bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Behavioral Economics as a Modern Market assessment tool
Authors: Seliverstov A. D. 
Published: January 2024

The market acts as the most important component of the institution of the modern world. The market means not only the relationship between consumers and sellers, but also the external environment in which they are carried out. In turn, such market relations are significantly influenced by the totality of human choices and decisions (both rational and irrational).To study the characteristics and degree of influence of various factors (emotional, social, etc.) on decision–making by economic entities, as well as their impact on the market as a whole, a new field of economics — behavioral economics — was institutionalized by economists. In this case, economic entities can be understood as groups of people, a single person, and corporations, enterprises, companies. Behavioral economics extends standard economic theory by taking into account the probability and impact of irrational human behavior on the market.Thanks to the development of behavioral economics, which is based on the achievements of economic theory, psychology, (more management psychology, economic psychology), sociology, philosophy (attitude to work, money, spending, educated family and cultivated society), marketing (advertising, marketing research) and management (management decision–making, alignment and adjustment strategies, etc.), within the framework of market assessment, more objective results can be obtained, which will contribute to the improvement of decisions made.
Dynamics of tax revenues as an indicator of strengthening the fiscal function of taxes
Authors: Naumova E. A. , Semkovskaya A. V. 
Published: January 2024

The importance of the fiscal function of taxes is due to the fact that without the receipt of financial resources into the country’s budget, most of which are tax revenues, the effective and normal functioning of the state is impossible. The implementation of the fiscal function of taxes also predetermines the possibility of implementing in the future other functions inherent in taxes.The article examines the leading role of the fiscal function of taxes in conjunction with other functions. An analysis of the dynamics of tax revenues of the consolidated budget of the Russian Federation and the structure of tax revenues for 2019–2022 is provided. The authors note an increase in tax revenues to the state budget, which indicates an increase in the implementation of the fiscal function of taxes.However, the process of increasing tax revenues is also an indicator of an increase in the tax burden, which is confirmed by the data of the Federal Tax Service presented in the article. Increasing the tax burden can lead to negative consequences for both the economy of the state and the country as a whole. In conclusion, the conclusion is substantiated that the growth of tax revenues to the state budget should be ensured through the development and implementation of new directions for improving the Russian tax system without increasing the tax burden of taxpayers.
ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF
Authors: Damayanti Fitria 
Published: January 2024

Latar belakang dalam penelitian ini mengacu pada pengaruh judi online di indonesia semakin meningkat kejadian tersebut terjadi karena ekonomi yang mendesak, dan menjadikan judi sebgai mata pencarian yang dapat mengakibatkan meningkatnya kejahatan di sekitar kita Permasalahan yang tentunya akan dibahas yaitu Apa urgensi pengaturan judi online dalam mengantisipasi kejahatan serta Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku judi online yang meresahkan masyarakat Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana judi online dan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum bagi pelaku judi online yang menimbulkan kriminalitas. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mengunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini dengan cara mencari, membaca serta mengumpulkan beberapa dokumen seperti buku, jurnal dan Undang-Undang yang mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan ini berisi Apa urgensi pengaturan judi online dalam mengantisipasi kejahatan serta Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku judi online yang meresahkan masyarakat.Kesimpulan dari penelitian ini yakni berupa upaya pemerintah untuk menekan angka kejahatan dengan melakukan himbauan yang disebabkan oleh judi online sudah cukup bagus. Dan juga memberikan pemahaman pertanggung jawaban atau sanksi pelaku tindak pidana kejahatan yang diakibatkan judi online yang sudah diatur didalam KUHP
PERTANGGUNGJAWABAN UANG PENGGANTI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA STABILITAS EKONOMI DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM
Authors: Rizal Hoirul , Fithry Abshoril 
Published: January 2024

