bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
JOINT TRAINING MODEL FOR ENHANCING COMPETENCY OF APPARATUS IN PROVINCE GOVERNMENT OF MITRA PRAJA UTAMA
Authors: Soesanto Hari 
Published: September 2024

ABSTRAK
Penelitian atau kajian mengenai pelatihan bagi para aparatur sipil negara sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang fokus pada pelatihan bagi aparatur yang bertugas pada pemerintah daerah Mitra Praja Utama masih sangat langka. Kajian ini menyajikan skema atau model alternatif peningkatan kompetensi aparatur sipil negara untuk meningkatkan kerjasama antar daerah melalui pelatihan bersama. Ruang lingkup pemerintah daerah yang menjadi kajian adalah pemerintah daerah yang tergabung dalam forum Mitra Praja Utama (MPU). MPU merupakan forum kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari 10 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tengggara Timur. Model pelatihan bersama yang disajikan pada kajian ini merupakan suatu alternatif metode yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga diklat pemerintah, khususnya pada lembaga diklat pemerintah yang tergabung dalam Mitra Praja Utama dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah untuk berbagai urusan pemerintahan daerah terutama dari aspek kompetensi aparatur.

Kata kunci: pelatihan, mitra praja utama, kompetensi, aparatur sipil negara

ABSTRACT
Research or studies on training for the state civil apparatus have been carried out a lot, but research that focuses on training for officers serving in the Mitra Praja Utama regional government is still very rare. This study presents an alternative model for enhancing the competence of civil state apparatus to increase cooperation among regions through joint training. The scope of local government to be studied is the local government who are members of the forum Mitra Praja Utama (MPU). MPU is a forum of cooperation and coordination among local governments in Indonesia consisting of 10 Provinces of West Java Province, DKI Jakarta Province, Central Java Province, Special Province of Yogyakarta, East Java Province, Bali Province, Lampung Province, West Nusa Tenggara Province, Banten Province and East Nusa Tenggara Province. The joint training model presented in this study is an alternative method that can be ascertained by special government training institutions in government training institutions incorporated in Mitra Praja Utama in order to increase inter-regional cooperation for various local government affairs.

Keywords: training, mitra praja utama, competence, civil state apparatus
EFFECTIVENESS OF REGIONAL FISCAL POLICY FOR INFLATION CONTROL IN SERANG CITY
Authors: Pradana Reza Septian 
Published: September 2024

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal daerah yang ditinjau berdasarkan belanja pegawai, belanja barang, dan penerimaan pajak daerah dalam pengendalian inflasi di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pegawai dan belanja barang secara signifikan berpengaruh postif terhadap inflasi sedangkan penerimaan pajak daerah secara signifikan berpengaruh negatif terhadap inflasi. Dengan demikian, pengendalian inflasi di Kota Serang dapat dilakukan dengan pengendalian terhadap pengeluaran pemerintah daerah khususnya belanja pegawai dan belanja barang serta penerimaan pajak daerah.
Kata kunci: belanja barang, belanja pegawai, inflasi, kebijakan fiskal daerah, penerimaan pajak daerah
ABSTRACT
This study aims to analyze the effectiveness of regional fiscal policy based on personnel expenditure, goods expenditure, and local taxes revenue to control inflation in Serang City. This study uses multiple regression analysis. The result of estimation shows that personnel expenditure and goods expenditure significantly give positive influence to inflation while local taxes revenue significantly give negative influence to inflation. So, The Control of Inflation in Serang City can be done by controlling of local government expenditure especially personnel expenditure and goods expenditure and local government revenue.
Keyword: goods expenditure, inflation, local fiscal policy, local taxes revenue, personnel expenditure
PERAN BUMDES DALAM PENGUATAN EKONOMI DESA SUKARATU KABUPATEN SERANG, BANTEN
Authors: Rahayuningsih Yunia , Budiarto Sofyan , Isminingsih Sulastri 
Published: September 2024

BUMDes lahir sebagai pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang telah mempunyai BUMDes dan juga memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Namun sampai saat ini belum tergali dan dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BUMDes dalam penguatan ekonomi Desa Sukaratu. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah desktiptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan langsung dan pengumpulan data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes Ratu Harapan berperan dalam peningkatan kreativitas, inovasi dan variasi usaha BUMDes yang berbasis pada pengelolaan potensi desa di sektor wisata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar. Juga telah mampu berkontribusi terhadap pendapatan asli desa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Penguatan Ekonomi, Desa Sukaratu
Kedudukan Ganda Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah dan Perangkat Wilayah : Penyelenggaraan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Authors: Nugroho Arif , Maulana Delly 
Published: September 2024

