bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ABORDAGENS NÃO FARMACOLÓGICAS PARA O MANEJO DA DOR NO RECÉM-NASCIDO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAIS
Authors: Santana Ana Luísa Castello Branco Souto de , Nascimento Júnior Ádria Maria , Galvão Anna Beatriz Zapalowski , Corado Fernanda Rodrigues , Oliveira Luana Rafael de Albuquerque , Matos Maísa Angélica Mendes de , Bonatto Nicole Beck , Barbosa Thaís Mendonça 
Published: August 2024

Durante a internação hospitalar dos recém-nascidos (RN) é frequente a ocorrência de episódios dolorosos. Tradicionalmente, o manejo da dor é realizado por abordagens farmacológicas, podendo causar riscos aos RN. Em contraste, as abordagens não farmacológicas surgem com uma variedade de técnicas, apresentando vantagens para a família e o sistema de saúde. O presente estudo objetiva analisar as alternativas não farmacológicas para manejar a dor dos RN e seus impactos na qualidade de vida. Foi realizada uma busca bibliográfica com 7 artigos de 2017 a 2022, com os descritores “intervenção não farmacológica”, “manejo da dor” e “recém-nascido”. A causa de dor mais comum na UTI neonatal decorre de procedimentos invasivos nos neonatos, o que demonstra a importância da adesão por parte dos profissionais por métodos não farmacológicos para a dor. Atualmente, são utilizados método canguru, uso de sentidos (olfato, tato e paladar), ingestão e odor do leite materno, som dos batimentos cardíacos maternos e uso de sacarose. A administração oral de sacarose é a abordagem não farmacológica mais utilizada. O leite materno ou seu odor possuem efeitos semelhantes. O método canguru demonstrou eficácia isoladamente, não apresentando melhores resultados quando associado à administração de sacarose. O contato pele a pele do recém-nascido com os pais demonstrou conforto adicional. O som cardíaco materno em contato com o bebê demonstrou efetividade, bem como métodos de sucção não nutritiva e posicionamento adequado. Portanto, dada a importância das técnicas de manejo da dor nos RN, principalmente nas UTIs, as abordagens não farmacológicas têm se tornado relevantes, uma vez que aliviam o desconforto sem grandes intercorrências. Assim, é essencial que os profissionais de saúde integrem o manejo não farmacológico nos pacientes RN, promovendo seu conforto global.
Biologiske effekter av dentale adhesivsystemer
Authors: Samuelsen Jan T. , Dahl Jon E. , Staxrud Frode 
Published: August 2024

Hovedbudskap
Innholdsstoff i dentale adhesivsystemer kan skade celler og vev
Allergiske reaksjoner er det som oftest observeres i klinikken
Kunnskap om innholdsstoffenes toksisitet og håndtering med fokus på å begrense eksponering reduserer faren for skadelige effekter
Vakuumsug, ventilasjon og bruk av kofferdam er gode tiltak for å begrense eksponeringen
Behandling av alvorlig rotkaries med adhesiv teknikk
Authors: Kvalheim Siri Flagestad 
Published: August 2024

HovedbudskapKasus viser utfordringer med å stanse og restaurere rotkaries hos pasienter med omfattende protetiske restaureringer.Adhesive materialer og teknikker er viktige i den sammenhengen.Det var nødvendig med kirurgisk oppklapping for å få god oversikt og tilgang.
Citarasa Kopi Robusta Dari Berbagai Ketinggian Tempat Penanaman
Authors: Hartoyo Budi , Dewanti Justisia Iriani , Nurlaili Enny Purwati , Kartikawati Diah 
Published: August 2024

