bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Dinámicas y transformaciones en las producciones intensivas del AMBA Sur en el marco de la pandemia por Covid-19
Authors: Seibane Cecilia Ines , Cieza Ramón isidro , Larrañaga Gustavo Fabian , Ferraris Guillermina , Ferrero Gabriel , Zarate Yanina 
Published: September 2024

Este trabajo busca analizar las transformaciones ocurridas en la producción de hortalizas y flores del área periurbana sur de Buenos Aires a partir de la irrupción de la pandemia del Covid 19. Se utilizó una metodología cualitativa, con 16 entrevistas en profundidad a informantes clave (productores, técnicos privados y de organismos públicos, agentes comerciales). Los resultados muestran una alta resiliencia de los sistemas productivos en este territorio. La actividad hortícola continuó con el proceso productivo, pese a las restricciones, abasteciendo de productos frescos a una demanda constante, acompañada con buenos precios, con mejoras relativas en las unidades productivas. En cambio, la producción florícola tuvo dificultades por una disminución en la demanda a excepción de las plantas de maceta. Se observa un proceso de adaptación de los procesos productivos y comerciales de las unidades productivas al contexto de restricción desarrollado en la pandemia. Estas modificaciones no corresponden a transformaciones profundas, sino más bien a cambios discretos en sintonía con procesos que se venían sucediendo en el territorio.
Perlindungan Hukum Tari Terbang Bandung (Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Sanggar Seni Dharma Budaya Kota Pasuruan)
Authors: Kirana Marshella Duhita Cahya , Ismail Yudhia , Istijab Istijab 
Published: September 2024

Di Indonesia, ada dua jenis perlindungan hukum untuk hak cipta atas tarian tradisional yaitu berupa perlindugan hukum bersifat preventif dan represiv. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis empiris yakni teknik studi terkait gejala hukum yang terjadi dari perilaku manusia, meliputi kejadian suatu perkara yang dapat diperoleh dengan proses wawancara ataupun melakukan pengamatan secara langsung. Berdasar penelitian ini, Kota Pasuruan dapat memberikan perlindungan hukum dengan melakukan inventarisasi, menjaga keamanan, dan mempromosikan budaya utamanya, yaitu tari terbang Bandung. Selain itu, pemerintah setempat berupaya mendaftarkan tari terbang Bandung sebagai Warisan Budaya Takbenda dan melakukan pembelaan dengan tulisan normatif sesuai hukum yang berlaku jika tari terbang Bandung ditiru oleh suatu oknum individu atau komunitas.
Studi Komparasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Uni Eropa dan Indonesia Dalam Prinsip The Right To Be Forgotten Menurut Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Authors: Arif H M Nu’man , Ariesta Wiwin , Sukron Ahmad 
Published: September 2024

Data pribadi adalah salah satu hak yang masih belum diperhatikan untuk dilindungi secara menyeluruh dewasa ini oleh pemerintah Indonesia. Kemunculan berbagai penyalahgunaan Data pribadi tidak lain karena masih minimnya kesadaran masyarakat tentang nilai yang terkandung pada data pribadi tersebut. The right to be forgotten atau asas hak untuk dilupakan adalah salah satu cara melindungi data pribadi dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti yang tertuang dalam konteks Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika kita bandingkan antara perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa terdapat beberapa perbedaan mendasar yang masih bisa ditingkatkan untuk melindungi data pribadi masyarakat kita. Penulis beruaha mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan terkait kerangka hukum antara Uni Eropa dan Indonesia dalam melindungi haksprivasisdansperlindungansdata pribadi, terutama dalam hal hak untuk dilupakan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi komparatif terhadap undang-undang, peraturan, dan kasus-kasus terkait di kedua wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Uni Eropa dan Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dalam melindungi data pribadi dan hak privasi, keduanya memiliki persyaratan yang sama terkait hak untuk dilupakan. Namun, pengaplikasiannya dalam praktik masih berbeda antara kedua wilayah tersebut. Di Uni Eropa, hak untuk dilupakan diatur secara ketat olehs Undang-undangs Perlindungans Datas Pribadi,s sementaras di Indonesia, hak ini diatur oleh Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, Uni Eropa memiliki sistem hukum yang lebih maju dalam hal perlindungan data pribadi, terutama dalam hal hak untuk dilupakan. Di sisi lain, Indonesia masih harus mengembangkan dan menguatkan kerangka hukumnya dalam hal perlindungan data pribadi dan hak privasi. Jurnal ini menyarankan agar Indonesia memperkuat perlindungans datas pribadis dan haks privasis melaluis revisis dans perbaikans undang-undangs yangs ada,s sertas meningkatkans kesadarans masyarakat tentang pentingnyas perlindungans datas pribadis dans haks privasi.
Analisis Perspektif Donatur dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid
Authors: Hanida Ines , Hamzani Umiaty , Yunita Khristina 
Published: September 2024

