bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
EFEKTIVITAS SISTEM PERIZINAN ONLINE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK
Authors: Harsana MT 
Published: October 2024

Pelayanan berbasis elektronik sudah menjadi tuntutan dari masyarakat di masa pemerintahan berbasis teknologi dan informasi. Pelaksanaan sistem perizinan online merupakan salah satu pelayanan berbasis teknologi dan informasi yang diharapan masyarakat dalam mempermudah akses pelayanan public khsusnya perizinan maupun bagi investor dalam mendapat pelayanan publik yaitu administrasi perizinan yang cepat, mudah dan transparan. Namun disisi lain, perizinan online merupakan hal baru diterapkan dalam memberikan pelayanan perizinan di Pemerintah Kabupaten Lebak dimana masyarakatnya sudah terbiasa dengan pelayanan langsung dan bersifat offline. Salah satu dampak setelah perizinan online dilaksanakan efektif tahun 2018 terdapat penurunan yang sangat signifikan jumlah penerbitan perizinan dibandingan pelayanan sebelum online. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem perizinan online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan pada penulisan ini untuk menganalisis efektivitas sistem perizinan online. Narasumber sebagai informan dalam penulisan ini adalah Pejabat, staf dan masyarakat yang membuat izin secara online. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, bahwa Sistem Perizinan Online di DPMPTSP Kabupaten Lebak belum efektif. Adapun dimensi yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hanya dimensi adaptasi yang sudah tercapai sedangkan pencapaian tujuan dan integrasi belum tercapai. Langkah dan tindakan DPMPTSP Kabupaten Lebak supaya sistem perizinan online dapat efektif yaitu mengurangi error system pada sistem perizinan online dengan terus menerus melakukan development system. Membuat sistem perizinan online lebih dimengerti serta memperbanyak diseminisasi berkenaan dengan sistem perizinan online melalui berbagai media baik cetak dan elektronik serta sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Kata kunci : Efektivitas, Sistem Perizinan Online, Digitalisasi Pemerintahan
PELAKSANAA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER CRIME TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INFORMASI DATA PRIBADI
Authors: Sadar Aprillia , Oner Basri , Almusawir Almusawir 
Published: October 2024

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses penyelidikan dan Upaya dalam menyelesaikan proses penyidikan terkait kasus kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian normatif empirik. Dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara pada salah satu anggota penyidik pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan masih terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pencarian tersangka, alat bukti, dan saksi adapun Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian agar proses penyelidikan berjalan lancar dengan cara : Upaya Aktif dan Upaya Pasif serta dengan mempermudah penyelidikan dapat dilakukan secara tim dengan cara melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tim dan secara tekhnis melakukan komunikasi antar personal Cyber Nusantara dan Petugas Interpol yang menangani Kejahatan dunia Maya
The purpose of this study is to analyze how the investigation process and efforts to complete the investigation process related to cyber crime cases committed by the South Sulawesi Regional Police, Directorate of Special Criminal Investigation. For this reason, this study uses empirical normative research. With primary and secondary data sources. This research was conducted at the South Sulawesi Regional Police by conducting interviews with one of the investigators at the South Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Directorate. The results of the study indicate that in the investigation process carried out there are still several obstacles or obstacles in the search for suspects, evidence, and witnesses. The efforts made by the Police so that the investigation process runs smoothly by: Active Efforts and Passive Efforts and by facilitating investigations can be carried out effectively. team by conducting training to improve the team's capabilities and technically carry out interpersonal communication between Cyber Nusantara and Interpol Officers who handle Cyber Crime
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA
Authors: Dewi Asrah , Santing Waspada , Zubaidah Siti 
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya pencurian dalam keluarga dan mengetahui penerapan Pasal 367 KUHP dalam perkara (Putusan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Mks). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Polsek Tamalate Makassar, Advokat BPH PERADI Makassar, Dosen Fakultas Psikolog Universitas Bosowa dan majelis taklim khairunas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakan dengan memperlajari buku-buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan skirpsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dalam keluarga pada Putusan No.844/Pid.B/2022/Pn Mks bahwa ada 4 faktor yaitu: (a).Niat atau kesengajaan, (b). Kesenangan pribadi, (c). Keadaan ekonomi, (d).Lingkungan pergaulan, (2) Penerapan Pasal 367 KUHP dalam Putusan No. 844/Pid.B/2022/Pn Mks. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh terdakwa (adik kandung) terhadap korban (kakak kandung) yang terbukti bersalah mencuri barang milik korban, dalam hal ini diterapkan atas delik aduan yakni dengan melihat terpenuhinya semua unsur-unsur dalam pasal 367 KUHP, oleh karena itu, hakim menjatuhkan terhadap terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
