bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kekuatan di balik kelemahan menurut II Korintus 12:10
Authors: Yohana Yohana , Saputro Mihardo , Zai Nurmina 
Published: May 2024

AbstractGod equips every human being with different potentials, which are called divine potentials. Problems sometimes make a person weak both mentally and in faith. One of the factors causing this to happen is a lack of intimacy with God, and Satan takes advantage of the situation. Weaknesses and strengths that exist can cause a conflict so that it can make a person a positive or negative person in terms of words, actions and perspectives. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach to II Corinthians 12:10. The application of strength behind weakness according to II Corinthians 12:10 is: the right response, surrendering completely to God and acting with God's power. Keywords: Strengths, Weaknesses, CorinthiansAbstrakAllah melengkapi setiap manusia dengan potensi yang berbeda-beda, yang disebut dengan potensi Ilahi. Masalah kadang membuat seseorang menjadi lemah baik secara mental maupun iman. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah kurang adanya kedekatan dengan Tuhan, dan Iblis menggunakan situasi tersebut. Kelemahan maupun kekuatan yang ada dapat menimbulkan suatu pertentangan sehingga dapat membuat seseorang menjadi pribadi yang positif atau negatif dalam hal perkataan, perbuatan maupun cara pandangnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap II Korintus 12:10. Penerapan kekuatan di balik kelemahan menurut II Korintus 12:10 adalah: respon yang benar, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan bertindak dengan kuasa Allah. Kata kunci: Kekuatan, Kelemaham, Korintus
Dampak pemuridan yang konsisten terhadap pertumbuhan ke arah serupa Kristus
Authors: Eppang Paulus , Ratag Octaversya Krisanta Rendi , Dwiraharjo Susanto 
Published: May 2024

Abstract One of the Lord Jesus' commands for every believer is to be a disciple and continue to be in discipleship as a consistent implementation of the Great Commission. Not a few believers and churches who are not consistent in undergoing discipleship related to all spiritual activities, which resulted in Christlike growth impossible to achieve due to material and time limitations. Believers and the church in general are faced with the challenges of the times where individualism becomes a barrier for believers to follow discipleship consistently through the local church. This study aims to find the truth about discipleship in the Bible to be applied by God's servants and carry out discipleship continuously. This study uses a qualitative method that examines the Bible as the main source and sources related to discipleship. The results of this study conclude that Discipleship is a process that will last a lifetime through the spiritual community and makes believers as true disciples, role models for new believers, becoming disciples of Christ who produce further disciples of Christ. Key Words: Discipleship, Consistent, Grow, like Christ Abstrak Salah satu perintah Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya adalah menjadi murid dan terus berada dalam pemuridan sebagai implementasi Amanat Agung yang konsisten. Tidak sedikit pemercaya dan gereja yang tidak konsisten menjalani pemuridan terkait dengan seluruh kegiatan kerohanian, yang mengakibatkan pertumbuhan ke arah serupa Kristus tidak mungkin tercapai karena keterbatasan materi dan waktu. Pemercaya dan gereja pada umumnya diperhadapkan pada tantangan zaman di mana hidup individualisme menjadi hambatan bagi pemercaya untuk mengikuti pemuridan secara konsisten melalui gereja Lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran akan pemuridan di dalam Alkitab untuk diterapkan oleh hamba-hamba Tuhan dan menjalankannya terus-menerus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang meneliti Alkitab sebagai sumber utama dan sumber-sumber yang terkait dengan pemuridan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemuridan adalah proses yang akan berlangsung seumur hidup melalui komunitas rohani dan menjadikan orang percaya sebagai murid sejati, model bagi pemercaya baru, menjadi murid Kristus yang menghasilkan murid Kristus selanjutnya. Kata Kunci: Pemuridan, Konsisten, bertumbuh, serupa Kristus
Sejarah dan perjalanan sila pertama pancasila dari era orde lama sampai era reformasi (SBY)
Authors: Aritonang Arthur 
Published: May 2024

