bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN ALUTSISTA RI DALAM KERANGKA KEBIJAKAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) PADA TAHUN 2020-2024
Authors: Andalus Mutia Kartika , Djuyandi Yusa 
Published: March 2024

Sistem pertahanan suatu negara mencerminkan kedaulatan dan kekuatan negara tersebut. Dengan beban berat yang dimiliki oleh Sistem Keamanan di Indonesia, Pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) sudah selayaknya harus ditingkatkan. keseriusan pemerintah dalam pengadaan Alutsista tersebut juga harus diimplementasikan secara bijak dan tegas terutama dalam mencapai Minimum Essential Force (MEF) yang hingga sampai saat ini belum mencapai target standar 100 persen atau dengan kata lain masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan pengadaan Alutsista dalam kerangka Minimum Essential Force atau MEF. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. hasil dari penelitian ini adalah meskipun sumber daya manusia yang dimiliki dalam industri pertahanan Indonesia saat ini masih dalam proses perkembangan untuk menjadi lebih baik lagi, sumber daya finansial merupakan faktor yang memiliki dampak yang besar dalam keberhasilan kebijakan pemenuhan MEF tersebut. Selain itu, payung hukum yang jelas yakni dalam Permenhan RI Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional menjelaskan alur komunikasi serta sikap dan kecenderungan dari para pelaksana kebijakan. A country's defense system reflects the country's sovereignty and strength. With the heavy burden that is owned by the Security System in Indonesia, it is appropriate that the Procurement of the Defense System Main Equipment (Alutsista) should be increased. the seriousness of the government in the procurement of defense equipment must also be implemented wisely and decisively, especially in achieving the Minimum Essential Force (MEF), which until now has not reached the 100 percent standard target in other words it is still below the set target. This study aims to analyze related to how the implementation of defense equipment procurement policies within the Minimum Essential Force or MEF framework. This study uses a qualitative-descriptive method. The results of this study are that although the human resources in the Indonesian defense industry are currently still in the process of developing to become even better, financial resources are a factor that has a major impact on the success of the MEF compliance policy. In addition, a clear legal umbrella, namely in the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 17 of 2014 concerning the Implementation of the Procurement of Main Weapon System Equipment within the Ministry of Defense and the National Armed Forces, explains the flow of communication as well as the attitudes and tendencies of policy implementers.
UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3)
Authors: Yoshida Yeni Herliana , Rachman Junita Budi , Darmawan Wawan Budi 
Published: March 2024

Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas sebagai upaya dari implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 5 (5.3) sebagai salah satu program pembangunan internasional PBB mengenai kasus pernikahan anak di Indonesia. Kasus pernikahan anak merupakan salah satu bagian dari kekerasan berbasis gender (KGB). Pernikahan anak termasuk perbuatan ilegal karena melanggar HAM, dan konvensi hak anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi program pembangunan internasional tersebut, berkomitmen untuk dapat menjalankan dan mengimplementasikan program-program SDGs khususnya pada tujuan 5 (5.3). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dan menggunakan perspektif pembangunan internasional dan Perspektif Feminis Dalam Perencanaan dan Pembangunan Gender sebagai alat analisis, serta yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Indonesia sebagai aktor utama dalam melaksanakan program SDGs tujuan 5 (5.3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator pelaksanaannya yaitu, Indonesia telah melaksanakan dan mengimplementasikan SDGs tujuan 5 (5.3) dengan membuat program-program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan bekerjasma dengan badan-badan internasional seperti UNICEF dan UN Women. Serta keseriusan lainnya yaitu dengan merevisi Undang-Undang perkawinan dengan menaikan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk mengurangi kasus pernikahan anak di Indonesia. This paper aims to look at effectiveness as an effort to implement Sustainable Development Goals (SDGs) goal 5 (5.3) as one of the UN's international development programs regarding child marriage cases in Indonesia. The case of child marriage is one part of gender-based violence (KGB). Child marriage is illegal because it violates human rights and conventions on the rights of children. Indonesia, as one of the countries that have ratified the international development program, is committed to being able to carry out and implement SDGs programs, especially on goal 5 (5.3). The method used is a qualitative method and uses an international development perspective and a Feminist Perspective in Gender Planning and Development as an analysis tool, and the object of this research is Indonesia as the main actor in implementing the SDGs program goal 5 (5.3). The results of this study indicate that the implementation indicator is that Indonesia has carried out and implemented SDGs goal 5 (5.3) by creating programs for gender equality and women's empowerment and child protection, in collaboration with international agencies such as UNICEF and UN Women. As well as other seriousness, namely by revising the Marriage Law by increasing the minimum age of marriage for men and women from 16 years to 19 years. This of course aims to reduce cases of child marriage in Indonesia.
PERAN SAYAP KEPEMUDAAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI MILLENIAL DAN GENERASI Z DI INDONESIA
Authors: Alamsyah Syahara Bhatari , Hendra Hendra 
Published: March 2024

