bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
EKSISTENSI AREA IMIGRASI PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI INDONESIA
Authors: Made Widnyani Gusti Ayu 
Published: August 2017

Area Immigration is an area that is in every Immigration Check Point (TPI) in which the functions of immigration especially related to the people’s traffic inspection which coming in and out of a country and there are a restricted and a sterile area that can only be traversed by parties concerned like the passengers or crew whom will exit or entry Indonesian territory or official and authorized personnel. Arrangements regarding to the area of ??immigration set in Part Five, Article 22 paragraph (1) of Immigration Law determined that: In every Immigration Checkpoints assigned a specific area to immigration inspection is the area of ??immigration. The existence of the immigration area reflects the immigration service quality standards in a country. As an international area marked by yellow line (yellow line), the area of ??immigration has a position that is as important as the sovereignty of a country. Normatively, immigration area which available in each Immigration Check Point is the place and area that was authorized by the Ministry and has a legal status (legal standing) and legitimate in law. So that the existence of the immigration area is a representation of authority and sovereignty. But immigration area is less effective because of the legal instruments governing inadequate and also people have not been aware of law so that there are many violations happens in the immigration area.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING)
Authors: Mahardhika Martha I Dewa Agung Gede 
Published: August 2017

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, sebab terdapat kekosongan norma terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh organisasi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit serta mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia menurut hukum positif Indonesia. Sulitnya pengawasan terhadap wilayah kepulauan Indonesia yang sangat luas, letak Indonesia yang sangat strategis, lemahnya instrumen hukum nasional yang ada serta adanya oknum pejabat yang berperan dalam kegiatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara favorit untuk transit. Di samping itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang relatif ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian juga mengakibatkan kejahatan ini berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan di Indonesia.
MEKANISME IDEAL PENYELESAIAN SENGKETA ADAT SESUAI DENGAN KONSEP KEKINIAN
Authors: Ariawan I wayan arta 
Published: August 2017

Based on the data from Bali Regional Police (2014) appear that a lot of custom disputes unfinished effectively thus create some question : (1) what is the factor that influencing effectiveness of solving custom dispute? How is an ideal mechanism for solving custom dispute in Bali according to the contemporary concept? That question is becoming a problem in this script. Since the problem reviewed normatively, indentified some factors that influencing not effectively solving custom dispute, there are (a) law factor that not sufficient yet. (b) law implementer factor with a weak skill and quality in solving the custom dispute.; (c) the supporting of tool and facility factor is not sufficient yet; and (d) society factor who is ignoring the values of custom law; (e) value of society cultures that start shifting, leaving togetherness and glorifying individualistic. About an ideal mechanism for solving accustom dispute in Bali according to contemporary concept, result of the solution conclude that the most accurate of solving custom dispute through internal mechanism based on local wisdom. But, if an internal mechanism failed, then solving of custom dispute can do by using an external mechanism, that is solving of custom dispute which doing by Government with forward an exist custom regulation and /or social regulation and the existence of all is recognized. In the case of this mechanism failed, then conflict solution done by the unit of solving social conflict task that established by government.

Disahkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial, adalah sebagai upaya pemerintah dalam rangka menyelesaikan sengketa adat secara terpadu dan terintegrasi dalam wadah satuan tugas terpadu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tim terpadu belum berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa adat di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer dan data sekunder, selanjutnya diolah dengan teknik pengolahan data kualitatif, dan dianalisis, mengacu pada asas-asas hukum adat, teori hegemoni, pendapat para sarjana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial. Keseluruhan hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis, dengan 2 (dua) rumusan permasalahan yaitu, bagaimanakah mekanisme yang ideal penyelesaian sengketa adat sesuai dengan konsep kekinian, dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa adat di Bali.
PERTUMBUHAN MIKROALGA <i>Spirulina platensis </i>DALAM EFLUEN INDUSTRI KERTAS
Authors: Asthary Prima Besty , Setiawan Yusup , Surachman Aep , , Saepulloh 
Published: August 2017

