bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
INVESTMENT ARBITRATION BAGI NEGARA BERKEMBANG DAN TERBELAKANG
Authors: - Sefriani 
Published: April 2017

<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>The main problem statements in this research is what factors cause almost no developing countries and last developing countries win before the investment arbitration. This thesis employs normative method of research with qualitative analysis. The result of this thesis show that BIT is the main factor caused it. The BIT contain vagueness term, arbitrator of investment arbitration do open ended interpretation toward the term, and cause damage to developing countries and last developing countries. The solution for this phenomena is that developing countries as capital importer should be aware, careful and has equal bargaining power in the process of adoption of BIT with developed countries as capital exporter. Equal bargaining power can be achieved if developing countries has independency, have no dependency in any matters such as economic politics,, security and defence, etc</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>investment arbitration, Bilateral investment treaty, dispute resolution</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Masalah utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab kekalahan negara berkembang dan terbelakang di depan forum investment arbitration. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, histori, dan konsep. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIT menjadi factor utama penyebab semuanya itu. BIT berisikan ketentuan-ketentuan yang sangat berpihak pada kepentingan negara eksportir modal. Banyak ketentuan yang multitafsir dan kemudian diinterpretasikan secara sangat luas oleh arbitrator di forum investment arbitration untuk kepentingan negara maju, negara eksportir modal. Solusi untuk mengatasi hak tersebut adalah bahwa negara berkembang harus sadar, cermat dan memiliki posisi tawar yang seimbang dengan negara maju dalam penyusunan BIT. Semua ini dapat diraih apabila negara berkembang memiliki independensi, tidak memiliki ketergantungan pada segala bidang seperti, ekonomi, politik juga pertahanan keamanan pada negara eksportir modal.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Arbitrase investasi, perjanjian bilateral investasi, penyelesaian sengketa</p>
PUTUSAN HAKIM: MENUJU RASIONALITAS HUKUM REFLEKSIF DALAM PENEGAKAN HUKUM
Authors: Respationo HM. Soerya , Hamzah M. Guntur 
Published: April 2017

<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang yang hampa sosial. Penegakan hukum senantiasa berinteraksi dengan dinamika masyarakat (<em>external dynamics</em>) dan dinamika dalam hukum itu sendiri (<em>interna</em><em>l dynamics</em>). Oleh karena itu, putusan hakim hendaknya merefleksikan kedua dinamika itu dengan cara mengkonstatir hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim –baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama—sangat terkait atau korelatif satu sama lain.Pola putusan hakim, termasuk penegakan hukumnya yang berlangsung saat ini masih didominasi tipe rasionalitas hukum formal. Ke depan –dalam rangka <em>“good court governance”</em>—pengembanan hukum praktis hendaknya di arahkan ke tipe rasionalitas refleksif, minimal diupayakan menggeser pola hubungan tersebut dari tipe rasionalitas formal ke rasionalitas substantif dan pada saatnya ke arah tipe rasionalitas hukum refkleksif.</p><p><strong>Key Words: </strong>Putusan Hakim, Rasionalitas Hukum Refleksif, Penegakan Hukum</p><p align="center"><strong>Abstrack</strong></p><p><em>Law enforcement does not work in a social vacuum of space . Law enforcement continues to interact with the dynamics community (external dynamics ) and the dynamics within the law itself ( internal dynamics ). Therefore, the judge’s decision should reflect both the dynamics of the relationship between facts mengkonstatir way , norms , moral , and legal doctrine in consideration of the judge’s decision - either individually , or collectively a very related or the same correlative lain.pola verdict , including the enforcement of the present day is still dominated by the type of formal legal rationality . Forward - in the context of “good governance court “ - developing of practical law should be directed to the type of reflexive rationality , at least attempted to shift the pattern of the relationships of all types of formal rationality and substantive rationality in time towards the type of legal rationality refkleksif .</em></p><p><strong><em>Key Words : </em></strong><em>Judgment , Rationality Reflexive Law , Law Enforcement</em></p><p> </p>
KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP STANDAR PERILAKU ETIS NOTARIS
Authors: - Supriyanta 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>A notary bound norms and values that constitute the parameters behave ethically. Philosophically, there is a size that is not universally applicable in the world of ethical behavior parameters notary. In a more concrete level, and factual measures for ethical behavior is a notary public Notary code of Ethics. In order to realize a notary ethical behavior, integrity and commitment required in the process of enforcement of the code Notary substance through a mechanism that has been agreed. This process must be done continuously so that woke standards of ethical behavior that can guide behavior that is not only derived from the text of the Notary Code, but also from a contextual understanding of the implementation of the Notary code of Ethics. Notary code of Ethics as the only parameter Notary ethical behavior in the sense that the most factual, should always be tailored to the developmental dynamics that occur in the community, so that the values contained in it maintained its existence.</em></p><p><strong><em>Keyword: </em></strong><em>Philosopycal Analysis, Ethical Standards Of Conduct Notary</em></p>
