bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkungan Hidup
Authors: Imaduddin Ahmad 
Published: April 2024

Corporate crime is indeed significant to discuss, because it cannot be denied that the role of the corporation is now very important. In this case there needs to be strict criminal liability, so that corporations do not pollute rivers, beaches or endanger the lives of workers or the public or others. Also so that the corporation does not become a fertile ground for corruption. This paper comes with the aim of wanting to know the review of Islamic criminal law against corporate crime. At the end of the paper, it is concluded that: (1) corporate crime in Law No. 23/1997 concerning Environmental Management is an action taken by a company, union, foundation or other organization that results in environmental pollution and / or damage, while sanctions for perpetrators of pollution and/or environmental damage are in the form of fines (ranging from Rp. 100,000. 000.00 to IDR 750,000,000.00) and / or imprisonment (ranging from 3 years to 15 years). And (2) that corporate crime and sanctions are in line and not in conflict with Islamic criminal law, which is included in the category jarimah ta'zir.

Abstrak: Kejahatan korporasi memang signifikan untuk dibahas, karena tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting. Dalam hal ini perlu ada pertanggungjawaban pidana secara tegas, agar korporasi tidak mencemari sungai, pantai atau membahayakan jiwa pekerja atau publik atau lainnya. Juga agar korporasi tidak menjadi tempat tumbuh suburnya tempat korupsi. Tulisan ini hadir dengan tujuan ingin mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan korporasi. Di akhir tulisan disimpulkan, bahwa: (1) kejahatan korporasi dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindakan yang dilakukan oleh perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sedangkan sanksi bagi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah berupa denda (berkisar antara Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 750.000.000,00) dan/atau pidana penjara (berkisar antara 3 tahunsampai dengan 15 tahun). Dan (2) bahwa kejahatan korporasi dan sanksinya tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, di mana termasuk dalam kategori jarimah ta'zir.
Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia
Authors: Idris Yurnal 
Published: April 2024

The Law of Judicial Power, applies equally to all citizens in the Judicial process, but for the Province of Aceh it is treated differently. The indication is the existence of the Syar'iyah Court (Special Court for Muslims) based on Law Number 18 Year 2001, whereas in Aceh Province there are very many citizens who are Catholic, Protestant and Other, so that it seems disharmony in the judicial power system in Indonesia. The results showed that the establishment of the Syar'iyah Court was part of a strategy in special autonomy in Aceh Province, so that most of the people in the Province of Aceh turned out to support and not contradict the existence of the Syar'iyah Court Institute, since it was established and formalized on March 3, 2003 by the Chief Justice Supreme Republic of Indonesia. The Syar'iyah Court stands in existence, side by side with the General (State) Judiciary, the State Administrative and Military Courts which apply equally to all Acehnese citizens. Granting special autonomy to the Province of Aceh in line with the Decree of the Prime Minister of the Republic of Indonesia number; 1 / Mission / 1959 signed by Mr. Hardi as Deputy Prime Minister / Chairperson of the Central Government (Jakarta) delegation to Aceh Province.

Abstrak: Undang-undang tentang Kekuaasaan Kehakiman memberlakukan sama semua warga Negara dalam proses Peradilan, akan tetapi untuk Provinsi Aceh diberlakukan berbeda. Indikasinya adanya Mahkamah Syar’iyah (Peradilan khusus bagi orang Islam) berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Padahal di Provinsi Aceh sangat banyak warga negara yang beragama Khatolik, Protesten dan beragama Lain, sehingga terkesan disharmoni dalam system kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendirian Mahkamah Syar’iyah ini adalah sebagian strategi dalam otonomi khusus di Provinsi Aceh, sehingga sebagian besar masyarakat di Provinsi Aceh ternyata mendukung dan tidak mempertentangkan keberadaan Lembaga Mahkamah Syar’iyah, sejak didirikan dan diresmikan tanggal 03 Maret 2003 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Syar’iyah berdiri eksis, berdampingan dengan Lembaga Peradilan Umum (Negeri), Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang berlaku sama bagi semua warga masyarakat Aceh. Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh sejalan dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor: 1/Missi/1959 yang ditandatangani oleh Mr. Hardi selaku Wakil Perdana Menteri / Ketua utusan Pemerintah Pusat (Jakarta) ke Provinsi Aceh.
Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia
Authors: Farida Anis 
Published: April 2024

