bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGAWASAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL
Authors: Aryanto Jesi 
Published: December 2023

(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 Tentang Yudisial Review UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial)Â AbstractChapter 1 Article 3 of the 1945 Constitution stipulates that the State of Indonesia shall be a state based on the rule of law, and thus one of the underlying principles is that the State should provide the court with the power of judgment, free from interventions from other institutions to guarantee that the institution well functions to enforce the law and to serve justice. Law does not merely refer to imperative articles or â€˜das sollenâ€™ obligations; however, it should be perceived as a sub-system which, in reality (â€˜das seinâ€™), can be determined by politics, not only in the formulation processes but also in its implementation. There have been 31 supreme judges who file for a judicial review of the Law No. 22 of 2004 on Judicial Commission for the Constitution. It can be clearly inferred that such a moveâ€”claimed to be initiated individuallyâ€”is mere tactic for it is obvious that those judges in the Supreme Court somehow feel uncomfortable with Judicial Commissionâ€™s maneuvers. And since the Supreme Court has no legal standing for any cases in the Constitutional Court, it is the individuals of the Supreme Court who seemingly make the move.Keywords : Das Sollen, Das Sein, Judicial Review, Legal Standing, Intervention, Judges, DisputeAbstrakPasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hukum bukan hanya berarti pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) dapat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. 31 orang hakim kemudian menggugat judicial review UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD. Bahwa yang menggugat adalah pribadi-pribadi hakim agung itu hanyalah taktik saja, sebab jika dilihat dari suasana dan sikap-sikap petinggi Mahkamah Agung tampak jelas Mahkamah Agung memang merasa gerah dengan sepak terjang Komisi Yudisial, hanya saja karena Mahkamah Agung secara institusi tidak mempunyai legal standing atau tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi maka yang dimajukan (sekurang-kurangnya dibiarkan dan didorong maju) adalah para hakim agung secara perseorangan.Kata Kunci : Das Sollen, Das Sein, Judicial Review, Legal Standing, Intervensi, Judges, Dispute.Â Â
HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL MEMILIKI SIFAT MEWAJIBKAN
Authors: Widowati Christiani 
Published: December 2023

AbstractNaturally, human beings are social creatures; they are unable to live alone and therefore need to socialize to fulfill their needs and meet their interest. The presence of law as social norm serves as a regulating tool in social life. Law is a legal reference of how social members should behave to establish social justice andâ€”ultimatelyâ€”to sustain social life. Principally, law gains its effectiveness when it is accepted by the society. Such acceptance may refer to either external or internal acceptance. External acceptance merely emphasizes on the formal aspects, meaning that the law and its compulsory power to give sanctions are inseparable. In this perspective, law is perceived to be compulsory. Internal acceptance, on the other hand, emphasizes more on substantial aspects, which are indeed projected to uphold social justice. Such acceptance is obligatory in nature. This kind of acceptance which is self-internalized and self-evaluated by each community member is the ideal form of acceptance.Keywords: society, social creature, internal social acceptance, compulsory, evaluative, internalizationAbstrakSecara alamiah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga setiap manusia selalu hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Keberadaan hukum sebagai norma sosial, adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai tatanan atau pedoman dalam bertingkah laku ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dalam rangka melindungi kehidupan bermasyarakat dan lebih lanjut untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Pada prinsipnya, hukum barulah mendapatkan keberlakuannya ketika masyarakat menerimanya. Penerimaan ini baru bisa bermakna penerimaan secara eksternal maupun internal. Penerimaan secara eksternal hanyalah memberikan perhatian terhadap sisi formalitas atau bentuk hukum tersebut yang tidak dapat dipisahkan dengan daya paksa yang melekat pada hukum berupa sanksi bagi yang melanggarnya, maka hukum dimaknai sebagai suatu paksaan. Namun di sisi lain penerimaan secara internal lebih kepada penerimaan hukum yang tidak hanya secara formalitas tapi lebih kepada sisi substansial. Sehingga hukum secara substansial, memanglah bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dengan demikian hukum memiliki sifat mewajibkan. Proses penerimaan melalui internalisasi yang bersifat evaluatif terhadap hukum inilah yang hendaknya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.Â Kata kunci: masyarakat, makhluk sosial, penerimaan hukum secara internal, kewajiban, evaluatif-internalisasi
Kesdaran Hukum Terhadap Kepemilikan Merek Terdaftar Pada Pengrajin Batik Pekalongan Jawa Tengah
Authors: Purwaningsih Endang 
Published: December 2023