The mosque is one of the non-profit organizations whose majority of funding comes from donors. Then it is obligatory for the mosque administrator to give accountability for the money that comes to the donor. This study aims to analyze the picture of transparency and accountability of financial management in Hidayatullah Mosque, Pontianak from the point of view of donors. Using a qualitative approach, this study uses an open questionnaire to obtain data. Based on the results of the research, it can be concluded that the donors who assess the transparency carried out by the Hidayatullah Mosque administrator have been quite transparent. This is demonstrated by reports that the mosque has routinely delivered to jamaah every Friday before the Friday sermon began. Besides, the Hidayatullah Mosque does not have a written SOP. The mosque only has an unwritten SOP that the mosque administrator usually handed over to the jamaah or donor.

Abstrak
Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang sebagian besar pendanaan berasal dari donatur. Maka wajib bagi pengurus masjid untuk bertanggung jawab atas uang yang masuk kepada donatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan di Masjid Hidayatullah, Pontianak dari sudut pandang donatur. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka untuk memperoleh data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa donatur menilai transparansi yang dilakukan oleh pengurus Masjid Hidayatullah telah cukup transparan. Hal ini ditunjukkan oleh laporan bahwa masjid telah secara rutin menyampaikan laporan kepada para jamaah setiap hari Jumat sebelum khotbah Jumat dimulai. Selain itu, Masjid Hidayatullah tidak memiliki SOP tertulis. Masjid hanya memiliki SOP tidak tertulis yang biasanya diberikan oleh pengurus masjid kepada jamaah atau donatur.
Subsurface warming derived from Argo floats during the 2022 Mediterranean marine heat wave
Authors: Pirro Annunziata , Martellucci Riccardo , Gallo Antonella , Kubin Elisabeth , Mauri Elena , Juza Mélanie , Notarstefano Giulio , Pacciaroni Massimo , Bussani Antonio , Menna Milena 
Published: September 2024

Abstract. The Mediterranean marine heat wave (MHW) during the warm season (May–September) and the fall period (October–December) of 2022 is analyzed using Argo float in situ observations in the upper 2000 m of depth. The five study regions (North Western Mediterranean, South Western Mediterranean, central Ionian Sea, Pelops Gyre, and South Adriatic Pit) most affected by warming in different layers were selected and investigated. The primary goal is to provide insights into how the water column responds to the onset and progression of the MHW during the warming period, characterized by peak stratification and reduced vertical mixing. Additionally, this study aims to examine how the heat accumulated in the upper layers is redistributed to deep layers within regions with different dynamic characteristics through advection and/or mixing during the subsequent fall period. Temperature anomaly profiles, Ta (z), computed for each area and for both periods were divided into three categories based on vertical heat penetration: Category 1 (shallow, 0–150 m), Category 2 (intermediate, 150–700 m), and Category 3 (deep, >700 m). During the warm season, Category 1 profiles had a temperature anomaly near zero or slightly negative in a thin layer between 50 and 150 m depth, while warming was observed in the 0–50 m layer and below the middle layer. Profiles characterized by greater vertical heat penetration (categories 2 and 3) were mainly in mesoscale or subbasin structures and showed the largest positive temperature anomaly in the surface and intermediate layers. All profile categories showed a warming between 200 and 800 m depth. This increase is roughly split, with half attributed to the impact of the 2022 MHW and the other half linked to the ongoing long-term trend in ocean temperatures. During the fall period and in the layer below 200 m depth, the shapes of the Ta profiles are similar for all sectors with the exception of the South Adriatic Pit, which depicts a +0.5 °C warming at 800 m depth. The present work highlights the warming characteristics throughout the entire water column across different regions of the Mediterranean Sea, and it seeks to connect the impacts of the warm season on the cold period with oceanic dynamic processes, such as dense water formation, upwelling, or water column stratification. These regions are characterized by dynamic activities (e.g., dense water formation, upwelling); therefore, any variation in these ocean processes can influence the thermohaline circulation and, consequently, the climate system.
Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pedagang Terhadap Penggunaan Styrofoam di Kelurahan 3 Ilir
Authors: Rahmi Garmini  
Published: September 2024

