bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERANAN ZAKAT PERTANIAN KONTEMPORER PADA EKONOMI SYARIAH
Authors: Muhammad Mahmuda Mulia 
Published: August 2024

Abstrak
Besarnya kontribusi yang diberikan sektor pertanian menunjukkan eksistensi signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun sektor pertanian menghadapi berbagai macam problematika. Mulai dari keterhambatan dalam pengoptimalan usaha pertanian, masalah disverifikasi pangan, munculnya ancaman globalisasi hingga pada kesejahteraan petani itu sendiri. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terbaru. Penelitian Pustaka (library research) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Hasil pertanian kontemporer ini dapat dikenakan zakat dengan mengkiaskan kepada empat jenis tumbuhan yang disebutkan dalam Hadis Nabi. Berbagai tantangan dalam pengelolaan zakat pertanian berupa minimnya sumber daya manusia, pemahaman fikih amil yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, sistem informasi zakat dan sikap mental para penerima zakat.
Kata Kunci: Kontemporer, Pertanian, Zakat.

Abstract
The magnitude of the contribution made by the agricultural sector shows a significant presence in the growth of Gross Domestic Product (GDP). However, the agricultural sector faces various problems. Starting from delays in optimizing agricultural businesses, the problem of food diversification, the emergence of the threat of globalization to the welfare of the farmers themselves. This research was conducted based on literature studies with various journal and book references as well as some of the best and newest articles. Library research, namely research carried out by collecting data and theoretical foundations by studying books, scientific papers, previous research results, related journals, related articles and sources related to research in accordance with the research being studied. These contemporary agricultural products can be subject to zakat by alluding to the four types of plants mentioned in the Hadith of the Prophet. Various challenges in the management of agricultural zakat include the lack of human resources, inadequate understanding of amil fiqh, low public awareness, zakat information systems and the mental attitude of zakat recipients.
Keywords: Agriculture, Contemporary, Zakat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA SEDERHANA DAN EKONOMIS DI DESA BONTO BIRAO, KECAMATAN TONDONG TALLASA, KABUPATEN PANGKEP
Authors: Ramadhani Rahmat , M. Thahir Maloko  , Erlina  
Published: August 2024

Abstrak
Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat secara Sederhana dan Ekonomis di Desa Bonto Biro, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep” dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan hokum syar’i. Sumber data dalam penelitian yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, teknik analis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Di mana para pihak terlebih dahulu bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi), setelah para pihak yang bersengketa sepakat menempuh jalur sederhana dan ekonomis (non litigasi) maka selanjutnya memilih mediator yang dianggap mampu menjembatani kepentingan para pihak. Kemudian, mediator yang telah dipilih akan berusaha membangun komunikasi dengan para pihak yang bersengketa sehingga diharapkan dapat memberikan solusi/jalan keluar dari permasalahan tersebut. Adapun penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) seperti yang dilakukan masyarakat Bonto Birao merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Non Litigasi

Abstract
This research raises the subject of "Review of Islamic Law on Simple and Economic Settlement of Customary Land Disputes in Bonto Biro Village, Tondong Tallasa District, Pangkep Regency" using historical approaches, sociological approaches, and syar'i legal approaches. Data sources in research are derived from primary and secondary data. To obtain the data needed in this study, data reduction, data presentation, comparison analysis techniques, and conclusions are carried out. The results of this study show that the concept of customary land dispute resolution is implemented in several stages. Where the parties first agree to resolve the dispute simply and economically (non-litigation), after the disputing parties agree to take a simple and economical path (non-litigation), they then choose a mediator who is considered capable of bridging the interests of the parties. Then, the chosen mediator will try to build communication with the parties to the dispute so that it is expected to provide solutions to the problem. The settlement of customary land disputes in a simple and economical manner (non-litigation), as carried out by the Bonto Birao community, is one of the dispute settlements allowed in Islam because it contains elements of help and peace.
Keywords: Dispute Resolution, Customary Land, Non-Litigation
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Authors: Mik Imbah Arbaina  , Fadoilul Umam  
Published: August 2024

