bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERSPEKTIF FILOSOFIS KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH
Authors: Darumurti Krishna Djaya 
Published: January 2018

AbstrakArtikel ini menganalisis isu filosofis tentang konsep kekuasaan diskresi pemerintah. Artikel ini berargumen bahwa teori hukum alam lebih memadai dibandingkan teori positivism yuridis dalam menjustifikasi dasar filosofis kekuasaan diskresi pemerintah. Dengan kekuasaan diskresi yang dimiliki, pemerintah adakalanya dapat bertindak menyimpangi undang-undang atau asas legalitas. Oleh karena itu, supaya terlegitimasi, tindakan demikian memerlukan justifikasi filosofis yang memadai. Teori hukum alam menjustifikasi kekuasaan diskresi pemerintah dengan mengajukan klaim bahwa diskresi adalah tuntutan hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.AbstractThis article analyses the philosophical issue of the concept of discretionary power of the government. It is argued that natural law theory is better than legal positivism theory to justify the philosophical underpinning of the discretionary power of government. By its discretionary power, the government sometimes can take an action contrary to laws or legislation or principle of legality. To be legitimate, this action needs sufficient philosophical justification. Natural law theory justifies discretionary power of government by claiming that discretion is the demand of the higher law that is higher than the positive law.
PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
Authors: Pane Manumpak 
Published: January 2018

AbstrakKejahatan korporasi merupakan salah satu tindak pidana yang timbul seiring dengan perkembangan perekonomian dan teknologi. Persoalan yang mengemuka yaitu bagaimana tanggung jawab perusahaan sebagai badan hukum, sementara dalam kaidah Hukum Pidana belum sepenuhnya menjangkau tindak pidana tersebut. Tulisan ini bermaksud menguraikan pertanggungjawaban pidana korporasi, utamanya pemegang saham dan direksi manakala ada tindak pidana yang dilakukan.AbstractCorporate crime is a category of crimes that emerge along with the economic and technological development. The issue raised in this article is how is the criminal responsibility for the company as a legal entity. This is crucial since the rules of the Criminal Law has not fully reach the criminal act performed by corporations. This paper intends to outline the criminal liability of corporations, particularly their main shareholders and directors when there is a criminal offense committed.
TINJAUAN PSIKOLOGIS TERHADAP HUKUMAN MATI
Authors: Handayani Pujiastuti 
Published: January 2018

Abstrak Tindak pidana mutilasi merupakan kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban. Persoalan terkait tindak pidana mutilasi yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku berupa hukuman mati. Tulisan ini akan menguraikan penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana mutilasi yang ditinjau dari perspektif psikologis, hak asasi manusia, maupun agama.Abstract The criminal act of mutilation is a crime against the body in the form of cutting certain body parts of the victim. One of the issues related to mutilation as a crime is the application of death penalty to the perpetrators. This paper describes the application of the death penalty for the perpetrator of the crime of mutilation from a psychological, human rights, and religious perspectives.
REFUGEE DETENTION CENTRE: HUMANITY VS NATIONAL SECURITY
Authors: Melatyugra Ninon 
Published: January 2018

AbstrakHukum internasional mengakui refugee sebagai suatu entitas yang memiliki kepentingan kemanusiaan selama mencari perlindungan di luar negaranya dari penyiksaan yang terjadi di negaranya. Sebagai konsekwensi, setiap negara mempunyai kewajiban erga omnes untuk memberi perlindungan terhadap para refugee di negara tersebut. Sayangnya dalam praktik, terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan manusiawi dan kepentingan keamanan nasional. Artikel ini menunjukkan ketidakseimbangan kedua posisi dengan mengambil fokus pada Detention Centre di Australia, sebuah negara yang telah meratifikasi the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. Penahanan administrasi dan ketidaktransparanan penilaian keamanan yang dilakukan oleh ASIO merupakan dua faktor utama berlatarbelakang keamanan nasional yang telah melemahkan posisi kepentingan kemanusiaan. Artikel ini juga menawarkan dua solusi untuk mengatasi masalah; pertama, batasan penahanan administratif harus dilakukan untuk menjamin hak hukum para refugee selama proses pengajuan visa; kedua, transparansi penilaian keamanan untuk menciptakan check-and-balance antara pemerintah Australia dan refugee dalammenentukan status visa para refugee. AbstractInternational law recognizes refugee as an entity who possesses humanity interest while seeking for asylum outside his/her country from persecution in his/her country. As a consequence, each state has an erga omnes obligation to give asylum to refugees in its country. Unfortunately in practice, there is a lack of balance between humanity interest and national security interest. This article shows the imbalance of both position by taking focus on Detention Centre in Australia, a country that has ratified the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. Administrative detention and intransparency of security assessment exercised by ASIO are two main factors with the national security background that have weakened the position of humanity interest. This article also proposes two solutions to tackle the problems; first, limitation of administrative detention must be undertaken to guarantee refugees legal right during the visa application process; second, transparency of security assessment in order to create check-and-balance position between Australian Government and refugee in determining refugees visa status.
Propércio e a leitura dos sinais divinatórios
Authors: Cardoso Zelia de Almeida 
Published: January 2018