Urgensi dari Penelitian ini adalah melihat bagaimana pertanggungjwaban pembayaran uang pengganti atas tindak pidana korupsi khususnya dalam memengaruhi stabilitas ekonomi negara akibat kerugian keuangan yang timbul dilihat dari kepastian hukum. Metode penelitian skripsi ini bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran literatur hukum. Penelitian ini difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban uang pengganti dari tindak pidana korupsi dan mekanisme peradilan pidananya. Tujuannya adalah mengidentifikasi potensi kelemahan atau kekurangan dalam peraturan tersebut dan menilai sejauh mana kepastian hukum tercermin dalam mekanisme hukum yang digunakan dalam praktik peradilan pidana korupsi terkait pertanggungjawaban uang pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak diarahkan pada norma samar, khususnya Pasal 18 ayat 1 huruf (b) yang tidak ada besaran ganti kerugian melalui uang pengganti dan dinilai belum optimal dan kurang direncanakan dengan baik oleh para perancang undang-undang sehingga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi negara. Serta Mekanisme penegakan hukum melalui peradilan pidana terkait pertanggungjawaban uang pengganti yang memiliki dinamika didalamnya.
PENGAWETAN TRADISIONAL IKAN (IKAN ASIN KERING) SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPA
Authors: Ainunnisa Wahyu , Hidayat Jefri Nur 
Published: January 2024

Tujuan penelitian ini untuk untuk menganalisis kaitan antara proses pengawetan tradisional pada ikan (ikan asin kering) dengan konsep materi pelajaran IPA untuk dijadikan referensi sumber pembelajaran IPA sesuai kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Narrative Literature Review. Kajian ini menulusuri 50 artikel jurnal nasional yang diperoleh dari database google scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengawetan tradisional pada ikan ada kaitannya dengan materi pembelajran IPA. Materi yang terkait yaitu, materi pelajaran IPA SMP kelas VII bab energi dalam system kehidupan, KD. 3.5, dan materi klasifikasi makhluk hidup, KD. 3.2. dalam proses penggaraman materi yang dapat dikaitkan adalah osmosis, pada pelajara IPA kelas VIII materi pokok tekanan zat KD 3.8, dan materi pelajaran IPA kelas VII tepatnya pada bab klasifikasi materi dan perubahannya, KD 3.3. dan dalam proses pengeringan memiliki kaitan dengan materi tentang kalor, lebih tepatnya pada pelajaran IPA kelas VII bab kalor dan perpindahannya KD 3.4.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN) DALAM PENANAMAN TIANG LISTRIK DI TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK
Authors: Ferdiansyah Sofyan , Fithry Abshoril 
Published: January 2024

Penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik telah menjadi isu penting dalam hukum properti dan ketenagalistrikan di Indonesia. PT. PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik memiliki tanggung jawab terkait dengan penanaman tiang listrik, dan hal ini seringkali tidak diketahui oleh pemilik tanah bahwa: tanah mereka yang digunakan oleh PT. PLN seharusnya memperoleh kompensasi yang pantas dan wajar berdasarkan hak eksklusif yang dimiliki melalui sertifikat hak milik yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. PLN dalam hal penanaman tiang listrik di tanah yang dimiliki oleh pihak lain, dan bagaimana pemberian kompensasi kepada pemilik tanah tersebut diatur dalam hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 dan Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 27 Tahun 2018. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal artikel. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu deskriptif normatif, prestriptif, dan deduktif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab PT. PLN terkait dengan penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik serta regulasi pemberian kompensasi kepada pemilik tanah yang terdampak. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam penanganan konflik yang mungkin timbul dalam konteks ini.
PERBANYAK BIBIT POHON PISANG ( Musa paradisiaca L) DENGAN METODE KULTUR JARINGAN
Authors: Sakinah Fairus , Auliya Sindy , Nurmala Eva , Wahid Jamaluddin , Firdaus Faisal , Syabana Rizal Andi 
Published: January 2024

