bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia
Authors: Musyafah Aisyah Ayu , Sabila Salsa 
Published: May 2024

AbstractThe Anak Dalam Tribe traditional marriage is part of the marriages that exist in Indonesia, where this marriage has differences with the concept of marriage as stated in Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Therefore, this research aims to find out what differences exist between traditional marriages. Anak Dalam tribe with Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Methodology is normative juridical law with data collection techniques in the form of literature studies and the type of research is comparative analytical descriptive. Based on the results of research taken by the author, it can be concluded that there are many differences with Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, that is from the beliefs and differences in the concepts of wali and marriage witnesses.Keywords: adat law; marriage; anak dalam tribe AbstrakPerkawinan adat Suku Anak Dalam merupakan bagian dari perkawinan yang ada di Indonesia, dimana perkawinan tersebut mempunyai perbedaan dengan konsep perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan apa saja yang ada antara perkawinan adat Suku Anak Dalam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metodologi penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis komparatif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diambil oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dari aliran kepercayaan, batas usia, perbedaan konsep wali dan saksi perkawinan, dan tidak dicatatnya perkawinan mereka dalam catatan sipil. Menjawab rumusan masalah yang kedua yakni faktor penyebab yang membuat Suku Anak Dalam harus menikah dalam usia muda adalah untuk menghindari perzinahan, karena menganut matrilineal dan kurangnya pengetahuan akan larangan perkawinan semenda.Keywords: hukum adat; perkawinan; suku anak dalam.
PENGHINDARAN PAJAK MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA JUAL YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DI JAKARTA UTARA
Authors: Handayani Esti 
Published: May 2024

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dihitung berdasarkan tarif final yang telah ditentukan dikalikan dengan nilai transaksi sebagai dasar pengenaan pajak. dalam kondisi perekonomian yang masih terpuruk, banyak dari antara masyarakat yang melakukan transaksi penjualan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang menderita kerugian, akan tetapi pajaknya tetap harus dibayar, padahal seharusnya PPh baru dipungut apabila Wajib Pajak mendapat keuntungan (ability to pay). Hal ini menimbulkan upaya penghindaran pajak dalam transaksi tanah, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan jalan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Kuasa Jual di hadapan Notaris.Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Pengikatan Jual Beli, Kuasa JualPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1125
PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN TANGERANG
Authors: Sulistiyono Sulistiyono 
Published: May 2024

Dewan Kehormatan Notaris berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk : melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung; memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik di, adalah Teguran;Peringatan;dan Schorzing dari keanggotaan Perkumpulan Namun sanksi tersebut di atas termasuk sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.Kata Kunci : Sanksi, Kode Etik Notaris, Dewan KehormatanPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1127
PENYELESAIAN SENGKETA PERBEDAAN DATA FISIK DALAM SERTIPIKAT DENGAN HASIL UKUR TERHADAP GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN PADANGSARI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG (Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo)
Authors: Simanjuntak Dewi Hasmawaty 
Published: May 2024

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan solusi terhadap sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur menyangkut ganti rugi kepada masyarakat Padangsari dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan mengetahui hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur terhadap ganti rugi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya adalah Deskriptif Analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilik tanah di kelurahan Padangsari kota Semarang yang terkena dampak pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan Instansi yang terkait yaitu : Kantor Pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah, SATGAS, sedangkan sample dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang ditentukan secara purposive non random sampling. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dipakai kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur dilakukan dengan cara musyawarah dengan melaksanakan pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh panitia ukur, disaksikan oleh pemilik tanah dan tetangga yang tanahnya berbatasan. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian sengketa tersebut pada prinsipnya tidak ada masalah karena dapat diselesaikan dengan pengukuran ulang. Namun yang menjadi hambatan terletak dalam kesepakatan besarnya nilai ganti rugi dan kurangnya pemahaman dari masyarakat selaku pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah terhadap arti pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa terhadap perbedaan ukur terhadap ganti rugi kepada masyarakat Padangsari dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007.Kata Kunci : Perbedaan Data Fisik, Hasil Ukur dan Ganti RugiPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1128
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BATIK PLUMPUNGAN ( STUDI KASUS DI KOTA SALATIGA)
Authors: Octaviany Antoneyte 
Published: May 2024

