bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Characteristic SNPs defining the major multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis clusters identified by EuSeqMyTB to support routine surveillance, EU/EEA, 2017 to 2019
Authors: de Neeling Albert J , Tagliani Elisa , Ködmön Csaba , van der Werf Marieke J , van Soolingen Dick , Cirillo Daniela Maria , Anthony Richard M 
Published: March 2024

BackgroundThe EUSeqMyTB project, conducted in 2020, used whole genome sequencing (WGS) for surveillance of drug-resistantMycobacterium tuberculosisin the European Union/European Economic Area (EU/EEA) and identified 56 internationally clustered multidrug-resistant (MDR) tuberculosis (TB) clones.AimWe aimed to define and establish a rapid and computationally simple screening method to identify probable members of the main cross-border MDR-TB clusters in WGS data to facilitate their identification and track their future spread.MethodsWe screened 34 of the larger cross-border clusters identified in the EuSeqMyTB pilot study (2017–19) for characteristic single nucleotide polymorphism (SNP) signatures that could identify and define members of each cluster. We also linked this analysis with published clusters identified in previous studies and identified more distant genetic relationships between some of the current clusters.ResultsA panel of 30 characteristic SNPs is presented that can be used as an initial (routine) screen for members of each cluster. For four of the clusters, no unique defining SNP could be identified; three of these are closely related (within approximately 20 SNPs) to one or more other clusters and likely represent a single established MDR-TB clade composed of multiple recent subclusters derived from the previously described ECDC0002 cluster.ConclusionThe identified SNP signatures can be integrated into routine pipelines and contribute to the more effective monitoring, rapid and widespread screening for TB. This SNP panel will also support accurate communication between laboratories about previously identified internationally transmitted MDR-TB genotypes.
Cost-effectiveness of active tuberculosis screening among high-risk populations in low tuberculosis incidence countries: a systematic review, 2008 to 2023
Authors: Gogichadze Nino , Sagrera Arnau , Vicente José Ángel , Millet Joan-Pau , López-Seguí Francesc , Vilaplana Cristina 
Published: March 2024

Background
In countries with a low TB incidence (≤ 10 cases/100,000 population), active pulmonary tuberculosis (PTB) mostly affects vulnerable populations with limited access to healthcare. Thus, passive case-finding systems may not be successful in detecting and treating cases and preventing further transmission. Active and cost-effective search strategies can overcome this problem.

Aim
We aimed to review the evidence on the cost-effectiveness (C-E) of active PTB screening programmes among high-risk populations in low TB incidence countries.

Methods
We performed a systematic literature search covering 2008–2023 on PubMed, Embase, Center for Reviews and Dissemination, including Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), National Health Services Economic Evaluation Database (NHS EED), Global Index Medicus and Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL).

Results
We retrieved 6,318 articles and included nine in this review. All included studies had an active case-finding approach and used chest X-ray, tuberculin skin test, interferon-gamma release assay and a symptoms questionnaire for screening. The results indicate that screening immigrants from countries with a TB incidence > 40 cases per 100,000 population and other vulnerable populations as individuals from isolated communities, people experiencing homelessness, those accessing drug treatment services and contacts, is cost-effective in low-incidence countries.

Conclusion
In low-incidence countries, targeting high-risk groups is C-E. However, due to the data heterogenicity, we were unable to compare C-E. Harmonisation of the methods for C-E analysis is needed and would facilitate comparisons. To outline comprehensive screening and its subsequent C-E analysis, researchers should consider multiple factors influencing screening methods and outcomes.
NILAI KEBENARAN DALAM KETERANGAN SAKSI “MERINGANKAN” MENJADI SAKSI MEMBERATKAN (ANALISA PERKARA PIDANA NOMOR: 696/Pid.B/2015/PN.PLG)
Authors: Siregar Barunggam 
Published: March 2024

