bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban?
Authors: Yulia Rena 
Published: March 2024

The phenomenon of returning state losses by corruptors has lately become a trend in the law enforcement process. Some of the returns were made during the investigation stage, during the trial process, some even after the verdict. As a result of returning state losses to perpetrators, among others, get a sentence reduction. However, sometimes the amount of return is not proportional to the total loss of the country as a whole. Therefore, the purpose of this paper is to examine the nature of the recovery of state losses intended to punish the perpetrators or to recover the losses of victims (the state). This will have an impact on the mechanism and effectiveness of returning state losses. This paper is expected to be able to describe in full the nature of the recovery of state losses so that they can be used as a basis for eradicating corruption. key word: corruption; state loss; return
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Pelaksanaan Beberapa Kontrak Kerja Konstruksi Di Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi)
Authors: Supardi Een , Syaifuddin Muhammad 
Published: March 2024

Perjanjian-perjanjian kerja konstruksi didalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2018 diwilayah Pemerintahan Kota Sungai Penuh tidak mencantumkan klausul jaminan sosial ketenagakerjaan sedangkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masuk dalam klausul kontrak. Permasalahan yang terdapat didalam Perjanjian Kerja Konstruksi di Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut adalah mengenai Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Konstruksi Antara Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Pekerja, Akibat Hukum Tidak Mencantumkan Klausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dampak perlindungan hukum terhadap pekerja dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi dan Perjanjian Kerja Konstruksi yang seharusnya dikembangkan dan dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Pemerintah kota Sungai Penuh selaku pengguna jasa dan pihak kontraktor selaku penyedia jasa terikat hubungan kerja dituangkan didalam suatu Perjanjian Kerja Konstruksi. Perjanjian Kerja Konstruksi yang tidak mencantumkan klausul perlindungan pekerja, memuat ketentuan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosialmengakibatkan Perjanjian Kerja Konstruksi tersebut batal demi hukum. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan pekerja tidak terlindungi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM) dan tidak mendapatkan fasilitas tambahan. Klausul-klausul pokok didalam kerangka Perjanjian Kerja Konstruksi Pemerintah Kota Sungai Penuh harus sesuai Pasal 47 ayat(1) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia
Authors: Rustini Rustini , Rumesten Iza 
Published: March 2024

Tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crimes, maka perlunya pengaturan dan penerapan perangkat-perangkat hukum yang memadai (proporsional) dan bersifat luar biasa (comprehensive extraordinary measure). Langkah yang tegas dan sanksi yang berat sangat diperlukan untuk memberikan efek jera. Selain mengatur pidana pokok Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur dengan tegas sanksi pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku korupsi salah satunya adalah Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu dalam hal ini hak politik memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Akan tetapi mencabutan hak tertentu dalam konteks Hak Politik terpidana kasus korupsi bertentangan dengan aturan di dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang menyatakan beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam diri manusia salah satunya adalah Hak Memilih dan dipilih pada pemilihan umum.Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi dalam prespektif Hak Asasi Manusia, Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan Bagaimana pengaturan mengenai pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi pada masa yang akan datang, Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum dari penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pencabutan Hak untuk memilih dan dipilih bagi koruptor tidak melanggar hak asasi manusia karena termasuk dalam kategori derogable rights atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memutuskan, dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat hal ini sejalan aturan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan hak memilih dan dipilih tanpa adanya jangka waktu berlakunya vonis pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 KUHP yang menyatakan mencabut hak tersebut secara utuh, yang seharusnya hanya dibatasi dalam jangka waktu tertentu dan Konsep ideal kedepan ialah perlu adanya pengaturan mengenai pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi dengan diberikan jangka waktu batasan pencabutan hak politiknya menjadi 10 tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya.
KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ABITRASE
Authors: Gibran Forsa Restu 
Published: March 2024

ABSTRAKArbitrase dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan sejarah., Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif. Adapun permasalahan (1) Bagaimanakah komitmen para pihak yang bersengketa terhadap kesepakatan yang telah mereka buat sendiri bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase, bukan pengadilan? Bahwa komitmeen para pihak yang bersengketa terhadap kesepakatan yang telah mereka buat dalam hal ini adanya perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa, perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dimana satu pihak dalam perjanjian mengikat dirinya untuk melakukan suatu prestasi terhadap pihak lainnya. (2) Bagaimanakah para pihak yang bersengketa dan sikap pengadilan sendiri terhadap proses arbitrase? Para pihak yang bersengketa pada dasrnya membuat kontrak perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela berdasrkan itikad baik dan sikap pengadilan terhadap proses arbitrase. Pengadilan Negeri diberikan wewenang dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase. (3) Bagaimana Efektifitas Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Abitrase? Efektifitas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase memiliki beberapa faktor diantaranya: 1) sengketa dalam batas wajar; 2) komitmen para pihak; 3) keberlanjutan hubungan; 4) keseimbangan posisi tawar menawar; 5) prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia. Kata Kunci : Jaminan, Abitrase, Penyelesaian Sengketa.
PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG
Authors: Syaputra Eko 
Published: March 2024