A história de Roma, desde os seus primórdios, está vinculada a adivinhações de sinais feitas por áugures e arúspices. O povo aceitava passivamente essas práticas e as julgava legítimas. Os intelectuais, porém, mostram posições bastante pessoais quanto a esse hábito. Enquanto alguns filósofos, como Cícero e Lucrécio, as criticam com base em princípios racionais, os poetas não as encaram de maneira similar. Virgílio e Tibulo, por exemplo, tratam do assunto com naturalidade, parecendo considerar a prática divinatória como parte da tradição cultural romana; Propércio, entretanto, valendo-se de recursos artísticos, ridiculariza a adivinhação sob todos os seus aspectos, tratando-a com jocosidade e irreverência.
Isu Metafisika dalam Sains: (Kemampuan Air dalam Mentransmisi Emosi Manusia)
Authors: Putra Armansyah , Hidayat Tomi 
Published: January 2018

Kajian Metafisika menjelaskan studi keberadaan atau realitas. Manusia secara tidak sadar selalu memiliki rasa ingin tahu tentang asal atau hakekat objek (fisik) di dunia. Setiap pengetahuan yang diketahui oleh manusia membutuhkan penafsiran-penafsiran secara ilmu pengetahuan. Membicarakan realitas sebuah objek, merupakan kegiatan yang tidak ada ujung pangkalnya karena masalah yang dikaji tidak dapat dipecahkan oleh paradigma keilmuan. Ilmu pengetahuan berupaya memecahkan masalah-masalah yang ada dengan konsepsi teoritis, asumsi, postulat, tesis. paradigm baru, dan pemecahan masalah yang baru, serta imajinasi akan dapat membuka kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang untuk mendapatkan jawabannya. Keberadaan metafisika dalam ilmu pengetahuan memberikan banyak wawasan bagaimana metafisika merupakan hal substantive dalam menelaah lebih jauh konsep keilmuan dalam menunjang kejayaan manusia dalam berfikir dan menganalisis. Contoh dari metafisika adalah air yang mampu mentransmisikan emosi yang dimiliki oleh manusia. Air, layaknya manusia, juga bisa mendengar, melihat, merasakan, dan merespons setiap informasi yang kita berikan kepadanya. Masaru Emoto telah membuktikan bahwa air yang diberi respons positif, termasuk doa, akan menghasilkan bentuk kristal yang indah.
The Influence of Mind Mapping in Teaching Reading Comprehension to the Eighth Grade Students of SMP Muhammadiyah 1 Rawa Bening
Authors: Andriani Dwi 
Published: January 2018

The objectives of this study is: â€œto find out whether or not there Is the influence between the students who are taught by using mind mapping technique and who are not taught by using mind mapping technique â€. The 60 samples out of 120 students from the eighth grade students were chosen by means purposive sampling technique. It used quasi-experimental method, nonrandomized pretest and posttest design. The data was analyzed using independent t-test for SPSS. The result showed that t-obtained was 6.20, while t-table was 2.04. it means that there was the influence between the students who were taught by using mind mapping technique and who were not taught by using mind mapping technique.
Quelques aspects des finances bourguignonnes en 1437
Authors: Deneuville Daniel 
Published: January 2018

