bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Lahan Pertanian di Pedesaan Indonesia
Authors: Kasryno Faisal 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>Agricultural development during the last three decades was able to stimulate the growth of agricultural produciton, and decrease the number of poor people in rural areas. The benefits accured from the development however, were still unevenly distributed, especially when taking account on farmers' family welfare, which was still far from what has formerly been expected. Viewed from the aspect of human resource development it can be showen that labour productivity in the agricultural sector was still far behind those in the other sectors, and this was mainly due to the large portion of labour concentrated in agriculture, resulting in an average contribution of labour in agriculture of 26 hours per week per labourer, compared with those of the other sectors which is 44 hours per week per labourer. One cause of this was the bimodal or dual policy in economy, applied in agricultural development in Indonesia, which is noncundicive for developing a sector with surplus of labourer like agriculture. A strategy of unimodal agricultural development, giving priority to small scale family operated farmlands by providing access to arable lands, technology and financial resources, is therefore considered a proper strategy to be implemented in the future. For implementing this policy, support from macro-economic policy through establishment of proper exchange value and interest rate in accordance with market mechanism accompanied by a balanced and fair fiscal policy should be recommended.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Pembangunan pertanian selama tiga dasa warsa yang lalu telah berhasil memacu pertumbuhan produksi pertanian dan mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan. Walaupun demikian ditinjau dari aspek pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan apalagi terkait dengan kesejahteraan petani, maka dapat dikatakan bahwa apa yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan. Dari aspek pengembangan sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja pertanian masih jauh di bandingkan sektor lainnya, dan ini terutama disebabkan masih besarnya porsi tenaga kerja yang bekerja di pertanian, sehingga rata-rata partisipasi tenaga kerja pertanian hanya 26 jam per minggu, jauh dibawah sektor lainnya yang telah mencapai 44jam per minggu. Salah satu penyebab dari kenyataan diatas akibat diterapkannya kebijakan Bimodal atau dual economy dalam pembangunan pertanian di Indonesia, yang kurang kondusif bagi sektor yang surplus tenaga kerja seperti pertanian. Strategi pembangunan pertanian Unimodal dengan memberikan prioritas pada pengembangan pertanian keluarga skala kecil dan meningkatkan akses mereka terhadap lahan, teknologi dan sumber pembiayaan merupakan salah satu strategi yang tepat untuk di lakukan pada masa yang akan datang. Agar kebijaksanaan ini dapat terlaksana dibutuhkan dukungan kebijaksanaan Ekonomi makro melalui kebijakan nilai tukar dan tingkat suku bunga yang mengikuti mekanisme pasar serta kebijaksanaan fiskal yang berimbang dan adil.</p>
Keragaan Tebu Rakyat di Jawa Timur pada Akhir Berlakunya Inpres 9/1975 Serta Implikasinya terhadap Industri Gula Nasional
Authors: Sudana Wayan 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>During the last two decades, through INPRES No.9/1975, Indonesian government implemented policies that promote the domestic sugar industry. However, through INPRES No.5/1998, the former policy was declared ended or terminated. This study is intended to explore and discuss the sugar mill industry between those two periods of INPRES. The study showed that during the last five years of INPRES No.9/1975, there was a significant decrease in the overall performance of the East Java sugar industry — on the areas of (1) production areas, yield or productivity, (2) rendemen, (3) sugarcane farmers' income. There are several steps need to be taken to increase the overall performance of the East Java sugar industry: (1) letting the sugar factory be responsible to handle its farmers' fertilizers needs (include supply and distribution), (2) introducing the new high yield varieties, better on-farm practice (such as local/specific fertilizer's package or recommendation), proper ratoon technology, (3) implementing better working plan (between cutting and post-harvest or transporting time).</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Selama dua dekade lebih pemerintah melakukan trobosan kebijakan di bidang industri gula melalui INPRES No.9/ 1975, sejak tahun 1998 melalui INPRES No.5/ 1998 kebijakan tersebut dihentikan. Tulisan ini bertujuan membahas kinerja industri gula di Jawa Timur menjelang berakhirnya INPRES No.9/ 1975. Hasil evaluasi, menunjukan bahwa pada lima tahun terakhir menjelang dicabutnya INPRES No.9/ 1975 kinerja industri gula di Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik terhadap perkembangan luas tanam, produktivitas, rendemen maupun terhadap pendapatan riil petani tebu. Beberapa hal yang perlu di lakukan untuk meningkatkan kinerja industri gula tersebut antara lain: (1) Menyerahkan penggandaan dan distribusi pupuk kepada pihak PG agar tersedianya pupuk di tingkat petani lebih terjamin; (2) Peningkatan efisiensi melalui perbaikan teknologi budidaya, varitas unggul, rekomendasi pemupukan spesifik lokasi dan teknologi keprasan (ratoon) yang tepat guna; (3) Perencanaan luas dan waktu tanam yang tepat sehingga waktu tebang angkut bisa optimal.</p>
Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi
Authors: Saliem Handewi Purwati , Ariani Mewa 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>Food is the basic need for living and conducting daily activities, meanwhile food security is mandatory for productive and healthy life. The understanding of food security dimensions is important as a starting point on the respective study. The objectives of this paper are to analyze : (1) The concept, (2) The measurement and indicators; and (3) The approach or strategy to achieve food security. Analysis was done by reviewing several research reports and related papers. The study shows that : (1) Concept and definition of food security is changing due to intertemporal complexity of the problem; (2) Food security broad in nature, therefore relevance and various indicators is needed on its measurement; and (3) To achieve food security, food availability as well as entitlement approach need to be considered, sustainable food security, a new paradigm need to be formulated.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sedang ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif. Pemahaman berbagai aspek ketahanan pangan merupakan pengetahuan penting dalam mengawali jenis studi ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji: (1) Konsep; (2) Pengukuran dan indikator; dan (3) pendekatan atau strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Kajian di lakukan melalui studi pustaka dari berbagai hasil penelitian dan tulisan yang terkait dengan aspek kajian. Hasil kajian menunjukan bahwa: (1) Konsep serta pengertian tentang ketahanan pangan berkembang sesuai dengan kompleksitas permasalahan dari waktu ke waktu; (2) Dimensi ketahanan pangan sangat luas sehingga di perlukan banyak indikator untuk mengukurnya; dan (3) untuk mencapai ketahanan pangan, pendekatan ketersediaan pangan dan kepemilikan perlu di pertimbangkan dan untuk ketahanan pangan berkelanjutan diperlukan suatu paradigma baru.</p>
Pembangunan Pertanian dengan Pendekatan Komunitas : Kasus Rancangan Program Prima Tani
Authors: Syahyuti NFN 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />Development concept explained in the mid of 20th century keeps improving. One of the concept improvements is application of “community-based development” concept. This concept criticizes the relatively unsuccessful rural development based on individuals and households. One of actual community-based development types is implemented in the Prima Tani Program planning. The Program planning consists of (i) the program is located at the rural areas as the smallest units, (ii) action plan was applied using participatory rural appraisal, (iii) encouraging self reliance, and (iv) uses of local institutional resources. The paper is a literature study based on the documents of Prima Tani Program planning and the writer’s involvement in filed activities of the Program planning in West Nusa Tenggara Province. The assessment shows that it is necessary to well measure communal degree of the community. This is the basis for overall program implementation.<br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Konsep pembangunan yang dijelaskan pada pertengahan abad ke 20 terus mengalami perbaikan. Salah satu bentuk perbaikan konsep adalah diterapkannya konsep “pembangunan berbasiskan komunitas”. Konsep ini dapat dipandang sebagai kritik konsep pembangunan pedesaan selama ini yang berlandaskan kepada pendekatan individual dan rumah tangga yang dinilai kurang berhasil. Salah satu bentuk konkrit pembangunan berbasiskan komunitas diterapkan dalam rancangan program Prima Tani. Hal ini setidaknya terlihat dari empat aspek yaitu: penetapan lokasi program pada desa sebagai unit terkecil, penerapan PRA dalam penyusunan rencana aksi yang dilakukan secara partisipatif, upaya meningkatkan kemandirian, serta penggunaan sumberdaya kelembagaan setempat. Tulisan ini merupakan studi literatur yang didasarkan atas dokumen-dokumen rancangan Prima Tani serta keterlibatan penulis dalam melakukan kegiatan lapang Prima Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelaahan membuktikan perlunya perhatian untuk mengukur derajat komunalitas warga secara baik. Hal ini merupakan titik tolak dalam pengimplementasian program secara keseluruhan.
