bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERUBAHAN PERILAKU MEMBANGUN RUMAH PASCA GEMPA 2006 DI YOGYAKARTA - STUDI KASUS PENGEMBANGAN 18 RUMAH BANTUAN JRF DI KABUPATEN BANTUL
Authors: Rini Johanita Anggia , Triyadi Sugeng , Yuwono Tri 
Published: August 2017

ABSTRAK. Masyarakat korban gempa 2006 di Yogyakarta menerima berbagai bantuan dalam proses membangun kembali rumahnya yang hancur, antara lain dengan bantuan Java Reconstruction Fund (JRF). Bantuan ini tidak hanya berbentuk dana untuk membangun rumah, namun juga pembelajaran membangun dengan prinsip tahan gempa, dan pengawasan selama proses pembangunan. Dengan cara pembelajaran adaptif ini, diharapkan pemilik rumah dapat mengadaptasi cara membangun rumah yang tahan gempa untuk seterusnya. Bertahun-tahun kemudian, pemilik rumah mulai mengembangkan rumahnya secara mandiri, tanpa bantuan dan pengawasan dari pihak luar. Penelitian ini mengkaji apakah perilaku membangun rumah dengan prinsip tahan gempa sudah dipraktekkan secara lestari oleh pemilik rumah, dengan cara meninjau fisik bangunan tambahan yang dibangun secara mandiri. Lebih lanjut, penelitian juga melihat sejauh mana keberhasilan pembelajaran adaptif yang diterima oleh pemilik rumah dilihat dari kacamata tahapan perubahan perilaku membangun. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan kerentanan fisik rumah yang menjadi obyek studi mengingat potensi gempa masih selalu mengancam Kabupaten Bantul, dan menduga pengaruh proses pembelajaran adaptif terhadap perubahan perilaku membangun. Kata kunci: prinsip tahan gempa, pembelajaran adaptif, perubahan perilakuABSTRACT. The victims of the 2006 earthquake in Yogyakarta have received assistance in the reconstruction of their destroyed houses. One of them is Java Reconstruction Fund (JRF) program. This assistance came not only in the form of funds to rebuild houses, but also learning to build a house with earthquake resistant principles, and supervision during the development process. This system is referred to as adaptive learning. Homeowners are expected to be able to adapt the new way to build earthquake-resistant houses forever. Years later, homeowners began to develop their home independently, without help and supervision from outside. This study has examined whether the behavior to build earthquake-resistant houses have already been practiced in a sustainable manner by the homeowners, by means of reviewing the physical of additional buildings that has been constructed independently later. Furthermore, the study also looked at the level of adaptive learning received by the homeowner as perceived stages of behavior change. Results of the study can be used to describe the physical vulnerability of houses that became the object of study given the potential for an earthquake in Bantul is always threatening, and suspect the influence of the adaptive learning process to behavior change. Keywords: earthquake resistant principles, adaptive learning, behavior change
TRANSFORMASI FUNGSI RUANG TERBUKA PUBLIK DI PERKOTAAN STUDI KASUS: TAMAN PEDESTRIAN KECAMATAN TENGGARONG, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR
Authors: Pratiwi Yulia 
Published: August 2017

ABSTRAK. Ruang terbuka publik semakin dibutuhkan terutama bagi penduduk perkotaan untuk saling berinteraksi sosial. Pembangunan kota seringkali mengabaikan kebutuhan ruang terbuka bagi masyarakat umum untuk wadah saling berinteraksi dan bersosialisasi. Jenis-Jenis ruang terbuka publik yang semakin banyak dibangun di daerah-daerah di Indonesia adalah pedestrian dan taman kota. Fungsi ruang terbuka publik yang berupa pedestrian tersebut dari waktu ke waktu mengalami transformasi, tidak hanya sebagai jalur untuk berjalan dan ruang berinteraksi sosial maupun mewadahi aktivitas ekonomi, tetapi fungsi pedestrian mulai bertransformasi untuk mengangkat daya tarik kawasan sekitarnya. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus tunggal holistik dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui apa fungsi-fungsi taman pedestrian di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan taman pedestrian di Kecamatan Tenggarong-Kutai Kartanegara memiliki fungsi sebagai (1) ruang interaksi sosial; (2) wadah aktifitas ekonomi; dan (3) ruang publik yang bertransformasi untuk menghidupkan kembali kawasan yang tidak produktif di sekitar jalur tersebut yaitu mengangkat daya tarik Pulau Kumala. Transformasi fungsi taman pedestrian di Tenggarong tersebut disebabkan karena faktor keberadaan obyek di kawasan sekitar dan kebijakan pembangunan. Kata kunci: ruang terbuka publik, pedestrian, transformasi, Kecamatan Tenggarong ABSTRACT. Public open space is increasingly needed, particularly for urban residents for social interaction. Urban development often ignores the needs of open space for the public to interact and socialize. Types of public open space which is increasingly built in the regions in Indonesia are pedestrian and the city park. The function of public open space in the form of the pedestrian from time to time through a transformation, not only as paths for walking and social interaction space as well as to facilitate economic activities, but the function of pedestrian started to transform to increase attractiveness of the surrounding area. The method that has been used is holistic-single case study with a qualitative approach to find out what functions pedestrian park in District Tenggarong, Kutai Kartanegara, East Kalimantan. The results showed pedestrian park in the district of Tenggarong has function as (1) social interaction space; (2) space for economic activities; and (3) public spaces are transformed to revive the unproductive areas around the track is raised the attractiveness of Kumala Island. Transformation functions of pedestrian park in Tenggarong was caused due to the presence of objects in the surrounding area and development policies. Keywords: public open space, pedestrian, transformation, Tenggarong District
KONSEP PERENCANAAN TATA HIJAU LANSKAP SEMPADAN SETU MANGGA BOLONG SEBAGAI AREA KONSERVASI TUMBUHAN BERNILAI EKOLOGIS DAN BUDAYA
Authors: Wardiningsih Sitti , Syahadat Ray March , Putra Priambudi Trie , Purwati Retno , Hasibuan Moh Sanjiva 
Published: August 2017

ABSTRAK. Setu Mangga Bolong memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi kawasan konservasi bagi tanaman khas Betawi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk merencanakan lanskap sempadan Setu Mangga Bolong dengan konsep ekologis tanpa melupakan identitasnya sebagai kawasan budaya. Untuk mencapai tujuan ini maka dilakukan analisis perubahan lahan selama periode 2005-2015. Penilaian kualitas visual dengan menggunakan metode scenic beauty estimation (SBE), semantic differential (SD), dan multidimensional scalling (MDS). Selanjutnya vegetasi yang ada diinventarisasi. Kemudian, vegetasi dalam peraturan dan kebijakan yang memiliki nilai ekologi dan budaya dipertimbangkan. Hasil yang diperoleh kondisi badan air Setu Mangga Bolong pada periode 2005-2015 lebih baik dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, terjadi penurunan area hijau di sempadan Setu Mangga Bolong selama periode tahun 2005-2015. Berdasarkan hasil analisis kualitas visual, lanskap pada area sudut setu yang berbentuk irregular (cekungan) dan juga sudut setu yang berdekatan dengan inlet memiliki kualitas visual yang rendah. Untuk merencanakan tata hijau sempadan setu sebagai area konservasi tanaman bernilai ekologis dan budaya, empat puluh spesies vegetasi eksisting perlu dipertahankan selama tidak mengganggu kualitas dan kuantitas badan air. Vegetasi terpilih direkomendasikan ke lanskap Setu Mangga Bolong sebagai ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi ekologis dan budaya Betawi. Kata kunci: Betawi, regulasi, seleksi, vegetasi ABSTRACT. Setu Mangga Bolong has opportunity to be developed into a conservation area for Betawinese plants. The purpose of this article was to plan the landscape of Mangga Bolong Lake with the ecological concept without forgetting its identity as a cultural area. To achieve these objectives, an analysis landuse change on 2005 to 2015 was executed. Visual quality analysis used scenic beauty estimation (SBE), semantic differential (SD) and multidimensional scalling (MDS). Next, inventory of existing vegetation was executed. Then, the vegetation in the regulation and policy on ecological and cultural value was considered. The results howed that water body condition of Setu Mangga Bolong in 2005 to 2015 period is better from year to year. However, there was a decrease of the green area in Setu Mangga Bolong during the period. Based on the results of visual quality analysis, landscape on the irregular edge of lake and close to the inlet, has low visual quality. To plan the green open space of Setu Mangga Bolong as ecologicaland cultural plants conservation, the forty species existing vegetation should be maintained as long as it does not effect for the quality and quantity of water body of the lake. Selected vegetation have been recommended to be applied within Setu Mangga Bolong landscape as green open space that has ecological and cultural functions. Keywords: Betawi, regulation, selection, vegetation
La autoridad pedagógica desinvestida y la reconfiguración de sus legitimidades instituyentes
Authors: Neut Pablo 
Published: August 2017

<p style="margin-right: 1.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">El proceso de democratización social en curso ha implicado una progresiva revisión de las formas en que se ejerce la autoridad dentro del escenario educativo chileno. El siguiente trabajo representa un intento por abordar teórica y empíricamente las formas de configuración de la autoridad pedagógica actual, los elementos de continuidad y cambio verificados en su ejercicio y las nuevas legitimidades que permiten su emergencia. Para esto se realizó un estudio de caso basado en entrevistas en profundidad aplicadas a 20 estudiantes de dos instituciones educativas vulnerables ubicadas en Santiago.</span></span></p><p style="margin-right: 1.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Palabras clave: autoridad pedagógica, crisis de la autoridad, declive institucional, obediencia voluntaria, legitimidad</span></span></p><p style="margin-right: 1.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><em><br /></em></p><p style="margin-right: 1.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><em><br /></em></p><p style="margin-right: 1.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><em>The pedagogical authority desinvested and the reconfiguration of their instituting legitimacy</em></p><p style="margin-right: 1.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><br /><em>The process of social democratization process has involved an ongoing review of the ways in which authority within the Chilean educational scenario is exercised. The following paper represents an attempt to address theoretical and empirical ways of setting the current pedagogical authority, the elements of continuity and change verified in practice and the new legitimacy that allowed</em><br /><em>his emergency. For this, was performed a case study based on in-depth interviews with 20 students from two vulnerable educational institutions located in Santiago.<br /></em></p><p style="margin-right: 1.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><em>Keyword: pedagogical authority, crisis of authority, institutional decline, willing obedience, legitimacy<br /></em></p><p style="margin-right: 1.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><em> </em></p><p style="margin-right: 1.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"> </p>
Mercado y sociedad. La utopía Política de Friedrich Hayek, de Jorge Vergara
Authors: Hurtado Cristina 
Published: August 2017

<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: medium;">Libro editado por RIPC (Red Internacional de Pensamiento Crítico), CLACSO, Universidad de Chile y Uniminuto (Bogotá, 2015)</span></span></p><p align="JUSTIFY"> </p>
La política como hegemonía en la obra de Laclau: Entre la filosofía oracular y el liderazgo carismático
Authors: García José Fernando 
Published: August 2017

El artículo analiza la concepción de lo político en la obra de Ernesto Laclau desde una mirada pragmática, mostrando que la noción de hegemonía encierra a las prácticas políticas en una ontología de origen semiológico que, pese a sus declaraciones, tiene como resultado una posición esencialista, implicando la impotencia de la práctica política para trascender lo político. La primacía del significante de la semiología es contrastada con los derechos del significado en la concepción pragmática, donde las prácticas establecen el significado de lo político, siendo la función de la filosofía elevarlas a reflexión. Como contrapartida, el enfoque semiológico de Laclau, junto a una concepción oracular de la teoría, asume una idea de decisión cuya consecuencia es que ésta sea reservada a un liderazgo carismático. Palabras clave: la política, lo político, hegemonía, semiología, pragmática, decisión
Teoría del discurso, crítica post-hegemónica y política de las pasiones de Chantal Mouffe
Authors: Stavrakakis Yannis 
Published: August 2017

