bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Manajemen Kebijakan Dalam Membangun Partisipasi Publik
Authors: Hakim Lukman 
Published: August 2017

Partisipasi publik merupakan komponen vital bagi segenap lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin dalam suatu proses pembangunan yang mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tumpuan pemerintah saja secara top down, tetapi harus dilakukan dengan kemampuan membangun partisipasi publik. Partisipasi publik sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksaanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Oleh sebab itu dalam membangun partisipasi publik tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dengan mengembangkan manajemen kebijakan diantaranya kebijakan Sisduk, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Kinerja aparat pemerintah. Tulisan ini menggunakan metode content analysis terhadap informasi hasil penelitian The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) yang telah dipublikasikan, serta analysis terhadap hasil penelitian tesis dua orang mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang penulis sendiri bimbing dalam proses penelitiannya.
PENGELOLAAN OBYEK WISATA DANAU MAWANG DI KELURAHAN ROMANG LOMPOA KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA
Authors: Darmawati Darmawati , Fatmawati Fatmawati , Nurmaeta Sitti 
Published: August 2017

This study aims to determine the management of tourist attractions in the Village of Lake Mawang Romang Lompoa Bontomarannu District of Gowa Regency. This type of research is descriptive qualitative research. Analysis of the data used is the reduction of the data obtained from field observations and from informants. Data were collected by using techniques such as observation and interviews. The results of this study indicate that the management of the lake Mawang is revamping the physical there are some plans that have been made, improving performance, providing, and developing the means and building infrascuture in dining area, a children's entertainment or garden that process is still in the implementation phase and some are already resolved so that the evaluation had been seen. Development of marketing and promotion with the brochures, internet access, banners and direct communication. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan obyek wisata Danau Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ialah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yaitu untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dari para informan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan danau mawang yaitu pembenahan fisik ada beberapa perencanaan yang telah di buat, eningkatan kinerja menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasaraan seperti membangun tempat makan, tempat hiburan anak-anak atau taman yang prosesnya masih dalam tahap pelaksanaan dan ada pula yang telah terselesaikan sehingga evaluasinya telah terlihat. Pengembangan pemasaran dan promosi yakni penyebarab brosur, akses internet, spanduk maupun komunikasi secara langsung.
KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT DI KAWASAN ADAT AMMATOA KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
Authors: Faisal Faisal , Aksa Andi Nuraeni , Samad Muh Ahsan 
Published: August 2017

The purpose of this study was to determine how the coordination between the Institute of Traditional and Local Government in terms of preservation of Indigenous Traditional Forest Region Ammatoa Kajang Kajang Subdistrict Bulukumba. This type of research is qualitative. The data was analyzed by descriptive qualitative. The results showed that the coordination between the local government with customary institutions in preserving indigenous forests in the area of customs Ammatoa Kajang Bulukumba going well although not maximized. Coordination problems in the indigenous forest conservation Ammatoa Kajang today is the communication has not been smooth due to the ego respective sectoral agencies, the lack of human resources in terms of Konjo language interpreter as well as the distance to the area of customs Ammatoa Kajang far enough. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koordinasi antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah dalam hal pelestarian Hutan Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian adalah Kualitatif. Data tersebut dianalisis secara Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi anatara Pemerintah daerah dengan Lembaga adat dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Kendala koordinasi dalam pelestarian hutan adat Ammatoa Kajang saat ini yaitu komunikasi yang belum lancar disebabkan karena adanya ego sektoral masing-masing lembaga, kurangnya sumber daya manusia dalam hal penerjemah bahasa konjo serta jarak tempuh menuju kawasan adat Ammatoa Kajang yang cukup jauh.
GOOD CORAL GOVERNANCE (INOVASI PENGELOLAAN TERUMBU KARANG) KABUPATEN WAKATOBI
Authors: Radu La , Prianto Andi Luhur , Tahir Muchlas M 
Published: August 2017

The purpose of this study aims to determine the innovation management of coral reefs in the perspective of governance and to determine the factors supporting and inhibiting innovation coral reef management by local governments. This type of research is descriptive qualitative. The results showed the involvement of stakeholders in transplanting corals and supervision in the field of conservation of marine protected areas, there is a match between local knowledge and modern knowledge. Supervision and control is carried out by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Marine and Fisheries Agency well as the community watchdog group. Surveillance and monitoring operations have been allocated budgets of state and local budgets. Authority management refers to the laws, ministerial regulations , local regulations , village regulations and the values of local wisdom Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pengelolaan terumbu karang dalam persfektif tata kelola dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam inovasi pengelolaan terumbu karang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam melakukan transplantasi karang dan pengawasan dibidang konservasi daerah perlindungan laut, terdapat kesesuaian antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas kelautan dan perikanan serta kelompok masyarakat pengawas. Operasi pengawasan dan pemantauan mendapat alokasi anggaran dari APBN dan APBD. Otoritas pengelolaan mengacu kepada undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan desa serta nilai-nilai kearifan lokal.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA DI KABUPATEN BANTAENG
Authors: Usman Usman , Hakim Lukman , Malik Ihyani 
Published: August 2017