Partai politik memiliki fungsi melaksanakan sosialisasi politik di kalangan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran politik melalui pendidikan politik agar dapat aktif berpartisipasi secara politik. Generasi Millenial dan Generasi Z memiliki karakteristik berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga untuk mengajak dan meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi tersebut, diperlukan treatment khusus dari partai politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dapat diketahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam aktivitas politiknya merupakan salah satu partai yang memiliki beberapa sayap organisasi untuk pemuda di dalam partainya yaitu PKS Muda, Gema Keadilan, dan Garuda Keadilan. Ketiga organisasi sayap Partai PKS terebut melakukan Pendidikan politik sebagai upaya untuk mewadahi partisipasi Generasi Millenial dan Generasi Z dengan berusaha untuk menyalurkan ekspresi dan aspirasinya, mewarnai aktivitas partai, dan meningkatkan kreativitas. Political parties have the function of carrying out political socialization among the community as an effort to increase political awareness through political education in order to actively participate politically. Millennials and Generation Z have different characteristics from previous generations, so to invite and increase political participation among these generations, special treatment is needed from political parties. By using a qualitative approach through data collection methods carried out by literature study and field study, it can be seen that the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in its political activities is one of the parties that has several wing organizations for youth in the party, namely PKS Muda, Gema Keadilan, and Garuda Keadilan. The three wing organizations of the PKS Party conduct political education as an effort to accommodate the participation of Millennials and Generation Z by trying to channel their expressions and aspirations, coloring party activities, and increasing creativity.
KEBIJAKAN MILITER RUSIA TERHADAP SURIAH DALAM MENDUKUNG REZIM BASHAR AL-ASSAD (2015-2020)
Authors: Phoenna Riezky Poetra , Purnama Chandra , Dermawan Windy 
Published: March 2024

Sebagai satu-satunya sekutu tradisional yang dimiliki Rusia di luar lingkungannya sendiri, Suriah telah menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan luar negeri Rusia. Ketika Suriah dilanda konflik, Rusia telah mengerahkan berbagai dukungan penting terhadap rezim Assad. Upaya mempertahankan rezim Assad memaksa Rusia untuk menggunakan kebijakan militer di Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kebijakan militer Rusia dalam keterlibatannya di Suriah. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan militer Rusia terhadap Suriah ditenggarai oleh faktor Bashar Al-Assad. Situasi konflik yang semakin mengancam eksistensi rezim Assad direspon Rusia dengan tindakan militer. Pada akhirnya tindakan militer Rusia berhasil mempertahankan Assad dari ancaman pelengseran. As the only traditional ally that Russia has outside of its own neighborhood, Syria has been a consideration in Russian foreign policy. As Syria has been engulfed in conflict, Russia has mobilized important support for the Assad regime. Efforts to defend the Assad regime compelled Russia to intervene militarily in Syria.The purpose of this study is to explain the phenomenon of Russia's military policy in Syria.In analyzing foreign policy, researchers use foreign policy theory. The method used in this research is descriptive-qualitative. This research shows that Russia's military policy towards Syria is driven by the Bashar al-Assad factor. The conflict situation that increasingly threatened the existence of the Assad regime was responded to by Russia with military action. In the end, Russia's military action succeeded in defending Assad from the threat of ouster.
STRATEGI PEMASARAN POLITIK PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA TANGERANG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM 2019
Authors: Natsir Andi Rohani Amalia Imam , Djuyandi Yusa 
Published: March 2024

