bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
CLASSIFICATION OF IMAGINARY HUMAN HAND MOVEMENTS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAPHY DATA
Authors: Лунев А.Е. , Билый А.М. 
Published: August 2024

Электроэнцефалография (ЭЭГ) является популярным методом исследования мозговой активности из-за простоты применения, безопасности и неинвазивного характера. В последнее время методы машинного обучения успешно применяются в задачах различных задачах обработки данных ЭЭГ. В работе рассматривается задача классификации воображаемых движений рук человека на 4 класса. В результате, разработанный алгоритм на базе искусственных нейронных сетей достигает средней точности классификации в 62% на трех испытуемых.
Electroencephalography (EEG) is a popular method for studying brain activity because of its ease of use, safety and non-invasive nature. Recently, machine learning techniques have been successfully applied to various EEG data processing problems. This paper considers the problem of classifying imaginary human hand movements into 4 classes. As a result, the developed algorithm based on artificial neural networks achieves an average classification accuracy of 62% on three subjects.
The influence of organizational culture, leadership and human capital on organizational change of the Pesisir Bukit Camat office
Authors: Wazirman Wazirman , Gusnadi Herman , Neli Hasvia , Sriwahyuni Sriwahyuni 
Published: August 2024

This study aims to see the effect of Organizational culture on organizational change at the Pesisir Bukit Camat Office. Leadership on organizational change at the Pesisir Bukit Camat Office. Human capital on organizational change at the Pesisir Bukit Camat Office. Organizational culture, leadership, and human capital jointly affect organizational change at the Pesisir Bukit Camat Office. The population in this study were all 32 employees of the Pesisir Bukit Camat Office. The technique of determining the number of samples using total sampling technique (the whole sample is 32. The results of this study indicate that Organizational culture has a positive influence on organizational change at the Pesisir Bukit Camat Office. Leadership has a positive influence on organizational change at the Pesisir Bukit Camat Office. Human capital has a positive influence on organizational change at the Pesisir Bukit Camat Office. Organizational culture, leadership, and human capital together have a positive effect on organizational change at the Pesisir Bukit Camat Office.
Permodelan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Rangka Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas
Authors: Wulansari Eka Martiana 
Published: August 2024

Purpose: This article discusses the legal form of the principles of state policy as a legal umbrella for the implementation of sustainable development in the context of facing the 5.0 industrial revolution and golden Indonesia.
Methodology The discussion in this article is that the main forms of state policy as a legal umbrella for the implementation of sustainable development in the context of facing the 5.0 industrial revolution and golden Indonesia, this is necessary considering that the National Medium Term Development Plan (RPJM) has weaknesses such as the forming actors who do not representative, implementing actors who are not related to the essence of implementing people's sovereignty, that by changing the formulation of Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the mechanism of community control over the implementation of the National Long-Term Development Plan (RPJPN) and/or RPJMN is ineffective.
Results: So that a role and legal instruments are needed in the form of the main points of state policy as a legal umbrella for the implementation of development in the form of re-establishing the Outline of State Policy (GBHN) and as a guiding indicator in planning and supervising the government's commitment, namely the President and Vice President as executive bodies.
PEMANFAATAN PELLET KULIT JENGKOL (Pithecellobium Lobatum Benth) DALAM RANSUM DAN TERHADAP EFISIENSI PAKAN DAN INCOM OVER FEED COST TERNAK DOMBA
Authors: Firmansyah Andri , Rita Wismalinda , Nurhaita  
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan pellet kulit jengkol terhadap efisiensi pakan dan Income Over Feed Cost (IOFC) pada ternak Domba. Analisa data ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan 5 kelompok ulangan /Perlakuan yang di uji adalah perlakuan P1 (kontrol), perlakuan P2 penambahan kulit jengkol 15%, perlakuan P3 penambahan kulit jengkol 22,5%. Digunakan 15 ekor ternak domba Parameter yang di ukur yaitu Efisiensi pakan dan IOFC. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium lapang Institut pertanian Bogor (IPB) dari bulan Mei sampai juni 2019.
Penelitian memperlihatkan pengaruh pemberian pelet kulit jengkol (Pithecellbium lobatum Benth) sebagai pakan Domba tidak mempengaruhi efisiensi pakan. penambahan pellet kulit jengkol sampai 22,5 % sedangkan kandungan konsumsi ransum yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap Income Over Feed Cost karena kulit jengkol mengandung tanin dan saponin apabila diberikan dalam level tinggi dapat merusak palatabilitas ternak karena kandungan tanin dan saponin dapat bersifat membuat rasa sepat (astringent property).
Kata kunci: Pelet Kulit jengkol, Ransum, terhadap ternak domba.
PENGARUH KOSENTRASI ASAP CAIR DAN UMUR SIMPAN TERHADAP PENURUNAN BOBOT TELUR, KEDALAMAN RONGGA UDARA, KADAR BAKTERI TELUR ITIK TALANG BENIH
Authors: Ajiansah Apri , Zurina Rita 
Published: August 2024

