bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Authors: Rambe Naharuddin , Alvi Syahrin  , Sunarmi  , Mahmud Mulyadi  
Published: March 2024

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa, Pelaku tindak pidana narkotika tidak jarang mendapatkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang kurang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Pada kasus-kasus narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku ialah Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidak jelasan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Bahwa hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa, mengidentifikasi formulasi dan perbedaan kualifikasi Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.Rap Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap, dan Nomor 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap.
Kata kunci: Formulasi, Kualifikasi, Pengeder dan Penyalahguna Narkoba.
Abstract
Drug traffic and drug abuse are one of the main national and serious problem because they can mar the people's morality. However, the perpetrators of drug criminal offense are treated unfairly in court for justice and legal certainty. In the cases of narcotics, the articles imposed on the perpetrators are Article 114, , Article 112, and Article 127 of Law No. 35/2009 on Narcotics. Of the three Articles above, two of them (Article 112 and Article 127) have multi-interpretation and unclearness of formula about narcotics which can cause the perpetrators (drug dealers) to get the alibi as if he were the victim. That it will cause the sentence will be reduced so that there will be injustice in its implementation. The objective of the research is to analyze and to identify the formulation and the difference of the qualification of Article 112 and Article 127, paragraph 1 letter a of Law No. 35/2009 on Narcotics and analyzed the judges' consideration in implementing of these two Articles in the Verdicts Number 1023/Pd.Sus/2018/PN.Rap, Number 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap, and Number 712/Pid.Sus/ Pid.Sus/2017/PN.Rap.
Keywords: Drag Dealers and Abuser, Formulation, Qualification.
Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Authors: Sihombing Deus Levolt , Nasution Bismar , Nasution Faisal Akbar , Siregar Mahmul 
Published: March 2024

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat Peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan naskah akademik yang baik dan tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Untuk itu, tujuan penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; serta fungsi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah demi tercapainya cita-cita hukum, demi terwujudnya asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Fungsi naskah akademik adalah sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif.
Kata kunci: Naskah Akademik, Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan.
Abstract
Academic texts are research results or legal assessment and other research results are subject to a particular problem that can be scientifically accounted for by setting a short problem, Draft Provincial Regulations, or the District / City Regional Regulation Draft as a solution to the problem and legal requirements of the statutory regulations. To achieve good legislation for people who like and don't know what to do. For this reason, the purpose of this study will be to discuss the background of academic texts in legislation; and the function of academic texts in the formation of legislation. Based on having background research the need for academic texts in the drafting of legislation is for the sake of achieving legal ideals, for the sake of adjudicating the principles of establishing good legislation. The function of an academic text is as a responsible scientific text containing the background, purpose of preparation, goals to be realized, members of the description of the substanti, the material and scope of a safe waters are made, and members of consideration in the context of bathe for the ex-executive and legislative parties.
Keywords: Academic Manuscripts, Establishments, Legislation Regulations.
Pemberatan Pemidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika
Authors: Tumanggor Paian , Ediwarman Ediwarman , Mahmud Mulyadi  , Mohammad Ekaputra  
Published: March 2024

