bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kepemimpinan Kyai dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Pendidik di Pondok Pesantren
Authors: Widyatmoko Galih 
Published: August 2024

This article discusses the leadership of kyai at the Raudhatul Mujawwidin Islamic boarding school in an effort to improve the performance of teaching staff, and efforts to improve the quality of educational services to the community and the entire academic community at the Raudhatul Mujawwidin Islamic boarding school. The problem studied is why does Kyai's charismatic leadership go hand in hand with improving the performance of teaching staff? This article comes from qualitative research in which data was extracted using observation, interviews and documentation. This research found that the leadership possessed by kyai in improving the performance of teaching staff is a type of leadership that is charismatic, firm and disciplined. The performance that has been carried out by teaching staff is in the form of a process of guidance, direction, action and evaluation. The efforts made by Kyai to improve the performance of teaching staff are by reinforcing the role and managerial functions of the organization.
Artikel ini membahas tentang kepemimpinan kyai di pondok pesantren Raudhatul Mujawwidin dalam upaya meningkatkan kinerja tenaga pendidik, dan upaya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat dan seluruh civitas akademika di pondok pesantren Raudhatul Mujawwidin. Permasalahan yang dikaji adalah mengapa kepemimpinan karismatik Kyai justru berjalan seiringan dengan peningkatan kinerja tenaga pendidik? Artikel ini berasal dari penelitian kualitatif yang penggalian datanya dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan yang dimiliki kyai dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik adalah tipe kepemimpinan yang kharismatik, tegas dan disiplin. Kinerja yang telah dilaksanakan tenaga pendidik berupa proses bimbingan, pengarahan, tindakan, dan evaluasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kyai dalam peningkatan kinerja tenaga pendidik adalah dengan memperkuat kembali peran dan fungsi manajerial organisasi.
Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pengembangan Kehidupan Moderasi Beragama Siswa
Authors: Atika Nur 
Published: August 2024

This article discusses the application of Islamic Religious Education values in developing and strengthening students' religious moderation at State Vocational High School 2, Jambi City. This article comes from qualitative research with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The research results show that the application of Islamic Religious Education values in this school is carried out through two channels, namely; first, intra-curricular Islamic Religious Education learning. In this path, each material from each element of the Koran, Hadith, Aqidah, Akhlak, Fiqh and SPI has religious moderation achievements that are appropriate to the context of the material. Second, the implementation of religious programs, where religious activities – both Muslim and non-Muslim – are carried out in an orderly manner. The Moderation values achieved include; moderate (tawassuth), fair (i'tidal), tolerance (tasamuh), deliberation (syura), improvement (islah), pioneer (qudwah), non-violence (al-la'unf).
Artikel ini membahas penerapan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam pengembangan dan penguatan moderasi beragama siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Atas Negeri 2 Kota Jambi. Artikel ini berasal dari penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam di sekolah ini dilakukan melalui dua jalur yaitu; pertama, pembelajaran Pendidikan Agama Islam intra kurikuler. Pada jalur ini tiap-tiap materi dari masing-masing elemen Alquran Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih dan SPI memiliki capaian moderasi beragama yang sesuai dengan konteks materi . Kedua, pelaksanaan program keagamaan, di mana pada jalur ini kegiatan keagamaan – baik yang muslim dan non-muslim – dilaksanakan dengan tertib. Adapun nilai-nilai Moderasi yang tercapai antara lain; moderat (tawassuth), adil (i’tidal), toleransi (tasamuh), musyawarah (syura), perbaikan (islah), pelopor (qudwah), anti kekerasan (al-la’unf).
Kembali Ke Masyarakat: Hak Memperoleh Pekerjaan Untuk Mantan Narapidana Terorisme Perspektif Hak Asasi Manusia
Authors: Ningrum Kusuma Widya 
Published: August 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hak memperoleh pekerjaan bagi mantan narapidana terorisme dalam kerangka hak asasi manusia. Data yang diperoleh melalui studi ini secara tegas mengungkapkan bahwa masyarakat seringkali tidak memberikan akses penuh kepada mantan narapidana terorisme untuk mendapatkan pekerjaan, terutama karena pelabelan yang kuat yang melekat pada mereka. Studi ini mengintegrasikan data valid dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan mantan narapidana terorisme, majikan, dan anggota masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa mantan narapidana terorisme menghadapi hambatan serius dalam mencari pekerjaan akibat pelabelan dan stigmatisme. Selain itu, data mengungkapkan bahwa ada tantangan dalam melaksanakan hak memperoleh pekerjaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Terdapat ketidakpastian hukum, kurangnya dukungan reintegrasi, dan persepsi negatif yang menghalangi proses kembali mantan narapidana terorisme ke dalam masyarakat sebagai anggota yang produktif. Hasil penelitian ini mendorong perlunya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan proses rehabilitasi. Kajian ini juga menekankan perlunya merumuskan kebijakan pekerjaan yang lebih inklusif dan adil yang mempertimbangkan hak-hak individu, sambil menjaga keamanan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa hak asasi manusia harus tetap menjadi pijakan utama dalam pembuatan kebijakan dan praktik pekerjaan terkait mantan narapidana terorisme. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam akar permasalahan ini dan mencari solusi yang lebih efektif. Studi lanjutan diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih baik untuk mendukung hak memperoleh pekerjaan bagi mantan narapidana terorisme dengan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
El riesgo de la automatización. Lecciones aprendidas de la aviación comercial
Authors: De Simoni María Eugenia 
Published: August 2024

