bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
DERIVASI BAHASA HUKUM MENGENAI KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS
Authors: Fatmawati Nynda , Halim Amelia Jessika 
Published: August 2024

Â Notaris merupakan seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dalam membuat suatu akta otentik, tentunya perlu dipahami mengenai syarat-syarat otentisitas serta penyebab kebatalan maupun pembatalan suatu akta Notaris. Selain itu dalam membuat suatu akta Notaris harus mengedepankan tindakan pencegahan agar tidak terjadi cacat yuridis suatu akta yang mengakibatkan hilangnya otentisitas maupun batalnya suatu akta tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa rumusan masalah yaitu apa saja karakteristik kebatalan dan pembatalan suatu Akta Notaris serta apakah ada dasar hukum istilah kebatalan dan pembatalan suatu Akta Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau doktrinal yang mempunyai sifat preskriptif, menggunakan pendekatan undang-undang mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Adapun salah satu hasil penelitian adalah terdapat beberapa karakteristik kebatalan dan pembatalan akta Notaris yang memiliki implikasi hukum yaitu akta Notaris yang dapat dibatalkan, akta Notaris batal demi hukum, akta Notaris yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta Notaris yang dibatalkan oleh para pihak sendiri, atau akta Notaris batal berdasar asas praduga yang sah.Kata-Kunci: Akta Notaris, akta otentik, bahasa hukum, Â Notary is a public official authorized to make an authentic deed. In making an authentic deed, it is necessary to understand the terms of authenticity and the causes of the nullification or cancellation of a Notary deed. In addition, in making a deed, a Notary must prioritize preventive measures so that there is no juridical defect of a deed which results in the loss of authenticity or the cancellation of the deed. In this study, the authors create several formulations of the problem, namely what are the characteristics of the nullification and cancellation of a Notary Deed and whether there is a legal basis for the term nullification and cancellation of a Notary Deed in the Undang-Undang Jabatan Notaris. This research method is normative or doctrinal research that has a prescriptive nature, using a law approach to study primary and secondary legal materials. One of the results of the research is that there are several characteristics of the nullification and cancellation of a Notary deed which has legal implications, namely a Notary deed that can be canceled, a Notary deed is null and void, a Notary deed which only has the power of proof as an underhand deed, a Notary deed which is canceled by the parties. itself, or the Notary deed is void based on the principle of a valid presumption.Keywords: Notary deed, authentic deed, legal language
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM POLISI DI PENGADILAN NEGERI SAMPANG
Authors: Ali Hamdan Fathani 
Published: August 2024

Â Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu dihadapkan pada realitaÂ yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (POLRI) merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada dikota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI.Kata-Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, PolisiÂ Every country of law has law enforcement officers including the police who universally have the duty and function of maintaining public security and order in accordance with the provisions of applicable law to realize legal certainty and justice. The police can basically be seen as a living law, because in the hands of the police the law experiences its manifestation, at least in the field of criminal law. Speaking of narcotics crimes, then we are always faced with the existing reality, where crimes committed individually to involve certain groups in a community of lower to upper middle class communities and even to involve law enforcement officials. Irregularities committed by law enforcement officials (POLRI) are a violation of the code of ethics that is rarely heard but occurs in many POLRI members who are in certain cities that have a densely populated number. Efforts to enforce the POLRI Professional Code of Ethics are needed for the realization of the implementation of tasks charged with the professionalism of POLRI.Keywords: Criminal Acts, Narcotics Abuse, Police
PERAN NOTARIS MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM INDONESIA MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA
Authors: Primudyastutie Mirin , Muslim Shohib , Cikusin Yaqub 
Published: August 2024

