bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
THE IMPLICATION OF SPECIAL PROVISIONS FOR DISPUTES OVER OWNERSHIP RIGHTS AND OTHER CIVIL DISPUTES TOWARDS RELIGIOUS COURT JURISDICTION
Authors: Hartini Mrs. 
Published: December 2016

This study analyzes the meaning and scope in terms of property rights disputes or other disputes on specialis rule of clause (2) Article 50 paragraph (2) of the Law on Religious Courts and its implications to the boundary of the absolute competence between religious court and district court. This research also viewed the practice of disputes settlements deal with the property rights or other disputes on Islamic economics cases. The study was conducted by analyzing the legal regulations and court rulings related to islamic economic cases lodged property rights disputes or other disputes. Research was equipped with primary data and analyzed qualitatively. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis makna dan cakupan dalam istilah sengketa hak milik atau sengketa lain pada aturan spesialis, Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama beserta implikasinya terkait batas kewenangan absolut antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri serta praktik penyelesaian sengketa hak milik atau sengketa lain yang selama ini diputus terkait perkara ekonomi syariah. Penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan hukum dan putusan pengadilan terkait perkara ekonomi syariah yang tersangkut sengketa hak milik atau sengketa lain. Penelitian dilengkapi dengan data primer yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif.
THE AUTHORITY TO FILE BANKRUPTCY PETITIONS AFTER THE ESTABLISHMENT OF INDONESIA’S FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
Authors: Putriyanti Erma Defiana 
Published: December 2016

The transfer in the functions, duties, and authority for regulation and supervision as stipulated in Article 55 of the Act concerning the Financial Services Authority (OJK) does not include the transfer of authority in filing a petition for bankruptcy. The authority to file a bankrupty petition against a debtor in the financial services sector still refers to Article 2 paragraph (3) to (5) Act No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment. Peralihan fungsi, tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak termasuk peralihan kewenangan pengajuan pailit. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang bergerak dibidang jasa keuangan tetap mengacu pada Pasal 2 ayat (3) sampai (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
LAW ENFORCEMENT ON TAXATION THROUGH NON LITIGATION MECHANISM (AN ALTERNATIVE)
Authors: Muttaqin Zainal , Sugiharti Dewi Kania , Tajudin I. 
Published: December 2016

The Attorney General can discontinue the investigation to the default tax obligor together with the imposition of four times of outstanding fines. That are raises the issues concerning the nature of the crimes of the tax obligor. This happens because with the payment of the tax debt, the loss suffered by the state as the element of crime, the crimes seemed to be inexistence. This research was an empirical-juridical one. The aim of the research was to find a model of legal enforcement in tax matters without the court involvement. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan terhadap wajib pajak apabila wajib pajak tersebut membayar pajak yang terutang beserta denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar. Hal tersebut menimbulkan persoalan mengenai akibat hukumnya terhadap sifat perbuatan pidana yang dilakukan wajib pajak mengingat dengan pelunasan pajak tersebut, kerugian negara sebagai unsur tindak pidana tidak terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan tujuan menemukan model penegakan hukum di bidang pajak tanpa melalui proses pengadilan.
THE RELEVANCE OF SOCIO-LEGAL STUDIES IN LEGAL SCIENCE
Authors: Nalle Victor Imanuel W. 
Published: December 2016

Some law schools in Indonesia reject socio-legal studies with epistemological arguments that puts jurisprudence as sui generis. Rejection is based argument that jurisprudence is a normative science. In fact socio-legal studies in the development of jurisprudence outside Indonesia has long existed and contributed to the legal reform. Socio-legal studies also significant for legal reform. It is caused by the existence of non doctrinal aspect in law making and implementation of the law. Therefore the position and relevance of socio-legal research is not related to the benefits that provided for the development of national law or jurisprudence. Beberapa fakultas hukum di Indonesia menolak penelitian sosio-legal dengan argumentasi epistemologis yang menempatkan ilmu hukum sebagai sui generis. Penolakan tersebut didasarkan argumentasi bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat normatif. Kenyataannya studi sosio-legal dalam perkembangan ilmu hukum di luar Indonesia telah lama eksis dan berperan dalam pembaharuan hukum. Selain itu, studi sosiolegal juga berperan dalam pembaharuan hukum. Hal ini disebabkan adanya aspek-aspek nondoktrinal yang berperan dalam pembentukan hukum dan implementasi hukum di masyarakat. Oleh karena itu kedudukan dan relevansi penelitian sosio-legal pada ada tidaknya manfaat yang diberikan bagi perkembangan hukum nasional ataupun ilmu hukum.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DAN ALTERNATIF MODEL HUBUNGAN KELEMBAGAAN TERKAIT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Authors: Nurbaningsih Enny 
Published: December 2016

