bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PRINSIP-PRINSIP EPISTEMOLOGI IMAM SYAFI’I DAN IMPLIKASINYA PADA PERKEMBANGAN EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM
Authors: Hamidah, M.Ag. Dr. Dra. Tutik 
Published: November 2015

Pemenuhan nafkah istri bukan hanya ketika ikatan perkawinan masih terjalin, namun pasca perceraian nafkah istri juga harus dipenuhi. Agama sangat jelas mengatur dan menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah istri. Problem seputar nafkah istri pasca perceraian sering kali menjadi kasus yang tak kunjung usai, karena banyak terjadi dari pihak mantan suami lalai memenuhi kewajibannya terhadap mantan istrinya, akibatnya pihak istri sering kali dirugikan. Kasus yang sering mencuat ke permukaan masyarakat adalah disebabkan banyaknya istri yang awam hukum diselesaikan begitu saja, sementara hak- haknya diabaikan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum melek hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Di sisi lain suami masih cenderung menyepelekan kewajiban karena dianggap persoalan sudah selesai seiring dengan putusan cerai, sehingga banyak yang tak memenuhi kewajibannya seperti: memberi nafkah selama iddah, pembagian harta bersama (gono gini), melunasi mahar yang terutang dan memberikan biaya hadhanah kepada anak- anaknya.Maintenance is not only the right of wife in the bond of marriage but also after the divorce. However, women mostly denied the right of maintenance after the dissolution of marriage. This denial is partly resulted from the women’s ignorance of their legal right and partly due to the negligence of the men to carry out their duty of maintenance falsely considering that the duty has ended by the termination of marriage. Maintenance during the waiting period (iddah), distribution of estates (gono gini), giving the unpaid dower, and widow right of retention are among the perplexing issues following the dissolution of marriage. Sanction against the violation of these rulings should be enacted and implemented.
KEPASTIAN HUKUM HUKUM PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN
Authors: Jannah Hasanatul 
Published: November 2015

Pemenuhan nafkah istri bukan hanya ketika ikatan perkawinan masih terjalin, namun pasca perceraian nafkah istri juga harus dipenuhi. Agama sangat jelas mengatur dan menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah istri. Problem seputar nafkah istri pasca perceraian sering kali menjadi kasus yang tak kunjung usai, karena banyak terjadi dari pihak mantan suami lalai memenuhi kewajibannya terhadap mantan istrinya, akibatnya pihak istri sering kali dirugikan. Kasus yang sering mencuat ke permukaan masyarakat adalah disebabkan banyaknya istri yang awam hukum diselesaikan begitu saja, sementara hak- haknya diabaikan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum melek hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Di sisi lain suami masih cenderung menyepelekan kewajiban karena dianggap persoalan sudah selesai seiring dengan putusan cerai, sehingga banyak yang tak memenuhi kewajibannya seperti: memberi nafkah selama iddah, pembagian harta bersama (gono gini), melunasi mahar yang terutang dan memberikan biaya hadhanah kepada anak- anaknya.Maintenance is not only the right of wife in the bond of marriage but also after the divorce. However, women mostly denied the right of maintenance after the dissolution of marriage. This denial is partly resulted from the women’s ignorance of their legal right and partly due to the negligence of the men to carry out their duty of maintenance falsely considering that the duty has ended by the termination of marriage. Maintenance during the waiting period (iddah), distribution of estates (gono gini), giving the unpaid dower, and widow right of retention are among the perplexing issues following the dissolution of marriage. Sanction against the violation of these rulings should be enacted and implemented.
MAQASID SHARI’AH SEBAGAI PENDEKATAN SISTEM DALAM HUKUM ISLAM
Authors: Nasrulloh Nasrulloh 
Published: November 2015

