bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Hubungan Muqsam Bih dan Muqsam ‘Alaih pada Surah Al-Tin
Authors: Lianfin Safira Aulia  , Murtaza Ahmad 
Published: August 2024

Surah Al-Tin is a surah where most of the verses begin with a qasam (oath). Every qasam has muqsam bih which comes after it. The muqsam bih recitations in Surah Al-Tin have good meanings as written by the commentators. After muqsam bih which means good, then a verse suddenly appears which has the meaning of insulting humans who do bad things. Here the author wants to know what is the relationship between muqsam bih which has a good meaning and some muqsam alaih (contents of surahs) which explain bad connotations (contempt for humans who do bad things). Using Ferdinand De Saussure's semiotic theory, the writer tries to analyze the structure of Surah Al-Tin to find the relationship between qasam, muqsam bih, and muqsam 'alaih. This study uses a qualitative method, namely by analyzing existing data to find a new theory from the results of the analysis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara muqsam bih dan muqsam ‘alaih dalam Surah Al-Tin dengan menggunakan analisis linguistik Ferdinand de Saussure. Penelitian merupakan kajian pustaka dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surah al-Tin yang diawali dengan qasam (sumpah) ternyata menyimpan makna kebaikan. Setiap qasam memiliki muqsam bih yang datang setelahnya. Lafal-lafal muqsam bih dalam Surah al-Tin memiliki makna yang baik-baik yang kemudian muqsam bih yang bermakna baik tersebut disusul dengan ayat yang memiliki makna penghinaan terhadap manusia yang mengerjakan keburukan. Adapun hubungan antara muqsam bih dan muqsam ‘alaih dalam surah al-Tin yaitu menjadi tanda bahwa Allah akan membalas manusia dengan kasih sayang dan keadilan sesuai dengan amal perbuatan mereka.
Prinsip Pemerintahan dalam Islam menurut Muhammad Asad
Authors: Nabil amir Ahmad 
Published: August 2024

The paper discusses Muhammad Asad’s work on the principle of Islamic governance and its basic constitution and foundational structure. In this regards, he formulated the constitutional ideas of Islamic state whose constitution contains the provision of Islamic law that practiced and implement the norms stated in the Qur’an and hadith. This ideas was partly enshrined in the Pakistan constitutional law whose political establishment was formed in 1947. It essentially discussed Muhammad Asad’s political ideas and its underlying philosophy as espoused in his works, such as The principles of state and government in Islam, This law of ours and other essays, Islamic constitution making, journal Arafat, The message of the Qur’an, Sahih al-Bukhari the early years of Islam and, etc. The study is based on qualitative methods in the form of library research. The data were analysed using descriptive, analytical and comparative methods. The finding shows that Muhammad Asad had formulated comprehensive theoretical framework of legal aspect of Islamic governance based on the fundamental principle and doctrine of the shariah, derived from the teaching of the Qur’an and the sunnah, while advocating democratic ideals and system based on conventional practice and requirement of modern context of nation state.
IMPLIKASI RESTORATIVE JUSTICE PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
Authors: Yahya Muhammad , Saravistha Deli Bunga 
Published: August 2024

Salah satu agenda hukum nasional adalah pembaharuan KUHP, yang telah muncul sejak tahun 60-an. KUHP yang sekarang digunakan di Indonesia berasal dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht), yang pada praktiknya sudah tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Sebagai Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru, khususnya perubahan yang dibuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dikatakan oleh beberapa ahli bahwa pembaharuan hukum KUHP ini dibuat untuk memperbaiki masalah dan melindungi orang miskin. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) menggunakan sistem pemidanaan dua jalur, yang memungkinkan di antara lain pelaku tindak pidana untuk dijatuhi sanksi pidana Penelitian ini akan menentukan bagaimana kebijakan restoratif yang dimaksud diterapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena apakah restorative justice yang tertuang dalam undang-undang terkait restorasi diatur dalam undang-undang terkait restorasi. Penelitian ini akan menentukan apakah restorasi keadilan yang diinginkan masyarakat telah dimasukkan dan diterapkan dalam setiap pasal baru dari Konstitusi Republik Indonesia (KUHP). Ini karena terciptanya restorasi keadilan berdampak pada kehidupan masyarakat di masa mendatang. Hasil penelitian ini adalah Konsep restorative justice berfokus pada pemulihan dan menolak pemidanaan sebagai pembalasan. Dalam hal politik hukum nasional, hukum yang berlaku harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui restorative justice dalam Undang-Undang Hukum Pidana, kehendak tuntutan masyarakat telah dipenuhi. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2), penerapan restorative justice belum sepenuhnya diterapkan. hukum menurut Undang-Undang Hukum
STRATEGI PENGEMBANGAN DISTRIBUSI PEMASARAN SAYURAN DI PASAR GALIRAN KABUPATEN KLUNGKUNG
Authors: Candrika Dewi Ida Ayu 
Published: August 2024

