bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Program Pendampingan Wirausaha dalam Rangka Peningkatan Daya Saing UMKM di Buleleng
Authors: Yuniarta Gede Adi , Suharsono Naswan , Parma I Putu Gede , Susila Gede Putu Agus Jana 
Published: October 2017

Daya saing adalah suatu konsep yang umum digunakan di dalam ekonomi, yang biasanya merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar dalam kasus perusahaan-perusahaan dan keberhasilan dalam persaingan internasional dalam kasus negara-negara. Sampai dengan akhir tahun 2015 total UMKM yang terdaftar di Kabupaten Buleleng melalui Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 9.905 UMKM. Penurunan jumlah UMKM dari tahun 2013 ke tahun 2015 sebesar 309 UMKM mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi mikro akan mengurangi daya beli rata-rata konsumen. Turunnya UMKM di Buleleng ini juga menyebabkan menurunnya kontribusi PDRB dari 7,15 di tahun 2013 menjadi 6,05 di tahun 2015. Kondisi saat ini daya saing UMKM di Buleleng masih sangat rendah apa bila dibandingkan dengan UMKM di wilayah Bali lainnya. Hal ini sangat nyata terbukti dari kontribusi PDRB senilai 6,05 yang termasuk rendah bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di Bali. Rendahnya daya saing UMKM di Buleleng juga ditunjukkan dengan kalahnya pemasaran produk keluar daerah, bahkan produk luar daerah yang banyak beredar di Buleleng. Untuk dapat meningkatkan daya saing UMKM di Buleleng maka metode yang dilakukan adalah berupa kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM. Pendampingan ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan berupa : Manajemen, kewirausahaan, Pemasaran, Daya saing Produk, kemampuan peningkatan jejaring, Sistem pencatatan keuangan dan pengelolaan tenaga kerja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan daya saing UMKM di Buleleng sehingga akan dapat berdampak luas baik terhadap kesejahteraan masyarakat, berkurangnya pengganguran, meningkatnya kontribusi PDRB. Dampak dari segi ekonomi terutama bagi UMKM itu sendiri adalah bahwa dengan semakin meningkatnya kemampuan pengelola UMKM maka kinerja akan meningkat sehingga kemampuan menghasilkan dan menjual produk menjadi meningkat yang berdampak pada peningkatan keuntungan UMKM.
Evaluasi Sistem Administrasi Akademik di Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi Undiksha
Authors: Sinarwati Ni Kadek , Putra Yasa I Nyoman , Trisna Nyoman 
Published: October 2017

Evaluasi sistem administrasi jurusan akuntansi program S1 merupakan langkah yang harus dilakukan mengingat selama ini penataan administrasi belum memadai yang ditandai dengan terjadinya beberapa permasalahan administrasi di jurusan. Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi sistem administrasi jurusan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada stake holder yang diharapkan bermuara pada peningkatan nilai akreditasi jurusan. Penelitian ini merupakan penelitian penugasan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari sistem administrasi yang selama ini terlaksana di Jurusan Akuntansi Program S1. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi, yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni memaparkan sistem administrasi yang terlaksana selama ini di Jurusan Akuntansi Program S1, sistem tersebut dianalisis dan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi dan revitalisasi sistem administrasi jurusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dibidang administrasi akademik khususnya berkaitan dengan skripsi yang terjadi di Jurusan Akuntansi program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha tidak hanya di sebabkan oleh lemahnya standar operasional prosedur pengajuan proposal sampai dengan pengujian skripsi tetapi juga karena kurangnya dosen PNS.
Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium Perpajakan Sebagai Penunjang Proses Pembelajaran Pada Jurusan Akuntansi Program S1
Authors: Arie Wahyuni Made , Yulianita Dewi Ni Wayan , Rencana Sari Dewi GA 
Published: October 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sarana dan prasarana laboratorium perpajakan yang ideal pada Jurusan Akuntansi Program S1 serta menganalisis kebutuhan sebagai dasar perencanaan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium perpajakan pada Jurusan Akuntansi Program S1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan rumus slovin dari 683 populasi diperoleh 252 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium perpajakan sebagai penunjang proses pembelajaran sangatlah penting dalam upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang perpajakan. Laboratorium perpajakan memerlukan sebuah perencanaan yang baik sehingga dapat menciptakan sebuah laboratorium yang ideal guna memenuhi kebutuhan mahasiswa saat ini. Selain itu, dengan adanya laboratorium perpajakan dapat memberikan manfaat bagi civitas lembaga dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai peranan pajak. Perencanaan laboratorium perpajakan memerlukan koordinasi dari berbagai unit dan program studi di Fakultas Ekonomi, sehingga kendala-kendala yang terjadi dapat segera diatasi.
MODUS OPERANDI YANG MENJADIKAN PERBANKAN SEBAGAI SASARAN SUATU KEJAHATAN
Authors: Yudiantara I Gusti Ngurah Krisnadi 
Published: October 2017

