bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGELOLAAN DANA DESA DAN PEMBANGUNAN DESA PADA KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON
Authors: Prasetyo Tri Budi 
Published: September 2019

Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Desa Pada Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dilihat dari Asas Pengelolaan Angagaran Dana Desa Meliputi 3 Asas yaitu Transparan, Akuntable dan Partisipatif. (Nordiawan, 2006 : 35) dan Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. (Bachtiar Effendi, 2002:9). Pengaruh dimensi Transparan (X1) terhadap Y disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan dengan nilai besaran pengaruh 32,1191%. Pengaruh dimensi Akuntabel (X2) terhadap Y disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan dengan nilai besaran pengaruh 15,6875%, serta Pengaruh Partisipatif (X3) terhadap Y dapat disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan dengan nilai besaran pengaruh 40,0009%. Pemerintah Desa sebaiknya menggunakan formula alternatif dalam melakukan Transparansi, Akuntabel dan Partisipati dalam Pengelolaan Dana Desa, karena nilai Indeks Pembangunan Desa menunjukan semakin baiknya Pengelolaan Dana Desa semakin baik juga Pembangunan Desa. Dalam hal Transparansi, Pemerintah Desa bisa melakukan Publikasi Anggaran yang di pasang dalam papan pengumuman Desa sehingga masyarakat mudah untuk mengetahui. Terkait Akuntabel, buat laporan pertanggungjawaban yang baik untuk kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten, BPD dan Masyarakat. Untuk Partsipatif, libatkan setiap kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa agar Pembangunan Desa menjadi prioritas keinginan/kebutuhan masyarakat.
Kata Kunci : Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Desa
ANALISI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPRIBADIAN PROAKTIF TERHADAP INOVASI PRODUK PADA PAKAN IKAN (STUDI PADA PT. SURI TANI PEMUKA CIREBON)
Authors: Mugayat Ali , Sobirin Sobirin 
Published: September 2019

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian proaktif. Penelitian dilakukan terhadap PT. Suri Tani Pemuka Cirebon
Ada empat implementasi kepribadian proaktif yang di uji coba pada penelitian ini yaitu memperbaharui penyempurnaan produk, memperbaharui metode produksi, memperbaharui metode penjualan dan pemasaran dan Informasi pembaharuan pada tehnologi. Keempat factor tadi digunakan untuk meneliti sampai sejauh mana pengaruhnya terhadap kepribadian proaktif
Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa factor kritis yang berasal dari literature yang relevan untuk membangun kepribadian proaktif, dan hipotesis yang diambil dari 20 indikator yang diuji dengan menggunakan Windows SPSS.
Pengujian hipotesis menggunakan data primer yang didapat dari PT.Suri Tani Pemuka Cirebon, yang terkait langsung secara linear dengan proses produksi, Quality Control dan Gudang.
Hasil uji kesesuain model menunjukan bahwa model persamaan yang digunakan telah sesuai atau fit terhadap data yang digunakan dalam penelitian. sedangkan berdasarkan uji t didapat hasil yang menunjukan bahwa dari empat factor hipotesis yang diajukan ternyata hanya variable memperbaharui penyempurnaan produk yang merupakan variable yang paling dipengaruhi oleh kepribadian proaktif, sedangkan ketiga faktor lainnya menunjukan signifikansi negative yaitu, memperbaharui metode produksi, memperbaharui metode penjualan dan pemasaran dan pembaharuan informasi teknologi.
Kata Kunci : Memperbaharui atau menyempurnakan produk, Memperbaharui metode produksi, Memperbaharui metode penjualan dan pemasaran, Informasi pembaharuan pada teknologi dan Kepribadian Proaktif
ANALISA TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH
Authors: Marlyna, S.E., M.S.Ak. Diana 
Published: September 2019

Perbankan di Indonesia memiliki dua sistem yaitu perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan dengan sistem syariah. Pentingnya perbankan bagi perekonomian, di Indonesia perbankan diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI dan OJK dapat berkoordinasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan (UU No 21, 2011, pasal 39). Penilaian kesehatan bagi perbankan syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 yaitu penilaian dengan menggunakan indikator Profil Risiko (Risk Profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (Earning), dan Permodalan (Capital).Penelitian ini menganalisis kesehatan Bank Central Asia Syariah, Bank Muamalat, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Syariah Bukopin dengan metode RGEC (Risk Profile, GCG, Earning, Capital), namun tidak menggunakan faktor GCG karena keterbatasan data yang harus diolah dalam faktor GCG meliputi data kuisioner terhadap pihak stakeholder bank. Secara umum kinerja keuangan bank syariah tahun 2012-2016 adalah sehat, bahkan beberapa sangat sehat. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengikutsertakan factor Good Corporate Governance (GCG) dengan menyebarkan kuesioner.
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Authors: Tehupeiory Aartje 
Published: September 2019

