bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Team Approach: Management of Postoperative Delirium in the Elderly Patient with Femoral-Neck Fracture
Authors: Marcantonio Andrew J. , Pace Meredith , Brabeck David , Nault Katharine M. , Trzaskos Allison , Anderson Rachel 
Published: October 2017

* Femoral-neck fracture in the elderly patient is a common clinical scenario encountered by orthopaedic surgeons. In the United States, approximately 300,000 hip fractures in elderly patients occur each year. Hip fractures are associated with high morbidity, functional disability, and an increased risk of mortality and institutionalization.* Delirium, an acute confusional state, is a common, often unrecognized, and serious postoperative problem in the elderly patient with a femoral-neck fracture. Delirium can contribute to complications, functional disability, loss of independence, mortality, and higher health-care costs.* Multifactorial interventional strategies for delirium prevention offer the best chance to avoid this problem and its associated negative impact on patients, society, and the health-care system.
Analisis usaha pembenihan udang rakyat di Jawa Barat: Studi kasus di Pangandaran, Ciamis
Authors: Saptana NFN , Rachmat Muchjidin , Hermanto NFN 
Published: October 2017

<strong>Indonesian</strong><br />Posisi udang sebagai komoditi ekspor primadona non-migas dewasa ini mengalami kegoyahan sebagai akibat dari: (1) persaingan dengan negara eksportir lain seperti Taiwan, Thailand dan India, (2) merosotnya harga udang di pasar internasional, dan (3) resiko kegagalan tambak udang di tingkat petani yang semakin besar. Seberapa jauh keadaan tersebut berpengaruh pada usaha pembenihan udang rakyat yang akan diungkap. Hasil analisis biaya dan keuntungan per meter kubik dari berbagai skala usaha menunjukkan usaha pembenihan udang masih menguntungkan. Skala kecil memperoleh keuntungan sebesar Rp 96.024/meter kubik, skala sedang memperoleh keuntungan sebesar Rp 113.018/ meter kubik dan skala besar memperoleh keuntungan sebesar Rp 130.480/meter kubik atas biaya total periode. Dilihat dari efisiensi pemanfaatan modal adri ketiga skala yang diteliti, menunjukkan bahwa skala kecil memperoleh nilai R/C ratio 1.70, skala sedang 1.98 dan skala besar 2.38. Hasil analisis margin menunjukkan bahwa besarnya margin tataniaga benur udang Rp 8,5/ekor, yang terdiri dari biaya tataniaga sebesar Rp 5,40/ekor (64 persen) dan keuntungan lembaga niaga sebesar Rp 3,10/ekor (36 persen) dari total margin tataniaga.
Daya Saing Usahatani Tebu di Jawa Timur
Authors: Malian A. Husni , Syam Amiruddin 
Published: October 2017

<strong>Indonesian</strong><br />Provinsi Jawa Timur merupakan daerah penghasil gula terbesar di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir produksi gula terus meningkat dan memberikan kontribusi lebih dari 50 persen produksi gula nasional. Sebagai komoditas yang kegiatannya banyak melibatkan masyarakat, industri gula telah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kaitan ini pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan untuk mengatur pelaku pasar yang terlihat dalam sistem agribisnis gula. Dua kebijaksanaan yang ditujukan kepada petani tebu adalah penetapan pola glebagan yang menentukan batasan areal tebu seluas 30 persen dari luas wilayah, serta penetapan wilayah kerja pabrik gula. Kedua kebijaksanaan itu telah menghilangkan kesempatan petani untuk memilih komoditas yang ingin diusahakan serta memperoleh penerimaan usahatani yang lebih tinggi. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran areal pertanaman tebu rakyat dari lahan sawah ke lahan kering. Hal ini disebabkan oleh penerimaan usahatani tebu pada lahan sawah lebih rendah dibandingkan dengan komoditas alternatif. Sedangkan untuk tebu yang diusahakan pada lahan kering, tingkat penerimaan yang diperolh pada sebagian besar lokasi penelitian lebih tinggi. Untuk mempertahankan pertanaman tebu pada lahan sawah diperlukan perhatian terhadap faktor utama yang menentukan daya saing, yaitu produktivitas hablur serta perbandingan harga provenue gula dan harga dasar gabah. Dalam kaitan ini berbagai program hendaknya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu, serta perbaikan efisiensi dan kinerja pabrik gula.
Arah Restrukturisasi Industri Agribisnis Perunggasan di Indonesia
Authors: Yusdja Yusmichad , Pasandaran Effendi 
Published: October 2017

