bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Perspektif Hukum Mengenai Pembayaran Pesangon Kepada Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak
Authors: Ester Stevany Putri Sinlae  , Illa Fatika Syahda  , M. Zaki Rizaldi  , Rizki Dwi Putra  , Tazkia Suhaila Syafa  , Mustika Mega Wijaya  
Published: April 2024

Abstract
Termination of Employment is one of the most complex aspects in labor law. In particular, the issue of severance pay to workers who experience unilateral termination has become a topic that has received significant attention from a legal perspective. This study explores the legal basis governing workers' rights related to severance pay in various jurisdictions. Most countries have specific regulations governing severance pay to unilaterally terminated workers, taking into account length of service, reasons for termination, and other conditions. In addition, this research also discusses legal disputes that may arise in the context of severance pay, such as disagreements over the amount of severance pay awarded or legal issues relating to the termination procedure. This research concludes that legal perspectives regarding severance pay to workers who experience unilateral layoffs vary greatly depending on their respective jurisdictions. Therefore, it is important for workers and employers to understand the applicable regulations and procedures in their jurisdictions to minimize disputes and safeguard workers' rights.
Keywords: Layoff; Severance Pay; Workers.

Abstrak
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu aspek yang cukup kompleks dalam hukum ketenagakerjaan. Terutama, isu pembayaran pesangon kepada pekerja yang mengalami PHK sepihak telah menjadi topik yang mendapat perhatian signifikan dalam perspektif hukum. Studi ini menggali landasan hukum yang mengatur hak pekerja terkait pesangon dalam berbagai yurisdiksi. Sebagian besar negara memiliki regulasi khusus yang mengatur pembayaran pesangon kepada pekerja yang di-PHK sepihak, dengan mempertimbangkan masa kerja, alasan PHK, dan kondisi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga membahas sengketa hukum yang mungkin muncul dalam konteks pembayaran pesangon, seperti ketidaksetujuan atas jumlah pesangon yang diberikan atau masalah hukum yang berkaitan dengan prosedur PHK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif hukum mengenai pembayaran pesangon kepada pekerja yang mengalami PHK sepihak sangat bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing. oleh karena itu, penting bagi pekerja dan pemberi kerja untuk memahami peraturan dan prosedur yang berlaku di wilayah hukum mereka untuk meminimalkan sengketa dan menjaga hak-hak pekerja.
Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja; Pesangon; Pekerja.
Analisis Kriminologis terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Putri Sulung Pinkan Mambo oleh Ayah Tirinya
Authors: Dr. Hj. Asmak Ul hosnah,SH.MH.  , Rendy Riansyah Hidayat  , Nur Mutiara Gandasari  , Fadhil Fadhlurrahman Putra Ismail  
Published: April 2024

Abstract
This journal presents a case study in the field of criminology which discusses the phenomenon of sexual violence experienced by Michelle, the daughter of the famous singer Pinkan Mambo, perpetrated by her stepfather. This research uses a criminological approach to analyze cases of sexual violence. Includes criminological factors that influence the perpetrator, victim and the surrounding environment. This research method uses logical inductive, can be linked to legal sociology, legal anthropology, legal psychology, comparative law, and legal history. The findings from this study reveal the perpetrator's behavioral patterns, the dynamics of sexual violence in the context of this case, as well as the psychological and social impact on the victim. Apart from that, this study also analyzes the motives of the perpetrators and efforts to prevent sexual violence. The results of this analysis provide in-depth insight into the complexity of sexual violence against children in specific cases, enrich our understanding of the factors that influence such incidents, and identify potential improvements in the law enforcement system and the prevention of sexual violence against children in the future. This case study provides an important basis for the development of public policy, continued research, and prevention efforts that are more effective in protecting children from sexual violence.
Keywords: Criminology, Sexual Violence

Abstrak
Jurnal ini menyajikan sebuah studi kasus dalam bidang kriminologi yang membahas fenomena kekerasan seksual yang dialami oleh Michelle, anak dari penyanyi terkenal Pinkan Mambo, yang dilakukan oleh ayah tirinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologis untuk menganalisis kasus kekerasan seksual tersebut. Mencakup faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi pelaku, korban, dan lingkungan sekitarnya. Metode penelitian ini memakai induktif logis, bisa dikaitkan dengan sosiologi hukum, antroplogi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Temuan dari studi ini mengungkapkan pola perilaku pelaku, dinamika kekerasan seksual dalam konteks kasus ini, serta dampak psikologis dan sosial pada korban. Selain itu, studi ini juga menganalisis motif pelaku dan upaya pencegahan kekerasan seksual. Hasil analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus tertentu, memperkaya pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian semacam itu, dan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem penegakan hukum serta pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di masa depan. Studi kasus ini menjadi landasan penting untuk pengembangan kebijakan publik, penelitian lanjutan, dan upaya pencegahan yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.
Kata Kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual
Analisis Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan (Studi Kasus: Terhadap Naufal Zidan Mahasiswa Universitas Indonesia)
Authors: Mohamad Revaldy Fairuzzen  , Abil Arya Putra  , Akmal Reihan  , Dr.Hj.Asmak Ul hosnah,SH.MH  
Published: April 2024

