bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Prespektif Siyasah Syariyyah
Authors: Rizky Lala Tri 
Published: March 2024

Lala Tri Rizky, 2022. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Perspektif Siyasah Syar‟iyyah (Studi Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Sukaraja). Skripsi, Jurusan Pidana Politik Islam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. H. Ashar Pagala, M.H.I, selaku pembimbing I dan bapak Suwardi Sagama, S.H, M.H, selaku pembimbing II. Latar belakang penelitian ini yaitu, dalam penggunaan Dana Desa, pemerintah desa haruslah menggunakan sesuai dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat desa. Di desa Sukaraja akibat munculnya pandemi COVID-19 dalam penggunaan Dana Desa, desa Sukaraja mengalami kendala terhadap pembangunan, pembangunan tersebut terhambat akibat adanya refocusing dana pembangun terhadap pembiyaan penanganan pandemi COVID-19, sehingga pembangunan tersebut tidak dapat terealisasikan. Maka berdasar pada hal-hal itu, penulis ingin meninjau lebih jauh melalui penelitian Skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (field research) dengan jenis penelitian empiris, menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan observasi, wawancara, dokumen. sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Teknik analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Pertama, bahwa penggunaan Dana Desa didesa Sukaraja sudah menyesuaikan dengan peraturan pemerintah, namun penggunaan dana tersebut belum cukup untuk melakukan pembangunan karena dana yang ada digunakan atau direfocusing untuk pembiayaan penanganan COVID-19. Kedua, terhambat dan tidak terealisasinya pembangunan jalan tani yang terjadi karena adanya refocusing Dana Desa oleh pemerintah desa yang di mana mengalihkan dana pembangunan tersebut untuk pendanaan pandemi COVID-19 menjadi penghambat, sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan tidak dapat terwujud. ketiga, Dalam perspektif siyasah Syar‟iyyah implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa meski tidak dapat sepenuhnya terwujud dengan baik namun pemerintah telah tetap berusaha untuk mewujudkan sebagaimana yang dijelaskan kebijakan seorang pemimpin untuk selalu mengedepankan kemaslahatan, dan meski dengan adanya kendala tersebut hal itu tetap terlaksana dengan baik atau terwujud dengan baik dengan konsep dan psinsip siyasah syar‟iyyah. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini: pemerintah desa selaku pemegang kuasa haruslah dapat mendengar keluhan masyarakat dan mengutamakan kepentingan yang sangat dibutuh oleh mayarakat. serta dapat membuat kebijakan yang tidak merugikan masyarakat.
Kata Kunci: (Desa; Dana Desa; COVID-19; Pemerimtah; Kebijakan)
Analisis Fikih Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Authors: Angraeni Angraeni , Ahyar Muzayyin 
Published: March 2024

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis fikih siyasah terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bagian penting yang harus diperhatikan adalah materi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (library reseacrh) dengan pendekatan hukum normatif, metode kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dan pendekatan konseptual atau analitis. Hasil menunjukkan bahwa dalam materi hukum peraturan perundang-undangan keimigrasian terdapat kesesuaian dengan beberapa pembagian dalam fikih siyasah dimana yaitu; Siyasah dauliyah (politik luar negeri) berkaitan dengan fungsi imigrasi, dan masuk keluar wilayah Indonesia. Sedangkan mengenai siyasah idariyah (politik administrasi negara), berkaitan dengan dokumen perjalanan. Selanjutnya yaitu siyasah maliyah (politik keuangan Negara), hal ini berkaitan dengan pembiayaan, dan denda dalam keimigrasian. Sedangkan yang terkait dalam siyasah tandfziyyah (politik pelaksanaan Undang-undang) yaitu pengawasan keimigrasian, pencegahan, penangkalan, dan penyidikan dalam keimigrasian. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka disarankan kepada masyarakat dan juga pemerintah untuk lebih memperhatikan aturan tentang keimigrasian, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, agar tidak terjadi lagi suatu penyelewengan-penyelewengan terkait aturan terkait.
Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah
Authors: Fatmala Siski , Pagala Ashar , Sagama Suwardi 
Published: March 2024

