bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN MALANG
Authors: Rozaq Abd. 
Published: June 2016

<div><p>Efficiency of Zakat becomes the most vital source of funds that can be utilized for the welfare of the community, especially to alleviate people from poverty and eliminate social inequality, and therefore this sector is used as a measure of success of a Baz / LAZ in Malang. This study used a qualitative descriptive method with sociological or empirical approach, in data collection using interviews and documentation so that primary data is the result of interviews and the data available at the Office Baz Malang. While in data analysis using descriptive manner. The results of this study indicate that the utilization of funds Baz ZIS in Malang Regency is in conformity with article 16 of Law No.38 of article 1, but in article 2 of this Baz Malang Regency is not maximized due to lack of cooperation among managers with mustahiq.<br />Pendayagunaan zakat menjadi sumber dana yang paling vital sehingga dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, oleh karena itu sektor ini dijadikan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan sebuah BAZ/LAZ di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis atau empiris, dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga data primernya adalah hasil wawancara dan data yang ada di Kantor BAZ Kabupaten Malang. Sedangkan dalam analisa data menggunakan cara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana ZIS di BAZ Kabupaten Malang sudah sesuai dengan UU No.38 pasal 16 pasal 1, akan tetapi pada pasal 2 ini BAZ Kabupaten Malang belum maksimal disebabkan kurang adanya kerja sama antar pengelola dengan mustahiq.</p><p> </p></div>
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZDA KOTA BLITAR DITINJAU DARI UU NOMOR 38 TAHUN 1999
Authors: Kadir Abdul 
Published: June 2016

The teaching of alms is a comprehensive ritual for social responsibility. In Indonesia, the discussion about Islamic economy leads to the discussion of alms and its implementation. The law base of alms is UU no 38/1999. Bazda kota Blitar is one center of alms collection in East Java. The collected data shows that the management of Bazda cannot work as effectively as it is expected. There are at least three main problems: limitation of facility, lack of professional human resources, and lack of political will. Ajaran sedekah adalah ritual komprehensif untuk tanggung jawab sosial. Di Indonesia, diskusi tentang ekonomi Islam mengarah pada diskusi tentang zakat dan pelaksanaannya. Dasar hukum zakat adalah UU no 38/1999. Bazda kota Blitar adalah salah satu pusat pengumpulan zakat di Jawa Timur. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pengelolaan Bazda tidak bisa bekerja secara efektif seperti yang diharapkan. Setidaknya ada tiga masalah utama: keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, dan kurangnya kemauan politik.<p>Kata kunci : efektivitas, Management Zakat, UU No. 38/1999</p>
PERAN NEGARA DALAM MENGOPTIMALKAN ZAKAT DI INDONESIA
Authors: Herdianto Ahmad Wahyu 
Published: June 2016

Abstrak<br />Zakat has strategic potential to be developed into an instrument of income distribution. In Indonesia, its potential is not professionally managed. This paper examines the reality of the optimization of zakat in Indonesia to know the development of its management, its practice management and its distribution as well as the role of the State using charity funds to alleviate poverty. In the matter of charity, maximizing both the state’s role as regulator to revise Act No. 38 of 1999 on Zakat Management, as a facilitator for the optimization of application management functions, the use of information technology in the management of alms and as a motivator for socialization, education, guidance, and conscious movement of zakat and the role of the state as a distributor to apply the model of equal distribution and eight channels growth for productive activities is very significant to note. <br />Zakat memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Di Indonesia, potensi zakat belum dikelola secara profesional. Tulisan ini bermaksud mengkaji realita optimalisasi zakat di Indonesia untuk mengetahui perkembangan pengelolaan zakat, praktek pengelolaan dan penyaluran zakat, serta peranan negara menggunakan dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam persoalan zakat, maksimalisasi peran negara baik sebagai regulator untuk merevisi UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sebagai fasilitator untuk optimalisasi penerapan fungsi manajemen, penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan zakat dan sebagai motivator untuk melakukan sosialisasi zakat, pendidikan, pembinaan, maupun gerakan sadar zakat serta peran negara sebagai distributor untuk menerapkan model pemerataan dan pertumbuhan delapan jalur untuk kegiatan produktif sangat signifikan untuk diperhatikan.<br />Kata Kunci: Negara, Pengelolaan, Penyaluran, Dana Zakat.
PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DI MALANG TENTANG METODE IJTIHAD HTI DALAM BIDANG POLITIK DAN IBADAH
Authors: Arifan Fadh Ahmad 
Published: June 2016