The production capacity of Indonesia’s paper industry is expected to continously increase causing more wastewater generated. The wastewater of paper industry that has been treated in biological Wastewater Treatment Plant (WWTP) is commonly discharged to the environment and may still contain organic materials and nutrients such as nitrogen and fosfor that have not been utilized. An alternative of wastewater utilization is in algae cutivation. The Spirulina platensis is one of blue-green microalgae types containing high protein and widely used as food and fish feed ingredients. This study was conducted to identify S. platensis growth in effluent of paper industry as medium. The wastewater with the percentages of 0%, 25%, 50%, 75% and 100% were used as media to grow microalgae S. platensis. During cultivation,the medium pH and biomass production were analyzed, while proximate analysis were also done after havesting. Results showed that S. platensis microalgae grown in 100% wastewater medium yielded the highest biomass among all other treatments at 4-days of cultivation, about 25% higher than that in control medium. The biomass produced contains about 60% protein which is nearly equal to that reported from other countries .Keywords : microalgae, Spirulina platensis, effluent, paper industry ABSTRAKKapasitas produksi industri kertas di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat menyebabkan peningkatan air limbah yang dihasilkan. Air limbah industri kertas yang telah diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) biologi pada umumnya langsung dibuang ke lingkungan dan masih mengandung materi organik serta unsur hara seperti nitrogen dan fosfor yang belum termanfaatkan. Salah satu alternatif pemanfaatan air limbah tersebut adalah budidaya alga. Spirulina platensis merupakan salah satu jenis mikroalga hijau kebiruan yang mengandung protein tinggi dan banyak digunakan sebagai bahan pangan dan pakan ikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan S. platensis pada efluen industri kertas sebagai medium. Efluen dengan persentase perlakuan 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% digunakan sebagai medium tumbuh S. platensis. Selama kultivasi alga, dilakukan pengamatan terhadap pH medium dan pengukuran produksi biomassa sedangkan analisa proksimat dilakukan setelah pemanenan kultur. Hasil menunjukkan bahwa kultur S. platensis pada medium air limbah 100% menghasilkan produksi biomassa paling tinggi pada hari ke-4 kultivasi, yaitu sekitar 25% lebih tinggi dibandingkan medium kontrol. Biomassa S. platensis yang dibudidayakan dalam media air limbah terolah industri kertas mengandung 60% protein yang hampir setara dengan yang dihasilkan negara lain.Kata kunci : mikroalga, Spirulina platensis, efluen, industri kertas
POTENSI <i>Acacia crassicarpa</i> SEBAGAI BAHAN BAKU PULP KERTAS UNTUK HUTAN TANAMAN INDUSTRI
Authors: Sugesty Susi , Kardiansyah Teddy , Pratiwi Wieke 
Published: August 2017

