bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
The Struggle for Religious Ideologies in the Educational Institutions of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: A Phenomenological Study in East Java
Authors: Mardiana Dina , Umiarso Umiarso , Thoifah I’anatut 
Published: October 2024

This study focused on the phenomena or dynamics of the struggle for religious ideology that occur in the educational institutions (SMP/MTs and SMA/MA) of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in East Java. Therefore, this study sought to see the internalization of the religious ideological values of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in their education systems. Especially, when looking at clashes of religious thought that contain other ideologies (such as transnational (Salafi, Wahabi, and Shia), conservative/traditional, and reformist/modernist ideologies). This study used a qualitative approach and techniques for data collection used participatory observation, in-depth interviews, and documentation studies. The data analysis used the Miles, Huberman, and Saldana model consisting of four stages, namely, data collection, data condensation, data display, and conclusion. This study found that the educational institutions of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama have paradigmatic similarities, namely, ideology is positioned and functionalized as the motive and legitimacy of their educational actions and religious privileges. The expanding opportunities for dissemination and reproduction of other ideologies in their educational institutions are due to the very open nature of their religious understanding (Muhammadiyah has an understanding of Islamic Manhaji, and Nahdlatul Ulama has an understanding of Islamic mahzabi). Riset ini memfokuskan pada fenomena atau dinamika pergulatan ideologi keagamaan yang terjadi di kelembagaan pendidikan (SMP/MTs dan SMA/MA) Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di propinsi Jawa Timur. Karenanya, riset ini berupaya melihat internalisasi nilai-nilai ideologis keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam sistem kependidikannya. Terutama ketika melihat benturan-benturan pemikiran keagamaan yang memuat ideologi lain (seperti ideologi transnasional (Salafi, Wahabi, dan Syi’ah), konservatif/tradisional, dan reformis/modernis). Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data memakai observasi partisipasi, wawancara mendalam; dan studi dokumentasi. Analisis datanya memakai model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari empat tahap, yaitu: koleksi data, kondensasi data, display data, dan kesimpulan. Riset ini menemukan, kelembagaan pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki persamaan paradigmatik, yaitu: ideologi diposisikan dan difungsionalisasikan sebagai motif serta legitimasi tindakan kependidikan dan privelege keberagamaan mereka. Pembentangan peluang diseminasi dan reproduksi ideologi lain di kelembagaan pendidikan mereka, disebabkan sifat pemahaman keagamaan mereka yang sangat terbuka (Muhammadiyah berpahaman Islam Manhaji, dan Nahdlatul Ulama memiliki pemahaman Islam mazhabi).
Exploring Students’ Higher Order Thinking Skills (HOTS): Best Practice in 13 Curriculum at Islamic High School in Bengkulu
Authors: Riswanto Riswanto 
Published: October 2024

In order to apply what has been learnt in a contemporary situation, Higher Order Thinking Skills (HOTS) serve as a metaphor for transferring knowledge and skills. Curriculum 2013 places emphasis on these diverse higher order thinking processes. This study intended to examine what challenges students at Islamic High School in Bengkulu had while using HOTS to answer questions about reading and what caused them to still make mistakes in this situation. The research was descriptive in nature. Techniques of data collection subsumed observation, interviews, and documentation. The results demonstrated that the students still struggled with word misinterpretation at the analysis stage. They had a hard time understanding the information in the provided text during the evaluating stage, and they also struggled to analyze the questions’ intentions. The students had a hard time coming up with concepts for new items during the creation stage. The second discovery demonstrated that the elements such as time, students’ mastery, students’ learning abilities, and the learning environment should all be taken into account. This study concluded that some of these issues, including obstacles, may be to blame for students' poor aptitude for solving HOTS-based problems. This study contributes to providing English academicians with the demographic picture of students’ challenges and factors related to HOTS. Untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dalam situasi kontemporer, keterampilan berpikir tingkat tinggi berfungsi sebagai metafora untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Kurikulum 2013 menekankan pada beragam proses berpikir tingkat tinggi ini. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tantangan apa yang dimiliki siswa Madrasah Aliyah Bengkulu saat menggunakan HOTS untuk menjawab pertanyaan tentang membaca dan apa yang menyebabkan mereka masih melakukan kesalahan dalam situasi tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data kualitatif meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek masih berkutat dengan kesalahan interpretasi kata pada tahap analisis. Individu kesulitan memahami informasi dalam teks yang disediakan selama tahap evaluasi, dan mereka juga berjuang untuk menganalisis maksud pertanyaan. Ketiga subjek mengalami kesulitan untuk menghasilkan konsep item baru selama tahap pembuatan. Penemuan kedua adalah bahwa unsur-unsur seperti waktu, penguasaan siswa, kemampuan belajar siswa, dan lingkungan belajar semuanya harus diperhitungkan. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa beberapa masalah ini, termasuk hambatan, mungkin menjadi penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah berbasis HOTS. Penelitian ini memeberikan akademisi Bahasa Inggris tentang gambaran demografi terkait tantangan dan faktor HOTS siswa.
