bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
GELOMBANG REVOLUSI DAN TRANSISI POLITIK DI TIMUR TENGAH DAN AFRIKA UTARA*
Authors: Zada Khamami 
Published: January 2016

Abstract: Revolutionary Waves and Political Transition in Middle East and North Africa. Political transition in Tunisia has greatly influenced to neighboring countries, especially Egypt. Libya and Yemen have been disturbed by the government’s opposition. Political transition in Middle East is a fruit of authoritarian in which has been taking place since years ago. In addition, the high level of poverty gives effect to the transition process. Political transition in Tunisia and Egypt was happened in a peaceful way, marked by the resignation of Zain al-Din Ben Ali and Husni Mubarak. On the other hand, the armed conflict has been occurred in Libya and Yaman, heading the government’s loyalties and the opposition groups. After the fall of Ben Ali and Husni Mubarak, it exist the struggle between radical groups and liberal ones in competing optical power. Key Words: political transition, revolution, Islamism, radicalism and liberalism Abstrak: Gelombang Revolusi dan Transisi Politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Efek domino transisi politik di Tunisia menjalar ke negara-negara tetangganya, terutama Mesir. Libya dan Yaman pun sedang menghadapi tuntutan mundur dari kelompok oposisi. Transisi politik di Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan akibat dari otoritarianisme yang berlangsung lama dan tingginya kemiskinan. Transisi politik yang terjadi di Tunisia dan Mesir berlangsung dengan pola damai dengan mundurnya Zain al-Din Ben Ali dan Hosni Mubarak. Di tempat lain, Libya dan Yaman juga berlangsung konflik bersenjata antara kelompok yang setia terhadap pemerintah dan kelompok oposisi. Paska Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir terjadi pertarungan antara kelompok Islamisme, radikalisme dan liberalisme dalam memperebutkan sumber politik kekuasaan dan kultural. Kata Kunci: transisi politik, revolusi, Islamisme, radikalisme, liberalisme DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.224
FAKTA PERJANJIAN DAMAI DAN HUBUNGAN DIPLOMATIK NEGARA TIMUR TENGAH DALAM PROSES PERDAMAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA PASCA KEMERDEKAAN PALESTINA
Authors: Masyrofah Masyrofah 
Published: January 2016

Abstract: Peace Agreement Phenomena and Diplomatic Ties between Middle East Countries in Implementing Peace Process Regarding to Israeli-Palestinian Conflict after Palestine’s Independence. The full membership of Palestine in United Nations becomes a starting point of international recognition of Palestine’s Statehood. .Palestine has perceived its independence as “second round of independence” since its independence has been declared in 1988. Despite of Israeli’s settlement in West Bank and Jerusalem, Peace Process Agreement has been continuing. Middle East countries’ contribution has been so significant in terms of facilitating the agreement process. The recognition of Palestine’s statehood is hoped to put pressure on Israel to continue the talk on the agreement process and eventually stop the se settlement. At the end, the “two state solution” can be implemented.Key Words: Israeli-Palestinian Peace Agreement, the Role of Middle East, Two State Solutions Abstrak: Fakta Perjanjian Damai dan Hubungan Diplomatik Negara Timur Dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina. Peningkatan status Palestina menjadi anggota penuh PBB menjadi titik penentu adanya dukungan internasional akan pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat. Rakyat Palestina memaknai sebagai kemerdekaan Palestina jilid 2, karena kemerdekaannya telah dideklarasikan pada tahun 1988. Perundingan damai masih terus diupayakan oleh kedua belah pihak di tengah kemelut pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem. Peran negara Timur Tengah sangat besar dalam memfasilitasi proses perundingan. Harapan dari peningkatan status ini dapat menekan Israel agar melanjutkan perundingan dan menghentikan pembangunan pemukiman. Sehingga akhirnya dapat mewujudkan “two-states solution” (dua negara Palestina-Israel secara berdampingan). Kata Kunci : Perundingan damai Israel-Palestina, Peran Timur Tengah, Two States Solutions DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2243
KESEPAKATAN GENEVA SEBAGAI BENTUK PRAGMATISME POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH
Authors: Rizqianto Saomi 
Published: January 2016

