bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE OF PRECAUTIONARY PRINCIPLE ON TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF LIVING MODIFIED ORGANISMS (LMOS)
Authors: Wartini Sri 
Published: July 2017

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa perspektif hukum Islam tentang prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam perdagangan organisme yang dimodifikasi (LMOs) berdasarkan maslahah mursalah (kepentingan umum) dan sadd al-dhara’i (blocking the mind). Perdagangan LMOs dimungkinkan mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Sementara newgara yang mengimpor LMOs kebanyakan adalah negara yang mayoritas pebduduknya beragana Islam (Muslim State). Oleh karema itu, penting untuk perdagangan LMOs dalam perspektif hukum Islam. Untuk lebih mengelanorasi masalah tersebut, penelitian ini akan menjawab pertanyaan/permasalahan sebagai berikut : Pertama, bagaimana hubungan antara manusia sebagai khalifah dengan alam ? Kedua, apakah prinsip dasar hukum Islam yang relevan digunakan untuk melakukan perdagangan internasional LMOs? Selanjutnya, tulisan ini menganalisa secara komprehensif justifikasi penerapan prinsip kehati-hatian berdsarkan maslahah mursalah dan sadd al dhara’i dalam perdagangan LMOs. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dan methodologi yang digunakan adalah penelitian perpustakaan, sedangkan pendekatan penelitian ini adalah konseptual. Tulisan ini dianalisa secara kualitatif dan disampaikan secara diskriptif. Adapun hasil dari penelian ini bahwa prinsip kehati-hatian dapat dibenarkan berdasarkan based on maslahah mursalah and sadd al-dhara’i dalam perdagangan LMOs
ANALISIS TENTANG SISTEM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
Authors: Domiri - 
Published: July 2017

Pengadilan Agama adalah sebuah sistem Peradilan, tetapi sekaligus juga sebagai sub sistem dari sistem peradilan Indonesia, karena sistem peradilan Indonesia terdiri dari sub sistem Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Milter dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai sistem peradilan, Pengadilan Agama memiliki beberapa sub sitem atau beberapa kompenen. Komponen Peradilan Agama terdiri dari: Pertama, aturan hukum, yang meliputi hukum acara dan hukum materiil. Kedua aparatur Pengadilan Agama yang meliputi hakim, paniera dan juru sita. Masing-masing komponen tersebut mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri. Aturan hukum berfungsi untuk menjadi petunjuk bagi semua aparat peradilan agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hakim bertugas untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Panitera bertugas untuk mencatat jalannya persidangan dan menjalankan putusan pengadilan/eksekusi. Juru sita bertugas untuk menjalankan perintah Ketua Sidang dan menjalankan sita atas perintah Ketua Pengadilan.
TINJAUAN HUKUM EKSISTENSI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 SETELAH 25 KALI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA TAHUN 2015
Authors: Rajab Achmadudin 
Published: July 2017

Pilkada langsung adalah metode yang dipilih oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk memaknai frase “dipilih secara demokratis”. Untuk pelaksanaan Pilkada langsung yang dilaksanakan secara serentak ini, segala sesuatunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Alasan mengapa masyarakat banyak memilih Pilkada secara langsung ini adalah terletak pada pembentukan dan implikasi legitimasinya. Kepala daerah membutuhkan legitimasi tersendiri sehingga harus dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini juga sesuai dengan pemaknaan pemilihan secara demokratis yang dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Adapun sejak keberlakuannya dalam menghadapi ujian Pilkada serentak untuk pertama kalinya di tanggal 9 Desember 2015, muncul berbagai problem pengaturan Pilkada baik itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Problematika tersebut nyata terlihat dari terjadinya 25 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dimana bahkan dari 25 pengujian tersebut 7 diantaranya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
RENEWAL OF CRIMINAL LAW: DRAFT OF INDONESIAN CRIMINAL CODE, SPIRIT OF CODIFICATION AND ITS EFFECTS ON LAW HARMONIZATION
Authors: Octora Rachel 
Published: July 2017

