kegiatan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah nilai lingkungan sebagai nilai utama dan nilai pendukungnya adalah nilai religius, tanggung jawab, dan nilai sosial. Nilai-nilai dalam Belangiran tersebut berpotensi untuk diintegrasikan dan diterapkan dalam pendidikan dasar melalui integrasi kurikulum, pembelajaran aktif, penanaman kebiasaan, dan keteladanan. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih jauh mengenai metode pengajaran yang paling efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai Belangiran ke dalam kurikulum pendidikan dasar.</p><br /><div id="pip-toast"> </div>
Pemanfaatan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV SD Materi Kalimat Transitif dan Intransitif melalui Media Website
Authors: Maemunah Ineu , Djuanda Dadan , Syahid Aah Ahmad 
Published: January 2024

<p>Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan media pembelajaran berbasis website terhadap materi kalimat transitif dan kalimat intransitive pada peserta didik kelas IV Sekolah Dasar Negeri Panyingkiran III. Metode penelitian yang digunakan untuk membuat media pembelajaran Bahasa Indonesia materi kalimat transitif dan kalimat intransitif melalui media website ini adalah Design and Development method (D&amp;D). Populasinya terdiri dari kelas IV yang terdiri dari 21 siswa. Penelitian ini menggunakan lembar validasi, angket respon siswa, dan pedoman wawancara sebagai instrumen yang digunakan. Media pembelajaran berbasis website ini diuji cobakan kepada siswa kelas IV SDN Panyingkiran III yang berlokasi di Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebagai hasil dari penelitian ini dikembangkan produk media website yang di dalamya ada beberapa fitur dan konten untuk pembelajaran. Media pembelajaran berbasis website memuat beberapa fitur atau konten yaitu bahan ajar, media video, media audio, LKPD, permainan, kuis dan evaluasi. Media pembelajaran yang dimuat mengacu pada modul ajar kurikulum merdeka yang sudah dibuat berdasarkan observasi dan wawancara kepada guru kelas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan media website terhadap hasil belajar siswa.</p><div id="pip-toast"> </div>
Pengembangan LKPD berbasis Alur “MERDEKA” sebagai penguatan Literasi Numerasi dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Dasar
Authors: Mufliva Rosiana , Fitriani Andhin Dyas , Iriawan Sandi Budi 
Published: January 2024

<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan literasi numerasi siswa berdasarkan hasil PISA 2018 yang dirilis OECD (2019) yang menunjukan bahwa rata-rata skor matematika peserta didik Indonesia mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis alur “MERDEKA” sebagai upaya meningkatkan kompetensi literasi numerasi siswa khususnya pada bidang kajian bilangan dalam rangka mendukung tercapainya indikator hasil belajar siswa dan untuk memperoleh gambaran mengenai respon siswa terhadap penggunaan LKPD berbasis alur “MERDEKA” pada bidang kajian bilangan di SD kelas 1. Penelitian ini metode penelitian desain didaktis (<em>didactical design research</em>) yang meliputi tahap analisis prospektif, analisis metapedadidaktis, dan analisis retrospektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKPD matematika bidang kajian bilangan berbasis alur “MERDEKA” sangat layak untuk digunakan dengan persentase sebesar 93,3% dengan kategori sangat layak menurut ahli materi dan ahli desain LKPD. Sedangkan hasil uji coba terhadap peserta didik menunjukkan bahwa LKPD matematika bidang kajian bilangan berbasis alur “MERDEKA”ini menunjukkan persentase sebesar 90% dengan kategori sangat layak. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa LKPD matematika bidang kajian bilangan berbasis alur “MERDEKA”ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi bilangan siswa kelas 1 SD dan mendukung pembelajaran berdiferensiasi.</p><div id="pip-toast"> </div><div id="pip-toast"> </div>
Hambatan Berpikir Aljabar Siswa pada Konsep Perkalian Bilangan Cacah di Sekolah Dasar
Authors: Wasitoh Iis , Karlimah Karlimah , Saputra Erwin Rahayu 
Published: January 2024