Las organizaciones a menudo eligen nuevas formas de trabajo automatizado para reducir los costos en sus actividades. La industria de la aviación comercial se considera pionera en la aplicación de herramientas automáticas para reducir la carga de trabajo del piloto, incluyendo aumentos en seguridad, economía y precisión.
Los aviones modernos utilizan cada vez más la automatización para una operación segura y eficiente, disminuyendo la intervención humana en el proceso de vuelo. Sin embargo, los últimos accidentes han demostrado que la automatización también tiene el potencial de causar incidentes significativos cuando se malinterpreta o se maneja de forma inadecuada. La aviación comercial ha detectado riesgos específicos relacionados con la creciente dependencia en la automatización y acciones que se deberían tomar para mitigarlos.
Los avances en dependencia de automatización de la aviación comercial nos permiten tomar lecciones aprendidas en demás industrias y procesos de las organizaciones.
Medical Tourism Management
Authors: Bentley Leo 
Published: August 2024

Medical tourism, the practice of traveling abroad for medical treatment, has gained substantial attention in recent years due to its implications for healthcare delivery and tourism industry dynamics. This paper investigates the management strategies employed in medical tourism destinations, focusing on enhancing healthcare services and tourism competitiveness. Utilizing secondary data from scholarly articles, reports, and industry publications, the research synthesizes existing knowledge on medical tourism management frameworks, destination competitiveness factors, patient experiences, and healthcare quality metrics. The study employs a qualitative analysis approach to distill key insights and patterns from the literature, shedding light on effective management practices and their impact on patient outcomes and destination attractiveness.

Findings reveal the importance of strategic planning, collaboration between healthcare providers and tourism stakeholders, quality assurance mechanisms, and marketing strategies in optimizing medical tourism experiences. The paper discusses implications for policy development, industry regulations, and sustainable growth strategies in medical tourism destinations. By leveraging secondary data sources, this research contributes to a comprehensive understanding of medical tourism management dynamics, offering practical insights for healthcare providers, policymakers, and tourism professionals navigating this evolving landscape.

Keywords- Medical tourism, Management strategies, Destination competitiveness, Healthcare quality
(IMPLEMENTASI MULTIDISIPLIN DALAM MENGATASI DIKOTOMI MATERI PAI DI PONDOK PESANTREN Al-FALAH)
Authors: Ibrahim Prayogi , Yahiji Kasim , Pettasolong Najamudin 
Published: August 2024

