bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HAK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG GANTI KERUGIANNYA DIKUATKAN OLEH PENGADILAN DENGAN LEWAT BATAS WAKTU
Authors: Margaretha Naomi , Putra Mohamad Fajri Mekka 
Published: August 2024

Â Pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum merujuk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan terkait termasuk peraturan pelaksananya. Kegiatan pengadaan tanah terus dilakukan untuk memenuhi dan mencapai kemakmuran rakyat dengan memperhatikan segala konsekuensi akibat dilakukannya pengadaan tanah. Salah satu konsekuensinya adalah ganti kerugian bagi pihak yang berhak atas pencabutan hak tanah dalam pengadaan tanah oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam artikel ini dilakukan analisis dan studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/Pdt/2021 untuk memberikan penjelasan mengenai perlindungan hak Pemerintah Republik Indonesia atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ganti kerugiannya dikuatkan oleh pengadilan dengan lewat batas waktu. Kata-Kunci: Perlindungan Hak Pemerintah, Pengadaan Tanah, Ganti KerugianÂ Guidelines for the Government of the Republic of Indonesia in carrying out land acquisition for the public interest refer to Law No. 2 of 2012 and related regulations including implementing regulations. Land acquisition activities continue to be carried out to fulfill and achieve people's prosperity by taking into account all the consequences resulting from land acquisition. One of the consequences is compensation for those entitled to the revocation of land rights in land acquisition by the Government of the Republic of Indonesia. In this article, an analysis and case study is carried out on the decision of the Supreme Court Number 148 K/Pdt/2021 to provide an explanation regarding the protection of the rights of the Government of the Republic of Indonesia on land acquisition for development in the public interest whose compensation is upheld by the court with a time limit.Keywords: Protection of Government Rights, Land Procurement, Compensation
OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SCANLATION KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL
Authors: Sutisna Alberto Eka , Dirkareshza Rianda 
Published: August 2024

Pembajakan hak cipta menjadi sebuah permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi kreatif, terkhususnya industri buku komik. Dimana pemanfaatan teknologi memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dulunya hanya ada dalam bentuk fisik, dan kini dapat diubah menjadi bentuk digital. PenelitianÂ ini dimaksudkan untuk melengkapi perbendaharaan studi terkait pembajakan hukum hak cipta yang menawarkan sebuah konsep optimalisasi dan penegakan hukum dalam menanggulangi problematika pembajakan scanlation komik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dan dibangun dengan kerangka teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman. Scanlation diartikan sebagai tindakan scanning and translation yang mengacu pada penyebaran komik dengan memperbanyak komik digital ilegal untuk disalin dan disebarluaskan. Sehingga diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan karya komik di ruang digital dan peran aktif dari lembaga penegak hukum hak cipta, pihak swasta dan masyarakat umum untuk menanggulangi tindakan pembajakan scanlation ini.
Kedudukan Akta Perubahan PT Perorangan Terhadap Akta Pendirian PT dan Implikasi Keberlangsungannya
Authors: Tanuwijaya William , Ridwan Fully Handayani 
Published: August 2024

