bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
INTERVENSI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENETAPKAN HARGA BBM DITINJAU DARI MEKANISME PASAR ISLAM
Authors: Afrida Yenti 
Published: October 2017

Abstract: This paper aims to explain the Indonesian government intervention in setting the price of fuel in terms of market mechanisms Islam. In a market system adopted Islam is a free market system. Price left to the forces of demand and supply. The government is not allowed to intervene in the price of a normal state. The government is only justified in case of emergency. The intervention price in Indonesia aims to kemaslahan people not overly burdened with the cost of fuel when oil shot up.Keyword: BBM, tas’ir al-jabari, mekanisme pasar. Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan intervensi pemerintah Indonesia dalam menetapkan harga bahan bakar dalam hal mekanisme pasar Islam. Dalam sistem pasar mengadopsi Islam adalah sistem pasar bebas. Harga diserahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran. pemerintah tidak diperbolehkan untuk campur tangan dalam harga keadaan normal. pemerintah hanya dibenarkan dalam keadaan darurat. Harga intervensi di Indonesia bertujuan untuk kemaslahatan orang tidak terlalu dibebani dengan biaya bahan bakar saat minyak melonjak.Kata Kunci: BBM, tas’ir al-jabari, market mechanism.
GANGGUAN – GANGGUAN DALAM PSIKOLOGI SOSIAL DAN KEAGAMAAN
Authors: Replita Replita 
Published: October 2017

Abstract: In many people's lives all disturbances that occurred, which can inhibit the activities to be carried out. Every human being will certainly be impaired social, but the way everyone in receiving interference can be different from one with another. It depends on the level of education and experience as well as human faith that the social disturbed, and in general, every human being no one wants to be the existence of the disorder, even some people who are trying to avoid the interference. Social disruption that occurs is a social condition that needs to be changed and improved, so it depends on the man in question was the one who would bring the direction where the change occurs. Usually people who have the experience that many will certainly have a solution about how to cope with the social disruption. Key Words: Disorders, Social, and ReligiousAbstrak: Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali gangguan- gangguan yang terjadi, sehingga bisa menghambat kegiatan yang akan dilakukan. Setiap manusia tentunya akan mengalami gangguan social, tetapi cara setiap orang dalam menerima gangguan bisa saja berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini tergantung pada tingkat pendidikan dan pengalaman serta keimanan manusia yang mengalami gangguan social tersebut, dan pada umumnya setiap manusia tidak ada yang menginginkan akan adanya gangguan tersebut, bahkan tidak sedikit manusia yang berusaha untuk menghindari adanya gangguan tersebut. Gangguan sosial yang terjadi merupakan kondisi sosial yang perlu di rubah dan diperbaiki, sehingga tergantung pada manusia yang bersangkutanlah yang akan membawa kearah mana perubahan itu dilakukan. Biasanya orang yang memiliki pengalaman yang banyak tentunya akan memiliki solusi yang banyak tentang cara mengatasi gangguan social tersebut. Kata Kunci: Gangguan, Sosial, dan Keagamaan.
Analisis Pertanggungjawaban Tenaga Medis yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Authors: Akhmaddhian Suwari 
Published: October 2017

A defense against criminal liability of a health worker who commit criminal acts of malpractice can be argued that the criminal liability lies in the form of omission errors or omissions when power kesehatantersebut their profession . As a result of mistakes resulting in death or injury , an element of health personnel mistakes made in this case is the gross negligence or culpa lata which will be requested a defense response of the consequences of his actions . In the application of the criminal law against the perpetrators of malpractice , the application of positive law for perpetrators of malpractice contained in Article 361 and Article 359 of the Code of Criminal Law and Law no . 36 of 2009 on Health . But in the application of these articles dilemma arises in understanding the elements of negligence which measures whether the health worker negligence or not in terms of their profession , to the order of the Book of the Law is being revised Criminal Law should regulate the issue of negligence is regulated in detail and.clear.Keywords : Health , Criminal , Malpractice.
PEMAHAMAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 18 TERHADAP KEUTUHANNKRI (Study Tentang Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon)
Authors: Sugianto Sugianto, 
Published: October 2017

Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca reformasi 1998. Banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasidari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong pemerintah untuk secara sungguh-sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekwen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring berdirinya republik Indonesia ini.Munculnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan seputar rekonstruksi hubungan Pemerintah pusat dan daerah. Produk-produk hukum tersebut menjadi suatu formulasi yang akan memberi warna baru dalam upaya memperbaiki hubungan Pemerintah pusat dan daerah. Secara substansial dari Undang-undang tersebut menyatakan besarnya keinginan politik (political will) Pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan otonomi daerah yang benar-benar nyata, luas dan bertangung jawab.Tujuan penelitian ini adalah pertama, Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di Wilayah III Cirebon menurut Pasal 18 UUD 1945 Amandemen ke-II jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.kedua, Untuk mengetahui pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di Wilayah III Cirebon dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai implementasi Pasal 18 UUD 1945 amandemen ke II.ketiga, Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di Wilayah III Cirebonmenurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam presfektif Pasal 18 UUD 1945 amandemen ke II dapat berdampak terhadap keutuhan NKRI. Kata Kunci : Otonomi, Daerah, NKRI.
CRIMINAL LIABILITY DAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA
Authors: Sekhroni Sekhroni, 
Published: October 2017

Penulis menulis artikel yang berjudul Criminal Liability Dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia , adapun rumusan penelitian yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah Bagimana Pertanggung Jawaban Pidana anak dalam Sistem Peradilan Anak dan Mengapa Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana anak dalam Sistem Peradilan Anak dan, Mengapa Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini dapat berguna secara praktis dan teoritis, secara praktis dapat digunakan sebagai acuan kebijakan praktis dalam penanganan perkara anak secara diversi dan secara teoritis dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana khusunya menyengkut perkara pidanacanak. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode evaluative analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisis rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini Penerapan diversi wajib diupayakan untuk menyelesaikan tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Hal ini yang menjadi faktor kasus anak jarang bahkan ada yang tidak sampai ke pengadilan sehingga pengadilan anak yang ada pada pengadilan negeri menjadi kurang efektif fungsinya, ada hakim bersertifikasi hakim anak, ada ruang sidang khusus anak, ada ruang tahanan anak namun jarang bahkan sama sekali tidak ada kegiatan persidangan anak.Kata kunci : Diversi, Tindak Pidana Anak, Perkara Pidana
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)
Authors: Gios Adhyaksa Suwari Akhmaddhian dan 
Published: October 2017

Penelitian yang berjudul Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan). Lokasi penelitian yaitu dilakukan di Kabupaten Kuningan, Rumusan penelitian yang peneliti dirumuskan adalah Bagimana Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Kuningan.? Bagaimana Pengaruh Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perlestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Kuningan. dan Untuk mengetahui Pengaruh Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perlestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini dapat dapat berguna antara lain yaitu Penelitian ini secara praktis adalah dapat di gunakan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengaturan dalam penegakahn hukum dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup dan konservasi khususnya di Kabupaten Kuningan dan umumnya di Indonesia, Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang penegakah hukum lingkungan di daerah khususnya di Kabupaten Kuningan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan khasanah keilmuan terutama yang bekenaan dengan hukum lingkunggan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah metode evaluatif analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penegakan hukum di daerah khususnya kabupaten kuningan yaitu melalui pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, penegakan hukum melalui represif dan persuasif serta peningkatan peran masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundangan.Kata kunci : Implemetasi, Penegakan, Hukum, Lingkungan.
Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia
Authors: Endri Endri 
Published: October 2017