In terms of the provision of land for the public interest was formed the Committee for Land Procurement (P2T) based on the number of Presidential Decree No. 55 of 1993, with one of the principle is not looking for profit. Based on that, the Governor of Maluku made a decree on the city of Ambon in the decree for the construction of a common or garden Burial Tombs common (TPU). Because of thesituation/circumstances of the civil emergency in the province of Maluku, at the discretion of the Mayor of Ambon city as the Executive ruler of the elements of the civil emergency, delegated various tasks to the team's who had the responsibility to carry out the release of P2T land rights.But later in the day, a problem occurs that is alleged to have elements of criminal acts of corruption in the procurement of land for the public interest with respect to the construction of TPU. While all of the procedures and the mechanism of release of land rights has been carried out in accordance with Presidential Decree No. 55 no 1993. This is because the Government cannot took over the land purchase benefits.Therefore there needs to be re-construction (reconstruction) of losses the country associated with the procurement of land for the public interest.

Kata kunci: Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah
PIDANA MATI DAN HAK ASASI MANUSIA
Authors: Lalu Nikson Gans 
Published: September 2019

Death penalty is regulated in positive law of Indonesia, both governed in Civil Code and outside Code of Criminal Law, such in the Terrorism Law, Narcotics Law, and Corruption Crime Act Eradication Law. This indicates that death penalty is viewed as relevant in line with the crime dynamics growing in the community. Debates regarding death penalty among the pros and cons still take place in Indonesia so it raises a question among the people, how the existence of death penalty is seen of the viewpoints of Pancasila and Human Rights? Indeed, Pancasila contains balance value between one principle to another. If the Pancasila is seen partialy, then the answer arises on the question is the death penalty is contradictory to the Pancasila and Human Rights, however some answer also indicate it is not contracdictory to the Pancasila and Human Rights. National Draft Code of Criminal Law consistently retains the death penalty. However, in it‟s formulation policy remains considering the individual protection, namely enactment on provisions regarding “the suspension of death penalty execution” or “conditional death penalty, “if in the probation period (10 years) the convicted criminal does not show a good conduct, then the death penalty may be changed to life time imprisonment or 20 years imprisonment. The basic idea of maintaining the death penalty is to avoid people‟s demand/reaction which is revenge in nature or “extralegal execution” in nature.

Kata Kunci: Pidana mati
KEBEBASAN BERTINDAK ADMINISTRASI NEGARA DALAM NEGARA HUKUM MODERN
Authors: Widyani I Dewa Ayu 
Published: September 2019

Abstract

In a modern law state, freedom of the state administration or government to act that is not creating abuse of power, it therefore should be limited. Unagainst the existing law system, enacted in urgent situation for public purposes and implemented in proper government ethical basis.

Keywords: modern law state; administration; government, abuse of power.
DOWN PAYMENT (DP) NOL RUPIAH DALAM KEPEMILIKAN RUMAH MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Authors: Panjaitan Hulman 
Published: September 2019

Abstract
In accordance with the provisions of the positive law in force, the ownership or acquisition of land with a “DP Nol Rupiah” or without Down Payment is possible and legal according to the agreement of the parties which in practice is mostly done individually, but if the buying and selling activities, however, if the sale and purchase of the house is done through a business entity, then according to the rules in effect the down payment or down pay- ment is a must. It is time for the government to formulate a policy as the realization of the government's rights and guarantees for the provision of decent and healthy housing that can be affordable by all levels of society.

