bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH
Authors: Hani Umi , Sulaiman Rusdi , Rahmiani Nur 
Published: July 2024

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan tergolong jenis penelitian hukum normatif dengan objek putusan hakim pengadilan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk. Peneliti menggunakan sumber data penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendukung analisis dalam putusan hakim. Fokus penelitian ini meliputi duduk perkara sengketa ekonomi syariah, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan metode yang digunakan hakim dalam putusan perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk (perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah teknik kepustakaan (library research). Menurut hasil analisis peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Perkara ini muncul karena tindakan Tergugat yang tidak membayar tagihan pinjamannya sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat; 2) Hakim tidak menggunakan makna wanprestasi dalam membuat putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk, baik dari KUHPerdata, KHES, dan Hadis Nabi Saw. Hakim hanya menggunakan dalil hukum syar’i yaitu dari Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1. Hakim memutuskan perkara hanya melihat dari pembuktian yaitu alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat serta pengakuan murni yang dilakukan oleh Tergugat; 3) Hakim menggunakan metode interpretasi yang menafsirkan berdasarkan teks undang-undang atau naskah teks saja. Walaupun hakim pada kasus ini telah memutuskan perkara secara adil dan bijaksana, peneliti mendukung hakim memanfaatkan sumber hukum formil dan materil termasuk hukum Islam secara komprehensif dalam seluruh kasus hukum.

Kata Kunci: Akad, Murabahah bil Wakalah, Wanprestasi, Putusan Hakim
KEBIJAKAN SEMBAKO MURAH DALAM SURAT EDARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 510/406/DKUMP-3/IV/2021 MENURUT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA
Authors: Bela Ema , Sulaiman Rusdi , Rahmiani Nur 
Published: July 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Gambaran sembako murah menurut Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021. 2) Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Pontianak dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat terhadap kebijakan sembako murah dalam surat edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021. 3) Konsep Dasar Hukum Yang Melandasi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Pontianak dan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Tentang Surat Edaran Disperindag. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pengambilan data langsung ke lapangan. Sumber data yang digunakan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara kepada tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Gambaran sembako murah menurut Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 bahwa penjualan sembako murah merupakan aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi. Kegiatan sembako murah ini merupakan salah satu bentuk antisipasi kenaikan harga pada Hari Raya Idul Fitri dan keterpaparan masyarakat Indonesia akibat pandemi COVID-19. 2) Menurut MUI kota Pontianak dan Kalimantan Barat terhadap kebijakan sembako murah dalam Surat Edaran Disperindag kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 itu dihalalkan atau diperbolehkan. 3) Konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh MUI Kota Pontianak dan Kalimantan Barat tentang Surat Edaran Diserindag berpijak kepada konsep yang normatif dan konsep yang bersifat sosiologis dengan pandangan tekstual dan kontekstual secara berimbang.

Kata Kunci: Sembako Murah, Disperindag, Majelis Ulama Indonesia
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UMUM DI BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MEMPAWAH
Authors: Wakiah Wakiah , Rasiam Rasiam , Rahmiani Nur 
Published: July 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjaman umum di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Mempawah tepatnya di Desa Desa Parit Banjar yang akan dilihat kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris yang secara langsung peneliti turun ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah data primernya melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur kepustakaan dan KHES yang berkaitan dengan praktik di lapangan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Praktik pinjaman umum pada BUMDes oleh masyarakat Desa Parit Banjar, pengelolaannya kedua belah pihak melakukan perjanjian di awal dan nasabah wajib melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, pada pinjaman berbentuk kelompok yang terdapat lima orang di dalamnya. Untuk biaya administrasi, nasabah harus membayar uang dengan besaran 1,5 % pertahun; 2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat dan rukun mudharabah pada Pasal 231, Pasal 236, 243, 246 mengenai nisbah keuntungan, dan Pasal 36 mengenai inkar janji. Pada praktiknya, beberapa dari nasabah tidak menggunakan pinjaman untuk menjalankan usahanya akan tetapi digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Hal ini bertentangan dengan perjanjian di awal yakni untuk modal usaha. Pengelola BUMDes perlu menyiapkan jenis pinjaman dengan melalui survei terlebih dahulu atas kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan survei lokasi tempat usaha calon nasabah.