The purpose of this study to determine the strategy of local governments in the development of agro-tourism in the Bantaeng Regency. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques in this research that observesi, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the strategy of local governments in the development of agro-tourism are socializing/community development, and the provision of technical guidance in the form of a strategic land that will be used as agro-tourism that is easily reached by visitors as well as the strategy of crop cultivation. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pengembangan agrowisata Kabupaten Bantaeng. tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observesi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pengembangan agrowisata yaitu sosialisasi/pembinaan masyarakat, bimbingan teknis serta penyediaan lahan berupa tempat yang strategis yang akan dijadikan agrowisata yang mudah di jangkau oleh pengunjung serta strategi budi daya tanaman.
KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MASALAH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG)
Authors: Nurhidayah Nurhidayah , Mappamiring Mappamiring , Burhanuddin Burhanuddin 
Published: August 2017

This study aimed at knowing the impact of the knowledge and skills problem in Secretariat of Bantaeng regency asaform of Bureaucracy Pathology. The findings of this study were expected to provide more information about the condition of bureaucracy in the secretariat of Bantaeng regency and its bureaucratic pathologies that have disturbed the function of the bureaucracy as a tool of society in achieving an ideal goal. Academically, the findings of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific studies, especially under the problem of bureaucratic pathology. The method used in this study was descriptive qualitative supported by quantitative data in the form of tables of frequency with library research (library research) and field studies (field research) as the techniques of data collection. Meanwhile, the sampling technique used in this research was the total sampling in which the samples were taken subjectively who considered representative for this study. The results showed how the problem of knowledge and skill under the indicators: 1). Level of education, 2). Training, 3). Experience gave a negative influence on the performance of civil servants. Finally, this influences the incompetence of bureaucratic to run the roles and functions or in term of Bureaucracy Inconsistency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari masalah pengetahuan dan keterampilan di Sekretariat Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu bentuk Patologi Birokrasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi lebih tentang kondisi birokrasi di sekretariat daerah kabupaten Bantaeng serta patologi birokrasinya yang selama ini cukup mengganggu fungsi birokrasi sebagai alat masyarakat dalam mencapai tujuan ideal. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan member nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah patologi birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi, dengan teknik pengumpulan data studikepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sample total yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana masalah pengetahuan dan keterampilan dengan indikator: 1). Tingkat pendidikan, 2). Pelatihan, 3). Pengalaman, memberi pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Pada akhirnya pengaruh ini mengakibatkan ketidak mampuan birokrasi menjalankan peran dan fungsinya atau yang disebut dengan istilah Inkonsistensi Birokrasi.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN KALEGOWA, KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
Authors: Haque Adzimat Tinur , Setiawati Budi , Mustari Nuryanti 
Published: August 2017

Various phenomena related to women both in the political, economic, social, cultural and existential creates differences between men and women. Who gave birth to the idea that the position of women and men differ, women tend to be subordinate in the household. Therefore, in this paper want to see the role of the Family Planning and Women's Empowerment in improving the quality of women. Peneliian uses descriptive research is data collected kualitatiff dideskriptifkan based on direct interviews and direct observation in the field. Role of the Family Planning and Women's Empowerment in Women's Empowerment is to socialize the business group to participants empowerment, mentoring ranging from the preparation, implementation and evaluation, and the latter is training, which includes the training of making traditional snacks, training party bag and training dressmaking , in the event that serves as the implementing agency ie Family Planning and women's empowerment assisted by NGOs (Non Governmental Organization) as well as the PKK, while functioning as a participant that will empower women. With the passage of the role women can already malakukan Access, Control, Benefits and Participation Berbagai fenomena terkait dengan perempuan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya menciptakan perbedaan eksistensial antara laki-laki dan perempuan. Hingga melahirkan pemikiran bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki berbeda, perempuan cenderung sebagai subordinat dalam rumah tangga. Untuk itu, dalam tulisan ini hendak melihat peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan kualitas perempuan. Peneliian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatiff yaitu data yang dikumpulkan dideskriptifkan berdasarkan hasil wawancara langsung dan pengamatan langsung di lapangan. Peran Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pemberdayaan Perempuan yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang kelompok usaha kepada peserta pemberdayaan, pendampingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi, dan yang terakhir yaitu pelatihan yang didalamnya berisi pelatihan pembuatan jajanan pasar, pelatihan tas pesta dan pelatihan penjahitan, dalam kegiatan tersebut yang berfungsi sebagai pelaksana yaitu Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang dibantu oleh LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat) serta tim penggerak PKK, sedangkan yang berfungsi sebagai peserta yaitu perempuan yang akan melakukan pemberdayaan. Dengan berjalannya peran tersebut perempuan sudah bisa malakukan Akses, Kontrol, Manfaat dan Partisipasi.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA TAAN KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU
Authors: Labaran Muhammad Azran , Hakim Lukman , Hardi Rudi 
Published: August 2017

