bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERBEDAAN GOLONGAN PENDUDUK DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN
Authors: Andraini Fitika 
Published: May 2024

The rights for enrolling the land onwed is an ordinary enrollment activity held by BPN in the effort to guarantee the assurance of law of the land owned. Government rules No.24 year 1997 obliged the society to enroll the passing rights due to inheritaged in order to give law protection to the beneficiary and to make the administration activity in order so that the saved and published data are always up dated. Chapter 111 verse (1) the rules made by Minister of Agraria/Head of BPN No. 3 year 1997 about the action for the government rule no.24/1997 arranges that the application for passing rights of land owned or house owned or apartment is enclosed with the proof of legal beneficiary letter.. Based on this rule, the making of the beneficiary proof is determined by the ethnic, the form as well as the officer who made, is for Indonesian citizen, the letter of beneficiary made by the legal beneficiary is made by the local authorities namely the head of the village (kelurahan) and head of district (camat) when the inheritor died, and for Tionghoa, the certificate for the beneficiary right for the land owned is made by the noctary and for the foreign east ethnic, the certificate is made by the Balai Harta Peninggalan.The Rules above do not match accordingly with some rules that are higher in hierarchy namely UUD 1945, UUPA, UU No.12 year 2006 and UU No.26 year 2006. Those rules do not differ the Indonesian citizen.The way to overcome the obstacle is conducting a survey using yuridiction emphirical methode. The study specification is analytical descriptive in nature, the data are collected through the primary and secondary data and then are analyzed qualitatively.The different citizen is an inheritage from the Dutch Colonial that differs the citizen into three social classes namely foreign east society (Tionghoa and non Tionghoa) and Indonesian natives based on the chapter 131 juncto chapter 163 from IS. The rules caused each social class has their own inheritaged law and made them obey their own law. The inheritaged pluralism law caused the making of the ethnic based inheritaged law. The reorientation for the arrangement of inheritaged law is needed to be unified for the function and purpose.Kata Kunci : Social Classes, Land Enrollment, Inheritaged lawPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1129
WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR (STUDI PADA PRODUK KERIPIK PARU MEREK LOMBOK DI KOTA SALATIGA)
Authors: Pamungkasari Fransiska 
Published: May 2024

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada di dalam pasaran. Hak eksklusif atas suatu merek akan dapat diperoleh pemilik merek melalui pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong didaftarkannya merek oleh produsen produk keripik paru merek Lombok di Kota Salatiga dan untuk mengetahui wujud perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik merek terdaftar dimaksud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara menggunakan data data sekunder dan data primer. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis wujud perlindungan hukum atas merek bagi pemilik merek yang terdaftar Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukannya pendaftaran terhadap merek dilatarbelakangi oleh 2 (dua) faktor yakni faktor ekonomi dan faktor hukum. Adanya wujud perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi pemegang hak atas merek yaitu seperti perlindungan hukum atas merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode 10 (sepuluh) tahun berikutnya, serta dapat dilakukan gugatan pidana maupun gugatan perdata atau dapat memilih untuk melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa terhadap segala pelanggaran hak atas merek .
ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARI’AH
Authors: Chandra W. Hj. Eka 
Published: May 2024

Sistem bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan, secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama al-mudhorobah dan al-musyarokah, prinsip ini merupakan sistem yang menggantikan mekanis me penolakan atas bunga. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana ketentuan dari sistem bagi hasil, bagaimana Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad pembiayaan di Perbankan Syariah, serta apakah hambatan dari pelaksanaan sistem bagi hasil dan bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini menggunakan data primer berupa penelitian lapangan dan data sekunder berupa penelitian kepustakaan guna menganalisis hubungan hukum atau peraturan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad pembiayaan pada bank syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif kwalitatif, data yang diperoleh dari perpustakaan kemudian dianalisis dengan prakteknya. Hasil penelitian produk syariah dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah pada kenyataannya bukanlah merupakan produk syariah unggulan, walaupun sebenarnya sistem bagi hasil ini merupakan karakteristik dari perbankan syariah itu sendiri, dalam praktek ketentuan sistem bagi hasil ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan masih banyak mengalami hambatan menyangkut persepsi masyarakat yang belum maksimal tentang sistem bagi hasil itu sendiri. Sehingga sistem ini belum dapat diterapkan secara maksimal dan mampu meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi nasional.
ASPEK HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP HAK CIPTA
Authors: Rizqiya Rijae Amani 
Published: May 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana proses terjadinya Hak Cipta pada suatu Karya Sinematografi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta suatu karya sinematografi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informan dan situasi sosial tertentu yang dipilih secara purposive (sesuai dengan maksud penelitian). Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses terjadinya hak cipta atas suatu karya sinematografi diawali dari Tahap Pra-Produksi, Tahap Produksi dan Tahap Pasca Produksi yang melibatkan beberapa ciptaan audio dan visual dengan menggunakan berbagai macam teknologi dan teknik sinema. Penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi, belum secara jelas diatur, hal ini disebabkan budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptaannya dan kurangnya kemauan (political will) dari para aparat penegak hukum, sehingga perlu evaluasi terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta karya sinematografi.
DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM “SEJAHTERA” KOTA MATARAM
Authors: Putu Yuwinda Ni Luh 
Published: May 2024