Daniel Deneuville, "Some aspects of the Burgundian finances in 1437".
The study of the account books of the General Collectorship of all the finances of the Burgundian State is not devoid of interest. Not only it allows to come to a closer knowledge of the wealth, and of the financial power of the "Grand Duché d'Occident", but it also tells us the weight which every Burgundian state had reached within it. In particular, it shows the importance such a region as Flanders, and more widely speaking the countries "on this side" as opposed to those "beyond", had acquired for the Valois Dukes of Burgundy. Moreover, the analysis of those documents enables us to understand the working of such an organism as the General Collectorship of all the finances, and even to get a dim sight of the overall working of the Burgundian financial system. Lastly, it could provide informations which, at a local level, or for certain regions, or again with regard to the financial destination of the subsidies and spendings, are far from being negligible, and which could prove to be an essential material for some other type of study.
L'activité judiciaire de la Maréchaussée de Flandres (1679-1790)
Authors: Lorgnier Jacques , Martinage Renée 
Published: January 2018

Jacques Lorgnier et Renée Martinage, "The judiciary activity of the Flanders "maréchaussée" (1679-1790)".
Created in 1679, the "maréchaussée de Flandres et de Hainaut" was entrusted with police and judiciary powers. We have studied its judiciary activity through the study of the minutes of trials kept in the Municipal Archives of Lille.
The function of the "maréchaussée" is to try the cases which deserve a swift punishment without the priviledge of the appeal, notably certain cases of robbery, the repression of which represents one third of its activity. It is also competent when the crimes have been committed by people of the lower classes such as beggars and vagrants who constitute 60% of its clientele.
A justice of exception, though not an exceptionnal justice in the ordinary meaning, the provost jurisdiction is above all the court of the wretched and of the marginals whom it sentences with dispatch but without any serious breach of procedure. It is hardly more repressive than the courts of criminal law.
Edmond de Coussemaker (1805-1876), pionnier de la musicologie française
Authors: Pistone Daniele 
Published: January 2018

Danièle Pistone, "Edmond de Coussemaker (1805-1876) pionier van Franse muziekwetenschap".
E. de Coussemaker is afkomstig uit het noorden van Frankrijk en is zijn streek steeds trouw gebleven. Hij is een van de eerste Franse musicologen die overigens nieuwe gronden heeft ontgonnen : de middeleeuwse muziek en de volksmuziek. Hij was zowel toondichter, theoreticus als groot bewonderaar van de historische werken van zijn voorgangers. Hij bekleedt nog steeds een belan- grijke plaats wegens de méthode die hij ontwikkelde en de zorg waarmee hij muzikale wedersamen- stellingen uitvoerde.
La condition des instituteurs au début du Second Empire : l'exemple de l'arrondissement d'Arras
Authors: Hubscher Ronald 
Published: January 2018

Vers 1850 dans les campagnes du Pas-de-Calais, la condition d'instituteur n'a rien d'enviable et présente de nombreux archaïsmes.
Enseignants sans moyens, les maîtres qui ne sont pas encore de véritables "professionnels", doivent travailler dans des locaux vétustés, exigus, avec un matériel pédagogique disparate et incomplet. On fait confiance à leur "débrouillardise" pour le fonctionnement de la classe.
Ils sont isolés face à des municipalités peu coopératives car soucieuses de leurs deniers, face à des parents peu motivés et peu fortunés, face enfin au curé dont ils subissent la tutelle.
A cela s'ajoute une situation matérielle très médiocre : les maîtres d'école sont des besogneux qui présentent un certain nombre de traits propres aux milieux populaires (incidence des charges familiales, drame de la vieillesse). Aussi quitte-t-on volontiers cet état. Ce phénomène joint à l'absence d'esprit de corps explique que les instituteurs ne forment pas encore à cette date un véritable groupe socio-professionnel.
1790 : la formation du personnel des administrations de district. L'exemple du Nord et du Pas-de-Calais
Authors: Leuwers Hervé 
Published: January 2018

Hervé Leuwers, De vorming van het administratieve personeel voor de districten. Het voorbeeld van Noordfrankrijk.
De Vorming van het personeel voor 16 administraties in het district van het Noorden en Pas-de-Calais, in juli 1790, lijkt een mengsel te zijn van traditie en nieu- wigheden. Het lokale belang van de administratieve hervorming en het nationale in verband met de regeneratie maken dat de kiezer patriotten verkiest, die gewoonlijk al een gemeentelijk mandaat hebben of kiesman zijn. Die nieuwe mannen blijken doorgaans tot de traditionele gemeentelijke elite te behoren als edelen, bestuurders, advokaten of handelaars. Binnen die groep halen vooral de stadsbewoners en de gerechtsdienaars het voor de vaste posten in het district. Dat sukses is het uitgangspunt van een reflectie over de keuzecriteria en de manier waarop men hun politieke en administratieve verantwoordelijkheid zag.
Antiquariat et notabilité : l'inscription des érudits locaux dans les élites urbaines du Nord de la France au XIXe siècle
Authors: Parsis-Barubé Odile 
Published: January 2018

