bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
The Repentance of the Ahmadiah Sect after the Emergence of the West Javanese Governor’s Regulation: A Case Study in Bogor (توبة جماعة الأحمدية بعد إصدار قرار رئيس الدائرة جاوى الغربية: دراسة واقعية في منطقة بوغور)
Authors: Aji Ahmad Mukri 
Published: March 2016

Abstrak: Pertaubatan Jamaah Ahmadiyah Pasca Terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat: Studi Kasus di Wilayah Bogor. Gerakan Ahmadiyah telah menyebar ke setiap penjuru Negeri dengan membawa misi kesesatan yang merusak. Beragam fatwa bermunculan guna melarang gerakan ini, bahkan mengkafirkannya. Seperti larangan dari Lembaga Pengembangan Syariah di Dunia Islam, Lembaga Fiqhiyyah Râbithah al-‘Alam al-Islâmî, Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam, dan perhimpunan ulama-ulama di Kerajaan Arab Saudi, serta fatwa-fatwa ulama Mesir, Syiria, Maroko, India, Indonesia, dan sebagainya. Terakhir, adanya Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat melarang gerakan ini. Keputusan ini membawa pengaruh, terlihat dengan bertaubatnya beberapa anggota Ahmadiyah. Adapun alasan mereka adalah kembali ke agama Islam yang benar.Kata Kunci: Ahmadiyah, paham sesat, fatwa ulama, Peraturan Gubernur Jawa Barat, pertaubatan AhmadiyahAbstract: The Repentance of the Ahmadiah Sect after the Emergence of the West Javanese Governor’s Regulation: A Case Study in Bogor. The movement of the Ahmadiah has spread all over the country, carrying a misguided mission that causes harm. Various Islamic verdicts (Fatwa) have been promulgated to ban this movement, moreover, some of these verdicts have outcast the movement as infidel. Like the prohibitions from the Institution of Shariah Development in the Islamic World, Institution of the Fiqhiyyah Râbithah al-‘Alam, al-Islâmî, Institution of Islamic Tought of the Islamic Conference Organization, the Association of Islamic Scholars of the Saudi Arabia as well as verdicts of Islamic scholars from Egypt, Syria, Maroko, India, Indonesia and etc. Lastly, there is the West Javanese Governor’s decision prohibiting this movement. This decision carries influence, seen by the repentance of some of sect members, returning them to their true Islamic religion.Keywords: Ahmadiyah, astray sect, Islamic verdict, West Java Governor Regulation, Ahmadiah repentanceDOI: 10.15408/ajis.v12i1.988
Contemporary Issues Facing the Criminalization of Polygamy
Authors: Hasan Hasbi 
Published: March 2016

Abstrak: Isu-isu Kontemporer Seputar Kriminalisasi dalam Poligami. Dalam ushûl al-fiqh, setiap perbutan yang dapat merugikan orang lain adalah berdosa. Hal ini didasari pada prinsip bahwa menghindari penyebab kerugian (mafsadât) dianggap lebih baik daripada mencari keuntungan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, dengan alasan bahwa poligami menyebabkan kerugian lebih banyak bagi istri dan atau anak-anak—dan hal itu tidak mendatangkan keuntungan bagi mereka, maka itu dikategorikan sebagai sesuatu yang berdosa. Dalam konteks ilmu fikih, poligami termasuk dalam kejahatan jarîmah ta’zîr. Namun hal ini dirusak oleh kurangnya konsensus tentang apakah setiap poligami harus dikriminalisasi. Sementara dalam konteks hukum positif di Indonesia, praktik poligami membatasi sanksi pidana karena melanggar batas ini tidak jelas. Artikel ini berpendapat bahwa poligami adalah kejahatan baik dari segi fikih—pada beberapa kondisi luar biasa—maupun hukum positif. Namun agar hal tersebut mendapatkan legitimasi hukum dengan benar, maka hukum positif perlu memastikan bahwa ada sanksi yang jelas dan secara langsung pada tindakan poligami, sehingga praktik tersebut secara efektif dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal.Kata Kunci: kriminalisasi, poligami, takzir, fikihAbstract: Contemporary Issues Facing the Criminalization of Polygamy. According to ushûl al-fiqh, any act that disadvantages others is considered sinful. This is based on the principle that avoiding causing such disadvantages (mafsadât) is considered better than seeking advantages for oneself. Therefore, on the grounds that polygamy causes more disadvantages to wives and or children that it does advantages to those people, it can be categorised as a sinful act. In the fiqh context, polygamy is a jarîmah ta’zîr crime. But this is undermined by a lack of consensus about whether polygamy should be criminalised at all. Meanwhile, in the context of positive law in Indonesia, while the practice of polygamy is restricted the criminal sanctions for violating these restrictions are not clear. This article argues that polygamy is criminal both in terms of fiqh and positive law’ However, in order for it to be properly stamped out, positive law needs to ensure that there are clear sanctions in place that directly correspond to acts of polygamy, such that the practice can be effectively criminalized.Keywords: criminalization, polygamy, ta’zîr, fiqhDOI: 10.15408/ajis.v12i1.960
Implementation Issues with the 1974 Marriage Law and the 1991 Compilation of Islamic Laws
Authors: Abd. Muhaimin Abdul Wahab 
Published: March 2016

