bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pengaruh Kurikulum Merdeka dan Keterlibatan Industri Terhadap Peningkatan Keterampilan Praktis Siswa di SMK
Authors: Fauzan A. , Arafat Yasir , Pahlawan Pahlawan , Hairani Hairani , Ardianti Indah 
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa (1) Pengaruh Kurikulum Merdeka terhadap Peningkatan Keterampilan Praktis Siswa; (2) Pengaruh Keterlibatan Industri terhadap Peningkatan Keterampilan Praktis Siswa; (3) Pengaruh Kurikulum Merdeka dan Keterlibatan Industri terhadap Peningkatan Keterampilan Praktis Siswa. Penelitian ini merupakan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 3 Lubuklinggau dengan sampel dalam penelitian ini sebanyak 305 orang siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Uji validitas menggunakan validitas konstruks, sedangkan uji realibilitas menggunakan Cronbach‘s Alpha. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikolienaritas, serta data di analisis menggunakan teknik regresi linear berganda, korelasi, uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) kurikulum merdeka memiliki hubungan yang sangat kuat untuk meningkatkan variabel keterampilan praktis siswa dengan nilai korelasi sebesar 0,892, (2) keterlibatan industri memiliki hubungan yang sangat kuat untuk meningkatkan variabel keterampilan praktis siswa dengan nilai korelasi sebesar 0,901, (3) kurikulum merdeka dan keterlibatan industri memiliki hubungan yang sangat kuat untuk meningkatkan variabel keterampilan praktis siswa sebesar 0,912 dengan persentase hubungan sebesar 84,9% sedangkan 15,1% ditentukan oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.
Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru Terhadap Hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Peserta Didik di Sekolah Dasar
Authors: Zulfahmi Zulfahmi , Wardiah Dessy , Rahman Andi , Lestari Ika , Wulandari Ika 
Published: September 2024

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional Guru terhadap hasil asesmen kompetensi minimum (AKM) peserta didik di SD Negeri 244 Palembang. Sampel dalam penelitian ini yakni sebanyak 99 orang Peserta Didik SD Negeri 244 Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam peneltian yaitu dengan metode kuantitati, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni kuesioner dengan skala Likert. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional Guru berpengaruh terhadap hasil asesmen kompetensi minimum (AKM) Peserta Didik di SD Negeri 244 Palembang, hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang diperoleh nilai t­hitung variabel kompetensi pedagogik Guru lebih besar dari ttabel. Kompetensi Profesional Guru berpengaruh terhadap terhadap, hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang diperoleh nilai t­hitung lebih besar dari ttabel . Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional Guru berpengaruh terhadap hasil asesmen kompetensi minimum (AKM) Peserta Didik di SDN 244 Kota Palembang hal ini dibuktikan dari hasil uji F yang diperoleh nilai nilai F hitung > F tabel atau nilai ? yakni 0,000 < 0,05. Dari hasil peneltian ini disarankan Pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan yang dapat meningkatkan Kompetensi guru yang ada di Indonesia. Karena dengan demikian akan berpengaruh pada pencapaian kompetensi peserta didik yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan tercapainya visi pendidikan Indonesia.
Analisa Pemindahan Beban Pada Paku Keling Dengan Menggunakan Metode Boeing
Authors: Nursofjan Rudy 
Published: September 2024

