bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA INSTAGRAM
Authors: Fakhlur Fakhlur 
Published: March 2024

Perkembangan media sosial pada awalnya hanya digunakan sebagai account pribadi, namun saat ini sudah banyak digunakan menjadi account bisnis berupa jual beli elektronik. Perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat, salah satunya yaitu media sosial instagram. Namun, karena instagram ini bukan account khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi dan lain-lainnya. Mengenai jual beli elektronik ini secara umum (lex generalis) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara khusus (lex specialis) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram, apa saja kelebihan dan kelemahan dalam transaksi jual beli melalui instagram, dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram melakukan wanprestasi.Dalam penyusunan penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, bermaksud mengambarkan efektifitas aturan dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam jual beli online melalui media instagram. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian terhadap aturan hukum tentang jual beli online melalui media instagram. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji berbagai peraturan, artikel, buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan.Penelitian ini menjawab bahwa keabsahan dari perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontrak dan Apabila ada penjual yang melakukan wanprestasi penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi seperti pengembalian uang, penggantian barang, atau potongan harga barang, dan kompensasi.
THE POSITION AND AUTHORITY OF THE CONSTITUIONAL COURT AS ACTORS JUDICIAL POWER
Authors: Nawas Abu 
Published: March 2024

The paradigm regarding the structure of state institutions underwent drastic changes since the constitutional reform from 1999 to 2002. For various reasons and needs, new state institutions were formed, although some institutions were abolished. One of the institutions formed is the Constitutional Court. The Constitutional Court is designed to be a guard and at the same time an interpreter of the Constitution through its decisions. In carrying out its constitutional duties, the Constitutional Court seeks to realize its institutional vision, namely the establishment of the constitution in the context of realizing the ideals of a state of law and democracy for the sake of a dignified national and state life. This vision becomes a guideline for the Constitutional Court in exercising its judicial power independently and responsibly in accordance with the constitutional mandate. The Constitutional Court work since its presence has been considered quite significant, especially in its contribution to maintaining the law and developing democracy
JURIDICAL REVIEW OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE IN ACCESSIBILITY OF JUSTICE FOR WOMEN
Authors: Apdila Wirawan I Kadek , Permatasari Pita 
Published: March 2024

This study aims to find out the substance of the breakthrough from the existence of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (“Law Number 12 of 2022”) and the accommodation of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Trialing Cases of Women Confronting the Law (“Supreme Court Regulation Number 3 of 2017”) related to the accessibility of justice for women as victims of criminal acts of violence sexual. The formulation of the problem taken is Law Number 12 of 2022 in obtaining accessibility to justice for women as victims and how can the Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Trialing Cases of Women Confronting the Law accommodate women to gain accessibility justice in crimes of sexual violence. The results of this study are that in substance the protection of victims of sexual violence encourages material and formal changes in the formation of Law Number 12 of 2022. The change in the formal aspect is the development of criminal procedural law in the law on criminal acts of sexual violence, especially in terms of evidence. The development of evidence from witnesses such as the exception to the principle of unus testis nullus testis in Law Number 12 of 2022, the strength of evidence for the defendant's family as a witness. Matters that must be considered by judges in order to try and ensure that women dealing with the law obtain justice in crimes of sexual violence based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2017, namely: (a) losses suffered by victims and compensation/restitution; (b) whether there is a power relation and the condition of the victim's powerlessness; (c) the impact of the case physically, psychologically, socially, economically; (d) there is a cycle of sexual violence, a history of sexual violence from the perpetrator to the victim; (e) the condition of women victims/witnesses; (f) Women's experiences related to sexual violence; (g) potential dangers that threaten the lives of women victims; (h) the need for recovery; and (i) results of post mortem et repertum and post mortem et repertum psychiatricum.
ANALISIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS TANPA IZIN SAH
Authors: Sinaga Hasudungan 
Published: March 2024

