bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
MAHKAMAH AGUNG DAN SUPREMASI KONSTITUSI: DISKRESI YUDISIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG
Authors: Slamet Kurnia Titon 
Published: June 2024

Abstract
This article aims to discuss the role of the Supreme Court in defending the principle of the supremacy of the constitution. The discussion finds that the Supreme Court has inherent judicial authority to defend the supremacy of the constitution over legislation even though the Constitution itself does not confer the authority explicitly. This article uses conceptual or theoretical and comparative approaches. Constitution supremacy is a fundamental constitutional principle that binds all public authorities of the State. As part of the public authorities, the Supreme Court must disregard unconstitutional legislation. To do this the Supreme Court has judicial discretion to set aside legislation whenever it assumes that the legislation in question is contrary to the Constitution before it can be applied in a concrete case. Unlike the Constitutional Court, the Supreme Court does not have the authority to invalidate unconstitutional legislation. The Supreme Court may assess the constitutionality of legislation in the sense of weak-form judicial review. Whereas the Constitutional Court’s authority to review the constitutionality of legislation is a strong-form judicial review. The two models of judicial review should work together because Indonesia adopts the supremacy of the constitutional principle, instead of the supremacy of the Constitutional Court. Abstrak
Artikel ini bertujuan hendak mendiskusikan peran Mahkamah Agung dalam mempertahankan asas supremasi konstitusi. Hasil dari diskusi tersebut adalah Mahkamah Agung memiliki kewenangan yudisial inheren dalam mempertahankan supremasi konstitusi terhadap undang-undang meskipun Konstitusi sendiri tidak memberikan kewenangan eksplisit. Artikel ini menggunakan pendekatan teoretis atau konseptual dan pendekatan perbandingan. Supremasi konstitusi adalah asas konstitusional fundamental yang mengikat seluruh badan pemerintah. Sebagai bagian dari badan pemerintah, Mahkamah Agung memiliki diskresi yudisial untuk mengesampingkan undang-undang manakala dia beranggapan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi sebelum menerapkannya ke dalam kasus konkret. Tidak seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang tidak memiliki kekuatan mengikat. Mahkamah Agung dapat menilai konstitusionalitas undang-undang dalam pengertian weak-form judicial review. Sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang adalah strong-form judicial review. Kedua model pengujian yudisial tersebut seyogianya berjalan bersama karena Indonesia mengadopsi asas supremasi konstitusi, ketimbang supremasi Mahkamah Konstitusi.
PROBLEMATIKA HUKUM AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATUBARA: PARIS AGREEMENT SOLUSINYA?
Authors: Putra Akbar Kurnia , Sipahutar Bernard , Ardiana Hanny Sukma 
Published: June 2024

Abstract
Coal mining activity is one of the sources of the non-tax state income sector that contributes to the state. However, the activity has a negative impact that damages the environment and other living creatures. This article focuses on how the impact of mining activities and the transportation of coal in particular in the Jambi Province is reviewed from the Paris Agreement perspective, international environmental principles, as well as from a human rights perspective. This research is carried out using normative juridical research. The result is that the mining and transportation of coal in the province of Jambi is an activity that reflects the lack of commitment of Indonesia as a ratifying party of the Paris Agreement, in terms of climate stability on Earth. This activity is also contrary to the principles of conservation and protection of the environment under national and international law because it creates imbalances in the environment through the presence of environmental damage and pollution. In addition, the activity is also indicated as a violation of the right to the living environment that should be accessible by every citizen. And for that, coal mining and transportation activities must be stopped by weighing the many negative impacts perceived by society and the environment.

Abstrak
Aktivitas pertambangan batubara merupakan salah satu sumber dari sektor penghasilan negara bukan pajak yang memberikan kontribusi kepada negara. Namun aktivitas tersebut memberikan dampak negatif yang merugikan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Artikel ini berfokus kepada bagaimana dampak dari aktivitas pertambangan dan pengangkutan batubara terkhususnya di Provinsi Jambi ditinjau dari Paris Agreement, prinsip lingkungan internasional serta dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana mendapatkan hasil bahwa aktivitas pertambangan dan pengangkutan batubara merupakan aktivitas yang mencerminkan kurangnya komitmen Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasi Paris Agreement dalam hal menjaga kestabilan iklim di bumi. Aktivitas tersebut juga bertentangan dengan prinsip pelestarian dan perlindungan lingkungan menurut hukum nasional serta hukum internasional karena menimbulkan ketidakseimbangan pada lingkungan melalui hadirnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain itu, aktivitas tersebut juga terindikasi adanya pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang seharusnya dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Dan untuk itu, aktivitas pertambangan dan pengangkutan batubara harus dihentikan menimbang banyaknya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan.
THIRD-PARTY IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION: INDONESIA PERSPECTIVE
Authors: Amalia Prita , Mufidi Muhammad Faiz 
Published: June 2024