Presidential System Government as the result of 1945 Constitution Amandments has not been accomplised yet since its implementation reminds anomaly. President (executive) in presidential system has decision authority to produce acts with House of Representatives (DPR), without involving People Council (DPD) as one of parlement chambers. To restore DPD legislation role, Constitutional Court Decision No. 91/PUU-X/2012 states that DPD has equal position with DPR and President in acts establishment. It implicates that DPD should be involved since the legislation planning, but still does not have authority to make decision even for bills concerned with its authority. This Constitutional Court brings about the trilateral relationship model in legislation process without any institutional construction towards interchambers relation between DPD and DPR. It will result in Judicial Review despite the involvement of DPD in phase 1 and 2 Process, since this involvement does not bind DPR and President.

Sistem pemerintahan presidensial hasil revisi UUD 1945 belum tuntas karena implementasinya masih memunculkan keganjilan, Presiden (eksekutif) dalam sistem presidensial ikut mengambil keputusan
untuk menghasilkan undang-undang bersama DPR, tanpa pelibatan peran DPD sebagai salah satu kamar di parlemen. Untuk memulihkan peran legislasi DPD bidang tertentu, Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 92/PUU-X/2012 menyatakan bahwa DPD berkedudukan setara dengan DPR dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Implikasi dari putusan ini DPD dilibatkan mulai dari proses perencanaan legislasi, tetapi tetap tidak dapat mengambil keputusan sekalipun untuk RUU terkait dengan kewenangannya. Putusan MK melahirkan model hubungan trilateral proses legislasi tanpa ada konstruksi secara kelembagaan terhadap hubungan interkameral antara DPR dan DPD. Hal ini akan akan berdampak pada pengujian undang-undang, walaupun DPD telah dilibatkan dalam proses tahap 1 dan tahap 2, karena pelibatan ini tidak mengikat DPR dan Presiden.
BENTUK PELANGGARAN HUKUM NOTARIS DI WILAYAH PROVINSI BANTEN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
Authors: Purwaningsih Endang 
Published: December 2016

Notaries might make mistakes in doing duties which result in legal problems. The types of legal breaches by notaries in Banten: (1) not reading authentic certificates, (2) not witnessing the documents signed before them, (3) not practicing in destined area, (4) opening more than one office, (5) having a ‘notary’ signpost but with an inactive, (6) moving to a new address without reporting, and (7) producing a copy which’s different from the minutes. Law enforcement to prevent: (1) illumination, (2) coordination and relationship, (3) continuous observation, (4) better selection, (5) preventive observation, and (6) independent institution. Notaris dimungkinkan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris di Banten: (1) tidak membacakan akta, (2) tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) tidak berada di wilayah kerja yang ditentukan, (4) membuka kantor lebih dari satu, (5) plang nama Notaris terpampang tetapi kosong, (6) pindah alamat kantor tetapi tidak melapor, (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Pencegahan dalam rangka penegakan hukum: (1) pembinaan (2) koordinasi dan kerjasama, (3) pengawasan yang kontinu, (4) seleksi yang lebih baik; (5) pengawasan dengan tujuan preventif, dan (6) lembaga independen.
PERWUJUDAN PAGUYUBAN MASYARAKAT DAN NILAI KEBERSAMAAN DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA SAMBI DI SLEMAN
Authors: Rimawati Mrs. 
Published: December 2016

This research is empirical juridical research, using primary and secondary data. The collecting data were analyzed qualitatively. Results of the analysis are presented in the form of the description. Basic formation of the Society of the community in the Tourism Village is common values. Its development, the formation of the association has been shifted into patembayan. However patembayan which is formed still reflects the mutual values of the local community. Penelitian ini bersifat penelitian yuridis empiris, yang menggunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian bersifat deskriptif. Dasar pembentukan Paguyuban pada masyarakat di Desa Wisata adalah nilai kebersamaan. Perkembangannya, pembentukan paguyuban telah bergeser menjadi patembayan. Namun patembayan yang terbentuk masih mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dari masyarakat setempat.
SINKRONISASI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM DIVESTASI SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA
Authors: Wira S. Lalu Pria 
Published: December 2016

