bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KONSEP KONSUMSI DALAM TAFSIR AL-MANᾹR KARYA MUḤAMMAD ABDUH
Authors: Mariani Idris Mariani Idris 
Published: February 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Muḥammad bin ‘Abduh bin Hasan Khairullāh di kenal juga dengan nama Muḥammad ‘Abduh lahir pada tahun 1266 H/1849 M di desa Mahallat Nāṣr kabupaten Al-Bahairah, Mesir. Beliau adalah ulama kontemporer yang telah dipertemukan oleh seseorang yang bernama Muḥammad Rasyīd Ridā, beliau adalah salah satu murid ‘Abduh yang sangat kagum atas pemikirannya. Rasyīd Ridā memiliki tekad yang sangat kuat walaupun harus menaggung kerugian material selama satu sampai dua tahun setelah penerbitan. Maka dari itu, di ambillah al-Manār sebagai nama yang terpilih dari banyaknya usulan nama dari Rasyīd Ridā, kitab tafsir yang mengandung pembaharuan dan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan nama lainnya Tafsir al-Qur’an al-Ḥakīm. Sumber penafsirannya perpaduan antara bi al-Ma’tsur dan bi al-Ra’yi,metode taḥlīlī (analisis), corak penafsiran adab al-ijtimā’ī (corak tafsir yang berorientasi, budaya dan kemasyarakatan). Sebagaimana beliau menafsirkan kata halālan-ṭayyibā di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168. Halālan adalah makanan yang baik yang boleh dimakan menurut ajaran Islam , yaitu sesuai dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Sedangkan ṭayyibā yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan. Adapun Menurut muḥammad ‘Abduh dalam kitab tafsir al-Manār mengenai Qs. Al-Baqarah ayat 168 yaitu Halālan adalah penetapan dari ṭayyib dan ṭayyib penguat dari halal. Halal bisa saja ada tanpa adanya ṭayyib sedangkan ṭayyib tidak akan ada kalau halalpun tidak ada, artinya makanan yang tidak halal bisa dimakan dalam keaadan darurat.Kata Kunci: Halālan- ṭayyib, muḥammad ‘Abduh, Konsumsi
PENDIDIKAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
Authors: A. Fajar Awaluddin A. Fajar Awaluddin 
Published: February 2025

Proses pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebagai agama yang mengutamakan ilmu, Islam pun mendukung berbagai jalur pendidikan tersebut, termasuk pendidikan di masyarakat. Maka, penelitian ini akan membahas bagaimana perspektif Islam terhadap pendidikan masyarakat jika dilihat dari dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan data dari sumber-sumber pustaka untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut sehingga menghasilkan konsepsi yang objektif. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini adalah bahwa di dalam Al-Qur'an dan hadits telah dijelaskan secara implisit tentang pendidikan masyarakat, dimana tujuan pendidikan masyarakat pada akhirnya adalah menginginkan orang-orang yang beriman. dan saleh. Kata Kunci: Pendidikan Sosial, Perspektif Al-Qur'an
KEBHINEKAAN DALAM BUDAYA PERSPEKTIF TAFSIR KEMENAG RI
Authors: Nuzulaisa Kafhaya , Fariha Zidna , I.W Nada Maula 
Published: February 2025

Abstract: This research examines cultural diversity, especially in the Indonesian context. Considering that Indonesia is a nation rich in culture, ethnicity, race and religion, differences are natural. So that cultural diversity in Indonesia is a necessity that cannot be denied. Even in the Qur'an there are several verses that discuss multiculturalism. In this reseach the authors used a descriptive-qualitative method to describe the concept of cultural diversity in the Qur'an and the Indonesian context as well as the interpretation approach of the Indonesian Ministry of Religion's LPMA as a analysis. The result of this research is, in realizing diversity in the context of Indonesia country, the government has an important role to play as a facilitator in maintaining local wisdom.Keywords: Cultural Diversity, Interpretation of the Indonesian Ministry of Religion, Diversity
STUDI KRITIS KOMPARASI METODE HERMENEUTIKA HADIST PERSPEKTIF KHALED M. ABOE FADL DAN M. SYUHUDI ISMAIL
Authors: Saputera Abdur Rahman Adi , Muhazir Muhazir 
Published: February 2025

