bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Gerakan Kemandirian Pangan Melalui Program Desa Mandiri Pangan: Analisis Kinerja dan Kendala
Authors: Darwis Valeriana 
Published: July 2017

<p>Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) dilaksanakan tahun 2006 dan sampai<br />sekarang masih berlanjut. Program dirancang dalam kurun waktu 4 tahun (tahap) dengan tujuan akhir mengurangi rawan pangan di perdesaan (mandiri). Sudah 158 desa masuk tahap kemandirian dan diharapkan desa yang sudah mandiri bisa membina 3 desa lainnya dalam program Gerakan Kemandirian Pangan. Tetapi dalam pelaksanaannya program ini tidak berhasil menjadikan seluruh desa mandiri menjadi desa inti, hal ini disebabkan kelembagaan Demapannya tidak aktif. Sementara kelembagaan tersebut akan menjadi narasumber dan tempat magang desa yang akan dibina (replikasi). Kelembagaan tersebut adalah Kelompok Afinitas (KA), Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Tim Pangan Desa (TPD). Bagi desa yang sudah tidak aktif kelembagaannya, maka program tidak perlu dilanjutkan. Sebaliknya bagi desa yang kelembagaannya kurang aktif, maka diperlukan kegiatan pemberdayaan kelembagaan. Selain itu diperlukan dana dari pemerintah untuk pengurus dalam menggerakkan lembaga TPD dan LKD. Dana itu diinisiasi dahulu dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang dimasukkan dalam dana kegiatan Gerakan Kemandirian Pangan. Tahun berikutnya dana tersebut diharapkan dari dana APBD Tk I dan APBD Tk II. Selanjutnya untuk mensukseskan kegiatan Demapan maka peranan BKP Provinsi perlu ditingkatkan lagi agar masalah kabupaten tidak melakukan monev kegiatan dengan baik dan seringnya pergantian SDM di tingkat kabupaten bisa diatasi.</p>
Kebijakan Pengembangan Pertanian Kota Berkelanjutan: Studi Kasus di DKI Jakarta
Authors: Sampeliling Sostenis , Sitorus Santun R.P. , Nurisyah Siti , Pramudya Bambang 
Published: July 2017

Revitalisasi sektor pertanian pada dasarnya adalah menempatkan kembali arti pentingnya pertanian secara proporsional dan kontekstual, baik di perdesaan maupun perkotaan. Melihat kondisi pertanian di daerah perkotaan, khususnya DKI Jakarta, dan hubungannya dengan berbagai masalah lingkungan, perlu dirancang dan dirumuskan kebijakan yang komprehensif untuk pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan dan kebijakan pengembangan pertanian perkotaan. Metode analisis yang digunakan adalah MDS (multi-dimensional scaling) dan teknik Rap-Ur-Agri (Rapid Appraisal for Urban Agriculture). Analisis faktor kunci menggunakan leverage factor yang diikuti dengan penentuan indeks keberkelanjutan dan skenario kebijakan pengembangan pertanian dengan menggunakan metode analisis prospektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa status keberlanjutan pengembangan pertanian perkotaan pada kondisi existing menunjukkan nilai indeks 48,70 persen atau kurang berkelanjutan. Faktor kunci keberlanjutan pertanian perkotaan mencakup empat aspek dan kebutuhan stakeholder mencakup empat aspek pengembangan sistem pertanian perkotaan. Kebijakan pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta perlu dilakukan dengan pendekatan integratif dengan mempertimbangkan enam faktor kunci penentu keberlanjutan: (1) Luas pekarangan, (2) Pengembangan komoditas dan teknologi ramah lingkungan, (3) Penyuluhan dan kelembagaan pertanian, (4) Perluasan lahan/ruang usaha tani, (5) Kerjasama antar stakeholder, dan (6) Pemberian insentif pertanian. Opsi kebijakan adalah perluasan lahan/ruang usaha tani, pengembangan komoditas dan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan kelembagaan pertanian.
Dinamika dan Kebijakan Pemasaran Produk Ternak Sapi Potong di Indonesia Timur
Authors: Purba Helena J. , Hadi Prajogo Utomo 
Published: July 2017

