bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Peradilan Adat Badamai Kewarisan Islam Banjar Perspektif Madrasah Ahlul Hadis Dan Madrasah Ahlurra’yi
Authors: Jaidi Muhammad , Jalaluddin Jalaluddin , Azhari Fathurahman , Hamdi Fahmi 
Published: August 2024

Abstrack
The customary court of Badamai is a significant cultural heritage preserved in various regions of Indonesia, reflecting local wisdom in resolving disputes and upholding justice. Among the Banjar community in South Kalimantan, Badamai is a deeply rooted form of dispute resolution that prioritizes deliberation and consensus. This practice not only reflects the social values of the Banjar community but also demonstrates the flexibility of Islamic law in adapting to local contexts. This study aims to explore the application of Islamic inheritance law within the framework of the Badamai customary court from the perspectives of the Madrasah Ahlul Hadis and the Madrasah Ahlurra’yi. By examining how these two schools of thought interpret and apply Islamic inheritance laws, the research provides a comprehensive understanding of the interaction between Islamic jurisprudence and local traditions. The findings highlight the adaptability of Islamic law in accommodating local customs, contributing to the broader discourse on the integration of Islamic principles with indigenous practices. This exploration offers valuable insights into the dynamic relationship between religious jurisprudence and cultural heritage, emphasizing the importance of contextualizing Islamic law within the unique socio-cultural landscape of the Banjar community.
Keywords: Customary Court, Badamai, Banjar Community, Islamic Inheritance Law, Madrasah Ahlul Hadis, Madrasah Ahlurra’yi

Abstrak
Peradilan adat Badamai merupakan salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan di berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan. Di kalangan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Badamai adalah bentuk penyelesaian sengketa yang kuat mengakar yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Praktik ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat Banjar tetapi juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan konteks lokal. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum kewarisan Islam dalam kerangka peradilan adat Badamai dari perspektif Madrasah Ahlul Hadis dan Madrasah Ahlurra’yi. Dengan meneliti bagaimana kedua aliran pemikiran ini menafsirkan dan menerapkan hukum kewarisan Islam, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang interaksi antara yurisprudensi Islam dan tradisi lokal. Temuan ini menyoroti kemampuan adaptasi hukum Islam dalam mengakomodasi adat setempat, berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang integrasi prinsip-prinsip Islam dengan praktik-praktik adat. Eksplorasi ini menawarkan wawasan berharga tentang hubungan dinamis antara yurisprudensi agama dan warisan budaya, menekankan pentingnya mengontekstualisasikan hukum Islam dalam lanskap sosio-kultural unik masyarakat Banjar.
Kata Kunci: Peradilan Adat, Badamai, Masyarakat Banjar, Hukum Kewarisan Islam, Madrasah Ahlul Hadis, Madrasah Ahlurra’yi
Meningkatkan Kemampuan Menulis melalui Metode Multiliterasi Menulis Imajinatif Kritis dengan Menggunakan Media Buku Zig-Zag
Authors: Sudirman Maman , Setiana Nana , Suharmawan Wawan 
Published: August 2024

Abstract
The problem that occurs is that students' writing skills are still low. Through the critical imaginative multiliteracy method using zig-zag book media, it is hoped that it can improve students' writing skills. The aim of this research is to improve students' writing skills using the critical imaginative multiliteracy method using zig-zag book media. This research procedure was carried out in two cycles, the steps in each cycle consisted of four stages, namely the planning, implementation, observation and reflection stages. Students' writing abilities before using the multiliteracy model of critical imaginative writing were still low, only 15% of students achieved learning completion. After carrying out cycle 1, it increased to 46%. In cycle 2, students' learning completion level increased again to 100%. Thus, the multiliteracy method of critical imaginative writing can improve students' writing abilities.
Keywords: Writing Ability, Multiliteracy, Zig-Zag Book Media

Abstrak
Permasalahan yang terjadi yaitu kemampuan menulis peserta didik masih rendah. Melalui metode multiliterasi imaginatif kritis dengan menggunakan media buku zig-zag diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis peserta didik dengan metode multiliterasi imaginatif kritis menggunakan media buku zig-zag. Prosedur penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus, langkah-langkah pada setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan,, pengamatan, dan refleksi. Kemampuan menulis peserta didik sebelum menggunakan model multiliterasi menulis imaginatif kritis masih rendah, hanya sebesar 15% peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar. Setelah melaksanakan siklus 1, meningkat menjadi 46%. Pada siklus 2, tingkat ketuntasan belajar peserta didik meningkat kembali menjadi 100%. Dengan demikian, metode multiliterasi menulis imaginatif kritis dapat meningkatkan kemampuan menulis peserta didik.
Kata Kunci: Kemampuan Menulis, Multiliterasi, Media Buku Zig-Zag
Atomic Structure and Chemical Elements (Islamic Perspective) Book as a Learning Resource
Authors: Siska Oktapianti  
Published: August 2024

