bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Scaling-up primary health care-based prevention and management of heavy drinking at the municipal level in middle-income countries in Latin America: Background and protocol for a three-country quasi-experimental study
Authors: Anderson Peter , O'Donnell Amy , Kaner Eileen , Gual Antoni , Schulte Bernd , Pérez Gómez Augusto , de Vries Hein , Natera Rey Guillermina , Rehm Jürgen 
Published: November 2017

Background: While primary health care (PHC)-based prevention and management of heavy drinking is clinically effective and cost-effective, it remains poorly implemented in routine practice. Systematic reviews and multi-country studies have demonstrated the ability of training and support programmes to increase PHC-based screening and brief advice activity to reduce heavy drinking. However, gains have been only modest and short term at best. WHO studies have concluded that a more effective uptake could be achieved by embedding PHC activity within broader community and municipal support.Protocol: A quasi-experimental study will compare PHC-based prevention and management of heavy drinking in three intervention cities from Colombia, Mexico and Peru with three comparator cities from the same countries. In the implementation cities, primary health care units (PHCUs) will receive training embedded within ongoing supportive municipal action over an 18-month implementation period. In the comparator cities, practice as usual will continue at both municipal and PHCU levels. The primary outcome will be the proportion of consulting adult patients intervened with (screened and advice given to screen positives). The study is powered to detect a doubling of the outcome measure from an estimated 2.5/1,000 patients at baseline. Formal evaluation points will be at baseline, mid-point and end-point of the 18-month implementation period. We will present the ratio (plus 95% confidence interval) of the proportion of patients receiving intervention in the implementation cities with the proportions in the comparator cities. Full process evaluation will be undertaken, coupled with an analysis of potential contextual, financial and political-economy influencing factors.Discussion: This multi-country study will test the extent to which embedding PHC-based prevention and management of alcohol use disorder with supportive municipal action leads to improved scale-up of more patients with heavy drinking receiving appropriate advice and treatment.Study status: The four-year study will start on 1stDecember 2017.
Risk-Averse Approximate Dynamic Programming with Quantile-Based Risk Measures
Authors: Jiang Daniel R. , Powell Warren B. 
Published: November 2017

In this paper, we consider a finite-horizon Markov decision process (MDP) for which the objective at each stage is to minimize a quantile-based risk measure (QBRM) of the sequence of future costs; we call the overall objective a dynamic quantile-based risk measure (DQBRM). In particular, we consider optimizing dynamic risk measures where the one-step risk measures are QBRMs, a class of risk measures that includes the popular value at risk (VaR) and the conditional value at risk (CVaR). Although there is considerable theoretical development of risk-averse MDPs in the literature, the computational challenges have not been explored as thoroughly. We propose data-driven and simulation-based approximate dynamic programming (ADP) algorithms to solve the risk-averse sequential decision problem. We address the issue of inefficient sampling for risk applications in simulated settings and present a procedure, based on importance sampling, to direct samples toward the “risky region” as the ADP algorithm progresses. Finally, we show numerical results of our algorithms in the context of an application involving risk-averse bidding for energy storage.The online appendix is available at https://doi.org/10.1287/moor.2017.0872 .
Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern Terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Semarang
Authors: Prananda Rahandy Rizki , Prananningtyas Paramita 
Published: November 2017

Investasi toko modern mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian daerah Kota Semarang. Pertumbuhan tingkat investasi toko modern yang tidak terkontrol dan kurang memperhatikan keseimbangan sosial ekonomi dengan pasar tradisional dikhawatirkan menimbulkan persaingan tidak sehat pada perdagangan domestik di Kota Semarang. Penerbitan Peraturan Daerah Kota No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern merupakan langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan toko modern. Permasalahan dalam paper ini adalah implementasi Perda No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dan implikasinya terhadap iklim persaingan usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional; serta solusi penataan iklim investasi toko modern yang ideal, demi menciptakan keseimbangan iklim persaingan yang sehat dengan pasar tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan mengkombinasikan regulasi dengan teori-teori interdisipliner. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dikaji dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Inefektifitas penegakan perda dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum dan ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dan budaya hukum pengusaha minimarket yang menganggap prosedur mengurus IUTM sangat rumit dan memerlukan jangka waktu lama. Solusi penataan iklim investasi adalah konsistensi penegakan peraturan investasi di daerah yang bersangkutan. Saran terhadap pembenahan kebijakan penataan toko modern dengan merevisi ketentuan pasal 8 Perda No.1 tahun 2014 , pembenahan pendataan toko modern antar instansi dan penerapan moratorium pendirian minimarket di Kota Semarang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Authors: Atsar Abdul 
Published: November 2017

