Implementasi Konsep Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022: Studi Kasus KLJ dan Relokasi Program Provinsi pada Pemukiman Kumuh
Authors: Linggar Vandito Revo , N. Lumban Tobing Angeliq , Aisyah Diva Maha Ratu , Ali Vardan Aminudin Muhamad , Adinda Tasyifa Kayla 
Published: May 2024

Abstract
The high rate of economic inequality in Jakarta, and the persistence of poverty problems in Jakarta which are not in line with the high APBD of DKI Jakarta raises many questions about what is the role of the DKI Jakarta provincial government in alleviating poverty and reducing economic disparities in DKI Jakarta province and whether DKI Jakarta Provincial Government's public policy has in accordance with the concept of welfare, equality of opportunity and social justice. This study aims to find out how the DKI Jakarta government's efforts and policies are in improving welfare and opening access to equality in various aspects for the people of DKI Jakarta. This type of research is qualitative research using case study research methods and collecting data through literature studies and document studies to complete the data needed in the research. With case studies of the Housing Development Program policy (Construction and Provincial Program Relocation), the Jakarta elderly card program (KLJ) theoretically explain that this policy is a DKI provincial government policy to alleviate poverty and reduce economic disparities that are appropriate with the concept of welfare, social justice, and the concept of equality in opportunity. The conclusions in this study are that the housing development program, KLJ, are one of the 2 DKI provincial government programs/policies to fight poverty and reduce economic disparities, and these three programs are theoretically in accordance with the concepts of Welfare, Social Justice, and equality of opportunity but theoretically practice still has many weaknesses
Abstrak
Tingginya angka ketimpangan ekonomi di Jakarta, dan masih eksisnya permasalahan kemiskinan di Jakarta yang tidak sejalan dengan tingginya APBD DKI Jakarta memunculkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana peran pemprov DKI Jakarta dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkecil disparitas ekonomi di provinsi DKI Jakarta dan apakah kebijakan publik Pemprov DKI Jakarta telah sesuai dengan konsep kesejahteraan, equality of opportunity dan keadilan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk Mengetahui bagaimana usaha dan kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses kesetaraan dalam berbagai aspek bagi masyarakat DKI Jakarta. Penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan mengambil data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen untuk melengkapi data data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan studi kasus kebijakan Program Pengembangan Perumahan (Pembangunan dan Relokasi Program Provinsi), program kartu lansia Jakarta (KLJ) secara teori menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan pemprov DKI untuk mengentaskan kemiskinan dan memperkecil disparitas ekonomi yang sudah sesuai dengan konsep kesejahteraan, keadilan sosial, dan konsep kesetaraan dalam kesempatan. Simpulan dalam penelitian ini adalah program pengembangan perumahan, KLJ, merupakan salah 2 program/kebijakan pemprov DKI untuk melawan kemiskinan dan memperkecil disparitas ekonomi, dan ketiga program tersebut secara teoritis telah sesuai dengan konsep Kesejahteraan, Keadilan sosial, dan kesetaraan dalam kesempatan namun secara praktik masih memiliki banyak kelemahan