Abstrak
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan elemen penting dalam mengembangkan sektor keuangan di Indonesia. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibutuhkan dalam mencari solusi yang efektif dan adil untuk para pihak yang bersengketa. Perbedaan metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia menciptakan kebutuhan untuk memahami lebih dalam tentang dua sistem hukum ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, model penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibagi menjadi dua yaitu: melalui kekuasaan kehakiman dan di luar kekuasaan kehakiman. Dalam hukum positif Indonesia juga ada dua model penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pertama, penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan di pengadilan dengan hasil akhir penyelesaian yang memenangkan salah satu pihak (win-lose solution). Kedua, penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan mengambil kesepakatan para pihak sehingga hasil yang diperoleh dari penyelesaian sengketanya adalah win-win solution.
Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Sengketa Ekonomi Syariah.

Abstract
Sharia economic dispute resolution is an important element in developing the financial sector in Indonesia. Sharia economic dispute resolution is needed to find effective and fair solutions for the disputing parties. The differences in sharia economic dispute resolution methods in Islamic law and Indonesian positive law create the need to understand more deeply about these two legal systems. This research aims to examine dispute resolution models within the framework of Islamic law and positive law in Indonesia. The research method used is qualitative research with a literature study approach. The research results show that in Islamic law, the sharia economic dispute resolution model is divided into two, namely: through judicial power and outside judicial power. In Indonesian positive law there are also two models of sharia economic dispute resolution. First, dispute resolution through litigation is carried out in court with the final result being a settlement that wins one of the parties (win-lose solution). Second, non-litigation dispute resolution is carried out outside of court by taking an agreement between the parties so that the results obtained from resolving the dispute are a win-win solution.
Keywords: Islamic Law, Positive Law, Sharia Economic Disputes.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN GADAI EMAS DI KB BUKOPIN SYARIAH CABANG MAKASSAR
Authors: YUSUF MUTMAINNAH , Andi Intan Cahyani  , Basyirah Mustarin  
Published: August 2024

Abstrak
Perjanjian gadai di bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur riba dan gharar, serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dogunakan adalam pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari KB Bukopin Syariah dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawwancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek iB SiaGa Emas Gadai, akad yang digunakan dalam produk iB SiaGa Emas Gadai sesuai dengan fatwa MUI DSN, namun adapun ulama yang berpendapat bahwa tidak sesuai dengan prinsip Islam dengan dasar yang kuat pada masing-masing para pakar. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa produk gadai emas KB Bukopin Syariah tidak menggunakan akad rahn melainkan akad qardh. Akad qardh yang digunakan KB Bukopin Syariah menyerupai akad rahn secara teoritis.
Kata Kunci: Hukum Islam, Bank Syariah, Rahn

Abstract
Pawn agreements in Islamic bank must follow sharia principles such as not containing elementsof usury and gharar, and must fulfill the legal requirements of an agreement according to Islamic Law. This type of research is descriptive qualilatitve with the research approach used is an empirical approach. The data souces of this research are primary data obtained from KB Bukopin Syariah and interviews and secondary data from literature research. Furthermore, data collection methods are carried out using observation, interviews and documentation to be further analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The result of this study indicate that in the practice of Gold Pawn iB SiaGa, the contract used in the Gold Pawn iB SiaGa is in accordance with the DSN MUI Fatwa, but there are scholars who argue that it is not in accordance with sharia principles with a strong basis from each expert. Based on the results of the analysis, the researcher concluded that the KB Bukopin Syariah gold pawn product does not use a rahn contract but a qardh contract. The qardh contract used by KB Bukopin Syariah resembles the rahn contract theoretically. However, the feasibility of using a qardh contract by KB Bukopin Syariah can be said to be in accordance with sharia principles.
Keywords: Islamic Law, Islamic Bank, Rahn
PROBLEMATIKA BEREKONOMI UNTUK HIDUP LAYAK PERSPEKTIF ISLAM
Authors: Muhammad Rahman Almunawir  , Misbahuddin  , Nur Taufiq Sanusi  
Published: August 2024