This study is entitled criminal act analysis of Illegal Logging in forest areas with special purpose without legal permission: Case Study Decision No. 141/Pid.B/Lh/2021 / Pn.Mii. With the formulation of the problem of how the application of material crime in Illegal Logging in forest areas with special purposes without legal permission and how the basis for the judge's consideration in Decision No. 141/Pid.B/Lh/2021 / Pn.Mii. Using normative juridical methods. Conclusion b. Based on decision number: 141 / Pid.B/LH/2021 / PN.Mii, accused Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya was found legally and convincingly guilty of committing a criminal offense in the forestry sector in accordance with alternative charges. In this case, the perpetrator is given a criminal sanction in the form of confinement/prison and is also subject to a fine in accordance with Article 82 paragraph (1) letter B Jo Article 12 letter b of the Indonesian Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction. In the verdict given by the panel of judges, the perpetrator was sentenced to imprisonment for 1 year and 4 months and a fine of Rp500, 000, 000.00. If the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 1 month.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
Authors: Sinaga Hasudungan 
Published: March 2024

Penganiayaan yang marak terjadi di masyarakat di latar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan di dalam keluarga atau korban yang memancing terjadinya kekerasan sehingga mengakibatkan kematian. seperti dalam putusan pengadilan negeri nomor 64/Pid.B/2020/PN. Bau dan putusan pengadilan negeri nomor 61Pid.B/2021/PN.Kln. pada kedua putusan tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan dari uraian latar belakang, permasalahan yang dikaji, yakni: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN. Bau dan putusan nomor 61Pid.B/2021/PN.Kln.. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji asas atau prinsip hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, sebagai hasil dari pengumpulan data melalui data primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dalam penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, diatur dalam pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
ANALISIS ASPEK HUKUM DAN IMPLIKASI KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN BISNIS INTERNASIONAL
Authors: Rahman Irsan , Gumbira Seno Wibowo , Mayasari Riezka Eka , Sahrul Sahrul , Suyanto Suyanto 
Published: March 2024

Riset ini dilandasi atas kemauan buat penuhi keinginan yang mendesak negeri buat ikut serta dalam akad bidang usaha global, tetapi belum seluruh akad bidang usaha international yang terdapat bisa menata ikatan diartikan. Riset ini bertabiat yuridis normatif dengan pangkal hukum inferior yang setelah itu ditafsirkan. Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan dengan riset akta. Analisa informasi tidak bisa dilepaskan dari bermacam pengertian. Ada pula pengertian yang dipergunakan dalam penyusunan ini merupakan pengertian pandangan hukum serta keterkaitan kontraktual ialah dengan mengamati akad bidang usaha global dari bidang batas serta jenjang pembuatan dan akibatnya untuk kemajuan hukum nasional. Dari ulasan bisa disimpulkan yang dibilang akad bidang usaha global merupakan akad yang terbuat oleh poin hukum global, angkat tangan pada hukum nasional serta melahirkan hak serta peranan. Akibat Pengesahan Akad Global kepada Hukum serta keterkaitan kontraktual wajib memandang peran negeri serta akar dari perjanjian bidang usaha global. Kewenangan yudikatif senantiasa bisa melandaskan argumentasi hukum.
KAJIAN SOSIO LEGAL TERHADAP PERMEN 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA
Authors: Limatahu Muhaimin , Mufti Ahmad , Fathurrahim Fathurrahim 
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Kajian Sosio Legal Faktor Terjadinya pelanggaran Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpong serta upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate dalam menanggulangi pelanggaran peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpong. dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden yang telah ditentukan.Hasil penelitian ini menunjukan ahwa sosiologi hukum tidak berbicara mengenai substansi atau materi hukum, tetapi lebih merujuk pada dampak diterapkannya sumber hukum yang mana terjadinya pelanggaran peraturan menteri nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang diakibatkan beberapa factor antara lain: mampu menarik berkumpulnya biomassa ikan dalam jumlah besar di sekitarnya, faktor perizinan, aspek teknis pemasangan rumpon, sanksi. Sedangkan Upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate dalam menanggulangi pelanggaran peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam hal ini rumpon ialah upaya prefentif dengan melakukan sosialiasi serta patrol dan upaya represif yang mana dilakukannya berupa pembongkaran dan pemutusan rumpon yang illegal
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA YANG BEKERJA: STUDI KASUS PENGUNGSI AFGHANISTAH
Authors: Pratomo Sapto Aji , Darmawan Suhardi , Sinaga Wahyu Saputra 
Published: March 2024

