bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Persfektif Hukum Agraria Nasional dan Hukum Adat Bima
Authors: Arba Arba 
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak atas tanah warisan, porsi hak perempuan dalam pembagian warisan hak atas tanah, dan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan dalam hukum adat Mbojo-Bima. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sociolegal. Hasil penelitian dikaji dan dianalisis secara normatif dan kualitatif. Analisis normatif dengan melakukan penafsiran dan analogi hukum, sedangkan analisis kualitatif untuk menganalisis data, sehingga disimpulkan dengan menggunakan penalaran deduksi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut Hukum Agraria Nasional maupun Hukum Adat Mbojo-Bima: bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak atas tanah; porsi hak perempuan di dalam UUPA tidak ditentukan, sedangkan porsi hak perempuan dalam hukum waris adat Mbojo adalah 1(satu) bagian, dan laki-laki 2(dua) bagian atau bisa 1:1, laki-laki 1(satu) bagian dan perempuan 1(satu) bagian, tergantung kesepakatan dalam musyawarah keluarga; Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan hak atas tanah dalam hukum adat Mbojo-Bima adalah faktor yuridis (UUPA dan Hukum Adat), dan faktor non yuridis berupa kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, dan faktor strata sosial.
Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi
Authors: Maemunah Maemunah 
Published: March 2024

Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, namun pelanggaran HAM terhadap anak masih terjadi berupa anak diterlantarkan, anak diperkerjakan, anak meminta-minta dijalan, kekerasan fisik anak dan anak diperdagangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum anak jalanan dalam konsep HAM menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca reformasi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan kajian hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan hukum tersier melalui study literature. Alat analisis yang dipergunakan adalah interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak jalanan dalam konsep HAM menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca reformasi adalah yang senantiasa menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak anak jalanan sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Pertama, street based, yakni model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal kemudian para street educator datang kepada mereka berdialog mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Kedua, centre based, yakni pendekatan dan penanganan anak jalanan dilembaga atau panti. Ketiga, community based yakni metode penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak jalanan.
Dinamika Transisi Komunitas Wetu Telu Dalam Keyakinan Pelaksanaan Syariâ€™at Islam
Authors: Hariati Sri 
Published: March 2024

Tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui keberadaan komunitas Wetu Telu dan mengetahui bagaimana dinamika transisi komunitas Wetu Telu dalam pelaksanaan keyakinan syarâ€™at Islam. Di Dusun sangiang Desa kumbang Kecamatan masbagik Lombok timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan subyek penelitian antara lain, tokoh adat Wetu Telu, tokoh agama Wetu Telu dan masyarakat Wetu Telu serta tokoh agama, tokoh masyarkat wetu lima dan aparatur desa seperti kadus, kepala desa. Komunitas Wetu Telu yang ada di Dusun Sangiang Desa Kumbang Masbagik saat ini masih dalam proses verifikasi kepelaksanaan syariâ€™at Islam, keberadaan mereka sangat minoritas tapi sebagian mampu bertahan di atas masifnya proses verifikasi oleh para pendakwah.
Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Ombudsman Nusa Tenggara Timur Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima
Authors: Listiana Fransiska Taneo Kevy , G.Tubahelan Yohanes , Y. Stefanus Kotan 
Published: March 2024

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara maupun pemerintah,Termasuk memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan hal itu, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pelayanan Ombudsman NTT dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, (2) Faktor apasajakah yang menjadi hambatan yang dialami oleh Ombudsman dalam pelaksanaan fungsi ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada data dari hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik.
Hasil penelitian menunjukan, pelayanan pengaduan di Ombudsman NTT mengikuti standar pelayanan yang disusun mengacu pada UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, UU NO 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Khusus untuk penanganan pengaduan Ombudsman NTT membuat peraturan internal yang dikenal dengan nama Peraturan Ombudsman (PO) NO. 27 Tahun 2017 tentang penanganan pengaduan. Beberapa prinsip pelayanan yang harus dijunjung oleh instansi atau lembaga penyedia pelayanan dengn memperhatikan asas pelayanan publik, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Tidak diskriminatif , Keseimbangan hak dan kewajiban. Hambatan yang sering dihadapi oleh ombudsman perwakilan NTT dalam menuntaskan permasalahan maladministrasi adalah terkait dengan beberapa faktor di bawah ini: Sumber Daya Manusia, Sumber daya merupakan bagian paling penting dalam suatu pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT, tidak adanya sumber daya yang memadai di dalam sistem pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT akan menyebabkan banyaknya kendala yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT; Kepemimpinan, Kepemimpinan dalam suatu organisasi memang selalu dimulai dari sistem peranan yang formal. Peran ini diwujudkan dalam hirarki kewenangan. Kewenangan yang ada tersebut merupakan kekuasaan legitimasi; Faktor Sosial, Faktor sosial yang mempengaruhi kinerja Ombudsman adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan laporan tentang tindakan mal administrasi. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat atas tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT.
Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner
Authors: Fathoni M. Yazid , Sahrudin Sahrudin , Hadi Adha Lalu 
Published: March 2024