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Meningkat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika, bukan hanya di masyarakat saja tetapi sudah mulai mengarah kepada aparat penegak hukum khususnya kepada anggota Kepolisian. Sanksi pidana dengan pemberatan diberikan kepada aparat penegak hukum yang terlibat sebagai bandar Narkotika dan menjadi bagian dari jaringan pengedar Internasional. Munculnya pemberatan pemidanaan ini agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Aturan hukum mengenai pemidanaan dan pemberatan terhadap pemidanaan khususnya narkotika diatur didalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aparat penegak hukum yang terbukti menjadi pengedar/Bandar narkotika akan dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, selain itu juga akan dikenakan sanksi administratif. Kebijakan hukum pidana terhadap aparat penegak hukum sebagai Bandar narkotika dibagi atas 2 (dua) yaitu Pertama, Kebijakan Penal yang mana lebih menitikberatkan pada sifat repressive sesudah kejahatan tindak pidana narkotika terjadi, sedangkan Kedua, Kebijakan Non Penal yang mana lebih menitik beratkan pada sifat preventive sebelum kejahatan tindak pidana narkotika terjadi
Kata kunci: Aparat Penegak Hukum, Bandar Narkotika, Pemberatan Pemidanaan.
Abstract
Narcotics crime is one of the extraordinary crimes. The increase in drug abuse, not only in the community but has begun to lead to law enforcement officials, especially to members of the Police. Criminal sanctions with blessings are given to law enforcement officials who are involved as narcotics dealers and become part of an international network of dealers. The emergence of this punishment in order to cause a deterrent effect on the perpetrators of abuse and illicit circulation of Narcotics and Narcotics Precursors. The criminal punishment is carried out based on the group, type, size, and amount of narcotics. The rule of law regarding the imposition and imposition of the drug, especially narcotics, is regulated in Article 111 to Article 148 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Law enforcement officials who are proven to be drug dealers will be sentenced to death or life sentences, but will also be subject to administrative sanctions. The criminal law policy against law enforcement officers as narcotics dealers is divided into 2 (two) namely First, penal policy which focuses more on repressive nature after narcotics crime occurs, while second, non-penal policy which focuses more on preventive nature before narcotics crime crime occurs.
Keywords: Law Enforcement Officer, Narcotics Dealer, Enforcement.
Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia
Authors: Simamora Afric Stanley 
Published: March 2024

Artikel ini fokus mengkaji pengaturan pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia. Dengan penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber hukum. Analisis data kualitatif dilakukan untuk menyoroti keterbatasan pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dan upaya pembaruan melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP dan berbagai ketentuan lainnya memiliki keterbatasan dalam mendefinisikan dan memidana kekerasan seksual, menyebabkan keraguan hukum dan kurangnya perlindungan bagi korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang belum diatur dalam KUHP, memberikan kepastian hukum, dan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Perlu dilakukan peninjauan mendalam terhadap peraturan yang ada, penyempurnaan RUU PKS, dan harmonisasi antara undang-undang yang relevan untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.
Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Authors: Azuwandri Azuwandri , Putra Muhammad Bima Eka 
Published: March 2024

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan aset daerah pada OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara interaktif dan menggunakan analisis perbandingan. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, Studi Pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada OPD Sekretariat Daerah secara keseluruhan kegiatan yang meliputi ; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian, telah dilaksanakan sesuai dengan permendagri No 19 Tahun 2016. Namun belum berjalan secara Optimal hal ini terlihat pada kegiatan inventarisasi yang tidak terlaksana, hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu: lemahnya pengetahuan Sumber Daya Manusia mengenai pengelolaan aset tetap
Understanding Innovation Ecosystems
Authors: Sotirofski Ilindena 
Published: March 2024

In today’s changing and globalized world innovation ecosystems have become drivers of economic growth and competitive advantage. These ecosystems facilitate collaboration, knowledge sharing and technological advancements, among businesses. Scholars and practitioners have increasingly focused on understanding the concept of innovation ecosystems as they play a role in the survival and growth of firms in the technology driven economy. Companies rely on product innovation to access markets and opportunities leading them to prioritize searches for innovative ideas. To create value in business landscape, industries are now emphasizing the importance of fostering ecosystems that promote collaboration among companies. This literature review aims to synthesize existing research on the innovation ecosystems with a focus on open innovation and value creation. By examining frameworks, empirical studies, and practical insights this article offers a comprehensive overview of the mechanisms, challenges and opportunities that shape these ecosystems. It also highlights the roles played by networks, regulatory frameworks and organizational capabilities in driving innovation led growth and sustainable development, within dynamic and interconnected innovation ecosystems.

Received: 19 February 2024 / Accepted: 15 March 2024 / Published: 23 March 2024
National and International Collaboration and its Impact on Economic Development
Authors: Lusha Evelina 
Published: March 2024

National and international collaboration plays a pivotal role in the globalized world’s economic development. This research paper examines the definition of such collaboration and its significant impact on economic growth. It delves into the economic benefits, challenges, and strategies for successful collaboration. The paper also explores the influence of collaboration on the global economy and its potential to reduce poverty and inequality. Collaboration is shown to facilitate technology transfer, knowledge exchange, and mutual economic growth, but it also presents hurdles like trust issues and divergent motivations. Strategies, such as proper preparation and facilitation, are recommended to mitigate these challenges. Collaboration between stakeholders, including universities, enterprises, and governments, contributes to economic development and innovation. It is especially significant in addressing global economic issues and building a green economy to alleviate poverty and inequality. Collaboration not only strengthens economic ties between countries but also promotes social and environmental sustainability. In conclusion, the paper underscores the importance of collaboration in achieving a more prosperous and equitable world while addressing the complexities and opportunities it presents in the context of economic development.

Received: 3 February 2024 / Accepted: 5 March 2024 / Published: 23 March 2024
Legal Protection of Trademarks, the Albanian Legal Framework for Their Protection Between Defining Similarities and Differences of the European and American System
Authors: Behri Mustafa Ingrida , Spiro Lira 
Published: March 2024

The subject of this study is the submission of trademark protection within the national and international legal framework. In this respect, the legal protections enjoyed by a trademark registered under legal norms were laid out first, secondly through comparative analysis the similarities and differences between the European and American system for the legal protection of trademarks. At the end of the work is prohibited under the domestic legal framework of trademarks. Adequate legal protection is that which differentiates a symbol, a letter, a mark from simple rating to legally protected trade mark.

Received: 19 February 2024 / Accepted: 15 March 2024 / Published: 23 March 2024
The Immunity of the Deputy in the 1998 Constitution of the Republic of Albania
Authors: Gera Anton 
Published: March 2024

Immunities are generally configured as an exception to the application of the common law provided for the benefit of some subjects due to the function they perform. It should be emphasized that immunity, in general, is a very significant instrument for the protection of the autonomy and independence of constitutional institutions. In this paper, the author will deal only with the immunity of the deputy, postponing to a second moment the treatment of immunity for other constitutional institutions provided by the Constitution of the Republic of Albania. The issue of the MP's immunity has been and continues to be at the center of the political debate at the moment we are writing this. It will continue to be in the center of attention from our politicians until it is not considered as a personal privilege but as an instrument to protect the exercise of functions in the Parliament. First, the author will deal with the notion and origin of immunity in general, then to stop at the immunity of the deputy according to the 1998 constitution and the evolution that has occurred during these years.

Received: 19 February 2024 / Accepted: 15 March 2024 / Published: 23 March 2024
SITASI DALAM PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DENGAN APLIKASI MENDELEY (Pada Mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta - Kampus Pondok Cabe)
Authors: Nurhayati  , Yopy Ratna Dewanti  , Herry Syafrial  , Setiawan  
Published: March 2024

Mendeley merupakan salah satu aplikasi wajib bagi para mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menulis artikel ilmiah, jurnal, ataupun skripsi. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, mahasiswa sering dihadapkan dalam sebuah kendala dalam membuat format penulisan dan referensi ilmiah. Sitasi merupakan elemen penting dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Adanya perangkat lunak, seperti mendeley yang dapat dimanfaatkan dalam membantu penulisan sitasi, membuat para penulis dapat mengolah dokumen referensi yang dimiliki. Di sisi lain, daftar pustaka juga mempunyai kaitan erat dengan sebuah karya tulis ilmiah. Sitasi yang digunakan di dalam teks harus tertuang dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Dalam rangka membangun pemahaman mahasiswa tentang pentingnya sitasi karya ilmiah dan mahir menggunaan aplikasi Mendeley. Tim PKM ingin membentuk mahasiswa paham manfaat dari aplikasi Mendeley dalam penulisan sitasi dan daftar pustaka karya ilmiah. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, peserta mampu membuat sitasi dan daftar pustaka dalam tulisan karya ilmiah dengan menggunakan bantuan aplikasi Medeley dengan baik dan cepat. Pembuatan Sitasi dan daftar pustaka yang baik dan rapi akan membantu mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta– Kampus Pondok Cabe dalam menyelesaikan tugas akhir mahasiswa.
Analisi Gaya Bahasa Antologi Puisi Siswa Kelas XI SMA Negeri 13 Pangkep
Authors: Mustakim  , Sapar Salmiah , Serlina  , Prabawati rum Eka 
Published: March 2024