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Secara spesifik ingin menjelaskan upaya perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional melalui hak cipta dan undang-undang kemajuan kebudayaan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang depagang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisonal (Pasal 5). Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradsional dan ekspresi budaya tradsional jika dikelola secara baik dan memperoleh perlindungan oleh hukum maka kedua hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat adat, Karena memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional maka masyarakat adat tersebut dapat mempunyai hak ekonomi.
PELAYANAN ADMINISTRASI UNTUK PROYEK BANGUNAN GEDUNG DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK
Authors: As'adi Edi 
Published: November 2017

Dewasa ini kebutuhan bangunan gedung di Indonesia semangkin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk menciptakan kondisi bangunan maka setiap Penyelenggaraan Proyek bangunan gedung di Indonesia wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana telah ditentukan undang-undang. Meskipun demikian, Untuk dapat memenuhi syarat administrasi tersebut di atas masyarakat terbentur kendala aturan yang semakin sulit dan mahal. Fokus pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana aspek Hukum Syarat administrasi untuk proyek bangunan gedung dalam ketentuan normatif bangunan gedung melalui implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan kendala- kendalanya, Bagaimana analisa hukum terhadap substansi implementasi ketentuan normatif tentang bangunan gedung dalam perspektif hukum pelayanan publik yang baik, bagaimana politik hukum pelayanan syarat administrasi untuk proyek bangunan gedung di masa akan datang. Metode penelitian yang digunakan dan diterapkan dalam tesis ini adalah Metode yuridis normative menitik beratkan kepada penelitian terhadap bahan kepustakaan (data skunder) yang ditunjang dengan poendekatan perundang-undangan (statute approach) dan dilengkapi dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian membuktikan, pengaturan pelayanan persyaratan administratif bangunan gedung di indonesia masih belom optimal. Karena masih ada kendala yang cukup signifikan didalam implementasinya, Yaitu terdapat perbedaan kompetensi pelayanan dalam dua instansi yang terpisah, hal ini terbukti dari pelayanan status hak atas tanah menjadi kewenangan badan pertanahan nasional dan sedangkan pelayanan persyaratan administratif mengenai kejelasan status hak atas kepemilikan bangunan gedung dan izin mandirikan bangunan menjadi kewenangan pemerintah daerah serta aturan lebih lanjut dari kejelasan status hak kepemilikan gedung belum ada pengaturanya yang dimaksudkan oleh uUU no. 28 tahun 2002 tentang banguna Gedung yang berupa peraturan Presidenya. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan administrasi untuk bangunan gedung perlu ada pembaharuan aturan hukum secara integral, penegakan hukum terintegrasi dan mekanisme pelayanan yang terkoordinasi dalam satu layanan. Kata Kunci : Syarat Administrasi Gedung, Hak Atas Tanah, Kepemilikan Bangunan Gedung, izin Mendirikan Bangunan dan Pelayanan Pyblik yang Baik.
REVERSE ENGINEERING PROGRAM KOMPUTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA DAN PATEN DI INDONESIA MALAYSIA.
Authors: . Ariyanti 
Published: November 2017

