bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Significados e Ressignificações do Letramento: desdobramentos de uma perspectiva sociocultural sobre a escrita
Authors: Jacob Ana Elisa 
Published: October 2018

A resenha a seguir tem como objetivo apresentar e tecer algumas reflexões sobre a recente obra Significados e Ressignificações do Letramento: desdobramentos de uma perspectiva sociocultural sobre escrita organizada pelas professoras e pesquisadoras basileiras Angela B. Kleiman e Juliana Alves Assis. Sob uma perspectiva sociocultural dos estudos do Letramento, os capítulos que compõem o livro nos levam a um debate sobre os papéis que a escrita assume nas diferentes práticas sociais e, consequentemente, nas ações de ensino-aprendizagem formais informais, bem como, na Formação do Professor.
POLITIK MASYARAKAT, NEGARA, DAN KESENIAN
Authors: Salam Aprinus 
Published: October 2018

This paper explores how post-New Order Indonesia has seen a declined emphasis on government legitimization and an increased emphasis on the power of the populace. In this situation, the populace (society) has the opportunity to perform articulation and politicization from a variety of aspects. Society redefines and reidentifies itself through various negotiations of primordiality, locality, nationality, and globality. Many groups take their own initiative and use their own methods to reach their goals and protect their interests. In creating art, society is generally oriented towards art as business or a politicaleconomic act, such that the role of art in promoting social and national development is considered insignificant. The State is impeded in determining its own capacity, competence, and authority. Society acts "without control", or more specifically without control from the State. The numerous dichotomies in society continually create opposition and conflict, which stunts the development process. The State should be able to diffuse these various dichotomies by utilizing alternative spaces, third spaces - such as art and literature. In these alternative spaces, it is hoped that negotiation and consolidation can be conducted in a more democratic and dignified manner. Abstrak Tulisan ini berusaha menjelaskan bahwa pada masa pasca Orde Baru negara mengalami penurunan legitimasi dan posisi masyarakat menguat. Dalam situasi itu, masyarakat mendapat kesempatan untuk melakukan berbagai artikulasi dan politisasi dalam berbagai aspeknya. Masyarakat mendefinisikan dan mengidentifikasi dirinya kembali dalam berbagai negosiasi primordialitas, lokalitas, nasionalitas, dan globalitas. Banyak kelompok warga mengambil inisiatif dan cara sendiri-sendiri dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Dalam praktik berkesenian, masyarakat mengambil inisiatif lebih dalam orientasi bisnis atau politik-ekonomi sehingga partisipasi kesenian dalam proses peningkatan kualitas bermasyarakat dan bernegara dianggap tidak signifikan. Negara mengalami kegagapan dalam menentukan kapasitas, kompetensi, dan otoritas dirinya. Masyarakat berjalan “tanpa kontrol” yang berarti dari negara. Berbagai dikotomi dalam masyarakat terus memicu berbagai pertentangan dan konflik yang tidak kondusif bagi proses pembangunan. Hal yang selayaknya dimainkan oleh negara adalah mencairkan berbagai dikotomi tersebut dengan memanfaatkan ruang alternatif, ruang ketiga, dalam hal itu ruang kesenian/sastra. Dalam ruang alternatif tersebutlah berbagai negosiasi dan konsolidasi diharapkan dapat terjadi secara lebih demokratis dan bermartabat.
MODEL PEMBALIKAN MITOS RANGDA
Authors: Triadnyan I Gusti Ayu Agung Mas 
Published: October 2018

