bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KONSEP KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS KERAKYATAN & IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN ( Studi Pariwisata Di Pulau Lombok)
Authors: Munir Usman 
Published: September 2024

ABSTRACTThe purpose of this study is to see how a concept of people-based tourism policy can improve the welfare of the people on the island of Lombok in general. In this research, the paradigm used is non-doctrinal paradigm (socio legal research) to find theories about the process of occurrence and operation of law in society. The type of study in this research is descriptive, intends to provide an overview of various matters relating to the problem in research. The approach that will be used is the case approach and the statute approach. The data collection methods used are document studies and interviews. Data analysis technique qualitative descriptive method describes all legal materials obtained systematically. The results of this study describe how the concept of populist-based tourism policy works to improve welfare for the community, namely increasing welfare through land investment, increasing welfare through local labor recruitment, increasing welfare through the development of local MSMEs, increasing welfare through CSR optimization, increasing welfare through cultural attractions. and tourist villages. People-based tourism policies and their implications for improving welfare can provide a new color in a local government policy.Keyword: Tourism, Welfare, Lombok. ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sebuah konsep kebijakan pariwisata yang berbasis kerakyatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau Lombok secara umum. Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma non-doctrinal (socio legal research) untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, bermaksud memberikangambaran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan kasus (Case approach), dan Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis datametode deskriptif kualitatif menguraikan seluruh bahan hukum yang diperoleh secara sistematis. Hasil dari penelitian ini menguraikan bagaimana konsep kebijakan pariwisata berbasis kerakyatan bekerja guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yakni peningkatan kesejahteraan melalui investasi lahan, peningkatan kesejateraan melalui rekrutmen tenaga kerja lokal, peningkatan kesejateraan melalui pengembangan UMKM lokal, peningkatan kesejahteraan melalui optimalisasi CSR, peningkatan kesejateraan melalui atraksi budaya dan desa wisata. Kebijakan pariwisata berbasis kerakayatan dan implikasinya terhadap peningakatan kesejahteraan dapat memberikan warna baru dalam sebuah kebijakan pemerintah daerah.Kata Kunci: Pariwisata,Kesejahteraan, Lombok.
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Authors: Camelia Andini , Engkolan Cenlia Brigita , Putri Ika Rachmawati Sukarno , Laffaiza Nasywa , Siregar Tazkia Tunnafsia 
Published: September 2024

Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020 which granted the formal test of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In fact, the Judge's Decision is intended to end disputes and differences in interpretation of a provision. However, this Decis on actually creates dualism regarding the applicability of the Job Creation Law, because on the one hand this Law is declared unconstitutional, but on the other hand this Law remains in effect and has binding legal force. This juridical issue will be examined using normative legal research imethods. From ithe results of the research, it was concluded that the meaning of conditional unconstitutional in this Decision is the establishment of Law no. 11 of i2020 icontradicts the 1945 Constitution or is conditionally (temporary) unconstitutional. This temporary unconstitutional status depends on conditions in the form of an obligation for legislators to make improvements to the formation of Law no. 11 of 2020 for ia period of 2 (two) years. As for the 2 (two) year period, the Job Creation Law will still apply based on points '4' iand '6' in the ruling.
KESADARAN HUKUM STATUS HUKUM PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DESA KADEMANGAN
Authors: Poppy Belladonna Aprillio , Tripuspita Neneng , Hidayah Yayuk 
Published: September 2024

Penelitian ini berlatar belakang kurangnya kesadaran masayarakat akan status hukum perkawinan. Padahal perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menjamin kepastian bagi subjek hukum. Padahal taat dan patuh pada hukum yang berlaku merupakan bagian dari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Rendahnya kesadaran hukum berkenaan dengan administrasi kependudukan yang di anggap masyarakat bukanlah hal yang penting untuk dimiliki. Peneliti menemukan bahwa di desa Kademangan masih banyak masyarakat belum melaksanakan praktik perkawinan yang tidak sah tercatat secara administratif negara dan tentunya akan membawa banyak dampak secara hukum. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat desa Kademangan memiliki kesadaran hukum yang masih rendah khusunya dalam status perkawinan yang merupakan perwujudan warga negara yang taat dan patuh akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga masyarakat desa Kademangan belum bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik.
Kajian Tentang Konsep Pendidikan Hukum Bagi Generasi Muda di Indonesia
Authors: Ulfah Nufikha , Hidayah Yayuk , Safudin Endrik 
Published: September 2024

Pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi langkah awal dalam menanggulangi berbagai permasalahan kekurangan literasi Hukum yang terjadi pada generasi muda. Dalam pandangan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Hukum menjadi usaha dalam mengkonkritkan kecerdasan warga negara dan kesadaran hukum yang baik. Secara khusus penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat Studi Pustaka. Sumber penelitian dalam penelitian ini ialah berbagai literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan jika Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia memerlukan beberapa inisiatif yakni 1) penekanan pada pengetahuan tentang proses pembutan hokum; 2) pengetahuan terhadap subtansi hukum; dan 3) memerlukan sosialisasi hukum yang lebih luas. Kesimpulan kajian ini adalah Pendidikan Hukum bagi generasi muda menjadi perwujudan warga negara yang baik karena generasi muda memiliki kesadaran hukum dalam tata konsep dan implementasi Pendidikan Hukum bagi generasi muda di Indonesia.
PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PADA SEKOLAH MITRA DI KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT
Authors: Nurjanah Nurjanah , Izomi M. Syahrul , Husnan Husnan 
Published: September 2024

Some of the problems we found are, learning media only in the form of textbooks, all forms of Arabic language learning use the same media, while one media is not necessarily suitable for training Arabic language skills with different varieties, have not been able to develop learning media due to the busyness of each teacher, lack of understanding and knowing how to make media in accordance with learning objectives, needs and circumstances of students, and lack of funds to develop learning media. The purpose of this activity is to provide an introduction to teachers about Arabic learning media and its types, help teachers create and develop Arabic learning media, and help teachers apply learning media in learning activities. The implementation method in this activity is a group-based method and mentoring. Mentoring activities in Arabic Learning Media Development in Partner Schools are running smoothly. This activity takes place in each partner school in turn. This activity is needed by Arabic language teachers to support the Arabic language learning process.
WORKSHOP PENERAPAN TEKNOLOGI WEB SERVICE PADA APLIKASI IKUTPEDULI UNTUK PENGGALANGAN BANTUAN DAN PROMOSI KEGIATAN SOSIAL DI TASIKMALAYA
Authors: Darmawan Irfan , Witjaksono R. Wahjoe , Rahmatulloh Alam , Gunawan Rohmat , Rizal Randi 
Published: September 2024

Sedekah Nasi community is a social organization in society that regularly spreads goodness by distributing rice to those in need. Some of the obstacles faced by the Sedekah Nasi community include: limited facilities for disseminating information on aid-raising services and limited information for people who will become donors. So that the operational activities of the Sedekah Nasi community are more optimal, in this service activity it is proposed to apply web service technology which is packaged in the form of an application with the name ikutpeduli. The participatecare application is designed to provide donation services in the form of goods or money electronically through registered bank channels. The stages of service activities carried out include: socialization of web service technology on the participate care application, application testing, evaluation of service activities. The service activity was held on Saturday 25 May 2024 at 13:30 at SD Baiturrahman Kec. Cipedes, Tasikmalaya City, West Java. Followed by 19 people consisting of: the administrators of the Sedekah Nasi community, the administrators of the Nasi Jumat community and the community service implementation team from Telkom University and Siliwangi University.
Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau
Authors: Monita Della , Faniyah Iyah 
Published: September 2024