– Bali sebagai salah satu pulau yang tedapat di Indonesia yang sedang berkembang dan dalam proses perkembangan pembangunan ekonomi. Didalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dalam pelaksanaannya memperhatikan prinsip sehat dan memperhatikan ekonomi. Meningkatnya konsumsi hortikutura disebabkan karena struktur konsumsi bahan pangan cenderung bergeser pada bahan non pangan. Masyarakat pada zaman sekarang kecenderungan untuk menghindari pangan dengan penyebab kolesterol tinggi dari hasil produk pangan ternak. Di dalam pemenuhan kebutuhan akan sayur mayur masyarakat biasanya melakukan transaksi langsung ke pasar tradisional atau ke pasar modern. Salah satu pasar tradisional di Kabupaten Klungkung yang dijadikan sebagai pendistribusian sayuran dan komoditas lainnya adalah Pasar Galiran. Berbagai macam produk holtikultura dibongkar muat pada pasar ini. Penelitian dilakukan di Pasar Galiran dimana pasar ini merupakan distributor produk holtikultura yang berada di Kabupaten Klungkung. Jumlah sampel yang ditemukan pada saat penelitian di pasar galiran adalah 42 sampel pedagang sayuran. Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan strategi pengembangan distribusi pemasaran sayuran di pasar galiran Kabupaten Klungkung ,(a) Target penjualan sudah sesuai dengan produk yang dijual dan sudah memiliki pelanggan tetap yang membeli disetiap harinya, (b) Kualitas sayuran yang dijual juga segar dan baru setiap harinya, (c) Pemasaran produk yang dilakukan juga sudah sesuai dengan fokus produk yang dijual, harga pasaran produk juga bersaing dan terjangkau, tempat berjualan yang strategis dan mudah di cari (d) Keuntungan usaha yang diperoleh sudah sesuai karena di beberapa pedagang yang berjualan dipasar galiran setiap harinya sudah memiliki pemesan tetap dalam jumlah yang banyak seperti di hotel dan restoran, (e) Daya saing produk dengan produsen yang lain dengan produk yang sama juga tidak terlalu mempengaruhi penjualan yang terjadi.Dari simpulan diatas dapat diambil saran sebagai berikut target penjualan dipertahankan dengan mempertahankan pelanggan tetap. Kualitas dari sayuran yang diperjualbelikan tetap dijaga agar menjadi nilai lebih dalam produk yang dipasarkan selain itu pemasaran produk harus terus dilakukan secara rutin agar konsumen lebih banyak lagi.
KEGIATAN PENYULUHAN DENGAN MEDIA LEAFLET DAN POSTER UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI IBU KE POSYANDU DI RT 02 RW 05 KEDUSUNAN III DESA SUKAMULYA KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022
Authors: Siti Lestari Siti Lestari 
Published: August 2024

Partisipasi masyarakat dalam program Posyandu merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengikutsertakan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan tujuan untuk menunjang serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya partisipasi masyarakat, mereka akan mampu mengembangkan dan meningkatkan hidupnya ke arah yang lebih baik dan mampu menemukan serta memecahkan masalah yang dihadapinya khususnya masalah di bidang kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan penyuluhan dengan media leaflet dan poster untuk meningkatkan partisipasi ibu ke posyandu di RT 02 RW 05 Kedusunan III Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
Bentuk kegiatan ini adalah diawali dengan sosialisasi kegiatan melalui pemberian informasi pada tokoh setempat dan melakukan advokasi serta pemasangan poster. Adapun sasarannya adalah masyarakat di RT 02 RW 05 Kedusunan III Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
Hasil kegiatan ini adalah dilakukan penyuluhan secara tidak langsung melalui media leaflet yang dilaksanakan pada hari jumat, 04 Maret 2022 yang sasarannya yaitu 52 orang ibu hamil dan ibu balita, dilaksanakan secara luring (luar jaringan) dengan berkeliling ke rumah-rumah sasaran. Pemasangan Poster dilaksanakan pada hari Jumat, 04 Maret 2022 sebagai media peningkatan pengetahuan dan motivasi ibu untuk rutin ke posyandu. Terdapat 4 poster yang masing-masing berisi materi tentang posyandu serta kesehatan ibu dan anak.
Masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran khususnya ibu untuk rutin berpartisipasi ke posyandu serta perlu dimaksimalkan peran tokoh masyarakat untuk proaktif mengingatkan masyarakat agar rutin ke posyandu.
Next - generation sequencing whole genome respiratory syncytial virus in North Viet Nam, 2017 – 2020
Authors: Trang Ung Thi Hong , Phuong Hoang Vu Mai , Hang Nguyen Le Khanh , Thanh Le Thi , Son Nguyen Vu , Cuong Vuong Duc , Huong Tran Thi Thu , Anh Nguyen Phuong 
Published: August 2024

Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) infections pose a significant risk to both children and adults worldwide. 95% of children have been affected by RSV at least one time before 2 years old. This study aims to develop and apply a high-throughput sequencing strategy to sequence Vietnamese RSV whole genomes directly from clinical specimens in North Vietnam, 2017 - 2020. 38 clinical RSV-A and 43 clinical RSV-B samples were used to extract RNA, then converted to cDNA and PCR with specific primer sets. Next-generation sequencer with Illumina platform and analysis data by CLC Genomics Workbench. In silico analysis and laboratory testing revealed that the primer sets worked well and successfully amplified the whole genome of RSV. The nucleotide positions of gene start and gene end, as well as the substitutions in amino acid in each gene were determined. This protocol is simple to set up, easily scalable in sample preparation, and suitable for analysis. This reseach is the first public method of whole genome RSV sequencing and the most updated data of molecular RSV genome after 2015 in Viet Nam.
ANALISIS HUKUM ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN
Authors: MUBAROROH ANNY ADIBAH , GUNAWAN BAMBANG PANJI 
Published: August 2024

Terkait kejahatan dalam rana pidana yang diperbuat oleh anak, dalam hal ini anak dalam kedudukan hukum sebagai pelaku kejahatan yaitu anak yang telah disangkakan, dalam dakwaan dan diputuskan telah bersalah melanggar hukum serta diperlukan suatu perlindungan yuridis. Penelitian yang dilakukan dengan yuridis normatif artinya suatu tinjauan yuridis dalam penelitian yang menggunakan konsep ke perpustakaan, data yang diperoleh dari putusan pengadilan sehingga datanya berbentuk data sekunder.Hasil dari penelitian ini didapatkan dalam UU No. 11/2012 Ayat (1) ke-3 yaitu mengenai pembatasan usia seorang anak yang disebut nakal dan dapat dilakukan pengajuan sidang selambatnya 12 tahun (dua belas) dan usianya belum 18 tahun serta tidak memiliki status kawin. Kebebasan Hakim dalam melakukan penentuan lingkup kejahatan pidananya, serta suatu kebebasan dalam hal memberikan keringanan tentang pemidanaan, dikarenakan dalam regulasi menyatakan tentang suatu batas minimum serta maksimalnya, maka terdapat perbedaan antara beberapa tindak pidana yang sama dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim, hal ini dirasakan sebagai suatu permasalahan karena akan menyebatkan adanya rasa tidak adil antara terpidana ataupun publik sebagai korban, yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki rasa menghargai hukum.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mengenai seorang anak yang melakukan pencurian, maka secara legalitas dalam PN Mojokerto berdasarkan UU No. 3/1997 mengenai pengadilan Anak. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah telah bertindak sesuai peraturan perUU-an dalam hal ini KUHPidana dan UU No. 3/1997 mengenai pengadilan anak.
PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KARYAWAN YANG MENGALAMI PENGAKHIRAN KERJA AKIBAT PELANGGARAN BERAT
Authors: LAILY FAIZATUL , GUNAWAN BAMBANG PANJI 
Published: August 2024

