bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
REGULATING PRIVATE SECURITY COMPANIES (PSCs) AND PRIVATE MILITARY COMPANIES (PMCs) UNDER THE LAW OF TIMOR­LESTE
Authors: Soares Salvador , Price David 
Published: December 2016

Use of Private Security Companies (PSCs) and Private Military Companies (PMCs) in conflict and post-conflict countries has been the subject of ongoing critical discussion among scholars and media for many years. This paper assesses the legal status and responsibilities of PSCs and PMCs, and their operation in Timor-Leste where they are not properly regulated. It examines key legal issues, such as their definition and roles, scope and limits of operations, approved and prohibited activities, accountability, and monitoring. The paper also examines the impact of PSCs and PMCs on Timor-Leste law and society and offers astatutory framework for their management and regulation. Implementasi Private Security Companies (PSCs) dan Private Military Companies (PMCs) dalam negara yang sedang berkonflik dan pasca berkonflik telah menjadi subjek pembahasan penting diantara akademisi dan media massa selama bertahun-tahun. Penulisan ini akan menilai status hukum dan kewajiban PSCs dan PMCs, dan pelaksanaan kerja kedua lembaga tersebut di Timor-Leste dimana belum ada pengaturan yang mumpuni. Penulisan ini menganalisa isu-isu krusial mengenai beberapa pengaturan, seperti definisi dan peran, batasan dan ruang lingkup kerja, aktivitas yang diperbolehkan dan yang dilarang, akuntabilitas, serta pengawasan. Penulisan ini juga menganalisa implikasi dari PSCs dan PMCs di tatanan hukum dan masyarakat Timor-Leste, serta menawarkan sebuah kerangka undang-undang untuk manajerial dan pengaturan kedua lembaga tersebut.
THE APPLICATION OF SIMPLICITY CONCEPT OF TAXATION ON FINAL INCOME TAX REGIME IN INDONESIA
Authors: Nugroho Adrianto Dwi 
Published: December 2016

The Final Withholding Tax (hereinafter, FWHT) requires certain taxable income to be taxed in accordance with special rules that differ from the calculation of income taxes in general, and thus, disregarding the payer’s ability to pay. One concept upheld in justifying FWHT is simplicity. However, the concept has not been defined clearly in FWHT regime in Indonesia. The study shows that conceptually, there are two definitions of simplicity in understanding its manifestation in FWHT regime in Indonesia. However, these definitions have deviated from the Pay As You Earn (PAYE) concept, which provides basis for any withholding system in taxation. Pajak Penghasilan (selanjutnya, PPh) Final menghendaki objek PPh tertentu dipungut pajaknya berdasarkan penghitungan yang berbeda dengan penghitungan PPh umum, sehingga tidak dihitung menurut kemampuan membayar dari Wajib Pajak tersebut. Salah satu konsep yang dapat menjustifikasi penyimpangan tersebut adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Namun demikian, konsep ini tidak memiliki pemaknaan yang jelas dalam pemungutan PPh Final di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual terdapat beberapa pemaknaan konsep kesederhanaan yang dapat digunakan dalam memahami rezim PPh Final di Indonesia. Namun demikian, makna konsep kesederhanaan ini menyimpang dari konsep Pay As You Earn, yang mendasari rezim PPh Pemotongan, termasuk yang bersifat final.
PREVENTING CAPITAL MARKET VIOLATIONS AND CRIMES IN THE CONTEXT OF THE SELF­REGULATORY ORGANIZATION FUNCTION
Authors: Sulistyowati Mrs. , Paripurna Mr. 
Published: December 2016

