bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Bahan Ajar Inklusif Untuk Anak-Anak Dengan Spektrum Autism Di Kelas Reguler Sekolah Dasar: Sebuah Kajian Pustaka Penerapan Program Aba Dan Teacch
Authors: Fajarwati Desi , Baharudin  
Published: August 2024

Angka autisme menurut World Health Organization (WHO) per 2023 adalah 1 dari 100 anak, kemungkinan akan terus mengalami kenaikan. Anak Autism Spectrum Disorder (ASD) sebagai bagian dari masyarakat disabilitas berhak mendapat pendidikan sesuai dengan amanat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam berbagai deklarasi. Hadirnya Pendidikan inklusi merupakan solusi dari pemerataan pendidikan bagi kaum disabilitas termasuk anak ASD. Anak ASD dengan segala gejala perilakunya yang variatif memerlukan kajian lebih tentang kurikulum pembelajaran agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Maka tujuan dari artikel ini adalah memadukan penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai program pembelajaran anak ASD dalam sebuah Pendidikan inklusif yaitu program Applied Behavior Analysis (ABA) dan Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped children (TEACCH). Metode yang digunakan adalah studi pustaka pada jurnal-jurnal terkait ABA dan TEACCH serta Pendidikan inklusi anak ASD, penyaringan jurnal menerapkan metode InOrdinatio. Program ABA yang dipadukan dengan TEACCH diharapkan akan menjadi patokan kurikulum bagi pembelajaran anak ASD, disamping memadukan faktor ketrampilan pengajar melalui training dan dukungan orang tua serta keluarga dari anak ASD.
Kata Kunci : , , , , TEACCH
Peningkatan Hasil Belajar Siswa SMA pada Dimensi Tiga Melalui Model Pembelajaran PBL Berbantuan Alat Peraga
Authors: Nasution Nazla Khairani , Rahman Arief Aulia , Sianipar Bistok 
Published: August 2024

Sejumlah permasalahan dalam Dimensi Tiga mendorong para peneliti melakukan kajian yang beragam. Namun, masih sedikit peneliti yang mengintegrasikan anatara model pembelajaran dengan materi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peningkatan hasil belajar siswa melalui model PBL. Kami melakukan penelitian tindakan kelas bersama dengan guru di kelas atau dilokasi penelitian dengan melibatkan siswa di tingkat menengah atas. Data yang dikumpulkan berupa observasi, tes, angket dan dokumentasi. Kami menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif untuk mendeskripsikan temuan. Dari hasil tersebut, kami menemukan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa tentang Dimensi Tiga melalui model pembelajaran PBL. Lebih lanjut, peningkatan ini berdampak pada peningkatan aktivitas siswa dalam kelas serta meminimalkan kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah Dimensi Tiga.
Literature Review: Penggunaan Media Powtoon dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Mata Pelajaran Matematika
Authors: Norma Norma , Puji Pratiwi , S Putriyani , Nurdin Nurdin 
Published: August 2024

Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan media powtoon dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika. Pendekatan ini memungkinkan guru menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa yang beragam. Powtoon, sebagai alat visual dan animasi interaktif, memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman belajar matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi literatur yang ada tentang penggunaan media powtoon dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk mata pelajaran matematika, serta untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan potensi pengembangan di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode Tinjauan literatur (literature Review) menganalisis hasil penelitian terdahulu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan powtoon dalam mata pelajaran matematika. Sumber data yang digunakan meliputi artikel jurnal, kurun waktu 5 tahun terakhir untuk memastikan relevansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Powtoon dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pembelajaran matematika yang berdiferensiasi, dengan peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa sebagai salah satu kontribusi utamanya. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi guru dalam penggunaan teknologi ini.
RIGHTS OF MATERIAL TEST ON GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW IMPLEMENTATION
Authors: Lestari Sulistyani Eka 
Published: August 2024