Transnational crime related to financial, mostly done through the banking sector. The banking sector is one of the most widely used mode by the perpetrators of money laundering. It certainly can not be released with the development and progress of science and technology, especially in the field of communications that impact the financial system, including the integration of the banking system that offers traffic mekanmisme funds between countries which can be done in a very short time.Kejahatan transnasional yang berhubungan dengan finansial, banyak dilakukan melalui sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan salah satu modus yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi yang berdampak pula pada terintegerasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanmisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA
Authors: Suartha I Dewa Made 
Published: October 2017

The acceptance of corporation as the subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal act responsibility. There are 2 principle problems in this study : (1) How is the current criminal law policy in corporation criminal act responsibility?. (2) How is criminal law policy upon the corporation criminal act responsibility in ius constituendum perspective? The research used normative law method with legislation, comparative and law concept analysis approaches. The result of the research : (1) Criminal code has not regulates corporation as the subject of criminal act that is accountable for criminal law, nevertheless it is partial but inconsistent, (2) Criminal Code Bill 1999-2000 has clearly and completely regulated corporation as subject of criminal act and is accountable for criminal law and accept unconditional criminal responsibility as well as substitute criminal responsibility, although with the exception to solve difficult problem in order to prove mistakes made by corporation.
Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, dapat menimbulkan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan pokok, yaitu (1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi?. (2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam perspektif ius constituendum ? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian adalah : (1) KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sedangkan di beberapa perundang-undangan di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, namun masih bersifat parsial dan tidak konsisten, (2) Rancangan KUHP 2014-2015 telah mengatur secara lengkap dan tegas korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan menerima pertanggungjawaban pidana mutlak serta pertanggungjawaban pidana pengganti, meskipun dengan pengecualian untuk memecahkan persoalan kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi.
PENGARUH IDEOLOGI GENDER TERHADAP PERKEMBANGAN HAK WARIS PEREMPUAN BALI
Authors: Sudantra I Ketut , Dharma Laksana I Gusti Ngurah 
Published: October 2017

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perubahan ideologi gender yang terjadi dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum adat Bali, terutama yang menyangkut hak waris perempuan. Kajian didasarkan pada hasil penelitan kepustakaan (doktriner) dengan pendekatan konseptual, historis dan futuristik hukum. Hasil kajian menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan ideologi gender dalam masyarakat. Perubahan ideologi gender dalam masyarakat adat Bali, terutama yang terjadi dikalangan intelektual dan tokoh-tokoh adat, menyebabkan lahirnya Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010 yang mengangkat derajat dan harkat perempuan Bali di bidang pewarisan, di mana diputuskan bahwa perempuan dalam batas-batas tertentu berhak atas harta peninggalan orang tuanya
This article aiming to review the change of gender ideology that happened on the society and its influence on development of Balinese customary law, especially that concerning women’s inheritance. The review based on result of literary research with conceptual, historical, and futuristic legal approach. The review result concluded that there is already a change on gender ideology of society. The change of gender ideology on Balinese customary society, especially that happened on intellectuals and custom’s important figures, had causing the birth of Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Third Pasamuan Agung of 2010 Decree that lifted Balinese women’s dignity on inheritance, which decreed that women in certain limit have right on their parent’s inheritance.
PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI PANTAI VATUVOU, DISTRIK LIQUISA, TIMOR LESTE
Authors: Santos Guterres Cipriana Dos 
Published: October 2017