PSI resmi menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2019. Sebagai peserta baru dalam pemilihan umum 2019, pemasaran politik dilakukan oleh PSI Tangerang Selatan untuk menjaring dukungan serta suara. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta teori pemasaran politik milik Nursal untuk menjabarkan pemasaran politik yang dilakukan oleh PSI Tangerang Selatan dan keempat anggota terpilih. Proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen terkait, kemudian data divalidasi dengan teknik triangulasi sumber. Pemasaran politik yang dilakukan PSI Tangerang Selatan banyak berfokus ke warga di kompleks perumahan, terutama yang swing voter dan golongan putih. Selain turun langsung ke masyarakat, PSI Tangerang Selatan aktif untuk memuat rilis di media berita lokal untuk membahas atau mengkaji masalah-masalah yang sedang terjadi di Tangerang Selatan. Tandem bersama calon legislatif PSI lainnya juga dilakukan dalam rangka efisiensi biaya. Walaupun PSI Tangerang Selatan tidak memiliki tokoh yang dikenal masyarakat, mereka banyak memanfaatkan Grace Natalie sebagai tokoh pasif agar lebih mudah untuk masuk ke masyarakat. PSI officially became a participant in the general election in 2019. As a new contender in the 2019 general election, PSI South Tangerang engaged in political marketing to garner support and votes. Political marketing is a strategy that aids the success of a party or candidate in a general election. Utilizing qualitative research methods to analyze the political marketing of PSI South Tangerang through Nursal's political marketing theory, data was collected through interviews and relevant documents then validated with triangulasi to find correlations between the theory and the political marketing conducted by PSI South Tangerang, resulting in them securing 4 seats in the South Tangerang City Regional Council. The political marketing efforts of PSI Kota Tangerang Selatan were largely focused on residents in housing complexes, especially those who were a swing voter and non-voter. Apart from direct community engagement, PSI Tangerang Selatan was active in issuing press releases in local news media to discuss or assess ongoing issues in the region. Collaborative efforts with other PSI legislative candidates were also employed to ensure cost efficiency. Despite not having well-known public figures, PSI South Tangerang made use of Grace Natalie as a passive figurehead to facilitate their integration into the community.
SEKURITISASI DALAM KEBIJAKAN FOOD ESTATE DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO
Authors: Ramadhan Iqbal Yanuar 
Published: March 2024

Kajian ini berusaha untuk memahami sekuritisasi dalam kebijakan food estate ditinjau dari tiga aspek. Pertama, proses sekuritisasi. Kedua, konsekuensi dari sekuritisasi terhadap sifat dari kebijakan. Ketiga, keberhasilan sekuritisasi berdasarkan modalitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai buku, jurnal, berita sebagai bahan informasi utama. Penulis menemukan bahwa proses sekuritisasi terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, melakukan speech act untuk menunjukkan adanya ancaman pangan yang eksistensial. Kedua, mengajukan food estate sebagai solusi atas ancaman tersebut. Konsekuensi dari sekuritisasi adalah adanya tindakan luar biasa yang diambil oleh pemerintah. Tindakan luar biasa yang dimaksud dapat dicirikan dengan tiga aspek yaitu: tiadanya partisipasi yang berarti, adanya pelanggaran asas hukum, dan menjadikan kementerian pertahanan sebagai leading sector dalam food estate. Adapun ditinjau dari keberhasilan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang tinggi, securitizing act yang dilakukan oleh pemerintah dan pengalaman historis dari kebijakan food estate yang pernah dilakukan sebelumnya. This study seeks to understand the process of securitization, describe and analyze the success of the process in the Jokowi administration's food estate policy. To achieve this goal, the author conducted qualitative research using secondary data from various books, journals, and news as the main information material. The author found that the securitization process occurs in two stages. Firstly, the government uses speech acts to show an existential food threat. Secondly, the government uses food estate as a solution to the threat. The author also finds that securitization provides legitimacy for the government to take extraordinary actions. This extraordinary action can be seen from three indicators, namely: the absence of meaningful participation, the violation of legal principles, and the establishing the defense ministry as the leading sector in the food estate. In terms of the success of securitization carried out by the government, is influenced by three factors, namely: high public trust in authority, securitizing acts carried out by the government, and historical experience from previous food estate policies.
The Attempts Of The Panjalu Community To Preserve The Ngumbah Pusaka Ritual Ceremony In The Era Of Modernization
Authors: Mayang Annisa Arum , Itsniya Aisyah Edy , Senduk Livia Victoria 
Published: March 2024

