bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PEMBAHARUAN HUKUM YANG MENDUKUNG KONDUSIFITAS IKLIM USAHA
Authors: Sulistiyono Adi 
Published: April 2017

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>This writing aims to give explain about the urgentcy of law reform on the development economic. In the next stage the umbrella law that exist will create the conducivity of business climate that also be a demand of economic. On the culmination sustainble economic law development, do develop not again doing ‘disassembly’ clauses in the legislation or making ne statute, but also attent and empower any aspect such as: reforms the substance of economic law, available of dispute resolution mechanism that authoritative and efficient, nationalism of legislator, and legal politics of president and vice president that makes law as general that guide economic activities conduciveness and firmly punish for the offenders destroy economic of nation. The all activities has done consistent based on vision and mission the government today and RPJPM. With this approach be ecpected developing economic law will be able to improve of national competitiveness, make high economic growth and also be law as guiding radar or guide of economic growth quality to decrease of poverty, press unemployment, and welfare the people</em><em></em></p><p><strong><em>Keyword: law reform, business climate, and conducive.</em></strong><em> </em></p><p align="center"> </p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Penulisan berikut bertujuan memberikan penjelasan mengenai urgensi pembaharuan hukum terhadap perkembangan bidang ekonomi. Pada tahap selanjutnya payung hukum yang eksis akan menciptakan kondusifitas iklim usaha yang tentu saja menjadi tuntutan bagi bidang ekonomi. Pada kulminasi inilah pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (<em>sustainable economic law development</em>), melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan ‘bongkar pasang’ pasal-pasal dalam perundang-undangan atau pembuatan undang-undang baru saja, tapi juga memerhatikan dan memberdayakan aspek yang lain yang mencakup: reformasi substansi hukum ekonomi; tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien; nasionalisme anggota Legislatif; dan adanya politik hukum presiden dan wakil presiden yang menjadikan hukum sebagai panglima yang memandu aktifitas ekonomi yang kondusif dan tegas menghukum bagi pelanggar hukum yang merusak ekonomi bangsa. Semua aktifitas tersebut dilakukan secara konsisten sesuai visi dan misi pemerintahan saat ini dan RPJMN. Dengan pendekatan tersebut diharapkan pembangunan hukum ekonomi akan mampu mewujudkan daya saing bangsa, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan juga mampu menjadikan hukum sebagai radar pemandu atau pengarah agar pertumbuhan ekonomi agar berkualitas untuk mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan menyejahterakan rakyat.</p><strong>Kata kunci:</strong> pembaharuan hukum, iklim usaha, kondusif.
ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU TINJAUAN DARI TEORI, YURIDIS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA)
Authors: Rejekiningsih Triana 
Published: April 2017

<p align="center"><em>A</em><em>b</em><em>s</em><em>tr</em><em>ac</em><em>t</em></p><p><em>T</em><em>h</em><em>e objective of this study is to investigate the nature of the social function principles of land rights within the theoretical and juridical perspective and its implementation in Indonesia. This research used the sociological or empirical research method to view the effectiveness of law in society. The result of research shows that the nature of social function principles of land rights theoretically is an acknowledgement of individual, social, and public interests in lands. The juridical basis of the social function principles of land rights refered to Article 6 of Law Number 5 of 1960 regarding Basic Regulations for Agrarian w</em><em>e</em><em>l</em><em>f</em><em>a</em><em>re. The social function principles are materialized in various law norms that are land reform, land consolidation, land redistribution, abandoned land controlling, and land provision for public interest. The government through the National Land Agency controls land affairs as to protect its citizens’ land rights. The implementation of the social function principles of land rights is also done through the community empowerment program, namely: Pokmasdartibnah (community groups which are aware of land affairs) established by the National Land Agency and participation through Consortium Agrarian Reform, which establishes Damara (Advanced Land Reform) villages.</em></p><p><em>K</em><em>ey</em><em>w</em><em>o</em><em>r</em><em>d</em><em>s</em><em>: </em><em>Social function principles, theory, implementation</em></p><p align="center">Abstrak</p><p>Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hakekat asas fungsi sosial atas tanah baik dalam tinjauan teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat sosiologis atau empiris untuk melihat efektivitas hukum di masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa asas fungsi sosial hak atas tanah secara teori merupakan pengakuan atas kepentingan perorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah. Landasan yuridis asas fungsi sosial hak atas tanah, didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai amanah konstitusi tentang pentingnya perlindungan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Asas fungsi sosial hak atas tanah diwujudkan dalam berbagai norma hukum, tentang landreform, konsolidasi tanah, redistribusi tanah, penertiban tanah-tanah terlantar, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah melalui BPN, melakukan pengendalian pertanahan untuk memberikan perlindungan hak-hak warga negara atas tanah. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah juga dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Pokmasdartibnah (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan) oleh BPN, dan adanya partisipasi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) membentuk Desa Maju Reforma Agraria (Damara).</p>Kata Kunci : asas fungsi sosial hak atas tanah, teori, penerapan
PELAKSANAAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 MENGENAI ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KARANGANYAR
Authors: Rianto Agus , - Junaidi , Setyawan Ary 
Published: April 2017

