bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia
Authors: Faisal Faisal 
Published: March 2016

Abstract: The Possibility of an Islamic Criminal Law Formalization Discourse in Indonesia. In the discourse of law, criminal law is often viewed as a cruel and barbarian law. This view is based on an assumption that although the application of criminal law aims to restore social balance, it is undeniable that the application of the criminal contains elements of retaliation against the perpetrators of crime. This is reinforced by the severe punishment-oriented model of criminal deprivation of liberty in the form of imprisonment that dominates almost all penal systems of the nations of the world, including Indonesia. This paper proves that the Islamic criminal law legislation in the formalization of the State legislation has a positive contribution in a framework to enrich and bring together a form of awareness of the commitments of the nation and the state.Keywords: law, crime, Islam, formalization, IndonesiaAbstrak: Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia. Dalam diskursus ilmu hukum, hukum pidana seringkali dipandang sebagai hukum barbarian yang kejam. Pandangan ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa meskipun penerapan pidana bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang rusak, namun tidak dapat dimungkiri bahwa dalam penerapan pidananya terkandung unsur pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Hal ini diperkuat dengan masih massifnya model pemidanaan yang berorientasi pada pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara yang mendominasi hampir seluruh sistem pemidanaan negara- negara dunia, termasuk Indonesia. Tulisan ini membuktikan bahwa legislasi hukum pidana Islam ke dalam formalisasi perundang-undangan Negara memiliki kontribusi positif dalam rangka memperkaya sekaligus merekatkan kembali sebagai bentuk penyadaran terhadap komitmen dalam berbangsa dan bernegara.Kata Kunci: hukum, pidana, Islam, formalisasi, IndonesiaDOI: 10.15408/ajis.v12i1.978
Ketentuan Wasiat Wâjibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer
Authors: Hidayati Sri 
Published: March 2016

Abstract: Various Provisions of the Wâjibah Testament in Contemporary Muslim Countries. The Wâjibah testament is evidence that its implementation does not depend on the expectation of the testator. The provisions within the wâjibah testament are interpreted from 180 verses of the sûrah al-Baqarah. There is a command for people who fear Allah to make a last will and testament for the parents and relatives before they die. In some of Muslim countries (Egypt, Morocco, Syria, Tunisia, Pakistan, etc.), the wâjibah testament is bequeathed to the orphaned grandchildren who have lost their parents. However, some other countries determine the grandchildren who obtain the wâjibah testament.Keywords: wâjibah testament, Muslim countries, fiqhAbstrak: Ketentuan Wasiat Wâjibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer. Wasiat wâjibah adalah bukti bahwa pelaksanaan wasiat itu tidak tergantung dari harapan pendonor. Ketentuan-ketentuan dalam wasiat wâjibah adalah interpretasi dari ayat 180 surah al-Baqarah. Di situ dikatakan bahwa ada perintah bagi orang yang takut kepada Allah untuk berwasiat bagi orang tua dan kerabat sebelum mereka meninggal. Di beberapa negara Muslim (Mesir, Maroko, Suriah, Tunisia, Pakistan, dan lain-lain), wasiat wâjibah diberikan kepada cucu yatim piatu yang kehilangan orang tuanya. Namun di beberapa negara lain menentukan cucu yang mendapatkan wasiat wâjibah.Kata Kunci: wasiat wâjibah, negara Muslim, fikihDOI: 10.15408/ajis.v12i1.982
Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia
Authors: Rahmatunnair Rahmatunnair 
Published: March 2016

Abstract: Formalization of an Islamic Law Paradigm in Indonesia. Formalization of Islamic law in Indonesia in principle is an effort of transformation of substantive values of Islamic Law within the system of National law. Indonesia is a constitutional state, so the formalization of Islamic law must refer to the constitution of the state. Therefore, the transformative paradigm of the means of formalization of Islamic law within the constitutional system is an appropriate choice and provides for broader prospects. Thus, the formalization of Islamic law in formal symbolic manner, especially in an effort to establish an Indonesian Islamic State, will only undergo distortions and will not provide benefits for the Islamic community in Indonesia.Keywords: formalization, Islamic law, national constitutionAbstrak: Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia. Formalisasi hukum Islam di Indonesia pada prinsipnya merupakan upaya transformasi nilai-nilai subtanstif hukum Islam dalam sistem hukum Nasional. Indonesia adalah negara hukum, sehingga formalisasi hukum Islam mesti mengacu pada hukum negara. Oleh karena itu, paradigma transformatif bagi upaya formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum Nasional adalah pilihan yang tepat dan memberikan prospek yang lebih besar. Dengan demikian, formalisasi hukum Islam secara formal simbolik apalagi dengan upaya mendirikan negara Islam Indonesia, hanya akan mengalami distorsi dan tidak banyak memberikan kebaikan bagi umat Islam Indonesia.Kata Kunci: formalisasi, hukum Islam, hukum NasionalDOI: 10.15408/ajis.v12i1.984
Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Good Corporate Governance
Authors: Supriyatni Renny 
Published: March 2016

