bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGGUNAAN E-METERAI PADA AKTA NOTARIS
Authors: Rumpuin Jenny Lourencia , Sigit Antarin Prasanthi 
Published: August 2024

Kemajuan teknologi mempengaruhi pola hidup dalam masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan usaha. Hadirnya sarana teknologi yang memadai mulai menggeser kebiasaan penggunaan bentuk fisik dalam pembuatan dokumen menuju kebiasaan paperless. Seiring dengan mulai banyaknya pembuatan dokumen secara elektronik dalam kehidupan masyarakat, pemerintah Indonesia memandang diperlukannya suatu peningkatan dalam hal perlekatan meterai guna pemenuhan pembayaran bea meterai atas dokumen. Pada Oktober 2021 kemarin, Menteri Keuangan meresmikan penggunaan e-meterai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bila merujuk pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tersebut, akta notaris merupakan salah satu dokumen yang wajib memenuhi bea meterai. Dengan adanya bentuk meterai secara elektronik ini seharusnya dapat mempermudah pekerjaan notaris dari segi perlekatan meterai pada akta notaris. Perlekatan e-meterai pada akta notaris tidak akan mengurangi keabsahan suatu akta notaris itu dikarenakan syarat penandatangan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris akan tetap dilakukan di hadapan notaris dan saksi-saksi, namun hanya perlekatan meterainya saja yang dilakukan secara elektronik.Kata-Kunci: Bea Meterai, Meterai Elektronik, Akta NotarisÂ Technological advance affects the lifestyle in society, including in undertaking business. The presence of adequate technological facilities began to shift the habit of using physical forms in making documents towards paperless habits. Along with the rise of electronic document in the society, the Indonesian government sees the need for an enhancement in the attachment of stamps in order to fulfill the stamp duty on documents. In October 2021, the Minister of Finance inaugurated the use of e-stamp as stipulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty. Refers to the provisions of Article 3 of Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty, the notarial deed is one of the documents that must fulfill the stamp duty. The electronic form of this stamp should be able to facilitate the notary in terms of attaching stamps to the notary deed. The attachment of an e-stamp on a notary deed will not reduce its validity since the requirements for signing the deed as regulated in Article 44 of Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions will still be carried out before a notary and witnesses, but only the stamps are attached electronically.Keywords: Stamp Duty, Electronic Stamp, Notarial Deed
COVERNOTE NOTARIS PPAT DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERUJUNG PIDANA
Authors: Warsanti Awinda Nur , Saleh M. 
Published: August 2024

Â Covernote merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Notaris/PPAT pada Bank yang akan memberikan fasilitas kredit, sehingga timbul kepercayaan antara Bank dengan Nasabah/Debitur. Namun seiring maraknya penerbitan covernote yang berhubungan dengan perjanjian kredit terdapat persoalan hukum yang muncul hingga berujung pidana. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji/menganalisa sejauh mana solusi dan mitigasi pembuatan covernote Notaris/PPAT. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative mengacu kepada teori-teori, norma-norma, asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normative, dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan yang berorientasi pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kesimpulan pada penelitian ini Dari terbitnya Covernote tersebut, timbulah akibat hukum dan konsekuensiÂ hukum apabila Notaris/PPAT terlibat dalam pencairan fasilitas kredit dari Nasabah/Debitur kepada Kreditur/Bank dengan memberikan keterangan yang tidak sebenarnyaÂ dalam menerbitkan covernote Â akan berujung pidana, Maka Notaris/PPAT dalam menjalankan fungsi jabatannya harus berpegang teguh pada Sumpah Jabatan, Kode Etik, dan UUJN agar terhindar dari permasalahan hukumyang berujung pada pidana.Kata Kunci : Covernote, Notaris, PPAT, Perjanjian Kredit.Â Covernote is a statement made by a Notary/PPAT at a Bank that will provide credit facilities, so that trust arises between the Bank and the Customer/Debtor. However, along with the proliferation of covernote issuances related to credit agreements, there are legal issues that arise which can lead to criminal prosecution. In this study, the author is interested in studying/analyzing the extent of the solution and mitigation of making a Notary/PPAT covernote. This research method uses a normative juridical approach referring to the theories, norms, principles contained in the applicable laws and regulations as a normative basis, and this research is descriptive analytical, with a problem solving orientation related to the problem. will be discussed. Conclusions in this study From the publication of the Covernote, legal consequences and legal consequences arise if a Notary/PPAT is involved in disbursing credit facilities from a Customer/Debtor to a Creditor/Bank by providing false information in issuing a covernote which will result in a criminal offence. To carry out the function of his position, he must adhere to the Oath of Office, the Code of Ethics, and the UUJN in order to avoid legal problems that can lead to crime.Keywords: Covernote, Notary, PPAT, Credit Agreement.
AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA)
Authors: Awang Ronald Harmoko , Putra Mohamad Fajri Mekka 
Published: August 2024