Kata Kunci: BUMDes, KHES, Mudharabah, Pinjaman Umum
HUKUM PEMBULATAN TIMBANGAN BERDASARKAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) PADA USAHA PENATU DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Authors: Sukma Ria Rifna , Rahmat Rahmat , Bakar Abu 
Published: July 2024

Abstrak

Tujuan penelitian dalam hukum pembulatan timbangan ini adalah bagaimana praktik pembulatan timbangan pada bisnis penatu (laundry) dan bagaimana menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pembulatan timbangan pada bisnis tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan kualitatif yang merupakan bagian dari studi kasus yang mana peneliti hanya mengambil satu lokasi usaha yang berada di Desa Sungai Kakap Pal IX Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bisnis penatu (laundry) tersebut terdapat suatu praktik pembulatan timbangan. Pemilik laundry melakukannya dengan tujuan untuk memudahkan waktu pembayaran dan pengembalian uang pembayaran. Pembulatan timbangan pada bisnis penatu (laundry) ditinjau dari KHES belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam bermuamalah karena dalam transaksinya tidak boleh mempermainkan takaran. Bagaimanapun perbuatan membulatkan dan mengurangi timbangan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi bagi salah satu pihak. Sehingga, setiap pelaku usaha harus berlaku secara jujur dan adil walaupun hanya sekedar usaha kecil. Diseminasi hasil penelitian ini menjadi penting agar KHES dapat difungsikan dalam aturan dan tatanan muamalah untuk menyelaraskan kehidupan bersama karena dalam KHES memberikan petunjuk dalam bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Bisnis Penatu, Hukum Pembulatan Timbangan, KHES
JUAL BELI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008
Authors: Maulidya Rahma Rahma , Bakar Abu , Hakimah Nur 
Published: July 2024

Abstrak
Penelitian ini ingin mengungkap praktik jual beli satwa liar yang dilindungi di Galing Sambas dan menimbangnya dalam kerangka Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2008. Penelitian ini bersifat studi hukum yuridis empiris dengan pendekatan normatif. Di dalamnya menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi di antaranya studi lokasi penelitian, undang-undang, jurnal, artikel, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data yaitu melalui tahap mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit dan melakukan sintesa. Sedangkan dalam uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan dua hal yaitu praktik jual beli dan hukumnya. Jual beli satwa liar yang dilindungi di Kecamatan Galing Sambas terpraktikan sebagaimana transaksi biasa yang meliputi; penjual, pembeli, tempat objek jual beli, akad, tempat jual beli, dan berakhirnya transaksi. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai dan non tunai. Praktik jual beli demikian itu secara fikih sah. Sedangkan, hukum jual beli satwa liar yang dilindungi menurut KHES adalah haram. Perbedaan hukum tersebut sebagai akibat adanya perbedaan penilaian antara masyarakat dan negara terhadap objek jual beli, yaitu satwa liar yang dilindungi. Ketentuan negara terhadap satwa liar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menjadikan syarat jual beli dalam KHES tidak dapat dipenuhi karena bertentangan dengan hukum negara.

Kata Kunci: Jual Beli, Perma Nomor 02 Tahun 2008, Satwa Liar Yang Dilindungi
BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA SUNGAI DERAS PERSPEKTIF TOKOH AGAMA TELUK PAKEDAI
Authors: Arrahmi Neisya , Bakar Abu , Rahmiani Nur 
Published: July 2024

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik yang terjadi di Desa Sungai Deras terdapat kegelisahan yang berkaitan dengan adanya keragaman bentuk-bentuk pinjam meminjam lahan pertanian yang terindikasikan adanya perbedaan sistem bagi dan besarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Praktik bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Sungai Deras; dan 2) Pandangan tokoh agama Teluk Pakedai tentang bagi hasil pertanian di Desa Sungai Deras. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan petani, pemilik lahan dan tokoh agama sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel terkait yang membahas tentang praktik bagi hasil pertanian dan sebagai penguat untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data ini dianalisis dengan metode deskriptif analisis sedangkan teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Kemudian, data tersebut diperiksa keabasahannya menggunakan triangulasi waktu dan member-check. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai yaitu dengan memberikan lahannya kepada petani atau penggarap dengan kesepakatan pembagian hasil yang digunakan di tengah masyarakat dalam muamalah disebut mukhabarah, muzara’ah dan ijarah. 2) Tokoh Agama berpendapat bahwa memperbolehkannya karena kesepakatan yang terjadi dalam bagi hasil pertanian ini saling menguntungkan baik itu pemilik lahan dan penggarap dan tidak ada unsur paksaan karena kedua belah pihak saling membutuhkan.
High Stocking Density Affected the Growth Performance, Digestive Enzyme Activity, Intestinal Histology, and Immune Response of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Fry Grown in Brackish Water
Authors: Mohamed Amira H. , Eweedah Nabil M. , El-Sharawy Mohamed E. , Radwan Ismail A. , Gewaily Mahmoud S. , Dawood Mahmoud A.O. 
Published: July 2024

