bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Jaringan Pesantren di Jawa Barat Tahun 1800-1945: Critical Review atas Disertasi â€œJaringan Pesantren di Priangan 1800-1945â€ Karya Ading Kusdiana
Authors: Fauzan Pepen Irpan , Fata Ahmad Khoirul 
Published: May 2024

Pesantren as subcultures are indeed interesting to be studied. Several studies have been carried out such as Zamakhsary Dhofier on the network of pesantren in Java and Martin van Bruinessen on the pesantren and tarekat. Continuing it, Ading Kusdiana through her dissertation at Padjadjaran University conducted a research on the network of Pesantren in the Priangan region (West Java), focusing on the existence and contiÂ­nuity of Pesantren through five inter-Islamic networks: scientific networks, marriage, genealogical, congregational religious views, and the similarity of the vision of opposition to the invaders. Kusdiana's research confirmed Zamakhshari Dhofier's theory and did not refute it at all. So that this feels like a new work with a sense of "old work". The study of this theme will be even more interesting if Kusdiana uses the new genealogical theory as Yudi Latif did. This will also portray changes and continuity in the network of Pesantren. However, Kusdianaâ€™s work deserves to be appreÂ­ciated because it presents a lot of new data-information regarding the traces and spreads of Pesantren in Priangan. Through thiswork, we can get a relatively completed picture of the world of Pesantren in Priangan in the 1800-1945 period.Keywords: Network of Pesantren, Genealogy Theory, Pesantren in PrianganÂ Pesantren sebagai subkultur memang menarik dikaji. Beberapa kajian telah dilakukan seperti Zamakhsary Dhofier tentang jaringan pesantren di Jawa dan Martin van Bruinessen tentang pesantren dan tarekat. MelanjutÂ­kan keduanya, Ading Kusdiana melalui disertasinya di Universitas Padjadjaran melakukan penelitian jaringan pesantren di wilayah Priangan (Jawa Barat), dengan titik-fokus pada proses eksistensi dan kesinamÂ­bungan pesantren melalui lima bentuk jaringan antarpesantren: jaringan keilmuan, perkawinan, genealogis, kesamaan pandangan keagamaan tareÂ­kat, serta kesamaan visi penentangan terhadap penjajah. Namun penelitian Kusdiana ini meneguhkan teori Zamakhsyari Dhofier dan sama sekali tidak melakukan penyanggahan terhadapnya. Sehingga ini terasa sebagai karya baru dengan rasa â€œkarya lamaâ€. Kajian terhadap tema ini akan semakin menarik jika Kusdiana menggunakan teori genealogis baru seperti yang dilakukan Yudi Latif. Ini sekaligus akan memotret perubahan dan kontinuitas dalam jaringan pesantren yang dikajinya. Namun demikian, karya Kusdiana ini layak diapresiasi karena menyajikan banyak data-informasi baru terkait jejak dan sebaran-pertumbuhan pesantren di Priangan. Melalui karya Kusdiana ini, kita bisa mendapatkan gambaran relatif utuh terkait dunia pesantren di Priangan pada periode 1800-1945.Kata Kunci: Jaringan Pesantren, Teori Genealogi, Pesantren di Priangan
Tradisi Selamatan Kematian Nyatus Nyewu: Implikasi Nilai Pluralisme Islam Jawa
Authors: Hendrajaya Jerry , Almuâ€™tasim Amru 
Published: May 2024