<p>This research examines the views of HTI activists Malang to the methods of ijtihad in the field of politics and Worship. By using qualitative method and interview, the research concludes that HTI’s method of ijtihad in the field of political activists beginning with fahmul waqi ‘and fahmul nash as well a methods formulated bt HT (ijtihad manhaji). If the problem is quite old, they take reference in the books of HT such as the Islamic system of Islamic government and muqaddimah dustur. If they do not refer to the text of their book but apply it straight to the nash, then the ijtihad will not violate what has been outlined in hizb books. In the field of worship, it becomes individual responsibility. HTI Malang city officials suggest that every member of HTI should ideally use the strongest arguments (metode tarjih) in ritual practices.</p> <p>Penelitian ini mengkaji pandangan aktivis HTI Malang terhadap metode ijtihad HTI dalam bidang politik dan Ibadah. Dengan menggunakan metode kualitatif dan interview, penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa metode ijtihad aktivis HTI dalam bidang politik diawali dengan fahmul waqi’ dan fahmul nash serta metode yang dirumuskan HT (ijtihad manhaji). Kalau permasalahan lama, cukup mengambil rujukan (aplikatif) dalam kitab-kitab HT seperti sistem pemerintahan dalam Islam, dan muqaddimah dustur. Jika merekaTidak merujuk pada teks kitabnya tapi langsung ke nashnya, maka ijtihadnya tidak akan menyalahi apa yg sudah digariskan dalam buku-buku hizb. Sedangkan dalam bidang ibadah diserahkan kepada masing-masing individu. Petinggi HTI kota Malang dalam persoalan ritual ibadah menginginkan agar setiap anggota HTI idealnya memakai dalil terkuat (metode tarjih)</p> <p><strong></strong></p>
METODE PENENTUAN WAKTU SHOLAT DI MASJID-MASJID KABUPATEN MALANG
Authors: Fanani Tolha Hasyim 
Published: June 2016

<p>Time is very important in human life. Any human activity that is both personal and social, religious or not will be detached from the context of time. Determination of time praying in mosques Malang district already uses advances in science, but has not been followed by all existing mosques. Mosques like this will follow any rule or determination of the time for prayer that is sent to them. And the prayer schedule is usually annual in nature, although there are several mosques that use radio to keep abreast of current prayer time information.</p> <p>Waktu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Segala kegiatan manusia baik yang bersifat pribadi dan sosial, maupun keagamaan tidak akan terlepas dari konteks waktu. Penentuan waktu shalat di masjid-masjid Kabupaten Malang sudah menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi belum diikuti oleh seluruh masjid yang ada. Masjid-masjid seperti ini akan mengikut saja ketentuan atau penentuan waktu shalat yang dikirimkan pada mereka. Dan biasanya jadwal waktu shalat tersebut sifatnya tahunan, meskipun ada beberapa masjid yang menggunakan jasa radio untuk mengikuti perkembangan informasi waktu shalat terkini.</p> <p> </p> <p> </p>
IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DI MASJID DARUSH SHOLIKHIN KOTA BATU
Authors: Puspita Ira Chandra 
Published: June 2016