Dewasa ini banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk menyambung atau menggabungkan dua material, dimana salah satu metoda untuk penyambungan ini dapat menggunakan paku keling. Penyambungan dengan menggunakan paku keling sering dijumpai pada struktur jembatan, kapal laut dan paling banyak digunakan adalah pada struktur pesawat terbang. Sebagai penyambung, paku keling berfungsi untuk memindahkan beban dari suatu bagian struktur ke bagian struktur lain. Jika jumlah baris paku keling yang digunakan cukup banyak, asumsi distribusi beban pada paku keling biasanya dianggap sama (seragam), walaupun hal ini tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan seberapa besar beban yang di terima oleh setiap paku keling dan menentukan baris paku keling yang paling kritis. Beban yang dipindahkan melalui paku keling tergantung pada kekakuan paku keling. Semakin besar harga kekakuan paku keling, beban yang dapat dipindahkan melalui paku keling akan semakin besar. Harga kekakuan paku keling berbanding terbalik dengan harga fleksibilitas paku keling, besar fleksibilitas yang digunakan dihitung menggunakan persamaan Boeing. Perhitungan yang dilakukan menggunakan metode elemen hingga yang disertai dengan beberapa contoh konfigurasi sambungan pada pelat
Analisis Kualitas Peluru MU-5 TJ Pindad Dari Pengaruh Suhu Dibawah 0 °C Dengan Pengujian Fungsi dan Kadar Abu
Authors: Santosa Tata 
Published: September 2024

Peluru merupakan suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang diisi dengan bahan peledak dan dapat ditembakkan dengan senjata dengan maksud untuk merusak atau menghancurkan sebuah sasaran. Peluru paling sederhana terdiri dari proyektil, selongsong dan bahan peledak yang berfungsi sebagai pendorong (propellant). Dalam sebuah operasi militer, sangat dimungkinkan peluru mengalami paparan suhu yang dingin bahkan dibawah suhu 0 °C, misalnya di medan pegunungan yang tinggi. Oleh karena itu akan diteliti pengaruh suhu dingin terhadap kualitas peluru ditinjau dari fungsi peluru dan kadar abu propelannya. Peluru yang digunakan dalam penelitian ini adalah peluru MU-5 TJ kaliber 5,56 mm produksi PT. Pindad tahun 2015 yang ada Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Peluru MU-5 TJ ini akan dianalisis fungsi peluru dan kadar abu propelannya setelah dilakukan perlakuan pendinginan suhu dibawah 0 °C dengan cara menyimpan peluru tersebut kedalam frezeer dengan variasi waktu pendinginan 3 dan 5 hari. Pengujian kadar abu dilakukan dengan cara memanaskan propelan peluru pada suhu 700 °C selama 1 jam. Uji fungsi dilaksanakan dengan cara menembakkan 10 butir peluru dengan senjata SS1-V1 kemudian dihitung prosentasi peluru yang meledak. Pengujian fungsi dan kadar abu juga dilakukan terhadap peluru yang tidak mendapat pendinginan dan ini dianggap sebagai pendinginan 0 hari sebagai perbandingan. Dari hasil analisa data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perlakuan pendinginan suhu dibawah 0 °C selama 5 hari terhadap peluru MU-5 TJ berpengaruh terhadap kualitas peluru ditinjau dari kadar abu dan fungsi peluru. Kadar abu naik secara signifikan dari 0,596% (waktu pendinginan 0 hari) menjadi 0,925% (waktu pendinginan 5 hari) dan fungsi peluru turun dari 100% (waktu pendinginan 0 dan 3 hari) menjadi 82% (waktu pendinginan 5 hari). Peluru MU-5 TJ yang mendapat perlakuan pendinginan suhu dibawah 0 °C selama 5 hari tidak layak digunakan menurut standar PTU nomor 121 Perbaikan I Tahun 2000 dan T.O. 11A-1-10.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH GUNA MEWUJUDKAN NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN WILAYAH (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)
Authors: Herlambang Purnomo 
Published: September 2024