Abstract
An arbitration Agreement between the parties is an important source of law in the arbitration proceeding, especially in International Commercial Arbitration. Arbitration Agreements, which could be made before and after the dispute, provide jurisdiction to the arbitral tribunal to settle the dispute. Traditionally, the arbitration agreement provides that only the parties in the agreement could be bound by the arbitration proceeding. However, in commercial arbitration, there is a circumstance in which a third party could be bound to arbitration proceedings. Indonesia has an arbitration law based on Law No. 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This law stipulates how arbitration proceedings could proceed in Indonesia, including third-party issues in arbitration proceedings, as stipulated in Article 30. However, it depends on an arbitrator to settle since the Law itself does not explain further. The definition also does not govern in BANI Rules and Procedure as BANI procedural law. One opinion based on the writer’s research shows that commercial arbitration in Indonesia could also consider Indonesian Civil Procedural Law, as well as the regulation toward third parties’ involvement. Some of the mechanism of third parties’ involvement that has been regulated in Indonesian Civil Procedural Law is Vrijwaring, Tussenkomst, and Voeging.

Abstrak
Perjanjian Arbitrase di antara para pihak merupakan sumber hukum utama dalam proses arbitrase, khususnya dalam Arbitrase Komersial Internasional. Perjanjian Arbitrase dapat dibuat sebelum dan setelah sengketa, dan merupakan dasar kewenangan dari lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Secara konsep, perjanjian arbitrase hanya mengikat para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun demikian, terdapat kondisi bilamana pihak ketiga dapat terikat dalam proses arbitrase. Indonesia mengatur arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur bagaimana proses arbitrase di Indonesia, termasuk para pihak dalam proses arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 30. Hal ini sangat tergantung pada arbiter untuk memutuskannya karena undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Penjelasan selanjutnya juga tidak diatur dalam Hukum Acara BANI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam arbitrase komersial di Indonesia, para pihak perlu mempertimbangkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai pengaturan bagaimana pihak ketiga bisa terikat dalam proses arbitrase. Mekanisme keterlibatan pihak ketiga yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yaitu Vrijwaring, Tussenkomst, and Voeging.
KERANGKA HUKUM BURSA KARBON DI INDONESIA: PERKEMBANGAN TERKINI DAN TANTANGAN KE DEPAN
Authors: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara  
Published: June 2024

Abstract
Carbon Exchange is a system that regulates carbon trading and/or carbon unit ownership records. The plan to implement a carbon exchange in Indonesia was certainly welcomed with great enthusiasm to encourage the reduction of greenhouse gas emissions by imposing emission limits and trading permits or carbon units, as well as providing economic benefits for the country by increasing investment in the renewable energy sector and environmentally friendly technology. This article analyzes the latest developments in the legal framework related to carbon exchanges to support the carbon trading ecosystem in Indonesia. The research method used is normative juridical, namely literature legal research carried out by examining literature materials or secondary data. Comparisons were made in New Zealand, China, Canada, Germany regarding legal frameworks and emissions trading schemes. The research results show that several aspects of the carbon exchange legal framework are still needed to be sharpened and that they still need to be supplemented with derivative regulations to create a carbon exchange that is more conducive to service users. Best practices from the four countries become a reference for adjustments for the rapid acceleration of the Indonesian carbon exchange to become a bona fide exchange considering the size of the market and carbon potential in Indonesia.

Abstrak
Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon. Rencana implementasi bursa karbon di Indonesia tentu disambut dengan sangat antusias dalam rangka mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dengan memberlakukan batas emisi dan memperdagangkan izin atau unit karbon, serta memberikan manfaat ekonomi bagi negara dengan meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Tulisan ini menganalisis perkembangan terkini kerangka hukum terkait bursa karbon dalam rangka mendukung ekosistem perdagangan karbon di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Komparasi dilakukan di Selandia Baru, Cina, Kanada, Jerman terkait kerangka hukum dan skema perdagangan emisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan penajaman dalam beberapa aspek terhadap kerangka hukum bursa karbon dan masih perlu dilengkapi dengan peraturan turunan dalam rangka menciptakan bursa karbon yang lebih kondusif bagi pengguna jasa. Best practices dari keempat negara menjadi acuan penyesuaian bagi semakin cepatnya bursa karbon Indonesia berakselerasi menjadi bursa bonafid mengingat besarnya pasar dan potensi karbon di Indonesia.
KEWENANGAN FORMIL & MATERIIL DALAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA SEBAGAI LEX POSTERIOR TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA INDEPENDEN
Authors: Iron Sarira  
Published: June 2024