Kultur jaringan merupakan salah satu cara untuk membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Pohon pisang merupakan salah satu jenis tanaman yang mudah ditemukan di daerah sumenep, Daerah tersebut masih belum ada yang menggunakan metode kultur jaringan. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium biokimia/analisa hasil pertanian Universitas Wiraraja Madura. Media yang digunakan yaitu agar,bonggol pohon pisang dan bakterioksida yang berperan untuk membunuh bakteri dengan metode kultur jaringan. Bertujuan unruk memperbanyak bibit pohon pisang. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perkembangan dalam explan yang ditanam dan tingkat keberhasilannya 0% karna kurangnya kesadaran peneliti untuk mengikuti peraturan Laboratorium saat proses penanaman explan ke media agar. Pada saat pengamatan hari ke tujuh media agar mengalami kontaminasi bakteri dan jamur. Kontaminasi tersebut diperkirakan terjadi pada saat penanaman eksplan ke suatu media agar. Cara membedakan media agar yang terkontaminasi bakteri dan jamur dapat dilihat dari bentuk agar yang berlendir atau tumbuh bulu halus diatas permukaannya
PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA INDONESIA
Authors: Lesmana Hendra , Fithry Abshoril 
Published: January 2024

Kemajuan teknologi di dunia terus saja meningkat.olaborasi dan teknologi transportasi membuahkan hasil yang sangat gemilang salah satunya dalam bidang transportasi itu. Dengan adanya e-bike atau sepeda listrik.sepeda listrik ada sebuah manifestasi dan kemajuan teknologi di karenakan e-bike ini sangat cocok bagi masyarakat di kalangan tua maupun muda karna selain tidak menggunakan bahan bakar akan tetapi juga harga yang lumayan terjangkau Indonesia sebagai negara hukum, belum mampu atau adanya ketegasan di buatkannya regulasi tentang sepeda listrik, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan hukum terhadap pengguna sepeda listrik sebagai kendaraan di indonesia. Serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna sepeda listrik dijalan raya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang penyusun dapatkan bahwa demi kepastian hukum sepeda listrik harus digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor. Sepeda listrik yang dikelompokkan sebagai kendaraan tidak bermotor adalah pengelompokkan ini hanya solusi sementara agar tetap terciptanya kepastian hukum bagi para pengguna sepeda listrik. Pada kondisi inilah, sepeda listrik dapat dikatakan menghadapi kekosongan hukum sebagai akibat adanya hal hal yang tidak diatur oleh perundang-undangan. Akan tetapi ada peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang sepeda listrik, tetapi di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini hanya memuat mengenai aturan untuk menggunakan sepeda listrik di jalan raya, akan tetapi di dalam peraturan ini tidak memuat larangan atau sanksi mengenai pelanggar aturan menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Adapun perlindungan hukum yang didapat pengguna sepeda motor listrik secara garis besar masih bersifat perlindungan hukum preventif, Perlindungan hukum preventif. Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di indonesia dilakukan dengan adanya usaha untuk menciptakan peraturan demi mengisi kekosongan hukum atas eksistensi sepeda listrik. Selain itu, selama kekosongan hukum, dilakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya oleh aparat kepolisian.
Exploration of the right peroneal nerve after a gunshot wound
Authors: Tigre Joseph Yunga , Begera Mia , Errante Emily L. , Burks S. Shelby 
Published: January 2024

Background:
Gunshot wounds (GSWs) often result in neuropraxia or a mixed injury pattern rather than direct nerve transection. There is still debate between early and delayed intervention for the optimal treatment of intact nerves following GSWs. Early intervention may prevent the formation of dense scar tissue, and delayed intervention allows for the zone of injury to be fully demarcated for optimal treatment planning. Here, we present the case of a 29-year-old male who underwent exploration of the right common peroneal nerve after a GSW.

Case Description:
A 29-year-old male presented for evaluation of a GSW to the right lower extremity at the level of the fibular head he sustained 2 months prior. Following his injury, he was immediately evaluated in the emergency department and offered supportive care. He reported paresthesias in the right lower extremity and a right-sided foot drop. Computed tomography demonstrated a bullet fragment in the distal right lower extremity, and ultrasound revealed a partial thickness injury in the right peroneal nerve. Exploration of the right common peroneal nerve and bullet fragment was recommended. The bullet fragment was removed from the distal right lower extremity in one piece. Following this, the right common peroneal nerve was decompressed proximally to distally, with scar tissue encountered distally. Postoperatively, the patient did well, ambulating shortly after surgery, and at 3 weeks postoperative, he was ambulating without difficulty.

