bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Tingkat Pendapatan Curahan Tenaga Kerja pada Hutan Rakyat di Kabupaten Ciamis
Authors: Achmad Budiman , Purwanto Ris Hadi , Sabarnurdin Sambas 
Published: November 2016

Tenaga kerja pada usaha hutan rakyat belum diperhitungkan sebagai faktor produksi yang penting sehingga menyebabkan pendapatan dari hutan rakyat kurang optimal. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pendapatan dan alokasi tenaga kerja pada pengelolaan hutan rakyat serta hubungannya dengan karakter petani. Data dikumpulkan selama bulan Mei sampai Juli 2010 di Desa Ciomas, Desa Kalijaya, dan Desa Kertaharja melalui wawancara pada 60 petani yang dipilih secara sengaja. Data yang terkumpul kemudian dianalisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rata-rata luas pemilikan hutan, usaha hutan rakyat menyumbangkan pendapatan pada petani di Desa Ciomas, Kalijaya, dan Kertaharja Kabupaten Ciamis berturut-turut sebesar Rp 6.641.783,-/th; Rp 8.029.358,-/th, dan Rp 6.302.431,-/th. Mayoritas tenaga kerja di Desa Kalijaya dan Desa Ciomas Kabupaten Ciamis dialokasikan untuk mengelola hutan rakyat yaitu sebesar 104,77 HKP/ha/th dan 216,93 HKP/ha/th, sedangkan alokasi tenaga kerja di Desa Kertaharja sebesar 210,05 HKP/ha/th. Potensi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Kabupaten Ciamis tergolong tinggi, yakni lebih dari 75%. Dalam hubungannya dengan alokasi tenaga kerja, secara umum usia petani mempunyai korelasi positif sedangkan luas lahan mempunyai korelasi negatif.Kata kunci: potensi serapan, alokasi tenaga kerja, pendapatan, hari kerja pria (HKP), luas lahan. Incomes and labor allocation in community forests in Ciamis RegencyAbstractLabor for private forest business has not been considered as an important production factor, which it makes the incomes from the private forests is unfavourable. The research was carried out to find out the incomes and labor allocation on private forests management as well as their correlation to farmer characteristics. Data were collected during May to July 2010 at Ciomas, Kalijaya and Kertaharja villages by interviewing sixty purposively selected farmers. Data were analyzed by qualitative and quantitative description. The results revealed that on the basis of land width ownership, the business earned an income to the farmers in Ciomas, Kalijaya and Kertaharja villages of Ciamis district were 6,641,783 IDR/year; 8,029,358 IDR/year, and 6,302,431 IDR/year, respectively. The labors in Kalijaya and Ciomas villages of Ciamis district were mostly allocated to manage private forests i.e. 104.77 MDW/ha/year and 216.93 MDW/ha/year respectively as labors allocation in Kertaharja village were 210.05 MDW/ha/year. The potency of labor absorption level on agriculture sectors in Ciamis district defined as high, which was more than 75 percent. In relation to labor allocation, generally, ages of farmers had positive correlation while the land width had negative ones.
Modeling The Fate of Sumatran Elephants in Bukit Tigapuluh Indonesia: Research Needs & Implications for Population Management
Authors: Moßbrucker Alexander Markus , Imron Muhammad Ali , Pudyatmoko Satyawan , Pratje Peter-Hinrich , Sumardi Sumardi 
Published: November 2016

