bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Metabolic syndrome in the inhabitants of Mountain Shoria: prevalence, variants of manifestations and ethnic peculiarities
Authors: Tsygankova Dar'ya P. , Mulerova Tat'yana A. , Ogarkov Mikhail Yu. , Saarela Ekaterina Yu. , Kuzmina Anastasiya A. , Barbarash Ol'ga L. 
Published: November 2017

Background. Metabolic syndrome is one of the most dangerous risk factors of cardiovascular and endocrine diseases development and mortality due to them, especially among young people.
Aims: Our purpose was to study the prevalence of the metabolic syndrome, combinations of its components in indigenous and non-indigenous inhabitants of Mountain Shoria.
Materials and methods. During the period since 2012 to 2015 we have examined the inhabitants of the villages of Mountain Shoria: Ust-Kabyrza, Orton, Sheregesh by a continuous method on the basis of a name list. All the participants were examined by a cardiologist, an endocrinologist and a general practitioner, also a waist circumference and arterial blood pressure were measured. Specific diagnostic methods included an estimation of blood glucose level, triglycerides (TG) and high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) in blood serum.
Results. All the subjects (460 persons) were divided into age (1839 years, 4059 years, 60 years and older), ethnic (the Shors and the non-Shors) and gender (men and women) groups. Generally, the metabolic syndrome was diagnosed in 40.2% of inhabitants of Mountain Shoria. Metabolic syndrome (MS) was presented in 12.4% of indigenous men and in 47.8% of non-indigenous examined men (р=0.00001). MSwasrevealedin 36.8%, of Shor-women and in 60.7% of non-Shor women (р=0.00002). The most common variant of 3-component MS was abdominal obesity + arterial hypertension + hyperglycemia and the rarest was abdominal obesity + TG + hyperglycemia. The most common variant of 4-component MS was a combination of abdominal obesity + hyperglycemia + arterial hypertension + HDL-C, the rarest was abdominal obesity + arterial hypertension + TG + HDL-C. Different variants of 3-component and 4-component MS occurred with similar frequency in all age groups of the Shors and non-Shors.
Conclusions. Generally MSoccurred more frequently in non-indigenous inhabitants than in indigenous inhabitants. Only in women of young age group this pathology was revealed with the similar frequency among both ethnic groups. Among all the inhabitants of Mountain Shoria the most frequent clinical variant of 3-component MS was a combination of abdominal obesity + arterial hypertension + hyperglycemia and of 4-component variant a combination of abdominal obesity + hyperglycemia + arterial hypertension + HDL-C.
He Ottoman female poets that differ from Divan literature with their voice and with their distinctive expressions<p>Osmanlı kadın şairlerinin Divan edebiyatı geleneğinden ayrılan sesi ve farklı ifade biçimleri
Authors: Ertek Morkoç Yasemin 
Published: November 2017

Divan literature is described as "a certain tradition literature with its rules and boundaries" in the most general form. These rules and boundaries have enabled the formation of common expressions in religion and in Sufi intellection in particular and in poetry by the influence of Persian literature, and they have made it traditional in time. In this context, in classical Turkish poetry, whose male poets are predominant in quality and quantity, patriarchal rhetoric presents an outlook that its frame has been established by common tropes, metaphors, poetic themes and in short by similar imaginations and ideas.Our work aims to reveal the distinctive way of the voice of female divan poets in the Ottoman poetry, which, when viewed from the outside, gives a completely male voice and perspective in the first place. In this respect, the divan of Lady Mihri (died after 1512), Lady Leyla (died in 1848) and Lady Şeref (1809-1861) were chosen and examined.Extended English abstract is in the end of PDF (TURKISH) file. ÖzetDivan edebiyatı en genel şekliyle “ Kuralları ve sınırları belli bir gelenek edebiyatı” olarak tanımlanır. Bu kural ve sınırlar zaman içinde başta din ve tasavvuf anlayışı olmak üzere, Fars edebiyatının da tesiriyle şiirde ortak ifade biçimlerinin belirmesini ve bunun gelenekselleşmesini sağlamıştır. Bu bağlamda nitelik ve nicelik olarak ağırlığını erkek şairlerin oluşturduğu klasik Türk şiirinde ataerkil söylem, ortak mecazlar, metaforlar, mazmunlar, kısacası benzer hayal ve imgelerle çerçevesi belirlenmiş bir görünüm arz eder. Çalışmamız, dıştan bakıldığında ilk etapta tamamen erkek sesini ve bakış açısını verdiğini düşündüren Osmanlı şiirinde, kadın divan şairlerinin sesinin ayırıcı yönünü, farklı ifade biçimlerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu konuda Mihrî Hatun (ölm. 1512 sonrası), Leyla Hanım (ölm.1848) ve Şeref Hanım (1809-1861)’ın divanları seçilerek incelenmiştir.
KEBIJAKAN PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS
Authors: Wicaksono Adi Hardiyanto , . Pujiyono 
Published: November 2017

