bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
DAMPAK SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SLPHT) TERHADAP TINGKAT PENERAPAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT) PADA USAHATANI PADI SAWAH (Oryza sativa L.)
Authors: Dani Asep , Rusman Yus , Noormansyah Zulfikar 
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat Penerapan Teknologi PHT sebelum dan sesudah petani mengikuti SLPHT ; (2) Dampak Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) terhadap Tingkat Penerapan Teknologi PHT pada usahatani padi sawah (Oryza Sativa L.) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang yang penentuanlokasinya dilakukan secara sengaja (purposive) pada Kelompok Tani Kutawaringin Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Analisis data untuk mengetahui penerapan teknologi PHT sebelum dan sesudah petani mengikuti SLPHT dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan untuk mengetahui dampak Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu terhadap tingkat penerapan teknologi PHT pada usahatani padi sawah, dianalisis menggunakan pendekatan statitiska non parametrik yaitu uji tanda sign test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Tingkat penerapan teknologi PHT sebelum petani mengikuti SLPHT 85 persen termasuk kategori rendah, sedangkansetelah petani mengikuti SLPHT 77,5 persen termasuk kategori tinggi. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu mempunyai dampak positif yang nyata terhadap penerapan teknologi PHT pada usahatani padi sawah terutama peningkatan produksi padi sawah di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.Kata kunci : SLPHT, PHT, Padi Sawah
HUBUNGAN PERANAN WANITA TANI DALAM BUDIDAYA PADI SAWAH DENGAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT)
Authors: Edniyanti Eni , Sudjaya Dedi Herdiansah , Sudradjat Sudradjat 
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tingkat Peranan wanita dalam budidaya padi sawah, 2) Tingkat penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu padi sawah dan 3) Hubungan peranan wanita dalam budidaya padi sawah dengan penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu padi sawah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai. Subjek penelitian adalah wanita tani yang pernah mengikuti kegiatan SL-PTT Padi Sawah di Desa Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap yang berjumlah 35 orang. Untuk mengetahui peranan wanita dalam usahatani padi sawah dan tingkat penerapan teknologi PTT di Desa Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap dibagi kedalam 3 kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah serta dilakukan analisis secara deskriptif. Sedangkan untuk menentukan interval masing-masing kategori dilakukan perhitungan menurut Sudjana (2003). Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan rumus koefisien Korelasi Rank Spearman. Hasil dari penelitian ini adalah: 1)Tingkat peranan wanita tanidalam budidaya padi sawah termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan dalam setiap kegiatan budidaya padi sawah yaitu pada kegiatan penanaman, panen dan pasca panen termasuk kategori tinggi, pada kegiatan penggunaan benih dan bibit, pengolahan tanah dan pemeliharaan termasuk 0dalam kategori tinggi dan sedang. 2)Tingkat penerapan teknologi PTT pada usahatani padi sawahyang dijalankannya termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan untuk masing-masing komponen teknologi yaitu penggunaan benih dan bibit termasuk kategori tinggi dan sedang , pada komponen penanaman, pemupukan dan pemeliharaan termasuk dalam kategori sedang. Tingkat penerapan teknologi PTT pada komponen panen dan pasca panen termasuk dalam kategori rendah. 3)Terdapathubungan positif yang nyata antara peranan wanita dalam budidaya padi sawah dengan penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).Kata kunci : Peranan Wanita, Budidaya Padi Sawah, PTT
TINGKAT PERSEPSI KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN BUAH PEPAYA CALIFORNIA DI PASAR SWALAYAN
Authors: Mardiah Sulistiani , Soetoro Soetoro , Sudradjat Sudradjat 
Published: June 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Tingkat persepsi konsumen dalam keputusan pembelian buah pepaya california di pasar swalayan (2) Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengambilan keputusan pembelian buah pepaya california. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik penarikan sampel menggunakan Non-probability sampling dengan cara judgement sampling pada 30 orang konsumen buah pepaya california di Toserba Yogya Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tingkat persepsi konsumen dalam keputusan pembelian buah pepaya california di pasar swalayan yang dilakukan di Toserba Yogya Ciamis tergolong ke dalam kategori sedang. Tingkat persepsi jika dilihat per dimensi yaitu : a) Dimensi produk memiliki tingkat persepsi baik. b) Dimensi harga memiliki tingkat persepsi sedang. c) Dimensi promosi memiliki tingkat persepsi sedang. 2) Kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pengambilan keputusan pembelian pepaya california di pasar swalayan yaitu : a) Kendala internal ; pengalaman belajar dan memori dalam membeli buah pepaya california, dimana dimensi harga menjadi kendala. Selain itu kepribadian dan konsep diri, beberapa responden memiliki konsep dalam membeli buah pepaya california. Yang penting memiliki rasa buah pepaya california yang sama, responden tak perlu lagi membeli di pasar swalayan . b) Kendala Eksternal ; faktor sosial yaitu kelompok referensi dan keluarga, perolehan informasi dan referensi tempat lain. Kata Kunci: persepsi, buah pepaya
KAJIAN PENERAPAN BUDIDAYA DAN PEMASARAN ITIK (Studi Kasus pada Kelompok Ternak Itik Putri Mandiri di Kabupaten Karawang Jawa Barat)
Authors: Gumelar Asep Permadi , Rahmat Agung 
Published: June 2017