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan subsektor perkebunan di Indonesia yang dapat bersaing kualitasnya secara global, sehingga kopi memiliki peran cukup strategis dalam perekonomian nasional. Hingga saat ini kebutuhan kopi menunjukkan kecenderungan positif, tidak saja kebutuhan domestik akan tetapi juga kebutuhan dunia yang meningkat dengan laju peningkatan konsumsi kopi 14% setiap tahunnya. Jenis kopi yang banyak diusahakan di Indonesia adalah kopi Robusta dengan luasan hampir 77%. Kopi merupakan produk pertanian yang mengandalkan aspek mutu dan cita rasa. Mutu dan cita rasa kopi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor yang berpengaruh adalah ketinggian tempat tanam. Ketinggian tempat tanam yang tepat akan berpengaruh terhadap mutu dan cita rasa kopi, untuk itu dilakukan uji citarasa Kopi Robusta berdasarkan ketinggian tempat penanaman. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat (4) perlakuan berdasarkan ketinggian lokasi penanaman kopi Robusta : Ketinggian lokasi penanaman 650; 750; 379; dan 545 m dpl. Metode pengujian yang digunakan adalah cupping test yang mengikuti kaidah SCA (Specialty Coffee Association) dengan melibatkan 20 orang panelis, terdiri dari 3 orang panelis terlatih seperti barista dan roaster serta 17 orang panelis semi terlatih. Hasil pengujian citarasa seduhan memperlihatkan bahwa total skor untuk kopi Robusta asal ketinggian lokasi penanaman 650 m dpl (K1) menunjukkan nilai tertinggi yaitu sebesar 78,86; disusul kopi Robusta asal ketinggian lokasi penanaman 545 m dpl (K4) mendapatkan nilai skor 77,37, Kopi Robusta asal ketinggian lokasi penanaman 379 m dpl (K3) dengan total skor 76,95 dan nilai terendah pada kopi Robusta asal ketinggian lokasi penanaman 750 m dpl (K2) dengan total skor sebesar 71,38. Kopi Robusta yang dipanen dari berbagai ketinggian tempat penanaman masih belum termasuk kriteria kopi spesialti.
Efektivitas Program Keluarga Harapan Bagi Keluarga Penerima Manfaat
Authors: Rosnita Rosnita  , Hernita Lidia Bonte  
Published: August 2024

The government makes a program with the aim of prospering the community, one of these programs is the Family Hope Program, where the community receiving the assistance is called KPM, this study aims to answer about the effectiveness of the family hope program that has been made by the government, especially in East Tanjungpinang District. The research method uses a descriptive method with a qualitative approach, using the theory put forward by Sutrisno (2010) which includes program understanding, target accuracy, timeliness, achievement of goals and real changes. The results of the research on the effectiveness of the Family Hope Program for Beneficiary Families in the East Tanjungpinang District of Tanjungpinang City seen from the target of the program policy are correct in accordance with the regulations made, because they follow the DTKS which will be identified in accordance with the data submitted, the timing of the implementation of PKH assistance has indeed been determined by the central government, when it will be disbursed, but overall it can be said that the timeliness of the distribution of assistance has not been maximized, because sometimes the assistance disbursed by the government can advance from the date set by the government. The overall goal of the program to improve the welfare of KPM can be said to be ineffective because the achievement of numbers in 2023 can be said to have not been achieved. Because it is seen from the direct field that there are still many people who need assistance, and most likely if it is recorded in detail, it falls into the category of those entitled as KPM participants, seen from the real changes provided by the program, it has not been optimal, but it has been enough to help the KPM community with the assistance provided, it can be seen that there are several communities as KPM who are able to manage the assistance provided by PKH for entrepreneurship. The suggestions that can be submitted are, the government, especially the East Tanjungpinang District government and PKH supervisors to continue to strive to advance the community.
ANALISIS KERJASAMA TIM DAN KUALITAS KEHIDUPAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Karyawan Kedai Extra Pedas Loempia Bom Purwokerto)
Authors: Tyo Tyo nurakhyar 
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kerjasama tim dan kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan, secara langsung dan tidak langsung melalui kepuasan kerja karyawan Kedai Extra Pedas Loempia Bom Purwokerto. Subyek penelitian ini adalah seluruh karyawan Kedai Extra Pedas Loempia Bom Purwokerto yang berjumlah 93 orang, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh atau metode sensus, jumlah sampel yang digunakan Karyawan adalah 93 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah pemodelan persamaan structural kuadrat terkecil parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kerja tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, dan kualitas hidup di tempat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hasil percobaan sementara menunjukkan bahwa variable kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh kerja tim terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh kerja tim terhadap kinerja karyawan.
UANG HANTARAN DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA KEMBANG TANJUNG KABUPATEN BATANG HARI
Authors: Muhammad Amin  , Hermanto Harun  , Yuliatin Yuliatin  , Syamsiah Syamsiah  
Published: August 2024