Most of the Criminal Laws implemented in Indonesia come from the provisions contained in the Penal Code inherited from the Netherlands with some amendments. Although its coverage, several criminal laws are regulated outside the Penal Code. It was often heard that there are efforts to revise the Penal Code through the Criminal Code Bill, however, Indonesia has not yet succeeded in passing the Criminal Code Bill. One input in the reform of the Criminal Code Bill is its adaptation to the development of the community, its adjustment with the norms of community that is derived from religious teachings. In the Criminal Code Bill aside from being a codification of all rules related to crime, it is also expected to further strengthen the existence of Islamic criminal law through the values ??of justice, equality, and utility. These values ??are the essence of Islamic Criminal Law through understanding the concept of "qat'iy and dhanny". Even though the guidelines and references used are a positive legal system, the essence contained is in accord with the values ??of Islamic Criminal Law.

Abstrak: Sebagian besar Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari ketentuan yang ada di dalam KUHP yang merupakan hukum pidana warisan Belanda dengan beberapa perubahan ketentuannya, meskipun begitu ada beberapa ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia yang diatur diluar KUHP. Sering terdengar bagi kita bahwa terdapat upaya untuk merevisi KUHP melalui RUU KUHP, Akan tetapi Indonesia sampai saat ini belum berhasil mengesahkan RUU KUHP tersebut. Salah satu masukan dalam penyempurnaan RUU KUHP tersebut adalah dengan menyesuaikannya terhadap perkembangan kondisi masyarakat serta memasukkan norma-norma yang berkembang dan berlaku dimasyarakat, dimana sebagian besar norma-norma tersebut berasal dari nilai ajaran agama. Dalam RUU KUHP disamping sebagai kodifikasi seluruh aturan terkait dengan pidana juga diharapkan semakin memperkuat eksistensi hukum pidana Islam melalui nilai-nilai keadilan, kesetaraan, persamaan serta kemaslahatan. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi dari Hukum Pidana Islam melalui pemahaman konsep “qat’iy dan dhanny”. Sehingga meskipun pedoman/acuan yang dipakai dalam system hukum nasional di Indonesia merupakan hukum positif perundang-undangan, akan tetapi didalamnya terdapat esensi nilai-nilai Hukum Pidana Islam.
Pembedaan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama
Authors: Tobroni Faiq 
Published: April 2024

In examining cases relating to blasphemy, one of challenges is to distinguish between blasphemy and religious freedom. Case Number 69/Pid.B/2012/PN.Spg provides an interesting story about the importance of legal reasoning by judges to distinguish it. This research has the following problem formulation. How do judges use their legal reasoning to distinguish between religious freedom and blasphemy? and how is the legal reasoning viewed from the perspective of Human Rights? By using qualitative research methods, this study finds the following conclusions. As long as the religious opinion does not touch to question the authenticity of something sacred in a religion (such as the Scriptures), it is still safe to say as a difference in interpretation. But when the opinion has been touched to assess the authenticity or falsity of something sacred in a religion (such as the Scriptures), this opinion is vulnerable to be categorized as blasphemy because it can be considered as an expression that deliberately brings hostility or blasphemy against religion. This reasoning is in accordance with the division of two forums on religious freedom, namely the internal and external forums.