Peranan saksi dalam suatu perkara tindak pidana adalah saksi memberatkan, keterangannya sesuai isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum; saksi menuntungkan, berdasarkan Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), dan juga Pasal 160 ayat (1) huruf (c) Hukum Acara Pidana, seyogyanya peranannya dapat mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ke arah yang lebih ringan. Dampak nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan” adalah bertambah kuatnya keyakinan hakim serta membuat jelas dan terang kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa sebagai pelakunya. Konsekuensi hukum nilai kebenaran dalam keterangan saksi “meringankan’terhadap terdakwa perkara pidana adalah memberatkan terdakwa. Berdasarkan hal itu, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Bahwa apabila menjadi saksi pada suatu perkara pidana, baik saksi memberatkan (a charge) maupun saksi menguntungkan ( a decharge), dalam memberikan keterangan agar memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta peristiwa pidana yang diketahui. Hakim,dalam pertimbangan hukum amar putusan perkara pidana,agar mencantumkan landasan hukum yang merujuk kepada peraturan, atau pendapat/doktrin para pakar hukum atau yurisprudensi. Tersangka/terdakwa maupun Penasihat Hukum, untuk lebih selektif dalam mengajukan saksi “meringankan”(a dechargeke pemeriksaan perkara pidana guna untuk diajukan sebagai alat bukti.
PERANAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
Authors: Pranata Dedy 
Published: March 2024

Penelitian mengenai peranan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa difokuskan pada peranan TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dana desa, manfaat pengawalan dan pengamanan yang dilakukan, serta tanggung jawab TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih terhadap pengawalan dan pengamanan yang dilakukan pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa. Penelitian ini adalah penelitian empiris, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian ini adalah peranan TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa, yakni : 1. melakukan penerangan dan penyuluhan hukum, 2. melakukan diskusi dan pembahasan bersama perangkat desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, 3. memberikan pengawalan dan pengamanan dalam pelaksanaan program pembangunan desa berupa pembahasan hukum dari sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum, 4. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Kota Prabumulih, 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan. Tanggung jawab TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih terhadap pengawalan dan pengamanan yang dilakukan pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa dimulai dari tahapan pendampingan pengawalan dan pengamanan pada saat tahap perencanaan dan pada saat tahap pelaksanaan, apabila terhadap kegiatan yang telah dilakukan pendampingan pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih ada laporan pengaduan terhadap kegiatan tersebut terdapat indikasi penyimpangan pada saat tahap pelaksanaan kegiatan, maka TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih akan melakukan kordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Prabumulih maupun instansi terkait lainnya, selanjutnya TP4D Kejaksaan Prabumulih meminta laporan hasil perkembangan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menindaklanjuti hal tersebut.
KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ASING DI INDONESIA
Authors: Yolandini Windy , Apriandi Mada 
Published: March 2024

Salah satu unsur yang diperlukan dalam melakukan perjanjian yang dibuat di Indonesia adalah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa perjanjian. Secara tegas penggunaan Bahasa Indonesia khususnya dalam kontrak asing dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan. Namun, Undang-undang ini tidak memberikan akibat hukum bagi perjanjian yang menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia, sehingga timbulnya sengketa mengenai akibat dari perbuatan hukum tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah akibat hukum dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, Akibat dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya tidak dapat dikatakan batal demi hukum hal ini dikarenakan suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1320, pasal 1335, dan pasal 1337 KUHPerdata
PENERAPAN KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)
Authors: Aryani Meri aryani Meri , Pettanase Syarifuddin , Muntaqo Firman 
Published: March 2024

Penerapan kewajiban penuntut umum melakukan penyidikan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan (studi kasus/perkara perusakan hutan pada kejaksaan tinggi sumatera selatan) difokuskan terhadap adanya pemberian wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penyidikan serta faktor yang menyebabkan penyidikan oleh penyidik yang tertuang dalam berkas acara pemeriksaan dianggap kurang lengkap oleh jaksa penuntut umum. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Bahan penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier. Dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang didukung wawancara Menggunakan pendekatan penelitian deskriftif kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah kelengkapan persyaratan berkas perkara perusakan hutan yang harus dilengkapi oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada dasarnya masih mengacu KUHAP, dan/atau alat bukti lain berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau peta. faktor-faktor yang menyebabkan PPNS tidak dapat memenuhi kelengkapan berkas berdasrkan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah : 1. Faktor Peraturan Perundang-undangan, 2. Faktor Internal, 3. Fakor Fasilitas. Tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menyelesaikan perkara perusakan hutan, yaitu : Koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik sejak awal penerbitan SPDP; melakukan pendekatan multi rezim hukum yang mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Dalam pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan di masa mendatang hendaknya ada aturan yang jelas, defenitif, spesifik dan lengkap mengenai kedudukan penyidik dalam tindak pidana perusakan hutan dan harus ada SOP yang jelas dalam pengambil alihan kewenangan penyidik oleh Penuntut Umum.Kata Kunci: Hutan, Pidana Perusakan Hutan, Penyidikan, Penuntut Umum kewenangan.
MODEL PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PIDANA UANG PENGGANTI
Authors: Sambas Nandang , Mahmud Ade 
Published: March 2024