AbstrakPenelitian yang diterapkan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berarti mendeskripsikan mengenai permasalahan yang ada dan menganalisis masalah yang ada dengan mendasarkan kepada teori dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pembuatan Akta PPAT yang berisi penghadap yang tidak sesuai dengan fakta yang ada akan menimbulkan sengketa pertanahan. Salah satu kasus pertanahan yang terjadi adalah terdapat seorang PPAT yang membuat Akta Jual Beli tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris. Akta Jual Beli tersebut kemudian digunakan untuk balik nama atas nama pembeli dan dilakukan penjaminan terhadap tanah tersebut kepada pihak ketiga. Oleh karena itu penelitian yang akan dihasilkan berupa analisis akibat hukum terhadap Akta Jual Beli dan upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris atas tindakan yang dilakukan oleh PPAT. Akta Jual Beli yang dibuat tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris mengakibatkan Akta Jual Beli dapat dibatalkan dan upaya hukum yang ditempuh oleh ahli waris atas kerugian yang dialami yaitu dengan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan hukum terhadap PPAT. Â Â Kata Kunci: Tanpa Persetujuan, Akibat Hukum, Upaya HukumÂ AbstractThe research applied is descriptive-analytical research, which describes the existing problems and analyzes the current issues based on the theory and applicable regulations. The making of the PPAT Deed, which contains an appearance that is not by the existing facts, will lead to a land dispute. One of the land cases that occurred was a PPAT who made a Sale and Purchase Deed without consent and knowledge of the heirs. The Sale and Purchase Deed is then used to transfer the name on behalf of the buyer and guarantee the land to a third party. Therefore, this study will produce an analysis of the legal consequences of the Sale and Purchase Deed and legal remedies that the heirs could reach for the actions taken by PPAT. The Sale and Purchase Deed made without consent and knowledge of the heirs resulted in the Sale and Purchase Deed being canceled and legal remedies that the heirs could take, namely by filing a claim for compensation based on legal actions against PPAT.Keywords: Without Consent, Legal Consequences, Legal Remedies
EKSISTENSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBALAKAN HUTAN
Authors: Firdiansyah Risal 
Published: August 2024

Â Data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pengrusakan atau penebangan kayu hasil hutan telah terbukti mengakibatkan problem yang serius di masyarakat, baik jangka pendek maupun masa mendatang. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penceahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan, bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan: a. menjaminÂ kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.Kata-Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pembalakan Hutan, PelakuÂ According to the Ministry of Forestry in 2006, the area of forest that is damaged and unable to function optimally has reached 59.6 million hectares of 120.35 million hectares of forest areas in Indonesia, with the rate of deforestation in the last five years reaching 2.83 million hectares per year. Crimes related to the destruction or logging of forest products have been shown to cause serious problems in the community, both short-term and in the future. In Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning The Eradication and Eradication of Forest Destruction, it is stated that the prevention and eradication of forest destruction aims to: a. ensure legal certainty and provide a deterrent effect for forest destruction actors; b. ensuring the existence of forests in a sustainable manner while maintaining sustainability and not damaging the environment and surrounding ecosystems; c. optimizing the management and utilization of forest products by paying attention to the balance of forest functions for the realization of prosperous communities; and d. increased ability and coordination of law enforcement officials and related parties in handling the prevention and eradication of forest destruction.Keywords: Legal Liability, Logging, perpetrator
PERAN NOTARIS DAN KONSULTAN HUKUM DALAM SENGKETA BISNIS MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF
Authors: Mayendra Endra 
Published: August 2024

