bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Hukum Perkawinan Adat Banjar : Menelisik Kebiasaan Masyarakat Banjar dalam Praktek Perkawinan
Authors: Erfan Zainul , Sukarni Sukarni , Hanafiah, M.Hum, Prof. Dr. H. M. , Muhajir, M.A Dr. Ahmad 
Published: August 2024

Abstract
The more advanced human civilization becomes, the more problems occur among humanity. One of the problems that arise is related to relationships between people. Trust issues are a hot topic being discussed nowadays, including in husband-wife relationships. Trust issues influence prospective husbands or wives to enter into prenuptial agreements. The contents of the agreement are about the prohibition of cheating, as was done by artist Via Vallen and her husband Chevra Yolandi. They made this agreement so that each of them would think again about committing cheating because there were consequences if they broke the agreement. Not without reason, quite a few cases of infidelity have occurred between ordinary people and public figures in the country. The purpose of this research is to find out how Islamic law views prenuptial agreements which include a prohibition on cheating in them? This research uses a type of normative juridical research with library research. The research results show that marriage should be carried out based on mutual trust in each partner.
Keywords: Law, marriage, Banjar custom, habit, practice

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebiasaan masyarakat Banjar dalam praktik perkawinan serta menilai status hukumnya menurut syariat Islam, khususnya dalam fiqih munakahat. Studi ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) Apa saja kebiasaan dalam praktik perkawinan di masyarakat Banjar? (2) Bagaimana status hukum kebiasaan tersebut dalam syariat Islam? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur terkait hukum perkawinan adat Banjar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Banjar memiliki sejumlah kebiasaan unik dalam praktik perkawinan yang mencakup tahapan-tahapan seperti lamaran, pertunangan, dan upacara adat yang khas. Kebiasaan-kebiasaan ini diperiksa dan dianalisis dalam konteks hukum Islam untuk menentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Analisis fiqih munakahat menunjukkan bahwa sebagian besar kebiasaan masyarakat Banjar dalam praktik perkawinan sejalan dengan ketentuan syariat Islam, meskipun terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian atau klarifikasi hukum. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai sinergi antara tradisi adat dan hukum Islam dalam masyarakat Banjar, serta kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik perkawinan adat di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Banjar dan pemangku kepentingan dalam upaya melestarikan kebudayaan sambil memastikan kesesuaian dengan hukum Islam, serta bagi akademisi yang tertarik pada kajian hukum adat dan fiqih perkawinan.
Kata Kunci : Hukum, perkawinan, adat Banjar, kebiasaan, praktik.
Peningkatan Kapasitas Staf Yayasan Sapda Tentang Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan Dan Pelecehan Seksual-Pseah (Preventif Sexual Exploitation, Abuse And Harassment)
Authors: Irawan Andrie , Iqbal Cahyo Arsetyo Yulio 
Published: August 2024

Abstract
This paper discusses the importance of policies on Prevention of Exploitation, Violence, and Sexual Harassment (PSEAH) in protecting individuals from the negative impacts of such behaviors. Community engagement programs aim to raise awareness, develop policies, enhance the capacity of officials, provide support for victims, and establish effective reporting systems. SAPDA Foundation has a PSEAH policy and a commitment to creating a safe and comfortable work environment with zero tolerance for PSEAH. They conduct Capacity Building to improve staff understanding and knowledge of the policy through various steps The outcomes of Capacity Building are expected to increase awareness, skills, organizational culture, trust, compliance, and reduce risks and losses. Recommendations include clear policy formulation, regular training, awareness promotion, special team development, routine assessments, expert consultations, victim support, and promotion of a zero-tolerance culture. Additionally, Komnas Perempuan launched CATAHU 2022 in response to the rise in Gender-Based Violence (GBV) cases in 2021, urging the immediate enactment of the TPKS Bill. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection also has the SIMFONI-PPA program to address violence against women and children.
Keywords: PSEAH Policy, Gender Equality and Human Rights, Capacity Building for PSEAH