Tujuan utama pembayaran pidana uang pengganti adalah memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang wajib dibayarkan terpidana sesuai dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Pidana uang pengganti semestinya dibayar untuk mengembalikan kerugian negara secara utuh, tetapi eksekusi uang pengganti terbentur persoalan yuridis yang memberi ruang terpidana mengganti dengan menjalani pidana subsider. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif. Kendala yang mempengaruhi proses pembayaran pidana uang pengganti meliputi pertama, Undang-Undang c.q Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, penegak hukum tidak segera melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan uang/aset hasil tindak pidana korupsi. Ketiga, modus operandi pelaku melalui pencucian uang. Model penegakan hukum progresif mengembalikan kerugian negara adalah mengubah paradigma penegak hukum bahwa sanksi pidana yang tepat adalah sanksi yang berorientasi pada uang/aset hasil korupsi (follow the money and asset recovery) dengan melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan diikuti dengan putusan kewajiban membayar uang pengganti tanpa mensubsidairkannya dengan pidana penjara sehingga tetap membebankan tanggung jawab hukum kepada terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN BERDASARKAN PASAL 111 UNDANG -UNDANG NO.18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Authors: Setiawan Wawan 
Published: March 2024

Penelitian normatif berjudul Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana KehutananBerdasarkan Pasal 111 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan mengkaji penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 di Indonesia, serta menawarkan alternatif pengaturan kewenangan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan di masa yang akan datang, dilaksanakan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer maupun sekunder yang digali melalui studi kepustakaan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Setelah pengolahan bahan penelenlitian dan analisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum, Dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, bahwa, kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan berdasarkan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 belum dapat diterapkan, karena “lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan” belum dibentuk, karena itu kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan masih dapat dilakukan berdasarkan berdasarkan ketentuan sebelumnya. Dengan kata lain, penuntut umum dan hakim dapat mengenyampingkan pasal 111 UU No. 18 tahun 2013. Di masa yang akan datang kewenangan Penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan tetap harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dan KUHAP. Penelitian ini merekomendasikan, untuk mengisi seharusnya pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang membentuk Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan agar terjadi kepastian hukum. Selain itu juga direkomendasikan segera melakukan penyempurnaan pasal 111 Undang-undang No. 18 tahun 2013, dimana lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang akan dibentuk terdiri dari unsur penyidik Polri, Penyidik PPNS, JAKSA, serta ahli lainnya, yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada presiden.
TUGAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
Authors: Irawan Soni , Panjaitan Saut Parulian 
Published: March 2024

Penelitian yang berjudul “Tugas Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial” ini, akan membahas mengenai: bagaimanakah tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, lalu mengenai bagaimanakah seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim kedepannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas dan teori-teori hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. Hasil penelitian terkait dengan jawaban dari permasalahan di atas adalah pertama : menganalisis bagaimana tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kedua : menganalisis bagaimana seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial ke depannya.
PENGEMBANGAN WISATA MATA AIR MEDJET DI DESA SELELOS KECEMATAMAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA
Authors: Apriliana Rizky Ayu , Scabra Andre Rachmat , Madaniyah Syifa , Fidhun Muhammad , Pratama Agus Irawan 
Published: March 2024

Desa Selelos merupakan desa yang ada terdapat di Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Gangga yang memiliki sumber daya alam yang potensial seperti potensi agro dengan hasil perkebunan yang cukup melimpah, potensi alam dengan wisata air terjun dan mata airnya serta potensi sejarah, budaya dan kearifan lokal yang sangat besar. Salah satu potensi alam wisata air yang terdapat di desa Selelos adalah Wisata Mata Air Kakong atau yang dikenal juga dengan nama Mata Air Medjet. Tujuan dari kegiatan KKN-PMD UNRAM Desa Selelos yaitu berusaha mengoptimalkan kembali pengelolaan wisata mata air medjet agar lebih dapat menarik wisatawan melalui program kerja Pengembangan Wisata Mata Air Medjet Desa Selelos. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yaitu metode partisipatif dengan berkolaborasi bersama Pokdarwis, KUN dan Karang Taruna Desa Selelos. Hasil dari kegiatan ini yaitu bermanfaat untuk pelestarian mata air dalam upaya pemulihan lingkungan bagi masyarakat, dapat meningkatkan daya tarik pengunjung, menjaga keamanaan dan kenyamanan tempat wisata, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan.
ANALISA NUMERIK PERKUATAN SAMBUNGAN BALOK-KOLOM DENGAN HAUNCH, EXTENDED END PLATE DAN BAUT DENGAN METODE ELEMEN HINGGA PADA BANGUNAN SMF
Authors: Mahmud Fathmah , Suparjo Suparjo , Merdana I Nyoman , Suharto Suharto 
Published: March 2024