Abstract
It is crucial to ensure the suitable stocking density for Nile tilapia fry since Nile tilapia is among the most consumed fish species globally. In this study, fry were distributed at three stocking densities, 1000 fry/m3 (low density, LD), 2000 fry/m3 (middle density, MD), and 4000 fry/m3 (high density, HD). Then each stocking density was subdivided into two groups where three aquaria were supplied with fresh dechlorinated water (FW, 0.35 g saline/L), and the other three aquaria were fortified with underground brackish water (BW, ≈ 8 g saline/L). Subsequently, fry were kept under these experimental conditions and offered 40% crude protein thrice daily at 4–5% of the body mass for 15 days, then switched to 30% thrice daily at 3–4% of the body mass until the end of the trial (60 days). Except for the dissolved oxygen, salinity, and total ammonia nitrogen, the measured water characteristics (temperature and pH) were not markedly (P˃0.05) affected by the stocking density or water salinity. Stocking density was a significant factor in the case of final body weight, weight gain, specific growth rate, and survival rate (P<0.05). The water salinity and stocking density markedly affected the digestive enzyme activity (protease, lipase, and amylase) (P<0.05). The stocking density, water salinity, and their interaction were significant factors in the lysozyme activity. The stocking density significantly affected the superoxide dismutase (SOD), catalase activity (CAT), and glutathione peroxidase (GPx), and fish fry in LD showed higher SOD, CAT, and GPx than fish in MD or HD in FW or BW (P<0.05). Malondialde-hyde (MDA) was affected by the stocking density, and fish fry in LD showed lower MDA than in MD or HD under FW or BW (P<0.05). Increased density to HD in the FW or BW induced slight degeneration of the intestinal mucosal lining. In conclusion, Nile tilapia fry can grow in brackish water (≈ 8 g saline/L) with 1000 to 2000 fry/m3 without affecting growth performance, feed utilization, digestive enzymes, intestinal histological features, and immune and antioxidative responses.
Study of the Possibility of Modulating the Composition of the Gastrointestinal Microbiome of Rabbits Fed Fermented Rapeseed Meal
Authors: Wlazło Łukasz , Kowalska Dorota , Bielański Paweł , Ossowski Mateusz , Czech Anna , Łukaszewicz Marcin , Nowakowicz-Dębek Bożena 
Published: July 2024

Abstract
Understanding digestive functions and the role of microorganisms in the prevention of gastrointestinal and systemic diseases may be a strategy for preventing intestinal dysbiosis during critical periods of animal rearing, strengthening the immune system and reducing herd mortality. The aim of the study was to determine the effect of the addition of fermented rapeseed meal (FRSM) to the diet of rabbits on the composition of the bacterial microbiota of the caecal contents. The experiment was conducted using 40 35-day-old rabbits (Oryctolagus cuniculus) assigned to four groups of 10 animals each. Animals in the control group (group C) were fed a standard diet, while the experimental groups received 4% (group E1), 8% (group E2) or 12% (group E3) dried FRSM in place of the previously used soybean meal (SBM). After 120 days, six rabbits (three males and three females), of average size and intended for slaughter, were selected from each group. The contents of the caecum were collected from these animals for metagenomic analysis. The research demonstrated that the microbiome of the caecum of rabbits shows low diversity at higher phylogenetic levels, but is highly diverse at lower levels. The study showed no directly proportional relationship between the various groups of microorganisms inhabiting the digestive tract and the share of fermented rapeseed meal used in the diet. To the best of our knowledge, this is the first study to characterize the microbiome of rabbits fed diets with the inclusion of fermented feed components.
Assessing Human Risks and Benefits Associated with Mercury Contamination Versus Fatty Acids and Lipid Quality Indices in Anguilla anguilla L., Perca fluviatilis L. and Rutilus rutilus L. from the Olsztyn Lake District, Poland
Authors: Łuczyńska Joanna , Łuczyński Marek Jan , Nowosad Joanna , Kucharczyk Dariusz 
Published: July 2024

