bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Teori Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam terhadap Peningkatan Harga Jual Tanaman Hias Janda Bolong
Authors: Ine Yuanisa  , Maman Surahman  , Eva Misfah Bayuni  
Published: March 2024

Abstract
Business transactions must be carried out at fair prices as well as in price determination, because this is a commitment of Islamic economic law to comprehensive justice. In general, a fair price is a price that does not cause oppression (tyranny) so that it harms one party and benefits the other party. One selling price that suddenly jumped high because it followed the trend was the buying and selling of ornamental plants at the Gentong Flowers Shop. The implementation of buying and selling ornamental plants at the Gentong Flowers Shop is not in accordance with Islamic economic studies. The aim of this research is to find out how the theory of pricing according to an Islamic economic perspective increases the selling price of Janda Bolong ornamental plants at the Gentong Flowers Shop. The research method used is a qualitative descriptive method. Data sources are primary and secondary. The sample in this research was 2 sellers and 3 buyers from a population of 5 people. Data collection techniques use observation and interview methods. The data analysis technique used is interactive analysis. The results of this research indicate that the implementation of buying and selling price determination at the Gentong Flowers Shop has not been implemented properly. There are still certain sellers who inflate prices, so this is not in accordance with Islamic economic studies.

Keywords: Buying and selling, ornamental plants, Islamic economic perspective.
Abstrak
Transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil begitupun dalam penetapan harga, sebab hal tersebut merupakan komitmen syariat ekonomi Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungan pihak yang lain. Salah satu penetapan harga jual yang tiba-tiba melonjak tinggi karena mengikuti tren adalah jual beli tanaman hias di Toko Gentong Flowers. Pelaksanaan jual beli tanaman hias di Toko Gentong Flowers belum sesuai dengan kajian ekonomi Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana teori penetapan harga menurut perspektif ekonomi Islam terhadap peningkatan harga jual tanaman hias janda bolong di Toko Gentong Flowers. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 penjual dan 3 pembeli dari jumlah populasi sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga jual beli di Toko Gentong Flowers belum dilaksanakan dengan baik. Masih saja terdapat penjual tertentu melakukan pelambungan harga, sehingga hal ini tidak sesuai dengan kajian ekonomi Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Tanaman Hias, Perspektif Ekonomi Islam.
Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Shop
Authors: Fitri Oktaviani  , Asep Ramdan Hidayat  , Popon Srisusilawati  
Published: March 2024

Dalam masyarakat Indonesia telah berkembang sistem jual beli dengan cara online, yaitu jual beli dengan sistem dropship . Sistem dropship ini prosesnya dilakukan dengan cara offline dan online . Seperti halnya pada Youthland.Ltd yaitu dropship yang melakukan jual beli secara online dan jual offline . Prinsip jual beli menurut syariat islam yaitu dimana adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang akan dipertahankan atau dibatalkan transaksi tersebut. Hak yang disebutkan adalah khiyar . Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi jual beli sistem dropshiper pada aplikasi shoppe di akun Youthland.Ltd dan menganalisis wawasan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik khiyar dalam jual beli di akun Youthland.Ltd. Metode yang digunakan adalah normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan juga penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian yakni wawancara dengan pemilik akun Youthland.Ltd, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, tentang Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 dropship dan khiyar . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara, observasi dan studi literatur. Penulis menggunakan analisis deskriptif dan juga triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pada Youthland.Ltd mempunyai sistem jual beli dua cara menggunakan sistem dropship online dan sistem dropship offline .. Akad yang sesuai dengan Youthland.Ltd yaitu akad salam dan juga akad wakalah . Khiyar yaitu hal yang dimiliki salah satu atau pihak akad untuk melanjutkan akad atau tidak. Sedangkan praktik khiyar di Youthland.Ltd belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropship karena mereka mempunyai aturan khiyar sendiri .
Kata Kunci : dropship, khiyar, akad salam, akad wakalah
Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Pekerja Bengkel X di Belitung Timur
Authors: Ikrima Azkury Nabella  , Popon Srisusilawati  , Akhmad Yusup  
Published: March 2024