Asap cair merupakan hasil pirolisis kayu yang bersifat alami dan dapat digunakan untuk proses pengawetan pada produk peternakan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsentrasi asap cair dan umur simpan terhadap penurunan bobot telur, rongga udara dan kadar bakteri telur itik talang benih. Parameter yang diukur antara lain Bobot telur, Kedalaman Rongga Udara, Kadar Bakteri telur. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial 4 x 4 perlakuan dan 3 ulangan dimana satu unit perlakuan berisi 4 butir telur. Perlakuan kosentrasi A1 : 0, A2 : 2,5%, A3 : 5%, A4 : 7,5% asap cair dan lama simpan 7, 14, 21, 28 hari. Telur yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 192 butir telur itik talang benih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asap cair (A) dengan lama simpan (B) terhadap interaksi penurunan berat telur (p < 0.05), lama simpan (B) berpengaruh nyata (p < 0.05) terhadap kedalaman rongga udara, Asap cair (A) dan lama simpan (B) tidak berpengaruh nyata terhadap koloni bakteri (p < 0.05). Disimpulkan pemberian asap cair (A) dengan lama simpan (B) dapat menjaga berat telur itik talang benih, Lama simpan (B) dapat mempertahankan rongga udara, Asap cair (A) dan Lama simapan (B) tidak terdapat pengaruh terhadap koloni bakteri telur itik talang benih.
Kata kunci : Asap cair, Berat Telur, Lama Simpan, Koloni Bakteri, Rongga Udara.
KONTRIBUSI PROGRAM GURU PENGGERAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SMPN 21 KOTA BENGKULU
Authors: Hemy Hemy Wardani , Kusuma Yudha Romadhona 
Published: August 2024

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Untuk mengetahui peran guru penggerak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di smpn 21 kota Bengkulu. 2) Untuk mengetahui hambatan guru penggerak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di smpn 21 kota Bengkulu. 3) Untuk mengatasi hambatan guru penggerak di smp 21 kota Bengkulu.
Manfaat dari penelitian ini adalah 1) Manfaat Teoritis diharapkan dapat memperbaiki hasil penelitian sebelumnya dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kontribusi Program Guru Mengemudi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 21 Kota Bengkulu. 2) Manfaat Praktis: Untuk pendidikan Untuk sisi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan terkait Kontribusi Program Penggerak Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMPN 21 Kota Bengkulu. Bagi peneliti materi penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, serta untuk menambah pengetahuan khusus tentang Kontribusi Program Penggerak Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMPN 21 Kota Bengkulu.
Bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa program studi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Peran guru penggerak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP 21 kota Bengkulu.
Kata kunci: Kontribusi mobilisasi program guru, mobilisasi guru, pembelajaran.
Abstract

This study aims to find out: 1) To determine the role of mobilizing teachers in improving the quality of learning in junior hugh school 21 Bengkulu city.2) To find out the obstacles of driving teachers in improving the quality of learning in SMPN 21 Bengkulu city. 30 To overcome the obstacles of mobilizing teachers in junior high school 21 Bengkulu city.
The benefits of this research are 1) theoretical benefits are expected to improve the results of previous studies and can contribute to the development of science regarding the contribution of the driving teachers program in improving the quality of learning at SMPN 21 Bengkulu city. 2) Pratical benefits: For education for the education side,this research is exetecd to be a consideration and input related to the contribution of the moblizing teachers program in improving the quality of learning at SMPN 21 Bengkulu city. For researchers of Final Project prepration materials which are one of the requirements for obtaining a Bachelor of Education degree, as well as to increase their special knowledge about the Contribution of the Mobilizing Teacher Program in Improving the Quality of Learning at SMPN 21 Bengkulu City.
Keywords: Contribution of mobilizing teacher program, mobilizing teacher, learning.
Implementasi Moderasi Beragama Dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Siswa SMAN 02 Mukomuko
Authors: Aini Yetri , Qurniati Amnah 
Published: August 2024

Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Moderasi Beragama Dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Siswa SMAN 02 Mukomuko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Sikap toleransi siswa terhadap moderasi beragama di SMAN 02 Mukomuko, 2) Implementasi Moderasi Beragama Siswa di SMAN 02 Mukomuko, 3) Faktor penghambat dalam Implementasi Moderasi Beragama Siswa di SMAN 02 Mukomuko. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data dianalisis secara diskriptif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan: 1) Sikap toleransi siswa terhadap moderasi beragama di SMAN 02 Mukomuko sudah terlaksana dengan cukup baik ditandai dengan adanya penerimaan perbedaan agama diantara siswa, tidak memandang perbedaan dan keyakinan, saling bertegur sapa, menghormati teman yang berbeda agama, memberi kesempatan untuk melakukan ibadah bagi yang ingin beribadah menurut kepercayaannya, tidak saling mengganggu, tidak saling menghina serta menjalin kekerabatan dan tidak membeda-bedakan teman, 2) Implementasi moderasi beragama siswa di SMAN 02 Mukomuko sudah berjalan dengan cukup baik dimana sudah tertanamnya nilai-nilai pancasila kepada siswa dalam menanamkan nilai-nilai pancasila itu diajarkan bagaimana menghormatii, menghargai, memberikan hak kepada siswa untuk memilih agama sesuai keyakinan masing-masing. Tidak memilih teman, menjalin kebersamaan sehingga terbentuklah rasa kenyamanan dan rasa kekeluargaan yang cukup dilingkungan sekolah yang kemungkinan dapat berlanjut di luar lingkungan sekolah. 3) penghambat dalam implementasi moderasi beragama siswa di SMAN 02 Mukomuko guru belum dapat mengkondisikan siswa non muslim pada saat proses pengajaran agama islam. Dan masih terdapat beberapa siswa yang belum menerapkan sikap sesuai dengan moderasi beragama karena masih ada siswa yang berkelompok sesuai dengan agamanya.
Kata Kunci: Implementasi moderasi beragama, sikap toleransi
O estado da arte da legislação escolar quilombola e das Relações étnico-raciais no Brasil: um olhar comparado por dentro do racismo institucional e da transgressão paradigmática
Authors: Viana de Souza Uilson 
Published: August 2024

Este trabalho é fruto dos trabalhos de pesquisa em Educação Escolar Quilombola na trajetória do autor enquanto quilombola e pesquisador da temática. Busca discutir a Educação Escolar Quilombola enquanto um Direito Fundamental de estudantes quilombolas, dialogando com conceitos como quilombos, ancestralidade e identidade quilombola, sem perder de vista os aspectos e conceitos da dogmática jurídica, como Direito fundamental, Democracia, buscando relaciona-los com teóricos trabalhados na disciplina, bem como com a vivência e experiência do autor no campo da Educação Escolar Quilombola, a partir de outras produções e pesquisas acadêmicas anteriormente desenvolvidas em sua carreira acadêmica e militante.
PENETAPAN ZONA NILAI TANAH
Authors: Pratiwi Irda , Bahmid Bahmid , Rizky Sri 
Published: August 2024