Industrial Plantation Forest of Acacia mangium for pulp industry in Indonesia has declined its productivity due to a decrease in the quality of soil on the second cycle and thereafter. Therefore, the alternative raw material for pulp has to be found as a substitute for Acacia mangium. Research on the various ages of Acacia crassicarpa (4; 5 and 6 years old) as the pulp raw material has been done. Pulp was prepared using the kraft process. The optimum cooking condition with target Kappa Number of 15 ± 1 was obtained at 20-22% active alkali, 30% sulfidity, temperature of 165ºC, liquor ratio 1:4 and H factor of 1300. Pulp was then bleached using ECF (Elemental Chlorine Free) process with the sequence of ODEDED and XDEDED. Results showed that pulp yield was high enough and meet the standard requirement according to SNI 6107:2009, Pulp Kraft Putih Kayudaun (LBKP). hollocellulose content of Acacia crassicarpa (79,99-80,87%) and α cellulose content (43,33-48,62%) were higher compared to those of Acacia mangium (<79% and <43%) respectively, while lignin and extractive contents were significantly low. It was found that Acacia crassicarpa of 5 years old resulted in better bleached kraft pulp compared to those of 4 and 6 years old. It is concluded that Acacia crassicarpa has a good prospect to be developed in Industrial Plantation Forest as raw material for pulp. Keywords: Acacia crassicarpa, ages, raw material, ECF, pulp ABSTRAK Hutan Tanaman Industri Acacia mangium untuk industri pulp yang dikembangkan di Indonesia saat ini mengalami penurunan produktivitas akibat penurunan kualitas tempat tumbuh pada daur kedua dan seterusnya. Oleh sebab itu perlu dicari bahan baku alternatif pengganti Acacia mangium. Untuk itu telah dilakukan penelitian terhadap Acacia crassicarpa berbagai umur yaitu 4 ; 5 dan 6 tahun. Pembuatan pulp kertas dilakukan dengan proses kraft. Kondisi pemasakan yang optimal dan memenuhi target bilangan Kappa 15 ± 1, diperoleh pada penggunaan alkali aktif 20-22%, sulfiditas 30%, suhu 165ºC, rasio 1:4 dan faktor H 1300. Pemutihan pulp dilakukan dengan proses ECF (Elemental Chlorine Free) yang dikenal ramah lingkungan dengan tahapan ODEDED dan XDEDED. Hasil pulp kraft putih mempunyai rendemen cukup tinggi dan memenuhi pesyaratan spesifikasi SNI 6107:2009, Pulp Kraft Putih Kayudaun (LBKP) kecuali indeks sobek. Kayu Acacia crassicarpa mempunyai kadar holoselulosa (79,99-80,87%) dan selulosa alfa (43,33-48,62%) yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan Acacia mangium (<79% dan <43%), serta kadar lignin dan ekstraktif yang cukup rendah. Kayu Acacia crassicarpa umur 5 tahun menghasilkan pulp kraft putih paling baik dibandingkan umur 4 dan 6 tahun. Dengan demikian, kayu Acacia crassicarpa mempunyai potensi untuk dikembangkan di Hutan Tanaman Industri sebagai bahan baku pulp. Kata kunci: Acacia crassicarpa, umur, bahan baku, ECF, pulp
Loose Coupling and Inhabited Institutions: Inclusion Policy and Teacher Strategies
Authors: Deroche Christina 
Published: August 2017

This case study uses interviews and participant observation to study how teachers negotiate inclusion policy in their everyday classroom interactions and strategies. Interviews consisted of two teachers and an educational assistant from one Northern Ontario classroom while participant observation was conducted for a period of seven weeks. Drawing from the framework of loose coupling and inhabited institution, this study finds that teachers actively negotiate policy in the face of classroom reality by drawing upon personal and social resources. Drawing from their previous experiences and some of their educational training they create, and implement strategies in dealing with learning diversity. Teachers felt enthusiastic about inclusion but their ideas ranged as to what it looked like; on top of their creativity in strategy making they also expressed the need for more resources and support to ensure the success of inclusion within their classrooms.
A Tool to Assess and Compare Knowledge Mobilization Efforts of Faculties of Education, Research Brokering Organizations, Ministries of Education, and School Districts
Authors: Cooper Amanda 
Published: August 2017

There are few tools that exist to measure knowledge mobilization (KMb), the process of connecting research to policy and practice, across diverse organizations and sectors. This article reports on a comparison of KMb efforts of 105 educational organizations: faculties of education (N = 21), intermediary organizations (N = 44), school districts (N = 14), and ministries of education (N = 26). This study used an instrument that analyzed KMb efforts along two dimensions -- (1) research dissemination strategies (products, events, and networks) and (2) research use indicators (different types of indicators, ease of use, accessibility, collaboration, and mission) – using data available on organizational websites. Findings: Intermediaries and faculties of education are producing stronger efforts in relation to knowledge mobilization than school districts and ministries of education; however, even faculties and intermediaries generally have modest efforts. Most KMb efforts are product based, with network strategies usually being the weakest KMb strategy utilized.
Jürgen Habermas and Bush’s Neoconservatives: Too Close for Comfort?
Authors: Matthies-Boon Vivienne 
Published: August 2017