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu hak kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual atau akal seseorang, berupa; pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dimana untuk mewujudkannya memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Salah satu contoh dari hasil kekayaan intelektual seseorang itu adalah motif dasar batik Plumpungan. Batik ini memiliki motif yang unik, karena memakai motif yang berasal dari gambar Prasasti Plumpungan yang merupakan bukti sejarah terjadinya Kota Salatiga. Keunikan inilah yang harus tetap dijaga, dilestarikan dan dilindungi oleh berbagai pihak.Dilihat dari uraian di atas, maka perumusan masalah dan tujuan dari penulisan ini adalah melihat bagaimana Eksistensi batik Plumpungan di Kota Salatiga, usaha-usaha dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga dalam pemberian Perlindungan Hukum atas batik Plumpungan tersebut.Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dimana prosedurnya dimulai dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif mengingat data yang dikumpulkan bersifat deskriptif analitis.Eksistensi atau keberadaan bati Plumpungan di Kota Salatiga masih kurang dikenal oleh masyarakat kota Salatiga, walaupun sudah didaftarkan motif batik ini masih sangat rentan dengan praktek peniruan (plagiat), karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menghargai hasil karya intelektual orang lain. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga untuk mengembangkan usaha batik Plumpungan ini adalah masalah dana atau pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha. Menurut penulis untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu dilakukan sosialisasi pemakaian batik Plumpungan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, BatikPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1130
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA OTENTIK DENGAN MEMASUKKAN KETERANGAN TIDAK BENAR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010)
Authors: Yuristiani Santik 
Published: May 2024

Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, mengenai akibat hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta partij yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar. Kemudian mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap keterlibatan Notaris yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta partij yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar serta penjatuhan sanksi pidana bagi Notaris tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akibat hukum dari seorang Notaris dalam pembuatan akta partij yang tidak memasukkan keterangan para pihak dengan benar maka aktanya bisa dibatalkan oleh Hakim di Pengadilan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap keterlibatan Notaris yang memuat keterangan tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 266 ayat (1), yaitu “turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”.
ASPEK HUKUM PENGGUNAAN LAMBANG GARUDA PADA MEDIA CETAK (Studi Pada Majalah RENVOI),
Authors: Fransisca Hardiyanti 
Published: May 2024

Penggunaan lambang Garuda Pancasila telah diatur dalam UUD NRI 1945 , PP No. 43 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketidakkonsistenan dalam berbagai undang-undang ini menarik untuk diteliti terutama saat digunakan sebagai cover pada media cetak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan lambang Garuda Pancasila sebagai huruf O pada majalah RENVOI. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, bersumber dari data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan wawancara. Sementara metode analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa118penggunaan lambang burung Garuda telah melanggar Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2009, melanggar Pasal Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009 huruf g dan melanggar Pasal 57 huruf c UU No. 24 Tahun 2009. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas perkara No. 4/PUU-X/2012 telah mengabulkan adanya uji materi terhadap Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga penggunaan lambang Garuda Pancasila sebagai huruf O pada majalah RENVOI tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Sementara berdasarkan syarat-syarat pendaftaran merek, Majalah RENVOI dengan lambang burung Garuda Pancasila sebagai huruf O tidak memiliki kekuatan hukum.
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL
Authors: ADI SAPUTRA ANGGI 
Published: May 2024

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah.Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis konsep menurut Hukum Islam dalam pembagian harta bersama dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Tegal serta mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Tegal dan solusinya. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menekankan kepada hukum saja tetapi juga kenyataan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembagian harta bersama akibat perceraian untuk saat ini sudah cukup baik dalam pelaksanaannya yakni harta asal kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan dan harta bersama di bagi 2 antara pihak suami dan pihak istri pasca perceraian. Ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembagian harta perkawinan, yaitu: Hambatan faktor Intern antara lain adalah tingkat kesadaran hukum para pihak dan faktor ekonomi. Hambatan faktor ekstern antara lain adalah: benda atau objek, tanggung jawab dari para pihak. Solusi dari hambatan tersebut adalah penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi di Kelurahan,kemudian melalui lembaga pengadilan jika keluran tidak berhasil memberikan solusi.
Природничі теренові дослідження воєнного часу в Україні: зміни пріоритетів
Authors: Загороднюк Ігор Володимирович 
Published: May 2024

