Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa
Authors: Widagdo Ari Kuncara , Widodo Agus , Ismail Muhammad 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>In 2014, the government and parliament passed Law No. 6 of 2014 stipulates the rights and obligations of the village. A key point in the Act is allocation large enough of the village fund for each village across Indonesia. As a follow up of the Act, the government has also issued Regulation of the Minister of the Home Affair No. 113/2015 on the Financial Management of the Village which serves as a guide for the government in the villages to manage their of village fund. Legalization of this Act rise polemic in community. Some argue that the village funds that will be allocated to the village would pose a potential corruption of village officials. Therefore, this community service aims to find a variety of problems related to management of the village fund and to provide guidance of village fund management. The community service is done in the village and the village Giriroto Kismoyoso Ngemplak District of Boyolali. In the early stages of community service, a team do an observation and direct discussions with the Village Head of Kismoyoso and Giriroto. It aims to gain a deeper knowledge of the issues related to the management of funds of village. The observation and discussion shows that the main problem that arises is the lack of knowledge of the village head in both villages to the technical implementing financial management of villages based on Regulation No. 113/2015. It is coupled with a lack of facilitators from Boyolali district to assist in both villages. The team considers that implementation of the financial reporting using computerized system | is a solution to overcome these obstacles. With the computerized system, village fund reporting will be done quickly and the finacial statements will also be more reliable than reporting manually. Therefore, the team filed the application computerized reporting by using the reporting software that generates the village fund financial statements as set out in Regulation No. 113/2015.</em></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong>SARIPATI</strong></p>Pada tahun 2014, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang hak dan kewajiban desa. Hal pokok dalam UU adalah adanya alokasi dana desa yang cukup besar untuk setiap desa. Pengesahan UU ini menimbulkan polemik dimasyarakat. Beberapa pihak menyambut gembira terbitnya UU tersebut karena adanya dana desa akan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan. Sebaliknya, beberapa pihak berpendapat bahwa dana desa yang akan dialokasikan kepada desa akan menimbulkan potensi korupsi yang dilakukan aparat desa. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam penata kelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa dan memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan dana desa. Pengabdian di lakukan di Desa Kismoyoso dan Desa Giriroto Kecamatan Ngemplak Boyolali. Pada tahap awal pengabdian dilakukan observasi dan diskusi secara langsung dengan Kepala Desa Kismoyoso dan Giriroto. Hal ini bertujuan untuk memahami lebih dalam permasalahan kedua desa terkait pengelolaan dana desa. Hasil observasi dan diskusi menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa di kedua desa tersebut berserta pelaksana teknis terkait pengelolaan keuangannya desa berdasarkan Permendagri No. 113/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali yang diturunkan untuk mendampingi di kedua desa tersebut. Tim pengabdian menganggap pelaporan keuangan dana desa secara komputer merupakan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Permendagri No. 113/2015 hanya mengatur format-format pelaporan secara manual dan tidak mensyaratkan adanya komputerisasi dalam pelaporannya. Disisi lain, teknologi informasi komputer (TIK) telah semakin banyak digunakan karena biaya hardware dan software sudah cukup murah. Selain itu, sistem terkomputerisasi memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan sistem manual. Pelaporan dana desa mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannnya juga akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual. Oleh karena itu, tim pengabdian mengajukan penerapan pelaporan berkomputer dengan menggunakansoftware pelaporan dana desa yang menghasilkan laporan keuangan seperti yang diatur dalam Permendagri No. 113/2015. Proses pencatatan dan output laporan dari software ini dikembangkan mengacu pada Permendagri No. 113/2015 yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa uantuk seluruh desa di Indonesia.