Fiqh is not God’s regulation that must be obeyed because it is faqih’s (the expert of fiqh) understanding on Qur’an and Sunnah. Therefore, this understanding product may be different one another since it has the possibility to be valid or invalid as human’s thinking. Jaseer offers Maqasid Shari’ah as a systematical approach in Islamic law to get valid fiqh product based on universal meaning of these two Islamic doctrine sources. In this writing, there are five concepts contributing by Jasser to formulate and to understand shariah to be fiqh product namely validating all-cognition, holism, openness and self-renewal, multi-dimensionality dan purposefulness. Fiqh bukanlah aturan Tuhan yang mesti harus ditaati, karena fiqh hanyalah hasil produk seorang faqih dalam memahami al-Qur’an dan al-Sunnah, maka hasil produk satu faqih dengan yang lainnya pastilah berbeda, karena ia sekali lagi adalah hasil pemikiran manusia yang bisa mempunyai kemungkinan benar dan salah. Jaseer menawarkan Maqasid Shari’ah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam, guna mencapai produk fiqh yang benar-benar sesuai dengan makna universal yang dikandung oleh al-Qur’an dan al-sunnah. Dalam tulisan ini, ada lima konsep yang disumbangkan oleh Jaseer untuk mengolah dan memahami Shari’ah sebelum ia menjadi produk fiqh, yaitu validating all-cognition, holism, openness and self-renewal, multidimensionality dan purposefulness.
OTORITARIANISME ULAMA (Analisis atas MUI dengan Pemikiran Khaled Abou El Fadhl)
Authors: Purnomo Agus 
Published: November 2015

Since its emergence in 70st MUI has been signaled by some parties as a an institution which is intendedly bias and political-based interest although its founded for solving socio-religious problems. It can be seen from its fluctuative movement. There is a radicalization symptom within the body of this institution after the affiliation of DDII exponents into its organizational structure in 90st. the phenomenon has been strengthen by the affliation of some radical oraganization into Moslem Forum. Besides, its fatwas tend to ignore the plurality of school of thoughts. In this context, using Khaled Abou ElFadhl’ theory, MUI is authoritarian because it does not give chance to other arguments particularly in pluralism legal status and Ahmadiayah sect cases. Sejak kelahirannya di tahun 70-an, MUI disinyalir oleh beberapa pihak sebagai institusi yang cenderung bias dan sarat dengan kepentingan politik meski tujuan awal pendiriannya adalah memberikan solusi atas persoalan sosial-keagamaan. Hal ini terbukti dalam dinamika perjalanan intitusi ulama tersebut yang demikian fluktuatif. Di antaranya dapat dilihat gejala adanya radikalisasi di tubuh MUI ini setelah banyaknya eksponen DDII yang masuk dalam struktur kepengurusan pada tahun 90-an. Hal tersebut semakin kuat pada tahun 1998-an sejak bergabungnya sejumlah organisasi Islam radikal dalam wadah Forum Umat Islam (FUI). Di samping itu, juga dapat dilihat pada fatwa-fatwanya yang cenderung kurang mempertimbangkan pluralitas madzhab dan pemikiran. Dalam konteks inilah, tampaknya jika dilihat dengan teori yang digagas Khaled Abou ElFadhl, bahwa MUI dinilai otoriter karena tidak memberi peluang kepada pendapat lain, seperti dalam kasus pengharaman pluralisme dan sesatnya aliran Ahmadiyah.
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945: SEBUAH KENISCAYAAN
Authors: Darnela Lindra 
Published: November 2015

The 1945 Constitution of Indonesian Republic (UUD 1945) has been a set of sacred norm and national administration reference for four decades. However, since the reform era Indonesian people are now able to review, discuss, and criticize its content consistent with recent national progress. Amendment of the 1945 Constitution becomes a new momentum to improve the state’s management, which has apparently deviated from the country’s foremost objectives written in the national philosophy of “Pancasila”. In response to the amendment, there are three diverse perspectives that highlight its process. First, there are people who wish to keep the ori ginality of the 1945 Constitution. Second, there are individuals who agree with the last amendment of the 1945 Constitution. Lastly, there is a public view which supports the continuous amendment process of the 1945 Constitution until it achieves the supreme mandate of the country and the people. This paper will focus on the third perspective as the main issue of discussion. UUD 1945 telah menjadi norma yang sakral dan referensi administrasi nasional selama empat dekade ini.Akan tetapi, sejak era reformasi masayarakat Indonesia mampu mereview, endiskusikan dan mengkritik isi dari UUD 1945 seiring dengan keajuan bangsa saat ini. Perubahan UUD 1945 menjadi momentum untuk meningkatkan manajemen Negara yang nampaknya menyimpang dari tujuan Negara pada awalnya yang tercantum dalam pancasila. Dalam menyikapi perubahan UUD 1945 tersebut, ada tiga pendapat yang berbeda yang menggarisbawahi proses tersebut. Yang pertama, sebagian masyarakat menginginkan keaslian dari UUD 1945. Yang kedua, sebagian masayarakat menginginkan perubahan terkhir dari UUD 1945. Yang terakhir, ada pendapat publik yang mendukung keberlanjutan dari proses perubahan UUD 1945 hingga mencapai mandat tertinggi dari Negara dan rakyat. Tulisan ini secara fokus akan mendiskusikan isu dari pendapat yang terakhir dari amandemen UUD 1945
PEREMPUAN PERSPEKTIF TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER
Authors: Anam Khoirul 
Published: November 2015