У статті кризові явища проаналізовано в системі координат, що визначають актуальність та цінність поточних природничих досліджень, зокрема досліджень фауністичних угруповань та окремих популяцій у їхньому природному середовищі (з увагою до ссавців). Згасання парадигми вивчення унікальності регіональних біот та все більшої деталізації даних і уваги до загрожених видів поступово привело до визнання незворотності втрат рідкісних видів і появи видів-вселенців — процесів, що посилюються потужними кліматичними змінами, а отже, до важливості аналізу ротації біоти та механізмів підтримання вихідного стану угруповань. Локдаун під час пандемії ковіду та нова хвиля агресії з боку РФ з окупацією 20 % території України, що супроводжується руйнуваннями екосистем, надвисокою смертністю всього живого й незворотними порушеннями природних комплексів, призвели до деактуалізації багатьох попередніх напрямів досліджень і усвідомлення потреби суттєвих змін у визначенні дослідницьких пріоритетів. Серед важливих особливостей — увага до вже наявних матеріалів, зокрема й колекцій, дистанційних досліджень, баз даних, прикладних аспектів дослідження, а також до вивчення змін біоти і довкілля, спричинених, зокрема, веденням бойових дій.
Productive Zakat Model: Economic Empowerment for Post-COVID-19 Recovery in Indonesia
Authors: Arifqi Moh. Musfiq , Sofyan Ayi , Mayaningsih Dewi , Fitriyah Rizka 
Published: May 2024

Indonesia's economic landscape has been significantly impacted by the COVID-19 pandemic, both at micro and macro levels. To address these challenges, it is imperative to implement optimal and sustainable financial management strategies. Given Indonesia's predominantly Muslim population, the development of an Islamic financial system, including the use of Zakat as a distribution instrument, holds great potential. As an obligation for Muslims, Zakat can be a highly productive means of addressing the country's economic challenges. This study proposes a model for economic empowerment through productive Zakat to effectively address the impact of the COVID-19 pandemic on the Indonesian economy. The research methodology utilized a library research approach with descriptive qualitative methods. Data was meticulously collected from various sources including books, articles, journals, news, homepages, and other scientific references. The management of productive Zakat has great potential for contributing to the economic recovery of Indonesia after the COVID-19 pandemic. Productive Zakat involves an economic empowerment model that has personal and spiritual dimensions, and its impact on social life is significant. The management of productive Zakat is a support system for the better and sustainable development of Indonesia's economy.
The Making of a Best Seller
Authors: Hyman Philip , Hyman Mary 
Published: May 2024

Best selling “how to” books often change in the course of time but how, when and why they change can be difficult to determine. Not only might the author and publisher be jointly responsible for modifying a book’s content but, to complicate matters further, many successful books were “pirated” in the past, violating the equivalent of today’s copyright laws. It was not rare for such pirate editions to modify the original text, in some instances even “improving” on the original. This study of an eighteenth-century cookbook, La Cuisinière bourgeoise – one of the best-selling cookbooks ever published in France – calls attention to the many ruses used by the author, the authorised publisher, and their unauthorized competitors to attract new readers, and to the difficulties historians may encounter when using these books as primary source material for their research.
Continued care and provision of glasses are necessary to improve visual and academic outcomes in children: Experience from a cluster-randomized controlled trial of school-based vision screening
Authors: Nishimura Mayu , Wong Agnes , Maurer Daphne 
Published: May 2024

Abstract
Objective
To assess the effectiveness of a kindergarten vision screening program by randomly assigning schools to receive or not receive vision screening, then following up 1.5 years later.

Methods
Fifty high-needs elementary schools were randomly assigned to participate or not in a vision screening program for children in senior kindergarten (SK; age 5‒6 years). When the children were in Grade 2 (age 6‒7 years), vision screening was conducted at all 50 schools.

