bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KEWENANGAN KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA) DALAM PENEGAKAN HUKUM ANTIMONOPOLI
Authors: Herlina Ning 
Published: March 2024

Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli ). Berhubung dengan kewenangan KPPU yang begitu besar, ada ketentuan pasal lain yang menjadikan kewenangan/kekuasaan begitu tumpul yaitu Pasal 44 ayat (2) : pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat – lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pada pasal 44 ayat (4) bahwa pelaku usaha tidak menjalankan secara sukarela terhadap putusan KPPU tersebut, maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk diadakan penyidikan, dan Pasal 44 ayat (5) menyatakan putusan komis tersebut hanya merupakan bukti permulaan bagi penyidikan oleh penyidik. Metode penelitian, penulis menggunakan metode normatif melalui studi pustaka dari beberapa buku dan artikel yang terkait dengan materi jurnal penelitian yang ada. Kata Kunci: KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
PERTIMBANGAN HUKUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIREKSI DALAM MANAJEMEN SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH
Authors: Ramadhani Rizki , Febrian Febrian 
Published: March 2024

Abstrak: Penelitian ini membahas Pertimbangan Hukum Pengambilan Keputusan Direksi Dalam Manajemen Sistem Perekrutan Pegawai Perusahaan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan oleh direksi dalam manajemen system perekrutan pegawai perusahaan daerah.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang fokus kepada penerapan peraturan berkenaan dengan BUMD dan Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Dalam menentukanPegawai.sistem perekrutan pegawai dalam suatu perusahaan daerah sangat menentukan pelakasanaan perusahaan daerah melalui Penentuan Dasar Rekrutmen berupa Analisis Jabatan, Uraian Jabatan, Persyaratan Jabatan, Penilaian Jabatan dan Penggolongan Jabatan.Pelaksanaan perekrutan pegawai perusahaan daerah oleh Direksi dilaksanakan secara independent dan berdasarkan pertimbangan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan tata kelola perusahaan daerah. Kata kunci: Pertimbangan Hukum, Direksi, Perekrutan Pegawai, Perusahaan Daerah.
PENGENYAMPINGAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM PRAKTIK PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Authors: Akbar Alex 
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemberlakuan asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menuntut dan Hakim dalam memutus yang mengesampingkan asas lex specialis derogat legi generali dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, serta kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di masa mendatang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dasar hukum asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana adalah ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merumuskan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Pertimbangan hukum JPU dalam menuntut dan hakim dalam memutus yang mengenyampingkan asas lex specialis derogate legi generali dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah ketiadaan sanksi pidana denda dan hukuman subsider dalam KUHP serta hati nurani JPU dan hakim dengan kebebasan menentukan tuntutan dan putusan sanksi pidana yang ringan dikarenakan bagi tindak pidana tersebut memiliki batas maksimum khusus. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah : pertama, penerapan ancaman pidana dalam tuntutan dan sanksi pidana dalam putusan hakim yang seberat-beratnya ditujukan dan lebih tepat khususnya kepada subjek hukum badan usaha bukan perseorangan; kedua, pelarangan pembakaran hutan sepenuhnya tanpa alasan apapun khususnya pelarangan membukan lahan dengan cara membakar hutan sepenuhnya, mengingat sekecil apapun pembakaran tetap berpotensi kepada perluasan dari akibat pembakaran tersebut yang memberi kerugian yang luas bagi kesehatan masyarakat, keberlangsungan lingkungan hidup, dan negara-negara tetangga, terlebih pembakaran dilakukan pada musim kemarau dan pada masa curah hujan yang rendah.
KERJASAMA PT PERTAMINA EP DENGAN PT PETRO MUBA DALAM PENGUSAHAAN SUMUR TUA MINYAK BUMI DI LAPANGAN BABAT DAN KUKUI DESA SUNGAI ANGIT
Authors: Gunawan Adrian , Emirzon Joni , Syaifuddin Muhammad 
Published: March 2024