The meaning of tradition in this theme is more directed at the chronology of ritual salvation for Nyatus Nyewu. Javanese people interÂ­pret salvation as a media to offer prayers for the salvation of those who died and those left behind. Implications of the meaning of the perspective of Islamic education contained in Nyatus Nyewu and Nyewu salvation include; the moral values of people die, the value of faith, the value of almsgiving, the value of ukhuwah Islamiyah and solidarity and value please help. The impact of the value of Islamic education contained in the tradition of Nyatus Nyewu on the behavior of religion, does not occur immediately comprehensively in Javanese society but rather affects certain groups who have a strong spirit and awareness of religion.Keywords: Javanese Tradition, Selamatan, Nyatus NyewuÂ Makna tradisi dalam tema ini lebih mengarah pada kronologisasi ritual selamatan Nyatus Nyewu. Masyarakat Jawa memaknai selamatan sebagai sebuah media untuk memanjatkan doa memohon keselamatan bagi yang meninggal dan yang ditinggal. Implikasi makna perspektif pendiÂ­dikan Islam yang terkandung dalam selamatan Nyatus Nyewu dan nyewu antara lain; nilai akhlak terhadap orang meninggal dunia, nilai keimanan, nilai sedekah, nilai ukhuwah Islamiyah dan solidaritas serta nilai tolong menolong. Dampak nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi Nyatus Nyewu nyewuterhadap tingkah laku keagamaan, tidak terjadi serta-merta komprehensif pada masyarakat Jawa melainkan berpengaruh pada kalangan tertentu yang memiliki jiwa dan kesadaran akan keagamaan yang kuat.Kata Kunci : Tradisi Jawa, Selamatan, Nyatus NyewuÂ
Pengayaan Literasi Keagamaan Melalui Akses Buku Keagamaan Penyuluh Agama Di Sulawesi Utara
Authors: Eko Putro Zaenal Abidin 
Published: May 2024

The role role of religious instructors (penyuluh agama) supervised by the Ministry of Religious Affairs (MoRA) are very important in Indonesian society. It is assumed that they can contribute to maintain harmonious life in society and to foster moderation in terms of religious understanding among Indonesian people. Previously, they had only served society with special forces such as policeman, military, student living in dormitory, etc. But now they provide religious assistant to broader society. However, attentions to this group is still a bit low especially regarding with access to religious textbooks and literatures. This paper, which is the result of field research that was conducted in Manado and its surrounding area and using mixed method, has shown how the religious instructors gain their access to religious literatures. One of important research findings was that the religious instructors could be able to suffice their religious textbooks as well as religious literature by themselves autonomously.Keywords: literacy, expressive revolution, religious instructors, religious litetarures. Peran para penyuluh agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama dewasa ini dipandang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Mereka dipandang berkontribusi dalam memelihara keharmonisan dalam masyarakat dan juga mendukung kampanye moderasi beragama. Sebelumnya, penyuluh agama hanya melayani nasihat maupun bantuan keagamaan kepada masyarakat dengan profesi khusus seperti polisi, tentara, dan juga mereka yang tinggal di asrama-asrama. Belakangan baru mereka melayani masyarakat secara luas. Namun sayangnya, perhatian kepada mereka terutama kebutuhan dan akses akan bahan bacaan keagamaan mereka masih tergolong rendah. Artikel ini, yang dihasilkan dari penelitian lapangan di Sulawesi Utara dan menggunakan mixed method ini, menggambarkan bagaimana para penyuluh agama itu memperoleh sumber bacaannya. Salah satu temuan pentingnya adalah para penyuluh agama mampu secara swadaya menutupi kebutuhan buku teks dan literatur keagamannya dengan cara swadayaKata Kunci: Literasi, Literatur Keagamaan, Penyuluh Agama Islam (dai), Revolusi Ekspresif.
Ajaran Tarekat Qadiriyyah Dan Naqsabandiyyah Dalam Naskah "Tarekat" Koleksi Museum Geusan Ulun Sumedang
Authors: Hayunira Sasadara , Supriatna Agus 
Published: May 2024