Tujuan penelitian ini adalah :Ingin mengetahui praktik pemberian uang hantaran dalam perkawinan, Ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap melembaganya adat dalam tradisi hantaran masyarakat desa dan Ingin mengetahui perpektif hukum islam terhadap uang hantaran di desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari.Latarbelakang penelitian ini diawali dari (Grand Tour) penulis melihat bahwa pada masyarakat desa Kembang Tanjung Kabupaten Batanghari: 1). Masih terlihat adanya perbedaan pada jumlah uang hantaran dalam peminangan. 2) masih terlihat pada masyarakat desa Kembang Tanjung dalam menentukan jumlah uang hantaran dilihat dari tingginya rendahnya pendidikkan anak perempuannya.Hasil penelitian mahar merupakan pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai bukti ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih pada seorang istri kepada calon suaminya.. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang. Hantaran di Desa Tanjung Kembang ditetapkan dengan melihat pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya. Praktek pemberian uang hantaran membebankan mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang mempunyai berbagai tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan penelitian, setelah terjadi penundaan perkawinan
Simpulan dari penelitian ini 1) Penetapan jumlah uang hantaran dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut.. 2., tradisi pemberian hantaran sudah dikenal oleh masyarakat setempat dan dilaksanakan dari dahulu kala. Tradisi ini yang disebut dengan adat dianggap baik oleh masyarakat selanjutnya dilestarikan dan tidak boleh ditinggalkan. 3).Mahar menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada istri, bukan hadiah atau seserahan,” sebutnya. Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah, Q.S An-Nisa ayat 4 yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
PEMBERANTASAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA BERSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Authors: Hudi Karno Sabowo  , Heri Purnomo  
Published: August 2024

Masalah penguasaan terhadap kepemilikan tanah tanpa hak selama ini menjadikan problematika serius, dikarenakan bukan saja dapat merugikan masyarakat sebagai korban atau pihak yang bersangkutan, namun juga merugikan Negara. Kepemilikan atau penguasaan tanah tanpa hak yang dimaksud diantaranya adalah dengan cara memalsukan terhadap sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, atau yang sering disebut dengan istilah ‘mafia tanah’.
Metode penelitian yuridis normatif dipergunakan dalam tulisan ilmiah ini. Penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder terkait topik penelitian.
Pemerintah telah menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor. 1/ JUKNIS/ D.VII/ 2018, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi mafia peradilan. Masyarakat sebagai pemilik tanah dapat melakukan pencegahan dengan cara mencermati praktek mafia tanah yang mencurigakan dan berpotensi menimbulkan kerugian.
Mafia tanah sulit diberantas dikarenakan masalahnya rumit diselesaikan, dikarenakan memanfaatkan kelemahan birokrasi serta menggandeng aparat hukum dan birokrasi terkait. Selanjutnya, masyarakat diharapkan dalam mendaftarkan tanah miliknya dengan cara diurus sendiri adalah merupakan salah satu peran atau pemberdayaan guna menekan atau meminimalisir praktek mafia tanah yang berkeliaran di Negara Indonesia.
Oleh karenanya diperlukan pemberian hukum pidana yang tegas, tanpa pandang bulu. Baik bagi pelaku mafia tanah maupun birokrasi yang diajak melakukan kejahatan. Selain itu diperlukan penataan birokrasi dengan mengedukasi tugas dan kedudukan masing-masing berdasar ketentuan dan perundangan, mulai dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau perangkat desa, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris-PPAT), serta para pejabat Badan Pertanahan hinga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/ BPN).
PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PEWARISAN PADA MASYARAKAT PATRILINEAL
Authors: Eneng Nita Juwita  , Jonsilas Tanaos  , Sarnike M. Adoe  
Published: August 2024

