bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENDUDUK DAN DEMOKRASI (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018 DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA)
Authors: Muhiddin Amir 
Published: August 2017

This study was to determine the effect of population quality to the quality of democracy in the election of the Governor of South Sulawesi Year 2013-2018. This research is quantitative and sampling techniques, the method used was survey methods, and techniques of data collection is done by questionnaire and documentation. These results indicate that the quality of Population in Gowa Kabuaten views of education and income levels are still low, but the quality of democracy seen from quite high participation of about 75 to 85%. Quantitatively based regression is mentioned that there is a significant relationship between the quality of the population and the quality of democracy in the Case of South Sulawesi gubernatorial election in 2013 which was held in the District Somba Opu Gowa. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas penduduk dengan kualitas demokrasi pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan teknik sampling, Metode yang digunakan adalah metode Survei, dan teknik pengambilan data dilakukan dengan angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Penduduk di Kabuaten Gowa dilihat dari tingkat pendidikan dan pendapatan masih rendah, namun kualitas demokrasi dilihat dari partisipasi cukup tinggi sekitar 75 sampai 85%. Secara kuantitatif berdasarkan uji regresi disebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas penduduk dan kualitas demokrasi dalam Kasus Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang diselenggarakan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
KADERISASI PARTAI NASDEM DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN MAROS
Authors: Nurazizah Nurazizah , Usman Jaelan , Prianto Andi Luhur 
Published: August 2017

This study aims to determine the recruitment of party politics Nasdem in determining its cadres in anticipation of the legislative elections of 2014. This study used a qualitative research approach is descriptive analysis with analytical and institutional approaches. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Interviews and observations conducted on the research informants while documentation is used to find out the extent of truth of the data obtained. The results of the field studies showed that the patterns of political recruitment of legislative candidates used in the Nasdem Party DPD Maros using open recruitment patterns. Recruitment pattern is expected to create a cadre of candidates and legislative candidates qualified. So that the quality of legislative candidates is expected to be a cadre get mass. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik partai Nasdem dalam menentukan kadernya sehingga siap menghadapi pemilu legislatif 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriftif analisis dengan pendekatan analisis dan pendekatan institusional. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara langsung dan observasi dilakukan pada informan penelitian sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencari tahu sejauhmana kebenaran dari data yang didapatkan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik calon anggota legislatif yang digunakan pada DPD Partai Nasdem Kabupaten Maros menggunakan pola rekrutmen terbuka. Pola rekrutmen ini diharapkan mampu menciptakan calon kader dan calon anggota legislatif yang berkualitas. Sehingga calon anggota legislatif yang berkualitas ini diharapkan mampu menjadi kader pendulang suara.
PERAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULUKUMBA
Authors: Affandi Akhmad , Fatmawati Fatmawati , Ma'ruf Adnan 
Published: August 2017

This study aims to clarify the role and efforts of the Department of Spatial Planning and Human Settlements in managing waste in Bulukumba. This type of research is qualitative with data collection using interviews and observation instruments. The data is analyzed deskriktif and interpretation to the informant to conduct interviews. The results showed that: in carrying out the role as implementor and supervisor of the waste management in Bulukumba, Spatial Planning and Human Settlements Bulukumba can not yet provide the maximum results. Not maximal results are affected by the lack of human resources and lack of infrastructure are still available have greater influence in waste management. The contributing factors are: public participation and the availability of land (TPA). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan upaya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam mengelola sampah di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan observasi. Data tersebut dianalisis secara deskriktif dan interpretasi kepada informan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam melaksanakan peran sebagai implementor dan pengawas terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Bulukumba, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Belum maksimalnya hasil tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia serta masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia memiliki pengaruh lebih besar dalam pengelolaan sampah. Adapun faktor pendukung yakni: partisipasi masyarakat dan ketersediaan lahan (TPA).
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL NIKEL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
Authors: Aslam Aslam , Adys Abdul Kadir , Hardi Rudi 
Published: August 2017

