bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Some issues of law enforcement support for the investigation of official crimes committed during construction of penitentiary facilities
Authors: Пеньков Е.И. 
Published: October 2023

В статье рассматриваются сущность, теоретические и правоприменительные вопросы оперативно-розыскного обеспечения расследования должностных преступлений, совершаемых при строительстве и реконструкции объектов недвижимости для нужд уголовно-исполнительной системы. По результатам научного анализа законодательной базы и судебно-следственной практики обозначены проблемы, касающиеся выявления, документирования, раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности, сопровождающих строительство и реконструкцию объектов недвижимости для нужд уголовно-исполнительной системы, сформулированы предложения по корректировке обозначенных проблем.
The article examines the essence, theoretical and law enforcement issues of law enforcement support for the investigation of official crimes committed during construction and reconstruction of real estate for the needs of the penal system. Based on the results of a scientific analysis of the legislative framework and judicial and investigative practice, the problems related to the identification, documentation, disclosure and investigation of corruption-related crimes accompanying construction and reconstruction of penitentiary facilities are identified and the proposals for correcting the identified problems are formulated.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MEMANEN DAN ATAU MEMUNGUT SERTA MENADAH HASIL PERKEBUNAN SECARA TIDAK SAH PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT
Authors: Siregar Andri Gomgom Tua , Siregar Syawal Amry , Nasution Mhd. Yasid 
Published: October 2023

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aturan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan, pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Polres Langkat dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukumnya.Langkah Polres Langkat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut yaitu dengan caramenerima laporan dari perusahaan dan segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap tersangka dan pengembangan untuk memastikan seluruh pelaku bisa diproses hukum.Terhadap pelaku penadahan, sering mengalami kendala dalam pengungkapannya dikarenakan bukti yang minim, dikarenakan kurangnya informasi transaksi penadahan sedang terjadi, atau barang hasil memanen dan atau memungut belum sempat dijual ke penadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana memanen dan atau memungut secara tidak sah serta menadah hasil perkebunan diatur dalam pasal 107 huruf d serta pasal 111UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana memanen atau memungut serta menadahsecara tidak sah hasil perkebunan adalah: Adanya dualisme aturan hukum, tersangka anak di bawah umur, kurangnya SDM penyidik. Aturan hukum dalam pasal 364 KUHP masih sering digunakan dengan alasan nilai hasil perbuatan pelaku kurang dari Rp. 2.500.000,. Kebanyakan juga pelaku adalah anak di bawah umur yang harus diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA.Serta SDM penyidik masih tergolong kurang memadai, baik dari segi jumlah maupun dari segi kompetensi pengetahuan tentang aturan hukum.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)
Authors: Hartono Toto , Lubis Mhd Ansori , Siregar Syawal Amry 
Published: October 2023

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan dalam perundang-undangan hukum pidana Indonesia, bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan, dan faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan ? Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian melalui kekerasan pengaturannya dalam KUHP pasal 365 menyatakan: Diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. Diancam dengan pidana penjara selama paling lama duabelas tahun jika dilakukan di waktu malam dalam perkarangan tertutup, jika dilakukan dua orang atau lebih, jika masuk ke dalam rumah dengan merusak atau memakai kunci palsu dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Diancam pidana penjara paling lama sampai limabelas tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian. Diancam pidana mati atau di pidana penjara selama seumur hidup atau waktu tertentu yang paling lama sampai dua puluh tahun, apabila perbuatan mengakibatkan korban luka berat atau mengalami kematian dan dilakukan dua orang maupun lebih dengan bersekutu. Sedangkan wewenang kepolisian dalam penegakan hukum diatur pada pasal 13 UU Kepolisian yang menyatakan bahwa: Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.Kepolisian Resort Kota Besar Medan telah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun langkah-langkah penegakan hukum tersebut adalah: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, serta melakukan pelimpahan berkas ke penuntut umum. Adapun faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah: korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti. Disarankan kepolisian sebaiknya berupaya melakukan penyidikan lebih intensif walaupun tanpa keterlibatan korban, sehingga walaupun korban meninggal dunia, kasusnya tetap dapat diungkap secara tuntas, dan penegakan hukum tetap dapat dilakukan dengan baik.Kepolisian sebaiknya mengefektifkan fungsi intelijen yang tersebar diseluruh daerah, sehingga tersangka yang melarikan diri ke kota lain atau kepelosok desa dapat segera ditangkap.Pemerintah sebaiknya membuat pembatasan atas pemberian diversi kepada anak pelaku pencurian dengan kekerasan dengan korban yang mengalami luka berat atau bahkan mengalami cacat seumur hidup.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAKPIDANA PEMALSUAN SURAT PASAL 263 KUHP (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)
Authors: Depari Jimmi , Gultom Maidin , Siregar Syawal Amry 
Published: October 2023

