bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Batas Kebebasan Pers dan Hatespeech di Indonesia Dalam Demokrasi dan Fiqh Siyasah
Authors: Risman Haeru , Rahim Abdur , Rohmah Siti Ngainnur 
Published: September 2024

Freedom of the press is the fourth pillar of a free democracy that will lead to an intelligent, wise and clean government. Through the freedom of government performance can be known, so that the mechanism of checks and balances, control over power, as well as the community itself. But in fact, press freedom sometimes causes hate speech. This paper provides an understanding of how the limits of press freedom and Hate Speech in a democracy and how the limits of press freedom and Hate Speech in fiqh siyasah. This research uses literature study method. Conclusion (1) Freedom of the press is limited in the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 concerning the Press and the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. Press freedom is also limited so as not to violate human rights. (2) Limitations on press freedom in siyasa fiqh are those that bind all rights that lead to broad problems, as stated in QS Al-Hujurat paragraph 12. Hate speech which can be categorized as slander in siyasa can be sentenced to ta'zir because it interferes with the public good.Keywords: Press Freedom; Hate Speech; Fiqh Siyasah AbstrakKebebasan pers merupakan pilar keempat demokrasi kebebasan yang akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan kinerja pemerintah dapat diketahui, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Namun faktanya, kebebasan pers terkadang menimbulkan hate speech. Tulisan ini memberikan pemahaman tentang bagaimana batas kebebasan pers dan Hate Speech dalam demokrasi dan bagaimana batas kebebasan pers dan Hate Speech dalam fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Kesimpulan (1) Kebebasan pers dibatasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (2) Batasan kebebasan pers dalam fiqh siyasah adalah yang mengikat semua hak yang bermuara pada kemasalahatan luas, seperti yang termaktub dalam QS Al-Hujurat ayat 12. Ujaran kebencian (Hate Speech) yang dapat dikategorikan sebagai fitnah dalam siyasah dapat dijatuhi hukuman ta’zir karena mengganggu kemaslahatan umum.Kata Kunci: Kebebasan Pers; Hate Speech; Fiqh Siyasah
Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia
Authors: Aji Ahmad Mukri , Mukri Syarifah Gustiawati , Putra Gilang Rizki Aji 
Published: September 2024

Artikel ini mengeksplorasi tentang penerapan Akad Syariah pada Produk Perbankan Syariah yang diharmonisasi dengan hukum positif. Penelitian ini akan membahas segala problematika dan permasalahan penerapan fikih muamalah/ fatwa dalam konteks hukum positif di Indonesia. Selama kurun waktu sejak adanya bank syariah di Indonesia, semua transaksi pembiayaan yang terjadi di lingkungan perbankan syariah saat ini, khususnya dalam pembuatan akad atau perjanjian lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiris, dengan sumber data primer dan sekunder bersifat normatif dan empiris. Pembiayaan syariah hakikatnya tidak mengatur adanya kewajiban jaminan dalam proses transaksinya, karena jaminan dalam Islam disebut dengan rahn atau kafalah yang mana jaminan tersebut harus tetap dikuasai oleh rahin. Sementara dalam hukum positif jaminan itu adalah sebagai bentuk agunan dalam peristiwa perikatan atau perjanjian sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Adapun dalam konteks hukum nasional, jaminan merupakan hak kebendaan yang bersifat pelunasan utang yang melekat pada bank yang memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Dalam rangka meyakinkan kemitraan nasabah dan bank, maka perlu diikat dengan jaminan yang memiliki nilai ekonomis, maka harus dituangkan dalam perjanjian yang jelas. Dalam hal perjanjian pembiayaan produk syariah ini lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif, maka dalam pembuatan akad atau perjanjian harus memperhatikan regulasi terkait.
Dilema Pengawasan Bank Syariah di Indonesia
Authors: Tebba Sudirman 
Published: September 2024

A Sharia bank or Islamic bank is a bank that whose operation follows Islamic law which is regarded with social relations according to Al Qur’an and Hadits. In Indonesia Islamic bank was initially called profit and loss sharing bank according to the Banking Act of 1992, then sharia principled bank according to the Banking Act of 1998. Eventually, an Islamic bank is called a sharia bank according to Sharia Banking Act which was enacted in 2008. Sharia bank is supervised by Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), and Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). OJK and BI supervise its management and DSN MUI supervises the implementation of sharia principles. These supervisions are based on acts. OJK supervision is based on act number 11 of 2011 on OJK, while BI supervision is based on act number 23 of 1999 on BI. BI publishes regulations on sharia bank operations, including the role of DSN MUI in supervising sharia bank. Sharia Banking Act regulates many things in sharia bank, including its products such as mudharaba, musharaka, muharaba, salam, istishna, kafala, hawala, wakala, ijara muntahiya bittamlik and wadia, to which DSN MUI has issued a fatwa (religious legal opinions). Keywords: Law, Supervision, Sharia bank, Indonesia Abstrak:Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Pada mulanya bank syariah di Indonesia disebut bank bagi hasil berdasarkan UU No: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian bank syariah disebut bank berdasarkan prinsip syariah dalam UU No: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Akhirnya, bank Islam disebut bank syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam menjalankan operasinya bank syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). OJK dan Bank Indonesia mengawasi dari segi manajemennya, sedang DSN MUI mengawasi dari segi penerapan syariahnya. Pengawasan ini didasarkan pada undang-undang. Pengawasan OJK berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang OJK, pengawasan Bank Indonesia didasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia membuat peraturan yang antara lain menyebut peranan MUI dalam mengawasi bank syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain mengatur produk-produk bank syariah, yaitu muharabah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna, kafalah, hawalah, wakalah, ijarah mutahiya bittamlik, dan wadiah. DSN MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai produk-produk ini.Kata Kunci: Hukum; Pengawasan; Bank Syariah; Indonesia
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE IN ESTABLISHING HOUSEHOLD HARMONY ACCORDING TO ULAMA SYAFI'IYAH “ CASE STUDY AT DS. SUMURBATU. KEC. MADANG CHAPTER. BOGOR REGENCY"
Authors: Ardiansyah Sadat , Hamdani Ikhwan , Arif Suyud 
Published: September 2024

Sadat Ardiansyah: 191105020016. 2023. Rights and Obligations of Husband and Wife in Creating Domestic Harmony According to Ulama Syafi'iyah (Case Study in Sumurbatu Village, Cibarengkok District. Babakan Madang District, Bogor) In a household, husband and wife have rights and obligations that must be fulfilled, because rights and obligations are an effort to create a harmonious, peaceful and peaceful household. The rights and obligations of husband and wife in the household are very important things to know, this is so that a balance is created in household life and will become a family that is sakinah, mawaddah, warahmah.The formulation of the problem in this study is: 1. What are the views of the Syafi'iyah scholars regarding the rights and obligations of husbands and wives. 2 How is the application of the rights and obligations of husband and wife in realizing household harmony in the village of Sumbatu and their suitability according to the view of the Syafi'iyah scholar (Imam Nawawi)The purpose of this study was to determine the rights and obligations of husband and wife in the household according to Syafi'iyah scholars and to find out how the rights and obligations of husband and wife are implemented in realizing household harmony in Cibarengkok village, Babakan Madang sub-district. The research method used in this writing is case study research using qualitative methods.The results of this study concluded that the rights and obligations of husband and wife cannot be separated because both of them must be balanced between rights and obligations such as the rights and obligations of a husband to his wife: to provide a living both physically and spiritually , provide education to his wife and so on, and the rights and obligations of a wife to her husband include: obedience, living in one house with her husband, not having a gloomy face and so on.Keywords : Rights and Obligations of Husband and Wife and Harmony
Upaya Meningkatkan Motivasi dan Kompetensi Menyusun RPP Cooperative Learning Model Example Non Example Melalui Supervisi Akademik Bagi Guru Kelas di SD Negeri 02 Kedungjeruk Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020
Authors: Hartono . 
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi menyusun RPP Cooperative Learning model Example Non Example melalui supervisi akademik bagi guru kelas di SD Negeri 02 Kedungjeruk semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan diawali bulan Juli 2019 sampai dengan bulan November 2019. Tempat penelitian di SD Negeri 02 Kedungjeruk, Dinas Pendidikan dan KebudayaanKecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Subjek penelitian adalah guru kelas 1,2, 3, 4, 5, dan 6 dengan jumlah 6 orang guru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Tindakan yang dilakukan sebanyak dua kali dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, dan refleksi hasil pengamatan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, lembar observasi/pengamatan. Alat pengumpulan data berupa hasil supervisi RPP Cooperative Learning model Example Non Example Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan hasil kondisi awal dengan siklus I, dan siklus II dilanjutkan refleksi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan supervisi akademik mampu membantu kepala sekolah meningkatkan motivasi dan kompetensi menyusun RPP Cooperative Learning model Example Non Example, bagi guru kelas di SD Negeri 02 Kedungjeruk semester 1 tahun pelajaran 2019/2020.
Penggunaan Buku Saku dalam Kajian Agama Tentang Siklus Darah Wanita bagi Remaja Putri Desa Kalikejambon
Authors: Satiti Wisnu Siwi , Rohmah Hidayatur , Khotimah Khusnul , Umardiyah Fitri , Umah Faridatul , Chikmah Evi Laily Zakiyatul , Haj Habil Syahril 
Published: September 2024

Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa ini ditandai dengan perubahanÂ fisik,Â emosi serta psikis yang mana pada masa ini terjadi pematangan organ reproduksi manusia. Hal ini ditandai dengan menstruasi pada remaja putri. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak remaja putri kurang memahami siklus darah wanita, terutama tentang menstruasi. Seorang wanita remaja harus memiliki pemahaman yang benar tentang hal ini, sehingga mereka memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku kesehatan reproduksi yang bertanggungjawab. Oleh karena perlu adanya pendidikan kesehatan tentang siklus darah wanita. Hal ini yang melandasi dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan kajian siklus darah wanita. Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah remaja putri yang tergabung ke dalam IPNU-IPPNU dan posyandu remaja Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penyampaian kajian dibantu dengan penggunaan buku saku yang berisi materi siklus darah wanita. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman remaja putri terhadap siklus darah wanita. Selain itu, penggunaan buku saku sebagai media pembelajaran dalam kajian ini juga memberikan dampak positif terhadap pemahaman peserta kegiatan.
Pemanfaatan Potensi Desa Kertawana Menuju Desa Unggul
Authors: Simbolon Marlina Eliyanti , Nurhasanah Aan , Lismaya Lilis 
Published: September 2024

Permasalahan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat adalah menggali potensi lokal desa, karena masih terdapat keengganan masyarakat untuk diberdayakan dalam perbaikan kehidupan sosial ekonom dan juga masih belum berjalannya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat desa baik sebagai individu maupun kelompok haruslah memahami arti penting serta manfaat untuk membangun diri, dengan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik. Sebagai suatu proses kemandirian mengandung segi-segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sehingga dengan demikian meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Kertawana, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini adalah pendampingan menggali potensi-potensi yang terdapat di desa, sehingga terwujudlah desa sejahtera dan mandiri. Peran serta aparat desa serta masyarakat sangat penting dan saling mendukung untuk melangkah bersama demi satu tujuan yaitu desa unggul.
legado etnológico de Heidi Chemin Bassler sobre el pueblo xi´úi (Pame) septentrional
Authors: Moctezuma Balderas Andrea Cristina 
Published: September 2024

En el presente artículo se entretejerá, a usanza de la elaboración de un petate de palma, aspectos personales de la vida de la etnóloga franco-alemana Úrsula Hedi Chemin Bassler, con datos sobre su investigación, exaltando las principales contribuciones que hizo al campo de la etnología mexicana del siglo XX, específicamente en el campo de estudio del pueblo indígena xi´úi (Pame) que habita los municipios de Ciudad del Maíz, Alaquines, Tamasopo, Rayón y Santa Catarina, ubicados en la zona media del estado de San Luis Potosí.
primeros pasos de la antropología en el Perú (1946 – 1952). Notas para la historia de la Antropología en el Perú
Authors: Flores Yon Raquel Jackelyne 
Published: September 2024

Sobre Luis E. Valcárcel existe abundante bibliografía, tanto de su propia pluma como de autores que pertenecen a distintas especialidades, Esta investigación pretende abordar el tema de las circunstancias particulares que le permitieron entrar al mundo de la antropología cuando en el país se tenía escaso conocimiento de esta nueva ciencia social, que fue fundada por E. Tylor en Inglaterra y Lewis Morgan en Estados Unidos. Valcárcel abrazó el pensamiento indigenista, liderando a toda una generación de intelectuales cusqueños; creó institutos para la investigación antropológica y la formación profesional en Lima, y buena parte de su vida la dedicó al estudio de la historia, la antropología y la arqueología prehispánica.
De la milpa al café: la transición agrícola en un territorio maya (1970-1997)
Authors: Casanova-Pérez Lorena 
Published: September 2024