Penetapan Zona Nilai Tanah. oleh pemerintah terkait Kawasan tanah merupakan suatu segi-segi luas tanah yang mampu mengilustrasikan nilai suatu tanah dengan relatif sama dari banyaknya bidang tanah keseluruhan, dapat digambarkan secara riil dari pemakaian tanah yang berbeda, dari satu sama lain didapatkan nilai tersebut atas suatu analisis pegawai menggunakan cara perbandingan suatu pasar tanah maupun biaya. Namun, ini bukanlah hal yang sebenarnya, masih tidak dapat memahami bagaimana tanah berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran manusia, keadilan sosial, perdamaian, dan tujuan lainnya. Kebutuhan masyarakat akan informasi nilai pasar tanah belum dapat dipenuhi oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai acuan nilai dan harga tanah. Maka dari itu, Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungbalai telah menginisiasi terbentuknya Zona Nilai Tanah (ZNT) guna pengumpulan data tentang nilai pasar tanah, nilai properti, nilai ekonomi regional, dan nilai keseluruhan aset tanah untuk memahami bagaimana tanah dapat memberikan manfaat terbaik bagi perkembangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Penetapan Zona Nilai Tanah di Kota Tanjungbalai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungbalai dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam melaksanakan penetapan zona nilai tanah di kota Tanjungbalai. Metode yang dipakai pada riset ini merupakan suatu kajian hukum dengan sifat deskriptif yang dapat merincikan dan menggambarkan dalam pelaksanaan riset dalam konstruksi hukum kemudian dalam hal pengambilan data penulis juga melakukan wawancara dan dilakukan dengan mendatangi Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Penetapan Zona Nilai Tanah Kota Tanjungbalai sebagai penentuan nilai riil tanah sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang artinya bahwa negara menerima pendapatan selain dari pajak juga bersumber dari masyarakat di Kota Tanjungbalai pada aktifitas pertanahan. Hambatan-hambatan kekurangan sumber daya manusia, alat-alat yang kurang memadai seperti perlengkapan dan peralatan, anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit dalam pelaksanaan penetapan zona nilai tanah.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR TERJUN PONOT DI KABUPATEN ASAHAN
Authors: Martua Junindra , Ritonga Nurliana , Rahayu Widiya 
Published: August 2024

Penelitian ini menggambarkan tentang Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Ponot yang di rencanakan menjadi objek wisata yang menjadi andalan di Kabupaten Asahan. Namun Belum diimbangi dengan kepekaan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan untuk menyiapkan sarana pendukung. Hampir Semua Jalan Menuju Objek Wisata, yang selama ini menjadi tujuan wisatawan tidak memadai. Ruas Jalan pada umumnya berupa tanah dan bebatuan dengan lebar kurang dari 5 meter dan pendekatan yang di lakukan pemerintah masih kurang. Akibat dari keadaan yang belum sepenuhnya di benahi oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, kunjungan wisatawan ke Air Terjun Ponot semakin berkurang, baik itu pengunjung dari dalam negeri maupun luar negeri.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Daerah Khusunya Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Asahan, hasil penelitian menunjukan bahwa Dari unsur Perencanaan, Pemerintah sudah mempunyai rencana yang cukup baik untuk lebih memajukan Objek Wisata Air Terjun Ponot. Dari Unsur Pelaksanaan, dari semua perencanaan yang ada sampai saat ini Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan Belum Melakukan apapun untuk kemajuan dari Objek Wisata Air Terjun Ponot Karena Terhambat Oleh Pendanaan. Masih banyak Keluhan dari para pengunjung, karena masih kurangnya lahan parkir dan infrastruktur berupa Toilet Umum Serta Akses Jalan. Dari Unsur Pengorganisasian, Pemerintah Dinas Pariwisata sejauh penelitian ini di lakukan bahwa pemerintah sudah memberikan beberapa staf untuk terjun langsung ke Objek Wisata Air Terjun Ponot. Dan Sejauh ini Pemerintah telah berupaya untuk Mempromosikan Objek Wisata Air Terjun Ponot dan memperbaiki semua fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan wisatawan yang datang Ke Wisata Air Terjun Ponot.
PERAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN-SPSI DALAM MELAKUKAN ADVOKASI PEKERJA KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
Authors: Manurung Mangaraja , Mustafa Suci Irbatia 
Published: August 2024

Sebagaimana tertuang dalam pasal 28D ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang baik dan layak dalam hubungan kerja. Namun kenyataanya Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia seakan menjadi fenomena gunung es yang sulit untuk dituntaskan. Permasalahannya meskipun PHK dilegalkan secara hukum namun sayangnya pada praktiknya fenomena PHK sering dilakukan secara sepihak oleh pengusaha kepada pekerja dengan memakai dalil-dalil yang tidak legalistik dan konstruktif. Bagi pengusaha maupun pekerja, mengakhiri (PHK) tidak pernah mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa PHK seringkali menimbulkan ketidakbahagiaan bagi satu pihak karena masing-masing pihak merespon secara berbeda terhadap terjadinya PHK. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk melihat peran Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan - SPSI serta tantangan yang dihadapi SPSI Pekerja dalam membela pekerja dan buruh yang menjadi sasaran pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang pelaku usaha di Kabupaten Batu Bara. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu Field Riset (penelitian lapangan). Diperlukan solusi yang tepat untuk masalah (PHK), tentunya studi advokasi hukum menjadi sangat penting bagi pekerja agar nantinya para pekerja mendapatkan perlindungan hukum ketengakerjaan. Kesimpulan dari penelitian penulis fungsi SPSI dalam memperjuangkan hak-hak pekerja telah memperjuangkan hak-hak Pekerja atas tindakan sepihak perusahaan yang tidak memberikan peringatan dan langsung memecatnya. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi SPSI atas pemutusan hubungan hubungan kerja secara sepihak yaitu masih rendahnya sumber daya manusia para pengurus Serikat dan juga para pekerja/buruh, kemudian karyawan kurang menyadari arti pentingnya keberadaan serikat pekerja, dan kurangnya komunikasi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI
Authors: Ismail Ismail , Prasanty Ika Bina , Santoso Riki 
Published: August 2024