Abstract – The values of multiculturalism in Indonesia were born along with the awareness of the nation’s children to expel the invaders from ths archipelago with the spirit of togetherness, sharing the same fate, and the desire to leave regional traits that have been proven unable to expel the invaders from this motherland. It ie from this spirit of togetherness rooted in diversity that brings the Indonesian people to gates of Indonesian. Independence, United, sovereign, just and prosperous. The spirit of multiculturalism values that are still being guided by all Indonesian people are the value of mutual respect, the value of mutual tplerance, the value of unity, the value of cooperation, and the value of solidarity that must be nurtured ang maintaied. The Special Region of Yogyakarta is part of the unity state of the Republic of Indonesia, which has an attarction for the Indonesian people themselves ang the world community to visit and get to know Yogyakarta up close. The city which is attached to the nickname as a city of culture, tourism city. And student city is supported by a culture of inhabitants who are always grateful and accept the nature that has been given by the Almighty, to the low cost of living. Yogyakarta has its own magnet as must-visit area ini Indonesia. The present of foreign culture ini Yogyakarta that is able to blend in with local culture ang grow and develop in the surrounding community, so it is not an exaggeration if Sri Sultan Hamengkubuwono X (Governor of DIY), said that “Yogyakarta is a miniatur of Indonesia”. The negative side of the presence of foreign culture to Ypgyakarta is the inability of local culture to blend in with the culture of immigants, which is precisely the diversity or plurality in Yogyakarta that can lead to conflict that lead to social unrest. Migrant communities who still bring the original culture of the region to Yogyakarta which may not necessarily be accept by culture of the people of Yogyakarta. There needs to be stategy from the Yogyakarta Regional Government in order to realize the values contained in Multiculturalism in the perspective of region resilience in Yogyakarta.
EVALUASI PROGRAM PENANGANAN KEAMANAN DI SELAT MALAKA MELALUI OPERASI UDARA EYES IN THE SKY TNI AU
Authors: Waty Sekti Ambar , Halimah M. , S. Ramot C.P. , Suseto Buddy , S. Ary Pitoyo 
Published: September 2024

Peran TNI AU sebagai kekuatan matra udara dibidang pertahanan dalam melaksanakan Operasi Udara salah satunya adalah dalam penyelenggaraan OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Dalam pelaksanaan kegiatan operasi selalu mendasar pada kebijakan dan keputusan politik negara. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh TNI AU adalah melaksanakan pengamanan di Selat Malaka, TNI AU telah bergabung dengan beberapa negara dalam kawasan di sekitar Selat Malaka dalam menyelenggarakan operasi udara EIS (Eyes in The Sky), yang telah berlangsung sejak tahun 2005. Rumusan masalah pada kajian ini adalah sejauh mana hambatan dalam penanganan keamanan di Selat Malaka?, bagaimana kondisi yang ideal dalam melaksanakan penanganan keamanan di Selat Malaka? Serta bagaimana upaya yang bisa dilaksanakan dalam penanganan keamanan di Selat Malaka melalui Operasi Udara EIS (Eyes In The Sky) oleh TNI Angkatan Udara?. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diperoleh gambaran bagaimana bentuk evaluasi yang diperlukan TNI Angkatan Udara dalam penyelenggaraan kegiatan Patroli Udara EIS, sesuai dengan teori yang telah digunakan sebagai referensi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dari informan dari berbagai instansi, data sekunder dari sumber-sumber yang kredibel seperti buku, laporan, jurnal, dan sumber internet yang valid. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kehadiran patroli udara EIS belum efektif dalam menurunkan terjadinya angka pelanggaran di Selat Malaka, hal tersebut disebabkan adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan patroli udara EIS sebagai bagian dari Malaca Strait Patrol (MSP), antara lain pola komunikasi dan kerjasama serta koordinasi yang masih belum terwujud antar unsur pelaksana satu dengan yang lainnya. Kondisi berikutnya adalah tidak adanya kesamaan jadwal patroli laut yang terselenggara sebagai Maritime Sea Strait Patrol (MSSP) dengan patroli udara yang terselenggara melalui EIS, sehingga mekanisme Operasi Penanganan di Selat Malaka yang tergabung dalam MSP (Malacca Strait Patrol) belum terwujud.
Strategi Kerjasama Sipil-Militer dalam Pengelolaan Bandar Udara Antara PT Angkasa Pura II dengan Lanud Husein Sastranegara
Authors: Qadarsyah Rindo , Soleh Soleh , Ruselvi Nanda 
Published: September 2024