En este escrito se analizan los procesos determinantes en la transformación de la agricultura de Santa Marta, Chenalhó, Chiapas, una comunidad de indígenas tzotziles durante el periodo comprendido entre 1970 y 1997. Esta investigación involucró una revisión documental y la realización de entrevistas de historia oral. Los hallazgos encontrados permitieron identificar la presión demográfica, la sustitución de la producción milpera bajo el sistema roza-tumba-quema por el sistema intensivo de roza-quema, así como la introducción del cultivo de café como los procesos fundamentales de la transformación de la agricultura en Santa Marta, en la cual subyacen cambios en el manejo del espacio y los recursos naturales que se expresaron, físicamente en el paisaje de su territorio y socialmente, en una serie de acuerdos y conflictos entre los habitantes de la comunidad.
Lógica mosquitocéntrica
Authors: Mathias Maíra , Angelotti Pasteur Gabriel 
Published: September 2024

En el presente artículo se analizará la política de prevención aplicada en Brasil tras los brotes de chikungunya y zika. La campaña que las autoridades sanitarias aplicaron estuvo dominada por un modelo que llamamos “mosquitocéntrico”, el cual enfoca la acción pública en el combate a los mosquitos mediante el empleo de productos químicos, en vez de promover cambios estructurales que propicien el bienestar de la población.
Presentación del Dossier No. 2 “Cultura jurídica y festiva en el México colonial”
Authors: González Mireles Gabriela Sofía 
Published: September 2024

La nación mexicana se fincó a partir de un proyecto colonial que la monarquía española impuso sobre un mosaico de culturas que habitaban en el continente americano y que conllevó un “doloroso” proceso al implicar el sometimiento y explotación de la población originaria, bautizada como indígena. Sin embargo, en ese proceso también confluyeron dos civilizaciones con algunas caracteristicas y valores comunes que, en su “contacto”, compartieron una marcada jerarquización social en sus sistemas de gobierno, así como un profundo sentido religioso que influyó en su organización política y permitió su integración en un mismo cuerpo social a lo largo de trescientos años: la Nueva España.
Educación e ideologías en el México Posrevolucionario (1921-1946); la formación del ciudadano en los proyectos de nación
Authors: Santos José Rafael Córdova 
Published: September 2024

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar la relación del Estado mexicano con el sistema educativo en el periodo posrevolucionario; analiza las políticas educativas y expone su vinculación con las principales ideologías de esa época. De esa manera se pretende evidenciar el papel determinante del sistema educativo en la formación de ciudadanos adecuados al proyecto de nación planteado por los gobernantes. El enfoque que se utilizó es histórico, hermenéutico y crítico. Como resultado del análisis se identificaron dentro de los discursos educativos las ideologías políticas del régimen gobernante (nacionalismo, indigenismo, socialismo, liberalismo democrático), de las cuales deriva el ideal de ciudadano mexicano. La limitación de esta investigación fue la ausencia de documentación hemerográfica sobre el impacto social que tuvieron cada uno de los programas educativos. El valor de este trabajo se encuentra en la perspectiva de análisis de las políticas educativas de ese período específico, a partir del método hermenéutico moderno (Ricoeur y Habermas), y en el diálogo reflexivo que se establece con las circuntancias actuales. La investigación permite concluir que los sistemas educativos jugaron un papel determinante en la formación de ciudadanos adecuados a los proyectos de nación del periodo posrevolucionario y rastrea su vigencia en algunas prácticas actuales.
أثر تمرينات بأدوات مساعدة لتعلم الFloater Shot بكرة السلة للاعبين تحت سن 14 سنة
Authors: Fatima Khaled Obaid  , Prof. Dr. Mazen Hadi Kazar  , Prof. Dr. Sajjad Hussein Nasser  
Published: September 2024

