bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pengaruh Periklanan Dan Sikap Konsumen Terhadap Minat Beli Pada Store Eiger Seberang Ulu II Kota Palembang
Authors: Hidayat Dika Febri , Erdiansyah Erdiansyah , Kurbani Adie 
Published: August 2024

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of advertising on buying interest, the influence of consumer attitudes on buying interest, and the influence of advertising and consumer attitudes on buying interest. The method used in this study is a quantitative method with the number of samples studied is 60 respondents, namely consumers who come to Store Eiger. This research instrument test uses validity and reliability tests, data analysis techniques in this study use classical assumption test methods consisting of normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, simple linear regression analysis test, multiple linear regression test, coefficient of determination test and hypothesis testing. which consists of t test, and F test. Hasi; The t test partially concludes that there is an influence between the advertising variable on buying interest with a significant value of 0.000 <0.05 while the consumer attitude variable towards buying interest with a significant value of 0.000 <0.05 and simultaneously advertising and consumer attitudes have a significant effect on buying interest. with a significant value of 0.000 <0.05 the regression equation in this study is Y = 6.083 + 0.294X1 + 0.755X2. The conclusion is that there are significant results between advertising variables and consumer attitudes towards buying interest at the Eiger Store across Ulu II, Palembang city.

Keywords : Advertising, Consumer Attitudes, Buying Interest.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh periklanan terhadap minat beli, pengaruh sikap konsumen terhadap minat beli, serta pengaruh periklanan dan sikap konsumen terhadap minat beli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jumlah sampel yang diteliti ialah 60 responden yaitu konsumen yang datang ke Store Eiger. Uji instrument penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, teknik analisi data penelitian ini mengunakan metode uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linier sederhana, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis yang terdiri dari uji t , dan uji F. Hasi; uji t menyimpulkan secara parsial terdapat pengaruh antara variabel periklanan terhadap minat beli dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 sedangkan variabel sikap konsumen terhadap minat beli dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan secara simultan periklanan dan sikap konsumen berpengaruh signifikan terhadap minat beli dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 persamaan regresi pada penelitian ini ialah Y = 6.083 + 0,294X1 + 0,755X2. Kesimpulannya yaitu adanya hasil signifikan antara variabel periklanan dan sikap konsumen terhadap minat beli pada Store Eiger seberang ulu II, kota Palembang.

Keywords : Periklanan, Sikap Konsumen, Minat Beli.
Analisis Sumber Modal Dan Penggunaan Modal Kerja Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Authors: Desvriani Ike , Valianti Reva Maria , Lilianti Emma 
Published: August 2024

ABSTRACT

Source of capital and usage of working capital determine efficacy of company of banking. Assessment of working capital in principle cause : total [of] asset, fluent obligation, and rotation of working capitalTarget of this research is to know how applying of analysis of[is source of capital and usage of working capital [at] PT. Bank Negara Indonesia ( Persero), Tbk.Method Analysis the used [is] quantitative descriptive analysis method by using ratio sufficiency of working capital which consist of three ratio type that is total ratio [of] asset to net working capital, fluent obligation ratio to net working capital and rotation of working capital. Source of capital and usage of annual report working capital of PT. Bank Negara Indonesia ( Persero) TbkThe result of research indicate that the source of capital and usage of year working capital 2016 to 2018 every year natural [of] improvement, year 2016 equal to 27.732.328 ,- year 2017 equal to 32.677.527 ,- and year 2018 equal to 37.572.183. role of capital source and usage of working capital of menunjukan mount effectiveness and efficient so that monetary rotation [of] banking can walk better. Analyse evaluation sufficiency of rate of change working capital of likuiditas. Total [of] asset of menunjukan 1.422, fluent obligation [of] menunjukan 95.280, and rotation of working capital of menunjukan 1.143

Keywords : Working Capital, Source Of Capital And Usage Of Working CapitalFundsThird Party.

ABSTRAK

Sumber modal dan penggunaan modal kerja menentukan keberhasilan perusahaan perbankan. Penilaian modal kerja pada prinsipnya menyebabkan : total aktiva, kewajiban lancar, dan perputaran modal kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan analisis sumber modal dan penggunaan modal kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio kecukupan modal kerja yang terdiri dari tiga jenis rasio yaitu rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih, rasio kewajiban lancar terhadap modal kerja bersih dan perputaran modal kerja. Sumber modal dan penggunaan modal kerja laporan tahunan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber modal dan penggunaan modal kerja tahun 2016 s/d 2018 setiap tahun nya mengalami peningkatan, tahun 2016 sebesar 27.732.328 ,- tahun 2017 sebesar 32.677.527 ,- dan tahun 2018 sebesar 37.572.183. peran sumber modal dan penggunaan modal kerja menunjukan tingkat efektivitas dan efisien sehingga perputaran keuangan perbankan dapat berjalan dengan baik. Analisis evaluasi kecukupan modal kerja tingkat perubahan likuiditas. Total asset menunjukan 1.422, kewajiban lancar menunjukan 95.280, dan perputaran modal kerja menunjukan 1.143.