AbstrakÂ Â Â Â Â â€œPT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris.â€Pemerintah melaluiâ€œUU No. 11/2020â€menciptakan sebuah bentuk PT baru.â€œPT tersebut adalah PT Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang tanpa akta notaris.â€PTâ€œtersebut harus memenuhi kriteria sebagai UMK.â€Dengan berkembangnya bisnis, memungkinkan PT Perorangan tersebutâ€œtidak lagi memenuhi kriteriaâ€sebagaiâ€œUMK,â€danâ€œharus mengubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal dengan akta notaris.â€Menjadi persoalan ketika PT Perorangan mengubah status badan hukumnya karena tidak adanyaâ€œakta pendirian PT dalam bentuk akta notaris.â€Akta perubahan status berbeda dengan akta pendirian, meskipun di dalamnya terdapat anggaran dasar dan data PT. Oleh karena itu, PT Perorangan tidak dapat Â merubah status badan hukumnya karena tidak memiliki akta pendirian dalam bentuk akta notaris sebagaimana yang disyaratkan. Dengan tidak terpenuhi syarat tersebut, maka PT tersebut tidak pernah didirikan.Kata Kunci:â€œPT, Akta Pendirian, PT Perorangan, Akta Perubahan Statusâ€Â AbstractÂ Â Â Â Â Â Limited Liability Company (â€œLLCâ€) is established by 2 (two) or more persons with a notarial deed. The government through Law no. 11/2020 creates a new form of LLC. The LLC isâ€œa Single-member Limited Company (â€œSLCâ€)â€which can be established by one person without a notarial deed. The SLC must comply with the criteria as aâ€œUMK.â€With the development of the business, it is possible for the SLC to no longer complyâ€with the criteria as aâ€œUMK,â€and must change its status to a LLC by notarial deed. It becomes a problem when a SLC changes its legal entity status because there is no deed of establishment of LLC in the form of a notary deed. The change of legal entity deed is different from the deed of establishment, although it contains the articles of association and data of LLC. Therefore, SLC cannot change its legal entity status because it does not have a deed of establishment in the form of a notarial deed as required. By not fulfilling these requirements, the LLC was never established.â€Keywords:â€Limited Liability Company, Establisment Deed, Single-member Limited Company, Change of Legal Entity Deed.â€
PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN
Authors: Septiana Ekarini , Adjie Habib 
Published: August 2024

Â UU RS tidak secara khusus mengatur tentang peralihan hak milik atas satuan rumah susun. Dalam Pasal 43 UU RS memang disebutkan adanya proses jual beli yang sebelum pembangunan rumah susun dibangun,sedangkan Pasal 44 mengatur mengenai proses jual beli satuan rumah susun yang dilakukan setelah rumah susun selesai dibangun. Keadaan yang bersifat parsial inilah sesekali dapat menimbulkan sengketa, karena pemegang hak milik atas rumah susun tidak seluruhnya memahami mekanisme peralihan hak atas satuan rumah susun. Metode Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji/ menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan ini adalah Sebagai suatu hak milik, maka hak atas satuan rumah susun dapat diperalihkan kepada pihak lain melalui jual beli, tukar menukar atau perbuatan hukum lain yang berupa peralihan hak dan bentuk penyelesaian sengketa kepemilikan satuan rumah susun dapat dilakukan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan dapat dilakukan melalui pengadilan.Kata-Kunci: Rumah Susu, Peralihan Hak, Jual Beli, Pengadilan.Â The Hospital Law does not specifically regulate the transfer of ownership rights to flat units. In Article 43 of the Hospital Law, it is stated that there is a buying and selling process before the construction of flats is built, while Article 44 regulates the process of buying and selling flat units which are carried out after the flats are completed. This partial situation can occasionally lead to disputes, because the holders of property rights to flats do not fully understand the mechanism for transferring rights to flats. This writing method is based on normative juridical legal research, namely research conducted to examine/analyze the prevailing laws and regulations and their normative nature. The problem approach used in the preparation of this research is the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results of this discussion are as a property right, the right to the apartment unit can be transferred to another party through buying and selling, exchanging or other legal actions in the form of transfer of rights and the form of dispute resolution of the ownership of the apartment unit can be carried out through non-litigation channels, namely dispute resolution. outside the court, and can be done through the court.Keywords: Dairy House, Transfer of Rights, Sale and Purchase, Court.
STRATEGI SATRESNARKOBA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG
Authors: Pradana Zainal 
Published: August 2024