Abstract
The concentration of mercury, fatty acids and lipid quality indices were determined in three species of fish (European eel, Anguilla anguilla Linnaeus, 1758; Eurasian perch, Perca fluviatilis Linnaeus, 1758; and roach, Rutilus rutilus Linnaeus, 1758). The fish were caught from a reservoir in the Warmia and Mazury region located near Olsztyn (north-eastern Poland). Mercury content was determined by atomic absorption thermal decomposition using Milestone DMA-80 (Italy), whereas fatty acids were measured by gas chromatography using a 7890A Agilent Technologies chromatograph. The total mercury concentration had the following sequence: European perch (0.297 mg/kg) > European eel (0.160 mg/kg) ≈ roach (0.100 mg/kg) (P<0.05). A positive correlation was found between the mercury content and size (the body weight and total length) of these fish (P<0.0001). Based on the THQ, HI (<1.0) and BRQ (1.063), it was concluded that the fish does not pose a health risk and is fit for human consumption. Similarly, low AI and TI values ( <1) are beneficial to human health related to reducing the risk of ischemic heart disease. A low OFA index of C12+C14+C18 and a high index of C18+UFA also indicate that these fish are safe from a nutritional point of view. The fatty acid indices HH (32.10–74.30), NVI (0.83–2.14), DI(18) (65.50–89.28), DI(16) (18.45–32.96), UI (131.93–278.64) and PI (88.60–314.90) were also studied. However, higher PUFA/SFA and de minimis EPA+DHA/Hg ratios compared to the recommended ratios suggest further research in this area is needed.
Management methods for credit rating agency’s risks, caused by conflicts of interests with rating objects
Authors: Соломатин А.В. , Соломатин Я.В. 
Published: July 2024

В данной статье рассматриваются риски конфликта интересов, присущие рейтинговым агентствам, а также методы управления ими. В начале представлены основные типы конфликтов интересов, которые были разделены на личностные и корпоративные. Затем рассматриваются практики управления рисками, связанными с этими конфликтами. В частности, в качестве необходимой, но недостаточной меры рассматривается введение кодекса поведения, обсуждаются пять основных принципов его построения. После этого, изучается сам процесс выявления конфликтов интересов и наилучшие способы его интеграции в общую структуру управления рисками. Затем рассматриваются корпоративные программы соответствия в качестве одного из методов управления рисками конфликта интересов, а также рекомендации по улучшению эффективности этих программ. В дальнейшем описываются минимальные стандарты раскрытия информации для эффективного управления рисками конфликтов интересов, изучается смена бизнес-модели как альтернативный метод борьбы с такими конфликтами, и делаются выводы. Ключевые слова: рейтинговое агентство, конфликт интересов, риск, корпоративное управление, кодекс поведения
This article examines the risks, associated with the conflict of interest, faced by rating agencies and the methods of managing such risks. The key conflicts of interest types are presented, which were eventually divided on two groups - personal and corporate ones. The risk management practices associated with these conflicts are then considered. In particular, the introduction of a code of conduct is considered as a necessary, but insufficient measure; five basic principles of its construction are discussed. After that, the process of identifying conflicts of interests and the best ways of its integration into the overall structure of risk management are being studied. Then corporate compliance programs, as one of the methods for managing conflicts of interest risks, as well as recommendations for improving the effectiveness of these programs are examined. Eventually the minimum standards of information disclosure for effective management of conflicts of interest risks are described, the business model change is examined as an alternative method to combat such conflicts, and conclusions are drawn
NOOSPHERIC WORLD ORDER – IMPERATIVE OF THE FUTURE OF RUSSIA
Authors: Захаров Н.И. 
Published: July 2024

В статье рассматриваются проблемы и противоречия причинно-следственной связи между нарастающими с начала ХХI века глобальными кризисами и объективной необходимостью смены сложившихся в мире общественно-политических и общественно-экономических формаций с постепенным переходом к очередной фазе цивилизационного развития – ноосферному мироустройству. Цель данной статьи состоит в исследовании фундаментальных причин неизбежной трансформации сложившихся общественно-экономических укладов с переходом в ХХI веке к принципиально иному цивилизационному миропорядку – ноосферному. Методы исследования основаны на анализе и обобщении научно-методологической информации по данной проблематике. Результаты исследования: в статье развиты основные положения научных школ устойчивого развития и ноосферизма, предложены пути и технологии эволюционного перехода к ноосферной стадии развития в России, предложенные ещё В. И. Вернадским и актуализированные применительно к современным условиям. Практическая значимость будет проявляться по мере осознания неизбежности перехода к ноосферному мироустройству и адекватной государственной политики по его реализации ХХI веке.
The article discusses the problems and contradictions of the causal relationship between the global crises that have grown since the beginning of the twenty-first century and the objective need to change the socio-political and socio-economic formations that have developed in the world, with a gradual transition to the next phase of civilizational development-the noospheric world order. The purpose of this article is to study the fundamental reasons for the inevitable transformation of the existing socio-economic structures with the transition in the twenty-first century to a fundamentally different civilizational world order - the noosphere. The methods of research are based on the analysis and generalization of scientific and methodological information on this topic. Results of the research: in the article the main provisions of the scientific schools of sustainable development and noospherism are developed, the ways and technologies of the evolutionary transition to the noospheric stage of development in Russia, proposed by VI Vernadsky and updated with reference to modern conditions, are proposed. Practical significance: it will manifest itself as one realizes the inevitability of the transition to a noospheric world order and an adequate state policy for its implementation in the 21st century.