Abstrak: Dalam pemeriksaan perkara berkaitan dengan penodaan agama, salah satu tantangan terbesar adalah membedakan antara penodaan agama dengan kebebasan beragama. Perkara Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg menyediakan cerita yang menarik mengenai pentingnya penalaran hukum oleh hakim untuk membedakan kebebasan beragama dan penodaan agama. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana hakim menggunakan penalaran hukumnya untuk membedakan antara kebebasan beragama dan penodaan agama? serta bagaimana penalaran hukum tersebut ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan kesimpulan sebagai berikut. Sepanjang pendapat keagamaan tersebut tidak sampai menyentuh untuk mempertanyakan keaslian sesuatu yang sakral dalam suatu gama (seperti kitab suci), pendapat keagamaan tersebut masih aman dikatakan sebagai perbedaan penafsiran. Tetapi ketika pendapat tersebut telah menyentuh untuk menilai keaslian atau kepalsuan sesuatu yang sakral dalam agama (seperti Kitab Suci), pendapat ini rentan dikategorikan sebagai penodaan agama karena bisa dianggap sebagai ungkapan yang sengaja membawa permusuhan atau penodaan terhadap agama. Penalaran seperti ini sesuai dengan pembagian dua forum kebebasan beragama, yakni forum internum dan eksternum.
Tindak Pidana Contempt of Court Perspektif Hukum Islam
Authors: Musyafaah Nur Lailatul , Warjiyati Sri , Syafaq Hammis 
Published: April 2024

The court is a place to seek justice. It is a place that must be respected. However, there are still many cases of contempt of court. This is contrary to the Criminal Code and Islamic law. This study examines the contempt of court perspective of Islamic law. This research is a library and qualitative research. Data collection is carried out through literature studies derived from laws, books, and journals. The collected data is described for deductive analysis using Islamic law. The results of the study mentioned that in Indonesia there is no specific law on Contempt of court. Contempt of court is based on criminal code articles 210, 2lindung16, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 242, 222, 231, 232, 233, 317, 417, 552. In Islamic law, contempt of court is a prohibited act as described in the Qur'an and hadith. The sentence is in accordance with the form of the contempt of the court perpetrator's actions and the consequences they cause. If the terms of his sentence are not mentioned in the Qur'an and hadith, then the judge can decide based on his ijtihad called ta'zir.
Pengecekan Handphone dalam Pengaturan Penggeledahan Badan oleh Penyidik Kepolisian
Authors: Febriyani Rahmawati Sri , Ibrahim Aji Lukman 
Published: April 2024

Penggeledahan adalah salah satu otoritas penyidik kepolisian yang dibenarkan dalam Undang-undang, sesuai pada Pasal 33 Ayat (1) KUHAP. Tindakan penggeledahan dibagi menjadi dua yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan atau penggeledahan terhadap pakaian seseorang. Penggeledahan badan merupakan tindakan penyidik guna memeriksa badan dan pakaian tersangka guna menemukan benda yang disinyalir keras ada pada badannya, lantas jika seseorang membawa handphone dan diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana, maka dapat diperiksa. Namun, pemeriksaan handphone harus dilakukan sesuai prosedur. Dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, polisi dilarang melakukan penggeledahan secara berlebihan yang berakibat pada terganggunya hak privasi yang digeledah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan terkait penggeledahan badan mengenai pengecekan handphone yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan untuk mengetahui pengaturan ideal maupun sebaiknya prosedur penggeledahan badan dalam hal pengecekan handphone yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini yakni penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan penggeledahan badan khususnya pada saat mengecek “paksa” alat komunikasi berupa handphone seseorang tidak bisa semena-mena hal tersebut bisa berakibat pada terganggunya privasi orang yang sedang digeledah, namun pelaksanaan penggeledahan tersebut hendaklah dilandasi oleh suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Sanksi Catcalling Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Authors: Ridha Muhammad , Permata Dhea , Aryati Rika , Andriyaldi Andriyaldi 
Published: April 2024