This study discusses the role of government in curbing illegal mining of nickel in North Kolaka. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: The government's role in the nickel curb illegal mining of all functions is still very weak both in setting / regulation, services, community development, asset management functions of State and public safety, order, security, and protection; Inhibiting factors for the Government to curb illegal mining namely: lack of government coordination, no oversight, public apathy and lack of awareness of the mine owners. The factors supporting government's role in curbing illegal mining nickel miner and openness is the attitude of the community greatly assist the government. Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan ilegal nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan nikel illegal dari semua fungsi masih sangat lemah baik dalam pengaturan/regulasi, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset Negara maupun dari fungsi keamanan, ketertiban, pengamanan, dan perlindungan; Faktor penghambat bagi pemerintah dalam menertibkan pertambangan illegal yakni: tidak adanya koordinasi pemerintah, tidak ada pengawasan, sikap apatis masyarakat serta kurangnya kesadaran pemilik tambang. Sedangkan faktor pendukung peran pemerintah dalam penertiban pertambangan nikel illegal adalah sikap penambang dan keterbukaan masyarakat sangat membantu pemerintah.
PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEPPENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEP
Authors: Annur Muhammad Asaf , Hakim Lukman , Taufik Ahmad 
Published: August 2017

This study aims to determine the management of Corporate Social Responsibility ( CSR ) PT Grasada International in Pangkep . CSR management is a corporate social responsibility to the community and environment in which it operates . The method used in this research is mixed method with observational data collection techniques ; survey and interview . The results showed the implementation of corporate social responsibility has been running well ; ranging from environmental development program ; namely repair and maintenance of roads for farmers ; repair bridges and cliffs smoothing used for the construction of houses around . The field of education is to give assistance to children whose school students in elementary and junior high schools in the form of stationery and uniforms social humanitarian and religious never implemented but is not performing well. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Grasada International di Kabupaten Pangkep.Pengelolaan CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitumixed method dengan teknik pengumpulan data observasi, survey serta wawancara.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Corporate social responsibility ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari program bina lingkungan yaitu perbaikan dan perawatan jalan untuk petani, perbaikan jembatan serta perataan tebing yang digunakan untuk pembangunan rumah sekitar.Bidang pendidikan yaitu memberikan bantuan kepada anak-anak siswa siswi yang sekolah di SD dan SMP berupa alat tulis dan baju seragam sosial kemanusiaan dan keagamaan pernah dilaksanakan namun tidak terlaksana dengan baik.
KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI
Authors: Raman Raman , Malik Ihyani , Hamrun Hamrun 
Published: August 2017

This study aims to determine the shape of local government partnership with community groups in the management of mangrove forests in the village Tongke - Tongke of Sinjai Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. The results showed that the form of partnership that exists is a form of pseudo -partnership or quasi partnership which is an alliance between two or more parties , but do not make it an equal partnership. Planting is done by the government and community groups in the mangrove forest management can be quite good and has the potential to achieve sustainable mangrove forest. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yaitu bentuk pseudo-partnership atau kemitraan semu yang merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak melakukan kerjasama secara sederajat.Penanaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dikatakan cukup baikdan berpotensi untuk mewujudkan hutan mangrove yang berkelanjutan.
Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon
Authors: Uar Aty 
Published: August 2017

The purpose of this study to determine the effect of the implementation of the principles of good governance on the performance of public services at the National Land Agency (BPN) Ambon City. This research method is quantitative secera correlation with the intent to seek the influence of the independent variable (X) to the dependent variable (Y). The research instrument used consisted of questionnaires, observations, review of documents. Analysis showed that the implementation of the principles of good governance which has a high correlation of 0.77 and significant at the 95% confidence level (0.05) with the performance of public services at BPN Ambon City. This means that the hypothesis was formulated that there is a significant relationship between the implementation of the principles of good governance with the performance of public services in the city of Ambon BPN verified.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif secera korelasional dengan maksud untuk mencari pengaruh antara variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y). Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari quesioner, observasi, telaah dokumen. Analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance mempunyai hubungan yang tinggi yakni sebesar 0,77 dan signifikan pada taraf kepercayaan 95 % (0,05) dengan kinerja pelayanan publik pada BPN Kota Ambon. Ini berarti bahwa hipotesis yang dirumuskan yakni ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dengan kinerja pelayanan publik pada BPN Kota Ambon teruji kebenarannya.
Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat
Authors: Kurniasih Dewi , Rusfiana Yudi 
Published: August 2017