Abstract: The Responsibilities of Shariah Banking in the application of Prudential Principles and Good Corporate Governance. A Bank’s functions as an intermediary institution is interesting in relation to the importance of responsibilities to customers in applying the principles of Good Corporate Governance (GCG). The application of the principle of prudence and good corporate governance in shariah banking is useful in minimizing risks that may arise from moral hazards and avoid transactions in money laundering. The responsibility of shariah banks in the distribution of Islamic finance is basically just a little different from its application in commercial banks, caused by differences between systems that are applied by conventional banks with a shariah system which directly impact on the rules used and structures of shariah banks.Keywords: Shariah banks, principle of prudence, good governance, principles of shariahAbstrak: Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Good Corporate Governance. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi menarik dalam kaitannya dengan pentingnya tanggung jawab bagi pihak nasabah dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penerapan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance dalam Pembiayaan syariah berguna untuk meminimalisasi risiko yang mungkin timbul dari moral hazard dan menghindari transaksi yang bersifat money laundering. Tanggung jawab bank syariah dalam penyaluran pembiayaan syariah pada dasarnya hanya sedikit berbeda dengan penerapannya pada bank umum, dikarenakan adanya perbedaan antara sistem yang diterapkan oleh bank konvensional dengan sistem syariah yang secara langsung berdampak kepada aturan yang dipakai dan struktur dari bank syariah.Kata Kunci: bank syariah, prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, prinsip syariahDOI: 10.15408/ajis.v12i1.985
Nilai Etis Risiko dalam Investasi “Mudharâbah” yang Dilakukan Bank Islam Menuju Penanganan Fikih Perbankan (المخاطر الأخلاقية في المضاربة التي تجريها المصارف الإسلامية رؤية لمعالجة فقهية مصرفية )
Authors: Hamad Hamzah Abdul Karim 
Published: March 2016

Abstract: Ethical Values of Risk In Investing In “Mudharâbah” undertaken by Islamic Banks, towards the handling of Fiqh Banking. This study aims at determining the risk in the behavior of speculation, the role of Islamic doctrine to alleviate and decrease the consequences and show the banking tools to alleviate them. The results of the study show some treatment of Islamic doctrine to decrease risks that originate from the results of speculation. The study shows that Islamic banking can control speculators using all methods, yet it is disallowed to speculate on the speculator’s profit for reasons that are shown in the context of the study. Also, the study also shows other means to alleviate these risks.Keywords: ethical values risk, mudharâbah, investment, Islamic banks.Abstrak: Nilai Etis Risiko dalam Investasi “Mudharâbah” yang Dilakukan Bank Islam Menuju Penanganan Fikih Perbankan. Penelitian ini bertujuan menentukan risiko dalam perilaku spekulasi, peran doktrin Islam untuk meringankan dan mengurangi konsekuensi dan menunjukkan alat perbankan untuk meringankannya. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa perlakuan ajaran Islam dalam mengurangi risiko yang berasal dari hasil spekulasi. Studi ini menunjukkan bahwa boleh mengontrol spekulan dengan menggunakan semua cara, namun tidak diizinkan untuk berspekulasi pada laba obligator spekulan sebagai alasan yang ditampilkan dalam konteks penelitian. Studi ini juga menunjukkan tentang cara lain untuk meringankan risiko ini.Kata Kunci: etika nilai risiko, mudharâbah, investasi, bank IslamDOI: 10.15408/ajis.v12i1.989
Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik
Authors: Aripin Jaenal 
Published: March 2016