Abstract
The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various business fields, including related to employment. Many terminations of employment, due to the weakening of the economy which then has an impact on workers who have lost their income. One of them is becoming a Migrant Worker to work in Malaysia. Procedures related to the Protection of Indonesian Migrant Workers are regulated in Law Number 18 of 2017 as a protection for the community against human trafficking, slavery, forced labor, workplace violence, and crimes against human dignity. Legal certainty is an issue discussed in this paper related to an implementation perspective, namely positive law as lex posteriori in the aspect of law enforcement, as well as a regulative perspective, namely differences in formal and material procedures related to the role of Supervisory and Independent Bodies, as the implementer of PPMI policy. This research is about normative juridical with a literature review which will be analyzed with scientific aspects of law in economics. This study uses the line of equality method in looking at formal and material authority over PPMI governance following positive law as lex posterior and a legal approach philosophically (value and intensity) as an effort to realize the aspired law (ius constituendum).

Abstrak
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan ke berbagai bidang usaha, termasuk bidang ketenagakerjaan. Banyak terjadi pengakhiran hubungan kerja karena melemahnya perekonomian yang kemudian berdampak bagi pekerja yang kehilangan penghasilannya. Salah satunya adalah menjadi Pekerja Migran untuk bekerja di Malaysia. Pengaturan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai perlindungan negara kepada masyarakat dari adanya perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan kerja, dan kejahatan atas harkat dan martabat manusia. Kepastian hukum merupakan tujuan dari diangkatnya permasalahan dalam penulisan ini terkait adanya perspektif implementatif, serta perspektif regulatif, yakni perbedaan pengaturan formil dan meteriil terkait adanya peran Pengawas dan Badan Independent pelaksana kebijakan PPMI. Penulisan yuridis normatif dengan kajian literatur ini akan dianalisis dengan aspek keilmuan hukum dalam ekonomi yang menggunakan metode line of equality dalam melihat kewenangan formil dan materiil terhadap tata kelola PPMI sesuai dengan hukum positif sebagai lex posterior serta pendekatan hukum secara filosofis (nilai dan intensitas) sebagai upaya mewujudkan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).
THE FILLING OF PRATAMA HIGHER LEADERSHIP POSITIONS TO STRENGTHEN BUREAUCRACY REFORM IN THE PERSPECTIVE OF PERFORMANCE RESPONSIBILITY OF THE STATE CIVIL APPARATUS IN BATAM CITY COVERNMENT
Authors: Fadlan  , Zudan Arif Fakrulloh  , Faisal Santiago  
Published: June 2024

Abstract
The purpose of this article is to analyze the position of the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Menpan-RB) Number 13 of 2014 concerning Procedures for Filling High Leadership Positions in the Hierarchy of Legislation, and to criticize the mechanism and implementation of the fulfillment process of the Primary Leadership Position (JPT) and building a Bureaucratic Model used by the State Civil Apparatus (ANS) to promote the Performance Accountability Perspective to improve Good Governance and Clean Government. In order to answer the aim of the study, we used a combination of the normative "legal research" approach and the empirical "juridical sociological" approach using descriptive analysis, which aims to obtain a comprehensive description or general description and describe the facts related to general bureaucracy policies, especially the position. This study found that the Regulation of the Ministry of Empowerment of State Administrative Reform Bureaucratic Reform Number 13 of 2014 concerning Filling Certain Structural Positions in Government Agencies has not been binding from the perspective of legal system accountability; thus, it is feared that there may be a lawsuit dispute in the State Administration against officials who have participated in the selection of Position Filling of the High Leadership Position (JPT) Pratama.

