bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELARANGAN UPACARA KEMATIAN DI SETRA BANJAR YANGAPI
Authors: Ariswandani Ni Made 
Published: March 2018

The dispute of death ceremony disallowance in Setra Banjar Yangapi is a dispute arising from the imposition of Kasepekang customary sanction against villagers who are considered to have committed adat violations. The dispute arose from the commencement of process of expansion of Dalem Yangapi Pakraman Village. The aim of this research is to find out the effect caused by the implementation of one of Balinese customary sanction and its relevance to national law and local government efforts in resolving the dispute by maintaining the tranquility of the village members. At mediation level on dispute settlement pursuant to the Regional Regulation of Bali Province No. 6 of 1986 on the Standing, Functions and Roles of Indigenous Villages as a Unity of Customary Law Community in the Level I Territory of Bali Province, it is not clearly stipulated in this regulation, it only states that the Governor assisted by MPLA dan BPPLA will become a mediator and then replaced by the Regional Regulation of Bali Province No. 3 of 2001 on Pakraman Village and MDP reserves the right as mediator, but in reality the local government and its staff are mediators in the settlement of adat disputes. The results of this research indicate that the dispute settlement process was initially conducted through mediation proceedings, but because mediation did not succeed, one party chose to perform the death ceremony by cremation while maintaining and without reducing the meaning of ceremony performed by the village members.
Sengketa pelarangan upacara kematian di Setra Banjar Yangapi merupakan sengketa yang timbul sebagai akibat diterapkannya sanksi adat kasepekang terhadap warga desa yang dianggap melakukan pelanggaran adat. Sengketa tersebut muncul sejak dimulainya proses pemekaran Desa Pakraman Dalem Yangapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan penerapan salah satu sanksi adat Bali serta relevansi nya terhadap hukum nasional dan upaya-upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa adat dengan berusaha tetap menjaga ketentraman warga desa. Pada tingkat mediasi penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada peraturan ini tidak disebutkan secara jelas hanya menyebutkan Gubernur dibantu oleh MPLA dan BPPLA yang menjadi mediator kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang desa pakraman dan MDP yang memiliki hak sebagai mediator, tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah beserta jajarannya yang menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa pada awalnya dilakukan melalui proses mediasi, tetapi karena mediasi tidak berhasil maka salah satu pihak memilih untuk melakukan upacara kematian dengan melalui kremasi dengan tetap tidak mengurangi makna suatu upacara yang dilaksanakan oleh warga desa.
PENERAPAN HUKUM RESPONSIF MENJADIKAN KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM
Authors: Hadi S I Putu Gede Darmawan 
Published: March 2018

Currently, the policy made by the government will always support the political interests of the government itself, regardless of the interests of the community. A good policy is a policy that can respond and meet the interests, aspirations and social needs of the community so that all aspects must work together. In addition, government policy is expected to prevent violations of the law, because efforts to prevent violations of the law is better than crack or Hank dropped punishment to the offender. By building a national integrity system in government institutions is very useful for the fight against corruption in various forms at various levels. Attorney as law enforcement also plays a role in combating corruption should respond actively so that the desires of society so that the level of corruption in Indonesia decreased can be realized. Criminal punishment to the perpetrators of corruption is a form of repressive law enforcement response, the law does not consider the interests of those who governed / regulated by these laws. This study uses the method of normative legal research, which aims to identify and understand more deeply about the role of the Prosecutor in preventing corruption as well as people's expectations and understanding of the policies applied to the Prosecutor to support the government in preventing corruption.
Saat ini, kebijakan yang dibuat pemerintah akan selalu mendukung kepentingan politik pemerintah itu sendiri, terlepas dari kepentingan masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat merespon dan memenuhi kepentingan, aspirasi dan kebutuhan sosial masyarakat sehingga segala aspek harus bekerja sama secara bersinergi. Selain itu, kebijakan pemerintah diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum, karena upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum lebih baik dari pada menindak atau mejatuhkan hukuman bagi si pelanggar. Dengan membangun sistem integritas nasional pada lembaga-lembaga pemerintahan sangat berguna untuk upaya melawan korupsi dalam berbagai bentuk di berbagai tingkatan. Jaksa selaku penegak hukum yang juga berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi haruslah merespon secara aktif sehingga keinginan masyarakat supaya tingkat korupsi di Indonesia menurun dapat terwujud. Penjatuhan pidana kepada pelaku-pelaku korupsi merupakan salah satu bentuk respon penegakan hukum secara represif, yaitu hukum yang tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah/diatur oleh hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang peran Kejaksaan dalam mencegah terjadinya korupsi sebagaimana harapan masyarakat dan memahami tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan Kejaksaan untuk mendukung pemerintah dalam mencegah korupsi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA
Authors: Arimbawa Tusan Putu Sauca 
Published: March 2018