The myth Rangda (Calon Arang) does not only belong to the Balinese. Rangda phenomenon as the destructive force has been successful going through centuries. In this modern era, new force from Rangda that deconstructs Rangda myth emerges. Rangda as the protector force is seen in the novel Janda dari Jirah (2007). This writing shows the writer’s efforts in creating Rangda’s new image creatively. Through this research, it is expected to encourage the writers to produce creative works that source from classic texts. Those texts are found out to contain noble values that are timeless. Several things found in this research are the Buddhist characteristics dominate this novel, which also break the last long perception that the classic text (Calon Arang) reinforces Siva’s teaching. Economic, politic, and social cultural aspects in this novel are also represented inversely from the original text. It can be said that this novel offers renewal with the inversion way as it is said by Riffaterre (1978). AbstrakMitos Rangda (Calon Arang) bukan hanya milik masyarakat Bali. Fenomena Rangda sebagai kekuatan penghancur telah berhasil melewati abad demi abad. Pada zaman modern ini muncul kekuatan baru dari Rangda yang mendekonstruksi mitos Rangda. Rangda sebagai kekuatan pelindung dijumpai dalam novel Janda dari Jirah (2007). Tulisan ini memperlihatkan upaya pengarang di dalam menciptakan imaji baru Rangda secara kreatif. Melalui penelitian ini diharapkan mendorong para pengarang untuk menghasilkan karya kreatif yang bersumber dari teks klasik. Teks tersebut diketahui mengandung nilai luhur yang tidak lekang oleh zaman. Beberapa hal yang ditemukan di dalam penelitian ini, yakni corak keagamaan Buddha mendominasi novel itu sekaligus mematahkan persepsi yang sejak lama bertahan bahwa teks klasik (Calon Arang) menekankan ajaran Siwa. Aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya di dalam novel itu juga digambarkan bertolak belakang dari teks aslinya. Dapat dikatakan bahwa novel itu menawarkan pembaruan dengan cara pembalikan sebagaimana disinggung oleh Riffaterre (1978).
UNGKAPAN LISAN BERMAKNA BUDAYA SUATU TINJAUAN ETNOLINGUISTIK
Authors: F. Walangarei Sjane 
Published: October 2018

Global and cultural mixture exist around the world. Big culture will press small culture. This situation can cause the decadency of cultural values and the most importantly demoralization in this generation can be passed over the next generation. This research have been done as one of many ways to save a generation. The research discuss cultural expressions are used by Tondanonese in their daily conversation. These expressions, in general, are in the form of advice and insinuation to warn the society that everything has its rule and must be obeyed by them. Those cultural expressions have been used since long time ago until now. But unfortunately, Tondanonese are unaware those expressions which are in the form of language that emphasize cultural attitudes and actions in which social values/norms, mindsets, and life style existed. The cultural expressions of Tondanonese research have been done to save this generation from the decadency of ethic and to preserve Tondanonese culture which social values and educated thought bounded. ABSTRAKEra global dan penyesuaian budaya terjadi di berbagai belahan dunia ini. Budaya yang kuat akan menekan budaya yang kecil. Situasi ini menyebabkan kemerosotan nilai-nilai budaya dan yang paling dikuatirkan adalah kemerosotan etika pada generasi sekarang dan dikuatirkan akan berlanjut pada generasi berikutnya. Menyikapi hal tersebut, mengangkat budaya orang Tondano adalah salah satu upaya menyelamatkan suatu generasi. Upaya tersebut adalah mengangkat ungkapan yang bermakna budaya di masyarakat Tondano dalam percakapan sehari-hari dan digambarkan secara umum dalam bentuk nasihat dan sindiran. Selain itu, Ungkapan tersebut untuk memperingatkan masyarakat bahwa segala sesuatu memiliki aturan dan harus ditaati sebagai kesepakatan bersama. Hal menarik dari pada masyarakat Tondano yaitu ungkapanungkapan tersebut masih digunakan sampai sekarang. Namun sangat disayangkan, masyarakat Tondano tidak menyadari bahwa ungkapan-ungkapan tersebut merupakan bagian dari bahasa yang mampu menegaskan sikap budaya dan perilaku tentang nilainilai, norma, pola pikir, dan cara hidup masyarakat. Studi tentang ungkapan-ungkapan budaya masyarakat Tondano dilakukan untuk penyelamatan generasi dari kemerosotan etika dan penyelamatan budaya Tondano yang mengandung nilai sosial dan pemikiran-pemikiran yang mendidik.
Implementation of the Two Step Cluster Method on the National Labor Force Survey Data (Sakernas)
Authors: Deanti Maya , Afendi Farit Mochamad , Alamudi Aam 
Published: October 2018

MAYA DEANTI. Implementation of Two Step Cluster Method on National Labor Force Survey Data (Sakernas) 2017 Bogor Regency. Supervised by FARIT MOCHAMAD AFENDI and AAM ALAMUDI.

