bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI TQM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA MALANG
Authors: Sri Eko Ayu Indrawati Sudirman, 
Published: November 2015

Muslim community awareness on performing zakat (alms) rises in line with social economic life development of the community. A number of alms organizations compete to design activities to attract people and to propose more professional and transparent management. Particularly in Malang, there are several alms institution branches which have national reputation such as Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) and Baitul Mal Hidayatullah (bMh). In relation with alms management, this research raises the on integrated quality management in alms management. Integrated quality management in this research refers to Total Quality Management. This research focuses on the application of TQM principles at yDSF and bMh. both institutions are compared in terms of several aspects covering their innovation in satisfying customers, those who give the alms, people who are illegible to get alms, and people within the management (amil). The result, the model of alms management in both institutions are the appropriate management for alms management especially in Malang. Kesadaran umat islam akan kewajiban menunaikan zakat semakin meningkat seiring dengan taraf kehidupan sosial ekonomi umat yang berkembang pesat. Sejumlah lembaga zakat berlomba merancang kegiatan untuk menarik muzakki dan menawarkan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan. Khusus di kota Malang, telah berdiri cabang- cabang lembaga zakat yang memiliki reputasi nasional, seperti Yayasan Dana Sosial al- Falah (yDSF) dan baitul Mal hidayatullah (bMh). Berkaitan dengan manajemen zakat, penelitian ini mengangkat isu tentang manajemen mutu terpadu dalam pengelolaan zakat. Manajemen mutu terpadu dalam penelitian ini disebut Total Quality Management. Penelitian ini melihat aplikasi prinsip-prinsip TQM di YDSF dan BMH. Kedua lembaga tersebut diperbandingkan dalam beberapa unsur antara lain inovasi mereka dalam rangka memuaskan pelanggan yang dalam hal ini muzakki, mustahiq, dan amil. Model pengelolaan zakat di kedua lembaga tersebut merupakan gambaran tentang manajemen yang tepat untuk pengelolaan zakat, khususnya di Kota Malang.
HOW SHOULD SHARI’AH PRINCIPLES BE APPLIED IN MODERN COMPANY?
Authors: Susamto Burhanuddin 
Published: November 2015

The purpose of this study is to show why the modern business institution (company) should be Islamized, and to suggest ways in which shari’ah principles can be applied in the company. To achieve this purpose, we should understand how company be islamized in comprehensive and integrated manner through the Islamic law perspective, with the contemporary issues like underlying contract of company, legal entity, and the concept of liability. The resolution of these issues is important to assert that shari’ah principles could be applied in the modern company by integrating approach. An integrating approach in the treating of these issues has, however, been lacking, nor has it been subjected to a thorough legal analysis through the principles of Islamic business law. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menunjukkan bahwa institusi bisnis modern (perusahaan) harus diislamisasi, dan member masukan cara-cara bagimana prinsip- prinsip shari’ah dapat ditetapkan dalam perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu memahami bagaimana perusahaan diislamisasi secara menyeluruh dan terintegrasi melalui perspektif hukum Islam terhadap persoalan kontemporer, seperti landasan kontrak perusahaan, badan hukum, dan konsep liabilitas. Solusi dari persoalan ini sangat penting untuk menegaskan bahwa prinsip-prinsip shari’ah dapat ditetapkan pada perusahaan modern melalui pendekatan integrasi. Bagaimanapun, pendekatan integrasi dalam menyikapi persoalan ini jarang dilakukan, disamping tidak menjadi tema analisis melalui prinsip-prinsip hukum bisnis Islami.
PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN PERAN UMAT ISLAM DALAM BIDANG IPTEK
Authors: Hidayah Khoirul 
Published: November 2015

Hak Paten adalah bagian dari hak atas kekayaaan intelektual (HKI). HKI sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Paten merupakan bentuk reward yang diberikan terhadap seseorang dalam bentuk hak eksklusif. Jika ditinjau dari hukum Islam, keberadaan hak paten dibenarkan, namun tidak diperkenankan kalau hak paten yang sudah diperoleh hanya semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Minimnya jumlah paten negara Islam yang terdaftar di Dirjen HKI ataupun PCT menunjukkan betapa minimnya penelitian yang dilakukan oleh umat Islam. Padahal Al Qur’an telah banyak memberikan pesan agar manusia selalu berpikir menggunakan akalnya untuk menemukan segala. Sudah saatnya umat Islam harus bangkit di era globalisasi. Negara Islam harus mampu menunjukkan eksistensinya melalui riset dan teknologi, sehingga bisa mengungguli negara-negara Barat. Indonesia sebagai negara mayoritas Islam tentunya juga harus memulai eksistensinya dalam IPTEK yaitu dengan memulai melakukan penelitian-penelitian yang berbasis paten. Paten is a part of Intelectual Property Rights (IPRs). HKI refers to product of human’s intellectual that is beneficial for human being. Patent is a reward which is awarded to someone in exclusive form. In Islamic perspective, patent right is justified but it is forbidden to get patent merely for economic or financial interest. The inadequate number of muslim countries that are registered in HKI directorate general or PCT shows that only a few number of research conducted by muslims. In fact, Quran has sent its messages to human beings to use their brain in thinking to gather knowledge. This is the time for muslims to awake in this globalization era. Islamic states must be able to show their existences through research and technology in order they go beyond western countries. Indonesia as muslim majority country should start its existence in technology by conducting research which is patent-based.
IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PENYITAAN JAMINAN FIDUSIA
Authors: Nasyi’ah Iffaty , Chusna Asna Jazillatul 
Published: November 2015

This research aims at comparing the foreclosure process of fiduciary collateral between Fiduciary regulation (Law N. 42 of 1999) and the principles of Shariah and the compatibility of the foreclosure process with the the principles of Shariah as well as consumer protection principles. This is a literary research (Bibliography Research), which uses the written data sources such as al-Quran and al-Hadith, relevant legislation. The research reveals that the foreclosure process of fiduciary collateral is based on Fiduciary Law, some procedures are in accordance with Islamic principles except in the case of delay of payment provided by the creditor to the debitor and the consent of the competent institutions in foreclosure cases to be performed . However, Adage „the privity of contract“ under consumer protection laws are not accommodated in the foreclosure process by Fiduciary Law. Creditors still use the standard contract that led to the dominance of the creditor against the debtor. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan proses penyitaan jaminan fidusia antara UU Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999) dan prinsip-prinsip Syariah dan kesesuain proses penyitaan jaminan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Bibliography Research), yang menggunakan sumber data tertulis seperti ; al-Qur’an dan al-Hadis dan perundang-undangan terkait.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada proses penyitaan jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia, beberapa prosedur telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kecuali dalam hal adanya penundaan pembayaran yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur serta adanya ijin dari lembaga yang berwenang untuk dilakukan penyitaan. Adagium the privity of contract“ dalam hukum perlindungan konsumen masih belum diakomodir secara menyeluruh dalam proses penyitaan menurut UU Jaminan Fidusia. Kreditur masih menggunakan perjanjian baku yang mengarah pada adanya dominasi pihak kreditur terhadap debitur. Penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam proses penyitaan telah mengakomodir prinsip-prinsip penyitaan dalam UU Jaminan Fidusia sekaligus menurut UU Perlindungan Konsumen.
PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILY TENTANG AHKAM AL-USRAH
Authors: Syuhadak Faridatus , Badrun Badrun 
Published: November 2015