Terhadap warga pengrajin batik Pekalongan yang masih tradisional baik dari manajemen maupun kepemilikan hak kekayaan intelektualnya, perlu dilakukan sosialisasi atau pun pelatihan yang relevan. Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses masyarakat tentang informasi hukum dan budaya masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka wawasan pengetahuan hukum warga masyarakat agar lebih memahami akan hukumnya sendiri, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa, maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum akan pentingnya merek terdaftar dan penguasaan materi hukum transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan memanfaatkan data sekunder beserta data primer. Subyek penelitian adalah masyarakat pengrajin batik di Pekalongan Jawa Tengah pada home industry maupun skala industri kecil dan menengah. Subyek penelitian ini dipilih karena selain Pekalongan terkenal dengan Kota Batik, juga beberapa area di Pekalongan merupakan sentra industri batik usaha kecil dan menengah yang jumlahnya banyak dan terkumpul dalam satu area industri, atau dikenal desa Batik/Desa Wisata Batik/Kampung Wisata Batik, dipilih daerah Pesindon dan Kauman serta didukung pengamatan daerah Buaran dan Pekajangan.
Seberapa penting investasi asing dipertahankan di indonesia
Authors: Makhfudz Muhammad 
Published: December 2023

Investasi dapat menjadi instrument penting untuk Indonesia, karena sumber daya alam yang melimpah, namun hanya sebagian kecil yang dapat diexplorasi oleh Warga Negara Indonesia, karena terkendala tidak memiliki modal yang besar. Eksplorasi membutuhkan dana yang besar, oleh karena itu pemerintah mendatangkan investor asing ke Indonesia. Investor perlu menjadi bagian yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam mensejahterakan rakyat, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu instrumen untuk menaikkan pendapatan nasional bangsa. Tapi kita perlu sadari peran yang lebih penting adalah peran aturan hukum yang mengontrol pelaksanaan eksplorasi dan pengembangan ekonomi. Peran penegak hukum harus dapat mengatur bisnis antar negara, dalam rangka memberikan manfaat bagi bangsa. Selain peran aturan hukum, peran penegak hukum untuk menegakkan hukum (rule of law), sehingga eksplorasi sumber daya alam hanya akan membawa kerugian bagi negara. Persiapan kontrak (MOU) pada investor asing tidak boleh merugikan negara, dan harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran hukum. Agar sumber daya alam tidak selalu menguntungkan investor negara asing.
Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah
Authors: Mulyana Darusman Yoyon 
Published: December 2023

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dalam setiap interaksi masyarakat dan negara senantiasa didasarkan kepada hukum. Terciptanya kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pengesahan atau legalisasi atas pengikatan-pengkatan hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh notaries juga merupakan bentuk pengukuhan untuk adanya kepastian hukum. UU No. 30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan kewenangan kepada notaries untuk melakukan pembuatan akta-akta otentik tentang pengikatan hukum di luar pertanahan, sementara itu sebagai kelanjutan dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dalam rangka memberikan kepastian hukum atas transaksi pertanahan, telah ditetapkan PP No. 37 Tahun1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam penelitian ini didasarkan kepada data sekunder yang terdiri dari referensi buku, peraturan perundang- undangan terkait serta majalah, jurnal dan internet. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa notaries adalah seorang pejabat umum/pejabat negara yangdiangkat dan disumpah oleh pemerintah, dengan tugas utama memberikan pelayanan dalam pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengiatan hukum oleh masyarakat di bidang-bidang umum dan bidang pertanahan. Tujuan akhirnya dalam rangka memberikan kepastian hukum.
Kewenangan dpr dalam seleksi komisioner kpu
Authors: Liany Lusy 
Published: December 2023

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kehadiran KPU sendiri sangat penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi di Indonesia. Sebagai komisi negara yang bersifat independen, KPU harus memiliki anggota komisioner yang kredibel dan terbebas dari kepentingan apapun terutama kepentingan partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, hal ini diragukan karena DPR melalui undang-undang penyelenggara pemilu memiliki kewenangan memilih komisioner KPU. Paper ini menggambarkan bagaimana kewenangan DPR dalam seleksi komisioner KPU sehingga dapat ditarik suatu mekanisme seleksi yang ideal dan kompatibel dengan sistem pemerintahan Indonesia. Tulisan ini bersifat deskriptif, analitik, yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan doktrinal.
Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden republik indonesia pasca amandemen uud nri tahun 1945
Authors: Satya Putra Pamungkas 
Published: December 2023