Abstrak
Tulisan ini membahas tentang pentingnya kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PSEAH) dalam melindungi individu dari dampak negatif perilaku tersebut. Program keterlibatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mengembangkan kebijakan, meningkatkan kapasitas pejabat, memberikan dukungan bagi korban, dan membangun sistem pelaporan yang efektif. SAPDA Foundation memiliki kebijakan PSEAH dan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman tanpa toleransi terhadap PSEAH. Mereka melakukan Peningkatan Kapasitas untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan staf terhadap kebijakan melalui berbagai langkah seperti sosialisasi, distribusi materi pendidikan, pelatihan dasar dan lanjutan, penguatan kapasitas tim penegakan hukum, dan pemilihan mata pelajaran pendampingan. Rekomendasinya mencakup perumusan kebijakan yang jelas, pelatihan rutin, peningkatan kesadaran, pengembangan tim khusus, penilaian rutin, konsultasi ahli, dukungan terhadap korban, dan promosi budaya tanpa toleransi. Selain itu, Komnas Perempuan meluncurkan CATAHU 2022 sebagai respons terhadap meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender (GBV) pada tahun 2021, dan mendesak agar RUU TPKS segera disahkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki program SIMFONI-PPA untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kata Kunci: Kebijakan PSEAH, Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia, Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum
Politik Islam Masa Orde Baru dan Masa Reformasi
Authors: Adim Abd. , Hasan Ahmadi , Umar Masyithah , Khasyi'in Nuril 
Published: August 2024

Abstract
This research discusses the correlation between Islamic politics during the New Order and Reformation era, how the Islamic movement influenced politics in Indonesia, and how these two political concepts influenced each other and contributed to the development and growth of the country even though there was political upheaval during the transition period from the New Order to the Reformation era. Islam first taught politics as a scientific discipline with the science of siyasah which consists of political concepts and principles in Islam such as Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Dauliyyah, Siyasah Maliyyah, Siyasah Amiriyah, Siyasah Khalifah, and Siyasah Imamah. In general, Islamic politics has a very large movement, but when it was faced with government politics, Islamic politics is not able to dominate movements on the political stage in Indonesia. However, some of the Islamic values ​​can be embedded in the development of the country, even on a small scale as a reflection that the majority of the population is Muslim. Muslim who has always been involved in politics in Indonesia from time to time.
Keywords: Politics, Islam, New Order Era, and Reformation Era

Abstrak
Penelitian ini membahas tentang korelasi antara politik Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi, bagaimana pergerakan Islam pada perpolitikan di Indonesia, serta bagaimana kedua konsep politik tersebut saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap perkembangan dan pertumbuhan negara meskipun terjadi pergolakan politik di masa transisi yaitu politik di masa Orde Baru menuju masa Reformasi. Sedangkan Islam terlebih dahulu mengajarkan tentang politik sebagai sebuah disiplin ilmu yaitu ilmu siyasah yang terdiri dari konsep dan prinsip politik dalam Islam seperti Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Dauliyyah,, Siyasah Maliyyah, Siyasah Amiriyah, Siyasah Khalifah, dan Siyasah Imamah. Secara garis besar politik Islam sangat besar pergerakannya di Indonesia, namun jika dihadapkan dengan politik pemerintah, politik Islam tidak mampu mendominasi pergerakan di panggung perpolitikan di Indonesia, meskipun demikian sebagian dari nilai-nilai Islam bisa ditanamkan pada pembangunan negeri, walaupun dalam skala kecil sebagai cerminan bahwa mayoritas penduduk Islam beragama Islam yang selalu membersamai perpolitikan di Indonesia dari masa ke masa.
Kata kunci: Politik, Islam, Orde Baru, dan Reformasi
Ratio Decidendi Putusan PTUN Nomor 25/G/2015/PTUN-Mdn Dalam Pengujian Wewenang Dalam Peradilan Tata Usaha Negara
Authors: Islami Syafiq Ijlal , Giosefi Muhamad , H. Isep H. Insan, SH.,MH  
Published: August 2024

