bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Perbaikan Kualitas dengan Meminimasi Cacat Produk Sepatu menggunakan Seven Tools dan Metode Triz
Authors: 10070217061 Muhammad Rachmad Arrazaq , Mohamad Satori  , Dewi Shofi Mulyati  
Published: March 2024

Abstract. CV Mulai Dari Sini (MDS) is a shoe manufacturer that implements the Make to Order (MTO) system, producing school shoes, work shoes, and casual shoes according to customer orders. However, the company is facing significant losses due to additional costs, rework time, and material losses because the percentage of defective products exceeds the established standards, resulting in a decrease in profits of up to 7% per year. The standard defect percentage is set at a maximum of 2% per month, but the average defect rate for casual shoes during 2018-2022 exceeded 3% per month. To solve this issue, research is conducted using Seven Tools and the TRIZ method. Identification reveals four types of defects in casual shoes: easily detachable glue, uneven stitching, scratches, and stains. Proposed solutions for improvement include directly admonishing operators, creating Standard Operating Procedures (SOP) for the stitching process, adding a press tool, improving lighting with desk lamps, and enhancing air circulation with floor production fans.
Abstrak. CV Mulai Dari Sini (MDS) adalah produsen sepatu yang menerapkan sistem Make to Order (MTO), memproduksi sepatu sekolah, sepatu kerja, dan sepatu kasual sesuai pesanan konsumen. Namun, perusahaan menghadapi kerugian signifikan akibat biaya tambahan, waktu pengerjaan ulang, dan kerugian material karena persentase produk cacat melebihi standar yang ditetapkan, menyebabkan penurunan keuntungan hingga 7% per tahun. Standar persentase cacat ditetapkan maksimal 2% per bulan, tetapi rata-rata cacat sepatu kasual selama 2018-2022 melebihi 3% per bulan. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan penelitian menggunakan Seven Tools dan metode TRIZ. Identifikasi menunjukkan empat jenis kecacatan pada sepatu kasual: lem mudah lepas, jahitan tidak rapi, bekas goresan, dan bekas noda. Solusi perbaikan termasuk memberikan teguran langsung kepada operator, membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk proses jahit, menambah alat press, meningkatkan pencahayaan dengan lampu meja, dan meningkatkan sirkulasi udara dengan kipas angin di lantai produksi.
Perancangan Budaya Kerja menggunakan 5s (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) pada Area Cement Mill PT. Semen Jawa
Authors: Mohammad Radhiefan Staquf  , A. Harits Nu'man  , Aviasti  
Published: March 2024

Abstract. The 5S work culture, a method originating from Japan, is implemented at PT. Semen Jawa, a cement manufacturing company. Based on observation, issues that arise include employees' lack of awareness in the cement mill regarding the management of B3 waste and production waste, as well as insufficient attention to cleanliness and maintenance of the work area. This research aims to identify issues in the K3 work culture, evaluate contributing factors, and provide improvement proposals in line with the 5S principles. The research method employed is quantitative, involving the distribution of 5S checksheet forms to all employees at the cement mill. Subsequently, employees assess the implementation of 5S in their respective work areas, followed by score recapitulation to determine the extent of 5S implementation. Continuous improvements are made, considering conditions before and after 5S implementation. Form processing results indicate suboptimal 5S implementation, with a total score of 444 out of a maximum of 800 points. Improvement proposals include creating waste disposal SOPs, organizing the work area, and designing labels. The hope after the research is to enhance the 5S work culture so that employees can work in a safe and comfortable environment.
Abstrak. Budaya kerja 5S, sebuah metode kerja yang berasal dari Jepang, diterapkan di PT. Semen Jawa, sebuah perusahaan manufaktur semen. Berdasarkan observasi, permasalahan yang muncul meliputi kurangnya kesadaran karyawan di pabrik semen terhadap pengelolaan limbah B3 dan limbah produksi, serta kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan pemeliharaan area kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah budaya kerja K3, mengevaluasi faktor penyebabnya, dan memberikan usulan perbaikan sesuai dengan prinsip 5S. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendistribusian formulir checksheet 5S kepada seluruh karyawan di pabrik semen. Kemudian, karyawan menilai penerapan 5S di area kerja mereka, diikuti dengan rekapitulasi skor untuk mengetahui sejauh mana 5S telah diterapkan. Perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sebelum dan setelah penerapan 5S. Hasil pengolahan formulir menunjukkan penerapan 5S belum optimal dengan total nilai 444 poin dari 800 poin maksimal. Usulan perbaikan termasuk pembuatan SOP pembuangan, penataan area kerja, dan perancangan label. Harapan setelah penelitian adalah meningkatkan budaya kerja 5S agar karyawan dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
Penerapan Pidana Penjara Dihubungkan dengan Kelebihan Kapasitas di Lapas Kelas II B Sumedang Dikaitkan dengan Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
Authors: Nanda Wijaksana  , Dey Ravena  
Published: March 2024

