bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
POLITIK HUKUM KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN DI INDONESIA
Authors: - Budiyono 
Published: April 2017

<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama walaupun bukan negara agama. Agama dapat hidup dan berkembang dengan jaminan dan perlindungan negara, sedangkan para pemeluk agama berhak melaksanakan dan mengembangkan agama sesuai dengan kepercayaannya. Prinsip kebebasan beragama dan berkepercayaan itu merupakan pengakuan dan jaminan serta perlindungan bahwa setiap orang bebas dan merdeka menganut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana politik hukum negara Indonesia dalam menjamin kebebasan beragama dan berkerpercayaan berdasarkan UUD 1945.</p><p><strong>Kata kunci : </strong>politik hukum, kebebasan beragama</p><p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>Indonesi</em><em>a is state pursuant to believing in god principle that Indonesian nation which believe in although non religion state. religion life and expand with guarantee and protection of state, while all of people entitled to execute and develop religion as according to its trust. Freedom of religion principle and that trust represent guarantee and confession and also protection that free each and everyone and independence to embrace believed trust and religion. research purpose is how Indonesia legal policy to guarantee and protection be based on the constitution 1945</em></p><p><strong><em>Key word : l</em></strong><em>egal policy, freedoom of religion</em></p>
KONSISTENSI PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
Authors: - Sulistiowati - , Antoni Veri 
Published: April 2017

<p>Abstract<br />This research aims to analyze the importance and the application of piercing the corporate veil in the legal policy of limited liability company. This research is included into juridical and normative research, utilizing library research to obtain secondary data. Such data deriving from legal principles, statutes, and literature are fither analyzed in a qualitative method, producing descriptive-analytical output. In addition, a study is conducted to compare the application of piercing the corporate veil in various jurisdictions. The result firstly shows the reasons that the doctrine of piercing the corporate veil is important in the legal policy of limited liability company: (1) to provide a legal certainty; (2) the existence of piercing the corporate veil in statutes will provide strict sanctions, hence achieving a deterrent effect; (3) to reduce litigation costs; (4) to encourage the implementation of piercing the corporate veil. Secondly, an expansion of regulation regarding piercing the corporate veil is found from the commercial code to Law Number 1 of 1995 and Law Number 40 of 2007.</p><p><br />Key words: legal entity, limited liability company, piercing the corporate veil.</p><p><br />Abstrak<br />Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti penting dan penerapan piercing the corporate veil dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mendasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dari asas-asas hukum, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif-analitis. Selain itu, dilakukan juga studi untuk membandingkan penggunaan piercing the corporate veil di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, arti penting pengaturan piercing the corporate veil dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas adalah karena: (1) untuk memberikan kepastian hukum; (2) keberadaan piercing the corporate veil di undang-undang akan berimplikasi pada sanksi yang tegas sehingga efek jera dapat tercapai; (3) untuk menekan biaya litigasi; (4) untuk memotivasi penerapan piercing the corporate veil. Kedua, prinsip piercing the corporate veil di dalam perundang-undangan di bidang P.T di perluas dari KUHD sampai dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 dan UU Nomor 40 Tahun 2007.</p><p><br />Kata kunci: badan hukum, perseroan terbatas, piercing the corporate veil.</p>
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Sabardi Lalu - 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>c</em><em>ommunity participation in managing environment to be the basic need for all who live physically in an environment changing continually, in the meaning it quality decline continually. Therefore, the community participation to be absolutely important in creating the healthy environemnet. There is a mistaken view on the community participation in managing environement, namely an assumption that the community give information (public information) in the form reconnaisance even their function merely as public relation to make this activty run smoothly without barrier. Therefore, the community participation not only as a tool to achieve a goal but also to be the goal itself.</em></p><p><strong><em>Key-words: </em></strong><em>Participation, community, Environment</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kebutuhan dasar semua orang yang secara fisik berada dalam lingkungan kehidupan yang berubah, dalam arti terus menurunnya kualitas lingkungan. Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Ada kekeliruan mengenai peranserta masyarakat dalam masalah lingkungan, dengan memandang peran serta masyarakat sematamata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end itself).</p><strong>Kata Kunci: </strong><em>Peran Serta, Masyarakat, Lingkungan hidup</em>
