bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia
Authors: Rokilah Rokilah 
Published: April 2018

Dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Pada ketentuan tersebut tidak dinyatakan bahwa setiap orang juga berhak atas satu atau dua kewarganegaraan. Hal yang penting bagi UUD 1945 adalah tidak boleh terjadi keadaan apatride, sedangkan kemungkinan terjadinya bipatride, tidak diharuskan dan juga tidak dilarang. Hal yang penting bagi negara ialah bahwa warga negaranya itu memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga jelas dan tegas hak dan kewajiban setiap warga negara dalam UUD 1945, hal inilah yang membedakan dengan orang asing. Keberadaan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan: (a) Apakah asas kewarganegaraan yang dianut oleh Negara Indonesia? (b) Bagaimana implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga Negara Indonesia?. Untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut ditempuh melalui metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, yaitu penelitian yang memperhatikan bahwa hukum bekerja pada segi kaidah/norma/normwissenschaft yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia, yang tidak terlepas dari unsur sosial/empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indonesia menganut asas kewarganegaraan, yaitu Ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan rangkap terbatas. (2) Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam UUD 1945, hal tersebut menimbulkan implikasi bahwa warga negara Indonesia yang memiliki status kewarganegaraan ganda juga mempunyai hak, kewajiban dan partisipasi dalam negara yang sama dengan warga negara asli Indonesia, asalkan mereka ketika berusia 18 tahun harus memilih kewarganegaraan Indonesia.
PENGATURAN KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERDA OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PEMERINTAH
Authors: Anwar Alpatoni Saiful 
Published: April 2018

Peraturan daerah merupakan produk legislatif daerah yang memerlukan perlakuan berbeda dengan peraturan non legislatif lainnya sehingga memerlukan lembaga lain untuk memberikan koreksi terhadap kesalahannya, yang memunculkan permasalahan siapa yang berwenang menguji Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung atau Pemerintah, mengingat keduanya diberi wewenang yang sama oleh undang-undang. Penelitian ini mengkaji kewenangan menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah dan judicial review Mahkamah Agung. Penelitian yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang, teori-teori kewenangan, dan doktrin hukum dari para ahli hukum yang relevan dengan hal tersebut menemukan bahwa adanya dua peraturan yang memberikan kewenangan yang sama dalam hal pembatalan perda melalui Mahkamah Agung ataupun Pemerintah mengakibatkan adanya kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas sesuai dengan asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kata kunci : Pengaturan kewenangan, Judicial Review, Peraturan Daerah
Identification of bioactive peptides in kashar cheese and its antioxidant activities
Authors: Öner Zübeyde , Sarıdağ Ayşe Mine 
Published: April 2018

This study analyzed the peptide
profile and antioxidant activity in commercially sourced Kashar cheese. The
antioxidant activity of Kashar cheese was found to be 41.09 mM Trolox g−1.
However, the antioxidant activity of its F3, F4, F5 and F14 fractions was found
to be 920.726  mM  Trolox g−1,  545.544 mM  Trolox g−1 ,  783.864 mM Trolox g−1,
and 392.12 mM Trolox g−1, respectively. In Kashar cheese, the Tandem Mass Spectrometry
(MS/MS) spectrum for the 875 g mol−1 m/z signal was matched to αs1-casein, and
it showed that 1012 g mol−1 (875+137) histidine can be a part of 1140
(1012+128) glutamine amino acid. Peptide sequences were matched to 875:RPKHPIK-H-Q
peptide 1012:RPKHPIK+H peptide and 1140:RPKHPIKH+Q peptide. It can be concluded
that the peptide fractions of Kashar cheese demonstrated antioxidant activity.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA BANDUNG
Authors: Mursalim Siti Widharetno 
Published: April 2018

Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu,A., dkk dalam Schaffers, 2010:3).Smart city adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga smart city diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.Fokus penelitian ini berada di Kota Bandung yang mana kota Bandung telah memenangkan ajang Smart City Award 2015 yang diadakan oleh majalah Asia’s Tech Ecosytem. Mengingat bahwa konsep Smart City ini masih terus berkembang dalam proses pembangunan dan pengelolaan kota di Kota Bandung maka perlu dilakukan penelitian.Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi literatur yang mana hasilnya dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai Smart City yang belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparatur mengenai Smart Citydan Sistem Operasional Prosedur hanya mengacu pada Roadmap Walikota Bandung.
PENERAPAN KONSEP RESOURCES-BASED VIEW (RBV) DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUNGGULAN BERSAING PERUSAHAAN
Authors: Muharam Dani Rahadian 
Published: April 2018

Di dalam kondisi lingkungan yang serba tidak pasti, serta tingkat persaingan semakin tinggi, keunggulan kompetitif organisasi bisnis menjadi semakin pendek dan sulit untuk dipertahankan. Menghadapi keadaan tersebut, diperlukan strategi dalam upaya mempertahankan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, melalui kemampuan teknologi dan kemampuan dinamis dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana konsep Resources-Based View (RBV) berperan dalam memberikan solusi terhadap upaya perusahaan mempertahankan keunggulan bersaingnya secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan konsep keunggulan bersaing melalui pendekatan RBV.Berdasarkan hasil kajian, suatu perusahaan pada umumnya akan memiliki kemampuan di atas kinerja para pesaingnya bila mampu menerapkan konep RBV. Hal tersebut dikarenakan perusahaan lebih fokus dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi sumber daya (tangible dan intangible) yang dimiliki, sehingga memiliki keunggulan bersaing dalam jangka panjang. Kata kunci: keunggulan bersaing, pandangan berbasis sumber daya, siklus hidup kemampuan.
Risk factors for surgical site infection after intracranial electroencephalography monitoring for epilepsy in the pediatric population
Authors: Meng Ying , Voisin Mathew R. , Suppiah Suganth , Merali Zamir , Moghaddamjou Ali , Alotaibi Naif M. , Manicat-Emo Arbelle , Weiss Shelly , Go Cristina , McCoy Blathnaid , Donner Elizabeth J. , Rutka James T. 
Published: April 2018

OBJECTIVEIntracranial electroencephalography (iEEG) monitoring is an important method of identifying the seizure focus in patients with medically refractory epilepsy. While previous studies have demonstrated low rates of surgical complications, reported rates of surgical site infection (SSI) are highly variable. To date, no studies have specifically evaluated the patient or operative risk factors contributing to SSI. The goals of this study were to examine the rate of SSI after iEEG monitoring for epilepsy workup in pediatric patients and to determine the variables that might contribute to the development of SSI.METHODSA retrospective analysis of hospital charts at the Hospital for Sick Children was performed for all patients who had undergone iEEG monitoring between 2000 and 2016. Univariate and multivariate analyses were performed to look for statistically significant variables in relation to SSI.RESULTSAmong 199 patients eligible for analysis, 8 (4.0%) developed SSIs within a period ranging from 21 to 51 days postoperatively. Univariate analysis yielded 4 factors related to SSI: number of people present in the operating room on electrode insertion (p = 0.02), length of insertion surgery (p = 0.04), previous operation at the same surgical site (p = 0.04), and number of depth electrodes inserted (p = 0.01). Multivariate analysis revealed that both the number of people present during the implant operation (OR 0.08, 95% CI 0.01–0.70) and the number of depth electrodes inserted (OR 3.52, 95% CI 1.44–8.59) independently contributed to SSI.CONCLUSIONSThis is the largest case series and the first comprehensive review of both patient and operative risk factors in the development of SSI from iEEG monitoring in a pediatric population. The authors’ institution had a lower rate of infection than those in most other studies, which could be explained by their protocol of administering intravenous antibiotics perioperatively and post–implant removal antibiotics for 14 days. The authors found a correlation between SSI and the number of people present during the implant operation, as well as the number of depth electrodes; both may contribute to breaks in sterility.
Low-deterministic security for low-nondeterministic programs
Authors: Bischof Simon , Breitner Joachim , Graf Jürgen , Hecker Martin , Mohr Martin , Snelting Gregor 
Published: April 2018

We present a new algorithm, together with a full soundness proof, which guarantees probabilistic noninterference (PN) for concurrent programs. The algorithm follows the “low-deterministic security” (LSOD) approach, but for the first time allows general low-nondeterminism as long as PN is not violated. The algorithm is based on the earlier observation by Giffhorn and Snelting that low-nondeterminism is secure as long as it is not influenced by high events [ International Journal of Information Security 14 ( 2015 ) 263–287]. It uses a new system of classification flow equations in multi-threaded programs, together with inter-thread/interprocedural dominators. Compared to LSOD, precision is boosted and false alarms are minimized. We explain details of the new algorithm and its soundness proof. The algorithm is integrated into the JOANA software security tool, and can handle full Java with arbitrary threads. We apply JOANA to a multi-threaded e-voting system, and show how the algorithm eliminates false alarms. We thus demonstrate that low-deterministic security is a highly precise and practically mature software security analysis method.
L’ethnogenèse de la civitas Tungrorum et la formation de la Province de Germanie
Authors: Raepsaet Georges 
Published: April 2018

The Ethnogenesis of Civitas Tungrorum and the Formation of the Province of
Germania – The creation of the Civitas Tungrorum between the Caesar’s conquest of Northern Gaul and the reign of Augustus is not so easy to understand as it is for the civitates of the Gallia Belgica. The destruction of the Eburones, the conquest of Germania east of the Rhine, and the creation of the new Province imply the need for original solutions and mechanisms. The ethnogenesis of the civitates Batavorum and Ubiorum provide us with useful models for an institutional creation of the Civitas Tungrorum integrated into the Province of Germania between 12 and 7 BCE, some years later than the civitates of Gallia Belgica.
First Observation of the Submillimeter Polarization Spectrum in a Translucent Molecular Cloud
Authors: Ashton Peter C. , Ade Peter A. R. , Angilè Francesco E. , Benton Steven J. , Devlin Mark J. , Dober Bradley , Fissel Laura M. , Fukui Yasuo , Galitzki Nicholas , Gandilo Natalie N. , Klein Jeffrey , Korotkov Andrei L. , Li Zhi-Yun , Martin Peter G. , Matthews Tristan G. , Moncelsi Lorenzo , Nakamura Fumitaka , Netterfield Calvin B. , Novak Giles , Pascale Enzo , Poidevin Frédérick , Santos Fabio P. , Savini Giorgio , Scott Douglas , Shariff Jamil A. , Soler Juan D. , Thomas Nicholas E. , Tucker Carole E. , Tucker Gregory S. , Ward-Thompson Derek 
Published: April 2018

Abstract
Polarized emission from aligned dust is a crucial tool for studies of magnetism in the ISM, but a troublesome contaminant for studies of cosmic microwave background polarization. In each case, an understanding of the significance of the polarization signal requires well-calibrated physical models of dust grains. Despite decades of progress in theory and observation, polarized dust models remain largely underconstrained. During its 2012 flight, the balloon-borne telescope BLASTPol obtained simultaneous broadband polarimetric maps of a translucent molecular cloud at 250, 350, and 500 μm. Combining these data with polarimetry from the Planck 850 μm band, we have produced a submillimeter polarization spectrum, the first for a cloud of this type. We find the polarization degree to be largely constant across the four bands. This result introduces a new observable with the potential to place strong empirical constraints on ISM dust polarization models in a previously inaccessible density regime. Compared to models by Draine & Fraisse, our result disfavors two of their models for which all polarization arises due only to aligned silicate grains. By creating simple models for polarized emission in a translucent cloud, we verify that extinction within the cloud should have only a small effect on the polarization spectrum shape, compared to the diffuse ISM. Thus, we expect the measured polarization spectrum to be a valid check on diffuse ISM dust models. The general flatness of the observed polarization spectrum suggests a challenge to models where temperature and alignment degree are strongly correlated across major dust components.
Formation of Tidally Induced Bars in Galactic Flybys: Prograde versus Retrograde Encounters
Authors: Łokas Ewa L. 
Published: April 2018

Abstract
Bars in disk galaxies can be formed by interactions with other systems, including those of comparable mass. It has long been established that the effect of such interactions on galaxy morphology depends strongly on the orbital configuration, in particular the orientation of the intrinsic spin of the galactic disk with respect to its orbital angular momentum. Prograde encounters modify the morphology strongly, including the formation of tidally induced bars, while retrograde flybys should have little effect on morphology. Recent works on the subject reached conflicting conclusions, one using the impulse approximation and claiming no dependence on this angle in the properties of tidal bars. To resolve the controversy, we performed self-consistent N-body simulations of hyperbolic encounters between two identical Milky Way-like galaxies assuming different velocities and impact parameters, with one of the galaxies on a prograde and the other on a retrograde orbit. The galaxies were initially composed of an exponential stellar disk and an NFW dark halo, and they were stable against bar formation in isolation for 3 Gyr. We find that strong tidally induced bars form only in galaxies on prograde orbits. For smaller impact parameters and lower relative velocities, the bars are stronger and have lower pattern speeds. Stronger bars undergo extended periods of buckling instability that thicken their vertical structure. The encounters also lead to the formation of two-armed spirals with strength inversely proportional to the strength of the bars. We conclude that proper modeling of prograde and retrograde encounters cannot rely on the simplest impulse approximation.
A Si iv/O iv Electron Density Diagnostic for the Analysis of IRIS Solar Spectra
Authors: Young P. R. , Keenan F. P. , Milligan R. O. , Peter H. 
Published: April 2018

Abstract
Solar spectra of ultraviolet bursts and flare ribbons from the Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) have suggested high electron densities of

>

10

12

cm−3 at transition region temperatures of 0.1 MK, based on large intensity ratios of Si iv
λ1402.77 to O iv
λ1401.16. In this work, a rare observation of the weak O iv
λ1343.51 line is reported from an X-class flare that peaked at 21:41 UT on 2014 October 24. This line is used to develop a theoretical prediction of the Si iv
λ1402.77 to O iv
λ1401.16 ratio as a function of density that is recommended to be used in the high-density regime. The method makes use of new pressure-dependent ionization fractions that take account of the suppression of dielectronic recombination at high densities. It is applied to two sequences of flare kernel observations from the October 24 flare. The first shows densities that vary between

3
×

10

12

and

3
×

10

13

cm−3 over a seven-minute period, while the second location shows stable density values of around

2
×

10

12

cm−3 over a three-minute period.
Relativistic, Viscous, Radiation Hydrodynamic Simulations of Geometrically Thin Disks. I. Thermal and Other Instabilities
Authors: Fragile P. Chris , Etheridge Sarina M. , Anninos Peter , Mishra Bhupendra , Kluźniak Włodek 
Published: April 2018

Abstract
We present results from two-dimensional, general relativistic, viscous, radiation hydrodynamic numerical simulations of Shakura–Sunyaev thin disks accreting onto stellar-mass Schwarzschild black holes. We consider cases on both the gas- and radiation-pressure-dominated branches of the thermal equilibrium curve, with mass accretion rates spanning the range from

to 10L
Edd/c
2. The simulations directly test the stability of this standard disk model on the different branches. We find clear evidence of thermal instability for all radiation-pressure-dominated disks, resulting universally in the vertical collapse of the disks, which in some cases then settle onto the stable, gas-pressure-dominated branch. Although these results are consistent with decades-old theoretical predictions, they appear to be in conflict with available observational data from black hole X-ray binaries. We also find evidence for a radiation-pressure-driven instability that breaks the unstable disks up into alternating rings of high and low surface density on a timescale comparable to the thermal collapse. Since radiation is included self-consistently in the simulations, we are able to calculate light curves and power density spectra (PDS). For the most part, we measure radiative efficiencies (ratio of luminosity to mass accretion rate) close to 6%, as expected for a nonrotating black hole. The PDS appear as broken power laws, with a break typically around 100 Hz. There is no evidence of significant excess power at any frequencies, i.e., no quasi-periodic oscillations are observed.
Negotiations in the public sector: Applying negotiation theory to multiparty conflicts
Authors: Kaufman Sanda , Ozawa Connie , Shmueli Deborah 
Published: April 2018

Les processus de collaboration dans le secteur public impliquent plusieurs parties, à des échelles allant du très local, à l’échelle de la ville et à la région. Alors que la facilitation / médiation de ces processus repose fortement sur la théorie de la négociation, une grande partie de la littérature est focalisée sur les interactions à deux parties (dyadiques). Nous proposons que les processus multipartites méritent une attention théorique/pratique particulière. A cette fin, nous analysons trois cas dans des endroits et à des échelles différentes: un conflit d’aménagement territorial dans une petite localité d’Israël; un conflit de transport / aménagement territorial dans une ville de l’etat d’Oregon ; et une initiative de planification régionale dans le nord-est de l’état d’Ohio. Nous concluons que certains éléments de la théorie des négociations s’appliquent dans des situations multipartites. Cependant, d’importantes différences qualitatives exigent une attention accrue de la part des chercheurs. Les cas éclairent sept domaines typiques du multipartisme qui méritent une étude plus approfondie: les « BATNA » interdépendantes, les processus se déroulant pendant des périodes prolongées dans des contextes politiques changeants, les multiples processus séquentiels et parallèles, les défis de la représentation, les alliances et les coalitions, les flux d’information et de communication, les types d’accords et les règles de décision.
La disparition de Schengen ?
Authors: Pascouau Yves 
Published: April 2018

Objet récurrent de critiques, voire de procès en sorcellerie, la coopération de Schengen est entrée ces derniers mois dans une zone de fortes turbulences. À tel point que la « mort de Schengen » est devenue une hypothèse 1 . Elle résulterait du rétablissement durable des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen opéré par certains États membres.
La France s’enferme à double tour
Authors: Ferré Nathalie 
Published: April 2018

Dès la mise en place de l’espace commun européen, la France, comme les autres pays membres, a cherché à compenser la disparition des frontières intérieures de l’Union. Sous prétexte de la « menace terroriste » et de la mal nommée « crise migratoire », une nouvelle étape a été franchie au point que la libre circulation dans l’espace commun Schengen relève plus du mythe que de la réalité.
Les Européens pauvres bannis de France
Authors: Fillonneau Manon 
Published: April 2018

Au nom d’une politique du chiffre aujourd’hui assumée, les citoyen·ne·s les plus précaires de l’Union européenne, notamment les Roms, sont éloigné·e·s du territoire français sous des prétextes divers, souvent exagérés. Mais ces pratiques ne devaient pas être assez efficaces pour le législateur français qui a adjoint aux dispositifs d’éloignement une mesure de bannissement : l’interdiction de circuler sur le territoire français.
La Belgique découvre les centres fermés... et se révolte
Authors: Vertongen Youri Lou 
Published: April 2018

Ce deuxième volet des luttes belges en faveur des immigré·e·s va de l’adoption de la loi de 1980 sur l’accès et le séjour des étrangers en Belgique, jusqu’à l’assassinat de Sémira Adamu, le 22 septembre 1998, qui déclenche une prise de conscience quant au traitement inhumain réservé aux sans-papiers avant leur expulsion. Cette période voit justement la naissance des centres fermés, la structuration en plateforme des organisations « institutionnelles », la naissance – en réaction – des mouvements radicaux et le début de la structuration « autonome » des collectifs de sans-papiers.
Les changements fondamentaux sur le marché des obligations callables émises par les firmes américaines au cours des 40 années 1974-2013
Authors: Goffin Marion 
Published: April 2018

Trois grands changements sont intervenus au cours de ces décennies : la part des callables dans les émissions obligataires des sociétés américaines s’est considérablement réduite ; la qualité de ces émissions callables a diminué, passant d’une majorité d’« Investment grade » à une majorité de « Speculative grade » ; enfin l’objectif de ces émissions callables ne vise plus à tirer avantage d’une baisse générale des taux d’intérêt mais d’une baisse du spread de taux de la firme émettrice.