One of device regency is the subdistrict. Subdistrict as the technical regional programs, have work areas, led by Camat. When society still do not feel any equitable development results, it was natural to enter the 10 years, the West Bandung Regency Government planning subdistrict development strategy. The population is increasing, the sub-district government services should be improved. Geographical constraints and demands of society into its own problems in terms of a sub-district development. Subdistricts development is intended to increase the capacity of districts, especially in governance, development and public service. The purpose of this study is the recommendation several strategies development, especially in Lembang Subdistrict, Cipatat and Cipongkor in West Bandung Regency. The method used is descriptive method with qualitative approach through surveys. Data was collected through library research, observation and interviews. The results showed that all three subdistricts have met the basic requirements, technical and administrative measures to be developed. This is in accordance with the mandate of Government Regulation No. 19 Year 2008 regarding the District is still valid. Salah satu perangkat daerah kabupaten adalah kecamatan. Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan, mempunyai wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat. Ketika masyarakat belum merasakan adanya pemerataan hasil pembangunan, maka wajarlah memasuki 10 tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merencanakan strategi pengembangan kecamatan. Jumlah penduduk semakin bertambah maka pelayanan pemerintah kecamatan harus ditingkatkan. Kendala geografis dan tuntutan masyarakat menjadi permasalahan sendiri dalam sebuah pengembangan kecamatan. Pengembangan kecamatan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kecamatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah terekomendasinya beberapa strategi pengembangan khususnya pada Kecamatan Lembang, Cipatat dan Cipongkor di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut telah memenuhi persyaratan dasar, teknis dan administratif untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang masih berlaku.
Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat
Authors: Yunas Novy Setia 
Published: August 2017

The success of the development in a region will be greatly determined by the quality of development planning. As planning became the sign posts are clear about what the needs of the citizens with has clear and measurable targets. Development Planning System emphasizes a combination of approaches between top-down and bottom up, which emphasizes the ways aspirational and participatory, so it is realized through the process of development planning or deliberation Musrenbang neighborhood start at various levels up to nationwide. This paper is the result of research that are descriptive studies library which describes the process of implementing E-Musrenbang in Surabaya with a variety of problems. E-Musrenbang successfully applied in Surabaya at least be innovations in development planning system in which during this society wants a forum or social contacts among citizens with the Government in regional development planning. The application of the system of E-Musrenbang in Surabaya became an important lesson for the construction paradigm of society, where society is not only made of the objects but rather the subject of development. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunannya. Sebagaimana perencanaan menjadi penunjuk arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dengan target yang jelas dan terukur. Sistem perencanaan menekankan kombinasi pendekatan antara top-down dan bottom-up, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif, sehingga hal tersebut diwujudkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di berbagai tingkatan mulai kelurahan hingga Nasional. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan yang menjelaskan proses pelaksanaan E- Musrenbang di Surabaya dengan berbagai permasalahannya. Sistem E- Musrenbang yang berhasil diterapkan di Kota Surabaya setidaknya menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Penerapan sistem E- Musrenbang di Kota Surabaya menjadi sebuah pelajaran penting bagi perencanaan pembangunan berparadigma masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek melainkan subjek pembangunan.
Convulsions in pregnancy-not always eclampsia role of neuro-imaging in diagnostic dilemma
Authors: Vijayasree M. , Murali GV 
Published: August 2017