Abstract: Geneva Agreement as Political pragmatism of American Foreign Policy in Middle East. This article is intended to explore American’s foreign policy in the Iranian nuclear’s problem. After the fall of Shah Reza Pahlevi in 1979, United States (US) has lost its power in Mullah’s Country. Due to Iranian geopolitics’ influence, economic and military enforcement in Middle East, US is intended to give its influence in Iran. Iran ‘s ability in development nuclear weapons will decrease US’s influence in Middle East and obviously treat Israeli’s existence in Middle East. Geneva Agreement is US’s political pragmatic in implementing its foreign policy’ goals.Key Words: Jenewa Talks, Iranian Nuclear, Pragmatism, US and Middle East Abstrak: Kesepakatan Geneva Sebagai Bentuk Pragmatisme Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Paper ini bertujuan untuk mengkaji kembali politik praktis luar negeri Amerika Serikat terhadap masalah nuklir Iran. Sejak Shah Reza Pahlevi terguling dari tampuk kekuasaannya di Iran pada tahun 1979, praktis Amerika Serikat kehilangan kontrol di negeri para Mullah tersebut. Amerika Serikat sangat berkepentingan dengan Iran karena negeri itu memiliki pengaruh geopolitik, ekonomi dan militer yang besar di kawasan timur tengah. Kemampuan Iran akan senjata nuklir menggandakan kemampuan tersebut, menutup pengaruh Amerika Serikat dan mengancam eksistensi Israel. Kesepakatan Geneva adalah bentuk pragmatis Amerika Serikat dalam mencapai tujuan politik luar negerinya. Kata Kunci: Jenewa Pembicaraan, Iran Nuklir, Pragmatisme, Amerika Serikat, Timur TengahDOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2245
IMPLIKASI KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI
Authors: Zahrudin Zahrudin 
Published: January 2016

Abstract: Implication of Education Policy to Campus Management. After the reformation, the policy on the regional autonomy arise, including campus’s autonomy, called “State-Own Legal Body” and General Services Body. A legal body State University has a full authority in academic and non-academic matters. In Addition, it exists separate asset and person in charge working for University has the authority to make legal action. On the other hand, the General Services Body doesn’t have the authority as big as a legal body one, such as the separation of assets and flexibility in financial management.Key Words: policy, campus’s management Abstrak: Implikasi Kebijakan Politik terhadap Manajemen Perguruan Tinggi. Sejak era reformasi, berbagai kebijakan muncul mulai dari kebijakan terkait dengan otonomi daerah hingga kebijakan terkait dengan otonomi perguruan tinggi yang lebih dikenal dengan istilah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). Perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum mempunyai wewenang penuh dalam hal akademik dan nonakademik. Selain itu, juga memiliki kekayaan yang dipisahkan serta para pengelola dapat melakukan perbuatan yang mengandung hukum. Sedangkan perguruan tinggi negeri berstatus badan layanan umum mempunyai wewenang tidak sepenuh yang dimiliki pergurun tinggi berbadan hukum. Termasuk dalam hal pemisahan kekayaan dan pengelola yang tidak memiliki hak melakukan perbuatan yang mengandung hukum. serta yang menjadi karakteristiknya adalah mempunyai fleksibilitas dan kemandirian dalam hal pengelolaan keuangan. Kata Kunci: Kebijakan Politik, Manajemen Perguruan Tinggi DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2246
KMP VERSUS KIH; Implikasi Ketatanegaraan Perseteruan Dua Kubu Dalam Dimensi Etika Politik
Authors: Yunus Nur Rohim 
Published: January 2016