Abstrak. Permasalahan buruh dan ketenagakerjaan terus mendapat perhatian banyak kalangan mulai dari masalah Perjanjian kerja, waktu kerja, upah yang tidak layak dan jaminan kesehatan terus menjadi perhatian. Seperti masalah upah dan waktu kerja yang terjadi di Bengkel "X". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi terhadap hak-hak pekerja Bengkel "X" di Belitung Timur dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Pekerja Bengkel "X" di Belitung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, data kualitatif bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian bahwa hak pekerja di Bengkel “X” belum sepenuhnya dirasakan ulasan dari Hukum Islam yaitu dalam Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah bahwa bahwa kerja dilakukan secara lisan namun antara pemilik dan pekerja di Bengkel “X” ada ketidaksesuaian dalam fatwa tersebut, yaitu ketidaksesuaian dalam ketentuan ketujuh yaitu jangka waktu (jam kerja) tidak diketahui secara jelas dalam kesepakatan dan dalam ketentuan kedelapan musta'jir sebagai pihak yang berakad tidak menjelaskan besaran upah (ujrah) yang tidak disebutkan secara jelas baik dari besaran atau nominalnya ketidaksesuaian dalam fatwa menyebabkan adanya unsur jahalah (ketidakjelasan) berdasarkan hukum Islam hal ini membuat tidak sah atau batalnya akad ijarah karena tidak memenuhi rukun dan syarat ijarah, tidak adanya pemberian cuti atau libur untuk para montir Sehingga dari apa yang terjadi di Bengkel “X” mengenai waktu kerja dan tidak adanya pemberian libur tentunya tidak diperbolehkan karena telah mengabaikan salah teks-teks hadis tentang buruh yaitu memberi beban tidak boleh melebihi kemampuan pekerja.

Kata kunci: Hukum Islam, Hak-Hak Pekerja, Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah
Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 di Gunung Puntang Kabupaten Bandung
Authors: Diana Rusdianawati  , Sandy Rizki Febriadi  , Popon Srisusilawati  
Published: March 2024

Abstract. The aim of this research is to analyze the potential for sharia tourism development in Mount Puntang tourism based on DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Mount Puntang is located in Bandung Regency, this tourist attraction has the potential to support sharia tourism, namely in terms of facilities for places of worship for Muslim tourists, tourism managers and the community towards tourists, as well as supporting facilities such as halal food and drinks, security facilities, toilets, camping. adequate land and accommodation. The method used in this research uses a normative descriptive research method using a qualitative approach. Data collection techniques in this research used interview techniques, literature study and field observation. The results of the research show that the implementation of the potential tourist destination of Mount Puntang has fulfilled the provisions of the sharia tourism concept based on the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 but has not yet been certified as sharia tourism.
Keyword: DSN-MUI Fatwa, Sharia Tourism
Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi pengembangan pariwisata syariah pada wisata Gunung Puntang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Gunung Puntang terletak di Kabupaten Bandung, wisata ini memiliki potensi yang mendukung untuk dijadikan pariwisata syariah, yaitu dari segi fasilitas tempat beribadah bagi wisatawan muslim, pengelola wisata dan masyarakatnya terhadap wisatawan, serta fasilitas penunjang seperti makanan dan minuman halal, fasilitas keamanan, toilet, camping ground serta penginapan yang memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan potensi destinasi wisata Gunung Puntang sudah memenuhi ketentuan konsep pariwisata syariah berdasarkan pendekatan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 akan tetapi belum tersertifikasi pariwisata syariah.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Pariwisata Syariah
Analisis Putusan Hakim Nomor 86/PdtG/2023/PA Mrs tentang Pembebanan Biaya Operasional pada Pembiayaan Mudharabah di Pengadilan Agama Maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan
Authors: Esti Apriliani Permata Sari  , Zaini Abdul Malik  , Neng Dewi Himayasari  
Published: March 2024

Putusan hakim merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan yudikatif yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, putusan tersebut disampaikan di pengadilan dengan maksud untuk menyelesaikan kasus antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Putusan yang terjadi dalam penelitian ini yakni antara Koperasi Syariah Al Azhar Baitul Maal Wattamwil dan nasabah H. Muhammad Hatta yang telah diputuskan dengan Nomor putusan 86/Pdt.G/2023/PA Mrs. Analisis dalam putusan menunjukkan adanya kekeliruan dalam butir putusan, salah satunya termasuk biaya administrasi dalam operasional lembaga keuangan syariah. Terdapat perbedaan pandangan mengenai pembebanan biaya operasional dalam pembiayaan mudharabah antara Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana putusan hakim pengadilan agama Maros pada putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA Mrs (2) Bagaimana analisis putusan hakim pengadilan agama Maros pada putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA Mrs. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (penggabungan berbagai sumber data). Analisis data dilakukan secara induktif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Jika dianalisis dalam konteks hubungan antara KHES dan Fatwa DSN-MUI, terlihat adanya ketidakselarasan dalam regulasi di antara keduanya. Hal ini tentu saja dapat merusak kepastian hukum. Akibatnya, akan timbul kebingungan dalam menentukan panduan hukum yang harus diikuti. Selanjutnya, jika kita mempertimbangkan peran keduanya, terlihat bahwa mereka memiliki fokus yang berbeda, di mana KHES ditujukan khusus untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, sedangkan Fatwa DSN-MUI lebih menitikberatkan pada pengaturan operasional sistemnya.
Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Praktik Aqiqah di Sentra Aqiqah Kota Cimahi
Authors: Putri Salsabila  , Iwan Permana  , Arif Rijal Anshori  
Published: March 2024