Dalam artikel ini dibahas penyelenggaraan kecamatan dalam kedudukan ganda yakni sebagai perangkat daerah dan perangkat wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Selain itu juga dibahas aspek pemenuhan elemen necessary conditions, kemudian yang terakhir merekomendasikan model pelimpahan wewenang Bupati kepada camat. Penelitian dilakukan dalam pendekatan kualitatif berlokus di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukan pemenuhan elemen necessary conditions lembaga kecamatan di Kabupaten Pandeglang belum seimbang dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Kemudian kewenangan camat yang berlaku belum akomodatif dengan beberapa hal diantaranya (1) perubahan undang - undang, (2) karakteristik wilayah kerja camat, (3) penguatan pelayanan publik, serta (4) keberadaan program nasional dimana kecamatan dituntut menjadi bagian dalam orkestrasi. Adapun model yang direkomendasikan adalah Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat yang dapat mewujudkan efektifitas penyelengaraan Kecamatan.
Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV
Authors: Nurhestitunggal Mochamad , Muhlisin M 
Published: September 2024

ABSTRAK
Pelaksanaan grand design reformasi birokrasi, sampai dengan roadmap kedua, memang telah mencapai banyak hal. Namun demikian, tidak tercapainya indikator yang mencerminkan kapabilitas birokrasi, menunjukkan masih ada yang kurang dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Masih terdapat permasalahan kelembagaan, budaya organisasi, profesionalisme SDM aparatur, tata laksana dan etika dalam pelayanan publik. Kajian ini sebagai upaya mengisi gap dalam literatur reformasi sektor publik di Indonesia, dari perspektif teoretis dan empiris, mengenai perlunya penyederhanaan struktur birokrasi yang dibahas melalui metode studi pustaka. Penyederhanaan struktur birokrasi, secara teroretis, diperlukan karena karakteristik yang terlalu birokratis sudah tidak sejalan dengan paradigma administrasi publik dan periode reformasi tata kelola sektor publik terkini, di samping karena desentralisasi. Secara empiris, penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena menghambat peningkatan profesionalitas aparatur yang terlihat dari gejala bluffocracy dan consultocracy.

Kata kunci: reformasi birokrasi, desentralisasi, paradigma adminsistrasi publik, profesionalitas aparatur
ABSTRACT
The implementation of the grand design for bureaucratic reform, up to the second roadmap, has indeed achieved many things. However, the failure to achieve indicators that reflect the capabilities of the bureaucracy, shows that there is still something lacking in the implementation of bureaucratic reform in Indonesia. There are still institutional problems, organizational culture, professionalism of human resources, govern ance and ethics in public services. This study is an attempt to fill gaps in the literature on public sector reform in Indonesia, from a theoretical and empirical perspective, regarding the need to simplify the bureaucratic structure discussed through the literature study method. Simplification of the bureaucratic structure, from the theoretical perspectives, is necessary because too bureaucratic characteristics are not in line with the recent paradigm of public administration and the current period of public sector governance reform, in addition to decentralization. Empirically, simplification of the bureaucratic structure is needed because it impedes professionalism of the apparatus indicated by the symptoms of bluffocracy and consultocracy.
Keywords: bureaucratic reformation, decentralization, public administration paradigm apparatus professionalism
Implementasi Kebijakan Plastik Berbayar di Kota Cilegon
Authors: Ismiandini Annisa Aurellia , Yuniar Revita , Hikmawan M Dian 
Published: September 2024

Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon terhadap Plastik berbayar dengan UU Pemda No. 18 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah pada pasal 5 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang dalam menjaga, mengontrol sampah dengan tindakan dan wawasan lingkungan agar sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Sampah yang menumpuk dan hanya dibiarkan di tanah lapang dekat pekarangan rumah warga yang hanya diselesaikan dengan pembakaran sampahnya, atau dengan cara dekomposi. Penelitian ini akan melihat bagaimana efektifitas dan efesiensi suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Cilegon dalam meminalisir menumpuknya sampah plastik di Kota Cilegon dengan di terapkan sampah berbayar. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa Kebijakan plastik berbayar memiliki dampak baik bagi pengelolaan sampah dan berdampak positif bagi lingkungan.
Kata Kunci: Sampah Plastik, Kebijakan Plastik Berbayar, Kota Cilegon.