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengatahui: (1) Keadaan penerapan budidaya itik pada Kelompok Ternak Itik Putri Mandiri; (2) Keadaan pemasaran itik pada Kelompok Ternak Itik Putri Mandiri. Metode penelitai yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan mengambil kasus pada Kelompok Ternak Itik Putri Mandiri. Pengambilan data dilaksanaan dengan teknik wawancara secara langsung dan analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keadaan penerapan budidaya itik pada Kelompok Ternak Itik Putri Mandiri mencangkup pemberian pakan, pengambilan telur, teknik pencahayaan dan penggunaan litter, biosekuriti dan sanitasi, program pencegahan penyakit, penanganan limbah cukup baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki semisal tata letak kandang dan program pemberian cahaya; (2) Harga jual telur dalam pemasaran itik antara Rp. 1.200-Rp 1.400,- per telur dan harga itik afkir Rp.32.000- Rp.35.000 per ekor. Rantai. Penjualan ada yang langkung ke konsumen dan ada yang melalui pasar.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PETANI DALAM MEMILIH WAKTU PANEN JAGUNG (Kasus Pada Petani Jagung di Kabupaten Serang Provinsi Banten)
Authors: Anggraeni Dian 
Published: June 2017

Jagung merupakan komoditas pangan kedua setelah padi dan sumber kalori atau makanan pengganti beras disamping itu juga sebagai pakan ternak. Kebutuhan jagung akan terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat dan kemajuan industri pakan ternak. Kasryno (2006), mengemukakan bahwa jagung dapat dimanfaatkan untuk pangan, pakan dan bahan baku industri. Tingginya permintaan untuk jagung tua (pipilan) di daerah Banten, tidak secara langsung mendorong petani untuk melakukan pemanenan jagung tua (pipilan). Fenomena menunjukan masih banyak petani yang melakukan pemanenan jagung muda. Dalam memutuskan untuk memilih waktu panen, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut diantaranya umur, pendidikan, pengalaman usahatani, permodalan, luas lahan yang dimiliki petani, faktor harga, serta berkaitan dengan kemudahan uang tunai yang akan diperoleh petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam memilih waktu panen jagung.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode penentuan sampel menggunakan simplerandom sampling dengan total sampel sebanyak 101 petani jagung. Data dianalisis dengan menggunakan regresi logistik. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan faktor umur, pendidikan, pengalaman usahatani, luas lahan, modal, harga dan kemudahan mendapatkan uang tunai berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan petani dalam memilih waktu panen jagung. Secara parsial, faktor pengalaman (X3), luas lahan usahatani (X4), modal (X5), harga(X6) dan kemudahan mendapatkan uang tunai(D), berpengaruh nyata terhadap keputusan petani dalam memilih waktu panen jagung, sedangkan faktor umu(X1) dan faktor pendidikan (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan petani dalam memilih waktu panen jagung.
PEMBENTUKAN HARGA CABAI MERAH KERITING (Capsicum annum L) DENGAN ANALISIS HARGA KOMODITAS DI SENTRA PRODUKSI DAN PASAR INDUK (Suatu Kasus pada Sentra produksi Cabai Merah Keriting di Kecamatan Cikajang, Pasar Induk Gedebage, Pasar Induk Caringin dan Pasar Induk Kramat Jati)
Authors: Sukmawati Dety 
Published: June 2017