Divestment of PT NNT is located in the province of NTB, involving three Local Government ie Province, KSB, and Sumbawa regency, and have collaborated to form PT DMB is partnering with PT MC to acquire PT NNT. As a result of that happening is disagreement between the three regions in issuing policies on regional cooperation. To that end, the synchronization policy research cooperation between the three parties, including the central government needs to be done to avoid disharmony between regions that are not infrequently involve the community. Divestasi saham PT NNT yang berlokasi di NTB, melibatkan tiga Pemerintah Daerah yaitu Provinsi NTB, KSB, dan Kabupaten Sumbawa, dan telah bekerjasama membentuk PT DMB yang bermitra dengan PT MC untuk mengakuisisi saham PT NNT. Akibat yang terjadi adalah pertentangan antar ketiga daerah tersebut dalam mengeluarkan kebijakan menyangkut kerjasama daerah. Untuk itu, penelitian sinkronisasi kebijakan kerjasama antara ketiga pihak tersebut termasuk dengan Pemerintah Pusat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya disharmonisasi antara daerah yang tidak jarang melibatkan masyarakat.
KAJIAN TENTANG RELEVANSI PERADILAN ADAT TERHADAP SISTEM PERADILAN PERDATA INDONESIA
Authors: Jiwa Utama Tody Sasmitha , Febri Aristya Sandra Dini 
Published: December 2016

The position of adat court in Indonesia civil legal system has a long history. Distinction of public or private sphere would appear when adat court decisions in contact with national judicial system. Interaction between both systems isn’t ideal, either at the level of norms and practices. Unification policy of judiciary institution is one cause which make adat court was forgotten. Although the Judicial Authority Law opens possibility of resolving civil cases by agreement based mechanism, it requires the various perspectives both of legal-normative regarding the existence of adat court and the law implementation prespective regarding Indonesian civil justice system. Kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan perdata nasional memiliki sejarah panjang. Pembedaan ranah publik or privat muncul ketika putusan pengadilan adat bersentuhan dengan ranah sistem peradilan nasional. Hingga saat ini, interaksi antara keduanya belum ideal, baik pada tataran norma maupun praktek. Kebijakan unifikasi badan peradilan menjadi salah satu penyebab peradilan adat lambat laun mulai ditinggalkan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membuka kemungkinan upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian sebagaisemangat yang termanifestasi dalam sistem peradilan perdata. Oleh sebab itu, perlu dikaji dari sisi legal-normatif mengenai keberadaan pengadilan adat dan secara empiris melalui implementasi aturan tersebut dalam sistem peradilan perdata Indonesia.
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA DAN GRESIK
Authors: Purbasari Indah 
Published: December 2016

This research aims to explore potency of corporate zakat in Surabaya and Gresik. This research is a socio legal research. Those two regions were chosen due to industrial basis. The research found that the empowerment is only of zakat focused on the individual zakat. Government corporation and islamic banking distribute corporate social responsibility fund but they don’t distribute zakat from their corporations. The potency of corporate zakat is certainly bigger. Therefore, this research suggested regulation model to optimalize the empowerment of individual and corporate zakat due to Law Nnumber 23 of 2011 on The Management of Zakat regulated only the management body of zakat, but not as an obligation. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi zakat perusahaan di Surabaya dan Gresik, dengan metode penelitian sosio legal. Kedua wilayah ini dipilih sebagai basis industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab UndangUndang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya.
TINJAUAN HUKUM LAUT TERHADAP WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Authors: Purwaka Tommy Hendra 
Published: December 2016