Desa Senteluk merupakan salah satu desa yang mepunyai wilayah pantai di Kecamatan Batulayar. Oleh karena memiliki pantai, Pemerintah Desa Senteluk mengembangkan wilayah tersebut sebagai obyek wisata dengan mengembangkan usaha kuliner sebagai daya tariknya. Usaha-usaha kuliner tersebut didirikan di sepanjang sempadan pantai yang ada di Desa Senteluk dengan cara pemeberian sewa lahan dan tempat ke masyarakat. Karena usaha kuliner tersebut menggunakan sempadan pantai maka peneliti tertarik untuk mengupas lebih jauh mengenai pengaturan pemanfaatan lahan sempadan pantai tersebut dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pada dasarnya tidak terdapat larangan terkait terhadap pemanfaatan sempadan pantai, asalkan pemanfaatannya tidak merusak kondisi lingkungan di sekitar sempadan pantai. Selain itu, terkait dengan perjanjian sewanya karena dibuat dengan cara tidak tertulis, dalam arti para pihak tidak menentukan hak dan kewajiban mereka secara terperinci, maka hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa ini secara hukum ditentukan berdasarkan unsur naturalia.
Idiologi Hukum Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Agraria
Authors: Surayya Ita 
Published: March 2024

Pendaftaran tanah bukan hanya masalah administratif semata, melainkan didalamnya sarat dengan tarik-menarik kepentingan ideologi. Penelitian ini mempertanyakan dan mengkritisi pergeseran ideologi-hukum pendaftaran tanah dari instrumen reforma agraria menjadi instrumen pasar tanah.Metode penelitian menelusuri perubahan regulasi pendaftaran tanah, dan kemudian menyingkap kepentingan ideologi hukum yang menyebabkan pergeseran konfigurasi pendaftaran tanah. Di satu sisi, pendaftaran tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, tetapi di sisi lain, pendaftaran tanah yang lepas dari spirit reforma agraria akan memperlebar ketimpangan kepemilikan tanah, karena tanah-tanah yang telah bersertifikat akan lebih mudah berpindah tangan melalui mekanisme pasar.
Pengembangan Investasi Melalui Pendirian Unit Syariah
Authors: Rahayu Sulistianingsih 
Published: March 2024

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang berlaku efektif pada 2019 telah membuka peluang pasar yang lebih besar kepada industri penjaminan, termasuk perusahaan penjaminan syariah. Untuk itu PT. Jamkrida NTB Bersaing awalnya bergerak dalam bidang penjaminan konvensional dalam perkembangannya akan mengembangkan investasinya melalui pendirian unit syariah. Akan tetapi hingga saat ini masih terbentur oleh kecukupan modal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebab hingga saat ini PT. Jamkrida NTB belum memenuhi standar minimal permodalan yang disyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian lembaga penjaminan kredit secara yuridis normative diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK 05/2017 tentang Penyelenggara Usaha Lembaga Penjamin. Kedua bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit: Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah penjamin ditetapka paling sedikit Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar untuk lingkup nasional dan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar) untuk lingkup propinsi. Kemudian untuk Penjamin dan Penjamin Ulang yang membuka Unit Usaha Syariah wajib menyediakan dana awal paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta membuka Kantor Cabang Syariah yang baru atau mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah.
Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Authors: Khairi Mawardi 
Published: March 2024

Lahirnya otonomi daerah telah menggeser sebagian urusan pemeritah pusat menjadi urusan pemerintahan daerah,salah satunya dalam hal perizinan di sektor kelautan,khususny di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah tentang kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemberian izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk menjawab rumusan permasalahan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum normatif (Normatif Legal Reserch) dan dapat disebut pula dengan penelitian perpustakaan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannnya di masyarakat dengan mengkaji dari sumber-sumber literatur yang ada. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar hukum kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemberian izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pemerintah daerah provinsi dalam pemberian izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kewenangan di dasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen Nomor 8/PERMEN-KP/2019.
Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram
Authors: Philona Rinda , Listyaningrum Novita 
Published: March 2024

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berupa aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan menyiapkan enam orang pendamping Disabilitas di enam kecamatan yang bertujuan dalam rangka pemenuhan hak maupun kewajiban penyandang disabilitas. Pemenuhan hak diamaksud antara lain: pemenuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro, dan pemenuhan hak berpendapat melalui wadah yang mereka buat, akan tetapi dalam pelaksanaanya belum maksimal karena masih kurangnya peran serta dari segenap elemen yaitu masyarakat dan Pemerintah agar segala sesuatu dapat tertampung dalam wadah sesuai yang diharapkan bersama, selain itu perlu dilaksanakan komunikasi berlanjut antara perwakilan penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram bahkan terdapat pernyataan dari penyandang Disabilitas kurangnya mensosialisasikan dan melakukan pendekatan yang belum maksimal.
Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional ICSID Dan Pelaksanaan Keputusannya
Authors: Sutrisno Budi , Martini Dwi , Setiawan Yudhi , Zuhairi Ahmad 
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID, dan aturan Fasilitas Tambahan ICSID.Selanjutnya dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya mendasarkan pada Undang-undang No 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon.
Aedes aegypti Knockdown Resistance Mutations and Dengue Virus Infection in Haiti
Authors: Estep Alden S. , Sanscrainte Neil D. , Okech Bernard A. 
Published: March 2024

ABSTRACT
Haiti is home to approximately 11 million people and has a high incidence of vector-borne disease, including more than 70,000 cases of dengue per year. Vector control is difficult in Haiti and adulticide spray of malathion is the main method of control employed during the outbreak of disease although pyrethroids are used in both bed net campaigns and in widely available aerosol cans for personal use. However, limited pathogen or insecticide resistance surveillance data are available for making operational decisions. In this study, we assessed Aedes aegypti from serial surveillance collections from 3 locations for the presence of dengue virus serotypes 1-3 (DENV1-3) by polymerase chain reaction and assessed, by melt curve analysis, samples from 10 locations in 2 departments for the presence of two mutations (V1016I and F1534C), that in combination, are linked to strong pyrethroid insecticide resistance. Only one of the 32 tested pools was positive for the presence of dengue virus. The two knockdown resistance (kdr) mutations were present in all locations. The 1016I mutation frequency varied from 0.29 to 0.91 and was in all sites lower than the 0.58–1.00 frequency of the 1534C mutation. We also observed that the genotype homozygous for both mutations (IICC), which has been linked to strong pyrethroid resistance, varied from 13 to 86% in each population. Notably, 3 locations - Ti Cousin and Christianville in Ouest department and Camp Coq in Nord department had more than 30% of the tested population without the presence of kdr mutations. These results indicate that the kdr markers of pyrethroid resistance are present in Haiti, at high frequency in several locations and, based on previous studies linking kdr genotypes and phenotypic resistance, that operational interventions with pyrethroids are not likely to be as effective as expected.
Devlet, Toplum ve Aydınlar: 100. Yılda Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilik Üzerine Bir Değerlendirme
Authors: Yıldırım Deniz , Haspolat Evren 
Published: March 2024

Türkiye’de son yıllarda Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilik olgusunun teorik ve pratik açıdan irdelenmesine odaklanan geniş bir literatür oluşmaya başlamıştır. Uluslararası teorinin ve deneyimlerin de etkisiyle genişleyen bu literatür, Türkiye’nin tarihsel Cumhuriyet atılımının özgünlüğü, eleştirisi ya da eleştirel sahiplenilmesi çerçevesi içinde yeniden anlamlandırılarak somut siyasal yaşama ve buradaki tartışmalara da etki etmeye başlamıştır. Bu tartışmaların yakın tarih içindeki siyasal gelişmeler doğrultusunda topluma, devlete ve aydınlara nasıl yansıdığını anlamak için, önemli dönüm noktalarındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına karşılaştırmalı olarak bakmak faydalı bir yöntem olabilir.
Bu yaklaşım çerçevesinde makale, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te devlet, toplum ve aydınlar katında Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilik olgularının güncel durumunu Gramsci’nin “bütüncül devlet” yaklaşımı çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda çalışma öncelikle, Cumhuriyet’in 75. Yıl kutlamaları ile 100. Yıl kutlamaları arasındaki farklar üzerinden politik toplum, sivil toplum ve aydınlar düzeyindeki değişimin izlerini sürmekte ve devamında da, hem devlet hem de toplum katında yaşanan bu değişmelerin olası siyasal ve düşünsel gelişmelere etkisini yine Cumhuriyetçilik olgusunun geleceği bakımından tartışmaktadır.
Effect of Docetaxel on Matrix Metalloproteinase 1 Expression in Freund’s Adjuvant Induced Arthritis
Authors: Alghulami Omar , Ghaith A. Jasim  , Suzan Yousif Jasim  
Published: March 2024

Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder that affects the synovial joints. It lead to inflammatory changes occur in synovial tissue, cartilage, bone, and, less frequently, extra-articular structures. Docetaxel, is an anti-neoplastic drug. Methotrexate is a treatment for early-stage rheumatoid arthritis but have 30% failure in treatment within the first year due to resistance or side effects. Matrix metalloproteinase 1 is the proteinase primarily in charge of the irreversible degradation of cartilage, bone, and tendons in the joints, which are induced by cytokines. This study aims to evaluate the effects of docetaxel and methotrexate on Matrix metalloproteinase 1 in the structure of the induced arthritis joints. Methods: To induce the disease, complete Freund's adjuvant is injected subcutaneously into rats. From the 40 male Wister rats, five groups of eight were formed. The control group is composed of non-diseased rats. The second group is induced by complete Freund's adjuvant and 0.5 ml of normal saline was administered intraperitoneally to both the control and induction groups. After being induced by complete Freund's adjuvant, the third group is administered 1 mg/kg/ on alternate day of Docetaxel based on a preliminary experiment. The fourth group is induced and given 1 mg/kg/week of Methotrexate intraperitoneally. The fifth group receives a half dose of Methotrexate and Docetaxel simultaneously. Serum level of Anti Cyclical citrullinated Peptide Antibody, tissue homogenate level of tumor necrosis factor-alpha, knee joint circumference and Immunohistochemical of Matrix metalloproteinase 1 measurements were applied. Results: Significant decreased in the Serum level of Anti-Cyclic citrullinated Peptide Antibody, tissue homogenate level of tumor necrosis factor-alpha & Knee joint circumference in the Docetaxel group. significant lowering in the expression of Matrix metalloproteinase 1 immunoreactivities in Docetaxel and Methotrexate groups with almost absent spots of positive reaction with the matrix of synovial tissue, hyaline cartilage & articular surface. Conclusion: This study showed that Docetaxel may have anti-arthritic effect through their significant lowering expression of Matrix metalloproteinase 1 immunoreactivities.
Communicating About Water in the Floridan Aquifer Region: Part 1—What Do People Know About Water Science?
Authors: Hundemer Sadie , Ramadan Shenara 
Published: March 2024

Meaningful engagement by the public in the water decisions that affect their lives requires basic scientific knowledge, such as where their water comes from, the factors that affect quality and availability, and the challenges that influence water supply. A 2020 study suggests that Florida and Georgia residents lack fundamental knowledge about their water resources, including regional water processes, including its challenges, and policies. This is the base information that would enable a person to competently participate in water discussions and make citizen-level voting decisions on topics related to the Floridan aquifer. The knowledge deficits identified in the study are areas on which water communicators can build the public’s water science comprehension and, thereby, support increased public engagement. The findings also suggest the level of water science complexity that the public is equipped to understand.