Aborsi merupakan tindakan mengeluarkan janin dalam kandungan menggunakan cara-cara yang dapat menyebabkan kematian kepada kandungan seorang ibu, pada tindakan aborsi yang dilakukan oleh perempuan dapat mengandung ancaman pidana apabila dilakukan tanpa anjuran yang jelas atau demi membantu menyelamatkan nyawa seorang perempuan, dengan sebab-sebab tertentu. Namun aborsi dapat dibenarkan bila tindakan tersebut merupakan penyelamatan karena terdapat tanda-tanda yang akan membahayakan jiwa seorang ibu yang mengandung. Aborsi yang dilakukan tanpa adanya sebab seperti yang dijelaskan diatas pada aturan hukum positif di Indonesia sangat dilarang karena mengehentikan tumbuh kembang bayi, selain itu terkait dengan hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak hidup walaupun seseorang itu masih berada dalam kandungan. Pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum tentang aborsi yang legal dan illegal serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Aborsi di polres Asahan. Berdasarkan cara penyampaian topik, penelitian ini masuk dalam payung penelitian empiris, khususnya penelitian lapangan. Metode ini dipilih tergantung pada jenis dan tujuan penelitian serta karakteristik data yang dikumpulkan. Analisis kuantitatif sebaiknya digunakan jika data yang diperoleh sebagian besar berupa pengukuran (angka), sedangkan analisis kualitatif sebaiknya digunakan jika sulit diukur dengan menggunakan angka. Langkah selanjutnya adalah menilai data setelah diolah dan ditarik kesimpulan awal darinya. Analisis data datang setelah pengolahan data, yang merupakan aktivitas seorang peneliti yang menuntut ketelitian dan penggunaan terbaik dari kemampuan mental mereka Berdasarkan penegasan ini, metode analisis data yang dipilih peneliti adalah analisis kualitatif. Karena masalah yang ditangani sains adalah nyata, ia juga mencari solusi di dunia luar. Sains dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta. Lokasi dalam penelitian di polres Asahan, dan RSIA Utama kisaran.
TINDAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGIKUT SERTAKAN PEKERJA/BURUH PADA BP JAMSOSTEK KABUPATEN ASAHAN
Authors: Manurung Mangaraja , Rambe Irfan , Lazuardi Rizki 
Published: August 2024

Banyak industri yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawainya dengan bermacam masalah, salah satunya terpaut rendahnya produktivitas pegawai serta masih meyakini kalau BPJS Kesehatan sudah melindungi hak-hak pegawainya. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang ataupun lebih ataupun membayar upah minimum Rp. 1 juta per bulan, harus mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Aksi hukum yang dicoba oleh BP. Jamsostek terhadap industri yang tidak mendaftarkan pekerja/ buruh jadi partisipan Jamsostek, ada sanksi apabila industri tidak hanya penyelenggara negeri tidak penuhi kewajibannya buat mendaftarkan pekerjanya selaku Partisipan BPJS ialah sanksi administratif. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh BP. Jamsostek terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruh menjadi peserta Jamsostek serta hambatan BP Jamsostek Cabang Kisaran dalam melakukan tindakan hukum kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya menjadi peserta BP Jamsostek. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah informasi primer melalui wawancara dan pendekatan tersebut dijadikan sebagai data-data yang akurat, adapun hasil dari penulisan artikel ini adalah terdapat penyimpangan prosedur dimana BPJS Ketenagakerjaan tidak bertanggung jawab kepada satpam, pembayaran klaim secara kolektif lewat HRD industri, perbandingan penetapan umur pensiun antara industri dengan BPJS Ketenagakerjaan, belum memunculkan upaya harmonisasi. Kata Kunci : Buruh, Jamsostek. Perusahaan