HUBUNGAN KEMANdIRIAN PERAdILAN dENGAN KEYAKINAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PENEGAKAN KEAdILAN
Authors: - Mariyadi 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Judicial independence is not absolute or unlimited freedom, but survival is based by juridical norms, professional codes of ethics, and moral norms. Proof of judicial independence is determined by the role of judges in addressing or resolving the matter of law, the other based on his belief, nor because of the influence of the strength that comes from any party. One of judicial institutions that are able to demonstrate survived constitutional court (MK). MK judges in addressing or resolving legal matters petitioned MK based on the belief, that belief is also not free from obyektifitas tools evaluated evidence the truth.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>c</em><em>onstitutional court, judicial independence, impartiality</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Kemandirian peradilan bukanlah kebebasan absolut atau tanpa batas, tetapi kemandirian yang didasarkan oleh norma yuridis, kode etik profesi, dan norma moral. Bukti kemandirian peradilan ditentukan oleh peran hakim dalam menangani atau menyelesaikan perkara hukum, yang selain berdasar keyakinannya, juga tidak karena adanya pengaruh dari kekuatan yang berasal dari pihak manapun. Salah satu Institusi peradilan yang mampu menunjukkan kemandiriannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim-hakim MK dalam menangani atau menyelesaikan perkara hukum yang dimohonkan pada MK didasarkan oleh keyakinannya, yang keyakinannya ini juga tidak lepas dari obyektifitas alat-alat bukti yang dinilai kebenarannya.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Mahkamah Konstitusi, kemandirian peradilan, keadilan</p>
PSIKO-EKONOMIK PRAGMATIS dALAM PENANGANAN KASUS YAYA dI PENGAdILAN TIPIKOR BANdUNG
Authors: Asmara Teddy 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Thi</em><em>s research reveals the character of psycho-economic actors involved in handling petty corruption case or insignificant value of loss, therefore the study focuses on the core issue of what their goals the and motives reconstruct it be the case? For that purpose, the field research carried out by using a socio-legal approach and qualitative methods in a constructivist-interpretive paradigm. The results showed although the psycho-economic character of pragmatic but they have a different orientation, the complainant refers to the satisfaction of the emtotion and the material, the prosecutor referred to the fulfillment of bureaucratic reputation, and the judge refers to the needs of self reputation. In other words, a person’s legal behavior based on the possibility of obtaining self needs according to his calculations on the experiences, the presence of community norms, and the actual situation at hand.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>psyhco-economic, pragmatic character, personal needs, petty corruption case</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Penelitian ini mengungkap karakter psiko-ekonomi aktor yang terlibat dalam menangani kasus korupsi kecil atau nilai kerugiannya tidak signifikan, oleh karena itu penelitian berfokus kepada masalah inti yakni apa tujuan dan motif mereka merekontruksinya menjadi kasus? Untuk tujuan itu, maka penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan metode kualitatif menurut paradigma konstruktivis-interpretif. Hasil penelitian menunjukkan kendati psiko-ekonomik mereka mempunyai karakter pragmatis tetapi orientasinya berbeda, yaitu pelapor mengacu kepada pemuasan emosi dan materi, jaksa penuntut umum mengacu kepada pemenuhan reputasi birokrasi, dan hakim mengacu kepada kebutuhan reputasi diri. Dengan kata lain, perilaku hukum seseorang itu berdasarkan pada kemungkinan memperoleh kebutuhan diri menurut perhitungannya atas pengalaman, keberadaan norma komunitas, dan situasi aktual yang dihadapi.</p><p><strong>Kata kunci: </strong>psiko-ekonomik, karakter pragmatis, kebutuhan diri, kasus korupsi kecil</p>
ASEAN WAY DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Authors: - Sefriani - 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>ASEAN is not free from conflict among its members. For the example is Conflict between gunmen called themselves as representative of Sulu Kingdom with Malaysian policeman, conflict territory surrounding preh vihear temple between Cambodia and Thailand, conflict ambalat between Indonesia-malaysia potentially disturb peace and security of regional. Nothing done by ASEAN as organization which is most responsible to peace and stability at South East Asia Region. This matter caused by ASEAN way followed by ASEAN as conflict Resolution. ASEAN Way claim ASEAN applied non intervention to domestic affair of its member. ASEAN way claim also unanimous vote in decision making. ASEAN way often make ACEAN became contra productive toward existence of ASEAN itself. Constructive intervention or flexible engagement or enhanced interaction is solution offered to enhance ASEAN more advantage for South East Asia Region.