bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERTANAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH
Authors: Herry Musleh 
Published: November 2015

Since the reformation era, the government made the revolution in government administration to develop Indonesia. One of the revolutions is the issuance of Law no. 32 of 2004 on Regional Government; the authority of land is one of the law components. Previously, the authority of land is centered in the central government. Conversely, through the Article 10 paragraph (3) of Law No. 32 of 2004 on regional autonomy, the authority of the land sector should be submitted to the local government for its more understanding about the land nowadays. The transfer of authority is one of development step in Law aspect in Indonesia. Sejak era reformasi bergulir, pemerintah melakukan revolusi dibidang administrasi pemerintahan guna memajukan Negara Indonesia. Salah satu revolusi yang terjadi adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dibidang pertanahan. Semula kewenangan bidang pertanahan ini urusannya berada di pemerintah pusat. Namun di era reformasi ini melalui Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, kewenangan bidang pertanahan sudah seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi pertanahan tersebut. Pengalihan kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari langkah pembangunan di bidang hukum di Indonesia.
PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Rifiani Dwi 
Published: November 2015

early marriage is a social phenomenon that commonly happens in all places. This sort of marriage is like iceberg phenomenon which emerges a little bit in the surface, it is rarely exposed, but it is commonly practiced in wider community. if we trace the historical root of early marriage practice in Indonesia, particularly in Javanese island, it has been practiced by the ancestors. in their context, there is a negative stigma for a woman if she marries in the late age among the community. This article will discuss the phenomenon in Islamic law perspective. Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagai fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan dini di Indinesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negative jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Tulisan ini akan mendiskusikan fenomena pernikahan dini dalam konteks hukum Islam.
REKONSTRUKSI BATAS USIA PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA
Authors: Khairiyati Rahmah Nur Fadhilah, 
Published: November 2015

Konsep batasan usia perkawinan anak dalam fikih bervariasi. Begitu pula terjadi inkonsistensi konsep batasan usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia perpektif fikih perlu segera dilakukan dengan cara: Pertama, upaya penyeragaman usia anak dalam peraturan perundang-undangan; Kedua, Pemberian izin dispensasi dengan syarat yang ketat dan sebaiknya diberi batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kedua konsep ini, dilihat dalam bingkai maslahah yang menjadi tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah). The concept of age limitation to marry for children in fiqh is varied. There is also an inconsistency on the marriage age limitation in regulation. Therefore, it is a need to reconstruct the concept in Indonesian national law based on fiqh perspective through these following steps; first, there is an effort to make similar limitation on age to marry in regulation; second, the issuing of age dispensation under strict requirements such as giving the limit 16 years old for woman and 19 years old for man. Both of the concept can be look at the merit frame which is the objective of Islamic law (maqashid al-syari’ah).
ضرورات الجهاد وأهدافه في اإلسالم
Authors: Moftah Mohamed Omar , Mousa Abdussomad , Dawelnou Elsaddig 
Published: November 2015