Kejahatan pemalsuan merupakan hal menyimpang dan bertentang dengan hukum sehingga modus operandi sangat susah ditemukan. Adapun tujuan penelitian mengetahui peran Kepolisian dalam menganalisis tindak pidana pemalsuan surat, dan mengetahui factor-faktor yang menghambat penyidikan pemalsuan surat.Penelitian ini menggunakan yuridis normative yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yakni Pasal 263 KUHP, jurnal-jurnal, dan melalui data kepustakaan.Polisi dalam menanggulangi pemalsuan surat menggunakan Pasal 263 KUHP yakni dimulai dari pemeriksaan surat pada umumnya seperti pengakuan utang, STNK Kendaraan Bermotor, surat perjalanan dinas, dan pelaku diselidiki dengan menggunakan modus operandi yakni motif dihukum karena seolah-olah asli hingga orang lain percaya akan ke aslian surat tersebut. Sedangkan factor penghambat dalam penanggulangan surat palsu ini adalah personil kekurangan alat, tidak adanya bukti pembanding dalam uji lab forensic laboratorium, dan tidak bisa membuktikan keaslian dari surat yang diduga palsu.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN
Authors: Simamora Maidin , Siregar Syawal Amry , Nasution Mhd. Yasid 
Published: October 2023

Saat ini banyak sekali kasus akan prinsip kehati-hatian terjadi dalam perbankan nasional. Prinsip ini diperlukan terutama dalam penyaluran kredit karena sumber dari dana kredit disalurkan yaitu bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum tentang penyaluran kredit perbankan di Indonesia, bagaimana prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bank dan bagaimana prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan sosiologis, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang penyaluran kredit perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam bab II Pasal 4. KUHPerdata tidak mengenal istilah perjanjian kredit, akan tetapi memiliki bentuk perjanjian yang mirip dengan perjanjian kredit, yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab XIII. Berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank. Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bank adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan likuid dan solvent. Prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet pada penggunaan jaminan SK ASN maka Surat Keputusan ASN dapat dijadikan jaminan kredit adalah karena SK ASN merupakan jaminan kepercayaan bank terhadap watak (Character) dari calon debitur khususnya Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition), yaitu sistem penilaian bank terhadap calon debitur. Hal ini berdasarkan karakter (kepribadian dan watak), adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan ataupun kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalaninya, keadaan keluarga, hobi dan lingkungan sosialnya.
“Amicus curiae” and its role in the practice of official appeal of the Federal Antimonopoly Service
Authors: Moskvitin O. A. , Berezgov A. S. 
Published: October 2023

The competence of the departmental appeal (collegial bodies) of the FAS Russia includes disputes between business entities and territorial departments of the FAS Russia, ensuring uniformity in the practice of applying antimonopoly legislation. The positions of the collegial bodies of the FAS Russia, which determine the development of law enforcement practice and the approaches of antimonopoly authorities to resolving similar cases, are no less important today than the clarifications of the courts. Such positions (especially on complex disputes) should be formed very carefully and on the basis of a comprehensive consideration of each issue.The institution of a “friend of the court” (“amicus curiae”) — an expert who is not associated with either side of the dispute — has been known since the times of Ancient Rome. In the context of multiple corporate connections, jurisdictions, and conflicts of interest, and tightening anti-corruption standards, this institution has become even more in demand.The article examines the Russian practice of “amicus curiae” within the framework of departmental appeals by the FAS of Russia.The authors answer questions about the feasibility and effectiveness of using this institution in the practice of departmental appeals of the FAS of Russia when considering cases that have the significance of an actual precedent.
Schooling the Dust Belt
Authors: McConaghy Cathryn 
Published: October 2023

The summer rains didn't come this year and by June the district has had 13mls, all of it in drizzles and none of it enough to do much good. Peggy, the Acting CEO Quality Teaching in what is locally referred to as NIDA district (where everyone is acting) is driving to her fourth school for the week. It is Wednesday morning and since Monday she has hit four figures in kilometres travelled in her logbook. Peggy came to the district telling her friends in Sydney she would be back before the next opera season. Already she has missed three seasons and is wondering why. Peggy is in her fifties, single, a parent of grown up children and a teacher of thirty years experience. She lives alone in a small flat in the regional centre and drinks too much. Her teeth are playing up but she doesn't have time to see a dentist. She travels to schools in the area most days, rising early, arriving home late into the night. She loves this country--god knows she sees enough of it - and despite the browning off she loves its folds and gentle horizons. She loves the old windmills and the massive silos, great architectural structures jutting up above the fields that go on forever. Some days the colour of the sky is to die for. A few years ago when she first saw it the country was well stocked. She had begun learning the names of different types of cattle. Today the only animals in the paddocks are dead carcasses, poor things, bogged in the mud of what were once dams.
Infrastructure Supporting Teachers in the Country
Authors: Brennan Marie 
Published: October 2023