Odile Parsis-Barube, Antique Scholarship and Notability : the Situation of Local Scholars within the Urban Elites of Northern France in the XIXth century.
The institutionalization, wished for by Guizot, of the Antiquarian movement around learned societies specialized in history and archaeology, links the local scholar to the city, even if XIXth century literature contributes to cast of him the image of an ermit living away from the turmoil and from the circles of urban sociability.
This paper is restricted to the geographic framework of the Somme, Pas-de-Calais and Nord departments and raises the question of the belonging of the local scholars to the region's urban elites. This question is looked at from two main angles.
That first of the social ranking of the members of the learned societies : the light is cast on the persistence of a strong representation of the former privileged orders and on the importance of the involvement in scholarship of the law trades. This first part permits to emphasize a de facto elitism, established on the recognition of a standard of education and/or of wealth, as well as on the recognition of the wielding of authority in the professional and civil areas.
Then that of the representations that the Antique scholars attempt, in each city, to give of themselves. The analysis bears on the system of references on which the group establishes its consciousness to belong to the urban elites and its distance with the common people. This claimed elitism, which is superimposed on the elitism identified through the prosopographical study, finds its privileged mode of expression in the reception speeches and the obituaries that learned societies grant their members.
Analyse d'un ensemble de terre sigillée
Authors: De Clerc Wim , Deschieter Johan , Dickinson Brenda , Bird Joanna 
Published: January 2018

Wim de Clerc and Johan Deschieter, Prospections in Steene-Pitgam : analysis of a set of sigiliated earthenware.
Over the past few years, the amateur archaelogist Ph. Ducrocq systematically prospected the surroundings of the communes of Steen-Pitgam. The eleven « dumping grounds » of archaeological artefacts that he located belong to an extensive Roman salt extraction site. Among the pottery material, sigiliated earthenware occupies a significant position. The typological, stylistic and quantitative analysis of this pottery brings chronological precisions regarding the Gallo-Roman occupation in Steene-Pitgam, and testifies of a development of the site in the Ilnd century. The set of terra sigillata remains stretches from the Nero period to the middle of the Illrd century. From the economic point of view one can assert that this site was supplied by the workshops of the south, the centre and the east of Gaul. The analysis of the Steene-Pitgam terra sigillata earthenware allows to add new elements to the study of this pottery in northern France and to tackle at the same time some general issues. Nevertheless, it remains obvious that results gathered from surface material must be confronted with well confined contexts from the site and with other regional sites.
Répertoire céramique ménapien et données nouvelles sur la fabrication du sel
Authors: Hannois Philippe 
Published: January 2018

Philippe Hannois, Prospectie in Steene-Pitgam : reper- torium van menapische keramiek en nieuwe gegevens over de zoutwinning.
De grondprospectie in de gemeenten Steene en Pitgam liet toe een aantal archeologisch intéressante zones te localiseren. Die komen overeen met een dichte bewoning en zijn een argument voor het bestaan van die bewoning van de kuststreek tijdens de eerste en tweede Duinkerkse transgressies.
De overvloedige vondsten wijzen op de economische functie van die sites, landbouw, veeteelt en zoutwinning. Men treft stukken metselwerk aan en keramiek die typisch is voor het westelijk deel van het land van de Menapiers, met tot in de tweede eeuw veel gechamot- terde keukenkeramiek.
Les amphores
Authors: Marlière Élise 
Published: January 2018

Elise Marliere, Prospections in Steene-Pitgam : amphoras.
The prospections carried out on the Steene-Pitgam site by P. Ducrocq delivered a set of amphora material that seems to reveal a lot on the commercial currents of the southern part of the city of the Menapians. The fragments are indeed sparse and only the Gaul 4 and Dressel 20 are ascertained.
Habitats et salines
Authors: Loridant Frédéric 
Published: January 2018

