bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KEABSAHAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
Authors: Kurniahartawan Made Dwi 
Published: August 2017

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang beranjak dari adanya kekosongan norma atau asas hukum. Kekosongan norma hukum dalam penelitian ini terdapat dalam ketentuan Pasal 6 dan lampiran golongan I, II, dan III Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika New Psikoaktif Substances (NPS) belum diatur dalam daftar berbagai jenis golongan serta turunannya dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor Narkotika. Narkotika New Psikoatif Substances (NPS) salah satu jenisnya terdapat dalam kasus Raffi Ahmad. Penelitian ini juga membahas keabsahan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tindak pidana narkotika dikaji berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis & konseptual hukum dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keabsahan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tindak pidana narkotika adalah tidak sah karena Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 dengan mengacu pada Pasal 149 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keabsahan wewenang penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kasus Raffi Ahmad adalah tidak sah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak terpenuhinya unsur pertanggung jawaban pidana khususnya unsur-unsur obyektif yakni perbuatannya dapat dihukum karena tidak diatur secara tegas dalam ketentuan undang-undang dan bertentangan dengan asas legalitas.
TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERKAIT DENGAN JUAL-BELI TELEPON SELULER TANPA GARANSI
Authors: Yogiartha Gde Manik 
Published: August 2017

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum, melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dari berbagai bidang kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan transaksi jual beli. Terkait dengan masalah itu adapun permasalahan yang dibahas tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap bisnis jual beli ponsel tanpa garansi? Dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha dalam penjualan ponsel tanpa garansi? Dalam penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Pembahasan ini mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Petunjuk Pendaftaran Penggunaan (Manual) dan kartu Jaminan atau Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Telematika Produk dan Elektronik. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami akibat perbuatannya. Dan pelaku usaha wajib dikenakan sanksi pidana penjara atau pidana denda
PERJANJIAN BAKU DALAM JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
Authors: Adi Lestari Anak Agung 
Published: August 2017

The title of this legal writing is standard agreemant in motorcycle sale-purchase credit based on Law No. 8 of 1999. This writing has a background on the development of technologies that helps humans more easily to fulfill the porpuse in their lives. This is about transportations means of motorcycle. The various types of vehicles to be marketed provide a portion of the position in the agreemant. One of the agreements can be seen in the field of motorcycle sale-purchases credit which become increasingly importantand a agreement is needed so that there is a legal certainty for the purchas. In a sale-pruchase agreement, there is a standard agreemant often used by business people to make a profit. In this case the party much involved with accountability is the consumer, i.e as and user of goods and services has a powerless position against the standard agreement given by the business people. In this case the business propietors are given the operating restriction and liability for losses suffered by consumers which are poured into the prevailing legislations. The method in this study used empirical methods. The legal protection on consumers in motorcycle sale-purchase credits is guided by the Law No. 8 of 1999, which regulates the rights and obligations of consumers and business people. The application of standard agreements in motorcycle sale-purchase credit must be in accordance with the Consumer Protection Act.

Adapun judul penulisan hukum ini adalah perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 . Penulisan ini memiliki latar mengenai perkembangan teknologi yang telah manusia semakin mudah memenuhi tujuannya dalam hidupnya. Hal ini mengenai alat transportasi sepeda motor. Adanya jenia-jenis kendaraan yang beraneka ragam dipasarkan, hal tersebut akan memberikan porsi kedudukan dalam perjanjian. Salah satu perjanjian dapat dilihat pada bidang jual beli kredit terhadap transportasi kendaraan sepeda motor semakin penting artinya suatu perjanjian diperlukan agar terdapat kepastian hukum terhadap jual beli. Dalam suatu perjanjian jual beli dikenal adanya perjanjian baku yang sering dipergunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Hal ini pihak yang banyak terlibat dengan pertanggung jawaban adalah konsumen, yaitu sebagai pemakai terakhir barang dan jasa mempunyai kedudukan yang tidak berdaya menghadapi perjanjian baku yang di berikan oleh pengusaha. Dalam hal ini para pelaku usaha diberikan batasan serta tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen yang dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pada penelitian hukum ini menggunakan metode empiris.Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli kredit sepeda motor berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur tentan hak dan kewjiban konsumen dan pelaku usaha. Penerapan perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen.
Studi Sistem Pengelolaan PLTS 15 kW Stand Alone Dengan Metode Kano Di Dusun Yeh Mampeh Kabupaten Bangli
Authors: Andita Putra IGA , Giriantari IAD , Kumara I NS 
Published: August 2017

