bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Architecture of Temples at Higher Educational Institutions of St Petersburg of the Late 20th – Early 21st Century (Free-Standing Temples)
Authors: Шкотов С.С. 
Published: April 2024

В статье рассмотрена архитектура современных отдельно стоящих храмов при высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, как осуществленных, так и не осуществленных. Проанализированы их стилевые особенности и объемно-пространственное решение. На основании анализа отмечены произведения, представляющие важное значение для современной церковной архитектуры.
The article examines the architecture of modern free-standing temples at higher educational institutions of St Petersburg, both implemented and not implemented. Their stylistic features and spatial solution are analyzed. Based on the analysis, the works of great importance for modern church architecture are marked.
Bazar Produk UMKM Desa Gunung Manik Upaya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Keluarga
Authors: Utami Arie Susetio , Johan  , Nurudin Arif , Kartini Nuri 
Published: April 2024

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) tahun 2022 adalah untuk menciptakan hubungan antara dunia akademik dan masyarakat melalui pemanfaatan pengalaman melalui kegiatan Bazar Desa yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Kegiatan Bazar bertujuan untuk mewujudkan ide-ide inovasi, untuk memasarkan produk-produk UMKM lokal yang dapat dipromosikan secara lebih luas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan pedampingan pembuatan produk UMKM dengan memberikan produk pudding enjoy, bofeci (boba coffre Ciraja) dan sapu sangkir.
Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan
Authors: Rasyid Rizani  , Ahmadi Hasan  , Masyithah Umar  
Published: April 2024

Abstract
This paper discusses the integration of moral justice, legal justice, and social justice in court decisions. The author begins by explaining the various theories of justice, both from Western and Islamic perspectives. The ideal court decision is one that balances these three principles of justice, but achieving this balance is not easy. Prioritizing legal certainty may neglect moral and social justice, while prioritizing moral and legal justice may neglect social justice. The author aims to describe and analyze how these three principles of justice can be integrated in court decisions for the benefit of the community. The paper includes a literature review, defining key terms such as integration, moral justice, legal justice, social justice, and court decisions. The author also discusses related writings on the concept of justice. The writing method used is library research supported by an empirical normative approach to a case. The paper addresses the difficulty of harmonizing the three principles of justice.
Keywords: Integration, Justice, Moral, Decision, Court

Abstrak
Tulisan ini membahas tentang integrasi keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial dalam putusan pengadilan. Penulis mengawalinya dengan menjelaskan berbagai teori keadilan, baik dari perspektif Barat maupun Islam. Putusan pengadilan yang ideal adalah putusan yang dapat menyeimbangkan ketiga prinsip keadilan tersebut, namun untuk mencapai keseimbangan tersebut tidaklah mudah. Mengutamakan kepastian hukum dapat mengabaikan keadilan moral dan sosial, sementara mengutamakan keadilan moral dan hukum dapat mengabaikan keadilan sosial. Penulis bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana ketiga prinsip keadilan tersebut dapat diintegrasikan dalam putusan pengadilan untuk kepentingan masyarakat. Tulisan ini mencakup tinjauan pustaka, mendefinisikan istilah-istilah kunci seperti integrasi, keadilan moral, keadilan hukum, keadilan sosial, dan putusan pengadilan. Penulis juga membahas tulisan-tulisan terkait mengenai konsep keadilan. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang didukung oleh pendekatan normatif empiris terhadap suatu kasus. Tulisan ini membahas tentang sulitnya menyelaraskan ketiga prinsip keadilan tersebut.
Kata Kunci: Integrasi, Keadilan, Moral, Putusan, Pengadilan
Tinjauan Teori Al-Mashlahah Al-Buthi Terhadap Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perjanjian Internasional
Authors: Achmad Shobirin Hasbulloh  , Ahmadi Hasan  , Masyithah Umar  
Published: April 2024

