bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
SISTEM JAMINAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN BENGKEL LAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Kecamatan Tanah Jambo Aye)
Authors: Diatana Lilis 
Published: July 2019

Keselamatan pekerja Merupakan Tanggung jawab perusahaan yang sering diabaikan oleh perusahaan, salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya perusahaan dalam menyelenggarakan upaya keselamatan bagi karyawannya. Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelasan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Selain itu Keselamatan Kerja juga merupakan hak yang harus diperoleh pekerja yang sudah tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Aye? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Jaminan keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan keselamatan Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Aye?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye dalam Melaksanakan Jaminan Keselamatan Kerja kurang Maksimal dan belum berjalan dengan baik karena Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye belum sempurna dalam menyediakan alat-alat pelindung diri untuk keselamatan kerja Seperti: alat pelindung tangan, masker, sepatu, topi pelindung, alat pelindung wajah. Dan Bentuk Risiko yang terjadi dalam melakukan pekerjaan atau kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan para pekerja cacat ataau luka-luka, semua itu tidak di tanggung penuh oleh Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye. Hal ini kurang sesuai dengan konsep Islam, sebagaimana yang dimaksud dalam Maqashid Syari’ah dengan memelihara Al-umur al-dharuriyah yaitu memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta sehingga dapat terjamin keselamatan dunia dan akhirat.
Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)
Authors: Rohaya Siti 
Published: July 2019

Perlindungan terhadap semua sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara. Karena peran negara dalam pemanfaatan harta milik negara (milk al-daulah) adalah untuk mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam konsep milk al-daulah, negara punya tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku. Pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri masih terdapat banyak permasalahan terutama masalah perizinan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Dalam pelaksanaanya banyak pertambangan batuan yang melakukan kegiatan tanpa perizinan (ilegal) dari pihak yang berwenang. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang ketat dari pemerintah daerah untuk mengatasi pertambangan ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan dan dampaknya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan , dan bagaimana ketentuan konsep milk al-daulah terhadap pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengamatan, penyebaran angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat pertambangan ilegal, perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, terutama karena pertambangan batuan ilegal masih beroperasi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Berdasarkan konsep milk al-daulah, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, karena negara sebagai institusi kekhalifahan Allah di muka bumi yang bertugas untuk mengemban amanah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan fungsinya untuk melindungi tambang batuan sesuai dengan amanah Undang-Undang negara dan hukum Islam, akan tetapi perlindungan yang dilakukan belum maksimal sehingga belum mampu mengatasi seluruh pertambangan batuan ilegal yang ada di Kecamatan Indrapuri.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN WANPRESTASI PRODUK ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH ACEH BESAR.
Authors: Marni Asdi 
Published: July 2019

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak prinsipnya adalah menghendaki agar para pihak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya,akan tetapi terdapat perbedaan antara teori dan praktiknya,ketika dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan semestinya, maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi (Ingkar Janji). Dalam pembiayaan Produk ARRUM di pegadaian Syariahterdapat kasus wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah berupa suatu keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman yang mengakibatkan dikenakan denda ketika telah jatuh tempo.Adapun pertanyaan dalam skripsi ini adalah Bagaimana mekanisme pembiayaan produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Bagaimana bentuk dan Penyelesaian Wanprestasi pada transaksi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Produk ARRUM. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah field researchyang diperoleh melalui wawancara, serta library research yang diperoleh dari buku bacaan dan artikel yang berkenaan dengan penelitian, dan dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa mekanisme pembiayaan produk ARRUM yaitu suatu pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada pihak nasabah yang kekurangan modal untuk keperluan Usaha, dengan jaminan BPKB kendaraan dan proses pengembalian pinjaman dengan pengangsuran setiap bulan dalam jangka waktu tertentu yang telah di tentukan oleh pihak nasabah dengan pihak pegadaian Syariah, dan bentuk-bentuk wanprestasi sehingga dikenakan biaya tambahan meliputi beberapa kasus diantaranya Tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sampai pada saat jatuh tempo perbulannya, Tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman selama 3 bulan secara berturut-turut. Sementara proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam dimana pihak pegadaian memberikan biaya tambahan kepada nasabah yang mampu untuk membayar hutang tetapi melalaikan kewajibannya, yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh).
SANKSI ADAT BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)
Authors: Rahman Abdul 
Published: July 2019