Setiap manusia itu mempunyai sejumlah hak yang harus dilindungi oleh orang lain, termasuk para pihak yang berurusan dengan notaris. DalamÂ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwaÂ Â Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1). penulis menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya. notaris dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) melalui perjanjian kerjasama kemitraan. Ketika seorang notaris memainkan peran keprofesiannya dengan tegas, apa yang dia lakukan secara otomatis setara dengan menegakkan atau menghormati hak asasi manusia.Kata-Kunci: Notaris, Peran, Hak Asasi ManusiaÂ Every human being has a number of rights that must be protected by others, including the parties dealing with a notary. In Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights it is stated that human rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, laws and regulations. Government, and everyone for the sake of honor and protection of human dignity (Article 1 point 1). the author uses this type of research is descriptive. A descriptive study is intended to provide data that is as accurate as possible about humans, conditions or other symptoms. Notary can be interpreted as respect for human rights (HAM) through a partnership agreement. When a notary plays his professional role firmly, what he does is automatically equivalent to upholding or respecting human rights.Keywords: Notary, Role, Human Rights
MODEL TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Authors: Savitri Nia Rochmah , Saleh M. 
Published: August 2024

Dengan banyaknya Notaris saat ini maka tidak jarang terkadang Notaris dalam menjalankan jabatannya sudah keluar dari UUJN dan Kode Etik, disinilah timbul masalah yang bisa membawa Notaris mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya yang dianggap diderita oleh orang yang merasa dirugikan atas Metode Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji/ menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan ini adalah berdasarkan UUJN bahwa ketika seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dijatuhi sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana; Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta otentik disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan semakin besar pula sanksidan tanggungjawab yang harus dipenuhi.
Kata Kunci : Notaris, Tanggungjawab, Kode etik.

With the current number of Notaries, it is not uncommon for Notaries in carrying out their positions to have left the UUJN and the Code of Ethics, this is where problems arise that can bring Notaries legally responsible for each of their actions that are considered to be suffered by people who feel aggrieved by this method. This writing is based on juridical legal research. normative, namely research conducted to examine/analyze the prevailing laws and regulations and their normative nature. The problem approach used in the preparation of this research is the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results of this discussion are based on the UUJN that when a Notary in carrying out his position is proven to have committed a violation, the Notary must be responsible by being subject to administrative sanctions, civil sanctions, criminal sanctions; The imposition of sanctions against a Notary who violates the provisions in the making of an authentic deed is adjusted to the quantity and quality of the violation committed. The greater the level of error committed, the greater the sanctions and responsibilities that must be met.
Keywords: Notary, Responsibility, Code of ethics.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN BPHTB
Authors: Wahyuana Yunita Midia 
Published: August 2024

Penelitian ini menganalisis tentang regulasi penandatanganan akta jual beli menurut hukum yang berlaku. Kedua, akibat hukumnya terhadap PPAT yang menandatangani akta jual beli sebelum dilakukannya pembayaran BPHTB.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta Analisa bahan hukum yang digunakan secara deskriptif kualitatif.Kesimpulannya, pertama, penandatanganan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini juga dapat terlihat dari blanko akta jual beli tanah yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah. Kedua, akibat hukumnya terhadap PPAT yang menandatangani akta jual beli sebelum dilakukannya pembayaran BPHTB yaitu dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
Kata Kunci : Tugas dan Wewenang Notaris/PPAT, BPHTB, Perolehan Hak Atas Tanah

This study analyzes the regulation of signing the deed of sale and purchase according to applicable law. Second, the legal consequences for PPAT who signed the deed of sale and purchase before making the payment of BPHTB.The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach, while the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials as well as a descriptive analysis of legal materials used. qualitative.In conclusion, first, the signing of the sale and purchase deed made by the PPAT is regulated in Article 22 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of the Official of the Land Deed Maker. This can also be seen from the form of the deed of sale and purchase of land contained in the Attachment to the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 8 of 2012 concerning Land Registration. Second, the legal consequences for PPAT who signed the deed of sale and purchase before the BPHTB payment was made were subject to sanctions in the form of a fine of Rp. 7,500,000 (seven million five hundred thousand rupiah) for each violation.
Keywords: Duties and Authorities of a Notary/PPAT, BPHTB, Acquisition of Land Rights
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Authors: Faisol Faisol , Yandri Radhi Anadi  
Published: August 2024

