bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA LAPAS KELAS I PALEMBANG PADA MASA COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: HN Zuynatul Baiti , Tamudin M 
Published: January 2024

ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Lapas Kelas I Palembang Pada Masa COVID-19 Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Hukum Pidana Islam. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang termasuk narapidana. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 disebutkan hak narapidana termasuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana realiasasi perlidungan hak kesehatan narapidana pada masa Covid-19 berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa Covid-19 di Lapas Kelas I Palembang. Metode yang digunakan penelitian lapangan (field research). Dari hasil penelitian didapatkan perlindungan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas I Palembang telah sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan syariat islam Maqasid Syari’ah berupa Hifzh al-nafs, perlindungam hak kesehatan narapidana seperti pelayanan kesehatan melalui program Kesailmu, Program vaksin 1 dan 2 ,pengobatan diklinik terhadap narapidana yang sakit. Pelayanan makanan. Kegiatan olahraga, lingkungan yang bersih. Asimilasi sebagai upaya pengurangan over kapasitas dan pencegahan penularan Covid-19.
Kata Kunci: Hak Kesehatan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Covid-19
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR PENGAIHAN HUTANG DALAM PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: Saputra M Iqbal , Rizal M , Mursid Fadillah 
Published: January 2024

ABSTRAK
Pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan banyak manfaat diberbagai bidang, terutama bidang ekonomi yaitu ditandai dengan timbulnya layanan keuangan berbasis teknologi, diantaranya yaitu pinjaman online. Munculnya pinjaman online menimbulkan banyak manfaat dan juga ada permasalahan yang ditimbulkan ketika kredit bermasalah dimana perusahaan pinjaman online mempekerjakan pihak ketiga debt collector dalam melakukan penagihan hutang yang macet. Penagihan hutang yang dilakukan oleh debt collector dengan cara melanggar aturan tindak pidana seperti mengintimidasi, memfintah, mengancam dan pencurian data pribadi. Memang belum ada aturan khusus terkait pinjaman online atau tata cara penagihan hutang, namun penagihan hutang harusnya dilakukan dengan tidak melakukan cara kekerasan atau tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (studi kepustakaan). Kesimpulan dari penelitian ini Perbuatan debt collector telah melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, pertanggung jawaban pidana perilaku debt collector dalam penagihan hutang pada pinjaman online (PINJOL) menurut hukum positif dibebankan kepada debt collector itu sendiri (natuurlijke person). dan kemudian yang kedua Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban pidana perilaku debt collector dalam penagihan hutang pada pinjaman online secara umum dimintai pertanggung jawaban pidana dalam jarimah Ta’zir karena belum ada aturan khusus baik dalam qisas dan had yang mengatur tentang kejahatan cyber.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pinjaman Online, Debt collector
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN OBAT TERAPI COVID-19
Authors: Satria Muhammad Chaidir , Kasmarani Yuli 
Published: January 2024

ABSTRACT
The title of this research is criminal responsibility for the perpetrators of the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs based on law number 36 of 2009 concerning health. Hoarding of drugs is something that is prohibited both in Indonesian legislation and in Islamic law, especially during the Covid-19 pandemic, of course, it can cause misery and loss in society. The problem raised in this study is criminal liability for the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs. The method used in this research is a normative research method or what is often called library research. The results of this study can be seen that criminal liability for the perpetrators of the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs can be sentenced to a maximum of 10 (ten) years in prison and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 in addition, can be punished with a sentence of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah). Furthermore, in Islamic criminal law, criminal responsibility for the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs is subject to ta'zir punishment, the punishment of which is left to the government or local authorities.
Keywords: Criminal Liability, Hoarding, Ikhtikar, Covid-19.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KOORPORASI YANG MEMPRODUKSI KOSMETIK PALSU MEMBAHAYAKAN KESEHATAN KONSUMEN
Authors: Antoni Antoni 
Published: January 2024

Abstrak
Penelitian ini membicarakan tentang perkembang industri kosmetik yang begitu pesatnya sehingga mampu memproduksi dalam jumlah sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan IPTEK, serta alat transportasi dan sistem pemasaran dengan platform digital, yang dianggap paling strategis pada masa covid-19. Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tertutama kaum remaja perempuan yang ingin tampil menarik dan cantik. Walaupun telah ada berbagai ketentuan yang mengatur untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun tetap saja pelaku-pelaku curang memproduksi kosmetik palsu/illegal yang membahayakan. Sehingga permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana koorporasi yang memproduksi kosmetik palsu membahayakan kesehatan konsumen. Oleh sebab itu metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mempergunakan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau library reseach. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana bahwa korporasi yang juga merupakan subjek hukum pidana di samping adanya subyek hukum alamiah yakni, orang-perorangan (naturalijk person). Jadi penolakan pemidaan korporasi berdasarkan doktrin universitas delinquere non potest sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kosmetik Palsu
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)
Authors: Atina Zoliya , Armasito Armasito 
Published: January 2024

