bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Three-dimensional numerical simulation of total warpage deformation for short-glass-fiber-reinforced polypropylene composite injection-molded parts using coupled FEM
Authors: Jiang Qing-song , Liu He-sheng , Xiao Qing-wu , Chou Shih-feng , Xiong Ai-hua , Nie Hua-rong 
Published: October 2017

Abstract
Based on the effects of natural cooling on the warpage of the injection-molded parts, a concept of total warpage deformation was proposed. A three-dimensional numerical model of total warpage for the injection-molded parts of short-glass-fiber-reinforced polypropylene (PP) composites was established using coupled finite element method (FEM). The total warpage deformation is composed of two parts: stress-induced deformation during injection molding and thermally induced shrinkage deformation after ejection. The residual stress, temperature, and anisotropic thermal and mechanical properties formed in injection molding were subsequently transferred into the thermal stress analysis package as initial conditions. On account of the difference between the fluid and structural mesh, the tetrahedral and hexahedral mesh types were used in injection molding simulation and thermal stress analysis, respectively. The comparison between the simulation and experimental results showed that the simulated warpage deformation agreed well with the experimental measurements quantitatively and qualitatively, suggesting the validation of the proposed numerical model.
Pengembangan Agro-Industri Perdesaan dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP)
Authors: Pasaribu Sahat 
Published: October 2017

<p><strong>English</strong><br />Agro-industry development in rural areas could be implemented using an OVOP approach. As a people movement, this agro-industry needs active participation of all related institutions. The inter-related elements under the agribusiness system on this approach requests willingness of all related parties, from the upstream to the downstream of agricultural system cycle. The working steps for its application cover the selection of local specific product, identification of product strengths and associated constraints for development for higher quality and for global market, application of product development (processing and marketing) for added value and income improvement, and implementation of evaluation for better future product and business performances. The OVOP approach could be applied in rural areas of Indonesia if all stakeholders along with their respective institutions are in favor of the rural people’s interest.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Salah satu alternatif pengembangan agro-industri di perdesaan dapat dilakukan dengan pendekatan OVOP. Sebagai suatu gerakan masyarakat, pendekatan agro-industri ini membutuhkan partisipasi semua lembaga terkait. Hubungan yang saling mengkait antar elemen dalam sistem agribisnis pada pendekatan ini mengharapkan kesediaan semua pihak, dari hulu ke hilir dalam siklus sistem pertanian. Langkah-langkah operasional untuk pelaksanaannya mencakup pemilihan produk unggulan spesifik lokal, mengidentifikasi potensi dan kendala yang dihadapi jika akan mengembangkan produk tersebut hingga mampu meningkatkan kualitas dan menembus pasar global, melaksanakan kegiatan pengembangan (pengolahan dan pemasaran) untuk memperoleh nilai tambah dan meningkatkan pendapatan, dan melaksanakan evaluasi untuk meningkatkan kekuatan produk dan kinerja usaha. Pendekatan OVOP ini dapat dilaksanakan di Indonesia jika semua pemangku kepentingan bersama instansi masing-masing berpihak pada kepentingan masyarakat perdesaan.</p>
Prospek Pengembangan Sorgum di Jawa Barat Mendukung Diversifikasi Pangan
Authors: Irawan Bambang , Sutrisna Nana 
Published: October 2017