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: “bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Menindaklanjuti hal itu ketentuan perundang-undangan menyebutkan bahwa DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan DPRD dan Kepala Daerah adalah sejajar, DPRD bukanlah subsistem dari Pemrintah atau Kepala derah. DPRD diberi wewenang seperti yang termuat dalam Pasal 41 yang menyatakan:”DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.” Terlebih dalam hal pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, fungsi pengawasan dari DPRD sangatlah diperlukan. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan hal fundamental dalam menentukan kemajuan masyarakat daerah baik dari perekonomian dan kemajuan pembangunan di daerah.
Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, Fungsi Pengawasan, Keuangan Pemerintah Daerah
In accordance with the Undang-Undang No. 32 of 2004 concerning Regional Government, states: "that in the implementation of regional autonomy it is deemed necessary to emphasize the principles of good governance (Good Governance) and clean governance (Clean Governance) in realizing regional development decentralized and democratic. Following up on this, statutory provisions state that the DPRD is also an integral part of the Regional Government. The position of the DPRD and the Regional Head is equal, the DPRD is not a subsystem of the Government or the Regional Head. The DPRD is given the authority as contained in Article 41 which states: "The DPRD has legislative, budgetary and supervisory functions." Especially in terms of regional government financial management, the supervisory function of DPRD is very necessary. Regional government financial management is fundamental in determining the progress of local communities both from the economy and progress of development in the region.
Keywords: Regional Government, Regional Head, Oversight Function, Regional Government Finance
Penggunaan Teks Cerita Dalam Pengajaran Keterampilan Berbicara Di Lembaga Kursus Bahasa Arab Ocean Pare Kediri
Authors: Yazid Albustomi Muhamad , Setyabudi M. Arif 
Published: August 2024

Abstract—“The process of implementing the Story Method at the OCEAN Arabic Language Education Institute in Tulungrejo Pare Kediri Village for the 2022/2023 academic year East Java, have good bi'ah lughowiyah discipline, and students are able to compose Arabic stories spontaneously in a short time. Based on the facts above, the researcher used a qualitative descriptive study which had the aim of knowing and learning incentives about the application of the learning process using Arabic stories so that students who had taken courses there in a short time could master speaking skills well. Data collection techniques in this study used triangulation. Methods of data collection using observation, interviews, and documentation. The research formulation consists of: 1). How to Use the Story Method for Students at the OCEAN Pare Kediri Arabic Course Institute?. 2). How are the Speaking Skills of Students at the OCEAN Pare Kediri Arabic Language Course Institute?. 3). What are the supporting and inhibiting factors for learning Arabic using the story method for students at the OCEAN Pare Kediri Arabic Language Course? The results of this study are 1). The application of the Story Method at the Pare Kediri OCEAN Arabic Course Institute was carried out in several stages. Namely memorizing mufrodats, making simple sentences, retelling Arabic books that have been read, and composing stories from all the mufrodats that have been obtained. 2). Students who are at the OCEAN Arabic Language Course institution have good language skills, are able to communicate spontaneously according to the Arabic language course, and are active in speaking both inside and outside the bi'ah lughowiyah area. 3). Supporting factors in learning Arabic for students using the story method at the OCEAN Arabic Language Institute are a supportive environment, the availability of many story books, and a high enthusiasm for learning. The inhibiting factors are the differences in the capacity of students' Arabic proficiency, and the lack of some student literacy.”