Sapi bali adalah jenis sapi yang dominan dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Indonesia Timur, namun perkembangannya dipengaruhi oleh dinamika pemasarannya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dinamika pemasaran sapi bali di Indonesia timur berdasarkan data dan informasi yang berasal dari hasil pengamatan penulis langsung di lapangan, berbagai publikasi dan data statistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (i) Ada hubungan positif antara tingkat pendapatan per kapita dan konsumsi daging sapi per kapita dan jumlah konsumsi; (ii) Preferensi masyarakat konsumen di wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah bergeser dari daging sapi lokal (sapi bali, dll) ke daging asal ternak sapi dan daging sapi impor; (iii) Kemampuan wilayah timur Indonesia dalam memasok ternak sapi untuk pemotongan lokal dan perdagangan antar provinsi, sudah menurun, utamanya NTT; (iv) Volume impor sapi bakalan dan daging sapi secara nasional terus meningkat; (v) Ternak sapi di wilayah timur Indonesia dipasarkan secara lokal dan antar pulau antara lain ke Jakarta dan Kalimantan dengan rantai pasok dari peternak hingga konsumen akhir yang tidak terlalu panjang; (vi) Dewasa ini, daerah pemasaran ternak sapi hidup dari wilayah NTT dan NTB diperluas ke Kalimantan karena harga jualnya lebih menarik dibanding ke Jakarta; dan (vii) Permasalahan krusial yang dihadapi antara lain adalah alat angkutan ternak dan pelabuhan bongkar-muat ternak masih belum kondusif, pemotongan ternak sapi betina produktif makin banyak, dan kondisi rumah pemotongan hewan (RPH) jauh dari standar higienis. Disarankan agar pemerintah menyediakan fasilitas pelabuhan bongkar-muat yang lebih kondusif, meningkatkan pengawasan terhadap pemotongan ternak sapi betina produktif, pemberian insentif yang memadai bagi peternak untuk melakukan tunda-jual ternak sapinya yang sedang bunting, dan pengendalian impor ternak sapi bakalan dan daging sampai batas tertentu sehingga harga ternak sapi dalam negeri tidak merugikan peternak.
Zonasi Wilayah Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Pembangunan Irigasi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur
Authors: Rengganis Heni 
Published: July 2017

<p>Water resources issue in Sumba Island, East Nusa Tenggara, particularly in the East Sumba Regency is the spread of utilizable spots of water sources. This paper presents the results of study on water resources utilization area zoning for water supply in the irrigation development. The method used is analysis of the area characteristics using radar diagram and Analytic Hierarchy Process (AHP). The analysis is based on the water potential assessment, water needed for community, irrigation and livestock and Water Use Index (WUI) value. The results show that water resources utilization in the improvement zone in East Sumba, suitable for agriculture spreads in 13 districts, has not been served by the irrigation network. The proposed water supply technology is tapping springs, harvesting rainwater in small dams and wells drilled in Waikabubak ground water basin. The results of this study are useful in the proposed water resources management policy or input for stakeholders to exploit the water resources in the agricultural areas development.</p><p> </p><p align="left">Abstrak</p><p>Permasalahan sumber daya air di Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Timur, adalah tersebarnya sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian zonasi wilayah pendayagunaan sumber daya air untuk penyediaan air dalam rangka pembangunan irigasi. Metode yang digunakan dalam analisis karakteristik wilayah adalah dengan diagram radar, sedangkan pemilihan teknologi dianalisis dengan teknik Analytic Hierarchy Process (AHP). Analisis karakteristik wilayah berdasarkan penilaian potensi air, kebutuhan air untuk penduduk, irigasi, dan ternak, serta nilai Indeks Penggunaan Air (IPA). Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa pendayagunaan sumber daya air pada zona peningkatan di Sumba Timur yang sesuai untuk pertanian, tersebar di 13 wilayah kecamatan, belum seluruhnya terlayani oleh jaringan irigasi. Teknologi penyediaan air yang diusulkan adalah penurapan mata air, penampungan air hujan berupa embung, dan pembuatan sumur bor pada cekungan air tanah Waikabubak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai dalam usulan kebijakan pengelolaan sumber daya air atau masukan untuk pemangku kepentingan dalam pendayagunaan sumber daya air dalam rangka pengembangan wilayah pertanian.</p>
Dilema Kebijakan dan Tantangan Pengembangan Diversivikasi Usaha Tani Tanaman Pangan
Authors: Budhi Gelar Satya 
Published: July 2017