<p><strong>English</strong><br />One of issues in Indonesia related with food security is reliance on imported foods, especially wheat and rice. To cope with this issue, development of local food crops substitute to both foods is essential particularly those adapted to dry land characterized by barrenness, high erosion risk, and limited water supply. Sorghum is one of local food crops to these drought characteristics. Use of sorghum as flour for producing processed foods (noodles, breads, cakes, etc.) can substitute up to 15 to 50 percent of wheat flour. Other industrial products, as well as bio-ethanol, can also be produced using sorghum. Sorghum crop waste is contains high nutrients appropriate for animal feed. To encourage sorghum cultivation in the dry land it is necessary to apply an integrated agribusiness, namely sorghum plant, flour processing, bio ethanol processing, and cattle farming, conducted in a large scale. Development of sorghum processing industries is essential in expanding sorghum market as well as its economic value. In the same time cattle farming is essential to maintain dry land fertility. As an initial stage, this integrated business should be conducted by BUMN (government own companies) facilitated by subsidized investment credit.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan ketahanan pangan adalah ketergantungan terhadap bahan pangan impor terutama beras dan gandum. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dikembangkan bahan pangan lokal lain yang dapat mensubstitusi kedua bahan pangan tersebut dan dapat dikembangkan pada lahan kering yang umumnya memiliki kesuburan rendah, peka terhadap erosi dan ketersediaan air terbatas. Sorgum merupakan tanaman pangan lokal yang dapat dikembangkan pada lahan kering dan penggunaan tepung sorgum untuk pembuatan berbagai produk makanan olahan (mie, roti, kue, dst) dapat mensubstitusi 15%-50 persen tepung gandum. Berbagai produk industri lainnya dan bioetanol juga dapat dibuat dari sorgum sementara limbah tanaman sorgum bernilai gizi tinggi untuk bahan pakan ternak. Untuk mendorong pengembangan tanaman sorgum di lahan kering perlu diterapkan sistem usaha yang terintegrasi : tanaman sorgum - pengolahan tepung sorgum – pengolahan bioetanol - ternak sapi dalam skala luas. Pengembangan industri pengolahan sorgum diperlukan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan memperluas pasar sorgum sedangkan pengembangan ternak sapi diperlukan untuk mempertahankan kesuburan lahan kering. Sebagai inisiasi, pengembangan usaha yang terintegrasi tersebut perlu dilaksanakan oleh BUMN yang difasilitasi dengan subsidi kredit investasi.</p>
Pengembangan Perbenihan Sapi Potong dan Perannya dalam Pencapaian Swasembada Daging Sapi
Authors: Sayaka Bambang 
Published: October 2017

<p><strong>English</strong><br />The Beef Self-Sufficiency Program (PSDS) to be realized in 2014 is one of the main agricultural development targets for the period of 2010-2014. Some regulations are launched to support this program. Many provincial governments create program to encourage domestic cattle population. Artificial insemination (AI) is still a dominant method besides natural reproduction through the village breeding centers (VBC). Supply of quality frozen cement at sufficient quantity and affordable price, expanding number of inseminators, improving VBC, profitable domestic cows’ price, feed supply, and grazing land intensification are prerequisites for beef self-sufficiency achievement.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yang dicanangkan untuk dicapai pada tahun 2014 merupakan bagian dari sasaran utama pembangunan pertanian periode 2010-2014. Berbagai peraturan telah diluncurkan untuk mendukung PSDS. Demikian juga berbagai program di daerah dibuat untuk meningkatkan populasi sapi potong demi keberhasilan PSDS. Peningkatan populasi sapi melalui upaya perbenihan, khususnya inseminasi buatan (IB), masih merupakan pilihan utama disamping pembibitan rakyat dengan cara alami (VBC). Permintaan IB yang tinggi perlu diimbangi dengan penyediaan semen beku dalam jumlah dan mutu yang memadai serta harga yang terjangkau. Disamping itu perlu penambahan jumlah inseminator, perbaikan VBC, peningkatan harga jual sapi dalam negeri, kecukupan pakan, serta instensifikasi lahan penggembalaan merupakan prasyarat keberhasilan PSDS.</p>
Kinerja dan Prospek Pengembangan Bahan Bakar Nabati di Indonesia
Authors: Maulana Muhamad , Azis Miftahul 
Published: October 2017