<p><strong>English</strong><br />The period of 1997-1998 was a crucial time for our country. Indonesia was hit strongly by monetary crisis. Indonesia's production and prices and much of the industrial Asia collapsed. Many industries in Indonesia depending on imported raw material went on bankrupcy. One of these industries was poultry industry. At this time (1997-1998) the eggs and meats production decreased steadily. This paper presents a clear, accurate and interesting picture of the poultry industry structure. It was founded that the major efficient sources covered by poultry industries were feed industries, breeding farms and small scale of the poultry farms. The main conclusion is that an increase in the size of the feed industry unit lead to an increase in the inequality of income distribution. The main solution of establishing the poultry industry is to remove regulatory or other constraints to competitiveness and encourages small farms to enter the established arenas.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Tahun 1997-1998 merupakan periode yang krusial bagi negara kita. badai krisis moneter telah memporakporandakan perekonomian Indonesia. Produksi dan harga-harga baik di Indonesia serta industri di negara-negara Asia lainnya tidak dapat berkutik lagi. Banyak industri yang tergantung kepada bahan baku impor menjadi bangkrut. Salah satu dari industri ini adalah industri peternakan unggas. Saat ini (1997-1998), produksi telur dan daging terus menurun. Makalah ini menggambarkan struktur industri perunggasan secara jelas, teliti dan menarik. Di dapatkan bahwa sumber-sumber ketidakefisienan yang utama di dalam industri unggas adalah industri makanan ternak, pembibitan, dan skala usaha ternak . Kesimpulan utama adalah peningkatan skala usaha industri makanan ternak akan membawa peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pemecahan masalah yang utama dalam mendirikan industri perunggasan yang mapan adalah dengan menghilangkan peraturan-peraturan atau hambatan-hambatan lainnya dalam meningkatkan daya saing dan mendorong peternak skala kecil ke dalam arena yang sudah mapan</p>
Penerapan Tarif Impor dan Implikasi Ekonominya dalam Perdagangan Beras di Indonesia
Authors: Malian A. Husni , Muslim Chaerul , Erwidodo NFN 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>Since December 1, 1998 the government has taken discrete measures of abolishing fertilizer subsidy and liberalized rice and fertilizers trade. To compensate the rice producing farmers the government decided to increase the hulled dry rice floor price from Rp. 1,000.- to Rp. 1,400.- - Rp. 1,500.- per kg. To implement effectively the new floor price mentioned above the government of Indonesia has one choice only which is in accordance with GATT/WTO rules, i.e. to impose an import tariff. Results of the analyses indicate that the ad valorem tariff applicable as high as 40 percent is effective for the whole year or 30 percent if it is applied in January to June period only. The application of this rice import tariff is good for one or two years only in line with the restructured rice agribusiness system.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Sejak tanggal 1 Desember 1998, pemerintah telah mengambil kebijakan berupa penghapusan subsidi pupuk dan membebaskan perdagangan serta tataniaga pupuk dan beras. Sebagai kompensasi kepada petani produsen padi, pemerintah juga mengamankan harga dasar yang baru tersebut, pemerintah Indonesia hanya memiliki satu pilihan yang sesuai dengan kesepakatan GATT/WTO yaitu menerapkan tarif impor beras. Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif ad valorem yang dapat dikenakan adalah 40 persen bila diberlakukan sepanjang tahun, atau 30 persen bila hanya berlaku selama masa panen raya padi yang berlangsung antara bulan Januari sampai Juni. Penerapan tarif impor beras ini sebaiknya hanya ditempuh selama satu sampai dua tahun, seiring dengan penataan kembali sistem agribisnis beras yang berlangsung sekarang.</p>
Kebijaksanaan dan Perspektif Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam Mendukung Otonomi Daerah
Authors: Sudaryanto Tahlim , Rusastra I Wayan 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>The role of regional government on agricultural development management will be very important by the implementation of UU No.22/1999 and UU No.25/1999. On the spirit of autonomy, the local government is still needed to consider and accommodate some of national agricultural development strategy such as considering agricultural on transforming economic structure, enhancing sustainable food security, agribusiness and agropolytan development adapted for the benefit of regional development as well as the welfare of the local people. In this case, AIAT played an important role through focusing on resource based agricultural development supporting by location specific technology in order to have higher financial and economic efficiency. During the transision period, technical, management, and financial support from central government are necessary, especially for the region having budget constraint and limited capacity of human resource development. For the perspective of autonomy, AIAT or Agency for Regional Research and Development (Balitbangda) have to strenghten participative research planning program and its implementation through empowering interregional research coordination, human resource development, and condusive insentive system.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Implementasi UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 memberikan implikasi strstegis mengenai peran daerah dalam menejemen pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan pertanian. Dalam semangat otonomi daerah, pemerintah setempat perlu tetap mengacu dan mengakomondasi beberapa strategi pembangunan pertanian nasional seperti transformasi struktur ekonomi berbasis pertanian, peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan, pengembangan agribisnis dan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan agropolitan yang diadaptasikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Balai pengkajian Teknologi pertanian (BPTP) memegang peranan penting melalui pengembangan komoditas unggulan lokal yang didukung teknologi spesifik lokasi dan sesuai dengan potensi sumber daya dan keunggulan komparatif wilayah. Dalam masa transisi ini, dukungan bimbingan teknis, menejemen, dan pendanaan dari pusat masih tetap di perlukan, khususnya bagi daerah yang terbatas kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan keuangannya. Dalam perspektif otonomi daerah, BPTP/Balitbangda perlu memperkuat perencanaan dan pelaksanaan seluruh program penelitian/pengkajian partisipatif, dengan penguatan koordinasi penelitian antar wilayah, pengembangan SDM dan sistem insentif yang handal.</p>
Peran Pertanian Pinggiran Perkotaan dalam Penyediaan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Keluarga
Authors: Malian A. Husni , Siregar Masdjidin 
Published: October 2017