Melalui jihad, dalam Islam, manusia tidak pernah dipaksa untuk mendkong kepercayaannya seperti yang digambarkan oleh orang-orang Timur dan para penulis barat. Ini kerana cubaan-cubaan dari Barat yang tidak mempercayai dan tidak senang akan konsep tersebut, yang menular dalam hubungan individu dan kumpulan seperti mana di kalangan negeri dan negara sekitarnya; itulah hasil racun yang ditabur oleh media barat tentang jihad. Tujuan jihad, pada mulanya ialah membuang kuasa seseorang ke atas seseorang yang lain, dan pemujaan seseorang ke atas yang lain. Individu kemudiannya menjadi bebas untuk memilih kepercayaan yang mereka mahu. Dalam Islam, tujuan jihad adalah menghentikan penyerang, memaksa ketua yang zalim untuk berhenti, menyokong yang benar, dan membolehkan seseorang yang tidak mendapat keadilan untuk mendpatkan semula haknya. Itulah tujuan-tujuan jihad yang murni dan luhur. Oleh itu, adalah perlu untuk kita bergantung kepada kaedah pencerakinan dan penyimpulan dalam menganalisa ayat Al-Qur’an dan apa yang telah dikembangkan oleh Sunnah yang suci.أن مفهوم الجهاد ابتداء هو إزالة حاكميه البشر للبشر، وعبودية اإلنسان لإلنسان،وترك األفراد أحراراً الختيار العقيدة التي يريدونها بمحض إرادتهم ، ألن هدف اجلهاد يف اإلسالم هو ردع املعتدي وكف الظامل ونصرة احلق واإلنصاف للمظلوم ، لذلك كان من الضروري االعتماد علي املنهج التحليلي واالستقرائي يف حتليل آيات القرآن والسنة النبوية، ومن أهم نتائج هذه الورقة البحثية هي إن الجهاد هو إعالء كلمة اهلل في األرض وإقرار منهجه في الحياة وحماية المؤمنين من أن يفتنوا عن دينهم ، وغرض ذلك رفع الظلم علي بين البشر، ألن األمة اليت حتسن صناعة املوت يهب اهلل هلا احلياة العزيزة يف الدنيا والنعيم اخلالد يف اآلخرة ، وما الوهن الذي أذلنا أال حب الدنيا وكراهية املوت فاعدوا أنفسكم لعمل عظيم واحرصوا على املوت توهب لكم احلياة .
MENGHINDARI KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Authors: Sugianto Sugianto 
Published: November 2015

Bentuk kekerasan sering dialami oleh seorang anak baik secara fisik maupun non fisik. Pasca pemberlakuan UU No. 23 tahun 2002 terntang perlindungan anak, pemerintah senantiasa dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya kekerasan. Bentuk perlindungan anak selain diwujudkan dalam bentuk pencegahan melalui pemberlakuan sanksi, juga diwujudkan dalam bentuk pembinaan yang perlu melibatkan berbagai pihak. Meskipun demikian, ternyata bentuk kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, sehingga anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya secara patut masih sering terabaikan. Apapun yang menjadi penyebab, tentu tidak lepas dari implementasi undang- undang yang belum terjalan secara baik. Violence is mostly experienced by a child physically and non-physically. After the implementation of regulation Number 23 year 2002 on children protection, government is demanded to give the protection for the children from the danger of violence. The form of protection can be a prevention through the implementation of sanction and education which invites the participation from all parties. However, violence is still experienced by children that their rights are still ignored mostly. That is due to the implementation of regulation Number 23 year 2002 has not run well.
IMPLEMENTASI NILAI TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI DOMPET DHUAFA DAN PONDOK PESANTREN TEBUIRENG
Authors: Sudirman Sudirman 
Published: November 2015

This study raises the issue of the implementation of Total Quality Management’s values for waqf management. The research aims to investigate the efforts of Dompet Dhuafa and Pondok Pesantren Tebuireng in terms of focus on customers, continuous improvement, and total involvement.The study is a kind of economic research in Islamic law. The data are collected through interview, observation, and documentation. Waqf management carried out by Dompet Dhuafa and Pondok Pesantren Tebuireng are described and analyzed comparatively using Total Quality Management theory as a tool for analysis. The findings of this study are as follows. 1) In the area of focus on customers, Dompet Dhuafa and PP Tebuireng provide sufficient services for customers. 2) In the point of process improvement, Dompet Dhuafa and PP Tebuireng make several efforts to improve their performance. 3) In total involvement, Dompet Dhuafa and PP Tebuireng engage the elements of organizations, including leaders, workers, and partners. Penelitian ini mengangkat masalah pelaksanaan nilai-nilai Total Quality Management untuk manajemen wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Dompet Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng dalam hal fokus pada pelanggan, perbaikan terusmenerus, dan keterlibatan total.Penelitian ini merupakan jenis penelitian ekonomi dalam hukum Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Waqf manajemen dilakukan oleh Dompet Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng diuraikan dan dianalisis relatif menggunakan teori Total Quality Management sebagai alat untuk analisis. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Dalam bidang fokus pada pelanggan, Dompet Dhuafa dan PP Tebuireng menyediakan layanan yang memadai bagi pelanggan. 2) Dalam hal perbaikan proses, Dompet Dhuafa dan PP Tebuireng membuat beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja mereka. 3) Dalam keterlibatan total, Dompet Dhuafa dan PP Tebuireng melibatkan unsur organisasi, termasuk pemimpin, pekerja, dan mitra.
PEMBERDAYAAN UMKM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MELALUI PRINSIP BAGI HASIL
Authors: Bhakti Rizki Tri Anugrah , Bakri Mochammad , Hamidah Siti 
Published: November 2015