Abstract
This paper discusses children's rights in the perspective of Islamic law and international treaties and compares them using al-Buthi's al-mashlahah theory contained in his book entitled "Dlawābith al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islāmiyyah" with the aim of knowing which perspective is more accommodating to the benefit of children. This type of research is library research with a qualitative approach. According to al-Buthi, al-mashlahah becomes a proof if it is in line with maqashid al-syariah, does not contradict the Qur'an, does not contradict the Prophetic Hadith, does not contradict qiyas, and does not eliminate stronger benefits or commensurate benefits. Children's rights in the perspective of Islamic law include rights before birth and rights after birth. International treaties (Convention on the Rights of the Child) pay more attention to children's rights when they are born, so that many children's rights are forgotten. The provisions of Islamic Law regarding children's rights before and after birth are more in line with al-Buthi's al-mashlahah theory than the Convention on the Rights of the Child because they are in line with maqāshid al-syarî'ah. Children's rights should not only be in line with the child's benefit in the world, but must also be in line with the benefit for him in the hereafter. Islam has established the rights of children that benefit them in this world and in the hereafter.
Keywords: Al-Buthi, Al-Mashlahah, Children's Rights, Islam, Convention

Abstrak:
Tulisan ini membahas hak anak dalam perspektif hukum Islam dan perjanjian internasional dan membandingkan antara keduanya menggunakan teori al-mashlahah al-Buthi yang termuat dalam kitab yang berjudul “Dlawābith al-Mashlahah fî al-Syarî’ah al-Islāmiyyah” dengan tujuan untuk mengetahui perspektif mana yang lebih mengakomodir kemaslahatan bagi anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Menurut al-Buthi, al-mashlahah menjadi hujjah jika selaras dengan maqashid al-syariah, tidak bertentangan dengan al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis nabawi, tidak bertentangan dengan qiyas, dan tidak menghilangkan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemaslahatan yang sepadan. Hak anak dalam perspektif hukum Islam meliputi hak sebelum dilahirkan dan hak sesudah dilahiran. Perjanjian internasional (Konvensi Hak Anak) lebih memperhatikan hak anak saat telah dilahirkan saja sehingga banyak sekali hak anak yang terlupakan. Ketetapan Hukum Islam mengenai hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan lebih sesuai dengan teori al-mashlahah al-Buthi daripada Konvensi Hak Anak karena sejalan dengan maqāshid al-syarî’ah. Hak anak seyogyanya tidak hanya sejalan dengan kemaslahatan anak di dunia, melainkan juga harus selaras dengan kemaslahatan untuknya di akhirat. Islam telah menetapkan hak anak yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat.
Kata Kunci: Al-Buthi, Al-Mashlahah, Hak Anak, Islam, Konvensi
Romantika Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Authors: Gusti Muhamad Shadiq  , Ahmadi Hasan  , Masyithah Umar  
Published: April 2024

Abstract
This paper discusses marriage in Indonesia, focusing on interfaith marriages. While the Marriage Law does not explicitly regulate interfaith marriages, the Civil Registration Law allows for them to be registered with a court order. However, the issuance of SEMA Number 2 of 2023 prohibits courts in Indonesia from granting applications for interfaith marriages. The paper also acknowledges the diversity of religions in Indonesia and emphasizes that every Indonesian citizen has the right to enter into marriage, regardless of their religion. The Marriage Law states that marriage is the bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and lasting family based on God Almighty. The validity of marriage is based on the religion/belief of the individuals involved. If a person's religion prohibits them from marrying someone of a different religion, the marriage would be considered invalid. Overall, the paper highlights the complexities and challenges surrounding interfaith marriages in Indonesia.
Keywords: Marriage, different, religion, Indonesia

Abstrak:
Penelitian ini membahas pernikahan di Indonesia, dengan fokus pada pernikahan beda agama. Meskipun UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, UU Adminduk mengizinkan pernikahan beda agama untuk didaftarkan dengan penetapan pengadilan. Namun, penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melarang pengadilan di Indonesia untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. SEMA tersebut juga mengakui keragaman agama di Indonesia dan menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan, terlepas dari agama mereka. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabsahan pernikahan didasarkan pada agama/kepercayaan masing-masing individu yang terlibat. Jika agama seseorang melarang mereka untuk menikah dengan orang yang berbeda agama, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti kompleksitas dan tantangan seputar pernikahan beda agama di Indonesia.
Kata Kunci: Perkawinan, beda, agama, indonesia
Implementasi Laporan Keuangan Syariah Dan Pengelolaan Dana Untuk Pengembangan Fungsi Masjid Yang Berkelanjutan
Authors: Abd. Adim  , Ahmadi Hasan  , Masyithah Umar  
Published: April 2024