AbstractThis article intends to trace the history of the sharp debate over the sound of the first Pancasila precepts among nationalists and political Islam. It is clear that this problem has not yet been resolved to be resolved, some Indonesians seem unable to come to terms with the sound of the first precepts. These efforts are still being fought for, either through political channels or through the birth of religious-based community organizations / mass organizations. In general, this effort is about to present the face of superiority in religion in Indonesia which in turn changes the way of being Indonesian religion from being intolerant of diversity. This indicates that Indonesian society seems to have started to ignore the meaning of the first Pancasila precepts. The purpose of this article is to trace the history of the first Pancasila precepts from the Old Order to the Reformation (SBY). Whether the way of religion in Indonesia shows the soul of the first Pancasila precepts or is it the other way around? The approach used in this article is a qualitative method that focuses on the literature on the first Pancasila precepts. The conclusion of this article is that the first Pancasila precepts experienced degradation until the end of the SBY administration. To overcome the problem of religious dissonance in Indonesia, Indonesian people need to live up to the values of the first Pancasila precepts. Key words: Pancasila First Principle, Islam, Politics, Religious Harmony. AbstrakArtikel ini hendak menelusuri sejarah perdebatan yang cukup tajam atas bunyi dari sila pertama pancasila di antara kalangan nasionalis dan islam politik. Persoalan ini nyata belum juga tuntas untuk diselesaikan sebagian masyarkat indonesia tampaknya belum dapat berdamai dengan bunyi dari sila pertama tersebut. Upaya tersebut masih terus diperjuangkan baik melalui jalur politik ataupun melalui lahirnya organisasi masyarakat/ormas yang berbasis agama. Usaha tersebut sebenarnya secara garis besar hendak menampilkan wajah superioritas dalam beragama di indonesia yang pada akhirnya mengubah cara beragama indonesia dari yang menjadi intoleran terhadap keberagaman. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat indonesia seperti sudah mulai mengabaikan makna dari pancasila sila pertama. Tujuan dari artikel ini ialah menelusuri sejarah perjalanan pancasila sila pertama dari orde lama sampai reformasi (SBY). Apakah cara beragama di Indonesia memperlihatkan jiwa dari sila pertama pancasila ataukah malah sebaliknya?. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ialah metode kualitatif yang menitikberatkan pada liteatur mengenai pancasila sila pertama. Kesimpulan dari artikel ini ialah pancasila sila pertama mengalami degradasi sampai masa berakhirnya pemerintahan SBY. Untuk mengatasi masalah ketidakrukunan umat beragama di Indonesia, masyarakat Indonesia perlu menghidupi nilai dari Pancasila sila pertama.Kata kunci: Pancasila Sila Pertama, Islam, Politik, Kerukunan Umat Beragama.
Entre curtidas, desejos e carrinhos
Authors: Floriano Mikaela Prestes , Silva Andressa Hennig , Corso Kathiane Benedetti 
Published: May 2024

Objetivo: Analisar o impacto do uso excessivo da rede social Facebook e do consumo materialista no comportamento de compra compulsiva on-line de consumidores brasileiros
Método: Realizou-se uma pesquisa survey, utilizando questionários estruturados direcionados aos usuários brasileiros da rede social Facebook, obtendo-se uma amostra de 462 observações. Os dados foram analisados por meio da Modelagem de Equações Estruturais, por estimativa Partial Least Squares (PLS).
Principais Resultados: Os resultados indicaram o impacto dos valores materiais no uso excessivo do Facebook, evidenciando que a necessidade de exposição do consumo, desejo por maior status e reconhecimento social, fatores considerados como determinantes do materialismo, antecedem o uso excessivo da rede social.
Contribuições teóricas/metodológicas: Este estudo contribuiu teoricamente ao evidenciar relações entre os construtos investigados. Assim, evolui na teoria confirmando que a compra compulsiva on-line é explicada por outro transtorno comportamental: o vício em redes sociais.
Relevância/Originalidade: O estudo evidencia as relações entre construtos pouco investigados anteriormente, sobretudo no contexto brasileiro: o impacto do uso excessivo do Facebook e o comportamento de consumo compulsivo no ambiente on-line, e a influência direta dos valores materiais no acentuado uso do Facebook.
Implicações: Para a prática gerencial o estudo fornece informações para que varejistas que utilizam as plataformas eletrônicas possam elaborar estratégias com foco específico nos usuários das redes sociais. Para gestores de saúde pública, sugere-se o investimento em políticas públicas com programas de treinamentos, workshops e capacitações sobre educação digital, uso e consumo consciente das mídias sociais, vícios digitais, e qualidade de vida.
Proposta de um modelo de balanço socioambiental para o setor hoteleiro no estado de Alagoas
Authors: Cavalcant Iris Medeiros de Barros , Fernandes Ana Paula Lima Marques 
Published: May 2024