Background: Convulsions in pregnancy is always considered and treated as Eclampsia unless otherwise proved. Eclampsia is associated with increased risk of maternal death varying from 1.8 % to 14 % in developed countries. Despite availability of Intensive care units and improved antenatal care, some women still die from Eclampsia. Cerebral complications are the major cause of death in eclampsia patients. Hypercoagulopathy of pregnancy is a high risk factor for these patients in respect to development of cerebro vascular thrombosis and ischaemic strokes. Eclampsia patients who are refractory to the routine treatment have been found to have various Central Nervous System pathological conditions amenable to the medical treatment.Objective: To study the neuro pathophysiology behind a seizure in pregnancy and to reduce the morbidity associated with it. To study the role of neuro-imaging in patients with convulsions in pregnancy not responding to treatment with magnesium sulphate (MgSo4).Methods: It was a prospective study design which included 50 antenatal mothers. All patients were admitted in the eclampsia room with history of convulsions and all of them were put on MgSo4 therapy and Antihyperertensives. The patients who were refractory to the treatment such as having recurrent convulsions despite therapy with MgSo4 were selected for neuro- imaging with Computed Tomography scan. Neuro-imaging was done using Phillips Tomoscan CT scanner where slices of 10-mm thickness were taken through the entire brain in the trans-axial plane. Abdomen shielding was done with lead shield to prevent radiation hazard in the antenatal period.The results were documented and analysed using appropriate statistical method.Results: The CT scanning report revealed: Cerebral oedema (30/50), Encephalopathy (10/50), Intra Cranial Haemorrhage (02/50) Cerebral infarction (01/50), Cortical venous sinus thrombosis (01/50), Tuberculomas (01/50), Neurocysticercosis (01/50) and Hydrocephalus (01/50). Three patients out of 50 had normal CT scan report. Conclusion: Patients with convulsions in pregnancy who were refractory to the treatment with MgSo4 and Antihypertensives have been found to have very significant and morbid CNS pathological conditions. Neuro imaging in these patients have done a pivotal role in identifying the abnormality and rectifying it with medical means which had definitely improved patients conditions and have reduced morbidity and mortality. Health Renaissance 2015;13 (3): 144-151
Diffuse parenchymal neurocysticercosis
Authors: Ansari Sajid , Dhungel K , Ahmad K , Gupta M K , Panwar A 
Published: August 2017

Neurocysticercosis is the commonest parasitic manifestation of brain and the leading cause of seizure in the developing world. It is caused by the ingestion of Taenia solium eggs through contaminated food and especially pork meat. Computed tomography and magnetic resonance imaging are the modality of choice for diagnosis of neurocysticercosis. We report a case of 65 years old male presented with complaint of seizure, which was diagnosed as diffuse parenchymal neurocysticercosis on computed tomography scan of brain. Health Renaissance 2015;13(3): 177-180
Quality Requirements for Electronic Health Record Systems
Authors: Winter Alfred , Takabayashi Katsuhiko , Jahn Franziska , Kimura Eizen , Engelbrecht Rolf , Haux Reinhold , Honda Masayuki , Hübner Ursula , Inoue Sozo , Kohl Christian , Matsumoto Takehiro , Matsumura Yasushi , Miyo Kengo , Nakashima Naoki , Prokosch Hans-Ulrich , Staemmler Martin 
Published: August 2017

SummaryBackground: For more than 30 years, there has been close cooperation between Japanese and German scientists with regard to information systems in health care. Collaboration has been formalized by an agreement between the respective scientific associations. Following this agreement, two joint workshops took place to explore the similarities and differences of electronic health record systems (EHRS) against the background of the two national healthcare systems that share many commonalities.Objectives: To establish a framework and requirements for the quality of EHRS that may also serve as a basis for comparing different EHRS.Methods: Donabedian’s three dimensions of quality of medical care were adapted to the outcome, process, and structural quality of EHRS and their management. These quality dimensions were proposed before the first workshop of EHRS experts and enriched during the discussions.Results: The Quality Requirements Framework of EHRS (QRF-EHRS) was defined and complemented by requirements for high quality EHRS. The framework integrates three quality dimensions (outcome, process, and structural quality), three layers of information systems (processes and data, applications, and physical tools) and three dimensions of information management (strategic, tactical, and operational information management).Conclusions: Describing and comparing the quality of EHRS is in fact a multidimensional problem as given by the QRF-EHRS framework. This framework will be utilized to compare Japanese and German EHRS, notably those that were presented at the second workshop.