Abstract
This research aims to explore the role of family in children's character building through informal education. Using the Library Research method, this study collected and analysed data from reliable sources in the library including books, journals, and electronic documents. The main focus is on how parents help shape good attitudes and values in children, with a case study on Maudy Ayunda's family who is known to educate children with the principles of independence, hard work, and empathy. The results show that parents play a critical role as the main model in character education, which includes value formation, religious education, and behavioural supervision. Character education in Indonesian schools is still at the introductory stage and has not yet reached the stage of value internalisation, so informal education at home is very significant. This research confirms that effective character education requires co-operation between formal and informal education, with parents as the primary educators. Character building is not only about instilling moral values, but also preparing children to face challenges with responsibility and integrity.
Keywords: Character Education, Family, Quality Character

Abstrak
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menilai sejauh mana UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan berkontribusi untuk menyelesaikan konflik administratif antara warga dan pemerintah melalui PTUN. Fokusnya adalah untuk mengukur seberapa efektif UU tersebut dalam melindungi publik dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Pendekatan yang diambil adalah analisis kasus, dengan mempertimbangkan keputusan PTUN No. 25/G/2015/PTUN-MDN sebagai studi kasus utama. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan menolak argumen pembelaan dari tergugat dan memutuskan bahwa tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menerbitkan Surat Panggilan tanpa berkoordinasi dengan APIP merupakan pelanggaran terhadap UU Administrasi Pemerintahan. Hasil ini menegaskan bahwa UU Administrasi Pemerintahan telah efektif dalam mengatur perilaku pejabat pemerintah agar tidak menyimpang dari prosedur hukum yang ditetapkan. Adapun kesimpulannya adalah bahwa implementasi UU Administrasi Pemerintahan oleh PTUN ini meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan terhadap wewenangnya oleh pejabat pemerintah.
Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Pejabat Pemerintahan, PTUN
Penjualan Kendaraan Roda Dua Secara Kredit Yang Belum Lunas Menurut Hukum Ekonomi Syariah
Authors: al Fikri M.Fauzan , Abdul Malik Agusto , Ismail Fadhil Fadiurahman Putra , Rahmat Afifu , Razin P Muhammad Atha , Mahipal, SH.,MH  
Published: August 2024

Abstract
In society, it is common to buy and sell items such as clothing, electronic goods, and household items such as furniture on credit. One of the objects that can be purchased on credit is a motorcycle. In installments, borrowers (only in some places) who receive motorcycle credit must pay consistently according to the mutual agreement within a predetermined period of time. People will find it easier to buy a motorcycle with credit than with cash. From the perspective of sharia economic law, the purpose of this research is to study the practice of buying and selling two-wheeled vehicles on unpaid credit. This legal writing uses descriptive-analytical research methods. Legal writing research is analytical and descriptive. There are two ways to buy and sell motorcycles without being paid on credit. The first is that the seller and the buyer will complete the exchange without notifying the lessee or supporter that the unilateral agreement and purchase exchange has occurred. Secondly, the financing party is notified in advance of the completion of the transaction in order to carry out over credit or loan transfer. The financing party, seller, and buyer are the three parties involved in this case.
Keywords: sale, vehicle, credit, outstanding, sharia economic law