This research is a normative judicial, with historical-analytic approach. Method of collecting data uses literature study, while the analysis of the data uses content analysis. The results showed that in applying ijtihad, Wahbah al-Zuhaily first review the texts contained in the Qur’an by using an approach related disciplines such as linguistics who heed the words mujmal, musytarak, ‘amm or Khass, haqiqah or majaz, haqiqah or ‘urf, muthlaq or muqayyad etc, then the Prophet hadith; qauliyah, amaliyah, and taqririyah. After that he used qiyas and maslahah consideration for the realities faced by using the general rules as istihsan, maslahah mursalah, urf, sadd adh-Dzari’ah and others. Wahbah al-Zuhaily begins discussion of family law with a preliminary discussion of marriage; shari’ah law marriage, marriage sermon, proposed marriage proposal of others, and see the woman who had been groom before marriage. Wahbah al-Zuhaily also explained that the marriage law is not always the Sunnah, but can change mandatory, permissible, forbidden even makruh, depending on the context. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dengan pendekatan historis- analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan content analysis (analisis isi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan ijtihad, Wahbah Al-Zuhaily terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nash-nash yang terdapat dalam al-qur’an dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang terkait seperti ilmu bahasa yang memperhatikan kata-kata mujmal, musytarak, ‘amm atau khashsh, haqiqah atau majaz, haqiqah atau ’urf, muthlaq atau muqayyad dll, kemudian hadits Rasul baik yang Qauliyah, amaliyah, maupun taqririyah. Setelah itu menggunakan qiyas serta pertimbangan maslahah bagi realitas yang dihadapi dengan menggunakan kaidah-kaidah umum seperti istihsan , maslahah mursalah, urf, sadd adz-Dzari’ah dan lain-lain. Wahbah Al-Zuhaily memulai pembahasan hukum keluarga dengan pembahasan tentang pendahuluan pernikahan; hukum pernikahan secara syari’at, khutbah pernikahan, meminang pinangan orang lain, dan melihat perempuan yang telah dipinang sebelum dinikahi. Wahbah Al-Zuhaily juga menjelaskan bahwa hukum pernikahan tidak selalu sunnah, tapi bisa berubah wajib, mubah, makruh bahkan haram, tergantung konteksnya.
IMPLEMENTASI PROGRAM PRONA BAGI MASYARAKAT EKONOMI LEMAH
Authors: Herry Musleh 
Published: November 2015

The importance of land certificate as legal protection for land owners invites the attention of policy makers in this country. The policy which is issued by the government is to issue mass certifying program on land based on the Decree of Ministry of internal affair Number 189 year 1981 0n Agrarian National Operation Project (PRONA) implementing by National Defence Board as its duty. Basically, the program is implemented annually through some steps and processes, preparation, coordination/determination of Land Rights, right registration, certificate issuance and delivery of certificates. Obstacles which are faced by the District Land Office or City in implementing the program are in particular aspects such as society as the member of the program, the staff and financial aspect of the program itself. Pentingnya sertifikat hak atas tanah sebagai perlindungan hukum bagi pemilik tanah mengundang perhatian para pemilik kebijakan di negeri ini. Kebijakan yang di keluarkan pemerintah salah satunya dengan mengeluarkan program pensertipikatan tanah secara massal berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang pelaksananya Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tugasnya. Pada dasarnya pelaksanaan Program Prona dilakukan secara rutin tiap tahun melalui tahapan atau proses, persiapan, koordinasi/penetapan peserta PRONA, penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data, pengumuman, penetapan Hak Atas Tanah, pembukuan hak, penerbitan sertipikat, dan penyerahan sertifikat. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan kabupaten atau Kota dalam mengimplementasikan program PRONA adalah terjadi dibeberapa aspek yaitu: aspek masyarakat peserta PRONA,
هدف بناء الا قتصاديات القومية في الدول الاسلامية على وفق منهجالاقتصادي الاسلام
Authors: شيخون محمد 
Published: November 2015

Kekuatan politik dan ekonomi internasional telah memaksa negara-negara muslim termasuk indonesia untuk menerapkan konsep ekonomi liberal, yang menguntungkan korporasi, individu dan juga kekuatan-kekuatan global internasional. Ditengah pergolakanpergolakan politik dan ekonomi global, Islam telah menawarkan konsep-konsep ekonomi yang berpihak kepada rakyat yang telah diterapkan jauh sebelum abad modern ini. Islam telah mengatur peran negara dalam mengintervensi pasar, dan juga mengatur tata kelola perdagangan internasional. Tanah dan air serta sumber daya alam dan mineral juga tidak luput dalam aturan dan konsep yang ditawarkan oleh Islam dalam bentuk kepemilikan negara, publik dan juga individu. Konsep-konsep Islam diatas telah diterapkan pada masa nabi dan khulafa al-rasydin dengan sumber primer yang valid dari al-Qur’an, Sunnah dan Fatwa Sahabat. Selayaknya, perekonomian nasional di Negara-negara muslim dibangun dengan konsep ekonomi islam yang memiliki keberpihakan yang tinggi untuk kemaslahatan Negara dan rakyat, tanpa intervensi dari kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi global internasional.
RELASI SUAMI ISTERI DALAM KONTEKS KELUARGA BURUH MIGRAN
Authors: Jamilah Jamilah , Adilla Rasikh 
Published: November 2015

This research aims at analyzing spouse relation construction among migrant worker families in Patok Picis Village, Wajak, Malang with wives as the additional bread winner. This research is descriptive empirical research by applying qualitative method on spouse relationship phenomenon in migrant workers family context. Deep interview technique is used to collect data through interview with migrant workers worker’ husbands. The results of this research reveal three main findings; 1) the relation is mainly determined by the ability of wife and husband to be main and additional breadwinner. 2) the relation which is build is not based on justice and equity principle and it tends to be subordination after the wife ends the contract. 3) Husband states that the relation socially which must be built in the family must put husband’s position higher than wife’s. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi relasi suami istri yang dibangun oleh keluarga buruh migran di desa Patok Picis kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan kondisi istri yang bekerja sebagai pencari nafkah tambahan. Penelitian ini merupakan penelitian empirik yang bersifat deskriftif terhadap fenomena relasi suami istri dalam konteks keluarga buruh migran. Teknik wawancara secara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan suami buruh migran. Hasil penelitian menyimpulkan antara lain; 1) relasi yang dibangun sangat ditentukan oleh kemampuan suami atau istri dalam mencari nafkah utama dan tambahan.2) relasi yang dibangun tidak berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan akan tetapi cenderung subordinasi ketika istri selesai menjadi buruh migrant. 3) Suami berpendapat bahwa secara social, relasi yang harus dibentuk dalam keluarga adalah kedudukan suami lebih tinggi dari istri.
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM LEMBAGA PERASURANSIAN DI INDONESIA
Authors: Susamto Burhanuddin 
Published: November 2015

The fact that the insurance business institution has become part of Indonesian people life. However, the question whether the practice of insurance is a legitimate according to Shari’a law? To respond to these questions, DSN-MUI has issued some fatwas in order to practice the practice of insurance in accordance with Islamic principles to avoid gharar (uncertainty), gambling (gambling), riba (interest), zulmu (persecution), riswah (bribes), illicit goods, and immoral. Actually those fatwas had an impact so that the government was “forced” to adopt the principles of sharia into some regualasi insurance. This paper will discuss the regulatory aspects in addition will also discuss how the application of Shari’a principles to the insurance agency. Kenyataan bahwa usaha perasuransian telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah praktik perasuransian itu sah hukumnya menurut tinjauan syariat? Untuk merespon pertanyaan tersebut, DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa agar praktik perasuransian sesuai dengan prinsipprinsip syariah, sehingga terhindar dari gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat. Fatwa-fatwa tersebut ternyata telah memberikan pengaruh sehingga pemerintah ”terpaksa” mengadopsi prinsip-prinsip syariah ke dalam beberapa regualasi perasuransian. Tulisan ini selain akan mengkaji aspek regulasi perasuransian, juga mengkaji bagaimana penerapan prinsipprinsip syariah ke dalam lembaga tersebut.
WASIAT: SOLUSI ALTERNATIF DARI PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK ADIL?
Authors: Mahmudi Zaenul 
Published: November 2015

This article aims at conducting washiyyah institution as an alternative for distribution of inheritance as the verses of inheritance in Qur’an using the word washiyyah. It means that washiyyah has important position in the distribution of inheritance beside wârits institution. It is important for Muslim to use washiyyah institution replacing wârits one in the distribution of inheritance when he sees that the shares the Islamic law of inheritance system issues defy aginst principle of justice, the ultimate principle of Islamic teachings. Washiyyah institution consisting of specific justice for specific family is to be preferred than wârits institution consisting general one for general Muslim ummah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lembaga washiyyah sebagai alternatif pembagian kewarisan sebagaimana terminologi washiyyah dalam ayat-ayat Qur’an. Ini berarti bahwa washiyyah mempunyai posisi penting dalam pembagian warisan disamping lembaga wârits itu sendiri. Adalah penting untuk seorang Muslim menggunakan lembaga washiyyah menggantikan wârits dalam pembagian kewarisan ketika dia melihat bahwa persoalan system pembagian wârits hukum Islam bertentangan dengan prinsip keadilan, sebagai prinsip pokok dalam ajaran Islam. Lembaga washiyyah memuat keadilan khusus bagi keluarga tertentu yang perlu diprioritaskan dari pada lembaga wârits yang berlaku secara umum bagi umat muslim.
REFLEKSI EPISTIMOLOGI DALAM METODOLOGI PENELITIAN (Suatu Kontemplasi atas Pekerjaan Penelitian)
Authors: Saifullah Saifullah 
Published: November 2015

Research methodology is the application of epistemology in philosophical which is realized by logico hypotetico verificative-deducto hypothetico verificative. The results of the evaluation of the quality of the research methodology that gave rise buildings recently become a standard formula valid and tested public. In this context it is necessary scrutiny of the functioning and the importance of pre usability, and value the benefits of the research process so that the quality of research produced a positive impact on building science researchers. The role of the researcher holds a central position of being able to adjust the ground circumstances. Benefit value for the benefit of life as the goal of research in theory and practical should be explicitly and implicitly always accompanies every step of research. A consequence of the value of the benefits of scientific research which is undertaken is delivering research results to the user community. The use of research methodologies in the study strongly influenced the extent of the ability of researchers and scientists at the clump science community are able to map the identity of the building a distinctive methodology of scientific disciplines that is useful for subsequent research. Metodologi Penelitian merupakan penerapan epistimologi secara filsafati yang diwujudkan dengan logico hypotetico verificative-deducto hypothetico verificative. Hasil evaluasi terhadap kualitas bangunan metodologi penelitian yang memunculkan formula baru menjadi standar yang valid dan teruji publik. Dalam konteks ini maka perlu pencermatan tentang fungsi dan kegunaan akan pentingnya pra, proses dan nilai manfaat riset agar kualitas riset yang dihasilkan berdampak positif pada bangunan keilmuan peneliti. Peran peneliti memegang posisi sentral karena mampu menyesuaikan situasi dan kondisi lapangan. Nilai kemanfaatan bagi kemaslahatan hidup sebagai tujuan riset secara teoritis dan praktis sebaiknya secara eksplisit dan implisit selalu menyertai setiap langkah riset. Konsekuensi ilmiah dalam nilai manfaat riset yang dilakukan adalah menyampaikan hasilhasil riset ke masyarakat pengguna. Penggunaan metodologi penelitian dalam riset sangat dipengaruhi sejauhmana kemampuan peneliti dan komunitas ilmuan pada rumpun ilmu mampu memetakan jati diri bangunan metodologi disiplin keilmuan yang khas sehingga bermanfaat bagi peneliti berikutnya.
Challenges to Geosteering and Completion Optimization of Horizontal Wells in the Cotton Valley Formation, East Texas
Authors: Liu S.. , Lucas J. L. , Plemons P. A. , Zhou X.. , Zett A.. , Spain D. R. , Rabinovich M.. , Pour R. A. , Zhou Q.. 
Published: November 2015

Summary
Cotton Valley tight gas sands in the East Texas basin of North America consist of very-fine-grained, well-sorted quartz arenites and subarkoses that are overprinted by significant diagenetic processes. Stratigraphic variations in rock type control gas production. Hydraulic fracturing delivers economic gas production.
We drilled horizontal wells more than 4,000 ft long consisting of more than 12 hydraulic-fracturing stages. The good gas-producing rock-type reservoirs are usually less than 14-ft thick and exhibit strong diagenetic overprint. Low gas prices challenge the use of sophisticated geosteering logs. By use of a very-basic gamma ray (GR) log and very-limited offset-pilot-well data, chasing such thin and variable sand bodies over a distance of 4,000 ft in a marginal marine sedimentary environment is daunting. Apart from this, horizontal wells that target thin layers present unique challenges to completion optimization.
We acquired quad-combo log data, including azimuthal-density image data, by use of a logging-while-drilling (LWD) tool. We performed extensive log modeling by combining the horizontal well logs with logs from the two offset vertical wells, and achieved consistent interpretation. Log modeling has helped the post-drill well diagnosis in geosteering, completion design, and production performance. It has also supported formation evaluation.
This study will highlight an integrated-study work flow in tight gas sands by use of openhole and cased-hole data. It will demonstrate the geosteering challenges, explain the log-modeling process, and display the formation-evaluation results. Geomechanical study, together with hydraulic-fracturing data and production-log data, will be used to confirm that good gas-producing rock types are easier to fracture, and they contribute better to production.