Mewujudkan Keunggulan Komparatif Menjadi Keunggulan Kompetitif Melalui Pengembangan Kemitraan Usaha Hortikultura
Authors: Saptana NFN , Sunarsih NFN , Indraningsih Kurnia Suci 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />Changes in strategic environment indicated by trade liberalization, regional autonomy, consumer preference, and environmental sustainability, require conduct adjustment of horticulture agribusiness partnership institutions. This review focuses: (1) the concept of competitiveness and importance of partnership; (2) status of competitiveness of some Indonesian horticultural commodities; (3) formulating critical nodes of competitive business partnership; (4) efforts to realize comparative advantage into competitive advantage through business partnership. In general, horticultural commodities have both comparative and competitive advantages, but its comparative advantage parameters are less than those competitive advantage. It indicates that horticulture farmers pay higher costs of inputs or receive lower price of their outputs than they have to. The fact shows that domestic horticulture products get difficulty in penetrating Singapore and Malaysia’ markets due to low quality, irregular supply, significant losses during transportation, and unfavorable domestic political circumstance. Strategy of horticulture agribusiness partnership institutions through satisfactory social process based on mutual interest will change comparative advantage into competitive advantage. <br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Perubahan lingkungan strategis seperti liberalisasi perdagangan, otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen, dan tuntutan terhadap kelestarian lingkungan, menuntut adanya perubahan cara beroperasinya kelembagaan kemitraan usaha agribisnis hortikultura. Tulisan ini membahas: (1) Konsep daya saing dan pentingnya kemitraan usaha; (2) Status daya saing komoditas hortikultura di beberapa sentra produksi di Indonesia; (3) Rumusan simpul-simpul kritis pengembangan kelembagaan kemitraan usaha yang berdaya saing; dan (4) Upaya untuk mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui strategi kemitraan usaha. Secara umum komoditas hortikultura memiliki keunggulan komparatif dan sekaligus keunggulan kompetitif, namun parameter keunggulan komparatif lebih rendah dibandingkan keunggulan kompetitifnya. Hal ini mengandung makna bahwa petani hortikultura membayar harga input produksi lebih tinggi dari yang seharusnya dan atau menerima harga output lebih rendah dari yang seharusnya. Faktanya dewasa ini produk hortikultura tetap mengalami kesulitan untuk dapat bersaing dan akses terhadap pasar Singapura dan Malaysia karena masalah kualitas, kontinuitas pasokan, tingginya kerusakan dalam pengangkutan, serta kondisi sosial politik dalam negeri yang belum kondusif. Srategi pengembangan kelembagaan kemitraan usaha agribisnis hortikultura melalui proses sosial yang matang dengan dasar saling percaya mempercayai di antara pelaku agribisnis diharapkan dapat membantu mewujudkan keunggulan komparatif yang dimiliki menjadi keunggulan bersaing.