Abstract: Criminology is an object of study that examines the meaning of crime from a social perspective. The study of criminal incidents is interesting to analyze from a criminological perspective for several reasons: firstly, criminological studies are expected to explain the extent to which the growth rate of crime is high in society. Second, that legal conflict does not only occur because of the normative factors of law itself, but is also influenced by the presence of triggering factors outside the law, such as poverty, social problems, and so on. On this occasion, researchers used the murder case that happened to Naufal Zidan, who was a student at the University of Indonesia who was killed by his senior.
Keywords: Criminology, Murder

Abstrak: Kriminologi menjadi fokus studi yang mengeksplorasi makna kejahatan dari perspektif sosial. Analisis kejadian kriminal dari sudut pandang kriminologi menjadi menarik karena beberapa alasan: pertama, studi kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana tingkat pertumbuhan angka kejahatan di masyarakat. Kedua, pemahaman tentang pelanggaran hukum tidak hanya terkait dengan norma-norma hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kemiskinan, masalah sosial, dan sebagainya. Dalam konteks ini, peneliti memilih untuk menganalisis kasus pembunuhan Naufal Zidan, seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas dibunuh oleh seniornya.
Kata kunci: Kriminologi, Pembunuhan
Normative Analysis of Sheikh Bin Baz's Fatwa On Marriage With The Intention Of Divorce
Authors: Ahmad Raihan  , Gusti Muzainah  
Published: April 2024

Abstract
Avoiding adultery is often a reason for people to hasten marriage. However, an interesting phenomenon that needs to be studied is "marriage with the intention of divorce," where a man marries a woman with the intention of divorcing her after fulfilling his needs or completing his studies, as a way to avoid adultery. An important concept to analyze in this context is "maslahah mursalah". However, is this kind of marriage justifiable within the framework of the public good and is the fatwa allowing it based on the principles of "maslahah mursalah"? This study used a qualitative approach and found that Sheikh Bin Baz's fatwa permits marriage with the intention of divorce and is not considered a betrayal of the future wife. However, it is important to note that this intention should not be mentioned during the marriage contract and should not be expressed directly to the future wife. In addition, this kind of marriage contradicts the principles of applying "maslahah mursalah" and does not meet the objectives of marriage mentioned in the marriage law and Islamic law (KHI), namely happiness and permanence, and the realization of a sakinah, mawaddah and rahmah household life.
Keywords: Marriage, intention, divorce, fatwa, Syeikh Bin Baz, legal objectives, maslahah mursalah

Abstrak
Menghindari perzinahan sering kali menjadi alasan bagi seseorang untuk mempercepat pernikahan. Namun, fenomena menarik yang perlu diteliti adalah "pernikahan dengan niat cerai," di mana seorang pria menikahi seorang wanita dengan niat untuk menceraikannya setelah memenuhi kebutuhannya atau menyelesaikan studi, sebagai cara untuk menghindari perzinahan. Konsep yang penting untuk dianalisis dalam konteks ini adalah "maslahah mursalah". Namun, apakah pernikahan semacam ini dapat dibenarkan dalam kerangka kemaslahatan umum dan apakah fatwa yang mengizinkannya didasarkan pada prinsip-prinsip "maslahah mursalah"? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa fatwa Syekh Bin Baz memperbolehkan pernikahan dengan niat cerai dan tidak dianggap sebagai pengkhianatan terhadap calon istri. Namun, penting untuk dicatat bahwa niat ini tidak boleh disebutkan saat akad nikah dan tidak boleh diungkapkan secara langsung kepada calon istri. Selain itu, pernikahan semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip penerapan "maslahah mursalah" dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan hukum Islam (KHI), yaitu kebahagiaan dan keabadian, serta terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Kata Kunci : Nikah, Niat, Talak, Fatwa, Syeikh bin Baz, Tujuan Hukum, Maslahah Mursalah.
Know Your Customer Principle as a Measure to Prevent Money Laundering In Banking (Study at BSI KCP Banjarmasin A. Yani)
Authors: Rahmiyati Maulida , Rimayanti  
Published: April 2024