The critically endangered Sumatran elephant persists in mainly small and isolated populations that may require intensive management to be viable in the long term. Population Viability Analysis (PVA) provides the opportunity to evaluate conservation strategies and objectives prior to implementation, which can be very valuable for site managers by supporting their decision making process. This study applies PVA to a local population of Sumatran elephants roaming the Bukit Tigapuluh landscape, Sumatra, with the main goal to explore the impact of pre-selected conservation measures and population scenarios on both population growth rate and extinction probability. Sensitivity testing revealed considerable parameter uncertainties that should be addressed by targeted research projects in order to improve the predictive power of the baseline population model. Given that further habitat destruction can be prevented, containing illegal killings appears to be of highest priority among the tested conservation measures and represents a mandatory pre-condition for activities addressing inbreeding depression such as elephant translocation or the establishment of a conservation corridor.Keywords: Elephas maximus sumatranus; population viability analysis (PVA); Asian elephant; elephant conservation; Vortex Pemodelan Kelestarian dari Gajah Sumatera di Bukit Tigapuluh Indonesia: Kebutuhan Penelitian dan Implikasi untuk Manajemen PopulasiAbstractGajah Sumatera yang berstatus kritis sebagian besar bertahan dalam populasi kecil dan terisolasi membutuhkan pengelolaan intensif agar dapat tetap lestari dalam jangka panjang. Analisis Viabilitas Populasi (Population Viability Analysis, PVA) berpeluang untuk digunakan sebagai sarana evaluasi atas tujuan dan strategi konservasi yang disusun sebelum implementasi, yang akan sangat bermanfaat bagi pengelola kawasan guna mendukung pengambilan keputusan. Studi ini menggunakan PVA pada populasi lokal gajah Sumatera yang menjelajahi lanskap Bukit Tigapuluh, Sumatera, dengan tujuan utama mengeksplorasi dampak atas skenario upaya konservasi dan populasi terpilih terhadap laju pertumbuhan populasi dan probabilitas kepunahan. Uji sensitivitas menunjukkan adanya ketidakpastian atas sejumlah parameter pokok yang seharusnya diteliti untuk meningkatkan kekuatan prediksi atas baseline model populasi. Mengingat kerusakan habitat yang lebih parah dapat dicegah, untuk itu upaya penangkalan pembunuhan ilegal merupakan prioritas tertinggi di antara upaya-upaya konservasi yang sudah diuji dan menjadi prasyarat wajib untuk menjawab masalah kemungkinan dampak perkawinan sedarah (inbreeding depression) seperti translokasi gajah atau membangun koridor konservasi.
Zona Ekowisata Kawasan Konservasi Pesisir di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Pendekatan Ekologi Bentang Lahan
Authors: Birawa Cakra , Sukarna Raden Mas 
Published: November 2016

Wilayah laut dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki pengaruh strategis terhadap pengembangan ekonomi Indonesia karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemanfatan dan pengelolaan kawasan pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah belum mencerminkan aspek-aspek kelestarian dan keberkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dikembangkan zona ekowisata yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari zona ekowisata kawasan konservasi pesisir di Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah melalui pendekatan ekologi bentang lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh luas wilayah Kecamatan Katingan Kuala (1.440 km2) dapat dikategorikan dalam empat sub zona, yaitu zona ekowisata ± 15,83 %, zona penyangga ± 31,30 %, zona inti untuk konservasi dan rehabilitasi ± 29,55 %, dan zona produksi dan ekonomi ± 23,31 %. Disimpulkan bahwa kegiatan pengembangan ekowisata di wilayah pesisir ini harus serasi dan selaras dengan upaya konservasi, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup secara menyeluruh.Kata kunci: zonasi ekowisata, ekologi bentang lahan, konservasi pesisir, pembangunan keberlanjutan, Katingan Kuala. Ecoutourism Zone of Coastal Conservation Area through Landscape Ecology Approach in Katingan Kuala Sub-regency, Katingan Regency, Central Kalimantan Province AbstractMarine and coastal areas as well as their natural resources have strategic effects towards the economic development of Indonesia because they are reliable to be one of the pillars of the national economy. Utilization and management of coastal areas either conducted by the community or local government have not reflect the conservation and sustainable aspects. To support these conditions, it is necessary to develop ecotourism zone, which is able to improve the local economies. This research aimed to study ecotourism zone of the coastal conservation area in Katingan Kuala Sub-district, Central Kalimantan Province through landscape ecology approach. The results showed that the total area of Katingan Kuala Sub-district, which is1,440 km2, could be categorized into four sub-zones, i.e. ecotourism zone is ±15.83 %, buffer zone is ± 31.30 %, core zone for conservation and rehabilitation is ± 29.55 %, and production and economic zone is ± 23.31 %. It was concluded that ecotourism development in these coastal areas should be in harmony with the conservation, protection, and preservation of the environment as a whole.
OPTIMALISASI PERAN KODIM DALAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (STUDI DI KODIM 0613/CIAMIS JAWA BARAT)
Authors: Hediarto Ito 
Published: November 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Peran Komando Distrik Militer 0613/Ciamis Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah.Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap 10 orang, yaitu Komandan, Staf dan anggota Kodim 0613/Ciamis, selain itu juga melalui observasi serta studi pustaka untuk diperoleh data lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa Kodim 0613/Ciamis dapat berperan maksimal dalam menangani tanggap darurat bencana alam di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Kegiatan dilakukan melalui pengkajian secara cepat dan penentuan status terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya, penyelamatan atau evakuasi dan perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan kondisi darurat.Kegiatan pengkajian cepat dilakukan bila ada informasi bencana di wilayah Ciamis, dengan segera informasi tersebut diolah, penyelamatan atau evakuasi dilakukan oleh Kodim 0613/Ciamis setelah terjadi bencana dan bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Ciamis, pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh Kodim 0613/Ciamis dalam rangka melaksanakan program tanggap darurat bencana, pemulihan kondisi darurat dilakukan kerjasama antara aparat TNI, Polri, dan masyarakat serta pemerintah daerah. Keberhasilan Kodim 0613/Ciamis dalam menangani tanggap darurat memberikan dampak yang positif terhadap situasi kondisi sosial di Kabupaten Ciamis, dan berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Ciamis yang meliputi ketahanan idiologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan.Untuk lebih mengoptimalkan peran dari Kodim 0613/Ciamis dalam menangani tanggap darurat, maka perlu diciptakan mekanisme yaitu Dandim diberikan peran yang lebih besar dalam mengambil tindakan saat tanggap darurat. Bupati dapat menunjuk Komandan Kodim sebagai komandan posko tanggap darurat Incident Commander (IC), sehingga Dandim dapat mengambil tindakan cepat dalam menolong dan mengevakuasi korban serta mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat bencana. Kodim 0613/Ciamis dapat dijadikan sebagai model dalam penanganan bencana bagi wilayah lainnya.
AKSESIBILITAS PEMILU 2014 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Authors: Merly Mario 
Published: November 2016