Abstrak :
Sistem Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian yang penting dalam pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Akan tetapi faktanya terdapat banyak kendala saat melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga pada pelaksanaannya pembinaan yang diberikan belum dapat dilakukan secara optimal. Di Indonesia terdapat banyak lembaga pemasyarakatan yang jumlah narapidana dan tahanan melebihi dari kapasitas Lapas atau Rutan tersebut. Maka dari itu pemerintah dan sejumlah aparatur penegak hukum sudah seharusnya tidak lagi memprioritaskan hukuman pemenjaraan dan menggunakan pendekatan atau konsep keadilan restorative sehingga masalah kelebihan kapasitas yang ada di Indonesia dapat berkurang.
Kata Kunci : Sistem Pemasyarakatan, Kelebihan kapasitas, Hak Narapidana, dan Keadilan Restoratif

Abstract :
Correctional system is one of the important parts in the development of criminal law system in the field of criminal execution in Indonesia. The correctional system is a series of criminal law enforcement units. However, in fact there are many obstacles when providing guidance to prisoners, so that in practice the guidance provided cannot be carried out optimally. In Indonesia, there are many correctional institutions where the number of prisoners and detainees exceeds the capacity of the prison or detention center. Therefore, the government and a number of law enforcement officials should no longer prioritize imprisonment and use the approach or concept of restorative justice so that the problem of overcapacity in Indonesia can be reduced.
Keywords: Correctional System, Overcapacity, Prisoners' Rights, and Restorative Justice
Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Authors: Ghefiranisa Tsuraya  , Fabian Fadhly Jambak  
Published: March 2024

Abstract
The village head is the head of village government administration who has authority. Regulation of the village head's authority in managing village funds in goods/services procurement activities is regulated in the Regulation of the Goods and Services Procurement Policy Institute Number 12 of 2019 concerning Guidelines for Procedures for Procurement of Goods and Services in Villages. This regulation aims to ensure that village heads can implement their authority and avoid abuse of authority. The cause of the vulnerability to misuse is a lack of understanding of village budget management, so that village heads and village officials arbitrarily use village funds for personal interests. In order to avoid various forms of abuse of authority, the parties involved in the procurement of goods/services in the village, namely the Village Head, Section Head (Kasi) / Head of Affairs (Kaur), Activity Implementation Team (TPK), Providers and also the Community must cooperate with each other. work together and know their duties, functions and authority so that the process of implementing the procurement of goods/services sourced from village funds is in accordance with good governance.
Abstrak
Kepala desa merupakan kepala penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai wewenang. Pengaturan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa pada kegiatan pengadaan barang/jasa di atur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Peraturan ini bertujuan agar kepala desa dapat mengimplementasikan wewenangnya dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Penyebab rentannya terjadi penyalahgunaan adalah kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan anggaran desa, sehingga kepala desa dan perangkat desa sewenang-wenang menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Agar terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, Pihak-pihak yang terlibat di dalam pengadaan barang/jasa di desa yaitu Kepala Desa, Kepala Seksi (Kasi) /Kepala Urusan (Kaur), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Penyedia dan juga Masyarakat harus saling bekerja-sama dan mengetahui tugas,fungsi dan wewenangnya agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana desa tersebut sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci : Kepala desa, Wewenang, Pengelolan Dana Desa, dan Pengadaan Barang/Jasa
Akibat Hukum Jual Beli Tanah Hak Milik dengan Menggunakan Kuitansi bagi Para Pihak di Desa Padaasih Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur
Authors: Winda Hasna Mulya  , Frency Siska  
Published: March 2024