Abstract: KMP Versus KIH: Constitutional Implication of the Dispute of Two Parties in Etical and Political Dimension. Ethics is an important element of social interaction. Good deeds will produce good things and vice versa. However, in politics, it’s not always the same. The Dispute between two side “KMP” and “KIP”, is started with the dispute between Presidential Candidates. This quarrel affect our constitutional system as the change of system of governor/mayor’s election, mechanism on the nomination of heads of Parliament and the other issues promulgated in the Act. This quarrel can be ended if the politicians can put priority on ethics matters, compared to personal and political parties’ interests.Key Words: dispute, etics in politics and Constitutional implication Abstrak: KMP Versus KIH; Implikasi Ketatanegaraan Perseteruan Dua Kubu Dalam Dimensi Etika Politik. Persoalan etika merupakan hal yang sangat vital dalam interaksi sosial, karena setiap perbuatan manusia menimbulkan dampak sesuai dengan apa yang dilakukan. Perbuatan yang baik menghasilkan dampak yang baik, begitupun sebaliknya. Meskipun terkadang di lapangan khususnya ranah politik praksis, perbuatan yang baik kerap berdampak buruk dan begitu sebaliknya. Begitu pula hanya perseteruan dua kubu yang terjadi antara kubu Koalisi Merah Putih dan Kubu Indonesia Hebat yang bermula dari perseteruan dua kubu pemenangan calon presiden; Jokowi-Jk dan Prabowo-Hatta. Akibat perseteruan ini berimplikasi ketatanegaraan seperti adanya perubahan sistem pemilihan umum kepala daerah, mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan Pimpinan MPR, dan beberapa produk legislasi lainnya. Perseteruan ini dapat berakhir apabila para praktisi politik di negeri ini mampu mengedepankan etika politik di atas kepentingan pribadi, partai, dan golongan. Kata Kunci: Perseteruan, Etika Politik, Ketatanegaraan DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2248
SIKAP POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUAN DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN NEGARA PADA PEMILU 2014
Authors: Fauziah Ade Hikmatul 
Published: January 2016

Abstract: Unity Development Party in Succession of National Leadership in 2014’s Election. Unity Development Party has a strategic role in canalizing the inspiration and the interest of Muslim people and nation as a whole, especially in ensuring that the Act promulgated will not against Islamic values. To win the 2014’s election, the Party has launched the strategic champagne “go back to its khittah”, and also to struggle to realize the democratic nation. In Addition, the Unity Development Party also highlighted the importance to adhere Islamic values in national level embodied in Five Principle of the State (Pancasila)Key Words: 2014’s Election, Unity Development Party, Succession of National leadership Abstrak: Partai Persatuan Pembangunan Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014. Partai Persatuan Pembangunan memiliki peran membawa aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan asas Islam. Untuk memenangkan pemilu 2014, PPP memiliki strategi mengedepankan isu bahwa PPP telah kembali ke fitrah dan berjuang untuk mengisi kehidupan bangsa dengan nilai-nilai akhlakul karimah, serta memperjuangkan kehidupan bangsa yang demokratis. Bagi PPP pemilu 2014 memiliki makna yang lebih strategis, tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan demokrasi yang telah menjadi pilihan pemerintahan yang ditegakkan, tetapi mengandung nilai perspektif bagi peran PPP guna menegakkan kepemimpinan bangsa, menuju terwujudnya nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kata Kunci: Pemilu 2014, PPP, Suksesi Kepemimpinan Negara DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2249
KOMPETENSI DOSEN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA DALAM PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN: TELAAH ATAS KONSTRUKSI SOAL UAS PERSPEKTIF HIGHER EDUCATION
Authors: Ahmad Supriyadi 
Published: January 2016

Abstract: Competency of Lecturers at Islamic State University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta in implementing the Teaching Evaluation. Before teaching, the important things that lecturer should do are to design teaching’s competence and decide the topics of the subject, choose the method and make authentic evaluation. In deciding teaching’s competence, lecturer’s competence in constructing the material of final examination (UAS) is essential. This article is aimed to identify the form of aforementioned materials constructed by the lecturer and to evaluate the conformity the materials with the “higher education” principles and also to identify efforts’ of leader in university in increasing lecturer’s competence. Population of the Research are all the lecturer of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, academic year 2013/2014 110 lecturer from ten Faculties (13,10 %) with the purposive sampling technic and quota sampling. This research use descriptive analysis method with content analysis approach.Key Words: lecturer’s competence, material of final examination’s construction and higher education Abstrak: Kompetensi Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran hal penting yang harus disiapkan dosen adalah merumuskan kompetensi pembelajaran, menentukan materi, memilih metode yang tepat, dan melakukan evaluasi autentik. Saat menentukan evaluasi pembelajaran, kompetensi dosen dalam mengkonstruksi soal UAS menjadi sangat urgen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk soal yang dikontruksi oleh dosen, mengevaluasi kesesuaian butir-butir soal tersebut dengan kaidah-kaidah higher education, dan mengidentifikasi usaha-usaha pejabat dalam peningkatan kompetensi dosen. Populasi penelitian ini adalah seluruh dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun akademik 2013/2014 yang tersebar di sebelas fakultas yang berjumlah 833 orang (527 laki-laki dan 306 perempuan), dengan sampel sebanyak 110 orang (13,10 %) dengan teknik Purposive Sampling dan Quota Sampling. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan content analysis. Kata Kunci: Kompetensi dosen, Konstruksi Soal, dan Higher Education DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.2250
Stunting at 5 Years Among SGA Newborns
Authors: Xie Chuanbo , Epstein Leonard H. , Eiden Rina D. , Shenassa Edmond D. , Li Xiuhong , Liao Yan , Wen Xiaozhong 
Published: January 2016

