bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA
Authors: Santoso M. Agus 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Thi</em><em>s research discussed about the development of the constitution in Indonesia which has been determined since August 18 1945. The approach used in this research is yuridis normative, while the source of data is secondary data. The result of this research indicates that the constitution in Indonesia has ever been changed several times. It can be seen from UUD 1945, UUD rIS, UUDS 1950 and them turned back again to the UUD 1945, which has been approved for from times and it is valid until now on. The changeover of the constitution in Indonesia is caused by internal and external factors. It is also influenced by the real condition of law political which brings the impact to the change of the constitutional system in Indonesia.</em></p><p><strong><em>Key words : </em></strong><em>The development, constitution, Indonesia</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Penelitian ini membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia yang telah ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sumber datanya berupa data sekunder, analisisnya menggunakan diskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 hingga mengalami perubahan sampai ke 4 (empat) kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indoensia.</p><p><strong>Kata kunci : </strong>Perkembangan, Konstitusi, Indonesia.</p>
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DALAM MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH AKIBAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
Authors: Subekti Rahayu , Budyatmojo Winarno 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Th</em><em>e objective of research was to anticipate and to analyze the Farming Land Protection in Anticipating the Land Function Shift Due to Land Procurement for Development. The problem of farming land compensation is an urgent to organize recalling that land procurement cases for development occurs widely and results in reduced farming land leading to decreased food product. The research method employed in this research was juridical sociological one with descriptive approach. Considering the result of research: The construction toll road in Sragen Regency involved farming and non-farming lands. Compensation was so far given in the form of money, cash and carry, corresponding to the agreement between land procurement committee and land owner. The sustainable food farming land policy was accommodated through local legal instrument, Local Regulation Number 11 of 2011 about Spatial Layout of Sragen Regency Area in 2011-2031, within which there was farming allocation area. The local Government of Sragen Regency should make policy on sustainable food farming land control.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Farming Land Protection, Land Function Shift, Land Procurement.</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan Lahan Pertanian Dalam Men- gantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. Persoalan kompensasi lahan pertanian merupakan hal yang urgen untuk ditata mengingat kasus-kasus pengadaan tanah untuk pembangunan banyak terjadi dan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sehingga akan mengu- rangi produk pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dalam Pembangunan jalan Tol di Kabupaten Sragen meliputi tanah pertanian dan tanah non pertanian . Pemberian ganti rugi se- lama ini di berikan dalam bentuk uang , cash dan carry sesuai dengan kesepakatan antara pihak panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah. Kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan diakomodir melalui instrumen hukum Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 , yang didalamnya terdapat kawasan peruntukan pertanian. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen perlu mengambil kebijakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Perlindungan Lahan pertanian, Alih Fungsi Tanah, Pengadaan tanah</p>
SISTEM HUKUM DALAM PENERBITAN DAN PERDAGANGAN COMMERCIAL PAPER (Telaah Terhadap Keterbatasan Kemampuan Hukum
Authors: Wahyuningdyah Kingkin 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>This paper aims to examine how the legal ability of the legal system of Commercial Paper in achieving the objectives of the law. The study needs to be undertaken, given the legal system should ideally have the ability to achieve the objectives of the law in support of law enforcement. The conclusion summarizes that overall existing legal system in Commercial Paper trading activities has limited law capability, because it only resolves legal certainty, while other objectives such as justice and expediency has not achieved by all elements of the existing legal system.</em></p><p><strong><em>Keywords: commercial paper, legal ability, legal system</em></strong></p><p align="center"><strong>Abstrak </strong></p><p>Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji bagaimana kemampuan hukum dari sistem hukum <em>Commersial Paper</em> dalam mencapai tujuan hukum. Hal ini perlu untuk dilakukan, mengingat sistem hukum idealnya memiliki kemampuan dalam mencapai tujuan hukum guna mendukung penegakan hukum. Kesimpulan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan tersebut adalah bahwa secara keseluruhan sistem hukum yang ada dalam kegiatan perdagangan CP memiliki keterbatasan kemampuan hukum karena baru dapat mencapai tujuan kepastian hukum saja, sedangkan tujuan hukum lainnya, yakni keadilan dan kemanfaatan belum dapat dicapai oleh seluruh unsur sistem hukum yang ada.</p><p><strong><em>Kata kunci: sistem hukum, commercial paper, kemampuan hukum</em></strong><strong><em></em></strong></p><strong><em></em></strong><strong><em></em></strong>