Sambungan balok kolom sangat menentukan kinerja sebuah bangunan struktur gedung, jika terjadi kegagalan pada sambungan balok kolom struktur gedung dapat menyebkan runtuhnya gedung tersebut secara keseluruhan, disamping prinsip strong column weak beam harus kita utama jadi jika terjadi sendi plastis pada sambungan balok kolom balok yang pertama runtuh bukan kolom. CBFEM method adalah metode analisa finite element untuk menganalisa sambungan kolom-balok dengan memodelkan elemen sambungan secara detail dan presisi, dimana setiap elemen (plates and bolts) pada sambungan dihasilkan analisa tersendiri dengan Metode Elemen Hingga. Profil yang digunakan yaitu kolom WF 450.450.21.32 dan balok profil WF 600.350.19.25, perkuatan extended end plate tebal 32 mm sedangkan perkuatan haunch tebal 32 mm, mutu baja BJ 41 fy 250MPa sama untuk semua profil perkuatan extended end plate ada yang menggunakan 4 baut dan penambahan menggunakan 8 baut, diameter baut 16mm serta dengan perkuatan haunch. Beban geser yang bekerja pada sambungan balok kolom -124 KN sedangkan momen lentur yang bekerja -339,8 KNm. Dari hasil analisa ini terlihat dengan menambahkan baut jadi 8 menyebabkan daerah kritis lebih luas, semua baut dan pelat penyambung kritis dan tegangan pada daerah yang lain lebih tinggi dibanding dengan yang menggunakan 4 baut, dengan penambahan baut tegangan rata-rata naik sebesar 14,28%. Ini disebabkan baut menambah pengekangan dan luasan profil lebih sedikit karena bertambahnya lubang baut. Sambungan balok kolom dengan perkuatan haunch tegangan pada sambungan turun sebesar 74,45%, serta tegangan kritis berpindah ke haunch.
Analisis Bentuk dan Kelimpahan Mikroplastik Pada Ikan Budidaya di Perairan Teluk Ambon
Authors: Tuhumury Novianty C , Sahetapy Jacqueline M. F. 
Published: March 2024

Tingginya aktivitas masyarakat mengakibatkan terjadinya degradasi sumberdaya perairan di sekitar Perairan Teluk Ambon. Munculnya bahan pencemar mikroplastik merupakan hasil dari semakin meningkatnya penduduk di Kota Ambon dan pola konsumsi bahan kemasan plastik yang tidak dapat dihindari. Tujuan dari penelitian ini yaitu:Â 1) menganalisis keberadaan mikroplastik berdasarkan bentuk pada ikan budidaya di Perairan Teluk Ambon, dan 2) menganalisis kelimpahan mikroplastik pada ikan budidaya di Perairan Teluk Ambon.Â Penelitian ini dilakukan pada Juli-September 2021 di perairan Teluk Ambon khususnya pada beberapa tempat budidaya ikan. Pengambilan sampel ikan budidaya yang siap dipanen dan dikonsumsi, dilakukan dengan menggunakan metodeÂ purposive sampling. Analisa mikroplastik dilakukan di Laboratorium Mikroplastik PPLD LIPI Ambon. Sampel yang diperoleh didestruksi secara peroksida, kemudian ditambahkan larutan NaCl jenuh. Selanjutnya sampel diamati dengan menggunakan mikroskop dan didokumentasikan serta ditampilkan dalam bentuk gambar/grafik untuk dibahas selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh empat bentuk partikel mikroplastik yaitu fiber, fragmen, film dan granul. Jumlah partikel mikroplastik pada kolom air secara keseluruhan sebesar 2.724 partikel. Mikroplastik bentuk fiber memiliki jumlah partikel tertinggi yaitu sebesar 2.208 partikel dengan kelimpahan sebesar 55,2 partikel/ltr. Secara keseluruhan, jumlah partikel mikroplastik pada ikan budidaya sebesar 1.489 partikel. Mikroplastik bentuk fiber memiliki jumlah partikel tertinggi yaitu sebesar 831 partikel dengan kelimpahan sebesar 55,4 partikel/ind. Dapat dikatakan bahwa ikan budidaya pada Perairan Teluk Ambon telah dicemari oleh mikroplastik.