bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Local tax policy: How do local governments in Poland shape their revenues?
Authors: Rogalska Joanna 
Published: February 2024

Purpose of the study: This study aims to explore how tax rates in surrounding municipalities affect tax decisions in 36 Polish municipalities. It also seeks to understand how local revenues and GDP impact the role of local taxes in funding local governments. Additionally, the study examines the interplay between local tax policies, decentralization, and municipalities' responsibilities, especially considering Poland's significant financial independence.
Methodology: This article examines the existing body of literature relevant to the author's research areas. Relevant materials were chosen, and additional sources were incorporated, with the most significant ones being documented in the bibliography. As a result, an initial evaluation of preexisting information (derived from secondary studies) was employed as a research methodology.
Main findings: The findings of the study indicate that tax rates in neighbouring municipalities do have an impact on local politicians' decisions regarding tax resolutions. The study also reveals that there is a positive correlation between own revenue and GDP, indicating the fiscal importance of local taxes in financing local self-government.
Application of the study: The findings of this study can be applied to inform policymakers and local authorities in Poland on the importance of considering tax rates in neighbouring municipalities when making decisions regarding tax resolutions. This study also highlights the significance of local taxes as a source of revenue for local self-government, particularly in the context of Poland's high degree of financial autonomy.
Originality/Novelty of the study:This study is interesting because it examines the relationship between personal revenue and GDP and how it affects the fiscal significance of local taxes. It also comprehensively examines how tax rates in neighbouring municipalities influence the decisions made by local officials. These findings contribute to a better understanding of the factors influencing local tax policy and revenue diversification in Poland and can potentially inform future reforms aimed at enhancing the fiscal autonomy and effectiveness of local self-government entities in the country.
Estimation of Macronutrients and Resistant Starch Content of Commonly Consumed Plant Foods
Authors: Deepika T. , Pradhan S. , Naik Rakesh , Devindra S. 
Published: February 2024

Background: The present study aims to develop a database on the macronutrients and resistant starch content of commonly consumed plant foods such as cereals, pulses, roots and tubers and vegetables. Methods: Analysis of macronutrients such as moisture, protein, fat, ash and dietary fiber was carried out by using standard AOAC methods, available carbohydrates by modified Anthrone method and resistant starch by Megazyme assay kit. Result: The results of the moisture content among the cereals tested ranged from 6.54% to 10.84%, pulses from 5.05% to 7%, roots and tubers from 74.7% to 80.35% and plantain 84.67%, protein in cereals ranged from 6.99% to 11%, pulses from 16.32% to 22.92%, roots and tubers from 7.74% to 11.87% and plantain contains 6.71%, fat content of cereals ranged from 2.17% to 6.06%, pulses from 2.3% to 6.53%, roots and tubers from 0.3% to 0.49% and plantain contains 0.14%, ash content of cereals ranged from 0.44% to 2.16%, pulses from 2.58% to 4.06%, roots and tubers from 1.18% to 1.38% and plantain contains 0.73% and the carbohydrate of cereals ranged from 59.21% to 80.35%, pulses from 19.06% to 47.76%, roots and tubers from 11.86% to 16.72% and plantain contains 11.49%. The resistant starch content of cereals ranged from 0.16% to 5.71%, pulses from 1.86% to 29.4%, roots and tubers from 28.41% to 45.7% and plantain contains 39.88% respectively. The non-resistant starch content of cereals ranged from 49.63% to 73.18%, pulses from 5.05% to 35.98%, roots and tubers from 2.43% to 19.31% and the plantain contains 17.03%. The total starch is the sum of the resistant starch and non-resistant starch. The total starch content of cereals ranged from 50.1% to 74.39%, pulses from 23.97% to 37.22%, roots and tubers from 33.62% to 48.58% and the plantain contain 56.91% respectively.
Kebijakan Afirmasi Pemerintah Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
Authors: Maulana Rifqi Arif 
Published: February 2024