This study examines the preventive measures that can be taken by the Indonesian Stock Exchange (IDX) in their capacity as an SRO in response to capital market infractions. The main role of IDX is as a provider of facilities and infrastructure in capital market activities. Nonetheless, as a self- regulatory organization (SRO) IDX has additional role as regulator of the capital markets with limited authority. This study found that IDX was quite consistent in upholding the legislation in the field of capital markets. However, compliance level of the exchange members is still quite low. Penelitian ini meneliti langkah-langkah pencegahan pelanggaran dan kejahatan pasar modal yang dapat diambil oleh BEI dalam kapasitasnya sebagai SRO. Peran utama BEI adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana dalam kegiatan kepasarmodalan. Meskipun demikian, sebagai self-regulatory organization(SRO) BEI mempunyai peran tambahan sebagai regulator pasar modal dengan kewenangan terbatas dalam menetapkan peraturan. Penelitian ini menemukan bahwa BEI telah cukup konsisten dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Akan tetapi tingkat kepatuhan anggota bursa dapat dikatakan masih cukup rendah.
PRINSIP GOOD FAITH(ITIKAD BAIK) DALAM HUKUM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL
Authors: Cindawati Mrs. 
Published: December 2016

The law of international business contracts is the law of national contract with additional of foreign substances, this principle relevant for the law of international business contracts. Writer has an interest in the issue what principle good faith in the international business contract law. Principle good faith is honesty in behavior or honesty in trade transaction, which include honesty in fact and honour towards proper trade standards, and honesty in trade transaction. Relations require good faith when contract signatory, but also not yet to close the contracts. Hukum Kontrak Internasional adalah hukum kontrak nasional yang ada unsur asingnya, prinsip ini relevan bagi Hukum Kontrak Internasional. Penulis tertarik untuk mengkaji dengan permasalahan: apa prinsip good faith(itikad baik) dalam hukum kontrak internasional? Prinsip good faith(itikad baik) tidak lain adalah “kejujuran” dalam perilaku atau kejujuran dalam bertransaksi dagang, termasuk di dalamnya adalah kejujuran dalam fakta dan penghormatan terhadap standar-standar dagang yang wajar dan transaksi dagang yang jujur. Hubungan mensyaratkan kewajiban itikad baik bukan saja ketika kontrak ditandatangani, tetapi juga sebelum kontrak ditutup.
PENATAAN LEMBAGA NEGARA MANDIRI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA
Authors: Mawarini Sukmariningsih Retno 
Published: December 2016

This purpose of this article is to harmonize and to synchronize regulations of independent state agencies in order to avoid from the overlapping within those agencies so that they persistently can exercise their function, and further to analyze them normatively as ad-hoc commissions under the effective regulations or otherwise. The rearrangement is purported to reconstruct the regulations of independent state agencies and it must begin from the constitution so that we internally can simplify to supervise and to minimize abuse of power carried on by the independent state agencies in order to answer people’s serious challenge. Tulisan ini mempunyai tujuan agar ada harmonisasi regulasi lembaga negara mandiri supaya sesama lembaga negara mandiri tidak overlappingdalam menjalankan fungsinya dan lebih jauh lagi untuk mengkaji secara normatif lembaga negara mandiri seperti komisi-komisi yang dibentuk secara ad-hocdalam peraturan perundang-undangan jauh lebih efektif atau justru sebaliknya. Penataan regulasi ini bermaksud untuk penataan regulasi kelembagaan negara khususnya lembaga negara mandiri yang diawali dari konstitusi, sehingga akan memudahkan pengawasan secara internal dan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan lembaga negara mandiri yang pembentukannya mestinya untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat.
THE IMPORTANT OF MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION BETWEEN INDONESIA AND OTHER FOREIGN STATES
Authors: Gustina Amelya 
Published: December 2016

The advancement of globalization, cause the high rate of migration people from one nation to another nations. They come for many activities that might cause problems for them in the destination countries that make them arrested or detention. Realizing this condition many country establish consular relation by ratified VCCR 1963. In spite of it, there are still many cases not related to that cconvention. The method used is the juridical-normative with qualitative-descriptive approach. The result of paper reveals that the importance of Mandatory Consular Notification (MCN) is to optimalize the protection of Indonesia citizens in abroad. Kemajuan globalisasi, menyebabkan tingginya tingkat migrasi orang dari satu negara ke negara lain. Mereka datang untuk berbagai aktivitas yang mungkin menyebabkan masalah di negara tujuan yang membuat mereka ditangkap atau ditahan. Menyadari kondisi ini banyak negara membangun hubungan konsuler dengan meratifikasi Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963. Terlepas dari itu, masih banyak kasus warga tidak terkait dengan konvensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari tulisan ini mengungkapkan bahwa pentingnya Persetujuan Notifikasi Konsuler (Mandatory Consular Notification/MCN) untuk mengoptimal perlindungan terhadap warga negara kita di luar negeri.
REORIENTATION TOWARDS THE NATURE OF JURISPRUDENCE IN LEGAL RESEARCH
Authors: Hardianto Danang 
Published: December 2016