Legal protection is the right of every citizen including the right for children. All citizens are equal before the law and government and shall abide by the law and the government without any exception. The state should make laws as commander in safeguarding the implementation of national and state life. Every child has the right to live, grow and develop and are entitled to protection and violence and discrimination. Divorce cases in particular Denpasar Bali every year showed an increase. It is necessary to get the attention of the parties concerned, because of the impact of divorce experienced by children can be felt directly by the children themselves. Children become victims direct result of his parents' divorce. The judiciary has an important role to ensure the rights of children through a court decision. Judges who hear cases of divorce may consider in its decision to regulate the rights of children whose parents did divorce. This research with the normative methods research type, which aims to provide a clear picture of the setting and the role of judges in providing legal protection for child victims of divorce.
Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara termasuk juga hak bagi anak. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam mengawal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Kasus perceraian di Bali khususnya kota Denpasar setiap tahunnya memperlihatkan adanya peningkatan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh pihak terkait, karena dampak perceraian yang dialami anak dapat dirasakan langsung oleh anak itu sendiri. Anak menjadi korban langsung akibat perceraian orang tuanya. Lembaga peradilan mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak anak lewat putusan pengadilan. Hakim yang memeriksa perkara perceraian misalnya dapat mempertimbangkan dalam putusan nya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya melakukan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengaturan dan peranan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban akibat perceraian.
PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Authors: Nugraha Agus Cakra 
Published: March 2018

Combating crime is repressive, in the old paradigm insists on Follow the Suspect is more focused on the pursuit of the perpetrators. Unlike the case with the new paradigm that emphasizes the pursuit of money or the Follow the Money or trying to trace property derived from crime, which is then reconstructed where wealth and what criminal act that gave birth to such property. This approach is easier than with conventional approaches for money laundering is the weakest link of a crime. Pursuing the perpetrators of crimes are relatively more difficult, than the pursuit of crime.
Pemberantasan kejahatan secara represif, dalam paradigma lama menekankan pada Follow the Suspect lebih menitikberatkan pada pengejaran para pelaku kejahatan. Berbeda halnya dengan paradigma baru yang lebih menekankan untuk mengejar uang atau Follow the Money atau berupaya melacak harta kekayaan yang berasal dari kejahatan, yang kemudian direkonstruksi dari mana kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional karena pencucian uang adalah mata rantai paling lemah dari suatu kejahatan. Mengejar pelaku kejahatan relatif lebih sulit, dibandingkan dengan mengejar hasil kejahatan.
PENGATURAN KAWASAN SUCI PANTAI DALAM PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA DI PROVINSI BALI
Authors: Susila I Nyoman Adi 
Published: March 2018