</em></p><p><strong><em>Key words: </em></strong><em>ASEAN way, non intervention, constructive intervention</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>ASEAN tidaklah bebas dari konflik antar anggotanya. Sebut saja beberapa waktu yang lalu konflik antara Sekelompok orang bersenjata yag menamakan dirinya perwakilan kerajaan Sulu dengan Pasukan Polisi Diraja Malaysia; konflik perbatasan di sekitar kuil preh vihear antara Kamboja dengan Thailand; Konflik kawasan ambalat antara Indonesia-Malaysia dan lain-lain yang berpotensi mengganggu perdamaian dan keamanan regional. Tidak ada upaya sedikitpun yang dilakukan ASeAN sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab terhadap perdamaian keamanan kawasan asia Tenggara. Hal ini diakibatkan oleh ASeAN Way yang merupakan mekanisme penyelesaian snegketa yang dianut oleh ASeAN yang menuntut ASeAN bersikap non intervensi terhadap urusan dalam negeri anggotanya. ASeAN Way juga menuntut pengambilan suara berdasarkan mufakat. Apa yang dianut ASeAN ini terkadang menjadi kontraproduktif terhadap keberadaan ASeAN. Constructive intervention atau yang disebut juga dengan flexible engagement, atau enhanced interaction merupakan solusi yang ditawarkan untuk mendorong agar keberadaan ASeAN menjadi lebih berarti bagi kawasan</p><strong>Kata kunci: </strong>ASeAN Way, Non intervensi, Constructive intervention
URGENSI IINTEGRASI NILAI LOCAL WISDOM DALAM KONFLIK SUPORTER SEPAKBOLA
Authors: , Pujiyono - , , Mulyanto 
Published: April 2017

<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>This study was conducted to describe the factors that cause conflict among football fans. There are findings of two (2) factors causing conflict football supporters that internal factors are derived from the self-supporters and external factors outside themselves supporters as unfair referee; conditions of players, and conditions in the field as revenge of the past, the movement spontaneous, mutual blasphemy and provocateur. In an academic perspective, need to be developed integrating the values of local wisdom in preventing conflict between supporters of football, including the proverbial “win without ngasorake”. If supporters uphold these values , conflict and reduced football fans are increasingly aware of the importance of maintaining fair play.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>integration, local wisdom, football</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang <em>menyebabkan </em>konflik antar suporter sepakbola. Ada temuan terdapat 2 (dua) faktor penyebab konflik supporter sepak bola yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri supporter dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri supporter seperti Wasit yang tidak adil; Kondisi pemain; dan Kondisi di lapangan seperti dendam masa lalu, gerakan spontan, saling hujat dan provokator. Dalam perspektif akademis, perlu dikembangkan pengintegrasian nilai-nilai <em>local wisdom </em>dalam mencegah konflik antar suporter sepakbola, diantaranya pepatah “<em>menang tanpa ngasorake</em>”. Apabila suporter menjunjung tinggi nilai tersebut, konflik suporter sepakbola berkurang dan semakin sadar pentingnya menjaga <em>fair play</em>.</p><p><strong>Kata kunci: </strong>integrasi, kearifan lokal, sepakbola</p><p> </p>
PENANGGULANGAN CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN DI LUAR KEKUASAAN KEHAKIMAN BERBASIS PENAL REFORM (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur)
Authors: Subarkah Ibnu , Hakim Lukman 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>The purpose of this research is to know the forms of judicial affairs’ intervention outside the power of justice based on article 3 of law No. 48 in 2009 about the powers of the judiciary, and countermeasures’s. The results showed that these forms are practical intervention according to some judges in the High Court of East Java, that are State Court judges in Malang, and prosecutors in Malang Regency influence the decision of the judges, the course of the trial and immediately carried out detention through bribery, gratuity, and the influence of the report towards the examination . Sets of regulations for trapping based on the unfounded Criminal Code and Act outside the Criminal Code based on the crime committed. With the increasing reports that violates the principle of presumption of innocence, and the judiciary is free from any interference from any criminal sanctions, along with the sets of regulations are lack of elucidation in the rules of the organization. Therefore the future policy makers should immediately develop the rules that integrate the internal improvement of the judiciary and external judicial’s aspect, with the intention of enabling the basis, so the rules can be maintained properly while paying attention to the protection of public officials security for the judiciary.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Countermeasures, Intervention</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk campur tangan urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk campur tangan secara praktis menurut beberapa hakim dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yaitu hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Jaksa Kabupaten Malang pengaruh mempengaruhi putusan hakim, jalannya persidangan dan segera dilaksanakan penahanan dilakukan melalui penyuapan, gratifikasi, dan pengaruh pemberitaan terhadap jalannya pemeriksaan. Perangkat peraturan untuk menjerat berdasar KUHP dan UU diluar KUHP yang berdasar pada Tindak Pidana yang dilakukan. Dengan semakin maraknya pemberitaan yang menyalahi asas praduga tak bersalah dan peradilan bebas lepas dari segala campur tangan dari pihak manapun perangkat sanksi pidana kurang didukung dengan penjabaran dalam peraturan pelaksananya. Oleh karena itu kedepan pengambil kebijakan harus segera menyusun peraturan yang mengintegrasikan aspek perbaikan internal peradilan dan eksternal peradilan, dengan maksud agar asas tersebut dapat terjaga dengan baik sekaligus memperhatikan perlindungan keamanan bagi pejabat publik peradilan.</p><strong>Kata Kunci: </strong>Penanggulangan, Intervens