A test on a law conducted by the Constitutional Court is not only always related to the substance of a law but it can also associate with the formation process of the law.Â This means that Constitutional Court tests a law both materially and formally.Â Testing on other regulations under legislation such as government regulation, Regulation of the President, and others carried out by the Supreme Court based on the Supreme Court Regulation Number 1 of 1999 on the Material Testing lawsuit.Â Especially on Government Regulation in Lieu of Law (Government Regulation), cannot be tested either by the Supreme Court and the Constitutional Court as it is temporary.Â The tests are carried out by non-justicial institution that their title depen on the institution that has the authority to conduct such testing. . This study uses the methodology of normative juridical deduction, the judicial approach. At the end of the discussion will be found the answer from the legal issues that the law of the State Administrai important role in the prevention and eradication of corruption. With prescriptions for a legal solution
KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI TERHADAP SENGKETA PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
Authors: MUSLIM BUCHORI , GUNAWAN BAMBANG PANJI 
Published: August 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kembali sengketa pertanahan yang merupakan bagian dari perbuatan hukum yang dapat menimbulkan dampak pada kerugian formil maupun metriil pada suatu kasus pertanahan secara serempak yang mempunyai aspek yuridis dalam hukum terkait TUN serta lingkungan hokum tentang perdata, disini banyak masyarakat dilema akan pengajuan perkara pertanahan ini di ajukan terhadap PN ( Pengadilan Negeri) atau PTUN. Studi kasus ini menganalisa Putusan pada PN Sidoarjo Nomor: 59/Pdt.G/2016/PN.Sda. (terkait kasus sengketa pertanahan). Perkara tersebut bermula dari akan diadakan pembebasan lahan seluas 6440 meter persegi bergua dalam mendirikan jalan tol SUMO terletak di Kel. Sepanjang, Kec. Taman serta bertempat di Kab. Sidoarjo, yang dimana ada yang mengklaim bahwa tanah yang akan di bangun jalan tol tersebut adalah milik Yayasan Dharma Provinsi JATIM yang dimana disebutkan dalam bukti seluas 22.320 meter persegi. Penulis dalam hal ini menganalisa kembali putusan pengadilan negeri sidoarjo terhadap sengketa pembatalan sertipikat hak atas tanah yayasan Dharma Provinsi Jawa Timur yang dimana sertipikat adalah produk hukum yang diterbitkan oleh pjabat TUN yaitu BPN kabupaten sidoarjo, maka seharusnya untuk pembatal sertipikat tanah tersebut adalah wewenang dari pengadilan TUN dan hal itu merupakan kompetensi absolut PTUN.
PERLINDUNGAN YURIDIS TENTANG KORBAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Authors: SUBANDRIO IMAM , GUNAWAN BAMBANG PANJI , SUPANGKAT AGUNG 
Published: August 2024

Masalah Penyalahgunaan obat terlarang/narkoba pada wilayah Indonesia adalah suatu pembahasan yang mendesak dan kompleks. Dalam dekade terakhir masalah ini telah menyebar luas. Hal tersebut dapat dijelaskan terkait adanya peningkatan angka penyalahgunaan/pengguna narkoba, berbarengan dengan jenis serta cara dalam berbagai pola dan terstruktur dalam sebuah sindikat terkait peemuan kasus-kasus tentang narkoba. Seluruh masyrakat secara internasional/mendunia akan berhadapan dengan situasi yang mengkhawatirkan akibat maraknya pengguna jenis obat-obatan terlarang. Kecemasan ini terus meningkat karena pengedaran narkoba yang merajalela yang menyebar ke semua kawasan masyarakat, diantaranya remaja. Perihal itu akan memberikan dampak pada semua lapisan kehidupan warga negara. Tingkah laku orang, terhadap ketidakpedulian terkait nilai serta norma yuridis dalam kehidupan masyarakat, adalah salah satu faktor pengguna narkotika di tingkat reamaja.Dengan adanya sosialisasi pemerintah tentang kesadaran hukum dan bahaya narkoba terhadap masyarakat terutama golongan remaja. Mampu meminimalisir penggunaan narkoba dan mempersempit ruang gerak pengedar narkoba.
PELAKSANAAN TANAH YANG DIDAFTARKAN ADAT DALAM SERTIFIKASI MASAL MELALUI PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA (PRONA)
Authors: Kintawan Mochamad Ramadhan , Sulaksono Agam , Suyatno Suyatno 
Published: August 2024