<p align="center"><em>A</em><em>b</em><em>s</em><em>tr</em><em>ac</em><em>t</em></p><p><em>T</em><em>h</em><em>e existence of zakat organizer institution, either National Amil Zakat Board (BAZNAS) or Amil Zakat Institutions (LAZ) is one of the efforts in managing zakat in Indonesia. In addition, the government gives positive response by creating the Law 23 of 2011 about Zakat Managing. The example of new thought about zakat is that there is productive zakat that has not been known before. This research concern how productive zakat managing implemented by BAZNAS of Karanganyar Regency. Then, this research saw what problems that faced by BAZNAS of Karanganyar Regency in managing productive zakat. This research was empiric research using interactive method. This research took place in BAZNAS of Karanganyar Regency. The result of this research is a model in managing productive zakat that is more</em></p><p><em>K</em><em>ey</em><em>w</em><em>o</em><em>r</em><em>d</em><em>: </em><em>Productive zakat, BAZNAS, society empowerment</em></p><p align="center">Abstrak</p><p>Keberadaan lembaga-lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan salah satu bukti hasil ijtihad terkait dengan zakat di Indonesia. Selain itu respon positif pemerintah terhadap zakat ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pemikiran baru dalam bidang zakat diantaranya adalah munculnya jenis zakat produktif yang dulu tidak dikenal. Penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan berbagai kendala apa saja yang dialami BAZNAS Kabupaten Karanganyar selama mengelola zakat produktif. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode analisis model interaktif. Lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian ini adalah model dalam pengelolaan zakat produktif yang lebih berdaya guna dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan publikasi ilmiah.</p>Kata kunci: Zakat Produktif, BAZNAS, Pemberdayaan Masyarakat.
EMPOWERING INDONESIAN FEMALE DOMESTIC WORKERS
Authors: Tandos Rosita 
Published: April 2017

<p>Transnational domestic work is a billion dollar business that has a great impact to economic development of both sending and receiving countries. In fact, women are the main actors of this business that involve multiple stakeholders from governmental and non-governmental institutions and private sectors. Realizing the importance position of the women is necessary to enhance policies, programs and services that will bring positive impact to their lives. Islamic community development studies might provide religious perspective that integrates with other disciplines of studies such as social work, public policy and analysis, and social development. It might contribute ideas, principles and values used for improving social and economic conditions of transnational domestic workers. Therefore, it is necessary to extend the concept of Dakwah from communication (dakwah bil-lisan) into creating social action and movement (dakwah bil-hal) for attain extensive social change.</p><p align="center"><strong>***</strong></p><p>Pekerjaan rumah tangga transnasional adalah bisnis miliar dolar yang memiliki dampak yang besar bagi pembangunan ekonomi kedua negara pengirim dan penerima. Bahkan, perempuan merupakan aktor utama bisnis ini yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah, dan sektor swasta. Menyadari posisi pentingnya perempuan perlu meningkatkan kebijakan, program dan layanan yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan mereka. Studi pengembangan masyarakat Islam dapat memberikan perspektif agama yang terintegrasi dengan disiplin keilmuan lain dari berbagai disilin kelimuan seperti kerja sosial, kebijakan publik dan analisis, dan pembangunan sosial. Pengembangan masyarakat Islam dapat menyumbang-kan ide-ide, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang digunakan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi pekerja domestik-transnasional. Oleh karena itu, perlu untuk memperluas konsep Dakwah dari komunikasi (dakwah bil lisan-) dalam menciptakan aksi sosial dan gerakan (dakwah bil-HAL) untuk mencapai perubahan sosial yang luas.</p>
Study of fouling in two-stage reverse osmosis desalination unit operating without an inlet pH adjustment: diagnosis and implications
Authors: Touati Khaled , Hila Mehdi , Makhlouf Kalthoum , Elfil Hamza 
Published: April 2017