Gadai di dalam Hukum Perdata, diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Gadai juga diatur dalam Hukum Adat, seperti yang menjadi objek kajian tulisan ini yaitu gadai tanah Harta Pusaka Tinggi Di Nagari IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi di Nagari IV Koto Hilir adalah diawali dengan pihak penggadai menyampaikan keinginan untuk melakukan gadai tanah, mencari pihak yang akan menerima gadai, menentukan besarnya jumlah uang gadai, membuat surat perjanjian. Surat perjanjian gadai ini harus ditandatangani para pihak dan harus ada tanda tangan mamak kepala waris masing-masing pihak, dan kepala jorong. Setelah surat perjanjian dibuat dan ditandatangani pihak penerima gadai memberikan uang pinjaman kepada si penggadai. Berakhirnya proses gadai tanah dari harta pusako tinggi adalah sesuai dengan yang disepakati pada awal perjanjian. Apabila Pemberi gadai sudah mampu membayar uang yang dipinjamnya kepada pihak penerima gadai maka disitu perjanjian pelaksanaan salang-pisalang tanah harta pusako tinggi di Nagari IV Koto Hilir berakhir. Namun ada ketentuan-ketentuan adat yang harus ditaati oleh masyarakat yang akan menegmbalikan tanah dari hasil pelaksanaan Isalang-pisalang yaitu:a). Apabila dalam surat perjanjian ditentukan jangka waktu tebus, maka apabila sebelum jangka waktu itu berakhir maka sipemilik tanah harus menunggu tanaman yang ditanam di atas tanah yang menjadi objek gadai siap dipanen oleh si penerima gadai tanah, b) Apabila si penggadai tanah tidak mampu membayar uang pinjaman sampai waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian maka tanah akan tetap dikuasai oleh penerima gadai sampai pemilik tanah mampu membayar uang pinjaman tersebut, meskipun tanah gadai sudah berumur tahunan.
Perlindungan Konsumen Peminjaman Dana Secara Online Pada Perusahaan Financial Technology
Authors: Putra Pratama Bisma , Sembiring Susanti 
Published: September 2024

Perusahaan-perusahaan berbasis financial technology (fintech) saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan syarat perjanjian haruslah selaras dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 BW dalam realitas perjanjian dengan berbasis online (fintech). Namun pada tataran praktis terdapat klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian fintech tersebut yang berpotensi merugikan konsumen. Sebab itu peneliti mengangkar permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi dan/atau pelanggaran atas Pasal 18 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan apakah perjanjian online tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 UU Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni UUPK. Perjanjian Klausula baku dapat dilihat pada perjanjian pinjaman berbasis data elektorik (fintech). Dalam hal tersebut dibuat oleh pelaku usaha fintech tersebut. Dan konsumen/nasabah sebagai pihak lain dirugikan. Maka dari itu perlu ditegakkan hak konsumen. Klausula baku sebenarnya diperbolehkan oleh UUPK dengan persyaratan tidak boleh mencantumkan apa yang diatur dalam UUPK. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah konsumen dapat mengadukan tindakan pelaku usaha kepada lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku usaha dikenakan sanksi berupa penghapusan media berbasis online di platform Google Play Store.
Akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Memberikan Jaminan Hak Tanggungan Kepada Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit
Authors: Guntara Zendra , Putra Pratama Bisma , Benni Beatrix 
Published: September 2024

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak ketiga dalam memberikan jaminan hak tanggungan kepada pihak kreditur dalam perjanjian kredit berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga pada PT. BPR Pagaruyung dilakukan dengan prosedur tentang ketentuan, syarat-syarat yang harus dilakukan sejak diajukan permohonan kredit sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh PT. BPR Pagaruyung. Syarat-syarat dalam prosedur pengkreditan yang harus dilewati yaitu dengan mengajukan Permohonan untuk mendapatkan fasilitas jenis kredit, Pemberian Jaminan, tahap wawancara pertama, peninjauan lokasi, wawancara kedua, keputusan kredit dan dilakukan Akad perjanjian akad kredit kemudian direalisasikan. Akibat hukum bagi pihak ketiga dalam memberikan jaminan hak tanggungan kepada pihak kreditur dalam perjanjian kredit pada PT. BPR Pagaruyung terdapat di dalam UUHT Pasal 6, dalam Perjanjian Kredit Nomor perjanjian kredit Nomor: 14768/PT. BPR Pgr-2016/052016 /052023 akibat hukum terhadap pihak ketiga yang melakukan gugatan sebagaimana dalam putusan nomor 22/Pdt.G/2021/PN. Bsk adalah majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga sehingga pihak PT. BPR Pagaruyung mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
James Ferguson and His Critique on Modernity
Authors: Al Isra Andi Batara 
Published: September 2024