تُعد لعبة كرة السلة أحدى النشاطات الرياضية التنافسية التي تتميز بالأداء الحركي المتغير، وإنَّ طبيعة الأداء في لعبة كرة السلة يتطلب التنسيق العالي لكافة المتطلبات البدنية الحركية والمهارية في ظروف اللعب المتغيرة كونها من الألعاب ذات المواقف المتغيرة، وتحتم هذه المواقف على اللاعب ان يتمتع بالقدرة على أداء العديد من التحركات السريعة والمهارات المركبة سواءً أكان الاداء بكرة أو بدون كرة ووفقاً لقانون اللعبة وكرة السلة تحتاج الى قدرات بدنية وحركية وتعد لعبة كرة السلة من الألعاب التي تمتاز بكثرة مهاراتها الأساسية التي تحدد أداء الفريق ونجاحه من خلال طريقة أدائها ومدى الترابط بين مكونات اللياقة البدنية والنواحي المهارية والخططية ويمكن للفريق من أداء اللعبة على قدر كبير من النجاح لأن نتيجة المباراة تقرر استنادا إلى فارق النقاط التي يحصل عليها كلا الفريقين، وهذا يتوقف على مدى إتقان الأداء الحركي للمهارات الأساسية الهجومية والدفاعية على حد سواء، علماً أن مهارات هذه اللعبة تتطلب ردود فعل سريعة في الأداء تبعاً لمتطلبات وظروف اللعب المختلفة، أن الألعاب والفعاليات الرياضية لا تخلو أبدا من الانسجام والتناغم في اداء مهاراتها وحركاتها من قبل الرياضيين المبدعين الذين ومن الوهلة الأولى ترى ان المهارات التي يؤدونها هي مهارات متسلسلة ومتناغمة تبهر المشاهد وتثير الإعجاب حيث عرفت القدرة الحركية بكونها إمكانية الفرد للقيام بأداء مهارات مختلفة أو الاشتراك في أنشطة , والقدرات موجودة عند كافة الإفراد وبنسب مختلفة ومن فرد إلى أخر وتتطور وتنمو نتيجة التدريب,ان القدرات الحركية تعني القدرات التي يتدخل فيها الجهاز العصبي المركزي والمحيطي في تنفيذها وهي همزة الوصل بين القدرات البدنية والقدرات المهارية . ولو تفحصنا طريقة تنفيذ القدرات الحركية لوجدنا ان لكل قدرة حركية تستخدم جملة او مجموعة من القدرات البدنية ولكن بإيقاعات مختلفة كما انها الدلالة على مدى كفاءة الأداء للمهارات الحركية الأساسية والمهارات المرتبطة بنشاط معين يتم اكتسابها او تكون موجودة مثل المرونة والرشاقة والتوازن وسرعة الاستجابة ويكون التدريب والممارسة أساسا لها وتتطور حسب قابلية الفرد الجسمية والحسية والإدراكية.
Bruxismo: Uma revisão de literatura
Authors: Figueiredo Sabrina Dallanora Fernandes , Preczevski Ana Paula , Cardoso Poliana Maria de Faveri , Silva Júnior Wilson da 
Published: September 2024

O bruxismo é considerado uma parafunção que tem relação com a hiperatividade muscular. Podendo ser classificado como um ato não espontâneo, levando a movimentos desordenados da mandíbula gerando apertamento e ou ranger dos dentes, causando assim uma sobrecarga no sistema estomatognático. Ele acarreta vários problemas estéticos e funcionais como: desgastes dentários, dores de cabeça, pescoço e face, sensibilidade dentária, má oclusão, perda de estrutura dentária e ósseas, podendo potencializar a doença periodontal. Suas classificações são entre diurna (de vigília) e noturna (do sono), de acordo com os danos ao sistema estomatognático, e entre primária e secundária. A etiologia ainda hoje é duvidosa e inconclusiva, temos vários fatores que acabam desencadeando o bruxismo. O objetivo deste trabalho é relatar sobre as características clínicas do bruxismo, diagnóstico, etiologia e tratamentos existentes por meio de uma revisão narrativa da literatura. As pesquisas nos indicam que a causa seria multifatorial, onde os fatores citados pela maioria dos autores são divididos em três grandes grupos: fatores psicológicos, fatores periféricos e fatores patofisiológicos. O clínico deve saber avaliar os sinais clínicos, com uma anamnese detalhada e um exame físico criterioso, para que tenha um correto diagnóstico. A hipertrofia muscular e os desgastes nas bordas incisais podem ser sinais de que a patologia esteja presente. O tratamento normalmente é multiprofissional, podendo envolver o Cirurgião Dentista, psicólogos e médicos.