bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGARUH POTONGAN HARGA (DISCOUNT) TERHADAP PEMBELIAN TIDAK TERENCANA (IMPULSE BUYING) (studi pada pengunjung Matahari Department Store Johar Plaza Jember)
Authors: Baskara Indra Bayu 
Published: May 2019

The purpose of this research was to analyze the response of impulse buying, response to discount on Matahari Department store and the effect of discount on impulse buying on visitors. The population in were the visitors at Matahari Department Store, the number of samples 100 visitors who were collected by using purposive sampling technique. The analysis technique was descriptive analysis and the simple linear regression. The result of descriptive analysis shows that the response of impulse buying was positive and the response of discount was also positive. The result of simple linear regression show that impulse buying was influenced by discounted price (discount) on Matahari Department Store. The positive results tend to be weak indicated by the results of adjusted R-square. This mean that the impulse buying in Matahari Department Store was also influenced by other variables outside of this research
PENGARUH FAKTOR MOTIVATOR DAN FAKTOR HIGIENE TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN HOME INDUSTRY BATIK PASIR SEMERU DI PASIRIAN
Authors: Onidis Nicky 
Published: May 2019

The purpose of this study firstly, to know the motivation of the motivator factors and hygiene factors at home industry batik pasir semeru in pasirian, secondly to determine employee job satisfaction, thirdly to determine the influence of motivational factors and hygiene factors on employee job satisfaction, and fourthly to determine which factors most strongly influence employee job satisfaction. Based on the results of the calculation of the average scale range of motivator factors, hygiene factors and Employee Satisfaction included the company a high category. From the calculation of the Ftest independent variables produced Ftab=4,170877 while the value of Fhit 8,467, t test motivator factors 2,587 and hygiene factors 2,877 while the value of ttab 2,04523. Results of regression analysis equation model Y=5,877+0,734X1+0,850X2+e, the next coefficient of determination (R2) value is 36,9%. It can be concluded that the motivator factors and hygiene factors variables significantly influence employee satisfaction.
ANALISIS KUALITAS PRODUKSI APEL PADA DESA TUTUR KABUPATEN PASURUAN
Authors: Alfiyah Siti Nailul 
Published: May 2019

This research aims to know the quality of Apple production in Tutur Village Regency Pasuruan. By grouping into three groups, group with 0-5 apple farmer, group with 6-10 apple farmer, and group of more than 10 apple farmer. The population in this research and the entire manager and owner of the garden that is as much as 40 respondents. Data analysis used in this study is the range of the scale. Based on the results of the research and the discussion it can be concluded that: 0-5 apple farmer in which tenants are comprised of variable focusing on customers, continuous improvement, categorized well, while variable obsession to quality, involvement and empowerment of employees, categorized enough. 6-10 apple farmer grouping consisting of variable focusing on customers and variable obsession to quality categorized well, whereas continuous improvement, employee involvement and empowerment, categorized enough. Grouping more than 10 farmers apple farmer consisting of variable focusing on customers, variable obsession to quality, continuous improvement, employee involvement and empowerment, categorized either.
PERANAN IBU RUMAH TANGGA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Sari Adnyani Ni Ketut 
Published: May 2019