<p>This writing aims at identifying problems that emerged in cash waqaf in Darush Sholikhin Mosque Batu and to understand about cash waqf mechanism and its adjustments according to the Indonesian law. Nadzir of Darush Sholikhin Mosque applied effectiveness approach in using cash waqf result, namely waqaf fund. This waqf was directly used to build the Mosque. The implementation of cash waqaf in Darush Sholikhin is a form of traditional waqf which is not accommodated in UUW and PP Number 42,</p> <p>2006 regulating cash waqaf implementation as investment that must be implemented through Shari’ah Financial Institutions (LKS) pointed by Minister. Although the base of its implementation still refers to cash waqaf books issued by Division of Waqaf, Department of Religious Affairs of Indonesia, its implementation has not fulfilled the requirements as stated in cash waqf regulation. Nonetheless, it is implementation is appropriate with fiqh wakaf that is lawful in Islamic perspective.</p> <p> </p> <p>Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul pada wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Batu dan memahami mekanisme wakaf tunai berikut kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nadzir masjid Darush Sholikhin menerapkan pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil dari wakaf tunai. Dana wakaf yang diterima diwujudkan secara langsung dalam pembangunan masjid tersebut. Pelaksanaan wakaf tunai di Darush Sholikhin merupakan pelaksanaan wakaf tradisional yang tidak terakomodir oleh UUW dan PP No. 42 tahun 2006, yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf tunai sebagai investasi yang harus dilakukan melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri. Meskipun dasar pelaksanaannya masih berpedoman pada buku-buku tentang wakaf tunai yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan tentang pelaksanaan wakaf tunai. Akan tetapi, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Fiqh wakaf sehingga sah hukumnya dalam perspektif Islam.</p> <p> </p> <strong></strong><br />
PELAKSANAAN AKAD TABARRU ’ PADA ASURANSI SYARIAH (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)
Authors: Fidhayanti Dwi 
Published: June 2016

<p>This study aims at analyzing tabarru’ concept based on The Sharia National Council of Fatwa No.53/ DSN-MUI/III/2006 in Islamic Insurance and Islamic Reinsurance. Research method which is applied in this research is qualitative research and data are collected through interviews and documentation. Data are analyzed by descriptive method. The results shows that the implementation of the tabarru’ agreement in Takaful Indonesia has been accordance with a Sharia National Council of fatwa about tabarru’ agreement in Islamic Insurance and Islamic Reinsurance. However, there is a gap of tabarru’ agreement between theory and reality contained in the Takaful Indonesia, namely the existence of a refund system contributions (tabarru’ funds and ujrah) that have been given when it unilaterally terminated the agreement by the participants before the period of the agreement runs out. It should not be practiced because tabarru’ agreement is similar with the grant.</p> <p> </p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep tabarru’berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Metode penelitiannya yang digunakan adalah kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisa dengan menggunakan metode analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad tabarru’ pada Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai akad tabarru’ antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana tabarru’ dan ujrah) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis, seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Akad Tabarru’ sama dengan hibah.</p> <p> </p>
Controls on methane concentrations and fluxes in streams draining human‐dominated landscapes
Authors: Crawford John T. , Stanley Emily H. 
Published: June 2016

AbstractStreams and rivers are active processors of carbon, leading to significant emissions of CO2 and possibly CH4 to the atmosphere. Patterns and controls of CH4 in fluvial ecosystems remain relatively poorly understood. Furthermore, little is known regarding how major human impacts to fluvial ecosystems may be transforming their role as CH4 producers and emitters. Here, we examine the consequences of two distinct ecosystem changes as a result of human land use: increased nutrient loading (primarily as nitrate), and increased sediment loading and deposition of fine particles in the benthic zone. We did not find support for the hypothesis that enhanced nitrate loading down‐regulates methane production via thermodynamic or toxic effects. We did find strong evidence that increased sedimentation and enhanced organic matter content of the benthos lead to greater methane production (diffusive + ebullitive flux) relative to pristine fluvial systems in northern Wisconsin (upper Midwest, USA). Overall, streams in a human‐dominated landscape of southern Wisconsin were major regional sources of CH4 to the atmosphere, equivalent to ~20% of dairy cattle emissions, or ~50% of a landfill's annual emissions. We suggest that restoration of the benthic environment (reduced fine deposits) could lead to reduced CH4 emissions, while decreasing nutrient loading is likely to have limited impacts to this ecosystem process.
Penentuan Jenis Kelamin Benih Ikan Betutu (Oxyeleotris marmorata Blkr.) dengan Teknik Truss Morphometrics
Authors: Atang Atang , Suryaningsih Suhestri , Abulias Muh. Nadjmi 
Published: June 2016

