bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ASBÂB AL-WURÛD AL-HADÎTS DALAM MEMAHAMI HADITS AHKAM
Authors: Arifin Zainul 
Published: November 2015

This research purposes to describe the urgence and implementation of asbâb al-wurûd al-hadîtsin understanding of the text of the prophetic tradition. The urgence of asbâb al-wurûd al-hadîs seems in the understanding of the tradition with many component; that are communicator, audince, context (place and time). While the implementation of asbâb al-wurûd al-hadîtsshows in a sample of the tradition about aqiqah, whith background of it. Base on that understanding, we have the polarization meaning of this tradition in its context for the future. The pointers of this development meaning of hadits with asbâb al-wurûd al-hadîts is moral ideal of this traditions as thanksgiving to God for His blessing and the salvation of the baby. karya ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kerangka pengembangan pemahaman terhadap makna teks suatu hadis dari sisi urgensi dan ilmplementasi asbâb al-wurûd al-hadîs. Urgensi asbâb al-wurûd al-hadîts nampak pada pemahaman yang menyertakan empat komponen al-bu’du al- mukhatibi (komunikator), al-bu’du al-mukhatabi(audien), al-bu’du al-zamani (waktu) dan al-bu’du al-makani (tempat). implementasi asbâb al-wurûd al-hadis nampak pada sampel hadis tentang aqiqah difahami melalui asbâb al-wurûd yang menyertai hadis tersebut, sehingga diperoleh pemahaman terhadap makna hadis secara beragam, sesuai dengan konteks dan upaya kontekstualisasi makna hadis di masa yang akan datang. oleh karenanya, jumlah atau jenis hewan yang dijadikan aqiqah, bukan persoalan yang harus dipahami secara kaku. Poin penting atau semangat yang ditekankan dalam hadis-hadis tersebut adalah ideal moral yang terkandung di dalamnya, yaitu ungkapan rasa syukur atas keselamatan bayi yang dianugerahkan oleh Allah swt.
MENJEMBATANI KRISIS ADVOKASI TERHADAP TKW INDONESIA DILUAR NEGERI
Authors: Jannah Hasanatul 
Published: November 2015

Sebagai salah satu penghasil devisa negara dan mendapat julukan yang begitu tehormat dari negara sebagai Pahlawan Devisa, TKW Indonesia seharusnya mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah maupun pihak yang terkait, sehingga terkirimnya para TKW keluar negeri memiliki jaminan keselamatan. Untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara pihak pengirim dengan penerima TKW agar kehadiran TKW bisa memperoleh perlindungan di Negara tempat mereka bekerja. Seharusnya berbagai kasus yang banyak menimpa para TKW selama ini seperti penganiaaan, pelecehan seksual dan tindak kekerasan lainnya baik yang di ketahui publik maupun tidak, menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. As one of state foreign exchange producer and the hero of foreign exchange, Indonesian migrant workers should get sufficient attention from the government and all parts which are related to their process of being migrant workers in order they get safety guarantee in the countries they work. Therefore, it is a need to have an agreement between internal agent (that sends the workers) and external agent (that accept and manage the workers) to make sure that the migrant workers will get protection. What have been experienced, so far, by migrant workers such as mistreatment, sexual harassment and violence which are publicly known or ice versa should be an important lesson for Indonesia.
URGENSI PENYUSUNAN MODEL BIMBINGAN KESEHATAN MENTAL (MENTAL HYGIENE) SELAMA MENUNGGU EKSEKUSI MATI
Authors: Wiwik Utami Amir Hasan Ramli, 
Published: November 2015

