bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: Janah Kharisatul 
Published: January 2024

This research is entitled about the Criminal Act of Child Rape in the Perspective of Islamic Criminal Law. Two things are raised as the focus of the research, How is the criminal sanction of child rape according to positive law. How is the Perspective of Islamic Criminal Law on the Penalty of Child Rape. The method used for this research uses a library research approach. Sources of data used: library data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials in obtaining data, such as al-Qur'an al-Hadith, laws and books related to the object of research. Secondary legal materials: data sources that provide explanations for primary data: magazines, and other data relating to the object of research. tertiary legal materials: additional data sources that provide explanations for secondary data. The data analysis technique is to classify existing data, namely primary, secondary and tertiary data. After the data is classified, the writer tries to analyze primary, secondary and tertiary data. Then after being analyzed, the writer tries to conclude. From the results of this study, the researcher can conclude that the sanctions that can be imposed are: imprisonment, a maximum of ½ (one half) of the maximum imprisonment for adults. Article 81 paragraph.6 of the Law on Juvenile Justice System states that if a criminal act committed by a child is a criminal act which is punishable by death or life imprisonment, then the punishment imposed on the child: imprisonment for a maximum of 10 (ten years). . The criminal sanction for the perpetrator of rape by a child according to Islamic criminal law, if the child is aged, the punishment that can be received is the same as the punishment for hadd zina, the scholars have agreed to enforce hadd for the perpetrator of rape if there is evidence that obliges him to haved or the perpetrator confesses his actions. If it does not fulfill this, then the ta'zir court will be applied. If the child has not reached puberty, then he must pay a fine that is taken from his parents' property
Keywords: Islamic Criminal Law, Rape, Children
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN BERHENTI DAN PARKIR PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: Zamzami Luvfi , Rochmiatun Siti , Erniwati Erniwati 
Published: January 2024

Kemacetan Lalu Lintas yang menjadi permasalahan besar bagi masyarakat, yang mana kemacetan ini disebabkan karena adanya penyempitan badan jalan contohnya terdapat di Pasar Cinde, adapun yang menjadi pertanyaan dalam Penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana temuan Hukum Pidana Islam terhadap Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor dalam perspektif Hukum Pidana Islam? 2) Bagaimana analisis Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini : 1) Untuk mengetahui temuan Hukum Pidana Islam terhadap Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor dalam perspektif Hukum Pidana Islam 2) Untuk mengetahui analisis Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan (library research), dan hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Berdasarkan hasil temuan bahwa pelanggaran dari Lalu Lintas yakni Pelanggar Ketentuan Berhenti dan Parkir juga termasuk ke dalam Kealpaan (culpa) karena pelanggaran ini termasuk ke dalam kelalaian, 2) Analisis Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jarimah ta’zir yang secara jelas tidak disebutkan dalam nash.
Kata Kunci : Ketentuan Berhenti dan Parkir, Pengendara, dan Kendaraan Bermotor
HIPNOTIS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Authors: Jamilah Raudatul , Marsaid Marsaid 
Published: January 2024

Penipuan dengan menggunakan hipnotis dinilai telah menjadi modus tindak kriminal baru yang menuntut perhatian lebih dari pemerintah dan aparat penegak hukum bangsa. Sebenarnya hipnotis bukan merupakan sesuatu yang berbahaya dan harus dihindari perbuatannya, sepanjang seseorang tidak menyalahgunakan metode hipnotis ini untuk melakukan tindak kejahatan. Namun karena tidak sedikit oknum yang menggunakan modus ini untuk keuntungan pribadi maka dibutuhkan adanya instrumen peraturan perundang-undangan mengenai penyalahgunaan hipnotis agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara jelas dihadapan hokum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum pidana positif kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dalam hukum Islam. Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (library research) sedangkan jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah pelaku kejahatan hipnotis jika ditelaah dari perspektif hukum positif akan dibebani pertanggungjawaban pidana penjara paling lama empat tahun sesuai dengan Pasal 378 KUHP apabila unsur objektif, subjektif dan materilnya terpenuhi. Sedangkan jika ditinjau dari hokum Islam maka hukuman sebagai pertanggungjawaban pelaku terhadap kejahatan hipnotis yang telah diperbuatnya diserahkan kepada hakim.

Kata Kunci : Hipnotis, Hukum Islam, Hukum Positif
ANALISIS YURIDIS NORMATIF UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH TENTANG PENCALONAN MANTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Kasmarani Yuli 
Published: January 2024