Hukum memiliki posisi sentral di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya dapat disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) dinyatakan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun pemberhentian suatu jabatan negara harus didasarkan kepada pengaturan yang jelas tentang kedudukan hukum seseorang, terlebih pejabat tinggi negara demi menjamin kepastian hukum itu sendiri. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (di Republik Indonesia) berperan penting di negara yang menganut sistem presidensil. Pengkajian tentang hal ini memang bukan yang pertama kali dilakukan, akan tetapi di dalam penulisan ini ada upaya untuk lebih dalam memahami Pengaturan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia. Dalam lintas sejarah ketatanegaraan di Republik Indonesia Presiden Soekarno (tahun 1967) dan Presiden Abdurahman Wahid (tahun 2001) merupakan potret “Pemberhentian Presiden” yang pernah terjadi yang melalui tahapan peraturan negara yang hingga kini dapat menjadi bahan perdebatan panjang dan mungkin akan banyak sekali argumentasi-argumentasi yang dapat dibuktikan dari segi hukum, politik, bahkan moralitas.
Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta
Authors: Alawiyah Jufri Ely , Ulfah Anisariza Nelly 
Published: December 2023

AsimilasiÂ adalahÂ prosesÂ pembinaanÂ narapidanaÂ danÂ anakÂ didikÂ pemasyarakatan yangÂ dilaksanakanÂ denganÂ membaurkanÂ narapidanaÂ danÂ anakÂ didik pemasyarakatanÂ dalamÂ kehidupanÂ masyarakat.Â PenelitianÂ iniÂ membahasÂ tentang bagaimanakah pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatanÂ Terbuka Jakarta danÂ apakahÂ bedanyaÂ pelaksanaanÂ asimilasiÂ diÂ lapasÂ terbukaÂ danÂ lapasÂ tertutup? MetodeÂ penelitianÂ yangÂ digunakanÂ adalahÂ yuridisÂ empiris.Â HasilÂ penelitian menunjukkanÂ bahwa pelaksanaanÂ asimilasiÂ di lembaga pemasyarakatan terbuka JakartaÂ dilakukanÂ sesuaiÂ denganÂ PeraturanÂ MenteriÂ HukumÂ danÂ HAM No.M.2.PK.04-10Â TahunÂ 2007.Â tentangÂ syaratÂ danÂ tataÂ caraÂ pelaksanaan asimilasi,Â pembebasanÂ bersyarat,Â cutiÂ menjelangÂ bebas,Â danÂ cutiÂ bersyarat. Namun, dalamÂ pelaksanaannyaÂ terdapatÂ kendalaÂ yangÂ dihadapiÂ baikÂ dariÂ aturan yangÂ diberlakukan,Â jugaÂ bagiÂ narapidanaÂ sendiri.Â HasilÂ wawancaraÂ peneliti denganÂ narapidanaÂ yangÂ mendapatkanÂ asimilasiÂ denganÂ bekerjaÂ padaÂ pihak ketiga,Â merekaÂ sangatÂ senangÂ denganÂ mendapatkanÂ asimilasiÂ ini, karenaÂ mereka merasakanÂ pembauranÂ denganÂ masyarakatÂ danÂ bisaÂ menafkahi keluargaÂ mereka. KendalaÂ yangÂ merekaÂ hadapiÂ yaituÂ jarakÂ tempuhÂ dariÂ LembagaÂ Pemasyarakatan TerbukaÂ CinereÂ keÂ tempatÂ merekaÂ bekerjaÂ apalagiÂ denganÂ kondisiÂ jalananÂ yang macet.Â HalÂ iniÂ membuatÂ jamÂ kerjaÂ merekaÂ tidakÂ sesuaiÂ denganÂ aturanÂ yang ada.Â Selain itu, untuk asimilasiÂ keluarÂ denganÂ bekerjaÂ padaÂ pihakÂ ketiga,Â harus adaÂ pihakÂ penjaminÂ yangÂ menjaminÂ narapidanaÂ selamaÂ beradaÂ diÂ luarÂ lembaga pemasyarakatan.Â BiasanyaÂ pihakÂ penjaminÂ ituÂ adalahÂ orang-orangÂ yangÂ kenal dengan narapidanaÂ tersebut.Â Kendala yang ditemukan adalah tidakÂ sedikitÂ pihak luarÂ atauÂ masyarakatÂ yangÂ tidakÂ mauÂ mempekerjakanÂ narapidana,Â karena denganÂ alasanÂ merekaÂ adalahÂ seorang pelaku tindak pidana.
Pemerintahan Reformasi Tapi Tidak Reformis
Authors: Makhfudz M. 
Published: December 2023