This article is used to distinguish a deepest understanding between normative and empirical legal research. The jurisprudence is characteristically sui generis or ‘be on one’s own’, it contents norms and its scope, namely legal dogmatic, legal theory, and philosophy of law, is used to solve legal issues or problems.Otherwise the empirical science armed with its methodology,especially in connection with the sociology of law and called with the socio-legal research, describes merely the legal phenomena. Therefore, this article chiefly criticize the failing of the sociology of law to solve legal issues or problems for legal practice or legal scholarship. Artikel ini digunakan untuk membedakan sebuah pemahaman yang mendalam diantara penelitian hukum normatif dan empiris. Ilmu hukum bersifat sui generis atau hanya untuk jenisnya sendiri. Ilmu hukum mengandung norma dan ruang lingkupnya, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, digunakan untuk memecahkan isu atau masalah hukum. Sebaliknya ilmu sosial, terkait dengan sosiologi hukum dan disebut dengan penelitian socio-legalhanya menggambarkan gejala-gejala hukum. Oleh karena itu, secara tegas artikel ini mengkritisi kegagalan sosiologi hukum untuk memecahkan isu atau masalah hukum baik untuk kebutuhan praktik maupun akademisi.
PELAKSANAAN ITIKAD BAIK MEMORY OF UNDERSTANDINGDALAM PERJANJIAN JOINT VENTUREPERUSAHAAN MODAL ASING
Authors: Guntoro Heru 
Published: December 2016

This paper examines the perspective of law in implementation good conviction memory of understanding in joint venture agreement and the result from law implementation memory of understanding in join venture agreement in the supreme court decision. This research is a literary research, the legal matters are analyzed qualitatively using normatif and juridical approach. From research can concludes, implementation from good conviction Memory of Understanding in the joint venture agreement are command of regulation with there are measure and explisit sanction to they who break a promise. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum perdata terhadap pelaksanaan itikad baik dan akibat hukum pelaksanaan Memory of Understandingdalam perjanjian joint venturePerusahaan Modal Asing dalam Putusan Mahkamah Agung. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, bahanbahan hukum yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan itikad baik Memory of Understandingdalam perjanjian joint venturePerusahaan Modal Asing merupakan perintah Undang-Undang serta ada tindakan dan sanksi tegas bagi mereka yang telah melakukan wanprestasi (beritikad tidak baik).
THE APPLICATION OF THE BALANCE PRINCIPAL IN THE NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN MARINE AND COASTAL AREAS
Authors: Tjiptabudy Jantje 
Published: December 2016

This research aims to discuss the implementation of balance principle of marine and coastal resources management. The type of this research is a normative research by way of applying the provisions and conceptual approach. The result of the research shows that the government authority is more dominant than protect the interest of adat law society. In the implementation of balance principle with regards to the coastal and natural resources management has not yet fully provided the positive impact for the social welfare. Besides, both parties have different concept of balance principle, so that it is incompatible with the substance and interpretation in its implementation. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan asas keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir. Jenis Penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah lebih dominan dalam pengelolaan sumber daya alam, namun kurang memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat hukum adat. Penerapan prinsip keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah laut dan pesisir belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kedua belah pihak mempunyai konsep yang berbeda tentang prinsip keseimbangan sehingga dalam penerapannya belum sesuai dengan makna atau hakekatnya.
IMPLEMENTATION OF ENERGY LAW OF HYBRID POWER STATION FOR SOCIAL WELFARE
Authors: Widowati Dyah Ayu 
Published: December 2016

