PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Authors: Prasetya Ahadi Fajrin 
Published: May 2017

AbstractThe objective of this research was to find out why the Village Representative Board (BPD) was not yet able to draft participative village regulations in East Lampung district. This was a qualitative research with normative and empirical jurisdiction approaches with literary study, statute approach, case approach and historical approach. Data were collected with the literary study. The results showed that the role of Village Representative Board (BPD) and drafting village regulation has been exercised in a participative way but not optimal because of some factors. The village regulation should be drafted by BPD, but the village regulation was initiated and drafted by Head of Village. BPD lack of knowledge related to their tasks and functions in village legislation, mechanism and process of making participative village regulation, and BPD was less optimal in making synergy with public related to participative village regulation making. The rights of the public in Bojong village has been participative in making village regulation but not optimal as it was regulated Article 96 of Law Number 12 of 2011 on legislation related to public participation rights. The making of village regulation in Bojong so far was conducted with village public deliberation by public figures as public representatives of each sub-villages to deliver public aspiration in making village regulation in Bojong village. Interview results with the chairman of BPD in Bojong village suggested that village deliberation in making village regulation was only a formality because the majority of participants such as public figures, religion figures, youth figures, and members of BPD almost always agreed with any draft of village regulation proposed by village government. Keywords: Village Representative Board (BPD), village regulation, participativeAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mampu menyusun peraturan desa yang partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Ini merupakan penelitian kualitatif dengan yuridis normatif dan empiris pendekatan dengan studi sastra, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Data dikumpulkan dengan studi sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penyusunan peraturan desa telah dilakukan dengan cara partisipatif tetapi tidak optimal karena beberapa faktor. Peraturan desa harus disusun oleh BPD, tapi peraturan desa yang digagas dan dirancang oleh Kepala Desa. BPD kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka dalam undang-undang desa, mekanisme dan proses pembuatan peraturan desa partisipatif, dan BPD kurang optimal dalam membuat sinergi dengan masyarakat terkait partisipatif pembuatan peraturan desa. Hak-hak masyarakat di Desa Bojong telah partisipatif dalam membuat peraturan desa tetapi tidak optimal seperti yang diatur Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak partisipasi publik. Pembuatan peraturan desa di Bojong sejauh dilakukan dengan desa musyawarah publik oleh tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat dari masing-masing sub desa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam membuat peraturan desa di Desa Bojong. Hasil wawancara dengan ketua BPD di Desa Bojong menyarankan bahwa musyawarah desa dalam membuat peraturan desa hanya formalitas, karena mayoritas peserta seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan anggota BPD hampir selalu setuju dengan rancangan peraturan desa diusulkan oleh pemerintah desa. Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa, Partisipatif