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang cenderung menganggap korupsi adalah perbuatan yang sudah biasa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai upaya pemerintah dalam mencegah terulangnya pelaku tindak pidana korupsi menjadi kepala daerah, dan bagaimana analisis yuridis normatif Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tentang pencalonan mantan pelaku tindak pidana korupsi?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif yakni peneliti bertolak dari data, kemudian memanfaatkan teori yang ada sebagai alat analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif. Hasil penelitian ini adalah korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), oleh karena itu pemerintah melalui pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah telah berupaya melakukan pencegahan terhadap mantan pelaku tindak pidana korupsi dengan cara memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih (hak politik) agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku, mencegah pejabat lain untuk korupsi dan agar terlaksananya HAM orang lain. Kemudian, syarat calon kepala daerah tidak sedang berstatus sebagai terpidana tindak pidana apapun, kecuali bagi mantan terpidana yang bersedia mengumumkan identitas diri secara terbuka kepada publik kalau dirinya sebagai mantan terpidana, syarat ini tidaklah selaras dengan ketentuan hukum Islam yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, maka untuk menjadi pemimpin baik pemimpin pusat ataupun pemimpin daerah dalam Islam itu harus memiliki integritas secara keilmuan, keagamaan dan moral yang baik.
Kata Kunci: Pemilihan Kepala daerah, Tindak Pidana Korupsi
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 26/pid.sus-TPK/2019/PN Plg)
Authors: Fitriyani Adelia , SA Romli , Antoni Antoni 
Published: January 2024

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum (Studi Putusan No.26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg). Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (Studi kepustakaan). Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka, Menurut Hasil penelitian bahwa menurut Hukum Positif Terhadap Tinjauan Putusan Hakim dalam Tindak Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum pada perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta sanksi terhadap PT Indo Paser Beton adalah pemblokiran terhadap semua rekening atas nama terdakwa yaitu Robi Okta Fahlevi selaku pemilik perusahaan. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum dalam perkara Nomor 26/Pid-Sus-TPK/2019/PN Plg yaitu dengan dijatuhkannya sanksi hukuman Ta’zir yang jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim dan penguasa setempat untuk menentukannya.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyuapan, Ta’zir
HAK ASIMILASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PERMENKUMHAM NOMOR 10 TAHUN 2020)
Authors: Damayanti Siska , Marsaid Marsaid 
Published: January 2024

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid 19 yang lebih di kenal dengan virus Corona merupakan kewenangan pemerintah. Dimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM berbunyi “Memutuskan pengeluaran pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa penelitian kepustakaan (library research). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian ini adalah dalam pemberian asimilasi dan integrasi harus sesuai dengan syarat menurut peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor. 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Bila ditinjau dari hukum pidana Islam syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum Islam yakni dengan berkelakuan baik selama ia berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana.
Kata kunci: Covid-19, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Islam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Authors: Aulia Mohamad Faisal , Khosyiah Siah 
Published: January 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk hukum perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan NTT. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Sosial kabupaten Timor Tengah Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dalam pembahasan ini bahwa Telah dijelaskan dalam undang undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 59A mengenai pendampingan medis, psikososial, social, dan proses peradilan. Pasal 67 B mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan social kesehatan fisik mental dan pasal 69 A mengenai edukasi, rehabilitas social, pedampingan psikososial, dan pendampingan proses peradilan. Adapun Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban, Pasal 6 mengenai bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan Pasal 10 mengenai saksi dan/atau korban tidak dapat dituntut secara hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Dinas sosial merupakan suatu bentuk bantuan yang dimulai sejak anak menjadi korban dan korban dapat kembali ke masyarakat.kekerasan seksual mendapatkan pendampingan secara gratis dari dinas social dan balai rehabilitasi social anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) meliputi; medis, psikis, social dan pengadilan.
Kata Kunci: kekerasan seksual, perlindungan khusus anak
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENYERTAAN TINDAKPIDANA ABORSI DALAM PUTUSAN NOMOR PERKARA 1106/PID.SUS/2018/PN.PLG
Authors: Aini Mega , Tamudin M , Jumanah Jumanah 
Published: January 2024

Based on the division ofcrime ta'zir above, helping to perform abortion is included in the first category ofcrime ta'zir , namely the criminal act of hudud or qisas which is confirmed by the Koran and hadith, but the conditions are not fulfilled by syubhat. The defendant in this case did not have a complete abortion, it was just that the defendant had already given an injection and also gave medicine to drink so that the fetus in the womb could fall. The data source used is secondary data which consists of three parts, namely, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary legal materials are binding legal materials in the form of Al-Qur'an and Hadith, the 1945 Constitution, and applicable regulations. The results of the research show that the perpetrator of a criminal act helped to carry out an abortion in decision number 1106 / Pid.sus / 2018 / PN.Plg. sentenced to imprisonment for 4 (four) years and revoked license to practice, because it has been proven to have committed a criminal act of assisting attempted abortion in accordance with the facts in the trial, the testimony of witnesses, the testimony of the defendant, taking into account the evidence presented and examined at trial, factors relating to matters that incriminate and relieve the defendant. And analysis of Islamic criminal law against abortion cases help conduct experiments included in the category jarimah ta'zir derived from jarimah hudud or qishas, but its conditions are not met by doubtful. So the imposition of the punishment is left to the government / state authorities (ulil amri).
Keywords: Inclusion, Abortion, Decision
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUBUNGAN KELUARGA
Authors: Faturrahman Nandang , Kasmarani Yuli 
Published: January 2024