<p><strong>English</strong><br />This paper presents the dwindling role of peri urban agriculture due to the urban development policy that has been bias towards manufacturing and service sectors. The policy and the economic crisis have different effects on the farmers of leafy vegetable, orchids, and ornamental plants. The increase in prices of fertilizers and wage rates and the decreasing demand for orchids and ornamental plants in 1999 have reduced the farmers' income. On the other hand, the increasing demand for leafy vegetables has encouraged a more intensive use of land without taking care of health problems and the environment. It is necessary therefore, that the development of peri urban agriculture be directed towards promotion, partnerships, and environmental sanitation.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Tulisan ini menyajikan peran pertanian pinggiran perkotaan yang makin berkurang, sebagai akibat dari kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih berorientasi kepada industri manufaktur dan jasa. Perubahan struktural pertanian perkotaan tersebut memberikan efek yang berbeda terhadap petani yang mengusahakan sayuran, anggrek dan tanaman hias. kenaikan harga pupuk dan upah tenaga kerja yang diikuti dengan penurunan permintaan anggrek dan tanaman hias selama tahun 1999 telah menurunkan pendapatan petani. Sebaliknya, kenaikan permintaan terhadap sayuran telah mendorong pengelolaan lahan secara lebih instensif serta mengabaikan aspek kesehatan dan lingkungan. dalam kaitan ini perlu di kembangkan pola pembinaan pertanian perkotaan yang lebih diarahkan pada teknologi hemat lahan, serta upaya promosi, kemitraan dan sanitasi lingkungan.</p>
Reformulasi Kebijaksanaan Perberasan Nasional
Authors: Kasryno Faisal , Simatupang Pantjar , Pasandaran Effendi , Adiningsih Sri 
Published: October 2017