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam suatu sistem peradilan pidaana anak dilakukan melalui proses diversi yang berorientasi pada keadilan restorative. Pelaksanaan diversi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib dilakukan pada setiap tingkatan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA ini. Penelitian menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia, bagaimana implementasi diversi sebagai suatu perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan serta kendala-kendala apa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode pendekatan penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada suatu keadilan restoratif telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan dalam pelaksanaan upaya diversi khususnya pada tingkat penuntutan telah menuju ke arah yang lebih baik dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor : 006/PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yang menjadi pedoman bagi jaksa dalam melakukan upaya diversi. Namun demikian dalam pelaksanaan upaya diversi tersebut yang masih terdapat kendala-kendala yang timbul baik yang sifatnya yuridis maupun teknis diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversi yang baru dikeluarkan, kurangnya pemahanan para pihak mengenai pelaksanaan diversi serta kurangnya keahlian jaksa anak untuk memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan restoratif justice sehingga untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan perhatian dari pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi, serta adanya sosialisasi bagi para pihak mengenai diversi dan diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bagi para jaksa anak pada khususnya.
PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN UNTUK MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK
Authors: Muaziz Muhamad Hasan , Busro Achmad 
Published: November 2017

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian, dalam penerapanya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku. Agar tercapainya keadilan dalam berkontrak maka diperlukan pengaturan klausula baku yang digunakan di dalam perjanjian saat ini. Klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan atau kreditur, dimana pihak kreditur memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan masyarakat/ debitur tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam perjanjian tersebut, bahkan masyarakat sendiri tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam klausula baku.
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA
Authors: Ningrum Diajeng Kusuma , Ispiyarso Budi , . Pujiono 
Published: November 2017

Pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara dan sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Peranan strategis sektor perpajakan terlihat dari kecenderungan meningkatnya target yang telah dicanangkan oleh pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, target penerimaan negara dari sektor perpajakan meningkat sekitar 190% yaitu dari Rp. 652 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.246 trilyun pada tahun 2014 dan Rp. 1.244,7 trilyun (APBNP) yang ditargetkan dalam APBN Perubahan Tahun 2015.Penggunaan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, menimbulkan permasalahan hukumdalam tataran konseptual, Antaralain sebagai berikut; Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini, bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini, serta bagaimanakah kebijakan formulasi di bidang perpajakan yang akan datang sebagai upaya peningkatan penerimaan negara, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis diperoleh hasil analsis antaralain; Kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal di masa yang akan datang ditinjau dari sudut pembaharuan hukum pidana. Pengaturan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku delik juga harus diformulasikan kembali sehingga dapat mencakup pidana formal seperti kurungan dan denda dan pidana informal. Selain itu pula, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan pengenaan sanksi yang berbeda bagi korporasi dan perorangan atau individu. Tolok ukur dari sanksi pidana ini pada akhirnya adalah efektivitas sanksi pidana untuk mencegah terjadinya suatu delik (hal ini mengacu pada teori pencegahan dalam konteks hukum penitensier) atau pun untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PERBANKAN
Authors: Irianto Prima Satya , Ispriyarso Budi 
Published: November 2017

Semangat meningkatkan peran publik terhadap informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sehingga pemerintah bersama legislator melahirkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik guna melindungi hak warga Negara atas akses informasi yang dijamin oleh konstitusi. Namun disisi lain perbankan yang menjadi penggerak sektor ekonomi mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Poblem penelitian tentang penerapan peraturan perundang – undangan keterbukaan informasi di perbankan dan penerapan manajemen risiko dalam penerapan keterbukaan informasi publik di perbankan serta ketiga keterbukaan informasi publik yang ideal di perbankan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbankan telah menjalankan praktek keterbukaan informasi kepada publik secara parsial sebelum diterbitkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Produk hukum keterbukaan informasi publik ini bertentangan dengan prinsip etika dalam perbankan (khususnya keterrbatasan pemberian keterangan) dan produk hukum lainnya. Berbagai benturan kepentingan dalam keterbukaan informasi publik memerlukan upaya mitigasi risiko secara komprehensif. Upaya melaksanakan ketentuan informasi oleh perbankan dapat dijalankan dengan salah satu cara penerapan informasi publik berbasiskan manajemen risiko dan pembentukan peraturan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perbankan yang diterbitkan oleh regulator menjadi sebuah kebutuhan. Diperlukan sebuah pembentukkan peraturan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perbankan guna menghindari risiko dalam pelaksanaanya sekaligus perlu dilakukan kaji ulang Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
IMPLIKASI KEBIJAKAN FORMULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU TERHADAP PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
Authors: . Suteki 
Published: November 2017