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syari’iyyah (Studi di Stadion Utama Palaran Samarinda). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. “Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. H. Ashar Pagala.,M.H.I dan Bapak Suwardi Sagama, S.H, M.HLatar belakang penelitian ini ialah pengelolaan pada sarana dan prasarana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda. Adanya problematika yang terjadi pada pengelolaan tersebut seperti banyaknya kerusakan-kerusakan pada sarana dan prasrana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda yang dibiarkan sehingga sarana dan prasarana tidak dapat digunakan dalam melakukan aktivitas olahraga yang seharusnya pengelolaan berperan penting dalam sarana dan prasarana.Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif yang melakukan penelitian langsung kelapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis emperis, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah upaya apa sajakah yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran dan faktor apa sajakah yang menjadi penyebab hambatan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran Samarinda serta bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 pengelolaan sarana dan prasarana di stadion utama Palaran Samarinda dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini ialah, upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran hanya melakukan gotong royong semampunya saja. Adapun faktor penyebab penghambatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran karena tidak adanya anggaran dana dalam melakukan pengelolaan, sehingga dalam pengelolaan sarana dan prasarana tidak optimal. Banyaknya kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran Samarinda yang hanya dibiarkan dan mengakibatkan pengelolaan sarana dan prasarana tidak terjalankan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Quran dan sunnah, dalam tasyri’iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar’iyyah untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan demi kemaslahatan umat manusia, namun dalam pengimplementasian pengelolaan sarana dan prasarana olahraga tidak terjalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat memberikan kemudharatan kepada umat manusia.
Analisis Motif Psikologi dan Tinjauan Hukum Islam pada Kasus Penganiayaan Berat
Authors: Ashari Ashari , Idzhar Muhammad 
Published: March 2024

Kasus pembunuhan tidak hanya dipandang sebagia kasus hukum pidana, tetapi dipandang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sejauh ini kejahatan yang dipidanakan dengan hukuman penjara berorientasi pada aspek recovery kesadaran batin pelaku untuk mengevaluasi perilakunya yang salah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis motiv psikologi dan tinjauan Hukum Islam kasus penganiayaan berat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (library reseach), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Kasus Pembakaran WS (40) di Kota Sorong, dipandang sebagai penganiayaan kolektif/ kekerasan kolektif, hal ini dijelaskan dalam Social contangion Theory menurut LeBon (1895-1957) perilaku kolektif memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dari perilaku individu yang menjadi anggotanya. Pada kasus penganiayaan dan pembakaran ODGJ di Sorong, pelaku FT (25), termasuk melakukan Hostile aggression, sebagai ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Psikologi memberikan perspektif untuk menguraikan sudut pandang perilaku seseorang, dalam penelitian ini variable psikologi yang diangkat penulis dibatasi oleh aspek yang dinaggap relevan.
Kata kunci: Motive Psikologi, Hukum Islam, Penganiayaan
Tanggung Jawab Aparat Kepolisian Terhadap Barang Sitaan dalam Perspektif Fikih Siyasah dan Hukum Positif
Authors: Wahyudi Wahyudi 
Published: March 2024

Latar belakang penelitian ini adalah ketika terjadi penyitaan barang oleh kepolisian sering terjadi barang itu mengalami perubahan dari bentuk yang semula, ada sebagian yang berubah total ada sebagian yang hilang ada sebagian yang tidak sesuai dengan bentuk asalnya, maka dari itu ada banyak komplain dari masyarakat terhadap hal ini sehingga penting untuk diketahui apa tanggung jawab kepolisian dalam hal ini. Sedangkan untuk tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana bentuk dari pertanggung jawaban yang dilakukan oleh aparatur kepolisian khususnya yang terjadi di Kota Samarinda, serta dapat mengetahui bagaimana cara melakukan gugatan apabila korban (masyarakat) merasa dirugikan.
Penelitian ini berjenis Penelitian hukum Normatif, mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan melakukan pendekatan yang bersifat deskriptif, deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta- fakta, sifat- sifat, ciri- ciri, serta hubungan diantara unsur- unsur yang ada dari fenomena tertentu.
Membangun Kepariwisataan yang Berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara
Authors: Nufus Hayatun , Murjani Murjani , Idzhar Muhammad 
Published: March 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki daya tarik wisata yang beragam sesuai dengan karakteristik di wilayah tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa masalah seperti pengelolaan pariwisata masih belum optimal terkait kerjasama stakeholder dan aksebilitas maupun sarana prasarana penunjang pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan dari pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 serta peneliti memperoleh data hasil wawancara dari informan dinas pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif., Berdasarkan hasil penelitian ini,yaitu: Bentuk kepariwisataan yang berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat disimpulkan bahwa kepariwisataan yang berkarakter tersebut lahir dan hadir sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal serta menyesuaikan ciri khas wilayah daerah tersebut. Sebagaimana yang termuat pada pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2016-2025. Strategi pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait pelaksanaannya terdapat tiga mekanisme yaitu pembangunan, pemasaran dan pemberdayaan masyarakat yang mana bisa dinilai cukup baik namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal sebab ada beberapa fasilitas yang belum dibangun dan diperbaiki karena keterbatasan anggaran.
Proses Pembuatan Produk Makanan Pada Industri Rumah Tangga
Authors: Pangesti Lesta , Rohmanu Abid 
Published: March 2024