KetidakmampuanÂ birokrasiÂ publikÂ dalamÂ mempertanggungjawabkanÂ sikap, perilakuÂ danÂ kebijakannyaÂ kepadaÂ publikÂ baikÂ dilihatÂ dariÂ perspektif tanggungjawabÂ subyektifÂ (Â responsibleÂ ),Â tanggungjawabÂ obyektifÂ (accuntableÂ ) danÂ responsivitas,menjadikanÂ tidakÂ sajaÂ kinerjaÂ penyelenggaraÂ pemerintahanÂ dan pelayanan publik menjadi jelek tetapi masyarakat menjadi tidak puas atas layanan yangÂ diÂ berikanyaÂ danÂ akibatÂ selanjutnyaÂ publikÂ menjadiÂ takÂ lagi mempercayainya.Â BirokrasiÂ Â sebagaiÂ mesinÂ kekuasaanÂ Â memilikiÂ peranÂ besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan aktualisasi kekuasaan. Namun birokrasi yangÂ ditemukanÂ diÂ lapanganÂ disehariannyaÂ menyebabkanÂ sesuatuÂ dalamÂ predikatÂ yangÂ mengacuÂ padaÂ inefisiensiÂ danÂ inefektifitasÂ pemerintahan1.Â HalÂ inilahÂ yang seringÂ ditemuiÂ penulisÂ dilapanganÂ birokrasiÂ selaluÂ menjadiÂ penghalangÂ dan sebagainya, sehingga birokrasi digambarkanÂ sebagai sebuah lembaga yang sangat kuatÂ denganÂ kamampuanÂ untukÂ bisaÂ berbuatÂ apaÂ saja,Â baikÂ yangÂ burukÂ maupun yang baik dan sulit menerima koreksi atau kritik.
The study of respiratory function of the lungs in patients with Bronchial Asthma
Authors: Mikhailovicheva A. I. , Smirnov V. V. , Struchkov P. V. , Nosenko N. S. , Sotnikova A. G. , Dyachkova E. O. , Divakova T. I. , Bazhenova-Bessonova Yu. A. , Manichev I. A. 
Published: December 2023

The article discusses the possibilities of functional assessment of the state of the respiratory function of the lungs in patients with bronchial asthma.The purpose of the study: a comparative assessment of the information content of capnometry, spirometry, the method of multiple breath nitrogen washout and the diffusion test in patients with asthma.Results and conclusions: 2 groups of patients were examined: I — 30 patients with asthma of 3–4 degrees of severity, II — 30 healthy volunteers. Capnometry showed a statistically significant increase in the slope of the alveolar phase in patients with asthma compared to the control group with quiet breathing, both before and after the use of a bronchodilator. According to spirometry data, in patients, the FEV1 /FVC ratio was statistically significantly lower compared to the control group, both before and after bronchodilator use. In a comparative analysis of the diffusion capacity of the lungs, there was a trend towards lower DLCO values in patients with asthma. A statistically significant difference was obtained in relation to the lung clearance index between the group of patients with asthma and the control group, in which the index was significantly lower. There were no statistically significant differences between the FRC (%) estimates obtained using the diffusion test and the method of the multiple breath nitrogen washout in patients with asthma. Thus, the informative methods in patients with asthma were not only the method of spirometry, but also the method of capnometry and the method of multiple breath nitrogen washout, which revealed uneven ventilation and distribution of ventilation-perfusion ratios in the lungs.
Three-dimensional vector ECG analysis in the diagnosis of the left bundle branch block
Authors: Teregulov Yu. E. , Maksimova M. S. , Teregulov E. T. , Chuvashayeva F. R. , Teregulov A. Yu. , Milyutina O. I. , Milyutina I. I. 
Published: December 2023

The complete left bundle branch block (CLBBB) leads to the development of severe heart failure and requires resynchronization therapy(CRT). It is known that one third of patients do not respond to CRT. In this regard, it is necessary to search new diagnostic criteria for patient selection for CRT.Aim. Determination of the criteria for CLBBB using three-dimensional vectorcardiography data with analysis of the rate of vector loop formation.Material and research methods. The study included 137 patients. The main group consisted of 57 patients with CLBBB, which was based on D. G. Strauss et al. (2011) criteria. Causes of CLBBB and comorbidities were not considered. The control group included 80 healthy individuals. All patients underwent synchronous registration of 12 standard ECG leads and reconstruction of a three-dimensional vectorcardiogram (VCG) using the McFee-Parungao system.Research results. The following signs are characteristic for CLBBB according to three-dimensional VCG data: • fracture of the spatial vector loop due to a change in the direction of the excitation front in its middle part; • reduction in planarity index (PI) less than 80%; • a sharp, by a factor of 2 or more, decrease in the speed of tracing a spatial vector loop in its middle part with the formation of a “claw-shaped” curve with two peaks R and L.Conclusion. Three-dimensional VCG allows you to reliably determine the «true» CLBBB, based on the “fracture” of the spatial vector loop with a reduction in PI less than 80% and a significant decrease in the speed of tracing the vector loop in its middle part with the formation of a “clawshaped” curve and carry out a differential diagnosis with “false” СLBBB, in which changes on the ECG are associated with a combination of left ventricular hypertrophy and left anterior fascicular block, when there is no “fracture” of the loop, a reduction in PI, and the routing speed decreases at the end of the loop without forming a “claw-shaped” curve.
Standardization of liver ultrasound elastometry and transthoracic echocardiography techniques for simultaneous use in patients with chronic heart failure
Authors: Skutar' A. I. , Borsukov A. V. 
Published: December 2023

Objective. To develop a standartized approach to the diagnosis of the subclinical course of chronic heart failure using a combination of transthoracic echocardiography, liver elastometry and stress test in cardiac patients.Materials and methods: All patients (n=97) were examined according to a single diagnostic algorithm: physical examination, transthoracic echocardiography and ultrasound elastometry of the liver. In addition to the main studies for patients of group No. 2 with questionable (borderline) results, according to instrumental studies, a stress test was additionally conducted to determine the latent course of heart failure. All 3 groups of patients were also dynamically examined after 3 and 6 months.Results: In patients of groups 1 and 3, the results of instrumental studies did not differ dynamically at 3 study points: 0 months — 3 months — 6 months: in patients with CHF 1 according to elastography, the indicators were within F0-F1, which corresponded to the absence of clinically significant fibrosis, for patients of group 3, the indicator It remained within F3-F4, which indicated a prolonged course of the disease, as well as venous stagnation and/or true fibrosis with subsequent transition to cirrhosis. In group No. 2 (CHF 2A-B, II–IIIFK), where a stress test was performed, the results in dynamics differed statistically significantly depending on the difference in elastometry indicators before and after physical activity: in patients with a difference of less than 15% after six months, the result remained within the same values, in a cohort of patients with a difference of 15–25% in dynamics, there was an increase in the results of liver elastometry, in the group with a difference of >25%, there was a marked increase in liver elastometry and a decrease in the left ventricular ejection fraction according to echocardiography; in addition, 45% of them have passed into the decompensation stage.Conclusion. For dynamic control of the functional state of the liver, as well as the detection of subclinical forms of CHF in cardiac patients, the use of the combined TTE+2D-SWE+test with a load test is an interesting and promising alternative to invasive manipulations, which will provide a differential approach to the diagnosis of CHF in patients at different stages of the disease.
The use of infrared thermography in rehabilitation after anterior cruciate ligament surgery
Authors: Velichko M. N. , Shturmin A. V. , Terskov A. Yu. , Samoilov A. S. , Belyakova A. M. 
Published: December 2023

The aim of the research: to conduct an analytical review of modern scientific literature on the use of infrared thermography in rehabilitation after anterior cruciate ligament surgery.Materials and methods: an analysis of foreign and domestic sources on this topic was carried out.Results: our analysis indicates that using the infrared thermography method it is possible to effectively quantify load assimilation with the ability to quickly regulate it, which is a pressing issue in the postoperative management of patients after anterior cruciate ligament surgery and requires further study.