bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
DARI MEMORIA PASSIONIS KE FORERI: SEJARAH POLITIK PAPUA 1999-2000
Authors: Suryawan I Ngurah 
Published: March 2016

<p>This paper focuses on Papua memory of suffering in the tragedies of violations against humanity (memoria passionis) under the authority of the Indonesian Government with brutal military actions. Memoria Passionis was also a foundation of social movement in the urban people of Papua in 1999-2000. FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya â€“ Forum of the Irian Jaya Peopleâ€™s Reconciliation) and PDP (Presidium Dewan Papua- Papuan Presidium Council) were educated local elites who struggled for Papua freedom peacefully. FORERI then transformed into Tim 100 who met President Habibie in February 1999 with the claim that the people of Papua wanted independence (separation) from Indonesia. They carry out MUBES (Great Council) of Papuan people on 23 to 26 February 2000 and the Papuan Congress II from May to June 2000. Consolidation of democracy and social movement in Papua ended after Theys Hiyo Eluay, one of the leaders of PDP was killed by Indonesian Army in 2001.</p> <p>Keywords: Papuan, memoria passionis, social movement, local elites</p> <p>Â </p> <p>Makalah ini berfokus pada memori Papua orang tentang penderitaan dalam tragedi pelanggaran terhadap kemanusiaan (Memoria Passionis) di bawah kewenangan Pemerintah Indonesia dengan tindakan militer yang brutal. Memoria Passionis juga adalah dasar dari gerakan sosial di masyarakat perkotaan Papua pada 1999-2000. FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya) dan PDP (Presidium Dewan Papua) merupakan elite berpendidikan lokal berjuang kebebasan Papua dengan damai. FORERI kemudian bertransformasi menjadi Tim 100 yang bertemu Presiden Habibie pada Februari 1999 dengan tuntutan bahwa rakyat Papua menuintut kemerdekaan (memisahkan diri) dari Indonesia. Mereka melaksanakan MUBES (Musyawarah Besar) Rakyat Papua 23-26 Februari 2000 dan Kongres Rakyat Papua II Mei-Juni 2000. Konsolidasi demokrasi dan gerakan sosial di Papua berakhir setelah Theys Hiyo Eluay, salah satu pemimpin dari PDP dibunuh oleh Angkatan Darat Indonesia pada tahun 2001.</p> <p>Kata Kunci: Papua, memoria passionis, gerakan sosial, elite lokal.</p> <p>Â </p>
ELITE TRADISIONAL DALAM PERGUMULAN SISTEM RELIGIO POLITICAL POWER
Authors: Joebagio Hermanu 
Published: March 2016

<p>This study was aimed to describe: (1) the relation among political groups in the system of religio political power, (2) the political system when dealing with foreign trade organization (VOC), and also (3) the political system encouraging vertical mobility of the Javanese society. This research employed historical methods, and the data were collected from both primary and secondary sources. Meanwhile, the reconstruction of historiography greatly regarded diachronic and synchronic aspects. The results of this study showed that religio political power was produced by the process of Islamization. In that political system, there was equality of position between the rulers and the ulama. The ulama as a representation of the people, bring about the consequence that all public policy must be approved by them. Political system is equal to â€˜descending of powerâ€™. This political system underwent a political change when the central government moved to rural Java, that is changed into nomadism and schizophrenia, because of the strong subordination and repression to the ulama and the opposition groups. The political violence would not build vertical mobility of Javanese people both in education and economic development. Furthermore, this system would face difficulty when deling with the strategy of ex-nihilo by VOC.</p> <p>Key words: religio political power, Islamization, the ulama, ex-nihilo, vertical mobility</p><p>Â </p> <p>Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) relasi antar kelompok politik dalam sistem religio political power, (2) sistem politik itu ketika berhadapan dengan organisasi dagang asing, dan (3) sistem politik itu memacu mobilitas vertikal masyarakat Jawa. Riset ini menggunakan adalah metode sejarah, dan pengumpulan data melalui sumber primer dan sekunder. Sementara itu rekonstruksi sejarah utamakan segi diakronik dan sinkronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem religio political power adalah hasil dari proses Islamisasi. Dalam sistem politik itu terdapat kesejajaran kedudukan antara penguasa dan ulama. Ulama sebagai representasi rakyat memiliki konsekuensi setiap kebijakan publik perlu mendapat persetujuan ulama. Sistem politik mempunyai bentuk yang sama dengan descending of power. Sistem politik ini mengalami perubahan ketika pusat pemerintahan berpindah di pedalaman Jawa, yakni menjadi nomadisme dan schizophrenia, karena kuatnya represi terhadap ulama dan kelompok oposisi. Kekerasan politik itu tidak akan membangun mobilitas vertikal masyarakat Jawa, baik bidang pendidikan maupun pembangunan ekonomi. Bahkan akan menghadapi kesulitan ketika berhadapan dengan strategi ex-nihilo VOC.</p> <p>Kata kunci: religio political power, Islamisasi, ulama, ex-nihilo, dan mobilitas vertikal</p> <p>Â </p> <p>Â </p>
BIBLIOGRAFI SEJARAH KESEHATAN PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA
Authors: Muhsin Z. Mumuh 
Published: March 2016