OBJECTIVE:To compare risk of stunting at 5 years across etiological subgroups of small for gestational age (SGA) newborns.METHODS:We analyzed data of a subsample (N = 1100) of the Early Childhood Longitudinal Study-Birth Cohort. We defined SGA as birth weight &lt;10th percentile, then classified subjects into etiological subgroups by each of 8 risk factors (ie, maternal prepregnancy underweight, short stature, smoking during pregnancy, alcohol use during pregnancy, inadequate gestational weight gain [GWG], hypertension, genital herpes infection, and multiple births) or by cooccurrence of 2 often intertwined risk factors (smoking and inadequate GWG). We defined stunting as 5 years height-for-age z score below –2. We fitted logistic regression models to test whether the risk of stunting differed across SGA subgroups, adjusting for confounders.RESULTS:SGA subgroup with maternal short stature (odds ratio [OR] = 3.88; 95% confidence interval [CI] = 2.16–6.96) or inadequate GWG (OR = 2.18; 95% CI = 1.23–3.84) had higher risk of stunting at 5 years, compared with the SGA subgroup without the corresponding risk factor. SGA newborns with both maternal smoking and inadequate GWG during pregnancy had much higher risk of stunting at 5 years (OR = 3.10; 95% CI = 1.21–7.91), compared with SGA newborns without any of these 2 SGA risk factors.CONCLUSIONS:Etiological subgroups of SGA differed in risk of stunting at 5 years. SGA newborns of inadequate GWG mothers who smoke and SGA newborns of short mothers were at particularly high risk of stunting.
The Development of a Criteria List for the Selection of 3D Virtual Worlds to Design an Educational Environment / Razrada popisa kriterija za odabir 3D virtualnih svjetova i izradu obrazovnog okruženja
Authors: Yilmaz Rabia M. , Reisoglu Ilknur , Topu F. Burcu , Karakus Turkan , Goktas Yuksel 
Published: January 2016

AbstractThe purpose of this study was to develop a criteria list to be considered during the selection of 3D virtual world platforms for educational purposes. As the first step in this process a draft list was created by the researchers based on literature review and heuristic investigation. The draft list was reviewed and revised by 2 internal and 4 external experts, and then used as a questionnaire. The items in the finalized criteria list were divided into three categories as follows: 50 items of technical specifications (system/program features, usability, software tools, multimedia tools, security, and cost), 21 items of interaction specifications (avatars, activities, communication tools) and 8 items of educational specifications (teaching/learning activities). Ultimately, the developed criteria list will be helpful for identifying and eliminating the deficiencies and constraints of virtual worlds used for educational purposes. Key words: 3D virtual worlds; criteria list development; educational environment design; virtual learning environments.---SažetakSvrha ovog istraživanja bila je razrada popisa kriterija koje treba uzeti u obzir prilikom odabira 3D virtualnih platformi u obrazovne svrhe. U tom su procesu znanstvenici najprije sastavili nacrt kriterija na osnovi proučene literature i heurističkog istraživanja. Dva naša i četiri vanjska stručnjaka pregledala su i napisala osvrt na nacrt kriterija koji se zatim koristio u obliku upitnika. Završni popis kriterija podijeljen je u sljedeće tri kategorije: 50 tehničkih kriterija (osobine sustava / programa, iskoristivost, softverski alati, multimedijski alati, sigurnost, cijena), 21 kriterij vezan uz interakciju (avatari, aktivnosti, komunikacijski alati) i 8 obrazovnih kriterija (aktivnosti poučavanja / učenja). Na kraju će razrađeni popis kriterija pomoći u utvrđivanju i uklanjanju nedostataka i ograničenja virtualnih svjetova koji se koriste u obrazovne svrhe.Ključne riječi: 3D virtualni svjetovi; razrada popisa kriterija; izrada obrazovnog okruženja; virtualno obrazovno okruženje.
Reading Ability and Literary Competence in Language Arts Classes in Slovenia/Čitalačka sposobnost i književna kompetencija u nastavi književnosti i jezika u Sloveniji
Authors: Žbogar Alenka 
Published: January 2016