Keywords : Modal Kerja, Sumber Modal Dan Penggunaan Modal KerjaDana Pihak Ketiga.
Pendampingan Manajemen Dan Mentalitas Pementasan Kelas Pelaku Seni Drama Salah Satu Sekolah di Pekalongan Dalam Mewujudkan Kemandirian Dan Kolaborasi Tim
Authors: Arif Budiharjo  , Kamila Dzakiyya Salma , Sudaa Saniyya Nabila 
Published: August 2024

Program Pendampingan ini dilakukan pada kelompok sasaran kelas pelaku seni drama, yaitu kelas 12 MIPA 2 pada salah satu Sekolah di Pekalongan. Pendampingan ini dimaksudkan untuk memunculkan kemampuan pelaksanaan kegiatan secara bersama sama atau tim. Dan dalam hal ini adalah proyek pementasan drama kolosal. Pendampingan ini dikarenakan fase para siswa yang masih memerlukan pembelajaran pembelajaran lebih lanjut untuk keperluan berproses, oleh karena itu diperlukan pendampingan. Disamping itu pendampingan ini dimaksudkan untuk menstimuli penumbuhan kemandirian dan kolaborasi tim. Pendampingan dilakukan pada pembentukan tim kerja, yang terdiri dari Tim Manajemen dan Tim Proses Produksi, dan pendampingan kerja dari kedua tim tersebut, serta pendampingan Achievement Motivation dan pendampingan. Adapun pendampingan ini memunculkan Kesadaran kolektif, Proses bersama sama, Kesediaan berketerlibatan dalam proses. Penguatan tanggung jawab dan mental dalam mensukseskan proyek pementasan. Serta secara individu memungkinkan muncul penguatan sikap dan karakter, Penguatan Shoft Skill dan Koordinasi, Penguatan Kemampuan Komunikasi, Penguatan Komitmen, Penguatan Penghormatan dan penghargaan kepada orang lain, Penguatan mental untuk keberhasilan bersama.
Ownership Of Residential House For Foreigners Based On Agreement
Authors: Istri Agung Anak Agung 
Published: August 2024

<em><span lang="EN-US">Decree of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1241/SK-HK.02/IX/2022 on the Acquisition and Price of Residential Houses for Foreigners, as one of the drivers of investment in Indonesia. However, the certainty of the form and type of agreement that must be made for foreigners is unclear in its regulation, so many make nominee agreements and cause conflicts and even disputes in court. On the one hand, there are restrictions for foreigners, and on the other hand, the opening of the broadest possible opportunity for the entry of foreign investment in Indonesia. The form of Agreement of Ownership of a Residential House for Foreigners can be made with a deed under the hand or with an authentic deed, however, made authentically with a notarial deed or PPAT provides more legal certainty, because of the perfect evidentiary power. In order to fulfill legal certainty, the type of agreement that can be made is in the form of sale and purchase of use rights to land and buildings as well as leasing rights to land and buildings, and sale and purchase agreements of Sarusun or Sarusun property rights. In addition, for PMA Legal Entities can have HGB. The Decree of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number: 1241/SK-HK.02/IX/2022 has provided legal certainty and a sense of justice for all people and for foreigners whose presence in Indonesia in accordance with applicable regulations provides benefits, conducts business, works or invests in Indonesia by heeding existing regulations so that it has an impact on the welfare of the community, nation, state and foreigners/foreign investors in Indonesia.<span style="text-decoration: underline;"> </span></span></em>
On The Special Administrative Disputes in Indonesia: Legal Certainty or Legal Uncertainty
Authors: Ariyanto Bambang , Sukardi Sukardi , Ristiawati Rosa 
Published: August 2024

<p>The evolution of State Administrative Court Procedure Law is highly dynamic, in accordance with the implementation of multiple laws and regulations that govern the State Administrative Court. In the past, the procedural law of the TUN Court consistently made reference to Law no. 5 of 1986 in connection with Law no. 9 of 2004 and Law no. 51 of 2009. However, the procedural law of the State Administrative Court has undergone further development. Furthermore, there are already other sector-specific rules that have been established to particularly govern the resolution of some administrative court issues. Examinations that are not categorized as Ordinary Events, Quick Events, or Short Events are generally referred to as Special administrative court Disputes. The question at hand is whether the presence of this unique administrative court disagreement ensures legal assurance under the procedural law at the administrative Court, encompassing the mechanism for resolving such disputes. The study methodology employed is normative juridical, utilizing both a legislative approach and a conceptual approach. The Special TUN dispute category encompasses requests for abuse of authority tests, positive fake requests, public information disputes, land acquisition disputes for development in the public interest, and general electoral process issues. Among the various disputes in the Special State Administrative Court, the issue of the Positive Fictitious Petition lacks legal certainty. This is because the procedural law is governed by a Presidential Regulation that is not consistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which stipulates that judicial power must be regulated by legislation.</p>
Authority of The Village Consultational Board in The Village Government System in Indonesia (State Administrative Law Review)
Authors: Miharja Marjan , Irsan Irsan , Suhariyanto Didik , R. Pattipawae Dezonda , Jazuli H.E. Rakhmat 
Published: August 2024