Â Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Dewasa ini penyalahgunaan Narkotika marak terjadi di Indonesia. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan proposal tesis yang berjudul Upaya Satuan Reserse dan Narkoba (Satreskoba) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (di Wilayah Hukum Polres Sampang).Kata-Kunci: Strategi Satresnarkoba, Penyalahgunaan, NarkotikaÂ The role of the police in tackling drug crimes is not only focused on law enforcement but also to all efforts shown to reduce the demand and illicit needs of drugs. Today narcotics abuse is rife in Indonesia. The realization of the eradication of narcotics abuse crime cannot be separated from the role of law enforcement officials alone, cooperation from various parties is needed, among others, is the participation of the community. Based on the background description above, the author is interested in writing a thesis proposal entitled The Efforts of the Reserse and Drug Unit (Satreskoba) in Tackling Narcotics Abuse (in the Sampang Police Jurisdiction).Keywords: Satresnarkoba Strategy, Abuse, Narcotics
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAH YANG MENGGUNAKAN DISKRESI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Authors: Aviano Muhammad Shodik 
Published: August 2024

Â Diskresi lahir disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya kondisi peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan adanya kondisi stagnasi pemerintahan, sehingga mengharuskan pejabat pemerintah yang berwenang perluuntuk mengambil tindakan cepat dalam hal mengatasikekurangan peraturan ataupun kondisi pemerintahan yang sedang mengalami stagnasi. Permasalahan yang sering terjadi dalam setiap pejabat yang berwenang dalam menggunakan diskresi sudah keluar dari kedudukannya ataupun menyalahi ketentuan peraturan yang ada. Sehingga dari penyelewengan kedudukan yang disalahgunakan dari wewenanganya demikian harus ada bentuk tanggung jawab oleh setiap pejabat yang menyalahi ketentuan demikian. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu Pertama bagaimana pengaturan hukum penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut hukum positif di Indonesia. Kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[1] Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.Kata-Kunci: Diskresi, Pertanggungjawaban, Pejabat Pemerintah.Â Discretion is born due to several factors, including the condition of the laws and regulations being incomplete, incomplete, or unclear, and the condition of stagnation of government, thus requiring authorized government officials to take quick action in terms of overcoming the lack of regulations or the condition of the government that is experiencing stagnation. . Problems that often occur in every official who is authorized to use discretion have been out of position or violated the provisions of existing regulations. So that from the misappropriation of positions that are abused from such authority, there must be a form of responsibility by every official who violates such provisions. This writing is motivated by the existence of problems, namely: First, how is the legal regulation of the use of discretion by government officials according to positive law in Indonesia. Second, how is the form of accountability for the use of discretion by government officials according to positive law in Indonesia. The type of research conducted in this author is normative juridical research. Normative juridical research is research that can be interpreted as a scientific procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach and the Conceptual Approach.Keywords: Discretion, Accountability, Government Officials.Â
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
Authors: Naim Mohammad Imamin Na`im , Moh. Muhibbin  
Published: August 2024

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang di miliki bagi setiap manusia tanpa terkecuali yang mana tidak hanya manusia saja lah yang memiliki perlindungan hukum melainkan juga perusahaan. Perusahaan yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kerjanya sehingga dapat di ancam dengan pidana penjara jikalau tenaga kerja tersebut tidak segera menggembalikan uang yang ia ambil dari perusahaan secara melawan hukum.Dalam hal tenaga kerja tidak kooperatif dengan tindakan yang di ambil oleh perusahaan, maka salah satu jalan untuk perusahaan dapat mengambil kembali uang nya yakni dengan jalan hukum. Pihak perusahaan sampai dengan sudah di somasi dan sudah di laporkannya tenaga kerja tersebut ke kepolisian, pihak perusahaan masih memiliki itikat baik untuk tidak terburu-buru menjalankan alur perkara pidana dengan berpandangan bahwa akan lebih baik jika perkara tersebut di lakukan dengan jalan non litigasi untuk mendapatkan kata mufakat antar kedua belah pihak.
Kata-Kunci: Perlindungan Hukum, Perseroan Terbatas, Tenaga Kerja,Tindak Pidana, Non litigasi

