bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ASH-SHULH AS AN ATTEMPT OF SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS TO SOLVE SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN MADURA SOCIETY
Authors: Hariyanto Erie , Harisah Harisah , Hamzah Moh , Faidi Ach. , Umam Hoirul 
Published: January 2024

The disputes resolution in the sharia financial institution gives opportunity and challenge for the Religious Court. Society tends to use ash-shulh by conducting deliberation in solving every dispute. This dispute resolution is taken because of the given legal freedom for society. Its purpose is to analyze the information on opportunities and challenges of the Religious Court as the judicial institution that has absolute authority in solving sharia economic disputes. This is qualitative research by studying secondary data and doing online and offline interviews with the informant. The Religious Court also plays a role in solving the disputes in the sharia microfinance institutions which generally choose the alternative way in disputes resolution by doing the negotiation. The study reveals that the sharia microfinance institutions depend on alternative ways in their dispute resolution such as negotiation and mediation by involving religious figures like Kyai. Madura society puts their trust in the religious figures more than the official institutions appointed in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning the Mediation in Court. However, the disputes resolution taken by society with the involvement of Kyai, is still based on the decree of the Religious Court in solving sharia disputes as a legal reference and a procedure taken by the judges.Penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama. Masyarakat memiliki kecenderungan menggunakan ash-shulh dengan cara musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap sengketa. Upaya penyelesaian sengketa ini dipilih karena kebebasan hukum bagi masyarakat untuk memilih jalan penyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui data sekunder serta wawancara kepada informan, baik secara online maupun offline. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa seperti perundingan dan mediasi dengan melibatkan melibatkan seorang tokoh agama seperti Kyai. Masyarakat Madura lebih percaya terhadap tokoh agama dibandingkan lembaga resmi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Peradilan. Namun, penyelesaian sengketa yang diambil masyarakat dengan melibatkan Kyai, tetap mengacu pada keputusan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa syariah sebagai acuan hukum dan cara yang diambil oleh para hakim.
CONSUMER LEGAL PROTECTION EFFORTS THROUGH HALAL CERTIFICATION POLICY FOR SMALL MEDIUM INDUSTRY IN PONOROGO
Authors: Maulidia Rohmah 
Published: January 2024

This article aims to further explore the halal certification policy for small and mediumsized industries in Ponorogo Regency after the issuance of the Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance. This paper is an empirical legal research with a sociology of law approach with primary data based on interviews. Primary data and secondary data were analyzed by qualitative descriptive method. This article finds that the policy for mandatory halal certification for Small and Medium Industries in Ponorogo is based on the Law on Halal Product Assurance and other technical regulations for halal certification. Structurally, the authority for certification of Small and Medium Industries is in the Agency for the Halal Product Assurance Agency, Ministry of Religion, Ponorogo Regency. Culturally, the Small and Medium Industry Institute in Ponorogo welcomes the ease of halal certification by the Ministry of Religion of the Regency’s Halal Product Assurance Organizing Agency. This article has contributed to increasing the awareness of Small and Medium Industry actors, as well as the proactive efforts of the Halal Product Assurance Organizing Agency and the Ponorogo Regency Government to Small and Medium Industries in the form of technical guidance, workshops and socialization of the halal certification program.Artikel ini bertujuan menggali lebih jauh kebijakan sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah di Kabupaten Ponorogo pasca lahirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014. Tulisan ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dengan data primer berasarkan hasil wawancara. Data primer dan data sekunder dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Artikel ini menemukan hasil bahwa kebijakan kewajiban sertifikasi halal bagi Industri Kecil Menengah di Ponorogo didasarkan pada adanya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal serta peraturan teknis sertifikasi halal lainnya. Secara struktur, kewenangan sertifikasi Industri Kecil Menengah berada di Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Secara kultur, Lembaga Industri Kecil Menengah di Ponorogo menyambut baik kemudahan sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian agama Kabupaten. Artikel ini memiliki kontribusi untuk meningkatkan kesadaran para pelaku Industri Kecil Menengah menjaga hak dan kepuasan konsumen, serta adanya upaya proaktif Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo kepada Industri Kecil Menengah dalam bentuk bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi program sertifikasi halal.
DATA OWNERSHIP IN REGULATING BIG DATA IN INDONESIA THROUGH THE PERSPECTIVE OF INTELLECTUAL PROPERTY
Authors: Disemadi Hari Sutra 
Published: January 2024