Aksesibilitas masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Ketimpangan terhadap aksesibilitas Pemilu bagi para penyandang disabilitas tentunya akan menimbulkan sebuah persepsi tersendiri mereka terhadap pelaksanaan Pemilu. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Pengambilan subyek penelitian dilakukan secara purposive sampling sesuai dengan kriteria yang diinginkan peneliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas masih menilai buruk implementasi perundang-undangan yang telah banyak mengatur aksesibilitas. Pijakan regulasi tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu untuk mendesain Pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal yang patut diperhatikan adalah sikap politik mahasiswa penyandang disabilitas telah cukup baik. Ketika kebijakan aksesibilitas tetap diabaikan dan tidak menjadi perhatian pemerintah, maka pada akhirnya peran politik mahasiswa penyandang disabilitas bisa menjadi rentan karena berwujud sikap kehilangan kepercayaan (public trust) terhadap pemerintah. Implikasi terhadap hal ini sangat rentan mempengaruhi ketahanan politik, karena tanpa kepercayaan publik maka kunci penting dalam membangun masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud.
Personality Mapping Wand to Organizational Performance
Authors: Sharma Ekta 
Published: November 2016

<p><em>The personality of an individual is a clue to his/her interpersonal needs. Identifying the employee personality type might help organizations to map their employees’ needs. Every individual has different needs, if they are fulfilled, s/he is motivated enough to perform. The purpose of the research is to analyze the impact of personality traits on interpersonal needs and using “Personality Mapping” as the tool to analyze these needs.</em></p> <p><em>The research sample for this study is the future workforce, i.e. students enrolled in a business management course. The research measures include the FIRO-B Scale and Big 5 scales. The study reveals that there is a close relationship between personality and interpersonal needs. The interpersonal needs can predict the personality of the individual. All individual have interpersonal needs but all the needs are not dominant. If the dominant need is identified, the organizations can motivate the individual by satisfying his/her dominant need.</em></p> <p><em>The analysis of both i.e. interpersonal needs and the personality can help the organizations to find the Person- job fit and also help them in understanding the motivational aspects of the individual. The predictability of Interpersonal needs from the personality traits gives a clue to the employer about the Job which will best suit the personality of the prospective employee or in other words, which job would satisfy his/her dominant need. Organizational performance is the function of Job Satisfaction and if the needs are satiated, the satisfaction increases and hence the performance.</em></p>
Profile of Breast Diseases in Eastern Nepal
Authors: Bajracharya Amir , Pangeni Anang 
Published: November 2016

