bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELAPA KOPYOR SEBAGAI POTENSI KOMODITAS INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN PATI
Authors: Umami Yurida Zakky , Roisah Kholis 
Published: November 2017

Perlindungan hukum Indikasi Geografisdiatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Komoditas yang mempunyai potensi sebagai komoditas Indikasi Geografis salah satunya adalah Kelapa Kopyor Pati, karena memiliki ciri khas khusus jika dibandingkan dengan kelapa kopyor dari daerah lain.Ciri khas khusus dari kelapa kopyor Pati ini rawan untuk “diklaim” oleh pihak lain, maka perlu perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis. Tujuan peneltian membahas perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati dan implikasi perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati hanya dapat diperoleh jika kelapa kopyor Pati didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan memenuhi syarat-syarat yang ada dalam buku persyaratan Indikasi Geografis. Sedangkan Implikasi perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati adalah dapat memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dan mempunyai hak kepemilikan terhadap kelapa kopyor Pati secara kolektif oleh masyarakat Pati..Masyarakat Pati berhak secara eksklusif menggunakan dan memanfaatkan nama Indikasi Geografis “Kelapa Kopyor Pati”.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS DUGAAN INVESTASI FIKTIF
Authors: Fadlia Dian Husna , . Yunanto 
Published: November 2017

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus investasi fiktif yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Permasalahan tesis ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk dugaan investasi fiktif yang berkembang dalam masyarakat, mengapa terjadi penipuan investasi fiktif yang merugikan investor, dan bagaimanakah peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat 262 laporan masyarakat tentang perusahaan yang kelembagaan dan/atau produk yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan OJK dan adanya dugaan bahwa produk-produk investasi tersebut merupakan produk investasi fiktif. Peningkatan penipuan investasi fiktif disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, walaupun masyarakat yang telah well educated juga menjadi korban penipuan investasi fiktif. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum oleh OJK bagi investor atas dugaan investasi fiktif. Perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif. Sedangkan, tindakan represif yang dilakukan oleh OJK dapat diberikan melalui pemrosesan secara hukum kepada para perusahaan investasi fiktif oleh tim waspada investasi karena perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
KEBIJAKAN HUKUM “TRANFERABILITY” TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
Authors: Roisah Kholis 
Published: November 2017

Perhatian dan kepedulian pemerintah Indonesia semakin meningkat setelah menjadi pihak Persetujuan TRIPs dan konsekuensinya Indonesia harus meratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang HKI dan melakukan revisi serta mengeluarkan peraturan baru di bidang perlindungan HKI. Sistem hukum perlindungan HKI di Indonesia yang mendasarkan pada perjanjian-perjanjian internasional mengandung nilai atau ide dasar perlindungan HKI mengadopsi gagasan yang mengedepankan hak-hak individu yang memenerima sesorang itu memiliki harga perseorangan yang kuat dan diyakini memiliki harga moral yang intrinsik/inheren yang berbeda dengan kosmologi masyarakat Indonesia yang bercorak komunal menjadikan karya-karya intelektual tersebut diciptakan oleh para kreator dan inventor bukan bertujuan untuk dimiliki secara pribadi sebagai kekayaan, tetapi semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan komunitas masyarakat. Kebijakan hukum perlindungan HKI di Indonesia sama dengan melakukan “transferability” ataupun transplantasi sistem hukum HKI yang berasal dari masyarakat Barat ke dalam sistem hukum Indonesia. Kebijakan perlindungan HKI di Indonesia menjadi tidak berakar sistem sosial masyarakatnya (not peculiar rooted of social life) dan tidak tumbuh di dalam konteks sosial masyarakat Indonesia sendiri (not developed within context).
PENGUATAN KELEMBAGAAN PANWAS PEMILIHAN DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI, PIDANA, DAN KODE ETIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015)
Authors: Sianturi Budi Evantri , Wisnaeni Fifiana 
Published: November 2017