In his recent political writings, Habermas has opposed his cosmopolitan project to that of the Bushite neoconservatives. However, this article argues that in some respects Habermas's works come closer to the neoconservative agenda than he realizes and that this poses a potential danger of its being appropriated by precisely the camp he opposes. These problems particularly come to the fore in his analysis of Islamic fundamentalism, democracy and the Middle East, but also in his recommendations concerning UN-based internationalism and his appeals to Woodrow Wilson. By tracking these problematic areas in Habermas's work, this article argues that Habermas needs to engage in a more carefully articulated, concrete and empirical analysis if he is to avoid these problems.
The Dilemma of Democracy: Collusion and the State of Exception
Authors: McGovern Mark 
Published: August 2017

In what sense might the authoritarian practices and suspension of legal norms as means to combat the supposed threat of “terrorism,” within and by contemporary western democratic states, be understood as a problem of and not for democracy? That question lies at the heart of this article. It will be explored through the theoretical frame offered in the work of Giorgio Agamben on the state of exception and the example of British state collusion in non-state violence in the North of Ireland. The North of Ireland provides a particularly illuminating case study to explore how the state of exception—the suspension of law and of legal norms and the exercise of arbitrary decision—has increasingly become a paradigm of contemporary governance. In so doing it brings into question not only the traditional conceptualization of the “democratic dilemma” of liberal democratic states “confronting terrorism” but also challenge dominant paradigms of transitional justice that generally fail to problematize the liberal democratic order. After outlining Agamben’s understanding of the state of exception the article will chart the development of “exceptional measures” and the creation of a permanent state of emergency in the North, before critically exploring the role of collusion as an aspect of counter-insurgency during the recent conflict. The paper will argue that the normalization of exceptional measures, combined with the need to delimit the explicitness of constitutional provision for the same, provided a context for the emergence of collusion as a paradigm case for the increasing replication of colonial practices into the core activity of the contemporary democratic state.
Uncovering Recovery: The Resistible Rise of Recovery and Resilience
Authors: Harper David , Speed Ewen 
Published: August 2017

Discourses of recovery and resilience have risen to positions of dominance in the mental health field. Models of recovery and resilience enjoy purchase, in both policy and practice, across a range of settings from self-described psychiatric survivors through to mental health charities through to statutory mental health service providers. Despite this ubiquity, there is confusion about what recovery means. In this article we problematize notions of recovery and resilience, and consider what, if anything, should be recovered from these concepts. We focus on three key issues, i) individualization, ii) the persistence of a deficit model, and iii) collective approaches to recovery. Through documentary analysis we consider these issues across third sector organizations, and public and mental health policy. Firstly, definitional debates about recovery reflect wider ideological debates about the nature of mental health. The vagueness of these concepts and implicit assumptions inherent in dominant recovery and resilience discourses render them problematic because they individualize what are social problems. Secondly, these discourses, despite being seen as inherently liberatory are conceptually dependent on a notion of deficit in that talk of “positives” and “strengths” requires the existence of “negatives” and “weaknesses” for these concepts to make sense. We argue that this does little to substantially transform dominant understandings of psychological distress. Thirdly, these issues combine to impact upon the progressive potential of recovery. It comes to be seen as an individualistic experiential narrative accompaniment to medical understandings where the structural causes of distress are obscured. This in turn impacts upon the potential for recovery to be used to explore more collective, political aspects of emotional distress. Drawing on the work of Fraser, we use this critique to characterize “recovery” as a “struggle for recognition,” founded on a model of identity politics which displaces and marginalizes the need for social, political and economic redistribution to address many of the underlying causes of emotional distress. We conclude by stating that it is only when the collective, structural experiences of inequality and injustice are explicitly linked to processes of emotional distress that recovery will be possible.
Fighting for Trans* Kids: Academic Parent Activism in the 21st Century
Authors: Manning Kimberley , Holmes Cindy , Pullen Sansfacon Annie , Temple Newhook Julia , Travers Ann 
Published: August 2017

In this article we explore some of the affective and ethical dimensions that we have faced as parent academic-activists seeking to understand and undo some of the structural transphobia that currently exists in Canadian society. Informed by critical feminist, critical race and black feminist thought, trans* scholarship, queer theory, and anti-oppression analysis, we discuss how our academic-activism assumes complex configurations of privilege and vulnerability.
Art des langues et art du rythme : Pour un enseignement physique et musical des langues vivantes
Authors: Wagener Albin , Gazaille Mariane 
Published: August 2017