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui keamanan jasa layanan produsen terhadap konsumen secara transfaran; standar produk yang dipasarkan dapat dikonsumsi publik secara aman dan nyaman dari segi kebersihan dan standarisasi kesehatan. Pemahaman positif lainnya yang diperoleh, kegiatan penyeleksian produk, diantaranya meliputi: dapat memberikan bekal wawasan tentang pentingnya penjaminan dan perlindungan konsumen dalam kegiatan distribusi produk produksi di tingkat pedesaan khususnya terhadap para Ibu rumah tangga di desa Tianyar, diantaranya yaitu: (1) Mengidentifikasi jenis kasus penipuan produsen barang dan jasa terhadap konsumen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem; (2) Memberikan gambaran mengenai tingkat perilaku konsumen di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem sebelum disasar sosialisasi UU perlindungan konsumen; (3) Mengetahui pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap kecurangan perilaku produsen di Desa Tianyar. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif dengan kajian tindak lanjut sosialisasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Subjek penelitian ini adalah informan yang dinilai berkompeten dengan penelitian. Bahan Hukum Primer yaitu terkait dengan informasi yang dibutuhkan dari responden, yaitu dengan Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Bagian Hukum, Aparatur Pemerintah Desa Tianyar, Perwakilan Staf Bidang Kesehatan Masyarakat dari Puskesmas Kubu II, Ibu Rumah Tangga (perwakilan dari peserta sosialisasi UU Perlindungan Konsumen), Warga Masyarakat Desa Tianyar selaku pengguna jasa pelayanan produk konsumsi keluarga. Bahan hukum sekundernya adalah melakukan inventarisasi bahan hukum yang ada relevansinya dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini berpengaruh terhadap meningkatnya pemahaman Ibu rumah tangga di Desa Tianyar tentang UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang menjadi dasar dalam melakukan antisipasi terhadap praktek kecurangan produsen, termasuk dalam peredaran produk yang tidak memenuhi standarisasi kelayakan produksi. Ibu rumah tangga menjadi memperoleh pemahaman untuk mengetahui jenis peredaran produk palsu atau oplosan yang dahulunya banyak dikonsumsi oleh masyarakat Desa Tianyar Kecamatan Kubu. Kata Kunci : Ibu Rumah Tangga, Kebutuhan, Kelayakan, Keluarga, Perlindungan Konsumen, Produk, Seleksi.
LEMBAGA NEGARA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG
Authors: Niti Suari Giri Ni Putu 
Published: May 2019

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai lembaga negara pembentuk undang-undang. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen, juga mengkaji dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan atau data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan mencari dan mengumpulkan bahan yang berasal dari data kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga negara pembentuk undang-undang adalah lembaga negara yang ikut dalam proses pembentukan undang-undang, yaitu terdiri dari DPR, Presiden dan DPD. Hanya saja kekuasaan untuk membentuk undang-undang,berada ditangan DPR.

Kata Kunci :Lembaga Negara, Undang-Undang, Kekuasaan, DPR, Presiden, DPD
PARTISIPASI DAERAH PENGHASIL(PARTICIPATING INTEREST) DI WILAYAH KERJA (BLOK) MASELA
Authors: Albab Setiawan Junaidi Albab Setiawan 
Published: May 2019

Pemerintah daerah melalui BUMD memiliki hak Paricipating Interest sebesar 10 % terhadap kegiatan produksi migas yang dilakukan di wilayahnya. PI adalah hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan produksi gas dengan menyetorkan modal dengan kompensasi mendapatkan bagian dari hasil bersih migas yang dihasilkan dan dibatasi dengan jangka waktu kesanggupan selama 60 hari. Pengusahaan produksi hulu Migas diharapkan memberi manfaat kepada daerah melalui keterlibatan BUMD secara langsung dalam pengusahaan sektor hulu migas dan / atau berkembangnya peluang / kegiatan usaha dan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan di berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha Migas.Banyak daerah salah paham dan menganggap PI adalah hadiah dan besaran PI sebesar 10 % terlalu kecil dan karenanya menuntut lebih besar. Namun dalam prakteknya kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga daerah menghadapi kesulitan untuk dapat membayar keikut sertaan (saham) dalam PI, terlebih lagi jika daerah dilarang untuk melibatkan investor. Larangan melibatkan investor swasta sesungguhnya untuk memastikan bahwa PI tersebut ditujukan khusus untuk kesejahteraan masyarakat daerah penghasil. Keterlibatkan investor swasta ditengarai juga menimbulkan akses pada timbulnya KKN dikalangan tokoh dan pimpinan daerah. Participating Interest (PI) yang menjadi hak daerah harus dipastikan dimanfaatkan oleh daerah melalui BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh Daerah. Untuk itu, perlu disusun aturan perundangan yang mengatur partisipasi BUMD pada pengusahaan sektor hulu Migas, termasuk di dalamnya kewajiban kerjasama antara BUMD dengan Pertamina atau lembaga keuangan milik negara, tanpa membebani BUMD dengan mengeluarkan biaya investasi dan risiko kerugian usaha. Banyak daerah diliputi kesalahah pahaman dengan anggapan PI sebagai hak tanpa kewajiban menyetorkan dana keikut sertaan. Kata kunci : Participating Interest, Pemerintah daerah, Migas
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) SEBAGAI ETIKA BISNIS DAN ETIKA SOSIAL
Authors: Edgar Tanaya Putu 
Published: May 2019