Abstrak
Perekonomian merupakan sebuah hal yang fundamental dalam kehidupan umat manusia. Dengan perekonomian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), keadilan, kenabian, khilafah dan hasil. Dari kelima nilai universal tersebutdibangunlah tiga prinsip derivatif yaitukepemilikan multijenis, kebebasan bertindak atau berusaha serta keadilan sosial.Dalam pondasi ekonomi Islam pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karenanya setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. pemerintah hendaknya lebih memperhatikan lagi aspek kehidupan yang layak bagi masyarakat. Karena kehidupan yang layak bukan hanya tanggung jawab individu tetapi peran negara juga menjadi penentu dalam mewujudkan kehidupan yang layak.
KataKunci: Problematika, Berekonomi, Hidup Layak, Islam

Abstrac
The economy is a fundamental thing in human life. With the economy, humans can fulfill their living needs and social interests. Islamic economic principles are based on five universal values ​​which include monotheism (faith), justice, prophethood, caliphate and results. From these five universal values, three derivative principles were built, namely multi-kind ownership, freedom of action or business and social justice. In the foundation of Islamic economics, the government has an important role in creating social welfare. The caliphate principle explains the role of humans as representatives of God. Therefore, every action carried out by humans has consequences that will be obtained. The government should pay more attention to aspects of a decent life for society. Because a decent life is not only the responsibility of the individual but the role of the state is also a determinant in realizing a decent life.
Keywords:Problems, Economics, Decent Life, Islam
Defining a sustainable supply chain for buildings Off-Site envelope thermal insulation solutions: proposal of a methodology to investigate opportunities based on a context analysis
Authors: Benedetti Miriam , Herce Carlos , Sforzini Matteo , Susca Tiziana , Toro Claudia 
Published: August 2024

Abstract
External wall thermal insulation is one of the most effective solutions on the market to increase energy efficiency in the built environment. Off-Site Construction (OSC), through better control of the various parameters involved, can bring important advantages, such as the reduction of construction time, the improvement of product and process quality, etc. In the last years, the rapidly growing demand for thermal insulation systems, stimulated also by tax incentives, has generated a unique situation in Italy compared to the rest of Europe, also leading to a considerable fragmentation of the supply chain with several players involved (component and system manufacturers, distributors, and installers). The complexity of such context makes Italy an extremely challenging and insightful case study for a supply chain and sustainability study, also considering the fact that the energy efficiency of the Italian building stock represents a crucial challenge to achieve the country’s energy saving goals since 40% of final energy consumption derives from buildings and 75% of the building stock presents a low energy performance (energy labels E, F and G). This article presents both an analysis of the Italian market of manufacturers of building envelope thermal insulation solutions, highlighting the different players in the supply chain in terms of number, type, and marketed products and solutions, and a focus on sustainable and recycled materials. The study also aims to define a methodology to investigate the state of play and opportunities for industrialisation of this market and its bottlenecks. In the article, a questionnaire is proposed to collect information and opinions on the spread of OSC and the perception of companies and professionals regarding the advantages and disadvantages of industrializing the sector. A first validation of the survey is presented in the form of industrial focus groups.
Biologic treatment eligibility and characteristics of Romanian patients with severe asthma: Real-world data from the RECOGNISE study
Authors: Nicolosu Dragos , Ungureanu Dragos Gabriel , Perlea Violeta , Horodniceanu Corina-Elena , Tudorache Mirela , Mincu Bogdan , Stoica Adriana , Teodorescu Gabriela 
Published: August 2024

Abstract

Introduction
Severe asthma remains refractory to optimised therapy with oral/systemic corticosteroids even after addressing contributing factors, impacting the patients’ health-related quality of life (HRQoL) and increasing the risk for comorbidities and mortality. Several biologics are available for severe asthma treatment; however, their use remains heterogenous across Europe.

Aims
To generate real-world data on the characteristics of adult patients with severe asthma in Romania and their eligibility for biologics.

Methods
The European, non-interventional, multicenter RECOGNISE study (NCT03629782) evaluated patient characteristics, asthma medication and control, health care resource use, and HRQoL as assessed by St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) in patients with severe asthma, as well as their eligibility for biologic treatment. We report data from the Romanian cohort.