AbstrakPengusahaan sumur tua minyak memiliki potensi strategis dan ekonomis. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1 Tahun 2008 diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua, dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya. PT Pertamina EP (BUMN) bekerjasama dengan PT Petro Muba (BUMD) untuk memproduksi minyak bumi pada 565 sumur tua di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengevaluasi penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam kerjasama pengusahaan sumur tua minyak bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang di dukung dengan data empiris, menggunakan pendekatan pendekatan perundangan, sosiologi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kerjasama dalam bentuk perjanjian yang dilakukan antara PT. Pertamina EP dan PT Petro Muba telah sesuai Permen ESDM No.1 Tahun 2008. Model perjanjian yang digunakan adalah Imbalan Jasa Produksi. Periode perjanjian kerjasama adalah lima tahun dan dapat diperpanjang kembali selama lima tahun. Kerjasama yang dilakukan sudah terlindungi secara hukum dan memberikan manfaat kepada ekonomi masyarakat dan pembangunan di wilayah pengusahaan sumur tua minyak. Kata Kunci: Peraturan, Kerjasama,Pengusahaan,Sumur Tua Minyak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL
Authors: Andayani Triastuti , Achmad Ruben , Flambonita Suci 
Published: March 2024

Eksploitasi seksual terhadap anak dapat mempengaruhi psikologi anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secaea optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun anak yang menjadi korban eksploitasi seksual diatur dalam undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pelindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, selain itu juga faktor-faktor penghambat penegakan hukum anak korban eksploitasi seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan Pustaka terkait permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analitis yang digunakan berupa analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam undang-undang perlindungan anak dengan cara memberikan hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan hukum yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan. Adapun faktor penghambat penegakan hukum anak korban eksploitasi yaitu subtansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Eksploitasi
IMPLEMENTASI HAK-HAK JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Harahap Kurniawan 
Published: March 2024

Abstrak: Dalam pembuktian perkara korupsi sangat dibutukan seorang saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidananya, yang biasanya juga merupakan bagaian dari pelaku tindak pidana tersebut, sebagai upaya penanganan perkara korupsi yang lebih komperhensip dan mendalam sangat diperlukan kesaksian dari pelaku lain tersebut yang biasa disebut “Justice Collaborator”. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak-hak Justice Collaborator dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, bagaimana implementasi hak-hak Justice Collaborator dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, bagaimana konsep ideal pengimplementasian hak-hak Justice Collaborator dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang. Peneliti menggunakan Metode penelitian hukum normatif, dari hasil penelitian pengaturan hak-hak Justice Collaborator termuat di dalam Pasal Pasal 10A ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 tahun 2014. Implementasi hak-hak justice collaborator dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, UU No. 31 tahun 2014 tidak mengatur secara konkrit maka hakim mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, sedangakan penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan mengacu kepada Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai justice collaborator, yang menyebakan ketidak pastian hukum dalam penerapan hak-haknya terutama hak mendapatkan keringanan hukuman. Impelementasi hak-hak justice collaborator dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang dapat dilakukan dengan melakukan rekontruksi hukum terkait syarat umum dan khusus, mekanisme penetapan, bentuk hak-hak, serta kompetensi dan mekanisme pemberian hak-hak justice collaborator dengan cara merevisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan merevisi Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.
ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO DALAM REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Handayani Lefi Evti 
Published: March 2024

Rehabilitasi penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Sumsel umumnya dilaksanakan secara langsung. Di masa pandemi covid-19, masyarakat harus menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagaimana asas Salus Populi Suprema Lex Esto. Permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini bagaimana penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam praktik rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel, serta bagaimana pemenuhan hak masyarakat dalam penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Esto pada saat rehabilitasi. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan pelayanan publik, serta pendekatan cyber. Hasil penelitian ini menyimpulkan belum terpenuhinya asas Salus Populi Suprema Lex Esto terhadap rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel karena rehabilitasi dilakukan secara daring dan luring serta terkendala kurangnya kesadaran masyarakat. Kedepannya, BNN Provinsi Sumsel harus melakukan perbaikan fasilitas dan jaringan agar terpenuhinya asas Salus Populi Suprema Lex Esto untuk keselamatan masyarakat. Kata Kunci : Asas Salus Populi Lex Esto; Penyalahguna Narkotika; Pandemi Covid-19
PEMBELAJARAN DIGITAL MARKETING KEPADA MITRA UMKM MELALUI KEGIATAN KKN MBKM DI DESA SADE
Authors: Azhar Fariq , Syafitri Iin , Aini Kuratul 
Published: March 2024