Al-Qur’an is a written text of God which is revealed to dignify human from all kinds of subordination and violence. Working is an obligation for human regarless women to fulfill their primary need. This research describes and analizes women’s position in relation with annisa verse by classic and contemporer interpretation. er by Ath-Thabari represented classic interpretation with his atomistic method, Abduh and Mahmud Syaltut represented modern interpretation by thematic method, while Fazlurrahman and al-Faruqi represented neo-modern interpretation with holistic, thematic, and histories methods. The result reveals that clasic interpretation argued women are not the same with men, modern interpretation assumed that women mostly the same with men, while neo-modern interpretation assumed that women and men are the same and equal. Al-Qur’an adalah kalamullah yang berbentuk teks, diturunkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dari segala bentuk penindasan dan kedhaliman. Usaha dan bekerja merupakan kewajiban manusia, tak terkecuali kaum perempuan dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kaum perempuan dalam pemikiran tafsir klasik dan kontemporer. Ath-Thabari mewakili tafsir klasik dengan metode Atomistik, Abduh dan Mahmud Syaltut mewakili tafsir modern dengan metode tematik, sedangkan Fazlurrahman dan Al-Faruqi mewakili tafsir neo modern dengan metode holistik, tematik, historis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa, tafsir klasik memandang perempuan tidak sama dengan laki-laki, tafsir modern memandang perempan hampir sama dengan laki-laki dan tafsir neo modern memandang kedudukan perempuan sama dan sejajar dengan laki-laki
WAKAF UANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Authors: Hasan Sudirman 
Published: November 2015

This article discusses money wakaf that can be used as religious investment, education and social services. To socialize this notion, it is necessary to understand comprehensively and integratively the legal status of this kind of wakaf both in fiqh perspective and common law, as well as its implementation especially in Indonesia. In general, wakaf is well known as property of permanent by Muslim with purely spiritual goal. Nevertheless, money wakaf gets serious attention due to its long historical root in Islam. As a matter of fact, Indonesian society’s understanding on this wakaf which is merely the traditional wakaf meaning on land wakaf is the challenge. Artikel ini mendiskusikan tentang wakaf uang yang dapat digunakan sebagai investasi keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Dalam upaya mensosialiasikan hal tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap (property of permanent) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan, namun akhir-akhir ini wakaf uang telah mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Namun kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf uang karena terpaku kepada pemaknaan wakaf tradional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri.
EPISTEMOLOGI GERAKAN LIBERALIS, FUNDAMENTALIS, DAN MODERAT ISLAM DI ERA MODERN
Authors: Huda Alamul 
Published: November 2015

The episthemology of Islamic fundamentalism and liberalism movement in modern era has significant meaning. These two movements influence significantly on Muslim’s value and behavior as well as their religiosity. As it has been known that each movement has its own main principle. On the onehand fundamentalism empahasizes qur’an and sunnah movement with its litaralist movement, muslim thinkers try to reinterprete those islamic sources islamic values with modern thinking as the requirement to face and to solve contemporary problems, on the other.Therefore, it should be acknowledged that muslim restore religious concept and start to reanalyze tafsir and sunnah based on human situation, social law, gender justice. Finally, it is undisputable that each religious movement has its own character. Epistemologi dari gerakan Islam fundamentalis dan Islam liberalis di era modern memiliki arti penting. Dua gerakan ini memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai dan perilaku serta paradigma keberagamaan umat Islam. Sebagaimana di ketahui, bahwa dari masing-masing gerakan yang ada memiliki prisip utama, sebagamana dalam Gerakan Islam Fundamentalis menyeru untuk kembali pada al-Qur’an dan Sunnah dengan pendekatan literal tekstual pada tafsir ayat-ayatnya, di sisi yang lain, para pemikir Islam menyeru untuk melakukan pemaknaan ulang nilai-nilai keislaman dengan menggunakan pemikiran modern sebagai syarat untuk menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan terkini, oleh sebab itu, nampak bahwa masyarakat muslim seharusnya merestorasi konsep keagamaan di semua bidang dan memulai analisis ulang terhadap tafsir dan as-Sunnah berdasar situasi kemanusiaan, hukum
PERSPEKTIF GLOBAL PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI DI INDONESIA
Authors: Syaifuddin Muhammad 
Published: November 2015