Pengungsi Afghanistan merupakan pengungsi dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Faktor ekonomi disertai hasutan oleh pemberi kerja lokal mengakibatkan pengungsi memilih untuk bekerja, salah satunya yaitu pengungsi berinisial AR asal Afghanistan yang bekerja sebagai kuli bangunan di Kabupaten Wajo. Larangan pengungsi untuk bekerja sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 poin keempat yang telah ditandatangani sebagai surat pernyataan oleh pengungsi di Indonesia. Tidak adanya sanksi yang tegas baik bagi pengungsi maupun pemberi kerja yang mempekerjakan pengungsi juga menjadi alasan masih ditemukannya pengungsi yang bekerja. Berangkat dari fenomena ini, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 harus ditingkatkan status hukumnya agar lebih kuat dengan disertai pembuatan aturan hukum yang mengatur tegas aturan dan sanksi terhadap pengungsi yang bekerja dan pemberi kerjanya sebagai upaya untuk meminimalisir pelanggaran pengungsi yang bekerja selama masa transitnya di Indonesia.
TINJAUAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
Authors: Marsal Irsyaf , Rina Septiani  , Kalijunjung Hasibuan  , Vivi Puspita Sari  , Hasudungan Sinaga  
Published: March 2024

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Kekerasan dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Beberapa waktu lalu terjadi kekerasan terhadap artis Venna Melinda. Ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Kekerasan tersebut dilakukan Ferry diduga sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir venna melinda menikah dengan Ferry Irawan. Venna Melinda mengalami Hidung Berdarah dan tulang rusuk yang retak akibat pukulan Ferry irawan. Hal inilah yang menjadi dasar pelaporan Venna melinda sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suaminya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
TINDAKAN PREVENTIF DAN REPRESIF SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSA ANAK
Authors: Imran Muhammad Dzar , Mangesti Yovita Arie 
Published: March 2024

Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection provides special protection to children. This law regulates children's rights, parental responsibilities, child care, as well as handling cases of violence and abuse against children. This research aims to find out and explain the legal considerations taken by the judge in making a decision in the criminal case of child rape in case no. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs and to find out and explain the legal protection mechanisms provided to children who are victims of rape.
This type of research is Normative. In this research, there are three approaches applied, namely an approach through analysis of legal regulations (statute approach), a case study (case study), and a conceptual approach (conceptual approach). Systematic Accountability in this research focuses on examining the Judge's Decision in the Child Rape case with case number No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs in detail for each chapter and sub-chapter discussed, and provides supporting descriptions in the process of reviewing the Judge's Decision.
Legal considerations (Ratio Decidendi) Decision No.1/Pid.Sus/Anak/ 2023/PNBBS consists of 4 elements, namely: Person or Human Element, Element of Deliberate Commitment of Deception, Element of Sexual Intercourse or Sexual Relations, Element of the person who commits it, the element that orders it to be carried out. and participate in doing it. The legal protection mechanism provided for child victims of rape is preventive: this can be done by providing information, education and understanding to the public about the applicable laws and regulations. Preventive Legal Protection Efforts by providing legal counseling, providing administrative sanctions, as well as crime prevention measures such as security patrols and security supervision. In a repressive way; Restitution and providing medical assistance/psycho-social rehabilitation assistance can be carried out in the context of restoring the victim's condition from all aspects. The restitution mechanism is regulated in Article 5 of PERMA Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime.
COVID-19 Pandemıc Effect On House Price Index In Turkey: An Interrupted Time Series Analysis
Authors: Pasin Ozge , Gönenç Senem 
Published: March 2024