Ngumbah Pusaka is one of the cultures owned by the community of Panjalu. In this era of modernization, the Ngumbah Pusaka Ritual has undergone many changes in accordance with human life. The worst thing is the fading of culture and even the disappearance of a culture. This research aims to find out how the Panjalu community preserves the Ngumbah Pusaka ritual ceremony in the era of modernization. This research uses descriptive qualitative method, with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature study. The rapid development of technology in the modernization era is one of the obstacles to maintaining culture. One of the way to preserve the Ngumbah Pusaka ritual ceremony is by continuing to hold the ritual every year by adapting to the times.
PIDE Commentary: On the 23rd IMF Programme for Pakistan
Authors: A PIDE COMMENTARY  
Published: March 2024

International Monetary Fund (IMF) issued a staff report on the seventh and eighth reviews of the extended arrangement under the Extended Fund Facility (EFF) on September 1, 2022. As per the review report, the authorities of Pakistan are allowed to draw USD 1.1 billion, keeping in view the measures taken by authorities to address fiscal and external challenges. The IMF board has also approved the extension of the EFF till June 2023 along with extra Special Drawing Rights (SDR) of 720 million and that brings the total access under the EFF to about USD 6.5 billion. The review report has also identified some priority measures to be considered by the Pakistani authorities, such as the implementation of an approved budget, marketdetermined exchange rate policy, proactive and prudent monetary policy, the expansion of the social safety net, and structural reforms related to the performance of state-owned enterprises (SOEs) and governance. The set of measures that have been identified contains both short-term and medium-term measures to promote long-term growth. In this regard, the Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) has also been working extensively to identify the measures that are necessary to remove the bottlenecks in the economy to improve productivity and increase growth. Therefore, the objective of this document is twofold, i.e., a commentary on the measures suggested by the review report, and what other measures should be part of the programme.
EFEKTIVITAS KELAS PERSIAPAN MENYUSUI BERBASIS DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP PEMBERIAN ASI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SERIMBU KABUPATEN LANDAK
Authors: Viha Suviha , Sulistiawati Rini , Rachmaida Arlina 
Published: March 2024

Pendahuluan : Rendahnya pemberian ASI eksklusif dapat berdampak pada kualitas dan daya hidup pada generasi penerus. Cakupan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Kabupaten Landak 43,4% dan Kecamatan Air Besar termasuk yang ketiga terendah, yaitu 6,3%. ASI dianggap kurang atau tidak cukup pada hari ke 1-7 kelahiran, sehingga keluarga menganjurkan untuk memberikan makanan tambahan berupa susu formula sampai ASI dianggap cukup. Ibu kandung atau ibu mertua memiliki pengaruh penting dalam mendukung keberhasilan ASI karena dianggap sebagai sumber informasi oleh ibu bayi.Tujuan: menganalisis efektivitas kelas persiapan menyusui berbasis dukungan keluarga terhadap pemberian ASI di wilayah kerja Puskesmas Serimbu Kabupaten Landak.Metode Penelitian: Desain penelitian eksperimen semu dengan rancangan posttest design with control. Yang terdiri dari kelompok intervensi berupa kelas persiapan menyusui berbasis dukungan keluarga dan kelompok kontrol berupa kelas ibu hamil biasa. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil dengan usia kehamilan ≥34 minggu diwilayah kerja Puskesmas Serimbu. Teknik sampling dengan menggunakan total sampel berjumlah 30 responden, masing-masing kelompok terdiri dari 15 sampel. Analisis menggunakan uji Chi Kuadrat.Hasil Penelitian: Hasil uji hipotesis pada tingkat kepercayaan 95% (α<0,05), menunjukkan bahwa ibu yang mengikuti kelas persiapan menyusui berbasis dukungan keluarga meningkatkan pemberian ASI eksklusif dibanding ibu yang hanya mengikuti kelas ibu hamil saja dengan nilai p=0,023 lebih kecil dari 0,05 yang artinya kelas persiapan menyusui berbasis dukungan keluarga efektif dalam pemberian ASI eksklusif hari ke 1-7.Kesimpulan: Kelas persiapan menyusui berbasis dukungan keluarga efektif dalam pemberian ASI eksklusif hari ke-1 sampai dengan hari ke-7
Perbedaan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Emesis Gravidarum Di Puskesmas Siantan Tengah Kota Pontianak
Authors: Hidayat Taufik , Safitri Yuliana , Dianna Dianna 
Published: March 2024