Abstract: Problems with Family Law: The Phenomena and the Paradigm of Classical Texts. There are many factors that can trigger the emergence of family problems. One factor that is especially influential is diminished adherence to religious values, in which husbands, wives and children forgo using these values as the foundations upon which to live. If that is the cause of family problems, returning to religious values can provide one way of solving them. But these values aren’t problem-free either, given that religious texts, especially classical religious texts, seem misogynistic and too discriminatory towards women, limiting their roles only to inside domestic matters. Because of these problems, this article argues that creating a harmonious life between husband and wife must be guided by principles promoting equal rights and valuing each spouse’s role equally.Keywords: family law, religious value, classical textAbstrak: Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya masalah di dalam keluarga. Salah satu yang kuat pengaruhnya adalah karena lunturnya pengamalan nilai-nilai agama, yang tidak lagi dijadikan landasan dalam berpijak, baik oleh suami, isteri maupun anak. Karena itu, kembali kepada nilai-nilai agama menjadi salah satu solusi tawarannya. Namun bukan tanpa masalah, mengingat teks-teks keagamaan khususnya klasik, kadang terkesan mesoginis dan terlalu mendeskriminasi kaum perempuan dan membatasi peran mereka hanya dalam urusan domestik. Karenanya, prinsip-prinsip yang mengedepankan persamaan hak dan saling menghargai peran, harus dipedomani guna menciptakan kehidupan harmonis antara suami isteri.Kata Kunci: hukum keluarga, nilai keagamaan, teks klasikDOI: 10.15408/ajis.v12i1.962
Verifikasi Identitas Biologis Menjelang Perkawinan dalam Perspektif Fikih
Authors: Mesra Alimin 
Published: March 2016

Abstract: Biological identity verification before marriage from a fiqh standpoint. This article treats falsifying biological identity for marriage as an important phenomenon that should be responded to academically. By way of analyzing discourse concerning this subject, this article reveals that weaknesses in how civil law and citizenry are administrated, if not fixed, will give rise to more such cases of it. On the other hand, the theory that love is the biggest motivation for falsifying biological identity is taken into account to clarify why this violation occurs. The conclusion reached in this article is to accommodate for the capacity to verify biological identity—when deemed necessary—before marriage. The author reinforces this idea by drawing upon several hadiths, applying al-maqâshid al-syâri‘ah theory, as well as calling to expand classical fiqh to the context of solving this contemporary problem.Keywords: biological identity, verification, contemporary problem, classical fiqh, contextualisationAbstrak: Verifikasi Identitas Biologis Menjelang Perkawinan dalam Perspektif Fikih. Artikel ini meletakkan fakta pemalsuan identitas biologis dalam perkawinan sebagai fenomena yang penting direspons secara akademis. Melalui analisis wacana atas berita yang terkait, tulisan ini menyingkap bahwa ada sejumlah kelemahan pada sistem administrasi keperdataan dan kependudukan yang jika tidak dibenahi akan melahirkan kasus-kasus serupa. Di sisi lain, teori bahwa cinta adalah motivasi terbesar untuk melakukan sesuatu dimanfaatkan untuk menjelaskan mengapa pelanggaran itu dilakukan. Kesimpulan yang direkomendasikan adalah mengakomodasi kebolehan melakukan verifikasi identitas biologis—jika dianggap perlu—sebelum perkawinan. Penulis menguatkan gagasan ini dengan melakukan kontekstualisasi atas beberapa hadis, penerapan teori maqâshid al-syarî’ah serta ajakan untuk mengembangkan fikih klasik dalam rangka mengatasi problematika kontemporer.Kata Kunci: verifikasi, identitas biologis, problema kontemporer, fikih klasik, kontekstualisasiDOI: 10.15408/ajis.v12i1.963
Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah
Authors: Taufiki Muhammad 
Published: March 2016

