bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Analisis Dampak Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Ketahanan Nasional Masyarakat di Kabupaten Bangkalan Menggunakan Pemodelan Sistem Dinamik
Authors: Marbandi Arie 
Published: December 2023

Dalam rangka mencapai tujuan nasional bukanlah perkara yang mudah. Ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan akan senantiasa mengiringi. Sehingga diperlukan suatu kemampuan untuk menghadapi faktor penghalang tersebut. Hal inilah yang dikenal dengan ketahanan nasional. Di era globalisasi seperti saat ini teknologi informasi (TI) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Penggunaan teknologi informasi seperti pisau dibelah dua, satu sisi berdampak positif dan satu sisi berdampak negatif. Dampak positif TI akan meningkatakan ketahanan nasional, sebaliknya dampak negatif akan menurunkan ketahanan nasional. Pada penelitian ini akan dibahas dampak TI terhadap ketahanan nasional dengan Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi penelitian. Dalam penilaian ketahanan, variabel pokok yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), partisipasi politik masyarakat (PPM), toleransi dan kerukunan masyarakat (TKM), dan keamanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Decision Making Trial Evaluation and Laboratory (DEMATEL) untuk mendapatkan hubungan keterkaitan antar variabel, dalam bentuk grup dispatcher dan grup receiver, dan pendekatan sistem dinamik untuk menganalisa dampak TI terhadap ketahanan nasional di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan menerapkan dua skenario kebijakan antara lain; skenario menurunkan prosentase pengakses pornografi (skenario 1) dan skenario peningkatan prosentase pengguna sosial media (skenario 2). Hasil simulasi menunjukkan bahwa skenario 2 memiliki dampak yang paling baik terhadap variabel output dari sistem pada penelitian ini. Nilai ketahanan wilayah Kabupaten Bangkalan bernilai 0,77 pada periode akhir simulasi. Sedangkan skenario 1 mengakibatkan nilai ketahanan wilayah Kabupaten Bangkalan 0,76.
Pelatihan Pembuatan Kursi Taman Ecobrick Sebagai Material Hardscape Berbahan Dasar Plastik
Authors: Fitri Rahmadhani , Hendra Fahruddin Siregar  , Novalinda  
Published: December 2023

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Medan di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan merupakan tempat pembuangan akhir Kota Medan. Komposisi sampah di TPA Terjun tahun 2017 terdiri dari organik 71, 5 %; Kertas 2 %; plastik 10,1 %; kayu 2 %; kain 2,5 % karet 2,5 %; logam 0,6 %; kaca 0,8 %; Bongkahan 1 %; pampers / Pembalut 3, 1 % dan lain – lain 3,8 %. Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat sebagai upaya penanggulangan sampah plastik menggunakan metode ecobrick. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan dan transfer teknologi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini mendapatkan respon yang positif, terlihat dari peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti edukasi dan pelatihan seperti pemilahan sampah sebesar 100%, pemahaman pembuatan ecobrick sebesar 87,5% dan pemahaman penggunaan ecobrick sebesar 65%. Hasil dari pembuatan ecobrik yang dirancang untuk memanfaatkan umur panjang dan daya tahan material plastik, menjadi balok bangunan yang bisa dipakai berulang yang berdampak baik bagi lingkungan serta menjadi solusi penganggulangan sampah sebagai sumber daya buatan.
NEOLIBERALISMO E DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA NO GOVERNO JAIR BOLSONARO
Authors: Arruda Marcelo Esnarriaga de , Chaebo Gemael , Thiago Fernando 
Published: December 2023