Management of PLTS 15 kW stand alone at Yeh mampeh village, bangli regency implemented for PLTS can be utilized optimally and sustainable. Sistem management referring to the results of PLTS component with life time of that and results of the questionnaire. Questionnaire were taken by using Kano Method with 50respondent. Kano categoryused in this study are one dimensional, attractive, must be, indiferent, reverse. This method produces the desired management system of PLTS customers are workers will work twince in one week to four hours every day working with two workers, each employee is given a saary of Rp.300.000, PLTS depreciation is Rp.
3.896.000, with the expected quantity of PLTS customer 150th , so the contribution of each customer every mount is Rp. 28.000.
If this sistem can be running by society of Yeh Mampeh Village, then PLTS will be utilized optimally and sustainable.
EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN MENGGUNAKAN APLIKASI GAJI DAERAH OTONOM (GDO) TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERKEBUNAN PEKANBARU
Authors: Afrilya Veni 
Published: August 2017

Aplikasi GDO adalah sebuah sistem informasi akuntansi yang mengolah data penggajian pegawai. Aplikasi GDO berperan sangat penting dalam hal meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Perkebunan Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif aplikasi GDO yang diterapkan dalam mengelola penggajian pegawai Dinas Perkebunan Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan kuisioner maka dapat diketahui bahwa GDO tidak hanya membantu pegawai keuangan saja, tetapi pihak-pihak lain yang berkepentingan pun merasakan manfaat dari penyajian informasi yang telah diolah sebagai bahan pertanggung jawaban dan lain-lain.
Pre-service Teachers' Self-Regulated Learning and their Developing Concepts of SRL
Authors: Buzza Dawn , Allinotte Trina 
Published: August 2017

Self-regulated learners manage their thoughts, emotions, and behaviours, and their social and contextual environments to reach their learning goals. Research shows that student teachers can learn to teach in ways that promote students’ development of SRL. It has also been shown that there is a relationship between teachers’ own SRL and their ability to develop self-regulation in students. This study examined student teachers’ developing concepts of SRL as they learned about this complex set of skills, behaviours, and beliefs through both coursework and field observations. This paper investigates the relationship between self-reported SRL of these teachers and their understanding of SRL behaviours and SRL-supportive teaching practices. Participants’ self-reported learning strategy scores predicted their performance on an SRLclassroom observation assignment while motivation scores were unrelated. These results contribute to our growing knowledge of how to support student teachers in their learning of teaching strategies that support the development of SRL.
For Fate and Fortune: American Privateers in the War of 1812
Authors: Harrison Brandon Lee 
Published: August 2017

Despite their importance to the maritime war effort, American privateers and letter-of-marques are often overlooked by historians concerned with the War of 1812. Although they did not represent a formal branch of the American naval force, they served to inflict more damage on British commerce than the entire United States Navy combined. These men risked their lives by sailing against the world's most formidable naval force. Countless men lost their lives aboard American privateers and others saw their livelihoods (ships) destroyed at the hands of the British. The question of why these men chose to engage in such a perilous activity has perplexed historians for decades. This paper looks to cast new light on the subject, revealing the often overlooked power money has to encourage these men's participation in an otherwise perilous activity.Professor: Dr. Renée Lafferty-SalhanyCourse: HIST 4P10Grade Recieved: 92%
Imaginer, monter : la mémoire inachevée d’Auschwitz selon Georges Didi-Huberman
Authors: Balint-Babos Adina 
Published: August 2017