Big data is the process of collecting, analyzing, and utilizing data, which is necessary for the development of many kinds of technologies that are already highly-integrated into the daily lives of many people. The concept of data ownership is often used to be the basis to support the efforts to regulate big data. This point of view argues that data has a number of elements of ownership that needs to be recognized by intellectual property law but does not clearly explain the conceptual connection of data, big data, and intellectual property. Using the normative legal research method, this article found out that the integration of intellectual property elements into the conceptualization of big data regulation could threaten the antitrust or business competition climate in Indonesia. Additionally, the normative space for big data regulations through the intellectual property rights perspective is still too small to be comprehensively described and still needs more concrete evidence from the actual utilization of big data itself. This research aims at providing points of normative reference for future studies on the potentials and risks of regulating big data under the framework of intellectual property law.Big data merupakan proses pengumpulan, analisis dan pemanfaatan data yang berperan penting dalam perkembangan berbagai macam teknologi yang sudah sangat terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Konsep kepemilikan data merupakan konsep yang kerap dijadikan dasar dalam upaya meregulasi big data. Sudut pandang ini berargumen bahwa data memiliki unsur kepemilikan yang harus dihormati oleh hukum kekayaan intelektual, namun tidak secara jelas menjelaskan konseptualisasi antara data, big data, dan kekayaan intelektual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan adanya pelekatan nilai kekayaan intelektual ke dalam konseptualisasi pengaturan big data, yang mana dapat mengancam iklim persaingan usaha di Indonesia dan secara normatif pengaturan big data melalui hak kekayaan intelektual masih sangat kecil untuk dijabarkan dan membutuhkan bukti yang lebih konkret dari pemanfaatan big data itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi secara normatif untuk penelitian di masa mendatang mengenai peluang dan risiko pengaturan big data dalam kerangka hukum kekayaan intelektual.
AN ISLAMIC SPIRIT FOR BUSINESS ETHICS AND LEGAL FRAMEWORK OF FINTECH PEER TO PEER LENDING: Why Does Indonesia Need It?
Authors: Supriyadi Aditya Prastian 
Published: January 2024

The growth of Fintech Peer-to-Peer (P2P) lending in Indonesia is one of the supports for national economic development. The positive growth of this financial sector is not supported by proportional rules, resulting in the practices of business ethics violation which is detrimental to society. To overcome these problems, the spirit of Islam can be the basis for determining ethical and business measures into a better legal framework for Fintech P2P Lending. This article applies a normative legal research method using a conceptual approach and legislation relevant to the theme of the study. The research results indicate that Fintech P2P Lending in Indonesia needs to be regulated in a qualified legal framework because the existing rules have not been able to solve unethical actions of businessmen. The business concept in Islam also accommodates ethical issues that must be applied in business activities as a harmless commerce spirit. This Islamic spirit can be used as a source of material law in determining a clear legal framework to uphold Fintech P2P Lending business ethics so as not to harm the Indonesian people.Pertumbuhan fintech peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia merupakan salah satu penunjang pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan positif sektor keuangan ini tidak diikuti dengan aturan yang proporsional sehingga menimbulkan praktik-praktik yang melanggar etika bisnis dan sangat merugikan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, semangat Islam dapat menjadi landasan untuk menentukan langkah-langkah etis dan bisnis ke dalam kerangka hukum fintech P2P lending yang lebih baik. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa fintech P2P Lending di Indonesia perlu diatur dalam kerangka hukum yang mumpuni karena aturan yang ada belum mampu mengatasi tindakan tidak etis dari para pelaku bisnis. Konsep bisnis dalam Islam juga mengakomodir persoalan etika yang harus diterapkan dalam kegiatan bisnis sebagai spirit perdagangan yang tidak merugikan. Semangat keislaman ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum materil dalam menentukan kerangka hukum yang jelas untuk menegakkan etika bisnis fintech P2P lending agar tidak merugikan masyarakat Indonesia.
HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA: Study of Law Number 6 of 2023 on Job Creation
Authors: Jubaedah Dedah , Nor Mohd Roslan Mohd , Taeali Asman , Putra Haris Maiza , Jauhari Moh. Ahsanuddin , Aniq Ahmad Fathan 
Published: January 2024