UUPM No.25/2007 is a yuridical consequence from World Trade Organization agreement (WTO) ratification. TRIMSs, aims to make investation law, including law on nvestation conflict solution hich is accordance with foreign investor tendency in global perspective namely; firts, the content has law characters which are definite, just, efficient; second, law spirit based directing the goverment and foreign investor to solve the investation conflict through national and international agreement rather than court. The crisis of court institution in Indonesia must be solved by building court law system refering to pancasila as Indonesian investation law goal. That has been a requirement to form formal regulation for ideal investation conflict solution in local and international perspectivePembentukan UUPM No. 25/2007 adalah konsekwensi yuridis dari ratifikasi Perjanjian WTO. TRIMs, yang bertujuan menciptakan hukum investasi, termasuk hukum penyelesaian sengketa investasi, yang sesuai dengan kehendak investor asing dalam perspektif global, yaitu: pertama, mengandung karakter hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berefisiensi; dan kedua, berlandaskan spirit hukum yang mengarahkan pemerintah dan penanaman modal asing menyelesaikan sengketa investasi melalui arbitrase internasional daripada pengadilan bahkan arbitrase nasional di Indonesia. Krisis lembaga peradilan di Indonesia harus diselesaikan dengan cara membangun sistem hukum peradilan dengan mengacu pada Pancasila sebagai cita hukum investasi Indonesia. Hal tersebut adalah suatu syarat bagi terbentuknya aturan hukum penyelesaian sengketa investasi yang serasi dalam perspektif global dan lokal (Indonesia).
SENGKETA TANAH WAKAF DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA
Authors: Fadhilah Nur 
Published: November 2015

People have less attention to the administrative regulations in implenting Wakaf in particularly those who are practicing the wakaf. As a result, most of wakaf statuses are unclear juridically as well as administratively. The condition may lead to unappropriate usage of the wakaf itself in term of its law substance and the aim of the practice. In order to anticipate and to minimize the undesirable impact of wakaf land conflict which is commonly happended, it is necessary to point out the triggering factors of the conflict and its solving strategies. This paper will discuss several factors contributing the wakaf conflict based on conflict resolution theory of Ralf Dahrendorf and its solving strategies based on wakaf regulations poiont of views. The discussion concludes that resources, interest or need, values, relationship and information including structure are among the triggereing factors of the conflict. While, bringing the case to the court is the last strategy to solve the conflict. Masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturan-peraturan dalam pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang melakukan atau memberikan wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dari status wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun administratif. Kondisi ini juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan penggunaan wakaf dari aspek subtansi hukum maupun tujuan dari wakaf itu sendiri.Untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak-dampak yang tidak baik dari konflik wakaf tanah yang sering terjadi, maka penting untuk mengkaji faktor-faktor pemicu serta strategi penyelasaian dari konflik tersebut. Tulisan ini akan mendiskusikan bebrapa faktor yang menyebabkan konflik wakaf berdasarkan teori resolusi konflik Ralf Dahrendorf serta strategi penyelesainnya berdasarkan sudut pandang peraturan-peraturan wakaf. Kajian dari tulisan ini menyimpulkan bahwa resourses, kepentingan atau kebutuhan, nilai, hubungan dan informasi termasuk struktur adalah beberapa faktor pemicu dari konflik wakaf. Membawa permasalahan atau konflik wakaf ke pengadilan adalah strategi terakhir dari penyelesaian konflik tersebut.
PENGARUH JENIS KELAMIN DAN LATAR BELAKANG SEKOLAH TERHADAP TOLERANSI PERBEDAAN MAZHAB FIQH
Authors: Fariz Zul Fahmi Abbas Arfan, 
Published: November 2015

This quantitative research is to measure the quantity of tolerance attitude value in responding the difference tendency in affiliating school of thoughts (madzhab) among youths especially university students. This research is quantitative research which applies survey method, probability sampling-simple random sampling data collection technique, skala likert instrument and theta formula analysis technique. The result shows two main findings; 1) there is no significant relationship between sex and tolerance attitude toward school of thought affiliation among university students. However, female students are more tolerant than male students.2) there is no significant relationship between school background and tolerant attitude towards school of thought affiliation among students. by contrast, non–islamic senior high school graduates are more tolerant than those Islamic senior high school graduates. Penelitian ini berusaha mengukur secara kuantitas nilai sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan mazhab fiqh terutama bagi generasi muda seperti mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survey, teknik pengambilan datanya dengan probability sampling-simple random sampling, instrumen penelitiannya dengan model skala Likert dan teknik analisis datanya dengan rumus theta yang diuji dengan uji hipotesis chi-square. Hasil penelitian ini adalah (1) Tidak ada hubungan yang signifikan antara perbedaan jenis kelamin dengan sikap toleransi bermazhab fiqh mahasiswa. namun mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan lebih toleran daripada laki-laki, (2) Tidak ada hubungan yang signifikan antara perbedaan latar belakang sekolah dengan sikap toleransi bermazhab fiqh mahasiswa. Namun mahasiswa dari latar belakang sekolah non Madrasah Aliyah (MA) lebih toleran dari yang MA.
DINAMIKA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM BIDANG PERDATA ISLAM
Authors: Hasan Hasbi 
Published: November 2015

This article discussed the dynamics of the Supreme Court jurisprudence in the legal setting, the problems that want revealed is how the dynamics of the Supreme Court ruling in Islamic law and what the aspects of philosophical and sociological background is. The results obtained indicates that the decisions of the Supreme Court in the civil law of islam have experienced a shift from the traditional framework of islamic law (conventional fiqh) into the framework of positive law (legislation fiqh). The shift was marked by a strong legislative paradigm both at the level of the law application (rechtshandhaving) and the discovery of the law (rechtsvinding). The issue of of justice, gender equality, and human rights is assumed as the background factor of the dynamics thought of Islamic law in the Supreme Court. Artikel ini mendiskusikan Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri dalam menetapkan hukum, permasalahan yang ingin diungkap adalah bagaimana dinamika putusan Mahkamah Agung dalam bidang hukum islam dan apakah aspek-aspek filosofis dan sosiologis yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung dalam hukum perdata islam telah mengalami pergeseran dari kerangka hukum islam tradisional (fiqh konvensional) ke kerangka hukum positif (fiqh perundang-undangan). Pergeseran tersebut ditandai oleh kuatnya paradigma legisme baik pada level penerapan hukum (rechtshandhaving) maupun penemuan hukum (rechtsvinding). Isu keadilan, kesetaraan gender, dan hAM diasumsikan sebagai faktor yang melatar belakangi dinamika pemikiran hukum Islam di Mahkamah Agung.
METODE USHUL FIQIH HASAN HANAFI
Authors: Sholehuddin Moh. 
Published: November 2015

Ushul Fiqh reconstruction is one of Hassan Hanafi renewal projects branch. To him, ushul Fiqh is ‘revealed’ science that means ‘something’ which is revealed from Allah to human beings. it is a science which is sent down-oriented for human beings’ goodness. Ushul fiqh which is constructed by Hasan Hanafi is different from the previous works on ushul fiqh in four aspects. First, object of discussion is put systematically from mashadir arba’an to adillah syariyyah the ahkam syar’iyah. Second, there are orientation and tendency to give wider space for human being’s duty and potential in understanding and implementing God’s revelation in real life. Third, hasan hanafi’s work gives idioms articulating humanbeing’s potential as the practice of second conclusion. Fourth, the work is also deductive explaining general theories and free from mentioning law examples as description for understanding theories towards text content. Rekonstruksi ushul fiqih adalah salah satu cabang dari proyek pembaruan tradisi Hasan Hanafi. Baginya, ushul fiqih adalah ilmu ‘tanzil’ yaitu ‘sesuatu’ yang berasal dari Allah untuk manusia. ilmu yang berorientasi ke bawah, kepada mashlahah manusia. Ushul fiqih yang dicoba oleh Hasan Hanafi untuk direkonstruksi minimal tampak perbedaannya dengan ushul fiqih karya para ushuli terdahulu pada empat aspek. Pertama, resistematisasi objek pembahasan. Dimulai dari mashadir arba’an, lalu adillah syariyyah kemudian ahkam syar’iyah. kedua, adanya orientasi dan kecenderungan memberi ruang lebar bagi pentransparanan bagi tugas dan potensi manusia dalam menjemput misi wahyu dan pengimplementasiannya dalam kehidupan manusia yang riil. Ketiga, memberikan idiom- idiom (redaksi, ta’bir) yang mengartikulasikan potensi kemanusiaan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan nomor dua di atas. Keempat, bersifat deduktif, menjelaskan teori-teori yang bersifat general dan sepi dari penyebutan contoh-contoh hukum sebagai deskripsi bagi teori-teori pemahaman terhadap isi teks