KARAKTERISTIK KASUS KONSUMEN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENDIRIAN BPSK (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN) DI WILAYAH MADURA
Authors: - Murni , Rusdiana Erma , Yulianti Rina 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Thi</em><em>s empirical legal research aims to describe reality factors that caused not established BPSK (Consumer Disputes Resolution Board) in Madura area. Characteristics of Consumer Disputes in Madura used as early Informed to mapping the factors inhibited BPSK in Madura. In-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD) was conducted to mapping of consumer cases characteristic that happened in Madura, furthermore, this research classified factors that caused not established BPSK in Madura. Results of this study mapping the structural and cultural problems is a major cause for the establishment of BPSK.</em></p><p><strong><em>Key Words </em></strong><em>: Characteristic, Barriers, Consumer, BPSK</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk menggambarkan realitas faktor-faktor yang menyebabkan tidak berdirinya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di wilayah Madura. Karakteristik sengketa konsumen di wilayah Madura dijadikan informasi awal untuk melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang menghambat adanya BPSK di Madura. Interview mendalam dan <em>Focus Group Discussion </em>(FGD) digunakan untuk memetakan karakteristik kasus konsumen yang terjadi di Madura, selanjutnya akan di klasifikasikan faktor-faktor apa saja yang menghambat berdirinya BPSK di Madura. Hasil penelitian ini memetakan problem struktural dan budaya menjadi penyebab utama bagi pendirian BPSK.</p><p><strong>Kata Kunci </strong>: Karakteristik, Faktor Penghambat, Konsumen, BPSK</p>
MODEL KAPASITAS BIROKRASI UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRITAS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEDAULATAN DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL
Authors: - Isharyanto , - Suranto , Husodo Jatmiko Anom , Firdaussy Adriana G. , Maharani Andina Elok Puri 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) coordinate with the users of irrigation water for other purposes through irrigation area coordination forum. Institutional financing irrigation management by irrigation farmers secaa a whole is still very limited ability to provision of funds operation and maintenance of irrigation networks when compared with the needs of maintenance of irrigation networks managed. The results showed that this indicator is quite good, although not all of them are active in every activity P3A. Some farmers feel that once a member but do not know the activities that will be implemented so that the benefits are still lacking at the farm level.Considering the amount of irrigation service charges under the authority of the local government, in this case the local government bureaucracy, we need a model of partnership with farmers. The main elements are dominant in this model is the behavior of (i) the farming community, (ii) participation of irrigation management, (iii) the physical condition of the irrigation network, (iv) of irrigation water services, and (vi) the management of irrigation networks.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>farmer, water, irrigation, food.</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melakukan koordinasi dengan para pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi. Pembiayaan pengelolaan irigasi oleh kelembagaan petani irigasi secaa keseluruhan masih sangat terbatas kemampuan penyediaan dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bila dibandingkan dengan kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini cukup baik walaupun belum semuanya aktif dalam setiap kegiatan P3A. Sebagian petani merasa bahwa pernah menjadi anggota tetapi tidak tahu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga manfaatnya masih kurang di tingkat petani. Dengan memperhatikan besaran tuntutan pelayanan irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah, dalam hal ini birokrasi pemerintahan daerah, maka diperlukan model kemitraan dengan petani. Unsur-unsur utama yang dominan dalam model ini adalah perilaku (i) masyarakat petani, (ii) partisipasi pengelolaan irigasi, (iii) kondisi fisik jaringan irigasi, (iv) pelayanan air irigasi, dan (vi) pengelolaan jaringan irigasi.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>petani, air, irigasi, pangan.</p>
REFORMASI BIROKRASI PERPAJAKAN SEBAGAI USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK
Authors: - Pranoto , Kusumo Ayub Torry Satriyo 
Published: April 2017