The book review reveals the issue of modernity from James Ferguson’s Expectation of Modernity: Myths and Meanings of Urban Life on the Zambian Copperbelt, which is heartbreaking and heartbreaking. This well-written and thick seven-chapter book is based on Ferguson’s ethnographic fieldwork in Copperbelt, Zambia, between the 1970s and 1990s. The book introduced what is called the ethnography of decline, a way of understanding people’s point of view about their own experience of social, cultural, and economic ‘advance’ and ‘decline’. It is a very hard task for ethnographers since they must deal with the situation instead of working with people. Related to that, Ferguson also explores a concept called ‘abjection’, a process of being thrown (down) aside, expelled, or discarded. Using this concept, he claims that modernity is quite similar to colonialism, which brings the dichotomy of ‘the West’ and ‘the rest’ where the West is ‘modern,’ and the rest is ‘savage’. Thus, the globalization of the economy brought about by modernization has been experienced as abjection and disconnection, concluding that modernity is no more than a myth that would never exist.
Penerapan Media Pembelajaran IPA Interaktif dalam Meningkatkan Literasi Sains Siswa di Sekolah Dasar
Authors: Azhari Nita Prasyama 
Published: September 2024

Salah satu keterampilan yang sangat penting di abad ke-21 adalah literasi sains; namun, hasil pencapaian siswa Indonesia dalam PISA termasuk rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menjelaskan sifat-sifat media pembelajaran IPA interaktif; (2) menjelaskan bagaimana media ini dapat digunakan untuk meningkatkan literasi sains siswa di Sekolah Dasar Negeri Tlacap, Sleman dengan mengajarkan materi tentang sistem pencernaan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif deskriptif yang memfokuskan perhatian langsung kepada observasi lapangan. Sampel yang diuji yaitu siswa kelas VB Sekolah Dasar Negeri Tlacap, Sleman. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sifat media pembelajaran IPA interaktif, yaitu bersifat self-instructional, self-contained, stand-alone, dan menimbulkan interaksi saat digunakan; (2) media pembelajaran IPA interaktif secara signifikan membantu dalam meningkatkan literasi sains siswa sekolah dasar kelas V dalam materi sistem pencernaan ditandai dengan adanya peningkatan dalam pemahaman teks, keterampilan membaca, dan minat baca.
Estudio cualitativo de la relación de las leyes y la pericia informática en el Ecuador - Qualitative study of the relation of the laws and the IT know-how in the Ecuador
Authors: Bolaños-Burgos Francisco , Gómez-Giacoman Cristopher 
Published: September 2024