Abstract:
This research highlights the importance of mosque management based on Shariah principles, particularly in the implementation of financial reporting and fund management. Through qualitative research methods, the researcher identified instances where several mosques exhibited negligence in managing community funds that did not align with Shariah principles. The study emphasizes the urgency of implementing Shariah-compliant financial reporting as a tool to communicate sustainable values in line with Shariah objectives. It underscores the significance of Shariah accounting standards and practices as a foundation to ensure sustainable mosque management aligned with the principles of goodness, truth, and beauty in Islam.
Keywords: Implementation, finance, Shariah, funds, mosque.

Abstrak:
Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan masjid berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, terutama dalam implementasi laporan keuangan dan pengelolaan dana. Melalui metode penelitian kualitatif, peneliti mengidentifikasi bahwa beberapa masjid mengalami kelalaian dalam pengelolaan dana umat yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Studi ini menekankan urgensi penerapan laporan keuangan Syariah sebagai alat komunikasi nilai keberlanjutan yang sejalan dengan tujuan Syariah. Penelitian ini menyoroti pentingnya standar dan praktek akuntansi Syariah sebagai landasan untuk memastikan pengelolaan masjid yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan, kebenaran, dan keindahan dalam Islam.
Kata Kunci: Implementasai, keuangan, syariah, dana, mesjid
Prosedur Pelaksanaan Lelang Di KPKNL Kanwil Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Authors: Muhammad Iqbal  , Anwar Hafidzi  , M. Hanafiah  
Published: April 2024

Abstract
This study aims to understand the procedures for implementing auctions at the KPKNL Regional Office of Banjarmasin sharia economic law perspective, as well as understanding how Islamic law views the implementation of these auctions and helps Muslim communities understand what auctions are like in the spirit of Islam. to better understand. Auctions in Islam are generally allowed as long as the auction is carried out with the pillars, the conditions are met, and there is no injustice. Although some scholars prohibit the auction, the majority of scholars are of the opinion that it is permissible to conduct the auction. The method used in this research is qualitative method. Data collection is done by interview, observation, and documentation techniques conducted by researchers. The implementation of the Banjarmasin Regional KPKNL auction in 2023, the Banjarmasin Regional KPKNL implemented a security deposit system and a limit value to avoid the practice of Najasy and Tadlis to ensure that the implementation of the Banjarmasin KPKNL auction was carrout in accordance with Islamic law review.
Keywords: Auction, Law, Knowledge

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL Kanwil Banjarmasin dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang tersebut dan membantu masyarakat muslim memahami seperti apa lelang dalam semangat Islam. untuk lebih memahami pelelangan, dalam Islam pada umumnya diperbolehkan sepanjang pelelangan dilakukan dengan rukun, syarat-syaratnya terpenuhi, dan tidak ada kezaliman. Meskipun sebagian ulama melarang pelelangan, namun mayoritas ulama berpendapat boleh melakukan pelelangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Penyelenggaraan lelang KPKNL Kanwil Banjarmasin, KPKNL Kanwil Banjarmasin menerapkan sistem uang jaminan dan nilai limit untuk menghindari praktik Najasy dan Tadlis guna memastikan pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan tinjauan hukum Islam.
Kata Kunci: Lelang, Hukum, Pengetahuan
Interfaith Marriages: Navigating Psychological and Legal Complexities in Light of Religious Norms and National Laws
Authors: Aldi Saputra  
Published: April 2024