Écorces de Georges Didi-Huberman est le « récit-photo » d’une déambulation à Auschwitz-Birkenau en juin 2010. Il y interroge quelques lambeaux du présent qu’il fallait photographier pour voir ce qui survit de la mémoire d’Auschwitz, ce qui pourrait mettre en œuvre le désir de ne pas en rester au deuil crispé du lieu. Cet article explore l’inachevé comme métaphore de l’écorce : d’une part, un morceau d’arbre, un « bout de texte », un fragment ; et d’autre part, une image, une surface pelliculaire qui ne couvre pas, mais se détache d’un corps. Qu’est-ce qu’on peut attendre d’une photo d’un morceau d’écorce de bouleau dans un endroit comme Birkenau ? J’analyse ainsi la question du montage entre texte et image, du partiel, de la production de « petites vérités » en tant qu’inachèvement d’un espace mémoriel.

To Imagine and to Mount: the Unfinished Memory of Auschwitz according to Georges Didi-Huberman

ABSTRACT
Écorces by Georges Didi-Huberman is the “récit-photo” of a wandering experience through the camps of Auschwitz-Birkenau in June 2010. The author takes photographs of some pieces of birch bark and reflects on what remains of Auschwitz today. Does this gesture have the power to shift him from mourning? In this article, I study the “inachevé” (the act of un-finishing) as a metaphor of the birch bark: on the one hand, this is a small part of a tree, a part of a text, a fragment; on the other hand, this is an image in our memory, a precarious surface that is detached from a body (of a tree). What to expect of a photographed piece of birch bark in such a place like Birkenau? I thus analyze the question of mounting (le montage) pieces of text and images, the idea of the partial and the production of “small truths” as figures of the unfinished space of our memory.
De la fécondité de certaines transgressions dans le domaine linguistique
Authors: Pallaud Berthille 
Published: August 2017

La notion de transgression mais aussi sa présence dans le domaine linguistique sont décrites du point de vue de l’évolution des langues en France et leurs usages, de l’établissement de corpus de français parlé et des spécificités du langage oral (les disfluences). La politique linguistique française, en imposant durant deux siècles un modèle monolingue (la langue française), eut des effets sur les langues régionales que le contexte actuel conduit à regretter : or, la transgression de ce modèle ne put avoir lieu. L’histoire de la langue des signes montre que des débats nombreux finirent par imposer un bilinguisme (langue oral-langes des signes) réclamé par les sourds eux-mêmes. L’évolution de la politique d’archivage de ressources langagières porte elle aussi les traces du purisme monolingue français et ce ne fut pas sans résistances que la variation de la langue orale fut reconnue comme enregistrable. Cette évolution a conduit, entre autres, à l‘étude d’une spécificité du langage oral : les disfluences.
When transgressions are beneficial: Evidence from the linguistic domain
Abstract: The concept of transgression and its presence in the linguistic field are described from the point of view of the evolution in regional and sign languages in France, the establishment of spoken French corpus and some characteristics in the spontaneous oral language. The language policy in France imposed a monolingual model (the French language) which had effects on the regional languages in the current context: the transgression of this model could not take place. The debates concerning the teaching policy including or not the signs language ended up imposing a bilingualism (oral French-signs language) which was wanted for a long time by the deaf persons themselves. The linguistic resources evolution in spoken French shows that it was not without any resistance that the oral language variations were considered as recordable. This evolution allowed the study of specific phenomena in the oral language: the disfluencies.
La diversité culturelle et linguistique comme ressource à la créativité
Authors: Piccardo Enrica 
Published: August 2017