KORELASI PENGATURAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA BERBASIS SUARA TERBANYAK DENGAN KORUPSI POLITIK DI INDONESIA
Authors: Riwanto Agus 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>This research is aimed at studying and exploring about the relationship between the arrangement of election system adopted in Act No 8 Year 2012 on the election for the members of DPR, DPD and DPRD in 2014 general election and the practice of political corruption. The research is socio-legal research which integrates law norm with sociological aspect, applying approach method which put law principles and policial attitude. The result of the research shows that there is a positive correlation between the arrangement of open list proportional election with most number base and political corruption. As this system is highly cost, the candidates of legislative member happen to conduct deceitfulness in the election or what is classified as money politic to get support of the voters. The motive of political corruption conducted by the member of DPR and DPRD is to get back the high cost during the election. The renewal model of the election arrangement to creating political anti-corruption is through purifying proportional election system by applying close list proportional system with serial number base.</em></p><p><strong>Key words : </strong><em>correlation, proportional election system, political corruption</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami tentang hubungan pengaturan sistem pemilu yang diadopsi dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada pemilu tahun 2014 dengan praktek korupsi politik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio-legal yang menggabungkan norma hukum dengan aspek sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan asas-asas hukum dan perilaku politik. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka <em>(open list) </em>berbasis suara terbanyak berkorelasi positif terhadap pratek korupsi politik. Karena sistem pemilu ini berbiaya mahal, akibatnya calon anggota legislatif melakukan aneka model kecurangan dalam pemilu yang dikualifikasikan sebagai praktek politik uang untuk mendapat dukungan pemilih. Motif korupsi politik yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD adalah mengembalikan biaya mahal yang dikeluarkan saat pemilu. Model pembaruan pengaturan sistem pemilu untuk menciptakan pemilu antikorupsi politik adalah memurnikan sistem pemilu proporsional dengan merubah model pengaturan sistem proporsional terbuka terbatas <em>(close list) </em>dengan berbasis nomor urut.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>korelasi pengaturan, sistem pemilu dan korupsi politik</p>
HARMONISASI PENGATURAN PAJAK DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH (studi Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten karanganyar)
Authors: - Achmad , - Suranto , - Pujiyono 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Knowing the harmonization level of regional taxes legislation in Sukoharjo, Surakarta, and Karanganyar district with the act of regional tax and retribution is the aim of this research. This is normatif and empirical research. Literature studies, interviews, and observations used as data collecting instruments. The collected data drafted and analyzed systematically using qualitative methods. Data presented by deductive inductive thought (general-specific) and then find out for the logical relationships between related aspects. This research revealed that: First, the Central Government Policy through the regional tax and retribution act No. 28 of 2009, makes the design of local taxes more organized and well arrangement. Second, there has been a harmonization of the policy formation of district legislation with the act of regional tax and retribution in three district. Without violating the limits defined by the Act, the type and the rates of the taxes determined varied according to the conditions of each region</em></p><p><strong>Keywords: </strong><em>Harmonization, decentralization, regional tax.</em></p><p align="center"><strong>A</strong><strong>bstrak</strong></p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui taraf harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan secara normatif sekaligus empiris. Instrumen pengumpul data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif-induktif (umum-khusus) dan kemudian dicari hubungan logis diantara aspek-aspek yang berhubungan. Hasil penelitian ini antara lain : Pertama, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur Pajak Daerah melalui UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membuat desain penataan pajak daerah lebih tertata dan teratur. Kedua, telah terjadi harmonisasi kebijakan pembentukkan Peraturan Daerah ditiga kabupaten/kota dengan Undang-Undang Pajak dan retribusi Daerah. Penentuan jenis dan tarif pajak dirumuskan secara variatif/ beragam disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tanpa melanggar batasan yang telah ditentukan oleh UU.</p><strong>Kata Kunci : </strong>Harmonisasi, desentralisasi, Pajak daerah
