bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENERAPAN UPAH MINIMUM PEKERJA PERUSAHAAN JASA PEMBIAYAAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM ANALISIS HUKUM YANG RESPONSIF
Authors: Riska Pertiwi Diah Ayu 
Published: March 2024

Upah merupakan salah satu isu sensitif yang rentan menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Dalam suatu perusahaan apabila terdapat kebijakan yang kurang adil, wajar dan profesional terkait pengaturan pengupahan dapat menimbulkan instabilitas lingkungan kerja yang berujung pada suatu perselisihan hubungan industrial di antar pekerja dan perusahaan., pengaturan upah harus berlandaskan prinsip keadilan yang mengacuh pada unsur yang responsif. Dimana hukum responsif adalah hukum yang mampu melayani kebutuhan dan kepentingan sosial masyarakat. penekanan pada hakikat hukum responsif yaitu mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tercapainya keadilan subtantif. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analitis yang digunakan berupa analisis prespektif. Kesimpulan dari tesis ini ialah (1) Upah minimum dalam komponen hidup layak yang ditetapkan oleh Pemerintah Sumatera Selatan telah memenuhi semangat hukum yang responsif namun dalam tataran pelaksanaan penerapan gaji dari beberapa perusahaan multifinance di Sumatera Selatan belum melaksanakan penerapan UMP bagi pekerja., (2) Implikasi perusahaan multifinance di Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan UMP secara optimal akan berakibat dari sisi keuangan meningkatnya pengeluaran dari sektor upah sementara pada pengembangan usaha mengalami penurunun apalagi dalam masa pademi saat ini. Menurut penulis, masih ada perusahaan yang belum menerapkan, namun pendapatan pekerja masih dapat diakomodir melalui reward atau insentif. Ini jelas masih belum memenuhi tujuan UMP bagi para pekerja.Kata kunci: Upah minimum, Perusahaan jasa pembiayaan, Hukum Responsif
PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG)
Authors: Putra Septian Eka , Utama Meria 
Published: March 2024

ABSTRAKPenyelesaian sebuah sengketa dalam negara hukum seperti halnya Indonesia harus ditempuh secara legal dan tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya adalah proses peradilan atau penghakiman (ajudikasi) dan proses konsensual (non ajudikasi). Bentuk ajudikasi adalah litigasi atau biasa dikenal sebagai proses pengadilan. Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk, proses, dan hasil penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Metode Penelitian yang digunakan merupakan hukum Empiris; Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2016) wajib diawali dengan upaya mencapai perdamaian dengan bentuk mediasi dengan proses yaitu : pra mediasi dimana majelis hakim membuka sidang dengan mengedukasi dan memerintahkan para pihak bersengketa untuk melakukan mediasi; pelaksanaan mediasi dengan penunjukan hakim mediator; dan laporan mediasi secara tertulis berhasil atau tidaknya mediasi. Disarankan Kepada masyarakat dan badan usaha selaku para pihak dalam sengketa perdata, walaupun memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur peradilan, hendaknya mendukung upaya mediasi di atas segalanya, demi terciptanya perdamaian atau win-win solution bagi para pihak.Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pelaksanaa mediasi
KEWENANGAN PEMAKZULAN TERHADAP KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI
Authors: Rahmatullah Rio Muzani , Flambonita Suci 
Published: March 2024

ABSTRAK: Wabah pandemi virus covid-19 yang saat ini terjadi tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat dibelahan dunia, melainkan juga menembus pula kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bahkan hukum. Untuk meminimalisir kasus penularan covid-19 diberbagai daerah di Indonesia, pemerintah lewat Kemendagri membuat produk hukum yang berupa “Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019” yang dalam hal ini menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah agar dapat menegakkan secara konsisten protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19 yang semakin meningkat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah Bagaimanakah pengaturan yang seharusnya terkait Pemakzulan Kepala Daerah di masa Pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Pendekatan filosofis, Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Penafsiran dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian pengaturan yang ideal terkait Pemakzulan Kepala Daerah pada saat pandemi covid-19 saat ini ialah dengan cara merevisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah menambahkan sanksi berupa pemakzulan bagi Kepala Daerah yang melanggar dan tidak menegakkan protokol kesehatan dimasa pandemi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN
Authors: Saraswati Dian , Samawati Putu 
Published: March 2024