Este artigo analisa a atuação do governo de Jair Bolsonaro no combate ao desmatamento da Amazônia nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Para tanto, são apresentados os conceitos de desenvolvimento sustentável, de acordo com o qual o desenvolvimento econômico deve ser conciliado com a proteção ao meio ambiente, e de neoliberalismo, refletindo como os postulados neoliberais impactaram o governo de Jair Bolsonaro, sobretudo no que se relaciona às políticas públicas ambientais. Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental de fontes de matérias e jornais eletrônicos e governamentais. As análises foram realizadas por seu conteúdo com enfoque no discurso. Em seguida, são apresentados e analisados os índices de desmatamento da Amazônia nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, comparando-os com os números dos anos imediatamente anteriores e relacionando-os com a adoção indiscriminada do programa neoliberal. Por meio da pesquisa pudemos apresentar que o governo de Jair Bolsonaro foi responsável pelos números substancialmente elevados de desmatamento da Amazônia de 2019 a 2022. Esperamos que a sociedade possa se mobilizar e que medidas constitucionais e legais sejam editadas para impedir que governos atuem de forma tão prejudicial ao meio ambiente.
Palavras-chave: Amazônia brasileira. Política ambiental. Desenvolvimento sustentável. Desmatamento. Neoliberalismo.

ABSTRACT
This article analyses the performance of the government of Jair Bolsonaro in the fight against deforestation in the Amazon in the years 2019, 2020, 2021 and 2022. To this end, the concepts of sustainable development are presented, according to which economic development must be reconciled with the protection of the environment, and neoliberalism, reflecting how neoliberal postulates impacted the government of Jair Bolsonaro, especially with regard to environmental public policies. Data were collected through documentary research of material sources and electronic and electronic newspapers. The analyzes were carried out according to their content with a discourse approach. Then, the deforestation rates in the Amazon in the years 2019, 2020, 2021 and 2022 are presented and analyzed, comparing them with the numbers of the immediately previous years and relating them to the indiscriminate adoption of the neoliberal program. Through the research, it was possible to demonstrate that the government of Jair Bolsonaro was responsible for the substantially higher numbers of deforestation in the Amazon from 2019 to 2022. It is hoped that society can mobilize and that constitutional and legal measures are edited to prevent that governments act in such a harmful way to the environment.
Keywords: Brazillian Amazon. Enviroment Policy. Sustainable development. Deforestation. Neoliberalism.
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS FROM THE PERSPECTIVE OF FREIREAN PRAXIS
Authors: Ramineli Jorge Luiz Ferreira , Silva Natanael Charles da , Araújo Magnólia Fernandes Florêncio de 
Published: December 2023

The UN launched the Sustainable Development Goals (SDG) in 2015. Therefore, thinking about strategies that improve people's lives in the face of polarized relations with the planet will be essential. It is also reinforced that it is important to disseminate the SDGs in teaching environments, in which both schools and educators are prepared to propose truly transformative education. In this sense, through this theoretical study we aim to discuss the importance of, during the study of the SDGs, teachers using, essentially, a critical, awareness-raising and dialogical pedagogical praxis with students. Thus, as a proposal for transformative education, from Paulo Freire's perspective, the concepts of criticality, consciousness and dialogicity were analyzed for discussions involving the SDGs in school environments. Knowing that educators must dialogue with students, the concepts brought by Freire suggest that it is the best strategy to propose the SDGs and Education for Sustainability in teaching environments.
Keywords: Teachers Training. Pedagogical Praxis. Education for Sustainability. Sustainable Development Goals.

RESUMO
A ONU lançou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 2015. Por isso, pensar em estratégias que melhorem a vida das pessoas diante das relações polarizadas com o planeta será essencial. Reforça-se, também, ser importante disseminar os ODS em ambientes de ensino, nos quais, tanto escolas, quanto educadores estejam preparados para propor uma educação verdadeiramente transformadora. Nesse viés, por meio deste estudo teórico objetivamos discutir a importância de que, durante o estudo dos ODS, os professores utilizem, essencialmente, uma práxis pedagógica crítica, conscientizadora e dialógica com os educandos. Assim, como proposta de educação transformadora, na perspectiva de Paulo Freire, foram analisados os conceitos de criticidade, consciência e dialogicidade para as discussões que envolvem os ODS nos ambientes escolares. Sabendo que os educadores devem dialogar com os alunos, os conceitos trazidos por Freire sugerem ser a melhor estratégia para propor os ODS e a Educação para a Sustentabilidade nos ambientes de ensino.
Palavras-chave: Formação de Professores. Práxis Pedagógica. Educação para a Sustentabilidade. Metas de desenvolvimento sustentável.
Solusi untuk Meningkatkan Kualitas Kerja dan Kesehatan di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun melalui Manajemen Kelelahan Berbasis Audiovisual
Authors: Widiyanti Prihartini , Qulub Fitriyatul , Jayadi Akhmad , Sari Gadis Meinar 
Published: December 2023