Abstrak: Implementasi Isu Pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Diakui atau tidak, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada praktiknya telah memperhitungkan hukum Islam pada batas-batas atau bagian tertentu. Hal ini dikarenakan kedua perangkat hukum tersebut mengatakan bahwa sengketa perkawinan di seluruh negeri harus diselesaikan oleh hakim Pengadilan Agama. Sejak hukum syariah dan fikih bertindak sebagai panduan bagi para hakim dalam perselisihan tersebut, keduanya dapat dikatakan berlaku dalam kerangka hukum Nasional. Namun pada implementasinya, kedua hukum tersebut masih memiliki kelemahan. Untuk mengatasi ini, adalah kebutuhan penting untuk mengadopsi hukum pelengkap, seperti Hukum Terapan pada Peradilan Agama, yang akan segera dibahas di parlemen.Kata Kunci: perkawinan, cerai gugat, cerai talak.Abstract: Implementation Issues with the 1974 Marriage Law and the 1991 Compilation of Islamic Laws. Whether we appreciate it or not, the 1974 Marriage Law and the 1991 Compilation of Islamic Laws (KHI) pertaining to marriage do take into account shariah (Islamic law) into some extent. This is because both bodies of laws say that marriage disputes throughout the country are to be resolved by Religious Court judges. Since shariah and fiqh act as a guide for these judges in such disputes, both can be said to be in effect within the framework of national law. However there are still have shortcomings when it comes to implementating both. In order to overcome these, there is a vital need to adopt a supplementary law, such as the Religious Judicature Material Act, which will soon be deliberated in parliament.Keywords: marriage, wife-initiated divorce, husband-initiated divorceDOI: 10.15408/ajis.v12i1.961
Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan
Authors: Sholeh M. Asrorun Ni'am 
Published: March 2016

Abstract: The MUI Fatwa about Female Circumcision. The issue of female circumcision has become a public issue following research, either independent or sponsored, repeatedly finding there to be a number of negative effects arising from allowing the enforcement of female circumcision in a number of countries. The issue of children’s and women’s protection are also often connected to the issue of the implementation of circumcision, especially in relation to children’s rights and women’s reproductive rights. This study finds that provisions targeting female circumcision do so in an effort to protect women’s rights. This article finds that the MUI fatwa, as well as ulamas’ views on madzhab and fiqh, which regulates procedures pertaining to the implementation of female circumcision, serves to strengthen the protection of children’s rights, that is, protection from negative effects which is caused by extreme actions in the dangerous practice of circumcision.Keywords: female circumcision, MUI, fatwa, fiqh, children’s protection.Abstrak: Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan. Masalah khitan terhadap perempuan menjadi isu publik setelah adanya pelbagai penelitian, baik yang dilakukan secara independen maupun karena ada sponsor, yang menemukan adanya pelbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari penyimpangan pelaksanaan khitan terhadap perempuan di beberapa negara. Isu perlindungan anak dan perempuan juga sering kali dikaitkan dalam masalah pelaksanaan khitan, khususnya terkait hak anak dan hak reproduksi perempuan. Studi ini menemukan bahwa ketentuan mengenai khitan perempuan sejalan dengan upaya perlindungan terhadap hak perempuan. Fatwa MUI, sebagaimana juga pandangan ulama mazhab fikih yang mengatur tata cara pelaksanaan khitan perempuan, justru meneguhkan perlindungan terhadap hak anak, yakni perlindungan dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat tindakan berlebihan dalam praktik khitan yang menyebabkan bahaya.Kata Kunci: khitan, perempuan, fatwa MUI, fikih, perlindungan anakDOI: 10.15408/ajis.v12i1.964
Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia
Authors: Janwari Yadi 
Published: March 2016