Abstract
In the current work, the diagnosis of a reverse osmosis desalination unit is reported. Over the two last decades, the studied desalination unit was supplying a 1,200 bed hotel. The feed water was driven from a well near the sea. The desalination unit has two stages giving an average recovery equal to 81%. The behaviour of all water streams with respect to aggressiveness and scaling tendency was assessed. The second stage reject water was shown to exhibit a very high scaling behaviour with an instantaneous precipitation in the absence of feed water pH adjustment. The analyses have shown that the produced water was very aggressive. The second stage module autopsy has revealed a sharp decrease in the membrane performances because of mineral as well as organic fouling. The inorganic scale was essentially made of coesite, calcite and kaolinite clay. The presence of silica and clay was attributed to an inadequate pre-treatment process, whereas the presence of calcite crystals at the membrane surface reveals that the chemical inhibition performed at the pre-treatment process without adjusting the pH was not able to prevent calcium carbonate precipitation. A periodic acid wash of the second stage membranes is then necessary to guarantee the desired objectives of this stage.
Florística e fitossociologia do componente arbóreo de um fragmento de floresta ombrófila densa do estado de São Paulo
Authors: Guedes Juliana , Krupek Rogério Antonio 
Published: April 2017

Este trabalho teve como objetivo avaliar a estrutura horizontal e vertical e a diversidade florística de um fragmento de floresta ombrófila densa por meio de levantamento fitossociológico e florístico. O estudo foi realizado em uma área localizada dentro dos municípios de Alumínio e Mairinque, região sudeste do estado de São Paulo. Os trabalhos de campo foram desenvolvidos durante o ano de 2014, e foi disposto, na área de estudos, um total de vinte parcelas medindo 10 x 50 metros (0,05 ha.), totalizando 1 hectare de área total. Os parâmetros avaliados foram: frequência absoluta, frequência relativa, densidade média, densidade total, densidade absoluta, densidade relativa, área basal, dominância absoluta, dominância relativa, valor de importância e valor de cobertura. Calcularam-se índices de dominância, diversidade e equitabilidade, além da estrutura horizontal e vertical da comunidade. Na área de estudo foram encontradas 81 espécies identificadas em 31 famílias botânicas. As famílias com maior abundância foram Myrtaceae (93 indivíduos) e Euphorbiaceae (64), e a família com maior riqueza de espécies foi Fabaceae (7 espécies).Em relação aos dados fitossociológicos, o táxon Eucalyptus sp. foi o que apresentou maior densidade e dominância, sendo considerado o de maior valor de importância da área. A espécie Croton floribundus ficou em segundo lugar em valor de importância. As famílias àsquais pertencem as espécies mencionadas são características de floresta ombrófila densa. A maioria das espécies apresentou média de DAP 19,7 cm e altura média de 14,7 m. Foram encontradas 16 espécies raras. Palavras-chave: Distribuição espacial; diversidade; estrutura horizontal e vertical.
Análise da fragmentação de hábitats em municípios da bacia hidrográfica do Rio Tijucas e municípios conexos à REBio da Canela Preta – Santa Catarina
Authors: Granato de Souza Daniela , Iza Oscar Benigno 
Published: April 2017