Analisis terhadap hubungan hukum dan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep atau model bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bertitik tolak dari batasan model yang tidak dikemukakan oleh Seidman, dapat diketahui dalam peranan hukum dalam mengubah dan mengarahkan perilaku atau pola-pola tingkah laku pemegang peran, dalam hal ini adalah warga masyarakat. Apabila perubahan perilaku ini dapat dilaksanakan maka hukum dalam bekerjanya dapat berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat (a tool of social Engineering). Dengan demikian pada tingkatan tertentu diharapkan hukum dapat menanggulangi bahkan menghapuskan kemiskinan. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pasal 66A ayat (1), salah satu tujuan bagi hasil cukai pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial. Pendapatan cukai tentu saja tidak lepas dari jerih payah para karyawan/buruh. Setiap hari sejak subuh para buruh/karyawan sudah berangkat kerja menuju brak-brak rokok untuk membuat lintingan batang per batang. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperjuangkan konsep regulasi teknis untuk memikirkan nasib buruh/karyawan. Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan, kehidupan para buruh tentu masih belum seluruhnya layak. Karena itu, pemerintah kabupaten perlu memprioritaskan nasib para buruh dalam regulasi di tingkat teknis dalam pengelolaan dana bagi hasil cukai tersebut. Melakukan perbaikan nasib buruh dengan cara: (1) pemberian beasiswa bagi putra-putri buruh, (2) memberikan tambahan penghasilan (tunjangan) bagi para pendidik yang mengelola lembaga pendidikan swasta yang kebanyakan berasal dari keluarga buruh, (3) membangun sarana dan prasarana pendidikan, (4) pemberian pelayanan hibah atau kredit lunak, (5) peningkatan jaminan kesehatan, (6) peningkatan sarana dan prasarana publik yang bermanfaat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap produktivitas pabrik-pabrik penghasil cukai, serta (7) pemberian subsidi perumahan, dana rehab atau bedah rumah bagi para buruh yang tidak memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.
KONTRAK BOT SEBAGAI PERJANJIAN KEBIJAKAN (BELEIDOVEREENKOMST)
Authors: Adha Lalu Hadi 
Published: November 2017

BOT (Build Operate Transfer) sebagai bentuk perjanjian kebijakan yang diadakan oleh pemerintah dengan pihak swasta merupakan perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang menjadikan kebijakan publik sebagai objek perjanjian. Badan-badan atau pejabat tata usaha Negara dalam melaksanakan hubungan kontrak dengan pihak swasta selalu bertindak melalui dua macam peranan, satu sisi bertindak selaku hukum publik (public actor) disisi lain bertindak selaku hukum keperdataan. Isi pokok dari transaksi tersebut adalah menegaskan bagaimana hubungan hukum pemerintah. Sejak transaksi berada di bawah hukum privat, maka hubungan tersebut adalah hubungan kontraktual. Hubungan tersebut menghasilkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka hal ini menimbulkan wanprestasi yang merugikan pihak yang lain. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan kepada pihak yang lalai memenuhi kewajiban Hasil dari penelitian ini, pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian BOT tidak sama posisinya seperti pihak swasta sebagai pihak yang lain. Dalam kenyataannya pemerintah bisa digugat. Menurut pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, bagaimanapun yang termasuk dalam aset negara tidak dapat disita. Pihak swsata sebagai pihak yang dirugikan, walaupun mungkin memenangkan perkara tetapi pihak swasta tidak dapat mendapatkan apapun menurut undang-undang tersebut. Kata kunci : Kontrak BOT dan Perjanjian Kebijakan
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BANGUNAN KUNO/BERSEJARAH DI KOTA SEMARANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA
Authors: Prasetyowati Ana 
Published: November 2017