Abstract: Resistance and Intitation in the Implementation of the Syariah Economy in Indonesia Today, Syariah economics is experiencing significant development in Indonesia, signified by a positive reception to it in society. The implementation of Syariah economics in Indonesia has taken place over a long period of time, paralleling the arrival of Islam to Indonesia. Two-thirds of the way through the 20th century, discourse on Syariah economics began to grow, and since the 1990s Syariah economics has begun to be put into practice. But the implementation of Syariah economics has been faced with several challenges, shaped by political, sociological and economic conditions. This article outlines five initiatives that can be taken in order to implement Syariah economics in Indonesian society more systematically. First, the notion that a Syariah economy can be categorized as a legitimate economic system needs to be strengthened. Second, the scientific aspect of Syariah economics needs to be strengthened. Third, the socialization of the Syariah economy needs to be accelerated. Fourth, the Syariah economy needs to encompass the economic behavior of all people. Fifth, political reforms need to be carried out by elected politicians committed to developing Syariah economics in Indonesia.Keywords: challenges, initiatives, implementation, syariah economicsAbstrak: Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia. Dewasa ini, ekonomi Syariah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia, yang ditandai oleh adanya respons yang positip dari masyarakat. Implementasi ekonomi Syariah di Indonesia telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama seiring dengan datangnya Islam ke Indonesia. Sampai memasuki dua pertiga abad ke-20 ekonomi Syariah lebih banyak diwacanakan dan sejak 1990-an ekonomi Syariah mulai diimplementasikan. Implementasi ekonomi Syariah di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu kondisi politik, kondisi sosiologis, dan kondisi ekonomi masyarakat. Inisiasi yang bisa diambil dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Syariah di Indonesia adalah pertama, perlu ada penguatan bahwa ekonomi Syariah itu dapat dikatagorikan sebagai sistem ekonomi. Kedua, perlu ada penguatan dalam aspek ilmu ekonomi Syariah. Ketiga, sosialisasi ekonomi Syariah dilakukan dengan akselerasi yang tinggi. Keempat, ekonomi Syariah diwujudkan dalam segala perilaku ekonomi masyarakat. Kelima, dilakukan reformasi politik dengan cara memilih politisi yang memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi Syariah di Indonesia.Kata Kunci: tantangan, inisiasi, implementasi, ekonomi syariahDOI: 10.15408/ajis.v12i1.969
A Non-Muslim President in a Muslim State: Islamic Political Discourse in Contemporary Indonesia
Authors: Ibnu Syarif Mujar 
Published: March 2016

Abstrak: Presiden Non-Muslim di Negara Muslim: Diskursus Politik Islam dalam Konteks Politik Indonesia Kontemporer. Artikel ini secara spesifik dimaksudkan untuk membahas secara kritis pendapat para cendekiawan Muslim Indonesia tentang kemungkinan non-Muslim menjadi presiden di Negara Republik Indonesia yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Hingga detik ini, wacana Islam klasik tentang masalah ini cenderung terjebak dalam model analisis normatif yang terkesan rigid dan tidak toleran. Wacana ini, sampai batas tertentu, kurang dapat menghargai kondisi sosial, budaya, sejarah, dan kompleksitas politik masyarakat Muslim. Oleh karena itu, diskursus klasik mengenai masalah ini oleh banyak cendekiawan Indonesia kontemporer dipandang telah gagal merespons dinamika sosial-politik saat ini, terutama bila dilihat dari sudut pandang multi-kulturalisme dan demokrasi. Artikel ini membahas dimensi penting mengenai kepemimpinan non-Muslim di Indonesia yang sering dilupakan atau sangat jarang didiskusikan.Kata Kunci: Islam di Indonesia, Presiden Non-Muslim, Otoritas Tuhan, Piagam Jakarta.Abstract: A Non-Muslim President in a Muslim State: Islamic Political Discourse in Contemporary Indonesia. This article charts the political discourse amongst Islamic leaders regarding the possibility of a non-Muslim becoming President in Indonesia, the world’s most populated Muslim state, an important issue but one that is only seldom discussed in an academic context. Until recently, classical Islamic discourse on this issue, which has generally rejected this possibility, had tended to be trapped in a normative model of analysis which today seems intolerant and rigid. This article contends that this discourse, to some extent, does not properly appreciate the complex social, cultural, historical and political realities of the Muslim community today. Indeed, many other contemporary scholars view this mode of discourse as failing to respond to the current social-political dynamic, especially those scholars coming at it from a multicultural democratic perspective. Perhaps most importantly, the legal reality—even though there is a reasonable degree of controversy surrounding it—which is that there is no criterion that the President has to be Muslim, is also rejected by this discourse.Keywords: Islam in Indonesia, Non-Muslim President, God’s Authority, Jakarta CharterDOI: 10.15408/ajis.v12i1.971
REFORMULASI YURIDIS PENGATURAN PRODUK PANGAN HALAL BAGI KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA
Authors: Burlian Paisol 
Published: March 2016