This article describes the micro, small and medium enterprises (SMEs), which has high ability to absorb labor market, as many as 97.3% from the total labor force working. However, the role of micro, small and medium enterprises (SMEs) in the reality have difficulties in some factors, one of the factor is capital issues. This is where Syariah financial institution with the profit sharing principal to be expected become ideal solution, this because on the financing use the profit sharing principal. Observing phenomenon as above it is necessary to have assessment on few point area, first, implementation of financing on Syariah financial institution in the Malang City perceived become ideal solutions. Second, the factors which become the barrier on implementation of financing on Syariah financial institution in Malang City. Third; the right solution to overcome the barrier factors on the implementation at Shariah financial institution in Malang City concerning exact profit sharing principal. Artikel ini membahas tentang kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia yang cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Namun peran tersebut dalam kenyataannya terkendala oleh beberapa hal, diantaranya permasalahan modal. Disinilah peran Lembaga Keuangan Syari’ah dengan pembiayaan berprinsip bagi hasil sangat diharapkan. Mengamati fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal; pertama, pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di kota Malang yang dirasa ideal bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kedua, faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil, dan ketiga, solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Kota Malang berkenaan dengan prinsip bagi hasil yang ideal tersebut.
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI YAYASAN ASH SHAHWAH (YASA) MALANG
Authors: Toriquddin Moh. , Rauf Abd. 
Published: November 2015

This research aims at describing modern management of zakat. Zakat management means the activity of managing zakat based on management principles, such as planning, organizing, actuating and controlling. The research describes Yayasan Ash Shahwah(YASA) in implementing these management principles. The research is a qualitative study. The data are collected through three stages: interview, observation, and documentation. The data in this study consists of three parts: primary, secondary and tertiary. The collected data are analyzed by using the theory of George R. Terry on Management. The findings show that YASA is a quite professional zakat institution. It has applied the principles of modern management. As a result, it has won the attention of people and has successfully collected more than Rp. 1.7 billion each year. Penelitian ini membahas tentang manajemen zakat modern. Manajemen zakat modern dimaksud adalah pengelolaan zakat dengan menggunakan dasar-dasar teori manajemen seperti planning, organizing, actuating dan controlling.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Yayasan Ash Shahwah melakukan planning, organizing, actuating, dan controlling dalam menjalankan organisasi zakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yakni, data primer, skunder dan tertier. Data yang terkumpul dianalisis dengan teori George R. Terry tentang Manajemen.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa YASA merupakan lembaga pengelola zakat yang cukup professional. Mereka telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern sehingga kepercayaan masyarakat begitu besar dan penghimpunan dana ZIS tiap tahun tidak kurang dari Rp. 1.7 milyar.
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH
Authors: Huda Alamul 
Published: November 2015