This research is a detailed examination of the development of the chemistry educational sources. The aims of the research are to describe (1) the validity of teaching material (2) the students' responses to the teaching material developed. The type of research is research and development (R&D), with model 4D by Thiagarajan. The stages development of 4D are define, design, develop and desseminate. The subjects of this study are students and lecturers of UIN Antasari. The data collection techniques and instruments used in this study are interview guides, questionnaires and observations. Based on the results of expert validation: validation of material experts with an average of 81% with the criteria "Very Valid" and validation of media experts with an average of 83.4% with the criteria "Very Valid" state that the teaching material developed is very valid and is suitable as teaching material. The percentage score of 91.6% with the "Very Good" criteria is obtained from the responses of 10 chemistry education students of UIN Antasari Banjarmasin to the teaching material developed. This book can be used in learning process that involves both students and lecturers.
Keywords : Atomic Structure , Islamic Perspective, Self Learning Resource
The Recommendation To Hold A Walimah In The View Of The People Of Banjarmasin City
Authors: Ridwan Muhammad , Ainah Nur 
Published: August 2024

Abstract
This research examines the views or understanding of the people of Banjarmasin City regarding the implementation of marriage guardians regarding the hadith of the Prophet Muhammad SAW. However, the aim of the research is to find out the actual law for implementing a marriage walimah because the Prophet's Hadith states that it is highly recommended that the walimah be hastened. The main problem in this case is how the public truly understands the hadith of the Prophet which contains recommendations for implementing walimatul 'ursy, whether this walimatul 'ursy must be implemented or is it just a recommendation. In this matter, there are differences of opinion from several sects of imams. In Islamic jurisprudence, walimah can be interpreted specifically and generally. The general meaning of walimah is a celebration event that involves many people. Meanwhile, the specific meaning of walimah or what can be called walimatul 'ursy is the inauguration of a wedding with the aim of informing the public that the bride and groom are legally or officially husband and wife.
Keywords: Walimah, Recommended, Community, Banjarmasin

Abstrak
Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan atau pemahaman masyarakat Kota Banjarmasin terhadap pelakasanaan walimah pernikahan terhadap hadist Nabi Muhammad SAW. Namun, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hukum sebenarnya pelaksaan walimah pernikahan karena pada Hadist Nabi tersebut menyatakan bahwa walimah sangatlah dianjurkan untuk disegerakan. Masalah utama dalam hal ini adalah bagaimana cara masyarakat memahami sebenar-benarnya tentang hadist Nabi yang berisi anjuran untuk melaksanakan walimatul ‘ursy, apakah walimatul ‘ursy ini wajib dilaksanakan atau hanya sekedar anjuran. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dari beberapa imam mazhab. Di dalam fiqih Islam, walimah bisa dimaknai khusus dan umum. Makna umum walimah yaitu acara perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan makna walimah secara khusus atau bisa di sebut walimatul ‘ursy adalah peresmian pernikahan dengan tujuan memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah sah atau resmi menjadi suami istri.
Kata Kunci: Walimah, Anjuran, Masyarakat, Banjarmasin
Telaah Metodologi Istinbath dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI)
Authors: Muhamad Shadiq Gusti , Jalaluddin Jalaluddin , Azhari Fathurrahman , Hamdi Fahmi 
Published: August 2024

Abstract
This study analyzes the istinbath methodology and the characteristics of Islamic law applied by fatwa institutions in Indonesia, namely Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (LBMNU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, and the Indonesian Ulama Council Fatwa Commission (MUI). Islamic law is a crucial aspect of Muslim life and continues to evolve through interactions with socio-cultural and political contexts. Islamic legal products are not only limited to fiqh books but also include scholars' fatwas, religious court decisions, and legislative regulations. This research examines how these institutions use the istinbath methodology to respond to contemporary challenges such as social change, technological advancements, and the emergence of new issues not addressed in classical jurisprudence. Through library research and descriptive-analytical analysis, this study demonstrates that issuing fatwas cannot rely solely on the texts of the Qur'an and Hadith or the statements of scholars in the classical books. Therefore, a more dynamic and contextually relevant ijtihad method is needed to address new issues.
Keywords: Istinbath Methodology, Islamic Law, Fatwa, LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI Fatwa Commission, Ijtihad, Modern Context.

Abstrak
Penelitian ini menganalisis metodologi istinbath dan karakteristik hukum Islam yang diterapkan oleh lembaga-lembaga fatwa di Indonesia, yaitu Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (LBMNU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hukum Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan umat Islam dan terus berkembang melalui interaksi dengan konteks sosio-kultural dan politik. Produk hukum Islam tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fikih, tetapi juga mencakup fatwa ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan. Penelitian ini mengkaji bagaimana lembaga-lembaga tersebut menggunakan metodologi istinbath untuk merespons tantangan kontemporer seperti perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan munculnya isu-isu baru yang tidak dibahas dalam yurisprudensi klasik. Melalui studi pustaka dan analisis deskriptif-analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan fatwa tidak cukup hanya didasarkan pada nash Al-Qur’an dan Hadits, atau aqwal ulama dalam kutub mu’tabarah. Oleh karena itu, diperlukan metode ijtihad yang lebih dinamis dan relevan dengan konteks modern untuk menjawab persoalan-persoalan baru.

Kata Kunci: Metodologi Istinbath, Hukum Islam, Fatwa, LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Komisi Fatwa MUI, Ijtihad, Konteks Modern.
Akad Dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Persfektif Hukum Ekonomi Syariah
Authors: Sharfina Permata Noor Erla , Sukarni Sukarni , Hanafiah H.M. , Muhajir Ahmad 
Published: August 2024

Abstract
This article discusses the contract (akad) and trading traditions of the Banjar community in South Kalimantan, Indonesia. The Banjar people have a rich history in buying and selling practices, with the contract or agreement playing a central role. The study aims to: 1) understand the concept of contract (akad) in Islamic law, 2) examine in-depth the economic interactions in the buying and selling practices of the Banjar community, and 3) analyze the perspective of sharia economics on the economic traditions of the Banjar community. The research method used is a qualitative approach with a descriptive design. The findings show that in the buying and selling practices of the Banjar community, the contract (akad) or agreement covers various aspects such as price, product quality, delivery time, and payment, which are based on the principles of honesty, fairness, and mutual respect. The trading traditions of the Banjar community also reflect local cultural values, such as polite communication, the use of the Banjar language, and the practice of bargaining. Overall, the economic traditions of the Banjar community are generally aligned with the principles of sharia economics, although some practices may require further evaluation.
Keywords: Contract (Akad), Buying and Selling, Banjar Community, Sharia Economic Law

Abstrak
Artikel ini membahas tentang akad dan tradisi jual beli dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Indonesia. Masyarakat Banjar memiliki sejarah yang kaya dalam praktik jual beli dan perdagangan, dengan akad atau perjanjian memegang peran sentral. Artikel ini bertujuan untuk: 1) memahami konsep akad dalam hukum Islam, 2) mengkaji secara mendalam interaksi ekonomi dalam praktik jual beli di masyarakat Banjar, dan 3) menelaah perspektif ekonomi syariah terhadap tradisi ekonomi masyarakat Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli masyarakat Banjar, akad atau perjanjian mencakup berbagai aspek seperti harga, kualitas barang, waktu penyerahan, dan pembayaran, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan saling menghormati. Tradisi jual beli masyarakat Banjar juga mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, seperti komunikasi yang sopan, penggunaan bahasa Banjar, dan praktik tawar-menawar. Secara umum, tradisi ekonomi masyarakat Banjar selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, meskipun terdapat beberapa praktik yang perlu dievaluasi lebih lanjut.
Kata Kunci: Akad, Jual Beli, Masyarakat Banjar, Hukum Ekonomi Syariah
Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan Terkait Zakat Budidaya Ikan
Authors: Al Hamid Muhammad Faizal , Nurani, SEI., M.H Muhammad Fahmi 
Published: August 2024

Abstract
This study aims to investigate the implementation of Article 4 of Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management related to fish farming zakat by Baznas of South Barito Regency. The results showed that currently Baznas of South Barito Regency has not implemented Article 4 of the Law due to several obstacles such as lack of human resources and lack of experience in managing fish farming zakat. This research uses empirical legal research methods with a legal sociology approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. The efforts that have been made by Baznas of South Barito Regency are to increase the quantity of human resources in Baznas. This research emphasizes the importance of empowering fish farming zakat with the aim of increasing zakat funds that can be distributed to zakat recipients both consumptive and productive. Thus, this research provides an in-depth understanding of the implementation of fish farming zakat by Baznas of South Barito Regency and the challenges faced in the management of zakat.
Keywords: Implementation, Zakat, Fish Farming, Baznas

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Baznas Kabupaten Barito Selatan belum melaksanakan Pasal 4 Undang-Undang tersebut karena beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pengalaman dalam mengelola zakat budidaya ikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Upaya yang telah dilakukan Baznas Kabupaten Barito Selatan adalah dengan meningkatkan kuantitas sumber daya manusia di Baznas. Penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan zakat budidaya ikan dengan tujuan untuk meningkatkan dana zakat yang dapat disalurkan kepada penerima zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi zakat budidaya ikan oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat tersebut.
Kata Kunci : Implementasi, Zakat, Budidaya Ikan, Baznas
Peran BHABINKAMTIBMAS Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Sragen
Authors: Sumarwoto  , Prayoga Harjuna Kukuh 
Published: August 2024

Abstract
This study aims to find out how the Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Prevent Theft Crimes in the Sragen Police Jurisdiction and the factors that hinder it. The research method applied is an empirical method, with data collection techniques including interviews and literature studies. The data consists of primary data obtained through interviews, as well as secondary data derived from references such as relevant laws and regulations. Data analysis was carried out qualitatively with a descriptive approach. This research was conducted at the Sragen Police Bhabinkamtibmas. The results of the research and analysis show that the high theft rate in Sragen Regency requires the active role of Bhabinkamtibmas in increasing public awareness about security. Bhabinkamtibmas plays an important role in preventing crime through a preemptive, preventive, and repressive approach, including counseling, patrolling, supervision, and handling of crime cases. However, there are several obstacles that interfere with the effectiveness of the role of Bhabinkamtibmas, such as limited resources, funds, facilities, community support, and coordination between agencies. To overcome these obstacles, it is necessary to increase training, collaboration with the community, use of technology, and regular evaluation so that Bhabinkamtibmas can be more effective in creating a safe and comfortable environment.
Keywords: Bhabinkamtibmas, Prevention, Crime, Theft

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Sragen serta factor yang menjadi penghambatnya. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode empiris, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang berasal dari referensi seperti peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Bhabinkamtibmas Polres Sragen. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa Tingginya angka pencurian di Kabupaten Sragen memerlukan peran aktif Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan. Bhabinkamtibmas berperan penting dalam mencegah kejahatan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, termasuk penyuluhan, patroli, pengawasan, dan penanganan kasus kejahatan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu efektivitas peran Bhabinkamtibmas, seperti keterbatasan sumber daya, dana, sarana, dukungan masyarakat, dan koordinasi antar instansi. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu peningkatan pelatihan, kolaborasi dengan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan evaluasi rutin agar Bhabinkamtibmas dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, Pencegahan, Tindak Pidana, Pencurian
Changes in Blood Vessel Morphology in Erythematous Skin of Atopic Dermatitis Patients
Authors: Sara Manan  , Momina khadija Abbasi  , Adil Ayub  
Published: August 2024

Background: Atopic dermatitis is an inflammatory skin disease characterized by erythematous changes and abnormalities in microvasculature. Regarding the research questions, this cross-sectional study conducted from January 5 to July 5, 2019 at Watim Medical and Dental College, Rawat and the findings on observed vascular alterations supposed to present the mean age, standard deviation and p-value as follows:
Objectives: , the morphology of the blood vessels in the erythematous skin of the patients with AD and controls matched based on their age will be examined.
Study Design: A Cross-sectional study.
Place and Duration of Study: from 05-Jan-2019 to 05-Jan-2020 in the Department Pathology, Watim Medical and Dental College Rawat, Pakistan.
Methods: This descriptive cross sectional study recruited the patients from the Department of Pathology, Watim Medical and Dental College, Rawat over a period of six months from January 5, 2019 to July 5, 2019. Adult patients, comprising 100 in number, diagnosed to have atopic dermatitis were used in the study. The patient ages were noted down and dermoscopy of the morphological changes occurring in the blood vessels at erythematous lesions were observed. Descriptive statistics were used in a bid to calculate mean age, standard deviation as well as the p-value. This research study was reviewed and cleared by the Institution’s ethical committee before its conduct.
Results: Patients 100 Patients were selected for the study, Moreover the patients diagnosed with atopic dermatitis were between the age group of 18-65 years with mean age of 35. 4 years (SD 12. 7), refer to the table 1. Morphological assessment of blood vessels in erythematous skin showed that 60% of the patients were having abnormal morphological pattern whereas 40% of patients demonstrated normal morphology (table 2). Co-relating and comparing the normal and altered Vascular architecture mathematical statistics revealed the fact with P-values equal to 0. 045 (Table 4). The findings of increased vascular alterations in lesions of atopic dermatitis evident from the results in Table 5 indicate that blood vessel alterations are associated with the severity of skin condition rashes.
Conclusion: our study identify that extensive vascular changes at the skin of those with atopic dermatitis while stressing on the importance of these changes in disease progression. Targeted therapies for the aforementioned vascular changes could be promising in the future as compared to the ones that address mere clinical manifestations.
Keywords: AMD, Vasculature, Redness of the Skin, Swelling.