La mobilité grandissante de nos sociétés contemporaines s’accompagne d’une augmentation exponentielle de la diversité culturelle et linguistique. Face à ce constat, deux réactions opposées s’avèrent possibles : d’un côté une homogénéisation linguistique et culturelle progressive, de l’autre une valorisation de la pluralité en tant que ressource. La première vise à noyer toute diversité dans la/les langue(s) et culture(s) dominante(s), quitte à en préserver ici et là des simulacres sous le forme d’expressions isolées et de manifestations culturelles stéréotypées. La seconde, à l’inverse, s’interroge sur la richesse et le potentiel qu’une pluralité de langues et de cultures représente aussi bien au niveau des sociétés que des individus.
Nous ferons appel à la notion de plurilinguisme telle qu’elle a été proposée par Daniel Coste, Danièle Moore et Geneviève Zarate et incorporée dans le Cadre européen de référence pour les langues (CECR) et à la réflexion qui l’accompagne pour expliquer dans quelle mesure la diversité linguistique et culturelle peut être vue comme un catalyseur de créativité. La créativité étant une propriété émergeante d’un système complexe (Sawyer « The emergence of creativity » ; Goldstein ; Juignet ; Piccardo « Créativité et complexité : quels modèles, quelles conditions, quels enjeux ? »), son étude nous permet de concevoir comment l’interaction d’un grand nombre d’éléments entre eux et avec l’environnement peut créer des opportunités pour que de nouvelles connexions et de nouvelles solutions émergent.
Dans cette contribution, nous analyserons dans quelle mesure la diversité linguistique et culturelle, et notamment la notion de plurilinguisme et de pluriculturalisme (Coste, Moore et Zarate ; CECR), favorisent l’émergence des processus créatifs.
Dans la conclusion, on tentera de dresser un bilan sans angélisme des avantages et des obstacles liés à la mise en acte d’une vision qui prône la prise en compte, voire la valorisation, de la diversité.
L'Énonciation culturelle chez Panaït Istrati et Patrick Chamoiseau : traduction ou trahison ?
Authors: Ionescu Mariana 
Published: August 2017

S’inspirant des idées avancées par Homi Bhabha au sujet de la difficulté de représenter une tradition culturelle dans une
autre langue, cet article aborde la question de la traductibilité d’un dit profondément ancré dans une culture essentiellement
orale. Chez Panaït Istrati, écrivain français d’origine roumaine, aussi bien que chez le Martiniquais Patrick Chamoiseau,
récipiendaire du prix Goncourt, la mise en écrit des paroles d’un conteur est-elle donc un acte de traduction ou une trahison
de la diction originelle? Dans les deux cas, on constatera que l’écriture tisse un espace linguistique hybride portant les
traces de l’oral qui l’in-forme.
LA PHOTOGRAPHIE CHEZ BRETON : UNE ILLUSTRATION DU HASARD OBJECTIF
Authors: Bastien Sophie 
Published: August 2017

Cet article se penche sur la composante photographique dans les « grandes proses » d’André Breton : Nadja, qui en
inaugure l’usage, Les Vases communicants et L’Amour fou. Il examine les rapports insolites et déroutants entre le
matériau textuel et le donné visuel, pour montrer que celui-ci concourt autant que celui-là à élaborer la notion de
« hasard objectif », pièce maîtresse qui synthétise la poétique du père du surréalisme, sa conception de l’art et sa
vision du monde. De plus, il analyse quelques spécimens photographiques en particulier et explique en quoi ils
contribuent à illustrer cette notion.
Le Chien de faïence
Authors: Schultze Marie-Laure 
Published: August 2017

Marie-Laure Schultze est enseignante-chercheure depuis une vingtaine d'années. Elle a travaillé en Angleterre, au Canada et surtout en France, où elle est actuellement en poste à Aix-Marseille Université. Elle y a ouvert avec une collègue des ateliers (exceptionnellement rares dans les universités françaises) de traduction créatrice et
d’écriture plurilingue ; ces ateliers sont destinés à leurs étudiants apprenant l’anglais et consolidant le français. En parallèle, et dans les interstices laissés par sa recherche sur la place de l’écriture créatrice dans l’apprentissage des langues et sa famille (un compagnon et trois enfants constituent le noyau de la drupe), elle écrit et publie bon an mal an cahin caha ses textes (de la fiction courte, du théâtre, deux romans en chantier, des histoires pour enfants...) sur son blog
http://carnetdetextes.wordpress.com/
Similarity and differences in morphology and mechanisms of the &lt;i&gt;fo&lt;/i&gt;F2 and TEC disturbances during the geomagnetic storms on 26–30 September 2011
Authors: Klimenko Maxim V. , Klimenko Vladimir V. , Zakharenkova Irina E. , Ratovsky Konstantin G. , Korenkova Nina A. , Yasyukevich Yury V. , Mylnikova Anna A. , Cherniak Iurii V. 
Published: August 2017