<p>History of health recently began to receive attention in Indonesia. One of the ways to trace them is through bibliographic study. Publications issued in the past, particularly in the colonial period, whether it be books, journals, magazines, newspapers can become an access to know and reconstruct the history of health in Nusantara. The purpose of this study is to inventory and identify a number of publications that appeared in the past by first described its historical context. The method used in this study is the historical method. The conclusion showed that the availability of bibliographic resources on the history of health in Indonesia is quite a lot that can be used to reconstruct the Indonesian health conditions in the colonial period. Knowledge of medical history is very useful to see the change, continuity, parallelism, and comparison of health problems in various places and at different periods.</p> <p>Key words: bibliography, medical history, the Netherlands-Indie</p> <p>Â </p> <p>Sejarah kesehatan belakangan ini mulai mendapat perhatian di Indonesia. Untuk menelusurinya di antaranya adalah melalui pengkajian bibliografis. Publikasi-publikasi yang diterbitkan pada masa lalu, khususnya masa kolonial,Â baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar bisa menjadi akses untuk mengetahui dan merekonstruksi masa lalu kesehatan di Nusantara. Tujuan penelitian ini adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi sejumlah publikasi yang terbit pada lalu dengan terlebih dahulu diuraikan konteks sejarahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Simpulannya adalah ketersediaan sumber bibliografis mengenai sejarah kesehatan di Indonesia yang cukup banyak itu dapat digunakan untuk merekonstruksi kondisi kesehatan di Indonesia masa kolonial. Pengetahuan sejarah kesehatan ini sangat berguna untuk melihat perubahan, kesinambungan, paralelisme, dan perbandingan masalah kesehatan di berbagai tempat pada berbagai periode.</p> <p>Kata kunci: bibliografi, sejarah kedokteran, Hindia Belanda</p> <p>Â </p>
MODEL PELATIHAN IPS â€“ SEJARAH BERBASIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL UNTUK GURU SMP
Authors: Musadad Akhmad Arif 
Published: March 2016

<p>This research aims: (1) to describe the prior condition of teacher competency in History-Social Studies learning in Junior High School; (2) to describe the training form used for the History-Social Studies teacher of Junior High School currently; (3) to describe the form of multicultural education-based History-Social Studies training requirement; and (4) to develop the multicultural education-based History-Social Studies training model for the teacher of Junior High School in Surakarta. This research and development was taken place in Surakarta city. The subject of research was the History-Social Studies teachers of Junior High School. The result of research showed: (1) the prior condition of Social Studies teacherâ€™s competency in history learning was still low. It could be seen from the teacherâ€™s low capability of developing RPP (lesson plan), and low capability of implementing the learning; (2) the training form used currently could not improve the teacher competency optimally; (3) the teacher wanted to improve his/her competency through multicultural education-based History-Social Studies training; and (4) the training model developed encompassed three stages: planning, implementation, andÂ training evaluation.</p> <p>Keywords: Training Model, History-Social Studies, Multicultural Education</p><p>Â </p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi awal kompetensi guru dalam pembelajaran IPS-SejarahÂ di SMP; (2) mendeskripsikan bentuk pelatihan yang dipakai untuk guru IPS-Sejarah SMP sekarang ini; (3) mendeskripsikan bentuk kebutuhan pelatihan IPS-Sejarah berbasis pendidikan multikultural; dan (4) mengembangkan model pelatihan IPS-Sejarah berbasis pendidikan multikultural bagi guru SMP di Surakarta. Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan di Kota Surakarta. Subjek penelitian ini adalah guru IPS (sejarah) di sekolah menengah pertama. Hasil penelitian dapat dikemukakan: (1) kondisi awal kompetensi guru IPS dalam pembelajaran sejarah masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan guru dalam menyusun RPP, dan rendahnya kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran; (2) bentuk pelatihan yang dipakai sekarang ini kurang dapat meningkatkan kompetensi guru; (3)Â guru ingin meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan IPS-Sejarah berbasis pendidikan multikultural; dan (4) model pelatihan yang Dikembangkan mempunyai tiga tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan</p> <p>Kata Kunci: Model Pelatihan, IPS-Sejarah, Pendidikan Multikultural.</p> <p>Â </p>
Ciudad, naturaleza y saberes ambientales
Authors: Ángel Felipe 
Published: March 2016

<p>Así pues, mencionar algunas nociones: primero, el espíritu de nuestros días le niega a la ciudad la ciudadanía como parte de la naturaleza. Bueno, si el genoma humano es más que una pista, entonces con alegría nutrimos sus consecuencias: somos parte de la evolución. De tal manera que en la Madre Tierra cohabitan dos diferentes ritmos: humano uno y ecosistémico el otro. Los humanos somos parte de la naturaleza pero no del ecosistema. Nos especificamos como especie por el hecho de carecer de nicho. El ritmo urbano se impone en una gran parte del planeta. El choque entre estos dos ritmos, el citadino y el ecosistémico, es la causa de la crisis ambiental. Segundo, la relación entre la ciudad y el ecosistema es la de la domesticación urbana, que consiste en una metódica interrupción de los ritmos de funcionamiento del ecosistema. Algunos ejemplos: los flujos fotosintéticos de energía naufragan en la enfermedad entrópica urbana; nunca volverán a fluir como antes lo hacían. La biodiversidad y las cadenas tróficas decapitadas por la agricultura sin su correspondiente comensal de la fauna y por “vacas” protegidas para no transmitir su energía a la cándida ansiedad de un carnívoro; protegidas por la ley, por las garras epistemológicas, por los cuentos infantiles, por la habilidad tecnológica, etc. Tercero, la ciudad es causa y no consecuencia. Causa de estados de ánimo personal, de las fronteras de lo filosofable, de la soledad arquetípica de una especie avergonzada de su origen natural, de la inclinación en contra del ecosistema hacia la cual se desarrolla la tecnología, etc. Hoy en día somos la consecuencia de la ciudad, no su causa. Pero hay otro camino para la relación entre la ciudad y el ecosistema; llamamos biociudad al desafío permanente de alcanzar una interpretación sustentable de la música de la naturaleza con toda su filarmónica tocando al mismo ritmo. </p>
Evolución y desafíos del programa de pago por servicios ambientales implementado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.
Authors: Solano Vivian 
Published: March 2016

<p>La implementación del pago por servicios ambientales (PSA) en la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S. A. (ESPH S. A.) comprende un esquema totalmente independiente de la institucionalidad del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). El mecanismo de financiamiento aplicado por esta empresa proviene de un rubro conocido como tarifa hídrica que cubre el costo ambiental para la protección de cinco microcuencas ubicadas en la periferia urbana de la región central de Heredia. La experiencia de ESPH S. A. demuestra que, en sitios con condiciones similares, el PSA es un instrumento que coadyuva a la protección del bosque; sin embargo, debe estar acompañado por otras iniciativas para contrarrestar la presión urbanística que pesa sobre las áreas de recarga acuífera.</p>
Análisis de dos métodos para el levantamiento del componente arbóreo en una sección del sendero Siempre Verde en el Parque Nacional Santa Rosa
Authors: Jiménez José , Méndez Ana , Quesada Andrea , Carvajal José Pablo 
Published: March 2016

<p>En el sendero Siempre Verde se encontraron 54 individuos, 23 especies y 16 familias de árboles. La Anacardiaceae representa la familia con mayor diversidad de especies, tres en total. La más abundante es Moraceae, con 13 individuos que pertenecen a Castilla elástica. Además, al comparar dos metodologías para el levantamiento espacial de los árboles mayores de (&gt;) 10 cm de diámetro, se concluye que el método de cinta métrica y brújula (derrotero) es el más preciso dentro de un área con cobertura natural.</p>
Desarrollo turístico e inmobiliario para playas del Coco
Authors: Solano Leyla 
Published: March 2016

<strong><strong></strong></strong>En el marco de los esfuerzos de responsabilidad social por parte de una empresa desarrolladora inmobiliaria en Ocotal - playas del Coco, se llevó a cabo un diagnóstico comunitario en playas del Coco, el cual arrojo información clave para la determinación de las áreas de inversión social por parte de la empresa. El presente artículo se enfoca en la problemática de la zona, los principales hallazgos encontrados producto de la investigación, así como algunas conclusiones sobre el abordaje por parte de la empresa y la responsabilidad social que en general deben tener las empresas vinculadas al desarrollo turístico e inmobiliario de playas del Coco, Carrillo, Guanacaste.<strong><strong><br /></strong></strong>
Gestión ambiental participativa en la Universidad Nacional de Costa Rica
Authors: Avendaño Daniel , García Daniela 
Published: March 2016

<p>La gestión ambiental desarrollada en los campus universitarios es una tendencia que se extiende entre las universidades de toda América. El programa ambiental UNA-Campus Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica es el encargado de implementar diferentes acciones en cumplimiento con la política ambiental de esta institución pública de enseñanza superior. Su metodología se ha basado en un <em>modelo de gestión ambiental participativa a través de comisiones ambientales</em>. En la práctica la participación de la comunidad universitaria continúa siendo un reto. El presente artículo reflexiona sobre los retos y las perspectivas futuras de esta experiencia que puede ser replicada por otras universidades. </p>
Análisis de las amenazas e implicaciones del cambio climático sobre los tiburones
Authors: Rojas José Rodrigo 
Published: March 2016

<p>La vulnerabilidad es una función que depende de la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Este concepto es aplicado al estudio de las amenazas que enfrentan los tiburones por las modificaciones ecotróficas causadas por el cambio climático. El enfoque de esta investigación discute la dicotomía que existe entre las características evolutivas, estrategias de vida y dominio de estos condrictios versus las transformaciones sistémicas e irreversibles que impone este fenómeno de megaescala. La evidencia mundial indica que el cambio climático es un vector propagador de modificaciones ecosistémicas tan intensas y constantes que supera las estrategias de vida de los tiburones, llevando al límite de su resilencia los ciclos reproductivos, oferta alimentaria, acceso a refugios, tasas de crecimiento y patrones de dispersión. La ruta evolutiva que llevó a los tiburones a dominar los ambientes acuáticos los enfrenta con amenazas que superan las capacidades de respuesta efectiva. </p>
Al-Bid‘ah versus al-Mashlahah al-Mursalah and al-Istihsân: Al-Syâthibî’s Legal Framework
Authors: Jahar Asep Saepudin 
Published: March 2016

Abstrak: al-Bid‘ah versus al-Mashlahah al-Mursalah dan al-Istihsân: Kerangka Hukum al-Syâthibî. Tulisan ini mengkaji pandangan Abû Ishâq al-Shâthibî (w. 790/1388) tentang bidah versus al-mashlahah al-mursalah dan al-istihsân. Karya al-Syâthibî tentang konsep bidah dalam kitabnya, al-I'tishâm, sebagai respons terhadap ulama di zamannya yang menganggap bahwa al-mashlahah al-mursalah dan al-istihsân sebagai bentuk inovasi (al-bid‘ah). Tulisan ini akan mengelaborasi signifikansi gagasan al-Syâthibî dalam isu bidah yang memformulasikan kerangka syariah berbasis teks dan rasio dengan non-syariah. Pembahasan tentang bidah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariah akan dianalisis dengan prinsip legalitas al-mashlahah al-mursalah dan al-istihsân sebagai bagian dari metodologi penggalian hukum setelah Alquran, Sunah, ijmak, dan qiyâs. Tulisan ini juga ingin menguraikan keunggulan al-Syâthibî dalam epistemologi hukum dibanding ulama lain yang membahas isu serupa.Kata Kunci: al-istihsân, bidah, al-mashlahah al-mursalah, faqîh, teori hukumAbstract: Al-Bid‘ah versus al-Mashlahah al-Mursalah and al-Istihsân: Al-Syâthibî’s Legal Framework. This paper discusses with the juridical basis of Abû Ishâq al-Shâthibi’s (d. 790/1388) argument against those who considered al-mashlahah al-mursalah (public interest) and al-istihsân (juristic preference) to be forms of innovation. The present discussion will examine the efficacy of al-Syâthibî’s distinction between al-bid‘ah (innovation), which is foreign and even contradictory to the shariah and the validity of the legal principles of al-mashlahah al-mursalah and al-istihsân as subsidiary, yet valid sources of law under the Quran, the Sunnah, ijmâ’, and qiyâs (ratio legis). In addition, it will be shown how al-Syâthibî’s epistemological reliance on legal theory distinguished him from jurists who shared quite different views on the same matter. In the concluding remarks, the relevance of this theory with contemporary Muslim society with respect to pursuing legal practices is underlined.Keywords: al-istihsân, al-bid‘ah, al-mashlahah al-mursalah, faqîh, legal theoriesDOI: 10.15408/ajis.v12i1.975
Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa
Authors: Hasan Sudirman 
Published: March 2016

Abstract: The Implementation of Total Quality Management in Waqf Management of the Dompet Dhuafa. This article raises issues about the total quality management (TQM) in waqf management. TQM is a major issue in management, especially for large companies, in a framework to increase the quality of product output and to satisfy customers. TQM nowadays is not only adopted by profit oriented companies but also non-profit institutions. For example, the Dompet Dhuafa has achieved Quality Management System ISO 9001:2008 certification. This article concludes that the implementation of TQM in waqf management of the Dompet Dhuafa is relatively advanced since it gives serious attention to customers, both external dan internal. Similarly with process improvement and total involvement, Dompet Duafa points to enthusiasm of planned and structured improvement as well as involving all elements of the organization comprehensively.Keywords: waqf, total quality management, waqf managementAbstrak: Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa. Tulisan ini mengangkat isu tentang total quality management (TQM) dalam pengelolaan wakaf. TQM merupakan salah satu terobosan manajemen yang umumnya dilakukan oleh perusahaan besar dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang pada muaranya dapat memuaskan konsumen. TQM tidak hanya diadopsi oleh lembaga-lembaga yang berorientasi pada keuntungan material (profit oriented) namun juga lembaga-lembaga yang berbasis non profit (non-profit oriented). Salah satunya adalah Dompet Dhuafa yang telah berhasil meraih sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Implementasi nilai TQM dalam pengelolaan wakaf di Dompet Dhuafa dapat dikatakan relatif maju karena perhatian lembaga ini kepada pelanggan, baik eksternal maupun internal, cukup bagus. Begitu pula dalam hal perbaikan proses dan keterlibatan total, Dompet Dhuafa menunjukkan semangat perbaikan yang terencana dan terstruktur serta melibatkan semua elemen organisasi secara komprehensif.Kata Kunci: wakaf, total quality management, manajemen wakafDOI: 10.15408/ajis.v12i1.983
Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia
Authors: Hejazziey Djawahir 
Published: March 2016

Abstract: The Political Configuration of the Shariah Banking in Indonesia. Islamic law applies to Muslims wherever they are, whatever their nationality. But the National law is the law applicable to a particular nation, in a particular national state. In Indonesia's case, the National law also means the law developed by the Indonesian people, after Indonesia became an independent country and in force for the Indonesian people as successor to the old colonial law. Thus, Islamic law should be used now instead of the colonial law, which is no longer relevant to Islamic values. Shariah banking law is a product of National law which is adopted from Quranic and Sunnah values. Therefore, in the realm of business law, the Islamic law is a truly National law.Keywords: configuration, law, politics, Islamic bankingAbstraksi: Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam di manapun ia berada dan apapun kebangsaannya. Sedangkan hukum Nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu, di suatu negara tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum Nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial. Jadi, semestinya hukum Islam yang digunakan sekarang juga sebagai pengganti hukum kolonial, yang tidak lagi relevan dengan nilai Islam. Hukum perbankan syariah merupakan produk hukum Nasional yang diadopsi dari nilai Alquran dan Sunah. Untuk itu, dalam ranah hukum bisnis, hukum Islam inilah yang benar-benar telah menjadi hukum Nasional.Kata Kunci: konfigurasi, hukum, politik, perbankan syariahDOI: 10.15408/ajis.v12i1.986