Perkembangan teknologi canggih berupa komputer telah membawa manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia di mana pemanfaatannya meliputi beberapa sektor. Keadaan yang demikian berpotensi menimbulkan tindakan monopolistik. Tindakan monopolistik, meskipun terkait dengan hasil yang sama tetapi tetap memiliki perbatsan-perbatasan tertentu, Salah satu bentuk pembatasan terhadap tindakan monopolistik hak cipta khususnya program komputer dapat dilakukan dengan reverse engineering (RE) program komputer RE merupakan suatu proses menemukan prinsip-prinsip teknologi suatu produk kemudian mencoba untuk membuat alat/produk atau program baru yang lebih unggul tanpa menyalin apapun dari aslinya. Namun RE program komputer ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang. Metode penelitiannya mengunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengiventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan hukum primer yaitu UU no. 19 tahun 2002, akta hak cipta 1987, UU no. 14 tahun 2001, Akta Paten 1983, serta bahan hukum skunder berupa dokumen atau hasil-hasil penelitian, bahan hukum tersier berpa kamus hukum dan ensiklopedia. Kata Kunci : Program Komputer, Reverse Engineering
Abnormal Microglia and Enhanced Inflammation-Related Gene Transcription in Mice with Conditional Deletion ofCtcfinCamk2a-Cre-Expressing Neurons
Authors: McGill Bryan E. , Barve Ruteja A. , Maloney Susan E. , Strickland Amy , Rensing Nicholas , Wang Peter L. , Wong Michael , Head Richard , Wozniak David F. , Milbrandt Jeffrey 
Published: November 2017

CCCTC-binding factor (CTCF) is an 11 zinc finger DNA-binding domain protein that regulates gene expression by modifying 3D chromatin structure. Human mutations inCTCFcause intellectual disability and autistic features. Knocking outCtcfin mouse embryonic neurons is lethal by neonatal age, but the effects of CTCF deficiency in postnatal neurons are less well studied. We knocked outCtcfpostnatally in glutamatergic forebrain neurons under the control ofCamk2a-Cre. CtcfloxP/loxP;Camk2a-Cre+(CtcfCKO) mice of both sexes were viable and exhibited profound deficits in spatial learning/memory, impaired motor coordination, and decreased sociability by 4 months of age.CtcfCKO mice also had reduced dendritic spine density in the hippocampus and cerebral cortex. Microarray analysis of mRNA fromCtcfCKO mouse hippocampus identified increased transcription of inflammation-related genes linked to microglia. Separate microarray analysis of mRNA isolated specifically fromCtcfCKO mouse hippocampal neurons by ribosomal affinity purification identified upregulation of chemokine signaling genes, suggesting crosstalk between neurons and microglia inCtcfCKO hippocampus. Finally, we found that microglia inCtcfCKO mouse hippocampus had abnormal morphology by Sholl analysis and increased immunostaining for CD68, a marker of microglial activation. Our findings confirm thatCtcfKO in postnatal neurons causes a neurobehavioral phenotype in mice and provide novel evidence that CTCF depletion leads to overexpression of inflammation-related genes and microglial dysfunction.SIGNIFICANCE STATEMENTCCCTC-binding factor (CTCF) is a DNA-binding protein that organizes nuclear chromatin topology. Mutations inCTCFcause intellectual disability and autistic features in humans. CTCF deficiency in embryonic neurons is lethal in mice, but mice with postnatal CTCF depletion are less well studied. We find that mice lackingCtcfinCamk2a-expressing neurons (CtcfCKO mice) have spatial learning/memory deficits, impaired fine motor skills, subtly altered social interactions, and decreased dendritic spine density. We demonstrate thatCtcfCKO mice overexpress inflammation-related genes in the brain and have microglia with abnormal morphology that label positive for CD68, a marker of microglial activation. Our findings suggest that inflammation and dysfunctional neuron–microglia interactions are factors in the pathology of CTCF deficiency.
Coordinated Plasticity of Synapses and Astrocytes Underlies Practice-Driven Functional Vicariation in Peri-Infarct Motor Cortex
Authors: Kim Soo Young , Hsu J. Edward , Husbands Lincoln C. , Kleim Jeffrey A. , Jones Theresa A. 
Published: November 2017