Abstrak
Di masyarakat, Transaksi jual dan beli barang-barang seperti contohnya pakaian, barang elektronik, dan barang-barang rumah tangga seperti perabotan secara kredit adalah hal biasa. Salah satu objek yang dapat dibeli dengan cara atau metode kredit yaitu sepeda motor. Secara angsuran, peminjam (hanya di beberapa tempat) yang menerima pujian sepeda motor harus membayar secara konsisten sesuai dengan kesepakatan bersama dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Masyarakat akan mudah membeli sepeda motor dengan kredit dibandingkan dengan tunai. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, tujuan penelitian ini yakni guna mempelajari praktik jual beli kendaraan roda dua kredit tidak berbayar. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis. Penelitian penulisan hukum bersifat analitis dan deskriptif. Ada dua cara untuk membeli dan menjual sepeda motor tanpa dibayar secara kredit. Yang pertama yaitu pihak penjual dan pihak pembeli akan menyelesaikan pertukaran tanpa memberi tahu pihak penyewa atau pendukung bahwasannya kesepakatan sepihak dan pertukaran beli telah terjadi. Kedua, pihak pembiayaan diberitahu terlebih dahulu mengenai selesainya transaksi agar dapat melakukan over kredit atau transfer pinjaman. Pihak pembiayaan, penjual, dan pembeli merupakan tiga pihak yang terlibat dalam hal ini.
Kata kunci: penjualan, kendaraan, kredit, belum lunas, hukum ekonomi syariah
Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Kelas X Dalam Pembelajaran Lingkungan Di SMA Negeri 3 Banjarbaru
Authors: Raharjo Cetty Agnina , Khairunnisa M.Pd  , Ilmiyah M.Pd Najimatul 
Published: August 2024

Abstract
This study aims to examine the effectiveness of Problem Based Learning (PBL) learning model on higher order thinking power of grade X students in environmental learning at SMA Negeri 3 Banjarbaru. Using a quasi-experimental design, the research was conducted on two classes: an experimental class (X-1) that applied the PBL model and a control class (X-2) that used conventional methods. Each class consisted of 34-35 learners. Data was collected through pretest and posttest in both classes. The results showed a significant increase in the experimental class, with the average score increasing from 52.35 (pretest) to 82.65 (posttest). The percentage of learners who achieved the A (very good) predicate increased from 5.9% to 52.9%. Meanwhile, the control class showed a more moderate improvement, with the average score increasing from 53.43 to 63.43, and the percentage of predicate A increasing from 11.4% to 25.7%. This study concludes that the PBL learning model is effective in improving students' higher order thinking in environmental learning. This finding provides important implications for the development of learning strategies that can improve students' analytical and problem-solving skills in the context of environmental issues.
Keywords: implementation, model, learning, based learning

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap daya berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas X pada pembelajaran lingkungan di SMA Negeri 3 Banjarbaru. Menggunakan desain quasi-eksperimental, penelitian dilakukan pada dua kelas: kelas eksperimen (X-1) yang menerapkan model PBL dan kelas kontrol (X-2) yang menggunakan metode konvensional. Masing-masing kelas terdiri dari 34-35 peserta didik. Data dikumpulkan melalui pretest dan posttest pada kedua kelas. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada kelas eksperimen, dengan nilai rata-rata meningkat dari 52,35 (pretest) menjadi 82,65 (posttest). Persentase peserta didik yang mencapai predikat A (sangat baik) meningkat dari 5,9% menjadi 52,9%. Sementara itu, kelas kontrol menunjukkan peningkatan yang lebih moderat, dengan nilai rata-rata meningkat dari 53,43 menjadi 63,43, dan persentase predikat A meningkat dari 11,4% menjadi 25,7%.Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pembelajaran PBL efektif dalam meningkatkan daya berpikir tingkat tinggi peserta didik pada pembelajaran lingkungan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah peserta didik dalam konteks isu-isu lingkungan.
Kata kunci: implementasi, model, pembelajaran, based learning
Revitalisasi Dan Piloting Kantor Urusan Agama Di Indonesia (Dinamika Hukum Islam Berbasis Kemaslahatan)
Authors: Erfan Zainul , Jalaluddin Jalaluddin , Azhari Fathurrahman , Hamdi Fahmi 
Published: August 2024