Keberadaan bandara dengan fasilitas penerbangan didalamnya memberikan keuntungan perpindahan orang maupun barang dari segi waktu. Bila dicermati lebih mendalam, terdapat beberapa permasalahan bandara enclave sipil khususnya yang digunakan bersama di kawasan TNI AU, diantaranya adalah kerja sama yang telah dibuat belum secara optimal memuat tentang sistem pengelolaan pengamanannya, yang sangat sedikit melibatkan personel TNI AU, dalam hal ini personel Lanud setempat baik dalam kegiatan operasional penerbangan maupun pengamanannya serta sarana - prasarana yang digunakan belum terintegrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh beberapa gambaran tentang pelaksanaan kerjasama sipil militer dalam pengelolaan dan pengamanan bandar udara guna meningkatkan pengamanan wilayah udara nasional saat ini. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, penggunaan bersama Bandar Udara Husein Sastranegara antara TNI Angkatan Udara dan PT. Angkasa Pura II sudah berlangsung secara lancar dan baik, namun masih terkendala dengan dasar hukum dan peraturan Kerjasama antar instansi yang belum terwujud. Selain Itu Kendala dalam pengelolaan bandara Husein Sastranegara diantaranya adalah Hal- Hal yang tidak diatur secara Teknis dalam berkordinasi di Lapangan Yang perlu dibuatkan Suatu Letter Of Operational Coordination Agreement (Loca) atau Letter of Agrement (LOA) agar terjadi kesepakatan dalam suatu kegiatan. Didalam Bandara Husein Sastranegara terdapat beberapa stakeholder yaitu Bea Cukai, Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Semua stakeholder ini masih belum memiliki perjanjian Kerjasama yang mengikat dengan TNI Angkatan Udara, hanya dalam bentuk koordinasi antar instansi saja. Proses pengembangan strategi Kerjasama Sipil -Militer dalam pengelolaan Bandara Husein Sastranegara perlu difokuskan pada perumusan peraturan kerjasama yang lengkap dan menyentuh seluruh stakeholder yang ada didalam lingkungan Bandara Husein Sastranegara.
De worsteling van zorgverleners én juristen op het grensvlak van vreemdelingenrecht en gezondheidszorg
Authors: Bloemen Evert , van Ee Elisa , Braakman Mario 
Published: September 2024

De worsteling van zorgverleners én juristen op het grensvlak van vreemdelingenrecht en gezondheidszorg
Vreemdelingen kunnen vanwege ernstige gezondheidsproblemen verblijfsrecht vragen in Nederland. Medische aspecten kunnen een rol spelen in zowel de asielprocedure als de medische procedure volgens artikel 64 Vreemdelingenwet 2000. Dit artikel legt de medische en juridische kaders die dan gelden uit. Ook komt aan de orde wat dit voor de betrokken professionals betekent. Deze juristen en medici krijgen dan meer dan normaal met elkaars vakgebied te maken. Dit speelt het meest bij psychiatrisch zieke vreemdelingen. Centraal staan de rol van medische informatie van behandelaren en de beoordeling hiervan door medisch adviseurs en juristen. Ingegaan wordt op de spanningsvelden die in deze context ontstaan en hoe hier professioneel mee om te gaan.
Schijnconstructies en gesjoemel in de Europese transportsector
Authors: van der Hoeven Anke , van Meeteren Masja 
Published: September 2024

Schijnconstructies en gesjoemel in de Europese transportsector. Het perspectief van vrachtwagenchauffeurs
In het maatschappelijk, politiek en wetenschappelijk debat over schijnconstructies op de Europese arbeidsmarkt, worden schijnconstructies als per definitie nadelig beschouwd voor de arbeidskrachten. Het is echter niet duidelijk hoe arbeidskrachten hier zelf naar kijken. In dit artikel worden de percepties van vrachtwagenchauffeurs, werkend in het Europese wegvervoer, over het gebruik van schijnconstructies in hun sector onderzocht. De resultaten laten zien dat Nederlandse chauffeurs door dezelfde bril van benadeling en uitbuiting kijken, maar dat dit niet het geval is voor Oost-Europese chauffeurs en derdelanders. Zij zien het soms als een mogelijkheid om meer te verdienen dan in Oost-Europa. Zij zien het niet als uitbuiting of benadeling, maar als een mogelijkheid die ze zelf kunnen aangrijpen. Deze bevindingen komen overeen met inzichten uit de literatuur over de percepties van arbeidsmigranten over informele arbeid.
Naar een Algemene Klokkenluiderswet
Authors: Bovens M.A.P. 
Published: September 2024