Arrangement sacred area coast There was a conflict norm in Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Pasal 108 ayat (1) orientation zoning regulation of sacred area encompassing a) Sacred area as conservation area; and b) Ban on all kinds of activities and/or businesses to degrade the quality environmental and values sacredness with Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta Pasal 4 huruf b, The provision of means for water recreation on the beach, sea waters, rivers, lakes and reservoirs. This requires a legal product to Form arrangement more specialized (lex specialis) in order to be arranged in detail regarding sacred. In this case the implementation of the regulation on the holy was empty (rechtsvacuum)
Pengaturan kawasan suci pantai terdapat konflik norma pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Pasal 108 ayat (1) arahan peraturan zonasi kawasan suci mencakup a) kawasan suci sebagai kawasan konservasi; dan b) pelarangan semua jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta Pasal 4 huruf b, Penyediaan sarana untuk rekreasi air di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk. Hal ini memerlukan produk hukum untuk membentuk pengaturan yang lebih khusus (lex specialis) agar diatur secara terinci mengenai kawasan suci. Dalam hal ini pelaksanaan pengaturan terhadap kawasan suci masih kosong (rechtsvacuum).
PENGATURAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERMENDAG NO 6 TAHUN 2015 : STUDI PENERAPAN LESS TRADE RESTRICTIVE WAY DALAM WTO
Authors: Anthony WIrasasmita Michael 
Published: March 2018

Indonesia sebagai negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk mematuhi semua prinsip WTO termasuk dalam bentuk less trade restrictive way. Dalam pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol yang diatur oleh Permendag No 6 Tahun 2015 terdapat pelarang penjualan minuman beralkohol yang pada tingkat usaha mikro kebawah. Pengaturan ini berdasarkan WTO Rule belumlah secara optimal mencerminkan less trade restrictive way atau “cara yang paling tidak bertentangan dengan perdagangan”. Penelitian ini menggunakan metoda normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adapun pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dicantumkan dalam Permendag No 6 Tahun 2015 tidak sepenuhnya mencerminkan WTO Rule dan harus diubah. Pasal II Permendag No 6 tahun 2015 telah mencabut ijin penjualan minuman beralkohol bagi uaha micro kebawah dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan moral generasi muda. Tindakan pengendalian dan pengawasan ini masih dapat di temenempuh dengan cara lain agar tidak bertentangan dengan semangat perdagangan dan juga pada saat yang bersamaan masih dapat melindungi moral dan kesehatan generasi muda.
Indonesia as a WTO member country has an obligation to comply with all WTO principles including in the form of less trade restrictive way. In controlling the sale of alcoholic beverages regulated by Permendag No. 6 of 2015 there is a restriction sale of alcoholic beverages in the micro-and below micro enterprise . This regulation based from the WTO Rule has not yet optimally reflected the less trade restrictive way or the "cara yang paling tidak bertentangan dengan perdagangan". This research uses normative method. The results show that the control and supervision as mentioned in Permendag No. 6 of 2015 does not fully reflect the WTO Rule and must be changed. Article II Permendag No. 6 of 2015 has revoked the license for the sale of alcoholic beverages for micro-and below micro enterprise in order to protect the health and morale of the young generation. This act of control and supervision can still be accomplished in another way so as not to conflict with the spirit of commerce and at the same time still protect the morale and health of the younger generation.
Hacia una pedagogía de la lingüística el rol discursivo del lingüista
Authors: Mahecha B. Miguel Ángel 
Published: March 2018

En el presente trabajo se hacen algunas reflexiones teóricas que apuntan a generar una discusión epistemológica sobre el lugar que ocupa la lingüística en nuestro referente colombiano, en particular en el ámbito universitario (plan extradisciplinar). Se plantean igualmente algunos problemas conceptuales (plan intradisciplinar) en torno a la posibilidad de integrar (i.e.armonizar) lingüística lingüística y lingüística cognitiva.
Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia Anak Usia 4-5 Tahun
Authors: Markus Nengsih , Kusmiyati Kusmiyati , Sucipto Sucipto 
Published: March 2018

