Kepastian Hukum Mengenai Penetapan Tersangka Untuk Kedua Kalinya Oleh Penyidik Pemberantasan Korupsi
Authors: Prasetiyo Leo Dwi , Aji Rihantoro Bayu 
Published: April 2024

Latar belakang dari penulisan artikel jurnal ini adalah adanya penetapan tersangka untuk kedua kalinya terhadap Ilham arief sirajjudin (Pemohon) mantan wali kota Makassar oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya KPK menetapkan Pemohon sebagai tersangka, akan tetapi KPK kalah di praperadilan lantaran menetapkan Pemohon sebagai tersangka namun belum memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah sesuai KUHAP. Maka dari itu Hakim praperadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan penetapan tersangka oleh KPK tidak sah dengan nomor putusan 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel pada (Praperadilan jilid1). Lalu setelah Praperadilan Pemohon dikabulkan oleh hakim praperadilan selang beberapa hari KPK kembali menetapkan Pemohon sebagai tersangka kembali. Namun Pemohon kembali melakukan upaya praperadilan dengan salah satu permohonanya yaitu bahwa Pemohon sudah dinyatakan menang pada praperadilan yang sebelumnya dan putusan itu bersifat final dan mengikat semua pihak maka jika KPK kembali menetapkan Pemohon sebagai tersangka hal itu akan menciptakan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Akan tetapi pada praperadilan jilid 2 ini Hakim praperadilan tidak mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan KPK telah menetapkan Pemohon sesuai dengan prosedur. Dan akhirnya Hakim menolak Praperadilan Pemohon dengan putusan nomor 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel. Di dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel dan 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel terdapat dua permasalahan hukum yang akan penulis angkat di dalam artikel jurnal ini, permasalahan yang pertama adalah terkait dengan penetapan tersangka untuk kedua kalinya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seseorang yang telah dikabulkan praperadilanya dikaitkan dengan azas kepastian hukum. Permasalahan hukum yang kedua adalah terkait dengan Azas Ne bis in idem yang ada di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan putusan Nomor: 32/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel dan 55/Pid.Prp/2015/Pn.Jkt.Sel terkait penetapan tersangka untuk kedua kalinya terhadap seseorang. Tujuan dari penulisan artikel jurnal yang hendak dicapai yaitu untuk menganalisis penetapan tersangka untuk kedua kalinya oleh penyidik KPK terhadap seseorang yang telah dikabulkan praperadilanya dengan azas kepastian hukum.Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis keberadaan mengenai azas Ne Bis In idem yang ada di dalam KUHP dengan putusan praperadilan terkait penetapan tersangka kembali untuk kedua kalinya terhadap seseorang. Kesimpulan yang diambil berdasarkan penulisan artikel jurnal ini adalah pertama, penetapan tersangka untuk kedua kalinya terhadap seseorang yang telah dikabulkan praperadilanyaoleh penyidik KPK tidak bertentangan dengan azas kepastian hukum,karena praperadilanhanya bersifat administratif semata atau bersifat formil. Maka dari itu jika penyidik masih yakin orang tersebut melakukan tindak pidana penyidik dapat menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka kembali melalui prosedur hukum yang benar. Kesimpulan ke dua, azas ne bis in idem yang ada di dalam KUHP tidak berlaku terhadap putusan praperadilan terkait penetapan tersangka untuk kedua kalinya kepada seseorang,karena praperadilan bersifat administratif (formil) yaitu hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus mengenai sah tidak upaya paksa dan memberikan perlindungan Hak asasi manusia pada seseorang di tingkat penyidikan serta penuntutan dan bukan memeriksa hal pada saat sidang atau pokok perkara.