Program Agraria Nasional adalah kebijakan nasional di bidang pertanahan yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan land reform serta penyelesaian sengketa secara efisien dan ekonomis. Kekhawatiran utama yang diangkat adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas pertanahan melalui Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona) yang sesuai dengan tertib administrasi perpertanahanan; 2) Apa Akibat Hukum terhadap Pertanahan Hak Milik Adat yang diproses melalui Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona). Tipe penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan sekunder dan primer. Penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Hasil penelitian ini ialah bahwa pengukuran, pemeataan, pembukuan pertanahan, pendaftaran hak atas pertanahan, dan pengalihan hak tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pendaftaran pertanahan. Sertifikat hak milik yang sah berfungsi sebagai bukti kuat. Untuk memberikan hukum yang pasti bagi masyarakat pemilik pertanahan yang bersangkutan, maka diharapkan penyelenggaraan pendaftaran pertanahan melalui program apapun melalui Prona harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tertib administrasi pertanahan.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Authors: HARIYANTO MOCHAMAD IMAM , SUPANGKAT AGUNG , SASONGKO HARIADI 
Published: August 2024

Klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Ker ja sangat menyita perhatian publik. Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani per nah bersepakat untuk menunda pembahasan materi mengenai klaster ketenagakerjaan agar dibahas di akhir persidangan DPR. Konstelasi pen”olakan UU sedikit berubah setelah pertemuan beberapa perwakilan serikat pekerja dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan UU Cipta Kerja pada Agustus 2020. Dalam pertem uan itu, serikat pekerja bersama perwakilan Panja RUU Cipta Kerja menyepakati beberapa hal yang rencananya akan diadopsi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja. Penelitian ini mengg unakan metode metode yuridis normatif dan deskriptif anali”tik yaitu penel itian yang menekankan pada studi literatur dengan menggunakan bahan-bahan primer perundang-undangan, buku, literarur, internet atau sumber-sumber hukum yang masih ada kaitan nya dengan penelitian ini, kemudian disajikan dengan sistematis yang menjelaskan suatu keadaan hingga dapat ditarik suatu kesim”pulan yang relevan. Permasalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Und ang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 13 tah”un 2003 dimana UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan batas waktu PKWT yang sebelumnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Und”ang No. 13 tahun 2003 dimana implikasi dari hilangnya ayat-ayat ini sangatlah serius. Selain menghilangkan jangka waktu maksimal dan batasan perpanjangan, ketentuan baru ini juga menghilangkan kesempatan pekerja untuk berubah status dari pekerja ko ntrak menjadi pekerja tetap. Padahal, posisi pekerja dalam status kerja kontrak jauh lebih rawan dibanding deng an pekerja tetap. Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Tenaga Kerja di Ind onesia Pasca Putu san Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yakni: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terla lu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU ABORSI YANG KORBANNYA DIBAWAH UMUR
Authors: PUSPITARANI KIREY DIAN , GUNAWAN BAMBANG PANJI , SUPANGKAT AGUNG 
Published: August 2024

Suatu tindakan aborsi yang dilakukan anak dibawah umur dan pidana bagi orang yang memberikan bantuan atau turut serta dalam proses aborsi. Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja dapat berakibat fatal jika ditiru anak dibawah umur. Dengan meraka mengikuti adegan porno yang dapat diakses dengan mudah dan bebas dari unggahan jejaring sosial. Hal ini menyebabkan meningkatnya wanita hamil diluar nikah yang pada akhirnya melakukan aborsi, ditambah lagi aborsi bisa berdampak sangat buruk bagi kesehatan rahim wanita dan berujung kematian.Menurut Pasal 364 KUHP, seorang wanita atau orang yang mendukung dalam menggugurkan kandungan dengan sengaja dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang prinsipnya mengacu pada setiap perbuatan aborsi. Kehamilan yang disebabkan oleh kondisi genetik yang signifikan dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki yang membuat bayi tidak layak untuk hidup di luar kandungan, atau kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan, yang dapat mengakibatkan tekanan psikologis bagi korban perkosaan,
TINJAUAN YURIDIS HAK MEWARISI OLEH ANAK ANGKAT ATAS ADANYA HIBAH WASIAT
Authors: AKBAR SULTHAN AL , ZAMRONI M , SUYATNO SUYATNO 
Published: August 2024