Keberadaan Panwas Pemilihan sebagai lembaga pengawas merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Kenyatannya, posisi Panwas Pemilihan menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Panwas Pemilihan cenderung hanya bertugas mengawasi, melaporkan atau memberi rekomendasi terhadap setiap pelanggaran yang ditemui kepada insatansi lain. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak memberikan kewenangan lebih kepada Panwas Pemilihan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah secara maksimal. Penelitian ini bertujuan menagalisa faktor-faktor penyebab Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 menganilisi idealnya pengaturan lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Socio Legal, dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian, bahwa Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran disebabkan karena beberapa faktor: Faktor substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, struktur hukum yaitu lembaga-lembaga yang terlibat seperti DPR dan Kepolisian yang kurang mendukung peran Panwas Pemilihan melalui kewenangannya masing-masing. Faktor kultur hukum rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta pasangan calon yang dinilai kurang kooperatif. Pengaturan ideal mengenai lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di indonesia, pertama, Pengaturan mengenai penguatan kewenangan Panwas Pemilihan dengan memberikan kewenangan lebih dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, Pengaturan mengenai penambahan waktu kepada Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, pengaturan mengenai kedudukan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan agar disatukan dalam satu tubuh dengan Panwas Pemilihan yang akan bertanggung jawab langsung kepada Bawaslu guna mengefektifkan proses penyelesaian pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah.
PKD1 Promotes Functional Synapse Formation Coordinated with N-Cadherin in Hippocampus
Authors: Cen Cheng , Luo Li-Da , Li Wen-Qi , Li Gang , Tian Na-Xi , Zheng Ge , Yin Dong-Min , Zou Yimin , Wang Yun 
Published: November 2017

Functional synapse formation is critical for the wiring of neural circuits in the developing brain. The cell adhesion molecule N-cadherin plays important roles in target recognition and synaptogenesis. However, the molecular mechanisms that regulate the localization of N-cadherin and the subsequent effects remain poorly understood. Here, we show that protein kinase D1 (PKD1) directly binds to N-cadherin at amino acid residues 836–871 and phosphorylates it at Ser 869, 871, and 872, thereby increasing the surface localization of N-cadherin and promoting functional synapse formation in primary cultured hippocampal neurons obtained from embryonic day 18 rat embryos of either sex. Intriguingly, neuronal activity enhances the interactions between N-cadherin and PKD1, which are critical for the activity-dependent growth of dendritic spines. Accordingly, either disruption the binding between N-cadherin and PKD1 or preventing the phosphorylation of N-cadherin by PKD1 in the hippocampal CA1 region of male rat leads to the reduction in synapse number and impairment of LTP. Together, this study demonstrates a novel mechanism of PKD1 regulating the surface localization of N-cadherin and suggests that the PKD1-N-cadherin interaction is critical for synapse formation and function.SIGNIFICANCE STATEMENTDefects in synapse formation and function lead to various neurological diseases, although the mechanisms underlying the regulation of synapse development are far from clear. Our results suggest that protein kinase D1 (PKD1) functions upstream of N-cadherin, a classical synaptic adhesion molecule, to promote functional synapse formation. Notably, we identified a crucial binding fragment to PKD1 at C terminus of N-cadherin, and this fragment also contains PKD1 phosphorylation sites. Through this interaction, PKD1 enhances the stability of N-cadherin on cell membrane and promotes synapse morphogenesis and synaptic plasticity in an activity-dependent manner. Our study reveals the role of PKD1 and the potential downstream mechanism in synapse development, and contributes to the research for neurodevelopment and the therapy for neurological diseases.
Established risk factors for addiction fail to discriminate between healthy gamers and gamers endorsing DSM-5 Internet gaming disorder
Authors: Deleuze Jory , Nuyens Filip , Rochat Lucien , Rothen Stéphane , Maurage Pierre , Billieux Joël 
Published: November 2017

Background and aims
The DSM-5 includes criteria for diagnosing Internet gaming disorder (IGD) that are adapted from substance abuse and widely used in research and clinical contexts, although evidence supporting their validity remains scarce. This study compared online gamers who do or do not endorse IGD criteria regarding self-control-related abilities (impulsivity, inhibitory control, and decision-making), considered the hallmarks of addictive behaviors.