Sistem pewarisan yang diterapkan dalam masyarakat patrilineal, belum mencerminkan penerapan asas persamaan kedudukan warga negara di depan hukum. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang nilai nilai keadilan substantif dan penerapan asas Equality Before The Law melalui pendekatan studi dokumen. Proses pewarisan pada masyarakat paternalistik cenderung mengedepankan anak laki laki sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan orang tua, sehingga pihak perempuan atau anak-anak perempuan yang memahami prinsip persamaan kedudukan warga negara di depan hukum, menuntut perlakuan adil melalui jalur hukum seperti yang terjadi Tanah Karo, Tapanuli, Bali, Rote Ndao dan Manggarai. Diharapkan agar proses pewarisan mencerminkan nilai nilai keadilan berlandaskan prinsip Equality Before The Law.
PEMANFAATAN HASIL ETNOGRAFI VISUAL SEBAGAI SUMBER BELAJAR DI ERA DIGITALISASI
Authors: Eni Purwanti  
Published: August 2024

Etnografi Visual dapat membawa individu dapat memahami sebuah realiatas tertentu tanpa harus datang langsung dan berpartisipasi. Hasil Etnografi Virtual dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya dalam pembelajaran di sekolah dapat dijadikan Sumber Belajar oleh siswa dan guru. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan, yaitu dengan mengandalkan bibiografi dari buku dan artikel yang sesuai. Pembahasan: 1) Sumber Belajar yang menarik apabila disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, 2) Pemanfaatan Etnografi visual untuk Sumber Belajar dapat digunakan apabila sarana dan prasarana yang ada mendukung jalannya proses pembelajaran. Kesimpulan: Hasil Etnografi Visual sangat efektif dan Efisien apabila digunakan sebagai sumber belajar karena dapat menghemat biaya dan waktu untuk memahami suatu fenomena.
Perencanaan dan Pelembagaan Desa Wisata “Curug Jeglong” Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal
Authors: Charis Christiani  
Published: August 2024

Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal merupakan desa yang mempunyai potensi sebagai desa wisata, hal ini didukung dengan adanya hamparan hutan pinus, air terjun , lingkungan alam yang asri serta tersedianya makanan asli yang dapat dijadikan buah tangan. Agar dapat menjadi desa wisata maka desa Bendosari harus mampu menyusun rencana desa wisata dan membentuk lembaga yang akan mengelola desa wisata tersebut. Untuk menunjang tersusunnya rencana desa wisata Bendosari dan terbentuknya lembaga pengelola desa wisata Bendosari maka tim dosen dan mahasiswa dari FISIP UNTAG Semarang mengadakan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di desa tersebut. Bentuk kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah sosialisasi yang dilanjutkan dengan pendampingan. Metode yang digunakan adalah Fokus Group Discussion (FGD) dan pendampingan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan cara FGD pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2022 dengan materi perencanaan, kelembagaan dan Perencanaan desa wisata. Selanjutnya selama 6 bulan dilakukan pendampingan dalam penyusunan rencana dan penyusunan kelembagaan desa wisata. Kegiatan pendampingan ini berhasil membentuk suatu organisasi sadar wisata yang diberi nama Kelompok Sadar Wisata Bendosari. Kelompok Sadar wisata Bendosari ini telah berhasil menyusun dokumen rencana desa wisata “Air Terjun Jeglong”.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEMENTERIAN AGAMA DI KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
Authors: Indra Kertati  , Adhi Nur Setyo  
Published: August 2024