Juridist Reformulation of Halâl Products for Muslim Consumers in Indonesia. This paper examines the certification of halâl products that are becoming a social problem in the community as well as a responsibility of the state on the basis of the same reasoning, the assurance of halâl products. Halâl certification aims to protect the public from unlawful products and risks to health that often occur with differences of interests, especially between producers and consumers. The main source of this article is data obtained from field research that is related to the community to halâl certification LPPOM-MUI in Central and South Sumatra Province. The data is read through constructivism paradigm from a socio-legal approach with a pointed analysis of the codification theory of Islamic law, legal sociology by the American lawyer and scholar Rescoe Pound and mashlahah mursalah theory.DOI: 10.15408/ajis.v14i1.1241
MÎQÂT MAKÂNÎ JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KEMENTERIAN AGAMA DAN ORGANISASI PERSATUAN ISLAM
Authors: Nuri Muhammat 
Published: March 2016

Indonesian Hajj Mîqât Makânî According to the Ministry of Religious Affairs and the Persatuan Islam (PERSIS). Hajj is one of the worship that takes place every year. A Muslim is required to perform the pilgrimage only one time in his life when he was able. As the general character of fiqh, the hajj fiqh was not immune from the differences of opinion. One of the differences of opinion in the Hajj for pilgrims Indonesia is the difference in determining mîqât makânî. Two religious institutions, the Ministry of Religious Affairs and the Persatuan Islam (PERSIS) have different opinions on this.DOI: 10.15408/ajis.v14i1.1243
PRAKTEK KAWIN MUT’AH DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Authors: Rais Isnawati 
Published: March 2016

The Practice of Mut’ah Marriages in Indonesia in the Review of Islamic Law and the Law of Marriage. Mut’ah marriage is marriage performed by a certain time limit which in Indonesia known as the marriage contract. Sunni Muslim tend to forbid the practice of mut’ah marriage while Syi’ah allow it. The practice of mut’ah marriage has been rife in some areas in Indonesia where the Sunni is majority so many people who protest and regard it as deviant behavior or forbidden. Laws marriage prohibits the practice of mut’ah marriage as Law Number 4 of 1974 and Government Regulation Number 9 of 1975 although there is a part of society who gives a different interpretation of the legislation.DOI: 10.15408/ajis.v14i1.1246
ESENSI KEBERADAAN ADVOKAT MENURUT HUKUM ISLAM
Authors: Rada Arifin 
Published: March 2016

Essence of Advocate Existence Based on Islamic Law. Advocate is a person who provides legal assistance, in the court as well as outside of the court based on the Law. The legal services given such as legal advice, legal aid, and any other acts, are aimed to represent client’s interest. Advocates have multi tasks to be accomplished, from simply giving people advice to struggling the rights of persons deprived of their rights. Islam pay attention to legal matter as well as the status and the mandate given to a person to another one (advocate). Islam recognize al-wakâlah due to people need it.DOI: 10.15408/ajis.v14i1.1248
The art of learning with passion. How college students learn when they study with passion/El arte de aprender con pasión. Cómo aprenden los estudiantes universitarios cuando estudian con pasión
Authors: Urbina Cárdenas Jesús Ernesto 
Published: March 2016