Abstrak, Menurut UUPA jual beli tanah hak milik dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan. Praktiknya di Desa Padaasih jual beli tanah hak milik dilakukan dibawah tangan antar warga desa dengan menggunakan kuitansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis akibat hukum jual beli tanah hak milik dengan menggunakan kuitansi bagi para pihak di Desa Padaasih Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur, serta kepastian hukum dalam jual beli tanah hak milik yang menggunakan kuitansi di Desa Padaasih Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian, Akibat hukum jual beli tanah hak milik dengan menggunakan kuitansi bagi para pihak di Desa Padaasih Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur. Menurut Syarifin, akibat hukum adalah dampak yang timbul dari perbuatan hukum subyek terhadap obyek hukum yang disebabkan oleh kejadian hukum tertentu. Apabila dikaitkan dengan jual beli menurut UUPA timbul akibat hukum berupa kepastian hukum, jika dilakukan pendaftaran sesuai ketentuan PP 24/1997. Selanjutnya, jika jual beli hak milik atas tanah dilakukan dengan kuitansi, diatur dalam KUHPerdata bahwa pembeli wajib membayar harga dan berhak menerima tanah dan penjual berhak menerima permbayaran dan wajib menyerahkan tanah.
Abstract, According to the UUPA, the sale and purchase of freehold land is carried out in front of a Land Deed Official and registered with the Land Office. In practice in Padaasih Village, the sale and purchase of freehold land is carried out under the hands of villagers using receipts. The purpose of this study is to determine and analyse the legal consequences of buying and selling of freehold land using receipts for the parties in Padaasih Village, Cijati District, Cianjur Regency, and legal certainty in buying and selling freehold land using receipts in Padaasih Village, Cijati District, Cianjur Regency. The results of the study, the legal consequences of buying and selling freehold land using receipts for the parties in Padaasih Village, Cijati District, Cianjur Regency. According to Syarifin, legal effect is the impact arising from the subject's legal action on the legal object caused by certain legal events. If it is related to sale and purchase according to UUPA, legal consequences arise in the form of legal certainty, if registration is carried out in accordance with the provisions of PP 24/1997. Furthermore, if the sale and purchase of land ownership rights is carried out with receipts, it is regulated in the Civil Code that the buyer is obliged to pay the price and is entitled to receive the land and the seller is entitled to receive payment and is obliged to hand over the land.
Kedudukan Restitusi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia
Authors: Shalshabillah Ananda Permana  , Dian Andriasari  
Published: March 2024

Abstrak. Dalam konteks sistem peradilan anak, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak wajib diupayakan melalui diversi dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Baik pelaku maupun korban anak harus mendapatkan hak yang sama dalam keputusan diversi. Salah satu dari kesepakatan diversi yang merupakan hak korban adalah restitusi. Namun, pemberian restitusi untuk korban tindak pidana terhadap anak masih dirasa kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kedudukan restitusi dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yakni dengan wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode normative serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa restitusi berkedudukan sebagai posisi hukum dalam memberikan dari tindakan pemulihan atau penggantian yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau pihak yang dirugikan.

Abstract. In the context of the juvenile justice system, in accordance with the provisions of Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System, the settlement of juvenile cases must be pursued through diversion using a restorative justice approach. Both child perpetrators and victims must have equal rights in diversion decisions. One of the diversion agreements that is a victim's right is restitution. However, the provision of restitution for victims of criminal acts against children is still considered less than optimal. This research aims to explore the position of restitution in the juvenile justice system in Indonesia. The research uses normative juridical method. Data collection was carried out by literature study and field study, namely by interview. Data analysis was carried out using normative methods and using a qualitative approach. The results of the research state that restitution has a legal position in providing recovery or replacement actions that must be carried out by the perpetrator of the crime to the victim or the injured party.
Tanggung Jawab Wali/Orang Tua atas Tindakan Wanprestasi dalam Kegiatan Jual Beli yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur melalui Platform Digital Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia
Authors: Shafa Farhah Almaas 
Published: March 2024

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab orang tua atau wali terhadap tindakan wanprestasi dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui platform digital, dengan fokus pada hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, tanggung jawab dan perlindungan terhadap anak di bawah umur dalam transaksi online menjadi penting. Hal ini karena, karena anak-anak umumnya tidak memiliki pemahaman penuh tentang transaksi online dan rentan menjadi korban penipuan. Dimana, transaksi online seringkali tidak memerlukan verifikasi usia, sehingga anak di bawah umur dapat melakukan transaksi tanpa izin orang tua. Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah kerugian dan masalah hukum serta menjaga keselamatan dan hak anak dalam lingkungan digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab orang tua atau wali terhadap tindakan wanprestasi dalam kegiatan jual bei yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta penyelesaian wanprestasi dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui platform digital.
Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode yuridis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan lapangan, (wawancara).
Apabila terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam kegiatan jual beli secara online melalui platform digital , orang tua/wali dapat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Orang tua/wali bertanggung jawab penuh atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam kegiatan jual beli secara online melalui platfom digital. Peran orang tua/wali juga berkewajiban memberikan pengarahan dan mengawasi akses anak dalam menggunakan internet. Apabila orang tua/wali terbukti lalai dalam mengawasi dan mengontrol tindakan anak di bawah umur dalam kegiatan jual beli online melalui platform digital maka orang tua/wali dapat disanksi secara hukum.Akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi jual beli secara online melalui platform digital yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam upaya hukum dalam penyelesaian sengketa jual beli secara online terdapat 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. (melalui mediasi).
Analisis Kinerja Crushing Plant untuk Mencapai Target Produksi 26.000 Ton per Bulan pada PT Silva Andia Utama Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
Authors: Revaldy Syahreza  , Linda Pulungan  , Sriyanti  
Published: March 2024