Towards a general Whistleblowing Protection Act
The private member’s bill ‘Huis voor klokkenluiders’ is a step forward in the protection of whistleblowers in The Netherlands. However, adoption of the bill will not end the discussion about the protection of whistleblowers, because the bill has several flaws. The new ‘Huis’ has too many roles, the ‘Fonds’ provides the wrong incentives, and whistleblowers who go straight to the relevant authorities are not protected. Therefore, the next step should be a general Whistleblowing Protection Act, which provides legal protection, both to public and private employees who report serious organizational deviances to the relevant authorities and who, in doing so, have acted with due care. Enforcement of the Act, including the award of compensation, should be provided by the industrial law courts and not by a ‘Huis’ or a ‘Fonds’.
Veiligheid in Nederlandse penitentiaire inrichtingen
Authors: van Ginneken Esther 
Published: September 2024

Safety in Dutch prisons. Perceived causes of violence and challenges for prison managers
Maintaining a safe environment for incarcerated individuals and staff is a core task of any prison service. Concerns about risk of continued criminal activity and violence pose challenges for prison management. This paper discusses perceived causes of violence and how prison managers approach these issues. This is based on interviews with 45 prison managers from all Dutch prisons. A key finding is that prison-based organised crime is associated with a serious threat of violence in men‘s prisons. Other concerns include psychiatric problems and the vulnerability of people convicted of sex offences.
‘Conflicten als eigendom’ en vergeving
Authors: Vandenbogaerde Jonathan 
Published: September 2024

‘Conflicts as property’ and forgiveness – A philosophical application of Christie’s revolutionary idea
Nils Christie’s property perspective champions the active participation of the perpetrator and the victim in handling their conflict. Respect for the property claims of the offender and the victim fosters adequate conflict settlement and even paves the way for forgiveness. Christie, however, did not substantiate the notion of property. He did not clarify whether property is a moral concept, whether one can own a conflict, and how one acquires such property. After providing a detailed analysis of the property perspective and investigating its merits and demerits, this contribution shows that this view offers a valuable framework to address the standing to forgive and to elucidate how apologies and amends mitigate the discretional wielding of the power to forgive.
De mensen achter de grote getallen
Authors: van Doorn C.J.M. 
Published: September 2024

De mensen achter de grote getallen. Over de belangen van benadeelden in situaties van massaschade en hoe recht en praktijk daaraan (meer) tegemoet kunnen komen
Massaschade komt de laatste jaren geregeld voor. Gebrekkige borstimplantaten, gedupeerden in de Toeslagenaffaire, seksueel misbruik in de kerk en gezondheidsklachten door de uitstoot van Tata Steel in IJmuiden: steeds berokkenen één of enkele partijen schade aan vele benadeelden. Bij de afwikkeling van massaschade wordt het recht geconfronteerd met deze grote aantallen en worden collectieve procedures opgetuigd. Hoe ervaren benadeelden deze collectieve afwikkelingstrajecten? Brengen ze hun waar ze behoefte aan hebben? Wat zijn de drijfveren van gedupeerden om een traject in te gaan eigenlijk? En wat betekent dit vervolgens voor juridische regels en gangbare praktijken omtrent een collectieve afwikkeling van massaschade?
De koperen bruiloft van Davelaar/Allspan
Authors: van der Neut N.M.Q. 
Published: September 2024