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan urgensi penyusunan model pembimbingan kesehatan mental terpidana mati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum-empiris dengan pendekatan yuridis-psikologis. Berdasarkan hasil penelitian, materi dan metode pembimbingan kesehatan mental terpidana mati dilakukan berdasarkan interpretasi masing-masing petugas pemasyarakatan, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini semata-mata dilakukan agar terpidana mati tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum di LAPAS/RUTAN, dan agar lebih siap dalam menghadapi eksekusi mati. Pembimbing berasal dari dalam maupun luar LAPAS. Prosesnya diintegrasikan melalui kegiatan pembinaan bidang keagamaan dengan metode caramah secara massal dan konsultasi individual. Konseling individual merupakan langkah positif untuk membimbing terpidana mati sesuai dengan kebutuhannya. Sayangnya, pembimbingan tersebut belum didasarkan pada hasil pemeriksanaan psikologis, prosesnya juga belum menggunakan prinsip-prinsip konseling sehingga hasilnya belum optimal. Jika pedoman tersebut ada, petugas pemasyarakatan dapat menyusun langkah-langkah pembimbingan secara sah, efisien dan efektif dalam bimbingan dan konseling, sehingga terpidana mati siap dieksekusi.This research aims at describing the urgence of designing model of sentenced-death prisoner health mental supervision. This research is empiric-law research with psychological- juridical approaches. Based on research result, the supervision is conducted based on the interpretation of each officers as long as it does not violate the rule. The aim of this sort of supervision is that the sentenced-death prisoner does not violate the rule and prepare for the death sentence. Supervisors may come from inside or outside the prison. The process is integrated through religious supervision activity with massive sermon and individual consultation. Individual counceling is a positive step to supervise sentenced-death prisoners based on their needs. Unfortunately, the supervision has been based on psychological test, the process has not implement counceling principles that the result can be optimal. If the prison has the guidence, the officers can make legitimate, effective and effficient supervison steps in supervising and counceling in order the prisoners are ready to be executed.
RELASI ISLAM, NEGARA, DAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TATA HUKUM INDONESIA
Authors: Zoelva Hamdan 
Published: November 2015

There aredifferences of opinion in looking at the relationship between religion and state. Some proposed that the state should be based on religion (Islam) and others have argued the opposite, the state should be separated from the religion (secular nationalism). The debate is considered complete after the Jakarta Charter formula was agreed, although it was annulled after the legalization of the Constitution on August 18, 1945. History shows that Muslims sacrifice for this country is invaluable both in terms of physical struggle (body and soul) and ideological (Islamic values). So that, returning authority to the Muslim community to determine the direction of development of the country has become a necessity. Through this article, the author would like to express a new form of moral calling on Muslims to contribute to this country, some of them with sincerity impose Islamic lawinto national law. Terdapat perbedaan pendapat dalam memandang hubungan agama dan negara. Ada yang berpendapat negara harus berdasarkan pada agama (Islam) dan ada yang berpendapat sebaliknya, bahwa negara harus dipisah dari agama (nasionalisme sekuler). Perdebatan dianggap selesai setelah disepakati rumusan Piagam Jakarta, meskipun kemudian dianulir setelah disahkannya UUD tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah ini menunjukkan bahwa pengorbanan umat Islam untuk negeri ini tidak ternilai harganya baik ditinjau dari segi perjuangan fisik (jiwa raga) maupun ideologis (nilai-nilai keislaman). Dari pengorbanan tersebut, mengembalikan kewenangan kepada umat Islam untuk menentukan arah pembangunan negara ini menjadi keniscayaan. Karena itu melalui tema ini, penulis ingin mengungkapkan bentuk baru panggilan moral umat Islam untuk memberikan konstribusi terhadap negeri ini, yaitu diantaranya melalui keikhlasan memberlakukan hukum Islam ke dalam hukum nasional.
ANALISIS MUATAN MATERI BAB XIV KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 100 TENTANG PEMELIHARAAN ANAK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. NOMOR 46/PUU-VIII/2010
Authors: Zuhriah Erfaniah , Mayasari Lutfiana Dwi 
Published: November 2015

