bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KEDAULATAN PENEGAK HUKUM ATAS KEPENTINGAN HUKUM DAN NEGARA
Authors: Thahir Thahir 
Published: August 2024

Secara normatif, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan Negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Sebagai negara hukum, segala Tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini di dalamnya tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Dalam konteks ini, kedaulatan penegak hukum adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD Tahun 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hierarki, dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka tentunya hukum tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya. Hasil penelitian atau pemikiran ini, pendekatan konsep dipilih untuk memahami makna konsep-konsep negara hukum, selain juga dipilih pendekatan perbandingan yang dipergunakan untuk memperbandingkan konsep-konsep tersebut.
Selanjutnya, data yang terkumpul disusun secara sistematis dan logis untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian atau pemikiran normative ini menunjukkan bahwa gagasan dan penerapan negara hukum di Indonesia telah berlangsung dalam tataran norma dan kaidah hukum. Namun harus disadari bahwa gagasan negara hukum yang ideal itu dalam penerapannya masih memerlukan peningkatan dan kesadaran hukum dari setiap komponen bangsa. Sebab, tanpa adanya kesadaran, ketaatan, dan pengetahuan tentang hukum, maka kita tidak akan bisa sampai pada hakikat atau tujuan hukum. Yaitu nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
Peran Kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas terhadap Anak di kota Mamuju
Authors: T Yusuf , Thahir Thahir , B Jalil 
Published: August 2024

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di kota mamuju.? (2) Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.? Penelitian ini adalah penelitian Pustaka maka tempat penelitian dilaksanakan di berbagai tempat seperti perpustakaan, perpuatakaan daerah, perputakaan kampus dan media-media online. Jika dalam penelitian ini memerlukan data tambahan yang mengacu pada kuesioner penelitian yang digunakan maka penelitian dilaksanakan di kantor wilayah kesatuan kepolisian resort mamuju. Hasil penlitian menunjukan Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor. Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tata tertib berlalu lintas yang baik, dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini dan etika dalam berlalu lintas. Faktor yang menjadi kendala adalah internal dimana factor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, dan pos-pos jaga polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur pintu keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi lalu lintas. Faktor eksternal seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal, di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar
Authors: Gustia Laras Ayu  , Eva Sriwiyanti  , Damanik Elfina OP 
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan kewajiban moral relevan dengan Teori atribusi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dikualitatifkan dengan jumlah responden 100 UMKM yang terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dan pengumpulan sampel yang digunakan adalah random sampling. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui google form, dan mendatangi langsung pelaku UMKM yang dalam hal ini sebagai responden penelitian. Hasil penyebaran kuesioner dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu dioalah dengan memanfaatkan IMB SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak, pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
Authors: Saragi Roma Ulina , Eva Sriwiyanti  , Tarigan Vitryani 
Published: August 2024

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara , pemerintah sejak tahun 2003 telah melakukan reformasi keuangan negara dengan dikeluarkannya paket Undang-Undang di bidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dari Undang - Undang tersebut , dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) yang dipakai sebagai standar dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 dan telah diubah dan dituangakn dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam penyaajian laporan keuangannya. Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif-komparatif yaitu menjelaskan dan membandingkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam penyajian laporan keuangannya telah sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dan sebagai dasar pelaksanaanya adalah Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Simalungun dan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Simalungun
Comparing Between the Awareness and Adoption of Sustainable Construction Practices in Kenya
Authors: Simwero Jacob , Ajwang Patrick , Sanewu Fundi 
Published: August 2024

Despite the numerous advantages of adopting sustainable construction practices, the approach is reportedly not being adopted by Kenyan construction industry stakeholders as would have been expected. This research sought to evaluate the extent of awareness and adoption of sustainable construction practices. The research adopted a survey design using questionnaires with closed-ended and open-ended questions. A sample size of 217 respondents was drawn from Architectural firms, Quantity Surveying firms, Engineering firms (civil, electrical & mechanical), Construction Management firms, Construction Project Managers, Building Contractors, Property Developers, and Real Estate Agents. A response rate of 83% was achieved. The study established a high level of awareness of 79.0% and described it as ‘a very good understanding’ based on the scale used. The overall extent of adoption of sustainable construction practices in Kenya was estimated to be 72.3%. Further, the study established a statistically significant moderate positive relationship between the extent of awareness and that of adopting sustainable construction practices. It was concluded that though the levels of awareness and adoption of sustainable construction practices in Kenya are now relatively higher compared to previous years, there still exist barriers to achieving 100% awareness and adoption. One of the recommendations made by this research is that the government needs to formulate an elaborate legal and regulatory framework for sustainable construction. Such a framework should provide clear implementation guidelines including the institutional framework, financial incentives, and penalties associated with sustainability in the construction sector
Innovative Insights: Teaching Best Debriefing Practices Through Debriefing the Debrief
Authors: Lebo Chelsea , Ryan Alyssa 
Published: August 2024