ABSTRACT

Crime is an act that often occurs in the community, one of which occurs in the Legal Area of ​​the Pemulutan Police. This is very disturbing and disturbing the problems and security of the community. Therefore, the role of the police is needed to make countermeasures in order to minimize the acts of persecution that occur. The formulation of the problem in this study is how the role of the police in tackling criminal acts at the Pemulutan Police of Ogan Ilir Regency and how Islamic criminal law is on the role of the Police in tackling criminal acts at the Pemulutan Police of Ogan Ilir Regency. The method used in this research is empirical juridical with qualitative type. The conclusion of this study is that the role of the police in tackling criminal acts at the Polsek Pemulutan is carried out with two efforts, namely preventive efforts and repressive efforts. Prevention is carried out in the form of general efforts, namely socialization of the culture of prohibiting violence, increasing happiness, and the dangers of drug and alcohol efforts. Then repressive efforts are tackling the case settlement process from the investigation and investigation of the Public Prosecutor's case to resolve the trial problem and the settlement of case settlement with a peace system (restorative justice) and the settlement of case settlement. Then the second is that the role of the police in tackling criminal acts at the Pemulutan Police of Ogan Ilir Regency is carried out in accordance with Islamic criminal law as has been implemented by Rasulullah SAW in terms of law, which aims to carry out amar ma'ruf nahi munkar and to achieve the objectives of criminal law. Islam as it can maintain life as Maqāsid Ash-Syarī'aḥ or Al-Maqasid Al-Khomsah, namely hif annafs (maintaining the soul), Hifzh-dīn (maintaining religion), hif-'aql (maintaining reason), hifzh an-nasb (maintaining offspring) and hifz al-māl (maintaining property).
Keywords: Islamic Criminal Law, Countermeasures, Role of Police, Crime of Persecution
OPTIMALISASI OPERASI RAZIA MESUM DI KOST-KOSTAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: Ardiana Putri , Atika Atika 
Published: January 2024

ABSTRACT
Acts or criminal acts that have recently occurred both among the general public and adolescents in the lecture environment and must be accounted for in accordance with the principle of legality, namely one of the immoral crimes. There are various kinds of immoral crimes, one of which is immoral acts in boarding houses and lodging. This is not an open secret among the public, but there are many teenagers who do it. Obscene acts committed by a pair of humans outside of a legal marriage relationship, it can be said to be adultery. The research method used is the field type method, namely Empirical Jurisdiction by using data collection techniques through field research (Field Research). The results of the research revealed that violators could be subject to punishment based on article 9 of Palembang City Regional Regulation number 2 of 2004 concerning the eradication of prostitution. According to Islamic Criminal Law, the punishment for violators of obscene acts is jarimah fornication. Adultery is divided into two, namely adultery muhsan, given the punishment of stoning and stoned to death, while fornication ghairu muhsan, given a hundred lashes and exiled to a place far from the population.
Keywords: Optimization, Civil Service Police Unit, Nasty Raids Operation.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (DI DESA PUSAR KECAMATAN BATURAJA BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU)
Authors: Sianura Olivia , Tamudin M 
Published: January 2024

