bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Wanita Dalam Hubungan Kerja Sebagai Sales Promotion Girl (SPG) Di PT. Garuda Inovasi Semesta Denpasar
Authors: Mahendra Komang , Darmadha I Nyoman , Mudana I Nyoman 
Published: July 2019

Promosi penjualan atau yang sering disebut Sales Promotion merupakan salah satu cara komunikasi yang dikenal dalam kategori promosi. Wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion ini kemudian lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Sales Promotion Girl (SPG). Sales Promotion Girl (SPG) tentu saja memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya. Perlindungan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar Sales Promotion Girl (SPG) serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja yang dalam hal ini adalah Sales Promotion Girl (SPG) adalah dengan menerbitkan sebuah surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat antara direktur utama yang kemudian disebut sebagai pihak pertama dengan seorang putri SPG yang dalam perjanjian kemudian disebut sebagai pihak kedua. Setiap SPG terikat kontrak selama 1 Tahun dengan mematuhi peraturan yang sudah tertera dalam perjanjian kerja. Apabila SPG melanggar salah satu peraturan yang berlaku, maka SPG tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku. Adapun tanggungjawab perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) apabila terjadi kecelakaan kerja didalam perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dengan Sales Promotion Girl (SPG) mencantumkan jaminan keselamatan kerja apabila pada saat melakukan pekerjaan Sales Promotion Girl (SPG) mengalami kecelakaan kerja dimana pihak perusahaan memberikan ganti kerugian/fasilitas yang biasanya berupa pertanggungan biaya pengobatan yang di keluarkan selama perawatan, dimana besar tanggungan yang diberikan perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) adalah pihak perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatan Sales Promotion Girl (SPG) yang mengalami kecelakaan disaat jam kerja.
Kata Kunci : Tanggungjawab, Pekerja, Sales Promotion Girl (SPG).
PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR DILUAR ANGGOTA LPD DESA PAKRAMAN PADANGSAMBIAN DITINJAU DARI PERDA NO 3 TAHUN 2017
Authors: Andyanatha Dewa Putu Thresna , Wiryawan I Wayan , Priyanto I Made Dedy 
Published: July 2019

LPD merupakan suatu lembaga keuangan komunitas masyarakat desa. Dalam pelaksanaan bidang usahanya sering dijumpai adanya suatu penyimpangan dimana LPD dapat memberikan pinjaman kredit kepada debitur diluar anggota Desa Pakraman.Namun adanya syarat yang mengharuskan debitur diluar anggota desa pakraman menyertakan perjanjian kerjasama antar desa dalam permohonan perjanjian kredit. Dalam hasil penelitian dapat diketahui pelaksanaan pasal 7 ayat (1) huruf c Perda No 3 tahun 2017 tentang LPD kurang efektif.Faktor penyebab diperbolehkannya debitur diluar anggota desa mendapatkan pinjaman kredit di LPD tanpa adanya kerjasama antar desa adalah LPD masih menggunakan ketentuan peraturan lama, lebih diutamakan adanya jaminan dan banyaknya pinjaman kredit yang dapat diberikan, asas kekeluargaan yang dianut LPD sehingga mengesampingkan peraturan yang berlaku.
Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) huruf c Perda No 3 tahun 2017 tentang LPD di LPD Desa Pakraman Padangsambian dan apa saja faktor penyebab diperbolehkannya debitur diluar anggota Desa Pakraman melakukan pinjaman kredit di LPD Desa Pakraman Padangsambian tanpa adanya kerjasama antar desa.

Kata kunci: LPD, Perjanjian Kredit, Kerjasama antar desa
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KELALAIAN PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI DENPASAR UTARA
Authors: Theda Richard Revel Wijaya , Sarjana I Made , Sutama Ida Bagus Putu 
Published: July 2019

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan usaha jasa laundry, pelaku usaha terkadang melakukan kesalahan yang merugikan konsumen. Hukuman atau sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha hanya sebatas sanksi sosial dan sangat tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Kebanyakan dari konsumen pengguna jasa laundry yang menjadi korban dari kelalaian pelaku usaha laundry tersebut hanya mengikhlaskan begitu saja dan mencari lagi jasa laundry yang lain yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen, dibutuhkan berbagai aspek hukum agar dapat dilindungi dengan adil. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi keilmuan terkait teori ilmu hukum , serta untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa laundry.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaku usaha jasa laundry di Denpasar Utara telah bertanggung jawab dalam hal terdapat kerugian yang diderita oleh konsumen yang menggunakan usaha tersebut, sehingga telah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Prinsip tanggung jawab yang umumnya diterapkan dalam usaha jasa laundry yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan serta prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Selain itu, tidak terdapat kendala yang signifikan dalamppenyelesaian ganti rugi antara pelaku usaha laundry dan konsumen, walaupun masih terdapat konsumen yang belum puas karena tidak memahami hak-hak konsumen secara jelas.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Usaha Laundry
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI YAYASAN PUSPADI BALI
Authors: Putra A.K I Gede Siwananda , Markeling I Ketut , Darmadha I Nyoman 
Published: July 2019

