bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA/BURUH PADA PT. TEA KIRANA DENPASAR
Authors: Dewi Ida Ayu Krisna Kartika , Udiana I Made 
Published: July 2019

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT Tea Kirana Denpasar. Latar belakang pada jurnal ini adalah tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja karena dalam mengerjakan suatu pekerjaan masih adanya kejanggalan dan masih seringnya terjadi kecelakaan pada waktu kerja. Perlindungan tersebut merupakan Hak Asasi yang wajib dipenuhi perusahaan namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat, khususnya pada PT Tea Kirana Denpasar.
Penelitian yang dilakukan untuk penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian empiris menggunakan bahan hukum yang terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan di PT Tea Kirana, Jalan Sarigading, Denpasar.
Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja belum berjalan dengan maksimal karena masih ada saja pekerja yang melanggar aturan pada saat melangsungkan pekerjaan. Pemberian hak pekerja oleh perusahaan berupa jaminan sosial belum sepenuhnya diberikan oleh pengusaha, hal tersebut yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja pada PT Tea Kirana Denpasar.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, perusahaan.
UPAYA HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN SUNTIK VITAMIN C ILEGAL PADA SALON KECANTIKAN DI KECAMATAN TAMPAKSIRING
Authors: Parwati Desak Nyoman Dwi Indah , Westra I Ketut 
Published: July 2019

Penulisan ini mempunyai judul “Upaya Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Suntik Vitamin c Ilegal Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Tampaksiring”. Banyaknya usaha-usaha kecantikan yang menawarkan harga murah menyebabkan konsumen tidak teliti untuk memilih jasa kecantikan yang aman sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen karena pelaku menjual produk yang tidak memiliki ijin edar atau illegal. Terjadinya kerugian yang diderita oleh konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk dapat memberikan ganti rugi sebagai suatu kewajiban pelaku usaha.
Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis empris adalah suatu pendekatan yang menganalisa kesenjangan antara norma dan perilaku masyarakat (kesenjangan antara das sollen dan das sein.
Hasil penelitian yang didapat adalah bentuk Upaya hukum konsumen terhadap penyalahgunaan suntik vitamin c pada salon kecantikan di Kecamatan Tampaksiring dimana pelaku usaha tidak mau membayar ganti rugi kepada konsumen dan bentuk upaya penyelesaian kasus yang dilakukan oleh konsumen yaitu dengan meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha salon kecantikan.
KATA KUNCI : Upaya Hukum, konsumen, suntik vitamin c
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEMBATALAN SECARA SEPIHAK VOUCHER HOTEL OLEH PELAKU USAHA TRAVELOKA
Authors: Prihantini Made Bella Meisya , Parsa I Wayan 
Published: July 2019

Kegiatan perdagangan di masyarakat berkembang pesat seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan internet. Segala kegiatan manusia dalam bidang berusaha lebih dipermudah. Secara khusus dalam perusahaan travel yang menyediakan pemesanan tiket pesawat maupun voucher hotel secara online melalui aplikasi dalam smartphone. Pernah terjadi pembatalan voucher hotel secara sepihak oleh Traveloka yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen. Untuk itu perlu dicari kejelasan perlindungan hukum terkait hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode penelitian empiris dengan melihat kesenjangan dari berlakunya teori dengan praktek yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaku Usaha Traveloka memberikan tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty) yang berupa ganti kerugian dari voucher hotel yang dibatalkan. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terkait pembatalan secara sepihak voucher hotel oleh pelaku usaha Traveloka.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pembatalan Sepihak.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Rahmawati Indah Dwi , Udiana I Made , Mudana I Nyoman 
Published: July 2019

Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia terdapat banyak pelanggaran terhadap beberapa hak konsumen dalam produksi kosmetika yang diproduksi atau diedarkan oleh pelaku usaha yang melanggar peraturan Perundang-Undangan, baik peraturan didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala BPOM. Apabila konsumen tidak teliti dalam memilih produk atau barang yang diinginkan maka konsumen akan menjadi sarana objek dalam mendapatkan keuntungan oleh pelaku usaha kosmetika. Pentingnya penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh konsumen yang dirugikan
Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Sumber data yang dipergunakan berasal dari hasil data primer bersumber dari Peraturan Undang-Undang dan data sekunder bersumber dari kepustakaan.
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konsumen yang telah melaksanakan kewajibannya untuk berhati-hati dalam memilih produk akan mendapatkan perlindungan hukum dan berhak mengajukan upaya hukum, sebaliknya yang tidak berhati hati dalam memilih produk tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait produk kosmetik sesuai dengan aturan yang ada.