This aims to reveal the contents of the ancient manuscripts, namely the ancient manuscript entitled "Tarekat" which is a collection of the Geusan Ulun Sumedang Museum, West Java. Philological approach was used as the method. The results obtained from the results of the edition as many as 82 pages, there are 128 words can't be read due to physical damage to the text and reading difficulties. There are copy errors on the text in the form of mechanical errors of 3 in the form of 2 repetitions of words, and 1 omission in the form of missing words. The contents of the text of the manuscript contain the teachings of the Qadiriyyah and Naqsabandiyyah orders. The teachings of the orders in this manuscript begin through the introduction of la??if, namely the collection of lat?fah (subtle parts of humans), then the introduction of various kinds of mur?qabah (behavior to draw closer to Allah), and then the procedure for performing both orders follows the reading of prayer 'wirid and the prize. This research provides important information that can add to the knowledge of previous researches about the tariqa in the Nusantara that is unique with the practice of incorporating the teachings of the tariqa in the Nusantara community. The founder figure of the merger between Qadiriyyah and Naqsabandiyyah orders is Sheikh Ahmad Khatib Sambas (1803 AD).Keywords: Teachings of the Qadiriyyah and Naqsabandiyyah Tariqa, Nusantara Ancient Manuscripts Artikel ini bertujuan untuk mengungkap isi naskah kuno berjudul “Tarekat”, yang merupakan koleksi Museum Geusan Ulun Sumedang, Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian filologi, yakni metode yang digunakan untuk mengedisi teks naskah kuno. Hasil penelitian ini menemukan bahwa naskah ini terdiri dari 82 halaman, dan terdapat 128 kata yang tidak dapat dibaca yang disebabkan oleh kerusakan fisik naskah dan menyebabkan kesulitan pembacaan. Terdapat tiga kesalahan penyalinan pada naskah berupa kesalahan mekanis mencakup dua ditografi, yakni kesalahan tulis berupa pengulangan kata, dan satu omisi yang berupa ketinggalan penulisan kata. Naskah ini berisi mengenai ajaran tarekat Qadiriyyah dan Naqsabandiyyah. Ajaran tarekat pada naskah ini dimulai dengan pengenalan la??if, yakni kumpulan lat?fah (bagian halus dari manusia), kemudian pengenalan mengenai macam-macam mur?qabah (perilaku untuk mendekatkan kepada Allah swt), dan setelah itu dijelaskan mengenai tatacara untuk melakoni kedua tarekat tersebut berikut bacaan do’a, wirid, dan hadiahnya. Penelitian ini memberikan informasi penting yang dapat menambahkan pengetahuan atas penelitian-penelitian terdahulu mengenai tarekat di Nusantara yang memiliki keunikan dengan adanya praktek penggabungan ajaran tarekat di masyarakat Nusantara. Pendiri penggabungan tarekat Qadiriyyah dan Naqsabandiyyah adalah Syeikh Ahmad Khatib Sambas (1803 M).Kata kunci: Ajaran Tarekat Qadiriyyah dan Naqsabandiyyah, Naskah Kuno Nusantara.
'Aisy Al-Bahr: Karya Intelektual Ulama Pesisir Jawa Awal Abad XX M Seputar Hewan Laut
Authors: Fadal Kurdi 
Published: May 2024