Australia has long been of interest for its attention to educational equity by the relative quality of its state based provision of schooling in a country with a similar landmass to the 48 mainland states of the USA but a population of only 18 million. The six states and two territories had organised centralised systems of schooling which managed to ensure qualified teachers, facilities, policy frameworks and curriculum guidelines have been made available to almost all students. Even in remote and isolated settings, country hostels or distance education courses enabled most students (other than Aboriginal) to participate in terms of relative equality in forms of 'mainstream' schooling. However, in the current economic conditions, 'read' by the Australian government, and supported by most of the world's economic infrastructure such as the World Bank and the International Monetary Fund, the typical response to a shrinking tax basis has been to reduce government spending on education and other human services. This reduction of expenditure has been experienced in quite uneven ways, both between different states and across different locations and demographies of any particular state school system. Rural and remote schools, in particular, have been little studied in relationship to policies of devolution of certain powers and responsibilities, restructuring of curriculum and support services and in particular policies of restructuring and downsizing under which different forms of what might be called 'educational infrastructure' have been removed. The relative equality of provision across the country has been eroded, sometimes significantly.
EFFECT OF DIGITAL CUSTOMER RELATIONSHIP PRACTICES ON PERFORMANCE OF INSURANCE SECTOR
Authors: Kajwang Ben 
Published: October 2023

Purpose: Customer relationship management may be traced back to the core of all business theories, which agree that all aspects of a company's operations must be centered on its clients and patrons. In point of fact, it came to the conclusion that maintaining a steady flow of new business is essential to maximizing profits. Furthermore, it went on to assert that providing high-caliber customer service is one of the important factors that establishes a company's reputation for dependability. The goal of the research is to determine the effect of digital customer relationship practices on performance of the insurance sector.
Methodology: This was executed through the use of a desktop literature review. The use of Google Scholar was utilized in order to locate seminal references and journal articles that were pertinent to the study. Papers that were published within the past ten years were used in order to meet the inclusion criteria.

Findings: The study results found that there is significant relationship between the digital customer relationship management marketing tactics and customer relationship quality. The research results indicate that thorough implementation of digital customer relationship management marketing efforts will heighten customer loyalty towards insurance sector.
Unique contribution to theory, practice and policy: According to the findings of the study, insurance businesses should endeavor to make use of networks or digital platforms as efficient channels in order to reach genuine rapprochement with clients and construct an experience that the customer views as being amazing. As a result, performance will improve since digital customer interaction practices have a good and significant impact on the performance of the insurance sector.
THE EFFECT OF VARIOUS TYPES OF FERTILIZER ON THE GROWTH AND YIELD OF LONG BEAN PLANTS (VIGNA SINENSIS L.)
Authors: Ilham Ilham , Suyono Suyono , Sanjaya Muhammad Fahyu , Ardiana Ardiana 
Published: October 2023

Long beans are one type of vegetable hortcultural plant that is popular throughout the world which is widely used as food or daily consumption, produced to be used as seeds and used as medicines in the world of health. This study aims to determine the effect of applying various fertilizers on the growth and production of string bean plants. This research was conducted in Lembang Village, Banggae Timur District, Majene Regency, Sulawesi Barat Province. The treatment in this study was designed with a simple Group Randomized Design with 4 treatments and 4 repetitions, namely P0 = No Fertilizer (control), P1 = Leachate 5 ml, P2 = MOL 5 ml, P3 = NPK Fertilizer 5 ml. Leachate and MOL as liquid organic fertilizers dissolved in water and applied per week after planting. NPK fertilizer as an inorganic fertilizer that is thawed with water and applied per week after planting. The results showed that the treatment of various fertilizers (P0, P1, P2, and P3) did not have a real effect on the growth and production of string bean tama, especially on the number of fruits. while the application of leachate water fertilizer dose of 5 ml (P1) gave higher results on the height and number of leaves of long bean plants compared to without fertilizer (P0) and the application of MOL 5 ml (P2) and NPK dose 5 ml (P3). The effect of applying NPK 5 ml (P3) fertilizer on the growth of long bean plants only appears in the variable number of leaves.
Influence of Strategic Alliances on Performance of Firms in the Tourism Sector in Nairobi County, Kenya
Authors: Musili Maureen Nthenya , Deya Jared 
Published: October 2023

