bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGARUH KECEPATAN DAN KELINCAHAN TERHADAP KETERAMPILAN MENGGIRING BOLA DI SSB MEDAN SATRIA U-16
Authors: Chafidz Reyhan , Denatara Eskar Tri , ‘Ala Faridatul 
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecepatan dan kelincahan terhadap keterampilan dribbling siswa SSB Satria Medan U-16. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan pengukuran. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa SSB Satria Medan U-16. Sampel yang diambil dari hasil purposive sampling berjumlah 20 siswa. Instrumen yang digunakan adalah tes keterampilan dribbling bola. Analisis data yang digunakan menggunakan uji prasyarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kecepatan dan kelincahan terhadap kemampuan dribbling siswa U-16 di SSB Medan Satria. Berdasarkan hasil perhitungan uji t, diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 <0,05 dengan t hitung = 9,970 > 2,093 maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa jika H0 ditolak maka Ha diterima. Berdasarkan hasil perhitungan uji t, diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 <0,05 dengan t hitung = 13,210 > 2,093 maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa jika H0 ditolak maka Ha diterima. Maka dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kecepatan dan kelincahan terhadap skill dribbling di SSB Medan Satria U-16.
AKAD MUZARA’AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Authors: Rosmiyati Rosmiyati , Maloko M. Thahir 
Published: August 2024

AbstrakKerja sama antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Mamminasae dilakukan perjanjian atas dasar akad Muzara’ah yaitu, 1/2 atau 1/3 dari hasil panen. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan tidak ada yang menyaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Dalam hal ini modal ditanggung oleh pemilik lahan (sawah) dari mulai membersihkan, memasukkan air ke sawah, modal traktor dan lain lain. Penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Ternyata hasil akhirnya penggarap lahan (sawah) tidak menerima berdasarkan perjanjian tersebut. Pembagian hasil tersebut membuat salah satu pihak terutama penggarap lahan (sawah) merasa dirugikan dan kecewa karena tidak adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil dalam pertanian padi khususnya di Desa Mamminasae. Menurut pakar ekonomi Islam S.M. Hasan Uzzaman ketidakadilan itu harus di cegah baik itu dalam pencarian dan pengeluaran sumber daya guna untuk kepuasan bagi manusia. Selanjutnya hal ini dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan mengambil judul “Akad Muzara’ah Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang).”Kata Kunci: Akad Muzara’ah, Pertanian, Sistem AbstractThe cooperation between cultivators and rice field owners in the Mamminasae Village is carried out by an agreement on the basis of a Muzara'ah contract, namely, 1/2 or 1/3 of the harvest. The contract was carried out verbally, no one witnessed and the legal procedures were supported. In this case the capital is borne by the owner of the land (rice field) from starting to clean, entering rice fields, tractor capital and others. Cultivators only have energy. It turns out that in the end the land cultivators (rice fields) did not receive it based on the agreement. The distribution of the results makes one of the parties, especially the cultivators of the land (rice fields), feel disadvantaged and disappointed because there is no clarity and it is not commensurate with the work they do. Based on these problems, the authors are interested in researching further about the profit-sharing system in rice farming, especially in Mamminasae Village. According to the Islamic economist S.M. Hasan Uzzaman that injustice must be prevented both in the search and expenditure of resources for human satisfaction. Furthermore, this matter was formulated into a scientific paper with the title "Padi Muzara'ah Agreement in the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in Mamminasae Village, Paleteang District, Pinrang Regency)."Keywords: Agriculture, Muzara'ah Contract, System
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA
Authors: Saputra Bayu , Anis Muhammad 
Published: August 2024