Beberapa indikator empirik yang sering digunakan dalam pengkajian efisiensi pemasaran di antaranya adalah margin pemasaran dan transmisi harga dari pasar konsumen kepada petani atau ke pasar produsen. Adapun transmisi harga yang rendah mencerminkan inefisiensi pemasaran karena hal itu menunjukkan bahwa perubahan harga yang terjadi di tingkat konsumen tidak seluruhnya diteruskan kepada petani, dengan kata lain transmisi harga berlangsung secara tidak sempurna. Pola transmisi harga seperti ini biasanya terjadi jika pedagang memiliki kekuatan monopsoni sehingga mereka dapat mengendalikan harga beli dari petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembentukan harga cabai merah keriting dengan analisis harga komoditas, data yang digunakan adalah data time series harian harga cabai merah keriting selama setahun pada tahun 2014 yang bersumber dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat dan analisis menggunakan program Eviews 8. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembentukan harga cabai merah keriting bisa dilakukan dengan analisis harga komoditas pertanian hal ini bisa menunjukkan sebagai indikator kesehatan pasar. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien korelasi tertinggi berada antara PI Caringin dan PI Gedebage persentase perubahannya 99 %, artinya perubahan harga yang terjadi di PI Caringin di transmisikan secara sempurna ke PI Gedebage. Pembentukan harga dapat dilihat juga dengan analisis integrasi pasar, analisis ini bertujuan untuk mengetahui pasar mana yang dominan dalam pembentukan harga cabai merah keriting. Hasil analisis menunjukkan kenaikan harga cabai merah keriting 1 rupiah di sentra produksi Cikajang akan menaikkan harga cabai merah keriting sebesar 0.77 rupiah (perubahan 77 %) di PI Kramat Jati, hal ini menunjukkan bahwa PI Kramat jati dominan pembentuk harga cabai merah keriting.
Буряты в субэтническом измерении (особенности этнической идентификации)
Authors: Tregubova Dinara D. 
Published: June 2017

В статье представлены особенности этнического самосознания современных российских бурят, в котором автор выделяет субэтнические идентификационные подуровни. Тем самым проблема субэтничести рассматривается в плоскости идентификационных процессов и связывается с родоплеменным делением этноса.Родоплеменной состав бурят сложный и включает множество родоплеменных групп, из которых самыми крупными считаются эхириты, булагаты, хонгодоры и хори. Они ведут своё происхождение от протобурятских племен, проживавших в Прибайкалье уже в средневековье. Значительная часть современных бурят идентифицирует себя с помощью этих этнонимов.Краткий экскурс в историю развития бурятских родов показывает, что изначально это была строго экзогамная община, большая патриархальная семья. Появление русских в Прибайкалье в XVII в. привело к изменению территории расселения многих родовых групп бурят. На рубеже XVIII–XIX вв. земля становится уже не родовой, а территориально-улусной, родовое деление утрачивает прямое соответствие с территориальной общностью. В XIX в. род становится административной единицей. Племенное деление сохраняется, но состав рода пополняется представителями других родов, которые кочуют на его территории, сам же род дробится на мелкие группы. В начале XX в. административно-родовая община бурят переживает распад. Политика конструирования бурятской социалистической нации и переселенческая политика советского руководства привели к образованию в Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республике специфической этнической общности. Родоплеменная идентификация в советское время утратила свои прежние функции, но в самосознании бурят сохранялась. В 1990-е годы этническая принадлежность бурят стала очень значимой в общих условиях национального возрождения, в том числе актуализировался родоплеменной уровень идентификации.Наличие субэтнической (родоплеменной) идентификации в сознании современных бурят не препятствует ни осознанию общебурятского этнического единства, ни формированию общероссийской гражданской идентичности. Востребованность идентификации с родом в этнической Бурятии обусловлена теми функциями, которые она выполняет. Поэтому, скорее всего, в обозримом будущем наличие родового самосознания останется отличительной характеристикой бурятской этнической общности.
KETERBUKAAN INFORMASI DI PERADILAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INTEGRITAS DAN KEPASTIAN HUKUM
Authors: Mansyur Ridwan 
Published: June 2017