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya terjadi ketidakjelasan alasan pengakhiran kerja yang dilakukan pengusaha dengan cara sepihak sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi pekerja/buruh yang kekuatannya lemah. Segala jenis argument yang digunakan pihak pengusaha dalam mengakhiri hubungan kerja antar pegawainya, diantaranya saat pekerja telah melakukan kesalahan yang bersifat berat, diatur pada pasal 158 ayat (1) UU No. 13/2003. Terkait karyawan berbuat kesalahan bersifat berat,majikan seringkali mengakhiri Hubungan hokum berupa Kerjasama dengan cara satu pihak, berdasar pada putusan MK No. 012/PUU-I/2003, (28 Oktober 2004) pasal 158 adanya pertentangan dengan UUD RI 1945 serta tidak berlandas hukum mengikat. Dalam pelanggaran berat telah tercantum di pasal 158 UU No. 13/2003 membahas terkait lingkup perilaku pelanggaran yuridis / kejahatan sesuai buku ke-2 KUHP. Maka bentuk untuk menyelesaikannya Pengakhiran Kerja akibat pelanggaran tingkat berat mesti melihat dari 2 sisi . Yaitu, pemutusan dalam hubungan kerja bisa dilaksanakan jika telah jatuh putusan yang memiiki permanent legal force atau jika karyawan ditahan dan tidak bisa bekerja berlakulah pasal UU No. 13 / 2003 terkait Ketenagakerjaan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
Authors: Badar Moh. , Sulaksono Agam , Sasongko Hariadi 
Published: August 2024

Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian terhadap penjual keliling merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelolaan dalam menjaga ketertiban keaman di wilayah perkotaan. Dalam kontek ini, satuan polisi pamong peraja berperan penting dalam melaksanakan penindakan hukum terhadap pedagang liar yang melanggar tata tertib beroperasi secara illegal atau melanggar peraturan yang sudah di tetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi penindakan hukum oleh Satpol PP dalam penataan penjual keliling di sidoarjo. Metode penelitian ini bersifat yuridisi normatif. Karena penelitian ini yang menekankan pada study perpustakaan Peneliti ini tidak hanya mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, tetapi juga mengkaji hukum dari aspek terapan. Penegakan hukum terhadap penertiban pedagang kaki lima di sidoarjo masih menghadapi beberapa kendala. Faktor faktor seperti keterbatasan sumberdaya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi, dan perlawanan dari pedagang kaki lima yang tidak patuh menjadi penghambat dalam pelaksanaan hukum yang efektif. Dalam rangka meningkatkan evektivitas penegakan hukum terhadap penertiban pedagang kaki lima, perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran masarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, peningkatan jumlah personal satpol pp, dan perbaikan alternatif atau solusi yang lebih baik bagi pedagang kaki lima yang terkena dampak penertiban.
Unmasking Logical Fallacies: An Analysis of The 2024 Indonesian Vice-Presidential Debates
Authors: Cholifah Anjar Nur , Alfaruqy Doni , Pustika Reza , Sunarsih Sunarsih 
Published: August 2024

The logical fallacies that emerged in the 2024 Indonesian vice-presidential candidate debates is interested. By analyzing debate through a descriptive qualitative approach and employing Damer's (2009) classification theory, the study evaluates the presence of unconvincing arguments in the discourse of the three vice-presidential candidates. Logical fallacies, which are errors in reasoning, can obscure listeners and impact comprehension and the quality of arguments in a debate. Data were collected by transcribing argumentative speeches from two YouTube videos of the debates. There were 120 utterances produced by the three vice-presidential candidates. From 120 utterances, 60 logical fallacies were found. The findings reveal that the most prevalent logical fallacies included red herrings (16.67%), where candidates diverted attention from relevant topics to irrelevant ones. Ad hominem attacks (11.67%) were also common. Additionally, appeals to authority (11.67%) cited influential figures to support his argument on "ecological repentance," without strengthening the logical foundation of his argument. This research underscores the importance of recognizing cognitive biases that can undermine argument objectivity. The study highlights the need for heightened awareness of rhetorical manipulation among speakers and audiences to foster a more critical and informed debate culture. The study contributes to political communication studies by providing insights into the rhetorical strategies used in Indonesian political debates and their implications for democratic engagement. The prevalence of logical fallacies points to the necessity for improved debate standards to enhance rational political discourse, ultimately benefiting the democratic process by encouraging informed and constructive participation
Environmental sensitivity of the Caribbean economic growth rate
Authors: Jury Mark R. 
Published: August 2024

Abstract. The year-over-year changes in economic growth across the Caribbean Antilles islands demonstrate sensitivity to climatic conditions. Daily wind and rainfall exceedances from passing storms are negatively related to the gross domestic product (GDP). Field regression of the GDP time series from 1971 to 2022 for Puerto Rico and the neighboring Antilles islands reveals links with eastern Pacific sea temperature. A zonal overturning atmospheric circulation over the equatorial Atlantic emerges in composite analysis. Alternating at an approximate 7-year interval, it modulates weather events and economic prosperity in the Caribbean. A multivariate algorithm is developed to predict changes in the annual GDP growth rate. The most influential predictor is precipitable water in the equatorial Atlantic 1 year earlier. Reduced moisture overlain by westerly winds in a global bottleneck at 5° S–5° N, 20–40° W tends to suppress Caribbean storms, leading to economic prosperity in the following year. Statistical methods and risk-reduction strategies are outlined.
Determination of The Critical Period of Sweet Corn Plants (Zea Mays Saccharata Sturt) Against Weed
Authors: Safrina Safrina , Baidhawi Baidhawi , Hafifah Hafifah 
Published: August 2024