AbstrakPenelitian ini membahas tentang bagaimana akad rahn pada pegadaian syariah di Indonesia karena sangat banyak pendapat orang yang berkata bahwa pegadaian syariah itu sama saja dengan pegadaian konvensional dalam hal penerapan akad gadai emas dari situlah penulis melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Pokok permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad rahn pada pegadaian syariah di Indonesia. Adapun sub bab masalah yang akan dikaji, yakni: 1) Bagaimana akad rahn di pegadaian syariah di Indonesia? 2) Bagaimana konsep akad rahn dalam Islam? Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan analisis yang bersifat kajian kepustakaan, dengan menempatkan pendekatan normatif syar’i yaitu dimana dengan mengarah kepada pendekatan al-Qur’an dan hadits dan sumber Islam lainnya. Pada penerapan akad rahn di pegadaian syariah masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari denda keterlambatan, penggabungan 2 akad yang bertentangan dengan hadis Rasulullah saw. dan biaya ongkos penyimpanan pada pegadaian syariah.Kata Kunci : Hukum Islam, Pegadaian Syariah, Rahn AbstractThis research discusses how the rahn contract is at sharia pawnshops in Indonesia because there are so many people's opinions who say that Sharia pawnshops are the same as conventional pawnshops in terms of applying the gold pawn contract, that's where the author conducted research on this matter. The main problem of this thesis is how to review Islamic law on rahn contracts at sharia pawnshops in Indonesia. The sub-chapters of the problems that will be studied are: 1.) How is the rahn contract in sharia pawnshops in Indonesia? 2.) What is the concept of rahn contract in Islam? By placing a syar'i normative approach, namely where by leading to the approach of the Qur'an and hadith and other Islamic sources. In the implementation of the rahn contract at the sharia pawnshop, there are still several things that need to be considered, ranging from late fees, merging 2 contracts that contradict the hadith of the Prophet Muhammad and the cost of storage fees at sharia pawnshops.Keywords: Islamic Law, Rahn, Sharia Pawnshop
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Hamzah  , Nila Sastrawati  , Muhammad Anis  
Published: August 2024

Abstrak
Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang di lakukan oleh Baby Laundry bentuk tanggungjawab tersebut dilakukan secara baik oleh Baby laundry, tanggungjawab yang berdasar atas ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha Baby laundry. Baby laundry akan bertanggung jawab atas apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh Baby laundry Kerugian yang dialami oleh konsumen Baby laundry merupakan kerugian yang berdasarkan wanprestasi berupa kelalaian pelaku usaha Baby laundry yang mengakibatkan kerugian bagi konsumennya. Baby Laundry memberikan ganti kerugian atas kelalaiannya tersebut baik itu dengan bentuk pembayaran sejumlah uang atau penggantian barang yang sejenis. Perihal perlindungan konsumen pihak Baby laundry harus betanggung jawab atas kesalahan yang membuat konsumen mengalami kerugian., Hukum Islam membebankan kepada pihak pengelola jasa Lundry untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan barang tersebut, sesuai aqad atau kesepakatan antara semuah. Dalam hal muamalah (ujrah al-„amah), Islam telah memberikan garis-garis atas setiap aturan hukum, dalam hal ini tentang tanggung jawab dalam pertanggungan barang antara pihak pengelola jasa pekerjaan dan yang menggunakan jasa.
Kata Kunci: Jasa Laundry, Konsumen, Perlindungan Hukum.

Abstract
The form of legal protection for consumers carried out by Baby Laundry is a form of responsibility carried out properly by Baby Laundry, the responsibility is based on the provisions made by Baby Laundry business actors. Baby laundry will be responsible for what is a mistake made by Baby laundry. Losses experienced by consumers. Baby laundry is a loss based on default in the form of negligence of Baby laundry business actors which results in losses for consumers. Baby Laundry provides compensation for the negligence, either in the form of payment of a sum of money or the replacement of similar goods. Regarding consumer protection, the Baby Laundry must be responsible for mistakes that make consumers suffer losses. Islamic law imposes the responsibility of the laundry service manager to be responsible for any damage to the goods, according to the contract or agreement between all. In the case of muamalah (ujrah al-„amah), Islam has laid out the lines for every rule of law, in this case regarding the responsibility for goods coverage between the management of the work and those who use the service.
Keywords: Legal Protection, Consumers, Laundry Services.
INSTRUMEN EKONOMI PADA DANA JAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Raya Muhammad Yaasiin 
Published: August 2024