Vatuvou beach, located in the Village Vatuvou, Liquica District of East Timor, has the potential to be developed into a tourist attraction, but until now its potential has not fully developed yet. The aim of this study is to determine the potential of Vatuvou Beach, to know how the local community have been involved to develop Vatuvou beach, to formulate the most effective strategies to develop it has a community based tourist attraction. The results of this study indicated that Vatuvou coastal region could be used as a tourist attraction in the District of Liquisa, because it has the existing potential such as beach panorama with sunset, black sandy beaches and under–sea wealth, availability of facilities and infrastructure to support tourism, such as water, electricity, road, telecommunication, public toilets, parking, and accommodation (but still limited). Socio-cultural potential as hospitality of the people in the village of Vatuvou, traditional activities, such as handcrafted, and rituals performed by people in the village of Vatuvou. In addition, the strategic location of the Vatuvou beach easily leads to some nearby tourist attraction, such as lake Maubara, Maubara Fort, historical buildings of Portuguese’s heritage, and souvenir center. The involvement of community participation in the coastal development of Vatuvou has been through the initial proceses, namely planning stage, development and evaluation of activities that have been implemented. Through the description, it can be concluded that the strategy of tourism development of Vatuvou beach can be made by the following procedures (1) Increasing the quality and quantity of human resources in tourism, (2) Inviting foreign or local investors to the potential of the existing tourism sectors, (3) Developing the potential of cultural as tourist attractions, and (4) Improving tourism facilities and infrastructure to support tourism activities in Vatuvou coastal areas.
PENGEMBANGAN POTENSI DAYA TARIK WISATA PULAU ATAURO DI DISTRIK DILI, TIMOR-LESTE
Authors: Costa Gomes Miguel Da Costa 
Published: October 2017

The island of Atauro is a tourist destination located in Dili District of East Timor.The island has big potential for tourist attractions that deserves to be further developed to be tourist destinations. This study aims to investigate the potential tourist attractions, the internal and external environmental conditions as well as to formulate strategies and programs for sustainable tourism development. This study used IFAS (Internal Factor Analysis System) and EFAS (External Factor Analysis System) are used. This study applies planning theory, tourism area life cycle by Butler, planning and Participation Theory. Data are collected through observation, interviews, and questionnaires.The results showed that there is potential to further develop some tourist attractions in Atauro to be sustainable tourism. Unspoiled natural view, underwater panoramic, extended coral-reef with varieties of fishes, forest with various birds, unique social and cultural life are some of the potential areas for development. The analysis on internal and external environment showed that Atauro is categorized into cell I Grow and Development (the concentration is via vertical integration). The potential for tourism in Atauro Island mainly lays in marine, culture, beaches, history, biking, spring water, seaweed cultivation, cave, spirituality, and sightseeing adventure. The strongest factor of internal environmental condition is the panoramic view, while the weakest factor is the inadequate facilities and infrastructure.
POTENSI PARIWISATA WARISAN BUDAYA
Authors: Darma Putra I Nyoman 
Published: October 2017

Buku ini membahas tentang warisan budaya (cultural heritage)dalam era global. Sementara warisan budaya pada dirinya sendirimengandung pengertian yang berasal dari masa silam, era globaladalah situasi masa kini. Kesuluruhan spirit uraian dalam buku ini ibaratmencari jalan ke luar dari paradoks dua kutub. Apakah fungsi dan peranwarisan budaya dari masa lalu untuk kehidupan masa kini? Itulah kira-kira pertanyaan yang hendak dijawab dalam buku ini sebagai solusi dari paradok.
EVALUASI PENGEMBANGAN DESA BUDAYA KERTALANGU DENPASAR SEBAGAI DAYA TARIK WISATA
Authors: Asta Panca I Made Agus , Darma Putra I Nyoman 
Published: October 2017

The Kertalangu Cultural Village, located just north of Sanur beach, was established in 2007 and meant to be an alternative tourist attraction in Denpasar. Initially, this cultural village had developed as planned, but later on it faced a phase of decline. This article evaluates the implementation of Kertalangu Cultural Village development program seen from the aspect of context, input, process and product. Data were collected by interviewing and distributing questionnaires. The total number of respondents was 97, determined using the Slovin formula, with the disproportionate stratified random sampling technique. Data were analyzed by Evaluation Theory, Theory of Sustainable Tourism Development and Tourism Regional Development Theory. The results show that the implementation of Kertalangu Cultural Village development programs is still not running optimally. The constraints that faced are the management is not optimal, the limited budget allocated to the development of tourism potential and the lack of good coordination between the manager and the manager at the Kesiman Kertalangu Village.
PERSEPSI DAN EKSPEKTASI WISATAWAN TERHADAP KOMPONEN DESTINASI WISATA LAKEY-HU’U, KABUPATEN DOMPU
Authors: Kurniansah Rizal 
Published: October 2017