Desa Kare di Kabupaten Madiun, memiliki potensi sebagai tempat wisata. Dalam rangka menunjang pengembangan destinasi wisata nasional, harus didukung dengan stamina yang prima terutama para lifeguard di tempat wisata. Tujuan pengabdian masyarakat bertema ekowisata adalah membentuk desa wisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan Pendidikan dalam semua sektor seperti kesehatan, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Kegiatan dilakukan dalam tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan tindakan tindak lanjut. Masyarakat setempat diedukasi tentang cara deteksi dan mengendalikan kelelahan kerja secara berkelanjutan melalui program PPDB berupa seminar manajemen kelelahan kerja berbasis audiovisual, berupa paparan tentang penggunaan detektor kelelehan kerja dan paparan aspek kesehatannya. Selain mendapatkan edukasi, masyarakat dapat mencoba langsung detektor kelelahan tersebut. Alat ini bersifat preventif dan dapat mencegah terjadinya kelelahan. Kegiatan ini dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Desa Kare.
Peran komisi yudisial dalam membangun peradilan yang bersih dan berwibawa
Authors: Galingging Ridarson 
Published: December 2023

Peradilan yang dihormati dan dipercaya oleh publik itu masih sangat jauh dari harapan. Ada banyak hal yang masih harus dilakukan agar kondisi peradilan yang tidak dihormati dan tidak dipercaya publik dewasa ini bisa kita hilangkan. Ada pula pra-kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu, sebelum peradilan kita dihormati dan dipercaya publik itu lahir. Apa saja Pra-kondisi tersebut akan diuraikan dan dijelaskan dalam artikel ini. Artikel ini juga akan membahas soal permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan peran dan fungsinya. Akan dijelaskan pula jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh Komisi Yudisial tersebut, yaitu dengan jalan menyempurnakan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, agar Komisi Yudisial bisa diperkuat perannya.
Pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau untungjawa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan
Authors: Rahmanto Derta , Purwaningsih Endang 
Published: December 2023

Kelurahan Pulau Untung Jawa merupakan salah satu dari enam kelurahan di wilayah kepulauan Seribu atau satu di antara tiga kelurahan di wilayah kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Penduduk Pulau Untung Jawa sebagian besar adalah masyarakat pribumi yang silsilahnya berasal dari Pulau Untung Jawa dan perpindahan masyarakat Pulau Ubi Besar tanggal 13 Februari 1954. Kelurahan Pulau Untung Jawa merupakan kawasan andalan Wisata Pemukiman yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan visi kabupaten yaitu:” Sebagai Taman dan Ladang Kehidupan Bahari yang Berkelanjutan” Penelitian ini menemukan model pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat pesisir pulau UntungJawa dan menganalisis upaya peningkatan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan Pulau UntungJawa. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, atau dalam penelitian hukum biasa disebut normatif terapan/normatif empiris. Model pemberdayaan yang bertujuan membangun kemandirian nelayan pulau UntungJawa dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Perlu sinergitas antara peran pemerintah baik aparat kelurahan dan instansi terkait lainnya, LSM yang peduli atau pun perusahaan, kampus maupun masyarakat nelayan itu sendiri. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang harus diperhatikan dan dicarikan solusinya. Faktor pendukung antara lain sudah terbangun konsep kesadaran dalam melakukan segala macam kegiatan yang sesuai dengan hukum yang ada, potensi wisata dan produksi perikanan, aparat Kelurahan yang cukup aktif dan kesiapan SDM untuk memotivasi diri dan menerima pendampingan serta berbagai pelatihan. Adapun faktor penghambatnya antara lain: terbatasnya modal, faktor alam, sarana prasarana, kurangnya gairah wisata, daya minat beli dan daya minat permainan air, tidak adanya penghasillan rutin, honor pekerja yang kurang dari UMP, SDM, dan kurangnya kesadaran hukum, bantuan hukum dan perlindungan hukum.
Kemitraan Bahari Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Di Indonesia
Authors: Fajri Chikmawati Nurul , Rachmawati Nur Ariyanti Evie 
Published: December 2023