Five labor issues in Indonesia that have not been resolved by 2017 are termination of employment due to digitalization or automation, labor informalization, BPJS, high accident and occupational safety (K3), and outsourcing. In addition, the increasing number of Foreign Workers (TKA) in Indonesia can affect the decrease in local employment opportunities. Therefore, in this study will be carried out clustering to the labor force data to determine the condition of employment in Indonesia, especially Bogor regency. However, this labor force data has considerable observation with mixed data types, namely numerical and categorical. Regular cluster analysis can not be applied directly to the condition of the data, so that to be used in this research is a Two Step Cluster analysis which is a modification of existing cluster analysis. This Two Step Cluster analysis produces 3 clusters, with the characteristics of each cluster that is cluster 1 consisting of resident households or unemployed, cluster 2 consists of self-employed residents, and cluster 3 with the majority of the population working as laborers or employees. This clustering is based on work aspect only because the demography and education aspect of Bogor Regency is quite uniform.

Keywords: cluster analysis, cluster, Two Step Cluster, uniform
Alopecia ou Algo Mais…
Authors: Pereira Tatiana , Martins Alexandra , Ferreira Ana Maria , Sá Liliana , Oliveira Teresa 
Published: October 2018

O Kerion celsi é uma forma rara e inflamatória de tinha do couro cabeludo, causada por fungos dermatófitos.1Apresenta-se clinicamente com placas e nódulos supurativos, cobertos de exsudado viscoso e crostas sobre áreas pilosas, sendo muitas vezes erroneamente diagnosticada como infeção bacteriana. Há queda de cabelos, podendo evoluir para alopecia cicatricial definitiva.2,3Descrevemos o caso de uma criança do sexo masculino, com três anos de idade, previamente saudável, sem história de viagens recente. [...]

Albarrán F, Desgarennes MD, Guzmán EC. Tiña inflamatoria de la cabeza (Querión de Celso) por Microrporum canis. Comuni-cación de un caso. Rev Cent Dermatol Pascua. 2006;15:35-9.1. Albarrán F, Desgarennes MD, Guzmán EC. Tiña inflamatoria de la cabeza (Querión de Celso) por Microrporum canis. Comuni-cación de un caso. Rev Cent Dermatol Pascua. 2006;15:35-9.
Silva I, Morais RB, Francisco T, Dessai S, Pastilha P, Cunha F. Dois casos de Quérion por Trichophyton mentagrophytes. Nascer Crescer. 2012;21:237-40.
Anahory B, Santos P, Borges M. Querion do couro cabeludo – a propósito de um caso clínico. Rev Port Med Geral Fam. 2013;29:394-7.
MULHER, EDUCAÇÃO E CULTURA
Authors: Leite Manuela Souza 
Published: October 2018

A responsabilidade de construção de uma sociedade mais justa e igualitária está nas mãos de todas nós. Não agrega valor à causa continuarmos dividindo nossos feminismos, achando que sua verdade é melhor que as demais e perseguindo e desmoralizando outras mulheres e até homens simpatizantes. Então a educação não deve vir de discursos verticais sobre certo e errado. A educação, no fim das contas, vem da observação do ambiente e absorção dos valores praticados no entorno.
IGUALDADE DE PODER ENTRE HOMENS E MULHERES: REFLEXÕES A PARTIR DA AGENDA 2030 DA ONU
Authors: De Miranda Maria Geralda , Coqui Débora , Dusek Patrícia Maria , Avelar Kátia Eliane Santos 
Published: October 2018

O assunto “empoderamento” da mulher tem sido bastante discutido nos últimos tempos e traz à tona questões sobre desenvolvimento e liberdade, elementos primordiais para a emancipação dos indivíduos, visando à expansão de suas capacidades. O presente trabalho faz uma reflexão sobre Objetivo número 5, ODS nº 5, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ONU, ressaltando sua importância para o desenvolvimento das mulheres e, portanto, para o seu “empoderamento”. Para a discussão dos tópicos constantes no ODS 5 apoiou-se em Amartya Sen, entre outros autores, a partir de sua reflexão sobre a liberdade, e em outro documento da ONU sobre os princípios do empoderamento da mulher. As conclusões apontam para a necessidade de políticas públicas e programas que devem ir além das áreas de saúde, educação e garantia de melhores condições de vida, uma vez que é necessário promover políticas para a igualdade de poder e ocupação de espaços políticos.
Recapturing the Meaning of Akhlāq Islāmiyyah: An Analysis of the Article “Akhlak” in the Encyclopedia of Islam
Authors: Awang Abd Rahman Amilah binti 
Published: October 2018