Based on UNCLOS 1958 and 1960, national territory of Indonesia since 1945 up to 1994 had not yet entirely united. The application of 3 n.m. territorial sea encircling each island had placed waters among islands as high seas. After UNCLOS 1982 being implemented and internationally binding in 1994, the high seas became archipelagic waters and since that time have integrated the whole national territory of Indonesia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (KHL) 1958 dan 1960, wilayah NKRI sejak 1945 sampai 1994 belum menyatu secara utuh. Penerapan laut teritorial 3 mil laut mengelilingi setiap pulau mengakibatkan wilayah laut di antara pulau-pulau merupakan laut lepas. Setelah KHL 1982 diberlakukan dan mengikat secara internasional pada tahun 1994, maka laut lepas berubah status menjadi perairan kepulauan yang menyatukan seluruh wilayah NKRI.
PENGATURAN SUBSIDI PERIKANAN DALAM WTO DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA
Authors: Putra Hilton T. , Aqimuddin Eka An 
Published: December 2016

Fisheries subsidies have been practiced by many states in the world. Such actions are considered as one of the causes of over-fishing. Its also endanger sustainable fisheries management. There is no specific regulation on fisheries subsidies in the WTO. To date, negotiation over fisheries subsidies came out with the draft and it would be attach as Annexes VIII of SCM Agreement. The draft of fisheries subsidies specifically regulates prohibited subsidies, general exception and special and different treatment. The impact of the WTO fisheries subsidies draft will be negative to the Indonesian fisheries market, fishery resources and employment. Subsidi perikanan telah dipraktikkan oleh negara-negara di dunia. Tindakan tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya eksploitasi sumber daya perikanan sehingga membahayakan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Terkait dengan perdagangan dan subsidi perikanan, belum ada regulasi khusus tentang subsidi perikanan di WTO. Negosiasi di WTO hingga saat ini baru pada rancangan yang akan menjadi lampiran VIII SCM Agreement. Rancangan subsidi perikanan di WTO mengatur secara khusus tentang subsidi perikanan yang dilarang dan pengecualian secara umum. Dampak dari rancangan subsidi perikanan WTO tersebut apabila berhasil disahkan akan memberikan dampak negatif kepada Indonesia terkait dengan pasar perikanan, sumber daya perikanan dan lapangan pekerjaan.
CLIMATE CHANGE MITIGATION ON FORESTRY BASED ON REED+ IN INTERNATIONAL LAW AND INDONESIA
Authors: Husin Sukanda 
Published: December 2016

The Climate Change Convention and the Kyoto Protocol are designated to restrict and reduce the emissions of GHG through three mechanisms, i.e., carbon sinks, bubbling schemes and flexibility mechanisms. All mechanisms are designed for developed countries Parties. The developing countries Parties do not have such obligations. However, the developing countries are given chance to participate in achieving the Protocol’s objectives through REDD+, especially to reduce emissions of carbon dioxide in forestry sector. Indonesia has enacted several regulations for implementing REDD+ Program. To this date, Indonesia has had carbon project mechanisms and succeeded to realize 40 projects in the period of 2008-2012.Keywords: climate change, mitigation, REDD+. Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto dirancang untuk membatasi dan mengurangi emisi GRK melalui 3 (tiga) mekanisme, yaitu carbon sinks, bubbling schemesdan flexibility mechanisms. Semua mekanisme tersebut ditujukan untuk Pihak negara maju. Negara berkembang tidak dibebani kewajiban seperti itu. Tapi negara berkembang diberi kesempatan untuk berpartisipasi mencapai tujuan Protokol melalui REDD+, yang secara khusus dibuat untuk mengurangi emisi karbon dioksida di sektor kehutanan. Indonesia telah membuat beberapa peraturan untuk menerapkan Program REDD+. Sampai saat ini, Indonesia telah membuat mekanisme proyek karbon dan berhasil mendapatkan 40 proyek dalam kurun waktu 2008-2012.
EXPLODING THE ROLE OF RELIGIOUS INSTITUTIONS IN COMBATING CHILD TRAFFICKING IN NIGERIA
Authors: Alkali Alhaji Umar , Bukar Laminu , Ansari Goni Usman 
Published: December 2016