A contabilidade tem seus desafios em virtude das mudanças sociais, ambientais, econômicas e políticas. No Estado de Alagoas pouco se faz uso da contabilidade ambiental como suporte à gestão ambiental nos hotéis. Nesse sentido surge o problema a ser abordado nesta pesquisa: verificar quais ações que o setor hoteleiro alagoano adota em relação à preservação com o meio ambiente e propor a implementação de um balanço socioambiental no setor hoteleiro. A metodologia utilizada foi exploratória e descritiva. Durante aplicação do questionário foi verificado que há uma carência de profissionais ligados à gestão ambiental, para que ocorra a implantação de um balanço socioambiental no setor hoteleiro. Porém, nota-se uma preocupação voltada para a gestão ambiental através de estudos iniciados no setor hoteleiro alagoano sobre a inclusão de ações ambientais. Diante dos dados apresentados aos hotéis entrevistados, foi verificado que pouquíssimo utiliza o plano de contas ambiental. Entretanto, é um assunto que está em pauta na gestão dos hotéis. Enfim, essa atitude se torna importante devido ao fato de o setor hoteleiro está interligado direta e indiretamente com o meio ambiente.
THE INNOVATION OF GOVERNMENT RISK MANAGEMENT MITIGATION FOR DISASTER MANAGEMENT IN INDONESIA
Authors: Sugiyanto  , Supratikta Hadi , Maemunah Siti , Masno  , Saga Baharudin , Kartolo Rachmat 
Published: May 2024

Purpose: The dynamics and complexity of governance in disaster management in Indonesia require disaster management through the implementation of GRC (Governance, Risk, Compliance). integrated. The aim of this research is to assess the readiness of GRC innovation in disaster management through risk management mitigation, supporting infrastructure, and developing an integrated GRC implementation development plan.

Theoretical reference and Method: Types of qualitative and quantitative research through surveys, distribution of questionnaires, collection of regulatory documents and GRC system policies in an integrated manner, reinforced by interviews with respondents, use of GRC system infrastructure design through infrastructure preparedness in facing disasters which are formulated in the form of policy proposal frameworks and guidelines that refer to against the ISO Handbook Integrated Use of Management System Standard, an action examination (PDCA) sample of 124 respondents.

Results and Conclusion: The research results can be explained: 1) The creation of risk management guidelines resulting from integrated GRC practices in disaster risk mitigation has not been standardized. 2) The infrastructure design resulting from a study regarding readiness to implement integrated GRC in government in disaster management in Indonesia has not been implemented in general. 3) Based on the results of the Delphi method, the implementation of GRC has not been integrated.

Implications of research: The implications of the research results can be used as recommendations for risk management stakeholders in making decisions based on the implementation of integrated G/R/C. Measuring the level of effectiveness uses a maturity model approach (Maturity Assessment) according to ISO standards.