A análise da fragmentação de hábitats auxilia na eficácia de ações que evitem a perda significativa de florestas conservadas. Os municípios integrantes e contíguos à bacia hidrográfica do Rio Tijucas, em Santa Catarina, possuem bons remanescentes florestais em estádios preservados, e essa região conta ainda com a presença da REBio da Canela Preta, importante fonte de biodiversidade. O objetivo deste trabalho foi identificar os motivos que levaram os proprietários de terras ao desmatamento ilegal de florestas nativas dessa região. Foram analisados os processos administrativos ambientais referentes à flora nativa, ocorridos durante o período de 2007 a 2011, nos quais se observou o registro de grande perda da cobertura florestal (121,45 ha.). Mais de 50% das florestas impactadas encontravam-se emestádios médio e avançado de regeneração antes do desmate. Em 74,4% das áreas desmatadas, foram realizados, a posteriori, reflorestamentos com a espécie exótica Eucalyptus sp., com tamanho médio de 0,15 ha., comprovando ser a opção econômica dos pequenos produtores rurais. Verificou-se também a incidência de intervenção antrópica em áreas de preservação permanente. Espera-se que a apresentação desses dados contribua para identificar as causas da fragmentação de hábitats na região, direcionando a criação de políticas públicas que abordem o problema, com enfoque para a bacia hidrográfica.Palavras-chave: Desmatamento ilegal; mata atlântica; reflorestamento.
Solar and Wind powered Stand Alone Water Pumping system
Authors: Arruda. M. F. D  , Carvalho. P. C. M.  , Albiero, D. J  , Canafistula, F.J.F  , Teixeira, A. S.  
Published: April 2017

The purpose of the article is to verify the performance of a wind and photovoltaic (PV) hybrid plant with battery bank for water pumping. The system can be used inisolated areas without access to electricity grid. The plant is installed at the Federal University of Ceará, in Fortaleza, Brazil. The plant consists of a wind turbine (1 kW - permanent magnet) and 4 polycrystalline PV modules (87 Wp each), 5 batteries (150 Ah each) and 1 power electronic converter (1 kW). A datalloger is used for acquisition and storage of data (wind speed, global irradiance, water flow and electrical data). The present study uses data from four non-consecutive days in November/2014 and December/2014; in the first day only PV and the battery bank supply the load. The recorded mean flow was 25.26 L/min, showing little variation, even with intermittence of the resources, condition minimized by the energy storage. As a consequence of the energy storage, the hybrid system shows low operation request, enhancing the life cycle and consequently reducing the plant replacement costs.
Analysis of the Influences of Changes in Gains and Time Constants in a Power Factor Regulator Using ATP-EMTP
Authors: M.J.B.B. Davi  , J.R.C de Almeida  , C. B. dos Santos  , F. A. M. Moura  , M. V. B. Mendonça  , J.R. Camacho  
Published: April 2017

The objective of this study is to analyze the influence of the gains and time constants in a control system of a Power Factor Regulator. This regulator was modeled using the “TACS –Transients Analysis Control System” routine "ATP-EMTP - Alternative Transients Program". This regulator is connected to a synchronous machine of an independent producer, and later, is observed the behavior of machine speed in steady state, the rms voltage and power factor is observed in the PCC (Point of Common Coupling) of the system. Finally, appropriate conclusions about the influence of the gains and time constants for the regulator power factor is conducted, seeking a system that behaves as stable as possible, taking into account the rules related to the insertion of distributed generators in the Electric System.
In tetl, in cuahuitl. Los sistemas jurídicos nahuas prehispánicos ante el adulterio
Authors: López Hernández Miriam 
Published: April 2017

El artículo estudia las penas contra el adulterio en los sistemas jurídicos de los antiguos nahuas. Analiza los factores en el sistema de aplicación de los castigos de acuerdo al tipo de evidencia, a las circunstancias, a la clase social y al género. Transgredían el orden social aquellas mujeres casadas que tenían relaciones sexuales con un varón que no fuera su esposo; en contraste, los hombres violaban la ley cuando tenían relaciones con la esposa de otro.
Scoliosis in myelomeningocele: epidemiology, management, and functional outcome
Authors: Mummareddy Nishit , Dewan Michael C. , Mercier Michael R. , Naftel Robert P. , Wellons John C. , Bonfield Christopher M. 
Published: April 2017