Penulis menulis artikel yang berjudul Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia, adapun rumusan artikel yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah Bagaimana problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif?. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif? problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif?. Penulisan ini dapat berguna secara praktis dan teoritis, secara praktis dapat digunakan sebagai acuan kebijakan praktis dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan secara teoritis dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana khusunya menyengkut perkara pidanacanak. Hasil penulisan ini bahwa Narkoba merupakan kejahatan extra ordinary crimeyang menjadi ancaman bangsa. Untuk perlu ditanggulangi secara bersama-sama semua oleh lapisan masyarakat, namun dalam pelaksanaanya terdapat masalah penegakan hukum terutama persepsi mana yang dikelompokan sebagai pelaku kejahatan yang layak mendapatkan hukuman ataupun sebagai korban dan pecandu narkoba yang wajib mendapatkan rehabilitasi.Kata kunci: narkoba, penegak hukum, persepsi
PEMAHAMAN REMAJA TERHADAP TATACARA PERPAJAKAN
Authors: Ani Isro 
Published: October 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman remaja terhadap tatacaraperpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang sedang menenpuh studi di SMP,SMA dan SMK di kota Surabaya. D e n g a n m e n g g u n a k a n metode accidentalsampling diperoleh sampel 153 responden. Dari penelitian ini diketahui bahwa sebagian besarpara remaja belum memahami berbagai tatacara yang ada dalam perpajakan khususnyatatacara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, cara menghitung pajak, cara membayar/ menyetor pajak dan cara melapor pajak. Namun sebagian besar para remaja sudahmenyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban bagi warga Negara dan pajakmerupakan kontribusi wajib kepada negara dari warga negaranya. Hal ini menunjukkanbahwa dalam diri para remaja sudah ada kesadaran bahwa membayar pajak bukanlah beban.Pajak adalah sumber penerimaan Negara terbesar maka dibutuhkan peran serta semua pihakdalam menanganinya. Sosialisasi / pengenalan lebih mendalam tentang perpajakan ini dapatdilakukan oleh pemerintah secara terpadu oleh Direktorat jendral pajak, KementrianPendidikan dan semua pihak yang berkepentingan.Kata Kunci : Pemahaman Remaja, Tata Cara dan Perpajakan
Strategi Evaluasi Formatif sebagai Peningkatan Keterampilan Menari
Authors: Triana Dinny Devi 
Published: October 2017

ABSTRACTÂ This study aims to improve her dancing skills through assessment strategies as a formative evaluation, thereby increasing Â the dancing skills of students and faculty Â assist in conducting the assessment is not only done in the midterm and final exams. This is necessary due to the charac- teristics of different dance practice Â learning Â the theory that is both classical Â learning. Â Based on these objectives, Â then the classroom action Â research (PTK) with design Clasroom Action Â Re- search Â developed Kemmish Â and Tagart, where action Â and observation conducted simultaneously. Results Â from the study Â showed a significant Â increase, Â where the percentage Â increased Â from a pre-condition Â to cycle 1 was 17%, while Â fromÂ the Â end of the Â second Â cycle Â of 4.7%. Thus the assessment strategy as one of the formative evaluation will be to encourage Â students Â to improve the ability to dance, Â because at this event will take place reflection Â and does not cause psycho- logical distress as well as when testing skills.Â Keywords: Assessment Â strategies, Â formative evaluation, Â dancing Â skills, Â learningdance Â practiceÂ ABSTRAKÂ Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan menari melalui strategi penilaian sebagai evaluasi formatif, sehingga akan meningkatkan keterampilan menari peserta didik dan membantu tenaga pengajar dalam melakukan penilaian yang tidak hanya dilakukan dalam ujian tengah semester dan ujian akhir se- mester. Hal ini diperlukan karena karakteristik pembelajaran praktik tari berbeda dengan pembelajaran teori yang bersifat klasikal.Berdasarkan tujuan tersebut, maka dilakukan pe n e li ti a n t in da k an Â ke la s ( P TK ) Â d e n g an Â de sa i n Â Cla s ro o m Act i on Â Re s ea r ch ya n g dikembangkan Kemis dan Tagart, di mana tindakan dan observasi dilakukan bersamaan. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, di mana pada prosentasi kenaikan dari pra kondisi ke siklus 1 sebesar 17%, sedangkan dari akhir siklus2 sebesar 4,7%. Dengan demikian strategi penilaian sebagai salah satu evaluasi formatif akan dapat mendorong peserta didik dalam meningkatkan kemampuan menari, karena pada kegiatan ini akan terjadi refleksi dan tidak menimbulkan tekanan psikologis seperti halnya apabila dilakukan tes keterampilan.Â Kata kunci: Strategi penelitian, evaluasi formatif, keterampilan menari, pembelajaran praktek tari.
Rekontruksi Model Manajemen Rurukan dalam Upacara Adat
Authors: Suhaenah Euis , Rochaeni Ai Juju , Listiani Wanda 
Published: October 2017