¿Qué tipo de estrategias utiliza un grupo de estudiantes universitarios amantes del conocimiento, a la hora de aprender? Este es el asunto principal del presente artículo, cuyo objetivo se centra en mostrar las estrategias actitudinales y de apoyo, las estrategias de procesamiento y uso de la información, y las estrategias etacognitivas, que suelen utilizar jóvenes apasionados por el aprendizaje, matriculados en cuatro universidades de la ciudad de Cúcuta. La investigación se ubica desde una perspectiva comprensiva, a partir de las voces y significados de los protagonistas del acto de aprender. Contó con la participación inicial de307 estudiantes que respondieron el Cuestionario de Procesos de Estudio (Biggs, 1982), seis grupos de enfoque y 25 entrevistas en profundidad. Para estos estudiantes, se aprende no por obligación o castigo, se aprende por pasión: en el acto de aprender confluyen los cinco sentidos, a través de un ejercicio metacognitivo que permite controlar y regular las funciones, procesos, estrategias, habilidades y características del aprendizaje.
Social representations of teachers on family and their role in school/Representaciones sociales de los maestros sobre la familia y su rol en la escuela
Authors: Moreno Acero Iván Darío , Bermúdez Saray Alexandra , Ramos Páez, Jeimy Dayan , Mora Pacheco Claudia Ximena , Torres Diana Marcela 
Published: March 2016

Se presenta a continuación un estudio cualitativo de carácter descriptivo con un muestreo por conveniencia, que tuvo por objetivo principal: “Analizar las representaciones sociales sobre el rol de la familia que construyen los maestros de cuatro Colegios Distritales de Bogotá”. Para el presente artículo se socializan los resultados obtenidos en el IED Miguel Antonio Caro de Bogotá, en donde participaron (20) veinte maestros con sus narraciones sobre su cotidianidad laboral. La comprensión de estas representaciones sociales permitió entender las razones por las cuales fracasan o aciertan las estrategias de integración de la familia a la escuela en una institución pública.
PHYLOGENETIC ANALYSIS OF THE HUMAN THYROID-STIMULATING HORMONE
Authors: Araújo Carvalho Sousa Maristella De , Paraná Raymundo , De Oliveira Andrade Luis Jesuino 
Published: March 2016

Background: Thyroid-stimulating hormone (TSH) is a member of the vertebrate glycoprotein hormone family [1]. It’s secreted from pituitary cells as heterodimers composed of an alpha and a beta- subunit. The thyrotrophic cells that secrete TSH are preferentially located in the anteromedial and anterolateral portions of the pituitary. Objective: We performed a phylogenetic analysis of the TSH, and phylogram of the maximum likelihood relations between TSH coding sequences of five representative species. Methods: We extracted the available DNA and protein sequences for TSH from the NCBI databank. Searched for regions presenting sequence similarities to the constituent domains of TSH – alpha and beta-subunits - with the Blastall command ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/db/ website, pairs of sequences were compared on the basis of their global alignment with the Myers & Millers algorithm manpages.ubuntu. com/manpages/karmic/man1, and the phylogenetic reconstructions were performed online by using a maximum likelihood method with PhyMyL 3.0 software on the website file (http://www.phylogeny.fr/). Results: The comparison of the phylogenetic trees that we obtained compared with those studies previously published revealed similar subclusters with high protein homology. Conclusion: This study demonstrates that human TSH is structurally related to TSH of the species analysed, Bos taurus, Mus musculus, Canis lupus familiaris, and Cyprinus carpio, respectively.
DIABETIC PNEUMOPATHY
Authors: Almeida Robson Da Silva , De Melo Rosangela Carvalho , Chaves Marcus Silvane Sanches , Baptista Gustavo Magno , Margotto Stephânia Silva , Andrade Luís Jesuíno De Oliveira 
Published: March 2016

Introduction: Diabetes mellitus is a condition whose main characteristic is excessive blood glucose and, if not controlled, can cause chronic systemic complications such as, nephropathy, pulmonary dysfunction, retinopathy and vascular disorders, among others. Lung complications in diabetics, due to chronic hyperglycemia, have been studied more recently. Objective: This study aims to conduct a literature review on changes in lung function in diabetes mellitus, through an integrative bibliographical review. Method: Bibliographic survey, through an integrative literature review, to establish a correlation between glycemic control and lung function in diabetic subjects. The integrative review was made by searching the Medline international databases for review of manuscripts. Selection of these databases was based on the wide range of journals covered by each of them and our goal was to provide an overview of the scientific production devoted to the topic over the timeframe of analysis. The following inclusion criteria were considered during the review: use of the keywords “lung” OR “pneumopathy” OR “lung disease” MeSH “diabetes mellitus” entered into the search form, and availability of an abstract in English. Results: A total 12 scientific productions were selected by contain information about the pulmonary function alterations in diabetes. Conclusion: The main pulmonary function abnormalities found in diabetics are: lung volume reduction; lung elasticity reduced; capillary blood volume reduction; thickening of the capillary basement membrane; decrease in muscle strength; and paresis or bilateral diaphragmatic paralysis due to phrenic neuropathy.