bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
A Critical Discourse Analysis of the Civil Judgment of “The Besieged City” Copyright Infringement Case
Authors: Ren Qing 
Published: April 2024

Based on Fairclough’s three-dimensional model, this paper sets out to give a critical discourse analysis of the civil Chinese judgment of“The Besieged City”Copyright Infringement Case by adopting a descriptive and explanatory approach. This study analyzes the main linguistic manifestations of power asymmetries in the language of a civil judgment and investigates how the power relations among different participants are shown in the social court context. It is found that address forms, formal words, nominalization, modality, imperatives and ellipsis are the main linguistic manifestations of power asymmetries among court participants. The interpretation and explanation of the situational court context manifests to a certain extent the encoding power relations, and such social structure of power relations help shape the discourse of judgment, and the discourse itself reinforces the enactment of the power relations. It is hoped that the findings of the present research may provide legal professions with new insights into drafting and reading judgments and provide reference for legal laypersons to have a critical understanding of civil judgments whenever they become a reader of this kind of judicial genre.
marcador discursivo por lo menos en el español de Buenos Aires: de la cantidad mínima a la atenuación
Authors: Funes María Soledad 
Published: April 2024

En el marco del Enfoque Cognitivo Prototípico (Langacker, Lakoff, Hopper, entre otros), el presente trabajo propone el análisis del marcador discursivo por lo menos en el español de Buenos Aires. Se sostiene que por lo menos manifiesta desde valores más concretos (cantidad mínima) hasta valores más pragmáticos (atenuación) en un continuum semántico-pragmático en el que estos significados se relacionan entre sí mediante el atributo de [+imprecisión], que aporta la preposición por. Sobre la base de estos significados, puede describirse el comportamiento sintáctico discursivo que manifiesta por lo menos. De acuerdo con cada contexto de uso, por lo menos se comporta como reformulador o focalizador. No se hallaron ejemplos en el corpus que puedan asociar el marcador a una función de tematizador (esto es, un conector que introduce información conocida que no persiste en el discurso siguiente). En cuanto a las funciones discursivas, por lo menos se comporta como un focalizador cuando presenta valor de cantidad —porque introduce información nueva que persiste a la derecha, sin presencia de pausa—, mientras que funciona como reformulador cuando se usa como estrategia de atenuación —ya que introduce información conocida que persiste, y que aparece generalmente entre pausas—. Para comprobar las hipótesis, se analizan ejemplos extraídos del corpus oral preseea-Buenos Aires.
Media Aplikasi Pembelajaran Matematika dengan Teori Belajar Ausubel Pada Materi KPK dan FPB
Authors: Utami Ni Putu Sri , Agustika Gusti Ngurah Sastra 
Published: April 2024

Penelitian pengembangan ini dilaksanakan berdasarkan kesulitan guru dalam mengembangkan media pembelajaran dimasa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rancang bangun, serta mengetahui validitas media aplikasi pembelajaran matematika berorientasi teori belajar ausubel materi KPK dan FPB. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model ADDIE. Subjek penelitian yang digunakan yaitu para ahli dan siswa. Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan metode non tes dengan instrument berupa kuesioner/angket. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian pengembangan iniberupa rancang bangun mediaaplikasi pembelajaran matematika berorientasi teori belajar ausubel materi KPK dan FPB dibuat berdasarkan tahapan model ADDIE yang terdiri dari (a) tahap Analyze, (b) tahap Design, (c) tahap Development, (d) tahap Implementation, (e) tahap Evaluation. Media aplikasi pembelajaran matematika berorientasi teori belajar ausubel materi KPK dan FPB dikatakan layak didasari oleh penilaian yang dilakukan oleh para ahli dan siswa. Hasil penilaian ahli isi mata pelajaran sebesar 86,36% dengan kualifikasi baik, hasil penilaian ahli desain pembelajaran sebesar 93,75% dengan kualifikasi sangat baik, hasil penilaian ahli media pembelajaran sebesar 91,66% dengan kualifikasi sangat baik, hasil uji coba perorangan sebesar 93,70% dengan kualifikasi sangat baik, dan hasil uji coba kelompok kecil sebesar 92,86% dengan kualifiikasi sangat baik. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan aplikasi pembelajaran matematika berorientasi teori belajar ausubel materi KPK dan FPB layak digunakan.
Model Problem Based Learning Berbantuan Penilaian Proyek Terhadap Kompetensi Pengetahuan IPA Kelas V SD
Authors: Srinadhi Ni Made , Negara I Gst. Ag. Oka 
Published: April 2024