A study on The Gender Determination Of Betutu Germ (Oxyeleotris marmorata Blkr.) by Truss Morphometrics used survey method with Simple Random Sampling design, Betutu’s germ as sample were taken from Penjalin reservoir, Brebes. The 26 distance of 13 pile points were based or Truss Morphometrics it were recorded as variables. The result of this research indicated that the size of Betutu’s A2 (origin anterior tip of snout at upper jaw – most posterior aspect of neurocranium), A4 (origin posterior point maxillary – origin of pelvic fin), B5 (origin of pelvic fin – origin of dorsal fin), B6 (origin of pelvic fin – origin of anal fin), D1 (insertion of anal fin – origin of lower caudal fin) and D3 (insertion of dorsal II fin – origin of lower caudal fin) can differentiate the gender of Betutu’s germ.
Pengaruh Limbah Organik terhadap Status Tropik, Rasio N/P serta Kelimpahan Fitoplankton di Waduk Panglima Besar Soedirman Kabupaten Banjarnegara
Authors: Widyastuti Endang , Sukanto Sukanto , Setyaningrum Nuning 
Published: June 2016

The increased of organic substance pollutans in waters as one of stimulate factors for phytoplankton growth. The input of organic matter from antrophogenic activity tend to influence the trophic state of reservoir. The aims of this research are to examine the influence of organic waste to Panglima Soedirman reservoir concerning the trophic state, Redfield ratio N and P, also the relation with abundance of phytoplankton. This research used survey methods with purposive sampling technique on 7 obsevation stations with 3 repeating conducted on May-July 2013. The result of the research showed that the input of organic matter increased in BOD5, COD and ammonia in reservoir and trophic state. Redfield ratio was shown 19,13-65,82 which means P as a limiting factor. Relationship between N/P with the abundance of phytoplankton with degree was strong correlated with chlorophyta and chrysophyta.
AWAL RADIKALISME ISLAM: PENYEBAB KEMUNCULAN KHAWA<RIJ
Authors: Rofiq Ahmad Choirul 
Published: June 2016

<p>In Islamic history, the emergence of <em>khawarij</em> is considered to be the first seed of Islamic radicalism. Studies on this radical group cannot be separated from the period of early Islam when it emerged. As a political movement and school of theology, this group was shaped by the social and political constellations in its time. This article traces the historical root of this early radical group in Islam. Historians argue that the birth of <em>khawarij</em> was caused by political cleavage and tension upon Caliph Ali ibn Talib and Muawiya ibn Sufyan friction. However, the embryo of <em>khawarij</em> was in fact discovered during the time of the Prophet represented by Dhu al-Khuwaysirah in the course of the post Hunayn War. Various factors spurred the rise of <em>khawarij</em>, ranging from geographical factor, fanaticism, Shiffin War to provocation from Abd Allah ibn Saba’. <em>Khawarij</em> developed as one major stream in Muslim theology and broke into several extreme and radical splinter groups. The development of <em>khawarij</em> covers three phases: religious thought, political movement and political power.</p><p>Keywords: <em>khawarij</em>, developmental phase, opposition</p>
DIALOG ANTAR-IMAN SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK TAWARAN MOHAMMED ABU-NIMER
Authors: Khamami Akhmad Rizqon 
Published: June 2016

<p><strong>Abstract: </strong><em>Many are doubt about the roles of religion in maintaining peace, accusing it even as a source of conflicts. However, others attempt to prove that religion can become a peace keeper. In Islam, this idea comes from Mohammed Abu Nimer. This article examines Abu Nimer’s ideas of non-violence approaches to conflict resolution. It explores his non-violence initiatives in peace building and analyzes his arguments for conflict resolution and the necessity of interfaith dialogue. To him, interfaith dialogue is a medium through which world peace amongst religious communities can be established. It is only and through dialogue that people can avoid having hostilities and violent conflict in the name of religion. This article argues that Abu Nimer’s method can be classified into communicative pluralism that combines particularist views and universalist views. His approaches to peace building and conflict resolution feature unique concepts that differ from other interfaith activists.</em> </p>
RESOLUSI KONFLIK KAUM KAPITALIS DAN BURUH MELALUI PRODUK BAY’ MURA<BAH{AH DAN MUD{A<RABAH DI PERBANKAN SYARIAH
Authors: Supriyadi Ahmad 
Published: June 2016