This study aims to determine the role of government in community empowerment cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency and what factors influence the government in empowering cocoa farming communities. This type of research that is in use is qualitative. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. The results showed that the role of local government in empowering cocoa farming communities in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency has realized various programs as a form of government efforts to increase social welfare, but this policy is not performing well with a wide variety of factors. Some of the factors that affect local government's role in empowering communities cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju supporting factors include: that government efforts to improve public education, production and capital assistance. While the inhibiting factors: the lack of institutional shade cacao cultivation in the society so that society can only mengandalakan their experience in the management of the cocoa plant. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan Faktor apa yang mempengaruhi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju telah merealisasikan berbagai program sebagai bentuk upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial, namun kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik dengan berbagai macam faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju diantaranya faktor pendukung: adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, bantuan produksi dan modal. Sedangkan faktor penghambat: kurangnya kelembagaan yang menaungi masyarakat dalam pembudidayaan tanaman kakao sehingga masyarakat hanya bisa mengandalakan pengalaman mereka dalam pengelolaan tanaman kakao.
TRANSPARANSI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (JSN) KETENEGAKERJAAN DI KABUPATEN GOWA
Authors: Hidayatullah Hidayatullah , Aksa Andi Nuraeni , Malik Ihyani 
Published: August 2017

This study aims to determine the transparency of the Social Security services Employment in Gowa. Penelitiian type used in this approach with a qualitative description by conducting interviews. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. The results showed that: the provision of information with clarity indicator procedures, clarity of costs already quite transparent; easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly, is also quite easy to obtain; Develop a complaints mechanism if there are rules that have been violated or request to pay a bribe to the service indicator complaints have been made; Improving the flow of information through cooperation with mass media and non-governmental institutions have been established. Efforts are being made to bring transparency BPJS Employment services Employment WSN WSN is to provide information regarding employment through labor website, then one-stop services, namely services performed in one room and provide one-day service care provision. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan di Kabupaten Gowa. Jenis yang digunakan dalam penelitiian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif dengan dengan melakukan wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya sudah cukup transparan; kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung juga cukup mudah didapatkan; Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dengan indikator layanan pengaduan telah dilakukan; Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah telah terjalin. Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan adalah memberikan informasi terkait JSN Ketenagakerjaan melalui website tenagakerja, kemudian pelayanan satu atap yaitu pelayanan yang dilakukan dalam satu ruangan dan menyediakan penyediaan pelayanan one day service.
TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN INVESTASI USAHA DI KABUPATEN SINJAI
Authors: Mutahhara Mutahhara , Prianto Andi Luhur , Muhammadiah Muhammadiah 
Published: August 2017

This study aims to determine the transparency of permit services business investment in the district of Sinjai. This type of research is descriptive quantitative and qualitative approaches. Data analysis techniques In this study, researchers collected two types of data are quantitative and qualitative data. The results of this study show that: the government's efforts to be transparent in the body of investment and licensing services with the following indicators: integrity which a value or honesty in a container or the place where the implementation of a service process including the public service, and where there are also professionalism is where behavior or an individual's expertise in arranging a Yag systems exist in the work process, and there are also about constructive where to build awareness of employees who are to foster and build and improve so that in the process of service will occur transparency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan izin investasi usaha di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data yaitu kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: upaya pemerintah agar transparan dibadan penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan indikator yaitu: integritas yang dimana suatu nilai atau kejujuran dalam sebuah wadah atau tempat dimana terlaksanaya suatu proses pelayanan diantaranya adalah pelayanan publik,dan dimana terdapat juga profesionalisme adalah dimana tingkah laku atau keahlian seseorang didalam mengatur suatu sistem yag ada dalam proses kerja tersebut,dan ada juga tentang konstruktif yang dimana membangun kesadaran pegawai yang bersifat membina dan membangun dan memperbaiki sehingga dalam proses pelayanan akan terjadi transparansi.
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA DI DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU
Authors: Nahruddin Zulfan 
Published: August 2017

The purpose of this study to determine accountability and transparency in the management of the allocation of funds in the village of Pao - Pao village Tanete Rilau Barru Subdistrict . This study uses quantitative methods . The results showed that the accountability of the management of allocated funds performing well overall dimensions , including the dimension of transparency that shows the management of funds allocated to Village Walk trasparan this happens because the information is easily accessible and good communication by village so pengengelolaan allocations village to be transparent , The same thing happened on the dimensions reabiliy , responsibility and responsiveness going well but on the dimension control is still categorized as good enough and need to be optimized to support accountability in the management of funds of the village. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan trasparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi reabiliy, responsibilitas dan responsivitas berjalan dengan baik tetapi pada dimensi control masih termasuk kategori cukup baik dan perlu dioptimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa.