bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Reconstruction of the Meaning of Makar and Its Relevance to the Concept of al-Baghyu in the Fiqh Jinayah
Authors: Asmara Musda 
Published: October 2024

The 2019 General Election (Pemilu, Indonesia) divided Indonesian society into two sides, namely the #2019GantiPresiden and the #Jokowi2Periode. The situation between the two sides was tense, which could potentially cause a commotion and worsen the public's situation. Supporters of Jokowi's camp describe the #2019GantiPresiden movement as an attempt to commit makar (treason) against the legitimate government, while the government's opposing side describes the accusation of treason as a violation of democratic freedoms. Based on the foregoing, the question arises as to whether going against the government can be considered makar, which is a criminal act. This study is a type of normative research that uses library research to collect data. This study concludes that opposing the government (Oposisi) or criticizing the government is not makar, but rather the right to free expression. Makar as a negative brand image should not exist in a democratic post-reform environment. It should be used sparingly so that there is no arbitrariness that violates human rights. This corresponds to the definition of al-bughah in Islamic criminal law. Pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2019 telah memecahkan masyarakat dengan dua kubu/ dua gerakan, yaitu gerakan #2019GantiPresiden dan gerakan #Jokowi2Periode. Situasi pun mencekam antara kedua belah pihak yang berpotensi mengarah kepada keributan, dan menyebabkan kondisi masyarakat semakin memanas. Pendukung kubu Jokowi menyebut gerakan #2019GantiPresiden merupakan upaya makar terhadap pemerintahan yang sah, sementara kubu diseberang pemerintah (oposisi) menyebut tuduhan makar tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan demokrasi. Berdasarkan latar belakang diatas timbul pertanyaan apakah bersebrangan dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai makar yang merupakan tindak pidana?. penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan (method of library). Penelitian ini menyimpulkan bahwa bersebrangan dengan pemerintah (oposisi) atau mengkritik pemerintah belum bisa dimaknai sebagai makar melainkan hak kebebasan berpendapat. Makar sebagai brand image negative tidak sewajarnya muncul dalam suasana berdemokrasi pasca reformasi. Seharusnya makar dimakanai secara limitative agar tidak ada kesewenang-wenangan yang merugikan hak asasi manusia. Hal tersebut sejalan dengan makna al-bughah dalam hikum pidana Islam.
The Understanding of Religious and Multicultural Culture in Manado City Society from Maqâshid Al-Syarî`ah Perspective
Authors: Darwis Rizal , Abdullah Abdullah , Wibawa Nazar Husain Hadi Pranata , Rahim Arhjayati 
Published: October 2024

Religion and culture are two inseparable things. Grounded religious values require traditions and culture that develop in society. This article aims to analyze the religious and cultural understanding of multiculturalism in the people of Manado City. This research is a qualitative descriptive study with data sources coming from the literature and interviews. The data were analyzed using the maqâshid al-syarî`ah approach. The results of the study show that the city of Manado as an area with a multicultural population strongly adheres to the religious understanding that every religion in principle loves, respects, and respects each other. The philosophy of sitou timou tumou tou, torang samua basudara, mapalus, democracy, anti-discrimination and friendship are believed and guided in carrying out all social activities in Manado society. If viewed from the perspective of maqâshid al-syarî`ah, then it is included in the category of maslahat al-‘ummah. Agama dan budaya adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Nilai-nilai agama yang membumi membutuhkan tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis paham keagamaan dan budaya multikulturalis pada masyarakat Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data berasal dari kepustakaan dan hasil wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syariah. Hasil penelitian menujukkan bahwa Kota Manado sebagai daerah yang berpenduduk multikulturalis sangat berpegang pada pemahaman keagamaan bahwa setiap agama pada prinsipnya saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai. Falsafah sitou timou tumou tou, torang samua basudara, mapalus, demokrasi, antidiskriminasi dan silaturrahim diyakini dan dipedomani dalam melakukan segala aktifitas sosial dalam masyarakat Manado. Jika ditinjau dari perspektif maqâshid al-syarî`ah, maka masuk dalam kategori maslahat al-‘ummah.
Priest’s Ijtihâd Method in Solving Legal Problems in Indonesia
Authors: Wahidin Wahidin 
Published: October 2024