Latar Belakang Styrofoam merupakan wadah makanan yang terbuat dari plastik yang bahan dasarnya adalah polystyrene, suatu plastik yang sangat ringat, kaku, tembus cahaya dan murah tetapi cepat rapuh. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu objek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap pedagang terhadap penggunaan styrofoam. Metode penelitian ini menggunakan metode Analitik dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh penjual makanan yang berjumlah 131 pedagang dengan menggunakan rumus slovin menjadi 98 pedagang dan memakai teknik pengambilan sampel random sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dengan menggunakan statistik uji chi-square. Hasil analisis uji chi-square menunjukkan nilai masing-masing variabel antara lain hubungan pengetahuan dengan penggunaan styrofoam diperoleh p-value 0,072, hubungan sikap dengan penggunaan styrofoam diperoleh p-value 0,000. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan variabel sikap pedagang terhadap penggunaan Styrofoam, sedangkan variabel pengetahuan pedagang tidak memiliki hubungan terhadap penggunaan styrofoam.
Hamilton compression in Vertex-transitive Graphs
Authors: Kutnar Klavdija 
Published: September 2024

Given a graph X with a Hamilton cycle C, the compression factor κ(X,C) of C is the order of the largest cyclic subgroup of C∩ X, and the Hamilton compression κ(X) of X is the maximum of κ(X,C) where C runs over all Hamilton cycles in X.Motivated by Gregor, Merino and Mütze generalization of the well-known open problem regarding the existence of vertex-transitive graphs without Hamilton paths/cycles we have recently started to investigate existence of Hamilton cycles, admitting large rotational symmetry, in certain families of vertex-transitive graphs. In this talk I will present the results obtained thus far with a special
emphasis given to the importance of the so-called Polycirculant conjecture when investigating Hamilton compression in vertex-transitive graphs.The work discussed in this talk is a joint work with Dragan Marušič and Andriaherimanana Sarobidy Razafimahatratra.
Isu Antara Agama: Sorotan Awal Kemerosotan Toleransi Agama Malaysia
Authors: Mat Zain Aemy Elyani , Ibrahim Haslina , Ismail Nazneen , Ismail Safinah , Abu Hassan Nur Aisyah , Dass Meral Fatin Farzana 
Published: September 2024