<p><strong>English</strong><br />Development of bio-fuel energy in Indonesia deals with serious challenges. This study aims to analyze performance and development prospects of bio-fuel energy based on production performance, agribusiness, and financial feasibility of industries using coconut palm, jatropha, cassava and sugarcane as raw materials for producing of bio-fuel. It is found that bio-fuel production is influenced by land area size. All crops are feasible to develop, except jatropha than has lower bio-fuel content below the standard. Financial feasibility study shows that biodiesel and bio-ethanol industries reasonable to develop. The policy suggested is land conversion control, expanding planting areas by utilizing marginal land, price incentive and agribusiness improvement, research and development, farmers’ access to capital, farmers’ partnerships with businessmen, restructuring the bio-diesel processing, and standardization.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Pengembangan energi berbahan baku nabati menghadapi tantangan yang sangat berat. Tujuan penelitian adalah menganalisis kinerja dan prospek pengembangan bahan bakar nabati dengan melihat aspek kinerja produksi, usaha tani, kelayakan finansial industri yang berbahan baku tanaman kelapa sawit, jarak pagar, ubikayu dan tebu. Hasil penelitian menunjukan kinerja produksi tanaman penghasil biofuel masih ditentukan oleh kontribusi luas tanam. Analisis usahatani masing-masing komoditi menunjukan layak untuk dikembangkan, kecuali jarak pagar karena ada kendala pada hasil rendeman CJO yang masih dibawah standar. Studi kelayakan finansial menunjukkan bahwa industri biodiesel dan bioetanol layak untuk dikembangkan. Implikasi kebijakan yang disarankan adalah pengendalian konversi lahan, pembukaan lahan baru dengan memanfaatkan lahan kritis, insentif harga dan perbaikan usahatani, penelitian dan pengembangan, pembukaan akses petani pada modal, teknologi dan input produksi, pengembangan kemitraan antara petani dengan pengusaha, rehabilitasi dan restrukturisasi industri pengolahan bahan baku biofuel dan penerapan standar pengolahan yang baik.</p>
Strategi Peningkatan Kapasitas Adaptasi Petani Tanaman Pangan Menghadapi Perubahan Iklim
Authors: Sumaryanto NFN 
Published: October 2017

<p><strong>English</strong><br />Climate change is going on and its negative impacts include bio-physical and socio-economic aspects. This is one of most serious threats to food security. To over the impacts, food-crop farmers’ adaptation needs enhancement. This paper aims to improve knowledge on critical points in formulating effective strategy and policy for enhancing food-crop farmers’ adaptation on climate change. The key success to adaptation is participation of farmers and other stakeholders. Therefore, farmers’ adaptation-capacity enhancement strategy is a synergy between farmers’ autonomous adaptation and government’s planned adaptation.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Perubahan iklim telah terjadi. Dampak negatifnya mencakup aspek biofisik maupun sosial ekonomi dan merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap keberlanjutan ketahanan pangan. Untuk mengatasinya, kapasitas adaptasi petani produsen pangan harus ditingkatkan. Tinjauan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai simpul-simpul kritis dalam perumusan strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kapasitas adaptasi petani tanaman pangan terhadap perubahan iklim. Kunci sukses adaptasi adalah partisipasi petani maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu strategi peningkatan kapasitas adaptasi petani membutuhkan sinergi antara kapasitas adaptasi yang secara mandiri telah berkembang pada komunitas petani (autonomus adaptation) dengan adaptasi terencana (planned adaptation) yang dikembangkan pemerintah.</p>
Kebijakan Penyediaan Teknologi Pascapanen Kopi dan Masalah Pengembangannya
Authors: Mayrowani Henny 
Published: October 2017