Rendahnya tingkat pemecahan masalah pada siswa terhadap kompetensi pengetahuan IPA. Hal ini dikarenakan kurangnya variasi dalam pemanfaatan model pembelajaran saat kegiatan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh yang signifikan model Problem Based Learning berbantuan Penilaian Proyek terhadap kompetensi pengetahuan IPA Kelas V SD. Penelitian ini merupakan penelitian semu menggunakan desain nonequivalent control group design. Populasi penelitian ini seluruh kelas V SD sebanyak 8 kelas. Sampel ditentukan dengan teknik cluster random sampling diperoleh kelas V SD sebagai kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol. Data kompetensi pengetahuan IPA diperoleh dengan metode tes berupa tes objektif. Selanjutnya dianalisis dengan uji-t polled varians. Nilai Rata-rata kompetensi pengetahuan IPA kelompok eksperimen yaitu 81,122 dan kelompok kontrol yaitu 74,750. Berdasarkan analisis menggunakan uji t diperoleh thitung sama dengan 3,426 dengan taraf signifikansi 5% (0.05) dan dk sama dengan 75 diperoleh nilai ttabel sama dengan 1,992. Oleh karena thitung sama dengan 3,426 lebih dari ttabel sama dengan 1,992 maka H0 ditolak Ha diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan kompetensi pengetahuan IPA kelompok yang dibelajarkan menggunakan model Problem Based Learning berbantuan penilaian proyek dan kelompok yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional pada kelas V SD. Simpulan terdapat pengaruh yang signifikan model problem based learning berbantuan penilaian proyek terhadap kompetensi pengetahuan IPA kelas V SD.
Model Problem Based Learning Berbantuan Media Mind Mapping Terhadap Kompetensi Pengetahuan IPS
Authors: Pramitha Gusti Ayu Kade Winda , Sujana I Wayan 
Published: April 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model Problem Based Learning berbantuan media Mind Mapping terhadap kompetensi pengetahuan IPS pada siswa kelas V SD. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu serta menggunakan rancangan penelitian yaitu Nonequivalent Control Group Design. Populasi yang digunakan merupakan seluruh siswa kelas V SD yang memiliki jumlah 242 siswa. Penentuan sampel yaitu dengan teknik cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini merupakan siswa kelas V memiliki jumlah 39 siswa sebagai kelompok yang dibelajarkan dengan model Problem Based Learning berbantuan media Mind Mapping serta siswa kelas V SDN dengan jumlah 38 siswa sebagai kelompok kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Pengumpulan data dengan metode tes dalam bentuk tes objektif pilihan ganda. Data dianalisis menggunakan statistik inferensial uji-t. Hasil diperoleh nilai rata-rata gain skor kompetensi pengetahuan IPS pada kelompok yang dibelajarkan dengan model Problem Based Learning berbantuan media Mind Mapping yaitu 0,460 sedangkan pada kelompok yang menggunakan pembelajaran konvensional yaitu 0,273. Dari analisis data diperoleh hasilnya yaitu thitung sama dengan 5,757 lebih dari ttabel sama dengan 1,980 dengan taraf signifikansi 5% serta dk =75. Berdasarkan kriteria pengujian, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Simpulan bahwa terdapat pengaruh model Problem Based Learning berbantuan media Mind Mapping terhadap kompetensi pengetahuan IPS siswa kelas V SD.
Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbantuan Permainan Edukasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas V
Authors: I Gede Darma Susila  , Wiarta I Wayan , Agustika Gusti Ngurah Sastra 
Published: April 2024

Hasil belajar matematika masih belum semuanya mencapai KKM karena pemahaman tentang matematika belum dijelaskan dengan mudah. Sehingga perlu memaksimalkan penggunaan model dan media yang disenangi dan mudah dipahami dalam penerapan konsep-konsep pembelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang signifikan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan permainan edukasi terhadap hasil belajar kelas V SD. Jenis penelitian yakni eksperimen semu dengan desain nonequivalent control group design. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini yakni kelas V SD sebagai kelompok eksperimen serta kelas V SD sebagai kelompok kontrol. Metode pengumpulan data menggunakan metode tes. Data yang terkumpul dinormalisasikan menggunakan gain skor kemudian dianalisis menggunakan statistik inferensial uj-t. Nilai rerata gain skor hasil belajar matematika kelompok eksperimen adalah 0,580 lebih dari nilai rerata gain skor hasil belajar matematika kelompok kontrol yaitu 0,350. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh thitung sama dengan 38,92742 dan ttabel pada taraf signifikansi 5% sama dengan 1,99547, sehingga thitung lebih dari ttabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika kelompok yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan permainan edukasi dengan kelompok yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional. Simpulan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan permainan edukasi berpengaruh terhadap hasil belajar matematika kelas V SD.
On the issue specificity of criminal proceedings concerning minors
Authors: Ilchenko O. V. , Tkachenko O. A. 
Published: April 2024