Abstract. With the increasing intensity of development in Indonesia, especially in West Java, the need for andesite material is also increasing, therefore andesite mining companies must be able to meet market demand by increasing production. The amount of andesite reserves in West Java according to ESDM in 2021 is around 888,204,956 bcm. If we look at its reserves, West Java has great potential in the andesite mining sector.The research methodology used involves taking data directly from the field and also additional secondary data to support research activities. Data processing begins with calculating the work efficiency of the tool, unit productivity crushing plant, as well as counting loosing material.Unit productivity crushing plant from the starting stage primary crushing until sizing namely 159.91 tons/hour or 842.72 tons/day or 25,281 tons/month. With efficient tool performance primary crushing 90.95%, and tools secondary crushing 98.61%. Production produced by the unit crushing plant does not meet the production target, which is still less than 719 tons/month. The products are produced from a series of units crushing plant divided into several products, namely base coarse, split and stone ash, with a target of 164,45 tons/hour in product percentage base coarse 18.06%, split 55.13% and rock ash 26.79%.
Abstrak. Dengan meningkatnya intensitas pembangunan di Indonesia khususnya di Jawa Barat maka kebutuhan material andesit juga meningkat, oleh karena itu perusahaan tambang andesit harus mampu memenuhi permintaan pasar dengan cara meningkatkan produksi. Jumlah cadangan batu andesit yang ada di Jawa Barat menurut ESDM pada tahun 2021 yaitu sekitar 888.204,956 bcm. Jika dilihat dari cadangannya Jawa Barat memiliki potensi yang besar di sektor pertambangan andesit. Metodologi penelitian yang digunakan dengan mengambil data langsung ke lapangan dan juga tambahan data sekunder untuk menunjang kegiatan penelitian. Pengolahan data diawali dengan menghitung efisiensi kerja alat, produtivitas unit crushing plant, serta menghitung loosing material. Produktivitas unit crushing plant dari mulai tahapan primary crushing hingga ke sizing yaitu sebesar 159,91 ton/jam atau 842,72 ton/hari atau 25.281 ton/bulan. Dengan efisiensi kinerja alat primary crushing 90,95%, dan alat secondary crushing 98,61%. Produksi yang dihasilkan oleh unit crushing plant tidak sesuai target produksi yaitu masih kurang 719 ton/bulan. Produk yang dihasilkan dari serangkaian unit crushing plant terbagi menjadi 3 fraksi, dengan target sebesar 164,45 ton/jam dengan presentase produk fraksi 1 (base coarse) 18,06%, fraksi 2 (split) 55,13% dan fraksi 3 (abu batu) 26,79%.
Gambaran Burnout pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung Tahun Akademik 2022-2023
Authors: Levie Rachmah Zannati  , Eka Nurhayati  , Tryando Bhatara  
Published: March 2024

Abstract. Burnout is a long-term response to chronic emotional and interpersonal stress. Burnout had three dimensions including exhaustion, cynicism, and decreased academic performance. Several study in Indonesia shown that medical students experience burnout more than 50% which could cause decrease their performance index. Research about burnout is still rarely conducted to medical students in West Java. The purpose of this research is to determine the description of burnout in first to third year student Faculty of Medicine at Bandung Islamic University for the 2022/2023 academic year. The research was descriptive study with using simple random sampling for 113 respondents from each grade. The data shows that the highest number of burnout are female among all respondents and the highest prevalence of burnout is in the moderate burnout category at 89.2% for first year, 95% for second year, and 88.9% for third year students. This happens because daily life is complex, there is a lot of competition, more time study, frequent tensions in the lecture environment, and lack of free time and rest.
Abstrak. Burnout merupakan respons jangka panjang terhadap stres emosional dan interpersonal yang kronis. Burnout memiliki tiga dimensi diantaranya exhaustion, sinisme, dan penurunan pencapaian prestasi akademik. Penelitian di Indonesia mencatat bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran mengalami burnout lebih dari 50% yang dapat menyebabkan penurunan indeks prestasi. Penelitian tentang Burnout masih jarang dilakukan pada mahasiswa kedokteran di Jawa Barat. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui gambaran burnout pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung tahun akademik 2022/2023. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling yaitu peneliti mengambil 113 responden secara acak dari masing-masing angkatan. Data yang diperoleh menunjukkan jumlah burnout terbanyak pada perempuan dari seluruh total responden dan prevalensi burnout tertinggi pada kategori burnout sedang sebanyak 89,2% untuk mahasiswa tingkat satu, 95% pada mahasiswa tingkat dua dan 88,9% pada mahasiswa tingkat tiga. Hal tersebut terjadi karena kehidupan sehari – hari yang komplek, banyaknya persaingan, waktu pembelajaran lebih banyak, sering mengalami ketegangan di lingkungan perkuliahan, serta kurangnya waktu luang dan istirahat.