Tujuan dari tulisan ini untuk membahas urgensi dan dilema kebijakan diversifikasi usahatani tanaman pangan, menganalisis profil dan pola perubahan diversifikasi pada agroekosistem lahan sawah dan lahan kering, dan merumuskan kebijakan strategis dalam mengakselerasi diversifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa diversifikasi usahatani dipandang perlu untuk terus dikembangkan. Namun demikian diversifikasi cenderung tidak berkembang, karena pemerintah khawatir bahwa diversifikasi akan mengancam upaya swasembada beras. Diversifikasi usahatani tanaman pangan secara signifikan hanya terjadi pada agroekosistem lahan kering di Jawa, sedangkan di lahan sawah, baik di Jawa maupun luar Jawa tidak berkembang. Pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan memerlukan strategi yang tepat, agar tidak bertentangan dengan upaya swasembada beras. Pada lahan sawah di Jawa dan di luar Jawa perlu dikembangkan diversifikasi usahatani tanaman pangan antar musim, yang memanfaatkan masa tidak menanam padi dengan mengembangkan tanaman kedelai dan jagung, diintegrasikan dengan program swasembada komoditas tersebut. Sementara itu pada lahan kering, padi merupakan komoditas yang tepat untuk mengakselerasi diversifikasi usahatani tanaman pangan, karena sekaligus berfungsi mendukung swasembada beras. Diperlukan dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari penyediaan varietas unggul sampai dengan pemasaran.
Perdagangan Bebas Wilayah ASEAN-China: Implikasinya terhadap Perdagangan dan Investasi Pertanian Indonesia
Authors: Hutabarat Budiman 
Published: July 2017

Sebuah babak baru pola perdagangan Indonesia dan China telah terjadi dengan kesepakatan perdagangan bebas/KPB ASEAN-China yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 tahun ini, setelah penandatanganan kerangka awalnya pada 4 November 2002 dan ratifikasi pemerintah melalui KEPPRES No. 48 pada 16 Juni 2004. Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN dan ASEAN-China ini tentu saja memberikan tantangan dan peluang bagi berbagai komoditas pertanian yang diproduksi di dalam negeri, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk konsumsi di dalam negeri. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perdagangan bebas ini dan dampaknya terhadap pengembangan komoditas utama pertanian nasional. Makalah menyimpulkan antara lain bahwa pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China mulai tahun 2010 akan merangsang ekspor komoditas pertanian Indonesia terpusat pada produk pertanian yang sangat primer atau setengah jadi, sedangkan impor produk pertanian Indonesia akan memusat pada komoditas-komoditas pangan, sayur dan buah, kecuali daging. Untuk membangun industri pengolahan pertanian di dalam negeri, kebijakan yang seimbang antara penerapan pungutan ekspor dan insentif bagi produsen primer pertanian sangat diperlukan.
The Analytic Network Process of Indonesia's Bioethanol: Future Direction of Competitive Strategy and Policy
Authors: Indahsari Gita K. , Daryanto Arief , Said E. Gumbira , Wibowo Rudi 
Published: July 2017