Tujuan penulisan ini ialah untuk menganalisis masalah kesenjangan yang terjadi di masyarakat terutama tentang tindak kekerasan terhadap anak angkat yang saat ini kerap terjadi. Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak angkat dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak angkat adalah motivasi pengangkatan anak yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak, adopsi yang ilegal, adopsi demi kepentingan komersial, manipulasi data yang berakibat hukum tidak baik bagi anak dikemudian hari, maupun yang menggangu kesejahteraan anak angkat yang kemudian membuka celah terjadinya kekerasan emosional, penelantaran anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan, Anak Angkat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORBAN KEJAHATAN BEGAL YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI SECARA DARURAT
Authors: Andriani Agustini , Windi aji Ari Bakti 
Published: January 2024

Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi korban begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat. Dewasa ini, kejahatan perampasan harta benda atau begal kerap terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kejahatan begal ini juga sering menimbulkan korban jiwa. Namun dalam beberapa kasus begal, korban begal dalam keadaan darurat terkadang melakukan perlawanan untuk pembelaaan diri terhadap pelaku sehingga menyebabkan cedera bagi pelaku bahkan pelaku meninggal dunia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengakaji aturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat sehingga tidak sengaja melukai atau membunuh pelaku pembegalan dapat dibenarkan tindakannya selama memenuhi syarat dan batasan menurut ketentuan hukum.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembelaan Diri, Darurat, Begal

Abstract

This paper aims to analyze criminal liability for victims of robbery who carry out self-defense during an emergency. Today, the crime of confiscation of property or robbery often occurs and causes unrest in the community. This crime of robbery also often causes fatalities. However, in several cases of robbery, victims of robbery in an emergency fight to defend themselves against the perpetrators, causing injury to the perpetrators of death. The approach method used is a normative juridical approach, namely reviewing the laws and regulations regarding criminal responsibility for victims of criminal acts of robbery who carry out self-defense in an emergency. The type of data used is qualitative, while the source of data taken in this study is secondary data. The results of the study reveal that criminal liability for victims of robbery crimes who carry out self-defense in an emergency so that they do not accidentally injure or kill the perpetrators of the robbery can assist their actions as long as they fulfill the terms and conditions according to legal provisions.
Keywords: Criminal Liability, Self Defense, Emergency, robbery.
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMASOK ALAT KESEHATAN TANPA IZIN EDAR UNTUK PENANGGULANGAN VIRUS COVID-19 MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: Maniru Albadrul , Rochmiatun Siti 
Published: January 2024

Saat ini sedang gencar-gencarnya sebuah virus yang kita kenal dengan pandemi Covid-19 yang telah merusak tatanan di setiap negara yang di datanginya, baik dalam bidang Hukum, Ekonomi, Sosial, Politik serta Budaya. Salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di masa pandemi Covid-19 ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya sediaan farmasi/alat kesehatan yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari Pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimanasanksi pidana bagi pelaku yang memasukkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan pandemi covid-19 menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatandan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku yang memasukkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan pandemi covid-19.
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk kategori penelitian kepustakaan (library Research) yaitu penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun teknik analisis data yakni menggunakan metode analisis kualitatif.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku yang memasukkan alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 itu sama dengan kasus pemasukkan alat kesehatan biasanya yaitu melanggar pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengancam pelaku dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00. (Satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana mengedarkan Alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 termasuk dalam kategori jarimah ta’zir karena tidak ada ketentuan didalam nash.
PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHINAAN ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA MELALUI MEDIA SOSIAL
Authors: Erikson Fratama Ario , Hidayat Fatah 
Published: January 2024

ABSTRAK
Dengan berkembangnya teknologi selain dampak positif ada juga dampak negatif, seperti kejahatan yang dilakukan bukan sekedar di tempat kejadian akan tetapi kejahatan yang dilakukan bisa dimana saja dan kapan saja. Kejahatan tesebut sering terjadi terutama penghinaan melalui Facebook yang dilakukan mengenai penghinaan di media sosial. Penghinaan ini tidak tergantung jarak tempu dari pihak korban, tempat kejadain perkara berlangsung karena penghinaan lewat media sosial ini bisa dilakukan dimana saja, seperti penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu : (1) Bagaimana Sanksi Hukum Bagi Orang Yang Melakukan Penghinaan Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Melalui Media So sial dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Penghinaan Orang Yang Telah Meninggal Menurut Pasal 27
Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder Penelitian dilakukan dengan membaca, menelaah bahan-bahan pustaka seperti bukubuku, undang-undang, jurnal dan internet yang berkenaan dengan tindak pidana penghinaan. Teknik analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif yang meliuti is i data stuktur hukum positif.
Dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dimedia sosial tidak dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 ayat
1,dan aturan yang mengatur penghinaan secara umum tertuang dalam pasal 310-321
KUHPid. Sedangkan perbuatan yang dilarang terhadap pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal menurut Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah hukuman ta‟zir, yang ditetapkan oleh hakim sebagai pengemban legitimasi dibidang penjatuhan hukum.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, Sanksi, Hukuman Ta‟zir.