ABSTRACTÂ The research Â found the community Â management Â theory especiallyÂ the rurukan Â manage- ment Â andÂ the Â model of rurukan Â management Â in the ritual. Accredited Scientific Â journal or internationalÂ Â reputation, Â memoir Â andÂ the Â textbook for the cultural andÂ art student Â are the output Â of this Â fundamental research.This Â research use the qualitative descriptive analysis, field observation Â is applied Â as theÂ first Â step.The Â observation Â focusesÂ on Â interview Â and Â event recording.The Â interview conducted with the performers, the prominent figures, Â and the artists that involved in the ritual.Depth Â interview Â technique through the main informan Â to get the validÂ data for the solid result Â and comprehend description.The Â results Â of this research made reference to the Sundanese social-mindset in the manner Â of the Tritangtu concept in ritual tra- ditionÂ through Â the three steps of the Rurukan Â discipline-management; Â Musyawarah Â (Confer- ence), Â Ngalaksanakeun Â (Implementation), Â and Wawarian Â (evaluation)also Â called MNW.Â Keywords: Community Â management, Â ritual tradition, Â rurukanÂ Â management in SumedangÂ Â ABSTRAKÂ Penelitian ini menemukan teori manajemen komunitas khususnya manajemen rurukan dan model manajemen rurukan dalam upacara adat. Luaran penelitian Fundamental ini berupa jurnal ilmiah terakreditasi atau bereputasi internasional, laporan penelitian dan buku ajar bagi mahasiswa seni budaya. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis kualitatif, sebagai langkah awal pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi lapangan. Hal ini menitikberatkan pada pengamatan yang didukung dengan wawancara dan perekaman kejadian.Wawancara dilakukan dengan pelaku, tokoh yang terlibat langsung, dan tokoh seniman yang terlibat didalamnya.Teknik wawancara yang mendalam dengan cara memilih informan kunci guna mendapatkan validitas data yang menghasilkan deskripsi yang lebih utuh dan menyeluruh. Hasil penelitian merujuk pada pola pikir masyarakat Sunda dengan konsep Tritangtu. Dalam upacara adat ada 3 (tiga) tahapan dalam proses pengolaan manajemen rurukan; yakni musawarah, ngalaksana-keun, wawarian yang disebut MNW.Â Kata kunci: manajemen komunitas, upacara adat, manajemen rurukan, Sumedang
Pertunjukan Pajoge Makkunrai pada Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan
Authors: - Jamilah 
Published: October 2017