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang. Dewasa ini terdapat sebuah hukum pidana Adat yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu di Kampung Taman Firdaus. Namun pada sanksi Adat tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hukuman yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan perbedaan dari jenis sanksi serta bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus, dan Bagaimana Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian non doktrinal penulis memberi gambaran serta menjelaskan tentang penemuan hukum mengenai sanksi Adat Taman Firdaus terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik. Dengan teknik pengumpulan data lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi adat Kampung Taman Firdaus mengenai kekerasan fisik yaitu denda satu ekor kambing untuk luka di kepala yang darahnya mengalir, dan denda satu ekor ayam untuk luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir. sehingga sanksi adat mengenai kekerasan fisik pada objek ini sesuai dengan hukum pidana Islam. karena Dalam hukum Islam luka di kepala yang mengalir darahnya (Ad-Dᾱmiyah), dan luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir (Ad-Dᾱmi’ah), sanksinya ialah hukumah, (ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim). Sedangkan kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan wajah sanksi adatnya ialah hanya membayar biaya pengobatan saja sampai sembuh, dan sanksi adat pada bagian ini tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Karena dalam hukum pidana Islam kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan muka di bagi kepada dua yaitu luka jᾱ’ifah, dan luka non jᾱ’ifah. luka jᾱ’ifah sanksinya ialah sepertiga diyat, sedangkan luka non jᾱ’ifah sanksinya ialah hukumah.
MARK UP PENJUALAN HARGA TIKET BUS PADA LOKET TERMINAL BATOH DALAM PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI (Studi tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh)
Authors: Rahmaddillah Aris 
Published: July 2019

Harga tiket bus yang dijual diloket berbeda-beda, sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan oleh pihak perusahaan bus, penumpang bisa memilih sesuai dengan bus yang ingin di tumpanginya, baik bus kelas biasa ataupun bus mewah, tentunya harga tiket bus tersebut telah disetujui oleh Organda. Akan tetapi pada penjualan tiket diterminal Batoh harga yang ditawarkan berbeda sewaktu-waktu, apalagi menjelang hari raya Islam. Harga tiket sering mengalami kenaikan harga (Mark Up) pada saat menjelang perayaan hari besar Islam di Aceh yang memberatkan masyarakat untuk membeli. Pemerintah juga sudah melakukan pengawasan terhadap pihak loket terminal Batoh dan memberikan sanksi kepada pihak loket yang melakukan kecurangan sehingga penumpang merasa dirugikan. Maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini, tentang sistem penetapan harga tiket bus pada loket Terminal Batoh, penyebab pihak pengelola tiket menaikkan harga tiket bus secara sepihak diluar ketentuan harga yang ditetapkan oleh Organda, serta tinjauan Tas’ir Al-Jabari terhadap kenaikan harga tiket pada loket terminal Batoh. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penilitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian harga tiket yang dijual diloket terminal Batoh pada menjelang hari raya Islam memang mengalami kenaikan harga (Mark Up) yang tidak ada persetujuan dari Organda dan Kementerian Perhubungan. sehingga perlu dari pihak Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan (Tas’ir Al-Jabari) terhadap loket terminal Batoh pada saat menjelang hari raya Islam. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, penetapan harga tiket yang dijual diloket Terminal Batoh berdasarkan pengajuan dan pertimbangan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga (Mark Up) yang dilakukan oleh perusahaan bus menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Maka pengawasan pemerintah (Tas’ir Al-Jabari) yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pihak Kementerian Perhubungan akan memberi sanksi kepada loket yang menaikan harga.
SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)
Authors: Harahap Cempaka Sari 
Published: July 2019

Penalties for adulterers have been regulated by law in a number of countries with their respective sanctions. One such arrangement is through Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat and the Enactment of the Syariah Law of Selangor No. 9 of 1995 Sex. 25. But the penalties set out in the Aceh Qanun are different from the punishment of adultery perpetrators regulated in Selangor State Sharia Youth Enactments, therefore this study aims to find out what penalties are contained in the Aceh Qanun and the Selangor State Islamic Law, and what lies behind this difference. to get the answer to the problem of punishment for adulterers, the writer uses descriptive-comparative method. This research is categorized as library research. Punishment regulated in Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayat law is a lash of 100 (one hundred) times without distinguishing between the muhsan and ghair muhsan, whereas in the Enakmen regulates adultery sanctions on three categories: fines, imprisonment and caning (sebat), this sentence is determined in the religious court (Syar Court 'iyah in Aceh or the Syariah Court in Selangor). The Selangor State Islamic Law Enactment regulates more criminal acts but the provisions of the sanctions are more severe in the Aceh Qanun. This is because in Selangor in the determination of penalties for perpetrators of crimes in Malaysia using Ta'zir's punishment and more looking at the benefits and local wisdom of Selangor State. While the Qanun is based on the punishment of hudud, which hudud is a punishment that has been determined the form and level by Allah SWT. In the author's opinion, punishment that is more in line with the sanctions of adultery is a punishment that is regulated in the Aceh Qanun because according to the provisions set out in the text namely 100 (one hundred) lashes, although it does not distinguish between muhsan adulterers and adulterers Ghair muhsan.
Caracterización de pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólica en un hospital de alta complejidad, Colombia 2013
Authors: Vanegas Ramírez Claudia Marcela , Restrepo R Camilo , Vargas Grisales Natalia , Marín Castro Andrés Eduardo , Martínez Sánchez Lina María , Yepes Delgado Carlos Enrique , Restrepo Gutiérrez Juan Carlos 
Published: July 2019