Kualitas pelayanan publik menekankan tiga hal yaitu berlandaskan pada nilai-nilai bersama, preferensi individu sebagai modal sosial, dan menjadi jembatan antara keinginan individu dan sosial sebagai tujuan sosial kolektif. Oleh karena itu peran besar dari penyedia layanan untuk menyediakan sistem, prosedur, mekanisme, sumberdaya manusia dan sarana prasarana untuk menjamin kualitas layanan yang terbuka, mudah, murah dan berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi KMA Nomor 90 Tahun 2018 pada Kementerian Agama di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, menganalisis kualitas pelayanan publik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mendiskripsikan faktor - faktor yang mendukung dan menghambat implementasi. Hasil penelitian menunjukkan capaian implementasi KMA Nomor 90 Tahun 2018 terdapat 21 indikator yang sudah tercapai sesuai standar pelayanan dan ada 7 indikator yang belum tercapai. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah mendapatkan kategori sangat baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari beberapa unsur pelayanan antara lain unsur maklumat pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, kemudahan mencapai/jangkauan dari tempat tinggal dan waktu penyelesaian. Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi KMA adalah standar pelayanan penyelenggaraan, sebagian besar sudah memenuhi standar pelayanan pada KMA sedangkan yang menghambat adalah belum dibuatnya petunjuk pelaksanaan pelayanan, standar operasional prosedur, struktur organisasi, visi misi dan motto layanan serta penyediaan sarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SEMARANG
Authors: Christine Diah Wahyuningsih  
Published: August 2024

Covid-19 tidak menghentikan langkah langkah warga Kota Semarang dalam memilih calon pemimpin mereka dimasa yang akan datang. Meskipun banyak ahli yang menyangsikan pelaksanaan pilkada, bahkan beberapa kajian sebelumnya diprediksi akan menimbulkan kegaduhan, dianggap tidak demokratis dan mengorbankan kesehatan, namun asumsi itu patah dengan melihat angka partisipasi dalam pilkada yang menigkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang Tahapan- Tahapan Pencoblosan dan Pemungutan Suara dengan Menerapkan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020 telah memberikan solusi menjawab banyak kekawatiran akan meluasnya penyebaran covid-19 ini. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaiamana tingkat partispasi warga dalam pilkada di tengah pandemic covid-19. Tujuannya untuk mengekplorasi tingkat partisipasi masyarakat dan factor yang mendukung atau menghambatnya. Hasilnya menakjubkan. Seacra nasional tingkat partisipasi mencapai 76,13 persen, Provinsi Jawa Tengah mencapai 74,34 dan Kota Semarang 68, 62 persen. Beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi ini adalah kesadaran masyarakat yang semakin baik, penyelenggaraan pilkada yang menjamin aman dan jauh dari peneluranan, serta partispasi pemilih pemula yang muali bergerak untuk memajukan daerahnya.
GOOD GOVERNANCE DALAM KEMITRAAN GUNA MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SEMARANG
Authors: Maya W. Pramesti  , Dyah Kusumawati  
Published: August 2024

Pemerintah memerlukan kemitraan untuk memenuhi tugas dan kewajiban dalam melaksanakan pelayanan publik, tak terkecuali pelayanan kesehatan. Kemitraan dengan Fasilitas Kesehatan Swasta merupakan upaya BPJS Kesehatan dalam memenuhi tugas dan kewajiban melaksanakan pelayanan kesehatan publik. Dalam urusan publik, penting menerapkan good governance, termasuk dalam kemitraan. Tujuan penelitian menganalisis penerapan good governance serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam kemitraan guna memberikan pelayanan kesehatan di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan teknis analisis data Miles dan Heberman serta uji trangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan good governance dalam kemitraan guna memberikan pelayanan kesehatan di Kota Semarang telah dilaksanakan. Meski demikian, terdapat beberapa prinsip good governance yang belum terlaksana secara optimal, diantaranya daya tanggap (responsiveness), berorientasi konsensus (consensus orientation), dan berkeadilan / keseimbangan (equity). Faktor pendorong penerapan good governance adalah keterbukaan informasi dan transparasi, upaya saling memahami (mutual undestanding) dan saling menyesuaikan (mutual adjustment) serta komitmen kemitraan yang kuat dan mengikat. Faktor penghambatnya adalah perbedaan perspektif antar sektor dan tidak adanya konsesnsus dalam kemitraan.
STUDI KAJIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Impelentasi Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan)
Authors: Rahmad Purwanto Widiyastomo  , Rina Nuraini Selly  
Published: August 2024

Pelaksanaan penelitian tentang Studi Kajian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengambil studi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bintan diketahui capaian kinerja yang cukup baik, kelembagaan telah ditetapkan dan penilaian mandiri telah dilakukan di Kabupaten Bintan.