Method
A double approach was adopted to distinguish pathological from recreational gamers: The first is the classic DSM-5 approach (≥5 criteria required to endorse the IGD diagnosis), and the second consists in using latent class analysis (LCA) for IGD criteria to distinguish gamers’ subgroups. We computed comparisons separately for each approach. Ninety-seven volunteer gamers from the community were recruited. Self-reported questionnaires were used to measure demographic- and game-related characteristics, problematic online gaming (with the Problematic Online Gaming Questionnaire), impulsivity (with the UPPS-P Impulsive Behavior Scale), and depression (with the Beck Depression Inventory-II). Experimental tasks were used to measure inhibitory control (Hybrid-Stop Task) and decision-making abilities (Game of Dice Task).

Results
Thirty-two participants met IGD criteria (33% of the sample), whereas LCA identified two groups of gamers [pathological (35%) and recreational]. Comparisons that used both approaches (DSM-5 and LCA) failed to identify significant differences regarding all constructs except for variables related to actual or problematic gaming behaviors.

Discussion
The validity of IGD criteria is questioned, mostly with respect to their relevance in distinguishing high engagement from pathological involvement in video games.
EXPERIMENTAL AND CLINICAL RATIONAL FOR TERAHERTZ THERAPY AT THE FREQUENCY OF MOLECULAR OXYGEN AND NITROGEN OXIDE ABSORPTION AND EMISSION IN DIFFERENT PATHOLOGIES
Authors: Svistunov A. A. , Tsymbal A. A. , Litvitskiy P. F. , Budnik I. A. 
Published: November 2017

Most of the abiotic environmental factors are electromagnetic in nature. Electromagnetic radiation from various artificial sources exerts a significant inf luence on living systems. It poses a problem of targeted application of electromagnetic waves in health care, ever yday life, and industr y. Recently, a fundamentally new direction in medicine has emerged: the use of low-power terahertz electromagnetic waves at the frequency of oscillation of active cellular metabolites (nitrogen oxide, molecular oxygen, etc.) for disease treatment and prevention. It has been demonstrated that if there is a match in frequency bet ween the emitted electromagnetic wave and the natural oscillation of the molecule, absorption occurs and this alters the amplitude of the molecular oscillation and modifies involvement of the molecule in the metabolic process. This fact is of great interest for biomedical technologies because cellular metabolites may significantly affect regional circulation, microcirculation, and blood rheology; prevent intravascular coagulation; provide anti-inf lammator y and analgesic effects; limit excessive lipid peroxidation and potentiate the antioxidant mechanism; activate cellular anti-stress mechanisms. Today, terahertz electromagnetic radiation at the frequency of oscillation of nitric oxide, a universal cellular regulator y molecule, has been shown to be beneficial in the treatment of cardiovascular diseases, burns, polyneuropathy, regional pain syndrome, etc. This review summarizes clinical and experimental data on implementation of terahertz electromagnetic waves in medicine and presents our current understanding of the mechanisms of action of terahertz electromagnetic waves at the frequency of oscillation of active cellular metabolites on a living system at the molecular, cellular, tissue, and organ levels of organization.
GENOMIC ANALYSIS OF FOOD-BORNE STAPHYLOCOCCUS AUREUSCC30 STRAINS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Authors: Abaev I. V. , Skryabin Yu. P. , Kislichkina A. A. , Korobova O. V. , Mitsevich I. P. , Mukhina T. N. , Bogun A. G. , Dyatlov I. A. 
Published: November 2017