As a public institution in the field of justice, the Supreme Court is required to commit to apply the disclosure of information. Nowadays, transparency of information disclosure in the context of justice for the Supreme Court is not only the public needs but also the needs of all residents of the judiciary. With the judicial transparency, will slowly happen to strengthen accountability and professionalism and integrity of the judiciary residents. Commitment to provide disclosure of both the process and the end result is a concrete manifestation of public services as access to justice (access to justice) given by the Court at the lowest levels up to the Supreme Court. Quality of excellent public services through the transparency of the judicial information disclosure is the estuary of execution Reform of Bureaucracy.Keywords : Information transparency, Judicial, Integrity and Legal Certainty
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PENGATURAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI INDONESIA (TINJAUAN SINGKAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014)
Authors: Yulius Yulius 
Published: June 2017

The authority abuse is a concept that is always develop behind the realm of public law. This concept is an important measurement, for the wheels of the government. The actions and/or decisions of the agency and/or government officials are not unlimited authority. It is important for restriction or agency that oversees the actions and/or decisions of the government. The institution in question is the judiciary. Post the normalization of authority abuse in the Act No.30 of 2014 About Administration (particularly Article 21), there are different views in dealing with law enforcement. This is related to the absolute competence of the judiciary, namely the Administrative Court and the General Court (Criminal/Corruption). In that case, there needs to be clarity of meaning in the norms that regulate the abuse of authority. To avoid confusion in its implementation. Therefore, the need for understanding the meaning of abuse of authority by evaluating them in terms of the development of thinking and the settings from the perspective of administrative law.Keywords: Meaning, Authority, Law Enforcement
POLITIK HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM
Authors: Bhakti Teguh Satya 
Published: June 2017

A law (written law) was never full, clear and complete set of community life, so it is always lagging behind follows the development of society. To keep abreast of it, the law should always be developed in order to remain update and relevant to the times. Implementation and development of legislation going through the verdict (jurisprudence) in the judicial process. In other words, jurisprudence intended as legal development, to meet the legal needs of justice seeker. Implementation of the functions of law enforcement and justice as well as the function of legal discovery (rechtsvinding) embodied in a verdict (jurisprudence), should refer to Pancasila as the norm of fundamental state (staatsfundamentalnorm) or wisdom / genius of the national (national wisdom / national genius) and 1945 as the basic law of the state, so that the decision reflects the sense of justice of the nation and the people of Indonesia as well. It declares a political manifestation of the law in a verdict.Keywords : politics of Law, verdic
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA / LEGAL PROTECTION FOR E-COMMERCE TRANSACTION’S CONSUMERS TO SUPPORT THE DIGITAL ECONOMY GROWTH IN INDONESIA
Authors: Bernada Tetanoe 
Published: June 2017

Adanya perubahan cara transaksi dalam dunia bisnis dari dunia nyata ke dunia virtual, telah melahirkan berbagai macam permasalahan hukum baru bagi konsumen dalam e-commerce, dimana konsumen sering tidak memiliki posisi tawar yang kuat dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia semakin pesatmeskipun laju ekonomi tanah air tengah mengalami perlambatan. Nilai e-commerce di Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan dapat mencapai 30 miliar dollar AS atau setara Rp 395 triliun. Angka tersebut diprediksi naik menjadi 130 miliar dollar AS atau setara Rp 1,714 triliun pada 2020 mendatang.Suatu negara harus mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya, untuk menciptakan tingkat kepastian yang diperlukan dalam transaksi bisnis dan melindungi hak-hak konsumen transaksi e-commerce. Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce tidak dapat diberikan oleh satu aspekhukum saja, melainkan oleh suatu sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif. The business transaction method has changed, from “real world” to virtual world. This phenomenon provokes many legal problems for consumers where consumers often do not have a strong bargaining position and have a weak position. The e-commerce industry in Indonesia grows rapidly in the middle of economic slowdown pace. The value of e-commerce in Indonesia in 2016 is estimated to reach 30 billion US dollars or equivalent to Rp 395 trillion. The figure is predicted to rise to 130 billion US dollars or equivalent to Rp 1.714 trillion in 2020. The government should regulate the legal protection for consumer especially based on its actualization and urgency. The aim of this protection is to fulfill legal certainty which is needed both for business transaction and consumer rights protection. Furthermore, the legal protection of consumer rights in e-commerce should be given in whole aspects of law both simultaneous and comprehensive protection.
Spatio-temporal shaping of photocathode laser pulses for linear electron accelerators
Authors: Mironov S Yu , Andrianov A V , Gacheva E I , Zelenogorskii V V , Potemkin A K , Khazanov E A , Boonpornprasert P , Gross M , Good J , Isaev I , Kalantaryan D , Kozak T , Krasilnikov M , Qian H , Li X , Lishilin O , Melkumyan D , Oppelt A , Renier Y , Rublack T , Felber M , Huck H , Chen Y , Stephan F 
Published: June 2017

