bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGUATAN KELEMBAGAAN TPI DALAM MEWUJUDKAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN
Authors: Solihin Akhmad 
Published: April 2017

Pelabuhan perikanan berperan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumberdaya ikan. Namun demikian, keberadaan sistem pelelangan di pelabuhan perikanan tersebut dihadapkan pada kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menghambat perekonomian daerah, akan tetapi juga mengganggu keberlanjutan perikanan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain kuatnya peran patronase nelayan dan pembeli yang tidak tercatat di pelabuhan perikanan, ketiadaan kepemilikan modal para pelelang ikan, dan sarana prasarana pelabuhan perikanan yang sangat minim. Oleh karena itu, Kabupaten Tangerang yang memiliki potensi perikanan mengoptimalkan peran dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan, salah satunya adalah optimalisasi pelelangan ikan di Cituis. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) menganalisis isu dan permasalahan kelembagan Tempat Pelelangan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis; dan (2) menyusun rekomendasi kebijakan dalam penguatan peran kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan. Metode yang digunakan adalah Logical Framework Analysis, yang hasilnya menunjukan bahwa permasalahan utama di Tempat Pelelangan Ikan Cituis adalah terganggunya pelelangan ikan, yang disebabkan oleh kemampuan daya beli pedagang kecil, sistem lelang di hutang, hubungan sistem langgan, dan minimnya dana talangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan, penguatan peran langgan, peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, dan penegakan hukum.
ANALISIS DAMPAK BANTUAN LANGSUNG PUMP PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT TAHUN 2011
Authors: Karim Muhamad 
Published: April 2017

Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2011 merupakan program peningkatan produktivitas perikanan agar meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penelitian ini dilakukan bertujuan (i) mengevaluasi problem kebijakan dan implementasi pedoman Program bantuan langsung PUMP Perikanan Tangkap kepada masyarakat nelayan di Kabupaten Sukabumi; (ii) mengidentifikasi dan menganalisis dampak bantuan langsung PUMP Perikanan Tangkap terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Sukabumi; dan (iii) memberikan rumusan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan pelaksanaan bantuan langsung kepada nelayan penangkap ikan di Kabupaten Sukabumi maupun masyarakat perikanan dan kelautan secara umum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penilaian Dampak Analisis Kebijakan (Regulatory Impact Assesment/RIA) (Wardani, RS, dkk, 2008). Hasil yang diperoleh: pertama, problem kebijakan dan implementasi pedoman PUMP Perikanan Tangkap kepada masyarakat nelayan di Sukabumi adalah administrasi pencairan bantuan langsung program kurang sesuai dengan kondisi alamiah yang dialami nelayan. Kedua, dampak bantuan langsung program terhadap nelayan dan buruh nelayan: (i) nelayan yang sudah memiliki aset sarana produksi perikanan akan mendapatkan tambahan aset baru. Sementara buruh nelayan mendapatkan aset sarana produksi perikanan yang semula belum memilikinya. Ketiga, merevisi petunjuk teknik program penyaluran bantuan langsung dengan dibuat lebih serderhana, fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan fluktuasi harga faktor produksi di pasaran serta mengatasi problem time-line waktu pencairannya.
ANALISIS PERDA NO 13 TAHUN 2003 TENTANG APBD SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH ANGGOTA DPRD SURAKARTA PERIODE 1999 - 2004
Authors: - Ismunarno 
Published: April 2017

<p class="a" align="center"><strong>Abstract</strong></p><p class="a"><em>This study aims to determine whether Perda could be kriminogen facts in a corruption and identify the location of the fault of the parties involved in relation to the regulation if it is based on Law no. 31 of 1999 Jo Law. </em><em>20 of 2001 on the eradication of corruption. This study is a descriptive normative nature. This research included literature research therefore examines only secondary data. Based on the research result that Perda No. 13 of 2003 on budget is an amendment to the budget previously provided for in Regulation No. 1 of 2003. Changes made include sector budget: Education, Culture, Belief in God Almighty, Youth and Sports (budget increase), Population and Family Welfare (Budget derived), Health (Budget falls), Housing and settlement lowered (Budget falls), Recurrent Parliament (Budget rises), Welfare (Budget falls), Travel allowance legislators (budget increase), Shopping goods (Articles ride). From the description above indicates that the changes</em><em> are more likely to benefit / for the personal benefit of the members of Parliament, because of budget increases are related to the interests of members of parliament. </em><em>Perda No 13 out 2003 on the budget that alter the law No. 1 Year 2003 there Kriminogen factor which is the act of corruption in particular violates Article 2 (1) and Article 3 of Law no. Jo 31 of 1999 Law No. 20 of 2001 on corruption because of errors in the process of changing the budget and the lack of legal basis as well as budget expenditures in the determination of certain sectors as described. From this research are expected to provide input on efforts that can be done to minimize corruption, especially by the executive and legislative branches in the region rose sharply as the enactment of local autonomy. </em></p><p class="a"><strong><em>Keywords</em></strong><em> : </em>Perda, APBD<em>, Kriminogen, Corruption</em></p>
ANTINOMI DALAM PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM
Authors: Butarbutar E. Nurhaini 
Published: April 2017