Background & Objectives: Breast problems, benign or malignant are common in occurrence worldwide. Breast problems can present themselves in a number of ways like breast pain, nipple discharge, cystic lesions and more commonly a lump. Breast diseases are under reported and cancer is one of the leading causes of mortality in women. This prospective study was undertaken with an aim to study the profile of various breast diseases in eastern Nepal.Materials & Methods: This is a prospective study of women with breast diseases conducted from March 2011 to February 2012. Inclusion criteria were women irrespective of age with breast diseases with or without complaints. Exclusion criteria were women having breast abscess and mammary fistula.Results: Out of 125 breast diseases 39 cases (31%) had malignancy and 86 cases (69%) had BBD. The overall mean age for BBD was 25.9 years, with range of 10-60 years. The mean age for malignant breast diseases was 45.6 years, with range of 28-67 years. All of the cases had breast lump as their presenting complaints whether they came out benign or malignant. 52.8% had no significant pain associated with lump; in malignant cases 35.8% had pain associated with lump. In benign cases 68.7% had no perceptible change in lump size. On ultrasound scan, 69% of the lesions were designated benign compared to 31% malignant features. FNAC resulted in 68% lesions to be classified as of benign nature and 32% as malignant /suspicious malignancy.Conclusion: BBD constituted 69% of breast diseases, and mostly fibroadenoma and FCC/FCD and commonest malignant lesion was infiltrating ductal carcinoma. The BBD peaked at the age of 21-30 years.
Prevalence of Arm Lymphedema among Patients with Breast Cancer Surgery
Authors: Pandey Radha Acharya , Shrestha Shilpa 
Published: November 2016

Background & Objectives: Lymphedema is a common complication of cancer therapeutics; its prevalence, treatment outcomes, and costs have been poorly defined. It is potentially debilitating condition in breast cancer survivors which negatively affects the quality of life. This study aims to assess the prevalence of arm lymphedema among patients with breast cancer surgery.Materials & Methods: A cross-sectional study was conducted to assess the prevalence of arm lymphedema among the women with breast cancer surgery. Purposive sampling technique was used to collect the data from a sample of 66 women of selected hospitals. Data were collected through self constructed structured and semi structured interview based questionnaire which consisted socio demographic information and clinical related factors. Results: Among The overall prevalence of arm lymphedema was found to be seven (10.6%) respondents among the study population. In this study, 41 (62.1%) respondents were < 50 years of age, 13 (19.7%) had education of secondary level, 27 (40.9%) had received radiation therapy, 63 (95.5%) had no history of infection, 54 (81.8%) had undergone modified radical mastectomy, and 56 (84.8%) had involved lymph node resection. Statistically no any significant association was found between these variables.Conclusion: On the basis of the findings, this conclusion has been drawn that prevalence of arm lymphedema among patients with breast cancer surgery was low (10.6%). Moreover no association was found between the prevalence of arm lymphedema, sociodemographic variables and clinical related factors.
La liberté religieuse au concile Vatican II et depuis
Authors: Routhier Gilles 
Published: November 2016

La reconnaissance de la liberté de la personne humaine et des communautés en matière religieuse est un des acquis majeurs de Vatican II. Cet enseignement, qui renouvelait le discours de l'Église catholique en cette matière, n'a pas été acquis facilement lors du concile. Depuis, cet enseignement a montré des limites dans un contexte profondément marqué par le pluralisme religieux, des violences commises au nom de la religion et des replis identitaires conséquents. S'appuyant sur la dignité de la personne humaine et argumentant à partir d'une conception que l'on croyait commune et partagée de la nature humaine et d'une définition de la religion qui apparaît à plusieurs aujourd'hui comme trop occidentale, le droit civil à la liberté religieuse reconnu par le concile fait aujourd'hui à nouveau débat et appelle de nouveaux approfondissements.
Pour une esthétique écologique du paysage
Authors: Delord Julien 
Published: November 2016