Toleransi merupakan kunci yang membentuk keharmonian dan perpaduan antara penganut antara agama. Namun begitu, timbulnya isu-isu antara agama boleh menjejaskan hubungan antara penganut agama jika tidak dibendung dengan lebih awal. Justeru, artikel ini bertujuan meneroka dan menganalisa apakah isu-isu antara agama yang dilaporkan dalam dapatan kajian yang lalu. Bagi mendapatkan data-data tersebut, kaedah kualitatif telah digunakan. Kaedah perpustakaan digunakan untuk mendapatkan dan meneliti bahan-bahan cetakan artikel ilmiah, tesis dan akhbar berkaitan kajian. Hasil kajian mendapati bahawa dua isu utama yang menjadi jurang dalam usaha pemupukan semangat toleransi antara penganut agama di Malaysia ialah i) pendedahan media sosial dan politik semasa, ii) kurang pengetahuan terhadap agama yang dianuti dan kurang pendedahan terhadap agama-agama lain. Justeru, artikel ini mencadangkan agar isu-isu antara agama yang telah berlaku perlu diberi perhatian supaya ia boleh dibendung seawal mungkin oleh pihak yang berautoriti dan berkepentingan. Selain daripada itu, bagi mencapai kesepaduan yang lebih mendalam, perlu juga diselidiki bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi dan pendidikan boleh memainkan peranan dalam membentuk landskap toleransi agama dalam kalangan masyarakat pelbagai agama di negara ini. Usaha ini perlu menggembeling usaha secara kolektif dari semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat sivil dan institusi agama.
Алкогольне сп’яніння та вбивство: мультидисциплінарне вивчення причинно-наслідкових зав’язків щодо протидії насильницьким злочинам
Authors: Шаповалов Валерій 
Published: September 2024

Вивчено сучасні міждисциплінарні кримінально-правові, судово-фармацевтичні, судово-наркологічні, судово-медичні і криміналістичні взаємозв’язки у протидії насильницьким злочинам. Встановлено причинно-наслідкових зв’язки алкогольного сп’яніння та скоєння особливо-тяжкого злочину вбивства людини. Проаналізовано статистику зловживання психоактивною речовиною алкоголем. Приведено типові приклади із судово-фармацевтичної практики. Зазначено, що алкогольні напої, які вільно знаходяться в обігу в магазинах, заправках і інших місцях масового перебування громадян становлять ризики для скоєння громадянами особливо тяжких злочинів – вбивств. Запропоновано організаційні, нормотворчі заходи для попередження та вирішення проблеми , що досліджується. Запрошено Національний Еразмус+ офіс в Україні до участі 15-16.11.2024 (Львів-Київ-Таллінн) ХХІ Міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної конференції «Медичне та фармацевтичне право України: організація і економіка фармацевтичної і медичної справи, обіг ліків, технологія, безпека, ефективність, контроль якості, загальна, судова, доказова та клінічна фармація та медицина, фармакотерапія розладів здоров’я» (Реєстраційний номер заходу безперервного професійного розвитку №1000150. Реєстраційний номер Провайдера – №2102, відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. №725).
Nontobacco Nicotine Dependence and Rates of Periprosthetic Joint Infection and Other Postoperative Complications in Shoulder Arthroplasty: A Retrospective Analysis
Authors: Lawand Jad , Ghali Abdullah , Dajani Al-Hassan , Boufadel Peter , Bey Hachem , Khan Adam , Abboud Joseph 
Published: September 2024

Introduction:
Nontobacco nicotine products, including e-cigarettes and vaping, are marketed as healthier alternatives to tobacco. However, the literature on nontobacco nicotine dependence (NTND) is scarce. It is important to analyze the influence of these products as they pertain to medical and surgical postoperative complications. This study hypothesizes that patients with NTND will experience more postoperative complications.

Methods:
Using the TriNetX database, which aggregates deidentified medical records from 89 healthcare organizations in the Research Network, Current Procedural Terminology and 10th revision of the International Classification of Diseases codes were used to identify patients undergoing primary shoulder arthroplasty (SA) from January 2012 to February 2024. Patients were divided into cohorts based on their NTND status before surgery. 90-day major medical complications and 2-year implant-related complications were assessed. Statistical analyses involved calculating risk ratios for postoperative complications.

Results:
This study analyzed a total of 89,910 SA patients, of which 6,756 were 1:1 propensity matched into NTND or control cohorts. Within the 90-day postoperative period, the NTND cohort exhibited significantly higher rates of sepsis (1.80 vs. 1.20, P = 0.012), surgical site infection (1.20 vs. 0.70%, P = 0.007), and wound disruptions (0.70 vs. 0.40%, P = 0.048), average opioids prescribed (4.46 vs. 3.338, P < 0.001), readmission (10.20% vs. 6.20%, P 0.001) compared with the non-NTND cohort. At the 2-year follow-up, mechanical loosening was notably higher in the NTND group (1.10 vs. 0.30%, P 0.001), as were rates of prosthetic joint infections (2.20 vs. 1.20%, P 0.001). No significant difference was observed for revision rates (3.20% vs. 2.90%, P = 0.269).