<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p> Penerapan asas legalitas sering menimbulkan antinomi dengan asas mengadili menurut hukum, asas <em>rechtweigering </em>dan asas kebebasan hakim. Namun sebagai asas, semua asas tersebut saling melengkapi dalam penerapannya. Dalam menerapkan asas legalitas, hakim tetap memperhatikan kepastian hukum, sedangkan asas hakim mengadili menurut hukum, dijalankan dengan mengingat bahwa undang-undang dibuat untuk melindungi kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu selalu berkembang maka hukum juga harus berkembang sehingga selalu dapat melindungi kepentingan manusia. Dengan kebebasan hakim, maka hakim dapat selalu melengkapi atau menafsirkan undang-undang sehingga putusannya dirasakan adil (<em>Einzalfallgerechtigkeit) </em>dan bermanfaat.<em> </em> </p><p>Kata Kunci : Antinomi, penerapan, asas legalitas, penemuan hukum</p><p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em> The applying of the principle of</em> <em>legality often generate antinomy with principle of judge according to law, principle of rechtweigering and principle of freedom of judge. But, as the principle, they are each other equiping in applying of him. In applying of principle of legality , judge remain to pay attention rule of law, while the principle of judge according to law, run by in view of law made to protect importance of human being, while importance of that human being always expand hence law also have to expand so that always can protect importance of human being. With freedom of judge, hence judge earn always equip or interpret of law so that the decision of felt fair ( Einzalfallgerechtigkeit) and useful.</em></p><p>Keywords :<em>, Antinomy, the applying, the principle of</em> <em>legality, law finding process. </em><strong> </strong></p>
POLITIK PLURALISME HUKUM DALAM HUKUM UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN : KAJIAN TERHADAP PENGAKUAN HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Authors: Jamin Mohammad 
Published: April 2017

<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>It is empirical fact in Indonesia not only has written law which imposed by state power ( state law). Beside written law there is also unwritten law which often called the non state law. Political of law to uniting as one political unity and enforce the legal sentralism has disregarded the fact of legal pluralism ( the political of ignorance). Political of law of the Judicial Power Code which imposed during the time does not clearly arrange the state recognation to unwritten law, even unwritten law is recognnized, but still very sumir and floating. Although Code No. 48/2009 about Judicial Power adopt the politics of legal pluralism and recognizes the existence unwritten law, but it is still sham (weak legal pluralism), causing that in fact predominate the state law still happened and unwritten law only becoming complement to state law. Political forwards legal pluralism in Judicial Power Code ideally is not made conditional. The political legal pluralism of Judicial Power Code must to adopt strong legal pluralism, so can accommodate pluralism in society.</em></p><p><em>Key Words</em><em> : </em><em>Legal Pluralism</em><em>, </em><em>Judicial Power</em><em>, </em><em>Unwritten Law</em><em>.</em></p>
PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Authors: Hernawan Ari , Pramuwardhani dewi Murti 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>This research aims to determine the forms of suppression of union in Yogyakarta Special region and the efforts made by the trade unions of workers in Yogyakarta Special region in the face of acts of suppression of trade unions. This research is normative and empirical. data obtained through library research and field research. Data obtained in the study were analyzed qualitatively. Analytical results presented descriptively. result showed suppression of forms of union trade in the Special region of Yogyakarta form unions impede the establishment, transfer, suspension, and termination of employment for trade union who are performing their roles and functions, criminalization and the establishment of a rival unions. Efforts made trade union-trade union in Yogyakarta Special region in the face of acts of suppression of trade unions is to provide guidance in legal proceedings and internal awareness to its members. Just that more efforts to overcome due to the form of suppression of unions and not the cause suppression of trade unions.</em></p><p><strong><em>Key words : </em></strong><em>Suppression, Trade Unions, Worker</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberangusan serikat pekerja di Daaerah Istimewa Yogyakarta dan upaya yang dilakukan serikat pekerja-serikat pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghadapi tindak pemberangusan serikat pekerja. Penelitian bersifat yuridis normatf dan empiris melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pemberangusan serikat pekerja berupa menghalangi pembentukan serikat pekerja, mutasi, skorsing, PHK dan kriminalisasi pengurus serikat pekerja serta pembentukan serikat pekerja tandingan. Upaya yang dilakukan serikat pekerja-serikat pekerja di Daerah Istimewa Yogyaakarta dalam menghadapi tindak pemberangusan dengan mendampingi anggota dan sesama pengurus dalam proses hukum dan penyadaran internal anggotanya. Upaya lebih ditujukan pada mengatasi akibat pemberangusan dan bukan faktor penyebabnya.</p><p><strong>Kata kunci : </strong>Pemberangusan, Serikat Pekerja, Pekerja</p><p> </p>
KONSEP HUKUM PEMBIAYAAN KONSUMEN DI MASA YANG AKAN DATANG
Authors: Prasetyawati Endang 
Published: April 2017

<p><strong>Abstract</strong><br />The purpose of this research is to explain the concept of law of consumer finance in the future, that consumer finance is characterized by Indonesia. The method used is normative legal research (legal research), with the approach of the statute and philosophy. Legal materials used in the study include legal primary, secondary and tertiary and supported with interviews. Legal material is then analyzed in such a way and poured in the form of a diskriptif analysis. The results of this research provide consumer finance law concept bids forward, namely consumer finance are characterized by Indonesia, which are based on religious, humanitarian, nationality, democracy and social justice. Consumer finance law characterized by an Indonesia that regulates the equivalence of the position of consumer finance companies and consumers, legal protection for consumer finance companies as well as consumers, as well as paying attention to process contracts, and dispute resolution with the approach of the conscience, in the form of regulation-level legislation, with the hope of better guarantee legal certainty.<br /><em><strong>Key words: Legal concept, consumer Finance, Future.</strong></em></p><p><br /><strong>Abstrak</strong><br />Tujuan penelitian ini ialah untuk memamaparkan tentang konsep hukum pembiayaan konsumen di masa yang akan datang, yaitu pembiayaan konsumen yang bercirikan Indonesia. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan filsafat (philosophy approach). Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan ditunjang dengan wawancara. Bahan hukum kemudian dianalisis sedemikian rupa dan dituangkan dalam bentuk tulisan secara diskriptif analisis. Hasil penelitian ini memberikan tawaran konsep hukum pembiayaan konsumen ke depan, yaitu pembiayaan konsumen yang bercirikan Indonesia, yaitu berdasarkan religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial. Hukum pembiayaan konsumen yang bercirikan Indonesia yang mengatur kesetaraan kedudukan perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen maupun konsumen, serta memperhatikan proses kontrak, dan penyelesaian sengketa dengan pendekatan nurani, dalam bentuk peraturan setingkat undang-undang, dengan harapan lebih memberikan jaminan kepastian hukum.<br /><em><strong>Kata kunci: Konsep Hukum, Pembiayaan Konsumen, Masa depan.</strong></em></p>
KEBIJAKAN TATA RUANG DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI VALORISASI RUANG)
Authors: Subekti Rahayu , Karjoko Lego , Astuti Wida 
Published: April 2017