Women movement in contemporary context is a ovement which has value, meaning and its own’s potential. The movement covers several factors in society, and one of them is women’s effort and strenght in improving living standart of the society. Furthermore, actualization of this empowerment is in forms of building and developing women cooperative institution as a medium for increaing economics’ welfare of socety. The succes of that cooperative institution gives proof and important meaning of the influence and the present of women in the middle of society as well as deconsts doubt stigma towards women’s role and their strenght. Then, phenomenollogy, the existence of women cooperative institution is the actualization of role and economics empowerment of society by women is the proof of women’s strenght in social realm and society. Gerakan perempuan dalam konteks kekinian adalah gerakan yang memiliki nilai, arti dan potensi tersendiri. Hal ini meliputi sekian banyak factor di dalam masyarakat, dan salah satu diantaranya adalah daya ikhtiyar dan upaya kekuatan perempuan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, aktualisasi pemberdayaan ini adalah dalam bentuk pendirian dan pengembangan koperasi wanita sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesuksesan yang ditunjukkan oleh koperasi wanita ini memberi bukti dan arti penting, makna pengaruh dan kehadiran perempuan di tengah masyarakat, sekaligus mendobrak stigma keraguan akan peran dan kekuatan perempuan. Selanjutnya, secara fenomenologis, eksistensi koperasi wanita adalah aktualisasi peran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh perempuan merupakan bukti akan kekuatan perempuan dalam ranah social dan masyarakat.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM OPERASIONALISASI PEMERINTAH DI BIDANG PERLINDUNGAN HAK ANAK
Authors: Sukadi Imam 
Published: November 2015

The lack of realization in state’s responsibility above waif in government operationalization due to the absence of good governance institutionalization in government system, absence of government strong will in waif care. Moreover, few constraints that happen in Indonesia’s child rights protection especially waif rights, such as : the implementation of law enforcement itself, related to the law enforcer capacity, facilities and its supporting infrastructure, the ineffectiveness of full government program due to the low level of Indonesian economic capacity, lack of society knowledge especially parents above child’s rights, lack of understanding and related institution and society above provisions on the International Convention on the Rights of the Child, lack of establish in inter social coordination and government yet between social organization and inter sectored and international cooperation. Kurangnya terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep good governance dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah: Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya, Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah, Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang Hak Anak, Kurangnya pemahaman dan instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, Koordinasi antarorganisasi sosial dan pernerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik
تنجيم القرآن الكريم و تدريج في التشريع : دراسة تحليلية و قعية حول التدريج في التشريع بين القرآن الكريم
Authors: Hamdan Ali 
Published: November 2015

Al-Qur’ân al-Karîm di turunkan bertahap, mulai dari satu hingga sepuluh ayat, berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan yang muncul ke permukaan, sekaligus memenuhi keinginan ummat. Ketika turun ayat, sahabat segera menghafal, memahami sekaligus mengamalkan. Tujuan al-Qur’ân di turunkan bertahap adalah menetapkan hati sekaligus mengawal missi Nabi SAW dan juga sahabatnya, sekaligus mempelajari hukum,mengenal sistem serta bersikap dengan akhlaq al-Qur’ân. Selain itu, tujuan yang paling urgen adalah bertahap dalam penerapan hukum. pengertian at-Tadarruj “melalui suatu tempat setahap demi setahap”, yang kemudian lebih familiar dipakai dalam kaitannya dengan hukum-hukum Allah SWT, berupa perintah dan larangan serta halal dan haram. Hal itu terangkum dalam beberapa hal, seperti kaitannya dengan Iman yang di haramkan bercengkerama dengan orang yang belum beriman, berkenaan dengan ibadah seperti Shalat dan Puasa, mu’amalat seperti pengharaman riba, jinayat seperti qhishas dan juga hukuman bagi pelaku zina, larangan seperti mengkonsumsi khamar, perintahNya seperti Jihad. at-Tadarruj telah berdampak terhadap kehidupan ummat dari berbagai sisi, seperti edukasi, psikologi dan juga sosial. Hal itu terangkum dalam rahmat Allah terhadap ummat ini yang mengayomi kondisional dan adat istiadat saat itu sehingga mereka tidak lari dari Islam, akan tetapi mencintainya sehingga termasuk dalam keluarga besar Islam.نزل القرآن الكريم آية آية مفرقا حتى عشر آيات على الأكثر إجابة على الوقائع والقضايا والطلب التي تقع على المسلمين. وإذا نزلت الآيات فسارع الصحابة على حفظها وفهم معانيها والعمل على حكمها. والقصد من إنزاله منجما تثبيت فؤاد النبي ( ص ) وأصحابه، كما كان التعليم من أحكامه والتنظم بأحواله والتخلق بأخلاقه، وأبرزه هو التدرج في التشريع. والتدرج هو المواضع التي يمر عليها السيل شيئا فشيئا. ثم عرف مصطلاح التدرج على التشريع من أوامره ونواهيه والحلال والحرام التي تطبق الله تعالى على الأمة تدريجيا. وأجمالا، منها: تتعلق في شؤون الإيمان مثل تحريم موالاة المسلمين للكافرين، وفي شؤون العبادات مثل الصلاة والصوم، المعاملات مثل تحريم الربا، الجنايات مثل القصاص في القتلى وعقوبة الزنا، وفي نواهيه مثل تحريم الخمر، وبأوامره مثل الجهاد. تنجيم القرآن الكريم وتدريج تشريعه قد تؤثر على قلوب الأمة على صعيد التربوية، وناحية الاجتماعية، وناحية النفسية، وخلاصة هذا الأثار ما هي إلا بيان رحمة الله بهذه الأمة، حيث أن الله سبحانه وتعالى يراعي أحوال الناس وعاداتهم ويتدرج معهم رحمة بهم حتى لا ينفروا من الإسلام، بل يحببهم به حتى يكونوا من أهله.
URGENSI FATWA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM
Authors: Syuhadak Faridatus 
Published: November 2015