Constitutional Court’s decision on the rights of children who were born out of wedlock causes various controversies. On the one hand, it is considered as a positive decision for children’s benefit and their future. On the other hand, it is considered also as a negative decision by legalizing unregistered marriage. Using a field research and qualitative approach, this research produces a conclusion that four of respondents from different background of organizations agree with this constitutional court decision if the intended object is the children from Sirri (unregistered) marriage. Furthermore, one respondent agrees if this decision becomes a guideline and no longer a phenomenon. The most important message from informants is a recommendation that Constitutional Court not to issue another ambiguous fatwa and this institution is capable to make a humanist decision and remains in the corridors of the religious demands that have been rooted in the community. Keputusan mahkamah konstitusi tentang hak anak diluar nikah menimbulkan berbagai macam kontroversi. disatu pihak keputusan tersebut dianggap positif untuk kemaslahatan anak dan masa depan mereka, dan di lain pihak keputusan tersebut dianggap negative karena melegalkan pernikahan dibawah tangan. Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian field research dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa empat responden dengan latar belakang organisasi yang berbeda menyatakan setuju dengan keputusan MK tersebut jika yang dimaksud adalah anak hasil pernikahan sirri. Dan satu responden menyatakan setuju jika keputusan tersebut menjadi sebuah pedoman bukan lagi fenomenal. Pesan terpenting dari para informan adalah himbauan agar MK tak lagi mengeluarkan suatu fatwa yang ambigu dan mampu menciptakan keputusan yang humanis dan tetap dalam koridor tuntutan keagamaan yang telah mengakar di masyarakat.
KEADILAN PROPORSIONAL DALAM PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT
Authors: Ramadhita Ramadhita 
Published: November 2015

The existence of a religion in the modern era, is determined by its velocity to respond and resolve the problems of life creatively, by means of ijtihad, with a wide range of its methodology. A progressive steps have been carried out by Indonesian’s scholars by giving rights to the relics of a foster child by testament wajibah, regulated in article 209 compilation of Islamic law. Though it is never cached prearranged classical fiqh. Thus, even though in its development of article 209 hasn’t been able to reflect justice. Therefore, the part that was accepted by the adopted child may be smaller than the other heirs, regardless of contributions or services that have been given a foster child to adoptive parents Eksistensi suatu agama di era modern, ditentukan bagaimana merespon dan menyelesaikan problem kehidupan secara kreatif dengan cara ijtihad, dengan berbagai macam metodologinya. Langkah progresif telah dilakukan oleh ulama Indonesia dengan memberikan hak dari harta peninggalan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah, yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Padahal hal ini tidak pernah diatur sebelumnya di dalam khazanah fiqh klasik. Meskipun dimikian, dalam perkembangannya Pasal 209 belum mampu mencerminkan keadilan. Sebab, bagian yang diterima oleh anak angkat bisa jadi lebih kecil dari bagian ahli waris lain, tanpa mempertimbangkan kontribusi atau jasa yang telah diberikan anak angkat kepada orang tua angkatnya.
INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP PASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
Authors: Yasin Mohamad Nur , Subkhi M. Yusuf 
Published: November 2015

This research reveals three causes of authority intersection in section 55 regulation Number 21, year 2008 on sharia banking. First, the transition of Religious Court after regulation Number 33 year 2006 on the changing of regulation Number 7 year 1989 on Religious Court is legalized. Second, there is an image that General Court is more popular than Religious Court. Third, there is socio-political influence and particular interests within the process of formulating the regulation. Judges in Religious Court of Malang are divided into two groups in interpreting section 55 regulation Number 21 year 2008 on Sharia Banking. Firstly, those who apply historical interpretation method argue that the section gives option towards dispute resolution forum. Secondly, those who apply grammatical method stated that section 55 is a historic, because the content has been included in section 49 Regulation Number 3 Year 2006 on the changing of Regulation Number 7 year 1989 on Religious Court which has implication towards the authority reduction of Religious Court on sharia banking. Hasil penelitian menunjukkan kan tiga sebab persinggungan kewenangan dalam pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pertama, adanya masa transisi bagi Peradilan Agama setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kedua, adanya image bahwa Peradilan Umum lebih populer dari Peradilan Agama. Ketiga, adanya pengaruh sosial politik dan berbagai kepentingan dalam proses perumusan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hakim Pengadilan Agama Malang terbagi dalam dua kelompok dalam menginterpretasikan pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pertama, kelompok yang menggunakan metode interpretasi sejarah berpendapat bahwa pasal 55 muncul untuk memberikan opsi terhadap forum penyelesai sengketa. Kedua, kelompok yang menggunakan metode gramatikal menyatakan, bahwa Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah ahistoris, karena keberadaannya telah ditampung dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berimplikasi pada tereduksinya kewenangan Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah.
MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah)
Authors: Arfan Abbas 
Published: November 2015