Results
Contrary to expectations, screened and non-screened schools did not differ in the prevalence of suspected amblyopia in Grade 2 (8.6% vs. 7.5%, p = 0.10), nor prevalence of other visual problems such as astigmatism (45.1% vs. 47.1%, p = 0.51). There was also no difference between screened and non-screened schools in academic outcomes such as the proportion of children below grade level in reading (33% vs. 29%) or math (44% vs. 38%) (p = 0.86). However, more children were wearing glasses in screened than in non-screened schools (10.2% vs. 7.8%, p = 0.05), and more children reported their glasses as missing or broken (8.3% vs. 4.7%, p = 0.01), suggesting that SK screening had identified successfully those in need of glasses. Examination of individual results revealed that 72% of children diagnosed and treated for amblyopia in SK no longer had amblyopia in Grade 2.

Conclusion
The prevalence of amblyopia and other visual problems was not reduced in Grade 2 by our SK vision screening program, perhaps because of poor treatment compliance and high attrition. The results suggest that a single screening intervention is insufficient to reduce visual problems among young children. However, the data from individuals with amblyopia suggest that continuing vision care and access to glasses benefits children, especially children from lower socioeconomic class.
Diabetes mellitus and odontogenic infections: a life threatening combination in Ludwig's angina
Authors: Kumari Anjana , Maan Arvinder Singh , Singh Satinderpal , Saran Simerpreet Kaur 
Published: May 2024

Background: The present study was a prospective study which was aimed to assess the risk factors, microbiological profile, management strategies of Ludwig’s angina patients and its association with odontogenic infections and diabetes mellitus.
Methods: The study population consisted of 40 patients of Ludwig’s angina those presented to and were managed in the department of ENT, Government Medical College, Amritsar, Punjab, India, from January 2022 to May 2023. All the patients exhibiting clinical symptoms and signs of Ludwig’s angina were examined and a detailed history of the duration of each symptom, present and past illness, dental infection, throat infection, diabetes mellitus was taken.
Results: It was observed that in 85% cases of Ludwig’s angina history of dental infection was present. History of diabetes mellitus was present in 50% cases followed by tooth extraction (10%). Streptococcus viridans was found in 22.5% patients, Staphylococcus aureus (12.5%) and no growth was seen in 52.5% cases. Major co-morbidity was diabetes mellitus (50%), followed by HIV and HCV infections in 15% patients. Surgical drainage was performed in 90% cases including tracheostomy in 12.5% cases rest 10% patients were treated medically.
Conclusions: Uncontrolled diabetes mellitus, delayed treatment of odontogenic infection complicates the management of Ludwig’s angina and leads to life threatening complications. Ludwig’s angina should be actively treated as a surgical and medical emergency in which incision and drainage is required as early as possible. Tracheostomy should be considered as an emergency measure to relieve the respiratory obstruction.
The normative reference value of the L test in older adults of age group 60 to 70 years of elderly adults: a cross-sectional study
Authors: Katalkar Priyadarshani , Yadav Pooja 
Published: May 2024

Background: Walking speed assessments are thought to predict eventual health outcomes and patient quality of life when assessing the physical mobility of an individual. Such performance measurements are functional and objective which gives us accurate interpretation to anticipate future goals. The L-test is a feasible, easy administration in clinical setup would be quick and effortless for physiotherapist professionals. As there is no normative value of L- the test that could interpret the score of the test, our study focuses on finding the cut-off value in older adults aged 60-70 years.
Methods: We conducted a cross-sectional study from January 2021 to June 2021 in Mumbai, India. A total of 200 participants were selected based on inclusion criteria. The study used an L-shaped path that is 20 meters long which goes 3 meters straight, then a right turn, followed by 7 meters straight. The subjects walked along the marked pathway and the test completion time was noted.
Results: A notable difference was found between the male and female participants with a p value of 0.015 and the test duration for males was 19.15 (16.87-22.64) seconds and for females was 20.22 (18.03-23.94) seconds. A positive weak correlation was found between the body mass index (BMI) and duration. Also, a positive weak correlation was found statistically significant between the age and duration of the test.
Conclusions: The study showed that there is an increased time duration of the L test with advancing age and BMI.