Digital marketing merupakan pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan akses internet, memanfaatkan media sosial dan perangkat digital lainnya. Kegiatan pembelajaran digital marketing kepada Mitra UMKM di desa Sade dilaksanakan oleh mahasiswa KKN unbkn program studi budaya perayaan di desa Sada kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah. Sosialisasi digital marketing kepada mitra UMKM sangat penting dilaksanakan untuk membantu mitra UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital. Di kamar merupakan kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan media elektronik (online). Packaging berperan penting dalam memberikan identitas produk. Identitas akan memperlihatkan produk kita dengan produk lain, perbedaan ini bisa berupa pada kemasan terdapat warna, ukuran, bentuk, hingga font yang khas. kegiatan sosialisasi Digital Marketing, pembuatan akun e-commerce dan Design Packaging dapat membantu Mitra UMKM dalam memasarkan produk mereka secara online sehingga dapan menjangkau pasar yang lebih luas.
Tingkat Kerapatan dan Tutupan Relatif Mangrove di Taman Wisata Klawalu Kota Sorong Papua Barat
Authors: Marasabessy Ilham , Badarudin Iksan , Rumlus Aswin 
Published: March 2024

Taman wisata mangrove kalawalu berada di selatan kota Sorong, memiliki luas area wisata sebesar 1 ha. Dinamika ekologi dan karakteristik mangrove klawalu belum banyak diketahui. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kerapatan dan tutupan jenis mangrove di kawasan wisata klawalu, diharapkan dapat menjadi informasi dalam pengelolaan kawasan wisata mangrove klawalu. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2019, di taman wisata mangrove Klawalu Kota Sorong. Pengamatan mangrove dilakukan secara insitu pada 2 lokasi yaitu, stasiun area wisata exsisting dan di luar area wisata. Menggunakan metode transek kuadran dengan variasi ukuran sesuai kebutuhan pengambilan data. Menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, untuk menghitung kerapatan dan tutupan relatif mangrove juga merujuk pada matrik kesesuaian kawasan ekowisata bahari.Â Mangrove di kedua stasiun, secara umum tumbuh dalam zonasi homogen. Terdapat 4 jenis mangrove dalam satu zonasi yaitu, Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa, Avicennia alba dan Avicennia lanata. Tergolong tipe mangrove sejati, memiliki karakteristik perpaduan antara zonasi mangrove tengah dan payau. Keragaman mangrove rendah, namun memiliki kerapatan dan tutupan relatif tinggi. Kerapatan mangrove tertinggi berada di luar kawasan wisata, sebesar 4473 m2 (66.04%) dari spesies Rhizopora dan kerapatan terendah Avicenia sebesar 1751 m2 (33.06%). Tutupan relatif mangrove, tertinggi Rhizopora, sebesar 800 m2 (65.71%), sedangkan tutupan terendah Avicenia sebesar 367 m2 (34.29%). Kerapatan di area wisata exsisting, tertinggi sebesar 784 m2 (69.23%) untuk spesies Rhizopora dan terendah Avicenia sebesar 466 m2 (30.77%). Tutupan mangrove tertinggi dari spesies Rhizopora sebesar 300 m2 (56.02%) dan terendah Avicenia sebesar 200 m2 (43.08%).Â Katakunci: Mangrove, wisata, Â pesisir, zonasi
Analisis Kelayakan Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepenus) dengan Kolam Permanen di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
Authors: Ningtyas Rosidah Wahyu 