This research is a critical study to investigate the comparison of the hermeneutical method. Hadith Perspective of Khaled M. Aboe Fadl and M. Syuhudi Ismail. The research method used is descriptive and comparative methods. The data collection technique used in this research is library research. The results of the study reveal that Khaled M. Abou el fadl's hermeneutic thinking in understanding hadith. that the hadith must be understood more objectively by looking at historical factors, other than that Khaled evaluates hadith which is considered contrary to the principles of the Koran and social. Meanwhile, the Hadith from M.Syuhudi's perspective states that hadith is the same as what is defined by classical scholars, it's just that Syuhudi offers a method of analyzing hadith in a way. Through the form of the Hadith eyes and the scope of the instructions. This point has several sub-criteria, namely: first, through the content of the Hadith by being connected to the function of the Prophet. Second, through the guidance of the Prophet's Hadith which is related to the background of the occurrence. And third, by looking at the Hadith that seem contradictory. Keywords: Hadith Hermeunetics, Khaled M. Aboe Fadl, M. Syuhudi Ismail
FUNGSI QASAM DALAM AL-QUR’AN (Studi Terhadap QS. al-Dukha)
Authors: Sari Vivi Indra , Bunyamin Bunyamin , Kallang Abdul 
Published: February 2025

AbstractThis article discusses the function of Qasam in the Koran (study of QS. al-D{uh{a). This research is a type of library research, where the data collection method uses searching and reviewing library materials, especially the Al-Qur'an and tafsir books as primary data, and other literature. The results of this research explain that oaths in the Koran are used to eliminate doubts, cancel doubts, uphold arguments, emphasize news, and pledge the law. An oath in the connotation of the language of the Koran is called qasam. In QS. al-D{uh{a Allah swears by two times, namely by duha time (when the sun rises a fraction) and by night when it is quiet. In QS. al-D{uh{a Allah swore to eliminate the doubts of the Prophet Muhammad saw., to cancel the doubts of the unbelievers that Muhammad saw. God has abandoned him. The form of qasam in QS. al-D{uh{a, the scholars differ in interpreting the concept of Allah's oath with duha time. Keywords: Qasam, al-Qur'an, al-D{uh{a
KONSEP KETURUNAN MENURUT ALQURAN
Authors: Kallang Abdul 
Published: February 2025

This article discusses the concept of descent according to the Koran, which includes spiritual, social and legal aspects. The Qur'an emphasizes the importance of heredity as part of human identity and relationships between individuals. In a spiritual context, offspring is seen as a gift from God that must be protected and appreciated. Certain verses highlight the origins of humanity from the Prophets Adam and Eve, indicating that all human beings share the same relationship as creatures created by Allah. By understanding the concept of heredity according to the Qur'an, it is hoped that readers can better appreciate family values and the responsibilities carried out in maintaining relationships between generations. This research uses tafsir analysis to explore the deep meaning of verses relating to descent in the Al-Qur'an. Keturunan means "children and grandchildren or generations". According to the object of study (QS ²Ali 'Imran: 38-40) the pronunciation surriyah tayyibah is used which is considered to be the translation of "good offspring". The pronunciation consists of the vocabulary surriyah and tayyibah. Keyword: . The Qur'an, surriyah tayyibah
EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Authors: Firman Rendy , Sari Dewi Arnita , Faizal Nadya 
Published: February 2025