The discussion of this writing is about the role of fatwa in the development of Islamic law. Fatwa is the product of mujtahids’thought to answer particular problems which emerge among societies. Fatwa is closely related to pro and contra differences, it is due to several factors, namely: different reference or quotation of hadits because of condition and place, the difference of understanding the text, methodology, socio-cultural levels, socio-historical and social stratification of the society where mujtahids live and the subjectivity of imams. Owever, the difference becomes a contribution within the development of Islamic law itself.due to the dispute, new ideas or thoughts emerge in Islamic law, as a result, Islamic law can be dynamic law and it can be applied for long. Pembahasan dalam tulisan ini adalah tentang peranan fatwa dalam perkembangan Hukum Islam. Fatwa merupakan produk dari pemikiran para Mujtahid untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Fatwa tidak dapat terlepas dari perbedaan pro dan konta. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor ; perbedaan rujukan atau kutipan nash/hadis karena kondisi dan tempat, perbedaan memahami nash, perbedaan pengetahuan yang mereka miliki (metodologi), perbedaan tingkat sosio cultural, sosio historis dan stratifikasi masyarakat tempat mereka berdomisili, subyektivitas para imam. Namun demikian pro dan kontra yang terjadi menjadi sebuah kontribusi dalam perkembangan pemikiran hokum Islam itu sendiri, hal ini dikarenakan dengan terjadinya pro dan kontra, dapat menimbulkan pemikiran-pemikiran baru dalam hokum Islam, sehingga hokum Islam dapat menjadi hukum yang dinamis dan berlaku sepanjang masa.
EKSISTENSI BUDAYA PATRON KLIEN DALAM PESANTREN: Studi Hubungan Antara Kyai dan Santri
Authors: Setiawan Eko 
Published: November 2015

<p><strong> </strong></p> <p><em>This study aims to determine how the image of social interaction patterns kyai and santri, to know the form of the changing patterns of social interaction that occurs between the kyai and santri after the modernization in the period 2005-2012, to determine what factors are causing cultural patron clients are able to survive until now. This is a qualitative research which uses a case study model. This study seeks to understand the cultural significance of patron-client relationships kyai and santri. To understand the meaning of relationships between kyai and santri, this study uses theoretical orientation or theoretical perspective with a phenomenological approach. The location of this research is in Pondok Pesantren Daarul Fikri Mulyoagung Dau Malang. Pondok Pesantren Daarul Fikri is an independent institution not affiliated to any organization or group. This makes Pondok Pesantren Daarul Fikri as educational institutions that promotes educational ideals of purity and free from political interests or certain groups.</em></p> <p> </p> <p><strong></strong><em></em><em> </em></p>