This study was aimed to investigate the Implementation of Energy Law of Hybrid Power Station for Social Welfare in Pantai Baru. The problem formulations are the management and utilization of hybrid power station in Pantai Baru and implementation of energy law of hybrid power station for social welfare in the fields of economy and information in Pantai Baru. Based on data analysis it is concluded that the management of hybrid power station in Pantai Baru is performed collaboratively between government and the society. The existence of hybrid power station in pantai baru has positive impacts in economy and information. Penelitian ini meneliti Pelaksanaan Hukum Energi Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid untuk Kesejahteraan Rakyat di Bidang Ekonomi dan Informasi di Pantai Baru. Masalah yang diteliti adalah bentuk pengelolaan dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga hibrid di Pantai Baru dan pelaksanaan hukum energi pembangkit listrik tenaga hibrid untuk kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi dan informasi di Pantai Baru. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembangkit listrik tenaga hibrid yang ada di pantai baru dilakukan secara kolaboratif, antara pemerintah dengan masyarakat. Kehadiran pembangkit listrik tenaga hibrid yang ada di pantai baru telah memberikan dampak positif di bidang ekonomi dan informasi.
PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PERSEROAN TERBATAS
Authors: Santoso Urip 
Published: December 2016

Status of land that can be controlled by the local government is the right of use and the right of management. The right of management can be the object of Agreement on Build, Operate, and Transfer between the local government and the company. Then, the company gets the right of management through the Government Decision which is written up in to a form of Decree of Granting Rights. In the last term of the Agreement on Build, Operate, and Transfer, the land and the building with all support facilities submitted by company to the local government. Status tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah kabupaten/kota adalah hak pakai dan hak pengelolaan. Tanah yang berstatus hak pengelolaan pemerintah kabupaten/kota yang dapat menjadi objek Perjanjian Banguna Guna Serah dengan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas mendapatkan hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan melalui Penetapan Pemerintah dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak. Pada akhir masa Perjanjian Banguna Guna Serah, tanah dan bangunan beserta sarana pendukungnya diserahkan oleh Perseroan Terbatas kepada pemerintah kabupaten/kota.
PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG BUS UMUM
Authors: Nasution Krisnadi 
Published: December 2016

The Fault liability principle can not provide the maximum protection for passengers, meanwhile the passenger accident insurance as a form of carrier liability containing the potential uncertainty of the insurance compensation. The absolute liability principle should be enforce which accompanied by a ceiling system related the passenger accident insurance, and similarly the strict liability principle should be enforce too to fulfil the rights of victims in obtaining compensation for all losses suffered. The government should immediately established an insurance company for the passenger accident and revise Law No. 22 of 2000. Prinsip tanggung jawab pengangkut yang berdasarkan kesalahan, tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi penumpang (korban kecelakaan). Sedangkan keberadaan program asuransi kecelakaan penumpang sebagai wujud tanggung jawab pengangkut mengandung potensi ketidakpastian pembayaran asuransinya. Seharusnya diterapkan absolute liability principleyang disertai dengan sistem plafondterkait dengan program asuransinya, dan strict liability principleuntuk memenuhi hak korban dalam memperoleh ganti kerugian atas seluruh kerugian yang dideritanya. Pemerintah seharusnya segera membentuk perusahaan asuransi untuk kecelakaan penumpang dan merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009.
PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Rifai Eddy 
Published: December 2016

This study examines the perspectives of corporate criminal responsibility as perpetrators of corruption. The research method used normative juridical approach and empirical jurisdiction. The results showed that the regulation of corporate criminal responsibility in criminal corruption has been regulated in the legislation of corruption but are rarely applied in practice. The reluctance of the Public Prosecutor filed a corporate offender to court, because the punishment to be imposed on the corporation only in the form of criminal penalties that have less than the deterrent effect of the death penalty or imprisonment and hardships refutation against the corporation as part elements of the law rather than to prove the guilt of a person accused acquitted result. Penelitian mengkaji tentang perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi tetapi jarang diterapkan dalam praktik. Keengganan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pelaku korporasi ke pengadilan, karena pemidanaan yang akan dikenakan kepada korporasi hanya berupa pidana denda yang kurang mempunyai efek penjera daripada pidana mati atau penjara dan kesulitan pembuktian “kesalahan” korporasi sebagai bagian unsur melawan hukum daripada membuktikan kesalahan orang perorang yang berakibat terdakwa dibebaskan.
THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) FREE TRADE WITHIN FAIR TRADE CHALLENGES
Authors: Kadir M. Ya’kub Aiyub 
Published: December 2016