DISFUNGSIONALISASI BIROKRASI SEBAGAI KENDALA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
Authors: Widyastuti Anastasia Reni 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Combating corruption is believed to be able to create a clean government and create a sense of justice. The creation of state administration are clean and free of corruption is not only the responsibility of the organizers of the state alone, but also society and all parts of the nation. Community participation required to perform social control over governance practices, particularly in the government bureaucracy. Corruption is an enemy of the nation, so handling should be made a priority by all components of the nation through law enforcement, both in micro through criminal law instrument also macro enforcement through improved legal substance, legal structure and legal culture of society. Government in tackling corruption should continue to perform the steps of effective and thorough manner: empowering moral integrity of law enforcement; socialization understanding of corruption; legal sanctions; form a network of corruption prevention, optimizing oversight agencies. </em><em>One effort to fix and prevent the occurrence of corruption is not only necessary to improve the quality of public services through good governance and clean, to implement the principles of good governance but also to accelerate the eradication of corruption is an integral synergies and systemic, so the bureaucracy can be run in accordance with its function each.</em><em><br /> <strong>Keywords: disfungsionalisasi, bureaucracy, corruption.</strong></em></p><p> </p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Pemberantasan korupsi diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan rasa keadilan. Penciptaan administrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara saja, tetapi juga masyarakat dan semua bagian dari bangsa. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik tata kelola, khususnya dalam birokrasi pemerintahan. Korupsi adalah musuh bangsa, sehingga prioritas penanganan harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa melalui penegakan hukum, baik secara mikro melalui instrumen hukum pidana juga penegakan makro melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Pemerintah dalam menanggulangi korupsi harus terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan menyeluruh: dengan memberdayakan integritas moral penegak hukum; pemahaman sosialisasi korupsi; sanksi hukum; membentuk jaringan pencegahan korupsi, mengoptimalkan lembaga pengawasan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya korupsi tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang baik dan bersih, untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, tetapi juga untuk mempercepat pemberantasan korupsi merupakan sinergi integral dan sistemik, sehingga birokrasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.</p><strong>Kata kunci: disfungsionalisasi, birokrasi, korupsi.</strong>
KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL
Authors: Darusman Yoyon M 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Intellectua</em><em>l Property Rights as a part of property rights which belongs to human. The word property means ideas, creations, imaginations and thought. One of the intellectual property rights involves the field of industry (industrial property rights), especially related to technology which is called Invention, Based on legal perspective, it called as Patent. Patent is the exclusive rights which is given by the state to the inventor as the results of its invention in the field of technology, is given for a periode of time done by himself or appointed to other parties to do it. Then “Invention” is Inventor idea which is applicated in one activity of problem solving which specific in the field of technology, as a product, process, or improvement and development product or process. Then the Patent as one of the other Intellectual Property Rights (IPR) has the importance position to the respective holder and getting protection on national and international law.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Position, Protection, Patent Holder</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari pada hak kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Kekayaan tersebut lahir karena adanya ide, kreasi, imajinasi dan pikiran. Salah satu kekayaan intelektual tersebut dapat dilihat dibidang industri. Khususnya yang berkaitan dengan teknologi yang dalam hal ini disebut dengan paten. Paten merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan permasalahan yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), paten memeliki kedudukan yang sangat penting bagi pemiliknya serta mendapatkan perlindungan dalam kerangka nasional maupun internasional.</p><strong>Kata Kunci: </strong>Kedudukan, Perlindungan, Pemegang Hak Paten