AbstractThe state financial loss returns set forth in Article 18 paragraph 2 and Article 4 of the Corruption Act state that the state financial loss return does not and abolish the criminal offender on corruption. the mechanism of the replacement payment The state's financial loss return for the amount of corruption committed by the perpetrators of corruption is specified in the law of corruption. However, in the state financial loss, law enforcement officers continue to encounter obstacles faced is that the convicted corruption prefers to go to jail rather than have to pay the replacement fee charged. Subsidiary criminal or substitute penalty is very much avoided in order to replace the replacement money for the Defendant of corruption cases that have been proven to commit a criminal act of corruption. AbstrakPengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam pasal 18 ayat 2 dan Pasal 4 undang-undang tipikor menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta menghapuskan pidana pelaku pada tindak pidana korupsi. mekanismen pembayaran uang pengganti Pengembalian kerugian keuangan negara sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi telah diatur secara spesifik dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Namun dalam pengembalian kerugian keuangan negara para aparat penegak hukum tetap menemui Kendala yang dihadapai ialah para terpidana korupsi lebih memilih menjalani pidana penjara dibandingkan harus membayar uang pengganti yang dibebankan. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
Authors: Faisal Fatma 
Published: February 2025

Abstrak Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakn pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh, yakni dengan cara meneliti data lapangan dengan dukungan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apakah suatu sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui Upaya administrasi atau tidak, adalah tergantung pada pengaturan perundang-undangan yang menjadi dasar mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Istilah Upaya administratif hanya ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan peraturan perundang-undangan memakai istilah yang bermacam-macam. Untuk membedakan apakah sengketa harus diselesaikan melalui banding administratif atau keberatan dapat dilihat dari pejabat atau instansi yang berwenang menyelesaikannya. AbstractThe purpose of this research is to investigate the Administrative Efforts in Resolving State Administrative Disputes. The type of research conducted is normative law. Normative legal research is a process of discovering legal rules, legal principles, or legal doctrines to address legal issues faced. Normative legal research is conducted to produce arguments, theories, or new concepts as prescriptions in solving the problems encountered. By using statutory approach and conceptual approach. The data source in this research is the subject from which the data is obtained, namely by examining field data supported by literature. The results of this study indicate that whether a State Administrative dispute should be resolved through Administrative Efforts or not depends on the legal regulations that serve as the basis for issuing the State Administrative Decision. The term Administrative Efforts only exists in Law Number 5 of 1986 jo Law Number 9 of 2004 concerning State Administrative Court, while legal regulations use various terms. To distinguish whether a dispute should be resolved through administrative appeal or objection can be seen from the official or authorized agency to resolve it.
EKSISTENSI HAKIM, AL MAHKUM FIH, DAN AL MAHKUM ALAIH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Authors: Saputra M. Fikrar , Mumtahana Nur , Jaya Nur Amanda , Kurniati Kurniati 
Published: February 2025

ABSTRAKIslam sangat berperan penting dalam sejarah hukum di indonesia. Selain hukum belanda, hukum isslam juga menjadi salah satu sumber hukum bagi konstitusi. Sehingga dalam proses penegakan hukum dan peradilan diperlukan pengetahuan dan wawasan mengenai perspektif hukum islam dan korelasinya dengan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan korelasi dan definisi dari kedua perspektif mengenai subjek hukum (al mahkum alaih), objek hukum (al mahkum fih), dan hakim menurut hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mencari sumber kepustakaan (library research) dengan pendekatan ushul fiqh. Al mahkum alaih yang merupakan subjek hukum, al mahkum fih adalah objek hukum, serta hakim adalah penetap hukum. Hasil temuan dari penelitian ini adalah kesamaan perspektif terhadap subjek hukum, objek hukum dan hakim sebagai penetap hukum. Serta contoh kasus tindakan hukum yang menjadi implementasi dari kedua perspektif yakni hukum Islam dan hukum positif. AbstractIslam plays an important role in the history of Indonesian law. In addition to Dutch law, Islamic law is also one of the sources of law for the constitution. So that in the process of law enforcement and justice, knowledge and insight into the perspective of Islamic law and its correlation with applicable positive law are needed. This research aims to find correlations and definitions from both perspectives regarding the subject of law (al mahkum alaih), the object of law (al mahkum fih), and judges according to Islamic law and positive law. This research is qualitative in nature by searching library research with an ushul fiqh approach. Al mahkum alaih which is the subject of law, al mahkum fih is the object of law, and the judge is the legal determinant. The findings of this study are similar perspectives on the subject of law, the object of law and the judge as a legal determinant. As well as examples of legal action cases that are the implementation of both perspectives, namely Islamic law and positive law.
KONSTRUKSI GENDER DALAM HUKUM ISLAM: MENANGGAPI KRITIK FEMINIS TERHADAP PENCIPTAAN HAWA
Authors: Alisa Nur , Putri Dewi Zulianti , Kurniati Kurniati 
Published: February 2025

AbstractThis research analyzes the construction of gender in Islamic law, particularly in relation to the narrative of Eve's creation from Adam's rib. This narrative is often the object of criticism from a feminist perspective, where the traditional view that places women as appendages of men is considered the basis of gender inequality in Muslim societies.The purpose of this study is to explore the views of Islamic scholars and feminists regarding the narrative of Eve's creation and its impact on the role of women in society, in the hope of contributing to building an Islamic theology that is more just and inclusive of gender issues.This study uses a literature review method to analyze various views and interpretations related to the narrative. Data were collected from relevant literature, both from the perspectives of traditional scholars and Muslim feminists.The results of the analysis show that although normative Islam supports gender equality, patriarchal interpretations of sacred texts still dominate social practices. However, inclusive interpretations proposed by Muslim feminists offer an approach that emphasizes equality and respect for women's rights. This research encourages dialogue between Muslim feminists and Islamic scholars to achieve a better understanding of the position of women in Islamic law. AbstrakPenelitian ini menganalisis konstruksi gender dalam hukum Islam, khususnya terkait narasi penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Narasi ini sering kali menjadi objek kritik dari perspektif feminis, di mana pandangan tradisional yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap laki-laki dianggap sebagai dasar ketidaksetaraan gender dalam masyarakat Muslim.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pandangan para ulama dan feminis Islam mengenai narasi penciptaan Hawa serta dampaknya terhadap peran perempuan dalam masyarakat, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam membangun teologi Islam yang lebih adil dan inklusif terhadap isu-isu gender.Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka untuk menganalisis berbagai pandangan dan interpretasi terkait narasi tersebut. Data dikumpulkan dari literatur yang relevan, baik dari perspektif ulama tradisional maupun feminis Muslim.Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Islam normatif mendukung kesetaraan gender, interpretasi patriarkal terhadap teks-teks suci masih mendominasi praktik sosial. Namun, penafsiran inklusif yang diusulkan oleh feminis Muslim menawarkan pendekatan yang menekankan kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak perempuan. Penelitian ini mendorong dialog antara feminis Muslim dan para pakar Islam untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang posisi perempuan dalam hukum Islam.
PERTIMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM MENETAPKAN HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA ORANG TUA BEDA AGAMA
Authors: Ramadani Hafilah 
Published: February 2025