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 117/Pdt.G/2020/PN.PLG, Hakim kurang memberikan keadilan yang berimbang bagi bank mengingat sebagai kreditur telah mengalami kerugian akibat adanya tindakan wanprestasi dari debitur. Pembatalan akta perjanjian kredit juga memberi dampak bagi kinerja bank. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi bank yang akta perjanjian kreditnya dibatalkan oleh Pengadilan adalah dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPer.
Sosialisasi Mutu Pada Industri Ikan Layur Kering Mawardi di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur
Authors: Kandias Khunaifi , Intyas Candra Adi 
Published: March 2024

Pengolahan hasil perikanan Kabupaten Lamongan dikelompokkan menjadi dua berdasarkan skala usahanya, yaitu skala usaha perorangan (rumah tangga) dan usaha pengolahan hasil perikanan skala industri. Usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Lamongan pada umumnya masih berskala rumah tangga.. Tujuan dari PKM ini adalah untuk mendeskripsikan ; profil UKM Ikan Kering Mawardi, aspek produksi (aspek teknis, proses produksiÂ dan analisis profitabilitas), teknis sosialisasi mutu,dan sarana pengembangan mutu UKM Ikan Kering Mawardi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu meliputi wawancara,observasi dan dokumentasi dengan cara peneliti turun langsung ke lapang. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling dengan narasumber yang sudah ditentukan yaitu Bapak Mawardi. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya sosialisasi UKM Ikan Kering Mawardi. bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai manajemen pengembangan usaha ditinjau dari aspek produksi dan aspek pemasaran. Sosialisasi memberikan perubahan terhadap UKM Mawardi yaitu pelaku usaha khususnya UKM Mawardi merasa sangat terbantu mengenai pengadaan alat yang dihibahkan oleh program sosialisasi, Pelaku usaha mempunyai wawasan lebih luas mengenai pengendalian mutu, cara pemasaran khususnya media online, dan cara pengemasan produk yang baik dan menarik, serta wawasan mengenai kandungan gizi yang ada di dalam produknya, Meningkatkan harga jual dengan kemasan yang lebih modern dan menarik dan tentu saja higienis. Sementara untuk pengembangan usaha atau peningkatan pendapatan maupun produksi belum bisa dijalankan dikarenakan masih proses untuk memperluas pasar agar produksi tersebut dapat berkembang
Analisis Pengembangan Kawasan Hutan Mangrove Di Wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Karawang
Authors: Fikri Muhamad Rom Ali , Sam'un Mohamad 
Published: March 2024

Luas wilayah kawasan hutan mangrove di Kabupaten Karawang mengalami penurunan. Hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Hutan mangrove mempunyai banyak fungsi dan manfaat yang penting dalam kehidupan secara biologis, ekologi, fisik dan sosial ekonomi. Kesuksesan pengelolaan mangrove juga ditentukan pada implementasi kebijakan stakeholder diwilayah pesisir. Desa Sukakerta salah satu dari daerah yang mempunya ekosistem mangrove di pesisir pantai Kabupaten Karawang. Masyarakat setempat juga berupaya untuk melakukan pngelolaan guna melestarikan ekosistem mangrove disana. Sehingga kondisi dan factor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan ekosistem mangrove perlu sekali dianalasis untuk pengembangan kedepan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengembangan hutan mangarove sebagai kawasan konservasi dan eduwisata serta strategi pengelolaannya. Metode yang dikgunakan adalah wawancara dengan instansi setempat dan warga lokal di Desa Sukakerta, Cilamaya Wetan, Karawang. Analisa data menggunakan metode SWOT dan kemudian dideskriptifkan. Penelitian memperoleh hasil bahwa pengelolaan hutan mangrove sebagai wilayah konservasi ditunjukkan dengan adanya kegiatan reboisasi dan dibentuknya KUB kreasi alam bahari yang fokus dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove. Sedangkan pengelolaan sebagai kawasan eduwisata ditunjukkan dengan dibukanya area untuk sarana edukasi dan penelitian bagi seluruh kalangan masyarakat. Hasil analisis SWOT menunjukkan pengelolaan hutan mangrove di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang sudah baik dengan nilai (0,12; 0,84) dengan menunjukkan titik kordinat pada kuadran I yaitu agresif sehingga harus terus dikembangkan. KUB kreasi alam bahari adalah salah satu organisasi yang fokus dengan pengelolaan mangrove di Sukakerta sehingga dapat dijadikan sarana penggerak masyarakat untuk turut serta dalam proses pengelolaan. perlu dibuat perencanaan pembangunan/pengembangan dan pengelolaan kawasan mangrove secara komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai lintas sektor dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Kemudian disusul dengan membuat program kerja dan usulan pembangunan kawasan mangrove serta melakukan jejaring kinerja (network system) pembangunanÂ antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Antibiotic residue analysis of tetracycline and chloramphenicol in banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) from a traditional shrimp farming in Brondong, Lamongan
Authors: Andriyono Sapto , Fatmawati Alma Ika , Hidayati Nuning Vita , Fitrani Mirna , Rahardja Boedi Setya 
Published: March 2024