<p><strong>English<br /></strong>Rapid rice production growth leading to the achievement of rice self sufficiency in 1984 came from productivity and harvested area which both had been growing rapidly as the results of technological break through (the Green Revolution), infrastructure development, rice field extensification and comprehensive incentive as well as facilitating policies. It was a phenomenal achievement. The rice self sufficiency was proven not sustainable, however. This review shows that since mid 1980's rice production growth has been slowing down and increasingly unstable value to innovation stagnation, over intensification syndrome, over extensification and land conversion, declining incentives and institutional fatigue. Indonesia has become rice net importer since early 1990's and even the largest world rice importer since late 1990's that undermines national food security. Revitalization of trend rice sector has become an imperative strategic national policy agenda. The paper also discusses some policy options for revitalizing the rice sector.</p><p> </p><p><strong>Indonesian<br /></strong>Pesatnya pertumbuhan produksi beras yang memungkinkan Indonesia meraih swasembada beras pada tahun 1984 berasal dari pertumbuhan produktivitas dan luas panen sebagai hasil dari terobosan teknologi (Revolusi Hijau), pembangunan infrastruktur, perluasan areal, dan kebijakan insentif maupun fasiltasi yang komprehensif. Keberhasilan tersebut sungguh fenomenal. Namun demikian, swasembada berat tersebut terbukti tidak berkelanjutan. Ulasan ini menunjukkan bahwa sejak pertengahan tahun 1980'an pertumbuhan produksi beras telah mengalami perlambatan dan semakin tidak stabil pula sebagai akibat dari stagnasi inovasi, sindrome over intensifikasi, over ekstensifikasi dan konversi lahan, penurunan insentif dan kelesuan institusional. Indonesia telah menjadi importif netto beras sejak awal tahun 1990-an dan bahkan menjadi importif terbesar di dunia sejak akhir tahun 1990'an sehingga ketahanan pangan nasional semakin rawan. Revitalisasi sektor perberasan nasional merupakan salah satu agenda kebijakan strategis mendesak. Makalah ini juga membahas beberapa opsi kebijakan dalam rangka revitalisasi sektor perberasan nasional.</p>
Profil dan Permasalahan Peternakan
Authors: Yusdja Yusmichad , Ilham Nyak , Sejati Wahyuning Kusuma 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />Livestock industry in Indonesia is prosperous despite some constraints. The objective of this paper is to critically review livestock industry development in the country. Assessment was based on Statistical Center Agency data, research results, and many opinions to describe the present livestock industry. Assessment was focused on problems identification faced by the livestock industry in connection with domestic and global markets.<br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Kondisi peternak di Indonesia saat ini memberikan janji masa depan yang baik sekalipun masih banyak persoalan yang dihadapi.Tujuan utama kajian ini adalah melakukan review secara kritis terhadap perkembangan industri peternakan di Indonesia. Kajian berdasarkan data BPS dan review literatur hasil penelitian dan pemikiran berbagai pihak dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan industri peternakan dan masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Fokus kajian adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh industri permintaan dikaitkan dengan permintaan dalam pasar domestik dan global.
Gejala Pergeseran Kelembagaan Upah pada Pertanian Padi Sawah
Authors: Susilowati Sri Hery 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />Technology causes changes in agricultural production and institutional systems. In term of working-relation institution, a change from in-kind (bawon and kedokan) payment system to cash (daily and contract) system is more efficient to the land owners in reducing harvesting costs. However, daily and contract payments could raise moral hazard carried out by the workers in terms of working intensity and quality. An alternative implemented by the land owners to control moral hazard is through establishment of patron-client relation with permanent workers. <br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Teknologi telah menyebabkan perubahan pada sistem produksi maupun tatanan kelembagaan pertanian. Dalam kelembagaan hubungan kerja pertanian, perubahan sistem pengupahan dari sistem bawon dan kedokan ke sistem pengupahan tetap, baik harian maupun borongan, dipandang oleh pemilik lahan merupakan cara yang lebih efisien dalam mengurangi biaya panen. Namun, pada dasarnya sistem pengupahan harian dan borongan memberi peluang buruh tani untuk melakukan kecurangan (moral hazard) baik dalam intensitas jam kerja maupun kualitas kerja. Salah satu strategi yang dilakukan pemilik lahan untuk menekan munculnya moral hazard adalah dengan membangun hubungan patron-client dengan buruh tani melalui penggunaan buruh langganan dan buruh tetap.
Kemitraan Usaha Perkebunan: Perubahan Struktur yang Belum Lengkap
Authors: Fadjar Undang 
Published: October 2017