Uno de los méritos de Hegemonía y estrategia socialista de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau puede ser claramente asociado a la crítica de la inmediatez, la que constituye uno de los ejes centrales del libro. Por ejemplo, el cambio radical desde la ilusión de inmediatez a un énfasis sobre la mediación discursiva y su papel constitutivo en la formación de la realidad política y social es claramente visible con respecto a la tradición política contra la cual el post-marxismo se define, esto es, la tradición radical en Occidente y su núcleo marxista. En efecto, la deconstrucción de la tradición marxista en Hegemonía y estrategia socialista es primeramente la deconstrucción de la pretensión de tener un acceso directo a y un control de la totalidad de lo real y de su desarrollo (escatológico) histórico predecible.[1] No es sorprendente, entonces, que la mayoría de las resistencias críticas encontradas por la teoría discursiva han emanado de los defensores de tal inmediatez. La crítica a la teoría del discurso frecuentemente ha tomado la forma de un retorno de la inmediatez, de una venganza de lo real.Este retorno puede tomar una variedad de formas; de hecho, como veremos, ha tomado notablemente diferentes formas. En este texto, nos enfocaremos principalmente en los argumentos que rechazan la teoría de la hegemonía y del discurso de Laclau y Mouffe sobre fundamentos biopolíticos; en particular, vamos a abordar críticamente los relevantes trabajos de Richard Day, Scott Lash y Jon Beasley-Murray.[2] Este conjunto de investigaciones destaca, de una manera u otra, la importancia de los mecanismos de dominación biopolíticos, ‘no hegemónicos’, en los que el poder está, supuestamente, no mediado discursivamente, sino que opera directa y exclusivamente en un real biopolítico afectivo. Sin embargo ¿cuán válida es está crítica? Sólo un cuidadoso examen puede, en verdad, evaluar su consistencia interna, así como la medida en la que se las ha arreglado para hacer justicia al desarrollo de la teoría discursiva desde 1980 hasta hoy. De hecho, como veremos, las inconsistencias de la crítica post-hegemónica limitan severamente sus implicaciones: en vez de invalidar la teoría discursiva de la hegemonía en conjunto, meramente destacan el aspecto afectivo de la política hegemónica. No obstante ¿no es precisamente este aspecto el que ha estado enfatizando Chantal Mouffe en su trabajo personal después de Hegemonía y estrategia socialista? ¿No es esto lo que exactamente está en juego en su ‘política de las pasiones’? [1] Laclau y Mouffe (1985).[2] En esta parte del argumento nos basaremos en las primeras secciones de Stavrakakis (2014).
La pluralidad humana en tanto conditio per quan de la vida política
Authors: Kaiser Vanessa 
Published: August 2017

<p>A juicio de Tocqueville, la igualdad implica dos tendencias en la democracia; una impulsa directamente a los hombres a la independencia y otra los conduce a la servidumbre, a una igualación que cabe denominar homogeneidad. El artículo tiene por objeto avanzar –desde el pensamiento arendtiano– en el estudio de la homogenización denunciada por Tocqueville. El argumento se divide en dos partes. En la primera, sostiene que la igualdad propiamente política ha colapsado bajo las dinámicas de la homogenización desatada tras el auge de lo social y la consecuente destrucción de la esfera pública denunciados por Arendt. Estamos, en el marco de su teoría, ante la igualdad de los modernos, la cual implica la destrucción de la condición humana de la pluralidad. Luego, en la segunda parte, se explica el vínculo entre la pluralidad, cuya realización está dada por la igualdad, en el primer sentido que le da Tocqueville, y la esfera pública. La tesis plantea que este vínculo es elaborado por Arendt en La condición humana, donde sostiene que la pluralidad es una conditio per qam de la vida política, un rasgo exclusivo del actor político u hombre de acción, la más elevada de las tres condiciones que componen la vita activa.</p><p>Palabras clave: igualdad, libertad, servidumbre, espacio público, Tocqueville, Arendt.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><em>THE HUMAN PLURALITY AS A CONDITIO PER QUAM OF POLITICAL LIFE</em></p><p><em>According to Tocqueville, equality involves two trends in democracy; one drives men directly to independence and the other leads to servitude, to an equalization that may be called homogeneity. The aim of the article is to advance the study of Tocqueville’s homogenization through Hanna Arendt’s thinking. The argument is divided into two parts. In the first part it argues that actual political equality has collapsed under the homogenisation unleashed after the rise of the social and the consequent destruction of the public sphere denounced by Arendt. In the context of her theory, we are facing “modern equality”, which involves the destruction of the human condition of plurality. Then in the second part, the link between plurality, whose realization is given by ‘equality’ in the first sense that Tocqueville describes, and the public sphere, is explained. The thesis argues that this link is worked by Arendt in her book The Human Condition, which states that plurality is conditio per quam from political life, an exclusive feature of the political actor or man of action, the highest of the three conditions that make the vita activa.</em></p><p><em>Keywords: equality, freedom, servitude, public space, Tocqueville, Arendt.</em></p><p><em> </em></p><p> </p>
La tortura: todo es cuerpo
Authors: Santos Herceg José 
Published: August 2017

<p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="es-ES">En este texto se intenta una aproximación al tema de la tortura desde la perspectiva del cuerpo. De hecho, éste es un elemento central de la tortura, al punto de que se podría decir que en ella todo es cuerpo. Es un arma para los torturadores; el saber acerca del cuerpo es una herramienta tecnológica que puede ser usada para torturar, una suerte de traidor que hace vulnerables a las víctimas. E</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">l cuerpo de la víctima es lo dañado, aunque el daño se extiende también a su familia y al cuerpo social, a la comunidad de las víctimas</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="es-ES">.</span></span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="es-ES">Palabras clave: tortura, cuerpo, dictadura, víctima, torturador</span></span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="es-ES"><br /></span></span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="es-ES"><br /></span></span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="es-ES"><br /><em>Torture: all es body</em></span></span></span></p><p><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="es-ES">This paper attempts an approach to torture from he perspective of the body. In fact, this a central element of torture, to the point that in it all is body. It is a weapon for the torturers, the knowledge about the body is a technological<br />tool that can be used in torture; it is a sort of traitor, that makes the victims vulnerable. The body of the victim is what is damaged by torture and the damage expands also to the family of the victims, to the social body, and to community.<br /></span></span></span></em></p><p><em><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="es-ES">Keywords: torture, body, dictatorship, victim, torturer</span></span></span></em></p><p> </p>
Hacía una teoría sociológica de la historia
Authors: Bajoit Guy 
Published: August 2017

<p align="center"><strong>Resumen</strong></p><p>Este trabajo tiene por objetivo plantear un conjunto articulado de proposiciones teóricas para organizar el abordaje del análisis histórico desde una perspectiva sociológica, diferenciándose tanto de una perspectiva historicista - que sostiene el carácter singular de la historia de cada pueblo (rechazando toda proposición general) - como de una evolucionista (la historia de los pueblos obedecería a leyes generales evolucionando acorde a un camino prefigurado). Perspectiva sociológica que entiende que la historia es producto de la acción humana, la que es parcialmente libre y parcialmente determinada, lo que implica que los acontecimientos históricos no se repiten en sus modalidades concretas pero pueden repetirse en cuanto procesos generales.</p><p>Para ello propone un modelo de análisis comprehensivo de las distintas dimensiones que inciden en la vida humana en sociedad en diferentes períodos, formulando un conjunto de proposiciones teóricas relativas a los elementos centrales constitutivos de cada una de estas dimensiones, abarcando con ello una propuesta de análisis de la práctica histórica de los actores y de los modelos culturales que se relacionan con dichas prácticas, así como las preguntas esenciales en cada uno de estos planos a las que debe dar respuesta la vida en común, tanto en el plano individual como colectivo.</p><p>Se trata de un conjunto de proposiciones sintéticas, planteadas en términos que buscan favorecer un debate interpretativo integral y profundo. Finalmente, a partir del modelo de análisis desarrollado, se plantea una propuesta metodológica para organizar una investigación histórica concreta. Con ello se busca configurar una herramienta para orientar investigaciones de corto o largo plazo, que abarquen períodos relevantes de la historia.</p><p> </p><p><strong>Palabras claves:</strong> Sociología de la historia, modelo de análisis sociológico de la historia; para entender las prácticas históricas; para entender la cultura de los actores; modelos culturales; método para efectuar una investigación histórica</p><br id="tinymce" class="mceContentBody " /><strong> </strong><p> </p><br /><p align="center"><br /><strong></strong></p>