ABSTRAK: Penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini di implementasikan pada sistem peradilan pidana anak melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tentunya berlaku hanya bagi tindak pidana yang melibatkan Anak saja, bagi tindak pidana dengan pelaku orang dewasa saat ini juga dapat diselesaikan melalui konsep restorative justice baik itu ditingkat Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan melalui kebiajakn dan tauran yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana seeprti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, namun aturan yang dikeluarkan tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapan dan pelaksanaannya, sehingga hal tersebut tidak memberikan suatu kejelasan dan ketegasan dalam menerapkan konsep restorative justice pada perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah mekanisme dalam perluasan penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya perbedaan dan ketidaksamaan penerapan konsep restorative justice di Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara mengenai pelaksanaan atau penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut, agar Pemerintah dan DPR diharapkan segera memformulasikan kebijakan-kebijakan tentang konsep keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh sub sitem peradilan pidana tersebut ke dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan baik itu berbentuk Undang-undang maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), hal ini diharapkan agar memberikan kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum. Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Restorative Justice
ANALISIS YURIDIS PENYIMPANGAN HAK PERWALIAN ORANG TUA TERHADAP TINDAKAN PEMAKSAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
Authors: Umami Ayu 
Published: March 2024

ABSTRAK: Wali dalam pernikahan merupakan hal terpentingdan merupakan rukun dan syarat sah perkawinan, keberadaannya menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Keberadaan orang tua sebagai wali dalam pernikahan ialah syarat sah bagi calon mempelai wanita untuk pernikahannya.Hal ini dinyatakan pada Peraturan perundang-undanganNomor 16Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian dipertegas pada Kompilasi HukumIslam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah adalah demi mencapai kepentingan pertumbuhan hidup anak, tertuang dalam undang-undang kesejahteraan anak. Selanjutnya Undang-undang perlindungan anak Undang-undangNomor 23 tahun 2002perubahan undang-undang Nomor 35Tahun2014 bahwaorangtua sebagai wali dalam pernikahandapat menikahkan anak perempuan mereka dengan kekuasaan hak perwalian, Berdasarkan hal tersebut, kemudian pemerintah berencana membuat ketentuanperaturan perundang-undangan mengenai pemaksaanperkawinan, berdasarkan hasil penelitian, dengan membahasaturan mengenai penyimpangan hak perwalian orang tua dalam pemaksaan perkawinan dibawah umur bahwa pemerintah telah melakukan tindakan terhadap pemaksaan dalam perkawinan anak dengan membentuk hukum atau aturan baru dan dengan tujuanagar tidak terjadi penyimpangan terhadap pemahaman hak perwalianoleh orang tua/wali.
KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PELAKU YANG MENGALAMI SKIZOFRENIA PARANOID
Authors: Mangkudilaga Bia 
Published: March 2024

ABSTRAKKeterangan Ahli dalam pembuktian perkara tindak Pidana oleh Pelaku yang mengalami Skizofrenia Paranoid. Pada penelitian ini akan membahas mengenai Kedudukan Keterangan Ahli dalam Pembuktian perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami Skizofrenia Paranoid. Penelitian ini merupakan penelitain normative, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, serta pendekatan kasus dengan Keterangan Ahli. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa, keterangan Ahli sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tentang macam – macam alat bukti yang sah, untuk menentukan hal – hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana berdasarkan Pasal 44 ayat 1 KUHP mengenai perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwannya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Alasan seorang Ahli dimintakan keterangannnya adalah untuk mengetahui keadaan Psikologis Terdakwa pada saat melakukan tindak Pidana, belum tentu terdakwa tersebut melakukannya dengan kesadaran. Bisa saja karena Psikologis terdakwa. Kata Kunci : Kedudukan Keterangan Ahli, Pembuktian, Skizofrenia ParanoidABSTRAKExpert testimony in proving criminal cases by perpetrators experiencing paranoid schizophrenia. In this study, we will discuss the Position of Expert Statements in Proving Criminal Cases committed by perpetrators who experience Paranoid Schizophrenia. This research is a normative research, using a statutory approach, as well as a case approach with expert statements. The results of this study indicate that, Expert testimony as evidence based on Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code regarding types of legal evidence, to determine things that eliminate, reduce or aggravate the criminal under Article 44 paragraph 1 of the Criminal Code regarding actions that cannot be accounted for by him because his soul is disabled in growth or is disturbed due to illness, he is not punished. The reason an expert is asked for an explanation is to find out Psychological condition of the Defendant at the time of committing the crime, it is not necessarily the defendant who did it consciously. It could be because of the defendant's psychology.Keywords: Position of Expert Information, Evidence, Paranoid Schizophrenia
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM KASUS HUMAN TRAFFICKING OLEH KJRI JOHOR BAHRU MALAYSIA
Authors: Utami Rizky Dwi 
Published: March 2024

