bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Swasembada Kedelai: antara Harapan dan Kenyataan
Authors: Swastika Dewa Ketut Sadra 
Published: October 2017

In Indonesia, soybean is the third important food crop after rice and corn. After being success in achieving rice self-sufficiency, the goverment of Indonesia is trying to achieve self-suuficiency in other food crops like corn and soybean. Many efforts were done, including introduction of new varieties, special intensification (Gersus and Opsus), credit on palawija,and price policy, in order to encourage farmers to produce more soybean. This article is trying to show the performance of soybean self-sufficiency during the period of 25 years (1969-93) , and the future prospect of achieving self-sufficiency. The result of this study shows that since 1975 Indonesia fails to achieve self-sufficiency in soybean. This is due to the fact that the improvement of technology in soybean cultural practice is relatively slow compared to that of rice. The slow progress of technology in combination with the slow process of transfer of technology from reseach institutes to farmers have resulted in a low yield. From 1988 to 1994 the yield was stagnant at about 1.1 tons/ha in average. Another constraint to achieve soybean self-sufficiency is the fact that soybean is a temperate crop. In Indonesia, it gives a better yield in the high altitude areas. On the other hands, soybean in high altitude is less competitived compared to horticulture crops, esspecialy vegetables. Therefore, special efforts are needed, esspecialy the utilization of bio-technology in plant breeding program of soybean in order to accelerate the achievement of soybean self sufficiency in the future
Potensi Peningkatan Produksi Kedelai di Indonesia melalui Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Pertumbuhan Produksi
Authors: Adnyana Made Oka , Kariyasa Ketut 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>The performance of soybean production, productivity, and area of production as well as the demand, for this commodity are intensely discussed in this article. On the other hand, the opportunity to increase the domestic production can be led by enhancing the utilization of the new sources of production growth such as: (1) Expansion of production area through extensification program and increased cropping index, (2) Increasing productivity (tort/ha), (3) Increasing yield stability per unit of area. (4) Reducing the yield gap between recommended technology and yield at farm level, and (5) Reducing yield loss during harvest and post harvest handling. In addition, the discussion also involves other aspects such as: financial feasibility of soybean farming and its competitiveness to other competing crops, comparative advantage of effort to blow up domestic production compared with import, and economic incentive of government policy to the soybean farming in three provinces, namely: West lava. Central Java. and Lampung.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Dalam makalah ini dikemukakan perkembangan produksi, produktivitas, dan kebutuhan serta perkembangan ekspor dan impor kedelai di Indonesia. Sedangkan tambahan produksi kedelai yang mampu dihasilkan dapat ditempuh dengan pemanfaatan sumber pertumbuhan produksi kedelai: (1) Perluasan areal tanam (ekstensifikasi dan peningkatan indeks pertanaman), (2) Peningkatan produktivitas (hasil/ha), (3) Peningkatan stabilitas hasil per satuan luas, (4) Mempersempit senjang hasil antara teknologi rekomendasi dengan hasil di tingkat petani, dan (5) Menekan kehilangan hasil panen dan pasca panen. Lebih lanjut, pada makalah ini juga dibahas tentang kelayakan finansial dan keuntungan kompetitif usahatani kedelai dibandingkan dengan komoditas kompetitornya, keunggulan komparatif upaya memacu produksi kedelai di dalam negeri dibandingkan dengan impor, serta insentif ekonomi kebijaksanaan pemerintah pada usahatani kedelai di tiga wilayah penelitian pengembangan produksi kedelai yaitu; Jabar, Jateng, dan Lampung.</p>
Keswadayaan Petani dalam Pengelolaan Sumberdaya Air untuk Irigasi
Authors: Sumaryanto NFN 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>The improvement of efficiency in using water irrigation needs a comprehensive and sistematic approach. Unfortunately, the applied approach was biased to technical aspect and especially focused on management in the resource base and at aggregate levels. Referring to those approach, the improvement of institution were develop by using top-down mechanism, very rigid incline to be homogenous and it caused over cooptation to the local institution which is had a capability in applying an efficient and sustain water irrigation management Finally, the efficiency in using water irrigation at farmer level is difficult to create. The reformulation approach to develop institution by give a big priority to farmer self reliance is required to develop a better water irrigation management</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi membutuhkan pendekatan sistematis dan komprehensif. Pendekatan yang diterapkan selama ini bias kepada aspek teknis dan terfokus pada pengelolaan di tingkat sumberdaya dan agregat. Pengembangan kelembagaan dilakukan secara "top-down", sangat formal, cenderung homogen, dan mengakibatkan terjadinya kooptasi berlebihan terhadap kelembagaan lokal yang sesungguhnya memiliki kapabilitas untuk mewujudkan sistem pengelolaan irigasi yang efisien dan berlanjut. Pada akhirnya hal itu menyebabkan efisiensi penggunaan air irigasi di tingkat petani sulit diwujudkan. Reformulasi strategi dan pendekatan yang cocok untuk mewujudkan sistem kelembagaan yang memberikan bobot lebih besar kepada peran keswadayaan petani diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan irigasi.</p>