Perseroan merupakan badan hukum layaknya manusia yang mempunyai organ serta saling mempengaruhi dan dipengaruhi pihak lain. Suatu perseroan tidak hanya memperhatikan kepentingan para pemegang saham (shareholder), namun juga harus memperhatikan kepentingan pihak – pihak yang terafiliasi dengan aktivitas perusahaan seperti karyawan, masyarakat, termasuk juga lingkungan sekitar tempat perseroan melakukan usahanya (stakeholder). Melalui pelaksanaan corporate social responsibility (CSR), perseroan bertanggung jawab memperhatikan kepentingan para stakeholdernya sehingga antara kegiatan mencari keuntungan (profit oriented) dan kegiatan sosial dapat berjalan secara seimbang. Pelaksanaan CSR tentunya akan memberikan keuntungan baik materil maupun imateril kepada stakeholder, namun pelaksanaan CSR juga memberikan keuntungan untuk perseroan. Melalui pelaksanaan CSR, kegiatan bisnis perseroan akan dapat berjalan secara berkelanjutan (sustainable) karena mendapat dukungan dari dari para stakeholder. Berdasarkan hal tersebut CSR menjadi etika bisnis dan etika sosial perseroan dalam menjalankan usahanya. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Etika Bisnis, Etika Sosial
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Authors: Rohman Arif 
Published: May 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum terhadap terdakwa indikasi salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diindikasikan salah tangkap akibat dari salah identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penarikan kembali keterangan para saksi. Alat yang dipergunakan untuk memperoleh informasi deskriptif sebagai data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).Secara ius constitutum, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Seperti tetap memproses perkara sampai pada penjatuhan putusan hakim mengenai bersalah atau tidak bersalah berdasarkan proses pembuktian. Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, kemudian putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan penyidik yang menyimpang. Secara ius constituendum, perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam instrumen internasional, seperti Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2005, Universal Declaration Human Right, serta sudah diatur dalam hukum Nasional seperti KUHAP dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi, implementasi dari instrument serta Undang-undang tersebut yang perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional. Kata kunci: Perlindungan hukum, terdakwa salah tangkap, sistem peradilan pidana.
PERADILAN ADAT NIAS DAN KEADILAN RESTORATIF
Authors: Harefa Beniharmoni 
Published: May 2019

Pendekatan sistem hukum saat ini, lebih cenderung pada pendekatan keadilan restoratif. Kerangka pendekatan keadilan restoratif, akar nilai yang diusung lahir dari nilai-nilai tradisional. Dalam masyarakat tradisional dikenal nilai-nilai seperti nilai keseimbangan, keharmonisan serta kedamaian dalam masyarakat. Tulisan ini hendak mengkaji nilai-nilai dalam peradilan adat Nias (kearifan lokal Nias) kaitannya dengan peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Studi kasus khususnya dalam penyelesaian perkara pelecehan terhadap perempuan (kasus Kadali) dan telah menjalani sidang adat pada 19 Oktober 2015. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Nias (khususnya peradilan adat Nias) kaitannya pada peradilan pidana berbasis keadilan restoratif yakni keharmonisan, kedamaian dan keseimbangan. Penyelesaian kasus Kadali menjadi contoh penting, bagaimana konflik dapat diselesaikan dengan mempertemukan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Menggunakan kearifan lokal yang ada, bertujuan mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat, yang sempat rusak dan terganggu, kembali ke keadaan semula (restituo in integrum). Penyelesaian konflik itu sesuai dengan hakikat keadilan restoratif (restorative justice). Kata Kunci : Hukum Pidana Adat Nias, Keadilan Restoratif, Kasus Kadali
EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
Authors: Hartana Hartana 
Published: May 2019