Discussion:
NTND is associated with higher 90-day rates of wound distruptions, infections, sepsis, as well as increased rates of mechanical loosening and prosthetic joint infection at 2 years postoperatively after SA. These results highlight the need for comprehensive NTND preoperative screening and tailored patient counseling in this patient population.
Predictors of Online Learning Satisfaction Among Filipino Pre-service Teachers: A Stepwise Multiple Regression Analysis
Authors: Adamos Joel 
Published: September 2024

This study investigated the predictors of online learning satisfaction among Filipino pre-service teachers in a comprehensive Philippine university, focusing on online authentic learning self-efficacy, social interaction, social presence, and collaborative learning. Anchored in the Community of Inquiry Framework and the Self-determination Theory, this research employed a descriptive-correlational design, using multivariate correlations and multiple regression analysis to assess the relationships among key variables. Quantitative data were collected from 302 pre-service teachers, revealing that social interaction, collaborative learning, and online authentic learning self-efficacy significantly contribute to online learning satisfaction, with age also playing a considerable role. The dimension of self-efficacy related to keeping up with technological advancements had the highest mean rating, while the dimension concerning the relation with real-life environments and online interaction had the lowest mean. Social presence and collaborative learning had moderate mean scores, whereas social interaction was rated lower. Nonetheless, social interaction and collaborative learning emerged as the strongest predictors of satisfaction, with social presence showing no significant impact. The results highlight the need to improve social interaction and collaborative elements in online learning settings to address the needs of Filipino pre-service teachers more effectively.
The Influence of Corporate Social Responsibility (CSR), Company Size, Leverage and Investment Decisions on Company Financial Performance (Empirical Study of Basic Materials Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2019-2023)
Authors: Riyadi San San , Winingrum W A Sri Putri 
Published: September 2024

This study aims to determine the influence of corporate social responsibility, company size, leverage and investment decisions on the company's financial performance. This type of research is quantitative and uses secondary data with media in the form of financial and annual company reports in the basic materials sub-sector taken from IDX. The population used in this study is 96 companies through purposive sampling criteria selected 21 samples of companies in the basic materials sub-sector with a period from 2019-2023. Data processing using eviews version 13. Based on the results of the test conducted that simultaneously the variables of influence of corporate social responsibility, company size, leverage and investment decisions have an influence on the company's financial performance. Partially, corporate social responsibility affects the company's financial performance, the size of the company does not affect the company's financial performance, leverage affects the company's financial performance and investment decisions do not affect the company's financial performance.
Kewenangan PTUN Dalam Mewujudkan Keadilan Hukum Ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara
Authors: Pulungan Khairunnisaa , Irwansyah Irwansyah , Pulungan Khoirotun Nisa , Thaariq Dimas Ath 
Published: September 2024

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan dan tindakan pejabat administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip umum. Pemerintahan Bersih (AAUPB). Namun, pejabat pemerintah kadang-kadang menolaknya, menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Ketika Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 diberlakukan, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki tugas yang lebih besar. Setelah diberlakukan, PTUN sekarang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan apakah ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan saat menjalankan tugasnya. Dengan demikian, sebagai lembaga hukum yang independen, PTUN bertanggung jawab untuk menangani masalah penyalahgunaan wewenang
Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi
Authors: Pasaribu Da’i Ansori , Sintya Nur 
Published: September 2024

Hukum adat di indonesia salah satu cermin bagi bangsa indonesia, karena adat merupakan identitas bangsa di setiap dareah yang ada di indonesia. Dalam pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, peraturan ini pula dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, di mana diakui keberadaan hukum positif, hukum agama dan hukum adat. Dalam kehidupan sehari-hari sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan secara resmi, diakui keberadaaanya namun dibatasi dalam peranannya