<p><strong>English</strong><br />Post-harvest technology plays an important role in increasing value added of agricultural commodities. Postharvest technology makes farming more efficient and increase production through yield loss reduction and improved product quality. Coffee production rapidly develops and it needs support of technology and post-harvest facilities suitable to the farmers that they are able to produce the highest quality coffee beans such as required by Indonesian National Standard (SNI). It will also make the small farmers get profitable farm-gate price. The Indonesian Coffee and Cacao Research Institute and the Research Institute for Agricultural Mechanization provide the technology from upstream to downstream activities used as the Standard Operating Procedure (SOP) starting from harvesting, sorting, processing, storage, and processing. Some problems found in coffee post-harvest activities are farmers’ empowerment, technology availability, farmers’ capital, and price incentive. Technology dissemination is crucial as well as affordable prices of post-harvest machineries to the farmers and partnership between farmers, processors, and exporters. </p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Teknologi pascapanen mempunyai peranan penting dalam peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui proses pengolahan hasil pertanian. Penerapan teknologi pascapanen secara baik membuat usahatani menjadi lebih efisien dari sisi mikro dan dapat merupakan peluang peningkatan produksi dengan mengurangi tingkat kehilangan hasil pada saat panen maupun rendahnya mutu hasil. Perkembangan produksi kopi yang cukup pesat saat ini perlu di dukung dengan kesiapan teknologi dan sarana pascapanen yang cocok untuk kondisi petani agar mereka mampu menghasilkan biji kopi dengan mutu seperti yang dipersyaratkan oleh Standard Nasional Indonesia (SNI), dan dipasarkan pada tingkat harga yang lebih menguntungkan. Dalam hal penyediaan teknologi pascapanen, Pusat Penelitian Koka Indonesia dan BBP Mektan sudah mampu menyediakan teknologi tersebut dari kegiatan hulu sampai kegiatan hilir dan digunakan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP), dimulai dari cara panen, sortasi, pengolahan, penyimpanan dan penciptaan atau perekayasaan alat-alat dan mesin pascapanen kopi. Namun masih terdapat berbagai masalah dalam pengembangannya antara lain adalah kelembagaan terutama untuk pemberdayaan kelompok tani dalam pengembangan teknologi pascapanen, “ketidaktahuan” petani tentang teknologi yang telah tersedia dan ketersediaan modal petani, relatif mahalnya peralatan tersebut, tidak adanya insentif harga bagi produk yang mendapat penanganan pascapanen. Karena itu, diseminasi teknologi, upaya pengembangan alat dan mesin pascapanen yang terjangkau harganya oleh petani serta kemitraan antara petani sebagai produsen dengan pengolah (prosesor) dan pedagang (eksportir) untuk memperoleh jaminan pasar, perlu dikembangkan.</p>
Nilai Tukar Petani : Konsep, Pengukuran dan Relevansinya sebagai Indikator Kesejahteraan Petani
Authors: Rachmat Muchjidin 
Published: October 2017

<p><strong>English</strong><br />The purpose of development is improving welfare of the community such that in every stage of development the welfare of society is always prioritized. Indonesia as an agrarian country with a large population and the dominant proportion of rural farm households prioritizes farmers’ welfare as a strategic issue. One of the farmers’ welfare survey tools is Farmers’ Terms of Trade (FTT). FTT is the ratio of prices received by farmers to the price paid by farmers. This concept simply reflects the purchasing power of farmers’ income. However, the concept based on the computation of FTT fixed quantity (Laspeyres index) does not fully describe the indicator of the farmers’ welfare. The increase in product prices received by farmers is equal to an increase in farmers' income. The increase in prices received by farmers indicates the scarcity of agricultural production supply. FTT measurement also does not accommodate productivity growth, technological progress and development improvement. Thus, improvement for computing FTT is necessary by incorporating elements of quantity so that FTT value is income to expenditure ratio. The simplest way is computing the Agricultural Production and the Household Consumption indices for FTT. Another improvement is to refine the scope of agricultural farmers defined in the FTT computation.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam setiap tahapan pembangunan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama. Sebagai Negara agraris dengan jumlah penduduk besar dan proporsi rumah tangga yang bekerja di pertanian dominan, maka perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Konsep ini secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani. Namun konsep penghitungan NTP yang didasarkan kepada kuantitas yang tetap (indeks Laspeyres) belum sepenuhnya merupakan indikator kesejahteraan petani. Kenaikan harga produk yang diterima petani tidak identik dengan peningkatan pendapatan petani. Kenaikan harga yang diterima petani justru mengindikasikan kelangkaan suplai/produksi pertanian. Konsep pengukuran NTP juga tidak mengakomodasikan perkembangan produktivitas, kemajuan teknologi dan pembangunan. Dalam kaitan sebagai indikator kesejahteraan petani, penyempurnaan penghitungan NTP perlu dilakukan melalui pendekatan nilai yaitu dengan memasukkan unsur kuantitas sehingga NTP merupakan rasio antara nilai pendapatan terhadap nilai pengeluaran. Cara paling sederhana adalah dihitungnya Indeks Produksi Pertanian dan Indeks Konsumsi Rumah tangga petani dalam penghitungan NTP. Penyempurnaan lain adalah menyempurnakan cakupan petani sesuai definisi pertanian dalam perhitungan NTP.</p>
Implementasi Sosialisasi Insentif Ekonomi dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
Authors: Zakaria Amar Kadar , Rachman Benny 
Published: October 2017