Teacher Quality Dimensions in Improving the Quality of National Education at Madrasah Aliyah in Lampung
Authors: Dacholfani Muhammad Ihsan , Wibowo Agus , Fadillah Muhammad Kharis 
Published: October 2024

This article explores the development of teacher quality dimensions in improving the quality of national education. Methods This research uses a case study with a mixed methods approach. The sampling technique uses a random sampling technique with respondents. Based on the findings in this study, the results of the analysis were obtained with a Satorra-Bentler Scaled Chi-Square value of 189.190 and a p-value coefficient of 0.070 > 0.05, RMSEA of 0.030 <0.080, CFI ≥ 0.90, so the model obtained is "good fit" (acceptable model suitability) then the dimensions in the professional management of teachers in improving the quality of education are the three dimensions of learning which include lesson preparation, implementation, and evaluation. In addition, the results of the information obtained by students expect quality teachers such as having preparation, knowledge/ability in teaching, class management, personality, dedication, open-mindedness, responsibility, varied teaching methods, punctual work, and good judgment. This research suggests that if changes in the education system need to be developed, policy recommendations prioritize teacher staff and the determinants of teacher effectiveness. Artikel ini bertujuan untuk mendalami perkembangan dimensi kualitas guru dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Metode Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan mix methods. Teknik sampling menggunakan teknik random sampling dengan responden. Berdasarkan temuan pada penelitian ini diperoleh hasil analisis dengan nilai Satorra-Bentler Scaled Chi-Square sebesar 189,190 dan koefisien p value sebesar 0,070 > 0,05, RMSEA sebesar 0,030 < 0,080, CFI ≥ 0,90 maka model yang diperoleh adalah “good fit” (kecocokan model dapat diterima). Oleh sebab itu, dimensi dalam pengelolaan profesional guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu pada tiga dimensi pembelajaran yang meliputi persiapan pembelajaran, implementasi dan evaluasi. Selain itu, hasil informasi yang diperoleh siswa mengharapkan guru yang berkualitas seperti memiliki persiapan, pengetahuan/ kemampuan dalam mengajar, manajemen kelas, berkepribadian, berdedikasi, berpikiran terbuka, bertanggung jawab, metode pengajaran yang bervariasi, tepat waktu dalam bekerja serta melakukan penilaian yang baik. Saran penelitian ini yaitu jika perubahan sistem pendidikan perlu dikembangkan maka rekomendasi kebijakan mengedepankan tenaga guru dan faktor penentu efektivitas guru.