Kata kunci: Perlindungan hukum konsumen, Konsumen, Pelaku usaha, Kosmetika
TINJUAN HUKUM MENGENAI VILLA TANPA IJIN AKOMODASI WISATA YANG BEROPERASI DI KOTA DENPASAR
Authors: Dewi A.A Anggun Cintia , Suharta I Nengah 
Published: July 2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pondok Wisata, setiap pelaku usaha pariwisata wajib memiliki ijin kegiatan usaha, termasuk didalamnya pendirian dan pengoperasionalan suatu villa. Tanpa adanya Ijin usaha, kegiatan usaha dalam bentuk apapun di bidang pariwisata dianggap sebagai bentuk kegiatan usaha yang ilegal.
Penerbitan Ijin atau perpanjangan Ijin usaha hotel di daerah Denpasar merupakan bagian dari keputusan atau beschikking yang bersifat hukum publik dalam hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas PerIjinan Kota Denpasar sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2002.
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui asalan mengapa pendirian dan operasional suatu villa harus dilengkapi dengan ijin dan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan hukum yang berlaku kepada pelaku usaha penyedia jasa akomodasi Villa di daerah Kota Denpasar yang tidak memiliki Ijin pondok wisata pada usahanya. Metode analisa penelitian ini adalah yuridis empiris.
Hasil penelitian ini adalah dalam melakukan penertiban Villa yang beroperasi tanpa izin menggunakan asas musyawarah. Hal tersebut berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar berdasarkan hasil diskusi dengan pihak pemilik maupun pengelola Villa tanpa izin akomodasi wisata tersebut. Prosedur dimulai dari pengecekan izin villa yang dianggap beroperasi tanpa izin akomodasi wisata, pengecekan pembangunan villa tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Peraturan Daerah Kota Denpasar, pengecekan izin mendirikan bangunan (IMB), surat panggilan kepada pemilik villa hingga pemberhentian paksa operasional villa bekerja sama dengan kepolisian setempat.
Kata Kunci : villa, ijin akomodasi wisata, Pemerintah Kota
PENDAFTARAN SUARA SEBAGAI MEREK NON TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
Authors: Dewi Ni Putu Winda Pramesti , Sukihana Ida Ayu 
Published: July 2019

Suara menjadi tanda pembeda yang potensial untuk didaftarkan sebagai merek. Dalam peraturan Undang – Undng Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, suara termasuk tanda pembeda yang dilindungi. Namun mengenai pendaftarannya masih banyak kebingungan mengenai cara menampilkan suara dalam bentuk grafik dan bagaimana suara bisa didaftarkan sebagai merek.
Metode penulisan hukum normatif digunakan sebagai metode penulisan ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai pendaftaran suara sebagai merek berdasarkan ketentuan undang – undang di bidang Merek, serta mengkaji akibat hukum dari suatu merek tidak didaftarkan.
Hasil dari kajian penulisan ini yaitu pendaftaran suara berdasarkan ketentuan undang – undang merek bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan pendaftaran merek di Ditjen HKI, dimana khusus untuk pendaftaran suara harus dapat dipresentasikan secara grafis dengan melampirkan notasi dan rekaman suara. Sealnjutnya untuk merek yang tidak didaftarkan, akibat hukumnya dalah hak atas merek tersebut tidak akan diberikan oleh negara sehingga tidak akan mendapat perlindungan hukum.
Kata Kunci: Pendaftaran, Merek, Suara
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT TIDAK ADANYA TANGGAL KADALUWARSA DIKEMASAN ROKOK
Authors: Putra I Gusti Ngurah Indra Semara , Purwanto I Wayan Novy 
Published: July 2019

Rokok salah satu barang yang paling digemari di kalangan masyarakat pada saat ini. Dilihat dari pengertiannya bahwa rokok itu gulungan tembakau kira-kira sebesar jari kelingking yang dikemas daun nipah, kertas yang nantinya akan menghasilkan asap setelah adanya pembakaran terhadap rokok tersebut. Banyaknya minat konsumen terhadap rokok menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang atau tidak bertanggungjawab dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan rokok yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di kemasan rokok. Penelitian ini diajukan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menerakan tanggal kadaluarsa.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan melihat adanya kekosongan norma pada ketentuan peraturan pada kemasan rokok terhadap UUPK yang mengharuskan produk yang dipasarkan memenuhi standar prosedur yang pada kali ini harus dicantumkannya tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsumen berhak mendapat hak-haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat kurang jelasnya informasi yang didapat maka konsumen berhak untuk meminta ganti kerugian dan pihak pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab.
Kata kunci: Rokok, Perlindungan Konsumen, informasi.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CUTI HAID TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN (STUDI PADA PT. BALI CAMEL SAFARIS’S)
Authors: Meisiani Ni Made Rai , Suyatna I Nyoman 
Published: July 2019

Semakin pesatnya pembangunan nasional di berbagai sektor berimplikasi terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. Melalui ketersediaan lapangan pekerjaan ini mendorong tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan untuk bekerja. Perempuan memiliki sedikit keunikan tersendiri yaitu mengalami masa haid setiap bulannya, yang mewajibkan setiap perusahaan memberikan cuti haid. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Implementasi Perindungan Hukum Hak Cuti Haid Bagi Pekerja Perempuan pada PT Bali Camel Safaris’s. Dalam Penelitian ini menggunakan Metode penelitian empiris.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bali Camel Safari’s, diketahui bahwa pelaksanaan pemberian cuti haid pada perusahaan tersebut belum dilaksanakan dengan baik berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sistem penerapannya bukan dalam bentuk cuti melainkan dalam bentuk izin sakit, sehingga jatah libur setiap satu kali dalam minggu dipakai sebagai penggantinya. Hal ini hanya berlaku terhadap pekerja tetap saja, sedangkan pekerja tidak tetap tidak diberikan cuti haid sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian cuti haid ini yaitu, terbatasnya pekerja yang bekerja, sulitnya membuktikan benar atau tidaknya pekerja dalam masa haid serta adanya kecemburuan sosial antar pekerja terhadap pemberian cuti haid tersebut. Dalam mengatasi hal tersebut perlu adanya upaya yang diberikan dari perusahaan. Pada PT. Bali Camel Safari,s melakukan upaya mengatasi hal tersebut dengan memberikan jaminan kesehatan berupa kartu BPJS Kesehatan yang dapat digunakan secara gratis, sehingga perusahaan dapat mengetahui kondisi kesehatan pekerjanya dan mempermudah pemberian cuti haid kepada pekerja perempuannya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Perempuan, Cuti Haid
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR ATAS PENYUSUTAN NILAI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
Authors: Pratama I Putu Yoga Putra , Landra Putu Tuni Cakabawa 
Published: July 2019

Karya tulis ini membahas tentang penyusutan nilai objek jaminan hak tanggungan dalam perjanjian utang piutang yang dapat merugikan kreditor karena tidak adanya pengaturan dalam UU Hak Tanggungan untuk melindungi kreditor. Masalah yang diangkat dalam karya tulis ini adalah bagaimana kedudukan kreditor terhadap debitor dalam perjanjian utang piutang dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor atas penyusutan nilai objek jaminan hak tanggungan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan kreditor terhadap debitor dalam perjanjian utang piutang dan untuk menemukan konsep perlindungan hukum terhadap kreditor atas penyusutan nilai objek jaminan hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan analisisnya adalah kedudukan kreditor dalam perjanjian utang piutang lebih kuat dibandingkan dengan debitor, hal ini karena debitor yang memerlukan bantuan berupa pinjaman sebagai bentuk kepentingan dari diri debitor dan dapat diterapkannya perjanjian baku oleh kreditor tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu dengan debitor. Sementara perlindungan hukum terhadap kreditor apabila terjadi penyusutan nilai objek jaminan hak tanggungan maka pihak kreditor dapat meminta pelunasan piutang yang belum terjangkau pemenuhannya, karena utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi debitor. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata pemenuhannya dapat dilakukan dengan benda bergerak maupun tak bergerak milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sampai terjadinya pelunasan atas utang debitor.
Kata kunci : utang piutang, jaminan, perlindungan hukum
PEMANFAATAN LAGU SECARA KOMERSIAL PADA RESTORAN SERTA KEBERADAAN PENGUNJUNG YANG MENYANYIKAN LAGU SECARA VOLUNTEER
Authors: Ardika Komang , Marwanto Marwanto 
Published: July 2019

Lagu adalah salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencipta lagu memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak ekonomi lagu tanpa izin dari pencipta lagu. Salah satu bentuk pemanfaatan lagu adalah melakukan pertunjukan lagu di restoran yang menyediakan alat musik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keberadaan pengunjung restoran yang menyanyikan lagu milik orang lain secara suka rela. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan keberadaan pengunjung restoran yang menyanyikan lagu milik orang lain termasuk dalam kategori penggunaan secara komersial dalam hal pihak restoran mendapatkan manfaat ekonomi atau mendapatkan manfaat yang dapat mempengaruhi nilai uang dengan keberadaan pengunjung restoran yang membawakan karya cipta lagu milik orang lain.
Kata Kunci: lagu, manfaat ekonomi, penggunaan secara komersial
PENJAMINAN TERHADAP SIMPANAN NASABAH YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA BANK YANG TERLIKUIDASI?
Authors: Astari Gusti Ayu Oka Dwi , Westra I Ketut 
Published: July 2019