Conclusion:
Clinical judgment and risk-benefit analysis of each patient must be made individually to determine the most optimal treatment method following GSWs.
Subfascial drains are safe and effective in preventing postoperative cerebrospinal fluid leaks after intradural spine tumor surgery
Authors: Mayeku Julie , Quiceno Esteban , Cannata Christina , Barbagli Giovanni , Hussein Amna , Dholaria Nikhil , Prim Michael , Baaj Ali A. 
Published: January 2024

Background:
Delayed cerebrospinal fluid (CSF) leaks are a known complication following intradural spinal tumor surgery. The placement of subfascial drains in these patients undergoing requisite intradural surgery is controversial. Here, we demonstrated that placing a subfascial drain on partial suction for 48 h, with early ambulation, proved to be safe and effective in preventing early/delayed recurrent CSF fistulas.

Methods:
Medical records of 17 patients undergoing surgery for intradural spinal tumors over a 30-month were reviewed. All patients underwent intradural tumor resection followed by primary dural closure, placement of Gelfoam in a non-compressive fashion, application of fibrin sealant, and utilization of a subfascial drain placed on partial suction for 48 h postoperatively. Patients are mobilized the morning following surgery. We tracked the incidence of postoperative recurrent CSF leaks, over drainage, infection, wound dehiscence, pseudo meningocele formation, and the reoperation rate.

Results:
For the 17 patients, our programmed average utilization of subfascial drains was 48 h. Moreover, the average drain output was 165 mL. Over the 1-year follow-up period, no patient developed a recurrent early/ delayed CSF leak, there were no wound complications, nor need for revision surgery.

Conclusion:
Utilizing subfascial drains on partial suction following the resection of intradural spinal tumors with primary dural closure proved to be safe and effective.
Perlindungan Konsumen Pada Platform Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Authors: Nurlaili Janati  , Delima Afriyanti  , Ficha Melina  
Published: January 2024

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan bebas (pasar bebas) menuntut masyarakat cerdas dalam penggunaan, khususnya platform belanja online dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen pada platform belanja online perspektif hukum ekonomi Islam, dimana penelitian ini berfokus pada aplikasi Jombingo. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif dan pendekatan yuridis normative dengan bantuan data primer atau empiris sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, legalitas pada seluruh usaha atau industri, khususnya sistem belanja online memerlukan legalitas perundang-undangan perlindungan konsumen dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam operasional usaha. Di Indonesia perlindungan konsumen telah tertulis dalam kebijakan OJK dan undang-undang legalitas telah diadopsi dari adanya peran ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan para pelaku ekonomi yang berasaskan pada Al-Qur’an dan Hadist yang telah terimplementasi sejak masa kekhilafahan. Akan tetapi perlindungan hukum tidak akan terimplementasi dengan baik jika tidak didukungnya dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengetahuan akan sistem digitalisasi dan izin legalitas suatu platform belanja. Pada platform belanja online aplikasi Jombingo, dimana aplikasi tersebut mampu menarik minat pengguna dan mengambil hak pengguna hingga ratusan juta membuat masyarakat sadar akan pentingnya lebih waspada jika ingin menjalankan usaha atau berbelanja. Sikap lebih berhati untuk berbisnis di platform dengan cara mengetahui skema bisnis di platform tersebut. Begitu juga dengan investasi yang harus selalu mencari yang aman yakni sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)
Authors: Muhammad Irkham Firdaus  , Mohammad Ghozali  , Maharani Pradnya Paramita  
Published: January 2024

Fluktuasi kurs mata uang yang tidak menentu membuat para pelaku ekonomi harus membuat sebuah konsep untuk menghadapi hal tersebut, terutama bagi pelaku ekonomi pada taraf internasional. Pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap naik turunnya ekonomi di seluruh dunia, terutama pada nilai tukar mata uang. Hedging adalah salah satu solusi untuk meminimalisir bahkan menghindari naik turunnya kurs mata uang. Hedging dapat digunakan dalam perusahaan manapun dan tingkat manapun dalam prakteknya. Hedging atau lindung nilai merupakan suatu hal baru dalam dalam ekonomi Islam, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas pendapat para ulama’ tentang Hedging dan pelaksanaannya dalam pandangan Islam, dan bagaimana Hedging dalam pandangan teori Hifdz al-Maal. Namun pada penelitian ini hanya berfokus pada sudut pandang teori hifzul al Maal terhadap Instrumen Hedging, sehingga lebih membahas pada seberapa penting adanya hedging dalam ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitaif, dan jenis penelitian ini adalah pustaka (library researd). Hasil dari penelitian ini adalah instrumen termasuk dalam kategori upaya hifdz al-maal, dan termasuk pada tingkatan daruriyat. Melindungi nilai aset-aset perusahaan sangat penting, karena jika tidak akan mengalami kerugian dan akan mengancam eksistensi aset harta yang dimilikinya.
Analysis of Akad Salam (Pre-Order) in Online Buying and Selling Hanbali Mazhab Perspective (Case Study on Tokopedia Marketplace)
Authors: Habibah Moslem  , Muhajirin  , Hasbi Abdul Al-Wahhab KH  , Nofrianto  
Published: January 2024

The Hanbali Mazhab or Al-Hanabilah is a school of fiqh in Islam proposed and developed by Imam Ahmad bin Hanbal, a mujtahid and scholar of fiqh and hadith who came from Bahdad. The development and potential of online buying and selling in Indonesia is very large, with a Muslim population of 207 million people or 87.2%. The most users of the marketplace are Muslim people who must comply with the rules of buying and selling in Islam, not only the halalness of the product but also transaction activities that must not conflict with Islamic sharia. In online buying and selling transactions in the marketplace, there are several types of contracts used, one of which is the salam contract in pre-order buying and selling. The purpose of this study is to analyze the use of salam (pre-order) contracts in online buying and selling transactions in the marketplace based on the Hanbali school of thought. This research uses a qualitative method, namely library research (literature study) with secondary data and primary data based on direct observation in the tokopedia marketplace. The results of this study indicate that the application of the salam (pre-order) contract in online buying and selling in the Tokopedia marketplace has fulfilled the pillars of the salam contract so that the transaction remains valid but in the application of the conditions there are still discrepancies.
Effect of miRNA-99a along with TGF-?1(C/G +915) in female with secondary unexplained infertility
Authors: AL-Saeedi Sarhan , Altamemi Ibrahim 
Published: January 2024

Background: Women infertility is a big health problem worldwide and the genetic disorders considered underling causes of unexplained female infertility. Objective: to find out the role of miR-99a and TGF-?1 SNP (G/C +915) in development of secondary unexplained infertility in women and prognostic of miR-99a. To achieve this goal, investigate the fold change of miR-99a and possibility to use them as biomarker. Also identification of TGF-?1(G/C +915)SNP by ARMS- PCR. Material and methods: case control study have been conducted, blood samples had been collected from population (patients 50) and (control 50) living in the north area of Thi-Qar province The samples collected during the period from November 2021 to July 2022. The genomic RNA and DNA were extracted from serum and blood respectively for molecular assay. Results: the mean of miR-99a fold change in patients group 3.70 ±1.18 versus 0.84 ±0.34 in control group and p< 0.001. TGF-?1 SNP +915(GC) genotype CC was more frequent significantly in patients group than in control group (p < 0.001) and the odds ratio was 19.06, and no significant difference in frequency rate of genotype GC between study groups p = 0.106. Genotype GG was less frequent significantly in patients group than in control group p = 0.046 and the odds ratio was 0.22. Conclusion: we can get a diagnostic and prognostic as biomarker, using the miR-99a which show high sensitivity 100%, specificity 98% and accuracy 100% in secondary unexplained infertility, also TGF? (+915 G/C) SNP as predisposing risk factor for developing of secondary unexplained infertility.