Legal protection is one of the things that is owned for every human being without exception, where not only humans have legal protection but also companies. Companies that are victims of criminal acts committed by their workers so that they can be threatened with imprisonment if the worker does not immediately multiply the money he takes from the company unlawfully.In the event that the workforce is uncooperative with the actions taken by the company, then one of the ways for the company to take back its money is by legal means. The company has been somasi and has reported the manpower to the police, the company still has good intentions not to rush to run the flow of criminal cases with the view that it would be better if the case was carried out with a non-litigation method to get a consensus between the two parties.
Keywords: Legal Protection, Limited Liability Company, Labor, Criminal Act, Non litigation
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3) RISK ANALYSIS USING HIRADC AND JSA METHODS IN BRIDGE REPLACEMENT PROJECTS
Authors: Khoiri Risma , Risma Dwi Admajayani  , Trisno Widodo  
Published: August 2024

Construction work is one of the jobs that has a big risk, including the construction of bridges. The purpose of the research is to determine the type and level of risk in construction activities of the Bridge. Replacement Project, risk control and application of control methods in the field. Based on the research results, there are various types of risks identified and evaluated using the HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control) approach and the JSA (Job Safety Analysis) method. These risks are then assessed based on their level of likelihood and impact, and the level of risk is determined. From the results of the risk identification carried out on the 10 main works in the Bridge Replacement Project, there are several jobs with medium risk and high risk. The application of risk control in the field is considered good for each job, with the use of individual fall arrest devices and work protective equipment (APK) in accordance with applicable legal requirements. However, to further improve efforts to prevent work accidents, there are recommendations to pay attention to several things, namely Checking the strength of the anchors. Prior to use, non-permanent anchors should be carefully inspected to ensure strength. In addition, it is important to continuously monitor and evaluate the implementation of risk control in the field and ensure good awareness and understanding of risk control measures among workers. This effort will help reduce risks that may arise during project implementation.

Keywords: Risk; Occupational Safety and Health (K3); HIRADC; JSA; Bridge
ANALYSIS OF DELAY FACTORS IN THE CONSTRUCTION PROJECT OF THE PROMOTION CENTER BUILDING AND BATIK DERIVATIVE PRODUCTION BUILDING IN PAMEKASAN
Authors: Fatoni Ahmad , Zabadi Fairus , Saifuddin Muhammad 
Published: August 2024

The construction of the Promotion Center Building and Written Batik Derivative Production Building is a development project with service provider PT. Hariz Three Sons. Tree Analysis (FTA) to determine the causes and impact of risk failure and Critical Path Method (CPM) to determine the extent to which work experiences a critical path. The most dominant causal factors are factors caused by external factors, namely in the form of very high rainfall intensity in one month and unilateral blockades by village officials. The causal factor caused by the owner is the delay in submitting design changes to the field where the design is very important as a development guide. Meanwhile, delays caused by implementers are inappropriate duration determinations that result in work productivity not being properly controlled. Floor work and wall ornaments this work on the last day of the contract only produced 1.286% of the total 17.50%, which means there was a deviation of -16.211%. Floor work and wall ornaments have several work items including Install UK Polished Ceramic Floors. 60 x 60 cm, Install KM/WC Color Ceramic Floor 20 x 20 cm, Install Color Ceramic Wall 20 x 40 cm, Install 1 m ceramic plinth measuring 5 cm x 20 cm, Install 1 m2 Cutting Plate 5mm Thick Batik Motif + frame and Lettering Jobs.
Keywords: Project Delay Factors; Fault Tree Analysis (FTA); Critical Path Method (CPM).
Evaluasi Jaringan Pipa Distribusi Perumda Air Minum Tirta Agung Pada Sistem Tuk Ngasinan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung
Authors: Susanto Ivan Setyawan , Nugroho Budiono , Muhammad Nicko Fadhil 
Published: August 2024

Hasil simulasi menggunakan program EPANET 2.0 menunjukkan pada tahun 2023 besar debit kebutuhan rata-rata yaitu sebesar 30,47 L/det, dan pada tahun 2038 sebesar 49,44 L/det, sedangkan debit eksisting yang ada sekarang hanya 25 L/det. Sehingga Tuk Ngasinan butuh penambahan debit. Kondisi hidrolis eksisting pada sistem jaringan Tuk Ngasinan masih banyak yang tidak sesuai kriteria. Beberapa jenis kriteria yang dianalisa adalah sisa tekan, kecepatan, dan unit headloss. Pada jam puncak masih ada beberapa blok pelayanan yang sisa tekannya dibawah kriteria. Sedangkan pada jam pemakaian minimal masih banyak blok pelayanan yang tekanannya diatas kriteria. Untuk kecepatan aliran air pada pipa juga masih banyak pipa yang dibawah kriteria minimal. Sedangkan untuk unit headloss juga masih banyak pipa yang mempunyai headloss diatas kriteria yang menyebabkan kehilangan energi cukup besar pada pengaliran pipa.
ANALISIS KALIMAT TUNGGAL PADA KARANGAN NARASI MAHASISWA SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS PAMULANG
Authors: Maemunah Siti 
Published: August 2024

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis kalimat tunggal berdasarkan kelas kata yang menduduki predikat kalimat tunggal dan mendeskripsikan pola kalimat tunggal yang terdapat dalam karangan narasi mahasiswa semester 7 reguler A jurusan Satsra Indonesia Universitas Pamulang. Analisis kelas kata dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Aarts dan Aarts. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan teknik catat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode agih dengan teknik bagi unsur langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya jenis kalimat berpredikat verba, kalimat berpredikat adjektiva, dan kalimat berpredikat frasa preposisional.

Kata Kunci: Kalimat Tunggal, Karangan, Narasi
Implementasi Metode Tanya Jawab Dalam Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswa Kelas XII Di Madrasah Aliyah Hasyim Asy’ari, Jogoroto, Jombang
Authors: Najahah Umdatun , Qomariyah Lailatul 
Published: August 2024

Abstrak—the primary motivation behind this research stems from the deficiency observed in students' speaking skills. There exists a subset of students who experience fear and embarrassment during the learning process due to their perceived inadequacy in speaking skills. This lack of communication proficiency results in diminished student engagement within the learning journey. Consequently, the researcher intends to address the following inquiries 1. Strategies for enhancing the proficiency of class XII students' "maharah kalam" (speaking skills) at MA Hasyim Asy'ari (MAHASY) , Jogoroto, Jombang.2. Implementing the question and answer technique in the context of twelfth-grade students at MA Hasyim Asy'ari, Jogoroto, Jombang..3. Evaluation of the advantages and drawbacks associated with employing the question and answer method for class XII students at MA Hasyim Asy'ari, Jogoroto, Jombang.The research adopts a qualitative approach, involving participation from students at MA Hasyim Asy'ari, located in Jogoroto, Jombang, along with Arabic teachers and school principals. Data collection methods encompass interviews, observations, and documentation. Data credibility is reinforced through triangulation, while the data analysis process encompasses data collection, reduction, presentation, and conclusion drawingThe findings of this study underscore endeavors aimed at enriching Arabic language speaking skills through techniques such as the question and answer method and public speaking exercises. Barriers to improving Maharah Kalam include the absence of LCD screens for enriching Arabic vocabulary through multimedia, as well as a lack of student self-assurance. Solutions involve implementing the question and answer method and organizing extracurricular activities to enhance Arabic language lessons. The outcomes of employing the question and answer method indicate progress in developing and amplifying language skills, expanding vocabulary, and fostering a greater affinity for the Arabic language.

Keyword: : answer and question metode¸ speaking skills