Penelitian tentang Implementasi Multidisiplin Dalam Mengatasi Dikotomi Materi PAI di Pondok Pesantren Al-Falah ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana agar manusia yang menjadi khalifah dimuka bumi selalu membenahi diri melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam peneliti ini Jenis penelitian yang digunkan adalah penelitian kualitatif dimana semua datanya berasal dari pustaka. Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan melalui metode pengumpulan data yang diperlukan dengan mencari informasi dan bahan-bahan tertulis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini fokus pada penelusuran dan telaah dokumen atau sumber data tertulis, baik data primer maupun sekunder. Peneliti ini merumuskan dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Pemikiran Pendidikan Islam di Indonesia. (2) Bagaimana Konsep Pendidikan Multidisipline. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) pemikiran pendidikan Islam adalah serangkaian proses kerja akal dan kalbu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam melihat berbagai persoalan yang ada dalam pendidikan Islam dan berupaya untuk membangun sebuah paradigma pendidikan yang mampu menjadi wahana bagi pembinaan dan pengembangan peserta didik secara paripurna. (2) Konsep pendidikan di Indonesia sangat fundamental dan bersifat holistik. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menegaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
Du porte-parole au démiurge : Antoine Volodine et les scénographies post-exotiques de l’auctorialité
Authors: Morvan Quentin 
Published: August 2024

Resume :Nous tenterons de montrer comment l’œuvre post-exotique présente des scénarios auctoriaux concurrents qui amènent à relativiser l’importance d’une auctorialité porte-parole. L’étude d’actes (pro)créateurs nous révèle un scénario en particulier : la figure du maître démiurge exerçant une emprise incestueuse sur ses créatures. On verra que la confrontation de ces scénarios auctoriaux concurrents exprime une auctorialité entée sur une ambiguïté principielle, puisque tout uniment non-hégémonique et traversée d’effets de pouvoir. La thèse in fine qu’il s’agira de discuter est la suivante : l’idéal auquel aspire l’édifice post-exotique d’un truchement auctorial enfin escamoté au profit d’un collectif polyphonique ne peut qu’engendrer paradoxalement un renforcement de la figure de l’auteur. Le projet post-exotique, d’essence communautaire et horizontale, porte en lui-même le principe de sa propre contradiction, qu’il figure dans plusieurs de ses œuvres sous la forme de démiurges ventriloquant leurs créatures.
La fabrique de l’épuisement : oppression affective et déracinement dans le Journal d’usine de Simone Weil
Authors: Néel Julien 
Published: August 2024

Resume :Si la douleur corporelle décrite dans le Journal d’usine de Simone Weil n’est plus à démontrer, une approche littéraire relevant de la théorie de l’affect permet de comprendre l’usine comme espace d’oppression total, à la fois physique et émotionnel. Mobilisant les analyses de Samuel Beckett par Gilles Deleuze et de Georges Perec par Morgane Cadieu, je propose d’aborder la fabrication de la fatigue et de l’épuisement dans l’usine, ainsi que son inscription dans le journal, à travers la pratique de la répétition. Alors que la fatigue implique un sentiment d’impuissance face à la réification du corps ouvrier, l’épuisement suppose une perte des possibles et une exténuation du réel, menant à la perte d’attention et au déracinement décrits par Weil. Face à cela, des stratégies d’attention sont encore possibles dans l’usine, à travers la notion de « liens faibles », visible dans la typographie du journal, et à partir des affects de dégoût et d’écœurement.
Souffrance intime et corps politique : variations sur le thème scatologique dans l’œuvre de Richard Millet
Authors: Minard Caroline 
Published: August 2024

Resume :La mise en scène de corps souffrants dans l’œuvre récente de Richard Millet est chargée d’une dimension politique forte puisqu’elle permet à l’écrivain de traduire de façon concrète l’angoisse de l’effondrement d’un monde chrétien occidental qu’il juge menacé par l’immigration. Qu’il s’identifie à ce monde en décomposition en exhibant ses troubles intestinaux, ou qu’il cherche à s’y opposer en brandissant son identité de « blanc, mâle, “Français de souche”, hétérosexuel », Millet attribue aux corps une fonction allégorique, dont la portée politique s’inscrit toutefois dans une vision plus large du monde et de l’écriture. Les diarrhées qui touchent de façon récurrente les êtres dans les textes de Millet doivent ainsi être considérées comme un véritable thème, révélant un imaginaire complexe, imprégné de pensée réactionnaire, mais aussi de mystique et d’une forme de mythologie littéraire : celle de l’effacement.
Politique du corps romanesque : le cas Germinie Lacerteux
Authors: Roger-Lacan Mathieu 
Published: August 2024

Resume :Les corps qui souffrent dans le roman naturaliste ont principalement été abordés sous l’angle médical et social. Ils appartiennent le plus souvent à des personnages qui se tiennent loin du pouvoir et des grandes scansions de l’histoire. Cet article voudrait tenter une lecture politique de ces corps sans histoire, à partir d’un cas fondateur pour le courant naturaliste : celui de Germinie Lacerteux dans le roman des frères Goncourt (1864).
« Toute cette vie intime de douleurs » : poétique et politique féministes du corps chez les Saint-Simoniennes
Authors: Fayolle Azélie 
Published: August 2024

Resume :Cet article analyse comment les Saint-Simoniennes de la Femme libre. Apostolat des femmes, premier journal féministe français, ainsi que la saint-simonienne Claire Démar, posent les linéaments d’une politique d’émancipation des femmes fondée sur des discours du corps. Ces derniers montrent comment ces militantes visent à faire advenir par le corps individuel le corps social, qui sera celui de l’Homme Nouveau – et de la Femme Nouvelle. Les souffrances féminines dont elles font état leur permettent de conceptualiser et de politiser leur condition ; elles développent une poétique du corps, qui fait d’elles les apôtres de la Femme Nouvelle, dont elles espèrent hâter la venue.
Souffrir : du for intérieur au dire collectif
Authors: d’Avout Aurélien , Deguin Yohann 
Published: August 2024

Resume :Ce texte introduit le numéro 31 de la revue Fabula-LhT, intitulé « Corps souffrant, corps politique ». Il fait le point sur ces deux notions, au croisement de la littérature et des humanités médicales, en mettant en évidence leur étroite articulation. Ce faisant, il les réinscrit dans l’histoire des idées et montre, à partir de formes littéraires variées, que jusqu’en son dire le plus personnel, la représentation de la douleur est une construction collective.
Enjeux politiques du corps souffrant dans les poétiques dramatiques de Diderot et Mercier
Authors: Filippe Clara 
Published: August 2024

Resume :Le xviiie siècle est une période d’intense investigation dramatique : théoriciens et poètes s’interrogent sur les procédés esthétiques à mobiliser pour produire le pathétique, nouvellement érigé en critère absolu de réussite théâtrale. Les bienséances font donc l’objet de nombreuses critiques puisque, empêchant de mettre sur scène un corps souffrant, elles constituent un obstacle à la création de ce pathétique. C’est notamment à ce titre que Diderot et Mercier les condamnent dans leur poétique dramatique respective, l’un et l’autre considérant la représentation du corps souffrant comme un vecteur privilégié de pathétique. Ils ne lui attribuent néanmoins pas le même enjeu : il n’est qu’esthétique chez Diderot alors que chez Mercier, l’esthétique rejoint le politique.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN
Authors: Nur Muzayyin Ahmad 
Published: August 2024

Abstrak
Kabupaten Situbondo di Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai kota santri, namun juga memiliki masalah dengan prostitusi. Data dari Satpol PP menunjukkan bahwa pada tahun 2011 ada 104 mucikari di 13 lokalisasi, dan jumlah penderita HIV AIDS terus meningkat, mencapai 1.163 orang pada akhir Juni 2019. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran, yang bertujuan untuk mempertahankan norma agama dan kesusilaan. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menilai pandangan hukum Islam terhadap Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004. Kedua, menilai dukungan Perda terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, perda ini tidak disebut sebagai Perda Syariah, namun mengandung nilai-nilai Islam dengan tujuan mengurangi pelacuran. Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi pelacuran, sanksi dalam Perda dianggap terlalu ringan. Hukum Islam sangat menentang prostitusi dan memandangnya sebagai tindakan yang merusak martabat manusia, dengan sanksi berat seperti dera atau rajam. Kedua, perda ini mendukung RUU Ketahanan Keluarga dengan mengurangi prostitusi yang berdampak buruk pada ketahanan keluarga. Harapannya, peraturan ini dapat memperbaiki ketahanan keluarga dengan mengurangi tindakan prostitusi.
Kata Kunci: Hukum Islam, Peraturan Pelacuran, Ketahanan Keluarga.

Abstract
Situbondo Regency in East Java Province is known as a city for Islamic boarding school students, but it also has problems with prostitution. Data from Satpol PP shows that in 2011 there were 104 pimps in 13 localities, and the number of HIV AIDS sufferers continued to increase, reaching 1,163 people at the end of June 2019. To overcome this problem, the regional government has issued Regional Regulation (Perda) Number 27 of 2004 concerning the Prohibition of Prostitution, which aims to maintain religious norms and morality. This research aims to: First, assess the views of Islamic law on Situbondo Regional Regulation Number 27 of 2004. Second, assess the support of the Regional Regulation on family resilience. This research uses a descriptive qualitative approach with literature study. The research results show: First, this regional regulation is not called a Sharia Regional Regulation, but contains Islamic values ​​with the aim of reducing prostitution. Although there has been progress in reducing prostitution, the sanctions in the Regional Regulation are considered too light. Islamic law strongly opposes prostitution and views it as an act that damages human dignity, with severe sanctions such as beatings or stoning. Second, this regional regulation supports the Family Resilience Bill by reducing prostitution which has a negative impact on family resilience. The hope is that this regulation can improve family resilience by reducing acts of prostitution.
Keywords: Islamic Law, Prostitution Regulations, Family Security.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Authors: Humairah  
Published: August 2024

Abstrak
Prosedur perizinan poligami di Pengadilan Agama sering dianggap rumit, menyebabkan banyak yang memilih poligami tanpa izin (sirri), yang dapat menimbulkan masalah hukum terkait pernikahan dan harta bersama. Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, yang menyangkut gugatan pembagian harta bersama dalam poligami. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan hakim (ratio decidendi) dan cara pembagian harta dalam kasus tersebut. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen keputusan hakim serta sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan penafsiran sistematis dalam putusan dan membagi harta bersama menjadi 1/3 bagian untuk masing-masing pihak.
Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Perkawinan Poligami, Putusan Pengadilan Agama.

Abstract
Polygamy licensing procedures in the Religious Courts are often considered complicated, causing many to choose polygamy without permission (sirri), which can give rise to legal problems related to marriage and joint property. This research focuses on the decision of the Tigaraksa Religious Court Number 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, which concerns a lawsuit regarding the division of joint property in polygamy. The aim of the research is to find out the judge's reasons (ratio decidendi) and how to distribute assets in the case. The research method involves analyzing documents of judges' decisions as well as related legal sources. The research results show that the judge uses systematic interpretation in the decision and divides joint assets into 1/3 parts for each party.
Keywords: Division of Joint Property, Polygamous Marriages, Religious Court Decisions.
ANALYSIS OF HIGH ORDER THINKING SKILLS IN PHYSICS IN 21ST CENTURY LEARNING
Authors: Riswanto Riswanto , Rosa Friska Octavia , Lestari Puji , Febriana Fani , Fatmawati Eka Lia 
Published: August 2024

The purpose of this research is to analyze the extent to which High Order Thingking Skill is applied in physics learning at MA Muhammadiyah Boarding School Metro and analyze students' HOTS ability in the current 21st century learning. In this article, the type of research used is qualitative research. The data collection stage consists of 3 stages, namely observation and interview, literature study, and data analysis stage. The data analysis technique uses data triangulation techniques by comparing 3 data sources. The results showed that physics learning at MA Muhammadiyah Boarding School Metro has been integrated with High Order Thinking Skill. This is evidenced by the use of the PjBL method. The PjBL method allows students to use reasoning to create a project. However, the application of HOTS in physics learning has not been fully successful because there are still students who have difficulty in applying formulas and working on problems. In 21st century learning, teachers are expected to continue to improve their abilities and innovate in the application of methods, strategies, and learning media that can support students' HOTS.