Abstract
This research is motivated by the problem of implementing the Know Your Customer Principle which can be seen through the implementation of customer acceptance policies, and procedures for identifying customers and monitoring procedures for customer accounts and transactions. This research aims to find out the implementation of Know Your Customer Principles in Sharia banking and also to find out how to prevent Money Laundering carried out by BSI KCP Banjarmasin A.Yani. This research is field research with a qualitative descriptive approach. The location of this research was carried out at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani. The results of this research reveal that the implementation of the Know Your Customer Principle has been carried out optimally with customer identification procedures and the use of the BISA Application in the context of implementing the Know Your Customer Principle. Apart from that, by having internal supervision of customers and the customer acceptance process is also carried out strictly, through identification and verification of customer data to avoid the entry of customers with bad intentions to the bank, this can prevent the crime of Money Laundering.
Keywords: Know Your Customer Principle; Money Laundering; Bank Syariah Indonesia

Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dapat dilihat melalui penerapan kebijakan penerimaan nasabah, dan prosedur identifikasi nasabah serta prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada perbankan Syariah dan juga untuk mengetahui cara pencegahan Pencucian Uang yang dilakukan oleh BSI KCP Banjarmasin A.Yani. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah dilakukan secara optimal dengan adanya prosedur identifikasi nasabah dan penggunaan Aplikasi BISA dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selain itu, dengan adanya pengawasan internal terhadap nasabah dan proses penerimaan nasabah juga dilakukan secara ketat, melalui identifikasi dan verifikasi data nasabah untuk menghindari masuknya nasabah yang beritikad tidak baik ke bank, maka hal ini dapat mencegah terjadinya tindak pidana Pencucian Uang.
Kata kunci: Prinsip Mengenal Nasabah; Pencucian Uang; Bank Syariah Indonesia
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen
Authors: Humaira R Khaila , Rizaldi M. Zaki , Hosnah Asmak Ul 
Published: April 2024

Abstract
The crime of document forgery is one form of crime that has a serious impact on security and trust in various aspects of community life. Juridical analysis of the crime of document forgery is important in an effort to understand the legal basis, the role of law enforcement agencies, and the legal consequences associated with the act. This research aims to explore various legal aspects related to criminal acts of document forgery, including legal definitions, types of document forgery, criminal sanctions applied, and law enforcement efforts carried out by related institutions. Qualitative method with normative legal analysis used to examine various laws, regulations, court decisions, and related literature to understand the juridical aspects related to criminal acts of document forgery. The results of the analysis show the legal complexities involved in handling document forgery cases, including challenges in proof, determination of proportional sanctions, and protection of individual rights. This study provides an in-depth understanding of the legal framework governing the crime of document forgery, as well as providing a foundation for the improvement of law enforcement policies and procedures to increase effectiveness in handling similar cases in the future.
Keywords: Criminal Offense, Document Forgery, Criminal Sanctions

Abstrak
Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap keamanan dan kepercayaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen menjadi penting dalam upaya memahami dasar hukum, peran lembaga penegak hukum, serta konsekuensi hukum yang terkait dengan tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen, meliputi definisi hukum, jenis-jenis pemalsuan dokumen, sanksi pidana yang diberlakukan, dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga terkait. Jurnal ini dibuat dengan Metode kualitatif analisis hukum normatif yang digunakan untuk meneliti berbagai undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, serta literatur terkait untuk memahami aspek-aspek yuridis yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen. Hasil analisis menunjukkan kompleksitas hukum yang terlibat dalam penanganan kasus pemalsuan dokumen, termasuk tantangan dalam pembuktian, penentuan sanksi yang proporsional, dan perlindungan hak-hak individu. Studi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen, serta memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan prosedur penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen, Sanksi Pidana
Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 KUHP; Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Authors: Azzam Muhamad Fatih , Junior Rogie Garcia , Hosnah Asmak Ul 
Published: April 2024

Abstract
A criminal act, namely committing theft with violence, often occurs in Indonesia. There are various variations to mention this crime, until finally the term robbery emerged which is theft using violence. The act of stealing by committing acts of violence can cause the death of a person, if the attempted theft is carried out by two or more people together and accompanied by various conditions, it can be punished by the death penalty, life imprisonment or temporary imprisonment for a period of twenty years. Imprisonment, taking into account the elements of the consequences; serious injury, minor injury or death. This is regulated in article 170 of the Criminal Code and article 362 of the Criminal Code. The research method used in preparing this journal is legal research based on the Library Research method. The search in question is looking for good and correct knowledge in the form of secondary, primary and tertiary legal materials that can be used to answer questions from ignorance and solve certain problems as well as to look for systematic and consistent answers. In this research, the author took problem formulations such as: 1. Factors that cause someone to commit violent crimes?, 2. Firm steps taken by the police as law enforcers in dealing with criminal acts of violent theft?
Keywords: Crime of Theft,Violence, Constitution

