IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM KARTU PRA KERJA PADA LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (LPKS) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Authors: Aryanisila Aryanisila 
Published: October 2023

The Pre-Employment Card Policy is one of the solutions in handling the impact of COVID-19 from the employment aspect. Where the beneficiaries are job seekers and also informal and formal workers who are directly affected by this corona virus. The Pre-Employment Card is a competency development and productivity improvement program through online and offline-based training fees. Digital platforms that have collaborated with the Pre-Employment Card Program to date include: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, What to Learn, Haruka Edu, Pijar Mahir, Sekolah.mu and Sisnaker. The Ministry of Manpower has prepared a Job Training Center (BLK) as one of the training institutions that will carry out training and also involve the private sector to implement this program, in this case the Private Job Training Institute (LPKS). The Department of Manpower and Transmigration of South Sumatra Province through the field of Training and Labor Productivity (Lattas) as implementing policies in the field of implementing job training and improving the quality of management of training institutions. Private Job Training Institutes (LPKS) are one of the partners in conducting training both online and offline, but in South Sumatra Province only a few LPKS can qualify as pre-employment card partners, this is due to the many qualifications and special standards that are required by LPKS to can become a pre-employment card partner and there are still at least a number of LPKS that can pass the pre-employment card partner verification, not only passing the partner verification but passing the verification of the training program offered by LPKS for prospective pre-employment card participants. This study uses a qualitative and descriptive approach using the Participatory Action Research (PAR) method. The presence of researchers in this study as the main instrument in data collection to the stage of reporting the results. The data sources used in this study are primary data sources, interviews and narratives. The subjects/informants in this study included the Head of the Manpower and Transmigration Service of South Sumatra Province, Head of Lattas (Training and Productivity), Head of Institutional Certification at the Manpower and Transmigration Office of South Sumatra Province, Manager of LPK Widya, LPK SPED, LPK Kiamory Academy, the General Society of pre-employment card registrants who pass and those who do not pass verification to become pre-employment card participants. The Pre-Employment Card Program which is running in the midst of the Covid-19 Pandemic needs to be evaluated immediately and wise considerations, especially for private job training institutions (LPKS) whose existence and quality improvement need to be supported and guided, making new innovations by utilizing the digitalization system. as well as the multi benefits obtained by pre-employment card participants as well as to give confidence to LPKS spread across regions / cities in South Sumatra to be able to compete and even partner with existing digital platforms. Coordination and collaboration between district / city governments in the future needs to be further improved so that the pre-employment card program can be implemented more optimally in South Sumatra.
ABSTRAK
Kebijakan Kartu Pra Kerja sebagai salah satu solusi dalam penanganan dampak COVID-19 dari aspek ketenagakerjaan. Di mana para penerima manfaat merupakan para pencari kerja dan juga pekerja informal maupun formal yang terkena dampak langsung dari virus corona ini. Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas melalui bantuan biaya pelatihan yang berbasis daring (online) dan offline. Platform digital yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja sampai saat ini antara lain: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruang guru, Mau Belajar Apa, Haruka Edu, Pijar Mahir, Sekolah.mu dan Sisnaker. Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu lembaga pelatihan yang akan melaksanakan pelatihan juga melibatkan swasta untuk mengimplementasikan program ini dalam hal ini yaitu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (Lattas) sebagai pelaksana kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) menjadi salah satu mitra dalam menyelenggarakan Pelatihan baik secara online dan offline namun di Provinsi Sumatera Selatan hanya beberapa LPKS saja yang bisa lolos menjadi mitra kartu pra kerja, hal ini dikarenakan banyaknya kualifikasi dan standar khusus yang menjadi syarat LPKS untuk dapat menjadi mitra kartu pra kerja dan masih sedikitnya jumlah LPKS yang bisa lolos verifikasi mitra kartu pra kerja, tidak hanya lolos verifikasi mitra saja tetapi lolos verifikasi program pelatihan yang ditawarkan oleh LPKS untuk calon peserta kartu pra kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan metode Partisipatory Action Reseach (PAR). Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data sampai pada tahap laporan hasil. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, wawancara dan narrative. Adapun yang menjadi Subyek / informan dalam penelitian ini diantaranya adalah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Kabid Lattas (Pelatihan dan Produktifitas), Kabid Sertifikasi Lembaga pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan , Pengelola LPK Widya, LPK SPED, LPK Kiamory Academy, Masyarakat Umum pendaftar kartu pra kerja yang lolos dan yang tidak lolos verifikasi untuk menjadi peserta kartu pra kerja. Program Kartu Prakerja yang sedang berjalan di tengah Pandemi Covid-19 perlu untuk segera dilakukan evaluasi dan pertimbangan yang bijak khususnya untuk lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang eksistensi dan peningkatan kualitasnya perlu di support dan dibimbing, melakukan inovasi - inovasi baru dengan memanfaatkan sistem digitalisasi serta multi benefit yang didapatkan oleh peserta kartu pra kerja sekaligus untuk memberikan kepercayaan diri terhadap LPKS yang tersebar di daerah / kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat bersaing bahkan bermitra dengan platform digital yang ada. Koordinasi antara pemerintah Kabupaten/Kota kedepannya perlu ditingkatkan lagi agar program kartu prakerja lebih maksimal pelaksanaannya di Sumatera Selatan.