Beragam ciptaan bangunan dengan arsitektur kuno bernafaskan Belanda banyak dijumpai di Kota Semarang namun belakangan ini bangunan kuno/bersejarah yang berupa gedung maupun rumah tinggal tersebut perlahan tapi pasti mulai dibongkar sesuai dengan selera pemiliknya untuk dialihfungsikan dengan pembangunan fasilitas baru atau berbagai alasan tertentu sehingga dapat menghilangkan aspek orisinalitas suatu obyek ciptaan. Bangunan kuno bersejarah merupakan karya cipta bangunan di bidang arsitektur sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki nilai seni dan historikal yang sangat tinggi sehingga perlu dilindungi kelestariannya. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, maka penulis berusaha menjelaskan mengenai kondisi pengaturan terhadap perlindungan bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang, apakah pengalihfungsian bangunan kuno bersejarah merupakan suatu tindakan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam UUHC 2002 dan bagaimanakah peran Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian bangunan kuno bersejarah sebagai warisan budaya. Hasil penelitian terakhir yang diperoleh bahwa pada Tahun 2006 Kota Semarang memiliki sebanyak 290 buah bangunan kuno/bersejarah. Adapun perlindungan terhadap bangunan kuno/bersejarah tersebut telah lebih dahulu diatur oleh Surat Keputusan Walikota Semarang No.646/50/Tahun 1992, sebelum UU Benda Cagar Budaya diterbitkan. Selama ini masyarakat mengetahui bahwa ciptaan bangunan kuno/bersejarah hanya dilindungi oleh UU Benda Cagar Budaya padahal karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya dalam bidang seni arsitektur pada bangunan kuno/bersejarah juga dilindungi oleh UUHC 2002. Kesimpulan yang diperoleh bahwa minimnya pengetahuan akan prinsip-prinsip dan bentuk perlindungan bangunan kuno/ bersejarah menyebabkan kondisi pengaturan hukum terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelestarian bangunan kuno tidak berjalan efektif. Pada dasarnya suatu konsep alih fungsi terhadap karya ciptaan bangunan kuno bersejarah tidak melanggar UUHC 2002 maupun UU Benda Cagar Budaya sepanjang dilakukan menurut kaidah-kaidah konservasi atau pelestarian. Adapun usaha pemerintah yang telah dilakukan belum berjalan maksimal dikarenakan faktor sumber daya manusia yang kurang memahami prinsip perlindungan bangunan kuno/bersejarah serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penanganan bangunan kuno. Rekomendasi yang diberikan adalah penanganan permasalahan bangunan kuno per kasuistis, penyediaan dana pemeliharaan bangunan kuno atau pemberian kompensasi berupa keringanan pajak bagi pemilik bangunan, pembentukan lembaga pengawas atau pemerhati bangunan kuno maupun lembaga inventarisir bangunan kuno, sosialisasi perangkat peraturan, dan melengkapi UUHC 2002 dengan PP mengenai pertimbangan pelaksanaan teknis sebagai aplikasi 15 huruf f maupun Pasal 10 ayat (1) beserta ketentuan pidananya. Kata Kunci : bangunan kuno, warisan budaya, perlindungan hak cipta
Attention Priority Map of Face Images in Human Early Visual Cortex
Authors: Mo Ce , He Dongjun , Fang Fang 
Published: November 2017

Attention priority maps are topographic representations that are used for attention selection and guidance of task-related behavior during visual processing. Previous studies have identified attention priority maps of simple artificial stimuli in multiple cortical and subcortical areas, but investigating neural correlates of priority maps of natural stimuli is complicated by the complexity of their spatial structure and the difficulty of behaviorally characterizing their priority map. To overcome these challenges, we reconstructed the topographic representations of upright/inverted face images from fMRI BOLD signals in human early visual areas primary visual cortex (V1) and the extrastriate cortex (V2 and V3) based on a voxelwise population receptive field model. We characterized the priority map behaviorally as the first saccadic eye movement pattern when subjects performed a face-matching task relative to the condition in which subjects performed a phase-scrambled face-matching task. We found that the differential first saccadic eye movement pattern between upright/inverted and scrambled faces could be predicted from the reconstructed topographic representations in V1–V3 in humans of either sex. The coupling between the reconstructed representation and the eye movement pattern increased from V1 to V2/3 for the upright faces, whereas no such effect was found for the inverted faces. Moreover, face inversion modulated the coupling in V2/3, but not in V1. Our findings provide new evidence for priority maps of natural stimuli in early visual areas and extend traditional attention priority map theories by revealing another critical factor that affects priority maps in extrastriate cortex in addition to physical salience and task goal relevance: image configuration.SIGNIFICANCE STATEMENTProminent theories of attention posit that attention sampling of visual information is mediated by a series of interacting topographic representations of visual space known as attention priority maps. Until now, neural evidence of attention priority maps has been limited to studies involving simple artificial stimuli and much remains unknown about the neural correlates of priority maps of natural stimuli. Here, we show that attention priority maps of face stimuli could be found in primary visual cortex (V1) and the extrastriate cortex (V2 and V3). Moreover, representations in extrastriate visual areas are strongly modulated by image configuration. These findings extend our understanding of attention priority maps significantly by showing that they are modulated, not only by physical salience and task–goal relevance, but also by the configuration of stimuli images.