<p align="center"><em>A</em><em>b</em><em>s</em><em>tr</em><em>ac</em><em>t</em></p><p><em>o</em><em>f the Community Compliance of Paying Taxes. Taxes, based on Act no. 28 Year 2007 are compulsory contributions to the State which are indebted by individual or organization body, obliged based on Act, without any direct compensation, and spent by the state for the most prosperity of the community. There are a lot of the tax functions, such as infrastructure maintenance and education management. Thus, the augmentation of awareness in paying taxes can be done through the formal education. This research was an empirical research, using the primary and secondary data. The result showed that the State revenue can be increased from the taxes as one of it means. To be more effective, a bureaucratic reform on an</em><em>d contact center are made available. There is also a need to improve the awareness and willingness to pay taxes from the very beginning. It is proposed to elaborate the material of taxation in formal education curriculum to inculcate the awareness of paying taxes from the early stage.</em></p><p><em>K</em><em>ey</em><em>w</em><em>o</em><em>r</em><em>d</em><em>s</em><em>: </em><em>H</em><em>a</em><em>rmonization of tax regulations, The increase state revenue from taxes, Awareness for paying taxes, material on taxation in formal education.</em></p><p> </p><p align="center">Abstrak</p><p>Perhatian utama dari artikel ini adalah , <em>Pertama </em>, menggambarkan modernisasi pajak ; dan <em>Kedua</em>, membangun model Kepatuhan Komunitas Membayar Pajak . Pajak , berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah pungutan wajib kepada negara yang terhutang oleh individu atau organisasi badan hukum , wajib berdasarkan Undang-Undang , tanpa kompensasi langsung , dan menghabiskan oleh negara untuk sebagian besar kesejahteraan masyarakat . Ada banyak fungsi pajak , seperti pemeliharaan infrastruktur dan operasi pendidikan . Dengan demikian , augmentasi kesadaran dalam membayar pajak dapat dilakukan melalui pendidikan formal. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris , dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bahwa praktik modernisasi dan reformasi di bidang perpajakan. Hal ini didukung dengan pembangunan kurikulum yang meliputi soal perpajakan untuk pendidikan dasar dan menengah . Realisasi kesadaran untuk membayar pajak adalah tugas kolektif dari pemerintah , masyarakat , serta pemangku kepentingan terkait.</p><p>Kata Kunci: Harmonisasi Aturan Perpajakan, Kepedulian Membayar Pajak, Pendidikan formal</p>
AN OVERVIEW ON THE ABUSE OF POWER IN THE PERSPECTIVE OF CORRUPTION LAW AND GOVERNMENT ADMINISTRATION LAW IN INDONESIA BASED ON THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND THE STATE ADMINISTRATION OF THE JUSTICE SYSTEM
Authors: Gumbir Seno Wibowo , Nurhayati Ratna 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>The abuse of power in Indonesia has been regulated in the realm of administrative law at the Law Number 30 Year 2014 </em><em>on</em><em> Government Administrationand Law Number 31 </em><em>Year</em><em> 1999 jo Law Number 20 </em><em>Year</em><em> 2001 </em><em>on</em><em> The Corruption Eradication. The arrangement in those lawshas created an overlapping, overcriminilization and disharmony of law. This can be seen in Law No 30 </em><em>Year</em><em> 2014 </em><em>on</em><em> Goverment Administration,the sanctions of the abuse of powerare simply to return loss and can also be accompanied by dismissal, while in Law No 31 </em><em>Year </em><em>1999 jo Law Number</em><em> 20 Year</em><em> 2001 </em><em>on</em><em>the Eradication of Corruption with or without loss can be imprisoned and returning the loss will not remove the criminal prosecution. Other than that, there are potential linkage in the test to determine a state officials discretions between the Administrative Court and the Constitutional Court Post Pretrial Judicial Review Decision to extend the authority of the Pretrial.</em></p><em>Keywords: </em>the Abuse of Power<strong>, </strong>Goverment Administration Law<em>, </em>Corruption Eradication Law
THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE AND PROSECUTION POLICY
Authors: Haryanto M . 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>The issue IF this article is to be addressed in this article is the incompatibility between the prosecution policy issued by the Supreme Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia and the principle of presumption of innocence. This article finds that the </em><em>General Attorney’s</em><em> Office disregards the principle of presumption of innocence recognized by the Criminal Procedural Law by issuing </em><em>General Attorney</em><em> Directive on Criminal Prosecution and </em><em>General Attorney</em><em> Notice </em><em> </em><em>dispatched to the Head of High Prosecutor’s Office which denied the Prosecutor’s authority to request for acquittal in a criminal litigation. To solve this issue, the author argues that in a case where the evidence did not support the prosecution in relation with the existence of the crime or the perpetrator who is not the convicted, the Prosecutor should embrace the principle of presumption of innocence and consequently request for acquittal of the accused or convicted.</em></p><p><strong><em>Key Words: Presumption of Innocence; Prosecution Policy</em></strong></p>
THE LEGAL POSITION OF LECTURER AT UNIVERSITY WHICH INCORPORATED AS FOUNDATION IN INDONESIA