La enfermedad del hígado graso no alcohólica compromete de 2 a 8% de la población general; esta se relaciona con obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y resistencia a la insulina.
Objetivo: caracterizar a los pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólica que consultaron al servicio de hepatología del hospital de 4to nivel, entre los años 2006 y 2011.
Metodología: estudio observacional descriptivo retrospectivo; la población estuvo constituida por la totalidad de los pacientes atendidos en el servicio de hepatología del hospital de 4to nivel, durante el periodo de estudio con diagnóstico de enfermedad del hígado graso no alcohólica, se excluyeron pacientes con hepatopatía de otro origen. La recolección de información se realizó por medio de las historias clínicas en un formulario de recolección de datos diseñado por los investigadores, luego fueron tabulados y analizados en el SPSS ® versión 17.0. Se calcularon medidas de tendencia central, posición y dispersión para variables cuantitativas, frecuencias absolutas y relativas para las cualitativas. Se aplicaron las pruebas de U de Mann-Whitney y chi-cuadrado según correspondiera.
Resultados: el 58,5% fueron pacientes de sexo femenino. Se encontró que 52,3% del total de la muestra tenían sobrepeso según el índice de masa corporal y 72,1% mostraron hígado graso por ecografía.
Conclusión: se encontró que la mayoría de los pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólica tienen elevado el índice de masa corporal, datos similares a los reportados en otras series.
Várices ectópicas en yeyuno proximal asociadas a sangrado recurrente en paciente sin cirrosis hepática
Authors: Melo Peñaloza Mauricio Alberto , Gaiano de Sánchez María Teresa 
Published: July 2019

Las várices ectópicas (VE) en yeyuno son alteraciones vasculares infrecuentes, asociadas en mayor medida a la hipertensión portal (5%). Cuando se presenta sin esta asociación son aún menos frecuentes.
Presentamos un caso de sangrado crónico intestinal de varios años, sin hipertensión portal proveniente de várices localizadas en yeyuno proximal, su curso clínico, los elementos de diagnóstico empleados y terapia quirúrgica.
Tuberculosis esofágica: informe de un caso
Authors: Manrique Martínez Camilo Andrés , Salinas G Diana Carolina , Martínez Marín Julián David , Garzón Olarte Martín Alonso , Hernández C Geovanny , Hormaza Arteaga Natan , Lizarazo Rodríguez Jorge Iván , Marulanda Fernández Juan Carlos , Molano Villa Juan Carlos , Rey Tovar Mario Humberto 
Published: July 2019

Informamos el caso de un hombre inmunocompetente que consultó por cuadro de sangrado digestivo alto secundario a una úlcera esofágica de origen tuberculoso. El compromiso gastrointestinal por el Mycobacterium tuberculosis es raro aun en pacientes con altas prevalencias de enfermedad pulmonar y extrapulmonar; los sitios de mayor afectación son íleon terminal y el peritoneo, la enfermedad esofágica es exótica y generalmente es secundaria a la extensión proveniente de órganos vecinos infectados, como ganglios mediastinales y/o bronquios.
La clínica, las imágenes endoscópicas y radiológicas de la enfermedad esofágica suele simular una neoplasia maligna. La quimioterapia antituberculosa es la base del tratamiento, rara vez se requiere manejo quirúrgico.
Analytical Procedures: Are More Good Ideas Always Better for Audit Quality?
Authors: Rose Anna M. , Rose Jacob M. , Suh Ikseon , Thibodeau Jay C. 
Published: July 2019