Banana shrimp is one of the potential export shrimp cultivated in Brondong, Lamongan. Antibiotic residues, including pollutants, can come from cultivation pond areas and environmental pollution. The antibiotics in shrimp are tetracycline groups (oxytetracycline, chlortetracycline, and tetracycline) and chloramphenicol.Â This study aims to determine the presence of antibiotic residues in banana shrimp and whether the quality of the shrimp has met health safety standards based on antibiotic residue analysis using estimated daily intake (EDI) and hazard quotient (HQ) calculations. Examination of antibiotic residues is carried out at the UPT. Quality Testing and Development of Marine and Fisheries Products in Surabaya. This study used an observation method by taking shrimp samples, measuring pond water quality parameters, and testing the content of antibiotic residues in the laboratory. The examination results showed that residues of the tetracycline and chloramphenicol groups were not detected in banana shrimp. Calculations of EDI and HQ cannot be performed because antibiotic residues are not detected. The HQ value is below one, which indicates a low-risk level category. Banana shrimp from a farming pond in Brondong, Lamongan is safe for human consumption.
POLA PERTUMBUHAN IKAN PETEK (Leiognathus equulus) YANG DIDARATKAN DI PELABUHAN IKAN MUARA ANGKE, JAKARTA
Authors: Yunita Lauura Hermala , Gelis Ester Restiana Endang , Wulanda Yoppie , Heltria Septy , Magwa Rizky Janatul , Ramdhani Farhan 
Published: March 2024

Ikan petek (Leiognathus equulus) merupakan ikan hasil tangkapan sampingan oleh nelayan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta , ikan ini merupakan salah satu aset terpentingÂ pada ekosistem perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan panjang bobot ikan petek yang didaratkan di Pelabuhan Muara Angke Jakarta. Penelitian berlangsung pada bulan April Tahun 2021 dilakukan di Pelabuhan Muara Angke Jakarta. Persamaan hubungan untuk panjang bobot adalah W = aLb. sampel ikan yang didapat yaitu berjumlah 30 ekor dengan ukuran antara 125 â€“ 164 mm dan berat berkisar antara 33 â€“ 67 gr. Ukuran mendominasi pada ukuran 133 â€“ 140 mm yaitu sebanyak 11 ekor sementara pada ukuran 157 â€“ 164 mm hanya terdapat 1 ekor. Hasil analisis menunjukan bahwa nilai b yaitu 2.7412 hal ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan allometrik negatif dimana pertumbuhan panjang ikan lebih cepat daripada pertumbuhan beratnya dan memiliki nilai r yaitu 1 artinya pertumbuhan panjang sangat mempengaruhi pertumbuhan berat pada ikan.Kata Kunci : Allometrik Negatif, Leiognathus equulus, Muara Angke, Panjang-BobotÂ
Acercamiento al emprendimiento informal en Tamaulipas
Authors: Mellado Ibarra César Iván , Sánchez Tovar Yesenia 
Published: March 2024