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera di Mataram memberikan kredit keuangan dengan jaminan berupa hak tanggungan dari para calon debitor. Hal ini menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian seiring perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjan kredit dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, serta tentang penyelesaian eksekusi jika debitor wanprestasi. Hasil penelitian ini akhirnya memperoleh tahapan pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera dimulai dengan tahap permohonan, penyidikan, loan komite, keputusan, tanda tangan akad kredit, pembandelan dokumen, dan pada tahap terakhir adalah pencairan dana pinjaman. Jika debitor wanprestasi terhadap kewajibannya, maka pihak koperasi akan mengeluarkan Surat Peringatan hingga 3 kali teguran, jika debitor masih belum bisa melaksanakan kewajibannya, maka koperasi akan mengajukan permohonan lelang atas jaminan milik debitor berdasarkan SKMHT. Jika hasil penjualan hasil penjualan melebihi pinjaman debitor maka hasil bersih yang berlebih tersebut dikembalikan kepada debitor.Dalam pelaksanaan penyaluran kredit diharapkan pihak koperasi selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehatian-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek.
Menggugat Eksistensi Ikatan Notaris Indonesia sebagai Satu-satunya Wadah Organisasi Profesi Notaris di Indonesia dalam Proses Pengangkatan Calon Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
Authors: Gusrita Milla 
Published: May 2024

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris, namun kenyataannya ada beberapa organisasi profesi notaris. Lagi pula pemerintah hanya mengakui Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil data penelitian dibahas secara deskriptif analitis, untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematik mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah: 1). Eksistensi INI sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi notaris di Indonesia jika dianalisis dengan menggunakan stufenbautheorie, disimpulkan adanya ketidaksinkronisasi vertikal antara Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan Pasal 82 ayat (1) UUJN; 2) Pengaturan peran organisasi profesi notaris dalam proses pengangkatan calon notaris diatur pada Pasal 3 huruf f UUJN yang lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) huruf i juncto Pasal 2 ayat (2) huruf g tentang rekomendasi magang dan Pasal 2 ayat (2) huruf f tentang penyelenggaraan ujian kode etik, Permenkumham RI Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 sebagai persyaratan yang harus dilampirkan pada permohonan pengangkatan Notaris dengan tujuan dapat diangkat menjadi Notaris
Bibliometric analysis of traditional Chinese medicine in the treatment of inflammatory bowel disease
Authors: Wang Jing , Chen Xiaona , Yuan Min 
Published: May 2024