Abstract: The Concept of Family, istilhâq, and civil rights of children born out of wedlock. One of the basic rights that all newborns have is the right to family. This means that the moment a child is born it immediately gets the right to belong to his parents’ family, in addition to other rights that relate to being related to that family. However, not all children are born with as good a lot as that. If that is the case, Islam has several ways for that child to get to have family. A family can be sought through iqrâr (declaration), evidence, and istilhâq. Once that family has been linked, civil rights, which he gets from having that father, automatically apply to that child. Children born out of wedlock can be linked to a family with people who are willing to be compassionate towards the child’s mother, when that birth doesn’t happen as a result of adultery. In that case, it is permissible if the nature of the birth is either uncertain or didn’t happen through adultery. A child born to a married couple considered unlawful can be linked to another family and with them get his or her civil rights as needed from the father of that family.Keyword: family, istilhâq, civil right, children born ouy of wedlockAbstrak: Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah. Anak yang terlahir ke dunia memiliki hak nasab sebagai salah satu hak dasar yang dimilikinya. Ini berarti bahwa saat anak terlahir langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya dengan hak-hak lain yang melekat akibat adanya kaitan nasab itu. Akan tetapi, tidak semua anak terlahir dengan nasib sebaik itu. Dalam hal ini, Islam memiliki beberapa cara untuk mendapatkan nasab itu. Nasab bisa didapat melalui iqrâr (pengakuan), pembuktian, dan istilhâq. Bila nasab itu sudah terkait, maka hak-hak perdata anak secara otomatis melekat pada anak itu yang dapat diperolehnya dari ayahnya. Anak luar nikah bisa dikaitkan nasabnya dengan orang yang menanam benihnya ke rahim ibu si anak, bila hal itu terjadi bukan karena zina. Dalam hal ini, bisa karena syubhât atau hal lain selain zina. Anak yang terlahir dalam pernikahan yang dinggap tidak sah bisa dikaitkan nasabnya dengan ayahnya dan mendapatkan hak perdata sebagaimana mestinya, bila hal itu dilakukan oleh ayahnya.Kata Kunci: nasab, istilhâq, hak perdata, anak luar nikahDOI: 10.15408/ajis.v12i1.966
Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah pada Perbankan Syariah di Indonesia
Authors: Lathif Ah. Azharuddin 
Published: March 2016

Abstract: The Concept and Application of Murâbahah Contracts in Syariah Banking in Indonesia. Murâbahah, which constitutes any type of amânat sale in Islamic law, is the predominant contract scheme utilized in Syariah banking practice in Indonesia. However, in practice, murabahah has undergone many modifications in comparison with the basic concept in classical muamalat fiqh. Ulamas do not object those modifications which do not contravene the basic principles of Islamic law. However, many models for modification have sparked debate, due to being done exclusively to fulfill formal judicial provisions, for the sake of reviewing the effectiveness and efficiency of banking administration. The following article will analyse a number of these models and their backgrounds, as well as their goals in altering the murâbahah scheme in classical fiqh to be practiced in syariah banking, while clarifying the usage of the murâbahah scheme for a number of models of syariah financing and banking.Kewords: murâbahah, murâbahah li al-âmir bi al-syirâ’, PPNAbstrak: Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Murâbahah yang merupakan salah jenis jual beli yang bersifat amanah dalam hukum Islam merupakan skema akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Namun dalam praktiknya, murabahah telah mengalami banyak modifikasi di bandingkan konsep dasarnya yang ada dalam fikih muamalat klasik. Modifikasi ini ada yang tidak menimbulkan persoalan dari sisi prinsip-prinsip dasar hukum Islam sehingga para ulama tidak merasa keberatan, tetapi tidak sedikit model modifikasi yang menimbulkan perdebatan karena dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan formal yuridis demi pertimbangan efektivitas dan efisiensi administrasi perbankan. Tulisan berikut akan mengulas pelbagai model dan latar belakang serta motif perubahan skema murâbahah dalam fikih klasik ketika dipraktikan di perbankan syariah, di samping menjelaskan penggunaan skema murâbahah untuk pelbagai model pembiayaan di perbankan syariahKata Kunci: murâbahah, murâbahah li al-âmir bi al-syirâ’, PPNDOI: 10.15408/ajis.v12i1.967
Implementasi al-Wa‘d dalam Bisnis Syariah
Authors: Hasanudin Jaih Mubarok & 
Published: March 2016