Staphylococcus aureus clonal complex (СС) 30 are associated with hospital-acquired and community-associated invasive infections and may cause outbreaks of staphylococcal food-borne infections (SFI). In recent years, severe SFI outbreaks caused by S. aureus CC30 in cohorts not linked to high-risk groups have been detected in Russia.Aim: The aim of the study is to conduct a comparative genomic analysis of S. aureus strains B-7778 and B-7779 isolated during widespread SFI outbreak at the International Youth Forum Seliger in 2014, and S. aureus strains B-7738 and B-7739 isolated during widespread SFI outbreak among construction personnel in Saint Petersburg in 2013.Methods: Seliger-2014 S. aureus cultures were screened by PCR and sequence typing. S. aureus strains B-7778 and B-7779 were isolated from clinic material and from food handlers, respectively. Draft genome sequencing and phylogenetic analysis of S. aureus strains B-7778 and B-7779 were carried out. The production of enterotoxin A was determined by the enzyme immunoassay.Results: S. aureus strain B-7778 isolated from 38 patients and S. aureus strain B-7779 isolated from two food handlers at the Forum Seliger-2014 have identical nucleotide sequences, belong to spa-type t122 and sequence-type 30, and carry a set of toxin genes being responsible for SFI manifestations. The core-genome SNP typing has shown that S. aureus B-7738/ B-7739 (St. Petersburg, 2013) and S. aureus B-7778/ B-7779 (Seliger, 2014) belong to different clusters of S. aureus СС30 clade 3. S. aureus B-7778/ B-7779 not closely related with major clusters of S. aureus СС30. The production of enterotoxin A, SFI etiological factor, by S. aureus strains B-7738, B-7739, B-7778, and B-7779 has been confirmed.Conclusion: The genomic analysis of SFI-associated S. aureus strains isolated in Russia has been conducted for the first time. Two different genetic clones of S. aureus СС30 which are able to cause severe SFI outbreaks in cohorts not linked to high-risk groups have been identified and characterized. SNP typing of Seliger-2014 S. aureus genomes has revealed their genetic specificity among known strains of S. aureus CC30. Identified genome sequences of SFI-associated strains will be used for further studies S. aureus clones circulating through the food chain in Russia.
The Psychology of Yoga Practitioners: A Cluster Analysis
Authors: Genovese Jeremy E. C. , Fondran Kristine M. 
Published: November 2017

Abstract
Yoga practitioners (N = 261) completed the revised Expression of Spirituality Inventory (ESI) and the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire.
Cluster analysis revealed three clusters:
Cluster A scored high on all four spiritual constructs. They had high positive evaluations of their appearance, but a lower orientation towards their appearance. They tended to have a high evaluation of their fitness and health, and higher body satisfaction.
Cluster B showed lower scores on the spiritual constructs. Like Cluster A, members of Cluster B tended to show high positive evaluations of appearance and fitness. They also had higher body satisfaction. Members of Cluster B had a higher fitness orientation and a higher appearance orientation than members of Cluster A.
Members of Cluster C had low scores for all spiritual constructs. They had a low evaluation of, and unhappiness with, their appearance. They were unhappy with the size and appearance of their bodies. They tended to see themselves as overweight.
There was a significant difference in years of practice between the three groups (Kruskall -Wallis, p = .0041). Members of Cluster A have the most years of yoga experience and members of Cluster B have more yoga experience than members of Cluster C.
These results suggest the possible existence of a developmental trajectory for yoga practitioners. Such a developmental sequence may have important implications for yoga practice and instruction.
CPI Welcomes Carol Lee's Special Issue
Authors: Abdi Ali , Abdi Ali 
Published: November 2017

CPI Welcomes Carol Lee’s Illustrated Anthology of Poetry:No ReturnCarol Lee’s Special Issue is well timed given the magnitude of the recent natural disasters experienced in several tropical and subtropical parts of North America, as well as in south Asia, and the toll on human lives as millions are forced to relocate or flee their homes and seek asylum elsewhere because of wars, persecution, and discrimination. With clarity and precision, Lee’s Special Issue, unapologetically specifically questions, responses by leaders and citizens in northern nation-states to impacts of man-made and natural disasters and tragedies, especially in the south.
Transformative Pedagogy Through Strong Poetry
Authors: Lee Carol M. 
Published: November 2017