The article is devoted to the study of the specifics of criminal proceedings involving minors, in the context of the norms of national legislation and certain scientific works. It has been determined that the special procedural position of children in criminal proceedings is determined by the age peculiarities of these субʼєктів. The actual international standards concerning the procedure of criminal procedural activity in proceedings involving minors are considered. It is noted that at the national level, the specificity of proceedings in cases of minors is represented primarily in the isolation of the legislative regulation of criminal procedural relations with the participation of these individuals, as evidenced by the provisions of Chapter 38 of the Criminal Procedure Code of Ukraine «Criminal proceedings against minors.».
During the study, the opinions of domestic scientists on the most problematic issues related to the procedural features of criminal proceedings against persons who have not reached the age of majority were analyzed. As a result of a comprehensive analysis of the legal norms of criminal procedural legislation, it was proved that certain procedures and rules of criminal proceedings are adapted specifically to the needs of minors, although their basis are general legal norms. In particular, this fact is evidenced by the dualistic representation of the interests of the juvenile suspect and the accused, the special субʼєктний composition of the participants in criminal proceedings against minors and certain specific aspects both at the stage of pre-trial investigation of juvenile crimes and during subsequent court proceedings. The article also identified a number of problematic aspects related to the implementation of these provisions at the practical level, in the context of which it is proposed to introduce certain additions and changes to the Criminal Procedure Code of Ukraine.
It is considered necessary to consolidate the special principles of criminal proceedings against minors at the legislative level in the form of a separate article. The conclusion focuses on the fact that despite the existence of certain shortcomings in the legal regulation of proceedings in cases of minors, the criminal procedure legislation of Ukraine is developing in the right direction.
Certain aspects of the realization of the suspect’s right to defense in the criminal process of Ukraine
Authors: Korniichuk D. V. 
Published: April 2024

The article is devoted to the consideration of certain aspects of the implementation of the suspect’s right to defense in the criminal process of Ukraine. It is noted that one of the principles of criminal proceedings is ensuring the right to defense. Thus, according to Article 20 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, a suspect, accused, acquitted, convicted person has the right to defense, which consists in giving him the opportunity to provide oral or written explanations about the suspicion or accusation, the right to collect and submit evidence, to take personal part in criminal proceedings, to use the legal assistance of a defender, as well as to exercise other procedural rights provided for by this Code.
The author emphasized the multifaceted approaches to defining the definition of «protection», which is evidenced by the diversity of viewpoints of scientists on this issue.
The article emphasizes that a person’s right to defense is connected with the initiation of criminal proceedings, namely from the time of entering information into the EDDR or informing a person of suspicion of committing a criminal offense and acquiring the status of a suspect.
The participation of a defense attorney in the criminal process is an important guarantee of ensuring the suspect’s right to defense. An essential feature of the lawyer’s procedural status is the obligation to use the procedural rights granted to him in the interests of his client.
It is noted that in European countries attention is paid to the principle of early access to legal aid. In order to effectively implement the suspect’s right to defense in the criminal process of Ukraine, it is also necessary to apply the precedent practice of the ECtHR.
The author draws attention to the fact that among the main violations related to the participation of the defense counsel in criminal proceedings, it is appropriate to single out: failure to ensure the mandatory participation of the defense counsel in cases provided for by law; restriction of the right to freely choose a defense counsel; obstacles to the implementation of procedural rights, which are associated with obtaining free legal aid.
Regulation of the institute of concepts in the active criminal procedure code of Ukraine
Authors: Lukyanchikov E. D. , Lukyanchikov B. E. , Mykytenko O. B. 
Published: April 2024