Purpose: The study sought to establish how strategic alliances influence performance of firms in the tourism sector in Kenya. The study specifically centred on establishing the influence of technology alliances, marketing alliances, financial alliances and distribution alliances on performance of firms in the tourism sector. The theories anchoring the study comprised of Organizational Learning Theory, Positioning Theory, Resource Dependency Theory and Strategic Behaviour Theory.
Methodology: The study targeted tourism partners comprising of 44 tourist rated hotels, 210 travel agents and 660 tour operators operating in Nairobi County and licensed by Tourism Regulatory Authority. One manager from each of the firm formed the unit of observation. Yamane (1967) sampling formula was employed to develop a sample of 273 respondents. Primary data was collected through questionnaires containing close ended questions. The data collected was analyzed by employing both inferential analysis and descriptive statistics using MS Excel and SPSS software V22. The results and findings of the analysis were presented in form of tables and figures.
Findings: The results established that strategic alliances account for 55.7% of variations on performance of firms in the tourism sector. Additionally, technology alliances, marketing alliances, financial alliances and distribution alliances bears a positive and significant influence on performance of firms in tourism sector operating in Nairobi County, Kenya. This is shown by beta values of 0.486, 0.376, 0.284 and 0.401 and significance values of 0.000, 0.004, 0.011 and 0.000.
Unique contribution to theory, practice and policy: The results bears the implications that increasing either of the independent variable with one unit results to increase in performance levels of the firms with respective beta values. The study recommends the management of firms to enhance practices in technology alliances, marketing alliances, financial alliances and distribution alliances since the practices bear a positive significant influence on performance of the firms.
The New Screen Ecology in India
Authors: Mehta Smith , Perren Alisa , Curtin Michael , Kraidy Marwan M. , Keane Michael , Davis Darrell , Jäckel Anne , Iosifidis Petros , Havens Timothy , Balio Tino , Falicov Tamara L. , Sinclair John , Donoghue Courtney Brannon , Miller Jade L. , Szczepanik Petr , McDonald Paul , Nichols Randy , Steirer Gregory , Shattuc Jane , Khalil Joe F. , Yeh Emilie Yueh-yu , Steemers Jeanette , Wheeler Mark , Straubhaar Joseph D. 
Published: October 2023

This book provides an in-depth look into the digital transformation of the Indian media industries, arguing that it has primarily been facilitated by the advent of social media platforms and a resulting shift in the creator dynamics of contemporary film and television production.
Drawing on first-hand research within three categories of agents: creators, platform and portal executives, and intermediaries (talent agents, and multi-channel networks), Smith Mehta develops the concept of the ‘new screen ecology’ to show how the Indian screen industries are affected by social relations between these actors and how industrial practices blur the amateur-professional divide through creator and content interdependencies.
Mehta interrogates the production practices of 13 different platforms and portals, including Hotstar, Netflix, YouTube, and TVFPlay, analyzing the extent to which they benefit from the lack of censorship and restrictive industrial practices characteristic of traditional media structures. In doing so, he examines the dynamics of digital transformation in the screen industries in a region-specific context and contributes to a body of literature on Indian digital production cultures.
The ebook editions of this book are available open access under a CC BY-NC-ND 4.0 licence on bloomsburycollections.com. This book has been published open access thanks to the financial support of the Open Access Book Fund of the University of Groningen.
This book investigates the political, social and economic transactions that led to the digital transformation of the Indian audio-visual industries. It traces the interdependences between two social (YouTube, Facebook) and eleven digital (Hotstar, Spuul, Hoichoi, Addatimes, TVFPlay, Reliance Jio, Zee5, Voot, Netflix, Amazon Prime Video, AltBalaji) video streaming services, in platforming content drawn from both professional and professionalizing-amateur sources. Drawing on approaches from critical media industries studies, political economy and cultural studies, it interrogates the shifting creator dynamics in contemporary Indian film and television production with the advent of internet-based local and global video distribution services. In doing so, it brings to light the contribution of Indian intermediaries such as talent agents and third-party service providers that manage YouTube channels, also referred to as multichannel networks, in facilitating the localisation strategies of global portals such as Netflix and Amazon Prime, enabling the movement of creators from platforms to portals and expanding their value propositions through investments in content and talent-led ventures.