ABSTRACTÂ This paper discusses the Performances Pajoge Makkunrai using textual approach multilapis Marco de Marinis. They were collected by observation and interview Â with the PajogeÂ Makkunrai players and the prominent Â figures Â of the lokal society. Â The research Â result Â of Pajoge Â Makkunrai are consists of dancers (Pajoge), nurse (Indo pajoge), guardian (Pengibing), Â musician (Paganrang), dance, consists of Tettong mabborong Â (assembled),Â Â Mappakaraja Â (reverence), Â Mappasompe (gift giving), Ballung (lay down), Â Mappaccanda Â (rejoice), Â Mattekka (cross), Massesere Â (sur- round), Majj u lek ka Â le bba (tre ad width) , Â Mattap po (s owi ng), Mag gali o Â (con tor t Â bod y), Mappaleppa Â (clapping) Â and motion Â MassimangÂ Â (goodbye). Playing (Paganrang) consists of two tambour, Â and one gong Â beater. Â The musical Â accompaniment Â consists Â of a drum beat and the lyrics sung. Pattern floor consists Â of a range themselves one (mabbulo sipeppa), circle (mallebu), and quadrangularÂ Â (sulapa eppa). Â Beautiful makeup dadasa, Â and costumes Â is baju bodo Â and pakambang. Jungge accessories, Â fans and shawls Â property. Â The show of Pajoge Â Makkunrai Â on the stage (Baruga).Â Keywords: Pajoge, Â Indo Pajoge, Â and PengibingÂ Â ABSTRAKÂ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertunjukan Pajoge MakkunraiÂ dengan menggunakan pendekatan tekstual multilapis Marco de Marinis. Pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara dengan para pemain Pajoge Makkunrai dan tokoh- tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertunjukan Pajoge Makkunrai terdiri atas penari (Pajoge), inang pengasuh (Indo Pajoge), pengawal (Pengibing), pemusik (Paganrang), ge r ak Â tari, Â te rdir i Â atas Â Tetto ng Â m ab boro ng ( be rkumpul ), Â Mappak araja (pe n gh or ma ta n) , Â M ap pa so mp e Â (member i Â h ad ia h) , Â B al l u ng (m e r e b a hk an Â ba da n) , Mappaccanda (bergembira), Mattekka (menyeberang), Massesere (mengelilingi), Majjulekka lebba Â (melangkah lebar), Mattappo Â (menabur), MaggalioÂ (meliukkan badan), Mappaleppa (bertepuk tangan) dan gerak MassimangÂ (pamit). Musik iringan terdiri atas tabuhan gendang dan syair atau elongÂ kelong. Â Pola lantai bersaf satu (mabbulo sipeppa), lingkaran (mallebu), Â dan segi empat (Sulapa Eppa). Tata rias cantik disertai dadasa, Â kostum baju bodo Â dipakai di istana,Â Â baju pakambang Â dipakai di luar istana. Asesoris jungge, properti kipas dan selendang. Pertunjukan Pajoge Makkunrai Â bertempat pada sebuah panggung (Baruga).Â Kata kunci: Pajoge, Â Indo Pajoge, Â dan Pengibing
Film Indie â€œTanda Tanya (?)â€, Representasi Perlawanan, Pembebasan, dan Nilai Budaya
Authors: Belasunda Riksa , Sabana Setiawan 
Published: October 2017

ABSTRACTÂ The study was conducted in an effort to learn more about Â the notion that indie film as a representation Â of resistance Â against restrictions as well as a representation Â of liberation Â and democratization Â of post-reform Â media. Aa well as an effort to find out more about Â how the free interpretationÂ Â of audienceâ€™s Â on the filmâ€™s text. The case study Â conducted through Â the research object Â indie film â€œTanda Â Tanya (?)â€. Â A qualitative Â research Â approach Â to cultural studies through Â interdisciplinaryÂ Â researchÂ method hermeneutic Â phenomenology with descriptive inter- pretative techniques. The filmâ€™s text is a representation Â of resistance Â on the socio-political condi- tion of the New Order Â period are influencedÂ by: (a) reform euphoria that created Â freedom; (b) the expression Â of which is contrary to the narrative Â of nation Â hegemony; (c) circulation Â of audio- visual media; (d) highlighted Â the efforts Â of local identity Â and local-global dialectic. Â In relation to the interpretationÂ Â of the text contained cultural values; radical relativity Â and the plurality.Â Keywords: indie film, filmâ€™s text, resistance and liberation, cultural valuesÂ Â Â Â Â ABSTRAKÂ Penelitian dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui lebih jauh anggapan bahwa film indie sebagai representasi perlawanan atas pembatasan sekaligus sebagai representasi pembebasan dan demokratisasi media pasca reformasi. Juga sebagai upaya untuk mengetahui lebih jauh bagaimana interpretasi bebas penonton atas teks film. Studi kasus dilakukan lewat obyek penelitian film indie â€œTanda Tanya (?)â€. Merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan cultural studies melalui metode penelitian interdisiplin fenomenologi hermeneutik dengan teknik deskriptif interpretatif. Teks film ini merupakan representasi perlawanan atas kondisi sosial-politik masa Orde Baru yang dipengaruhi oleh: (a) euforia reformasi yang menciptakan kebebasan; (b) ekspresi yang bertentangan dengan narasi hegemoni negara; (c) sirkulasi media audio-visual; (d) upaya menonjolkan identitas lokal dan dialektika lokal-global. Dalam kaitannya dengan interpretasi teks terdapat nilai- nilai budaya; relativitas radikal dan nilai pluralitas.Â Kata kunci: Â film indie, teks film, perlawanan dan pembebasan, nilai-nilai budaya