Abstract. This study presents an analysis of the ground-based observations and model simulations of ionospheric electron density disturbances at three longitudinal sectors (eastern European, Siberian and American) during geomagnetic storms that occurred on 26–30 September 2011. We use the Global Self-consistent Model of the Thermosphere, Ionosphere and Protonosphere (GSM TIP) to reveal the main mechanisms influencing the storm-time behavior of the total electron content (TEC) and the ionospheric F2 peak critical frequency (foF2) during different phases of geomagnetic storms. During the storm's main phase the long-lasting positive disturbances in TEC and foF2 at sunlit mid-latitudes are mainly explained by the storm-time equatorward neutral wind. The effects of eastward electric field can only explain the positive ionospheric storm in the first few hours of the initial storm phase. During the main phase the ionosphere was more changeable than the plasmasphere. The positive disturbances in the electron content at the plasmaspheric heights (800–20 000 km) at high latitudes can appear simultaneously with the negative disturbances in TEC and foF2. The daytime positive disturbances in foF2 and TEC occurred at middle and low latitudes and at the Equator due to n(O) ∕ n(N2) enhancement during later stage of the main phase and during the recovery phase of the geomagnetic storm. The plasma tube diffusional depletion and negative disturbances in electron and neutral temperature were the main formation mechanisms of the simultaneous formation of the positive disturbances in foF2 and negative disturbances in TEC at low latitudes during the storm's recovery phase.
Cholecystopexy and Pericardial Pseudocyst Removal in a Dog with a Congenital Peritoneopericardial Diaphragmatic Hernia
Authors: Cabon Quentin , Carmel Eric Norman , Cabassu Julien 
Published: August 2017

ABSTRACTA 4 mo old spayed female golden retriever was presented with a peritoneopericardial diaphragmatic hernia (PPDH) that was diagnosed during neutering. Echocardiography revealed a fluid-filled structure and parts of the liver in the pericardial cavity. Computed tomography confirmed the existence of the PPDH and the herniation of the right medial liver lobe and the gallbladder. Cystic masses were observed in the pericardial and the peritoneal cavities, possibly communicating through the PPDH. A median laparotomy revealed a single lobulated cystic lesion extending into both the pericardial and peritoneal cavities through the PPDH. Because of the nonviable aspect of some parts of the liver parenchyma, the gallbladder was dissected from the fossa, and the central division of the liver was resected. A cholecystopexy was performed on the diaphragm to limit gallbladder mobility. The PPDH was closed in the standard fashion. Histopathology of the cystic structure was compatible with a pericardial pseudocyst. Two months postoperatively, the dog was healthy, and the results of blood biochemistry and abdominal ultrasonography were normal. A pericardial pseudocyst can be associated with a PPDH in young dogs. Moreover, cholecystopexy appears to be a safe and effective method of limiting gallbladder mobility after resection of the central hepatic division.
Clinical Response and Side Effects Associated with Testosterone Cypionate for Urinary Incontinence in Male Dogs
Authors: Palerme Jean-Sébastien , Mazepa Allison , Hutchins Rae G. , Ziglioli Vincent , Vaden Shelly L. 
Published: August 2017

ABSTRACT
Urethral sphincter mechanism incompetence (USMI) is reported much more seldom in male dogs than in female dogs. The few existing reports evaluating the efficacy of medical therapy in controlling USMI in males have demonstrated limited success. In this case series, we report the effect of testosterone cypionate, given at a median dose of 1.5 mg/kg intramuscularly every 4 wk, in eight male dogs with USMI. Response was evaluated through the review of medical records and telephone interviews with the clients. Based on owners’ assessments, a good to excellent response was reported in three of eight dogs (38%), a slight response was reported in one of eight dogs (12%), and a poor response was reported in four of eight dogs (50%). Adverse effects were not reported, and benefit was judged sufficient to continue therapy in two cases. The results reported in this case series suggest that testosterone cypionate might be an effective and safe treatment option for male dogs with USMI.