El presente trabajo analiza cualitativamente las leyes vigentes en el Ecuador relacionadas a los procesos de la pericia informática. Para aquello, se estudia los pasos empleados por un perito de la Policía Nacional en el desarrollo de los casos de delito informático, suscitados en el periodo 2012-2014, que implican la evidencia digital en: disco duros, cuentas de correo electrónico, redes sociales y motor de base datos. Apartir de los casos analizados, se puede concluir que la ley contempla una mayor cantidad de artículos relacionados a las bases de datos. Sin embargo, se tendría que analizar otros tipos de evidencia digital tales como: documentos de ofimática, imágenes digitales, ficheros de registros de actividad, memoria volátil, entre otros.Abstract: This paper analyzes qualitatively the current laws in Ecuador related to the computer forensic processes. For this, the steps applied for a computer expert of the Policía Nacional in the development of some computer forensic cases are analyzed, during the years 2012-2014. These cases focuse on digital evidence such as: hard disk, email accounts, social networks and database engine. From the examination of the cases, we concluded that the law provides a greater amount of articles related to database. However, other types of digital evidence would have to be studied which are: offimatic documents, digital images, file activity logs, volatile memory, among others.Keywords: Computer Forensics, digital evidence, computer expert, Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Un modelo para la solución de requerimientos no alineados: El caso del Software lúdico para la divulgación - A model for the solution of non-aligned requirements: The case of ludic Software for science communication
Authors: Pérez-González Héctor G. , Martínez-Garcia Rosa M. , Martinez-Perez Francisco E. , Nava-Muñoz Sandra , Nuñez-Varela Alberto S. 
Published: September 2024

Este artículo propone lineamientos metodológicos para ser aplicados en el proceso de requerimientos cuando estos se presentan como “No alineados”. Se considera que esta situación se da cuando los objetivos del propietario del software son distintos a los del usuario del mismo. Como caso de estudio se utiliza el desarrollo de software lúdico (también conocido como juegos digitales, videojuegos, o juegos serios) con fines de divulgación. Esto involucra generalmente un conjunto de stakeholders más heterogéneo que el del software convencional. Adicionalmente, si el software se utiliza con objetivos de divulgación de ciencia, tecnología o innovación se agrega la complicación de la presencia de objetivos no alineados ya que el usuario final puede ignorar el objetivo real del software que utilizará. Consecuentemente el análisis de requerimientos cobra una importancia crucial. La literatura presenta propuestas para adaptar el proceso completo de software con objetivos educativos, sin poner atención al proceso de requerimientos ni a los objetivos de divulgación. Esta propuesta puede ser extrapolada a cualquier proceso de Ingeniería de requerimientos de Software donde se involucren requerimientos no alineados.Abstract: This paper proposes methodological guidelines to be applied in the requirements engineering process when these requirements are presented as "not aligned". It is considered that this situation occurs when the software owner's objectives are different from those of its user. The software whose goal is the dissemination of science, technology and innovation, can have not aligned goals. In these cases, the end user can ignore the real purpose of the software to be used. Consequently the requirements analysis becomes crucial. The literature presents proposals to adapt the entire process of software for educational purposes, without paying attention to the process of requirements or science communication. This proposal can be extrapolated to any Software requirements engineering process where not aligned requirements are involved.Keywords: Collaborative Virtual Environments, Fictitious scenarios, Teamwork.
Los Sistemas Gestores de Flujos de Trabajo en la Gestión de Procesos Software - The Workflow Management Systems for Software Process Management
Authors: Menéndez Domínguez Víctor Hugo , Castellanos Bolaños María Enriqueta 
Published: September 2024

Hoy en día, las empresas de software se ven obligadas a mejorar su rendimiento para poder sobrevivir en un entorno altamente competitivo: los clientes demandan una mayor calidad, menor plazo de entrega, mejor servicio, atención personalizada, etc. En este trabajo se describen a los procesos software así como los flujos de trabajo. Su combinación y automatización mejora el flujo de información asociado a las actividades de dichos procesos, lo que facilita el control y permite mejorar el rendimiento, reducir costos y plazos, minimizar errores y garantiza una mayor calidad, entre otras ventajas.Abstract: Nowadays, software companies are forced to improve their performance in order to survive in a highly competitive environment: customers demand higher quality, shorter delivery, best service, personalized attention, etc. This paper describes the software processes and workflows. Their combination and automatization improve the flow of information associated with the activities of such processes, which facilitates control and improves performance, reduces costs and time, minimizes errors and ensures greater quality, among other benefits.Keywords: Software process, workflows, WorkFlow Management System, WfMS.