Bahasa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, manusia membutuhkan bahasa sebagai media. Dengan kata lain, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat dalam bentuk simbol suara yang dihasilkan oleh alat ucapan manusia untuk menyampaikan atau menerima pesan, gagasan, gagasan dan informasi. Berbicara tidak lepas dari kosakata. Kosakata adalah bagian penting dari bahasa tersebut. Penguasaan kosakata dapat mempengaruhi kemampuan bahasa seseorang. Demikian juga, kemampuan seseorang untuk menggunakan dan belajar bahasa dipengaruhi banyak oleh kosa kata yang dimiliki anak tersebut. Permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana menguasai kelas bahasa Indonesia yang dikuasai anak usia 4-5 tahun di TK Kasih Ibu Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah: Jelaskan penguasaan kelas kata bahasa Indonesia yang dikontrol oleh anak usia 4-5 tahun di TK Kasih Ibu Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau Barat. Penelitian ini memiliki manfaat, yaitu (1) hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna bahasa, terutama penggunaan tingkat bahasa daerah dan bahkan tingkat nasional. (2) dapat bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar penguasaan kosakata di TK khususnya penguasaan bahasa Indonesia dan merupakan bentuk usaha untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang bahasa khususnya bahasa kosa kata anak.Kata kunci: Penguasaan kosakata, bahasa indonesia, usia anak 4-5 tahun
The End of an Era?
Authors: Lewis Jeremy 
Published: March 2018

In 1972, American orthopaedic surgeon Charles Neer published his seminal paper, “Anterior Acromioplasty for the Chronic Impingement Syndrome in the Shoulder: A Preliminary Report.” It wasn't a robust scientific paper; however, it changed the direction of orthopaedic practice for the next half century. Neer argued that a primary cause of shoulder pain was attrition of the supraspinatus tendon and related structures from the overlying acromion, especially when the arm was elevated. Neer recommended surgical removal to stop the impingement, and over the last half century, it could be argued that millions of people around the globe would have undergone acromioplasty surgery to stop this portion of the bone impinging onto the soft tissues located in the subacromial space. More recently, against the tide of subacromial decompression surgery there has been dissent, and the relationship between the acromion and symptoms has been challenged. J Orthop Sports Phys Ther 2018;48(3):127–129. doi:10.2519/jospt.2018.0102
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE DE ALTO RISCO SOB A VISÃO DO PROFISSIONAL
Authors: Nascimento Thaise Fernanda Holanda do , Araujo Flávia Nunes Ferreira de , Soares Nadia Shirley Correia Sobral , Silva Francisca Martins , Santos Maria Fabielly Dias , Chaves Barbara Jeane Pinto 
Published: March 2018

Objetivo: verificar a assistência de enfermagem prestada à gestante de alto risco em maternidade de município paraibano. Metodologia: Estudo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida-ISEA, localizado no município de Campina Grande-Paraiba. A amostra foi composta por 07 Enfermeiras atuantes no setor do alto risco da referida maternidade. A coleta de dados foi realizada a partir de questionário semi-estruturado com perguntas subjetivas, contendo variáveis que atendem aos objetivos da pesquisa. Cada participante foi informada previamente sobre o objetivo do estudo e ao concordarem, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE. Para análise dos dados, foi estabelecido quatro categorias no intuito de facilitar a compreensão do estudo que tem base na análise de Bardin. A pesquisa foi aprovada com número de CAAE: 77731817.7.0000.5182. Resultados: Os profissionais se percebem sujeitos importantes na assistência à gestante de alto risco ao passo que orientam, assistem e adquirem a confiança delas. Buscam aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a temática especialmente em seminários e capacitações. Mesmo conhecendo a Sistematização da assistência de enfermagem-SAE, não a utilizam, uma vez que o número de profissionais é insuficiente, materiais são escassos, além de uma precária estrutura física. Conclusão: A atenção à gestante deve ser organizada para atender às reais necessidades da gestante por meio de conhecimento técnico-científico e recursos materiais e humanos adequados para cada caso.
PEMBUATAN DAN ANALISIS KINERJA SISTEM THERMAL INSULATION PADA MOTOR ROKET YANG MENGGUNAKAN PROPELAN CASE-BONDED
Authors: Sutrisno - 
Published: March 2018

Liner material
of case-bonded propellant rocket motor have been made by adding some filler to
the liner material composition used in free standing rocket motor. The liner
was manufactured by spinning method to the rocket motor tube. The case-bonded
liner performance in radial burning rocket motor was analyzed using material
characteristic test result combined with rocket motor burning mechanism and
free standing rocket motor static test result. The case-bonded liner materials
are superior to the free standing liner because it is lighter (18,94%) and have
higher heat resistance (6,75%). The application of case-bonded liner for radial
burning rocket motor using single configuration propellant will be safe because
the heat of propellant combustion passed through the isolator materials before
the rocket motor tube. Based on the analysis it is found that the case-bonded
liner can be recommended to the radial burning rocket motor using single
configuration propellant.