Keywords: without down payment; legal according; purchase of the house; formulate a policy .
PUSAT STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN FAKULTAS HUKUM UKI
Authors: Panjaitan Petrus Irwan 
Published: September 2019

Abstract
Pusat Studi Lembaga Pemasyarakatan is an institution that conducts scienti c analysis of the correctional system; inmate behavior; of cer behavior; coaches behavior; the regulations that apply in Corrections Institutions; facilities available to the public’s view of the Penitentiary; in addition there are also problems that occur in the Penitentiary; such as a criminal period that is too short; community prisoners’ social relations; the problem of assimilation into and outside the institution and the problem of the prisoner’s biological needs; can be analyzed or studied in more depth; to make effective analysis of the existence of Correctional Institutions requires an academic authority through the Higher Education Law Institution as a Higher Education Institution, the UKI Faculty of Law should properly have a Correctional Institution Study Center when entering the age of 40 years as well as maintaining the best predicate among the Law Pakuitas as a consideration of establishment Study Centers that until now there has not been a Faculty of Law that has such Study Centers; Penitentiary a strategic part of the criminal justice system; Penal Institutions need to be empowered in their role in society.

Keywords: Lembaga Pemasyarakatan; prison; study center; criminal justice system.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI HIMPUNAN PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA
Authors: Aritonang Chandra 
Published: September 2019

Abstract
State Administration in every action must be based on law to solve and resolve the problem mentioned above or there is no law. The State Administration can be forced to use its authority to revoke regulations. Administration as a law maker in its application when related to legal systematics has caused controversial matters in essence State Administration is part of public law, so that all actions in the application based on its function are solely intended for and in the public interest, this is no different from the law State Administration, Criminal Law and Others. A situation can lead to deviations from the State administration of the systematics of law. Therefore the State Administrative Law as a set of special regulations.

Keywords: state administration; public law; special regulations.
“Tem carioca no angu à baiana!”:
Authors: Novaes Aline Da Silva , Porto Alessandra De Figueredo 
Published: September 2019

O Rio de Janeiro é visto, inegavelmente, como um mosaico intercultural, que resulta em um composto particular gerador de sentidos. Entre os elementos que marcam a identidade dessa cidade, este artigo se volta para o Angu do Gomes (um prato feito com guisado de farinha de milho e pequenos pedaços de variadas carnes). De acordo com concurso realizado pelo jornal O Globo, o prato, além de ser considerado uma das sete maravilhas da gastronomia fluminense, colabora para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e turístico. Partindo dessa perspectiva, busca-se compreender como o Angu do Gomes contribui para a híbrida construção da gastronomia do Rio de Janeiro, reforçando a interação de diferentes culturas em uma cidade onde tudo se encontra. Nesse contexto, o tradicional prato atravessa gerações, bem como cria elos entre o Rio antigo e o contemporâneo.
O Ciberespaço e Tabus na Relação Professor Aluno: Manifestações sobre a Soberba Intelectual Docente
Authors: Peixoto Leonardo Ferreira , Pacífico Marsiel , Machado Michele Varotto 
Published: September 2019

As relações entre professores e alunos sempre foram marcadas por projeções sobre a figura do mestre. Reativamente, os professores no exercício de suaauto afirmação, acabam por adotar práticas que os distanciam de seus alunos. A evidência da realidade falseada vai se desvelando e as tensões imanentes desse jogo subjetivo produzem os tabus. Impedidos, pelo jogo de forças, de expor seus descontentamentos no ambiente escolar, os alunos acabavam ritualizando suas angústias por meio dos trotes ou, quando não, guardam para si suas frustrações. Com o advento do ciberespaço, sobretudo nos casos das redes sociais e dos portais de vídeos, os ambientes virtuais têm se mostrado um espaço de ampla utilização para dar voz a todo ressentimento do alunado. Neste artigo, destacaremos os tabus derivados da soberba intelectual e o modo como estes são manifestados em ambientes virtuais, buscando compreender os sentidos de suas expressões, ao mesmo tempo em que justificamos a compreensão da necessidade da valorização do ciberespaço enquanto campo que pode contribuir significativamente para a compreensão das relações no ambiente escolar.
HUBUNGAN STATUS GIZI IBU HAMIL DENGAN BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH ( BBLR ) DI RSUD GAMBIRAN KOTA KEDIRI
Authors: Khulafa'ur R Lely , Amnah Ridhatul 
Published: September 2019