Artikel ini bertujuan untuk membahas penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat Distrik Mandobo, yaitu ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan kualitas pendidikan yang belum dapat diakses dengan baik bagi para anak-anak masyarakat adat. Untuk mengurangi jarak diantara ketertinggalan tersebut, Pemerintah negara Indonesia sebagai pihak regulator dapat mengimplementasikan Corporate Social Responsibility berdasarkan Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kepada para perusahaan yang melakukan aktivitas di sekitar lingkungan masyarakat adat dengan tujuan perusahaan dapat berkontribusi untuk menjaga lingkungan serta turut melindungi kepentingan masyarakat adat Distrik Mandobo yang terdampak secara langsung. Sebagai bentuk dari perkembangan zaman, pemerintah bersama perseroan dapat bekerja sama dengan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan seperti UNICEF untuk membantu masyarakat Distrik Mandobo. Dalam catatan jejak program keberhasilan UNICEF, organisasi tersebut telah tercatat sukses melakukan beberapa program seperti perbaikan sanitasi di wilayah Papua pada tahun 2018 dan proteksi terhadap ancaman malnutrisi kepada anak-anak yang terdampak bencana alam di Aceh pada tahun 2004. Dengan demikian, kebijakan afirmasi memiliki peran yang sangat penting terhadap upaya memberikan bantuan kepada masyarakat adat karena sebagai salah satu kelompok rentan, apabila tidak terlindungi dengan baik, maka akan terdapat banyak konflik yang akan muncul seperti Gerakan Papua Merdeka yang merasakan kecemburuan terhadap perilaku pemerintah yang terkesan tidak peduli, berbeda dengan sikap di pulau Bali dan Jawa yang memiliki intensitas pembangunan serta perkembangan yang berbeda. Hal ini mendasari bahwa urgensi permasalahan ini memerlukan solusi dan tindakan yang konkrit demi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat selama ini, khususnya masyarakat yang berada di Distrik Mandobo.
KATA KUNCI: Kebijakan afirmasi, UNICEF, Distrik Mandobo, Corporate Social Responsibility, Perseroan Terbatas
Subtitusi Teori dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Perspektif Hukum Pidana Modern dan Humaniti Sesuai Kultur Pancasila
Authors: Oktarina Surya , Taufiqurrahman Mohamad , Nasution M Yamin 
Published: February 2024

Mendekati satu abad Indonesia merdeka, namun tidak serta merta dapat melahirkan hukum yang memberikan solusi bagi isu-isu hukum yang ada. Banyak para ahli hukum melakukan perbandingan hukum hingga ke universitas internasional dengan tujuan menemukan deontologis hukum yang lebih baik, sehingga dapat menemukan ontologis lebih baik. Kalangan ahli hukum pidana Indonesia sepakat bahwa hukum pidana saat ini adalah warisan dari kolonial Belanda, namun faktanya lebih dari itu, bahwa ada dua lipatan ruh hukum penjajah yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam hukum pidana Indonesia. Permasalahan yang tedapat dalam penelitian ini ialah : Apakah sistem hukum pidana dengan nas teologi nasrani, dimana dalam sejarahnya digunakan dari Era Romawi, Prancis, Belanda, Inggris (common law), kembali ke Belanda yang kemudian kembali lagi paska 1811-1816, dan diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim sejalan?, Apakah asas hukum dalam hukum pidana saat ini dan KUHPidana baru berubah dengan menggunakan asas hukum Indonesia Pancasila, atau apakah KUHPidana baru tetap memiliki asas-asas hukum nasional atau asas Pancasila?, dan Apakah Subtitusi Teori yang kami ajukan tepat untuk mengghapus sistem hukum pidana yang notabene memiliki dua, bahkan tiga lipat karakteristik penjajah akan memberikan solusi bagi kehidupan baru berbangsa dan bernegara sehingga membentuk kultur masyarakat yang lebih harmonis?. Metode penelitian yang kami gunakan melalui pendekatan kualitatif dengan data sekunder (library research), dengan teknik pengumpulan literature tua dari tulisan -tulisan para ahli hukum terdahulu, dimana mayoritas Professor hukum Indonesia merujuk pada ahli-ahli yang kami jadi. Hukum pidana memiliki multi fungsi, selain menghukum, fungsi lainnya adalah mencegak sebuah tindak Pidana baru. Dapat kita bayangkan bagaimana penegakan keadilan selama Indonesia merdeka dimungkinkan melanggar hukum. Hukum Pidana harus menemukan formulasi yang jauh lebih baik sehingga hukum dapat melahirkan keadilan, berkemanfaatan yang besar bagi negara dan masyarakat yang dapat digunakan dan bertahan untuk masa yang panjang,serta mampu membentuk kultur sosial yang sesuai pancasila, yaitu persatuan. Subtitusi Teori adalah penggunaan unsur teologi gabungan antara teologi islam dan nasrani, yang merujuk pada Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, modern, dengan paradigma negara simbiotik.
Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia yang dilakukan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana
Authors: Sudirman Dita Cahyani 
Published: February 2024

Abstrak
Sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak signifikan pada perubahan kehidupan manusia, pasien atau keluarga kini dapat meminta bantuan dokter atau tenaga medis untuk mempercepat kematian orang yang dicintai. Namun, permintaan kematian tersebut dilakukan karena tidak ada pengobatan medis yang dapat meramalkan atau mengurangi penyakit pasien, semua upaya dokter untuk menyembuhkan pasien gagal, dan pasien serta keluarganya tidak mampu membayar perawatan pasien. Berdasarkan penelitian penulis terhadap euthanasia dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum di Indonesia belum memiliki tempat yang secara khusus dan jelas mengatur praktek euthanasia, praktek euthanasia itu sendiri belum mendapatkan tempat terhadap regulasi guna mengatur baik secara spesifik dan jelas. Bahwa seperti apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan, meskipun ada berbagai Pasal dalam berbagai perundang-undangan baik seperti KUHP dan UUDNRI 1945 terdapat beberapa Pasal yang sedikit bersinggungan dengan euthanasia, namun perihal eksistensi euthanasia di Indonesia, masih belum mendapat tempat khusus yang secara sah dan legal. Bahwa penerapan euthanasia di Indonesia sendiri, telah terdapat beberapa kasus euthanasia yang terjadi di Indonesia, dan beberapa kasus tersebut dalam permohonannya ke ranah Pengadilan di Indonesia belum diberikan ruang dalam prakteknya, berbeda dengan beberapa negara lain yang telah melegalkan praktek euthanasia, seperti Belanda dan Amerika. Namun dalam melakukan praktek euthanasia itu sendiri terdapat beberapa syarat-syarat untuk melakukan praktek euthanasia itu sendiri.
Kata Kunci : Permintaan Mati, Euthanasia, Hukum Pidana.
Penyelanggaraan Sistem PTSP sebagai Strategi Pengoptimalan Pelayanan Publik dan Eliminasi Praktik Korupsi
Authors: Maharani Audila 
Published: February 2024

Pelayanan publik dari pemerintah seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) diharapkan dapat berjalan efektif dan menjadi salah satu cara meningkatkan citra baik lembaga bagi masyarakat. Dibentuknya sistem PTSP di daerah bertujuan untuk menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Bentuk penyederhanaan tersebut berupa prosedur dalam mengajukan perizinan menjadi lebih singkat dan rasionalisasi retribusi yang lebih berbasis pada administrasi. Namun disisi lain, perilaku penyimpangan kewenangan seperti korupsi di bidang pelayanan perizinan sangat rentan terjadi, sebab adanya intensitas pertemuan tatap muka antara pemohon dengan petugas pelayanan publik pemerintah. Pada kasus ini, hukum administrasi negara berperan penting sebagai pencegah dan pengawas lembaga administrasi negara dari praktik korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan PTSP serta sebagai upaya pencegahan korupsi ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi yuridis normatif dengan bersumber dari beragam kepustakaan.
Moving beyond the challenges of learning through technologies: The current status of ICT integration in South African schools
Authors: Mnisi Barutoa Ruth , Mtshali Thokozani Isaac , Moses Makgato 
Published: February 2024

The purpose of this study was to understand the current status of ICT integration in South African schools. Yet, this study focused on the Tshwane West District schools in Gauteng Province, South Africa. This study employed a descriptive research design to understand the aforesaid phenomenon. Data was collected through interviews and open-ended questionnaires with 10 teachers and one curriculum specialist. This study employed thematic analysis as a qualitative research method. Furthermore, Roger's Diffusion of Innovations is used as a framework. Despite the existence of policies, this study revealed that the integration of ICT remained a significant challenge for several instructors in South Africa. The most interesting part was that schools had improved on most ICT tools to enable access to learning with technologies, but to a greater extent, insufficient internet coverage in classrooms made it impossible for most teachers to appreciate the benefits that come with using tools such as laptops, whiteboards, and online videos. This research proposes the installation of pocket Wi-Fi devices in every classroom in schools to provide comprehensive internet access. This will facilitate interaction between instructors and students through up-to-date learning management systems subscribed to by schools, as well as films. This will promote a digitally viable learning environment that promotes creative opportunities for learners.
UPAYA PENINGATAN KEAKTIFAN BELAJAR MAHASISWA PADA PERKULIAHAN MOTOR BAKAR MAHASISWA PRODI PTM FKIM UNS MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING
Authors: Argo Agal Dani , Ranto Ranto , Towip Towip 
Published: February 2024

<p class="abstrak"><em>This research aims to determine the application of the Problem Based Learning (PBL) learning model in an effort to improve student learning activity in the 2022 2th Semester Student Internal Combustion Motor course, Mechanical Engineering Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta.This research is a classroom action research (CAR) model by Kemmis and Mc. Taggart with 3 cycles that focuses on action in an effort to increase student learning activities in the Fuel Motor course. Data collection techniques using the observation method. Furthermore, the research subjects were students of the Class A Combustion Motorcycle Lecture Semester 2 of the 2023 Mechanical Engineering Education Study Program with a total of 42 Class A Combustion Motorcycle Lecture students. The analysis used in this research is a qualitative descriptive analysis technique. Based on the research results, by implementing the Problem Based Learning (PBL) learning model, student learning activity improved. And to find out the results of improving student learning activities, students Based on research, it shows that student activity and learning outcomes in the Fuel Motor course in class A PTM FKIP UNS are relatively low. Based on data obtained at the pre-cycle stage, the percentage of all indicators was 38.44%, cycle 1 the percentage of all indicators was 68.06% and cycle 2 the percentage of all indicators was 78.04%. And cycle 3 the percentage of all indicators is 82.06%.This research produces the following conclusions. The results of the analysis and discussion of the research based on research observation, the following conclusions can be drawn: The application of the Problem Based Learning (PBL) learning model can improve student learning activity in the PTM FKIP UNS Internal Combustion Motor course 2th Semester 2023</em></p>
EVALUASI PEMBELAJARAN PRAKTIK PENGELASANAN DI SMK MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA
Authors: Wardhana Raksi Pandu , Widiastuti Indah 
Published: February 2024