Abstract
The relationship between religious people attracts attention because of the diversity of their communities. Interfaith marriages, especially among the wealthy and celebrities, are becoming a common phenomenon. Liberal views in favour of religious differences in marriage receive attention, but it is important to understand the true views of Islam. This literature research uses literature study methods, evaluating research results, reports, and scientific journals as primary data, as well as legal regulations and books as secondary data. Content analysis is used to obtain an image without the intervention of the researcher. The impact of interfaith marriages, such as psychological and juridical aspects, shows complexity. Islam's ban on interfaith marriage and the Marriage Act asserts the necessity of conforming to religious law. However, social realities can give rise to legal problems of registration of children and division of inheritance. In conclusion, interfaith marriages reflect psychological and legal challenges. A deep understanding of religious norms, national laws, and local community dynamics is crucial for dealing with the complexity of issues that arise.
Keywords: Laws on Marriages Different Religions
Abstrak
Hubungan antar umat beragama menarik perhatian karena keberagaman masyarakatnya. Pernikahan beda agama, terutama di kalangan kaya dan selebriti, menjadi fenomena yang umum. Pandangan liberal yang mendukung perbedaan agama dalam pernikahan mendapat perhatian, namun penting memahami pandangan Islam yang sejati. Penelitian literatur ini menggunakan metode studi literatur, mengevaluasi hasil penelitian, laporan, dan jurnal ilmiah sebagai data primer, serta peraturan hukum dan buku sebagai data sekunder. Analisis isi digunakan untuk mendapatkan gambaran tanpa campur tangan peneliti. Dampak pernikahan beda agama, seperti aspek psikologis dan yuridis, menunjukkan kompleksitas. Larangan Islam terhadap pernikahan lintas agama dan Undang-Undang Perkawinan menegaskan keharusan sesuai dengan hukum agama. Namun, realitas sosial dapat menimbulkan masalah hukum pencatatan anak dan pembagian warisan. Kesimpulannya, pernikahan beda agama mencerminkan tantangan psikologis dan hukum. Pemahaman mendalam terhadap norma agama, hukum nasional, dan dinamika masyarakat setempat krusial untuk menangani kompleksitas isu-isu yang muncul.
Kata Kunci: Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama
Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena Barambangan dalam Adat Banjar
Authors: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.  , Mujiburohman Abas, M.A., Ph.D  
Published: April 2024

Abstract
This study explores the Barambangan phenomenon in Banjar Customary Law during household crises in South Kalimantan. The research aims to understand the contributing factors to Barambangan and highlight misconceptions in society regarding its association with divorce. The research methodology involves case studies and a review of Indonesian marriage law, focusing on the conditions of ta'lik (conditional divorce).The results indicate that Barambangan often arises from economic difficulties, lack of communication within families, and third-party interventions. Despite physical separation, Barambangan is not divorce but a reconciliation process facilitated by third-party mediation. Societal views equating Barambangan with divorce lack legal basis, especially within the context of Law No. 1/1974.
In the context of Islamic law, family conflicts should be resolved through active negotiation and mediation by family or community leaders. In conclusion, Barambangan is not an automatic sign of divorce but a process toward reconciliation. A clear understanding of the distinction between Barambangan and divorce is crucial to avoid misconceptions in society.
Keywords: Banjar, law, barambangan

Abstrak
Penelitian ini mengkaji fenomena Barambangan dalam Hukum Adat Banjar selama krisis rumah tangga di Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami faktor-faktor penyebab Barambangan dan menyoroti pandangan masyarakat yang keliru tentang hubungannya dengan perceraian. Metode penelitian melibatkan studi kasus dan tinjauan terhadap hukum perkawinan Indonesia, dengan fokus pada kondisi ta'lik (perceraian berdasarkan syarat tertentu).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Barambangan sering disebabkan oleh kesulitan ekonomi, kurangnya komunikasi dalam keluarga, dan campur tangan pihak ketiga. Meskipun fisik terpisah, Barambangan bukanlah perceraian, melainkan proses rekonsiliasi dengan upaya mediasi oleh pihak ketiga. Pandangan masyarakat yang menyamakan Barambangan dengan perceraian tidak berdasar hukum, terutama dalam konteks UU No. 1/1974. Dalam konteks hukum Islam, konflik keluarga seharusnya diselesaikan melalui negosiasi dan mediasi aktif oleh tokoh keluarga atau masyarakat. Kesimpulannya, Barambangan bukanlah tanda otomatis perceraian, melainkan proses menuju perdamaian. Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara Barambangan dan perceraian penting untuk menghindari pandangan keliru di masyarakat.
Kata kunci: Banjar, Hukum, barambangan
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Padat Karya Tunai Desa Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam (Studi Kasus Desa Banua Lawas Kabupaten Kotabaru)
Authors: Hairullah Fazry , Ansharullah  
Published: April 2024