Abstrak
Tujuan artikel ini adalah menganalisis kedudukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, dan mengkritisi mekanisme dan pelaksanaan proses pemenuhan Jabatan Pimpinan Utama (JPT) dan membangun Model Birokrasi yang digunakan Aparatur Sipil Negara (ANS) untuk mendorong Perspektif Akuntabilitas Kinerja guna meningkatkan Good Governance dan Clean Government. Untuk menjawab tujuan penelitian, kami menggunakan gabungan antara pendekatan “penelitian hukum” normatif dan pendekatan “yuridis sosiologis” empiris dengan menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh atau gambaran umum serta menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan hal tersebut. kebijakan birokrasi secara umum, khususnya jabatan. Penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengisian Jabatan Struktural Tertentu pada Instansi Pemerintah belum mengikat dari sudut akuntabilitas sistem hukum; Sehingga dikhawatirkan akan terjadi sengketa gugatan di lingkungan Tata Usaha Negara terhadap pejabat yang mengikuti seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
COPYRIGHT LAW AND INVESTMENT IN INDONESIA: A LEGAL BRIDGE
Authors: Rufinus Hotmaulana Hutauruk  , Hari Sutra Disemadi  , Lu Sudirman  , David Tan  
Published: June 2024

Abstract
The nexus between investment and intellectual property often intersects with the international movement of capital. A robust legal structure is essential in comprehending potential issues, particularly concerning copyrights, which is one of the most frequently utilized intellectual property rights systems within the Indonesian economy. Consequently, this study seeks to pinpoint the elements linking these two notions within the framework of copyright regulations. Findings indicate that specific challenges may result in protracted and intricate administrative processes, as revealed through normative legal research methodologies. Concurrently, a thorough analysis employing the statutory approach reveals that these challenges stem from normative constraints, which may deter investors from engaging in the Indonesian economic landscape.

Abstrak
Hubungan antara investasi dan hak kekayaan intelektual sering kali saling terkait dengan arus modal global. Struktur hukum yang kokoh sangat penting untuk memahami potensi masalah, khususnya terkait hak cipta, yang merupakan salah satu sistem hak kekayaan intelektual yang paling sering digunakan dalam ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghubungkan kedua konsep ini dalam konteks regulasi hak cipta. Temuan menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tertentu dapat mengakibatkan proses administratif yang panjang dan rumit, sebagaimana terungkap melalui metodologi penelitian hukum normatif. Sementara itu, analisis menyeluruh yang menggunakan pendekatan statutori menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini berasal dari pembatasan-pembatasan normatif, yang dapat menghalangi investor untuk terlibat dalam lanskap ekonomi Indonesia.
PENYEMPURNAAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN TAGIHAN PAJAK PADA PROSES KEPAILITAN
Authors: Asvini Puspa  , Firman Darajat  
Published: June 2024

Abstract
Indonesian regulation upholds justice as a principle, including when conducting tax regulation and bankruptcy law. A conflict of justice principles arises when a taxpayer is declared bankrupt, the receiver’s authority in carrying out a general confiscation can only apply to the assets of the debtor. Article 104 (4) of the Limited Liability Company Law confirms that the board of directors (BOD) can not be personally liable for the company’s bankruptcy, specifically if it does not occur as a result of their negligence. However, Article 32 (2) of the Law on General Provisions and Tax Procedures states the tax authorities still have the authority to do collections on the BOD as long as there are still tax arrears of the debtor. It comes near injustice for the other preferred creditor. Additionally, it puts the Receiver in a deadlock because the debtor’s tax identity (NPWP) can not be deactivated because it still has tax arrears. This study aims to provide another point of view for strengthening the justice principle for the settlement of tax bills in the bankruptcy process. The result of the study states that the Indonesian bankruptcy and tax law need to be updated to align with the justice principle.

Abstrak
Regulasi di Indonesia menjunjung keadilan sebagai prinsip, termasuk dalam hukum perpajakan maupun kepailitan. Benturan prinsip keadilan terjadi saat wajib pajak dinyatakan pailit, kewenangan Kurator dalam melakukan sita umum hanya terbatas harta debitur, secara khusus ketentuan dalam Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa direksi selaku pengurus tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang kepailitan terjadi bukan karena kelalaiannya. Di sisi lain, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa fiskus pajak masih dapat melakukan penagihan kepada pengurus sepanjang masih terdapat tagihan pajak atas debitur Pailit. Regulasi tanpa batasan tersebut menimbulkan kesan ketidakadilan dari penagihan pajak selaku kreditur preferen yang dapat mengejar penagihan sampai dengan pengurus dari debitur yang telah dinyatakan pailit, hal mana tidak dimiliki oleh kreditur preferen lainnya. Selain itu, kebuntuan juga dihadapi Kurator karena tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP karena masih adanya utang pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan guna penyempurnaan prinsip keadilan dalam penyelesaian tagihan pajak pada proses kepailitan. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlu adanya penyempurnaan regulasi guna mencapai sinkronisasi prinsip keadilan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepailitan di Indonesia.