Free trade and fair trade are considered an ambiguous term with relative meanings of identification. Objectively, free and fair trade does not mean completely free and fair, but it means trade under binding rules obeyed by member countries as a consequence of their commitment after signing and ratification of the WTO agreements. Hence, this paper aims at exploring the issue and does an effort to harmonise between free trade and fair trade within the WTO system. Perdagangan bebas dan perdagangan yang adil adalah dua istilah yang ambigu maknanya. Secara obyektif, perdagangan bebas tidak bermakna bebas dan adil seluruhnya, tetapi bermakna sebuah perdagangan di bawah aturan-aturan mengikat setelah negara anggota menandatangani dan meratifikasi kesepakatan WTO. Tetapi dalam realitas kebanyakan Negara, terutama negara berkembang tidak mampu untuk membuka pasar dan menurunkan tarif secara keseluruhan. Persoalan tidak berimbangnya kekuatan, kurang demokrasi, krisis legitimasi dan dobel standar dalam WTO sistem merupakan sebuah tantangan yang masih berlanjut. Paper ini akan mengkaji persoalan ini dan berupaya mengharmonisasikan antara perdagangan bebas dan adil dalam sistem WTO.
THE POSITION OF INDIRECT EVIDENCE AS VERIFICATION TOOLS IN THE CARTEL CASE
Authors: Antoni Veri 
Published: December 2016

Indirect (circumstantial) evidence, either economic evidence or communication evidence, has been used in cartel cases in many countries such as United States of America, Japan, Australia, Brazil, Malaysia, and others. According to Indonesia criminal procedure law, the position of indirect (circumstantial) evidence is categorized as an indication (clue evidence) whereas according to Indonesia civil procedure law, indirect (circumstantial) evidence is categorized as presumption. Considering the characteristics the antimonopoly law which aims to find material truth, the position of indirect evidence is more properly said to be an indication. Owing to its status as an indication, indirect evidence should be exhibited together with the other direct evidence. Indirect evidenceatau bukti tidak langsung, baik bukti ekonomi atau bukti komunikasi, telah digunakan dalam kasus-kasus kartel di banyak negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Brazil, Malaysia, dan lain-lain. Menurut hukum acara pidana Indonesia, posisi bukti tidak langsung dikategorikan sebagai indikasi (bukti petunjuk), padahal menurut hukum acara perdata Indonesia, bukti tidak langsung dikategorikan sebagai praduga. Mengingat karakteristik hukum anti-monopoli yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, posisi bukti tidak langsung lebih tepat dikatakan indikasi. Karena statusnya sebagai indikasi, bukti tidak langsung harus dipamerkan bersama dengan bukti langsung lainnya.
THE THEORIZATION OF INSTITUTIONS OF JUDICIAL REVIEW OF THE CONSTITUTIONALITY OF LAWS
Authors: Kurnia Titon Slamet 
Published: December 2016

This article argues for judicial review of the constitutionality of legislation or laws. This article opines that the judiciary is more favourable in discharging the function as the guardian of the constitution than other government bodies. According to Marbury v. Madison, the judiciary enjoys the jurisdiction of judicial review to declare the unconstitutionality of legislation or laws because “it is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is”. Artikel ini membahas tentang pengujian yudisial konstitusionalitas undang-undang. Dalam artikel ini penulis berpendapat bahwa badan yudisial merupakan kandidat utama sebagai penjaga konstitusi ketimbang badan-badan pemerintahan yang lain. Pendapat ini didasarkan pada kasus Marbury v. Madison yang meyakini bahwa menentukan makna hukum adalah ranah dan tugas badan yudisial, termasuk dalam melakukan pengujian yudisial untuk menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional.