bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pengaruh Covid-19 Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Usia "Remaja Akhir' di Kelurahan Bukit Duri, Manggarai
Authors: Martha Jenet 
Published: March 2024

<div class="Section1"><p>Pandemi covid-19 ini tentunya membuat masyarakat di belahan bumi menjadi khawatir. Sehingga, pemerintah di berbagai negara membuat peraturan yang beragam dan mengajak masyarakat untuk turut bekerjasama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19. Pandemi ini membuat situasi tidak menentu dan mengharuskan masyarakat untuk memulai gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup yang lebih sehat. Jurnal ini menuliskan tentang bagaimana dampak protokol kesehatan yang diberikan kepada masyarkat Indonesia. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknologi <em>Google Form</em> sebagai kuisioner, dan penelitian ini dikhususkan untuk masyarakat usia remaja akhir di kelurahan Bukit Duri, Manggarai Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode cross sectional study dan menghasilkan sebanyak 33 responden. </p></div>
Eksistensi Pemukiman Kelompok Pedagang Bakso Malang Di Kampung Duku Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Authors: Pratama Aditya Yudha , Suswandari Suswandari 
Published: March 2024

<p class="BasicParagraph">Diawali dari salah satu wilayah di kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, tepatnya di salah satu tempat tepatnya di Kampung duku, berdirilah sebuah pemukiman yang ditempati oleh perkumpulan pedagang bakso asli Malang. eksistensi Mereka awalnya datang di tahun 2019 lalu, hingga saat ini banyak dari mereka dating ke tempat yang sama dan membentuk sebuah komunitas baru yang berpusat kepada penjualan bakso malang. Yang menarik dari hal tersebut adalah kekuatan mereka yang mampu bekerja sama dan juga etos kerja yang signifikan kemudian menarik penulis untuk melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perjalanan urbanisasi para pedagang bakso tersebut dan bagaimana strategi mereka dalam penjualan sehingga mampu bertahan hidup di keramaian ibu kota Jakarta. Penelitian akan dilakukan secara kualitatif, studi pustaka jika diperlukan, serta melakukan proses wawancara untuk menggali sumber. Sehingga hasil yang di dapatkan sesuai dengan pendahuluan tentang bagaimana pola kehidupan dan cara menjalani hidup sebagai pedagang bakso di ibukota Jakarta. <strong></strong></p>
Perubahan Sosial Budaya Dalam Modernisasi Dan Teknologi Dipandang Dari Proses Belajar
Authors: Rizqi Miftakhul 
Published: March 2024

Perkembangan modernisasi dan teknologi telah merevolusi proses belajar. Tujuan dari kajian ini adalah mendeskripsikan perubahan sosial budaya yang ada di lembaga pendidikan serta bagaimana proses pembelajaran dan penerapan literasi digital. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan kajian literatur. Hasil menunjukkan bahwa ada perubahan sosial budaya dalam lembaga pendidikan ditengah modernisasi teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi metode pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Teknologi juga mengubah bagaimana seorang pengajar dan peserta didik mencari sumber belajar. Teknologi juga menciptakan proses pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan dengan penggunaan platform daring. Dampak teknologi dan modernisasi telah mengubah cara siswa berinteraksi dan berkomunikasi di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan juga berusaha menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat modern. Dari proses pembelajaran berbasis literasi digital juga berdampak ketika teknologi informasi internet, pengetahuan global menjadi lebih mudah diakses melui dimensi nasional dan internasional. Peran media sosial dan platform digital dalam proses pembelajaran memengaruhi cara orang menciptakan dan mempertahankan identitas digitalnya.<div> </div>
A new approach to the treatment of large and giant hiatal hernia
Authors: Grubnik V. V. , Ilyashenko V. V. , Grubnik V. V. , Korchovyi D. V. , Parfentiev R. S. 
Published: March 2024