Di dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sudah diatur perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diatur seperti, perlindung upah, jaminan sosial, fasilitas kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja cacat, tenaga kerja anak, dan tenaga kerja perempuan. Dalam rangka menciptakan perlindungan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan untuk pekerja penyandang disabilitas di Puspadi Bali, sehingga pentingnya mengetahui bagaimana bentuk, pelaksanaan dan hambatan yang terdapat dalam yayasan tersebut. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan perlindungan hukum bagi pekerja dilindungi oleh Peraturan Perundang – undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan adalah sistem pengupahan, istirahat atau cuti, keselamatan, kesehatan kerja, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, penempatan kerja yang adil, proposional, dan bermartabat. Hambatan yang dihadapi tidak adanya transportasi antar jemput, serta masih minimnya akses jalan dan transportasi umum yang menunjang penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Pekerja, Penyandang Disabilitas
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KABUPATEN BADUNG UTARA
Authors: Pendit Ni Luh Gede Napriza Ayudhani , Indrawati A.A Sri , Sukihana Ida Ayu 
Published: July 2019

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Badung Utara. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini bagaimakah bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil dan cara penyelesaiannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan buku-buku.
[1]
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa adalah membayar ganti rugi, pengalihan resiko yaitu beralihnya kepada penyewa sejak terjadinya wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, memenuhi isi daripada perjanjian tersebut jika masih dapat dilakukan, atau perjanjian terebut dapat dibatalkan disertai dengan ganti kerugian dan upaya penyelesaiannya adalah Litigasi dan Non Litigasi.
Saran yang didapat berdasarkan penelitian ini adalah bagi pihak penyewa seharusnya lebih hati-hati dalam memakai mobil sewaannya sehingga tidak terjadi kerusakan sedangkan bagi bagi pihak yang menyewakan sebaiknya lebih teliti memberikan mobil sewaannya kepada pihak penyewa dan lebih teliti dalam membuat suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.
Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi.
TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI ASTRA BUANA DALAM ASURANSI MOBIL
Authors: Winanda Ni Putu Mas Della Krista , Wirasila Anak Agung Ngurah 
Published: July 2019

Karya tulis ini membahas mengenai Tanggung jawaban PT Asuransi Astra Buana dalam Asuransi Mobil. Tujuannya untuk mengetahui tanggung jawab PT Asuransi Astra Buana terhadap mobil yang mengalami kerusakan dan memahami pengaturan proses pembayaran klaim asuransi di PT Asuransi Astra Buana. Dilihat dari jenis penelitian normatif yang diteliti dalam perundang-undangan dan norma. Hasil dari penelitian ini yaitu PT Asuransi Astra Buana harus tanggung jawab kepada pihak tertanggung yang telah mengikuti asuransi mobil disebabkan sudah terikat dalam perjanjian yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, PT Asuransi Astra Buana wajib memberikan tanggung jawab kepada tertanggung apabila dalam pelaksanaan ganti rugi penanggung akan memperhitungkan dengan premi yang masih terhutang untuk masa asuransi yang masih berjalan atas kendaraan tersebut, tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada penaggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan, tertanggung wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prosedur melalui tahap-tahap yang harus dilakukan pada saat pengisian formulir harus benar dan jujur karena jika melakukan kesalahan sedikit saja maka pengajuan klaim kemungkinan besar akan dibatalkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT Asuransi Astra Buana wajib memberikan pengganti rugian dalam polis.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penanggung, Asuransi
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN KECELAKAAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA SUKSES ABADI
Authors: Maharani Ida Ayu Sintya , Wiryawan I Wayan 
Published: July 2019

Pada pembanguna ekonomi pada sektor penyediaan barang dan jasa mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menyediakan serta meningkatkan penghasilan pekerja.Kegiatan usaha dibidang penyedia barang dan jasa,memiliki peran cukup penting dalam berjalanya suatu bisnis penyediaan barang dan jasa. Peningkatan produksifitas pekerja tergantung dari jamianan kecelakaan dan keselamatan pekerja.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris,yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataann hukum didalam masyarakat berdasarkan dari teori-teori hukum dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat.Sumber data diperoleh dari penelitian langsung yang berbentuk observasi wawancara, selain itu digunakan literature-literature serta perundang-undangan yng berlaku. Penelitian ini dilakukan di UD.Sukses Abadi dengan tujuan pelaksaanaan perlindungan jaminan kecelakaan dan keselamatan kerja pada UD.Sukses Abadi.Hasil yanmg diperoleh dari penelitian ini ialah UD.Sukses Abadi belum melaksanakan perlindungan jaminan kecelakaan dan keselamatan kerja.