URGENSI PEMBARUAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA
Authors: - Maryanto 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>The developing of economic law in this time, give substantial impact for the fairness of Indonesian society. The fairness is expected start from making regulation, implementation by official enforcement, legal culture then supported with good infrastructure and supported with society, seems haven’t distribute equally and proportionaly. This is because the values of Pancasila that eroded with economical interest of business and political interest of ruler so much act that made judicial reviewed that corrected one or some even acts that canceled by Mahkamah Konstitusi. Therefore, the values of Pancasila should be guidlines to making policy or political policy of Indonesian economic law, and should synergetic of making regulations, implementations by official enforcement, legal culture that supported with good infrastructure and supporting from society in order to create Indonesian economic of law according values of Pancasila according to state goals.</em></p><p><strong>Keywords </strong><em>: renewal, system, economic, law, Pancasila.</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Perkembangan hukum ekonomi masa ini membawa dampak secara substansial bagi keadilan masyarakat Indonesia. Keadilan yang diharapkan mulai dari pembuatan regulasi, implementasi oleh aparat penegak hukum, budaya hukum kemudian didukung dengan sarana prasarana yang baik dan didukung pula oleh masyarakat, nampaknya belum terdistribusi secara merata dan proporsional. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai Pancasila yang mulai terkikis dengan kepentingan ekonomi para pengusaha dan kepentingan politik penguasa sehingga banyak undang-undang yang terbentuk mengalami judicial review yang dikoreksi salah satu atau beberapa pasal bahkan undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu nilai-nilai Pancasila hendaknya menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan atau politik hukum ekonomi Indonesia, dan hendaknya ada sinergitas dalam penyusunan regulasi, implementasi oleh aparat penegak hukum, budaya hukum yang ditopang dengan sarana prasarana yang baik dan dukungan masyarakat agar tercipta hukum ekonomi Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sesuai tujuan negara.</p><p><strong>Kata kunci: </strong>pembaharuan, sistem, hukum, ekonomi, Pancasila.</p><p> </p>
IMPLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN DESA
Authors: - Kushandajani 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>The main problem in this study was how the social significance of the existence of Desa autonomy regulation through the Law No. 6 of 2014. The existence of new regulation must be influence to desa’s order, especially in local authority, Because of the local authority is the most important thing in local organization like Desa.The specific question tried to be answered in this study whether the Law could serve, integrate, and organize the local authority in Desa. The result of this research indicate three points. First, local authority existing that called “hak asal usul desa” coexist with local community and desa government. Second, the field of local authority as organization the governance of desa, implementation of the building of desa, and commmunity development will blossom out in the future depend on the needs of local community.Finally, design of local authority based on the Law No. 6 of 2014 can integrate and organize the local authority, if the national government still commit and consist to recognize the local authority whatever Desa has.</em></p><p><strong><em>Kata kunci</em></strong><em>: local authority, local community, state law, recognition.</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Masalah utama dalam studi ini adalah bagaimana implikasi berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kewenangan desa. Kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, karena kedua bentuk kewenangan desa tersebutlah yang merupakan ruh otonomi desa. Hasil riset menunjukkan bahwa desa tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana memperlakukan daerah kabupaten, karena hakekat otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Kabupaten dibentuk sebagai pelaksana desentralisasi, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pusat. Desa berbeda, karena memiliki kewenangan yang berasal dari hak asal usul, bukan pemberian dari pusat. Otonomi desa sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri, dan meski didesain ulang berkali-kali melalui kebijakan pusat tentang desa , namun otonomi desa tetep eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan kewenangan hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa , apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya.Pada akhirnya desain tentang kewenangan desa diajukan sebagai bagian dari solusi, yang mencoba mewadahi dua konstruksi tentang kewenangan desa, dimana kewenangan desa eksisting masuk dalam “wadah” yang dikonstruksi UU No.6 Tahun 2015 tentang Desa, namun dengan semangat diterapkannya taat azas yaitu azas rekognisi, dimana pemerintah pusat dan daerahmengakui apapun kewenangan yang saat ini dilaksanakan oleh desa.</p><strong>Kata kunci: </strong>kewenangan desa, hukum negara, hak asal usul desa, kewenangan lokal berskala desa, asas rekognisi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD DI KABUPATEN BANGKALAN