AbstractThe article defines reading ability and literary competence and classifies them among diverse components of communication skills and literacy that are systematically and procedurally developed in language arts classes (especially literature instruction). Reading literacy is students’ ability to apply what they learn at school or elsewhere in everyday life; that is, the ability to analyze, critically evaluate, and convey information. We provide guidelines for literature instruction to encourage the development of reading literacy, critical thinking, evaluation, and synthesis to a greater degree than the current instruction does, by developing reading ability, literary and digital competence, cultural and intercultural abilities, and the ability to make interdisciplinary connections. Exploration of literature and literary creativity should be more frequently included in literature instruction via problem-based instruction. Language arts will thus facilitate the development of key skills (i.e., reading, literary, and digital skills) in addition to cultural and intercultural skills, and the ability to form interdisciplinary connections, as well as train students in critical thought, evaluation, and synthesis (as a part of convergent and divergent thinking).Key words: creating literature; exploring literature; problem-based literature instruction; reading for and reading with understanding; reading literature.---SažetakU radu se definiraju čitalačka sposobnost i književna kompetencija te se svrstavaju među raznovrsne kategorije komunikacijskih vještina i pismenosti koje se sustavno i proceduralno razvijaju u nastavi književnosti i jezika (posebno u nastavi književnosti). Čitalačka pismenost je sposobnost učenika da primijene ono što su naučili u školi ili drugdje u svakodnevnom životu; to je sposobnost analiziranja, kritičkog prosuđivanja i prenošenja informacija. Navodimo smjernice za nastavu književnosti da bismo potaknuli razvoj čitalačke pismenosti, kritičkog mišljenja, evaluacije i sintetiziranja na višem stupnju nego što je to slučaj u današnjoj nastavi, poticanjem razvoja čitalačke pismenosti, književne i digitalne kompetencije, kulturalnih i međukulturalnih sposobnosti, sposobnosti stvaranja interdisciplinarnih veza. Istraživanje književnosti i književna kreativnost trebali bi se češće uključivati u nastavu književnosti provedbom problemske nastave. Književnost i jezik će tako olakšati razvoj ključnih vještina (npr. čitalačkih, književnih i digitalnih vještina) uz kulturalne i međukulturalne vještine, omogućiti sposobnost stvaranja međudisciplinarnih veza te poučiti učenike kako kritički razmišljati, evaluirati i sintetizirati (što su sastavnice konvergentnog i divergentnog mišljenja). Ključne riječi: čitanje književnih djela; čitanje za razumijevanje i s razumijevanjem; istraživanje književnosti; književno stvaranje; problemska nastava književnosti.
Construct Validity of the Questionnaire Measuring Technical and Socio-Psychological Factors which Affect Successful Integration of ICT into Education / Konstruktna valjanost upitnika kojim se ispituju tehnički i socio-psihološki čimbenici koji utječu na u
Authors: Rogošić Silvia 
Published: January 2016

AbstractA variety of measurement instruments which are used for researching different aspects of the use of ICT for educational purposes are available. However, construct validity of these instruments are often not checked and therefore their application is not always suitable. The aim of this research was to check the construct validity of the questionnaire used for measuring technical and socio-psychological factors affecting the frequency of ICT use among Croatian elementary school teachers in Zagreb (N=413) and the ways in which it is used. Questionnaire construct validity was proved by means of factor analysis which yielded four easily interpretable factors with a high degree of reliability. Key words: education; elementary school teachers; ICT.---SažetakPostoji niz mjernih instrumenata kojima se ispituju različiti aspekti korištenja informacijsko-komunikacijskom tehnologijom u edukativne svrhe. Međutim, konstruktna valjanost tih instrumenata često se ne provjerava pa njihova primjena nije uvijek prikladna. Cilj ovoga istraživanja jest provjeriti konstruktnu valjanost upitnika kojim se ispituju tehnički i socio-psihološki čimbenici koji utječu na načine i učestalost korištenja ICT-om u nastavi na uzorku hrvatskih učitelja u osnovnim školama u gradu Zagrebu (N=413). Konstruktna valjanost instrumenta dokazana je na temelju faktorske analize koja je rezultirala s četiri faktora visoke pouzdanosti koje je lako interpretirati.Ključne riječi: ICT; nastava; učitelji osnovnih škola.