bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pemberdayaan Petani dan Desentralisasi Perencanaan Pembangunan Pertanian di Indonesia
Authors: Jamal Erizal 
Published: October 2017

<p><strong>English</strong><br />Cheap price of food policy, especially rice, and centralized agricultural development for the last three decades, depressed farmers' welfare. Increase of agricultural commodity price, currently is the time to reorient agricultural development in Indonesia. It should begin with data improvement linkaged with land and human resources of agriculture, and existing institution in rural areas. To optimize local resources, the farmers should be empowered through market information. Agricultural Extention Workers (PPL) should be involved in managing farm business. Farm level planning could be conducted by Agricultural Extention Institute (BPP). The farmers should be supported by government to enable them to purchase agricultural inputs according to the determined prices and to sell the agricultural products at market price. The government had also to develop technology which is neutral to economic of scale, due to land ownership of less than 0.5 hectare. Maintenance of agricultural facilities such as irrigation network should be coordinated by government.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Kebijakan pangan murah, terutama beras, dan sentralisasi kebijakan pembangunan pertanian selama tiga dekade terakhir, menekan kehidupan petani pada kondisi yang memprihatinkan. Membaiknya harga komoditas pertanian akhir-akhir ini merupakan momentum untuk melihat kembali kebijaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia. Desentralisasi perencanaan pembangunan pertanian, karena besarnya keragaman antar wilayah, perlu diawali dengan penyempurnaan data yang terkait dengan sumberdaya lahan dan manusia yang bekerja di pertanian , serta kelembagaan yang masih berfungsi di pedesaan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal, diupayakan melalui pemberdayaan petani dengan memberikan kesempatan lebih besar dengan mengembangkan kegiatan usaha tani berdasarkan informasi pasar yang benar. U paya ini perlu didukung dengan menempatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai partner petani dalam manajemen usaha dan melihat peluang usaha yang menguntungkan. secara kewilayahan, lembaga semacam Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dapat dijadikan ujung tombang perencan di tingkat. Peran pemerintah lebih ditekankan pada upaya yang memungkinkan petani dapat membeli saprodisesuai harga yang ditetapakan dan menjual hasil sesuai harga pasar, dan pengembangan teknologi yang netral terhadap skala usaha, karena dominannya penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Selain itu, pengadaan dan pemeliharaan sarana seperti irigasi, tetap dalam koordinasi pemerintah</p>
Investing in Agricultural Productivity in Indonesia
Authors: Fuglie Keith O. 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>Investment in agricultural research is a key to agricultural productivity growth. In Indonesia, public investment in agricultural research has expanded significantly in the past two decades, although many agricultural research institutions remain underfunded. The private sector contributes substantially to the financing of public research on plantation crops and forestry. The past decade has also seen a doubling in real terms of agricultural research investment by private companies, although this private investment remains small compared with other developing countries in Asia. Multinational seed, chemical, and animal companies are playing a growing role in transferring new technology to Indonesia. Recent policy shifts have increased private-sector incentives to invest in agricultural research and technology transfer.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Investasi dalam riset pertanian adalah kunci bagi peningkatan produktivitas pertanian. Di Indonesia, investasi pemerintah dalam riset pertanian telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, sekalipun banyak lembaga riset pertanian tetap mengalami kekurangan dana. Sektor swasta memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pembiayaan riset pemerintah dalam bidang tanaman perkebunan dan kehutanan. Dalam dekade terakhir juga telah terjadi perlipatan dua di dalam nilai riil dari investasi dalam riset pertanian yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, walaupun investasi swasta ini tetap kecil dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di Asia. Perusahaan-perusahaan bibit, bahan kimia, dan ternak multunasional memainkan peranan yang semakin besar di dalam transfer teknologi baru ke Indonesia. Perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi baru-baru ini telah meningkatkan dorongan bagi sektor swasta untuk melakukan investasi dalam riset pertanian dan transfer teknologi.</p>
Upaya Perbaikan Kualitas Bahan Olah Karet Rakyat
Authors: Malian A. Husni , Djauhari Aman 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>Nowadays, free trade mechanism will be continously implemented. Regarding those conditions, the increasing export of manufacture rubber comodities can be reach, only if they have a comparative and a competitive advantage than other exporting countries. These efforts must begin with the improvement quality of rubber raw materials at farm level by removing five main inhibiting factors such as: (1) farmers group doesn't play a role as a bussiness unit (2) the demand of quality materials of crumb rubber industry is very low; (3) the dominant of trades in the marketing of raw rubber materials; (4) there is no advantageous partnership pattern, and, (5) the mechanism of attractive differential price for better quality not available for unsmoked sheet and slice slap.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Dalam era perdagangan bebas yang akan terus bergulir, peningkatan ekspor produk karet olahan hanya dapat ditempuh bila memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dari negara pesaing. Upaya kearah itu harus dimulai dari perbaikan kualitas bokar di tingkat petani, dengan menghilangkan lima faktor penghambat utama yaitu: (1) belum berperannya kelompok tani sebagai unit bisnis, (2) permintaan bahan baku inustri karet remah yang masih berorientasi kepada bokar berkualitas rendah, (3) dominasi pedagang dalam pemasaran bokar, dan (4) belum adanya pola kemitraan yang saling menguntungkan, (5) belum terlaksananya penentuan harga sesuai kualitas yang menarik bagi produk sheet angin dan slab giling.</p>
Industrialisasi Berbasis Pertanian sebagai Grand Stratedy Pembangunan Ekonomi Nasional
Authors: Simatupang Pantjar , Syafa'at Nizwar 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>As a developing economy Indonesia, should have a comprehensive integrated long-term development plan which may be used as the guideline in implementing its national economic development as well as an instrument for evaluating government accountability and credibility. The New Order regime had prepared its first and second long-term development plan for 1969-1993 and 1993-2018 successively. The twin plans, however, has led Indonesia to the 1997-1999 multi dimensions crises and is considered in appropriate in the existing new era of total reformation. It must be totally reconstructed. For this, public discussions on the need for the government to formulated the new grand strategy of national development have emerged, but up and down, in the last two years. As an active contribution to the public debase, this paper reviews previous, Indonesia development plans, others' countries experiences as well as grand theories of economic development. Then it is suggested that the agricultural based industrialization may be the most suitable one for Indonesia. The new grand strategy should be decided based on a national concensus in order to avoid the practice of just for political rhetoric's as was during the New Order regime.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Bagi negara berkembang seperti indonesia, rencana pembangunan jangka panjang komprehensif-integratif sangat di perlukan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah. Pemerintahaan Orde Baru telah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang tahap I dan II masing-masing untuk peiode 1969-1993 dan 1993-2018. Rencana jangka panjang yang disusun rejim Orde Baru tersebut terbukti membawa Indonesia kedalam krisis tahun 1997-1999 dan sudah tidak sesuai dalam era Reformasi sehingga perlu dirancang ulang. Dalam dua tahun terakhir sesungguhnya telah muncul wacana publik yang menuntut agar pemerintah segera menyusun grand strategy ( strategi besar ) pembangunan nasional. Sebagai bagian dari wacana tersebut, tulisan ini mereview tentang konsepsi strategi pembangunan selama Orde Baru, pengalaman beberapa negara lain pemikiran teoritis tentang strategi pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil review tersebut, disarankan agar industrialisasi berbasis pertanian (agricultural based industrialization) dijadikan sebagai strategi besar (grand strategy) pembangunan nasional. Strategi tersebut haruslah dijadikan sebagai konsensus nasional, sehingga tidak sekedar retorika politik seperti pada masa Orde Baru.</p>
Pengaruh Politik Agraria Terhadap Perubahan Pola Penguasaan Tanah dan Struktur Pedesaan di Indonesia
Authors: Syahyuti NFN 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>Land ownership and control have been major issues in land reform policies in Indonesia over the life of several governments. Land has been a political tool for those in power. From a historical point of view, from the precolonial period until the New Order era (Orde Baru), control of the land by the government has always put farmers into a position of sub ordinance and dependence. This happened because the government has the control rights over the land, while the farmers have user rights only. The social structure in rural areas has changed to follow changes in the land ownership pattern, because for an agrarian community, land is the main livelihood resource.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Aspek penguasaan tanah di Indonesia adalah bagian utama politik agraria dari satu masa ke masa pemerintahaan, dimana tanah selalu dijadikan alat politik bagi pihak penguasa. dari tinjauan historis terlihat bahwa mulai dari zaman kerajaan sampai dengan Orde Baru, penguasaan sumber daya tanah oleh pemerintah telah menjadikan petani selalu berada posisi subordinat dan tergantung. Hal ini di sebabkan karena pemerintahan memegang hak penguasaan tanah,sedangkan petani menjadi penggarap. Petani belum diberi hak penguasaan yang secukupnya agar dapat menjadi pengelola penuh dalam usahataninya. Struktur sosial masyarakat pedesaan juga berubah mengikuti perubaha pola penguasaan tanah tersebut, karena bagi komunitas agraris tanah adalah sumber daya utama kehidupannya.</p>
Pengentasan Kemiskinan: Upaya yang Telah dilakukan dan Rencana Waktu Mendatang
Authors: Darwis Valeriana , Nurmanaf A. Rozany 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>Due to the extended economic crisis, the number of people living in poverty, which have been in decline, has risen again sharply. Many poverty-alleviation efforts have been implemented to assist people which have been worst affected by the crisis. However, the efforts have encountered various constraints in the field, reducing their effectiveness. This is in part because the efforts have been based on inaccurate information/data. Therefore, for the future, there is a need to revise and make more realistic plans. Future plans and or policies should be made more effective and targeted to improve the lives of the poor.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Akibat terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, jumlah penduduk miskin yang telah berhasil ditekan, kembali meningkat dengan cepat. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan memang telah banyak dilakukan terutama untuk membantu anggota masyarakat yang terpuruk akibat krisis. Akan tetapi, di lapangan masih di temukan berbagai hambatan yang mengakibatkan program yang di laksanakan tidak berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain perencanaan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada informasi/ data yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan ulang yang lebih realistis. Dengan demikian, pelaksanaan program serupa di masa mendatang dapat diharapkan lebih efektif dan membuahkan hasil yang mampu memperbaiki nasib masyarakat miskin.</p>
Investasi Publik pada Sektor Pertanian di Era Otonomi
Authors: Hutabarat Budiman 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>The paper aims to review the role of government and its policy instruments that enhance economic development and sectoral growth, especially those that relate to investments on infrastructural development such as irrigation and research and extension on agricultural commodities and sector. By appropriate identification of public investment needs and development of infrastructure that is required most by community and region, given its existing condition, agriculture can be pushed to develop forward. This in turn will move the economy further. Public investment on rural infrastructure, agricultural research, and public health and education are incentive factors that enable agriculture and non-agriculture to grow, by further generating employment opportunities, incomes and affordable food for the community. Research may have bias impacts on different group of the population The impact could be mitigated, however, if existing infrastructure services and rural institutions were bound to support research and development.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Tujuan makalah ini adalah menelaah peranan pemerintah dan instrumen kebijakannya untuk mendorong pembangunan ekonomi dan perkembangan sektor-sektor ekonomi,terutama yang berkaitan dengan investasi pembangunan infrastruktur irigasi,penelitian dan penyuluhan yang diamati dalam komoditas dan sektor pertanian. Identifikasi kebutuhan investasi publik yang dilakukan dengan tepat dan pembangunan prasarana dan sarana yang sesuai dangan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dan wilayah akan mendorong pembangunan pertanian. Dorongan ini pada gilirannya akan menggerakan perekonomian lebih cepat lagi. Investasi pemerintah dalam infrastruktur pedasaan,penelitian pertanian,kesehatan dan pendidikan masyarakat pedesaan mendorong pertumbuhan pertanian dan nonpertanian,yang menyebabkan semakin meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan pangan yang lebih murah bagi penduduk. Penelitian mempunyai dampak yang berbeda bagi kelompok masyarakat yang berbeda. Namun,apabila jasa infrastruktur dan kelembagaan pedesaan yang tersedia berjalan seiring mendukung penelitian dan pengembangan,dampak diskriminatif tersebut dapat dikurangi</p>
Tinjauan Historis dan Perspektif Pengembangan Kelembagaan Irigasi di Era Otonomi Daerah
Authors: Saptana NFN , Hendiarto NFN , Sunarsih NFN , Sumaryanto NFN 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>The primer mover of agriculture development consist of four factors, which are natural resources, human resource, technology, and institution. It is predicted that improvement of both food production and farm income will be driven by the following pressure factors: (1) The implication of globalization and liberalization, as well as international community coersion on environmental aspects; (2) The more limited of government expenditure, (3) The increase of natural resources scarcity and its degradtion, and (4) The launching of autonomy and its implication on decentralization of development. Historically, natural resources management has been managed partially through centralistic and top-down style. Deal with water resources management, the approach affected malfunction of local institution, the out comes was ineficient irrigation. Irrigation should be managed simultaneously both on supply and demand side. Refer to empirical studies it was convenient that enhancement of demand side management will increase food production and farm income significantly. It is useful to review irrigation performance, especially focused on institutional aspects.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Ada empat faktor penggerak utama dalam pembangunan pertanian, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, dan kelembagaan. Upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani di hadapkan pada arus globalisasi ekonomi, pelestarian lingkungan, anggaran pembangunan yang terbatas, kelangkaan sumberdaya dan pelaksanaan otonomi daerah. Secara historis pengelolaan sumberdaya alam dengan pendekatan sentralistik (top down) telah berdampak pada memudarnya kelembagaan lokal dan inefisiensi pengelolaan sumberdaya alam dan air. Secara teoritis, pengelolaan air irigasi yang efisien membutuhkan pendekatan simultan yakni dari penyediaan air(supply management) dan dari sisi pemanfaatan (demand management). Secara empiris, pendekatan dari sisi pemanfaatan masih sangat membutuhkan perbaikan mempunyai peluang yang besar untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan historis kelembagaan irigasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan irigasi, menarik benang merah yang merupakan simpul-simpul kritis dalam pengembangan kelembagaan irigasi, dan merumuskan pengembangan kelembagaan irigasi di era otonomi daerah.</p>
Perubahan Paradigma Pendayagunaan Sumberdaya Air dan Implikasinya Terhadap Strategi Pengembangan Produksi Pangan
Authors: Sumaryanto NFN , Sudaryanto Tahlim 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>In line with population growth and economic development, available fresh water per capita decreases continously. Refer to the trend, sufficient renewable fresh water for the future will depend on the implementation of new paradigm in water resource development initiated by declaration of "Dublin Principle" in 1992. The new paradigm strongly emphasizes to perform four basic principals of water resource development namely human right, democratization, sustainability and efficiency at all levels simultaneously. In agriculture, utilization of irrigation water should be more efficient. In the same time, it is required to develop more small dams, to save more effective rainfall, to keep the existing reservoirs optimally, and to improve the function of rivers Especially for Indonesia, it is also recommended to develop food diversification. To pursue the need, consistent and interdisciplinary and inter-sector approach is absolutely required.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Jika kecenderungan seperti sekarang ini tetap berlangsung, di perkirakan dalam seperempat abad mendatang akan semakin banyak populasi di beberapa belahan bumi ini yang ketersediaan airnya kurang dari standard minimum yakni 500 m3/kapita/tahun. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan paradigma. Paradigma baru dalam pendayagunaan sumberdaya air dicanangkan sejak Dublin Principle dideklarasikan pada tahun1992. Intinya adalah bahwa pendayagunaan sumberdaya air harus taat asas pada empat prinsip utama yakni hak asasi manusia, demokratisasi, pelestarian lingkungan dan efisiensi agar manfaat dapat di nikmati oleh semua pihak, baik pada masa sekarang maupun masa mendatang. Perubahan paradigma ini mempunyai implikasi serius terhadap sektor pertanian. efisiensi penggunaan air irigasi harus di realisasikan. Pada saat yang sama pengembangan dam-dam mikro, peningkatan kapasitas pemanenan air hujan, pemeliharaan resevoir-resevoir yang telah di bangun, serta pemeliharaan dan perbaikan fungsi sungai harus di lakukan. Khususnya bagi Indonesia, selain langkah-langkah itu maka diversifikasi pangan harus dapat di wujudkan. Kesemuanya itu membutuhkan pendekatan interdisiplin dan lintas sektoral secara konsisten dari waktu ke waktu karena membutuhkan waktu yang panjang.</p>
Efektivitas Kebijakan Perlindungan Terhadap Produsen Melaui Provenue Gula
Authors: Sudana Wayan 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>Sugar is the main national staple food, and the respective industry received a lot of government's protection. One of the said protections was price policy for sugar price provenue dedicated for farmers and sugar factory. For the last two decade this policy was not beneficial for sugarcane farmers. The real price provenue received by the farmers doesn't improve the real income of sugarcane farming. Sugar farmer term of trade indicated decreasing purchasing power of sugarcane farmer. In the future, in addition to price and tariff policy, the key instrument to improve farmer income is agricultural technology for enhancing yield and farm efficiency.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Gula merupakan salah satu bahan pangan pokok dan industri ini mendapatkan banyak perlindungan dari pemerintah . Salah satu perlindungan yang diberikan adalah melalui kebijakan harga provenue gula bagi petani produsen dan pabrik gula. Selama dua dasa warsa, kebijakan tersebut didasarkan tidak menguntungkan petani produsen. Harga provenue riil yang diterima petani tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan usahatani tebu.Hasil analisis nilai tukar gula menunjukan hal yang sama. Kebijakan harga provenue tidak dapat meningkatkan daya beli petani. Kedepan, disamping kebijakan harga dan tarif, faktor kunci peningkatan pendapatan petani adalah ekonomi peningkatan produktifitas dan efisiensi usahatani</p>
Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani
Authors: Darwis Valeriana , Nurmanaf Ahmad Rozany 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />Various government policies on fertilizer distribution aim at improving distribution efficiency. However, fertilizer scarcity is commonly found and the farmers frequently get difficulty in purchasing the required fertilizer. Some cases indicate that fertilizer scarcity is due to abnormal distribution. The farmers have to buy fertilizer much more expensively mainly since fertilizer price subsidy was abolished. In general, fertilizer price is not the main factor determining fertilizer application rate. More determining factors in fertilizer application rate are agricultural product selling price, capital availability, and soil fertility.<br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Berbagai kebijakan distribusi pupuk yang dikeluarkan pemerintah selama ini secara umum bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam distribusi. Namun, pada kenyataannya masih dijumpai berbagai kasus terjadinya kelangkaan pupuk, dimana petani kesulitan mendapatkan pupuk pada saat membutuhkan. Dari beberapa kasus mengindikasikan bahwa kelangkaan pupuk terjadi akibat sistem distribusi yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Akibat lainnya adalah petani harus membeli pupuk dengan harga lebih mahal, terlebih semenjak diberlakukannya kebijakan pengurangan dan penghapusan subsidi harga pupuk. Secara umum, harga pupuk bukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat penggunaan pupuk pada petani. Faktor-faktor yang lebih menentukan adalah harga jual produk pertanian, kemampuan menyediakan modal, dan kesuburan lahan yang dimiliki petani.