Increased consumption of fossil fuel has been an escalating debate related to its limited deposit and global warming issue. Recently, the oil price tends to rise. Bioethanol has been considered as an alternative substitute for fossil fuel because it is renewable and environmentally friendly. Indonesia plans to develop the bioethanol industry since 2006 but until 2011 it has not been realized yet besides its well planned blue-print and target. This study is aimed to determine factors affecting the competitiveness of the bioethanol industry as well as to select a competitive strategy. Data collection was conducted from April to December 2010 in six cities. Analytic Network Process (ANP) was used as a method in this study. There were four categories, namely problems, alternative of solutions, policies, and strategies. Results from the development of bioethanol competitive industry framework suggested that: (1) sugarcane is considered the most potential resource for bioethanol raw material, (2) government’s lack of coordination is the main problem for developing competitiveness, and (3) a new bioethanol blueprint policy with a through stakeholder strategy to increase competitiveness of the bioethanol industry in Indonesia is needed.
Dampak Krisis Finansial Global dan Kebijakan Antisipatif Pengembangan Industri Kelapa Sawit
Authors: Dradjat Bambang 
Published: July 2017

Krisis finansial global (KFG) yang terjadi pada tahun 2008 ternyata menimbulkan resiko dan ketidakpastian bagi pengembangan industri kelapa sawit. Dalam jangka yang sangat pendek, harga minyak sawit terpukul. Importir dari AS, negara-negara Eropa Barat, Cina, India dan Pakistan - yang mengalami dan terkena dampak KFG – menunda bahkan membatalkan kontrak sehingga ekspor minyak sawit Indonesia terganggu. Pengkajian kebijakan ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi dampak KFG terhadap industri kelapa sawit, dan (ii) mengevaluasi pengaruh berbagai kebijakan antisipatif pemerintah dan faktor eksternal pada industri kelapa sawit. Dampak yang ditimbulkan dari KFG pada industri kelapa sawit Indonesia berupa tekanan harga, ekspor dan produksi. Antara bulan Oktober 2008 hingga Maret 2009, harga CPO dan TBS terendah dan sempat menyentuh US$ 483 per ton dan Rp. 584 per kg. Tekanan harga selama KFG membawa dampak pada penurunan volume ekspor bulanan minyak sawit jatuh hingga hanya 937.000 ton. Sedangkan produksi bulanan minyak sawit sempat hanya mencapai 815.000 ton. Kebijakan lobi internasional kombinasi Government (G) dan Business (B), penyesuaian kebijakan BK, kebijakan perluasan formula harga TBS, peningkatan akses informasi harga, dan peremajaan merupakan kebijakan antisipatif utama yang direkomendasikan dari kajian ini. Kebijakan ini diperlukan supaya jika krisis berulang atau terjadi lagi, industri kelapa sawit mampu bertahan dari tempaan krisis. Jika pemerintah tidak menerapkan kebijakan ini, resiko yang ditanggung akan lebih parah sehubungan dengan makin berkembangnya perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya/mandiri. Dampak negatifnya adalah kontribusi industri kelapa sawit dalam perekonomian nasional dapat terganggu.
Dampak Kebijakan Fiskal dalam Upaya Stabilisasi Harga Komoditas Pertanian
Authors: Sujai Mahpud 
Published: July 2017