Neo-Ahl Al-Hadîts In Contemporary Islamic Legal Thought: The Influence of Nâshir al-Dîn al-Albânî in the Salafist Movement in Indonesia
Authors: Faizin Afwan 
Published: October 2024

Nâshîr al-Dîn al-Albânî is one of the most influential figure in the contemporary Salafist movement, alongside Bin Bâz and Uthaymin. This article will discuss the influence of Nasir al-Din al-Albâni on Indonesian Salafi Islamic legal thought. In the discourse of Islamic legal thought in Indonesia, some scholars explain the importance of al-Albânî's role in defending Ibn Bâz's fatwas by writing dozens of works, including his fatwas, that have been translated into Indonesian. On the other hand, other scholars emphasized al-Albânî's central role in the global Salafist movement as a contemporary Salafist ideologue. This figure calls for ijtihad based on authentic traditions and rejects tackled and bequeaths his brand of Salafism in deconstructing the traditions of schools of fiqh. The research question is what is the influence of al-Albânî's takhrîj traditions on Indonesian Salafist Islamic legal thought? This is qualitative research with a historical, hadith scientific, and sociological approach. The findings of this study are that the traditions of takhrîj al-Albânî and its understanding have led to the strengthening of a strict literal way of Islamic law. Al-Albâni greatly influenced Indonesian Salafists in forming a pattern of thought called "Neo-Ahl al-Hadîts". The Neo-Ahl al-Hadîts legal thought inflicts radical and intolerant attitudes among Indonesian Salafist. Nâshir al-Dîn al-Albânî adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam gerakan Salafi kontemporer, bersama Bin Bâz dan Uthaymin. Artikel ini akan membahas pengaruh Nâshir al-Dîn al-Albânî dalam pemikiran hukum Islam Salafi Indonesia. Dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia, beberapa ulama menjelaskan pentingnya peran al-Albânî dalam membela fatwa-fatwa Ibnu Bâz dengan menulis puluhan karya, termasuk fatwanya, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sisi lain, ulama lain menekankan peran sentral al-Albânî dalam gerakan Salafi global sebagai ideolog Salafi kontemporer. Tokoh ini menyerukan ijtihad berdasarkan hadis shahih dan menolak menegur dan mewariskan merek Salafismenya dalam mendekonstruksi tradisi mazhab fikih. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh tradisi takhrîj al-Albânî terhadap pemikiran hukum Islam Salafi Indonesia? Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sejarah, ilmu hadis, dan pendekatan sosiologis. Temuan penelitian ini adalah bahwa hadis takhrîj al-Albânî dan pemahamannya telah menyebabkan penguatan hukum Islam secara literal yang sangat kaku. Al-Albâni sangat mempengaruhi kaum Salafi Indonesia dalam membentuk pola pemikiran yang disebut “Neo-Ahl al-Hadîts”. Kemudian, pemikiran hukum Neo-ahl al-Hadîts melahirkan sikap radikal dan intoleran di kalangan Salafi Indonesia.
Philosophy of Fatwa Muhammadiyah and Nahdatul Ulama Against Changes in Worship Activities Due to Covid 19
Authors: Syafaruddin Syafaruddin , Nasution Hasan Bakti , Tanjung Dhiauddin 
Published: October 2024

This study aimed at discussing the philosophical basis of the fatwa of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama at Labuhanbatu Regency regarding changes in worship activities due to Covid 19. This study was descriptive field research. Data collection techniques used are interviews and documentation. The analysis technique used is Miles and Huberman. The findings of this study were the philosophy of the Muhammadiyah fatwa regarding changes in worship activities due to covid 19 based on the hifdzu al-nafs wa al-dîn command. The obligation to look after oneself and is inseparable. Meanwhile, the philosophy of Nahdatul Ulama's fatwa was based on the maqâshid al-syarî`ah principle, namely jalbu al-mashâlih wa dar’u al-mafâsid. Nahdatul Ulama, the largest Islamic organization, comprehends that worship should not neglect the soul's safety. The basis of this philosophy can be observed from the concept of the `indal khauf prayer. Prayer is an obligatory worship, but in conditions where the safety of the soul is threatened, the practice of praying can adjust to the conditions; even if this dharurat condition is drastic, the scholars allow fî ayyi amkân prayer practice. Penelitian ini membahas landasan filosofi fatwa Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kabupaten Labuhanbatu terhadap perubahan aktivitas ibadah akibat covid 19. Studi ini adallah penelitian lapangan yang berifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan adalah Miles dan Huberman. Temuan penelitian ini adalah filosofi fatwa Muhammadiyah terhadap perubahan aktivitas ibadah akibat covid 19 didasarkan pada perintah hifdzu al-nafs wa al-dîn. Kewajiban menjaga diri dan agama saling bersinergi tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan lainnya. Sedangkan filosofi fatwa Nahdatul Ulama didasari oleh prinsip maqâshid al-syarî`ah yakni jalbu al-mashâlih wa dar’u al-mafâsid. Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar sangat paham sekali bahwa ibadah tidak boleh mengesampingakan keselamatan jiwa. Dasar filosofi ini terlihat pada konsep salat `indal khauf. Ibadah shalat merupakan ibadah yang sangat wajib dan harus dilaksanakan, namun dalam kondisi keselamatan jiwa terancam maka praktek ibadah shalat ini bisa menyesuaikan kondisi, bahkan jika kondisi darurat ini sudah sangat parah maka para ulama membolehkan shalat fî ayyi amkân.