OBJECTIVEThe authors aimed to provide an updated and consolidated report on the epidemiology, management, and functional outcome of cases of myelomeningocele (MMC) in patients with scoliosis.METHODSA comprehensive literature search was performed using MEDLINE, Embase, Google Scholar, and the Cochrane Database of Systematic Reviews on cases of MMC in patients with scoliosis between 1980 and 2016. The initial search yielded 670 reports. After removing duplicates and applying inclusion criteria, we included 32 full-text original articles in this study.RESULTSPooled statistical analysis of the included articles revealed the prevalence of scoliosis in MMC patients to be 53% (95% CI 0.42–0.64). Slightly more females (56%) are affected with both MMC and scoliosis than males. Motor level appears to be a significant predictor of prevalence, but not severity, of scoliosis in MMC patients. Treatment options for these patients include tethered cord release (TCR) and fusion surgeries. Curvature improvement and stabilization after TCR may be limited to patients with milder (< 50°) curves. Meanwhile, more aggressive fusion procedures such as a combined anterior-posterior approach may result in more favorable long-term scoliosis correction, albeit with greater complication rates. Quality of life metrics including ambulatory status and sitting stability are influenced by motor level of the lesion as well as the degree of the scoliosis curvature.CONCLUSIONSScoliosis is among the most common and challenging comorbidities from which patients with MMC suffer. Although important epidemiological and management trends are evident, larger, prospective studies are needed to discover ways to more accurately counsel and more optimally treat these patients.
Simplified Derivation of the Collision Probability of Two Objects in Independent Keplerian Orbits
Authors: JeongAhn 정안 Youngmin 영민 , Malhotra Renu 
Published: April 2017

Abstract
Many topics in planetary studies demand an estimate of the collision probability of two objects moving on nearly Keplerian orbits. In the classic works of Öpik and Wetherill, the collision probability was derived by linearizing the motion near the collision points, and there is now a vast amount of literature using their method. We present here a simpler and more physically motivated derivation for non-tangential collisions in Keplerian orbits, as well as for tangential collisions that were not previously considered. Our formulas have the added advantage of being manifestly symmetric in the parameters of the two colliding bodies. In common with the Öpik–Wetherill treatments, we linearize the motion of the bodies in the vicinity of the point of orbit intersection (or near the points of minimum distance between the two orbits) and assume a uniform distribution of impact parameter within the collision radius. We point out that the linear approximation leads to singular results for the case of tangential encounters. We regularize this singularity by use of a parabolic approximation of the motion in the vicinity of a tangential encounter.
A New Stellar Atmosphere Grid and Comparisons with HST/STIS CALSPEC Flux Distributions
Authors: Bohlin Ralph C. , Mészáros Szabolcs , Fleming Scott W. , Gordon Karl D. , Koekemoer Anton M. , Kovács József 
Published: April 2017

Abstract
The Space Telescope Imaging Spectrograph has measured the spectral energy distributions for several stars of types O, B, A, F, and G. These absolute fluxes from the CALSPEC database are fit with a new spectral grid computed from the ATLAS-APOGEE ATLAS9 model atmosphere database using a chi-square minimization technique in four parameters. The quality of the fits are compared for complete LTE grids by Castelli & Kurucz (CK04) and our new comprehensive LTE grid (BOSZ). For the cooler stars, the fits with the MARCS LTE grid are also evaluated, while the hottest stars are also fit with the NLTE Lanz & Hubeny OB star grids. Unfortunately, these NLTE models do not transition smoothly in the infrared to agree with our new BOSZ LTE grid at the NLTE lower limit of T
eff = 15,000 K. The new BOSZ grid is available via the Space Telescope Institute MAST archive and has a much finer sampled IR wavelength scale than CK04, which will facilitate the modeling of stars observed by the James Webb Space Telescope. Our result for the angular diameter of Sirius agrees with the ground-based interferometric value.