Gizi adalah makanan dan zat gizi dalam makanan yang berguna bagi kesehatan.BBLRialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram.Faktor dari BBLR salah satunya ialah status gizi ibu. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Mengetahui hubungan status gizi ibu hamil dengan bayi berat badan lahir rendah diRSUD Gambiran Kota Kediri.
Desain penelitian yang digunakan adalah analitik korelasi dengan pendekatan Retospektif Study. Populasi penelitian ini adalah data rekam medis semua yang melahirkan dengan BBLR di RSUD Gambiran Kota Kediri bulanJanuari – Marettahun 2015 dengan jumlah 31 responden.Dengan teknik puposive sampling didapatkan 25 responden.Variabel dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan dependen.Variabel independen yaitu status gizi ibu hamil dan variabel dependennya bayi berat badan lahir rendah. Pengumpulan data menggunakan Buku Rekam Medik yang dilakukan pada 17 mei 2015.Pengolahan data menggunakan editing, coding, scoring, tabulating.Dengan analisa data Spearman Rank.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 25 responden, mayoritas responden mempunyai status gizi normal yaitu 10 responden (40%), sedangkan kejadian bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, sebagian besar masuk dalam kategori BBLR (1500-2500 gram) dengan jumlah 23 bayi (92%). Hasil uji statistika dengan korelasi Spearman Rank, Kesimpulannya p = - 0,186 < 0,396, maka H1 ditolak dan Ho diterima.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan status gizi ibu dengan BBLR.Maka dibutuhkan peran tenaga kesehatan untuk melakukan penyuluhan dan pemantauan ANC untuk menekan kejadian BBLR.
HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN MINAT SUAMI UMUR 30 – 50 TAHUN DALAM MENGGUNAKAN KB MEDIS OPERATIF PRIA (MOP)
Authors: Puspitasari Betristasia 
Published: September 2019

HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN MINAT SUAMI
UMUR 30 – 50 TAHUN DALAM MENGGUNAKAN
KB MEDIS OPERATIF PRIA (MOP)

(Di RT 18 dan 19 RW 3 Dsn Betik, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri)

Betristasia Puspitasari1, Duwi Puspitasari2
1,2 Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri Jawa Timur

Abstrak

KB Medis Operatif Pria (MOP) adalah suatu metode kontrasepsi operatif minor pada pria. Rendahnya penggunan kontrasepsi di kalangan pria dipengaruhi oleh persepsi selama ini bahwa progam KB hanya diperuntukan bagi wanita, sehingga pria lebih cenderung pasif. Tujuan penelitian mengetahui hubungan pengetahuan dengan minat suami umur 30-50 tahun dalam menggunakan KB Medis Operatif Pria (MOP).Desain penelitian yang digunakan korelasional dengan pendekatan Cross Sectional. Penelitian dilaksanakan tanggal 25-29 Mei 2017 di RT 18 dan 19 RW 03 Dusun Betik, Kelurahan Ngampel, Kecamatana Mojoroto, Kota Kediri. Populasinya adalah semua suami umur 30-50 tahun menggunakan sampling jenuh, sampel penelitianya sebanyak 37 responden. Variabel indepen pengetahuan suami tentang KB Medis Operatif Pria (MOP) diuji dengan kuesioner dan variabel dependen minat suami umur 30-50 tahun dalam menggunakan KB Medis Operatif Pria (MOP) diuji dengan kuesioner. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang sudah di uji validitas dan uji reliabilitas. Pengolahan data meliputi Coding, Editing, Scoring, Tabulating. Dianalisa dengan chi kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berpengetahuan cukup sejumlah 22 (59,46%) dan sebagian besar responden memiliki minat rendah sebanyak 15 (40,54%). Hasil analisis chi square didapatkan nilai p-value = 0,000 < 0,05 maka H1 diterima, artinya ada hubungan pengetahuan dengan minat suami umur 30 – 50 tahun dalam menggunakan KB Medis Operatif Pria (MOP).Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa semakin baik pengetahuan suami tentang KB Medis Operatif Pria (MOP) maka semakin tinggi minat suami menggunakan KB Medis Operatif Pria (MOP). Diharapkan petugas kesehatan lebih aktif memberikan informasi tentang KB Medis Operatif Pria (MOP), sehingga dapat termotivasi menggunakan KB medis operatif pria (MOP).