Abstract
This paper will analytically study the Islamic meaning of akhlaq as portrayed by two Western writers in the article entitled “Akhlak” published in the Encyclopedia of Islam. The author highlights the contribution of Western scholars especially Walzer and Gibb to the understanding of history of the development of Islamic thought and disciplines. By employing the qualitative methodology, the author uses textual analysis and comparative method on the writings of both thinkers and others. Findings indicate that there are several weaknesses in the writing that include limiting the scope of akhlaq to practical ethics of selected virtues, the lacking of clear detachment between akhlaq and ethical thought, and others.
Key words: Ethics, Akhlaq, Philosophy, Islam, Encyclopedia of Islam.
The Chinese Mahayana Buddhist Community in Kuala Lumpur and Selangor
Authors: Mohd Nor Nur Suriya binti 
Published: October 2018

Abstract
This study offers an observation on contemporary Chinese Mahayana Buddhist community in Kuala Lumpur and Selangor, Malaysia. The author focuses on the contemporary Chinese Mahayana Buddhist community in Malaysia as represented by the three selected Chinese Mahayana Buddhist temples in Jalan Kelang Lama of Kuala Lumpur, and Shah Alam and Ampang of Selangor. The methodology that is employed in this research is qualitative methodology that includes interviews and non-participant observation on the members of Malaysian Chinese Mahayana Buddhist temples and organizations in Kuala Lumpur and Selangor. Although generalization cannot be made to other Buddhist associations outside Shah Alam and Kuala Lumpur, findings indicate that the Malaysian Chinese Mahayana Buddhist is an organized association and there are many programs and activities offered to its members.
Keywords: Ethics, Mahayana Buddhism, Chinese, Philosophy, Malaysia
A Prelimanary Survey of Issues of Shiism in Malaysia with Special Reference to the State of Malacca
Authors: Jantan Hamzah , Mohd Amin W Mohd Azam bin , Awang Abd Rahman Amilah binti 
Published: October 2018

Abstract
This paper offers an introductory discussion of Shiism as one of the sect in Muslim schism. It includes the historical development of Shiism in Muslim traditions whose influence can be traced in Malaysia, specifically in Malacca. The author emphasises the clear distinction between the Shiite and the Ahl al-Bayt, and some issues of Shiism that drew the attention of religious authority in Malacca. A qualitative methodology that includes the textual analysis and interview method were employed to analyse textual materials related to Shiism. Findings shows that Malay Shiites group existed in Malacca as most of them were inspired by the Iranian revolution on 1979.
Keywords: Schism, Shiism, Sunnism, Malay, Melaka, Islamic History.
السلفية والسياسة: حالة ماليزية
Authors: Malik Maszlee bin 
Published: October 2018

Abstract:
“Political salafism” is among the unexpected phenomenon emerge as a result of Arab Spring. It is observable through active involvement of salafi groups in politics in certain countries affected by revolutions. However, salafī–political advocators seems emerged earlier in Malaysia, compare to their counterparts in Egypt. Malaysian Salafi joined themselves in UMNO party (the United Malays National Organization) in 2009, and justified their involvement in the party as following salafi method, based on the notion of “absolute obedience to the ruler,” ‘prohibition of secession from the ruler,” and “necessity renders prohibited things permissible” Such involvement in political life is considered as bringing mileage to the salafī as well as the political party itself, even though the involvement initially based on gaining certain political benefit. Using historical and descriptive methodology, this article attempts to characterize raison detré as well as religious motives underneath the framework of those salafī advocators.
Keywords: Salafī, ‘Aqīdah, Politics, UMNO, Malaysia
Ahmad Ibrahim Memorial Lecture; GLOBALIZATION, SOCIAL AND RELIGIOUS DIVERSITY, LEGAL PLURALISM: CAN STATE LAW SURVIVE?
Authors: Woodman Gordon R 
Published: October 2018

It is a great honour to be invited to give this 8th Ahmad Ibrahim Memorial Lecture. I met Ahmad Ibrahim several times during his period as founding Dean of the Kulliyyah of Laws of the International Islamic University Malaysia, when we both attended conferences of the Commonwealth Legal Education Association in Cumberland Lodge, Windsor, Britain. He was immensely respected in the field of legal education in the Commonwealth; his interventions in our discussions were fewer than those of some colleagues, who liked to talk at lenght on every occassion and about every topic, but when he made comments they were always efective, being evidently based on long experience and deep thought. I have since read some of his work and learnt from it - as will appear , in small measure, from some references i make later in this lecture.
THE GROWTH OF PATIENT AUTONOMY IN MODERN MEDICAL PRACTICE AND THE DEFINED LIMITATIONS UNDER THE SHARĪ’AH
Authors: Jahn Kassim Puteri Nemie 
Published: October 2018