KemitraanÂ (partnership)Â bukanlahÂ semata-mataÂ bagianÂ dariÂ prosesÂ demokratisasi melainkanÂ jugaÂ merupakanÂ salahÂ satuÂ jawabanÂ atasÂ keterbatasanÂ kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumberdaya pesisir. Dalam kerangkaÂ melaksanakanÂ tugasÂ danÂ perannyaÂ dalamÂ upayaÂ menciptakan kesejahteraanÂ danÂ keadilanÂ sosialÂ bagiÂ seluruhÂ rakyatÂ IndonesiaÂ negaraÂ dapat mengadakanÂ hubunganÂ kemitraanÂ denganÂ pihakÂ swastaÂ atauÂ duniaÂ usahaÂ dan kemitraanÂ denganÂ masyarakatÂ (civilÂ society).Â TulisanÂ iniÂ bertujuanÂ untuk memaparkan lebih dalam tentang konsep dan pelaksanaan kemitraan sebagaimana yangÂ diaturÂ dalamÂ Undang-UndangÂ No.Â 1Â TahunÂ 2014Â tentangÂ PerubahanÂ atas Undang-UndangÂ No.Â 27Â TahunÂ 2007Â tentangÂ PengelolaanÂ WilayahÂ PesisirÂ dan Pulau-PulauÂ KecilÂ denganÂ istilahÂ mitraÂ bahari.Â BerdasarkanÂ konsepÂ Good Governance diharapkanÂ para stakeholder di bidang perikanan dan kelautan dapat menjalinÂ kemitraanÂ bisnis,Â yaituÂ antaraÂ duniaÂ usahaÂ (privateÂ sector)Â dengan masyarakatÂ (civilÂ society)Â yangÂ difasilitasiÂ olehÂ PemerintahÂ (government)Â atau PemerintahÂ Daerah.Â SehinggaÂ ruangÂ lingkupÂ mitraÂ bahariÂ dapatÂ diperluasÂ tidak hanyaÂ ditujukanÂ untukÂ peningkatanÂ kapasitasÂ masyarakatÂ pesisir,Â namunÂ lebih nyataÂ manfaatnyaÂ bilaÂ jugaÂ ditujukanÂ untukÂ peningkatanÂ ekonomiÂ masyarakat dengan dibentuknya kemitraan bisnis.
Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya
Authors: Islami Irfan 
Published: December 2023

PerkawinanÂ merupakanÂ suatuÂ peristiwaÂ pentingÂ bagiÂ manusia,Â dimanaÂ manusia sebagaiÂ makhlukÂ sosialÂ tidakÂ dapatÂ hidupÂ sendiriÂ dalamÂ memenuhiÂ kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing- masing.Â DikarenakanÂ urusanÂ perkawinanÂ merupakanÂ peristiwaÂ pentingÂ dalam kehidupanÂ masyarakat,Â makaÂ negaraÂ berhakÂ mengaturÂ urusanÂ iniÂ dalamÂ suatu aturanÂ yangÂ jelasÂ untukÂ memberikanÂ perlindunganÂ hukumÂ danÂ ketertibanÂ dalam kehidupanÂ masyarakat.Â PenelitianÂ iniÂ mengkajiÂ mengenaiÂ fenomenaÂ perkawinan yang tidak biasa namun banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu perkawinan diÂ bawahÂ tanganÂ atauÂ dalamÂ istilahÂ IslamÂ perkawinanÂ sirri.Â PersoalanÂ mengenai kawinÂ sirriÂ sahÂ atauÂ tidakÂ seringÂ menjadiÂ polemikÂ yangÂ berakibatÂ kepada ketidakjelasanÂ statusÂ perkawinanÂ yangÂ terjadi,Â halÂ iniÂ mengakibatkanÂ dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak. Penelitian ini bertujuanÂ untukÂ mengetahuiÂ danÂ menganalisisÂ fenomenaÂ perkawinanÂ sirriÂ di JakartaÂ khususnyaÂ danÂ berbagaiÂ permasalahanÂ hukumÂ yangÂ ditimbulkanÂ akibat praktikÂ kawinÂ sirri.Â TargetÂ yangÂ hendakÂ dicapaiÂ dalamÂ penelitianÂ iniÂ untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.
Relasi Institusional Antara Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Dasar Sebagai Konstitusi Ekonomi Di Indonesia
Authors: Fadli Prasetyo Kukuh 
Published: December 2023