Kata kunci : Pengetahuan, minat suami umur 30-50 tahun, KB Medis Operatif Pria (MOP)
Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terhadap Kualitas Hidup Lansia Di Kelurahan Grogol Jakarta Barat
Authors: Prima Dwi Ratna , Safirha Azahra Afni , Nuraini Siti , Maghfiroh Nurul 
Published: September 2019

Abstrak
Latar Belakang. Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, yang secara fisik terlihat berbeda dengan kelompok umur lainnya. Banyak perubahan dan masalah yang terjadi pada lansia seiring dengan proses penuaan, seperti penurunan fungsi biologis, psikologis, sosial, ataupun ekonomi. Kesejahteraan hidup lansia yang meningkat akan meningkatkan pula kualitas hidup lansia karena proses penuaan, penyakit, dan berbagai perubahan dan penurunan fungsi yang dialami lansia mengurangi kualitas hidup lansia secara progresif. Berdasarkan Data Statistik Indonesia didapatkan jumlah populasi lansia di DKI Jakarta pada tahun 2005 sejumlah 404.010 orang. Di perkotaan sendiri presentase lansia yang bekerja pada tahun 2011 adalah 38,99%. Sebanyak 70% dari lansia di Jakarta masih merupakan kepala rumah tangga dan tulang punggung untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Misalnya Posyandu Lansia sebagai wahana pelayanan bagi kaum Lansia, yang dilakukan dari, oleh dan untuk kaum usila yang menitikberatkan pada pelayanan promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, Namun, kelompok usia lanjut sendiri kurang dapat memanfaatkan Posyandu Lansia. Permasalahan yang ada adalah semakin tua seseorang semakin turun dan berkurang daya tahan fisiknya, dan beberapa jenis penyakit tertentu akan muncul dan menyerang lansia, kondisi psikis dan mental lansia juga akan mengalami gangguan. Dukungan sosial dan dukungan psikologis pada lansia belum teridentifikasi secara optimal.
Metode Penelitian. Pada penelitian ini rancangan yang digunakan adalah desktriptif cross sectional dengan jumlah sampel 100 lansia dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian menggunakan instrument penelitian berdasarkan WHOQOL-BREF
Hasil Penelitian. Menunjukan bahwa dari 100 lansia 25 (25%) jenis kelamin laki-laki dan 75 (75%) perempuan. Usia responden paling banyak 66 (66%) antara 60-70 tahun, 11 (11%) responden dengan usia antara 81-90 tahun. Status pernikahan paling banyak 65 responden (65%) berstatus janda/duda dan 2 (2%) responden berstatus cerai. Tingkat pendidikan yang apaling banyak (62%) responden adalah Sekolah Dasar (SD). Kualitas hidup lansia berdasarkan kesehatan fisik adalah berkualitas, 100 (100%) responden dilihat dari kualitas hidup lansia berdasarkan kesehatan psikologis adalah berkualitas, 100 (100%) responden dilihat dari kualitas hidup lansia berdasarkan interaksi sosial adalah tidak berkualitas, 100 (100%) responden dilihat dari kualitas hidup lansia berdasarkan lingkungan adalah berkualitas.

Kata Kunci Lansia, Kualitas hidup, Interaksi sosial
Serum levels of soluble CD163 and soluble CD14 following antibiotic therapy of patients with acute brucellosis
Authors: Sun Huali , Jiang Rongmeng , Han Bing , Du Xiufang , Ma Chengjie , Xu Yanli , Chen Zhihai , Wang Linghang , Yang Siyuan , Lv Xiao , Zhao Hong , Li Xingwang 
Published: September 2019

Introduction: Soluble CD163 (sCD163) and soluble CD14 (sCD14) levels, monocyte/macrophage activation markers, are elevated in patient serum during Brucella infection. The aim of this study was to measure serum sCD163 and sCD14 levels during treatment for acute brucellosis to determine whether they can be used to monitor treatment efficacy.
Methodology: Blood samples were collected from 30 patients with acute brucellosis (disease duration < 8 weeks) before and after 6 weeks of antibiotic therapy as well as from a comparison group of 28 healthy control individuals. Serum sCD163 and sCD14 levels were measured with specific, sandwich enzyme-linked immunosorbent assays. The clinical data and routine indices including C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rates (ESR), as well as white cell counts (WBC) were also studied.
Results: Both serum sCD163 and sCD14 levels were significantly higher in patients with acute brucellosis than in healthy controls (p < 0.0001). A significant decline was observed in patients after cessation of treatment (p < 0.001), which still be significantly higher than that in healthy controls (p < 0.001). In additional, serum sCD163 levels were positively correlated with sCD14 levels; both of which were positively associated with CRP levels. However, neither sCD163 nor sCD14 levels were correlated with ESR or WBC.
Conclusions: The decline in sCD163 and sCD14 levels following antibiotic therapy may be used as a marker to assess therapeutic efficacy following treatment of acute brucellosis.