The concept of patient autonomy or self-determination is one of the dominant ethos in modern medical practice. The demands by patients to be given respect, independence and dignity in medical decision making have been heeded and mirrored in many ethical codes and judicial decisions. The development of the law relating to informed consent, euthanasia, confidentiality, and reproduction issues have clearly reflected the reinforcement of patient autonomy in which patients’ choices should be free from coercion and unwanted interference. Paternalistic infringement in these areas have been regarded as outmoded and are disfavoured, as respect for a patient’s right to determine his own destiny is given precedence. The escalating medico-legal cases have further emphasised the salience of this concept in the provision of medical services. Nevertheless, while the importance of patient autonomy is duly recognised, the advancement of this concept is not without its limitations; it accordingly has to evolve within the perimeters of one’s religious and cultural precepts. For Muslim patients, the right and ability to make their own choices and decisions about medical care and treatment must be within the defined limitations of the Sharī’ah. The emphasis on individualism, personal gratification and the denial of faith in medical decision making is inconsistent with Islamic values. Therefore it is necessary that principles relating to the concept of patient autonomy be developed within the sphere of the Sharī’ah, in order to ensure their coherence with the doctrinal requirements stipulated in Islam.
Legal Development in Cross-Border Marriages Among Malay Muslims in Malaysia
Authors: Md Hashim Noraini , Abdul Hak Nora , Md Said Muhammad Helmi 
Published: October 2018

Cross-border marriages have received a considerable amount of attention in recent years. Patterns and characteristics of cross-border marriages appear to differ widely among the world’s region and races. This article aims to discuss the legal development and history of cross-border marriages from the perspective of Muslim Malay couples in Malaysia and generally, under the English law. An analytical legal approach is used in this study to explore the legal developments in such cross-border marriages. The findings of this work are expected to fill the gap in the legal literature on marriages in Malaysia and also provide reference for designing a new improved policy and regulatory framework to deal with the problem.
The Regulatory and Commercial Environment for Franchising in Thailand in the Wake of the ASEAN Integrating Market
Authors: Wisuttisak Pornchai , Ba Binh Nguyen 
Published: October 2018

The franchising sector in Thailand is a fast growing economic sector which is potentially enlarged by the imminent ASEAN market integration in 2015. This leads to significant consideration on the regulatory and commercial environment which plays considerable roles for shaping and supporting the franchising sector in Thailand in the wake of the ASEAN integrating market. Thus, this paper aims to explore the current Thai regulatory and commercial environment for franchising with regard to the ASEAN single market. The paper presents a challenging issue whether there is a lack of specific law for franchising in Thailand. The paper concludes with recommendations that there should be a unified regulation which helps facilitate the development of the franchising sector in Thailand or alternatively, to confer authoritative power to the Department of Business Development to act as an agency governing and promoting the franchising sector in Thailand.
The Enforcement of Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses: Contemporary Judicial Opinion
Authors: Garimella Sai Ramani , Siddiqui Nizamuddn Ahmad 
Published: October 2018

Multi-tier dispute resolution clauses have come to be recognised as a commonly accepted method of dispute resolution clauses in commercial contracts - they often find place in construction contracts. The article discusses the conceptual nature of the multi-tiered clauses and explains the benefits of these clauses, as well as a few concerns related thereto. The article also refers to the UNCITRAL Model Law on Commercial Conciliation on the enforceability of the ADR tiers in the multi-tier dispute resolution clause, and the statutory regime governing enforceability of the multi-tier clauses in a few jurisdictions. It further discusses the implications of non-compliance of each of these tiers, especially with reference to the judicial opinion, in common law and civil law systems, with regard to the enforceability of these tiers – importantly, it addresses the question if and when these clauses are to be seen as condition precedent to an arbitration/litigation. The article concludes by setting out the common pitfalls to be avoided and the pointers to be considered when drafting an enforceable multi-tiered dispute resolution clause.