Background:
Debriefing is essential in nursing education, aiding self-reflection and knowledge comprehension. Following the International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning Standards of Best Practice for Debriefing is key in promoting self-awareness and achieving learning objectives. Nurse educator students must practice designing, prebriefing, facilitating, and debriefing simulations to identify areas for improvement.

Method:
A simulation experience was developed for graduate nurse educator students who participated in a postoperative scenario as nurses. Debriefing followed using the Promoting Excellence and Reflective Learning in Simulation (PEARLS) method. Students debriefed the debrief gaining insight from an educator's perspective.

Results:
The experience was valuable, gaining insights into the application of simulation. Debriefing the debrief allowed for reflection and dialogue from the educators' perspective.

Conclusion:

Debriefing the debrief allows nurse educator students to effectively analyze simulation-based education. Utilizing the PEARLS method allows for active engagement and reflection, improving the simulation's debrief. Deliberate practice and reflective debriefing prepare nurse educator students for their roles, by enhancing simulation outcomes and nursing education.

[
J Nurs Educ
. 2024;63(X):XXX–XXX.]
Healthcare practitioners’ experiences in managing HIV among young people in Namibia
Authors: Kamangu Jacques W.N. , Mboweni Sheillah H. 
Published: August 2024

Background: Low viral load suppression rates among older adolescents and young adults with HIV are a global challenge, including in Namibia. Healthcare providers struggle with managing these age groups due to their unique demographic characteristics. Monitoring viral load suppression is vital for evaluating antiretroviral treatment effectiveness, making it essential to identify and address existing gaps.Objectives: This study aimed to explore and describe healthcare practitioners’ understanding and experiences in managing older adolescents and younger adults living with HIV in seven high-burden districts of Namibia.Method: Qualitative descriptive phenomenological research was followed in this study. Healthcare practitioners directly managing older adolescents and younger adults living with HIV were purposively recruited. Telephonic individual interviews were conducted, and data saturation was achieved with the 29th participant. Colaizzi’s seven-step analysis was used to analyse the data.Results: Two themes emerged from the study: (1) healthcare practitioners’ knowledge of viral load management and (2) the strategies employed to manage high viral load in these age groups. These strategies included implementing differentiated service delivery, adopting interprofessional and Ubuntu approaches, psychosocial support, community engagement, enhancing adherence counselling, and support from implementing partners.Conclusion: The findings revealed inadequate knowledge among healthcare practitioners regarding viral load management, which negatively impacts the provision of quality care and an effective HIV response within the spirit of Ubuntu.Contribution: This study enhances healthcare practitioners’ capacity in viral load management and guides policy makers in supporting this unique population, thus improving their health outcomes.
Commodification of Zimbabwe’s higher education amid funding decline: Impact on universal access
Authors: Tsverukayi Barbara H. , Poshai Leon 
Published: August 2024

The volatile economic environment in Zimbabwe, which is characterised by persistent hyperinflation has exposed the education access inequalities in Zimbabwe’s public Higher Education Institutions (HEIs). The persisting harsh economic conditions in Zimbabwe have further worsened the decline in higher education funding in addition to the budgetary cuts and the removal of student financial support systems in the late 1980s. This study aims to examine the impact of these neoliberal approaches on inclusive education access in Zimbabwe’s HEIs. The study used the qualitative research approach. The study participants included purposefully selected university managers and students at a state university in Zimbabwe. Data were collected from university managers through interviews while a combination of interviews and focus group discussions was used to collect data from the students. The study revealed that the adoption of neoliberal approaches such as austerity measures in Zimbabwe created a domino effect in the higher education sector as HEIs started to introduce market-based approaches. The adoption of market-oriented approaches in HEIs denigrated universal access to higher education and incapacitated students financially as shown by the declining enrolments and soaring student debts in the studied HEI. Based on the study results, this article concludes that there is a glaring need for restoring financial support towards empowering Zimbabwe’s public HEIs to be responsive to the financial needs of students. This will contribute towards achieving inclusive and equitable education, which promotes universal lifelong learning opportunities as embedded in Sustainable Development Goal 4 and Sustainable Development Goal 10.Contribution: Through an in-depth account of the experiences of students and managers in HEIs, this study provides an empirical understanding of the challenges associated with the adoption of neoliberal approaches in Zimbabwe’s higher education institutions.
Antimicrobial Effectiveness of Endodontic Irrigants Against E. Faecalis: An In vitro Study
Authors: Chhabra Ajay , Prathap B. Saravana , Ramya KP , Yadav Priyanka , Mehra Himani , Parvathy Sona J. , Nayak Gayatree 
Published: August 2024

ABSTRACT

Aim:
This in vitro study compared the antimicrobial efficacy of 5.25% sodium hypochlorite, 10% citric acid, and 3% hydrogen peroxide against Enterococcus faecalis (E. faecalis), using normal saline as a control.

Method:
E. faecalis isolates were exposed to different irrigants, with bacterial colony counts measured at various intervals using the spread plate method.

Results:
Sodium hypochlorite and citric acid effectively inhibited E. faecalis, while hydrogen peroxide was less effective. Sodium hypochlorite dissolved tissues and acted germicidally; citric acid disrupted bacterial structures through low pH. Hydrogen peroxide’s effect was due to free radical formation and oxygen release.

Conclusion:
Both 5.25% sodium hypochlorite and 10% citric acid showed equal efficacy against E. faecalis, while hydrogen peroxide was less effective. Further research should explore clinical applications and polymicrobial biofilms.
Distal Femur MRI Rotational Anatomy in a Black African Population: A Pilot Study
Authors: Atinga Mordicai , Loyal Poonamjeet , Oroko Parmenas Kibagendi , Chikophe Idris , Lutomia Mark Lumbasi , Baraza Njalalle 
Published: August 2024

Background: Correct distal femoral rotation, which varies across populations, is one important factor in total knee arthroplasty (TKA) surgical success. This descriptive pilot study aims to present the magnetic resonance imaging (MRI) findings in a black population using recognized measures that have been utilized in different populations and to compare these findings with published data.
Materials and methods: MRI images of 58 knees taken over a 6-month period were retrospectively reviewed to measure the condylar twist angle (CTA), Whiteside-posterior condylar angle (WPC), and Whiteside-epicondylar angle (W-EP). The correlation between the angles and age and gender was assessed.
Results: The mean CTA was 4.4° (4.7° in males and 4.2° in females), while the mean W-PC and W-EP were 87.1° (87.2° in males and 87.1° in females) and 86.5° (86.5° in males and 86.4° in females), respectively. There was no correlation between the rotational measurements and the age or gender of the study subjects.
Conclusion: The mean CTA was 4.4 in this study which differs from published data showing 6° in Indian and 3° in Caucasian populations. A larger study is required to review the distal femoral and proximal tibial anatomy in the black population group to assess whether significant variations exist that may impact the outcomes in TKA using standard implants.
Factors Influencing HIV Testing Uptake Among Adolescents in Selected Communities of Rivers State: A Cross-Sectional Study
Authors: Ogbonna V.I. , Adeniji F. , Iliyasu Z. 
Published: August 2024

Background: Despite the availability of testing services, willingness to undergo HIV testing among adolescents remains low, posing barriers to effective prevention and treatment efforts. Our study assesses factors that influence HIV testing uptake among adolescents in selected communities in Rivers State, Nigeria.
Methods: A cross-sectional study design and a multi-staged sampling technique were used to survey 671 adolescents on the uptake of HIV tests using an intervieweradministered questionnaire. Data was analysed using IBM SPSS version 27. Bivariate analyses were conducted to assess the association between independent and outcome variables (HIV testing uptake). A multivariate logistic regression model was used to ascertain predictors adjusting for confounding. Ethical approval was obtained for the study.
Results: The median age of respondents was 18 years; about 356 (53.9%) were females, and 56 (8.3%) had no formal education. Less than half of the respondents, 296 (43.8%), have ever been tested for HIV. The factors that influenced HIV testing uptake were the level of education, marital status, and current school attendance. Specifically, those with tertiary and secondary education were 0.25 and 0.30 times less likely to have had an HIV test done (aOR=0.25, 95% CI: 0.17-0.37, p=0.001), and (aOR=0.30, 95% CI: 0.14-0.63, p=0.001) compared to those with no formal education.
Conclusion: About half of the respondents have never been tested for HIV. There is a need for stakeholders and the government to implement strategies that promote early and routine HIV testing and emphasise the importance of regular HIV testing as a preventive measure among adolescents.
Prevalence, Pattern of Skin Diseases and Associated Risk Factors among Students of a Public Secondary School in Ekiti State, South-West Nigeria
Authors: Abioye O.O. , Ipinnimo T.M. , Babalola S.A. , Ibezim V.S. , Kolade-Ernest E.J. , Aduloju I.M. , Bello S.M. , Ebito D.N. , Ekanem I.E. , Elugbaju F.E. , Ibrahim T.M. , Nwosu J. , Onoseme S.O. , Olaleye E.O. , Tamuno M.T. , Salawudeen A. 
Published: August 2024

Background: Limited research exists on the frequency and patterns of dermatologic problems in adolescents and young adults. This study determined the prevalence and pattern of skin diseases and associated risk factors among students at a public secondary school in Ekiti State.
Method: A cross-sectional survey was conducted among 226 public secondary school students (Federal Teaching Hospital Staff School, Ido-Ekiti) Ekiti State, Southwestern Nigeria. The total population was used in this study using a semi-structured interviewer-administered questionnaire. Also, a general body medical examination was performed on the students to assess for skin lesions/rashes. Data collected were analysed with IBM SPSS version 25.0, while Chi-square and binary logistics regression were used to determine the predictors of skin diseases. Results with a p-value less than 0.05 were considered significant.
Result: The majority (86.5%) were 9 to 15 years old, with a male-to-female ratio of 1.03:1. The prevalence of skin diseases among the students was 50.7%. More than two-thirds (70.8%) of those with skin disease had one skin disease and the commonest skin diseases among the students were acne (26.0%), miliaria sweat rash (11.2%), and pityriasis versicolor (7.2%). The only predictor of skin disease among the children was awareness (AOR=2.236, 95% CI= 1.227 – 4.076) rather than unawareness of skin disease.
Conclusion: Over half of the students had one or more skin diseases, with acne and miliaria sweat rash being the most common forms. Awareness of skin diseases was a predictor of skin diseases among the participants. It is recommended that secondary school students may benefit from educational programs on the prevention of skin diseases.
Growth Performance and Blood Profile of Pre-pubertal Boars Fed Aidan (<i>Tetrapleura tetraptera</i>) Pod Meal
Authors: Ezea J. , Ezike J.C. , Nathaniel J. , Ewa E.U. , Isaac U.C. 
Published: August 2024

Growth performance, hematology and serum chemistry values were studied in 18 weaned boars of Large White X Duroc cross fed Aidan pod meal (APM). The boars weighing 9.47kg on average, were divided into three equal groups. The treatments were 0.0%, 2.5% and 5.0% APM per kg of feed, respectively. The experiment was completely randomized. Daily weight gain and feed conversion ratio were significantly higher (P<0.05) in boars fed 5.0% APM than in those fed control diet. There were significantly (P<.0.5) lower red blood cell counts and packed cell volumes in boars fed 0.0% APM than those fed APM. Hemoglobin had the least (P<0.05) concentration in boars fed without APM. White blood cell counts were lowered (P<0.05) in boars treated with 2.5% APM but increased at 5.0% APM. Platelets were highest at 5.0% APM. MCV and MCH were lower (P<0.05) in the APMtreated groups than those fed control diet. MCHC was lower (P<0.05) in boars fed 2.5% APM. There was a significant reduction in serum glucose with the addition of 5.0% APM. Addition of APM caused progressive (P<0.05) increase in serum protein. Aspartate aminotransferase (51.69, 45.33, 30.68) u/l and alanine aminotransferase (31.62, 29.33, 22.17) u/l were both significantly reduced progressively with an increase in APM. Changes in urea were irregular, increasing significantly at 2.5% and decreasing at 5.0% APM. Creatinine was progressively (P<0.05) reduced with addition of APM. Triacylglycerol and total cholesterol were reduced (P<0.05) with increase in the test ingredient. It is concluded that addition of APM improved formation of red blood cells, hemoglobin concentration, packed cell volume, white blood cells and serum protein while triacylglycerol, total cholesterol, AST, ALT and creatinine were reduced.