Frédéric Loridant, Prospectie in Steene-Pitgam : bewo- ning en zou twinning.
Tijdens de prospectie, sedert 1993, op het grondge- bied van Steene en Pitgam (Nord), werden een aantal sites aangetroffen die grotendeels verbonden zijn met de zoutwinning. Deze twee gemeenten bevinden zich aan het eindpunt van een romeinse weg naar Cassel. Uit de vondsten kan men twee types van nederzetting afleiden. Het eerste type is een grote ambachtelijke zone, waar zout geproduceerd werd via verwarming van pekel in ovens. Vandaar de talrijke vondsten van metselwerk (ovenwanden of pijlers). Het tweede type bestaat vooral uit woongebieden, waar soms een nogal rijk materiaal werd aangetroffen (muntstukken, glaswerk, soms buiten de limes zeldzame stukken in brons, terra sigillata). Misschien bevond zich daar de residentie van een gewichtig man, actief in de zoutwinning Die vondsten staan in contrast met wat men tijdens de bouw van de gaslijn in het zuidelijk gedeelte van Pitgam aantrof in een gebied waar in dezelfde période aan veeteelt werd gedaan en waar men haast niets aantrof, op wat keramiek en schaarse terra sigillata na.
Om de chronologie van deze zoutwinners vast te leg- gen zijn meer opgravingen nodig. Men kan de terra sigil- lae situeren tussen de jaren 70 tot het midden van de derde eeuw, wat ook schijnt te gelden voor de andere vondsten. Men kan een hoogtepunt in het derde kwart van de tweede eeuw plaatsen, de (langzame ?) neergang is voelbaar op het einde van de tweede of het begin van de derde eeuw.
Un objet sonore méconnu : le sistre de Vermand (Aisne) et les « sistres tiges » gallo-romains
Authors: Vendries Christophe 
Published: January 2018

Christophe Vendries, Een miskend geluidsinstrument : het sistrum van Vermand (Aisne) en de galloromeinse « schachtsistra ».
In de provincies Belgisch Gallie en Germanie werden sedert de negentiende eeuw fragmenten van bronzen cimbaaltjes ontdekt naast stukjes hout in graven uit het late rijk. Men is er nooit in geslaagd die op een overtui- gende manier samen, te stellen. Uit vergelijking van archeologische informatie blijkt dat het niet om cimbaaltjes gaat die gelijken op tamboerijnen of egyptise- rende sistra. Het gaat om schachtsistra (volgens de moderne organologische terminologie), die paarsgewijze gemonteerd zijn. Men weet nog niets over hun juiste muzikale functie omdat zij niet voorkomen in teksten of iconografie.
Une zone funéraire gallo-romaine aux Rues-des-Vignes (Nord)
Authors: Gaillard Denis , Roger Daniel 
Published: January 2018

Denis Gaillard en Daniel Roger, Een galloromeins grafveld in Rues-des- Vignes (Nord).
Het dorp Rues-des-Vignes (Nord) heeft een galloro- meinse bewoning gekend, waarvan men de geografie en chronologie niet kent. De ontdekking van een tweede grafveld, naast dat van het sportcentrum (1976), is een nieuw geografisch element voor de galloromeinse bewoning. Men heeft zes verassingsgraven blootgelegd en drie andere. De overblijfselen bevinden zich in de origi- nele stratigrafie, waarin graf- en bezettingslagen afwis- selen. De site werd waarschijnlijk bezet tussen het einde van de eerste en het einde van de derde eeuw.
Groen postkolonialisme in <i>Etosha</i> (Piet van Rooyen)
Authors: Meyer Susan 
Published: January 2018

Green postcolonialism in Etosha (Piet van Rooyen). In Etosha (2010) the impact and aftereffect of the colonial system on the Etosha Nasional Park in Namibia, and on the people who lived there, is portrayed. This study explores the situations of various characters and groups who formerly resided there, focusing on aspects of their relationship with one another, as well as on the realities of colonial exploitation and the use or destruction of the natural environment. The question raised is how green postcolonialism takes form in this novel as a result of the convergence of conservation oriented and postcolonial perspectives. The study focuses on the ways Etosha challenges the reader to realise the full complexity of the question, ‘Who is actually right, what is justifiable in the battle for survival?’, specifically in our local context; and on how the reader is confronted with the task to find place-specific answers for questions aimed at our situation in Africa. It is found that the situations of various role players and their different viewpoints are depicted in a nuanced and convincing manner, contributing to the realistic portrayal of the complex issue of conservation versus exploitation in the postcolonial context. Etosha is a meaningful novel when evaluated within the context of the development of ecocriticism in South Africa.