Research aims to determine the factors causing theft in the family and to find out the application of Article 367 of the Criminal Code in the case (Decision Number 844/Pid.B/2022/PN Mks). This study uses empirical normative research types, the types of data used are primary data and secondary data, primary data is obtained directly through information using interview techniques by Makassar District Court Judges, Makassar Tamalate Police Station, BPH PERADI Makassar Advocates, Lecturers of the Faculty of Psychologists, Bosowa University and the taklim khairunas assembly. While secondary data is obtained from literature research by studying books, legislation, rulings and journals related to this literary content. The results of this study show that: (1) The factors causing theft in the family in Decision No.844/Pid.B/2022/Pn Mks that there are 4 factors, namely: (a). Intent or intentionality, (b). Personal pleasure, (c). The state of the economy, (d). Social environment, (2) Application of Article 367 of the Criminal Code in Decision No. 844/Pid.B/2022/Pn Mks. The criminal act of theft in the family committed by the accused (younger sibling) against the victim (sibling) who is found guilty of stealing the victim's property, in this case is applied to the offense of the complaint, namely by looking at the fulfillment of all elements in article 367 of the Criminal Code, therefore, The judge sentenced the defendant to imprisonment for 9 (nine) months.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN
Authors: Sakhkhar Muhammad Nur , Oner Basri , Juliati Juliati 
Published: October 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku ancaman kekerasan dan pertimbangan hakim terkait tindak pidana ancaman kekerasan berdasarkan putusan nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menemukan data sekunder pada kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ancaman kekerasan putusan pidana nomor: 328/pid.B/2022/PN Mks diterapkan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP telah sesuai dengan fakta yuridis, sehingga terdakwa dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda Rp. 4.500. Meskipun jaksa menuntut terdakwa dengan 8 bulan penjara dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 tetapi pada fakta persidangan hakim memberikan hukuman sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan membayara biaya perkara sebesar Rp. 5.000 sebagai efek jera. Adapun pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan tersebut juga telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, namun majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan maksimal karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti bersikap sopan santun pada saat persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatan terdakwa
This study aims to determine the accountability of perpetrators of threats of violence in decision number: 328/Pid.B/2022/PN Mks and judges' considerations regarding the crime of threats of violence based on decision number 328/Pid.B/2022/PN Mks. The research method used is normative-empirical, carried out at the Makassar District Court by finding secondary data on legal principles, legal principles and legal doctrines used to answer the problems in this study. The research results show that (1). The responsibility of the perpetrators of the crime of threats of violence criminal decision number: 328/pid.B/2022/PN Mks applied to Article 335 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code is in accordance with juridical facts, so that the defendant can be sentenced to a maximum of 1 year in prison or a fine of Rp. 4,500. However, the prosecutor demanded that the defendant be sentenced to 8 months in prison and the payment of court costs of Rp. 5,000 but in fact the trial Judge gave a sentence as responsibility for the actions of the defendant with a prison sentence of 6 months and payment of court fees of Rp. 5,000 as a deterrent effect. (2). The judge's legal considerations for the crime of threats of violence in the decision were also in accordance with the facts revealed at the trial, but the panel of judges did not make the maximum decision because they considered things that lightened the defendant's behavior such as being polite during the trial, being frank and regretting his actions. defendant
ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
Authors: Sari Muhammad Khairil , Renggong Ruslan , Oner Basri 
Published: October 2024