<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep perkalian bilangan cacah dan lemah dalam keterampilan berpikir aljabar. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis karakteristik hambatan belajar siswa sekolah dasar dalam keterampilan berpikir aljabar pada konsep perkalian bilangan cacah yang dilihat dari sudut pandang siswa, guru dan materi ajar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menerapkan model Didactical Design Research (DDR). Partisipan penelitian terdiri dari 50 siswa kelas 4 dan kelas 5 dari sekolah dasar negeri di Tasikmalaya. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, tes kemampuan berpikir aljabar, wawancara tidak terstruktur, dan studi dokumentasi. Penelitian mengidentifikasi tiga hambatan belajar. Pertama, hambatan ontogenik instrumental muncul saat siswa kesulitan merepresentasikan soal matematika dan melakukan perhitungan. Hambatan ontogenik konseptual tercermin dari kesulitan siswa mengenali pola penjumlahan berulang dan menghubungkannya dengan perkalian, serta hambatan ontogenik psikologis siswa ditunjukkan dalam ketegangan, kurang antusias, keraguan, dan ketidaknyamanan menyuarakan pendapat. Kedua, hambatan epistemologis tampak dari kesulitan siswa mengkomunikasikan penalaran dan pembuktian secara jelas. Ketiga, hambatan didaktis terlihat dalam pembelajaran yang kurang bermakna, pembelajaran sebatas hafalan, dan minim eksplorasi konsep</p><div id="pip-toast"> </div>
The Role of Principal Competence, Teacher Competency in School Accreditation Through Primary School Education Quality Standards, and Its Implications for Organizational Climate
Authors: Rodiyah Rodiyah , Suparmoko Muhammad , Mukhlis Ahmad 
Published: January 2024

<p>Kompetensi kepala sekolah dan kompetensi guru merupakan hal penting untuk meningkatkan standar mutu dan iklim organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan standar mutu Pendidikan, kompetensi kepala sekolah dan guru terhadap iklim organisasi dan akreditasi sekolah dasar di kota Cilegon. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui survey pada guru sekolah dasar berjumlah 200 orang dengan alat analisis Structural equation Modelling (SEM). Hasil penelitian antara lain: 1) ada pengaruh Kompetensi Kepala sekolah terhadap akreditasi sekolah dasar. 2) ada pengaruh Kompetensi Kepala sekolah terhadap iklim organisasi. 3) Standar ada pengaruh Kompetensi Kepala Sekolah Terhadap Standar Mutu. 4) ada pengaruh Pengaruh standar mutu terhadap akreditasi sekolah dasar. 5) ada Pengaruh Kompetensi guru terhadap akreditasi sekolah dasar. 6) ada Pengaruh Kompetensi guru terhadap iklim organisasi. 7) ada Pengaruh Pengaruh Kompetensi guru terhadap standar mutu. 8) Mediasi. Variabel kompetensi kepala sekolah dan guru terhadap standar mutu dengan mediasi akreditasi sekolah dasar, dan kom P value 0.000 &lt; 0.05 yang artinya terjadinya mediasi semu (<em>partially</em><em> mediating</em>).</p>
Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar
Authors: Rahmawati Risma 
Published: January 2024

<p>Pembelajaran diferensiasi merupakan metode yang dapat digunakan untuk memfasilitasi perbedaan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran. Tujuan dari artikel ini yaitu: (1) mendeskripsikan strategi yang diperlukan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum merdeka, dan (2) mengidetifikasi faktor yang menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam implementasi pembelajaran berdiferesiasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan tahapan: (1) menyiapkan referensi yang sesuai dengan topik, (2) membaca dan memahami referensi, (3) mengkaji dan merangkum referesi, dan (4) menyajikan dalam bentuk tulisan. Hasil dari artikel ini yaitu: (1) implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka dapat dilaksanakan melalui tiga strategi yang meliputi diferensiasi proses, produk, dan konten; (2) terdapat faktor yang menyebabkan guru megalami kesulitan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu: (a) pembelajaran berdiferensiasi memerlukan waktu yang cukup, (b) guru merasa harus mempersiapkan kegiatan berbeda untuk peserta didik, (c) guru tidak siap dalam membuat rencana dan modul pembelajaran, dan (d) guru merasa belum siap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, masih terdapat kesulitan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi meskipun sudah terdapat strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diterapkan.</p>