Fluktuasi harga komoditas pertanian saat ini sudah mencapai kondisi serius sebagai akibat peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan penawaran yang cukup. Selain itu kondisi iklim yang tidak menentu dan instabilitas politik global mengakibatkan pula peningkatan harga komoditas pangan internasional. Salah satu cara Pemerintah guna meredam fluktuasi harga komoditas pertanian adalah dengan implementasi kebijakan fiskal yang tepat berupa pemberian subsidi, insentif fiskal termasuk keringanan perpajakan dan bea serta optimalisasi anggaran. Temuan pokok kajian ini adalah (a) fluktuasi harga komoditas pertanian berdampak signifikan terhadap inflasi dan menciptakan instabilitas harga dan pasokan pangan; (b) pemerintah telah menggunakan berbagai instrument kebijakan fiskal dalam upaya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan pangan; (c) kebijakan fiskal Pemerintah telah membuahkan hasil terbukti dengan terus turunnya inflasi di triwulan I tahun 2011 hingga mencapai 6,16 persen year on year pada bulan April 2011; (d) kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan dan bea hanya berlaku sementara dibarengi dengan upaya peningkatan produktifitas produksi pertanian. Antisipasi kebijakan fiskal ke depan akan penuh tantangan seiring dengan semakin meningkatnya tekanan perubahan iklim dan kondisi geopolitik internasional. Karena itu kedepan rekomendasi kebijakan yang bisa diimplementasikan antara lain (a) kebijakan fiskal yang diambil jangan sampai merugikan petani dan menjadi disinsentif terhadap pengembangan sektor pertanian dalam negeri (b) penurunan tarif bea masuk terhadap komoditas pertanian harus bersifat temporer karena akan merugikan petani dalam negeri jika diberlakukan dalam waktu yang lama (c) pemerintah harus tetap memproteksi sektor pertanian dalam negeri untuk menciptakan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Gas Identification in Thin Beds using LWD Measurements-West Africa Offshore Example
Authors: Oifoghe Stanley , Daniel Ono , Okowi Victor , Thompson Charlie 
Published: July 2017

Abstract
Gas identification and determination of Gas-Oil Contact (GOC) in reservoirs containing gas and oil can be a major challenge in laminated sand-shale sequences, where the presence of shales drastically affects the response of gamma ray, resistivity, density and neutron logs. Due to the resolution of these measurements, it becomes increasingly difficult to identify and quantify the gas reservoirs.
In a West Africa offshore well in a Cretaceous formation, using a Penta-Combo Bore Hole Assembly (BHA) with basic Formation Evaluation (FE) measurements, the use of additional services such as Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and Formation Pressure Tester Logging While Drilling (LWD) services, significantly improved the confidence in interpretation of the reservoir fluids.
In the example well, though the size of the density-neutron crossover showed a reduction in the oil zone as compared to the gas zone to a certain degree, the actual position of the Gas/Oil contact and the reservoir fluid saturation were not certain. Using the traditional NMR porosity undercall in gas zones as well as the dual wait time (DTW) tranverse relaxation time (T2) distribution analysis, the gas zone was confirmed and the saturation of each of the fluids in the reservoir was accurately determined.
The NMR tool was programmed to acquire data in dual wait time (DTW) mode to calculate hydrocarbon saturation. The Magnetic Resonance Dual Wait Time (DTW) approach takes advantage of Longitudinal Relaxation Time (T1) contrast to solve for hydrocarbon saturation. "In light hydrocarbons, in a water-wetting reservoir, the hydrogen atoms in the hydrocarbon fluid relax slower than the nonmovable and movable water. By using two polarization or wait times (Tw), it is possible to calculate hydrocarbon saturation using magnetic resonance tools" (Thorsen et al., 2008,). Due to the long T1 of gas, the short wait time will only polarize a fraction of the porosity in the gas zone while achieving a near full polarization in the liquid (oil or water) zone.
Also, the gas hydrogen index effect was evident in the total porosity computation from NMR measurement. Significantly lower porosity was observed in the gas zone as compared to the oil zone. This was the first indication of Gas-Oil contact (GOC). Further analysis of the dual wait time T2 distribution gave a proper estimate of the saturation of the fluids in the reservoir.
Constraints in Sustainable Development of Marginal Oil Field in Niger Delta Region
Authors: Otombosoba Oruwari Humphrey , Dosunmu Adewale 
Published: July 2017