The enactment of the Job Creation Law in approval of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022, which became Law No. 6 of 2023 on Job Creation, has resulted in significant changes in halal certification in Indonesia, which is the main focus of this research. This study aims to discuss halal certification in Indonesia following the implementation of the omnibus law on job creation. The author adopts a standardized legal approach and a descriptive-analytical approach through literature research. The research findings indicate that comprehensive legislation is expected to streamline the halal certification process in Indonesia. There are important changes regarding halal certification in Law No. 6 of 2023 compared to Law No. 11 of 2020 on Job Creation. This regulation aims to accelerate and enhance efficiency in halal certification, ensuring legal certainty and fostering trust among Muslim consumers in halal products. The growth of micro-enterprises in terms of expediting halal certification shows positive trends. The research contributes new perspectives and original findings that positively impact problem-solving or theory development in the advancement of halal certification in Indonesia.Lahirnya UU Cipta Kerja sebagai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah menghasilkan perubahan signifikan dalam sertifikasi halal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas sertifikasi halal di Indonesia pasca penerapan omnibus law penciptaan lapangan kerja. Penulis mengadopsi pendekatan hukum standar dan pendekatan deskriptif-analitik melalui penelitian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang komprehensif diharapkan dapat merampingkan proses sertifikasi halal di Indonesia. Ada perubahan penting terkait sertifikasi halal pada UU No 6 Tahun 2023 dibandingkan dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam sertifikasi halal, menjamin kepastian hukum dan menumbuhkan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk halal. Pertumbuhan usaha mikro dalam hal percepatan sertifikasi halal menunjukkan tren yang positif. Penelitian ini menyumbangkan perspektif baru dan temuan orisinal yang berdampak positif terhadap pemecahan masalah atau pengembangan teori dalam kemajuan sertifikasi halal di Indonesia.
THE CORPORATE SPIN-OFF: An Examination of Islamic Banking Legal and Regulatory Framework
Authors: Yuspin Wardah , Pamungkas Baskoro Tri , Wardiono Kelik , Ni'ami Mutimatun , Zuhdi Syaifuddin 
Published: January 2024

This paper aims to instigate the implementation of Article 68 of the Islamic Banking Act, which obliges Islamic divisions to be separated from their parent banks. This study attempted to reveal a legal solution so that the obligations can be turned into a corporate action. The argument presented by a critical review approach based on a literature review using secondary data. The solution still considers spin-offs a necessity, not a mandate. It is supposed to be considered a corporate action that its implemented based on readiness so the article needs to be amended. This paper proposes changes to the article on spin-offs for the development of Islamic Banking in Indonesia with practical benefits. Alternative changes can be completed in three ways: first, by issuing Financial Services Authority Regulation (FSAR), which makes the spin-off a corporate action. This method is unconstitutional because FSAR is structurally under the Constitution. The second alternative is done by submitting a judicial review of Article 68 to the Constitutional Court. Finally, the third is by enacting the omnibus law of Islamic economics. Those three options have both advantages and disadvantages. Thus, it is necessary to further find out which solution is most prospective for advancing Islamic banking.Artikel ini bertujuan untuk mendorong penerapan Pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah yang mewajibkan divisi syariah dipisahkan dari bank induknya. Kajian ini mencoba mengungkap solusi hukum agar kewajiban tersebut dapat berubah menjadi aksi korporasi. Argumen yang disajikan menggunakan pendekatan Solusinya tetap menganggap spin off sebagai kebutuhan, bukan sebagai mandat. Hal ini seharusnya dianggap sebagai corporate action yang pelaksanaannya berdasarkan kesiapan sehingga pasal tersebut perlu diubah. Makalah ini mengusulkan perubahan pasal spin-off untuk perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan manfaat praktis. Alternatif perubahan bisa dilakukan dengan tiga cara, pertama dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menjadikan spin off sebagai corporate action. Cara ini inkonstitusional karena POJK secara struktural berada di bawah konstitusi. Alternatif kedua dilakukan dengan mengajukan uji materi pasal 68 ke Mahkamah Konstitusi. Terakhir, yang ketiga adalah dengan pengundangan omnibus law ekonomi syariah. Ketiga pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut solusi mana yang paling prospektif untuk memajukan perbankan syariah.
THE KAFALA SYSTEM AS ONE OF THE FIRST INSTRUMENTS OF SLAVERY AND IGNORANCE IN ISLAMIC VIEWS
Authors: Meirison Meirison , Rahmi Rahmi , Susilawati Susilawati 
Published: January 2024