Abstract. This study aims to review the practice of business ethics in the Centra Aqiqah catering business in Cimahi City which according to the business is not in accordance with Islamic business ethics which can cause a loss to consumers. This research uses descriptive qualitative methods with an empirical normative approach, namely to parse problems based on reality phenomena that occur in the field. The results of this study are indeed Central Aqiqah business actors found several indications that are not in accordance with the principles of Islamic business ethics where there is no transparency in the number of portions that have been promised with consumers, not only that transparency related to the scales of aqiqah meat from goats that are slaughtered for consumption. This causes losses experienced by the consumer because he feels aggrieved after he incurs considerable costs but the results of the catering are not in accordance with the order agreement. In this phenomenon obtained during interviews and observations, it is not in accordance with the principles of Islamic business ethics which is explained that it can be seen from the absence of honesty from the caterer regarding the remaining meat, even the excess is used to cover the shortage for other consumers. In addition, the caterer does not confirm to the consumer regarding the amount and nominal of the sale of leather carried out by the caterer, and the distribution of the money is handed over or donated to whom.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik etika bisnis pada usaha katering Centra Aqiqah di Kota Cimahi yang menurut peniti usaha tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis islam yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian pada pihak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif empiris yaitu untuk mengurai permasalahan berdasarkan fenomena realita yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini memang pelaku usaha Central Aqiqah ditemukan beberapa indikasi yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yang dimana tidak adanya transparasi jumlah porsi yang telah di janjiakan dengan konsumen, tidak hanya itu transparasi terkait timbangan daging aqiqah dari kambing yang di sembelih untuk di jadikan konsumsi. Hal ini menyebabkan kerugian yang di alami oleh pihak konsumen karena merasa dirugikan setelah dia mengeluarkan biaya yang cukup besar namun hasil dari katering tersebut tidak sesuai dengan perjanjian pemesanan. Dalam fenomena terssebut yang didapatkan pada saat wawancara serta observasi hal tersubut tidak sesuai dengan prinsip ektika bisnis islam yang dimana dijelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kejujuran dari pihak katering terkait sisa daging yang lebih, bahkan kelebihan tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan untuk konsumen yang lain. Selain daripada itu, pihak katering tidak melakukan konfirmasi kepada pihak Kata
Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peran Konser Musik sebagai Ekonomi Kreatif
Authors: Aditya Rivani Lesmana  , Sandy Rizki Febriadi  , Liza Dzulhijjah  
Published: March 2024

Abstrak. Industri musik menjadi sub sektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pajak hiburan yang dipungut dari penyelenggaraan konser musik berperan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan pajak daerah sangat membantu pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah. Perbedaan pendapat mengenai halal dan haram konser musik sebagai kontributor pajak serta perbedaan pendapat mengenai halal dan haram pungutan pajak dari perspektif hukum ekonomi merupakan latar belakang peneliti menyusun skipsi ini. Kegiatan berekonomi dalam agama Islam memiliki aturan tersendiri dengan berlandaskan 5 prinsip ekonomi Islam. Untuk mengetahui konser musik sebagai ekonomi kreatif dari sudut pandang ekonomi Islam memerlukan metode penelitian kualitatif karena peneliti dapat mengobservasi data secara mendalam dan turun langsung ke lapangan dengan mengetahui fakta-fakta yang ada, yang nantinya akan disesuaikan dengan memperhatikan secara langsung. Hasil penelitian tentang perspektif Hukum Ekonomi Islam pada peran konser musik menunjukan bahwa konser musik hanya hiburan yang pungutan pajaknya tidak memberatkan namun dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Abstrack. The music industry is a sub-sector of the creative economy that contributes to local revenue. The entertainment tax collected from holding music concerts plays a role in increasing local revenue. Regional tax revenues really help local governments realize regional development. Differences of opinion regarding the halal and haram of music concerts as a tax contributor as well as differences of opinion regarding the halal and haram of tax levies from an economic law perspective are the background for researchers to compile this research paper. Economic activities in Islam have their own rules based on the 5 principles of Islamic economics. To understand music concerts as a creative economy from an Islamic economic perspective requires qualitative research methods because researchers can observe data in depth and go directly to the field by knowing the existing facts, which will later be adjusted by observing directly. The results of research on the perspective of Islamic Economic Law on the role of music concerts show that music concerts are only entertainment where tax levies are not burdensome but can increase local revenue.
Peluang dan Tantangan Penerapan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang pada Perbankan Syariah
Authors: Ananda Reynaldi Ruhiat  , Ifa  Hanifia Senjiati  , Arif Rijal Anshori  
Published: March 2024

Abstract. This research discusses the opportunities and challenges of implementing Intellectual Property Rights (IPR) as debt collateral in Islamic banking, with a focus on creative economy products. Regarding the latest regulations, such as Government Regulation no. 24/2022, which allows the use of IPR as fiduciary collateral, this research explores its impact on creative economy actors, especially in the context of YouTube content. The research results show that although the opportunity for implementing IPR as debt collateral is wide open, there are still significant challenges, especially related to assessing the economic value of IPR and execution procedures in accordance with sharia principles. The implications of this research include the need to strengthen regulations, establish an independent assessment institution, and develop execution mechanisms that are in accordance with sharia principles to support creative economic growth and sustainability of financial transactions in sharia banking.
Keywords: Banking Guarantee for Intellectual Property Rights, Fiduciary Guarantee and Sharia Banking, Haki as Fiduciary Security, Intellectual Property Right as Fiduciary Security

Abstrak. Penelitian ini membahas peluang dan tantangan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan utang di perbankan syariah, dengan fokus pada produk ekonomi kreatif. Terkait regulasi terbaru, seperti Peraturan Pemerintah No. 24/2022, yang memungkinkan penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia, penelitian ini mengeksplorasi dampaknya terhadap pelaku ekonomi kreatif, terutama dalam konteks konten YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peluang penerapan HKI sebagai jaminan utang terbuka lebar, masih ada tantangan signifikan, terutama terkait penilaian nilai ekonomis HKI dan prosedur eksekusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini mencakup perlunya penguatan regulasi, pembentukan lembaga penilai independen, dan pengembangan mekanisme eksekusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan keberlanjutan transaksi keuangan di perbankan syariah.
Kata Kunci : Jaminan Perbankan Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia dan Bank Syariah, Haki sebagai Jaminan Fidusia, Intellectual Property Right as Fiduciary Security
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana Infak dan Sedekah Masjid Nurul Ijma
Authors: Ega Maulana  , Nandang Ihwanudin  , Iwan Permana  
Published: March 2024

Abstract. Poverty is the biggest problem of the global problem associated with economic needs and difficulties in living a short life. To overcome the problem of poverty, the Nurul Ijma Mosque utilizes infaq and alms funds to help the economic problems faced by the community around the mosque. The purpose of this study was to find out how the practice of infaq and alms lending at the Nurul Ijma Mosque. This type of research uses a qualitative field research (field research), the data sources used in this study are primary and secondary data sources, and the data collection techniques used are interviews and documentation. The results of the study explain that every community who borrows infaq and alms funds must pay in installments of Rp. 100,000 per month. This review of Islamic law on borrowing and borrowing infaq and alms funds is allowed if it does not harm the mosque so that it produces benefits, namely it can help the surrounding community. The funds for the use of mosque infaq and alms funds are as follows: 40% for the secretariat, 25% for the Shinayah directorate, 18% for the Imayah directorate, 17% for the Tarbiyah directorate.
Abstrak. Kemiskinan merupakan masalah terbesar dari masalah global yang dihubungkan dengan masalah perekonomian kebutuhan dan kesulitan dalam kekurangan menjalani kehidupan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan maka Masjid Nurul Ijma memanfaatkan dana infak dan sedekah untuk membantu masalah ekonomi yang di hadapi oleh masyarakat sekitar masjid. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman dana infak dan sedekah Masjid Nurul Ijma. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif feld research (penelitian lapangan), sumber data yang dilakukukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang meminjam dana infak dan sedekah harus mencicil Rp. 100.000 per bulannya. Tinjauan Hukum Islam terhdapa pinjam-meminjam dana infak dan sedekah ini boleh apabila tidak merugikan Masjid sehingga menghasilkan manfaat yaitu dapat membantu masyarakat disekitarnya. Adapun dana pemanfaatan dana infak dan sedekah Masjid sebagai berikut 40% untuk kesekretariatan, 25% untuk direktorat Shinayah, 18% untuk direktorat Imayah, 17% untuk direktorat Tarbiyah.