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various aspects of everyday life,and the housing market is one of these factors.The purpose of this study is to investigate the effects of the COVID-19 pandemic on the housing market.
In this context, the study analyzed the House price index(HPI) data for Turkey between 2018-2022 using the interrupted time series analysis(ITS) method to examine the effects of COVID-19 on the housing market.
According to the analysis, there has been a decrease in the HPI immediately after COVID-19 and this decrease is statistically significant(-105.726 and p=0.003). However, it has been found that the trend of this decrease has changed and also, it has been determined that the housing price index has increased by 14.521 points every month and year(p=0.001).
As a result,this study, which shows statistically significant effects, has revealed that COVID-19 pandemic has caused significant changes in housing prices throughout Turkey.
HUBUNGAN PET ATTACHMENT DENGAN PSYCHOLOGICAL WELL BEING PADA PEMILIK KUCING DAN ANJING DI SEMARANG
Authors: Renata Tyrestafani  , Christiana Hari Soetjiningsih  
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan positif antara pet attachment pada psychological well-being pemilik kucing dan anjing di kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif tipe korelasional. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lexington Attachment to Pet Scale (LAPS) untuk mengukur tingkat kelekatan hewan dan Ryff Psychological Well Being Scale (RPWBS) untuk mengukur tingkat psychological well-being. Subjek dalam penelitian ini merupakan 82 orang berusia 20-50 tahun yang telah memelihara kucing atau anjing selama minimal 1 tahun. Hasil dari korelasi product moment yang telah dilakukan menunjukkan nilai koefisien antara kelekatan pada hewan peliharaan dengan psychological well-being dengan nilai r sebesar 0,420 dengan nilai signifikansi 0,003 (p < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara pet atttachment dan psychological well-being pemilik kucing dan anjing di kota Semarang.
Correlation between Therapeutic Drug Monitoring of Infliximab Serum Trough Levels and other Biomarkers in Iraqi Patients with Crohn's Disease
Authors: Saleh Hussein Hazim , Khadim Dheyaa Jabbar , Hussein Raghad Jawad 
Published: March 2024

Background: Inflammatory bowel disease (IBD) is a collection of chronic, recurrent inflammatory illnesses of the gastrointestinal system, including Crohn's disease (CD). Infliximab is one of the biological medications used to treat CD. Therapeutic drug monitoring has evolved as a treatment in IBD, aiming to optimize benefit while meeting more demanding, objective end criteria. Objective: To determine the achievement of target trough level (TL), develop anti-drug antibodies (ADAs) to infliximab, assess response to therapy, and study TL relations with different variables. Methods: The present study was cross-sectional and conducted from May 2022 to November 2022. It included 40 CD patients allotted into 2 groups: group 1 patients achieved the TL target, and group 2 patients did not achieve the TL target. Results: Twenty-two patients achieved target TL, while 18 patients did not. Dose escalation is recommended for 11 patients, switching therapy for 15 patients, and continuing the same dosage regimen for 14 patients. In addition, erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, serum calprotectin and ADAs were significantly lower in patients who achieved target infliximab TL. Only serum calprotectin can be used to predict the achievement of the target TL of infliximab. Conclusions: Therapeutic drug monitoring of infliximab to determine the TL and ADAs can help to explain why some patients do not respond to this drug. Serum calprotectin may be used as a novel marker to predict the TL and response to infliximab.
An innovative learning strategy for improving clinical judgment among undergraduate nursing students: A reflection
Authors: Davis Suja P. , Davis Bethany L. 
Published: March 2024

The National Council of State Boards of Nursing developed next generation (NextGen) NCLEX questions to improve the clinical judgment of pre-licensure nursing students. In an innovative group assignment in a public university, second-semester ABSN students used case scenarios to write NextGen questions in various styles. Students were prepared for this project in the first semester. Each student group completed the group assignments every week. After the faculty review, the completed assignments were shared with the entire class every week. A six-item Qualtrics survey evaluated the project learning outcomes with two open-text questions. The combined response rates for the agree and strongly agree responses ranged from 76% to 94%, indicating that the students had a positive perception of this assignment. In open-text analysis, the students reported improvement in critical thinking skills, teamwork, collaboration, positive experiences, group dynamics, and exam preparation.
Application of nature-inspired computing and implementation of algorithm for earthquake detection
Authors: KUMARI PRIYANKA , KUMAR SUNIL , GIRI RAM KUMAR , PATHAK LAXMI 
Published: March 2024

Improve learning techniques and to prepare reference entropy which measures from the field of information theory, building upon entropy generally calculating the difference between two probability distributions. Cross-entropy can be used as a loss function when optimizing classification models like logistic regression and artificial neural networks. The performance of the proposed neural network with respect to cross entropy is presented in this research. The performance can be improved by including more data and optimization. The proposed research work will be used for time series data of events detection and prediction such as seismic event’s (Earthquake).The point of the present work is to tune the suitable algorithms for meaningful detection of the disastrous earthquake events and to generate the proper timely warning to the public.