ABSTRACT
The background of this research is that cement mining activities by PT Semen Baturaja aim to meet the national demand for cement, especially in the South Sumatra region. This activity is actually in the context of fulfilling the State's duties in the welfare of the people, however this mining activity has an impact on the environment and the community around PT Semen Baturaja. Among the negative impacts are the reduced water reserves, the amount of dust caused by mining activities around Navel Village. This background inspired the writer to conduct research with the title "Law Enforcement Against Criminal Acts of Environmental Pollution (In Pusar Village, West Baturaja District, Ogan Komering Ulu District). The formulation of the problem in this research is 1. How is Law Enforcement Against Environmental Pollution Crimes (in Pusar Village, Baturaja Barat District, Ogan Komering Ulu Regency) 2. What is the perspective of Islamic Criminal Law in Enforcement of Environmental Pollution (in Pusar Village, Baturaja Barat District, Ogan Regency Komering Ulu). The method used in this research is normative-empirical with a qualitative approach. Observation data collection techniques, interviews, and literature study. The data analysis technique in this study uses a qualitative descriptive method with an inductive mindset that is arranged systematically, so that it becomes concrete data regarding the criminal act of environmental pollution by PT Semen Baturaja. The data source for this research is primary data, namely information derived from interviews and direct observation of research locations, while secondary data is data obtained from documentation or literature to complement primary data. Based on the results of this study, the authors conclude that law enforcement against criminal acts of environmental pollution (in Pusar Village, Baturaja Barat District, Ogan Komering Ulu Regency, is not running as it should, only subject to administrative sanctions, due to difficulty linking the perpetrators with little evidence and lack of concern the community towards the surrounding environment, while responsibility in the form of (CSR) is not optimally given Islamic Criminal Law Perspectives on criminal acts of environmental pollution in Pusar Village, Baturaja Barat District, Ogan Komering Ulu Regency, are given sanctions in the form of ta'zir where the punishment and levels are returned to judges whose purpose is to educate and provide a deterrent effect on perpetrators who pollute the environment.
Keywords: law enforcement, crime, environmental pollution
REFORMASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH TASYRI’IYYAH
Authors: Hafas Imam , Kasmarani Yuli 
Published: January 2024

Cases of sexual violence against children are a serious problem that can have lasting effects, both physically and psychologically. To minimize and prevent this, the government has made changes in determining penalties for perpetrators of sexual violence against children (pedophilia) to deter and fear them. This research is a library study regarding changes in criminal law policy for pedophilia perpetrators from a siyāsah tasyri'iyyah perspective using a juridical-normative method and primary and secondary sources that are descriptive-analytic in nature and analyzed using a juridical-normative approach based on state theory. law, criminal law policy, and siyāsah tasyri'iyyah. The results of the research can be concluded that the changes in criminal law that occurred in Indonesia were adapted to the social conditions of society, namely in the view of siyāsah tasyri'iyyah, in making changes to criminal law policy pedophiles have realized the values ​​of the Qur'an and Sunnah. This policy change is also a form of government responsibility in protecting human rights.
Keywords: Pedophilia, Criminal Law Policy, Siyāsah Tasyri'iyyah.
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh)
Authors: Sarika Sarika , Erniwati Erniwati 
Published: January 2024

The crime of rape is often experienced by children who are relatively young (underage). In children, the innocent nature of a child who is unable to predict behavioral tendencies will make it easier for rape crimes to occur. Children who are still very economically and socially dependent on adults are often used as an outlet for their desires. The focus of the study in this thesis is: 1. What is the basis for the judge's considerations in deciding sanctions for the crime of rape of minors (Decision Study Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh). 2. What is the review of Islamic criminal law regarding sanctions for the crime of rape of minors (Decision Study Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh). This research uses a normative juridical approach. The data source for this research is primary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique was carried out by means of library research. The results of this research conclude that the Judge's Basic Considerations Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn/Msh in cases of rape of minors took into account juridical and sociological considerations by sentencing the defendant to imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months at the Special Child Development Institute (LPKA), and Job Training for 1 (one) month, and a review of Islamic criminal law regarding decision Number 3/Pid.sus-Anak/2019/Pn/Msh is hudud law, where the punishment is included in the Jarimah of adultery, the punishment is being whipped 100 times and exiled for a year.
Keywords: Child Rape, Criminal Sanctions, Adultery.
Artistas brasileiras em exposições internacionais nos Estados Unidos, 1930 e 1939
Authors: Cardoso Renata Gomes 
Published: January 2024

Este artigo propõe uma análise sobre a presença de mulheres artistas brasileiras em duas exposições internacionais realizadas nos Estados Unidos em 1930 e 1939, nos museus Roerich e Riverside, respectivamente. Para tal debate e considerando que as mostras foram organizadas a partir do Brasil, apresenta-se a participação e circulação de tais artistas na cena artística brasileira, analisando a repercussão e projeção de suas trajetórias, de forma a debater tal participação internacional atrelada às dinâmicas do contexto brasileiro.
Karl Marx como Prometeu
Authors: Dagios Mateus 
Published: January 2024

A partir dos conceitos de partilha do sensível (Rancière) e da recepção da antiguidade, o artigo analisa uma charge política que representa Karl Marx, nessa época editor do jornal Rheinische Zeitung, como a figura mítica do Titã Prometeu. O texto examina como a charge foi produzida como crítica ao código de censura prussiano, abordando o significado dos elementos da charge ressignificados na narrativa mítica grega. Discute-se como a antiguidade é apropriada como um elemento retórico pelo chargista e como é possível abordar o tema da recepção da antiguidade nas caricaturas.
Electronic Land Registration System at the National Land Agency
Authors: Khasanah Rokhimatul Rokhimatul 
Published: January 2024