Law-making process need to be observed by public, and also by legal scholar, the purpose is to avoid inconsistency between new regulation and existing regulation. This paper will describe about Draft` of Indonesian Criminal Code. Countries that use Civil Law System, place the written regulation as the primary source of law. Especially in criminal law, principle of legality becomes the most important principle. Indonesia currently designing recodification of the Criminal Code and aspire to have their very own criminal codification. Draft of Indonesian Criminal Code is now still waiting to be enacted. An interesting part is the Draft of Indonesian Criminal Code wants to cover the entire criminal act, which actually has been regulated in another written regulation outside the code. It will potentially cause disharmony in the implementation process, because of the probability that one criminal act regulated by more than one regulation.This paper is a result of normative juridical research concerning legal theories and legal principles in criminal law field. This research has done by placing legal theories and legal principles as major premises, and implementing those into the fact as minor premises for making final conclusion.Based on this research, Will reach the conclusions those criminal acts which have been regulated in another regulation outside the code, do not need to be re-regulated inside the code because it will potentially overlapping and confusing in the implementation process. If the Draft of Indonesian Criminal Code finally enacted, the way to harmonizing regulations inside and outside the code has to be based on transitional regulation inside the Code which states the applicable regulation is one that causing benefit for the offender.
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: KEDUDUKAN PERATURAN INTERNAL KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Authors: Zulfa Eva Achjani 
Published: July 2017

Penggunaan diskresi sebagai sarana penanganan dan penyelesaian suatu sengketa masyarakat, apalagi dilakukan oleh penegak hukum pada dasarnya adalah suatu kebijakan sebagai suatu kewenangan oleh hukum kepada pejabat. Bagaimana diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam penanganan konflik di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya diskresi dilakukan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah melalui maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah nomor NAK/04/I/2013 tentang larangan membawa senjata tajam dan benda-benda berbahaya lainya. Pimpinan Daerah kemuadian mengeluarkan maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah nomor NAK/04/I/2013 tentang larangan membawa senjata tajam dan benda-benda berbahaya lainya Hal ini dikeluarkan dalam rangka meredam kerusuhan yang terjadi dikabupaten Sigi ditahun 2013. Menjadi menarik untuk mengkaji kedudukan peraturan yang dibuat oleh kepolisian dalam penanganan konflik jika dikaitkan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian
ESPAKTASI PENGELOLAAN TANAH TERLANTAR OLEH BAITUL MAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Authors: Ulya Zaki 
Published: July 2017

Baitul Mal merupakan lembaga yang berwenang sebagai pengelola harta agama yang dibentuk atas dasar kekhususan Aceh dalam menjalankan syari’at Islam. Wewenang Baitul Mal dalam mengelola harta agama diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dimana salah satu wewenang Baitul Mal adalah mengelola harta/tanah yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya. Tanah yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya merujuk pada ketentuan berlaku disebut sebagai tanah terlantar yang dikuasai oleh negara. Sejatinya pengelolaan tanah terlantar diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana dapat dikelola oleh Baitul Mal. Hal ini tentu selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun, pelaksanaan wewenang Baitul Mal tersebut menjadi terkendala akibat kurang jelasnya regulasi dan kontra wewenang dengan Badan Pertanah Nasional. Apabila wewenang Baitul Mal dalam mengelola tanah terlantar jelas dengan konsep inovatif maka akan mewujudkan espaktasi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik
PENGUATAN PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA
Authors: Nazriyah R 
Published: July 2017