Human trafficking is a global challenge especially in the 21stCentury. Nigeria like most developing countries is doing its best in addressing the menace of child trafficking. In view of the fact that religious institutions are highly respected in Nigeria, this paper intends to adopt a doctrinal methodology in examining the menace of child trafficking in Nigeria, by using the perspective of Islam and Christianity. Moreover, also seeing the role that can be played by the Supreme Council of Islamic Affairs and the Christian Association of Nigeria in the crusade against child trafficking in Nigeria Perdagangan manusia merupakan sebuah tantangan global pada abad ke-21. Sebagaimana negara berkembang pada umumnya, Nigeria melakukan upaya yang terbaik guna menangani ancaman perdagangan anak. Mengingat bahwa institusi keagamaan sangat dihormati di Nigeria, artikel ini bermaksud untuk mengadopsi metodologi doktrin dalam mengkaji ancaman perdagangan anak di Nigeria, melalui perspektif agama Islam dan agama Kristen perihal perdagangan anak. Selain itu, juga melihat peran yang dipegang oleh Dewan Tinggi Urusan Islam dan Asosiasi Umat Kristen Nigeria dalam perjuangan melawan perdagangan anak di Nigeria.
POLA HUBUNGAN HUKUM DALAM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT
Authors: Warman Kurnia , Andora Hengki 
Published: December 2016

Communal land is the identity of indigenous communities whose existence is protected by the Constitution. Customary land is not only used for the purposes of indigenous peoples, but also exploited by the outsiders. This study examines how the pattern of the legal relationship between the indigenous people and to outsiders by using socio-legal research. This study was conducted in West Sumatera by limiting the study to the four natural resource sectors, namely plantations, water resources, mining and forestry. The results of this study indicate that the legal relationships that are not obvious to trigger disputes between indigenous people and outsiders. Tanah ulayat merupakan identitas masyarakat hukum adat yang diakui dan dilindungi keberadaannya oleh UUD 1945. Tanah ulayat tidak hanya digunakan untuk keperluan masyarakat hukum adat, namun juga dimanfaatkan oleh pihak luar. Penelitian ini mengkaji bagaimana pola hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan pihak luar dalam pemanfaatan tanah ulayat dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat dengan membatasi kajian pada 4 (empat) sektor sumberdaya alam, yaitu perkebunan, sumberdaya air, pertambangan dan kehutanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan hubungan hukum menjadi pemicu munculnya sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pihak luar di dalam pemanfaatan tanah ulayat.
METODE ANUITAS DAN PROPORSIONAL MURABAHAH SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK
Authors: Faisal Mr 
Published: December 2016

Proportional and annuity methods are based on PBI 14/14/PBI/2012 on Transparency and Publication Reports of Islamic Banking and SEBI No. 15/26/DPbs/2013 on Implementation of Accounting Guidelines of Islamic Banking in Indonesia. These methods are forms of commitment to bring transparency in the Islamic banks and recognition on financial statement of profit on murabaha. The Annuity method is referred to PSAK 50, PSAK 55 and PSAK 60 because the substance is classified as a form of financing. Proportional method is referred to PSAK 102 because the substance is classified as trading activities. Metode anuitas dan proporsional didasarkan pada PBI No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah dan SEBI No. 15/26/DPbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Metode tersebut merupakan bentuk komitmen bank syariah dalam mewujudkan transparansi dan laporan keuangan pada pengakuan keuntungan murabahah. Metode anuitas mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk pembiayaan. Metode proporsional mengacu pada PSAK 102 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk kegiatan jual beli.
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ASKES PASCA PEMBUBARAN PT ASKES (PERSERO)
Authors: Sianturi Ronald H. , Simatupang Theresia , Rahmayanti Mrs. , Hariandja Satria B. 
Published: December 2016

This article discusses about the Askes Workers rights protection after `dissolution without liquidation of PT. Askes (Persero), which The Askes Workers turned to BPJS Kesehatan workers. This research is yuridis normative by using secondary data. The results showed that the workers’ rights protection after dissolution based on Law No.13 of 2003 and The Employment Agreement between Workers with PT. Askes (Persero). The workers’ rights changes in BPJS Kesehatan requires the worker approval. Industrial disputes can be resolved through bipartite mechanism, non-litigation and litigation. Artikel ini membahas tentang perlindungan hak pekerja Askes pasca pembubaran PT Askes (Persero) tanpa likuidasi dimana pekerja Askes beralih menjadi Pekerja BPJS Kesehatan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pekerja Askes pasca pembubaran PT Askes (Persero) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan PT Askes (Persero) dimana perubahan hak-hak pekerja memerlukan persetujuan dari Pekerja. Perselisihan hubungan industrial dapat timbul akibat pembubaran PT Askes (Persero) dapat diselesaikan melalui mekanisme bipartit, non litigasi maupun litigasi.