This study aims to determine the key components of tourism
destinations Lakey-Hu’u, Sumbawa Island.It also examines the
perceptions and expectations of tourists to the quality of the
components, and describes the improvised program of the Lakey-
Hu’u components.Data were collected through observation, interviews, and questionnaires which then analysed using theory
component of the tourism product and the theory of perception.The results showed that the decisive component of tourism destinations Lakey-Hu’u include attractions, amenities, accessibility, ancillary, and community involvement.Based on the analysis of the Likert scale rating on the perceptions and expectations of the quality of tourism destinations Lakey-Hu’u component, the average rating was already good, improvisation program components that get listed on the main handling quadrant I, among others: a parking lot, a lifeguard, ding repair, the condition of transport modes to the location and completeness of the information through the Internet, travel agents, tour brochures or information.
STRATEGI PEMASARAN BALI NYUH GADING VILLA DI KEROBOKAN KABUPATEN BADUNG
Authors: Krisna Dwipayana Made Adi 
Published: October 2017

The aims of this study is to determine the internal and external
factors of strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Bali Nyuh Gading (BNG) Villa, North Kuta, Bali, in order to design its appropriate marketing strategy.Respondents in this study are the general manager, director of sales, and finance manager of the villa, because all of these three are the decision maker in the villa. The technique of data analysis used is SWOT analysis and mapped in SWOT diagram.The study shows that the indicator of internal factors which become the strength of BNG Villa for the coming year (2015) is in the indicator of product offered, price, distribution channel, service, physical environment, management process, human resource, organizational structure, net income, and cash flow.The weaknesses is in the promotion indicators.
Indicators of external variable which become an opportunities for
BNG villa for next year (2015) are the security situation in Bali,
government policies, exchange rates, and technology used by the
villa.Threats to be faced are local culture and competition between villas.Alternative strategy which should be done is an aggressive strategy with a growth oriented strategy.
KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ‘ONLINE TRAVEL AGENT’ OLEH WISATAWAN CINA
Authors: Mamanua Riezchy Riando , Wirawan I Gede Putu , Dewi Made Heny Urmila 
Published: October 2017

Online travel agent (OTA) Cina offers variety of tourism products. However, some of tourism products that offered by OTA through website seem not interesting for Chinese tourists. This research aimed to analyze factors that influence for the Chinese tourists consumer on the decision of buying tourismproduct in Bali through OTA. This research was conducted in Bali island, the number of samples taken was 100 Chinese tourists who has bought tourism product in Bali through OTA by using quota sampling technique. Data was analyzed with exploratory factor analysis. Results show there are five factorsthat influence for the Chinese tourists consumer on the decision of buying tourism product through OTA namely Product, OTA, Reference Group, Tourist Characteristic and Income. Finally,this study identify that factor product is the most influence for the Chinese tourists on the decision of buying OTA product.
Applying Experiential Learning Kolb’s Model into Disigning “Experiential Learning Cycle” in Teaching Biology in General School
Authors: Thi Gai Tran 
Published: October 2017

The paper presents how to apply David Kolb's experiential learning cycle into the designing experiential learning activities for students in teaching Biology. Based on the objective, content, and learning style of the student, the teacher designs learning tasks at four stages of the experiential cycle: concrete experience, reflective observation, abstract conceptualisation and active experimentation. Each stage of the experiential learning cycle can be taken many forms of learning activity, so the teacher needs to select the appropriate types of activity for each stage and put the stages into a closed cycle to organize the learning. The article also provides an illustrative example of applying experiential cycle in designing learning activities in teaching Biology in general school.
Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Sudi di Polres Kuningan)
Authors: Gios Adhyaksa Haris Budiman dan 
Published: October 2017

Article 1 (1) of the 1945 Constitution states that, Indonesia is the law of the State in the form of Republic. Therefore, the provisions of the applicable legislation and set the life of the Indonesian nation comes from the law, whether written or unwritten law. One runway is used as basic guidelines in order to achieve justice for all Indonesian people, especially in the field of law, set forth in Article 27 paragraph (1) of the Act of 1945, which reads, "All citizens are equal before the law and government and must uphold the rule of law and without exception. " Protection of witnesses reporting the crime of pornography, the identity of a witness, obviously very secret and confidential examined by the police, even on a trial judge has no right to bring a witness, before the trial because the reporter's identity confidentiality is strictly protected by the Law No. 44 Year 2008 on pornography. Factors that became penghamabat the police to provide protection against the crime of pornography reporting, that one of the eligibility period and the cost to hold the protection of witnesses and victims must require substantial funds, although basically the police have been very ready to implement the law , subject to the government in terms of a special budget for the program of protection, especially for operational costs in the field. Keywords: Crime, Pornography, Witness, Protection.