Abstrak
Setiap aktivitas ekonomi senantiasa bersentuhan dengan pengelolaan lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan yang senantiasa dimulai dari aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terbaru. Penelitian Pustaka yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Instrumen ekonomi lingkungan hidup menekankan adanya keuntungan ekonomi bagi penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dana Penjamin untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup disediakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi, polis asuransi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Dana Jaminan, Instrumen Ekonomi, Lingkungan Hidup, Pemulihan.

Abstract
Every economic activity is always in contact with environmental management, such as the exploitation of natural resources, both renewable and non-renewable, starting from the economic aspect that affects the quality of the environment. This research was conducted based on a literature study with various references to journals and books as well as some of the best and most updated articles. Library research, namely research carried out by collecting data and theoretical foundations by studying books, scientific works, results of previous research, related journals, related articles and sources related to research in accordance with the research being studied. Environmental economic instruments emphasize the existence of economic benefits for the person in charge of the business and/or activity if they comply with the environmental requirements stipulated in the laws and regulations. Guarantee Funds for the Recovery of Environmental Functions are provided by Business Actors in the form of time deposits, joint savings, bank guarantees, insurance policies and others in accordance with the provisions of laws and regulations.
Keywords: Economic Instruments, Environment, Guarantee Fund, Recovery.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PATOHO BONGI
Authors: Rahmawati Dewi , M. Thahir Maloko  
Published: August 2024

Abstrak
Patoho bongi merupakan transaksi jual beli dala bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa sangga kecematan lambu kabupaten bima dengan pembayaran secara tertangguh pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada musim panen padi dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Ada dua macam praktek patoho bongi yang dilakukan yaitu patoho bongi dari uang ke barang dan praktek patoho bongi dari barang ke uang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum ekonomi syariah dan sosiologi. Sumber data yag digunakan dalam peneitian ini yaitu sumber data primer dan skunder. Implikasi dari penelitian ini 1) sebaiknya transaksi patoho bongi dilakukan secara tertulis, untuk menghindari kesalah pahaman di masa yang akan datang. Transaksi tertulis ini bisa dengan menggunakan nota atau kwintasi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 2) Bagi masyarakat Desa Sangga Kecematan lambu Kabupaten Bima diharapkan mampu menigkatkan praktek patoho bongi ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan praktek patoho bongi ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan kepada para tengkulak dalam mengambil keuntungan untuk memperlihatkan prinsip menolong yang tidak mengambil keuntngan besar.
Kata Kunci: Jual Beli, Masyarakat, Pertanian.

Abstract
Patoho bongi is a sale and purchase transaction in agriculture carried out by the community of sangga village, lambu Ditrict, Bima regency with deferred payments at a predetermined time, namely during the rice harvest season and carried out to meet urgent needs. There are two kinds of patoho bongi practices that are carried out, namely patoho bongi from money to goods and patoho bongi practices from goods to money. The type of research used in this study is the primary data source and secondary data source. Implications of this research 1 that patoho bongi transactions should be made in writing, to avoid misunderstandings in the future. This written transaction can use a memorandum or receipt signed by both parties. 2 For the community of sangga village, lambu district bima regency, it is hoped that they will be able to improve the practice of patoho bongi so that they can help others more, and it is hoped that middlemen will take advantage to demonstrate the principle of helping those who don’t take advantage to show the principle of helping those who don’t take big profits.
Keywords: Agriculture, Buying and Selling, Community.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA TANETE KABUPATEN GOWA
Authors: Aswandi Irham , Sinilele Ashar 
Published: August 2024