Definition of al - mashlahah according to al - Bûthî is : “ Something useful accoding to al - Shâri ‘ (Allah and His Messenger ) for the benefit of his servants , in keeping religion , life , intellect , lineage and their property , in accordance with the specific sequences contained in the maintenance category . “ Furthermore al - Bûthî asserts that al - mashlahah can be used as a source of law if it meets the five criteria that he called al -mashlahah Dlawâbith. These five criteria are ; ( a) maslahah should be included in the scope of al - maqashid al - Syar’iyyah the five , ( b ) maslahah does not contradict with the Qur’an , ( c ) maslahah does not contradict with al - Sunnah , ( d ) maslahah does not contradict with al - Qiyas and ( e ) maslahah does not contradict with another benefit that is higher / stronger / more important . That’s more or less the gist of the book Dlawâbith mashlahah fi al - Shari’ah al - Islamiyya , beside that in this paper , the authors tried to analyze critic al - Bûthî against al - Thûfî on maslahah concept , in addition also critical analysis of the author to distribution and limitations of maslahah in al - Bûthî’s version. Definisi al-Mashlahah menurut al-Bûthî adalah: “Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.” Namun al-Bûthî menegaskan bahwa al-Mashlahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan Dlawâbith al-Mashlahah. Kelima kriteria tersebut adalah; maslahah tersebut haruslah: (a) termasuk ke dalam cakupan al-Maqâshid al-Syar’iyyah yang lima, (b) tidak bertentangan dengan al-Qur’an, (c) tidak bertentangan dengan alSunnah, (d) tidak bertentangan dengan al-Qiyas dan (e) tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/ lebih kuat/lebih penting. Itulah lebih kurang intisari dari kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi Syarî’ah al-Islâmiyyah, namun dalam makalah ini, penulis berusaha menganalisis kritik al-Bûthî terhadap konsep maslahah al-Thûfî, disamping analisis kritis penulis terhadap pembagian maslahah dan batasannya versi al-Bûthî.
TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
Authors: Hidayah Khoirul 
Published: November 2015

The research background is the fenomena of infringement (copyright) in the Univercity. This research will analizes about The knowledge of UIN Maulana Malik Ibrahim student about the protection of copyright. The purpose of this research is to describe the influence of student knowledge about copyright with infringement (copyright). The research method is empirical research (sociological yurisprudence) with kwalitatif analyzes. The result of the research is the law attitude of students don’t show the positive of law attitude in protection the copyrights. Although the students respect with the creation of mine (literary), but they have not the law attitude to obey the law of copyright. Fenomena adanya pelanggaran hak cipta di lingkungan kampus telah melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian tentang tingkat pemahaman mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai perlindungan hak cipta. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman hukum mahasiswa tentang hak cipta dengan tingkat pelanggaran hukum hak cipta atas karya tulis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa masih kurang. Sikap hukum mahasiswa belum menunjukkan sikap positif terhadap perlindungan hak cipta atas karya tulis. Meskipun mahasiswa mempunyai kehendak menghargai hasil karya orang lain, namun belum nampak sikap menerima undang-undang dalam perilaku sehari hari
PENYELESAIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS SOSIAL MASYARAKAT (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)
Authors: Ratomi Achmad 
Published: November 2015

The fact that there are some data that indicate the involvement of children in criminal acts. Criminal acts of children in society have forced the child “in conflict with the law”. The settlement of child problem conflicting with the law in the context of society can be done with out of court by the principles of togetherness and openness. This method is much more beneficial for children’s development, both physically and psychologically when compared to the punishment. Formal law enforcement should be avoided as far as possible to children who commit a crimes as long as there is no guarantee for their benefit. Because of this article, the author tries to find a solution how it should be to resolve the issue of children in conflict with the law.. Kenyataan bahwa ada beberapa data yang menunjukkan keterlibatan anak-anak yang dalam tindak pidana kriminal. Tindak pidana anak di masyarakat telah memaksa diri anak “berkonflik dengan hukum”. Penyelesaian persoalan anak yang berkonflik dengan hukum dalam konteks sosial masyarakat dapat dilakukan dengan upaya damai di luar pengadilan dengan prinsip kebersamaan dan keterbukaan. Penyelesaian cara ini jauh lebih menguntungkan bagi perkembangan anak baik secara fisik maupun secara psikologis jika dibandingkan dengan pemidanaan. Penegak hukum secara formal hendaknya sejauh mungkin dihindari terhadap anak yang melakukan tindak kriminal selama tidak ada jaminan kemaslahatan bagi mereka. Karena itu melalui artikel ini penulis mencoba untuk mencarikan solusi bagaimana seharusnya menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon)
Authors: Sugianto Sugianto 
Published: November 2015