Objective: This study conducts a bibliometric analysis of literature on the treatment of inflammatory bowel disease (IBD) with traditional Chinese medicine (TCM) to explore its research status, hotspots, and development trends, providing ideas and references for further research.
Method: We screened literature for treating IBD with TCM from the Web of Science Core Collection (WOSCC), and used the VOSviewer software (1.6.18) to discover cooperation among countries, institutions, authors, and information on journals, keywords, etc. We use the CiteSpace software (6.2.R2) to analyze co-citation and burst discovery of references.
Results: In all, 440 relevant literature papers were searched and screened from the WOSCC database. The results showed that the number of publications concerning treating IBD with TCM has shown a significant growth in the past decade. China is far ahead in terms of article output, occupying a dominant position. The institution with the most published articles is Nanjing University of Traditional Chinese Medicine. The authors who have published most of the articles are Dai Yancheng, Shi Rui, and Zhou Lian. The Journal of Ethnopharmacology published maximum articles in this field, while Gastroenterology was the most cited journal. Ungaro et al.’s article entitled “Ulcerative colitis” (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32126-2), published in The Lancet in 2017 was the most cited study. The high-frequency keywords mainly include ulcerative colitis, inflammation, NF-κB, expression, traditional Chinese medicine, gut microbiota, activation, mice, cells, etc.
Conclusions: The research heat for treating IBD with TCM has risen over the past decade, with studies focusing on three main aspects: clinical studies of TCM, basic pharmacology, and animal experimental research. The research hotspot shifted from pathogenesis, clinical study of TCM, basic pharmacology, and complementary therapies to the study of network pharmacology and the mechanism of action of TCM related to gut microbiota. Network pharmacology and gut microbiota are at the frontiers of research and turning to be the future research trends to provide new insights and ideas for further research for treating IBD with TCM.
Effectiveness of planned teaching programme on knowledge and practice regarding secondary survey of trauma patients among trauma nursing officers
Authors: Khuswaha Sheela , Yadav Rakhi , Bairwa Kamlesh , Sarkar Bhaskar 
Published: May 2024

Background: Secondary survey is crucial for quickly and methodically evaluating damaged patients from head to toe, discovering any injuries that were underlooked in the first survey, and quickly and methodically evaluating polytrauma patients when it's unclear what's causing their symptoms. The study aimed to assess the knowledge and practice of secondary survey in nursing officers in AIIMS Rishikesh.
Methods: This pre-experimental (one group pre-test and post test research) study was conducted to assess the effectiveness of planned teaching programme. 30 minutes of secondary survey class followed by demonstration of same. Using non- probability convenient sampling technique, total of 133 nursing officers were selected from Trauma Center of AIIMS Rishikesh. Self structured questionnaire was given to participants and practice was assessed using practice checklist.
Results: The pre-test and post-test mean knowledge was found 14.08 and 18.40 and mean practice was 12.51 and 31.11 indicating the enhancement of knowledge and practice (tcal 130.28 >t table1.98 at p <0.05). Difference between pre-test knowledge (14.08±2.455) and Pre-test practice (12.51±5.188) indicate adequate knowledge with inadequate practice.
Conclusions: The study concluded that the secondary survey knowledge and practice improves with adequate guidance and information. So, there is need for regular training session for trauma nursing officers to sustain this information and practice enhancement can be done by regularly implementing practice checklist in documentation.
Factors affecting the participation and utilization of breast cancer screening services among health care workers Kolar: a qualitative study
Authors: Swathi Hogarehalli Jayanna , Vinayaka Hogarehalli Jayanna , Mokhasi Varsha R. , Bhanuprasad Byrappa Nirmala 
Published: May 2024

Background: India is going through epidemiologic transition with a shift of disease burden from communicable to non-communicable diseases. There is no organized screening programme for breast cancer in the country. Hence, a large proportion of women with cancer of the breast present in advanced stages of cancer. The integrated cancer control programme calls for early detection of cancer, opportunistic screening and cancer outreach camps that are to be promoted and carried out by health care providers. The objective of this study was thus designed to understand the various factors preventing the participation and utilisation of breast cancer screening.
Methods: It was a qualitative method with two groups. The study was conducted between two taluks out of 6, Kolar and Bangarpete. All Angawadi workers and helpers aged more than 30 years were invited and those who have history of breast cancer and family history of breast cancer were excluded from the study. All the subjects who did not attend the screening were included to elicit the reasons for non-attendance.
Results: The theme ‘barriers to screening uptake’ were broadly divided into three main categories- namely ‘worry’, ‘transport’ and ‘work commitment’. The sub-category ‘anxiety’ (31.9%) was reported to be the highest barrier and least was in the sub-category ‘no replacement’ (4.3%). The frequency of response categorized into different sub-categories.
Conclusions: The reasons were identified by using ‘single question’ interview guide, and were categorized into ‘worry’, ‘transport’ and ‘work-commitment’. Barrier in ‘worry’ category was found to be highest.
Effects of Dietary Microalgae Inclusion on Feed Utilization, Morphological and Chemical Characteristics and Body Health in Fish: Advantages and Disadvantages
Authors: Mohammed A.A. , Al-Khamis S. 
Published: May 2024