Results
Of the 117 enrolled patients, 103 were included in the analyses. Almost all patients (90.29%) were treated by specialists. Most patients were female (64.08%) and had never smoked (83.50%). In all, 15 (14.56%) patients had chronic oral corticosteroids (OCS) use. Totally, 89 (86.41%) patients were assessed as eligible for biologic treatment by investigator’s judgement (per label criteria: 79.61%). In the previous year, 77.53% and 78.57% of eligible and non-eligible patients, respectively, had exacerbations of severe asthma, and 53.33% and 15.91% were hospitalised. More eligible patients had poorly controlled asthma (92.13% vs 57.14%) and more impaired HRQoL (mean total SGRQ score: 63.2% vs 47.34%).

Conclusion
A large proportion of Romanian patients with severe asthma are eligible for biologic treatment. New strategies are needed to further increase the availability of biologics and to improve the management of severe asthma.
Subaltern Urban Mobility: Bicycle Mobility as a Way of Claiming City Space in the Face of Strategic Urban Planning
Authors: Terzian Ana Carolina Sevzatian 
Published: August 2024

Objective: The objective of this study is to discuss whether urban mobility by bicycle is a manifestation of subaltern urbanism when analyzed in the context of São Paulo.

Theoretical Framework: The urban planning crisis is contextualized according to Vainer (2000), and the structure of urban planning in São Paulo is revisited, according to Villaça (2011) and Vasconcellos (2016), as well as using the theoretical framework based on scholars of subaltern urbanism (Roy, 2017) and Insurgent Practices (Miraftab, 2016).

Method: Based on a bibliographic review about the crisis in urban planning and mobility in São Paulo, as well as using the concepts of Subaltern Urbanism (Roy, 2017) and Insurgent Practices (Miraftab, 2016), the article discusses whether the use of bicycles for transportation is configured as a practice of subaltern urbanism.

Results and Discussion: The results obtained revealed that urban mobility by bicycle in large urban centers can be understood as an Insurgent Practice and be associated with subaltern urbanism.

Research Implications: The practical and theoretical implications of this research are discussed, providing insights into how the results can be applied or influence practices in the field of urban planning. These implications may encompass urban mobility and the way in which insurgent practices are understood.

Originality/Value: The relevance and value of this research are evidenced by understanding that the use of bicycles for travel in large urban centers is configured as an Insurgent Practice (Miraftab, 2016), relating to subaltern urbanism (Roy, 2017).
Absorption Capacities of Digital Transformation Technologies in the Agroindustry of Guanajuato
Authors: Romero-Hidalgo Jorge Alberto , Isiordia-Lachica Paula C. , Rodríguez-Carvajal Ricardo Alberto , Hernández-Gómez Geovanni , Gallegos-Muñoz Armando , Carvajal Jhon Jairo Monje , Alba Pedro Luis López de , Ojeda Ricardo Alberto Rodríguez 
Published: August 2024

Objective: This paper presents an analysis of the agroindustry in Guanajuato, Mexico, regarding the current and potential use of the capabilities of Research and Technological Development of digital transformation.

Theoretical Framework: Our Reference Framework takes concepts and theories that contrast the importance of the global economy and how the activity of the agroindustrial sector contributes, contrasting the adoption of technology and innovation by these companies, national statistical data and how these technologies impact the efficiency and productivity of these companies.

Method: This work is developed through a methodological approach of action research, collecting empirical information through the application of a questionnaire to more than 100 companies and conducting interviews with strategic actors in the agroindustrial sector of the State of Guanajuato.

Results and Discussion: The findings are relevant and contribute to the state of the art and science, as it allows us to propose strategies that improve the competitiveness of companies in this sector, which are often behind in the adoption and use of technologies compared to industrial sectors such as automotive, aerospace, software development. Universities can act as articulators of the absorption of technology and knowledge by companies.

Research implications: This research has limitations in its scope, since it describes only the state context, generating a line of research to contrast with the other states of the Mexican Republic.

Originality/Value: The original contribution of our study contributes to the description of the potential for linking academics and companies, generating an impact on the increase in productivity and competitiveness of companies.