The article examines the issues related to the procedural institute of participation of concepts in criminal proceedings, its appearance, development and legislative regulation at different historical stages. It is noted that since its origin, this institution of procedural law has been observed as a guarantee of ensuring the rights and interests of participants of investigative actions against harassment by the investigating authorities. A number of procedural rules which contain information on the participation of concepts in pre-trial proceedings allow us to conclude that the institute of witnesses is present in the current Code of Criminal Procedure.
The authors analyse the opinions of scientists on the viability of keeping the institute of concepts in the current CPC, due to the modern technical opportunities for objective and complete fixation of the course and results of the investigative action. The authors conclude that the legislator has a reasonable attitude to the use of the traditional institute of concepts and the use of modern technical devices for recording investigative actions. The authors note that keeping the institute of concepts in the current CPC of Ukraine requires further regulation. The classification of a concept as a participant in criminal proceedings requires appropriate modifications to the CPC and an independent article among other participants in criminal proceedings. It is proposed to define this participant in the process in the relevant provision, indicating his procedural status (list of rights and obligations), the range of persons who cannot be involved as witnesses, and the right of participants to the investigative action to challenge the concept.
Based on the analysis of scientists’ opinions, doubts are expressed about the ability of concepts to create conditions for an objective and, moreover, proper proceeding of the investigative action, to ensure the legality of its performance. In most cases, witnesses are random persons who are not interested in the case. The author analyses the proposals of scientists regarding the competitive recruitment by local self- government authorities of individuals who are trustworthy and passing their lists to law enforcement authorities for the purpose of engaging concepts. The authors justify the proposals for further regulation of the institute of concepts.
International legal aspects of regulation of forced migration
Authors: Andriiv V. , Vakhoneva T. 
Published: April 2024

The article examines the peculiarities of the legal regulation of the international legal regulation of forced migration and the determination of prospects for its development. The opinion is expressed that the emergence of new technical means and methods of production, means of communication, changes in the social sphere of states, deformation of the geopolitical space and many other factors of a socio-economic and political nature caused the growth of migration flows in the world. It has been established that the state policy in the field of population migration is designed to ensure the regulation of population migration movements, overcoming their negative consequences both for the international community, each country in general, and each migrant in particular.
It is noted that the Universal Mechanism for the Protection of the Rights of Forced Migrants is based on the Convention Relating to the Status of Refugees of 1951 and the Protocol Relating to the Status of Refugees of 1967. In addition, it is emphasized that an important role in ensuring the international protection of refugees and asylum seekers is also played by the Recommendations acts adopted within individual UN bodies, as well as other universal documents supplementing the specified legal array.
Based on the analysis of scientific points of view and legislation, the author comes to the conclusion that the main norms of international and regional acts in the field of forced migration, which serve as guidelines for domestic systems of legislation and law enforcement, as well as for global tools for solving the problems of forced migration in general, are the principles non-discrimination, non-refoulement, family unity, interstate cooperation, international solidarity and observance of the best interests of the child. The need to create effective mechanisms for the implementation of international legal documents in the field of forced migration, to strengthen the international responsibility of states, and to determine the optimal methods of final or long-term solutions to the refugee problem was noted.
Legal behavior and human identity in the debate paradigm of the philosophy of law
Authors: Zharovska I. 
Published: April 2024

This article analyzes the peculiarities of the reflection of a person’s legal behavior in the light of various philosophical and legal scientific discourses. In general, the analysis of a person’s legal behavior in the debatable paradigm of the philosophy of law in the context of studying the problem of establishing legal cooperation illuminates the deep aspects of the interaction between the individual and the legal system. Philosophical concepts help to consider this topic on a metaphysical level, revealing the fundamental principles and moral aspects of legal behavior.
It was established that the primary springboard for considering behavior in the context of legal reality is its consideration through the ideological paradigm of human rights, since the concept recognizes the inalienability and inalienability of the rights of each person, justifying their fundamentality due to the presence of dignity inherent to each person. The main idea is that these rights are not only legal norms, but also a key element that forms personal dignity and freedom and express the personal identity of a person, and in evaluating human behavior, the role of the state and society in ensuring and protecting rights as an unconditional axiological determinants.
It is proved that a valid paradigm of reflection is the need to analyze behavior in the prism of a social contract, since the mutual agreement of people involves the exchange of a part of individual freedom for common order and security, ensured by the adoption of rules and obligations, which forms the basis for the creation of the state and the legal order. Thus, a person’s behavior is evaluated for its compliance with established rules and the ability to interact with other members of society in peace and mutual understanding.
It is motivated that the philosophical analysis of ethical-philosophical concepts in the context of human behavior defines two key areas - deontology and consequentology. Deontology, focusing on duties and rules, determines the morality of actions regardless of their consequences, indicating the obligation of ethical norms, and consequentology focuses on the consequences of actions as the main criterion for their moral evaluation, emphasizing the importance of positive results.