bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
User Experiences of Transitioning From a Homegrown Electronic Health Record to a Vendor-Based Product in the Department of Veterans Affairs: Qualitative Findings From a Mixed Methods Evaluation
Authors: Anderson Ekaterina , Moldestad Megan , Brunner Julian , Ball Sherry , Helfrich Christian , Orlander Jay , Rinne Seppo , Sayre George 
Published: September 2024

Background
The Department of Veterans Affairs (VA), the largest nationally integrated health system in the United States, is transitioning from its homegrown electronic health record (EHR) to a new vendor-based EHR, Oracle Cerner. Experiences of the first VA site to transition have been widely discussed in the media, but in-depth accounts based on rigorous research are lacking.

Objective
We sought to explore employee perspectives on the rationale for, and value of, transitioning from a VA-tailored EHR to a vendor-based product.

Methods
As part of a larger mixed methods, multisite, formative evaluation of VA clinician and staff experiences with the EHR transition, we conducted semistructured interviews at the Mann-Grandstaff VA Medical Center before, during, and after going live in October 2020. In total, we completed 122 interviews with 26 participants across multiple departments.

Results
Before the new vendor-based EHR went live, participants initially expressed cautious optimism about the transition. However, in subsequent interviews following the go-live, participants increasingly critiqued the vendor’s understanding of VA’s needs, values, and workflows, as well as what they perceived as an inadequate fit between the functionalities of the new vendor-based EHR system and VA’s characteristic approach to care. As much as a year after going live, participants reiterated these concerns while also expressing a desire for substantive changes to the transition process, with some questioning the value of continuing with the transition.

Conclusions
VA’s transition from a homegrown EHR to a vendor-based EHR system has presented substantial challenges, both practical and cultural in nature. Consequently, it is a valuable case study for understanding the sociotechnical dimension of EHR-to-EHR transitions. These findings have implications for both VA leadership and the broader community of policy makers, vendors, informaticists, and others involved in large-scale health information technology implementations.
Detection of Sleep Apnea Using Wearable AI: Systematic Review and Meta-Analysis
Authors: Abd-alrazaq Alaa , Aslam Hania , AlSaad Rawan , Alsahli Mohammed , Ahmed Arfan , Damseh Rafat , Aziz Sarah , Sheikh Javaid 
Published: September 2024

Background
Early detection of sleep apnea, the health condition where airflow either ceases or decreases episodically during sleep, is crucial to initiate timely interventions and avoid complications. Wearable artificial intelligence (AI), the integration of AI algorithms into wearable devices to collect and analyze data to offer various functionalities and insights, can efficiently detect sleep apnea due to its convenience, accessibility, affordability, objectivity, and real-time monitoring capabilities, thereby addressing the limitations of traditional approaches such as polysomnography.

Objective
The objective of this systematic review was to examine the effectiveness of wearable AI in detecting sleep apnea, its type, and its severity.

Methods
Our search was conducted in 6 electronic databases. This review included English research articles evaluating wearable AI’s performance in identifying sleep apnea, distinguishing its type, and gauging its severity. Two researchers independently conducted study selection, extracted data, and assessed the risk of bias using an adapted Quality Assessment of Studies of Diagnostic Accuracy-Revised tool. We used both narrative and statistical techniques for evidence synthesis.

Results
Among 615 studies, 38 (6.2%) met the eligibility criteria for this review. The pooled mean accuracy, sensitivity, and specificity of wearable AI in detecting apnea events in respiration (apnea and nonapnea events) were 0.893, 0.793, and 0.947, respectively. The pooled mean accuracy of wearable AI in differentiating types of apnea events in respiration (normal, obstructive sleep apnea, central sleep apnea, mixed apnea, and hypopnea) was 0.815. The pooled mean accuracy, sensitivity, and specificity of wearable AI in detecting sleep apnea were 0.869, 0.938, and 0.752, respectively. The pooled mean accuracy of wearable AI in identifying the severity level of sleep apnea (normal, mild, moderate, and severe) and estimating the severity score (Apnea-Hypopnea Index) was 0.651 and 0.877, respectively. Subgroup analyses found different moderators of wearable AI performance for different outcomes, such as the type of algorithm, type of data, type of sleep apnea, and placement of wearable devices.

Conclusions
Wearable AI shows potential in identifying and classifying sleep apnea, but its current performance is suboptimal for routine clinical use. We recommend concurrent use with traditional assessments until improved evidence supports its reliability. Certified commercial wearables are needed for effectively detecting sleep apnea, predicting its occurrence, and delivering proactive interventions. Researchers should conduct further studies on detecting central sleep apnea, prioritize deep learning algorithms, incorporate self-reported and nonwearable data, evaluate performance across different device placements, and provide detailed findings for effective meta-analyses.
Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
Authors: Ferdinandus Kila  , I Nyoman Gede Sugiartha  , Ni Made Puspasutari Ujianti  
Published: September 2024

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur tersebut merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan. Perbuatan seseorang yang dapat dikatakan melawan hukum yaitu apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, namun adakalanya perbuatan seseorang yang telah memenuhi rumusan delik (undang-undang pidana) itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Berdasarkan pokok pemikiran di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana positif terhadap asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum? Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Dengan kata lain sifat merlawan hukum yang formil itu ada dalam pasal-pasal perundang-undangan dan sifat melawan hukum yang materiil hanya ada dalam teori saja atau hanya terdapat di luar perundang-undangan. Serta Kebijakan Hukum Pidana Asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan adanya batasan/pengertian.
Kedudukan Anak Astra dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat Bali di Desa Adat Bengkel Tabanan
Authors: I Putu Aldi Wiryatama  , I Nyoman Putu Budiartha  , Diah Gayatri Sudibya  
Published: September 2024

Berdasarkan hukum waris bersama Bali, status hukum anak Astra mengikuti status hukum ayah mereka setelah orang tua mereka menikah secara sah. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemunculan anak oleh perempuan yang belum menikah secara sah dapat menimbulkan masalah. 1) status hukum anak Astra dalam pengertian hukum waris adat di Bali; 2) status hukum anak Astra dalam hal pewarisan setelah sahnya perkawinan. Hukum Waris Adat Bali Orang Tua. Untuk pembahasan ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer seperti penelitian lapangan dan sumber sekunder yang ditulis oleh para ahli, dan hasil para ilmuwan diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan. Penyelidikan membuktikan bahwa status hukum anak Astra setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara hukum hanyalah hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Hak Anak Astra dalam Hukum Adat Bali Setelah orang tua kandung menikah secara sah di Bali, setelah anak Astra lahir dalam perkawinan yang sah, hak dan statusnya didasarkan pada ayahnya (Pursa).
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat)
Authors: Ni Putu Widari Yasaputri  , I Made Minggu Widyantara  , Ni Made Sukaryati Karma  
Published: September 2024

Penganiayaan yang mengakibatkan Pembunuhan ialah tindakan guna hilangkan nyawa seseorang lewat cara yang melanggar hukum, atau yang tidak menentang hukum. Bermacam motif bisa menjadi latar belakang pembunuhan, seperti politik, kecemburuan, dendam, membela diri, serta yang lain. Seorang psikopat bisa bersikap gegabah, merusak, dan kasar pada orang lain tanpa merasa bersalah. Dalam penelitian ini seorang Psikopat dapat melakukan penganiayaan berujung kematian/pembunuh hantu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang diduga memiliki gangguan kepribadian (PSIKOPAT) dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan dengan gangguan kepribadian (PSIKOPAT). Metode penelitian memakai metode penelitian hukum normatif lewat mengumpulkan data. Studi ini tujuannya guna mengetahui pengaturan hukum dan sanksi pidana penyelesaian pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi pelaku dengan gangguan kepribadian (PSIKOPAT). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya sanksi yang dikenakan kepada pelaku dengan gangguan kepribadian jika sudah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan. Simpulan penelitian adalah faktor penghambat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pengidap gangguan kepribadian (psikopat) adalah perlindungan dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terdapat kekaburan norma. Saran yang disampaikan diperlukan adanya batasan yang jelas dalam sanksi yang ada untuk mengakomodir tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan kepribadian (PSIKOPAT).
Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan Peredaran Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat di Kota Denpasar
Authors: I Made Sathya DhananJaya  , I Nyoman Putu Budhiarta  , I.B Gede Agustya Mahaputra  
Published: September 2024

Di Indonesia jamu atau obat tradisional merupakan warisan budaya. Tetapi banyak dari produsen memakai obat kimia yang kadarnya tak sesuai. ada tiga jamu tradisional memiliki komposisi bahan kimia yaitu Pronojiwo, Montalin, Tricajus. Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui pengaturan dan pengawasan BPOM terhadap obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat di kota Denpasar dan kedudukan fungsi BPOM terkait dengan peredaran obat tradisional ilegal mengandung bahan kimia obat di kota Denpasar. membahas permasalah ini, menggunakan penelitian empiris. hasil penelitian BPOM yang bertanggung jawab menjalankan SOP,sertifikasi makanan dan obat semua aspek prosesnya, penjualan, pemakaian, keamanan produk. BPOM menjalankan hukum pada pedagang obat tradisional illegal, ini dilakukan bila ditemukan obat ilegal saat operasi, saran yang dapat diberikan untuk BPOM agar bisa, mengantisipasi dan mengawasi obat tradisional yang berisi bahan kimia. Untuk pedagang obat Diharapkan memahami apa yang dijual. untuk masyarakat harus lebih teliti dengan apa yang akan dikosumsi demi kesehatan.
Tanggung Jawab Yuridis Pelaku Usaha Ritel kepada Konsumen terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Sumbangan
Authors: I Putu Gede Agus Wirayasa  , I Nyoman Sujana  , Ni Made Puspasutari Ujianti  
Published: September 2024

Artikel ini menganalisis tentang tanggung jawab pelaku usaha retail kepada konsumen terhadap pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan. Pada era saat ini banyak sekali perilaku-prilaku yang dilakukan oleh manusia terhadap kehidupan sehari-hari yang merugikan banyak orang, tindakan itu dilakukan atas dasar memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu hal itu ialah terjadinya tindak pengembalian uang kembalian pada pelaku usaha yang diganti alasan sumbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab yuridis pelaku usaha terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan serta perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha. Pada pemecahan masalah ini menggunakan metode hukum normatif.Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan dapat dilakukan dengan dua cara perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum secara preventif serta represif.
Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dalam Penegakan Hukum terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Keluar Negeri (Studi Kasus di Dinas Ketenagakerjaan Denpasar)
Authors: Ketut Shanti Widyasari  , Ni Made Jaya Senastri  , I.B Gede Agustya Mahaputra  
Published: September 2024

Indonesia merupakan negara yang sejak lahir masyarakatnya sudah terikat oleh hukum dan bukan hanya masyarakatnya saja namun warga negara asing yang masuk secara langsung sudah terikat oleh hukum di negara Indonesia. Hak asasi manusia sendiri sudah ada sejak mereka lahir dan akhir hayatpun masih terikat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana penulis memperoleh data melalui buku literatur dan mengkaitkan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan dan sanksi terhadap pelatihan tenaga kerja yang beroperasi tidak menggunakan ijin dan bahkan melakukan penipuan terhadap para calon pekerjanya. Dalam hukum positif segala perusahaan yang berdiri harus memiliki izin dan terdaftar di dinas ketenagakerjaan dan segalanya terawasi dan memberikan laporan terkait bidang perusahaan tanpa melakukan pelanggaran. Terkait perusahaan yang tidak memiliki izin sebagai calon pekerja keluar negeri dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib agar para pemilik perusahaan bodong yang bergerak dibidang lembaga pelatihan keluar negeri dapat ditindak lebih lanjut.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Ilegal â€œNetflixâ€ melalui Media Internet
Authors: Ni Luh Putu Ayu Cahyani  , I Nyoman Putu Budiartha  , Ni Made Puspasutari Ujianti  
Published: September 2024

Teknologi menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Teknologi seperti Internet memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan berbagai macam hal salah satunya yaitu penjualan akun Netflix. Peranan hukum pun mulai dipertanyakan dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen, sebab maraknya penjualan akun ilegal Netflix membuat konsumen resah dalam membeli akun Netflix. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian berlangganan dari akun ilegal Netflix dan bagaimana tanggungjawab penjual produk terhadap pengguna jasa layanan akun ilegal Netflix. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet, untuk mengetahui dan menghindari akibat dari jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan akun ilegal Netflix melalui media internet merupakan pelanggaran hak cipta, serta netflix telah memperketat syarat dan ketentuan bagi pengguna jasa akun Netflix agar tidak terjadi pemakaian akun Netflix ilegal.
Comparative Phytochemical Screening and Estimation of Bioactive Constituents of Leaves of Lagerstroemia parviflora, Gardenia latifolia and Terminalia tomentosa
Authors: Budholiya Prabhakar , Sharma Hemant Kumar 
Published: September 2024

Medicinal plants have bioactive compounds which are used for curing of various human diseases and also play an important role in healing. Secondary constituents contain alkaloids, flavonoids, phenol, saponin, steroids and tannins. Medicinal plants have anticancer, antimicrobial, antidiabetic, antidiuretic and anti-inflammation activities. The increasing interest in powerful biological activity of secondary metabolites outlined the necessity of determining their contents in medicinal plants. Gardenia latifolia (G. latifolia Rubiaceae) is commonly known as Indian boxwood or Ceylon boxwood, is a densely foliaceous small tree that occurs throughout the greater parts of Indian common in deciduous forests along the streams. The stem bark and fruits are reported to be used in the treatment of various ailments such as snake bite, skin diseases, stomach pains, caries in humans and ephemeral fever in live stocks. Terminalia tomentosa (T. tomentosa Combretaceae) occurs frequently in Indonesia, Malaysia, China and India as wasteland weed and also found in most parts of the world with a warm climate in dry, sandy and alkaline soils. The powdered leaves are useful for fast healing of wounds, as purgative, to treat liver problems, to promote sexual health, to relieve stomach ache, headache, also applied in sprain to ease swelling and pain. In Indian Ayurvedic system, Lagerstroemia parviflora (L. parviflora, Lythraceae) are well-known plants used for major and minor ailments. The aim of the present study is to examine leaf of G. latifolia, T. tomentosa and L. parviflora for phytochemical profile. Qualitative analysis of various phytochemical constituents and quantitative analysis of total phenolics and flavonoids were determined by the well-known test protocol available in the literature. Quantitative analysis of phenolic and flavonoids was carried out by Folins Ciocalteau reagent method and aluminium chloride method respectively. Phytochemical analysis revealed the presence of phenols, flavonoids, tannins, saponins, alkaloids, fixed oil and fats. The present study concluded that the crude extract of G. latifolia, T. tomentosa and L. parviflora is a rich source of secondary phytoconstituents which impart significant antioxidant potential. T
Development and Characterization of Mucoadhesive Nanoparticles of Topiramate for Nasal Administration
Authors: Chopade Shwetal Nilkanth , Shukla Shivakant , Singhai Akhilesh Kumar 
Published: September 2024

Nasal drug delivery has been recognized as a promising route for delivery of therapeutic compounds including biopharmaceuticals. It has been demonstrated that absorption of drugs can enhance by using absorption enhancers or increasing the drug residence time in the nasal cavity. Mucoadhesive polymers can serve both functions. The residence time in the nasal cavity is considerably increased for nanoparticles compared to solutions. Topiramate (TPM) is used alone or with other medications to prevent and control seizures (epilepsy). This medication is also used to prevent migraine headaches and decrease how often you get them. TPM will not treat a migraine headache once it occurs. The purpose of the present study was to prepare and evaluate mucoadhesive chitosan nanoparticles of TPM for the nasal administration by ionic gelation method. Nanoparticles were subjected to various characterization techniques such as FTIR, particle size, scanning electron microscopy (SEM), drug entrapment efficiency and zeta potential are also determined for the developed formulations. The nanoparticles exhibited mucoadhesive properties, which diminished with increasing drug content. The nanoparticles with a particle size range between 45and 62nm exhibited excellent mucoadhesive properties. Stability study at various storage temperature was also done in which the prepared formulation showed an improved stability. The zeta potential of the best chitosan preparation (F4) was found to be -35.5mV, which confirms the stability of prepared nanosuspension. Mucoadhesive chitosan nanoparticles can be a promising carrier for nasal delivery of TPM found to have high encapsulation efficiency and predetermined in vitro release profile.
Keywords: Nasal drug delivery, Topiramate, Nanoparticles, ionic gelation method, Migraine headache
MODUS VIVENDI: TRADITION IN TRANSITION, SHIFTING LANDSCAPE OF PESANTREN, AND RATIONALITY ON INDUSTRIALIZED COMMUNITIES
Authors: Mustofa Imron , Hadi Abd. , A’la Bassam Abul 
Published: September 2024

This study investigates substantial shifts in the rational paradigm and political identities in the Kaliwungu Industrial Area. Complexity, characterized by shifting values and emerging global identities, has co-opted the mode of existence of communities in sophisticated industrial countries. The dilemma between preserving local customs and the demands of globalization presents a distinct challenge. This study takes a qualitative approach, collecting data through approaches such as in-depth interviews, participatory observation, and critical analysis. Data sources are purposefully chosen from various strata of industrial society in order to acquire a comprehensive understanding. The investigation validates intriguing facts about Kaliwungu society. Based on the diffusion perspective, the result shows thatthere is a trend toward higher spiritual ideals in deciding societal positions, including political decisions. This plainly rules out the possibility of an exponential link between hedonism and industrialization. Furthermore, population movement from different origins to a given location is difficult, necessitating social harmonization and integration processes. Similarly, spiritual ideals, mental patterns, and social attitudes interact and change as a logical result of everyday exposure to modern values.
The Impact of Eco-Friendly Perceptions on Festival Attendees’ Decision-Making
Authors: Ramli Nurakmal , Ghazali Ayu Rohaidah , Mohd Rashid Norhidayah , Nordin Azzura , Zamzuri Norol Hamiza 
Published: September 2024

People are becoming increasingly concerned with environment as the society becomes more environmentally conscious and this is on a global basis. Festivalgoers are now very much concerned about the environmental impact of the events they go to, a consumer behavior shift. As a result of that, festival organizers are taking this into account when developing their strategies for future festivals. This research examines the influence of eco-friendly perceptions on the decision-making process among festival visitors. The study used an extended version of the planned behavior model which takes into account attitudes, subjective norms, anticipated positive emotions, expected negative emotions, and perceived behavioral control concerning decision-making. This correlation study focuses on attitudes towards attending eco-friendly events in terms of behavioral intention, subjective norms, positive anticipated emotion, negative anticipated emotion, and perceived behavioral control. 197 data sets were collected through convenience sampling of event management students at UiTM Puncak Alam via different online platforms were used for the analysis. The SPSS was used for the analysis of results through reliability tests, correlations, and regressions. The result indicated that there was a significant relationship between all the variables involved in participating in eco-friendly events. Four independent variables show a significant beta coefficient for subjective norm, positive anticipated emotion, negative anticipated emotions, and perceived behavioral control. Meanwhile, another independent variable, attitude does not significantly influence behavioral intentions. The limitations, recommendations, and implications of the study were suggested for future research.