El presente estudio tuvo por objetivo caracterizar el emprendimiento informal en Tamaulipas identificando las motivaciones y efectos de la actividad económica informal en las mujeres emprendedoras. El estudio cualitativo se realizó a través de cuatro entrevistas a profundidad a mujeres dueñas de negocios de reciente creación sin estar registrados formalmente. Los hallazgos permiten identificar que el principal motivo de emprender informalmente es la falta de oportunidades laborales o trabajos con bajos salarios. Se encontró que el hecho de no estar constituidos formalmente es debido a la falta de conocimiento de las ventajas que la operación en un marco regulatorio genera.
Development and validation of an analytical procedure for the determination of residual protein A in active substances of therapeutic monoclonal antibodies
Authors: Nozdrina E. V. , Mazalev D. A. , Rogozina D. R. , Zhivoderov S. P. , Lyagoskin I. V. , Shukurov R. R. 
Published: March 2024

SCIENTIFIC RELEVANCE. An important quality-control issue for therapeutic monoclonal antibodies (mAbs) is the determination of residual protein A leaching from the carrier during the purification of mAbs by affinity chromatography. However, unrelated compounds (immunoglobulins) present in the sample can complicate the immunoenzymatic detection of protein A (matrix effect), potentially leading to false-negative test results. To increase the efficiency of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), it is necessary to develop a sample preparation step that can irreversibly break the bond in the protein A–mAb complex.AIM. This study aimed to develop and validate an analytical procedure for the determination of residual protein A in active substances of therapeutic mAbs by ELISA with a test kit comprising in-house reagents.MATERIALS AND METHODS. Recombinant protein A was used as an antigen. Polyclonal antibodies to protein A were produced by immunising chickens, selecting immunised eggs, and isolating antibodies from these eggs. Protein A-specific antibodies were purified by affinity chromatography. Residual protein A was determined using sandwich ELISA with preliminary sample preparation. The analytical procedure was validated in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of the Russian Federation (Validation of Analytical Procedures, OFS.1.1.0012).RESULTS. The authors obtained, isolated, and purified chicken IgY antibodies to recombinant protein A. The authors selected sample preparation conditions for the determination of residual protein A by ELISA and optimum compositions of buffer solutions, including the composition of a denaturing buffer to disrupt the protein A–mAb complex. The developed analytical procedure was validated. According to the measurements of protein A, the accuracy of the analytical procedure ranged within 83–108% of the nominal value, the interlaboratory precision ranged within 96–116%, and the repeatability was up to 13%. The lower limit of quantitation was 10 ng/mL with a minimum required dilution of 1:10. The analytical range extended from 10 to 40 ng/mL. The analytical procedure showed results comparable to those obtained with a similar test kit from an international manufacturer.CONCLUSIONS. The developed analytical procedure for the determination of residual protein A by ELISA with a test kit comprising in-house reagents can minimise the matrix effect in therapeutic mAbs. This analytical procedure will alleviate import substitution and reduce quality control costs for Russian immunobiologicals.
Quantitative mass spectrometry with ¹⁸O labelling as an alternative approach for determining protease activity: an example of trypsin
Authors: Konstantinov M. A. , Zhdanov D. D. , Toropygin I. Yu. 
Published: March 2024