Penulisan jurnal ini dilatar belakangi oleh mekanisme pengembalian dana simpanan nasabahdyang tersimpan pada bank yang dilikuidasi. Simpanan yang dimaksud yaitu simpanan yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari latar belakang permasalahan tersebut, kemudian penulis angkat sebagai permasalahan sekaligus tujuan dari penulisan jurnal ini yaituwbagaimana tanggung jawab bankwatas simpananwnasabah yang tidak mendapatkan jaminan LPS,wserta bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukanwoleh pihak bank yang dalam hal ini yaitu BPR Swasad Artha dengan nasabah penyimpan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analitis dan konseptual. Sumberddata yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari datadprimer dan datadsekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang berasal dari narasumber. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan. Kesimpulan tulisan ini yaitu pertama tanggung jawab bank terhadap simpanan nasabah yang tidakddijamin oleh LPS yaitu bank melakukan pengembalian dana kepada nasabah yang tidak mendapatkan jaminan oleh LPS sebagai bentuk pertanggungjawaban bank. Kedua, upaya yang dilakukan dalam penyelesaian simpanan nasabah yang menjadi tanggung jawab bank, dalam hal ini, para pihak menempuh jalur nonlitigasi yaitu dengan melakukan negosiasi.
Kata Kunci: Bank Likuidasi, Lembaga Penjamin Simpanan, Nasabah Penyimpan
PENGATURAN SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY JENIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
Authors: Sasmita Ni Nengah Nuri , Priyanto I Made Dedy 
Published: July 2019

Dalam pengaturan mengenai layanan Fintech jenis peer to peer lending tidak terlepas dari pemberian sanksi kepada penyelenggara apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap kegiatan penyelenggaraan layanan Fintech jenis peer to peer lending yang diatur dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dapat dirumuskan permasalahan mengenai pengaturan layanan Fintech jenis peer to peer lending di Indonesia dan pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan Fintech jenis peer to peer lending agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan memahami tentang penyelenggaraan layanan Fintech jenis peer to peer lending dan mengetahui pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan Fintech jenis peer to peer lending agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah, Pengaturan layanan Fintech jenis peer to peer lending di Indonesia belum mencerminkan kepastian hukum sehingga belum terwujudnya keadilan bagi para pihak. Dan pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan Fintech jenis peer to peer lending belum jelas dalam penerapan sanksinya sehingga tidak terwujud kepastian bagi para pihak.

Kata Kunci : Pengaturan Sanksi, Financial Technology, Peer to Peer Lending.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI
Authors: Ratihtiari A. A. Titah , Parsa I Wayan 
Published: July 2019

Tulisan ini memiliki latar belakang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, dengan tujuan untuk menganalisis upaya hukum dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri serta untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimanakah jaminan sosial terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menggunakan metode penulisan berdasarkan penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan, studi dokumen, atau penelitian hukum doktriner. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diupayakan oleh pemerintah berupa terciptanya aturan hukum yang diharapkan dapat melindungi Pekerja Migran Indonesia saat bekerja di luar negeri. Namun upaya perlindungan hukum tersebut masih dianggap lemah, dikarenakan masih saja ada banyak kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah berkewajiban melindungi semua warga negaranya tanpa terkecuali baik yang sedang berada di dalam ataupun di luar negeri. Adapun ke depannya pemerintah dapat mengkaji kembali peraturan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga tidak ada lagi kasus yang mengancam Pekerja Migran Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT
Authors: Putra Pande Putu Hendra Andika , Marwanto Marwanto , Kusuma A.A Gede Agung Dharma 
Published: July 2019

Pekerja memiliki peran yang sangat penting akan majunya suatu perusahaan, pekerja dan pengusaha dalam dunia bisnis saling membutuhkan, hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit dalam permasalahan ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak pekerja untuk memperoleh hak mereka. Pailitnya suatu perusahaan menyebabkan hak dari seorang pekerja dipertanyakan dan menimbulkan suatu permasalahan. Tujuan dari masalah ini yaitu untuk mengetahui hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan. Pendekatan konseptual (Conceptual approach). Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Hasil analisis hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit berhak mendapatkan hak mereka baik berupa perlindungan hukum maupun upah.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum., Pekerja., Pailit