Abstract
Economic, environmental, natural, socio political, technological and other man made circumstances aggregate into sources of risk which result in the main constraints to sustainable development of marginal oil fields in Niger Delta region. For marginal oil fields, the constraints may further reduce the economic viability as well as result in devastating consequences to the environment. The paper examines the causes of the main constraints to marginal oil field development and the associated consequences in Niger Delta region. The identification of the main constraints to marginal oil field development presents opportunities for continuous improvement and possible reduction in the cost of operations of the marginal fields in Niger Delta region. The study provides new information that is not publicly available for Niger Delta region and serves as a useful guide for investors wishing to participate in the sustainable development of marginal oil fields in Niger Delta region. Adopting an innovative methodology, involving literature and document analysis the study identifies economic condition, know-how and institutional capacity as the key constraints in sustainable development of marginal oil fields in Niger Delta region. Although security concerns are significant with outlying step influences, however, we also established that other non-technical factors result in the main constraints to marginal field development among which are funding, technical expertise, government policy and marginality of the field. The solution lies in addressing these burning issues. The paper provides a strategic management model for sustainable development of marginal oil fields in Niger Delta. The proposed model can be applied as input into a wider risk assessment framework for investment decision.
Nigerian Content Development in the Oil and Gas Sector: The Role of the Nigerian Academia
Authors: Idachaba Francis Enejo 
Published: July 2017

Abstract
The oil and gas production process is driven by technology. The impact technology plays in the process is such that the oil and gas industry ranks as one of the largest employers of PhDs and also one of the largest investors in Research and Development activities. These have resulted in the industry being also one of the industries with the largest number of expatriates. Countries with large oil and gas deposits have oftentimes relied on International Oil and Gas companies for the exploration of their deposits with the hope that the knowledge and technology will be transferred over time. This has not been the experience in a number of these countries and has caused them to develop deliberate programs and local content development policies to encourage and engage the local populace in the oil and gas production process. For the local content policies to be maximized, local companies must invest in research and development efforts to create value and develop relevant technology as this is the only way they can maximize the oil and gas related contracts. Investment in Research and development is a highly capital intensive and time consuming process and as such it is out of the reach of the local companies. This paper discusses the role of the academia in the development of technology and the local content. It also presents some strategies that can be deployed to engage the Nigerian Academia in the development of the local content in the oil and gas sector in Nigeria.
Use of Standard PVT Measurements to Enhance the Understanding of Reservoir Behavior
Authors: Fabbri C. , Poirier Y. , Odeniyi Odeniyi , Mayembo-Kehoua D. , Imeokparia D. , O. Udoh D. , Umoh E. , Lanisa A. , Fashanu M. , Tremaudant C. 
Published: July 2017

Abstract
In the Amenam-Kpono field, three main reservoirs are currently being produced: R11, R10 and R4. During the first phase of its development, the production strategy was to re-inject the associated gas from all reservoirs into the R4 reservoir in order to maintain the initial reservoir pressure above the saturation pressure, close to initial pressure. The deeper reservoirs R10 and R11 were first produced under natural depletion as their initial pressures were far from saturation pressure. Water injection was progressively deployed on R4, R10 and R11 in order to ensure voidage replacement.
In order to monitor the efficiency of gas injection, a gas tracing campaign has been carried out in 2005, improving the understanding of R4 flow barriers and showing that some of the gas injected had broken-through. However, ideally, such a campaign should be repeated regularly so as to take into account the change in pressure regimes that will affect the dynamics of the field. In practice, implementing it regularly is challenging, due to the cost associated to the chemicals and logistics. This paper aims to describe a "low cost" monitoring method based on produced gas composition follow-up and its evolution through the life of the field. It shows how the composition of the gas produced has been recently used as a natural tracer. This approach has improved the understanding of the reservoir dynamics, in terms of compartmentalization and flow distribution across different perforations.