<p class="TableParagraph"><em><span lang="IN">Comprehensive regional autonomy implementation has far-reaching effects on all levels of administration, from the Regency to the City to the Village. As the Village Head, the Village Government is legally entitled to govern the Village. In order to better the lives of its citizens, the Village Head establishes policies and the Village Consultative Body implements them through the creation of Village Regulations. In order to better understand the Village Government System in Indonesia, this research will examine how the State Administrative Law evaluates the power of the Village Consultative Body. This study is normative in nature and takes a statutory approach to a literature-based research methodology. The findings confirmed that the Village Consultative Body was established to aid the Village administration in realizing the hopes and dreams of the local populace through the implementation of a more democratic form of administration. The creation of the Village Consultative Body has had a profound effect on the evolution of the idea of village government by delegating three areas of responsibility to it: the compilation and adoption of Village Regulations; the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget and financial management; and the selection of village apparatus. This is important since the concept of regional autonomy in Indonesia is grounded in theories of decentralization, authority, and </span></em><em><span lang="EN-GB">monitoring.</span></em></p>
Exclusive Economic Zone Polluted by Oil Spill; Coastal State Loses
Authors: Yulia Lia , Danial Danial 
Published: August 2024

<p><em>Pollution of the marine environment means the introduction by humans, directly or indirectly, of materials or energy into the marine environment which has an adverse effect on marine biodiversity and marine life. The problem is: the First, how is the responsibility of foreign ship companies due to pollution of the marine environment that occurs in Indonesia's exclusive economic zone in terms of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea? Second, how is the implementation of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea towards the responsibility of foreign shipping companies due to pollution of the marine environment that occurs in Indonesia's exclusive economic zone? The method used is normative juridical, with a legal principles approach. while the data analysis is a qualitative juridical analysis, namely analyzing problem identification based on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study are: First, the responsibility of foreign ship companies due to pollution of the marine environment that occurs in the Indonesian Exclusive Economic Zone is in the form of compensation for losses incurred; Second, the implementation of the 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea against the liability of Foreign Ship Companies Due to Pollution of the Marine Environment that occurred in the Indonesian Exclusive Economic Zone includes ratification of the 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea and provision of witnesses or compensation to perpetrators pollution.</em></p>
JURIDICAL ANALYSIS OF BORDER AREA LAND REGISTRATION AND CONSOLIDATION FROM AN ECOSYSTEM PERSPECTIVE THE ERA OF FIVE POINT ZERO DESTRUCTION
Authors: Ginting Lilawati , Eddy Triono 
Published: August 2024

<p>Land Registration and Consolidation is a policy in the agrarian and land sector which in a constitutionalist approach is an obligation of the Government in all dimensions of Government management and administration, public services, and all aspects and dimensions of the National life system. Therefore, the author is determined to present the central theme in this journal, namely with the title "Judicial Analysis of Border Area Land Registration and Consolidation in the Ecosystem Perspective of the Five Point Zero Disruption Era". This type of journal writing focuses on the type of normative legal writing. The data used to analyze the problem in question relies on secondary data. The approach methodology is carried out using legal research, through library research, prioritizing qualitative analysis. The theory used to analyze the problem formulation framework in question is by applying Volkgeist theory as a grand theory, namely, the theory of the national soul based on the theory of Friedrich Carl Von Savigny. As a middle theory, it uses the legal theory of Talcott Parsons, famous for his structural functionalism theory, while the applied theory uses the theory of the law of happiness (utilitarianism) by Jeremy Bentham (applied theory). Referring to the analytical content in this journal, the results are specifically related to land registration and consolidation in border areas in the ecosystem perspective of the five-point zero disruption era, according to the mandate of constitutionalism which must be implemented by the Government in a sustainable manner (sustainability). The main aim is to strengthen the understanding of the sovereignty of the State and nation, understand the sovereignty of the people, understand Indonesia as a rule-of-law state, and at the same time strengthen the understanding of the national economy and social welfare.</p>
Implementation Of Buy Back Guarantee By The Bank Against The Developer As A Guarantee For Completion Bad Credit Problems
Authors: Radityo Mochammad Erwin , Asmuni Asmuni , Harahap Arifuddin Muda 
Published: August 2024