<p>Penelitian ini bertujuan memberikan analisis dan informasi problematika dan alternatif pemecahan masalah pembelajaran pengelasan pada Kurikulum Merdeka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan studi literatur dengan menggabungkan pendapat penelitian terdahulu. Metode observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada saat pelaksanaan Praktik Pengenalan Lapangan(PPL) dan melakukan pengamatan secara langsung sesuai dengan kondisi yang ada pada lapangan di SMK Muhamadiyah 1 Surakarta dengan siswa kelas X. Dari data yang diperoleh penerapan pembelajaran pengelasan pada Kurikulum Merdeka ditemui permasalahan yang saling berkaitan yaitu mengenai pengelolaan kelas, materi pembelajaran dan interaksi antara guru dengan murid. Untuk itu penulis mengambil ketiga permasalahan tersebut sebagai bahan observasi yang dimana nantinya di luruskan sesuai dengan tujuan dari Kurikulum Merdeka dimana pembelajaran yang diharapkan adalah student center. Hasil dari observasi ini dapat disimpulkan bahwa dengan mengkaji ulang mengenai pengelolaan kelas, penyusnan materi ajar sesuai perangkat pembelajaran, melakukan hubungan interaksi antara guru dengan siswa dengan baik, peningkatan dalam inovasi dan kekreatifan guru dalam merancang model dan media pembelajaran yang lebih interaktif bagi siswa serta menggunakan metode pembelajaran yang tepat guna maka tujuan dari pembelajaran pengelasan sesuai dengan Kurikulum Merdeka dapat tercapai dengan baik</p>
The Relationship Of Lead (Pb) Levels With The Number Of Blood Platelets At SPBU Officers
Authors: Putri Mardiana Prasetyani , Purnadianti Mely 
Published: February 2024

Lead (Pb) is the main pollutant in the environment. Lead in fuel is an additive that is added to a gasoline mixture with the aim of increasing combustion so that vehicle performance increases. Lead is a type of heavy metal that can cause poisoning. Lead is easily absorbed in the body and can accumulate in human tissues. Lead can enter the human body through the respiratory system, orally, or through the skin surface. High lead levels in the blood can cause low platelets. This is because lead can interfere with the heme system in the blood, causing anemia. The aim of the study was to determine the relationship between lead (Pb) levels and blood platelet counts at gas stations in Mekikis Village. The research design in this study used a cross sectional approach. The research sample consisted of 10 gas station attendants. The sampling technique used was purposive sampling. Based on the examination, the average lead and platelet levels for gas station workers were 0.4344 ppm and 293,500 /UL respectively. Based on the results of the Spearman correlation test, a significant value of 0.391 was obtained where the sign value was > 0.05, which means that there is no relationship between lead levels and the number of platelets in the blood of Mekikis Village gas station attendants.
Field Application of a Novel Multiresolution Multiwell Unconventional Reservoir Simulation: History Matching and Parameter Identification
Authors: Fu Jia , Chen Hongquan , Yao Changqing , Sakaida Shohei , Kerr Erich , Johnson Andrew , Datta-Gupta Akhil , Zhu Ding , Hill A. Daniel 
Published: February 2024

Summary
This study focuses on developing an efficient workflow by integrating a multiresolution simulation model and a multiobjective evolutionary algorithm (MOEA) for application to multiwell unconventional reservoirs. In this approach, hydraulic fractures are represented using a dual porosity, dual permeability system facilitated by an embedded discrete fracture model (EDFM). A novel fast-marching simulation method is used to cut down on computational expenses by an order of magnitude, greatly accelerating the history-matching process. A variety of integrated monitoring technologies were implemented to map out the hydraulic fracture network. Insights into hydraulic fracture locations were gleaned from warm-back analysis of distributed temperature sensing data, and these locations were then assimilated into the simulation model as embedded discrete fractures. For the simulation, a fast-marching-based multiresolution model was used to partition the reservoir into local and shared domains guided by the diffusive-time-of-flight (DTOF) principle. The local domain maintained the original 3D grids near the wells while transforming the remaining area into 1D grids to accelerate the simulation process. Before history matching, a thorough sensitivity analysis was conducted to pinpoint the most impactful parameters. Subsequently, the model was fine-tuned using production data through an MOEA. The most sensitive parameters in history matching were identified as fracture geometry and conductivity, fluid saturations, and rock compressibility in the stimulated reservoir volume (SRV) areas. After history matching, there was a noteworthy reduction in the uncertainty of these tuning parameters. The calibrated parameters are valuable to evaluate the effectiveness of the well completion design. Overall, this work emphasizes the innovative combination of techniques applied, the efficiency gains in the history-matching process, and the scalability of the approach to other oilfield applications.