Abstrak
Pada sebuah perbuatan tindak pidana yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan begitu banyak terjadi di Indonesia. Berbagai variasi untuk menyebutkan kejahatan tersebut, hingga terakhir muncul istilah begal yang merupakan pencurian dengan menggunakan kekerasan. Perbuatan mencuri dengan melakukan perbuatan kekerasan dapat menyebabkan kematian seseorang, jika percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai berbagai macam keadaan dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup maupun hukuman penjara sementara selama lamanya yaitu dua puluh tahun penjara, dengan mempertimbangkan nya unsur timbulnya akibat; luka berat, luka ringan ataupun meninggal dunia. Hal ini diatur dalam pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum yang didasarkan pada metode Penelitian Pustaka ( Library Research ). Pencarian yang dimaksud adalah mencari pengetahuan yang baik dan benar berupa bahan hukum sekunder, primer dan tersier yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan dan memecahkan permasalahan tertentu serta untuk mencari jawaban yang sistematis dan konsisten. Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah seperti: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan kejahatan dengan kekerasan?, 2. Langkah tegas pihak kepolisian sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan, Undang Undang
Prevention of Marriage: Legal Parameters and Guardianship Rights in Islamic Law
Authors: Pancarani Silvania 
Published: April 2024

Abstract

Pencegahan Perkawinan Pencegahan perkawinan merupakan upaya untuk membatalkan perkawinan sebelum pelaksanaannya. Pencegahan perkawinan dapat terjadi jika calon suami atau calon isteri yang hendak menikah tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh hukum Islam sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974. Dalam literatur fikih, pencegahan perkawinan sering disebut sebagai I’tiradlun, yang merujuk pada intervensi, penolakan, atau tindakan pencegahan. Terutama, hal ini berkaitan dengan kafa'ah dan mahar. Anak perempuan dan wali memiliki hak yang setara terkait dengan kafa'ah dan mahar. Beberapa ulama, seperti dalam kalangan Hanafiyah dan Syi'ah, memperbolehkan perempuan dewasa untuk mengawinkan diri mereka sendiri, tetapi pencegahan perkawinan masih dapat diajukan oleh wali yang berhak berdasarkan kafa'ah. Jika terjadi ketidaksepakatan antara wali dan anak terkait kafa'ah dan mahar, keduanya memiliki hak untuk melakukan pencegahan perkawinan.
Kata Kunci: Perkawinan, Analisis, Pencegahan, Hukum

Abstract
Prevention of marriage Prevention of marriage is an attempt to cancel a marriage before its implementation. Prevention of marriage can occur if the prospective husband or prospective wife who wants to get married does not fulfill the conditions regulated by Islamic law in accordance with Article 13 of Law (UU) Number 1 of 1974. In fiqh literature, prevention of marriage is often referred to as I'tiradlun, which refers to intervention, refusal, or preventive action. In particular, this relates to kafa''ah and dowry. Girls and guardians have equal rights with regard to kafa''ah and dowry. Some scholars, such as the Hanafis and Shi'a, allow adult women to marry themselves, but prevention of marriage can still be requested by the rightful guardian based on kafa''ah. If there is disagreement between the guardian and the child regarding kafa''ah and dowry, both have the right to prevent the marriage.
Classroom recordings: Utilization and influence on course performance
Authors: Ferguson Amberly A. , Nightingale Lia M. 
Published: April 2024

ABSTRACT

Objective
Providing video recordings of lecture material may enhance student flexibility, but does it alter attendance or influence their grade? This project assessed the extent and purpose of video usage by students and evaluated their impact on course performance within first-year basic science courses in a chiropractic curriculum.

Methods
All first-year students enrolled at a chiropractic college based in the United States were invited to complete a retrospective survey regarding video usage, attendance, and study behaviors for basic science courses they were enrolled during the previous term. Grades were third-party obtained for each consenting student. Statistical analysis included descriptive statistics and independent t tests for each course. Effect size using Cohen’s d was calculated for all statistically significant courses (p &lt; .05).

Results
Overall, 260 students completed the questionnaire assessing 18 courses in total. The perceived helpfulness of video recordings was associated with heavier usage, primarily to study for exams. Shorter summary videos were preferred by 78% of students over full lecture recordings. Use of videos to replace lectures increased from 21.9% to 53.2% in first through third trimester, respectively. Video use in Neuroanatomy I, Neuroanatomy II, Gross Anatomy II, Organ Histology, and Endocrinology were associated with lower exam scores and overall grades (p &lt; .05), yielding moderate to large effect sizes.

Conclusion
Videos were used &lt; 1 hour per week, primarily to study for exams. When used as a study tool, video use decreased course performance. Rewatching videos to prepare for exams may be mistaken for mastery of material.