Published: March 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya investasi, pendapatan, kelayakan pengembangan usaha budidaya benih ikan lele, faktor pendukung dan faktor penghambat serta cara mengatasinya faktor penghambat dalam usaha pembenihan ikan Lele Dumbo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu analisis pendapatan, R/C Ratio dan rentabilitas usaha serta metode desktiptif dengan pengambilan sampel menggunakan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan biaya produksi usaha pembenihan ikan Lele Dumbo Â sebesar Rp 16.842.000, meliputi biaya tetap sebesar Rp 6.417.000, dan biaya tidak tetap sebesar Rp 10.425.000. Rata-rata penjualan benih ikan Lele DumboÂ per tahun dengan ukuran 3-4 cm sebanyak 203.000 benih dengan harga jual Rp 150/ekor. Untuk Â ukuran 5-6 cm sebanyak 208.000 benih dengan harga jual Rp 300/ekor. Dan ukuran 6-7 cm sebanyak 63.000 benih dengan harga jual Rp 1350/ekor. Sehingga rata-rata penerimaan usaha pembenihan ikan lele dumbo sebesar Â Rp 114.900.000. Â Sedangkan Keuntungan Usaha pembenihan Ikan Lele selama satu tahun rata-rata sebesar Rp 98.058.000. Nilai R/C ratio yang dihasilkan adalah 6,8 dengan demikian nilai ratio lebih besar dari pada satu.sehingga usaha yang dilakukan telah menghasilkan keuntungan dan layak, sedangkan untuk Rentabilitas usaha pembenihan Ikan Lele Dumbo sebesar 200 %.
Perikanan Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat: Status Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem (P3E) Pada Domain Sosial
Authors: Fahrizal Ahmad , Badarudin Mohamad Iksan , Arzad Muhammad , Manurung Tagor , Lahalo Fensca F , Wattimena Lanny , Matahelumual Fretty , Hamzah Hamzah , Rustamadji Rustamadji , Munzir Munzir , Hafel Muhlis , Syahadat Edy Fitriawan , Sapari Lili , Poltak Hendra 
Published: March 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (EAFM) pada domain sosial untuk komoditas perikanan karang di Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, observasiÂ dan wawancara. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam penelitian ini, untuk domain sosial meliputi indikator (1) partisipasi pemangku kepentingan bernilai 3/baik, (2) konflik perikanan bernilai 3/baik, dan (3) Pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan (termasuk di dalamnya TEK/traditional ecological knowledge) bernilai 2,25 / cukup baik dengan rata-rata 2,42 atau cukup. Indikator yang perlu diprioritaskan untuk perbaikan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan karena berstatus sedang hingga buruk yaitu konflik perikanan dan pemanfatan pengetahuan lokal untuk domain sosial. Selain itu, kami mengamati bahwa masyarakat pendekatan dalam pengelolaan lainnya adalah berbasis masyarakat yang dikenal dengan istilah sasi. SasiÂ di kampungÂ RutumÂ sangatÂ ditentukanÂ olehÂ peranÂ tokohÂ adatÂ pelaksanaÂ sasiÂ yangÂ diakuiÂ masyarakatÂ setempat Â Pendekatan â€Sasiâ€ sebagaiÂ pendekatan berbasis Pemimpin kharismatik dan dikenal dengan Istilah â€Kepala Sukuâ€ memilikiÂ otoritasÂ Â mutlakÂ berdasarkanÂ warisanÂ garis keturunan dalam pengelolaan perikanan di tingkat lokal untuk memelihara â€Sasiâ€ di Pulau Rutum. Akhirnya, kami menyimpulkan bahwa stasus pengelolaan perikanan di Distrik Kepulauan Ayau sebagai kepulauan terluar Indonesia berada pada kondisi cukup dengan Analisa bendera berwarna kuning dan nilai rerata 2.
Analisis Kandungan Logam Berat (Pb, Cd dan As) pada Rumput Laut (Eucheuma cottonii) (Studi Kasus: Perairan Laut Wongsorejo, Banyuwangi)
Authors: Andriyono Sapto , Bayu Agung Satriyo , Suciyono Suciyono 
Published: March 2024