ABSTRACT
The policy implemented by the City Government of Cilegon on Plastic is paid by the Regional Government Law No. 18 of 2008 relating to Waste Management in article 5, the Government and Regional Governments have the authority to maintain, control waste with environmental actions and insights to be in accordance with the aims and objectives of the law. The rubbish that has accumulated and is only left in the field near the yard of the residents' houses is only resolved by burning the trash, or by decomposition. This research will look at how the effectiveness and efficiency of a policy implemented by the City Government of Cilegon in finalizing the accumulation of plastic waste in the City of Cilegon by applying paid waste. By using descriptive qualitative methods, this study found that the pay plastic policy has a good impact on waste management and a positive impact on the environment.
Keywords: Plastic Waste, Paid Plastic Policy, Cilegon City
Fenomena Deindustrialisasi di Kota Tangerang dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya
Authors: Pradana Reza Septian 
Published: September 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena deindustrialisasi di Kota Tangerang dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya fenomena deindustrialisasi di Kota Tangerang yang ditandai dengan penurunan peran sektor industri terhadap perekonomian Kota Tangerang selama periode 2010-2018. Hasil estimasi dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa keterbukaan ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap peran sektor industri terhadap perekonomian Kota Tangerang. Sebaliknya, proporsi investasi dan tingkat harga secara signifikan berpengaruh negatif terhadap peran sektor industri terhadap perekonomian Kota Tangerang. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan keterbukaan ekonomi melalui kegiatan ekspor dan impor, peningkatan investasi non bangunan, dan pengendalian tingkat harga untuk mengatasi fenomena deindustrialisasi di Kota Tangerang.
Kata kunci: deindustrialisasi, investasi, keterbukaan ekonomi, tingkat harga

ABSTRACT
This study aims to analyze phenomenon of deindustrialization in Tangerang City and influencing factors. This study uses multiple regression analysis. The result of analysis shows that phenomenon of deindustrialization is occured in Tangerang City which is showed by decreasing of industry sector’s share to the economy of Tangerang City during period 2010-2018. The result of estimation by using multiple regression analysis shows that economic openness significantly give positive influence to share of industry sector to the economy of Tangerang City. While, share of investment and price level significantly give negative influence to share of industry sector to the economy of Tangerang City. So, the effort to increase economic openness through export and import activity, increase non-building investment, and control price level to handle the phenomenon of deindustrialization in Tangerang City.
Keyword: deindustrialization, economic openness, investment, price level
Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak
Authors: Permatasari Iman Amanda 
Published: September 2024

Puluhan dari 340 desa di Kabupaten Lebak masih dikatakan tertinggal. Bahkan, 50% desa miskin terbanyak di Provinsi Banten berada di Kabupaten Lebak. Namun, Kabupaten Lebak kini telah berusaha melepas predikat tersebut. Secara bertahap Kabupaten Lebak Banten sudah dua kali menerima penghargaan dalam Kinerja dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui good governance dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Iti Octavia. Temuan dalam penelitian ini bahwa tata kelola pemerintahan kabupaten Lebak dipimpin oleh Iti Octavia sudah berjalan dengan baik. Good governance terdiri dari beberapa prinsip, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Pemenuhan kesembilan prinsip ini membuktikan bahwa Pemkab Lebak memang berhak mendapatkan penghargaan terkait kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Paper ini dapat menjadi model dan bahan evaluasi bagi pemerintah lain dalam penerapan prinsip good governance. Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini perlu dilakukan melalui pendekatan perbandingan dengan pemerintah lain untuk mengukur keberhasilan penerapan prinsip good governance di ranah pemerintah lokal.

Kata kunci: Good Governance, Pemkab Lebak, dan Kinerja Pemerintah

ABSTRACT

Tens of villages out of 340 villages in Lebak Regency were still said to be lagging behind. In fact, 50% of the poorest villages in Banten Province are in Lebak Regency. However, Lebak Regency has now tried to release the predicate. Gradually, the Lebak Regency of Banten has twice received awards in Performance and Good Governance. The purpose of this study was to determine good governance in governance in the Lebak Regency under the leadership of Iti Octavia. The findings in this study are that the governance of the Lebak district led by Iti Octavia has been going well. Good governance consists of several principles, namely: participation, law enforcement, transparency, consensus orientation, responsiveness, justice, strategic vision, accountability, effectiveness and efficiency, able to be fulfilled by the Lebak Regency Government. Fulfilling these nine principles proves that the Lebak Regency Government is indeed entitled to receive awards related to performance and good governance. This paper can be a model and evaluation material for other governments in applying the principles of good governance. This study needs to be done through a comparative approach with other governments to measure the success of the application of the principles of good governance in the realm of local government.

