bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PRINSIP HUKUM PERSAMAAN DALAM MEREK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Authors: Ibrahim Muhammad Yusuf 
Published: March 2024

Industrial Property Rights menjadi sebuah landasan hukum bagi pemegang hak maka dari itu hadirnya Undang – Undangi Nomori 20 Tahuni 2016 sebagai aturan untuk mengatur mengenai pemegang hak dan kewajiban untuk pemegang hak sebagai subyek hukum, dan perlunya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak – hak dan kewajiban masyarakat terhadap penghargaan sebuah merek, seharusnya menjadi keharusan kita untuk sadar dengan akibat hukum yang diberikan oleh pemerintah, maraknya pemalsuan juga pembajakan dan bentuk lainnya. Maka dari itu perlunya pemerintah memberikani perlindungani hukumi terhadapi kepemilikan iHak iKekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk mendedikasikan, dan menganalisa mengenai implementasi mengenai Prinsip hukum persamaan pada pokoknya dalam merek ditinjaui dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metodei penelitian yangi digunakani adalahi jenisi penelitiani yuridis inormatif iatau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunderi yang terdirii dari bahani hukumi primer, bahan hukumi sekunderi dani bahani hukumi tersier. Dilihati darii bentuknya penelitian ini termasuk penelitian ideskriptif. iPenelitian ideskriptif iadalah ipenelitian iyang idimaksud iuntuk memberikan bahan yang diteliti tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan oleh penulis yang pertama bahwasannya persamaan pada pokoknya adalah sebuah prinsip kemiripan dengani mereki yangi sudah terdaftari dani penjelasan mengenai persamaan pada pokoknya sangatlah jelas, Kedua akibat hukum yang terjadi adalah sanksi yang tergas sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Authors: Nugroho Yudistira 
Published: March 2024

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah disahkan oleh Pemerintah Indonesia, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibagi atas 3 klasifikasi yaitu sebagai Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu dalam penanganannya Anak berhadapan hukum harus dibedakan dari orang dewasa pada setiap tingkatan proses, baik itu dari mulai penyelidikkan, penyidikkan maupun saat litigasi. Selain itu, setiap pelaksanaan proses Anak wajib didampingi oleh pendamping. Pada aturan yang baru ini juga mengenalkan dan menekankan diversi, yaitu aspek non litigasi dalam menyelesaikan perkara. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan.
Saat ini salah satu upaya pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan pengorganisasian sistem peradilan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi untuk lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan, yang disebut pendekatan keadilan restoratif. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi kepentingan para korban dan masyarakat. Tulisan ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan hak-hak anak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat memenuhi hak-hak dasar anak.
Kata Kunci : Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Anak, Diversi.
PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI IDENTITAS ANAK YANG DILAHIRKAN
Authors: Sugeng Tedjo Asmo 
Published: March 2024

Akta kelahiran adalah akta yang wujudnya berupa selembar kertas bermaterai yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir anak, jenis kelamin anak, nama saksi, dan nama orang tua kandung serta tanda tangan pejabat yang berwenang di atas materai. Akta kelahiran ini merupakan salah satu dokumen resmi negara, sebagai bukti keabsahan status hubungan hukum seorang anak dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan akte kelahiran yang dimiliki seorang anak dapat mengetahui siapa orang tua kandungnya yang sah menurut hukum (undang-undang perkawinan di indonesia). Hal ini sangat penting bagi orang tua kandungnya untuk mengurus akta kelahiran anaknya karena disamping menyangkut identitas diri anak dan status kewarganegaraan juga akta kelahiran berperan aktif dalam menentukan kedepannya nasib si anak dikemudian hari, misalnya kegunaan akta kelahiran sangat dibutuhkan antara lain:

Sebagai salah satu syarat untuk masuk sekolah bagi si anak dari TK-SD dan seterusnya yang akhirnya sebagai rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah
Salah satu syarat pembuatan kartu keluarga (KK), dan karu tanda pengenal (KTP) serta kemungkinan besar dibutuhkan untuk melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI.
Pengurusan hak waris
Melaksanakan perkawinan, pembuatan paspor, pembuatan SIM, dan lain-lain

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka target luaran yang ingin dicapai dalam membahas permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah meliputi: bagaimana proses pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan di luar nikah/hasil dari perkawinan siri. Sedangkan metode yang digunakan dalam pembahasan terhadap permasalahn tersebut, adalah penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan mengedepankan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil pembahasan/target luaran yang dicapai, dapat disimpulkan bahwa proses pengurusan akta tersebut pemohon datang ke tempat pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa beberapa persyaratan:

Surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/Rumah Sakit dan tempat-tempat melahirkan lainnya atau mungkin saja terjadi ketika saat melahirkan berada di pesawat atau di kapal laut maka perlu juga mendapatkan surat keterangan lahir dari pilot atau nahkoda
Nama dan identitas saksi kelahiran.
KTP ibu (hanya ibu, KTP ayah tidak perlu)
KK ibu (hanya ibu, KK dari ayah tidak perlu

Kata kunci : Pentingnya Akta Kelahiran sebagai Identitas Anak
SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Authors: Supriyono Supriyono 
Published: March 2024

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Di dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu "due process of law" yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan paraahli dalam criminal justice science di amerika Serikat seiring dengan ketidak puasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dengan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Sistem peradilan pidana menurut rancangan undang-undang hukum acara pidana pada masa akan datang akan mengalami perubahan yang sangat signifikan ditandai dengan isi dari pertimbangan RUU KUHAP sebagaimana tertuang dalam bagian menimbang huruf c., dinyatakan "bahwa UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan hukum acara pidana yang baru”.
Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana, Hukum Acara Pidana, Rancangan Undang-undang
Preventive Practice towards Covid-19 and Its Associated Factors among Malaysian Adults During Massive Outbreak in 2021
Authors: Nik Mahdi Nik Nor Ronaidi , Abd Aziz Aniza , Mat Azmi Intan Suhana Munira , Amaran Safiya , Thwe Aung Myat Moe , Mohd Yusop Yuzana , Abas Mohd Ihsanuddin , Oo San San 
Published: March 2024

Combating COVID-19 pandemic will not be successful without everyone’s cooperation from all levels of society. Therefore, this study assessed the extent of the public’s knowledge, attitude, and preventive practice towards COVID-19. The current study also determined the associated factors for preventive practice towards COVID-19 among Malaysian adults.

An online cross-sectional study was conducted among 897 Malaysian adults. Data were collected using the snowball sampling method via the online platform: WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, and email. Multiple linear regression analysis was performed to determine the association between all independent variables and the preventive practice of COVID-19.

The mean (SD) scores for knowledge, attitude, and preventive practice towards COVID-19 were 122.70 (6.05), 249.91 (17.29), and 64.48 (5.58), respectively. Preventive practice towards COVID-19 were associated with gender (p < 0.001), race (p = 0.002), history of being fined due to noncompliance to COVID-19 SOP (p = 0.002), knowledge on COVID-19 (p<0.001), and attitude towards COVID-19 (p = 0.017).

The overall knowledge, attitude, and preventive practice towards COVID-19 among Malaysian adults were satisfactory. Health education should focus more on the identified factors, and legislation enforcement should be enhanced to ensure COVID-19 SOP compliance.
Uji Penyembuhan Luka Bakar Gel Enzim Bromelin Menggunakan Carbopol 940 Secara In Vivo
Authors: Thomas Nur Ain , Taupik Muhammad , Nurrohwinta Djuwarno Endah , Ramadani Putri Papeo Dizky , Novreini Djunaidi Nabila 
Published: March 2024

Bromelain is a proteolytic enzyme or natural protease found in tissues, including the stem, fruit, and leaves of pineapple (Ananas comosus var. comosus) and other plant species of the Bromeliaceae family. Bromelain is known as an efficient debdriding agent because it is beneficial in burn healing and tissue regeneration. This research aims to determine the effectiveness of bromelain enzyme for burns wounds in rabbits (Oryctolagus cuniculus). This research began with the optimization of carbopol 940 base preparations with variations in concentration, namely Formula 1 (F1) for 0,5%, Formula 2 (F2) for 1%, and Formula 3 (F3) for 1,5%. The evaluation of the gel formulation includes an organoleptic test, homogeneity test, pH test, viscosity test, adhesive force test, and spreadability test. The evaluation result indicates the base concentration in Formula 1 (F1) at 0,5% has met the requirements for a gel preparation. Formula 1 (F1) for 0,5, then combined with varying concentration of bromelain, namely Formula 1A (0,1%), Formula 1B (0,5%), and Formula 1C (1%). The gel formulation wa re-evaluated, including an organoleptic test, homogeneity test, pH test, viscosity test, adhesion test, spreadability test, irritation test, and in vivo test. In vivo effectiveness testing and irritation testing were conducted on five treatment groups, namely a positive control group (Bioplacenton®), Formula 1A (0,1%), Formula 1B (0,5%), Formula 1C (1%), and a group without treatment, then observed for 15 days. The observation data were processed using the One Way ANOVA test. Based on the results of the irritation test, Formula 1A (0,1%). Formula 1B (0,5%) and Formula 1C (1%) did not cause skin irritation. In the in vivo test, Formula 1C (1%) indicated the fastest recovery compared to other treatment groups, as evidenced by the decrease in wound diameter and visual observation, where the wound had started to close completely on day 15 of observation.
Penyembuhan Luka Bakar Gel Enzim Bromelin Secara In Vivo
Authors: Thomas Nur Ain , Taupik Muhammad , Ramadhani Fika Nuzul , H. Hutuba Ariani , Ramadani Putri Papeo Dizky 
Published: March 2024

Bromelain is a proteolytic enzyme or natural protease found in tissues, including the stem, fruit, and leaves of pineapple (Ananas comosus var. comosus) and other plant species of the Bromeliaceae family. Bromelain is known as an efficient debdriding agent because it is beneficial in burn healing and tissue regeneration. This research aims to determine the effectiveness of bromelain enzyme for burns wounds in rabbits (Oryctolagus cuniculus). This research began with the optimization of carbopol 940 base preparations with variations in concentration, namely Formula 1 (F1) for 0,5%, Formula 2 (F2) for 1%, and Formula 3 (F3) for 1,5%. The evaluation of the gel formulation includes an organoleptic test, homogeneity test, pH test, viscosity test, adhesive force test, and spreadability test. The evaluation result indicates the base concentration in Formula 1 (F1) at 0,5% has met the requirements for a gel preparation. Formula 1 (F1) for 0,5, then combined with varying concentration of bromelain, namely Formula 1A (0,1%), Formula 1B (0,5%), and Formula 1C (1%). The gel formulation wa re-evaluated, including an organoleptic test, homogeneity test, pH test, viscosity test, adhesion test, spreadability test, irritation test, and in vivo test. In vivo effectiveness testing and irritation testing were conducted on five treatment groups, namely a positive control group (Bioplacenton®), Formula 1A (0,1%), Formula 1B (0,5%), Formula 1C (1%), and a group without treatment, then observed for 15 days. The observation data were processed using the One Way ANOVA test. Based on the results of the irritation test, Formula 1A (0,1%). Formula 1B (0,5%) and Formula 1C (1%) did not cause skin irritation. In the in vivo test, Formula 1C (1%) indicated the fastest recovery compared to other treatment groups, as evidenced by the decrease in wound diameter and visual observation, where the wound had started to close completely on day 15 of observation.
Effect of Aspergillus niger prolyl endopeptidase in patients with celiac disease on a long-term gluten-free diet
Authors: Stefanolo Juan Pablo , Segura Verónica , Grizzuti Martina , Heredia Abel , Comino Isabel , Costa Ana Florencia , Puebla Roberto , Temprano María Paz , Niveloni Sonia Isabel , de Diego Gabriel , Oregui María E , Smecuol Edgardo Gustavo , de Marzi Mauricio C , Verdú Elena F , Sousa Carolina , Bai Julio César 
Published: March 2024

BACKGROUND
The gluten-free diet (GFD) has limitations, and there is intense research in the development of adjuvant therapies.
AIM
To examine the effects of orally administered Aspergillus niger prolyl endopeptidase protease (AN-PEP) on inadvertent gluten exposure and symptom prevention in adult celiac disease (CeD) patients following their usual GFD.
METHODS
This was an exploratory, double-blind, randomized, placebo-controlled trial that enrolled CeD patients on a long-term GFD. After a 4-wk run-in period, patients were randomized to 4 wk of two AN-PEP capsules (GliadinX; AVI Research, LLC, United States) at each of three meals per day or placebo. Outcome endpoints were: (1) Average weekly stool gluten immunogenic peptides (GIP) between the run-in and end of treatments and between AN-PEP and placebo; (2) celiac symptom index (CSI); (3) CeD-specific serology; and (4) quality of life. Stool samples were collected for GIP testing by ELISA every Tuesday and Friday during run-ins and treatments.
RESULTS
Forty patients were randomized for the intention-to-treat analysis, and three were excluded from the per-protocol assessment. Overall, 628/640 (98.1%) stool samples were collected. GIP was undetectable (< 0.08 μg/g) in 65.6% of samples, and no differences between treatment arms were detected. Only 0.5% of samples had GIP concentrations sufficiently high (> 0.32 μg/g) to potentially cause mucosal damage. Median GIP concentration in the AN-PEP arm was 44.7% lower than in the run-in period. One-third of patients exhibiting GIP > 0.08 μg/g during run-in had lower or undetectable GIP after AN-PEP treatment. Compared with the run- in period, the proportion of symptomatic patients (CSI > 38) in the AN-PEP arm was significantly lower (P < 0.03). AN-PEP did not result in changes in specific serologies.
CONCLUSION
This exploratory study conducted in a real-life setting revealed high adherence to the GFD. The AN-PEP treatment did not significantly reduce the overall GIP stool concentration. However, given the observation of a significantly lower prevalence of patients with severe symptoms in the AN-PEP arm, further clinical research is warranted.
Evaluation of Audit Quality Control at the Surakarta City Inspectorate
Authors: Nugraha Leonardo Gilang Indra , Kartikasari Dewi , Pratama Daniel Budi 
Published: March 2024

Audit quality control is required to ensure and provide the assurance of audits that had applied with auditing standards and code of ethics.. The Government Internal Supervisory Appartus (APIP) considered the three lines model functions to provide independent for objective assurance and advice on all matters related for the achievement of organizational goals. Therefore, APIP is obliged to apply the Guidelines for Quality Control Audit of Government Internal Supervisory Apparatus. This research aims to analyze the suitability of the implementation of audit quality control at the Surakarta City Inspectorate using the eight elements contained in the APIP Pedoman Kendali Mutu APIP dan Pedomaan Telaah Sejawat, and to analyze the strategies implemented for improving audit quality controls at the Surakarta City Inspectorate. The research methodology used a case study-based on qualitative descriptive method. The data used in this study are primary data, which obtained through interviews with source person and secondary data from 32 documents. The results of data analysis indicated, that the audit implementation at the Surakarta City Inspectorate had not been fully implemented the APIP Auditi Quality Control Guidelines. The strategy needs for improving the effectiveness of the implementation of audit quality control are the commitment of the leadership and all employees to enforce the supervision in according with PKMA-APIP.
The Influence Of Social Media, Financial Literacy, Self-Control And Financial Attitudes On Financial Behavior (Student Of The Faculty Of Economics Univ. Sarjanawiyata Tamansiswa)
Authors: Saripah Yetti , Rinofah Risal , Sari Pristin Prima 
Published: March 2024

Abstract
The purpose of this research was to examine and explain the influence of social media, financial literacy, and self-control on financial behavior in the study of students of the Faculty of Economics, Tamansiswa University, Yogyakarta. This research was conducted on students of the Faculty of Economics, Universitas Bachelor of Law Tamansiswa using the lemesslow formula with a sample size of 96 respondents who used statements for each variable via Google form for questionnaires that were distributed to students. The results of the study show that social media and control have no influence on financial behavior, while financial literacy and financial attitudes have a positive and significant influence on financial behavior.
Good Corporate Governance and Corporate Values with Profitability as a Moderating Variable in Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange for the 2012-2021 Period
Authors: Putra Yudi Partama , Triono Retno , Setiorini Hesti , Fitria Desi , Sumarlan Ahmad 
Published: March 2024

Abstract
This study aims to examine the effect of managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee on firm value with profitability as a moderating variable in manufacturing companies listed on the IDX for the 2012 – 2021 period. The population in this study consisted of 193 manufacturing companies on the IDX for the 2012-2021 period which were selected based on certain criteria using purposive sampling. The research sample consisted of 17 companies, with an observation period of 10 years, so the research sample consisted of 275 samples. The data analysis used was panel data regression, and moderate regression analysis (MRA) was processed using the STATA 17 program. The partial test results prove that managerial ownership has no effect on firm value with a significance value of 0.960 > 0.05, institutional ownership has no effect on firm value with a significance value of 0.718 > 0.05, independent commissioners have an effect on firm value with a significance value of 0.000 <0.05. and the audit committee has no effect on firm value with a significance value of 0.372 > 0.05. Profitability can moderate the relationship between managerial ownership and firm value with a significance value of 0.017 <0.05. Profitability can moderate the relationship between institutional ownership and firm value with a significance value of 0.016 <0.05. Profitability can moderate the relationship between the independent board of commissioners and firm value with a significance value of 0.000<0.05. Profitability cannot moderate the relationship between the audit committee and firm value with a significance value of 0.057 > 0.05. The results of testing the coefficient of determination (Adjusted R-square) shows that the percentage of the independent variable on the dependent variable is 17.43% or it can be interpreted that the independent variable used in the model is able to explain 17.43% of the dependent variable while the rest is influenced by variables outside models.
Nexo de causalidade e prova estatística na responsabilidade civil extracontratual
Authors: Fernandes Caio Guimarães 
Published: March 2024

O presente artigo objetiva apresentar um estudo acerca da viabilidade de empregar a prova estatística para a construção de um nexo de causalidade diante das incertezas inerentes ao caso concreto para a imputação do dever de reparação em circunstancias advindas da responsabilidade civil extracontratual. Com essa finalidade, a pesquisa abordará a noção de prova e a sua função no âmbito processual civil, assim como examinará os requisitos intrínsecos da responsabilidade civil, com destaque para o nexo de causalidade. Averiguar-se-á, também, os requisitos legais para a imputação do dever de indenizar no ordenamento jurídico português e brasileiro, apresentando, também, construções doutrinárias clássicas estrangeiras sobre o nexo de causalidade. Quanto a prova estatística, serão elucidados seu conceito e modalidades, além de sua aplicação em casos reais e hipotéticos, com o intuito de avaliar a possibilidade de se aplicar de eficazmente tal modalidade probatória nos processos civis ajuizados no Brasil e em Portugal