Studi Tinjauan Yuridis Hak Mewarisi Oleh Anak Angkat Atas Adanya Hibah Wasiat memiliki tujuan untuk mengetahui sebuah proses pengangkatan anak supaya anak tersebut mendapatkan kedudukan hukum yang sudah sah dan untuk megetahui pelaksanaan hibah wasiat anak angkat untuk memperoleh harta warisnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif dari segi hukum dan menggunakan informasi dari perpustakaan ataupun tulisan-tulisan yang bisa disebut dengan literatur. Yaitu cara penyelesaian suatu persoalan dengan mencari informasi dari sumber-sumber yang sudah pernah dibuat. Sebuah proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan lisan dan juga dihadiri dua orang saksi dan di hadapan notaris. Selain itu proses pengangkatan anak bisa dilakukan dengan cara pengajuan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan negeri setempat dengan sayrat-sayarat atau berkas-berkas yang sudah ditentukan untuk proses tersebut, agar anak angkat tersebut memperoleh kepastian hukum yang sah. Status hukum perdata mengecualikan hak waris anak angkat. Anak angkat tetap memiliki status yang sama dengan anak kandung..
ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA NO BRASIL, ANTES E DEPOIS DA LEI 14.443/2022
Authors: Almeida Wendell Mascarenhas de Oliveira , Andrade Lucas Duarte , Pimentel Márcia Sento Sé Magalhães , Nunes Tamires Soares , Oliveira Giulia Magno Rocha de , Santana Bianca Oliveira , Silva Roberto de Barros 
Published: August 2024

Introdução: O planejamento familiar permite a regulação da fecundidade e prole da parte de um casal através de meios como as esterilizações cirúrgicas (laqueadura e vasectomia). Em 2022 foi publicada a Lei 14.443/2022, que reduziu a idade mínima de elegibilidade para tais procedimentos de 25 para 21 anos, e revogou a necessidade de aprovação prévia de ambos os cônjuges. Mudanças legislativas como esta são capazes de impactar diretamente na demanda por tais procedimentos, o que torna a análise da incidência das esterilizações cirúrgicas ao longo do tempo valiosa para os gestores das políticas públicas de saúde. Objetivo: Comparar a incidência de esterilizações cirúrgicas realizadas no Brasil e analisar o número de procedimentos realizados no setor público e privado um ano antes e um ano após a implementação da Lei 14.443/2022. Métodos: Estudo ecológico de séries temporais com dados do TabNet (DATASUS) no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, segundo as variáveis ano, mês, procedimento realizado (vasectomia, laqueadura e parto com laqueadura) e incidência. Os dados foram analisados segundo os testes de normalidade de Shapiro-Wilk, regressão linear, Mann-Whitney U, e autocorrelação de Durbin-Watson, e posteriormente tabulados. Foram utilizadas as plataformas JASP e Jamovi. Resultados: Os procedimentos passaram de 192.522 antes da lei para 248.754 depois da lei. A vasectomia aumentou de 62.320 para 63.682, a laqueadura tubária de 66.978 para 94.287, e o parto cesáreo com laqueadura tubária de 63.224 para 90.785. O coeficiente de determinação (R2) sugeriu que 52,5% da variação nas taxas de vasectomias pode ser explicada pelo modelo com a vigência da lei, bem como 68,8% para as laqueaduras. Foi verificada autocorrelação em ambos os procedimentos. Conclusão: A implementação da Lei 14.443/2022 foi associada a um aumento significativo no número de esterilizações cirúrgicas realizadas no Brasil, com destaque para o crescimento observado nas laqueaduras tubárias e nos partos cesáreos com laqueadura. O aumento mais expressivo nos procedimentos realizados no setor público reflete o impacto direto da legislação sobre a oferta e a demanda desses serviços. Embora os modelos de regressão tenham mostrado uma forte correlação entre a nova lei e o aumento nas taxas de esterilização, a presença de autocorrelação nos resíduos sugere que fatores adicionais podem estar influenciando essas tendências. Esses achados ressaltam a importância de monitorar e ajustar continuamente as políticas de saúde para garantir que elas atendam às necessidades da população de maneira eficaz e equitativa.
A conservative immersed boundary method for the multi-physics urban large-eddy simulation model uDALES v2.0
Authors: Owens Sam O. , Majumdar Dipanjan , Wilson Chris E. , Bartholomew Paul , van Reeuwijk Maarten 
Published: August 2024