SCIENTIFIC RELEVANCE. In the quality control of proteolytic enzyme components of medicinal products, the activity of proteases is determined by spectrophotometry, which involves mea­suring the amidase or esterase activity using a synthetic substrate and the proteolytic activity using the Anson method. These methods require special substrates and have low sensitivity; their specificity may be insufficient, which may lead to serious errors. Quantitative mass spectrometry is an alternative approach to protease activity assays, which involves adding an isotope-labelled peptide to hydrolysates of the test enzyme. This approach allows determining the activity of proteases, notably, by the hydrolysis of specific peptide bonds, while simulta­neously confirming the identity and specificity of the test sample. Quantitative mass spectrometry has high sensitivity and does not require special substrates.AIM. This study aimed to investigate the possibility of enzymatic activity assay and enzyme identification by quantitative mass spectrometry with ¹⁸O labelling through an example of trypsin with casein.MATERIALS AND METHODS. The study used trypsin, casein, and H₂¹⁸O (Izotop, Russia). Peptide separation was performed using an Agilent 1100 HPLC system; mass spectra were obtained using a Bruker Ultraflex II MALDI-TOF/TOF mass spectrometer. Quantitative mass spectrometry was performed using a standard peptide, which was obtained from casein by tryptic digestion and HPLC purification. For ¹⁸O labelling, the authors dried the peptide and incubated it in H₂¹⁸О water. The quantitative analysis of the product was carried out using MALDI-TOF mass spectrometry. The authors used quantitative mass spectrometry with ¹⁸O labelling to determine enzymatic activity and calculate the Michaelis constant (KM).RESULTS. Following the tryptic digestion of casein, the authors identified the fragments corre­sponding to casein chains. The authors produced the isotope-labelled standard peptide and calculated its concentration using mass spectrometry. The authors determined the rate of casein digestion by trypsin and calculated the KM for trypsin, which was 13.65±0.60 μM. The standard deviation for repeated measurements showed that the mass-spectrometric method had a lower error of measurement than the spectrophotometric method. The sensitivity threshold for the mass-spectrometric method was 0.50±0.08 μM.CONCLUSIONS. The results obtained with trypsin confirm the possibility of enzymatic activity determination by the proposed method of quantitative mass spectrometry with ¹⁸O labelling. According to the sensitivity evaluation results, this method can be used for the simultaneous determination of enzyme activity, identity, and specificity. The proposed mass spectrometry approach is universal, it does not require expensive materials and reagents, and it can be easily adapted to determine the activity of virtually any protease.
MENGUKUR TINGKAT KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP LAYANAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
Authors: Suryantara I Gede , Setyawan I Gusti Made 
Published: March 2024

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kualitas layanan perpajakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar yang dititikberatkan pada tingkat kepuasan Wajib Pajak (WP) dalam memperoleh layanan perpajakan. Metode penelitian dilakukan melalui survei kepada 516 WP terdaftar di KPP Madya Denpasar dan dilaksanakan pada Triwulan I yaitu mulai bulan Januari hingga bulan Maret 2023. Hasil penelitian dikelompokkan menjadi 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan yaitu tangibles (kepuasan terhadap sarana dan prasarana pendukung), reliability (kehandalan pegawai dalam memberikan layanan), responsiveness (kecepatan memberikan layanan), assurance (kesopanan dan keramahan pegawai) dan emphaty (penanganan pengaduan pengguna layanan). Penelitian ini perlu dilaksakaan secara berkala guna mempertahankan kualitas dan memperbaiki layanan perpajakan yang belum optimal. Hal ini sejalan dengan komitmen KPP Madya Denpasar dalam menjaga kualitas layanan perpajakan secara berkelanjutan dan nantinya akan dapat memberikan dampak pada kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Recent Developments in the Characteristics of Haynes 282 Alloy for Use in A-USC Applications
Authors: Srivastava S.K. , Caron J.L. , Pike L.M. 
Published: March 2024

Abstract
In an earlier paper, preliminary data for HAYNES 282 alloy was presented for potential advanced steam power plant applications. Since then, 282 alloy has continued to be evaluated for a variety of A-USC applications: superheater boiler tubing, large header piping, rotors, casings, etc. Per current practice the alloy achieves its strengthening by a two-step age hardening heat treatment. Given the difficulty of such a procedure, particularly for larger components in the power plant, interest has focused on the development of a single step age hardening treatment. While considerable work on 282 alloy is still going on by a number of investigators, during the preceding years a large amount of data was generated in characterizing the alloy at Haynes International. This paper will briefly review the behavior of 282 alloy in air and water vapor oxidation (10% H2O) at 760°C (1400°F), low cycle fatigue properties at 649°C to 871°C (1200°F to 1600°F) and long-term thermal stability at 649°C to 871°C (1200°F to 1600°F). Special focus of the paper will be mechanical behavior: tensile and creep; microstructural analysis, and weldability of 282 alloy as a result of single step age hardening heat treatment: 800°C (1475°F)/8hr/AC.