Abstrak
Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanah Bengkok Kabupaten Gowa. Dengan rumusan masalah yaitu : Bagaimana sistem pengelolaan tanah bengkok dan Bagaimana pelaksanaan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa, dengan tujuan untuk Untuk mengetahui sistem pengelolaan tanah bengkok dan untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. hukum sewa menyewa tanah bengkok ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah Desa Tanete Kabupaten Gowa adalah dalam transaksi akah ijarah tentang diperbolehkannya, hal ini karenakan tujuan yang disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya ijarah maka antara manusia dapat saling memberi keuntungan dan kedua belah pihak daapat saling mendapatkan manfaat, maka sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa yaitu terdiri dari dua orang yang berakad yang sudah dewasa, objek akad jelas, penjelasan waktu, dan penjelasan manfaat, ijab kabul dan harga sewa yang telah disepakati.
Kata Kunci : Hukum Islam, Pengelolaan, Tanah Bengkok.

Abstract
This study discusses the Review of Islamic Law Against the Transfer of Bengkok Land KabupatenGowa. With the formulation of the problem, namely: How is the management system of crooked land and how is the implementation of Islamic law on the management of crooked land in Tanete Village, Gowa Regency, with the aim of knowing the crooked land management system and to know and understand about the review of Islamic law on the management of crooked land in Tanete Village. Gowa Regency. The type of research used is field research and the nature of this research uses a qualitative descriptive approach. the law of renting crooked land in terms of the perspective of sharia economic law in Tanete Village, KabupatenGowa is in the transaction of whether ijarah is permissible, this is because the purpose for which ijarah is prescribed is to give relief to the people in social life. With the ijarah, humans can benefit each other and both parties can benefit from each other, so renting crooked land in Tanete Village, KabupatenGowa is in accordance with the pillars and terms of the lease, which consists of two people who have a contract who are adults, the object of the contract is clear, an explanation of the time, and an explanation of the benefits, the consent and the agreed rental price.
Keywords: Crooked Land, Islamic Law, Management
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN HAK AMIL DALAM OPERASIONAL PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISMU KOTA MAKASSAR
Authors: Munawwarah  , Basyirah Mustarin  , Ade Darmawan Basri  
Published: August 2024

Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi tentang pembiayaan menggunakan hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional dan sebagai sumber Amil dalam melaksanakan tugasnya di Lazismu Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Lazismu Kota Makassar, dengan pendekatan yuridis dan normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan gaji tiap amil dilihat dari potensi kinerja Amil, dan masing-masing sudah mempunyai standar khusus dari setiap pekerjaannya. Belum ada ketentuan atau referensi dari pusat terkait dengan gaji Amil, karena itu masih menerapkan kebijakan internal dalam menetapkan upah Amil, dengan tetap mengacu kepada ketentuan syariat sebesar 12,5%. Dari segi pemberian gaji masih dibawah standar UMR, karena kemampuan dana Amil belum besar, peruntukan gaji amil dinilai sudah transparansi dengan melihat produktifitas dalam bekerja yang disesuaikan perolehan yang didapatkan dalam setiap tahunnya.
Kata Kunci: Hak Amil, Hukum Islam, Jaminan Pembiayaan, Pengelolaan Zakat.

Abstract
This research was motivated by financing using Amil's rights to finance operational activities and as a source of Amil in carrying out its duties in Lazismu Makassar City. The type of research used is field research using qualitative descriptive methods carried out in Lazismu Makassar City, with a juridical and normative approach with primary and secondary data sources. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. Then the data analysis techniques used are data collection, data processing, data presentation, then drawing conclusions. The results showed that the determination of each ammil salary was seen from the potential performance of Amil, and each already had a special standard of each job. There is no provision or reference from the center related to Amil's salary, because it still applies internal policies in setting Amil wages, while still referring to sharia provisions of 12.5%. In terms of salary provisions are still below the UMR standard, because the ability of Amil funds is not large, the allocation of amil salary is considered to have been transparent by looking at productivity in work that is adjusted for the acquisition obtained in each year.
Keywords: Amil Rights, Financing Guarantee, Islamic Law, Zakat Management.
Laporan Kasus: Proses Asuhan Gizi Terstandar pada Anak dengan Langerhans Cell Histiocytosis (Lch) Multi Sistem on Kemoterapi Initial Treatment, Gizi Buruk Perawakan Sangat Pendek
Authors: Andi Nur Rahmah Kurnia Sari , Nofi Lora Sri , Fitrianti Suci , Damayanthi Evy 
Published: August 2024