AbstractIn No Return, a refugee story in poems, the author reflects on the critical stance of art, particularly, language as art. The anthology uses an eclectic set of methodological tools drawn from critical discourse and literary analyses, and as importantly, it incorporates critical pedagogy theory. This article consists of two parts. The first is a literary deconstruction of the introductory poem in the story. In part two, the author argues cogently that as researchers, educators, and creative writers we share collective responsibilities for the words we use and the stories which we tell; furthermore, the author reminds us that stories are the agents of pedagogy.Keywords: refugee, pedagogy, art, critical stance, poetry, strong poetry
RAZMATRANJE MOGUĆNOSTI PRIMENE „SCAFFOLDING“-A U SAVREMENOM VASPITNO-OBRAZOVNOM PROCESU
Authors: Nevena Bulajić 
Published: November 2017

„Scaffolding“[1] je savremeni pedagoški pristup koji su uveli Wood i saradnici (1976) pokušavajući da, polazeći od pedagoških pogleda Lava Semjonoviča Vigotskog, utvrde najvažnije komponente podučavanja. Promene u novom veku utiču na demografski profil ranog detinjstva koji se u učionici brzo menja, te je neophodno i naše teorije, ideje i vaspitno-obrazovnu praksu menjati. Jedna od najvećih debata u oblasti ranog detinjstva jeste definisati ulogu usmerenog nastavnika u pristupu koji dete stavlja u centar vaspitno–obrazovnog procesa. Razmatranjem suštine „scaffolding“-a, zasnovanog na interakciji, ko-konstrukciji, intersubjektivnosti i značaju uloge odraslog u maksimalizaciji detetovih potencijala i razvoju metakognicije u različitim domenima razvoja (kognitivni, socijalni, emocionalni, fizički i domen jezika), ukazujemo na njegovu pedagošku vrednost i valentnost. Brojne protivrečnosti postmodernog poimanja detinjstva ukazuju na potrebu za pedagoškim pristupom zasnovanim na širokom polju intersubjektivnosti, koji pretpostavlja upravo primenu “scaffolding“-a. Analizom raspoložive naučno-istraživačke građe, upotpunjujemo u literaturi najčešće prisutno shvatanje “scaffolding“-a, kao procesa u kojem se detetu u podržavajućem okruženju obezbeđuju izazovni zadaci i aktivnosti kojima se podstiče njegova sposobnost samostalonog rešavanja problema. Povodom toga, otvaramo pitanje o mogućnosti njegove integracije u našu pedagošku praksu i adekvatnog prevoda termina na našem jeziku u cilju njegovog lakšeg prihvatanja, poimanja i upotrebe u pedagoškoj teoriji i praksi.

[1] Termin „scaffolding“ su prvi put uveli sledbenici Vigotskog, Wood, Bruner i Ross (Berk, Winsler, 1995: 20) razvijajući njegovu teoriju. Ovaj termin našao se posebno pogodnim za slikoviti opis procesa “podupiranja” učenja i razvoja u okviru zone narednog razvoja, o kojem je govorio Vigotski sa stanovišta saradnje deteta sa odraslom osobom (vaspitač, učitelj, nastavnik, roditelj, sposobniji vršnjak). U doslovnom prevodu na srpskom jeziku označava „skele“ i ova metafora konotira veoma specifičan sistem socijalne podrške za detetove napore, koji je brižljivo podešen prema njihovim potrebama (Berk, Winsler 1997: 20). U literaturi na našem govornom području srećemo prevod: „vođena participacija“ i „aproprijacija“ (Slunjski 2012: 108-113). Međutim, zbog neadekvatnog jezičkog prevoda, koji ne obuhvata sve elemente ovog pristupa, koje ćemo dalje razmatrati, zadržavamo termin “scaffolding” u tekstu koji najviše odgovara kontekstu o kojem je reč.