Abstract
Methods for the spatio-temporal shaping of photocathode laser pulses for generating high brightness electron beams in modern linear accelerators are discussed. The possibility of forming triangular laser pulses and quasi-ellipsoidal structures is analyzed. The proposed setup for generating shaped laser pulses was realised at the Institute of Applied Physics (IAP) of the Russian Academy of Sciences (RAS). Currently, a prototype of the pulse-shaping laser system is installed at the Photo Injector Test facility at DESY, Zeuthen site (PITZ). Preliminary experiments on electron beam generation using ultraviolet laser pulses from this system were carried out at PITZ, in which electron bunches with a 0.5-nC charge and a transverse normalized emittance of 1.1 mm mrad were obtained. A new scheme for the three-dimensional shaping of laser beams using a volume Bragg profiled grating is proposed at IAP RAS and is currently being tested for further electron beam generation experiments at the PITZ photoinjector.
Electron gun with a transmission photocathode for the Joint Institute for Nuclear Research photoinjector
Authors: Balalykin N I , Minashkin V F , Nozdrin M A , Shirkov G D , Zelenogorskii V V , Gacheva E I , Potemkin A K , Huran J 
Published: June 2017

Abstract
Photocathode electron guns are key to the generation of high-quality electron bunches, which are currently the primary source of electrons for linear electron accelerators. The photogun test bench built at the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) is currently being used to further develop the hollow (backside irradiated) photocathode concept. A major achievement was the replacement of the hollow photocathode by a technologically more feasible transmission photocathode made from a metal mesh that serves as a substrate for films of various photomaterials. A number of thin-film cathodes on quartz glass substrates are fabricated by photolithography. The vectorial photoeffect (related to the surface-normal component of the wave electric field) is observed and found to significantly affect the quantum efficiency. The dependence of the quantum efficiency of diamond-like carbon photocathodes on the manufacturing technology is investigated. The Rutherford backscattering and elastic recoil detection techniques are combined to carry out an elemental analysis of the films. An estimate of the emittance of a 400 pC electron beam is obtained using the cross-section method.
Astronomical Verification of a Stabilized Frequency Reference Transfer System for the Square Kilometer Array
Authors: Gozzard David R. , Schediwy Sascha W. , Dodson Richard , Rioja María J. , Hill Mike , Lennon Brett , McFee Jock , Mirtschin Peter , Stevens Jamie , Grainge Keith 
Published: June 2017

Abstract
In order to meet its cutting-edge scientific objectives, the Square Kilometre Array (SKA) telescope requires high-precision frequency references to be distributed to each of its antennas. The frequency references are distributed via fiber-optic links and must be actively stabilized to compensate for phase noise imposed on the signals by environmental perturbations on the links. SKA engineering requirements demand that any proposed frequency reference distribution system be proved in “astronomical verification” tests. We present results of the astronomical verification of a stabilized frequency reference transfer system proposed for SKA-mid. The dual-receiver architecture of the Australia Telescope Compact Array was exploited to subtract the phase noise of the sky signal from the data, allowing the phase noise of observations performed using a standard frequency reference, as well as the stabilized frequency reference transfer system transmitting over 77 km of fiber-optic cable, to be directly compared. Results are presented for the fractional frequency stability and phase drift of the stabilized frequency reference transfer system for celestial calibrator observations at 5 and 25 GHz. These observations plus additional laboratory results for the transferred signal stability over a 166 km metropolitan fiber-optic link are used to show that the stabilized transfer system under test exceeds all SKA phase-stability requirements within a broad range of observing conditions. Furthermore, we have shown that alternative reference dissemination systems that use multiple synthesizers to supply reference signals to sub-sections of an array may limit the imaging capability of the telescope.