The critical period is a time when cultivated plants are very sensitive to the presence of weeds so that the disturbance caused by them can reduce the final yield. So, no the entire growing period of plants is affected by weeds. This critical period relates to the time of proper control so that the presence of weeds does not always require control measures. This research aims to determine the critical period for sweet corn (Zea Mays Saccharata Surt) against weeds and the effect of weeds on the growth and yield of sweet corn plants. This research was carried out at Gampong Mesjid, Kaway XVI, West Aceh Regency, Soil Science Laboratory and Pest and Disease Laboratory, Agroecotechnology Study Program, Faculty of Agriculture, Malikussaleh University, North Aceh from February to April 2024. This research used an experimental method of randomized block design (RAK), the single factor that consists of 10 treatments with 3 repetitions. P1: 0-15 DAP with weeds, P2: 0-30 DAP with weeds, P3: 0-45 DAP with weeds, P4: 0-60 DAP with weeds, P5: 0-Weedy harvest, P6: 0-15 DAP weeds free, P7: 0-30 DAP weeds free, P8: 0-45 DAP weeds free, P9: 0-60 DAP weeds free, P10: 0-DAP harvest free from weeds. The observation data were analyzed using analysis of variance, the treatment average was obtained through Duncan’s Multiple Range Test (DRMT) a the 0.05 level. The research results show that the critical period for sweet corn (Zea mays saccharata Sturt) for weeds is determined at the age of 16-30 days after planting. Weed control carried out between 16-30 days of plant age will not inhibit the growth and yield of sweet corn plants.
PROFIL LITERASI SAINS SISWA SMA KELAS X PADA MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Zulaiha Fanni , Nurcahya Meisadewi  
Published: August 2024

Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perubahan yang terjadi termasuk di sektor pendidikan. Pemerintah mengeluarkan status darurat dengan kebijakan siswa belajar dari rumah yang mengharuskan kegiatan belajar dilaksanakan secara daring. Selain itu, dalam rangka mengantisipasi makin melebarnya dampak yang terjadi dalam pembelajaran masa pandemi terhadap ketertinggalan pembelajaran (learning loss) dan kesenjangan pembelajaran (learning gap), Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran literasi sains siswa SMA Kelas X di Kota Cirebon selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kuantitatif. Teknik sampel yang digunakan yaitu teknik sampel jenuh. Instrumen penelitian yang digunakan mengadopsi instrument literasi sains OECD PISA assessment tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data didapatkan bahwa sebanyak 17% siswa berada dalam kategori cukup dan 83% siswa berada dalam kategori sangat rendah.
PENGARUH PENAMBAHAN IKAN LELE (Clarias batrachus) PADA PEMBUATAN CENDOL TERHADAP TINGKAT KESUKAAN DAN KADAR PROTEIN
Authors: Novianti Teni , Feti Fatimatuzzahroh  , Tabi’in  
Published: August 2024

Catfish (Clarias batrachus) is a type of freshwater cultured fish that is quite popular with the public. However, with the abundance of fishery products in Indonesia, it is inversely proportional to the consumption of protein in Indonesian people who do not meet the Adequacy of Nutrition Standards. Cendol is a typical Indonesian drink made from hunkwe flour with incomplete nutritional content. In order to increase the fish consumption of the Indonesian people, the authors are interested in conducting research on the addition of catfish (Clarias batrachus) animal protein to the manufacture of cendol and its effect on the panelist's preference level and protein content. This study aims to determine the effect of adding catfish (Clarias batrachus) to the production of cendol on the level of preference and protein content. The research method used was an experimental method with 30 panelists and 3 treatments, the percentage of catfish meat was 20%, 30%, 40%. The parameters observed were hedonic scale sensory tests and cendol protein levels with the addition of catfish. The results showed that the addition of catfish meat in the manufacture of cendol had an effect on aroma, taste and texture. The best cendol according to consumer acceptance based on sensory tests of color, aroma and taste parameters was in treatment A (addition of catfish meat percentage of 20%), while the best texture was in treatment B (addition of catfish meat percentage of 30%). The catfish cendol had the best protein content in treatment C (addition of 40% catfish meat) which was 1.53%.