<p class="TableParagraph"><em>Purchase Back Guarantee is an agreement made by the bank and developer to provide collateral for the mortgage to the developer. Article 8 Paragraph (1) of Law Number 7 of 1992 concerning Banking as Amended by Law Number 10 of 1998 (Banking Law) stipulates that bank credit distribution must be based on confidence in the debtor, which in the provisions explaining this confidence refers to the existence of credit guarantee. In addition, Article 11 of the Banking Law regulates the provisions for providing guarantees by Bank Indonesia. However, these articles do not further regulate the collateral that can be provided for bank credit. This shows that this regulation is still rigid and many problems arise due to the implementation and execution of the Buy Back Guarantee. The aim of this study is to examine and analyze the validity of the implementation of the Buy Back Guarantee and efforts to resolve disputes. This study uses normative legal research methods with a legislative and decision approach. The study results show that the implementation of the Buy Back Guarantee is valid if it is carried out in accordance with applicable regulations and the agreements made relating to the implementation of the Buy Back Guarantee are valid and made before a Notary. Dispute resolution can be done through litigation and non-litigation. Litigation can be taken through the courts, and non-litigation can be done through Alternative Dispute Resolution, namely arbitration, negotiation or mediation.</em></p><p class="TableParagraph"><em> </em></p>
Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Suami Dengan Kepatuhan Kunjungan Nifas Di Puskesmas Sidomulyo
Authors: Putri Siska , Yulyana Nispi , Dewi Ratna 
Published: August 2024

The main indicator is the maternal mortality rate that can be used to evaluate the effectiveness of a maternal health program (MMR). Husband's understanding and support affects postpartum visits.The purpose of this study was to investigate how maternal compliance with postpartum visits at the work area of Sidomulyo Health Center in Bengkulu City is related to knowledge and husband's support. The design of this study was analytical with a cross-sectional perspective. In 2021, Sidomulyo Health Center in Bengkulu City will receive 176 mothers with children over 42 days old. 62 mothers with children over 42 days old were selected for the sample. Purposive sampling was used as the sampling method. The chi-square statistical test was used in data analysis with univariate and bivariate models.The majority of women have little knowledge (51.6%),good knowledge (48.4%), the majority do not receive help (54.8%), the majority receive support (45.2%), majority non-compliant (56.5%), and majority compliant (43.5%), according to research results using univariate analysis. According to the study's bivariate statistical results, acquaintances have a p-value of 0.023 ± 0.05 and spousal support has a p-value of 0.000 ± 0.05 for each variable. Wherever they are tasked with helping more mothers get postpartum visits, Puskesmas looks for suggestions to further strengthen their role in promoting the benefits of postpartum visits
Perbandingan Metode Demonstrasi dan Video Terhadap Keterampilan Perawatan Payudara Ibu Hamil Trimester III
Authors: Hamidiyanti Baiq Yuni Fitri , Pratiwi Intan Gumilang , Sulianty Ati , Suseno Mutiara Rachmawati , Faiqah Syajaratuddur 
Published: August 2024

Exclusive breastfeeding given to children from birth to 6 months of age with no supplementary foods and beverages. exclusive breastfeeding was one of the keys to reduce infant mortality rate (IMR). The coverage of babies receiving exclusive breast milk in 2019 was 67.74%. The low level of exclusive breastfeeding is influenced by many factors, one of which is the mother's lack of awareness of the importance of breastfeeding in the first 6 months after giving birth. Breasts need to be prepared during pregnancy, which impacts providing IMD (Early Initiation of Breastfeeding), which influences exclusive breastfeeding. Research aim was to compare the effectiveness between media phantom and video regarding the Breast Care Skills of Pregnant Women in the Third Trimester. The research used quasi-experiment with a non-equivalent control group design. The research sample was obtained by purposive sampling of 60 people (30 intervention groups and 30 control groups). The results of data analysis used Mann-Whitney test. Results showed that p value p = 0.000, meaning p 0.05, stating that the demonstration using phantom media was more effective in improving breast care skills in third-trimester pregnant women. In conclusion, it is hoped that this guide can be used by stakeholders or service partners and motivate pregnant women to carry out breast care since pregnancy so that they can successfully provide exclusive breastfeeding until the baby reaches 6 months.
Penyusunan Laporan Keuangan Di Umkm
Authors: Kusmawati Kusmawati 
Published: August 2024

Financial statement have benefit for the firm, because give information for planning and decision making. Standart of financial statement for little company are simple. The fact are much little company not make financial statement. The purpose of this research are to know about factors that effect preparing financial statement by little company. The population of this research are little company that be IKM Nusantara community, and metode of sample selection is simple random sampling. This research are used primer of data and questioner are used to collect data. The result of this research are that information of financial statement, customer orientacion, education, and age of company not effect to preparation of financial statement at little company.