Originality/value: Originality: This research contributes to the implementation of integrated GRC 1) risk management guidelines resulting from integrated GRC practices 2) Infrastructure design resulting from studies regarding disaster management in Indonesia. 3) Delphi method, GRC implementation is not yet integrated.
ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE RESOLUTION OF BANKRUPTCY IN SHARIA BUSINESS DISPUTES
Authors: Hidayat Yusup 
Published: May 2024

Purpose: Disharmony in bankruptcy laws in Sharia business impacted public distrust and lack of legal certainty in society. The urgency of this research requires legal reform and renewal regarding the authority of religious justice institutions as the sole adjudicators in the realm of sharia law to guarantee legal certainty. This research aims to determine the effectiveness of bankruptcy dispute resolution from a sharia perspective.

Method: This qualitative research uses a normative juridical approach, and the legal sources used are primary and secondary. Legal sources are collected through literature reviews, then analyzed and described systematically, descriptively, and prescriptively to answer current and future.

Results and Conclusion: The result is that there is a need for a legal stipulation that religious courts are the only institutions authorized to decide on the resolution of bankruptcy disputes based on Sharia law so that Sharia bankruptcy law becomes effective.

Implications of research: Research on the Islamic legal perspective the resolution of bankruptcy in Sharia business disputes can have several significant implications among others are legal framework development. Such research can contribute to the development of a comprehensive legal framework within Islamic jurisprudence for handling bankruptcy cases in Sharia-compliant businesses. This includes exploring the principles outlined in Islamic commercial law (Fiqh al-Mu'amalat) and their application to modern economic systems.
The burden of working time lost to compensable occupational injury and disease in Australia, 2012–17: a retrospective population‐based study
Authors: Collie Alex , Sheehan Luke 
Published: May 2024

AbstractObjectivesTo determine the national burden of working time lost to occupational injury and disease in Australia compensable by workers’ compensation schemes; to characterise the distribution of time lost by age, sex, and injury and disease type.Study designRetrospective population‐based study; analysis of National Dataset for Compensation‐based Statistics (NDS) data.Setting, participantsGranted workers’ compensation claims by people aged 15–100 years including payment of wage replacement benefits for time off work lodged in Australia, 1 July 2012 – 30 June 2017.Main outcome measuresWorking years lost (WYL) per annum (total number of years of wage replacement benefits paid to injured and ill workers), overall and by sex, age, and injury and disease type; WYL per 10 000 fulltime equivalent (FTE) years worked.ResultsA total of 755 330 eligible claims with complete data for analysis variables by people aged 15–100 years were identified, for compensable injuries and disease that led to 41 194 (95% confidence interval [CI], 41 020–41 368) WYL/year. The annual WYL number and rate were each higher for men (25 367 [95% CI, 25 230–25 503] WYL/year; 42.6 [95% CI, 42.1–43.1] WYL/10 000 FTE years) than for women (15 827 [95% CI, 15 720–15 935] WYL/year; 38.8 [95% CI, 38.2–39.4] WYL/10 000 FTE years). Workers aged 45–100 years made 66 742 claims per year (44.1% of all claims) but incurred 21 763 WYL/year (52.8% of all WYL). Traumatic joint and muscle injuries led to 16 494 WYL/year (40.0% of all WYL), musculoskeletal disorders to 8547 WYL/year (20.7%), mental health conditions to 5361 WYL/year (13.0%), fractures to 4276 WYL/year (10.4%), and wounds and lacerations to 3449 WYL/year (8.4%).ConclusionsOccupational injury and disease covered by workers’ compensation result in lost working time in Australia equivalent to more than 41 000 fulltime jobs. Distribution of the burden reflects the greater labour force participation of men, slower recovery of older workers, and the impact of common occupational injuries and diseases. Population‐based monitoring of lost working time could support effective occupational health surveillance and allocation of resources for protecting the health of Australian workers.
Monitoramento Ambiental Não Invasivo Utilizando Dados de Sensores e Técnicas de Aprendizagem de Máquina
Authors: Santos Eulanda M. dos , Cunha Fagner , Colonna Juan G. , Carvalho José R. H. 
Published: May 2024