Suatu Gagasan tentang Peternakan Masa Depan dan Strategi Mewujudkannya
Authors: Yusdja Yusmichad , Ilham Nyak 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />This paper discusses an idea on future livestock and how to bring the idea into reality. The sources of the paper are taken from various livestock research results along with the overview of relevant economics theories. Based on these sources, it is concluded that the future livestock could be designed and could also be materialized. However, the government should not recklessly encourage the community to move forward and directly allocate the existing resources. Instead, the government should allow the community to design future livestock by themselves through free market mechanims. On the other hand, government policies should be directed to focus on servicess and draw positive responses to basic livestock problems to enhance market mechanisms. Old paradigm saying that livestock business is a employment opportunity for the community should no longer used and should be changed to a new paradigm saying that livestock business has a function to encourage agroindustry development for a more open and widen employment and business opportunities. The implication of this idea is that the government is suggested to design a national livestock development roadmap with its details in livestock development region of each regencies. This roadmap will be very helpful in program development preparation which also encourage the autonomous inter-regency cooperation. <br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Tulisan ini merupakan sebuah gagasan tentang peternakan masa depan dan strategi mewujudkannya. Sumber bahan untuk penulisannya adalah hasil-hasil penelitian peternakan dan pandangan-pandangan teori ekonomi yang relevan. Dari review hasil penelitian serta teori ekonomi dan kebijakan pertanian dapat disimpulkan bahwa peternakan masa depan dapat saja didisain bagaimana ujudnya. Namun demikian, pemerintah tidak dapat begitu saja menggerakan masyarakat dan mengatur alokasi sumberdaya secara langsung. Atas dasar itu, pemerintah lebih baik menyerahkan pada masyarakat bagaimana peternakan masa depan itu melalui mekanisme pasar yang bebas. Pada sisi lain, kebijakan pemerintah sebaiknya fokus pada pelayanan dan membangun simpul-simpul permasalahan dasar peternakan saja sehingga mekanisme pasar dapat diaktifkan. Paradigma lama yang mengatakan bahwa usaha peternakan merupakan lapangan kerja masyarakat haruslah diganti dengan paradigma baru yakni peternakan haruslah berfungsi mendorong pembangunan dan perkembangan agroindustri sehingga terbuka luas kesempatan kerja dan usaha. Implikasi kebijakan dari gagasan ini adalah perlu dibuat roadmap pembangunan peternakan secara nasional dan diuraikan secara rinci di setiap kabupaten wilayah pengembangan ternak. Roadmap akan membantu mengarahkan penyusunan program-program pembangunan dan mendorong kerjasama antar daerah otonom.
Penerapan Pendekatan Pemberdayaan dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian: Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI, dan Primatani
Authors: Syahyuti NFN 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />Ministry of Agriculture has been long time applied various concept and approach in numerous rural and agricultural development programs. Most of these various concepts were related with popular development paradigm dynamics at world level, such as poverty approach, food security, regional development, sustainable development, gender, and empowerment. Review analyses extracted from many documents, like guideline books and activity reports indicated that empowerment approach has been the main paradigm in P4K, PIDRA, P4MI and Primatani projects. In many cases, the process has been considered more important rather than its objectives, efforts to increase accessibility and community control on economic resources, improvement of skills and knowledge, development of local institutions.<br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Departemen Pertanian telah menggunakan berbagai konsep dan pendekatan dalam program pembangunan pertanian dan pedesaan. Pendekatan yang digunakan umumnya terkait dengan dinamika konstelasi paradigma pembangunan di tingkat dunia yang sedang populer, misalnya pendekatan kemiskinan, ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pembangunan berkelanjutan, gender, dan juga pemberdayaan. Analisis review dari berbagai dokumen baik buku petunjuk dan pedoman serta laporan kegiatan, memperlihatkan bahwa pendekatan pemberdayaan terlihat menjadi paradigma utama dalam kegiatan P4K, PIDRA, P4MI dan Primatani. Dalam beberapa hal, proses telah ditempatkan sebagai hal yang lebih penting dibandingkan tujuan, adanya upaya peningkatan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan kelembagaan lokal.
Effect Of Trade Liberalization and Growth on Poverty and Inequity: Empirical Evidences and Policy Options
Authors: Susila Wayan Reda , Bourgeois Robin 
Published: October 2017

<strong>Indonesian</strong><br />Penelitian-penelitian yang menganalisis hubungan antara liberalisasi perdagangan, kemiskinan, dan pemerataan berujung pada perdebatan. Dampak dari pasar terbuka dan pengurangan kemiskinan menghasilkan pandangan yang pro (Anderson, Jha et al., dan Bhattasali et al.). dan kontra (Coller and Dollar, Twyford, Medeley, and Abbotts) secara tajam. Di sisi lain, dampak pasar terbuka terhadap distribusi pendapat bersifat lebih konklusif. Kesimpulan ini berlaku juga untuk kasus Indonesia. Dua kelompok kebijakan disintesa dari studi ini yang mencoba mensinergikan liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan dengan kemiskinan dan pemerataan untuk wilayah Asia dan Pacific. Kelompok kebijakan pertama adalah liberalisasi perdagangan yang berpihak pada pengurangan kemiskinan yaitu 1) mengoreksi ketidak-seimbangan; 2) meninjau ulang tentang timbal-balik kebijakan; 3) perlakuan yang spesial dan berbeda serta fleksibelitas; dan 4) isu-isu perdagangan yang menjadi kepentingan khusus negara berkembang. Kelompok kebijakan kedua berkaitan dengan kebijakan domestik yang berpihak kepada orang miskin yaitu 1) memperbaiki ketidak-seimbangan penguasaan asset/lahan; 2) perbaikan infrastruktur di pedesaan; 3) menciptakan iklim investasi yang kondusif; 4) mendorong penciptaan lapangan kerja yang berpihak pada orang miskin; dan v) meningkatkan penelitian dan pengembangan bidang pertanian. <br /><br /><br /><strong>English</strong><br />Studies assessing the link between trade liberalization, poverty and equity come up with debatable results. The effect of open markets on poverty alleviation is usually divisive between pros (Anderson, Jha, et. al., dan Bhattasali et al.) and cons (Coller and Dollar, Twyford, Medeley, and Abbotts), while effect on equity is more conclusive. These conclusions are also true for Indonesia case. Two policy insights are derived from studies review to reconcile the benefits of trade liberalization and growth with poverty alleviation and equity improvement in Asia and the Pacific. The first one relates to pro-poor trade liberalization through 1) rectifying imbalances; 2) rethinking reciprocity; 3) special and differential treatment and flexibility; and 4) trade issues of special interest to developing countries. The second is related to pro-poor domestic policies that include 1) reducing assets/land inequity, 2) promoting rural infrastructure, 3) creating conducive investment climate, 4) promoting pro-poor employment, and v) promoting agricultural research and development.
Kajian Kritis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia
Authors: Jamal Erizal 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />The main problem of rural development in Indonesia is related with coordination among the main actors and the focus of activities. In this paper, the main problem of rural development in Indonesia based on the experience of China in the previous program and rural development is examined. In some part of the paper, analysis was focused on the Rural Agribussines Development Program (PUAP), an initiative program of Ministry of Agricultural for poverty alleviation and rural development. Similar with the previous program in rural development that initiated by the government, PUAP is a top down project approach; most of the initiative come from the central goverment. The mechanism of project decision is dominated by the goverment role and structure, and less of rural community initiative. The maximum impact of the PUAP project is an entry point for agricultural development in rural areas. <br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Salah satu persoalan pokok dalam pembangunan perdesaan di Indonesia adalah kurang adanya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta fokus kegiatan yang kurang begitu jelas. Tulisan ini mencoba menelaah beberapa persoalan mendasar dalam pembangunan perdesaan di Indonesia, beranjak dari pengalaman yang pernah ada dan perbandingan dengan pola pendekatan yang digunakan oleh China dalam pembangunan perdesaannya. Kajian ini pada beberapa bagian menelaah pendekatan yang digunakan Departemen Pertanian dalam pembangunan perdesaan melalui pendekatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan mulai tahun 2008 dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PUAP merupakan program terobosan Departemen Pertanian dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Sebagaimana program sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya, program ini lebih dominan sebagai suatu upaya terpusat dalam menata pembangunan pertanian dan perdesaan di Indonesia. Dalam pendekatan semacam ini, mekanisme pelaksanaan sangat tergantung pada struktur birokrasi, sehingga pengambilan keputusan banyak dilakukan oleh pengelola dari kalangan pemerintah diberbagai level. Masyarakat perdesaan masih sering diposisikan sebagai objek. Berdasarkan kondisi ini sangat sulit diharapkan program ini dapat mencapai hasil maksimal bagi upaya peningkatan pendapatan petani dalam waktu singkat. Hasill maksimal yang mungkin dapat diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah sebagai entry point dan perekat seluruh program Departemen Pertanian dalam pembangunan perdesaan.