ABSTRACT
Analytical procedures are critical to the financial statement auditing process and involve the auditor generating and considering multiple explanations for account fluctuations. We examine whether generating more or fewer explanations during analytical procedures improves audit quality. Research from fields outside of accounting suggests that generating many explanations can exacerbate judgment biases. We conduct an experiment with 92 senior auditors from two Big 4 firms to investigate whether the generation of more plausible explanations about potential misstatements hinders professional skepticism by increasing auditors' tendencies to anchor on client-provided explanations. We find that the generation of more plausible explanations increases the perceived difficulty of the task, which leads to anchoring on client explanations. Increased anchoring results in reduced assessments of fraud risk, an important component of the risk assessment process. These findings suggest that generating more explanations during analytics procedures can be counterproductive.
The Effects of Ambiguity on Loss Contingency Evaluation by Auditors and Investors
Authors: Du Ning , Mindak Mary P. , Whittington Ray , McEnroe John E. 
Published: July 2019

ABSTRACT
The objective of this study is to provide additional evidence regarding the effect of ambiguity on auditors' and investors' judgments when they evaluate managers' disclosures about loss contingencies. Inspired by Nelson and Kinney (1997), we conducted an experiment where auditors and investors evaluate management's loss disclosures. We manipulate the probability of loss at three levels and the uncertainty about the ambiguity at two levels. Our results show that both auditors and investors appear to be aggressive toward financial reporting choices, and are less willing to recommend a loss contingency disclosure when there is ambiguity. Our results extend prior accounting literature and highlight the importance of understanding imprecise estimates in financial reporting. We found that auditors and investors reacted very similarly toward ambiguity in loss disclosures. This result may reflect a narrowing of the expectations gap around reporting accounting estimates and highlight the potential improvements in users' confidence in accountants.
Multiple Regulators and Accounting Restatements: Evidence from Canada
Authors: Burnett Brian M. , Hart Daphne , Jorgensen Bjorn N. , Martin Gregory W. 
Published: July 2019

ABSTRACT
Canada delegates securities regulation to the provincial securities regulators where each Canadian firm is headquartered. Legal origin theories predict weaker enforcement due to less emphasis on accounting in civil law jurisdictions, like Quebec. Consistent with these theories, we find fewer restatements for non-U.S. cross-listed firms headquartered in Quebec relative to the rest of Canada (ROC), which has a common law legal origin. When subject to two securities regulators—a Canadian provincial securities regulator and the Securities and Exchange Commission—Quebec firms cross-listed in the U.S. restate at a rate similar to the ROC. Finally, we document that Canadian firms restate less frequently after adopting IFRS, consistent with more principles-based standards being more difficult to enforce ex post than more rules-based standards.
Diversified Firms and Analyst Earnings Forecasts: The Role of Management Guidance at the Segment Level
Authors: André Paul , Filip Andrei , Moldovan Rucsandra 
Published: July 2019

ABSTRACT
Using a unique, manually collected dataset, we are the first to analyze the role that management guidance at the segment level plays for the financial analyst earnings forecasts of diversified firms. About half of the diversified European firms in the sample provide segment-level guidance (SLG), with considerable variation in precision and disaggregation. We find that (1) analyst earnings forecast errors are smaller, and (2) the magnitude of disagreement between individual forecasts and the average forecast is lower for firms that provide SLG, beyond the effect of group-level guidance. The results hold in matched samples and within-firm analyses around SLG initiation. We further show that the results are stronger in situations characterized by higher information asymmetry, but not in situations characterized by operational complexity. Overall, the results imply that SLG mitigates, to some extent, the difficult task that financial analysts face when valuing diversified companies.
Product Market Competition and Managerial Pay
Authors: Karuna Christo 
Published: July 2019

ABSTRACT
In this study I find that product substitutability has a negative relation with pay-earnings but no relation with pay-stock return sensitivity, whereas market size and ease of entry have no relation with pay-earnings but a positive relation with pay-stock return sensitivity. These findings collectively imply that firms in more competitive industries place less reliance on earnings-based and greater reliance on stock-based measures to determine managerial compensation than firms in less competitive industries. I also find that product substitutability has a positive relation whereas market size and ease of entry have negative relations with managerial pay levels, suggesting different dimensions of product market competition may have independent influences on managerial pay design. Finally, I find that industry regulation has a positive relation with pay-earnings but a negative relation with pay-stock return sensitivity. This study's findings suggest a contextual approach to examining the relation between industry attributes and managerial pay.
JEL Classifications: D4; G34; J33; L1; M40; M41; M46.
Data Availability: Data are available from the public sources cited in the text.