Abstract: The Implementation of al-Wa’d in Syariah Business. Scholars are in disagreement with one another when it comes to their views on what Islamic law says about the legal requirements of meeting one’s obligations and how or whether protracting that obligation should be punished. Hanan bint Muhammad Husen Jistaniyah, says that iltizâm is the term for obligations that are statements involving will; luzûm is the term for obligations that come from syariah ruling. Wa’d, which forms part of a combination of mu‘âwadhât (tijârî) contracts, can be mulzimised in two ways. First, sides agree that contractual document must express explicitly that wa’d is binding, insofar as that obligation (ittifâqiyya) is fulfilled by both sides when, or on the condition that, it is able to be fulfilled. Second, the regulatory side makes and activates legislature saying that wa’d, which can be found in the combination of mu‘âwadhât (tijârî) contracts, is binding, so both sides are obliged to fulfill qânûniyya, when, or on the condition that, it is able to be fulfilled.Keywords: Contract, Fatwa, Mulzim, Wa’dAbstrak: Implementasi al-Wa‘d dalam Bisnis Syariah. Ulama berbeda pendapat tentang hukum memenuhi janji: dianjurkan (sunah/wajib dîniyya) dan wajib secara hukum (qadhâ’iyya). Menurut Hanan binti Muhammad Husen Jistaniyah, iltizâm adalah term kewajiban yang lahir karena pernyataan kehendak yang bersangkutan, sedangkan luzûm adalah term kewajiban yang lahir karena ketetapan syariah. Wa‘d yang merupakan bagian dari rangkaian akad mu‘âwadhât (tijârî) dapat di-mulzim-kan dengan dua cara. Pertama, pihak-pihak sepakat dan dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen kontrak (akta) bahwa wa‘d yang dilakukan bersifat mengikat sehingga wajib dipenuhi oleh pihak-pihak (wajib ittifâqiyya) apabila sebab atau syaratnya telah terpenuhi; atau kedua, pihak regulator membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa wa‘d yang terdapat dalam rangkaian akad mu‘âwadhât dinyatakan sebagai wa‘d yang bersifat mengikat sehingga para pihak diwajibkan untuk memenuhinya (wajib qânûniyya), apabila sebab atau syaratnya telah terpenuhi.Kata Kunci: Akad, Fatwa, Mulzim, Wa’d.DOI: 10.15408/ajis.v12i1.968
Shariah in the Era of Regional Autonomy in Indonesia (الشريعة الإسلامية فى عصر الاستقلال الذاتى باندونيسيا)
Authors: Abbas Ahmad Sudirman 
Published: March 2016

Abstrak: Syariat Islam di Era Otonomi Daerah di Indonesia. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia telah berlangsung sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sebelum datangnya masa penjajahan Belanda yang kemudian hari menguasai Nusantara selama lebih kurang 350 tahun. Pemberlakuan Hukum Islam itu sendiri berjalan dalam lima fase dengan mengalami pelbagai keadaan sebagai peluang sekaligus tantangan dari pihak penjajah yang bertujuan “devide at impera”, memecah belah dan mengadu domba, untuk tetap terus menjajah. Seperti siasat Snouck Hurgronje, dia mencetuskan gagasan teori Receptie dalam rangka memandulkan Hukum Islam, yang oleh Hazairin disebut “teori Iblis”. Perjalanan Hukum Islam pada fase menjelang kemerdekaan dan sesudahnya tetap eksis walau harus diperhadapkan dengan hukum Adat dan hukum Hindia Belanda. Sebagai bukti eksistensi Hukum Islam maka pengundangan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia saat ini.Kata Kunci: السلطة, التشريع اللإسلامى, الأحكام الإسلاميةAbstract: Shariah in the Era of Regional Autonomy in Indonesia. Developments in Islamic Law in Indonesia have taken place since Islamic kingdoms were established in Nusantara before the arrival of the Dutch colonisation period, which dominated Nusantara for the next 350 years. The imposition of Islamic law on its own has moved through five phases, going through various opportune periods. But at the same time it faced a challenge from the colonial side, whose goal was to “divide and conquer” to maintain oppression like the strategy of Snouck Hurgronje. The Dutch created the theory of Receptie as an effort to sterilize Islamic law, which Hazairin then called “Satanic law”. The course of Islamic law during the phase just before independence and afterwards still exists, even though it must be admitted it is Adat and Dutch law that guides Indonesia. But as evidence of the existence of Islamic law, there is the enactment of the 1974 Marriage Act, which serves as guidance for followers of Islam today.Kata Kunci: السلطة, التشريع اللإسلامى, الأحكام الإسلاميةDOI: 10.15408/ajis.v12i1.973