De koperen bruiloft van Davelaar/Allspan
Met het Davelaar/Allspan-arrest maakte de Hoge Raad duidelijk dat de zzp’er een beroep kan doen op het slachtoffervriendelijke regime van artikel 7:658 BW als hij voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van de opdrachtgever én de werkzaamheden worden verricht in het kader van het beroep of bedrijf van de opdrachtgever. In deze bijdrage wordt bekeken hoe feitenrechters invulling geven aan deze twee vereisten. Daaruit blijkt dat feitenrechters deze vereisten ruim opvatten.
O empreendedorismo e a escola
Authors: Pinheiro Alfredo Bravo Marques , Pinheiro Maria Deuceny da Silva Lopes Bravo 
Published: September 2024

À medida que a ciência, as tecnologias e a comunicação progridem, as pessoas desenvolvem novos costumes, mentalidade e aspirações, resultando em novas demandas e alterações sociais e comportamentais. Quando o comportamento das pessoas se transforma, as empresas reconhecem essa mudança e se adaptam em consonância a elas. Assim, mesmo não sendo uma ideia recente, este artigo pretende conceituar a palavra empreendedorismo na visão de autores que se dedicam ao assunto, analisar e considerar o conceito de empreendedorismo na escola, fazer algumas reflexões a respeito da necessidade do empreendedorismo na vida do homem e, como forma de favorecer o aprendizado, não se poderia excluir a escola, meio eficaz de transmitir como empreender, alimentando os alunos desde cedo à ideia de que fazê-lo é parte do sucesso individual, seja como criador de empresas seja como inovador de práticas e ações no seu dia-a-dia. Utilizando-se de pesquisa bibliográfica, destacadamente de autores que se dedicaram ao conceito de empreendedorismo na escola, é feita uma análise e considerações a respeito, tendo como base algumas ações direcionadas para promover e desenvolver o tema nas escolas. A abordagem de empreendedorismo na escola desenvolve competências, pensamento crítico além de criatividade na resolução de problemas pelos estudantes, fornecendo meios para maior autonomia, confiança e capacidade de assumir riscos calculados. Os resultados têm demonstrado que existem desafios a serem enfrentados na implementação tema, seja na discussão do assunto, seja no que se refere à capacitação dos professores, na adaptação dos currículos e na integração dessa abordagem aos sistemas educacionais tradicionais.
Ensino de história e a Independência do Brasil: uma relação entre experiência docente e o fato histórico
Authors: Lira Thiago de Araújo , Brettas Anderson Claytom Ferreira , Lira Rafael de Araújo 
Published: September 2024

O Ensino de História aqui é desenvolvido por meio de olhares de experiência em sala de aula e na perspectiva de análise sobre dois eventos históricos - a Independência do Brasil e a Proclamação da República. O trabalho percorre os caminhos que visam compreender como o Ensino de História é um elemento essencial na construção da representação simbólica da Independência e da Republica, na identidade do brasileiro. Logo, analisamos os percursos metodológicos desenvolvidos pelos educadores na construção desta representação. Apontamos os objetivos do material didático e das (im)possibilidades metodológicas do Ensino de História crítica chancelada por estes com anuência do Estado. A Independência do Brasil corresponde a arranjos e acordos, que possibilitaram a existência do Estado Nacional brasileiro, mas que potencialmente ficou cerceada aos domínios hereditários de um monarca de descendência portuguesa, sob um regime monárquico, na figura do Imperador D. Pedro. Buscamos compreender os cominhos percorridos, da Independência do Brasil à proclamação da República, e como este fato histórico corresponde ao processo de ensino e aprendizagem, que, partir de então se estabelece o Ensino de História. Dessa maneira, nosso olhar se aprofunda neste trabalho ao Ensino de História da Independência do Brasil e da Proclamação da República como elementos de exemplificação da exclusão popular dos grandes eventos históricos nacionais, e nosso roteiro utiliza as experiências de professores que trabalharam nesta pesquisa, bem como a análise do material didático.