Tindak Pidana Perdagaangan. Orang merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum yang dilakukan kepada pekerja migran Indonesia harus dilakukan demi mencegah dan mengatasi tindak pidana human trafficking. Tentu peran KJRI Johor Bahru Malaysia sebagai perwakilan negara besar dalam melindungi pekerja.migran Indonesia. Tujuan dari jurnal ilmiah untuk mengetahui.bentuk perlindungan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia dalam melindungi Pekerja.Migran.Indonesia (PMI) yang menjadi korban. human traffickingg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian ini didasarkan dari kajian Pustaka hukum dan wawancara staff KJRI Johor Bahru Malaysia. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia terhadap PMI korban TPPO berupa perlindungan hukum preventif yaitu pencegahan seperti yang terdapat dalam undang-undang seperti sosialisasi dan diseminasi informasi, kerjasama International, dan kebijakan KJRI Johor Bahru sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi denda, sampai pemulangan PMI ke Indonesia. Kata kunci : Human Trafficking; Kebijakan; Penyelesaian; Pekerja Migran Indonnesia
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Authors: Rusdy R.M. Iman Rifai , Flambonita Suci 
Published: March 2024

Abstrak Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka dalam rangka penerapannya perlu diatur berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach) dan Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach). Terselenggaranya good governance dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang jelas dan nyata sehingga Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. karena masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah yang masih belum melaksanakan SPBE karena itu di masa mendatang dengan membuat dasar hukum yang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE agar SPBE dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, E-government, Good Governance AbstractThe implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Regional Governments is aimed at realizing an efficient, effective, transparent and accountable work process, as well as improving the quality of public services. In order for the implementation of the SPBE to run in accordance with its objectives, in the context of its implementation, it is necessary to regulate it based on the principles of Good Governance. The research method used is normative research with the Statute Approach, the Historical Approach and the Futuristic Approach. The implementation of good governance can realize the aspirations of the people in achieving the goals and ideals of the nation and state. Therefore, it is necessary to develop and implement a clear and tangible system of participation, transparency and accountability so that the implementation of SPBE in local governments can take place in an efficient, effective, clean and responsible manner. because it is still found in some local governments that have not implemented SPBE because of that in the future by making a higher legal basis than Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE so that SPBE can be implemented by local governments properly.Keywords: Electronic-Based Government System (SPBE), Local Government, Public Service, E-government, Good Governance
PEMANFAATAN CAMPURAN SERBUK BATU APUNG DENGAN ABU SEKAM PADI SEBAGAI PENGGANTI SEMEN
Authors: Eniarti Miko , Syahrony Muhammad , Rawiana Shofia , Sulistyowati Tri , Sulistyowati Shofia 
Published: March 2024

Telah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan campuran serbuk batu apung dengan abu sekam padi sebagai pengganti semen. Nilai termahal dari bahan mortar adalah semen, oleh karena itu diupayakan mencari alternatif bahan yang bisa menggantikan fungsi semen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggantian sebagian semen oleh bahan pozzolan alam terhadap sifat fisik pasta semen dan sifat mekaniknya. Analisis karakteristik semen yang menggunakan pozzolan alam di wilayah Mataram Nusa Tenggara Barat meliputi pengujian konsistensi normal, setting time, temperatur hidrasi dan uji kuat tekan. Proses pengujian dilakukan dengan beberapa variasi persentase yaitu 0%, 10%, 20% dan 30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik penggantian semen oleh pozzolan alam dapat memperlama waktu pengerasan, menurunkan suhu hidrasi dan memerlukan volume air yang lebih besar untuk menjaga konsistensi normal. Adapun kekuatan pasta semen mencapai nilai optimum pada prosentase 10%, komposisi 20% masih memenuhi syarat SNI 03-6825-2002 yang pada akhirnya bisa menekan biaya konstruksi. Komposisi pozzolan 30% tidak direkomendasi untuk digunakan karena tidak memenuhi standar SNI.
Bibliografia di Linguistica Educativa in Italia – BLEI Aggiornamento 2023
Authors: Balboni Paolo E. 
Published: March 2024