Keyword: Story Method, Bi'ah Lughowiyah, Speaking Skills.
Assessing supplementing strategies for beef cattle in a bale grazing system using grass hay during variable winter conditions
Authors: Undi Michael , Sedivec Kevin , Bachler Jessalyn 
Published: August 2024

IntroductionBeef cattle in the Northern Great Plains of the United States of America are normally kept in open dry lot pens in winter. Practices such as bale grazing, swath grazing, stockpiling, and corn residue grazing, can be used to extend the grazing season and minimize dry lot use. Extending the grazing season has several advantages over dry lot use but arguably the most important benefit is cost savings due to lower labor and input costs. Strategies selected to supplement cattle in extended grazing systems should maintain cost savings while providing required nutrients to cattle. This study was conducted to evaluate supplementing strategies for beef cattle in a bale grazing system using grass hay during variable winter conditions. The study was conducted across variable winter conditions that are encountered in winters in the US Northern Great Plains.MethodsThe study extended over four years. Each year, non-lactating pregnant beef cows (n = 64, year 1; n = 80, year 2, 3, 4) were divided into eight groups of similar average body weight and randomly assigned to one of four bale grazing treatments as follows: a) bale grazing grass hay, b) bale grazing grass hay treated with a liquid supplement, c) bale grazing grass hay and alfalfa hay, and d) bale grazing grass hay and plus 1.8 kg corn DDGS/head/day. Animal performance was assessed from two-day body weights and body condition scores taken at the start and end of the study. Data analysis considered the fixed effects of treatment, year, and treatment x year interaction.ResultsFinal BW tended (P = 0.09) to be greatest following corn DDGS supplementation and lowest when grass hay was offered. The treatment strategy x year interaction (P = 0.026) for ADG showed that corn DDGS supplementation resulted in positive ADG across the years regardless of environmental conditions. Liquid or alfalfa hay supplementation resulted in positive ADG when environmental conditions were favorable. Final BCS (P = 0.005) and BCS change (P = 0.004) were greater following corn DDGS supplementation, intermediate following alfalfa hay or liquid supplementation and lowest when grass hay was fed. Supplementation costs ranged from $1.33 to $1.90/head/day, the highest cost occurred with corn DDGS supplementation mainly due to cost of corn DDGS and labor required to deliver corn DDGS to cattle on pasture.DiscussionAlfalfa hay or molasses-based liquids increased diet CP content but did not supply adequate energy in severely cold winters. Despite relatively higher supplement costs, high energy supplements such as corn DDGS may be required in severely cold winters where cattle require extra energy. Supplement selection should consider supplement effectiveness to meet animal nutrient requirements particularly in adverse winter conditions such as those encountered in the US Northern Great Plains.
Integrating conductive electrodes into hydrogel-based microfluidic chips for real-time monitoring of cell response
Authors: Pourmostafa Ayda , Bhusal Anant , Haridas Menon Niranjan , Li Zhenglong , Basuray Sagnik , Miri Amir K. 
Published: August 2024

The conventional real-time screening in organs-on-chips is limited to optical tracking of pre-tagged cells and biological agents. This work introduces an efficient biofabrication protocol to integrate tunable hydrogel electrodes into 3D bioprinted-on-chips. We established our method of fabricating cell-laden hydrogel-based microfluidic chips through digital light processing-based 3D bioprinting. Our conductive ink includes poly-(3,4-ethylene-dioxythiophene)-polystyrene sulfonate (PEDOT: PSS) microparticles doped in polyethylene glycol diacrylate (PEGDA). We optimized the manufacturing process of PEDOT: PSS microparticles characterized our conductive ink for different 3D bioprinting parameters, geometries, and materials conditions. While the literature is limited to 0.5% w/v for PEDOT: PSS microparticle concentration, we increased their concentration to 5% w/v with superior biological responses. We measured the conductivity in the 3–15 m/m for a range of 0.5%–5% w/v microparticles, and we showed the effectiveness of 3D-printed electrodes for predicting cell responses when encapsulated in gelatin-methacryloyl (GelMA). Interestingly, a higher cellular activity was observed in the case of 5% w/v microparticles compared to 0.5% w/v microparticles. Electrochemical impedance spectroscopy measurements indicated significant differences in cell densities and spheroid sizes embedded in GelMA microtissues.