<p><strong>English</strong><br />To maintain the existence and capacity of agricultural production, the Government Regulation No. 1/2011 (PP No.1/2011) was issued to regulate the Establishment and Conversion of Sustainable Food-Crop Agricultural Land. This regulation is a mandate of the Law No. 41/2009 (UU No. 41/2009) on sustainable food-crop agricultural land protection (PLP2B). Implementation of PLP2B need support of regional plan (RTRW), economic incentive, and institutional aspect. PLP2B implementation depends on support and participation of farmers such as consolidated land especially on irrigated lowland areas. The study aims: (i) to review the policy and implementation of PLP2B and the influencing factors; (2) to review economic incentive instrument; and (3) to review institutional aspect. This Act implementation is not well disseminated at regency’s level. Farmers’ response to this Act is good enough.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Dalam upaya menjaga eksistensi dan kapasitas produksi pertanian, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. PP tersebut, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Untuk menunjang implementasi PLP2B perlu dukungan konkrit yang dalam operasionalnya berupa penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), insentif ekonomi dan aspek kelembagaan. Implementasi PLP2B sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi masyarakat petani dan dalam pelaksanaan PLP2B konsolidasi lahan/usaha perlu diarahkan ke wilayah lahan sawah irigasi. Berdasarkan hal tersebut, telaahan ini bertujuan untuk: (1) membahas kebijakan dan implementasi Undang Undang PLP2B serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; (2) mengkaji instrumen insentif ekonomi yang dibutuhkan dalam PLP2B; dan (3) mengkaji kelembagaan yang kondusif. Pelaksanaan program PLP2B belum sepenuhnya tersosialisasikan di tingkat kabupaten. Respon petani terhadap program PLP2B sangat baik.</p>
Pendekatan dan Implementasi Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Pertanian
Authors: Setiyanto Adi 
Published: October 2017

<p><strong>English</strong><br />This paper aims to discuss the concept of regional development approach and implementation of agricultural priority commodities. This zone development is an integral part of the other development zones. It requires the implementing organizations as well as gradual, integrated, systematic, well managed development. Resource allocation and active participation of all stakeholders are highly required. There are some stages should be first carried out. Each stage has its own characteristic and depends on its linkage with other agricultural zones, existing agribusiness sub system, human resource, and technology application. Priority commodity zone development is a long-term, future-oriented, sustainable activity. It is impossible to develop this zone in the short term.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Tulisan ini bertujuan untuk membahas konsep pendekatan dan implementasi pengembangan kawasan komoditas unggulan pertanian. Pengembangan kawasan komoditas unggulan perlu dipadukan dengan kawasan lain dan implementasi pengembangannya membutuhkan organisasi pelaksana dan penataan tahapan pengembangan dalam manajemen pelaksanaannya. Pengembangan kawasan komoditas unggulan harus dilaksanakan secara utuh, sistematis, terpadu, terkoordinasi dan terkelola dengan baik. Pengembangan kawasan sangat memerlukan mobilisasi sumberdaya secara besar-besaran, terfokus dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga daerah pada unit terkecil pemerintahan atau desa. Ada tahapan tertentu yang harus dilalui dan dilakukan dalam pengembangan kawasan komoditas unggulan. Pada masing-masing tahapan berbeda-beda tergantung pada tingkat keterkaitan antar kawasan pertanian, kekuatan sub sistem agribisnis yang ada, maupun kualitas sumberdaya manusia dan aplikasi teknologi yang telah dilakukan. Pengembangan kawasan merupakan visi ke depan, dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Kawasan komoditas unggulan tidak dapat ditetapkan, dibentuk, dibangun dan diselesasikan dalam jangka pendek.</p>