KajianÂ iniÂ dilakukanÂ untukÂ menjelaskanÂ relasiÂ institusionalÂ antaraÂ konfigurasi politikÂ danÂ karakterÂ konstitusiÂ ekonomiÂ yangÂ adaÂ diÂ dalamÂ undang-undangÂ dasar diÂ Indonesia.Â PenulisÂ menemukanÂ sejumlahÂ temuanÂ dalamÂ halÂ penetapanÂ empat undang-undangÂ dasar,Â yakni:Â Undang-UndangÂ DasarÂ NegaraÂ RepublikÂ Indonesia Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang DasarÂ SementaraÂ TahunÂ 1950,Â danÂ Undang-UndangÂ DasarÂ NegaraÂ Republik IndonesiaÂ TahunÂ 1945Â (setelahÂ Perubahan).Â Pertama,Â konfigurasiÂ politikÂ yang cenderungÂ otoriterÂ menghasilkanÂ KonstitusiÂ RepublikÂ IndonesiaÂ SerikatÂ Tahun 1949 yang memuat ketentuan yang individualistis dalam pengaturan ekonominya. Sebaliknya,Â konfigurasiÂ politikÂ yangÂ lebihÂ demokratisÂ justruÂ menghasilkan undang-undangÂ dasarÂ yangÂ bernuansaÂ lebihÂ demokratis.Â HalÂ demikianÂ terlihat pada karakter konstitusi ekonomi yang ada pada tiga konstitusi lainnya.
Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia
Authors: Sudanto Anton 
Published: December 2023

PermasalahanÂ kejahatanÂ tindakÂ pidanaÂ narkotikaÂ telahÂ menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. DiÂ Â seluruhÂ duniaÂ permasalahanÂ penyalahgunaanÂ narkotikaÂ hampirÂ semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikapÂ dalamÂ masyarakat.Â PermasalahanÂ penyalahgunaanÂ narkotikaÂ telah mengancamÂ masyarakatÂ danÂ bangsaÂ sehinggaÂ menjadiÂ suatuÂ kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. BerdasarkanÂ latarÂ belakangÂ tersebut,Â penulisÂ mengangkatÂ jurnalÂ ilmiah berjudulÂ â€œPENERAPANÂ HUKUMÂ PIDANAÂ NARKOTIKAÂ DI INDONESIAâ€.Â TerkaitÂ JurnalÂ ilmiahÂ ini,Â penulisÂ menjelaskanÂ Â permasalahan bagaimana penerapanÂ hukumÂ pidanaÂ mengenaiÂ pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimanaÂ sistem hukum pidana mengenaiÂ pengaturanÂ tindakÂ pidanaÂ narkotikaÂ diÂ Indonesia.Â Metode penelitianÂ dalamÂ jurnalÂ ilmiahÂ iniÂ dilakukanÂ denganÂ pendekatanÂ yuridis normatifÂ yaituÂ denganÂ melakukan analisisÂ terhadapÂ permasalahanÂ melalui pendekatanÂ asas-asasÂ hukumÂ sertaÂ mengacuÂ padaÂ norma-normaÂ hukum yangÂ terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah data sekunder.
Ultrasonic bicycle exercises diagnostics of early cerebrovascular dysfunction at patients with an arterial hypertension
Authors: Trivozhenko A. B. , Avkhimenko V. A. 
Published: December 2023