<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>The objective of research was to find out the existing condition of spatial layout the Kutai Kartanegara Regency’s Government used and to find out the policy of Kutai Kartanegara Regency’s Government in spatial layout. In this research, Empirical research on Law (ELr) was used. ELr seeks to understand and explain how law works in the real world. This study was a descriptive developmental one providing a systematical description on the object to be studied, and then a model was developed to address the problems in the field. The research approach used was qualitative approach. The research was taken place in Kutai Kartanegara regency. From the result of research and discussion, two conclusions could be drawn. Firstly, the existing condition of land use in Kutai Kartanegara regency showed the land use for various activities such as: mining, forestry, gardening, and farming. The shift of land function increased over years. Secondly, the government of Kutai Kartanegara regency had developed draft Local regulation of regency about rTrW or Zoning for Kutai Kartanegara regency, but it had not been proposed to the Local Legislative Assembly’s (dprd’s) discussion because there had been no provincial regulation about rTrW or Zoning of East Kalimantan province</em></p><p><strong><em>Key words : </em></strong><em>policy, Special layout, Valorisation</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui <em>existing condition tata ruang </em>yang digunakan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Negara dalam penataan ruang. Dalam penelitian ini digunakan metode <em>Empirical research on Law (ELr). ELr seeks to understand and explain how law works in the real world. </em>Adapun sifat penelitiannya deskriptif developmental yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti, selanjutnya disusun model yang dapat dikembangkan untuk mengatasi problema di lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan dua kesimpulan, yaitu : pertama, Kondisi existing Penggunaan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bermacam – macam kegiatan diantaranya yaitu : . Kegiatan pertambangan , Kegiatan Kehutanan , Kegiatan Perkebunan, kegiatan pertanian. Terjadi pengalihan fungsi lahan yang meningkat dari tahun ketahun Kedua, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang RTRW maupun Zonasi Kabupaten Kutai Kertanegara, hanya saja belum bisa diajukan dalam pembahasan dengan DPRD karena Peraturan Daerah Propinsi tentang RTRW maupun zonasi Provinsi Kalimantan Timur belum ada.</p><p><strong>Kata kunci : </strong>Kebijakan, tata ruang, valorisasi</p>
KONVERGENSI TELEMATIKA, ARAH KEBIJAKAN DAN PENGATURANNYA DALAM TATA HUKUM INDONESIA
Authors: - Djulaeka - , Jusmadi Rhido 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>T</em><em>elematics convergence, as a phenomenon, has caused a changing in the system of law in Indonesia. In the first assumption, there are several Acts, such as Telecommunication Act, Broadcasting Act, and Electronic Information and Transaction Act, which are considered to be able to respond to the need of regulation to regulate the phenomenon of telematics convergence. However, the issue of a certain regulation which specifically regulates the telematics convergence appears in the society. Therefore, the article is aimed (1) to explain how actually the conception of telematics convergence in Indonesia is in order to clarify the essential meaning of telematics convergence, and (2) to explain how the system of law in Indonesia responds to the process of telematics convergence. This study is legal research which applies the conceptual approach. The data is the products of law, primarily and secondarily, and non-law products. The data is analyzed by using analytical descriptive approach.</em></p><p><strong><em>Key Words</em></strong><strong>: </strong><em>c</em><em>onvergence, Telematics, regulation, Indonesian Legal System</em>.</p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Konvergensi telematika sebagai sebuah fenomena telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem pengaturan hukum di Indonesia. Disamping itu, fenomena konvergensi telematika mengakibatkan paradigma pengaturan hukum yang ada harus mengikuti fenomena perubahan akibat perkembangan teknologi. Pada asumsi awal terdapat beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dianggap dapat merespon kebutuhan regulasi dari adanya fenomena konvergensi telematika, namun dalam perjalanannya isu akan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang konvergensi telematika mencuat di masyarakat. Melalui artikel ini hendak menjelaskan bagaimana sebenarnya konsepsi tentang konvergensi telematika yang saat ini terjadi di Indonesia, serta menjelaskan bagaimana sistem pengaturan hukum di Indonesia merespon adanya proses konvergensi telematika tersebut. Tujuannya adalah untuk menjelaskan apa sebenarnya makna dari adanya fenomena konvergensi telematika dan sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia yang saat ini eksis merespon adanya proses konvergensi telematika tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum (<em>legal research</em>) dengan menggunakan pendekatan konseptual (<em>conceptual approach</em>) serta bahan penelitian berupa bahan hukum (primer maupun sekunder) dan bahan nonhukum, serta analisisnya menggunakan pendekatan deskriptif analitis.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Konvergensi, Telematika, Pengaturan, Sistem Hukum Indonesia.</p>
IMPLEMENTASI JALINAN SISTEM ANTARA GENERAL RULES DENGAN SPECIAL RULES DALAM SISTEM PEMIDANAAN SUBSTANTIF
Authors: Soponyono Eko - 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Implementatio</em><em>n of the system fabric between “general rules” with “special rules” in the substantive criminal system can not be separated from the criminal system policy will be pursued by members of the House of representatives in understanding all juridical problems are there to make a better one. Implementation of the system fabric between “general rules” with “special rules” in the substantive criminal system in Indonesia is not always ideal, because the neglect of understanding of the system of punishment in the criminal code. These conditions can be further complicated when the New penal code bill with no reforming indication intelligently addressed by the Legislature in policy formulation. Based on the above reasons, this report is organized in the hope of giving firmness to the interested student attitudes material criminal law, Law Enforcement Authorities, especially Holders Policy Formulation Phase (the Legislature).</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Integrated Systems, general rules, Special rules, Sentencing System</em></p><p align="center"> <strong>Abstrak</strong></p><p> </p><p>Implementasi jalinan sistem antara <em>“general rules” dengan “special rules” </em>dalam sistem pemidanaan substantif tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan sistem pemidanaan yang akan ditempuh oleh anggota DPR dalam memahami semua permasalahan juridis yang ada untuk membuat yang lebih baik. Implementasi jalinan sistem antara <em>“general rules” dengan “special rules” </em>dalam sistem pemidanaan substantif di Indonesia tidak senantiasa ideal, karena terabaikannya pemahaman atas sistem pemidanaan dalam ketentuan induknya di KUHP/WvS. Kondisi demikian bisa akan lebih rumit lagi ketika RUU KUHP Baru dengan indikasi kebaharuannya tidak disikapi secara cerdas oleh Badan Legislatif dalam kebijakan formulasinya. Berdasar alasan di atas, tulisan ini disusun dengan harapan dapat memberi ketegasan sikap bagi mahasiswa peminat hukum pidana materiil, Aparat Penegak Hukum, terutama Pemegang Kebijakan Tahap Formulasi (Badan Legislatif ).</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Jalinan Sistem, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, Sistem Pemidanaan</p>