<strong>English</strong><br />Development of estate crops sub-sector in Indonesia aims to achieve realistic growth and equality. However, the policy is not easily implemented due to the latent problems of the gap between estate crop companies and smallholders. Integrating estate companies and smallholders is still debatable. However, actual reality shows that synergy of both estate companies and smallholders are really needed to overcome structural constraints at global and local levels. Partnership in estate crops between the companies and the smallholders has not been successfully overall gap, but empowering both smallholders and companies will lessen the gap. All parties need to conduct rational discussion to improve self correction and capital social. It is expected to enhance partnership structure, such as improved business opportunities in order to advance the smallholders. <br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Pembangunan sub-sektor perkebunan di Indonesia ditujukan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan. Namun demikian, hal ini tidaklah mudah karena akan berhadapan dengan persoalan laten peninggalan masa kolonial, yaitu ketimpangan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan tentang upaya untuk mengintegrasikan usaha perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sinergi antara keduanya semakin dibutuhkan, terutama untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi hambatan struktural pada aras global serta untuk mengatasi kesenjangan pada aras lokal. Meskipun pelaksanaan program kemitraan usaha perkebunan belum dapat mengatasi ketimpangan secara maksimal, namun dengan memberdayakan petani mitra dan juga perusahaan mitra menjadi masyarakat perkebunan yang komunikatif; kelemahan tersebut dapat diperbaiki. Untuk itu, semua pihak perlu mengembangkan perbincangan yang rasional yang membawa pencerahan, refleksi diri, dan pengembangan modal sosial. Lebih lanjut hal ini dapat diharapkan akan membuahkan konsensus bersama di antara komponen yang bermitra untuk melakukan perbaikan struktur kemitraan. Dalam hal ini, struktur kemitraan yang diharapkan adalah sebuah struktur yang mampu memperbesar peluang dan manfaat usaha, sehingga dapat mendistribusikan peluang dan manfaat usaha serta aset produksi kepada petani kecil.
Consumo de drogas e involucramiento parental entre estudiantes de secundaria de Costa Rica durante el 2015
Authors: Méndez Muñoz Jesús 
Published: October 2017

Este artículo tiene como objetivo validar la importancia de un adecuado involucramiento parental en la prevención del consumo de drogas, así como en la disminución de los niveles de prevalencia de consumo, mediante un análisis correlacional de variables. La investigación se realiza a partir de una muestra de 5863 estudiantes de secundaria, como parte de la “IV Encuesta nacional sobre consumo de drogas en población de educación secundaria”, la cual se aplicó durante el 2015 a un grupo representativo de estudiantes de 50 colegios de todo Costa Rica. El instrumento utilizado contó con 109 preguntas distribuidas en siete secciones distintas, desde información personal y académica básica, a conductas de riesgo, bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Entre los principales resultados se encuentra que aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes reportan un mayor involucramiento por parte de sus padres, además, se rescatan mayores niveles de prevalencia en consumo de alcohol, tabaco y marihuana entre los jóvenes con menor involucramiento parental; de igual forma, aquellos jóvenes con una mejor relación con sus padres presentan una percepción de alto riesgo mayor sobre conductas de consumo. Se encontraron también relaciones estadísticamente significativas entre el consumo de padres y su nivel de involucramiento, evidenciando que aquellos que consumen en menor medida presentan un mayor nivel de involucramiento.
Rheological and electrical properties used to investigate the coagulation process during sludge treatment
Authors: Mortadi A. , El Melouky A. , Chahid E. , Nasrellah H. , Bakasse M. , Zradba A. , Cherkaoui O. , El Moznine R. 
Published: October 2017

Abstract
Analyses of rheological properties and electrical conductivity (σdc) at direct current have been employed in order to investigate the effects of calcium oxide on the coagulation process during sludge treatment in the textile industry. In this context, rheological and electrical measurements were performed on five samples – one that contained raw sludge and the other four that were prepared from the raw sludge and different amounts of calcium oxide: 2, 3, 4, 5% (w/w). Rheological behavior of these samples was analyzed using the Herschel–Bulkley modified model. The influence of calcium oxide content on the rheological parameters such as infinite viscosity, the yield stress, the consistency coefficient, and the consistency index, are presented and discussed. The impact of the calcium oxide content on pH and conductivity were also examined. Similar behaviors have been seen in the evolution of conductivity and infinite viscosity as a function of the calcium oxide content. These latter characteristics were modeled by an equation using two power laws. This equation was able to fit very well the evolution of electrical conductivity and also the viscosity versus the percentage of calcium oxide to predict the optimal amount of calcium oxide (3%) to achieve the coagulation step during sludge treatment.