Empowerment of poor communities is an initiative from individuals or groups to improve the quality of life, both socially and economically. This research focuses on exploring efforts to empower poor communities through village cash-intensive programs, by analyzing the economic perspective of Islamic development in Banua Lawas Village, Kotabaru. This research method is field in nature with a descriptive approach, carried out in Banua Lawas Village, Kelumpang Hulu District, Kotabaru Regency, South Kalimantan. The informants consisted of 12 people, including 2 village officials and 10 village cash labor program workers. Data was collected through interviews and documentation. The research results show that the village cash-intensive program has succeeded in empowering poor communities according to the theory of Jim Ife and Frank Tesoriero. The village government acts as a facilitator, educator, representative and technology supporter to achieve the program's objectives. Empowerment of poor communities is in accordance with the concept of Islamic development economics by M. Umer Chapra, by fulfilling the principles of monotheism, rububiyah, khalifah, and takziyah, as well as achieving Islamic economic goals, including fulfilling basic needs, increasing human dignity, sustaining life, and advancing community spirituality.
Keywords: Community Empowerment; Poor, Village Cash Labor Intensive; Qualitative; Islamic Economics

Abstrak
Pemberdayaan masyarakat miskin adalah inisiatif dari individu atau kelompok untuk meningkatkan kualitas kehidupan, baik secara sosial maupun ekonomi. Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui program padat karya tunai desa, dengan menganalisis perspektif ekonomi pembangunan Islam di Desa Banua Lawas, Kotabaru. Metode penelitian ini bersifat lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dilaksanakan di Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Informan terdiri dari 12 orang, termasuk 2 aparatur desa dan 10 pekerja program padat karya tunai desa. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program padat karya tunai desa berhasil memberdayakan masyarakat miskin sesuai teori Jim Ife dan Frank Tesoriero. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, edukator, representatif, dan pendukung teknologi untuk mencapai tujuan program tersebut. Pemberdayaan masyarakat miskin sesuai konsep ekonomi pembangunan Islam oleh M. Umer Chapra, dengan memenuhi prinsip tauhid, rububiyah, khalifah, dan takziyah, serta mencapai tujuan ekonomi Islam, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan martabat manusia, keberlanjutan hidup, dan kemajuan spiritualitas masyarakat.
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat;Miskin, Padat Karya Tunai Desa; Kualitatif; Ekonomi Islam
A physical fitness–evaluation system for outstanding Chinese male boxers
Authors: Wu Guodong , Guo Yuqiang , Zhang Liqin , Chen Chao 
Published: April 2024

Background
We sought to create a system to evaluate the physical fitness of outstanding Chinese male boxers that included an evaluation index, fitness level criteria, and modeling. This system was then used to assess athletes’ physical fitness and development.

Methods
Documentation, expert interviews, questionnaires, measurements, and statistical analyses were used in this study.

Results
The physical fitness evaluation system included the following three components: (1) body shape indexes (n = 4) including the backhand upper arm circumference differential, finger span height, Cottrell index, and pelvic width/shoulder width × 100; (2) body function indexes (n = 4) including relative maximum anaerobic power, relative maximal oxygen uptake, and creatine kinase and testosterone concentrations; and (3) athletic quality indexes (n = 9) including the speed strength index, the backhand straight punch strength, 3-min cumulative punching force, backhand straight punch reaction time, backhand straight punch speed, 30-m sprint, 9-min double shake jump rope, 1-min double shake jump rope, and sitting forward bend tests. A five-point grading system to evaluate physical fitness was established and an evaluation model was proposed.

Conclusions
The reference values were determined to be objective and effective using a back substitution process. Individual and differential assessments reflected the athletes’ level of physical fitness. The critical values were established under the best and worst conditions and the optimal values were found to be valid and effective.