This article aims to discuss the problems of kafala in dealing with labor. In Islam, the kafala serves a noble purpose: it ensures that less well-off people are financially secure in the face of legal issues. This article discusses the shift in the value of kafala in the Middle East because there has been a gap between kafala in Islamic Sharia and its practice in Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and the Arab Emirates. This study used a qualitative descriptive analysis approach based on a literature study supported by personal experience and found that the kafala existing in modern times was not the same as the kafala intended by Islam because it originated from different sources. The concept of kafala has devolved into modern slavery. The kafala was abolished amid much controversy, and little has changed. Thousands of migrant domestic workers are exploited and subjected to horrendous working conditions that, at worst, amount to modern slavery. The law does not protect female workers, and the government has no intention to change the current system. We find that kafala, which initially had a noble purpose, has turned into a device for exploiting workers against a background of abundant natural resources.Artikel ini bertujuan untuk membahas permasalahan kafala dalam menangani tenaga kerja. Dalam Islam, kafala memiliki tujuan mulia: memastikan bahwa orang yang kurang mampu aman secara finansial dalam menghadapi masalah hukum. Artikel ini membahas tentang pergeseran nilai kafala di Timur Tengah karena telah terjadi kesenjangan antara kafalah yang ada dalam Syariat Islam dan praktiknya di negara seperti Saudi Arabia, Bahrein, Qatar dan Emirat Arab. Studi ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan studi literatur yang didukung oleh pengalaman pibadi dan menemukan bahwa kafala yang ada pada zaman modern tidak sama dengan kafala yang dimaksud oleh Islam karena berasal dari sumber yang berbeda. Konsep kafala telah berubah menjadi perbudakan modern. Kafala dihapuskan di tengah banyak kontroversi, dan hanya sedikit yang berubah. Puluhan ribu pekerja rumah tangga migran dieksploitasi dan mengalami kondisi kerja yang mengerikan, paling buruk, menjadi perbudakan modern. Undang-undang tidak melindungi pekerja perempuan, dan pemerintah tidak berniat mengubah sistem yang ada. Kami mendapatkan bahwa kafala yang semula memiliki tujuan mulia dalam syariat Islam telah berubah menjadi alat untuk mengeksploitasi buruh dengan latar belakang sumber daya alam yang melimpah.
CONVERGENCE OF CONSUMER PROTECTION, INVESTMENT LAW, AND CYBERSECURITY: An in-Depth Analysis of Three-Way Legal Intersections in Investment Apps
Authors: Hutauruk Rufinus Hotmaulana , Sudirman Lu , Disemadi Hari Sutra , Tan David 
Published: January 2024