La philosophie de l’environnement a bouleversé la conception moderne de de l’homme en reconnaissant la part des relations écologiques et des limites environnementales qui le façonnent. Le paysage, à la fois produit des interactions écologiques et espace soumis au jugement esthétique, ne pouvait rester indifférent aux innovations conceptuelles de la pensée environnementale. En ce sens, l’idée de « tiers-paysage » défendue par le paysagiste Gilles Clément a introduit une rupture avec le dogme idéaliste de la philosophie classique du paysage, dont les jugements esthétiques étaient informés par les canons de l’art pictural. Nous nous proposons de prolonger le geste de Clément et de mener à son terme la déconstruction du paysage classique en proposant une appréhension naturaliste du paysage dont le paradigme central serait le tiers-paysage et son fondement sauvage. De ce choix découle une argumentation en faveur d’une esthétique objectiviste du paysage inspirée des théories d’Allen Carlson à laquelle nous adjoignons une dimension évolutionniste qui traduit l’unité originelle et l’interdépendance des relations esthétiques qui englobent toutes les formes de vie dans leur dynamique « paysageante ».
L’« homme vitruvien » et les enjeux de la représentation du corps dans les arts à la Renaissance
Authors: Marcucci Laetitia 
Published: November 2016

La « figure vitruvienne », héritée du traité De architectura de Vitruve, et les variations auxquelles elle donne lieu dans les arts à la Renaissance révèlent une grande diversité de formes et un remaniement du canon antique. En s’appuyant sur une méthode historique et conceptuelle, l’article entend mettre à jour les enjeux esthétiques suscités par la représentation du corps humain dans les arts, en tenant compte de la diversité des voies empruntées par les artistes de la Renaissance, influencés qui plus est par la tentation de la mathématisation, la physiognomonie et la recherche de l’expressivité.
La literatura científica sobre rankings universitarios: una revisión sistemática
Authors: Tomàs-Folch Marina , Feixas Monica , Bernabeu Maria Dolors , Ruíz José María 
Published: November 2016

<p>Presentamos una revisión sistemática de la literatura científica sobre rankings universitarios. En concreto, hemos indagado sobre la existencia de tendencias en los métodos utilizados en los estudios publicados en artículos de revistas especializadas.</p><p>La muestra de artículos seleccionados de acuerdo a los criterios de búsqueda planteados ha sido de 28 artículos. Las fuentes de datos provienen de las bases de datos ISI y SCOPUS on-line utilizando las palabras clave “rankings”, “higher education” y “universidad” en ciencias sociales y humanidades en el período 2000 a 2012.</p><p>Los resultados de la revisión sistemática nos muestran que los artículos publicados tienen una orientación más cuantitativa (N=22) que cualitativa (N=6), con enfoques más generalistas (N=21) que específicos (N=7), con pretensión generalizadora (N=24) frente (N=4) a los de alcance local y que la mayor concentración de las referencias que incluyen los artículos analizados han estado publicados entre los años 2005-2010.</p><p>Se concluye que existe un creciente interés y preocupación por los estudios, investigaciones y publicaciones de artículos sobre rankings universitarios.</p><p><strong> </strong></p>
Percepciones hacia el aprendizaje cooperativo del alumnado del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria
Authors: Gil Molina Pilar 
Published: November 2016

<p>Este estudio cualitativo ha explorado las percepciones del alumnado del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MFPS) de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) sobre el aprendizaje cooperativo (AC). La muestra ha estado por formada por 65 sujetos matriculados en 6 especialidades diferentes del MFPS y que han trabajado de forma colaborativa en 15 grupos de trabajos en la materia “Aprendizaje y desarrollo de la personalidad”. Para la recogida de datos se ha utilizado un cuestionario de preguntas abiertas que ha sido cumplimentado por cada grupo de trabajo. Se han obtenido un total de 273 respuestas correspondientes a tres categorías: 1) Identificación de los aprendizajes realizados en la materia; 2) Identificación de los aprendizajes realizados sobre el trabajo colaborativo; y 3) Valoración de la experiencia con la metodología de AC. Del análisis cualitativo de la opinión vertida por los grupos cabe destacar, que la totalidad de ellos ha realizado una evaluación positiva de la experiencia, que para algunos ha resultado ser novedosa. Las percepciones del alumnado señalan que el AC puede potenciar aprendizajes relacionados con la materia y con las competencias de trabajo grupal. La mayoría se muestra convencida de que esta metodología les será de utilidad como herramienta de trabajo en su futuro profesional como docentes de Educación Secundaria. </p>