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Fungsi Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan menelaah referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan hakim Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ; 1) Fungsi Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana, yaitu Perbuatan para terdakwa telah memenuhi syarat dan dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini dapat dilihat dengan bukti surat Visum Et Repertum mengenai kondisi fisik korban yang dapat membuktikan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. 2) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim yang telah sesuai dengan aturan hukum, bukti surat Visum Et Repertum merupakan bukti kuat dalam perkara ini, dan menjadi dasar kuat bagi pertimbangan hakim dalam perkara tersebut
This research was conducted to determine: The function of Visum Et Repertum in proving criminal acts and the judge's legal considerations in criminal cases No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn. Mks This research was conducted at the Makassar Polestabes and the Makassar District Court. This type of research is qualitative research with a normative and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is library research by examining legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews with Makassar Police Investigators and Makassar District Court judges. The results of this research concluded that; 1) The function of Visum Et Repertum in Proving Criminal Offenses, namely that the actions of the defendants have met the requirements and a defendant can be sentenced. This can be seen by evidence of a Visum Et Repertum letter regarding the victim's physical condition which can prove the relationship between the act and the consequences of the act. 2) Judge's Legal Considerations in Criminal Cases No. 34/Pid.Sus.Anak/2023/P.Mks. that the decision-making process carried out by the panel of judges was in accordance with legal regulations, the evidence of the Visum Et Repertum letter is strong evidence in this case, and is a strong basis for the judge's considerations in this case
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TIDAK DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Authors: Hidayat Taufiq , Makkawaru Zulkifli , Tira Andi 
Published: October 2024

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli tanah yang dilakukan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jenis penelitian adalah penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Kanwil ATR/Kepala BPN Makassar, Kantor Notaris-PPAT di Makassar, Kepala Kantor Kecamatan Biringkanaya, dan penyebaran kuisioner sebanyak 20 orang warga terkait. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum apabila akta jual beli yang tidak dibuat dihadapan PPAT yaitu akta tersebut akan menjadi akta di bawah tangan dan peralihan haknya tidak dapat didaftarkan di Kantor ATR/Kepala BPN Kota Makassar, menyebabkan kekuatan pembuktiannya dan juga kepastian hukumnya lemah, Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pembeli tanah yang melakukan jual beli tidak di hadapan PPAT sebelum memperoleh hak atas tanah yang diperoleh yaitu memintan Penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan kepastian Hukum kepada pemohon sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut
This research was conducted to determine the legal consequences of land sale and purchase agreements that were not entered into in the presence of the Land Deed Drafting Officer (PPAT). The type of research is normative-empirical research. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews with the Head of the ATR Regional Office/Head of BPN Makassar, the Notary-PPAT Office in Makassar, the Head of the Biringkanaya District Office, and distributing questionnaires to 20 related residents. Based on the research results, it is concluded that the legal consequences if a sale and purchase deed is not made before the PPAT is that the deed will become a private deed and the transfer of rights cannot be registered at the Makassar City ATR/Head of BPN Office, causing the strength of the evidence and also the legal certainty to be weak. What can be done by land buyers who carry out the sale and purchase not before the PPAT before obtaining rights to the land obtained is to request a District Court Determination which provides legal certainty to the applicant as the legal owner of the land
The Element of Politeness in Novel The Perks of Being a Wallflower
Authors: Tenriuji Andi , Maca Sudirman , Abeng Andi Tenri 
Published: October 2024

The objective of this study were to analyze the type of politeness principle used and how the politeness principle use in the novel written by Stephen Chbosky. The data source used in this research is The Perks of Being a wallflower novel. In analyzing the data, the writer used a qualitative descriptive research method through a sociopragmatic approach. The data were obtained by using reading, collecting, and analyzing techniques and to classify the politeness principle in the novel by Geoffrey Leech theory. The result of this research were 28 utterance that contain maxim of politeness principle where 6 utterance of tact maxim, 2 utterance of generosity maxim, 5 utterances of approbation maxim, 5 utterances of modesty maxim, 6 utterance of agreement maxim and 4 utterance of sympathy maxim. Furthermore, the characters use the politeness by follow measurement of the pragmatic scale to express their politeness. Those pragmatic scale are the cost benefit scale, the optionally scale, indirectness scale and social distance scale.