Purpose. To estimate early decrease of cerebrovascular function in the course of ultrasonic bicycle exercise dynamic change of peak velocity and resistant index of brain blood circulation at patients with an arterial hypertension.Methods: The group of patients with an arterial hypertension of the I–II degree (No. 1, n=23) and group of conditionally healthy faces (No. 2, n=27) comparable age is examined 53 [47–58] years. In the course of the Doppler research of the middle brain artery the peak velocity (Vps) and resistant index (RI) in a supine position was registered, sitting also during bicycle exercise.Results: In a supine position of Vps was equal 79 [77–82] cm/s and 82 [79,5–85] cm/s, respectively, RI was identical — 0,62 [0,58–0,64]. In a sitting position on the stationary bicycle Vps decreased in the main group by 13,5% [11,2–15,5], and in group of control — for 5% [3,8–7,2]. In the course of bicycle exercise of average intensity, which corresponded to 70% of threshold power, growth of Vps at patients with AG was 30% [27,4–32,6] of reference orthostatic values, and in group of control — 44% [38–48,2] (p<0,0001). Similarly also peripheral vascular resistance increased, RI increased by 15,8% [13,9–20,8] and for 18,8% [15–22,6], respectively. At peak of bicycle exercise reduction of Vps in the main group for 15% [7,2–10] of the maximum values, and in group of control — for 11% [8,4–12,2] was observed, at this RI significantly did not change. Conclusion. Adequate increase peak velocity in an middle brain artery not less than 30% in the course of exercises, unproductive increase peak velocity at patients with an arterial hypertension of the I–II degree indicates decrease in vasomotor cerebrovascular function> <0,0001). Similarly also peripheral vascular resistance increased, RI increased by 15,8% [13,9–20,8] and for 18,8% [15–22,6], respectively. At peak of bicycle exercise reduction of Vps in the main group for 15% [7,2–10] of the maximum values, and in group of control — for 11% [8,4–12,2] was observed, at this RI significantly did not change.Conclusion. Adequate increase peak velocity in an middle brain artery not less than 30% in the course of exercises, unproductive increase peak velocity at patients with an arterial hypertension of the I–II degree indicates decrease in vasomotor cerebrovascular function.
Calidad académica-	razón de ser y las finanzas - de la Universidad Autónoma de Nayarit
Authors: Montes Irma Leticia Contreras , Cárdenas Juan Francisco Gomez , Martínez César Rafael Gómez , Peña Griselda Carmona 
Published: December 2023

El presente caso se enfoca en dar a conocer la estructura y análisis financiero de una institución pública de educación media superior y superior, cuya finalidad es brindar servicios educativos de calidad, con el propósito de determinar que tanto afecta la situación financiera en el cumplimiento de los objetivos sustantivos de la institución, esto a través de la utilización de razones financieras básicas; considerando que es una entidad que recibe subsidios de origen federal y estatal, la generación de recursos propios no representa un monto considerable, por lo que su funcionamiento depende de la percepción de dichos subsidios. Así mismo se realizará un análisis de las principales disposiciones federales, estatales y propias por las cuales se rige la institución, considerando que es un ente público autónomo constitucionalmente. En el aspecto financiero se hará análisis de un documento básico que es la “Cuenta Pública” la que se tiene como obligación presentar dentro de los primeros dos meses después de concluido el ejercicio fiscal, este informe contiene los principales estados financieros que reflejan el estatus de la entidad.
Análise de viabilidade de implantação de um sistema de geração fotovoltaico a partir da nova legislação
Authors: Felippin Guilherme Marques da Rosa , De Souza Simone Silva Frutuoso 
Published: December 2023

Este artigo tem o propósito de apresentar uma análise de viabilidade de implementação de um sistema fotovoltaico em uma residência unifamiliar a partir de uma comparação entre a antiga e a nova lei. O estudo dispõe de uma metodologia de análise de campo, onde foi necessário a coleta de dados in loco e a realização de orçamentos em empresas da região para que os resultados fossem precisos. Como ferramenta de análise foram utilizados os parâmetros financeiros payback, Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). Os resultados obtidos se mostraram bastante satisfatórios e auxiliaram na tomada de decisão em relação a viabilidade da implementação do sistema fotovoltaico. Com isso, este artigo pode contribuir com linhas de pesquisas que desejam realizar estudos comparativos com outro modelos de energia sustentável, ou até mesmo outros modelos de edificações.