Abstract. uDALES is an open-source multi-physics microscale urban modelling tool, capable of performing large-eddy simulation (LES) of urban airflow, heat transfer, and pollutant dispersion. We present uDALES v2.0, which has two main new features: (1) an improved parallelisation that prepares the codebase for conducting exascale simulations and (2) a conservative immersed boundary method (IBM) suitable for an urban surface that does not need to be aligned with the underlying Cartesian grid. The urban geometry and local topography are incorporated via a triangulated surface with a resolution that is independent of the fluid grid. The IBM developed here includes the use of wall functions to apply surface fluxes, and the exchange of heat and moisture between the surface and the air is conservative by construction. We perform a number of validation simulations, ranging from neutral, coupled internal–external flows and non-neutral cases. We observe close agreement with the relevant literature, both in cases in which the buildings are aligned with the Cartesian grid and when they are at an angle. We introduce a validation case specifically for urban applications, for which we show that supporting non-grid-aligned geometries is crucial when solving surface energy balances, with errors of up to 20 % associated with using a grid-aligned geometry.
The role of atmospheric conditions in the Antarctic sea ice extent summer minima
Authors: Mezzina Bianca , Goosse Hugues , Klein François , Barthélemy Antoine , Massonnet François 
Published: August 2024

Abstract. Understanding the variability of Antarctic sea ice is still a challenge. After decades of modest growth, an unprecedented minimum in the sea ice extent (SIE) was registered in summer 2017, and, following years of anomalously low SIE, a new record was established in early 2022. These two memorable minima have received great attention as single cases, but a comprehensive analysis of summer SIE minima is currently lacking. Indeed, other similar events are present in the observational record, although they are minor compared to the most recent ones, and a full analysis of all summer SIE minima is essential to separate potential common drivers from event-specific dynamics in order to ultimately improve our understanding of the Antarctic sea ice and climate variability. In this work, we examine sea ice and atmospheric conditions during and before all summer SIE minima over the satellite period up to 2022. We use observations and reanalysis data and compare our main findings with results from an ocean–sea ice model (NEMO–LIM) driven by prescribed atmospheric fields from ERA5. Examining SIE and sea ice concentration (SIC) anomalies, we find that the main contributors to the summer minima are the Ross and Weddell sectors. However, the two regions play different roles, and the variability of the Ross Sea explains most of the minima, with typical negative SIE anomalies about twice as large as the ones in the Weddell Sea. Furthermore, the distribution of SIC anomalies is also different: in the Weddell Sea, they exhibit a dipolar structure, with increased SIC next to the continent and decreased SIC at the sea ice margin, while the Ross Sea displays a more homogenous decrease. We also examine the role of wintertime sea ice conditions before the summer SIE minima and find mixed results depending on the period: the winter conditions are relevant in the most recent events, after 2017, but they are marginal for previous years. Next, we consider the influence of the atmosphere on the SIE minima, which is shown to play a major role: after analyzing the anomalous atmospheric circulation during the preceding spring, we find that different large-scale anomalies can lead to similar regional prevailing winds that drive the summer minima. Specifically, the SIE minima are generally associated with dominant northwesterly anomalous winds in the Weddell Sea, while a southwesterly anomalous flow prevails in the Ross Sea. Finally, we investigate the relative contribution of dynamic (e.g., ice transport) and thermodynamic (e.g., local melting) processes to the summer minima. Our results indicate that the exceptional sea ice loss in both the Ross and Weddell sectors is dominated at the large scale by thermodynamic processes, while dynamics are also present but with a minor role.
Survival Politics and Sacrificial Transmediation: Liu Xiaobo and Signature Event Context
Authors: Admussen Nick 
Published: August 2024

ABSTRACT
This article interrogates the medial politics of 2010 Nobel Prize laureate Liu Xiaobo through a re-situation of Marc Abélès’s concept of “survival politics.” It understands Liu’s energetic self-representation in multiple media as an attempt to produce a usable Derridean signature, connections between texts and contexts that allow for cohesion inside endangered communities, as well as methods by which to contest dominant narratives. By reading Liu’s graduate thesis, “Aesthetics and Human Freedom,” alongside Derrida’s essay “Signature Event Context,” this article theorizes that minoritarian discourses that face erasure often choose vigorous transmedial production, self-sacrificially constraining their own freedoms in order to work toward the improbable appearance of signed texts. The article finishes by raising the possibility that the politics of authenticity and hypervisibility in contemporary African American intellectual culture are also interpretable through the lens of self-sacrificial hypermediation.