Setelah amandemen UUD peran MPR hanya sebatas menjalankan tugas untuk menyosialisasikan hasil-hasil amandemen UUD 1945 dan melantik Presiden dan Wakil Presiden. Akhir-akhir ini muncul gagasan untuk menguatkan peran MPR, mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara bahkan akan kembali menggunakan GBHN sebagai arah pembangunan nasional yang dulu menjadi wewenang MPR menetapkannya. Penguatan peran MPR kini sudah mulai nampak dengan dihidupkannya kembali tradisi Sidang Tahunan MPR, dengn cara ini kinerja Presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya dapat dikontrol dan berfungsi sebagai checks and balances. Wacana untuk menggunakan kembali GBHN perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: pertama, harus diatur secara jelas siapa yang berwenang membuatnya. Kedua, dalam bentuk hukum apa GBHN dituangkan? Jika dalam bentuk ketetapan MPR, maka ketetapan MPR harus dihidupkan kembali. Untuk itu, perlu adanya penegasan tentang materi dan status hukum ketetapan MPR dalam sistem hukum Indonesia termasuk ketetapan MPR/S yang masih dinyatakan berlaku. Ada baiknya jika menggunakan GBHN sebab, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan dan MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai amanat konstitusi, maka Presiden dan Wakil Presiden “pilihan MPR” dapat melanjutkan program pembangunan yang bersumber dari GHBN tanpa adanya benturan visi dan misi. Untuk itu, pengaturannya harus dikembalikaan kepada UUD, amandemen ulang merupakan suatu keniscayaan. Kendati demikian, amandemen (kelima) harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan, pertimbangan yang mendalam, dan grand design yang jelas.
Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law)
Authors: Wibisana Andri Gunawan 
Published: July 2017

Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dianggap sebagai bagian dari pendekatan CAC dan merupakan hal yang sudah biasa ditemukan di dalam praktik. Meskipun merupakan yang secara tradisional paling dikenal dan banyak diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, instrumen CAC seringkali dikritik karena dianggap melahirkan terlalu banyak campur tangan pemerintah. Tulisan ini memperlihatkan bahwa campur tangan pemerintah dapat dibenarkan sebagai upaya mengoreksi kegagalan pasar. Campur tangan pemerintah juga dapat dibenarkan berdasarkan perspektif keadilan distributif. Selain itu, campur tangan pemerintah dapat pula dijelaskan dari teori pilihan publik, yang menjelaskan campur tangan terjadi karena regulatory capture, karena keinginan untuk melayani kepentingan birokrat, dan keinginan untuk membuat sumber pendapatan. Hukum lingkungan Indonesia masih banyak menggunakan instrumen CAC sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.
PENGARUH HUKUM BAGI PERKAWINAN ANTAR KASTA DI BALI
Authors: Putra Putu 
Published: July 2017

Salah satu syarat agar perkawinan dapat berlangsung, menurut UU. No 1 tahun 1974, ialah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Tapi di Bali syarat ini belum cukup. Sepasang calon mempelai tidak begitu saja dapat melangsungkan perkawinan, sekalipun mereka saling mencintai dan sekalipun umur mereka telah cukup untuk itu. Ada satu syarat tambahan, yang sekalipun tidak tertulis dalam undang-undang manapun, tetapi sangat menentukan, yaitu antara kedua calon mempelai harus sederajat. Bagi masyarakat Bali yang mengenal sistem kasta, yaitu pengolongan masyarakat berdasarkan atas keturunannya, sederajat diartikan sebagai, bahwa kedua calon mempelai harus berasal dari kasta yang sama
BEBERAPA CATATAN DARI KETETAPAN MPR NO. VIII/MPR/1978
Authors: Atmadja Atmadja 
Published: July 2017

MPR hasil Pemilihan Umum 1977, yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 1978, telah bersidang dari tanggal 11 Maret s/d 23 Maret 1978 dengan menelorkan sebelas Ketetapan (Ketetapan MPR No. I s/d No. XI). Dari Ketetapan-Ketetapan MPR itu satu diantaranya yaitu Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978 tentang : "Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Rangka Pengsuksesan Dan Pengamanan Pembangunan Nasional", akan diberikan catatan seperlunya dalam uraian ini.Ada dua hal yang memberikan motivasi bagi penulis untuk memberi catatan terhadap Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978 itu ialah :Tugas-tugas dan wewenang itu secara konstitusionil biasanya cukup dilakukan atas dasar wewenang biasa atau normal, tetapi dengan Ketetapan ini ditingkatkan statusnya sesuai dengan keadaan Negara kita yang sedang membangun dalam segala aspek kehidupan, menjadi tugas dan wewenang yang ditunjang dengan wewenang khusus, hingga kwalitas wewenang itu menjadi wewenang luar biasa dari Presiden.Penjelasan Umum UUD. 45 angka III menegaskan antara lain : …….. "Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan garis-garis besar yang telah di-tetapkan oleh Majelis". Dalam hal ini jelas Presiden harus menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang nota bene telah ditetapkan oleh MPR dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, yang hakekatnya memuat kebijaksanaan dibidang pembangunan.
After Years, ‘Big Crew Change’ Has Passed, But Learning, Training Challenges Remain
Authors: Parshall Joel 
Published: July 2017