This study aims to explain the halal assurance of food products and the standardization of product hygiene in the al-Barokah home industry. This research uses a qualitative approach with the type of field research. This research uses data collection techniques of interviews, observation, and documentation to obtain the required data. They are concluding using the inductive method. From the research, the results were that Business actors understand halal product assurance but do not apply it to the additional ingredients (fermipan) used to make gingerbread, so it is not following halal product assurance legislation. Business actors still ignore food hygiene because they let flies swarm around bananas during the banana roll sale drying process. Hence, the process is not following halal standards based on halal processing.
Tujuan penelitian ini untuk menjelasakan jaminan halal produk makanan dan standarisasi kebersihan produk di industri rumah tangga al-Barokah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian bahwa: Pelaku usaha paham dengan jaminan produk halal namun tidak menerapkan pada bahan tambahan (fermipan) pembutan roti jahe yang digunakannya sehingga tidak sesuai dengan perundang-undangan jaminan produk halal. Pelaku usaha masih mengabaikan kebersihan makanan karena membiarkan lalat mengerumuni pisang saat proses penjemuran sale pisang gulung, sehingga proses tersebut tidak sesuai dengan standarisasi halal berdasarkan halal cara memprosesnya.
Distribusi Zakat bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menurut Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo
Authors: Husnia Mabruroh Atik , Junaidi Ahmad 
Published: March 2024

This study aims to explain how the views and the basis of thinking of MUI figures Ponorogo Regency in determining the law of women and children as mustahik zakat. This research is qualitative research with field research and a descriptive qualitative approach. While data collection techniques by conducting interviews and documentation. The analysis used in this research is descriptive analysis with an inductive method. The results of this study can be concluded that (1) Most MUI figures in Ponorogo Regency stated that the words "women and children victims of violence" were not mentioned among the eight mustahik zakat groups. However, women and children victims of violence can get zakat if they are included in one of the eight mustahik zakats (2) The basis of thinking of MUI figures in Ponorogo Regency in responding to women and children victims of violence adheres to the interpretation of the Qur'anic text of Surah At-Taubah verse 60.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan dan landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menentukan hukum perempuan dan anak sebagai mustahik zakat. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Mayoritas tokoh MUI Kabupaten Ponorogo mengemukakan bahwa kata “perempuan dan anak korban kekerasan” tidak disebutkan di antara delapan golongan mustahik zakat. Namun demikian, perempuan dan anak korban kekerasan bisa mendapatkan zakat apabila dimasukkan dalam salah satu dari delapan asnaf mustahik zakat (2) Landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menyikapi perempuan dan anak korban kekerasan berpegang pada penafsiram nash Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60.
Sistem Pengembalian Barang dan Dana Jual Beli di Marketplace Shopee prespektif Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Salam
Authors: Ayu Tiara Risma , Amalia Sholihah Rizki 
Published: March 2024

The purpose of writing this research is to analyze, study, and explore the phenomenon of the goods and funds return system on the Shopee marketplace. This research study uses a type of qualitative research method using a field research approach. This research can be concluded that the system for returning goods and funds in online buying and selling transactions on the Shopee marketplace if it is linked to the as-salam contract by the fatwa of the MUI National Sharia Council Number 05/DSN-MUI/IV/2000 then this sale and purchase is a sale and purchase that is faced (damaged) and is detrimental to one of the parties, especially the consumer as the buyer. The realization of the legal terms of buying and selling as-salam, because there is no element of consumer willingness to accept goods that are defective or damaged or incomplete and there is dishonesty on the part of the seller in selling, the as-salam contract is invalid, because the legal terms of sale and purchase are not fulfilled, especially regarding the case of returning goods and funds as contained in the contents of the provisions of the fatwa of the MUI National Sharia Council Number 05/DSN-MUI/IV/2000 regarding the sale and purchase of salam.
ksplorasi femona terhadap sistem pengemblian barang dan dana pada marketplace Shopee. Study penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yaitu penelitian lapangan (field research. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahwa sistem pengembalian barang dan dana dalam transaksi jual beli online pada marketplace Shopee ini jika dikaitkan dengan akad as-salam oleh fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 maka jual beli ini merupakan jual beli yang fasid (rusak) dan merugikan salah satu pihak terutama pihak konsumen sebagai pembeli. Dalam hal proses ketentuan dan syarat yang dicantumkan dalam aplikasi Shopee terkait pengembalian barang dan dana yang dilaksanakan tidak sesuai, serta tidak terwujudnya syarat sah jual beli as-salam, karena tidak adanya unsur kerelaan konsumen dalam menerima barang yang cacat maupun rusak atau tidak lengkap serta adanya ketidakkejujuran dari pihak seller dalam berjualan maka akad as-salam tersebut tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli terutama mengenai kasus pengembalian barang dan dana sebagaimana yang ada di dalam isi dari ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 terkait jual beli salam.
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis dalam perspektif Maslahah
Authors: Lutviana Via , Hasan Wahid Soleh 
Published: March 2024