Considerando que as espécies animais são sensíveis às suas condições ambientais, o monitoramento automático das variações de populações de animais ao longo do tempo pode prover indicadores de degradação ambiental. Tal monitoramento pode ser feito com o suporte de algoritmos de Aprendizagem de Máquina treinados com dados providos por sensores não invasivos, os quais geram dados que mostram os animais em seu cotidiano, sem interferir em seu comportamento natural. Este trabalho descreve iniciativas desenvolvidas no Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas sobre esse tema.
Research for Industrial Application of Bentonite-Polymer Material in Ferrous Metallurgy
Authors: Vetyugov Daniil , Matveeva Tamara 
Published: May 2024

Ferrous metallurgy, in particular the process of pelletizing iron ore concentrates, is one of the main consumers of bentonite clays. The problem with the bentonite binder is well known, and is the increase in silica content (the main harmful impurity) in the roasted pellets as a result of its use. This predetermines long-term interest in the development of new binders that have lower consumption, or do not contain silicon dioxide at all. Increasing the quality characteristics of the binder makes it possible to reduce its consumption, thereby optimizing the chemical composition of the roasted pellets. The results of experimental studies on the palletization of magnetite concentrate from several iron ore plants, different enrichment depths (Fe content = 65–71%), and basicity (CaO)/(SiO2) = 0.3–1.0 are presented. It has been shown that using the effect of mixing bentonite and a polymer additive on the binding properties of their compound makes it possible to increase the strength characteristics of pellets relative to those in current production (without polymer) and more significantly than when excluding bentonite in the case of its complete replacement with an organic binder. Much attention is paid to studying the influence of the use BPC (Bentonite Polymer Composition) on the metallurgical properties of finished pellets.
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Authors: Kasim Warsito 
Published: May 2024

Peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pembangunan daerah antara lain ditunjukkan dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang langsung disampaikan kepada DPRD. Peran lainnya ditunjukkan oleh produktivitas lembaga legislatif ini bersama pihak eksekutif dalam hal penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah Daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi Legislasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi hukum bagi masyarakat dan juga para anggota DPRD sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan fungsinya. penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini mendeskripsikan peran DPRD dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan faktor-faktor penghambat dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD.
Settlement of Infidelity Cases According to Customary Law in Lolotuara Village, Pulau Lakor District, Southwest Maluku Regency
Authors: Wessy Yeheskel , Noya Stelvia W. 
Published: May 2024

Settlement of Infidelity Cases According to Customary Law in Lolotuara Village, Pulau Lakor District, Southwest Maluku Regency. The problem in this legal research is how to resolve cases of infidelity. In accordance with the problem formulation in this legal research, the problems found in the indigenous community in Lolotuara are cases of infidelity which occur either between husband and wife of another person or between a husband or wife and another man or woman outside of the husband and wife relationship. . That if the case of infidelity occurs, there are also customary fines that can be implemented by Saniri Negeri Lolotuara as a customary institution that upholds customary values ​​that have been violated by individuals in society. This research is a normative juridical research, a problem solving approach through a conceptual approach, a statutory approach and a case approach, then from the results of the description conclusions and suggestions can be drawn. The results of the research show that the resolution of cases of infidelity through customary criminal sanctions in Lolotuara Village is carried out by requesting responsibility for men to marry girls. If the woman is the wife of the person who committed the affair then a customary fine is implemented, if they do not comply with the request to marry the girl then it is implemented. customary fines, if you are someone's wife then you are obliged to fulfill customary obligations, namely customary fines to the girl and the wife or husband of the person who has been harmed by the actions carried out by the parties. The mechanism for resolving and administering customary sanctions in Lolotuara can be accepted and implemented by customary sanctions because it is adhered to by the Lolotuara indigenous community and its existence is recognized in the national legal system. Due to this, the implementation of customary fines as a form of fulfilling customary obligations by the parties in cases of infidelity or adultery is still enforced in society because it has coercive power which is implemented by the Saniri of Lolotuara State, these customary sanctions are seen as fulfilling a sense of justice for Indigenous Peoples Lolotuara.