As the exploration and production (E&P) industry continues to face the challenges of the collapse in oil prices and the disruptions it has wrought, one long-awaited milestone has passed almost unnoticed. For all practical purposes, the “big crew change” has happened. In the global E&P professional workforce, the high concentration of individuals in mid- to late-career stage has all but disappeared.
The proverbial hump in the workforce age distribution, which resulted from waves of retirements after the last major price collapse in the mid-1980s and a long subsequent period of low hiring, has been on the industry’s radar for at least 2 decades.
Concern arose in the late 1990s, as the workforce reflected a preponderance of experienced professionals ages roughly 40 to 50 and a dearth of younger individuals ready to replace them when they retired. The industry used the term “big crew change” to characterize the demographic challenge and began to prepare, focusing on new technology and other innovations in training resources that could smooth the transition.
Change Clearly Evident
Visually, the crew change is clearly evident in the accompanying age-distribution graph of SPE professional membership, a close proxy for global E&P professional employment.
In a comparison of 2006 and 2016 membership by age, the 2006 curve displays an obvious hump in the mid-40s to mid-50s ages with a peak age between 45 and 49.
The 2016 curve displays a smaller hump in the late-20s and 30s age range, with a peak age between 30 and 34, and a modest decline into the mid-40s range. Additionally, the number of professionals in the 55–59 group has barely declined from the 2006 curve, when they were 45 to 49. This suggests that individuals who have left companies are remaining in the industry, whether working as consultants or making job transitions.
From 2006 to 2014, the crew change continued to proceed gradually, with the industry tracking the change and focusing on technology innovations in learning and training that could more rapidly prepare younger professionals and new hires for larger responsibilities. But when oil prices began a precipitous downfall in late 2014, a steady outflow of older professionals became a wave as job losses and retirements multiplied over the following 2 years.
Integrating Enhanced Oil Recovery and Carbon Capture and Storage: Farnsworth Field
Authors: Carpenter Chris 
Published: July 2017

This article, written by JPT Technology Editor Chris Carpenter, contains highlights of paper SPE 180408, “Integrating Enhanced-Oil-Recovery and Carbon-Capture-and-Storage Projects: A Case Study From Farnsworth Field, Texas,” by Robert Balch, New Mexico Institute of Mining and Technology, and Brian McPherson, University of Utah, prepared for the 2016 SPE Western Regional Meeting, Anchorage, 23–26 May. The paper has not been peer reviewed.
The Southwest Partnership on Carbon Sequestration (SWP) is one of seven large-scale demonstration projects sponsored by the US Department of Energy. The SWP has a goal of permanently sequestering more than 1 million t of carbon dioxide (CO2) in an active enhanced-oil-recovery (EOR) project in a mature waterflood in the Anadarko Basin. Goals of the project include optimizing the balance between EOR and storage, ensuring storage permanence, and developing best practices for carbon storage using man-made CO2.
Introduction
The goal of the project is to inject at least 1 million t of CO2 into an active oil field undergoing EOR over a 4- to 5-year period. All CO2 used in the project is anthropogenic and would otherwise be vented to the atmosphere. Much of this injected CO2 will be trapped permanently in the subsurface. A primary objective is to quantify CO2 storage and better understand conditions and characteristics that promote such storage.
Background. The project site is located in the Anadarko Basin, a deep structural basin approximately 70,000 sq miles in size and primarily located in the northern Texas panhandle and western Oklahoma and extending into eastern Colorado and western Kansas. The basin is a mature oil-and-gas-production province but without access to natural CO2 sources. These factors combine to make the Anadarko an excellent region for combined EOR and carbon-storage projects using anthropogenic CO2.
The target formation for the CO2-storage study addressed by this paper is the oil-bearing upper Morrow sandstone, informally designated the Morrow B. The Morrow Formation at Farns worth is an incised valley filled with coarse sandstone that has produced more than 19 million bbl of oil and 44 Bcf of gas. The formation lies at an average depth of 7,750 ft and contains rock with permeability ranging from 10 to 500 md, placing it well within the range needed for CO2 injection and storage. Preliminary estimates of CO2-storage capacity of the Morrow within the Farnsworth Unit (FWU) exceed 25 million t.
To date, all CO2 has been delivered from two anthropogenic sources. Much of this injected CO2 is being trapped permanently in the subsurface in the Morrow B formation. The site operator is injecting CO2 in the center well of five-spot well patterns. The project started with three initial patterns in December 2010, and more patterns are to be added as CO2 is purchased and more recycled CO2 becomes available. As of May 2015, there were 13 operating patterns. The plan is to have approximately 25 patterns in operation.
Molecular and Morphological Characterization of Xiphinema chambersi Population from Live Oak in Jekyll Island, Georgia, with Comments on Morphometric Variations
Authors: Handoo Zafar A. , Carta Lynn K. , Skantar Andrea M. , Subbotin Sergei A. , Fraedrich Stephen W. 
Published: July 2017