<em>Conflicts have occurred in societies since early time in human civilization and continue up to the present time. Conflicts may happen between two individuals or two groups. But there also conflicts of class between creditors and debtors which has not been resolved. They often dispute over a particular issue but do not find an effective media to tackle it. Sharia banking, a new emerging Islamic system of bank, seems to offer a good answer to this problem. This article aims to explain this financial institution and its products and examines the ways in which its products operate and contribute to solve the problem. There are two products of Syari’ah Banking to solve such a classic problem between debtors and creditors; bay’ al-murabahah and mudarabah. The first product helps mediate capital owners and debtors through a definite mechanism facilitated by Shari’a bank. Through the second product, debtors can enhance their life standard by purchasing stock and share the profits while creditors or capital owners can sell their stock to collect fund without making a bank loan. This is the solution that Islamic banking system contributes.</em>
DEEP IMAGING OF ERIDANUS II AND ITS LONE STAR CLUSTER*
Authors: Crnojević D. , Sand D. J. , Zaritsky D. , Spekkens K. , Willman B. , Hargis J. R. 
Published: June 2016

ABSTRACT
We present deep imaging of the most distant dwarf discovered by the Dark Energy Survey, Eridanus II (Eri II). Our Magellan/Megacam stellar photometry reaches ∼3 mag deeper than previous work and allows us to confirm the presence of a stellar cluster whose position is consistent with Eri II’s center. This makes Eri II, at

M

V

=
−
7.1

, the least luminous galaxy known to host a (possibly central) cluster. The cluster is partially resolved, and at

M

V

=
−
3.5

it accounts for ∼4% of Eri II’s luminosity. We derive updated structural parameters for Eri II, which has a half-light radius of ∼280 pc and is elongated (ϵ ∼ 0.48) at a measured distance of D ∼ 370 kpc. The color–magnitude diagram displays a blue, extended horizontal branch, as well as a less populated red horizontal branch. A central concentration of stars brighter than the old main-sequence turnoff hints at a possible intermediate-age (∼3 Gyr) population; alternatively, these sources could be blue straggler stars. A deep Green Bank Telescope observation of Eri II reveals no associated atomic gas.
Anticonfessionnalisme et alteractivistes au Liban
Authors: Kassir Alexandra 
Published: June 2016

Cet article a pour objet l’émergence de nouvelles formes de contestations antisystème dans le Liban d’après-guerre. Il s’intéresse à l’engagement d’activistes anticonfessionnalistes, pour la majorité des jeunes, indépendants des formations politiques traditionnelles, qui revendiquent une séparation du politique et du religieux et aspirent à construire un projet démocratique. Afin de saisir ces modalités d’engagement qui émergent à l’écart du champ de la politique institutionnelle, cette recherche se base sur différentes méthodes qualitatives, observation participante, entretiens biographiques et semi-directifs et un « moment » d’intervention sociologique. Elle révèle comment la voie de la subjectivité que prennent les activistes les rapproche et les éloigne simultanément de la réalisation de leurs aspirations à la démocratie.
Juventud Sin Futuro : précarité, subjectivité et alteractivisme dans la jeunesse espagnole
Authors: Álvarez-Benavides Antonio 
Published: June 2016

Cette contribution a pour but d’analyser le collectif alteractiviste Juventud Sin Futuro (« Jeunesse sans avenir »), dont les revendications ont pour objet central la lutte contre la précarité de la jeunesse. Ce collectif fut créé quelques semaines seulement avant le célèbre 15-M ou mouvement des Indignés, raison pour laquelle un grand nombre d’observateurs le considèrent comme l’une de ses sources principales. Dans cet article, l’auteur analyse les traits fondamentaux de ce collectif à partir de la sociologie des mouvements sociaux, et ce dans le cadre de l’activisme post-2010. Il explique également comment les nouveaux processus de subjectivation au sein de ces initiatives tendent vers de nouvelles formes politiques, dont la prétention est non seulement d’influer la politique traditionnelle, de la transformer ou bien d’en être une alternative, mais aussi d’y mettre fin.