Abstract
This research examines the revitalization and pilot of the Office of Religious Affairs (KUA) in Indonesia, particularly in relation to the implementation of benefit-based Islamic law. The Ministry of Religious Affairs is under pressure to improve public services by embracing digitalization and making them more accessible. As a crucial part of the ministry's services, the KUA needs to reflect the commitment to nurturing the community. The revitalization involves digital applications for easier access to KUA services, improving infrastructure and human resources, and implementing good governance principles in e-government. The objective is to enhance the efficiency, transparency, and quality of public services. The digitalization efforts include online registration, information dissemination, consultations, digital document services, and monitoring and evaluation. The research findings indicate that the revitalization through digitalization strengthens public services, increases transparency, and meets the community's expectations for improved efficiency and accessibility. The efforts align with the KUA's functions and support the dynamics of Islamic law in Indonesia.
Keywords: Revitalization, piloting, religious affairs office, Indonesia

Abstrak
Penelitian ini mengkaji revitalisasi dan uji coba Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi hukum Islam berbasis kemaslahatan. Kementerian Agama berada di bawah tekanan untuk meningkatkan layanan publik dengan merangkul digitalisasi dan membuatnya lebih mudah diakses. Sebagai bagian penting dari layanan kementerian, KUA perlu mencerminkan komitmen untuk mengayomi masyarakat. Revitalisasi ini melibatkan aplikasi digital untuk memudahkan akses ke layanan KUA, meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam e-government. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Upaya digitalisasi tersebut meliputi pendaftaran online, penyebaran informasi, konsultasi, layanan dokumen digital, serta pemantauan dan evaluasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi melalui digitalisasi memperkuat layanan publik, meningkatkan transparansi, dan memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Upaya-upaya tersebut sejalan dengan fungsi KUA dan mendukung dinamika hukum Islam di Indonesia.
Kata Kunci: Revitalisasi, piloting, kantor urusan agama, indonesia
Sejarah Politik Hukum Islam Dari Klasik Ke Kontemporer: Pengembangan Dan Transformasi
Authors: Rizani Rasyid , Hasa Ahmadi , Umar Masyithah , Khasyi'in Nuril 
Published: August 2024

Abstract
This paper discusses the Classical Islamic political thought began with the Prophet Muhammad in Medina in 622 AD. After his death, the government was held by the Khulafa Rashidin, then the Bani Umayah and Abbasid dynasties. Political Islam entered the Middle Ages after the fall of the Abbasids. The Prophet Muhammad created a new perspective among Muslims. Three groups of Islamic thought were seen: Islam is a perfect religion, Islam has no political system, and Islam does not prepare a political system but does not leave Muslims without guidance. The Prophet's political steps in Medina included the construction of the mosque, the brotherhood of the Muhajirin and Anshar, and the charter of Medina. The caliphate government was led by the caliph, who was in charge of both politics and religion. The Qur'an and hadith were the basis of the caliphs' leadership, and they had the religious responsibility of implementing religious law. The research method used is the diachronic historical method
Keywords: politics, law, and Islam.
Abstrak
Tulisan ini membahas tentang pemikiran politik Islam abad klasik dimulai dengan Nabi Muhammad saw. di Madinah pada tahun 622 M. Setelah wafatnya, pemerintahan dipegang oleh Khulafa Rasyidin, kemudian dinasti Bani Umayah dan Abbasiyah. Politik Islam memasuki abad pertengahan setelah kehancuran Abbasiyah. Nabi Muhammad saw menciptakan perspektif baru di kalangan umat Islam. Tiga kelompok pemikiran Islam terlihat: Islam agama sempurna, Islam tidak memiliki sistem politik, dan Islam tidak menyiapkan sistem politik tetapi tidak membiarkan umat Islam tanpa pedoman. Langkah politik Rasulullah saw di Madinah termasuk pembangunan masjid, persaudaraan kaum Muhajirin dan Anshar, dan piagam Madinah. Pemerintahan khilafah dipimpin oleh khalifah, yang memegang tampuk pemerintahan di bidang politik dan agama. Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar kepemimpinan khalifah, dan mereka memiliki tanggung jawab agama dalam pelaksanaan hukum agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis diakronis.
Kata kunci: politik, hukum, dan Islam