Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Desersi Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer
Authors: Akhmad Alfin  , Esti Ningrum  , Agoes Djatmiko  , Haris Kusumawardana  
Published: October 2024

The aim of this research is to determine the process of applying military law to military members who commit the crime of desertion based on the military criminal code and to find out the obstacles to military law against military members who commit the crime of desertion based on the military criminal code. The type of research in writing this thesis is normative juridical research, and the approach method used is law, analytical and case approaches with clinical legal research writing of a perspective nature. The data collection technique was a literature study. The results show that the application of military criminal law to members of the Indonesian National Army who are proven to have committed a criminal act of desertion is the authority of the military court to try them, then the stages are in the form of investigations carried out by the Military Police on the orders of a superior who has the right to punish (Ankum). Then the investigation file is given to the military prosecutor to be studied, then the military prosecutor makes the indictment to be submitted to the military court, after the court feels that the files from the military prosecutor are sufficient, the military court will try military personnel accused of desertion. Furthermore, the constraints in law enforcement related to the crime of desertion are viewed from 4 interrelated aspects, namely concerning the substance of the law, the legal structure itself, facilities or infrastructure, and society. Settlement of cases in military justice is currently well regulated, however, it is hoped that all those who play a role in the military case settlement process carry out all these stages based on Justice and Positive Law.
Keywords: Desertion, Indonesia Military, Military Crime

Abstrak. Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan hukum militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana militer dan untuk mengetahui kendala-kendala hukum militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana militer.Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dan metode pendekatan yang digunakan adalah Undang-undang, analitis dan pendekatan kasus dengan penelitian hukum klinis bersifat prespektif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana desersi merupakan wewenang dari peradilan militer untuk mengadilinya, kemudian tahapan- tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atas perintah dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). selanjutnya berkas penyelidikan diberikan kepada Oditur Militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Peradilan Militer, setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dariOditur Militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan desersi. Selanjutnya kendala dalam penegakan hukum terkait tindak pidana desersi ditinjau dari 4 aspek yang saling berkaitan yaitu berkenaan dengan subtansi hukum, struktur hukum itu sendiri, sarana atau prasarana, dan masyarakat. Penyelesaian perkara dalam peradilan militer pada saat ini telah di atur dengan baiknya, akan tetapi diharapkan semua yang berperan dalam proses penyelesaian perkara militer melakukan semua tahapan tersebut dengan berasaskan Keadilan dan Hukum Positif.
Kata Kunci: Desersi, TNI, Pidana Militer