Motor rehabilitative training after stroke can improve motor function and promote topographical reorganization of remaining motor cortical movement representations, but this reorganization follows behavioral improvements. A more detailed understanding of the neural bases of rehabilitation efficacy is needed to inform therapeutic efforts to improve it. Using a rat model of upper extremity impairments after ischemic stroke, we examined effects of motor rehabilitative training at the ultrastructural level in peri-infarct motor cortex. Extensive training in a skilled reaching task promoted improved performance and recovery of more normal movements. This was linked with greater axodendritic synapse density and ultrastructural characteristics of enhanced synaptic efficacy that were coordinated with changes in perisynaptic astrocytic processes in the border region between head and forelimb areas of peri-infarct motor cortex. Disrupting synapses and motor maps by infusions of anisomycin (ANI) into anatomically reorganized motor, but not posterior parietal, cortex eliminated behavioral gains from rehabilitative training. In contrast, ANI infusion in the equivalent cortical region of intact animals had no effect on reaching skills. These results suggest that rehabilitative training efficacy for improving manual skills is mediated by synaptic plasticity in a region of motor cortex that, before lesions, is not essential for manual skills, but becomes so as a result of the training. These findings support that experience-driven synaptic structural reorganization underlies functional vicariation in residual motor cortex after motor cortical infarcts.SIGNIFICANCE STATEMENTStroke is a leading cause of long-term disability. Motor rehabilitation, the main treatment for physical disability, is of variable efficacy. A better understanding of neural mechanisms underlying effective motor rehabilitation would inform strategies for improving it. Here, we reveal synaptic underpinnings of effective motor rehabilitation. Rehabilitative training improved manual skill in the paretic forelimb and induced the formation of special synapse subtypes in coordination with structural changes in astrocytes, a glial cell that influences neural communication. These changes were found in a region that is nonessential for manual skill in intact animals, but came to mediate this skill due to training after stroke. Therefore, motor rehabilitation efficacy depends on synaptic changes that enable remaining brain regions to assume new functions.
Psychometric validation of the Persian Bergen Social Media Addiction Scale using classic test theory and Rasch models
Authors: Lin Chung-Ying , Broström Anders , Nilsen Per , Griffiths Mark D. , Pakpour Amir H. 
Published: November 2017

Background and aims
The Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS), a six-item self-report scale that is a brief and effective psychometric instrument for assessing at-risk social media addiction on the Internet. However, its psychometric properties in Persian have never been examined and no studies have applied Rasch analysis for the psychometric testing. This study aimed to verify the construct validity of the Persian BSMAS using confirmatory factor analysis (CFA) and Rasch models among 2,676 Iranian adolescents.

Methods
In addition to construct validity, measurement invariance in CFA and differential item functioning (DIF) in Rasch analysis across gender were tested for in the Persian BSMAS.

Results
Both CFA [comparative fit index (CFI) = 0.993; Tucker–Lewis index (TLI) = 0.989; root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.057; standardized root mean square residual (SRMR) = 0.039] and Rasch (infit MnSq = 0.88–1.28; outfit MnSq = 0.86–1.22) confirmed the unidimensionality of the BSMAS. Moreover, measurement invariance was supported in multigroup CFA including metric invariance (ΔCFI = −0.001; ΔSRMR = 0.003; ΔRMSEA = −0.005) and scalar invariance (ΔCFI = −0.002; ΔSRMR = 0.005; ΔRMSEA = 0.001) across gender. No item displayed DIF (DIF contrast = −0.48 to 0.24) in Rasch across gender.

Conclusions
Given the Persian BSMAS was unidimensional, it is concluded that the instrument can be used to assess how an adolescent is addicted to social media on the Internet. Moreover, users of the instrument may comfortably compare the sum scores of the BSMAS across gender.
Kult Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Przyczynek do problemu religijności katolickiej w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej
Authors: Smoliński Aleksander 
Published: November 2017

W materiale tym ukazano dzieje 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz jego związki z klasztorem Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Jazłowcu, pod murami którego w roku 1919 oddział ten walczył z Ukraińcami z Ukraińskiej Armii Halickiej. Poza tym autor przedstawił także jego związki z kultem maryjnym w Polsce, szczególnie zaś z kultem, jaki po roku 1921 okazywał Matce Boskiej Jazłowieckiej. Z racji specyficznej historii 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich klasztor jazłowiecki oraz znajdująca się tam i otoczona powszechną czcią figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia odgrywała ogromną rolę w wychowaniu kolejnych pokoleń oficerów i podoficerów zawodowych oraz poborowych odbywających w pułku służbę wojskową. Autor przedstawił więc specyficzne dla tego pułku formy kultu, a także związki, jakie przed rokiem 1939 łączyły go z klasztorem i rezydującymi tam siostrami.
Tatarzy z Bohonik i Kruszynian. Tożsamość, asymilacja, współczesne wyzwania
Authors: Cebula Sławomir 
Published: November 2017

Tatarzy osiedleni w Bohonikach i Kruszynianach przeszli długi proces asymilacji, zachowując pewne cechy kultury swych przodków i przyswajając wiele elementów kultury miejscowej. Wielowiekowe tradycje wojskowe pogłębiły ich więź z Polską, która jest dla nich jedyną ojczyzną. Podczas badań przeprowadzonych w 2015 roku zostały postawione na nowo pytania o ich tożsamość etniczną, której kluczowymi elementami są wyznawany islam oraz wspólne pochodzenie. Skupiono się również na aktualnych problemach, z jakimi musiała zmierzyć się społeczność tatarska. Artykuł wskazuje równocześnie na charakterystyczne i unikatowe cechy tatarskiego islamu, przesiąkniętego wpływami lokalnymi.
STEM/PROGENITOR CELLS ADHESION STRENGTHENING TO SYNTHETIC MATERIAL USING EXTRACELLULAR MATRIX
Authors: Lykov A. P. , Poveshchenko O. V. , Bondarenko A. N. , Surovtseva M. A. , Kim I. I. 
Published: November 2017

Background: Tissue-engineered vascular grafts of small diameter have being widely used in coronary artery bypass grafting. However, the rate of settling of these grafts with endothelial cells is insufficient. Aims:The aim of the study was to selucidate the adhesion of endothelial progenitor cells and mesenchymal stem cells to synthetic materials (polystyrol, polytetrafluoroethylene) preprocessed with extracellular matrix (gelatin, fibronectin, collagen) in vitro.Materials and methods: For the study,the endothelial progenitor cells (EPC) were isolated from the peripheral blood of patients with ischemic heart disease, and mesenchymal stem cells (MSC) — from bone marrow of Wistar rats. Commercial monoclonal antibodies for flow- cytometry were used to determine the phenotype of EPC. To isolate the early and late EPC from mononuclear cells of peripheral blood, cells were raised for 8 and 16 days on a gelatin or fibronectin based substrate. The commercial kits for enzyme linked immunoassay were applied to assess levels of cytokine production and nitric oxide by early and late EPC conditioned by gelatin or fibronectin on the 8th and 16th days of growth. To conduct the study the MSC were isolated from bone marrow of rats. To determine the attachment of adherent fraction of nucleated bone marrow cells, cell morphology, the adipogenic and osteogenic differentiation were evaluated. To assess migration of MSC in real time within 24 hours on the device Cell-IQ, we used «closure/wound healing» test. The commercial kits for enzyme linked immunoassay were applied to assess levels of cytokine production and nitric oxide by MSC; and components of the extracellular matrix (fibronectin, collagen I and type IV) ― to assess the increased adhesion of MSC to the polytetrafluoroethylene. Results: The results demonstrated that endothelial progenitor cells adhere to both gelatin and fibronectin and confirmed the influence of these extracellular matrix components on the cytokine levels produced by early and late endothelial cells. The combination of fibronectin with type I or IV collagen or the combination of thereof promotes the adhesion to polytetrafluoroethylene and colonization of the graft.Conclusions: Preprocessing of synthetic material (polystyrene, polytetrafluoroethylene) enhances adhesion and growth of EPC and MSC which can be implemented when creating tissue-engineered vascular grafts for small diameter coronary artery bypass grafting with specified conditions of settlement by the cells involved in neointima formation.