bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Tindakan Anti-Dumping Kepada Eksportir Berdasarkan Ketentuan Gatt dan Upaya Penyelesaian Sengketanya
Authors: Kurniati Grasia , Tampubolon Maruli Adam 
Published: August 2024

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang tindakan antidumping pemerintah Indonesia kepada eksportir dari negara lain yang melakukan praktik dumping berdasarkan ketentuan GATT dan bagaimana upaya penyelesaian sengketanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari praktik dumping dan bagaimana penyelesaian sengketa jika negara pengekspor tidak mendapatkan sanksi antidumping. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik dumping harus dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan apakah kriteria praktik dumping terpenuhi atau tidak. Oleh karena itu, investigasi akan dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). Kemudian KADI akan memutuskan apakah eksportir dari negara lain tersebut terbukti melakukan dumping berbahaya dengan bukti-bukti yang ada. Selanjutnya KADI memberikan sanksi berupa Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Jika negara tidak menerima sanksi yang dijatuhkan, WTO telah memberikan fasilitas untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, termasuk dumping. AbstractThis study examines the Indonesian government's anti-dumping actions against exporters from other countries who practice dumping under GATT provisions and how to resolve the dispute. This study analyzes the legal consequences of dumping practices and how to resolve conflicts if the exporting country does not receive anti-dumping sanctions. The research method used is normative juridical. The study results concluded that dumping practices must be studied first to determine whether the criteria for dumping practices are met. Therefore, the relevant agency, in this case, the Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI), will conduct an investigation. Then KADI will decide whether the exporter from another country is proven to have committed dangerous dumping based on the available evidence. They then gave sanctions in the form of Anti Dumping Import Duty (BMAD). If countries do not accept the sanctions imposed, the WTO has provided facilities to resolve international trade disputes, including dumping.
Disparitas Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) Terhadap Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Daerah
Authors: Prayitno Eko Edy 
Published: August 2024

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa aturan dan kebijakan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, yakni sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi sistem pemerintahan atau otonomi daerah, Untuk menjawab isu hukum yang dikaji digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur. Analisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dilimpahkan kepada para gubernur dari provinsi penerima dan disinyalir menimbulkan persoalan tersendiri di bidang hukum administrasi negara. AbstractThis study aims to analyze the rules and policies regarding the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund, which is part of the implementation of the decentralization policy of the government system or regional autonomy, to answer the legal issues studied, a normative legal research method is used with a statutory approach and a conceptual approach. The data used is secondary data obtained through literature searches. Analysis using qualitative methods. The results of the study confirm that the authority to manage the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund is delegated to the governors of the recipient provinces and allegedly raises its own problems in the field of state administrative law.
Krisis dan Reformasi: Definisi Investasi dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga
Authors: Kabir Syahrul Fauzul 
Published: August 2024

AbstrakPendefinisian investasi memicu krisis dalam rezim hukum investasi internasional, mendorong negara dunia ketiga seperti Indonesia, India, Brazil, dan Afrika Selatan untuk mereformasi definisi investasi dalam IIA/BIT mereka. Analisis data sekunder, termasuk Model BIT dan putusan pengadilan, menunjukkan pergeseran dari definisi investasi berbasis aset yang longgar ke model yang lebih terbatas. Indonesia mereformasi lewat Indonesia-Singapore BIT 2018, dan Brazil dengan ACFI 2015, yang memodifikasi definisi investasi berbasis aset dengan pembatasan tertentu. India lebih reformis dengan India Model BIT 2016, mengadopsi definisi investasi berbasis perusahaan. Afrika Selatan menghentikan proyek IIA dan hanya mengandalkan Protection of Investment Act 22 of 2015 dalam hukum nasional, memadukan kedua model definisi investasi. Indonesia menghadapi masalah hukum dalam harmonisasi antara IIA dan hukum nasional, karena UUPM mewajibkan definisi investasi berbasis perusahaan. AbstractThe definition of investment triggered a crisis in the international investment law regime, prompting third-world countries such as Indonesia, India, Brazil, and South Africa to reform the definition of investment in their IIAs/BITs. Analysis of secondary data, including Model BITs and court decisions, shows a shift from a loose asset-based definition of investment to a more restrictive model. Indonesia reformed with the Indonesia-Singapore BIT 2018, and Brazil with the ACFI 2015, which modified the asset-based definition of investment with certain restrictions. India was more reformist with the India Model BIT 2016, adopting a company-based definition of investment. South Africa discontinued the IIA project and relies solely on the Protection of Investment Act 22 of 2015 in national law, blending both models of investment definition. Indonesia faces legal issues in harmonisation between IIAs and national law, as the UUPM requires a company-based definition of investment.
Urgensi Perubahan Status Badan Hukum Bagi Perusahaan Daerah Pasca PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD
Authors: Fitrahady Khairus Febryan , Zuhairi Ahmad , Hakim Ari Rahmad , Setiawan Yudhi 
Published: August 2024

AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji urgensi perubahan status Badan Hukum bagi Perusahaan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Persoalan utama adalah keterlambatan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan mengubah bentuk hukum melalui perda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan banyak BUMD belum menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perumda atau Perseroda, yang harus dilakukan melalui perda. Meski Undang-Undang memberi tenggat waktu 3 tahun hingga 2017, banyak DPRD dan Kepala Daerah belum melakukan analisis dan pembahasan. Tidak adanya sanksi dan baru disahkannya Peraturan Pelaksana pada 2017 menjadi kendala. Sebagai contoh, dari 416 BUMD penyedia air minum di Indonesia, hanya 166 yang telah mengubah bentuk hukum pada 2021. Abstract This research aims to examine the urgency of changing the status of Legal Entity for Regional Companies after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government and Government Regulation Number 54 Year 2017 on BUMD. The main issue is the delay of the Regional Government and DPRD in discussing and changing the legal form through local regulations. This research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The results show that many BUMDs have not adjusted their legal form to Perumda or Perseroda, which must be done through local regulations. Although the law gives a 3-year deadline until 2017, many DPRDs and Regional Heads have not conducted analyses and discussions. The absence of sanctions and the enactment of the Implementing Regulations in 2017 are obstacles. For example, of the 416 BUMDs providing drinking water in Indonesia, only 166 had changed their legal form by 2021.
Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Kebijakan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Laut
Authors: Zunnuraeni Zunnuraeni , Risnain Muh , Putro Widodo Dwi 
Published: August 2024

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa aturan hukum internasional berkenaan dengan kewaiban negara untuk mitigsi perubahan iklim serta aturan hukum nasional dalam kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan dan pelestarian lingkungan laut. Untuk menjawab isu hukum yang dikaji digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur. Analisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa berdasarkan prinsip Common but Differentiated Responsibility yang terdapat dalam Perjanjian Paris maka semua negara memiliki kewajiban untuk melakukan upaya mitigas perubahan iklim, namun dengan tingkat kewajiban yang berbeda. Lebih lanjut hasil analisa studi menegaskan bahwa Peraturan terkait mitigasi perubahan iklim di Indonesia tersebut tampak masih berfokus pada aktifitas di darat sehingga tidak memasukkan laut sebagai salah satu sektor RAN-GRK. Meskipun sub sektor mangrove serta sektor kelautan atau blue carbon telah diatur dalam Perpres No 98 tahun 2021, namun ketentuan ini masih perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai ekosistem karbon biru. AbstractThis research aims to analysed international legal rules regarding state obligations to mitigate climate change and national legal rules concerning climate change mitigation through the management and conservation of the marine environment. The study uses normative legal research methods with a legal approach and a conceptual approach. The data used is secondary data obtained through literature searches. The analysis uses qualitative methods. The research results confirm that based on the principle of Common but Differentiated Responsibility enumerated in the Paris Agreement, all countries must carry out climate change mitigation efforts, but with different levels of obligation. Furthermore, the study analysis confirms that the regulations related to climate change mitigation in Indonesia merely focus on activities on land, so it neglected the marine sector as one of the RAN-GRK sectors. Even though the mangrove sub-sector and the marine or blue carbon sector have been regulated in Presidential Decree No. 98 of 2021, these provisions still need to be further translated into various policies that specifically regulate the blue carbon ecosystem.
Eskalasi Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pertanian Berkelanjutan: Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal
Authors: Lestari Endriyani 
Published: August 2024

AbstrakTanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya untuk memberikan layanan tertentu dengan baik, tetapi untuk mengarahkan masyarakati dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Hal tersebut sejalan dengan sistem pemerintahan daerah atas keuntungan pemberian sistem desentralisasi terutama dalam aspek relasi pusatIdan pertanian adalah kearifan lokal dan keaneka ragaman hayati yang mampu dikelola dengan memberdayakan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini imenunjukkan bahwa, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan tujuan dari negara dalam rangka memastikan hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sekaligus mewujudkan kesejahteraan para petani. Tantangan besar bidang pertanian hingga saat ini yang paling utama adalah bagiamana upaya mempercepatikualitas produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan). AbstractThe responsibility of local government is not only to provide certain services well but to direct the community to meet its various needs. This is in line with the regional government system on the advantages of providing a decentralised system, especially in the aspect of central and regional relations. One element that can ensure the sustainability of food and agriculture is local wisdom and biodiversity which can be managed by empowering the community.; The methodised in this writing is a qualitative research type method with a normative juridical approach. The results of this study show that the policy of protecting sustainable food agricultural land is the goal of the state in order to ensure the right to food is a human right of every citizen and in order to realize food independence, Resilience, and sovereignty while prospering farmers. The main challenge in agriculture to date is how to accelerate the quality of agricultural production (food crops, horticulture, and plantations).
Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik
Authors: Baidi Ribut , Mulyana Aji 
Published: August 2024