Perusahaan group adalah suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh perusahaan induk. Dalam kajian yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, terdapat pembatasan ekspansi usaha kepada penanam modal yaitu menyangkut bidang usaha dan hak atas tanah. Dalam Pasal 12, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa : “Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya”.Lebih lanjut bidang usaha ini diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pada lampiran Peraturan Presiden di atas maka didapati bahwa pada Sub Sektor Energi tidak diatur mengenai kepemilikan modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing pada sektor pertambangan batubara. Jenis bidang usaha pada sub bagian Energi hanya mengatur pembatasan kepemilikan modal asing pada sektor migas dan ketenagalistrikan.Kata kunci : Perusahaan group, batubara, penanaman modal.
PENCEGAHAN MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM MELALUI PENGUATAN KEBIJAKAN NON PENAL
Authors: Anggraeni Leni , Ramdhani Hilal 
Published: May 2019

Money politic merupakan tindakan melanggar hukum, serta akan berdampak negatif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Saat ini penegakan hukum money politic sangat rendah, dikarenakan pengawasan yang kurang, perilaku masyarakat yang mendukung serta sistem pemilihan umum proporsional terbuka membuat tindakan money politic semakin berkembang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum-normatif yang bertujuan mengetahui pada aspek sejarah serta konsep tindakan money politic. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa dengan semakin berkembangnya tindakan money politic membuat kondisi demokrasi tidak sesuai dengan tujuan idealnya, sehingga perlu adanya pendekatan non penal yang bersifat pencegahan dalam menghilangkan tindakan money politic. Kata kunci : Money Politic, Pemilihan Umum, Kebijakan Non Penal.
FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA
Authors: Jayadi Hendri , Adolf Huala 
Published: May 2019

Dalam praktek hukum perbankan, suatu bank dapat dicabut ijin usahanya dan mengalami likuidasi. Didalam proses likuidasi bank Lembaga Penjamin Simpanan berperan penting dalam menyelesaikan pengembalian dana simpanan para nasabah bank tersebut ketika bank mengalami likuidasi terkaitpembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, Lembaga Penjamin Simpananmemiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi Lembaga PenjaminSimpanan, agar keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga.Lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menandai babak baru sistem perbankan nasional. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Penelitian inidifokuskanpada peran dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai nasabah bank dalam likuidasi bankdalam hukum perbankan.
PRESPEKTIF PRAKTEK KEBIJAKAN SUBSIDI DALAM KAITANNYA DENGAN RENCANA PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK MENUJU KEDAULATAN PANGAN DI INDONESIA
Authors: Heliaantoro Heliaantoro , Juwana Hikmahanto 
Published: May 2019

Pada RAPBN 2017, terdapat alokasi subsidi bidang pertanian yang terdiri atas subsidi pupuk, subsidi benih dan subsidi bunga kredit program. Secara agregat jumlah alokasi bidang pertanian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang besar untuk kepentingan bidang pertanian, tentunya pemerintah berharap sekali agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang positif dan signifikansi terhadap pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Subsidi pertanian menjadi instrumen kebijakan distributif pemerintah yang penting dalam membangun sektor pertanian. Implementasi kebijakan subsidi diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas produksi petani serta bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. dalam kebijakan perpupukan Indonesia, mulai dari pengertian petani yang menjadi objek subsidi pupuk itu sendiri sampai dengan subsidi pupuk beserta aturan-aturan hukum positif yang mengatur tentang subsidi mulai dari pendataan, penganggaran, penyaluran danpengawasan masih rentan terhadap permasalah di lapangan, mulai dari definisi petani yang tidak jelas,penyaluran pupuk bersubsidi seringkali mendahului alokasinya,implementasi kebijakan subsidi pupuk masih menemui kendala dan permasalahan pada aspek pendataan, aspek penganggaran,serta aspek pengawasan yang belum dijalankan fungsinya secara optimal.
SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Authors: Hartana Hartana 
Published: May 2019

Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak peninggalan zaman Kerajaan Hindu Sriwijaya dan masa kerajaanMajapahit. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya pengrajin perkakas logam pada saat itu yang dikenal sebagai zaman perunggu.Pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, izin pengusahaan pertambangan yang diberikan oleh Raja atau pembesar kerajaan masih dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tertulis di pelepah lontar. Namun hingga kini belum pernah ditemukan catatan tertulis tentang hal tersebut, karena pada saat itu yang berlaku adalah hukum adat, dengan konsep maro atau bagi hasil. Kedua konsep tersebut sampai saat ini digunakan sebagai rujukan kerjasama pengusahaan migas dengan kontraktor asing. Sejak kedatangan bangsa Belanda, izin pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk konsesi pertambangan. Konsesi pertamakali diberikan kepada Pangeran Hendrik dan Baron Van Tylpada tahun 1850, untuk penambangan Timah di Pulau Belitung, yang sepuluh tahun kemudian dibentuklah Perusahaan Timah Biliton Maatschappij. Konsesi merupakan bentukizin dari produk Belanda yang pernah berlaku di Hindia Belanda. Kata kunci : pertambangan, Indonesia, sejarah.
Truth: An institution that refused to be institutionalised
Authors: Oosterman Allison 
Published: May 2019

Reviewed book by: Redmer Yska

Publication date: May, 2011

For this research Yska won a National Library Research Fellowship and he spendt 2008 reading microfiches and mouldy old hard copies of weekly in the basement of the library. He must have gnashed his teeth when a year later the library digitised early copies of the paper for PapersPost.
Yska's introduction to his work is a skillfully written and doughty defence of his old paper which acknowledges his personal interest in Truth, but convincingly encourages the reader to accept that the weekly dserves to be recognised for its impact on both journalism and New Zealand society as a whole.
Zariski Topology
Authors: Watase Yasushige 
Published: May 2019

Summary
We formalize in the Mizar system [3], [4] basic definitions of commutative ring theory such as prime spectrum, nilradical, Jacobson radical, local ring, and semi-local ring [5], [6], then formalize proofs of some related theorems along with the first chapter of [1].
The article introduces the so-called Zariski topology. The set of all prime ideals of a commutative ring A is called the prime spectrum of A denoted by Spectrum A. A new functor Spec generates Zariski topology to make Spectrum A a topological space. A different role is given to Spec as a map from a ring morphism of commutative rings to that of topological spaces by the following manner: for a ring homomorphism h : A → B, we defined (Spec h) : Spec B → Spec A by (Spec h)(𝔭) = h
−1(𝔭) where 𝔭 2 Spec B.
Implementation of engineering codes for WWER-440 core calculations
Authors: Vrban Branislav , Čerba Štefan , Lüley Jakub , Nečas Vladimír 
Published: May 2019

Abstract
The paper gives brief information about the status of the ANDREA code implementation at the Nuclear Regulatory Authority of Slovak republic and Slovak University of Technology in Bratislava. The first results of real fuel loading are compared to KASKAD results and a brief discussion on achieved progress and further plans is provided.
Analysis and design of a class E current-driven rectifier for 1 MHz wireless power transfer system
Authors: Rybicki Krystian , Wojciechowski Rafał M. 
Published: May 2019

Abstract
The paper presents the design of the class E current-driven rectifier, which is intended for operation in the wireless power transmission system, as well as the concept of selection of the rectifier parameters which allows the operation with high efficiency. The selection of the rectifier parameters was performed with a view to the use of the existing wireless power transmission (WPT) system. The procedure for selection of the rectifier parameters has been proposed to enable its optimal use in reference to the system parameters given already at the design stage, ie; load resistance and the coil magnetic coupling factor (distance between coils). In order to verify the correctness of the procedure for selection of the parameters, the numerical model of the system which consists of the class E resonance inverter, the air-core transformer and the designed E class rectifier system was developed in the LTspice environment. Simulation tests and analysis of the obtained calculation results were performed. Based on the simulation results, a prototype of the class E rectifier system which cooperates with the existing wireless power transmission system supplied from the class E inverter was developed. The obtained results of laboratory measurements demonstrated a high compliance with the simulation results, thus, confirming the correctness of the proposed design procedure and the high operating efficiency of the rectifier system.