Adapun maksud dari artikel ini adalah untuk mengetahui Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terkait dengan tindakan catcalling serta sanksi dari perbuatan tindak pidana catcalling menurut hukum positif dan hukum islam. Motivasi penulis untuk membahas permasalahan ini ialah dilatarbelakangi dengan banyaknya masyarakat yang menjadi korban catcalling tetapi mereka tidak melaporkan ke pihak yang berwajib di karenakan mereka tidak mengetahui sanksi yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Mereka juga menganggap hal itu biasa saja bahkan ada beberapa yang merasa bangga dengan godaan catcaller. Metode penlitian dalam artikel ini menggunakan penelitian empiris dan teknik analisa data menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari dokumen kemudian ditinjau dengan referensi dari buku, jurnal, artikel hukum positif dan hukum islam. Setelah dilakukan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya catcalling dalam hukum positif merupakan suatu tindak pidana pelecehan seksuak secara verbal dengan hukuman yang telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahin 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang terdapat pada pasal 5. Sedangkan didalam hukum Islam catcalling disebut juga sebagai penghinaan karena di dalam penghinaan terdapat unsur-unsur catcalling yang dihukum dengan hukuman takzir yaitu hukuman ditentukan oleh penguasa/ hakim
An analysis of plant palatability on pastures of the delta: Case study, Danube Delta area, Romania
Authors: CHIRILĂ Simona D. , RĂILEANU Ștefan , DAVID Livia O. , COVALIOV Silviu , DOROFTEI Mihai 
Published: April 2024

The palatability of a plant refers to the degree of attraction or preference that animals show toward that particular plant. Various factors can influence palatability, including the plant’s chemical composition, texture, taste, aromas, and the circumstances under which herbivorous animals consume it. The study aims to assess the plant species composition in grasslands and pastures within the Danube Delta, Romania. Both old or new references on palatability were considered. The evaluation of plant composition and degree of plant palatability was carried out in 12 grazing areas in the Danube Delta and the surrounding region. The study revealed 121 plant species identified in some pastures. Of these, 31 were “Non-Palatable”, 16 were “Highly Palatable”, 32 were “Mostly Palatable”, 16 were “Less Palatable”, and 26 were “Rarely Palatable”. Animals preferred 60 plant species in their fresh condition, with 29 preferred in fresh and dry. Most animals consumed whole plants (48 species), followed by leaves (43 species), fruits (three species), and inflorescences (two species). By analysing the feeding preferences of animals, it was found that cows exhibited a preference for the broadest range of plants (75 species), followed by sheep (67 species), goats (59 species), and horses (34 species). Domestic animals like goats, sheep, cows, and horses may prefer certain plants based on nutritional content or digestibility while avoiding toxic plants. The study showed that the investigated areas have a diverse flora with a varied supply of plants, including palatable species. The palatability index is essential in assessing the quality of pastures, especially in obtaining average daily gains based on the species of animals living on the pastures. Considering the dynamic climatic conditions and poor pasture quality in the Danube Delta, more detailed and interdisciplinary studies are needed to understand the deltaic biocenoses comprehensively.
Introduction pages, NBHA-CN 52(1), 2024
Authors: SESTRAS Radu E. 
Published: April 2024

The papers published in Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Issue 1, Volume 52, 2024 represent new exciting research in different topics of life science, respectively in plant science, horticulture, agronomy, crop science, and forestry. Among the interesting articles we invite you to find news about: Battling arid adversity: unveiling the resilience of cotton in the face of drought and innovative mitigation approaches; Cereal crop genome editing tools and their applications to sustainable agriculture; Nutraceutical and antioxidant potential of selected wild edible plants from the cold-arid desert of Ladakh, India; Phytochemical profile, antioxidant capacity and wound healing potential of Viscum album L. growing on Robinia pseudoacacia L.; In vitro multiplication, antimicrobial, and insecticidal activity of Capparis spinosa L.; Optimizing the potential utilization of bioreactors for the mass propagation of Indonesian Dendrobium varieties; Grafting in Capsicum peppers as a strategy to mitigate the effects of climate change on yield and quality factors; Outcrossing mating system in natural populations of the endangered aquatic fern Ceratopteris thalictroides in China as revealed by microsatellite markers: implications for conservation; Chemometric and ICP-OES analyses of Forsythia europaea Degen & Bald. and its extracts; The effects of salinity stress on Amorpha fruticosa Linn. seed germination, physiological and biochemical mechanisms; The use of genetic resources in rose breeding and creation of new rose cultivars through hybridization and selection; Changes in mango postharvest quality due to nitrogen-phosphorus-potassium dose and production season; An analysis of plant palatability on pastures of the delta: Case study, Danube Delta area, Romania; Combining visual interpretation and image segmentation to derive canopy cover index from high resolution satellite imagery in functionally diverse coniferous forests.
FACTORES ASOCIADOS A LA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA EN UNA COHORTE DE GESTANTES DE UNA EAPB CALI 2019-2020
Authors: Oliveros Simon Andres Giraldo , Guevara Luisa , Salas Andrea , Salazar Susan 
Published: April 2024