Lan registration aims to provide legal certainty. National Land Agency as the appointed institution to carry out land registration, has progressed by providing land services and mortgages electronically. This study aims to examine the procedure for registering land with an electronic system at the Land Office and the application of theory/principle of land registration with an electronic system. This research applied normative juridical with a statute approach and case approach. The reference of this study is that the government and land registration organizers, i.e. the Ministry of National Land Agency, should re-evaluate, the completeness and quality of the electronic land registration system. This is done so that users of the electronic registration system feel more benefits and ease in using the service. The government and land registration organizers should also hold socialization of electronic technology training to National Land Agency employees, Land Deed Officials and the community in general. So that in carrying out registration with this electronic system, it can be mastered by users of the electronic system as a whole. Keywords: procedure, land registration, electronics.
Legal Consequences of Not Applying the Prudential Principle in the Sale and Purchase Agreement by the Land Deed Official
Authors: Fiorentina Fira Fairima 
Published: January 2024

The Land Deed Official as the official authorized to issue the Authentic Deed is obliged to examine the truth of the documents that are a requirement in the issuance of the Notarial Sale and Purchase Agreement. In practice, there are Land Deed Officials who ignore the obligation to examine the documents brought by the parties as in the case of Muslims in Decision Number 538/Pid.B/2019/ PN.Pdg where there is a forgery of signatures by the parties in the agreement to make a Notarial Sale and Purchase Agreement, the testimony of the reporting witness which was later corroborated by the results of the criminalistics laboratory examination showed that the signature in the Notarial Sale and Purchase Agreement was declared non-identical to the actual signature, as a result, the Notarial Sale and Purchase Agreement caused losses to other parties. Notarial Sale and Purchase AgreementNotarial Sale and Purchase Agreement Based on these problems, it raises the question of what are the legal consequences of not applying the prudential principle in the Notarial Sale and Purchase Agreement by the Land Deed Official and what are the legal consequences of the validity of the Notarial Sale and Purchase Agreement which is proven to have forged signatures in the deed. The research method used is normative juridical research using a statutory approach and a case approach using data collection methods through documentation studies and literature studies of court decisions. The result of the research is that a Land Deed Official who does not apply the principle of prudence can be subject to administrative sanctions following the mistakes made, as for the validity of the Notarial Sale and Purchase Agreement which is proven to have a forged signature, the Notarial Sale and Purchase Agreement is declared null and void. A Land Deed Official in making an authentic deed must pay attention to the prudential principle, one of which is by requiring the parties to be present in person and checking the authenticity of the parties' identities to prevent identity forgery in making a Notarial Sale and Purchase Agreement. prudentialNotarial Sale and Purchase AgreementNotarial Sale and Purchase Agreement Keywords: Prudential Principle; Notarial Sale and Purchase Agreement; Land Deed Official; Forgery of Signature.Notarial Sale and Purchase Agreement
Responsibility of Notary/Land Deed Official on Joint Title Deed Based on Incompatible Inheritance Certificate
Authors: Dewi Shintia Paramitha 
Published: January 2024

This article aims to know how the Land Deed Official’s (In Indonesia: PPAT) responsibility for the incompatible inheritance statement was made. The Land Deed Official has the authority to make a deed based on the legal basis of Article 7 paragraph (1) Government No. 24/2016 amending Government No.37/1998 concerning the Regulation of the Position of Land Deed Officials. Some people are dishonest in telling the truth about the administrative requirements, causing losses to several parties. This study uses a normative juridical method by conducting a literature study. The data used in this article are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study carried out are that a notary/Land Deed Official must be willing to make improvements if it is known that the inheritance information that has been made is not following what it should be. If the Notary/ Land Deed Official is not willing to revoke it, then the revocation can be done by filing a lawsuit against the Notary/Land Deed Official. When it is known that the court's decision has permanent legal force, the Notary/ Land Deed Official can be held civilly responsible by making compensation, costs, or interest if the deed made causes losses to several parties. The involvement of cooperation indicators in falsifying the deed, even the sale and purchase of the deed with the realization that there is inappropriate information, the Notary/ Land Deed Official can be criminally responsible. It can be concluded that the Notary/ Land Deed Official is responsible for the originality of the deed he/she made, including in making the Certificate of Inheritance. Keywords: Information doesn’t match; inheritance; Notary; Land Deed Official.