Masalah Pertanahan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Tindak Lanjut Pembaruan Agraria
Authors: Sumaryanto NFN , Syahyuti NFN , Saptana NFN , Irawan Bambang 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>For many years, to spoor agricultural growth and development Indonesia has been being constrained by its problems of land tenure. Land ownership and holding by farmers are very small, unconsolidated, and deteriorated. The tenure has not been being improved because of inconsistent both policy and its implementation. Assuming that Tap MPR RI No. IX/MPR/2001 with regard to agrarian reform and natural resource management reflected political will of the nation, we need some inputs for its follow up. To meet the need, better understanding of land tenure and its relation to both agricultural and rural development is required.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Salah satu masalah mendasar yang dihadapi Indonesia dalam membangun sistem pertanian yang tangguh adalah struktur pengusaan yang tidak terkonsolidasi, serta penguasaan rata-rata per petani yang sangat kecil dan timpang. Sampai saat ini upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah tidak tercapai. Hal itu merupakan akibat dari rumusan kebijaksanaan yang tidak mampu mengakomodasi faktor-faktor strategis dalam masalah pertanian dan implementasi kebijaksanaan yang kurang konsisten. Dengan anggapan bahwa Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Penguasaan Sumberdaya Alam mencerminkan aspirasi politik bangsa, maka arah perbaikan menjadi lebih terbuka. Dalam konteks demikian itu, pemahaman masalah pertanahan secara komprehensif sangat di perlukan agar tindak lanjut Tap tersebut mencapai sasaran. Tulisan ini mencoba menginventarisasi, mengidentifikasi dan membahas konstelasi permasalahan di bidang pertanahan yang secara empiris sangat kompleks. sasarannya adalah meningkatkan pemahaman dan kearifan dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang pertanahan dan implementasinya.</p>
Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif
Authors: Yusdja Yusmichad 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />In general, world trade concept is built upon principles of different comparative and competitive advantages among countries. If the countries produce and trade based on comparative and competitive advantages, it is believed that efficiency in scarce resources use will improve such that the people all over the world will be better off. Comparative advantage is a 250-years old concept and is still established, so far. This paper aims to describe the dark side of comparative and competitive advantages and to introduce cooperative advantage concept. The paper explains that cooperative advantage concept in international collaboration is more promising than those of comparative and competitive advantages. Mathematically, it reveals that cooperative conduct in international collaboration will create more benefits, especially in efficiency, income distribution, welfare, and international peace. On the other hand, the guarantee of comparative and competitive advantages is an illusion only. <br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Konsep perdagangan dunia secara umum dibangun berdasarkan pemikiran keunggulan komparatif dan daya saing yang berbeda antara negara. Jika negara-negara berproduksi dan berdagang dengan mengacu pada keunggulan komparatif dan persaingan, maka diyakini akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya yang langka sehingga tercapai tingkat kesejahteraan dunia yang lebih baik. Keunggulan komparatif merupakan konsep yang telah berusia 250 tahun namun tidak tergoyahkan hingga saat ini. Makalah ini bertujuan memperlihatkan sisi gelap konsep keunggulan komparatif dan daya saing dan memperkenalkan konsep keunggulan kooperatif. Makalah ini memperlihatkan bahwa konsep keunggulan kooperatif dalam hubungan internasional akan memberikan dampak yang jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan konsep keunggulan komparatif dan daya saing. Secara matematika diperlihatkan bahwa sikap kooperatif dalam hubungan negara-negara akan memberikan lebih banyak manfaat terutama dalam menciptakan efisiensi dunia, distribusi pendapatan, kesejahteraan yang lebih tinggi dan kedamaian dunia. Sedangkan janji yang diberikan oleh konsep keunggulan komparatif dalam pasar bersaing hanyalah sebuah ilusi.
Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan pada Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog
Authors: Saliem Handewi Purwati , Purwoto Adreng , Hardono Gatoet Sroe 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />This paper aims at assessing the food security policy, especially the stock management aspect in the era of regional autonomy and change in status of the Logistic Agency (Bulog) from a Government Agency into a Public Company. The description consists of concept, role, and food security management policy aspects in the said era. Data and information come from research results and references related with the topic. To meet people’s demand for food physically and economically, it is necessary to manage food stock at all government’s lines and community’s components. The central government manages rice stock centrally for the purposes of operating, buffer, and pipe line stocks. The local governments manage decentralized reserve stock for emergency purposes, such as natural disasters and regional conflicts, and also handle non-rice food reserve in accordance with local food stuff. Community’s food stocks are developed through: (1) Encouraging and maintaining community’s tradition to take aside some of harvest for food stock individually, and (2) Promoting community’s tradition to establish collective food stock, i.e. food warehouses construction. <br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Tulisan ini bertujuan untuk menelaah kebijakan pengelolaan ketahanan pangan khususnya aspek pengelolaan cadangan pangan di era otonomi daerah dan Bulog menjadi Perum (Perusahaan Umum). Bahasan mencakup konsep, peran, dan aspek kebijakan pengelolaan ketahanan pangan dalam era tersebut. Sumber data dan informasi berasal dari hasil penelitian dan pustaka yang relevan dengan bahan kajian. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk secara fisik maupun ekonomi, maka diperlukan pengelolaan cadangan pangan di semua lini pemerintahan dan di seluruh komponen masyarakat. Pemerintah pusat mengelola cadangan pangan beras dengan sistem sentralistik untuk pengelolaan stok operasi, stok penyangga, dan pipe line stock. Pemerintah daerah mengelola reserve stock keperluan emergensi seperti bencana alam dan konflik sosial yang tidak bersifat nasional dengan pendekatan terdesentralisasi (bukan terpusat) , serta mengelola cadangan pangan non-beras sesuai makanan pokok masyarakat setempat. Sementara itu pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dengan: (1) Menumbuhkembangkan dan sekaligus memelihara tradisi masyarakat secara perorangan menyisihkan sebagian hasil panen untuk cadangan pangan, dan (2) Menumbuh- kembangkan tradisi masyarakat melakukan cadangan pangan secara kolektif dengan membangun lumbung pangan.