The Intellectual works written by Indonesian ulama represent vernacular elements very prominently, including the use of language and response to the local community. This paper examines an Islamic work, 'Aisy al-Bahr focusing on marine animals. This work was written by Kiyai Anwar Batang, Central Java in the early 20th century. This research, which is qualitative in nature, utilizes approach of social history of intellectual argues that the book was dedicated to the religious life of the coastal Muslim community in particular and also indicated the author's intellectual quality, who discerned in marine animals life;Â the use of the work is the Arabic language in general but the Pegon script in particular to address some terms of marine animals. Furthermore, the author's commitment to the Syafi'iyah school of fiqh pointed to an intense intellectual tradition in the archipelago's ulama network in the archipelago scholarly network. The criticism and the methodological thought presented in his work can enrich the intellectual treasures for the pesantren and academic communities.
Keywords: Intellectual Tradition; Javanese Scholars; Marine Animal.
Â
Karya intelektual yang ditulis para ulama Nusantara sangat kental dengan unsur vernakularisasi, termasuk bahasa yang digunakan dan respon terhadap masyarakat lokal. Artikel ini mengkaji kitab 'Aisy al-Bahr, karya seputar hewan laut yang ditulis seorang ulama pesisir utara Jawa Tengah, Kiai Anwar Batang pada awal abad ke-20. Riset kualitatif dengan pendekatan sejarah sosial intelektual ini membuktikan bahwa kitab tersebut secara khusus ditulis untuk kebutuhan masyarakat pesisir sekaligus menunjukkan penulisnya sebagai seorang kiai pesisir yang memahami sangat detail tentang hewan-hewan laut. Kitab tersebut secara umum menggunakan bahasa Arab namun untuk beberapa nama ikan menggunakan bahasa Jawa yang ditulis dengan aksara pegon. Selain itu, komitmen pengarang pada mazhab fikih Syafi'iyah menunjukkan tradisi intelektual yang kuat dalam jaringan keulamaan Nusantara. Kritisisme dan nalar manhaji yang disajikan dalam kitab tersebut memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan pesantren dan akademisi.
Kata Kunci: Tradisi Keulamaan; Ulama Jawa; Hewan Laut.
SUBSTANTIATION OF THE CERTIFICATE PROGRAM «GLOBAL HEALTH» AS A COMPONENT OF THE TRAINING OF PUBLIC HEALTH SPECIALISTS
Authors: Gruzieva Tetiana S. , Hrechyshkina Nataliia V. , Inshakova Hanna V. , Mashkina Olena M. , Demydenko Yaroslava S. 
Published: May 2024

The aim: to develop a modern certification program "Global Health" for the continuous professional development of public health professionals.
Materials and methods. The study employed bibliosemantic, informational-analytical, medical-statistical, sociological methods, and content analysis method. The research program included an analysis of the main competencies of public health professionals, as defined by the Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) and the higher education standard for specialty 229 "Public Health" for the second (master's) level of higher education; analysis of existing certification programs on global health; conducting sociological surveys of public health professionals regarding priority topics and preferred learning methods. The research was based on normative documents, electronic resources, and the results of sociological research. Statistical processing and mathematical analysis of materials were conducted using statistical analysis methods.
Results. It was established that global health issues are significant in shaping the professional competencies of public health professionals, considering the requirements of the higher education standard for specialty 229 "Public Health" for the second (master's) level of higher education and those, defined by the European List of Core Competencies for Public Health Professionals ASPHER. The study of these issues was identified as important for continuous professional development based on sociological surveys of disease control and prevention center employees (38.4 out of 100 respondents). Among various forms of education, webinars (62.2±3.8 out of 100 respondents) and online learning (60.4±3.8) are most in demand. Analysis of the obtained data led to the justification of the "Global Health" certification program. In the developed "Global Health" certification program, 26.7% of the workload corresponds to lectures, 33.3% to practical classes, and 40% to preparatory work. Structurally, it covers 2 modules and 8 topics on current issues of the impact of globalization on health and analysis of global health indicators.
Conclusions. The "Global Health" certification program meets the requirements of normative documents, considers contemporary challenges and consequences of globalization on health, highlights global health trends, and its topics are in demand among disease control and prevention center professionals.
IMPLEMENTASI PERIZINAN PELAKSANAAN REKLAMASI PANTAI DAN PULAU-PULAU PESISIR DINEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Authors: Bagusti Fadel Ilham , Hayati Tri 
Published: May 2024

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan reklamasi pantai yang merupakan salah satu pembangunan terhadap usaha dan/atau kegiatan penimbunan tanah yang dilakukan di pinggiran sungai maupun laut dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Pelaksanaan reklamasi pantai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 TentangÂ Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Pelaksanaan reklamasi tidak lepas dari adanya kontroversi, menyebabkan polemik yang menjadikan pembahasan dikalangan umum bagaimanakah pengaturan perizinannya yang dapat dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan reklamasi dan bagaimana implementasi Peraturan Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Dan Pulau-Pulau Pesisir Dinegara Kesatuan Republik Indonesia.Â Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi spesifikasi penelitian yang bersifat deskiptif analitis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative, data penelitian diambil dari data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen melalui studi kepustakaan.
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENETAPAN TARIF PAJAK DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Authors: Suryanti Lili , Nida Qotrun , Furqon Eki 
Published: May 2024

Peningkatan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk menerapkan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut. Ini terutama berlaku untuk mempercepat proyek strategis nasional, mengatur administrasi perpajakan daerah, dan menyediakan kemudahan berusaha. Dengan demikian, beberapa peraturan pajak daerah telah diubah. Pasal 156A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan terkait tarif pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program prioritas nasional. Masalah hukum kemudian muncul bagaimana pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penetapan tarif pajak daerah apakah telah mampu mengantisipasi terjadinya ketidakslarasan kebijakan pajak daerah tersebut.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, kewenangan dalam penyelenggaraan penetapan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mecangkup: (a). peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b). peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; (c). kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan (d). Â peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Kedua, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan tarif pajak daerah sebelum dan sesudah pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kondisi faktual saat ini Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan dalam rangka penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana hal tersebut diuraikan di dalam Pasal 189 ayat (2) Undang â€“ Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah daerah yang menyesesuaikan dengan program-program prioritas nasional dalam menentukan tarif pajak daerah sesuai batasan tarif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.Â
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KONAWE UTARA
Authors: Nurmalasari Fitriananingsih , L St. Fatmawati Fatmawati , Yusuf M 
Published: May 2024

AbstrakPenelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisis penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal mining di wilayah lingkungan hidup di Konawe Utara. 2) Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana illegal mining di wilayah lingkungan hidup di Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian normative dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku.Dalam penelitian normative ini, penelitian yang mengkaji peraturan hukum yang bersifat formal seperti peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembahasan pada penulisan ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian ini adalah 1) Faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana illegal mining yaitu: a. Faktor sosial; b. Faktor ekonomi; c. Faktor pelaku pertambangan tanpa izin; d. Faktor kurangnya pengawasan dari pihak terkait. 2) Pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana ilegal minning Â tentunya terdapat peraturan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi yaitu undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa perizinan usaha dari pemerintah pusat sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kata Kunci: Illegal Mining, Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Â AbstractThis research aims 1) To analyze the application of law enforcement against perpetrators of illegal mining in the environmental area in North Konawe. 2) To analyze the factors causing the occurrence of illegal mining crimes in the environmental area in North Konawe. This research uses normative legal research methods. Normative research is understood as research to test a norm or provision that applies. In this normative research, research that examines formal legal regulations such as laws and regulations related to the discussion in this paper such as the 1945 Constitution, Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management. The results of this research are 1) Factors causing the occurrence of illegal mining crimes are: a. Social factors; b. Economic factors; c. Factors of mining without a license; d. Lack of supervision from related parties. The factor of lack of supervision from related parties. 2) In the application of the law against perpetrators of illegal mining crimes, of course, there are regulations that are the basis for imposing sanctions, namely Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction which conducts mining activities in forest areas without business licenses from the central government in accordance with the crimes committed by the perpetrators.Keywords: Illegal Mining, Environment, Law Enforcement
TEORI OPENED LEGAL POLICY DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023
Authors: Darmawan Dwiky Arief , Wijaya Andy Usmina 
Published: May 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian dalamÂ penentuan batas syarat usia capres dan cawapresÂ menjadiÂ topikÂ yang ramai diperdebatkan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi harus berani mengambil kepastian hukum, sebagaimana Mahkamah Konstitusi disebut sebagai penjaga konstitusi UUD 1945. Namun, Hakim MahkamahÂ Konstitusi memberikan putusan dengan penambahan pemaknaan norma yang berbeda, yang justru menjadi perdebatan dalam pandangan Masyarakat. artikelÂ iniÂ bertujuanÂ untukÂ mengkajiÂ lebihÂ jauhÂ argumentasiÂ hukumÂ (ratioÂ decidendi)Â putusanÂ Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat open legal policy dan bagaimana wewenang Mahkamah Konstitusi terhadap penambahan norma dengan teori open legal policy, dengan konsepsi open legal policy yang menjadi Batasan dalam putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.