Number of street children in Indonesia has increased rapidly in recent years. An increasing number of street children is a growing social phenomenon that needs serious attention from various parties. Islam as a universal religion, it wants the children can live and grow properly. The goals of this papers is to elaboration the implementation of legal protection of street children in Foundation Madinatunnajjah Cirebon. The method used in this study are a normative juridical approach to determine the extent of law protect street children, and sociological juridical approach to see the protection effort not only in law but also in its implementation. Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun belakangan. Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Islam sebagai agama yang universal, sangatlah menghendaki agar anak-anak itu dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menentukan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Yayasan Madinatunnajjah Cirebon. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah normative yudisial untuk mengetahui sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada anak jalanan, dan sosiologi yuridis untuk melihat perlindungan bukan hanya dari aspek hukum tetapi juga aspek sosialnya.
REVITALISASI MANAJEMEN WAKAF SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT
Authors: Munir Zainal Arifin 
Published: November 2015

Mobilize sectors of the society economy with waqf instrument is very rasional. According data compiled by the Ministry of Religious Affairs, the number of waqf land in Indonesia reached 2,686,536,656, 68 square meters or 268,653.67 acres 366 595 locations spread across an area Indonesia. With a large area, it will contribute to socio-economic empowerment if it is managed with proper and professional management. This is the most urgent matter to be addressed in the management of waqf is nadzir professionalism, because they are the key to successful management of endowments to be more focused, productive and strategic. As one of the sharia instruments, the management of waqf should be rightfully optimized for development the welfare of society. Menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dengan instrument wakaf adalah sangat rasional.Menurut data yang dihimpun Departemen Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi atau 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan lahan seluas itu, tentunya akan sangat berkonstribusi dalam pemberdayaan social ekonomi jika dikelola dengan manajemen yang tepat dan profesional. Inilah hal yang paling urgen untuk dibenahi dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nadzir, karena mereka merupakan kunci keberhasilan pengelolaan wakaf agar lebih focus, produktif dan strategic. Sebagai salah satu instrument syariah, manajemen wakaf sudah seharusnya dioptimalkan pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
التحليل عن مفهوم الوسطية في الفقه الإسلامي
Authors: Midoun Mohamed 
Published: November 2015

Konsep wasathiyah merupakan bagian dari konsep Islam yang membedakan dengan agama-agama lainnya baik dari aspek aqidah maupun syariah, umat muslim maupun peradabannya. Keberadaan konsep wasathiyah dalam fiqh Islam dapat dilihat dari berbagai pendapat ulama salaf. Banyak keutamaan yang terkandung dalam konsep wasathiyah seperti: kebaikan, keadilan, kemudahan untuk menghilangkan kesulitan, hikmah, istiqamah, dan moderasi. Begitupula sebaliknya, konsep wasathiyah menolak segala macam penyimpangan seperti sikap ghulû, tafrīti, ifrâti dan lain-lain dalam setiap perbuatan, terutama dari aspek ibadah. Karenanya pembahasan tema ini masih relevan, termasuk pada abad kontemporer ini. أصبحت الوسطية جزء من المفهوم الإسلامي الذي يميزه عن غيره من الأديان سواء فيما يتعلق العقيدة والشريعة و المسلمين وحضارتهم . وجود مفهوم الوسطية في الفقه الأسلامي يمكن أن ينظر إليه من مختلفة الآراء عمد علماء السلف. العديد من ملامح مفهوم الوسطية أي: الخيرية, العدل, اليسر ورفع الحرج, الحكمة, الاستقامة, البينية. وخلاف ذلك مفهوم الوسطية رفض كل أنواع الخاطئة أي الغلو و التفريط والإفراط وغيرها في كل أعمالنا وخصوصا من وجهة العبادة. و بذلك تفسير هذا الموضوع تزال مهمة بما في القرن المعاصر.