Authors: , Safi’ , Winarwati Indien , Rusdiana Erma 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Background of this research is the rapid growth Bangkalan of the post-operational Suramadu bridge which have significant impact on increasing local income. Increased of local revenues must be increase the welfare of society, therefore development sourced from the budget should be oriented in various aspects leading to the nation's independence. Unfortunately, society is still not maximal to use of channels of participation in budgeting. This study uses legal research empirical or socio-legal research, interview and observation is used to obtain primary data in the form of public participation in the budgeting process in Bangkalan. The result of this research is interpretation about Bangkalan development is only on physical form, the Bangkalan society is not maximized in using the existing channels as participation in the preparation and budget planning.</em></p><p><strong>Keywords: </strong>Participatory Budgeting, Regulatory Model Policy, Society, Budgets</p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p><em>Penelitia</em><em>n ini dilatar belakangi berkembang pesatnya Bangkalan pasca operasionalisasi Jembatan Suramadu yang tentunya juga membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya pendapatan daerahnya. Meningkatnya pendapatan daerah sudah seharusnya meningkatkan pula kesejahteraan masyarakatnya, oleh karena itu pembangunan yang bersumber dari APBD harus berorientasi dalam berbagai aspek menuju pada kemandirian bangsa. Sayangnya masyarakat masih belum maksimal menggunakan saluran partisipasi penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang biasa di sebut sebagai sosio legal research, wawancara mendalam serta observasi digunakan untuk mendapatkan data primer berupa partisipasi masyarakat terhadap proses penganggaran di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya masyarakat di Bangkalan masih memaknai pembangunan hanya dalam bentuk fisik, masyarakat belum maksimal dalam menggunakan saluran yang ada sebagai bentuk partisipasi dalam penyusunan dan perencanaan APBD.</em></p><em>Kata Kunci : Partisipatory Budgeting, Model Pengaturan Kebijakan, Masyarakat, APBD</em>
KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Authors: Subekti Rahayu 
Published: April 2017

<p align="center"><em>A</em><em>b</em><em>s</em><em>tr</em><em>ac</em><em>t</em></p><p><em>T</em><em>h</em><em>e policy on the land procurement matters for the development for public interest has been governed in 1945 Constitution, Indonesia’s Law Number 5 of 1960 on The Agrarian Affairs and Indonesia’s Law Number 2 of 2012 on The Land Procurement for the Development for Public Interest, President Regulation Number 148 of 2015 about the Fourth Amendment to Perpres Number 71 of 2012 about Land Procurement Implementation for the Development for Public Interest. The research method used in this research is normative juridical approach method. We have a conclusion describing that compensation was given by means of giving reasonable and just compensation to those deserved in the land procurement R</em><em>e</em><em>commendation, In compensation discussion, the consensus should be achieved as much as possible.</em></p><p><em>K</em><em>ey</em><em>w</em><em>o</em><em>r</em><em>d</em><em>s</em><em>: </em><em>C</em><em>o</em><em>mpensation Policy, Land Procurement, Public Interest.</em></p><p align="center">Abstrak</p><p>Kebijakan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah.bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah pemberian ganti kerugian dilakukan dengan cara penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah. Dalam musyawarah pemberian ganti rugi hendaknya sebisa mungkin dicapai kata sepakat sehingga ganti rugi langsung diterima oleh yang berhak tidak perlu dititipkan ke Pengadilan Negeri.</p><p>Kata Kunci : Kebijakan Ganti Kerugian , Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum</p>
PROBLEMATIC OF FARMER RIGHTS IN INTERNATIONAL FOOD TRADE
Authors: Immanullah Moch Najib , Hadi Hernawan , Latifah Emmy 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>The urgency of this study is to analyze the problem concerning the provision of preventive and repressive protection rights for farmers regarding to the International Food Trade based on Agricultural Law, by using normative legal research, in order to owns a feasible position and competitiveness to the Indonesian Farmers as the subject of International Food Trade. The results of the study shows that the existing regulation has not being able to provide preventive and repressive protection rights for farmers in International Trade. Indonesian Government takes alternative solution by doing the harmonization of Indonesian Law which regulate the international trade, particularly the agricultural trade. </em></p><p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: Problematic, Legal Protection, Farmers Rights, International Trade.</em></p>