Â Perkembagan dunia bisnis sejalan dengan perkembangan hukum yang membingkai transaksi yang menjamin kepastian hukum para pihak. Transaksi tersebut dicapai melalui kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian harus berlandaskan itikad baik dalam memenuhi prestasi timbal balik antara hak dan kewajiban para pihak. Para pihak dalam sepakat mencapai tujuan bisnis tidak merencanakan terjadinya sengketa, namun jika terjadi sengketa harus disikapi dan diselesaikan dengan cara yang memadai baik melalui jalur ligitasi dan non ligitasi. Penyelesaian sengketa melalui non ligitasi menjadi alternatif mencari titik temu dari sengketa dengan efektif dan efesien, namun perkembangannya masih lebih sedikit dibandingkan dengan jalur ligitasi. Rumusan masalah dari penelitan ini bagaimana peran Notaris dan konsultan hukum dalam mendorong awareness pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa bisnis melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia.Â Metodologi penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan deskristip analisis. Dengan adanya peran Notaris dan Konsultan Hukum semakin awarenya pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketanya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dapat menjadi paradigma baru dalam berperkara terkait sengketa bisnis.Kata-Kunci: kontrak, alternatif penyelesaian sengketa, notarisÂ World developments are in line with legal developments that frame transactions that guarantee legal certainty for the parties. The transaction is reached through the agreement of the parties in an agreement that must be based on good faith in fulfilling the mutual performance of the rights and obligations of the parties. The parties in achieving business goals do not plan a dispute, but if a dispute occurs, it must be resolved in an adequate manner, both through litigation and non-litigation. Dispute resolution through non-litigation is an alternative to finding common ground for disputes effectively and efficiently, but the progress is still low compared to the litigation route. The formulation of the problem from this research is how the role of Notaries and legal consultants in encouraging the awareness of business actors in resolving disputes through Alternative Dispute Resolution (APS) in Indonesia. The research methodology used is normative juridical with a descriptive analysis approach. With the role of Notaries and Legal Consultants, business actors are increasingly aware of how to resolve their disputes using Alternative Dispute Resolution and can become a new paradigm in litigation related to business disputes.Keywords: contract, alternative dispute resolution, notary
TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Authors: Rizky Amalia  , Sulistyono Anang 
Published: August 2024

Penelitian ini menganalisis tentang pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua, implikasi hukumnya bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta analisa bahan hukum digunakan secara deskriptif kualitatif.Kesimpulannya, pertama, pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama tidak dibenarkan tanpa adanya perjanjian kawin karena tidak memenuhi syarat yang mana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, sehingga perjanjiannya batal demi hukum yang menjadikan suami istri masih berada dalam satu subjek hukum. Kedua, implikasi hukum bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama mengakibatkan akta pendirian PT terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan.
Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Saham, Harta Bersama

This research analyzes the establishment of a company that the shares company from joint assets based on the Limited Liability Company Law. Second is the law implication for a notary who does a deed of establishing a company where the authorized capital comes from joint assets.The research method uses normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach; meanwhile, the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and analysis of legal materials is done qualitatively.In conclusion, first, the establishment of a company whose shares come from joint assets is not justified without a marriage agreement because it does not meet the requirements which have been regulated in Article 7 paragraph (1) of the Company Law, so that the deal is null and void by law which makes husband and wife still in one subject law. Second, the legal implication for a notary who makes a deed of establishment of a company whose primary capital comes from joint assets results in the act of establishment of a PT being relegated from an authentic deed to a private deed.
Keywords : Limited Liability Company, Shares, Joint Assets
ANALYSIS OF PEDESTRIAN PATH WIDTH REQUIREMENTS IN THE MANUKAN LOR ROAD AREA, SURABAYA CITY
Authors: Habib Yoga Kusuma  , Kurnia Hadi Putra  , Theresia Maria Chandra Agusdini  
Published: August 2024

The commercial area on Manukan Lor street is one of the places in the city of Surabaya that currently has quite heavy traffic. The problem in this area is that there is no special pedestrian/pedestrian route available so it can endanger pedestrians, apart from that it can also disrupt the activity of traffic vehicles. The aim of this thesis refers to the formulation of the problem and the existing background, including: Determining the characteristics of pedestrians in the Manukan Lor Street area of Surabaya, determining the width requirements for pedestrian/pedestrian lanes in the Manukan Lor Street area, and to determine the performance results in Manukan Lor road section after and before the sidewalk. Guidelines used in planning pedestrian paths in the area "Sidewalk Planning Guidebook Number.007/T/BNKT/1990 Directorate General of Highways", "Guidebook for Building Construction Materials and Civil Engineering Ministry of PUPR Number.02/SE/M/2018 regarding technical planning of pedestrian facilities", and "Indonesian Road Capacity Guidebook 2023 (PKJI 2023)". The results of the analysis of the required width of the pedestrian path on the Manukan Lor road are 1.5 m wide with the level of service obtained is category A, and includes low-level side obstacles, with an average increase in the degree of saturation (Dj) of 0.026 but still in service level category C with a stable flow the speed can be controlled by traffic.
Keywords: Pedestrian Width; Characteristics; Road Performance.
PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, RASIO GINI, KEMISKINAN DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR
Authors: Anggraini Wiwik Pramudya , Warsitasari Wahyu Dwi 
Published: August 2024

AbstractThis research aims to conduct an analysis of the factors that influence economic growth in each district/city in East Java province. This research is an associative type of quantitative research with the data used being secondary data. All districts/cities in East Java are the population and sample in this research. The sampling technique used is non-probability sampling with a purposive sampling method. Research data was processed using panel data regression analysis techniques. The results of the analysis show that simultaneously the open unemployment rate, Gini ratio, poverty and minimum wage jointly influence economic growth in several districts/cities in East Java. Partially, the open unemployment rate influences economic growth in several districts/cities in East Java, the Gini ratio influences economic growth in several districts/cities in East Java, poverty influences economic growth in several districts/cities in East Java and the minimum wage influences on economic growth in several districts/cities in East Java.Keywords: Open Unemployment Rate, Gini Ratio, Poverty, Minimum Wage and Economic Growth AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis asosiatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder. Seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur merupakan populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Data penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara Simultan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, kemiskinan dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Secara parsial tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, rasio gini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, kemisikinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan upah minimum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur.Kata kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Kemiskinan, Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi
RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
Authors: Fudaili Muhammad , Rofiah Khusniati 
Published: August 2024

AbstractThis article discusses Islamic economic thought according to Imam al-Ghazali and looks at its relevance in Indonesia. The article uses qualitative research in the nature of a literature study. This study focuses on epistemology from the perspective of the philosophy of science. By using a library study method through scientific articles obtained from online journal publications and related books. Through in-depth study, it shows that in general Imam Al-Ghazali's economic thought provides ethical and moral foundations that are relevant for the development of the Islamic economic system. These concepts can help shape economic policies that take Islamic values into account and create a more just and sustainable society. The implementation of the economic system in Indonesia based on al-Ghazali's thoughts emphasizes the importance of justice in the distribution of wealth. This principle can guide the formation of economic policies that reduce social inequality. al-Ghazali understood the concepts of zakat and sadaqah as instruments to reduce inequality and help those in need. This concept is in line with the principles of zakat and sadaqah in Islamic economics which support community welfare.Keywords: Relevance Islamic Economics, al-Ghazali. AbstrakArtikel ini mendiskusikan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Imam al-Ghazali dan melihat relevansinya di Indonesia. Artikel menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan. Studi ini meemfokuskan pada epistemologi dari segi filsafat ilmu. Dengan menggunakan metode menggunakan metode studi kepustakaan melalui artikel-artikel ilmiah yang diperoleh dari terbitan jurnal-jurnal secara online dan buku-buku yang terkait. Melalui kajian mendalam menunjukkan bahwa secara umum pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali menyajikan fondasi etika dan moral yang relevan untuk pengembangan sistem ekonomi Islam. Konsep-konsep ini dapat membantu membentuk kebijakan ekonomi yang memperhatikan nilai-nilai Islam dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Penerapan sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan pemikiran al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini dapat membimbing pembentukan kebijakan ekonomi yang mengurangi kesenjangan sosial. Al-Ghazali memahami konsep zakat dan sadaqah sebagai instrumen untuk mengurangi ketidaksetaraan dan membantu mereka yang membutuhkan. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip zakat dan sadaqah dalam ekonomi Islam yang mendukung kesejahteraan masyarakatKata Kunci: Relevansi, Ekonomi Islam, al-Ghazali