AbstrakPeran hakim dalam memperkokoh integritas peradilan sebagai benteng penegakan hukum dan keadaban publik di Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang mengadopsi elemen dari sistem Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon menuntut hakim untuk tidak hanya menegakkan hukum tertulis tetapi juga menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan rasa keadilan yang berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap peran hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui perannya, hakim dapat meningkatkan integritas pengadilan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Namun, integritas peradilan seringkali terganggu oleh kasus-kasus korupsi, seperti yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, diperlukan upaya luar biasa untuk membersihkan praktik korupsi di sektor peradilan dan mengembalikan citra lembaga kehakiman. AbstractThe role of judges in strengthening judicial integrity as a bastion of law enforcement and public civility in Indonesia. The Indonesian legal system, which adopts elements from the Continental European and Anglo-Saxon systems, requires judges to not only enforce the written law but also adjust to the dynamics of society and the growing sense of justice. This research uses a qualitative approach with a case study analysis of the role of judges in the Indonesian judicial system. The results show that judges have the responsibility to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that live in society. Through their role, judges can improve the integrity of the court and gain public trust. However, judicial integrity is often compromised by corruption cases, as revealed by the Corruption Eradication Commission (KPK). Therefore, extraordinary efforts are needed to clean up corrupt practices in the judicial sector and restore the image of the judiciary.
Jurnal IMPLEMENTASI METODE FUZZY TSUKOMOTO PADA KUALITAS AIR KOLAM KOI
Authors: Adiman Muhammad Fauzen , Syamhadi Syamhadi 
Published: August 2024

Memelihara koi di kolam membutuhkan pemberian makan ikan dan pengelolaan kolam itu sendiri, suhu air dan pH air perlu diperhatikan pada saat beternak ikan gurame.Kualitas air dalam proses pembiakan ikan mas memegang peranan penting dalam membangun habitat yang memenuhi kebutuhan ikan mas, guna menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan mas. Kualitas air dapat menurun dengan cepat karena makanan yang tidak dikonsumsi, feses, dan produk limbah metabolit. Nilai pH yang digunakan menunjukkan keasaman suatu larutan. Keasaman (pH) dan suhu air merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ikan mas. Penelitiannya menunjukkan bahwa suhu air yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ikan. Sistem identifikasi kualitas air untuk menentukan nilai kualitas air air tambak. memungkinkan identifikasi kualitas air secara real-time menggunakan berbagai alat termasuk sensor suhu, sensor pH, mikrokontroler Wemos D1 Mini ESP8266, LCD, dan Arduino. Pada penelitian ini digunakan metode fuzzy Tsukohon untuk mengukur kualitas air kolam budidaya ikan mas agar diperoleh hasil yang lebih akurat.
Factors Linked to Low Birth Weight Among Women Who Gave Birth at Centre Hospitalo-Universitaire De Kamenge, Bujumbura Province, Burundi
Authors: Niyiteriteka Egide , Odongo Alfred , Mogere Dominic 
Published: August 2024

Low birth weights among women who gave birth continue to be a significant global concern. The World Health Organizations have expended a lot of time and money promoting healthy pregnancies and deliveries. Although a number of risk factors for unfavorable pregnancy outcomes in both women after delivery and their fetuses have been identified, little was known about the factors of low birth weight at Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge in Bujumbura. This unmatched case-control study, which was conducted in Bujumbura at the Maternity of the Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge (Hôpital Roi Khaled), focused on medical records of mothers of all ages after delivery. The goal of this research was to determine prevalence and the factors of low birth weight. The qualitative and quantitative indicators were used in the study's data collection techniques. The study used a systematic sampling technique. The study medical records were randomly chosen, while the Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge in Bujumbura was purposefully chosen. The study location had a total of 43 cases and 85 controls, and a principal investigator used a data abstraction form to collect the data from medical records. To gather more information, key informant was interviewed using Key Informant Interview Guide. Tables, graphs, logistic regression analysis and cross tabulations were used to illustrate the data, and the odd ratio was used to analyze the associations between the variables. Thematic analysis was done on qualitative data. The qualitative data explained, interpreted and supplemented the quantitative data. The findings indicated a statistically significant association between low birth weight and woman’s occupation (OR: 0.0481; 95% CI: 0.0047-0.4947), having medical chronic condition such as Diabetes mellitus, Hypertension, HIV/SIDA and cardiac disease (OR: 0.4492; 95% CI: 0.2214-0.9112),exposure to multiple pregnancy, abnormal uterus and oligohydramnios/polyhydramnios (OR: 0.6448; 95% CL: 0.4306-0.9656).The study concludes that the occurrence of low birth weight among new born babies is influenced by woman’s occupation, medical chronic conditions and exposure to multiple pregnancy, abnormal uterus and amniotic liquid such as oligohydramnios and polyhydramnios. The study recommends strengthening of efforts towards improving the conditions in workplace, preventive measures against chronic diseases and regularly consult antenatal care for pregnancy monitoring. The research findings will be useful to the nutrition services planners, healthcare professionals, and politic leaders to assist them in creating pertinent policies, briefs, initiatives, and interventions with the goal of reducing the magnitude of low birth weight.
ВПЛИВ РЕКЛАМНОЇ ФОТОГРАФІЇ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ У КОНТЕКСТІ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Authors: Чернявська Оксана 
Published: August 2024