Keywords: Liner, Free standing, Case-bonded
ANALISIS POTENSI STASIUN BUMI SATELIT LAPAN-TUBSAT KOTOTABANG UNTUK PENGAWASAN JALUR STRATEGIS SELAT MALAKA (THE POTENTIAL ANALYSIS OF LAPAN-TUBSAT SATELLITE GROUND STATION (KOTOTABANG) FOR OBSERVING THE STRATEGIC CHANNEL OF MALACCA STRAIT)
Authors: Tri Judianto Chusnul 
Published: March 2018

LAPAN-TUBSAT is the first generation of LAPAN satellite program which is developed by technology collaboration between LAPAN and TU Berlin, German. As a surveillance satellite, LAPAN-TUBSAT has ability to observe the earth surface until 5 meter ground resolution by using analog video camera. Utilization of this satellite to observe the strategic location entire Indonesia in real time has not been done thoroughly. Therefore the technical upgrading of the Ground Station in strategic areas such as border areas, the National/International cruise line and National vital objects should be improved. One of the strategic areas of Indonesia is the region of Malacca Strait which is the area of International shipping waterway and border of 4 countries; Indonesia, Malaysia, Singapura and Thailand. Until now, to observe the Malacca region was performed using Rancabungur/Rumpin ground station that have minimum coverage area. The Kototabang ground station is one of the strategic ground stations that cover the entire of Malacca regions which needs to be improved in maintenance and technical operation level. The potential value of Kototabang ground station will be elaborated technically in this paper.
Keywords: Kototabang ground station, LAPAN-TUBSAT
RANCANG BANGUN PLATFORM GYMBAL UNTUK PAYLOAD UAV (DEVELOPMENT OF PLATFORM GYMBAL FOR UAV PAYLOAD)
Authors: S. Prabowo Gunawan 
Published: March 2018

Have been developing a platform gymbal sistem, this work beginning from conceptual desain, preliminary design, trade off component, and continued with critically design, analysis and integration in the laboratory. Also integration with kamera sistem for surveillance mission. This platform have designed to maintenance in Z direction axes. IMU is used for provide reference of airframe and servo as a actuator.
In the parsial test, the eror in each axes is about 0,6º.
Keywords: Gymbal, IMU, Servo, Surveillance
Panorama histórico da relação entre Filosofia e Química
Authors: Ribeiro Marcos Antonio Pinto 
Published: March 2018

Química e filosofia tiveram pouco diálogo durante o século XX. Esse trabalho investiga e organiza as principais relações entre estes dois campos de saber. Após a leitura de artigos da revista HYLE e FOUDATIONS OF CHEMISTRY, bem como de alguns filósofos da química centrais nessa temática, como o trabalho de Van Brakel, organizamos nosso panorama nos seguintes tópicos. Van Brakel defende uma pré-história da filosofia da química: de 1789 a 1990, marcado principalmente pela influência do legado de Kant e sua reavaliação no opus póstumos, Kant considerava a Química como uma arte sistemática, sem juízos a priori. O anti-atomismo, principalmente de Ostwald e Dhuem também foi um capítulo dessa relação; no século XX Paul Dirac, especula sobre a possibilidade de completa redução da química à Fisica o que a destitui de problemas filosóficos genuínos; a química esteve presente na filosofia do emergentismo, no materialismo dialético e na tradição francesa. O século XX é caracterizado por Van Brakel por uma filosofia da química sem filósofos, ou seja, existem publicações assistemáticas de químicos com interesse em filosofia, por exemplo, Panet. A química começa a entrar na filosofia da ciência nos anos 60, principalmente com Tomas Khun; na década de 1990 é o nascimento da disciplina filosofia da química, um dos campos de maior crescimento na atualidade. No final, fazemos uma inferência desse debate para a Educação Química.