Introducción: La morbilidad materna extrema es un evento de interés en salud pública que tiene un impacto importante al evaluar los servicios de salud ya que una atención oportuna y de calidad en una mujer con una complicación obstétrica severa puede prevenir un desenlace fatal. En una EAPB en la ciudad de Cali durante el periodo 2019-2020 se evidencio una necesidad referente a determinar cuál es el comportamiento de los factores mayormente asociados a la morbilidad materna extrema, siendo este un estudio relevante para apoyar la toma de decisiones. Metodología: es un tipo de estudio observacional analítico de cohorte retrospectiva, se trabajó con un censo de las gestantes registradas en la matriz de seguimiento nominal de la aseguradora, que se alimenta de diversas fuentes como la base de datos única de afiliados, SIVIGILA, RIPS entre otras, se realizó una caracterización de los factores sociodemográficos, clínicos y de atención en salud por medio de frecuencias absolutas y relativas, posteriormente se cruzaron en tablas de contingencias para determinar asociación por medio de la prueba chi cuadrado y se realizó un modelo de regresión log binomial para establecer los factores que mejor explican la Morbilidad Materna Extrema (MME). Resultados: en su mayoría las gestantes tenían entre 18 y 35 años, del régimen subsidiado, de la zona urbana, con trabajo informal, nivel educativo de básica secundaria, con pareja estable (casadas o en unión libre), no étnica, (No se perciben como indígena, ROM o afrocolombiana, cursaban su segundo o tercer periodo de gestación, con cobertura de asesoría de IVE y del curso psicoprofiláctico y iniciaron su control prenatal en el primer trimestre y se estimó una incidencia de 3,2% de MME. Conclusiones: el riesgo de MME fue superior gestantes sin asesoría de IVE, curso psicoprofiláctico, ecografía, consulta de nutrición, ginecología, sulfato ferros, calcio o ácido fólico; además en adolescentes, en mayores de 36 años, de la zona rural, sin pareja estable, con pertenencia étnica, de población vulnerable, primigestantes, con antecedente de aborto, con alteraciones peso/talla, con alto riesgo obstétrico, con Dx de VIH o sífilis gestacional y con inicio tardío del control prenatal.
Identidade capixaba em músicas de artistas locais: um levantamento variacionista semântico-lexical, gramatical e discursivo
Authors: Lacerda Marcela Langa , Nascimento Stefani 
Published: April 2024

Considerando a epistemologia dos estudos de terceira onda variacionista, o objetivo desta investigação é fazer um levantamento semântico-lexical e gramatical, em músicas de artistas capixabas, de marcas típicas de uma certa identidade linguístico-cultural local, conforme (certo) imaginário social e conforme resultados de pesquisas variacionistas labovianas, sobre 11 fenômenos. Objetiva-se ainda analisar se e como uma (ou mais de uma) certa identidade capixaba é construída nos discursos evocados pelas músicas. Metodologicamente, a investigação é qualitativa, de cunho interpretativista, bibliográfica e documental, com análise de 10 artistas capixabas e 12 músicas, considerando os mais tocados em 2022, na plataforma Spotify. Após análise, identificamos que: (a) a maioria dos fenômenos (oito) segue as mesmas tendências de uso já identificadas em pesquisas variacionistas prévias, em terras capixabas, embora essas tendências não sejam exclusivas dessa cultura, mas tendências nacionais de uso, o que inviabiliza a projeção de uma identidade linguístico-cultural destacadamente capixaba; (b) alguns fenômenos (três), contudo, não seguem as tendências captadas, incluindo aí o fenômeno que, mais significativamente, tem sido apontado como marca capixaba – ausência ou presença de artigo diante de antropônimos e possessivos. Em geral, não se verificou, no corpus, portanto, a disposição para projeção/construção de identidade(s) marcadamente capixaba(s).