Keywords: Good Governance, Lebak Regency Government, and Government Performance
PEMENUHAN ELEMEN NECESSARY CONDITIONS KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DI KABUPATEN PANDEGLANG
Authors: Nugroho Arif , Maulana Delly 
Published: September 2024

Artikel ini mengulas Pemenuhan Elemen Necessary Conditions Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum baik secara nasional dan spesifik diperdalam dengan fakta empiris di Kabupaten Pandeglang, hal itu sebagai konsekuansi dari pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diketahui, penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan baik fakta secara nasional serta pendalaman fakta empiris di Kabupaten Pandeglang menunjukan belum cukup tertopang oleh elemen necessary condition diantaranya kepastian atas kewenangan legalnya serta anggaran yang menyertainya. Oleh sebab itu dipandang perlu ada kemauan politik baik itu dari Presiden untuk segera mengundangkan Peraturan – Pemerintah sebagai landasan teknis bagi pemerintah daerah selaku kepala wilayah maupun dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan terobosan agar supaya di masa peralihan implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan – kewenangan pada bidang kesatuan bangsa, keamanan dan keteriban umum dapat dilimpahkan pada Kecamatan serta Elemen Necessary Conditions lain yang menyertainya diperkuat.

This article discusses the fulfillment of the elements of the sub-district's necessary conditions in the administration of general government both nationally and specifically and deepened by empirical facts in Pandeglang Regency, this is a consequence of the implementation of Law Number 23 of 2014. The research approach used is qualitative. The results showed that in the administration of district general government both the facts nationally and the deepening of empirical facts in Pandeglang district were not sufficiently supported by elements of necessary conditions, including certainty of legal authority and budget. Therefore, there needs to be political will, both from the president, to immediately ratify the Government Regulation as a technical basis for the regional government (Territory) as well as from the Head of Regency / City to make breakthroughs so that in the transitional period the implementation of Law Number 23 Year 2014 powers in the areas of national unity, security and public order can be transferred to the District and the accompanying elements of necessary conditions are strengthened.
PENGARUH POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SERANG
Authors: Masyruroh Anis Masyruroh 
Published: September 2024

Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah pajak dan retribusi, karena memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah, baik dalam pembangunan maupun peningkatan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang, 2) Untuk mengetahui pengaruh retribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang. 2). 3) Untuk mengetahui pengaruh retribusi dan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang. Data penelitian ini adalah data runtut waktu (time series). Data yang digunakan yaitu data sekunder tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Metode penelitian menggunakan metode kausatif, merupakan penelitian yang menganalisis pengaruh antara variabel dependen dan variable independen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Retribusi berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang karena nilai Sig sebesar 0,008 < dari 0,05, 2) Pajak Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang karena nilai Sig sebesar 0,027 < dari 0,05, 3) Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang karena nilai bahwa nilai Sig. 0,047 < dari 0,05.
ANALISIS KETIMPANGAN DAN KLASIFIKASI PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016-2020
Authors: Noviar Noviar 
Published: September 2024

ABSTRAK
Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan hampir seluruh fungsi pemerintahan telah menyebabkan kebijakan pembangunan ekonomi disetiap daerah berbeda, mengingat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita di setiap wilayah juga berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat ketimpangan pembangunan ekonomi dan menentukan klasifikasi wilayah kabupaten/kota di Banten periode tahun 2016-2020 menggunakan pendekatan Indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Dari hasil penghitungan Indeks Williamson selama tahun 2016-2020, menunjukkan angka indeks yang selalu berada diatas angka 0,7 dan mendekati angka 1, kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antarkabupaten/kota di Provinsi Banten tidak merata dan terjadi ketimpangan yang cukup tinggi antarkabupaten/kota. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah menjadi salahsatu penyebab tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis Tipologi Klassen, disimpulkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Banten pada periode 2016-2020 termasuk klasifikasi daerah yang cepat berkembang, yaitu sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota. Selain itu, ada satu daerah termasuk klasifikasi cepat maju dan tumbuh pesat, satu daerah termasuk klasifikasi daerah maju tetapi tertekan, bahkan masih ada daerah yang dibawah rata-rata Provinsi Banten yang masuk kategori daerah relatif tertinggal.
ANALISIS USAHATANI PORANG (Amorphophalus muelleri) DI KECAMATAN MANCAK, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN
Authors: Rahayuningsih Yunia 
Published: September 2024

Tanaman porang memiliki nilai ekonomis tinggi yang potensial sebagai sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan komoditas ekspor. Namun, salah satu kendala terbesar ekspor porang terletak pada keterbatasan pasokan bahan baku. Di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, porang sudah banyak dibudidayakan, akan tetapi masih banyak petani yang ragu untuk menanam porang dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha tani porang sehingga diketahui nilai efisiensi dan kelayakannya. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2021 di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya data dianalisis dengan rumusan R/C Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani porang di Kecamatan Mancak Kabupaten Serang sudah efisien dan layak dikembangkan dengan nilai R/C Ratio sebesar 3,72 yang artinya setiap 1 rupiah pengeluaran petani untuk usahatani porang, akan mendapatkan penerimaan sebesar 3,72 rupiah.