This bibliography (formerly BELI – Bibliografia dell’Educazione Linguistica in Italia) is edited by the Research Center in Language Education (Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue) with the patronage of the Italian Society for Didactics of Languages and Educational Linguistics (Società Italiana di Linguistica Educativa e Didattica delle Lingue – DILLE). It has been regularly updated since 1960 and is available in open access at https://www.unive.it/pag/16976.
Potensi Campuran Bubuk Meniran (Phyllanthus Niruri) dan Bawang Putih (Allium Sativum) Terhadap Pertumbuhan Ikan Lele (Clarias sp.)
Authors: Kustiana Melinda , Suseno Dewi Nurmalita 
Published: March 2024

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi campuran tepung meniran dan bawang putih dicampur dalam pakan (pellet) untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan lele dilihat dari pertumbuhan ikan lele dengan mengukur ABW, ADG, dan SR ikan, Dosis pakan yang dicampurkan dengan tepung meniran dan bawang putih yaitu Â (B1) meniran 5gr/kg + bawang putih 20 gr/kg pakan, (B2) meniran 10 gr/kg + bawang putih 40 gr/kg pakan, danÂ (B0) kontrol, perlakuan ini dilakukan selama 3 minggu masa pemeliharaan. Hasil pengukuran yang memiliki nilai tertinggi ABW dan ADG ialah pada perlakuan (B1) dengan pemberian simplisia dosis meniran 5 g/kg dan bawang putih 20 g/kg. Terjadi kematian ikan pada hari keÂ­3, dengan SR terendah diperoleh oleh (B2) sebanyak 93%, dan SR tertinggi diperoleh 100% oleh perlakuan (B1).
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
Authors: КИСЛОВА О. В. , ПАТЛУН Д. В. 
Published: March 2024

Мета. Аналіз сучасних хімічних технологій очищення концентрованих стоків та промивних вод гальванічних виробництв; узагальнення особливостей використання неорганічних речовин для знешкодження стічних вод.
Методика. Аналітичний огляд наукової та науково-практичної літератури для систематизації методів застосування неорганічних сполук різних класів для очищення ціано- та хромовмісних стоків гальванічних виробництв, осадження йонів важких металів, нейтралізації рН стічних вод.
Результати. Для знешкодження концентрованих стоків та промивних вод гальванічних виробництв широко використовуються мінеральні кислоти та луги для нейтралізації, окисники (рідкий хлор, хлорне вапно, гіпохлорит кальцію або натрію, озон, калій перманганат, гідроген пероксид), відновники (сульфіт, гідрогенсульфіт, тіосульфат натрію, ферум сульфат), а також гідроксиди, карбонати, сульфіди для осадження йонів важких металів. Перевагами реагентного методу є універсальність, простота експлуатації, застосування недорогого обладнання, широкий інтервал початкових концентрацій іонів, можливість сумісного очищення стічних вод різних гальванічних процесів після попереднього знешкодження токсичних ціано- та хромовмісних стоків. Нагальним завданням є вдосконалення реагентних методів з метою зниження витрат хімічних сполук, підвищення повноти вилучення іонів металів та інших шкідливих речовин, спрощення їх подальшого виділення зі шламу для повної утилізації.
Наукова новизна. Обгрунтовано оптимальні умови застосування неорганічних сполук для знешкодження стічних вод гальванічних виробництв, які передбачають необхідність враховувати характеристики стоків конкретного гальванічного виробництва, такі як концентрації забруднюючих речовин, pH, наявність додаткових сполук у складі електролітів та інші фактори.
Практична значимість. Узагальнено напрямки очищення стічних вод гальванічних виробництв реагентним методом, охарактеризовано основні неорганічні сполуки, які застосовуються для знешкодження концентрованих стоків і промивних вод гальванічних виробництв, оптимальні умови їх використання.