Abstract
A population of Xiphinema chambersi from the root zone around live oak (Quercus virginiana Mill.) trees on Jekyll Island, GA, is described using both morphological and molecular tools and compared with descriptions of type specimens. Initially, because of a few morphological differences, this nematode was thought to represent an undescribed species. However, on further examination, the morphometrics of the nematodes from live oak tend to agree with most of the morphometrics in the original description and redescription of X. chambersi except for few minor differences in V% relative to body length, slightly shorter stylet length, different c value, and the number of caudal pores. We consider these differences to be part of the normal variation within this species and accordingly image this new population of X. chambersi and redescribe the species. The new population is characterized by having females with a body length of 2.1 to 2.5 mm; lip region slightly rounded and set off from head; total stylet length 170 to 193 μm; vulva at 20.4% to 21.8% of body length; a monodelphic, posterior reproductive system; elongate, conoid tail with a blunt terminus and four pairs of caudal pores, of which two pairs are subdorsal and two subventral. Sequence data from the D2–D3 region of the 28S rRNA molecule subjected to GenBank sequence comparison using BLAST showed that the sequence had 96% and 99% similarity with X. chambersi from Alabama and Florida, respectively. Phylogenetic relationships of X. chambersi with other xiphinematids based on analysis of this DNA fragment are presented. This finding represents a new location of X. chambersi in Georgia on live oak for this species.
Optimum Concentrations of Trichoderma longibrachiatum and Cadusafos for Controlling Meloidogyne javanica on Zucchini Plants
Authors: Sokhandani Zahra , Moosavi Mohammad Reza , Basirnia Tahereh 
Published: July 2017

Abstract
A factorial experiment was established in a completely randomized design to verify the effect of different inoculum levels of an Iranian isolate of Trichoderma longibrachiatum separately and in combination with various concentrations of cadusafos against Meloidogyne javanica in the greenhouse. Zucchini seeds were soaked for 12 hr in five densities (0, 105, 106, 107, and 108 spores/ml suspension) of the fungus prior to planting in pots containing four concentrations of cadusafos (0, 0.5, 1, and 2 mg a.i./kg soil). The data were analyzed using a custom response surface regression model and the response surface curve and contour plots were drawn. Reliability of the model was examined by comparing the result of new experimental treatments with the predicted results. The optimal levels of these two variables also were calculated. The interactive effects of concentrations of Trichoderma and cadusafos were insignificant for several responses such as the total number of eggs per gram soil, the number of intact eggs per gram soil, nematode reproduction factor, and control percent. Closeness of experimental mean values with the expected values proved the validity of the model. The optimal levels of the cadusafos concentration and Trichoderma concentration that caused the best plant growth and lowest nematode reproduction were 1.7 mg a.i./kg soil and 108 conidia/ml suspension, respectively.