Perspective of Agri-Environmental Service Incentives in Indonesia, Developing Countries and OECD Members
Authors: Iqbal Muhammad , Budhi Gelar Satya 
Published: October 2017

<strong>Indonesian</strong><br />Peran sektor pertanian di Indonesia memiliki multi fungsi terkait dengan lingkungan, ketahanan pangan, sosial ekonomi, dan budaya. Strategi utama dalam menjaga multi fungsi pertanian adalah: (a) meningkatkan kesadaran terhadap pertanian dan masyarakat pedesaan; (b) mendukung kebijakan harga pertanian; (c) meningkatkan apresiasi terhadap multi fungsi pertanian; (d) meningkatkan upaya konservasi tanah; dan (e) menentukan langkah penataan lahan sesuai dengan program revitalisasi pertanian. Kendati lahan pertanian memberikan jasa pelayanan lingkungan kepada masyarakat, namun petani tidak memperoleh insentif yang memadai dalam hal jaminan berusahatani, subsidi input, pengawasan kualitas pasokan pertanian, dan dukungan akses pasar. Oleh karena itu, gagasan insentif jasa lingkungan pertanian patut diimplementasikan. Akan tetapi, untuk kelancaran implementasi insentif jasa lingkungan pertanian tersebut perlu dilakukan terlebih dahulu analisis pemangku kepentingan diiringi dengan proyek percontohan. Dengan kata lain, beberapa langkah strategis seperti sosialisasi dan uji coba kegiatan perlu disiapkan. Modifikasi pembayaran jasa lingkungan dapat direkomendasi-kan dalam implementasi insentif jasa lingkungan pertanian di Indonesia. <br /><br /><br /><strong>English</strong><br />Indonesian agriculture has been admitted for its multifunctionality which encompasses environmental, food security, socioeconomic, and cultural roles. The main strategies to maintain the multifunctionality of agriculture are as follows: (a) improving the awareness on the agriculture and rural community; (b) providing the favorable price policy of agriculture; (c) enhancing the appreciation on the multifunctionality of agriculture; (d) improving soil conservation efforts; and (e) delineating the prime agriculture land in accordance with revitalization of agriculture, fisheries, and forestry program. Agricultural land provides environmental services to community; however, farmers deserve incentives such as secure tenure, subsidized inputs, quality control of agricultural supplies, and better market access. Hence, the notion of agri-environmental service incentives is essentially implemented. However, for better implementation, it should be initiated employing stakeholder’s analysis through a pilot project activity. In other words, there is a need that a road map strategy is implemented, including its socialization and implementation. Modified mechanism model of payment for environmental services is recommended in implementing agri-environmental service incentives in Indonesia.
Escalating People’s Participation in Rural Development through GO-NGO Collaboration
Authors: Budhi Gelar Satya 
Published: October 2017

<strong>Indonesian</strong><br />Pemerintah makin menyadari bahwa dengan pendekatan melibatkan masyarakat keberhasilan dalam melaksanaan pembangunan akan lebih mudah dicapai. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya proyek pemerintah yang dilaksanakan secara partisipatif. Kendati demikian, konsep partisipatif belum diadaptasi secara menyeluruh, di mana masyarakat tidak dilibatkan dalam semua tahap, terutama dalam perencanaan dan evaluasi. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan proyek-proyek tersebut belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan program bersama-sama antar Organisasi Pemerintah (OP) dengan Organisasi Non Pemerintah (ONP) dipandang prospektif. Dengan masing-masing kelebihannya, perpaduan antara OP dan ONP dipandang akan lebih mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. <br /><br /><br /><strong>English</strong><br />There is a growing concern on government perception that involving people in development is regarded important to deliver the success. This can be identified from participative programs and projects carried out, so far, by the government. In spite of the trend, such participation concept has not been implemented entirely, whereby people are not involved at all stages, especially in planning and evaluation. This condition causing the on going programs and projects unable to produce expected results. In terms of escalating people’s participation and community empowerment, collaboration programs and projects between Government Organizations (GOs) and Non Government Organizations (NGOs) are deemed important to develop. This is particularly because each of these organization has its expertise on different fields which well understood to produce fruitful results if such capabilities are integrated.
Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya dalam Alam ”Demokrasi” di Indonesia
Authors: Pranadji Tri 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />Currently, almost every single ‘conflict’ in the society is followed by demonstration. It seems that the demonstration is a popular trend after the New Order era and more specifically such fenomenon has been reflected in the modern democracy life of the society. Understanding about democracy is heavily depending on the eliteness maturity of someone (politic, economy, and government) In the present ‘transitional situation’ and the absence of the ideal socio-culture-politic level, understanding about democracy will invite pros and cons among the concerned people. To express disagreement on certain public policies through demonstration could be accepted because it is in lione with “democracy”. However, such protest along with anarchy actions and radicalism should create undesirable situation.affecting the public. Traditionally, protest (by the people) which is responded wisely (by the government) has been long time exist within the old society (such as Java’s kingdom in the past, 16-19 century), long before the “westernization” of Indonesian community. Coping with demonstration is no less than good attitude responses, and far from enemy impression. Good communication and compromise based on respectful between the two sides will open an elegant solution and parallel with the constitution objectives. <br /><br /> <br /><strong>Indonesian</strong><br />Dewasa ini hampir setiap terjadi “perselisihan” di masyarakat diikuti dengan aksi unjuk rasa dari pihak yang merasa dikalahkan. Aksi unjuk rasa setelah tumbangnya Orde Baru seakan-akan telah menjadi hal yang trendy dan dinilai sebagai cerminan kehidupan peradaban masyarakat modern yang demokratis. Pemaknaan terhadap istilah demokrasi sangat tergantung pada kematangan elit (politik, ekonomi dan pemerintah) dalam memahami demokrasi. Dalam situasi “transisional” dan belum ditemukannya bentuk ideal tatanan sosio-budaya-politik sesuai amanat konstitusi pemaknaan terhadap istilah demokrasi akan mengundang pro dan kontra. Sebagai bagian dari ekpresi tidak setuju dan protes terhadap kebijakan publik, di satu sisi aksi unjuk rasa merupakan hal yang dapat diterima dan sejalan dengan tuntutan “demokrasi”; namun di sisi lain tidak jarang aksi ini diikuti dengan tindakan anarkhis dan radikalisme yang menimbulkan suasana mencekam di ruang publik. Aksi unjuk rasa secara santun (oleh rakyat) dan disikapi secara arif (oleh penguasa) telah dikenal dalam tatanan masyarakat tradisi (misalnya dalam masyarakat kerajaan di Jawa pada abad 16-19), jauh sebelum peradaban demokrasi barat (“westernisasi”) merasuki kehidupan masyarakat Indonesia. Penanganan aksi unjuk rasa yang baik adalah dengan dilandaskan pada sikap yang jauh dari saling bermusuhan, antara pengunjuk rasa dan sasaran atau yang menangani pengunjuk rasa. Melalui musyawarah yang dilandaskan pada sikap saling menghormati akan membuka jalan penyelesaian yang elegan (dan sejalan dengan tujuan konstitusi) terhadap aksi unjuk rasa.
Upaya Pengembangan Agribisnis Sapi Perah dan Peningkatan Produksi Susu Melalui Pemberdayaan Koperasi Susu
Authors: Rusdiana S. , Sejati Wahyuning Kusuma 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />Recently national milk production has not met the domestic consumption due to slow development of dairy cattle agribusiness. That is why the dairy cattle agribusiness needs to be developed to fulfill national milk consumption. Limited milk production is due to small dairy cattle agribusiness scale, low milk production capacity, and cheap selling price that is not equal to the relatively high production cost leading to low farmers’ low income. In dairy cattle agribusiness the farmers are integrated with the milk-oriented cooperatives that play important role in the development of dairy cattle agribusiness. To encourage the development of dairy cattle agribusiness it is necessary to empower the cooperatives in order to improve agribusiness scale, to enhance milk production capacity, and to lower the production cost. Cooperatives empowerment is conducted through provision of improved female dairy cattle, high quality of concentrate at affordable price, and better management of the cooperatives. <br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Konsumsi susu nasional Indonesia sampai saat ini belum dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri, sebagai akibat lambannya perkembangan agribisnis sapi perah. Oleh karena itu pengembangan agribisnis sapi perah dipandang perlu dipacu agar produksi susu memenuhi kebutuhan susu nasional. Faktor utama penyebab ketidakmampuan produksi susu nasional dalam memenuhi permintaan konsumsi susu nasional adalah karena skala usaha yang kecil, kemampuan produksi susu rendah, harga jual susu yang tidak memadai dan biaya produksi yang relatif tinggi. Hal ini menjadikan pendapatan peternak menjadi rendah. Dalam agribisnis sapi perah, peternak tidak bisa lepas dari keberadaan koperasi. Untuk memacu perkembangan agribisnis sapi perah, perlu adanya pemberdayaan koperasi untuk meningkatkan skala usaha, meningkatan kemampuan produksi susu dan menekan biaya produksi. Pemberdayaan dilakukan melalui penyediaan sumber bibit sapi perah betina, penyediaan pakan konsentrat yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, maupun bisnis KPS.