The modernization of Science and Technology with various innovations is a real challenge to Islamic law This study aims to analyze the methodology of ijtihâd and the resolution of legal issues in Indonesia. The method used is a qualitative method with a case study approach of the ijtihâd methodology conducted by the Fatwa Commission of Majelis Ulama Indonesia, the Persis Hisbah Council and the Bahsul Masail Nahdhatul Ulama Institute, which explains Ijtihâd as a methodology in solving legal problems in Indonesia. The research data collection method uses the documentation method and various articles and books. Then analyzed using the content analysis method, which is analyzing library data that is scientific analysis of a premium message. The result of this research is that in conducting Priest’s Ijtihâd Method in solving legal problems in Indonesia, one should adhere to three principles of thinking, namely hadhârah nash (bayânî text), hadhârah al-‘ilm (burhânî ratio) and hadhârah al-falsafah. We cannot separate these three principles from each other. Modernisasi IPTEK dengan berbagai inovasi merupakan tantangan nyata bagi hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis metodologi ijtihâd Ulama dalam menyelesaikan masalah hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus metodologi ijtihâd yang dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisbah Persis dan Lembaga Bahsul Masail Nahdhatul Ulama yang menjelaskan ijtihâd sebagai metodologi dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia. Metode pengumpulan data secara dokumentasi dari berbagai artikel dan buku. Kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu menganalisis data perpustakaan secara ilmiah dari sebuah pesan premium. Temuan penelitian ini adalah dalam melakukan ijtihâd dalam menyelesaikan isu hukum di Indonesia hendaknya berpegang teguh tiga prinsip berpikir yaitu hadhârah nash (teks bayânî), hadhârah al- ‘ilm (rasio burhânî ) dan hadhârah al-falsafah. Ketia prinsip ini tidak boleh terpisahkan satu sama lain.
The Relevance of Islamic Law and Positive Law in State Safety Management: Literacy Study of Islam and National Law
Authors: Hadi Muhammad 
Published: October 2024

In Indonesia, there are several sources of law, including religious law, customary law, international law, state law, and Islamic sharia law. This study aims to obtain scientific evidence about the relevance of Islamic law and state law in managing security and comfort among citizens in Indonesia. We searched for data to answer this problem online in several literature sources, which we discussed comprehensively to answer this research problem by looking for the relationship between Islamic law, state law, and the stability and diversity of citizens. Data collection was carried out online in several literature sources comprehensively to answer research problems, namely looking for the relationship between Islamic law, state law, and the stability and diversity of citizens. This data is sourced from secondary materials, which can be obtained in qualitative measures. The results show that there are eight Islamic laws and state laws to regulate the life of the state and society in a just and prosperous life. Di Indonesia, terdapat beberapa sumber hukum, antara lain hukum agama, hukum adat, hukum internasional, hukum negara, dan hukum syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti ilmiah tentang relevansi hukum Islam dan hukum negara dalam mengelola keamanan dan kenyamanan antar warga negara di Indonesia. Pengambilan data dilakukan secara online di beberapa sumber literatur secara komprehensif untuk menjawab masalah penelitian, yaitu mencari hubungan antara hukum Islam, hukum negara, stabilitas dan keragaman warga negara. Analisis data meliputi interpretasi data, evaluasi, pengkodean data, dan penarikan kesimpulan dengan berpegang pada prinsip validitas dan reliabilitas data. Data ini bersumber dari bahan sekunder, yang dapat diperoleh dalam ukuran kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada delapan hukum Islam dan hukum negara untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam kehidupan yang adil dan makmur
The Reformulation of Pancasila Constitutional State: Maqâshid al- Syarî`ah’s Perspective
Authors: Asmawi Asmawi , Thamrin Abu , Hidayatulloh Hidayatulloh 
Published: October 2024

This study focuses on how maqâshid al-syarî`ah (sharia objectives) correlates with the reformulation of Pancasila constitutional state concept. Specifically, it aims at proving and explaining the relevance of maqâshid al-syarî`ah with the reformulation of Pancasila constitutional state concept. This study uses a qualitative research method that is based on theoretical-philosophical approach. Data were collected using documentary study techniques and were analyzed using qualitative content analysis techniques. The findings of this study indicate that the concept of Pancasila constitutional state has certain characteristics of constitutional state. The values and doctrines embedded in Pancasila are the state fundamental principles of Indonesia as well as the basic ideology of the state. In Islamic law perspective, the concept of Pancasila constitutional state has its substantial basis in maqâshid al-syarî`ah. This study proves that the concept of Pancasila constitutional state is theoretically valid and substantively connected to maqâshid al-syarî`ah, which includes justice (al-‘adl), affection (al-rahmah), public interest (al-mashlahah), wisdom (al-hikmah), and the five objectives (al- maqâshid al-khamsah). Penelitian ini berfokus pada bagaimanakah relevansi maqâshid al-syarî`ah dengan reformulasi konsep Negara Hukum Pancasila. Penelitian ini bertujuan membuktikan dan menjelaskan relevansi maqâshid al-syarî`ah dengan reformulasi konsep Negara Hukum Pancasila. Dalam penelitian ini diterapkan metode riset kualitatif berbasis pendekatan teoritis-filosofis, yang dalam pengumpulan datanya menggunakan tehnik studi dokumenter; dan data dianalisis dengan tehnik analisis isi secara kualitatif (qualitative content analysis). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Negara Hukum Pancasila memiliki ciri dan karakteristik Negara Hukum plus nilainilai dan kaidah-kaidah yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia; dan dari perspektif hukum Islam, konsep Negara Hukum Pancasila punya basis substantif maqâshid al-syarî`ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Negara Hukum Pancasila terbukti valid dan otentik menurut sudut pandang teori maqâshid al-syarî`ah dan substansi maqâshid al-syarî`ah, yang meliputi al-‘adl, al-rahmah, al-mashlahah, al-hikmah, dan al- maqâshid al-khamsah.
Criminal Provisions in Government Regulation Number 9 of 1975 According to Law Number 12 of 2011
Authors: Zulham Zulham , Pagar Pagar , Latip Muhammad 
Published: October 2024

This paper aims at explaining the criminal provisions in government regulation number 9 of 1975, according to Law Number 12 of 2011. The research method used in conducting this article is a qualitative research method with a normative juridical research type using the statute approach. Sources of data are divided into two forms, namely primary data sources obtained directly from main sources such as the head of the Regional Office of the Ministry of Religions of the Republic of Indonesia, Commission III of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the Head of the High Court of Religion of North Sumatra, and Experts in the field of Islamic Law. In addition, laws and regulations and the book of ushul fiqh are used as secondary materials. Data analysis was carried out in the stages of data reduction, data presentation, and conclusion. The results show that the criteria for marriage that can be punished or fined are divided into two, namely, First, is the presence of intention. Second, the action is detrimental to another person, in other words, the injured person reports or complains about the detrimental action to the police so that it can be processed because the provision is a complaint offense. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan pidana dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative menggunakan pendekatan statute approach. Sumber data terbagi pada dua bentuk yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama seperti Kepala Kanwil Kementerian Agama RI, Komisi III DPR RI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara, dan Pakar dibidang hukum Islam. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan kitab ushul fiqih dijadikan sebagai bahan sekunder. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pernikahan yang dapat dipidana atau didenda terbagi kepada dua, yaitu; Pertama, adalah adanya niat atau unsur kesengajaan. Kedua, tindakan tersebut merugikan orang lain, dengan kata lain, bahwa orang yang dirugikan tersebut melaporkan atau mengadukan perbuatan yang merugikannya kepada pihak kepolisian, sehingga dapat diproses, karena ketentuan tersebut merupakan delik aduan.
The Implementation of Education Policy in the Development of Islamic Religious Education in the Industrial Revolution Era 4.0
Authors: Adisel Adisel , Thadi Robeet , Suryati Suryati 
Published: October 2024

The implementation of Islamic school management policies is important, keep in mind that there are still many educational issues of concern, especially regarding ethics and other values. The training strategy adds to the improvements in the implementation of the main Islamic Religious Education (PAI) learning. This research is expected to find out how the implementation of policies regarding the establishment of Islamic schools is carried out in the 4.0 era. Research attempts to reveal instructional arrangements in improving PAI learning in the 4.0 era which have been carried out by involving a subjective approach as a method of checking to produce information that has novelty. This research method uses a qualitative descriptive approach with literature study. As a result, the transformation of Islamic education is used to find a way out of the problems that occur, thus strengthening Islamic educational institutions and the need for quality management quality improvements, effective leadership, and the need to reform educational policies, so that they are able to compete and the results can create creative, innovative, possessing human beings. Good character, independence, love for the motherland and religion in order to become a stronghold in the era of the industrial revolution 4.0 where in this era human resources are required to be fast, precise, attractive and productive. Implementasi penerapan kebijakan pengelolaan sekolah Islam penting, mengingat masih banyak masalah pendidikan yang memperihatinkan terutama tentang etika dan tata nila lainnya. Strategi pelatihan menambah perbaikan dalam implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang utama. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan mengenai pendirian sekolah Islam di era 4.0. Penelitian berusaha mengungkapkan penyusunan instruksional dalam peningkatan pembelajaran PAI di era 4.0 yang telah dilakukan dengan melibatkan pendekatan subjektif sebagai metode pemeriksaan menghasilkan informasi yang memiliki kebaruan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Hasilnya pentransformasian pendidikan Islam digunakan untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang terjadi, sehingga menguatkan lembaga pendidikan Islam serta diperlukannya perbaikan kualitas manajemen yang bermutu, kepemimpinan yang efektif, serta perlunya mereformasi kebijakan pendidikan, sehingga mampu bersaing dan hasilnya dapat mewujudkan manusia kreatif, inovatif, memiliki karakter baik, mandiri, cinta tanah air dan religius guna menjadi benteng di era revolusi industri 4.0 yang mana dalam era ini sumber daya manusia dituntut menjadi sumber daya cepat, tepat, menarik, dan produktif,
The Education Services of Children for Special Need on Islamic Educational Psychology Perspective
Authors: Rahman Nadya Novia , Rasyid Miranti , Adhawiyah Rabiatul 
Published: October 2024

This study described the education of children with special needs from the perspective of Islamic education psychology. Education in Indonesia was a right that everyone was obtained. Everyone has the right to receive a proper education, even if that person belongs to the children with special needs category. This research has been a literature study that examined the object of research on the education of children with special needs related to the psychology of Islamic education. This study used documentation techniques in terms of collecting research data. The documentation technique in question was that researchers collect related documents in the form of books, journals, and other scientific works that are relevant to the object of research. An important finding in this study has been that the psychological concept of Islamic education educates the physical and spiritual aspects. Islamic educational psychology has four essential dimensions which must be fulfilled; Physical-Biological Education for Children with Special Needs, Psycho-Educational Education for Children with Special Needs, Spiritual Education for Children with Special Needs, and Socio-Cultural Education for Children with Special Needs. These four dimensions of Education must be balanced to create a balance for the overall growth of children with special needs by training their souls, mind, and body. Studi ini mengambarkan pendidikan anak berkebutuhan khusus dalam perspektif psikologi pendidikan Islam. Pendidikan di Indonesia merupakan suatu hak yang bisa didapatkan oleh semua orang. Setiap orang berhak untuk menerima pendidikan yang layak meskipun orang tersebut termasuk kategori orang yang berkebutuhan khusus. Penelitian ini adalah studi kepustakaan yang mengkaji objek penelitian tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dihubungkan psikologi pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam hal pengumpulan data penelitian. Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait baik yang berbentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan obyek penelitian. Temuan penting dalam penelitian ini adalah konsep psikologi pendidikan Islam tidak hanya mendidik sisi jasmaniah semata tetapi juga dari sisi ruhaniah. Psikologi pendidikan Islam memiliki empat dimensi penting yang harus terpenuhi agar pendidikan anak berkebutuhan khusus bisa berjalan secara maksimal, yaitu Pendidikan Fisik-Biologis Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan Psiko-Edukatif Anak Berkebutuhan khusus, Pendidikan Ruhaniah-Spiritual Anak Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Sosio-Kultural Anak Berkebutuhan Khusus. Kempat dimensi pendidikan ini harus dilakukan secara seimbang agar menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian anak berkebutuhan khusus secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, dan fisiknya.
The Contribution of Parties in Developing Curriculum and Strategies for Teaching Islamic Religious Content in Schools in The Digital Age
Authors: Damopolii Mujahid , Ainiyah Nur 
Published: October 2024

Gaining a deep understanding of the curriculum development process and which parties are involved in the development of the Islamic religious education curriculum at the school level in an era that is now utterly digital technology is the primary goal of this study. We searched for data and information to answer this study through examined the literature of book publications and scientific articles. This study used an indepth interpretation approach and document analysis and data coding to produce valid evidence to answer this question. From the results of the study and discussion, it can be concluded that the parties have fully contributed to the development of the curriculum for teaching Islamic religious education in the digital era; Among others, policy making at the central level is forwarded by the education office in the provinces and ends with implementation and financial inclusion at the school unit level as well as involving the leadership of the parent committee and the wider community. Another contribution that is more important is the involvement of technology experts who accompany curriculum development. Mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses pengembangan kurikulum dan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di tingkat sekolah di era yang serba digital saat ini menjadi tujuan utama penelitian ini. Kami mencari data dan informasi untuk menjawab penelitian ini melalui telaah literatur publikasi buku dan artikel ilmiah. Kajian ini menggunakan pendekatan interpretasi mendalam dan analisis dokumen dan koding data untuk menghasilkan bukti yang valid untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dari hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa para pihak telah berkontribusi penuh dalam pengembangan kurikulum pengajaran pendidikan agama Islam di era digital; antara lain pengambilan kebijakan di tingkat pusat diteruskan oleh dinas pendidikan di provinsi dan diakhiri dengan pelaksanaan dan inklusi keuangan di tingkat satuan sekolah serta melibatkan pimpinan komite orang tua dan masyarakat luas. Kontribusi lain yang lebih penting adalah keterlibatan ahli teknologi yang mendampingi pengembangan kurikulum.