Budidaya rumput laut adalah salah satu komoditas ekspor utama di Indonesia. Jenis rumput laut yang memiliki nilai ekonomis salah satunya ialah Eucheuma cottonii. Karakteristik yang dimiliki oleh rumput laut yaitu dapat menyerap senyawa di perairan atau bersifat biofilter. Salah satu faktor yang dapat menurunkan mutu rumput laut adalah masuknya bahan pencemar seperti logam berat. Akibat dari masuknya logam berat di perairan ialah adanya akumulasi logam berat pada thallus rumput laut hingga terjadi bioakumulasi dan biomagnifikasi. Metode penelitian ini adalah survey atau observasi dimana data didapatkan dari lapang. Pengujian sampel secara ex situ diantaranya sampel air, sedimen dan rumput laut yang dilakukan menggunakan metode Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) untuk mengetahui kadar logam berat Pb, Cd, dan As. Hasil kemudian dibandingkan dengan standar baku.Â Metode analisis data diukur menggunakan Contamination Factor (CF), Index Geo-Accumulation (Igeo), dan Bioconcentration Factor (BCF). Hasil pengujian menunjukkan akumulasi logam berat Pb, Cd dan As berada pada bawah ambang baku mutu dan berada dalam kondisi yang aman. Hasil logam berat Pb, Cd dan As berturut-turut pada rumput laut yaitu 0.0665 mg/kg, 0.516 mg/kg, dan 0.7253 mg/kg. Tingkat kontaminasi logam berat berdasarkan analisis data menggunakan Contamination Factor menunjukkan hasil kontaminasi rendah. Pada indeks Igeo menunjukkan tingkat pencemaran tidak tercemar. Sedangkan pada Bioconsentration Factor menunjukkan hasil akumulasi rendah.
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ДАНИХ В ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Authors: ВАРАНІЦЬКИЙ Д. В. , РОЗКОЛОДЬКО О. О. , ЛЮТА М. В. , ЗАХАРОВА М. В. , ХОТУНОВ В. І. 
Published: March 2024

Мета. Підвищення безпеки хмарних технологій. Проведення аналізу механізмів захисту інформації в хмарних середовищах, виділення їх особливостей. Пошук найбільш ефективного механізму захисту інформації, яка зберігається в хмарних середовищах. Покращення безпеки хмарних технологій дозволить користуватись такими технологіями більшій кількості людей та організацій, для яких безпека є дуже важливою. В зв’язку зі збільшенням кількості компаній та установ, що використовують хмарні середовища, для збереження та обміну внутрішніми даними виникає необхідність у покращені рівня безпеки даної системи.
Методика. В статті розглянуто особливості механізмів захисту даних на хмарних середовищах. Проведено їх аналіз та виділено їх головні властивості та функції. Розглянуто дані механізми та обрано найбільш ефективний.
Результати. Досліджено основні механізми захисту, такі як шифрування, захист даних при передачі, автентифікація та ізоляція користувачів. Виділено особливості цих механізмів. Кожен з цих механізмів має як сильні сторони, так і певні ризики втрати інформації. Для більшого розуміння принципів роботи механізмів захисту даних від загроз, представлена система демонстрації ефективності загроз на певні види даних та механізми протидій загрозам. Описані в роботі механізми захисту демонструють необхідність створення надійної системи безпеки і захисту інформації в хмарних середовищах. Використання хмарних технологій для збереження інформації обов’язково має супроводжуватися постійним вдосконаленням системи захисту, а також використанням найбільш надійного механізму.
Наукова новизна. Представлені механізми захисту можуть стати основою для розробки нових способів захисту інформації в хмарному середовищі, що дозволить користуватися хмарними технологіями більшій кількості людей без ризику втрати даних.
Практична значимість. Відповідно до результатів аналізу визначено існуючі механізми захисту даних в хмарному середовищі, порівняно механізми надання безпеки хмарним технологіям, побудови схеми взаємодії користувача, серверів управління ключами і хмарного сервера.