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadhanah menurut Hukum Islam dan untuk mengetahui hadhanah pada orang tua beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research yaitu penelitian yang menggunakan literatur atau kepustakaan sebagai sumber data. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena sumber data maupun hasil penelitian berupa deskripsi kata-kata. Pendekatan ini merujuk pada metode yang digunakan untuk menggali dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, laporan, dokumen, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadhanah dalam hukum Islam menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan akal anak hingga mandiri. Hadhanah meliputi pemeliharaan fisik dan pendidikan, termasuk agama, dengan kerjasama antara suami dan istri, terutama dalam tanggung jawab ekonomi. Meskipun terjadi perceraian, ibu memiliki hak utama dalam mengasuh anak, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan materi dan kasih sayang. Hadhanah pada orang tua beda agama menyatakan bahwa meskipun perceraian terjadi, tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak tetap bersama. Jika ibu murtad atau non-Muslim, hak asuh lebih diutamakan kepada ayah yang Muslim terutama dalam pendidikan agama Islam demi mendukung perkembangan agama anak. ABSTRACTThis study aims to examine hadhanah according to Islamic law and its application to parents of different religions. The research is a library-based study, or library research, which utilizes literature and library materials as data sources. The approach employed is qualitative, as both the data sources and research findings are descriptive in nature. This approach involves methods for exploring and analyzing information obtained from written sources, such as books, articles, journals, reports, documents, and other materials relevant to the research topic.The findings of this study indicate that hadhanah in Islamic law entails the responsibility of parents to meet the physical, spiritual, and intellectual needs of the child until they become independent. Hadhanah includes physical care and education, including religious education, carried out collaboratively between husband and wife, particularly in economic responsibilities. In cases of divorce, the mother has primary custody rights, focusing on fulfilling the child's material needs and providing affection. Regarding hadhanah for parents of different religions, it is stated that despite divorce, the responsibility for the child’s care and education remains shared. If the mother converts to another religion or is non-Muslim, custody is prioritized for the Muslim father, particularly in ensuring the child’s Islamic education to support their religious development.
PENERAPAN METODE JIGSAW DALAM PEMBELAJARAN PAI UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI SISWA KELAS 9 SMPN 8 CIBITUNG
Authors: Laras Prastyani Kinanti , Fadhilah Purwanderi Jihan , Herawati Putri Joenitasya , Raafi Muhammad , Aini Farida Nur , Makbul M 
Published: February 2025

The problem that is currently becoming a public conversation about student motivation is decreasing, especially in learning Islamic Religious Education. Islamic Education is a lesson that provides material in the form of writing and reading the Qur'an which makes sleepy. If this is allowed, it will produce a young generation that is lazy, less intelligent, and less competent. When students' participation is passive, the teacher will be considered a failure in teaching and inappropriate in choosing learning methods. Motivation is the main benchmark of the success of a learning process. Motivation will be formed if there is an intention within us to make students active in the classroom. Teachers must also find ways to make PAI learning interesting so as to generate student learning motivation. This research uses a collaborative method between qualitative and quantitative, where the data we get is sufficient to answer the puzzle of the object to be studied. The author took the research title as above because he wanted to prove that the cooperative learning model of Jigsaw method developed will make learning more interesting and can increase students' learning motivation wherever they are. This Jigsaw method requires learning motivation for students for active learning and has proven successful in its application. Keywords: Islamic Religious Education,Motivation,Jigsaw Method
Perbandingan Pelayanan dan Kemudahan terhadap Kepuasan Mahasiswa Menggunakan BRIVA dan Non-BRIVA
Authors: Yusni Nurtasyani , Keri Ismail 
Published: February 2025

Perkembangan teknologi pembayaran digital telah memberi kemajuan pada sistem pembayaran UKT, sehingga terjadi Peralihan dari metode pembayaran Non BRIVA menjadi BRIVA hal ini disebabkan oleh tiga faktor yaitu keamanan, efisiensi waktu, dan kemudahan. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan pelayanan dan kemudahan transaksi BRIVA dan Non BRIVA terhadap kepuasan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa IAIN Bone Angkatan 2019. Jumlah sampel yang digunakan sadalah 100. Data yang telah dikumpulkan akan melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan hipotesis. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan alat analisis SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan transaksi, pembayaran melalui BRIVA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepuasan Mahasiswa Melakukan Pembayaran UKT sedangkan pembayaran melalui Non BRIVA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Mahasiswa Melakukan Pembayaran UKT, dan kemudahan transaksi, pembayaran melalui BRIVA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Mahasiswa Melakukan Pembayaran UKT sedangkan pembayaran melalui Non BRIVA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepuasan Mahasiswa Melakukan Pembayaran UKT. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah jika dilihat dari segi pelayanan, maka mahasiswa lebih memilih metode Non BRIVA dalam melakukan pembayaran UKT sedangkan jika dilihat dari segi kemudahan, mahasiswa lebih memilih menggunakan BRIVA dalam melakukan pembayaran UKT.