Peran Orang Tua Dalam Mengawasi Penggunaan Gadget Pada Anak Remaja Di Perumahan BTP Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
Authors: Tasnim Abdan , Nonci Nurmi , Maidin Rusdi 
Published: October 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan danmengurai tentang peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget pada anak remajanya dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 2 buah keluarga. Pemilihan informan ini dipilih dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan dalam melakukan analisis data dilakukan dengan reduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Peran Orang Tua dalam mengawasi penggunaan gadget pada anak remajanya yaitu dengan cara memberikan nasihat yang lembut kepada anak agar tidak terlalu sering bermain Hp, memberikan waktu dan perhatian yang banyak kepada anak-anak hal ini dilakukan agar anak-anak tidak merasa sendiri dan selalumerasa diperhatikan, mengisi waktu kosong anak agar tidak selalu mengingat Hp. (2) Kesulitan yang dihadapi orang tua saat ini adalah persoalan waktu, karena selalu sibuk dengan urusan pekerjaan, sehingga lupa untuk membagi waktu bersama anak-anak.
The purpose of this study is to describe and describe the role of parents in supervising the use of gadgets in their teenagers and the difficulties they face. The research method used is descriptive qualitative with the number of informants as many as 2 families. The selection of these informants was selected using the purposive sampling technique. Data collection techniques used are Observation, Interview, and Documentation. Meanwhile, in conducting data analysis, data reduction was carried out, then data presentation, and conclusion drawing. The conclusions of this study are: (1) The role of parents in supervising the use of gadgets in their teenagers is by giving gentle advice to children so as not to play cellphones too often, giving a lot of time and attention to children, this is done so that children -Children do not feel alone and always feel cared for, filling children's empty time so they don't always remember their cellphones. (2) The difficulty faced by parents today is a matter of time, because they are always busy with work, so they forget to share time with their children.
Exploiting AI Capabilities: An in-Depth Analysis of Artificial Intelligence Integration in Cybersecurity for Threat Detection and Response
Authors: Nnamani Chinenye Cordelia 
Published: October 2024

This Article thoroughly examines the revolutionary impact of Artificial Intelligence (AI) on improving threat detection and response tactics within the swiftly changing realm of cybersecurity. Conventional security measures, struggling against the complexity of contemporary cyber threats, fail to provide adequate protection. In response, AI, driven by machine learning algorithms and predictive analytics, becomes a dynamic and adaptive entity strengthening digital defenses. The investigation commences with a comprehensive analysis of the methods by which AI enhances danger detection. Behavioral analytics utilizes AI to assess user behaviors and network activity, creating a proactive baseline, while anomaly detection and predictive analysis harness machine learning to recognize deviations from the norm and forecast potential dangers. This comprehensive strategy enables organizations to remain proactive against emerging cyber threats. Moreover, the study explores the crucial function of AI in incident response. AI-driven automated incident analysis expedites reaction times by rapidly analyzing and prioritizing security warnings. The amalgamation of AI with threat intelligence streams guarantees a perpetually updated knowledge repository, enabling organizations to respond adeptly to emerging dangers. The dynamic flexibility of AI allows systems to evolve and learn from each incidence, hence enhancing their defensive capacities over time. The discourse recognizes the significant advantages of AI in cybersecurity while simultaneously addressing the obstacles associated with its application. False positives, a potential drawback, require a measured approach to prevent the perception of typical action as harmful. Ethical factors, including privacy concerns and responsible AI practices, highlight the necessity for a judicious and principled incorporation of AI in cybersecurity. The paper underscores the essential collaborative synergy between human expertise and AI technologies. The essay emphasizes the importance of continuous investment in AI training programs for cybersecurity professionals, acknowledging that AI is best successful when enhanced by human insights. Additionally, it advocates for routine security audits to assess and refine cybersecurity protocols, collaborative research efforts to tackle ethical issues, and user education activities to strengthen collective defenses. As the digital landscape evolves, the incorporation of AI in cybersecurity seems not as a cure-all but as a formidable ally. This partnership guarantees a robust protection against increasingly complex cyber-attacks, reinforcing the basis for a secure digital future.