Penelitian ini berjudul” Gaya Bahasa pada antalogi puisi siswa-siswi SMAN 13 Pangkep ”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya bahasa yang digunakan oleh siswa SMAN 13 Pangkep. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis berusaha mendeskripsikan gaya bahasa perbandingan pada antalogi puisi siswa-siwi SMAN 13 Pangkep dalam pembelajaran sastra di Sekolah. Hasil penelitian ini terdapat gaya bahasa perbandingan jenis Gaya bahasa perbandingan dalam penelitian ini yaitu alegori, alusio, hiperbola, metafora, personifikasi, simile, dan sinekdoke Pembelajaran sastra di SMA bahwa antalogi puisi tersebut dapat dijadikan media pembelajaran.Simpulan dalam penelitian ini, pengajaran mengenai gaya bahasa dalam antalogi puisi tersebut dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam memilih kata dan merangkai kata-kata sampai menghasilkan karya sastra yang memiliki nilai estetika
Ciutat Meridiana II : Cátedra de Regeneración Urbana
Authors: Galindo González Julián , Arranz Félix , Perea Solano Miguel Jorge , Ramos Sanz Anna Alexandra , Díaz Correas Gonzalo , García Gómez Alba , González Prat Oriol , Jiménez Sandra , Khlus Ivanna , Moreno Ramos Victor , Muntaner Reig Paula , Olotaura Patricia , Pacheco Perelló Aina , Pedalino Curto Clara , Pérez Estrada Oihane , Plazas Fernández Ágata , Sunyer Morales Marina , Vives Rey Adrià , Torrens Narbon Luis 
Published: March 2024

La habilitación en arquitectura implica también responsabilidad y
compromiso social hacia la comunidad en la que intervenimos. Así
Barcelona ve en su escuela de arquitectura (ETSAB) un espacio
dónde investigar, proponer y debatir, el futuro de la ciudad, y confía en
sus futuros arquitectos, a través de la línea de urbanismo del máster
habilitante, la participación y el debate sobre el dónde y cómo la arquitectura es capaz de desencadenar procesos de transformación urbana. Una transformación que ha de llevar a la Regeneración Urbana.
The qualification as an architect also implies responsibility and social commitment to the community in which we intervene. Hence, Barcelona sees in its school of architecture (ETSAB) a space to form the future architects that will investigate, propose and discuss a future of urban transformation. A transformation that must lead to Urban Regeneration.
Mind-Body Mantra: Unleashing the Potentials of Life through Mind-Body Medicine illustrated in the Essays of Swami Vivekananda and Deepak Chopra
Authors: Aiswarya M G  , Dr. Mamta Anand  
Published: March 2024

Good bodily and mental health is a condition of well-being. We may keep our bodies in good health by embarking on a quest to explore the deepest corners of our minds. The practical and scientific approaches for comprehending the relationship between the mind and body are the main emphasis of the study. Through their writings, Deepak Chopra and Swami Vivekananda emphasize the vitality of the fountain known as consciousness as a prelude to awareness, focus, and purpose - all of which are subsequently incorporated into medical procedures like radiation, chemotherapy, and surgery. Both the writers’ literary works highlight and discuss ancient Indian life sciences like Yoga and Ayurveda as well as Western Medicine. Through the field of Medical Humanities, the intersection of Literature, Philosophy, and Medical Science, this research will engage significant elements required for the purpose. Thus, the research delves into both the physiological and psychological facets of preserving bodily health.
Locating the Subject in Postmodern State: A Critique of Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day
Authors: Suraj Soni  , Dr. Vipan Pal Singh  
Published: March 2024

A British novelist of Japanese origin, Kazuo Ishiguro explores the social and political atmosphere of England that unsettled the nation in the decade after World War I. He brings to notice the significant role of an individual’s inner emotional dilemma of the professional self. This paper then offers a close reading of Ishiguro’s The Remains of the Day (1989), exploring the discourse of the subject within a social, political and ideological framework that constructs the concept of selfhood. This play of socio-political ideologies includes subjects that are no more than cultural performances. Centring on Ishiguro’s exploration of this decentred subject, this paper scrutinises the symbolic link between the protagonist Stevens’s selfhood caused by self-deception or the ideological state apparatus and fictional world leaders’ discourse on professionalism. From this viewpoint, the main objective of the paper is to uncover how Ishiguro’s work dramatises the transformation of the modernist preconstituted subject into the postmodernist decentred subject.