Parfois, l’enseignement des langues semble oublier que les langues sont vivantes et qu’elles obéissent à des rythmes précis. Avant que d’être écrites, les langues sont parlées et impliquent plusieurs éléments physiques : cordes vocales, appareil phonatoire, muscles, mais également le corps entier pour les dimensions paraverbales et non verbales (Cosnier & Brossard, 1984). La question qui se pose dès lors est « comment favoriser l’articulation des dimensions verbale, paraverbale et non-verbale chez l’apprenant d’une langue seconde ou étrangère ? » Pour ce, il convient d’apporter une attention particulière au contexte systémique d’émergence des langues et de leurs rapports écologique et social au monde (Mühlhäusler, 2003). Nous inspirant des pratiques théâtrales (Tabensky, 1997), nous proposons ici une vision intégrative de l’enseignement des langues vivantes basée sur la musicalité de la parole, les gestes, la posture et les actions langagières afin de porter l’accent sur la dimension communicative (Meunier, 2003) et émotionnelle (Frijda, 2003) inhérente aux langues vivantes.

Language, Rhythm and Art: Towards a Physical and Musical Approach to Language Teaching
Language teaching sometimes sets aside the fact that languages are living entities, submitted to precise rhythms. Since languages are alive, they are spoken before being written and rely on physical elements: vocal cords, sound production apparatus, muscles and also the entire body, in the case of paraverbal and nonverbal dimensions (Cosnier & Brossard, 1984). The question that now arises is that of the articulation of the verbal, paraverbal and non-verbal dimensions for the second or foreign language learner. In order to do so, it is necessary to take the systemic context of emergence of languages and their ecological and social relations to the world (Mühlhäusler, 2003) into consideration. Drawing on theatre practices (Tabensky, 1997), we thus wish to submit a comprehensive perspective of language teaching based on the musicality of speech, gestures, postures and speech acts in order to underline the communicative (Meunier, 2003) and emotional (Frijda, 2003) dimensions of languages.
L’apprentissage du chinois à travers le geste d’écriture
Authors: Elbaz Pascale 
Published: August 2017

Pour les apprenants occidentaux, l’accès à l’écriture chinoise se fait d’abord par le biais visuel et notionnel. On apprend à reconnaitre les formes qui composent le caractère, à en identifier les plus courantes et à comprendre leur provenance, refaisant le trajet du réel à l’image puis au signe. Certaines de ces formes servent de repère sémantique, d’autres de repère phonétique, d’autres sont des formes graphiques ajoutées au fil des siècles. Dans tous les cas, l’aspect visuel est premier.
L’objectif de ma présentation est de mettre à profit la connaissance de l’histoire et de la structure de l’écriture chinoise pour montrer que son caractère éminemment esthétique rend un apprentissage artistique utile et approprié en classe de langue. J’explorerai le passage du visuel à l’esthétique et au sensible comme voie d’apprentissage du chinois et me demanderai si enseigner la calligraphie chinoise en classe de langue tient de l’enseignement culturel ou linguistique, s’il s’agit de transmettre une pratique profondément ancrée dans les mœurs, ou si cela peut faire partie intégrante de l’apprentissage de la langue écrite.

Learning Chinese through the Writing Gesture
For Westerners, the first access to Chinese writing is through a visual and notional approach. We learn to recognize the most common shapes of characters, to understand their genesis from natural objects to images and signs and to grasp their meaning. Some of these forms are used to mark semantic elements; others mark phonetic elements; while other forms have been added over the centuries for graphic purposes. In all cases, these forms offer a visual aspect.
My presentation analyzes the history and structure of Chinese writing to demonstrate that the aesthetic aspects of the writing system must also be considered in a learning environment to fully grasp the language. I will explore the transition from a visual to an aesthetic and gestural approach of learning to address how Chinese calligraphy teaching in language classes serves not only as an important insight into the cultural aspect of Chinese civilization but as a tool to master the written language.