Latar Belakang: Kehamilan menjadi pengalaman baru bagi seorang perempuan, adanya perubahan fisiologis menyebabkan ketidaknyamanan baik fisik maupun psikis. Ketidaknyamanan emesis gravidarum adalah gejala mual muntah yang umumnya terjadi pada trimester pertama, sering terjadi pada 60-80% primigravida dan 40–60% multigravida, untuk itu perlunya pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang emesis gravidarum. Tujuan: Untuk menganalisis perbedaan pengetahuan dan sikap ibu sebelum dan sesudah diberikan edukasi menggunakan media booklet di Puskesmas Siantan Tengah Kota Pontianak. Metode Penelitian: Desain penelitian yang digunakan Pre-Eksperimental Design dengan pendekatan One Group Pretest-Posttest, lokasi penelitian di ruang tunggu Puskesmas Siantan Tengah, sampel yang digunakan 30 responden, menggunakan teknik sampel total sampling, data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Pengolahan dan analisis data menggunakan uji wilcoxon untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah diberikan edukasi booklet. Hasil: Ada perbedaan pengetahuan dan sikap ibu sebelum dan sesudah diberikan edukasi booklet emesis gravidarum di Puskesmas Siantan Tengah Kota Pontianak (p = 0,000).
HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN DAN PERILAKU PERSONAL HYGINE DALAM MENCEGAH KEPUTIHAN PADA SANTRI
Authors: Afifah Siti , Herawati Meirita 
Published: March 2024

Latar Belakang : Dampak keputihan khususnya pada remaja menyebabkan rasa tidak nyaman dan keputihan patologis yang berlangsung terus menerus akan menyebabkan infertilitas dan Infeksi menular Seksual. Meningkatnya beban pikiran memicu peningkatan hormon adrenalin. Meningkatnya sekresi hormon adrenalin menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan mengurangi elastisitas pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan aliran hormon esterogen ke organ – organ tertentu termasuk vagina terhambat sehingga asam laktat yang dihasilkan berkurang. Berkurangnya asam laktat menyebabkan keasaman vagina berkurang sehingga bakteri, jamur dan parasit penyebab keputihan mudah berkembang. Kegiatan pembelajaran di pondok pesantren lebih padat daripada sekolah formal biasa kegiatan tersebut dapat membuat santri mengalami kecemasan Tujuan: mengetahui hubungan tingkat kecemasan dan perilaku personal hygine dalam mencegah keputihan pada santri kelas 3 PDF Ulya putri Pondok Pesantren Darul Muhaqiqin. Metode :Penelitian ini menggunakan analitik deskriptif dengan desain cross sectional yang melibatkan seluruh remaja putri sebanyak 31 orang, teknik pengambilan sampel Total Sampling. Insrumen penelitian adalah kuesioner. Analisis data kuantitatif menggunakan Fisher's Exact Test. Hasil : terdapat hubungan tingkat kecemasan dengan perilaku personal hygiene dalam mencegah keputihan pada santri kelas 3 PDF Ulya Putri Pondok Pesantren Darul Muhaqiqin dengan Pvalue 0,002(< 0,05).Kesimpulan: Terdapat hubungan tingkat kecemasan dengan perilaku personal hygiene dalam mencegah keputihan pada santri.