Re-interpretation of Islamic Transaction Principles in Economic Activities
Authors: Johar Johar , Maghfirah Maghfirah 
Published: October 2024

Muʻamalah, as a human activity related to devotion to Allah, must abide by the rules established by Islamic law for the benefit of society and the maintenance of rights and duties among people. Therefore, the purpose of this paper is to provide a comprehensive and applicable explanation of the reinterpretation of Islamic transactional principles in 21st century economic activities. This article is a library study using qualitative methods. Methods for collecting document data from relevant journals and books. It is then analyzed using content analysis methods. The result of this research is the principles of Islamic transactions: (1) mashlahah as an indicator of transactions, (2) justice in transactions, and (3) prohibition of all transactions involving ribâ, gharâr, tadlîs, tahkîr, maysîr, and risywah. The similarity between the study and previous studies lies in the concept and principles of Islamic transactions, but the difference is that this study fully explains the principles of Islamic transactions, with examples of their application in economic activities. Muʻamalah, sebagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan pengabdian kepada Allah, harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk kemaslahatan masyarakat dan pemeliharaan hak dan kewajiban di antara orang-orang. Oleh karena itu, tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan aplikatif tentang reinterpretasi prinsip-prinsip transaksional Islam dalam kegiatan ekonomi abad ke-21. Artikel ini merupakan studi literatur dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data bibliografi dari jurnal dan buku yang relevan. Kemudian gunakan metode analisis isi untuk menganalisis. Hasil penelitian ini adalah prinsip-prinsip perdagangan Islam: (1) maslahah sebagai indikator perdagangan, (2) keadilan perdagangan, dan (3) larangan semua transaksi yang melibatkan ribâ, gharâr, tadlîs, tahkîr, maysîr dan risywah. Kesamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada konsep dan prinsip transaksi Islam, namun perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan secara lengkap prinsip transaksi Islam dan mencontohkan penerapan transaksi Islam dalam kegiatan ekonomi.
Ibn Nujaym’s Thoughts on Legal Maxims (Qawâ`id al-Fiqhiyyah): An Analysis of Their Application to Juridical Issues
Authors: Jalili Ismail 
Published: October 2024

Legal maxims possess a unique place in jurisprudence, and jurists of all schools recognize it as a basis for forming sharia opinions, particularly if they are based on the holy Quran and prophetic traditions. Ibn Nujaym al-Hanafi was a prominent jurist from the Hanafi school who paid special attention to legal maxims (qawâ`id al-fiqhiyyah) and compiled them in his books al-Ashbah wa al-Nazhâ’ir and al-Fawâ’id al-Zainiyyah, etc. He also wrote commentaries on various subjects in his other books. He became one of the most distinguished jurists in this discipline and the Hanafi school. The purpose of this article was to examine the accuracy of Ibn Nujaym's perspectives on the Islamic legal maxim, the explanation of the most significant five maxims, and how they can be applied to some juridical issues. This study employed a qualitative method and a content analysis approach. The data was obtained through a search of books, journals, and other sources of information. The collected data were analyzed qualitatively and deliberated. The findings of study show that Ibn Nujaym al-Hanafi's masterpiece al-Ashbah wa al-Nazhâ’ir became the leading work on legal maxims and was acknowledged as authoritative by Hanafi jurists. Qawâ`id al-fiqhiyyah memiliki kedudukan yang istimewa dalam eksistensi hukum Islam, dan para ulama dari berbagai mazhab fikih pun mengakui keistimewaan tersebut, sebab ia dapat digunakan untuk menghasilkan fatwa (pandangan hukum syariah), terutama jika ia dibentuk berdasarkan Alquran dan Hadis. Ibn Nujaym al-Hanafi adalah seorang ahli hukum terkemuka dari kalangan mazhab Hanafi yang telah mencurahkan perhatian dan pemikirannya terhadap eksistensi qawâ`id al-fiqhiyyah. Pemikiran beliau tentang tema ini tertuang dalam buku beliau yang berjudul al-Ashbah wa al-Nazhâ’ir, al-Fawa’id al-Zainiyyah, dan lain-lain. Bahkan, buku al-Ashbah wa al-Nazhâ’ir, menjadi salah satu rujukan terkemuka dalam kajian tema qawâ`id al-fiqhiyyah, mewakili pandangan ulama mazhab Hanafi. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji pemikiran Ibnu Nujaym tentang qawâ`id al-fiqhiyyah, dan penjelasan tentang lima macam qawa’id al-fiqhiyyah yang utama, serta bagaimana qawâ`id al-fiqhiyyah dapat digunakan untuk menjawab beberapa permasalahan fikih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Data diperoleh melalui pencarian buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan ditampilkan secara menyeluruh. Penelitian ini mendapatkan bahwa karya agung Ibnu Nujaym, yaitu al-Ashbah wa al-Nazhâ’ir, menjadi karya terkemuka yang membahas tentang qawâ`id al-fiqhiyyah dan telah diakui sebagai pandangan ilmiah yang terpercaya dalam mazhab Hanafi. Dan qawâ`id al-fiqhiyyah dapat digunakan untuk menjawab beberapa permasalahan fikih (qadhiyah fiqih).
Paul Fayerabend's "Anything Goes" Epistemology Its Relevance in Knowledge Development
Authors: Pranata  Wibawa Nazar Husain Hadi 
Published: October 2024

This article seeks to demonstrate the applicability of Paul Feyerabend's "anything goes" epistemology to the development of knowledge. This study is a literature review. Data were collected through data inventory, then analyzed and interpreted. The results of the study show that "all methodologies have limitations, and the only 'rule' that can survive is 'anything goes'". The main idea of anything goes is, first, the recommendation proposed by Feyerabend related to the discourse of anything goes, only remains as a negative freeing recommendation because it requires a certain scientific situation that is considered to restrict scientists; and is often understood simply as advocating the absence of laws, methodologies, and rules in science. Second, it actually limits the movement of scientists because it requires participation only in practices that are undefined and cannot be defined. Third, it is only a consequence of the first and second premises. In other words, anything goes, both externally and internally, contains two dimensions of freedom at once. The differences in position must be clarified to avoid confusion about the status of freedom contained in anything goes. Artikel ini ingin menunjukkan anyting goes Paul Fayerabend relevansinya dalam pengembangan pengatahuan. Penelitian ini merupakan studi pustaka. Data dikumpulkan melalui inventarisasi data, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan “seluruh metodologi memiliki keterbatasan-keterbatasan dan satu-satunya ‘aturan’ yang dapat bertahan ialah ‘anything goes’. Gagasan utama anything goes Pertama, Rekomendasi yang digagas oleh Fayerabend berkaitan dengan wacana anything goes, hanya tinggal sebagai rekomendasi yang membebaskan secara negatif karena mensyaratkan situasi keilmuan tertentu yang dianggap mengekang ilmuwan; dan seringkali dipahami sekedar mengampanyekan ketiadaan hukum, metodologi maupun aturan dalam ilmu. Kedua, justru membatasi gerak ilmuwan karena mensyaratkan partisipasi hanya dalam praktik yang tak ditentukan dan tidak dapat ditentukan.Ketiga, hanya menjadi konsekuensi dari premis pertama dan kedua, Dengan kata lain anything goes, secara eksternal dan internal, mengandung dua dimensi kebebasan sekaligus. Perbedaan posisi tersebut harus dipertegas agar tidak menimbulkan kerancuan mengenai status kebebasan yang dikandung oleh anything goes.