Investment apps have become an important part of the investment culture throughout the world and have helped democratize investment opportunities for many people. The utilization of investment apps in Indonesia has opened many doors for Indonesians to invest their wealth and obtain many different kinds of assets, posing cybersecurity risks that threaten the interests of their users. This study aims to analyze and provide literature for possible future legislation that affects the utilization of investment apps. Using the normative legal research method, this study analyzes the intersection of investment law and consumer protection law in Indonesia in the context of the utilization of investment apps. Through the statutory approach, this study finds that the normative restrictions within the respective laws make it difficult to properly define legal liability for many kinds of problems that can arise from cybersecurity risks in the context of the utilization of investment apps. The findings of this article serve as a contribution to the constantly expanding literature for Indonesian legal development, specifically on the quest to adapt to the changes brought about by the latest technologies.Aplikasi investasi telah menjadi bagian penting dari budaya investasi di seluruh dunia dan telah membantu mendemokratisasi peluang investasi bagi banyak orang. Penggunaan aplikasi investasi di Indonesia telah membuka banyak pintu bagi masyarakat Indonesia untuk menginvestasikan kekayaan mereka dan mendapatkan berbagai jenis aset, yang menimbulkan risiko keamanan siber yang mengancam kepentingan penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyediakan literatur untuk kemungkinan legislasi di masa depan yang mempengaruhi pemanfaatan aplikasi investasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis persinggungan antara hukum investasi dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dalam konteks pemanfaatan aplikasi investasi. Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa pembatasan normatif dalam masing-masing undang-undang menyulitkan untuk mendefinisikan pertanggungjawaban hukum secara tepat untuk berbagai jenis masalah yang dapat timbul dari risiko keamanan siber dalam konteks penggunaan aplikasi investasi. Temuan dari artikel ini berfungsi sebagai kontribusi terhadap literatur yang terus berkembang untuk pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya untuk beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi terbaru.
THE COMPATIBILITY OF INDONESIA’S JOB CREATION LAW NUMBER 11 OF 2020 WITH UNITED NATIONS GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS
Authors: Zainullah Mohammad 
Published: January 2024

Achieving economic growth is a main driving force for the Indonesian government to enact unprecedented laws, Law Number 11 0f 2020 on Job Creation, which amend, deregulate, and harmonize 80 laws with more than 1.200 articles at one go. The law comes with human rights and environmental costs. The degradation of human rights protection as a consequence of the Job Creation Law does not correspond with the UNGPs on Business and Human Rights which aim to address human rights problems in business sectors. This work seeks to examine to what extent Job Creation Law is compatible with UNGPs by identifying the impact of Job Creation Law on human rights in the palm oil supply chain. The study finds that the simplification of environmental permit in Job Creation Law indeed increase the potential of adverse human right impacts in upstream palm oil company by lowering the right to information and participation. Although some countries have adopted UNGPs into their domestic law with different measures to make businesses accountable, downstream companies keep buying palm oil products from suppliers who violate human rights. Thus, the proposal of establishing a legal-binding instrument and holding companies liable has been raised to make HRDD effective.Mencapai pertumbuhan ekonomi adalah kekuatan pendorong utama bagi pemerintah Indonesia untuk memberlakukan undang-undang yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamandemen, meregulasi, dan mengharmonisasi 80 undang-undang dengan lebih dari 1.200 pasal sekaligus. Undang-undang tersebut juga membawa dampak terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Degradasi perlindungan hak asasi manusia sebagai konsekuensi dari UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan UNGP tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk mengatasi masalah hak asasi manusia di sektor bisnis. Penelitian ini berusaha untuk memeriksa sejauh mana UU Cipta Kerja sesuai dengan UNGPs dengan mengidentifikasi dampak UU Cipta Kerja terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasok kelapa sawit. Studi ini menemukan bahwa penyederhanaan izin lingkungan dalam UU Cipta Kerja memang meningkatkan potensi dampak buruk terhadap hak asasi manusia di perusahaan hulu kelapa sawit dengan menurunkan hak atas informasi dan partisipasi. Meskipun beberapa negara telah mengadopsi UNGP ke dalam hukum domestik mereka dengan berbagai langkah untuk membuat perusahaan bertanggung jawab, perusahaan hilir tetap saja membeli produk kelapa sawit dari pemasok yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, usulan untuk membuat instrumen yang mengikat secara hukum dan meminta pertanggungjawaban perusahaan telah diajukan untuk membuat HRDD menjadi efektif.