bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
The Dynamics of Islamic Law in the Balkans: Husein Dozo's Renewal Thoughts
Authors: Yusdani Yusdani , Arfaizar Januariansyah , Arifai Ahmad 
Published: October 2024

This article examines the dynamics of Islamic legal thought in the Balkans with a focus on the thoughts of a Muslim modernist and reformer Husein Dozo (1912-1982). He is one of the most prominent Bosnian Muslim scholars of the last two hundred years. Hussein Dozo was born at a time when the many challenges the Balkan Muslim world is experiencing are so complex and overwhelming. Therefore, it is on that basis that Husein Dozo offers his main idea to reinterpret Islamic teachings which are intended for the younger generation of Muslims. This study uses qualitative research methods that are presented descriptively using theological and sociological approaches. Hussein Dozo was a native Balkan Muslim scholar who was well aware of the impact of modernity on Islamic legal traditionalism. At a time when scholars were discriminated against for their thoughts and beliefs, Hussein Dozo tried to provide space through seminars to introduce that religious activities have broad benefits. He also gave a fatwa regarding the collection and distribution of zakat that can be managed by zakat institutions with the aim of people's welfare. Through zakat, Hussein Dozo was able to alleviate poverty and intellectual decline in the Balkans. Artikel ini mengkaji dinamika pemikiran hukum Islam di kawasan Balkan dengan fokus pemikiran seorang modernis dan reformis muslim Husein Dozo (1912-1982). Tokoh ini merupakan seorang cendekiawan Muslim Bosnia paling menonjol dalam dua ratus tahun terakhir. Husein Dozo lahir pada saat banyaknya tantangan yang dialami dunia Muslim Balkan yang begitu kompleks dan luar biasa. Oleh karena itu, atas dasar itulah husein Dozo menawarkan gagasan utamanya untuk menafsirkan kembali ajaran Islam yang diperuntukan bagi generasi muda muslim. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif menggunakan pendekatan teologi dan sosiologi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa Husein Dozo adalah seorang cendekiawan Muslim asli Balkan yang sangat menyadari dampak modernitas terhadap tradisionalisme hukum Islam. Di saat para cendekiawan mendapat diskriminasi atas pemikiran dan kajiannya, Husein Dozo mencoba memberikan ruang melalui seminar untuk memperkenalkan bahwa kegiatan agama memiliki manfaat secara luas. Ia juga memberikan fatwa mengenai pengumpulan dan pembagian zakat yang dapat dikelola oleh Lembaga zakat dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Melalui zakat, Husein Dozo mampu mengentaskan kemiskinan dan kemunduran intelektual di daerah Balkan.
Halal Tourism in West Sumatra Province: An Implementation of Sharia Compliance and Minangkabau Custom
Authors: Cipta Hendra , Hatamar Hatamar , Indrawati Indrawati 
Published: October 2024

This study aims to look at the implementation of sharia compliance and Minangkabau custom in the halal tourism industry in West Sumatra, as the leading province in the halal tourism industry in Indonesia. The research methodology used in this study is a qualitative descriptive methodology with in-depth interviews as a data collection instrument. The Indonesian Ulema Council, the Provincial Tourism Office and the halal tourism managers in the provinces of West Sumatra are the main sources of data for this study and purposive sampling strategies are used in this study to pick informants based on criteria. The findings of this study indicate that the halal tourism industry in West Sumatra has substantively complied with the sharia rules contained in the fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 108 of 2016 due to the implementation of sharia compliance in halal tourism in this province through the Minangkabau custom adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah by combining religious and cultural values that are deeply rooted in society, this saying is ingrained in the life of the Minang people. This is what distinguishes West Sumatra from other provinces in maintaining sharia compliance with halal tourism. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aktualisasi kepatuhan syariah dan budaya adat Minangkabau pada industri wisata halal di Sumatera Barat, sebagai provinsi terdepan dalam sektor wisata halal di Indonesia. Metodologi penelitian yang diaplikasikan pada riset ini adalah metodologi deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data riset. Sumber data primer penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia, Dinas Pariwisata Propinsi dan para pengelola pariwisata halal yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Kriteria pemilihan informan pada penelitian ini berdasarkan teknik purposive sampling. Temuan riset ini menunjukkan bahwa di Sumatera Barat industri wisata halalnya secara substantif sudah mematuhi aturan syariah sebagaimana yang sudah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa No. 108 Tahun 2016, hal ini karena implementasi nilai-nilai syariah pada industri halal tourism di provinsi ini seiring dengan pepatah budaya Minang yang berbunyi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Pepatah ini adalah wujud harmonisasi nilai-nilai agamis dan budaya yang sudah kuat berakar dalam sendi kehidupan masyarakat, pepatah ini juga sudah dikenal turun-temurun oleh anak kemenakan di Minang. Hal inilah yang membedakan Sumatera Barat dengan provinsi lain dalam menjaga kepatuhan syariah wisata halal.
Indifference to Riba Practices: Using "Epistemology of Ignorance" to Understand Customer Behavior in Conventional General Banking
Authors: Bisri Hasan 
Published: October 2024

This research seeks to elaborate on using the epistemology of ignorance to understand the phenomenon of conventional general banking customer behavior. This descriptive research is based on quantitative data and then explored qualitatively. Quantitative data was collected by questionnaire from 46 participants. Apart from questionnaires, data was also obtained by interviews. Data from the interviews were used to deepen the qualitative analysis. The research results show that choosing not to become a Sharia banking customer is a phenomenon that the epistemology of ignorance can explain. A person who believes that bank interest is included in the usury category but is reluctant to become a Sharia banking customer, one of the reasons is because he is hiding behind an epistemology of ignorance. They exploit ignorance as a resource that allows knowledge to be distorted, obscured, hidden, or magnified. Ignorance becomes a strategy to avoid, hide, or make knowledge about usury unreliable. They know that bank interest is included in the category of usury and realize that usury is prohibited, but they pretend not to know and ignore their knowledge. Penelitian ini berupaya mengelaborasi penggunaan epistemologi ketidaktahuan untuk memahami fenomena perilaku nasabah perbankan umum konvensional. Penelitian deskriptif ini berbasis pada data kuantitatif yang kemudian didalami secara kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan kuesioner dari 46 partisipan. Selain dengan kuesioner, data-data juga diperoleh dengan wawancara. Data hasil wawancara itu dimanfaatkan untuk menperdalam analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memilih untuk tidak menjadi nasabah perbankan Syariah adalah fenomena yang bisa dijelaskan dengan epistemologi ketidaktahuan. Seseorang yang memiliki keyakinan bahwa bunga bank termasuk kategori riba tetapi enggan menjadi nasabah perbankan Syariah, salah satunya karena berlindung di balik epistemologi ketidaktahuan. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan sebagai sumber daya yang memungkinkan pengetahuan dibelokkan, dikaburkan, disembunyikan atau diperbesar. Ketidaktahuan menjadi semacam strategi untuk menghindari, menyembunyikan, atau menjadikan pengetahuan tentang riba menjadi tidak dapat diandalkan. Mereka tahu bunga bank termasuk kategori riba dan menyadari bahwa riba dilarang, tetapi mereka pura-pura tidak tahu dan mengabaikan pengetahuannya.
Evidence System in Sharia Economic Dispute Resolution from the Perspective of Islamic Law: A Study of Decision Number 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks
Authors: Hidayat Hidayat 
Published: October 2024

This research is a literature-based study with a descriptive approach aimed at explaining the evidence in cases of Sharia economic disputes. Data was collected through documentation methods, primarily by reviewing relevant articles and books. Data analysis used the content analysis method to identify the main messages in the literature. The results of this study are as follows: (1) In civil law, the evidentiary process requires parties to present valid evidence such as documents, witnesses, confessions, oaths, and judicial presumptions, as stipulated in Article 164 HIR/284 RBG. The main principle is that judges decide based on the “preponderance of evidence” or strong enough evidence. Documentary evidence is divided into authentic deeds (created by official authorities) and private deeds (without official authorities). Understanding the types of evidence and how to use them is crucial for achieving justice in court. And (2) In Islamic jurisprudence, the plaintiff must prove their allegations, and oaths are mandatory for those who deny. Testimonies are required by the court's order, and the minimum requirement for proof is two pieces of evidence, including witnesses, which is quantitative in nature. Testimonies and other evidence are essential in ensuring the truthfulness of the Islamic legal process. Penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan bukti-bukti dalam kasus-kasus sengketa ekonomi syariah. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mereview artikel dan buku terkait. Analisis data menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi pesan utama dalam literatur. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam hukum perdata, proses pembuktian mewajibkan pihak-pihak untuk menyajikan alat bukti yang sah, seperti surat, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 164 HIR/284 RBG. Prinsip utamanya adalah hakim memutus berdasarkan “preponderance of evidence” atau bukti yang cukup kuat. Alat bukti surat dibagi menjadi akta otentik (dibuat oleh pejabat resmi) dan akta di bawah tangan (tanpa pejabat resmi). Pahami jenis alat bukti dan cara menggunakannya untuk mencapai keadilan di pengadilan, dan (2) Dalam hukum peradilan Islam, penuntut harus membuktikan dakwaannya, dan sumpah wajib bagi yang inkar. Kesaksian diwajibkan oleh peradilan atas perintah hakim, dan syarat minimum pembuktian adalah dua alat bukti, termasuk saksi, yang bersifat kuantitatif. Kesaksian dan alat bukti lainnya penting dalam memastikan kebenaran dalam proses hukum Islam.
Correlation Between Conventional Theory and Islamic Economic Thought
Authors: Novita Dwi , Asnaini Asnaini , Putra Haris Maiza 
Published: October 2024

This study discusses conventional economic theory, Islamic economic thought, and its correlation or relationship. Conventional economics views worldly life as an absolute right for humans, while Islamic economics teaches that worldly life is based on the principle of accountability to Allah SWT. Because of this difference, location of the difference is presented in this paper. This research is library research, conducted by analyzing and interpreting the theoretical matters related to the research. The results showed that; First, conventional economics is an economic theory related to "freedom" to move towards a free market and the economic system understands free trade in the era of globalization which aims to eliminate protectionism economic policies. Second, Islamic economics is a science that seeks to see, study, research, and finally solve economic problems in an Islamic way. Third, is the correlation between conventional economic theory and Islamic economic thought; conventional economics views science as something secular, while Islamic economics is based on religious principles. The research findings also show that the basic differences lie in differences in principles, differences in market mechanisms, differences in wealth distribution, differences in profits, differences in objectives, and differences in the concept of ownership. Penelitian ini membahas tentang teori ekonomi konvensional, pemikiran ekonomi Islam, dan korelasi atau keterkaitannya. Ilmu ekonomi konvensional memandang kehidupan duniawi sebagai hak mutlak bagi manusia, sedangkan ekonomi Islam mengajarkan bahwa kehidupan duniawi didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Karena perbedaan tersebut, lokasi perbedaannya disajikan dalam makalah ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis dan menafsirkan hal-hal teoritis yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, ekonomi konvensional merupakan teori ekonomi yang berkaitan dengan “kebebasan” untuk bergerak menuju pasar bebas dan sistem perekonomiannya memahami perdagangan bebas di era globalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Kedua, ekonomi Islam merupakan ilmu yang berupaya melihat, mengkaji, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan perekonomian dengan cara Islami. Ketiga, korelasi teori ekonomi konvensional dengan pemikiran ekonomi Islam; ilmu ekonomi konvensional memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sekuler, sedangkan ilmu ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan mendasar terletak pada perbedaan prinsip, perbedaan mekanisme pasar, perbedaan distribusi kekayaan, perbedaan keuntungan, perbedaan tujuan, dan perbedaan konsep kepemilikan.
Socio-Economic Aspects of Urban Grant Cancellation: Examining Religious Court's Decision on Grant Cancellation
Authors: Harahap Purnama Hidayah , Asmuni Asmuni , Syahputra Akmaluddin 
Published: October 2024

This study aimed to look at socio-economic aspects of grant cancellation in urban communities by analyzing the considerations of the Medan Religious Court judge. This research was a normative legal research by analyzing decision No: 887/Pdt.G/2009/PA. Mdn and decision No. 249/Pdt.G/2010/PA. Mdn uses the theory of maslahah. The results of this study showed that the judge, in giving the decision to cancel the grant, does not consider socio-economic aspects; the judge looks more at formal considerations only. The social aspect that occurred in the year of the acquisition of property was not taken into consideration by the judge; this was very detrimental for those who acquired property before 1974 and also for those who did not have sufficient access to information regarding formal requirements. On the other hand, the judge also did not consider how long the property was managed; some assets had been managed for years and had high economic value. Of course, this can be detrimental to those who have acquired the property for many years and have managed it. However, due to limited knowledge of formal requirements, the property can be manipulated into dispute. Even though socially, the property has been owned for many years and used by the community. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aspek sosio-ekonomi pembatalan hibah di masyarakat perkotaan dengan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis putusan No: 887/Pdt.G/2009/PA.Mdn dan putusan No. 249/Pdt.G/2010/PA.Mdn menggunakan teori maslahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan putusan pembatalan hibah tidak mempertimbangkan aspek sosia-ekonomi; hakim lebih melihat pertimbangan formal saja. Aspek sosial yang terjadi pada tahun perolehan hibah tidak dipertimbangkan oleh hakim; Ini sangat merugikan bagi mereka yang memperoleh hibah sebelum tahun 1974 dan juga bagi mereka yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai persyaratan formal. Di sisi lain, hakim juga tidak mempertimbangkan berapa lama hibah itu dikelola. Beberapa aset telah dikelola selama bertahun-tahun dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Tentu saja, ini dapat merugikan mereka yang telah memperoleh hibah selama bertahun-tahun dan telah mengelolanya. Namun, karena pengetahuan yang terbatas tentang persyaratan formal, hibah sering dimanipulasi menjadi sengketa. Padahal secara sosial, hibah tersebut telah dimiliki selama bertahun-tahun dan digunakan oleh masyarakat.
The Effectiveness of Fiscal Decentralization in Alleviating Poverty from An Sharia Economic Perspective in Kebumen, Indonesia
Authors: Muyassarah Muyassarah , Ghofur Abdul , Mutadho Ali , Mohamad Maizatul Saadiah Binti , Mansur Mansur 
Published: October 2024

The research objective is to determine the effectiveness of fiscal independence in poverty alleviation based on economic principles, efficiency, effectiveness, independence, and the pattern of regional and central relations. This research uses a qualitative approach, secondary data from the 2019-2021 APBD, and interviews by looking at the economic formula, efficiency, and effectiveness, as well as the independence of regional financial management and analysis techniques with an Islamic economic approach.Kebumen's financial management has not been able to reduce the poverty rate because of its low self-support because it still needs a budget injection from the province/central. This paper needs further research on the Central Java province poverty alleviation assistance program, accommodates a larger sample, and involves a wider range of informants and comprehensive analysis.The APBD encourages the empowerment movement independently through assistance so that the poor group becomes independent in meeting their needs without depending on others. Financial management approach input-program process-outcome-evaluation-feedback. The focus of the measurement of the APBD describes the independence of the regional budget, which is believed to eradicate poverty as a household problem in the region, the economic approach, effectiveness, efficiency, independence, and the pattern of relations with an Islamic economic approach. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kemandirian fiskal dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, kemandirian, dan pola hubungan daerah dan pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data sekunder APBD 2019-2021, dan wawancara dengan melihat rumus ekonomi, efisiensi dan efektivitas, serta kemandirian pengelolaan keuangan daerah dan teknik analisisnya dengan pendekatan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kebumen belum mampu menurunkan angka kemiskinan karena rendahnya swasembada karena masih memerlukan suntikan anggaran dari provinsi/pusat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa APBD hendaknya mendorong gerakan pemberdayaan secara mandiri melalui pendampingan agar kelompok miskin menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung pada orang lain. Pengelolaan keuangan menggunakan pendekatan input-program, proses-hasil-evaluasi-umpan balik. Fokus pengukuran APBD menggambarkan kemandirian APBD yang diyakini dapat mengentaskan kemiskinan sebagai permasalahan rumah tangga di daerah, pendekatan ekonomi, efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pola hubungan dengan pendekatan ekonomi syariah.
The Influence of Transparency and Social Accountability on Village Fund Management in Gorontalo Regency Perspective of Sharia Financial Management
Authors: Yusuf Sri Dewi , Ajuna Luqmanul Hakim , Ardi Muhamad , Mohamad Roni 
Published: October 2024

The aim of this study is to find out and evaluate the transparency and accountability of village fund management on the level of community welfare in Gorontalo Regency from the perspective of Sharia financial management. This is a quantitative study that employs quantitative data as primary data from 129 village fund managers in Gorontalo regency. SEMP-PLS is used to analyze the data. The findings revealed that: (1) Accountability positively and significantly influences the level of community welfare; (2) Transparency positively and significantly influences the level of community welfare; (3) Transparency positively and significantly influences the management of village funds; (4) Accountability negatively but insignificantly influences the management of village funds; (5) Village fund management positively and significantly influences the level of community welfare; (6) Transparency, which is mediated by village fund management, has a favorable and considerable impact on the community's welfare level; (7) Accountability through village fund management has a detrimental but non-significant influence on community wellbeing; (8) According to the findings, village fund management has yet to consider the values of Sharia financial management. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo perspektif manajemen keuangan Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data primer dengan jumlah sampel 129 responden di ambil dari pengelola dana desa di Kabupaten Gorontalo. Analisis data yang digunakan adalah metode SEM-PLS Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Transparansi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat; (2) Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat; (3) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa; (4) Akuntabilitas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa; (5) Pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat; (6) Transparansi yang dimediasi oleh pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat; (7) Akuntabilitas yang dimediasi oleh pengelolaan dana desa berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat; (8) Hasil penelitian juga menunjukan bahwa dalam pengelolaan dana desa belum mencerminkan nilai-nilai pengelolaan keuangan Syariah.
Spatial Finance Exploration on Hajj Funds Sustainability Growth: Evidence from Indonesian Archipelagic
Authors: Syadzily Tb. Ace Hasan , Mufraini M. Arief , Mulazid Ade Sofyan , Murodi Murodi , Wicaksono Ahmad Tibrizi Soni 
Published: October 2024

This research aims to adopt a spatial finance approach to hajj fund sustainability by finding the factors that influenced it during the COVID-19 pandemic. This research involved GRDP, Household Consumption, COVID-19 Cases, Islamic Banking Office Network, and Religiosity Index as exogenous variables with secondary data in 2020. This research uses Spatial Autoregressive Model analysis and Local Indicators of Spatial Autocorrelation through Spatial Rate Analysis to predict spillover effects. Research findings show that the Religiosity Index and Office Network have a spatial effect on Hajj funds. In addition, the provinces of East Java and Central Java are predicted to have a strong potential to have a spillover effect and affect the surrounding areas to increase the sustainable growth of the Hajj fund. Penelitian ini bertujuan untuk mengadopsi pendekatan keuangan spasial terhadap keberlanjutan dana haji dengan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhinya selama pandemi COVID-19. Penelitian ini melibatkan PDRB, Konsumsi Rumah Tangga, Kasus COVID-19, Jaringan Kantor Perbankan Syariah, dan Indeks Religiusitas sebagai variabel eksogen dengan data sekunder pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan analisis Spatial Autoregressive Model dan Indikator Lokal Autokorelasi Spasial melalui Analisis Spatial Rate untuk memprediksi spillover efek. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indeks Religiusitas dan Jaringan Kantor mempunyai pengaruh spasial terhadap dana haji. Selain itu, Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah diperkirakan memiliki potensi yang kuat untuk memberikan efek limpahan dan berdampak pada wilayah sekitarnya untuk meningkatkan pertumbuhan dana haji yang berkelanjutan.