The purpose of this study is to determine the understanding of business actors about the free halal certification program and to determine the consistency of business actors in maintaining the halalness of their products after registering for free halal certification. This research uses a field research method with a qualitative approach, which means that researchers make direct observations about the phenomena that occur in the field—at the same time, collecting data through interviews, documentation, and observation. Based on the study's results, Geger District, Madiun Regency's business actors have mostly taken good actions. Still, due to a lack of knowledge, some do not realize that essential rules must be obeyed. According to the Mas}lah}ah review, the actions of business actors who are already aware of the law in terms of their content are following Maslahah 'Ammah, while business actors who are not aware of the law in terms of their content are included in Maslahaha Khassah. And in maintaining consistency in terms of the level of importance, including Maslahah Dhoruriyah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha tentang program sertifikasi halal gratis dan untuk mengetahui konsistensi para pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produknya setelah mendaftar sertifikasi halal gratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang berarti peneliti melakukan pengamatan langsung tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa para pelaku usaha di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagian besar sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, namun karena kurangnya pengetahuan sehingga sebagian dari mereka tidak menyadari jika terdapat aturan-aturan penting yang harus dipatuhi. Menurut tinjauan Mas}lah}ah tindakan para pelaku usaha yang sudah sadar hukum jika ditinjau dari segi kandungannya telah sesuai dengan Maslahah ‘Ammah, Sedangkan para pelaku usaha yang tidak sadar hukum jika ditinjau dari segi kandungannya termasuk dalam Maslahaha Khassah. Dan dalam menjaga konsistensi ditinjau dari segi tingkat kepentingan termasuk Maslahah Dhoruriyah.
Fenomena Pernikahan Dini di Perkotaan dan Pedesaan dalam Kajian Sosiologi Hukum
Authors: Nur Wahyuni Siti , Hidayati Niswatul 
Published: March 2024

This research is motivated by the many community stigmas that assume that rural communities are more prone to early marriage than urban communities and the rampant cases reported by various sources. The purpose of this study is to compare the factors and impacts of early marriage in Ngrayun District and Ponorogo District in the 2020-2022 timeframe in the study of legal sociology. This research uses a type of field research (field research), and the method used in this research is qualitative. Based on the results of the analysis that the researchers conducted, the similarities in the reasons for early marriage in Ngrayun District and Ponorogo District are due to individual factors such as personal factors, parents, pregnancy outside of marriage, and parents, and the different factors in Ngrayun District, namely due to economic and educational factors. At the same time, the similarities in the impacts caused are divorce, disconnection of access to education, and lack of independence in building a household. The difference in impact is also found in the Ngrayun Subdistrict, namely increasing parental dependents and increasing poverty.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya stigma masyarakat yang menganggap bahwa masyarakat pedesaan lebih rentan melakukan pernikahan dini daripada masyarakat perkotaan serta maraknya kasus pernikahan dini yang diberitakan oleh berbagai macam sumber. Tujuan pada penelitian ini untuk membandingkan bagaimana faktor dan dampak fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada rentang waktu tahun 2020-2022 dalam kajian sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, persamaan alasan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo adalah karena faktor individu sendiri karena faktor pribadi, orang tua, hamil diluar nikah, serta orang tua, dan untuk pembeda faktornya terdapat di Kecamatan Ngrayun yakni karena faktor ekonomi dan pendidikan. Sedangkan persamaan dampak yang ditimbulkan adalah perceraian, putusnya akses pendidikan dan kurangnya kemandirian dalam membangun rumah tangga. Sedangkan pembeda dampaknya juga terdapat di Kecamatan Ngrayun yakni bertambahnya tanggungan orang tua serta menambah angka kemiskinan.