Authors: Nita Surya 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract <br /></em></strong></p><p><em> The Foundation is Organizing Body of Universities carry out the functions and purposes of workers hired as a lecturer in providing formal educational services to students. Lecturer profession specialized field of work with the principle of upholding the professionalism of legislation, laws, codes of conduct, as well as religious values and ethics. The issue of this article as follows: (1) How does the organization of University carried out by people in Indonesia ?; (2) How does the position of lecturer in University which incorporated as foundation in Indonesia ?; (3) How is the regulation on legal position of lecturer in University which incorporated as foudation in the future?. Juridical empirical research methods in the field of law aims to completely describe the characteristics of certain situation, private or group behavior. The research use sample purposive sampling that is case of lecturer with Foundation in Industrial Court of Yogyakarta and Medan. The research use qualitative descriptive for data analysis to describe legal position of lecturer in University which incorporated as Foundation in Indonesia. Based on result, the management model of University is Private University for university management. The rights and obligation of Private University management rely on the Foundation. Autonomy,accountable, fair and transparent that are regulated on the Law Number 12 of 2012 on Higher Education can not well implemented due to the Foundation as legal body has the rights and obligation that effect any activities of University which incorporated as Foundation in Indonesia. Lecturer, as a professional, is appointed in accordance with regulation in using work relationship based on labor agreement contains the terms of employment rights and obligations of the parties with the principle of equality based on the Law Number 13 of 2003 on Employment. The use of the term mutual agreement is not known in Employment Act. In the future, in order to meet the ground of Pancasila Justice, the legal relationship between the lecturers and the foundation is a relationship based on the principles of Pancasila Justice provides legal protection to the weak position because it ensures the balance of rights and obligations of the parties.</em></p><p><strong><em>Keywords: Legal Position of Lecturer, University which incorporated as Foundation</em></strong></p>
Herbicide Tolerance of Established Buffalograss
Authors: Li Luqi , Sousek Matthew , Gaussoin Roch , Reicher Zachary 
Published: April 2017

Core Ideas
Proper calibration and application is important when using herbicides on buffalograss.
Established ‘Bowie’ buffalograss was most tolerant to carfentrazone + quinclorac, halosulfuron, indaziflam, quinclorac, quinclorac + MCCP + dicamba, simazine, sulfosulfuron, or thiencarbazone + iodosulfuron + dicamba.
Herbicide injury on established buffalograss is relatively short‐lived with the exception of imazapic at the 2× rate.
Effect of Previous Rotation on Plant Parasitic Nematode Population in Peanut and Crop Yield
Authors: Jordan David L. , Corbett Tommy , Bogle Clyde , Shew Barbara , Brandenburg Rick , Ye Weimin 
Published: April 2017

Core Ideas
A diverse crop rotation reduces soil parasitic nematode population.
Impact of previous rotation can persist for multiple years.
Wheat yield was greater after continuous peanut than yield of rotations including corn and cotton.
Crop rotation is an important part of peanut (Arachis hypogaea L.) production systems to maintain yield through avoidance of plant parasitic nematodes and diseases. Research was conducted at two locations in North Carolina to determine changes in plant parasitic nematode populations and peanut yield in 2013 following a rotation sequence that included two cycles of corn (Zea mays L.) followed by wheat (Triticum aestivum L.) and soybean [Glycine max (L.) Merr.] (2007–2010), corn (2011), and cotton (Gossypium hirsutum L.) (2012). Prior to rotations from 2007 to 2013, both short and long rotations of corn, cotton, peanut, and soybean were planted in these plots from 2001 to 2005. Decreases in populations of root knot nematode (Meloidogyne spp.) and stunt nematode (Tylenchorhynchus spp.) from 2006 to 2013 were the greatest when peanut was grown continuously from 2001 to 2006. Yields of corn, cotton, soybean, and wheat (2007–2012) were not affected by rotation from 2001 to 2006 at one location. However, at a second location wheat yield during 2008 and 2010 was greater following continuous peanut from 2001 to 2006 than yield following other rotations. Corn yield in one year following continuous peanut was greater than yield following several other rotations with fewer years of peanut or soybean. While peanut yield in 2006 was affected by rotation sequence in previous years (2001–2005), after 6 years of rotation from 2007 to 2012 peanut in 2013 did not differ in yield regardless of rotation from 2001 to 2006. These data indicate that developing adequate diversity of rotation can decrease plant parasitic nematode populations to levels that allow high peanut yield regardless of rotation history.
Sejarah Gereja Belanda Austin Friars di City of London: Refleksi Sejarah Gerakan Reformasi-Harapan dan Tantangan
Authors: Napel Henk Ten 
Published: April 2017

In the centre of the City of London one can find the Dutch Church Austin Friars. Thanks to the Charter granted in 1550 by King Edward VI, the Dutch refugees were allowed to start their services in the church of the old monastery of the Augustine Friars. What makes the history of the Dutch Church in London so special is the fact that the church can lay claim to being the oldest institutionalised Dutch protestant church in the world. As such it was a source of inspiration for the protestant church in the Netherlands in its formative years during the sixteenth century. Despite its long history, the Dutch Church is still alive and well today. This article will look at the origin of this church and the challenges it faced and the developments it experienced during the 466 years of its existence.