Background: Dietary microalgae inclusion in small or large amounts to fish species is considered one of the sources for improving nutritional values and productive performances throughout the world. Methods: The microalgae are classified through light and electron microscopes into four groups: blue-green, green, golden and diatoms algae. The microalgae can be cultured in the laboratory under controlled conditions. Hence, the grown microalgae biochemical analysis of pigments, proteins and carbohydrates were differed over controlled conditions. Moreover, molecular biology concerning genes and genomes enabled to study ecology, evolution and physiology of microalgae. The fascinating field of microalgae genetic engineering was applied to produce invaluable microalgae compounds as omega-3 fatty acids. The microalgae and their purified compounds were used as direct nutritional sources or as indirect contributors through improvement of water quality and reduction of stress. Result: The chemical composition of microalgae differed depending on nutrient availability for production and microalgae species. The microalgae invaluable compounds include “proteins, lipids, polysaccharides, polyunsaturated fatty acids, pigments, vitamins and other bioactive constituents”. The dietary microalgae and their purified compounds have been shown to provide beneficial effects in growth performance and body health. The roles of microalgae and their constituents as antioxidant, antibacterial, antiviral and anti-tumour materials have been well-established versus challenging problems. In this context, this review is designed to compile and discuss the advantages and disadvantages effects of microalgae on feed utilization, reproductive and therapeutic performances in fish.
Effect Size of General English Modules Development through MPI + R Model on the Lecturer Professionalism
Authors: Roslina  , Hanna  , Lio Asrun , Nasrul  
Published: May 2024

Previous studies on General English (GE) showed that the challenge to lecturer professionalism is the issue of providing teaching materials. While Instructional Design provided pedagogic activities, so the General English Modul development through Model Pengembangan Instruksional (MPI) + Revalidation (R) was propose to be an alternative solution. For that reason, a case study with an experimental design done to measure the effect size of MPI + R on the lecturers professionalism development. Under one goup pre and post test design, three GE Lecturers at Universitas Sembilanbelas November Kolaka (USN Kolaka) involved in GE module development through ID model MPI + R . The development phase done during September 2022 to Mey 2023. The data collected by using Danielson Teaching Framework Instrument and the effect size calculated by nonparametric and Cohen-D test. The effect size calculation showed that the ID model MPI + R has a great effect on the lecturer professionalism. It can be concluded that MPI + R is able to be an alternative solution for lecturer professionalism development.
Guest Editorial: Keys to Successful Implementation of Lithium-Ion Batteries
Authors: Gully Ben 
Published: May 2024

_
Energy is the number one cost of producing oil. Batteries offer new capabilities for reducing those costs and are one of the rare cases where we can improve both efficiency and capability. But what is critical for ensuring those benefits is the correct implementation and utilization of the technology.
Batteries provide the greatest ROI when they are used directly alongside a primary power source—whether that is a diesel generator, gas engine, solar panel, utility-scale power plant, etc. Clearly a battery requires some method of charging, but the notion that a ‘hybrid’ approach likely makes the most sense is increasingly commonplace.
However, it is easy to build a bad hybrid. Simply adding a battery onto an existing power system can result in a large capital expense with near zero benefit. Or the implementation of a battery could increase capability, reliability, and efficiency. Ensuring the latter of those two outcomes requires understanding three critical elements: the battery itself, the overall objectives, and the operational profile.

What To Understand About the Battery
Unsurprisingly, it is beneficial to increase one’s familiarity with the battery itself. The important thing to understand is that, from the standpoint of system level performance, batteries are fraught with tradeoffs. Of all the performance qualities of a battery—power, energy, weight, volume, cost, cycle life, safety—there is rarely any benefit to be gained in one aspect without sacrifice in at least one other.
This is why it is important to match the needs of the application to a battery with the corresponding capabilities. On top of that, factors such as quality, thermal management, and the Battery Management System (BMS) will determine the ability of the system to deliver the performance that is promised on the spec sheet in the real world.
Some of the most fundamental factors that must be considered in initial battery technology selection are power, energy, cycle life, and cost. Power and energy are intertwined and drive some of the most basic capabilities. They are also in direct tradeoff with each other—an increase in energy density almost always comes with a decrease in power density and vice versa.
Assessing battery lifetime is complex, and battery technologies are available today that can easily perform tens of thousands of cycles, while many are rated for less than 1,000 cycles. Ultimately, lifetime will be determined by how the battery is operated in the field.
The fact that cost is another critical factor certainly comes as no surprise. However, what is critical is not to be overly focused on cost, particularly in terms of $/kWh. Cost should be evaluated in terms of total cost of ownership over the lifetime.