Objective. To retrospectively analyse the results of a new technique of laparoscopic surgery for large and giant hiatal hernias of the esophageal orifice of the diaphragm, which consists in the use of diaphragmatic incisions and mesh implants to reduce the incidence of recurrence and complications.
Materials and methods. During the period from 2010 to 2023, laparoscopic interventions were performed in 62 patients, 43 (69.4%) women and 19 (30.6%) men, with large and giant hiatal hernias of the esophageal orifice of the diaphragm. The average age of the patients was 62.8 years. The diagnostic criteria used to select patients were the size of the hiatal opening and clinical symptoms. Fibroesophagogastroduodenoscopy, abdominal computed tomography, and contrast radiography were used to assess the size of the hernia and plan surgical intervention. During the operation, we performed loosening incisions of the diaphragm to reduce the tension during suturing of hiatus defects. Progrip self–locking meshes were also used to close the diaphragmatic defects, which allowed them to be securely fixed without tension and reduce the risk of recurrence.
Results. Most patients had comorbidities that required a special approach during surgery. The average duration of the operations was 132 minutes, which indicates their technical complexity. The postoperative course in most patients was uncomplicated with a minimal recovery period. The average hospital stay was 5.2 days. Recurrence of hernia was detected in 2 (3.2%) of 62 patients, which indicates the effectiveness of the new technique.
Conclusions. The use of a new concept of laparoscopic surgery for large and giant hernias of the esophageal orifice of the diaphragm, which involves the performance of laxative incisions of the diaphragm and the use of self–locking mesh, significantly reduces the incidence of recurrence and complications, which ensures high treatment efficiency and improves the quality of life of patients. The results of the study confirm the importance of an individual approach to the treatment of hiatal hernias and the possibility of optimising laparoscopic techniques to improve their effectiveness.
Retrospective analysis of hand and foot function after application of cellular technologies in patients with post–traumatic ischemic and denervation–reinervation injuries of limb muscles
Authors: Polyachenko Y. V. , Kostrub O. O. , Dolgopolov O. V. , Blonsky R. I. , Zasadnyuk I. A. 
Published: March 2024

Objective. To determine the effect of cell therapy on the function of the hand and foot in patients with ischemic and denervation–reinervation injuries of the limb muscles.
Materials and methods. Over 9 years (2014 – early 2023), 47 patients with posttraumatic ischaemia and/or peripheral nerve damage were treated at the Institute of Traumatology and Orthopedics. Cell therapy, namely the injection of bone marrow aspirate and adipose tissue suspension (cell substrates) into the target muscles, was used in 32 (68.1%) patients (main group), while 15 (31.9%) patients did not undergo cell therapy (control group). In 16 (50%) patients, cell therapy was applied to the upper limb, and in 16 (50%) – to the lower limb. Patients in the control and intervention groups were divided into three subgroups: with ischaemic contracture, peripheral nerve damage, and a combination of these pathologies.
Results. The treatment with the use of cellular technology in patients with ischaemic and denervation–reinervation injuries of the muscles of the hand and foot had a statistically significant positive effect. In patients with ischaemic contracture of the hand 12 months after the introduction of cell substrates, the loss of its function decreased to less than 30%.
Conclusions. Cell therapy helps to restore hand and foot function in patients with ischemic and/or denervation–reinervation injury of the limb muscles.
Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Berbantuan Media Animasi Berbasis Canva Terhadap Hasil Belajar Fisika Di SMA
Authors: Meylinda Mifta , Putri Desy Hanisa , Risdianto Eko 
Published: March 2024

Problem Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh model Problem Based Learning (PBL) berbantuan media animasi berbasis Canva terhadap hasil belajar fisika SMA. Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperiment dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan Design Nonequivalent Control Group Design. Sampel dipilih dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan angket respon. Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh kesimpulan adanya pengaruh penerapan model Problem Based Learning (PBL) dengan bantuan media animasi berbasis Canva terhadap hasil belajar fisika di SMA dengan kategori sedang dengan dibuktikan nilai effect size sebesar 0,80 dan respon siswa terhadap pembelajaran fisika model Problem Based Learning (PBL) berbantuan media animasi berbasis canva berada pada kategori baik dengan persentase 74% .
MODEL PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PIDANA UANG PENGGANTI
Authors: Mahmud Ade 
Published: March 2024

Abstrak: Tujuan utama pembayaran pidana uang pengganti adalah memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang wajib dibayarkan terpidana sesuai dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan . Pidana uang pengganti semestinya dibayar untuk mengembalikan kerugian negara secara utuh, tetapi eksekusi uang pengganti terbentur persoalan yuridis yang memberi ruang terpidana mengganti dengan menjalani pidana subsider. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif. Kendala yang mempengaruhi proses pembayaran pidana uang pengganti meliputi pertama, Undang-Undang c.q Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, penegak hukum tidak segera melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan uang/aset hasil tindak pidana korupsi. Ketiga, modus operandi pelaku melalui pencucian uang. Model penegakan hukum progresif mengembalikan kerugian negara adalah mengubah paradigma penegak hukum bahwa sanksi pidana yang tepat adalah sanksi yang berorientasi pada uang/aset hasil korupsi (follow the money and asset recovery) dengan melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan diikuti dengan putusan kewajiban membayar uang pengganti tanpa mensubsidairkannya dengan pidana penjara sehingga tetap membebankan tanggung jawab hukum kepada terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara. Kata Kunci : Penegakan Hukum Progresif, Pidana Uang Pengganti.
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Authors: Suharto Hari , Parulian Saut , Achmad Ruben 
Published: March 2024

Penelitian ini dilatar belakangi Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Pasal yang mengatur tentang melanggar kesusilaan, yang dianggap sebagai Pasal yang multitafsir Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan hukum pidana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku saat ini di Indonesia, Bagaimana perumusan kebijakan formulasi hukum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang Metodei yangi digunakani dalam ipenelitiani ini adalahi penelitiani hukum inormatif Dari hasil penelitian yang dilakukan penyebarluasan pornografi sebagai salah satu jenis kejahatan cybercrime di internet yang luar biasa banyak dan bermacam-macam jenis yang sangat sulit diatasi maka dibentuklah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1), Perumusan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1) pada saat yang akan datang yaitu berdasarkan unsur objeknya , subyek hukumnya,dan berdasarkan perbuatan hukum.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) TERHADAP ANAK
Authors: Hutasuhut Lehavre Abeto , Zuhir Mada Apriandi 
Published: March 2024

Abstrak : Meningkatnya pengaduan korban kejahatan cyber bullying terhadap anak pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, tentunya membutuhkan suatu penegakan hukum untuk penanggulangannya, khususnya dalam rangka perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan bahan penelitian dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying di Indonesia dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak berjalan optimal karena hanya mengatur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada umumnya, tidak menyentuh anak selaku korban. Terlebih, berdasarkan laporan KPAI, dari periode tahun 2015 hingga tahun 2018 pengaduan korban cyber bullying meningkat signifikan dari nol menjadi 245 pengaduan. Kendala-kendala dalam penegakan hukumnya yaitu, dari faktor hukum : tidak terdapat pengaturan spesifik megenai cyber bullying yang melibatkan anak sebagai korban; dan tidak didapati pengaturan pemberatan ancaman sanksi pidana bagi pelaku baik dalam UU ITE dan UU ITE-Perubahan apabila korban cyber bullying adalah anak. Dari faktor penegak hukum yaitu minimnya sumber daya manusia dan pengetahuan terhadap cyber crime pada umumnya dan minimnya peralatan canggih untuk melacak pelaku. Kebijakan kriminal di masa datang secara penal yaitu pengaturan norma tindak pidana cyber bullying terhadap anak dalam UU ITE-Perubahan dengan penambahan ayat pada Pasal 27 terkait unsur apabila korban adalah anak, dan penambahan ayat pada Pasal 45 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak. Upaya non penal yaitu : pendekatan moral dan edukatif oleh orang tua; kerjasama internasional dengan negara lain dalam menanggulangi cyber bullying melalui perjanjian bilateral maupun multilateral; pembentukan lembaga penanggulangan cyber bullying, termasuk membuat situs-situs anti cyber bullying untuk edukasi. Kata Kunci : Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, Cyber Bullying, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Cyber Bullying
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI DI KOTA PRABUMULIH)
Authors: Damhudi Juni 
Published: March 2024

Abstrak: Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Perlu langkah-langkah konkrit untuk mempersiapkan masa depan anak agar proses pertumbuhannya menjadi manusia yang unggul dengan terhindar dari segala gangguan seperti ketika anak harus berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Dalam menanggulangi tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian, terdapat sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan sebagai “kebijakan kriminal”. Di Kota Prabumulih pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak memiliki banyak kendala seperti belum adanya penyidik yang memenuhi ketentuan serta belum terbentuknya lembaga-lembaga sebagaimana dipersyaratkan oleh UUSPPA yang berpotensi membuat pelaksanaan kebijakan kriminal tidak berjalan optimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih tidak berjalan secara optimal. Kendala dalam pelaksanaan melalui pendekatan penal disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kendala melalui pendekatan non penal disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kebijakan kriminal yang ideal dapat dicapai dengan mengintegralkan pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan penal dan non penal serta melakukan perbaikan dan pemenuhan atas ketentuan yang telah ditetapkan. Kata Kunci:Kebijakan Kriminal, Upaya Penal, Upaya Non Penal, Tindak Pidana Pencurian, Anak.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI REKENING BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Authors: Putri Fadilah Juliana 
Published: March 2024

Hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah harus disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan. Rekening bank merupakan salah satu produk dari Bank yang sering disalahgunakan. Rekening bank tersebut diperjual belikan dan dijadikan tempat penampungan uang hasil tindak pidana seperti penipuan dan perjudian. Hal ini berkaitan dengan indikasi tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Akan tetapi, didalam peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai praktik jual beli rekening penampungan uang hasil tindak pidana. Praktik jual beli rekening bank ini seharusnya diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum didalam kehidupan bermasyarakat serta mampu mengakomodir pelaku praktik jual beli rekening bank tersebut. Bank juga harus menerapkan prinsip Know Your Customer yang selanjutnya disebut KYC maupun prinsip Customer Due Diligence selanjutnya disebut dengan CDD dan Enhanced Due Diligence selanjutnya disebut dengan EDD dalam memverikasi dokumen calon nasabah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Bank sebaga lembaga yang menerbitkan rekening. Dalam praktik jual beli rekening, Bank tidak didapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian penggunaan rekening yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri. Kata Kunci : Rekening , Jual beli Rekening, Tindak Pidana Pencucian Uang
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM
Authors: Caturiwani Helly 
Published: March 2024

Abstrak : Tesis ini berjudul “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim”. Mengkaji permasalahan, pertama kriteria suatu pidana pencurian bisa dan tidak bisa diterapkan asas restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian, kedua Bagaimanakah pengaturan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ketiga Bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana tindak pidana pencurian jika dikaitkan dengan asas restorative justice dimasa yang akan datang. Jenis penelitian ini menggunakangmetode hukum normatif. Darifhasil penelitian didapat kesimpulan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk perkara anak, sedangkan perkara pidana orang dewasa diterapkan melalui aturan sektoral yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, akan tetapi aturan tersebut masih belum maksimal serta terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan penerapannya. Kedepannya kebijakan hukum pidana haruslah dilakukan tahapan formulasi dalam penyelesaian perkara pidanahsecara jelas,tegas dalam Peraturan Perundang - undangan, melalui Undang-Undang khusus keadilan restorasi. Kata Kunci : Keadilan Restorasi, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana. Abstract : This thesis is entitled "Application of Restorative Justice in Settlement of Cases of Theft Crimes at the Muara Enim District Attorney's Office". Examining the problem, firstly the criteria for a crime of theft can and cannot be applied to the principle of restorative justice in cases of theft crime, secondly, how is Restorative Justice regulated in the criminal justice system in Indonesia,third How should the criminal law policy on the crime of theft be related to the principle of restorative justice in the future. This type of research uses normative legal methods. From the results of the study it was concluded that restorative justice has been implemented through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System for child cases, while adult criminal cases are implemented through sectoral regulations issued by the Police, Prosecutor's Office and the Supreme Court, but these rules still not optimal and there are differences in the implementation and implementation.In the future, criminal law policies must be carried out through the formulation stage in the settlement of criminal cases clearly and firmly in statutory regulations, through special laws restorative justice. Keywords: Restoration Justice, Criminal Justice System, Theft Crime
The Effectiveness of the Procurement at the Construction Services Selection Implementation Center
Authors: Sofian . , Parung H. , Burhanuddin S. , Arifuddin R. 
Published: March 2024

The construction industry still faces various challenges in some developing countries, and one of the problems is the procurement of goods and services. The allocation of public procurement funds is significant to the national GDP. It is essential to conduct comprehensive research on government procurement in the construction industry in Indonesia due to the rapid growth of the construction industry in the last decade. This research focuses on the procurement of construction goods and services in the Ministry of Public Works and Housing by looking at the perception of the government as the project owner. This research aims to identify a model of critical success factors to improve public procurement performance in the construction industry from the government's perspective. The research method includes two stages, namely, the development of critical success, which consists of crucial factors and indicators that affect the performance of public procurement in the construction industry. It is a literature study of relevant previous research results from various countries that affect these critical success factors. Then, the second stage is a survey of experts' perceptions through questionnaires. The questionnaire data analysis used SEM-PLS software to quantify the relationship model of critical success factors to improve the performance of government procurement of goods and services in the construction industry. Data processing results include: business process factors affect 97.1%, regulatory factors affect 90.1%, information system factors affect 63.1%, human resource factors affect 56.1%, organizational factors affect 46.1%, and monitoring and evaluation factors affect 38%. Doi: 10.28991/CEJ-2024-010-03-013 Full Text: PDF