Langerhans Cell Histiocytosis (LCH) merupakan kondisi idiopatik yang ditandai dengan proliferasi sel langerhans yang abnormal. Gizi buruk yang disebabkan oleh penyakit berdampak terhadap kehilangan zat gizi secara abnormal, peningkatkan pengeluaran energi, atau penurunan nafsu makan. Kasus adalah seorang anak laki-laki berusia 2 tahun yang didiagnosis malnutrisi berat setelah menderita LCH setahun yang lalu. Asupan makanan SMRS tidak adekuat (65% RDA), dan status gizi buruk (Z-Skor LiLA/U <-3SD). Hasil asesmen menunjukkan adanya anemia, hipoalbuminemia dan diare. Terdapat kehilangan masa lemak dan otot, muka terlihat lebih tua, baggy pant yang sesuai dengan kondisi marasmus. Diberikan formula yang mengandung protein terhidrolisis ekstensif 8x75 mL dari, namun karena diare memburuk sehingga diberikan TPN karena dicurigai terjadi malabsorbsi. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan asupan masih tidak adekuat namun cenderung meningkat, frekuensi diare menurun menjadi 2 kali sehari dan masih terlihat tanda klinis malnutrisi. Walaupun belum mencapai tujuan intervensi namun kondisi pasien lebih baik dibandingkan sebelum intervensi.
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ВЫЗВАННЫЕ УХУДШЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА, И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Authors: Nersisyan L. , Kosyan S. , Nazaretyan A. , Danielyan K. 
Published: August 2024

The article summarizes and analyzes both official and independent current experimental data on the state of the environment in the Republic of Armenia in order to identify the most disadvantaged areas and the possible impact of degraded ecosystems on the health of the population, especially children. The obtained results show that the most risk-relevant zones are mining areas contaminated with heavy metals, which exert rather negative impact on human health, in particular, children’s health. Some recommendations for improving the situation are presented.
В статье обобщены и проанализированы как официальные, так и независимые экспериментальные данные о состоянии окружающей среды в республике Армения с целью выявления наиболее неблагополучных зон и возможного влияния деградированных экосистем на здоровье населения, в особенности детей. Полученные результаты свидетельствуют, что наиболее рисковыми зонами являются территории горнодобывающей промышленности, загрязненные тяжелыми металлами, показано также их весьма негативное влияние на здоровье людей, в частности, детей. Представлены некоторые рекомендации по улучшению ситуации.
INFORMATION SUPPORT FOR HANDLING OF CHEMICALS
Authors: Цыб С. А. , Скобелев Д. О. , Орлов А. Ю. , Филаткин П. В. , Виноградова Е. Н. 
Published: August 2024

Рассмотрена проблема информирования различных групп пользователей об опасности химической продукции на всех этапах ее обращения. Проведен анализ основных принципов выбора приоритетных опасных химических веществ, а также представлено предложение по распределению объема информации о химических веществах относительно целевых групп пользователей. В качестве примера предложено создание электронного справочника для информационного обеспечения заинтересованных пользователей.
A problem of delivering information to different groups of users is considered regarding handling of chemicals at all stages of their circulation. An analysis of main criteria for selecting top-priority hazardous chemicals has been carried out, and a proposal has been submitted for distribution of information on chemicals between target user groups. An approach is exemplified by an initiative of creating an electronic directory for informational support of interested users.