Розглянуті основні принципи поведінкової економіки і їх застосування у сфері маркетингу та реклами до вивчення поведінки споживачів. Показано, що для формування поведінкової моделі споживача вирішальне значення має інформаційна складова, провідним її джерелом залишається реклама. Рекламне повідомлення (звернення) є домінуючим елементом процесу комунікації. Візуальна і вербальна інформація в рекламному повідомленні, як правило, поєднуються, щоб забезпечити ефективність реклами, однак невербальні канали наразі отримують пріоритет, а тренд на візуалізацію, зокрема фотовізуалізацію, лише посилюється. Зазначено, що рекламний вплив на поведінку споживача відбувається за допомогою різних психологічних методів. Водночас показано, що поведінкова економіка також використовує дієві технології впливу на економічну поведінку людей, зокрема, вибір споживача. Представлено результати дослідження впливу фотографії в рекламі на поведінку споживачів. Розглянуто особливості рекламної фотографії. Установлено, що в рекламних кампаніях фотоконтент відіграє критичну роль у приверненні та утримання уваги, трансляції повідомлення, створення емоційного зв’язку, підвищення довіри і лояльності споживачів, сприянні створенню й популяризації іміджу товару та диференціації продукту чи послуги бренду. О, що в сучасних умовах технології та інструменти поведінкової економіки (фреймінг, ефекти, евристики чи пастки) доцільно використовувати при розробці рекламного фотоконтенту, що сприятиме підвищенню ефективності рекламних кампаній, розробці маркетингових стратегій в цілому.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНСТРУКТОРІВ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Доля Сергій , Бовсунівський Ігор , Шарко Денис 
Published: August 2024

Прийняття на озброєння військових частин Національної гвардії України сучасних видів озброєння та техніки, зокрема новітніх зразків стрілецької зброї диктує нові вимоги, щодо підготовки інструкторів з вогневої підготовки, адже саме вони на сьогодні є ключовою ланкою передачі бойового досвіду у відповідності до вимог та реалій сьогодення. Необхідно підкреслити, що сформовані стійкі навички застосування сучасної стрілецької зброї військовослужбовцями різних категорій Національної гвардії України (НГУ) в умовах значного психофізичного навантаження у майбутньому забезпечить перевагу над супротивником під час вогневих контактів.
СУДНОВЕ ТАКЕЛАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Authors: Дрозд Олена 
Published: August 2024

В умовах гідродинамічного впливу морського середовища кожне судно випробовує більш-менш сильну хитавицю, внаслідок чого у віддалених від осі коливань масах виникають значні сили інерційного характеру. Для запобігання падіння палубних контейнерів за борт вони повинні бути надійно принайтовані. Таким чином, актуальною науково-технічною задачею є створення вантажної системи кріплення контейнерів на судні у якій автоматизовані та механізовані операції з фіксації контейнерів, відсутня необхідність ручної праці та додаткових вантажних засобів, передбачена можливість переводу найтовів у транспортне положення, а також збережена простота та надійність схемотехнічних рішень систем відомих типів. Поставлена задача вирішується тим, що система кріплення контейнерів на судні, що складається з пруткових найтовів з відповідними замками та яка відрізняється тим, що пруткові найтові одним кінцем взаємодіють з домкратом, а на іншому кінці мають замок, який разом з замками коробчастої рами приводиться до дії важелями.
EFFECTIVE WAYS OF FORMING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN HIGH SCHOOL STUDENTS
Authors: Huseynova Sevinj 
Published: August 2024

The paper examines the effective ways of forming communicative competence in high school students. The role of the English language in this ways is shown. In order to achieve the goals set before higher schools, English must be taught in a completely new way, and students who study the language, especially those who study English as a major, must acquire new skills.