Kata Kunci: Perlindungan hukum,Pekerja,Kecelakaan dan Kesehatan Kerja.
PEMBATALAN TIKET HOTEL ONLINE SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK AGODA?
Authors: Dwipa Komang Calvin Krisna , Astariyani Ni Luh Gede 
Published: July 2019

Dengan kemajuan teknologi yang pesat kegiatan manusia dalam hal memesan tiket hotel menjadi lebih mudah. Dalam melakukan pemesanan tiket hotel konsumen tidak perlu harus bertatap muka terlebih dahulu dengan penjual tiket hotel. Namun tidak semua kegiatan online dapat berjalan dengan mulus. Permasalahan yang diangkat didalam karya ilmiah ini sebuah kasus pembatalan tiket hotel secara sepihak yang dilakukan pihak Agoda melalui transaksi online. Karena itu dibutuhkannya kepastian hukum terhadap hak-hak dari konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Metode penelitian yang digunakan untuk jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan cara meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan teori yang berlaku. Hasil dari penelitian ini ialah pihak konsumen telah mendapat ganti rugi karena pihak Agoda telah membatalkan tiket hotel secara sepihak. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen tentang pembatalan perjanjian jual beli online secara sepihak.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pembatalan Sepihak, Online
PENGATURAN INSOLVENCY TEST DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN
Authors: Prabaningsih Luh ayu Maheswari , Nurmawati Made 
Published: July 2019

Tidak diterapkannya Insolvency Test menyebabkan banyaknya perusahaan di Indonesia yang bangkrut secara hukum, terutama PT (perseroan terbatas). Undang-undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang0(PKPU) hanya mengatur mengenai Insolvency, namun tidak mengatur lebih lanjut mengenai Insolvency Test dalam penetapan pailit pada Perseroan Terbatas (PT).Dengan dinyatakan pailitnya suatu Perseroan Terbatas (PT), maka harta kekayaan Perseroan Terbatas tersebut akan berada dalam sitaan umum dan Perseroan Terbatas akan kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya. Namun, akan lebih baik jika dalam Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang UUK dan PKPU Insolvency Test dapat dimasukan dan disebutkan untuk memperjelas apakah suatu perusahaan dapat benar-benar disebut dalam keadaan solven atau tidak. Adapun permasalahanya adalah Urgency/pentingnya Insolvency Test dalam penjatuhan pailit pada perusahaan? Dan Bagaimana akibat hukumnya apabila perusahaan/Perseroan Terbatas (PT) dimohonkan insolvency test sebelum dinyatakan pailit? Dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dibahas. Tujuannya untuk mengetahui pentingnya Insolvency Test dalam penetapan pailit pada Perseroan Terbats (PT). Hasil dari penelitian ini adalah apabila diliat dari negara-negara lain jika di Indonesia mengatur mengenai Insolvency Test sebagai syarat untuk suatu perusahaan berbadan hukum tersebut dinyatakan pailit maka tidak banyak perusahaan berbadaan hukum yang masih dikatakan solven atau mampu membayar dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : Insolvency Test; Perusahaan; Pailit
PENANGANAN KERAK PADA HANDLING EQUIPMENT MACHINE
Authors: Novianto Rizki 
Published: July 2019

Pengerakan Ferro karbonat tidak hanya fenomena kristalisasi yang terbentuk dalam proses alami (biomineralization), tetapi merupakan masalah yang sering ditemui dalam berbagai alat berat seperti bulldozer (Alice et al., 2011). Hal ini disebabkan karena terdapatnya unsur-unsur pembentuk kerak seperti besi dan karbonat dalam jumlah yang melebihi kelarutannya pada peralatan berat. Kerak biasanya mengendap dan tumbuh pada peralatan industri seperti pada pipa pipa hidrolik alat berat. Kerak merupakan suatu deposit dari senyawa-senyawa anorganik yang terendapkan dan membentuk timbunan kristal pada permukaan suatu subtansi. Kerak merupakan suatu deposit dari senyawa-senyawa anorganik yang terendapkan dan membentuk timbunan kristal pada permukaan suatu subtansi. Hal ini disebabkan karena terdapatnya unsur-unsur pembentuk kerak seperti alkalin, magnesium, kalsium, klorid, sulfat dalam jumlah yang melebihi kelarutannya pada keadaan kesetimbangan. Kerak biasanya mengendap dan tumbuh pada peralatan industri seperti cooling tower, heat exchangers, pipe, casing manifold, tank dan peralatan industri lainnya
A CITAÇÃO NO FACEBOOK: UMA ANÁLISE DIALÓGICA.
Authors: Gonçalves Kamila 
Published: July 2019

Esse trabalho propõe uma análise das relações dialógicas estabelecidas entre o eu e o outro, que acontecem a partir de citações de produtos culturais feitas em postagens do Facebook; em uma página específica chamada “Brasileiríssimos. Foi identificado, quando das análises, a relação dialógica dos sujeitos, a partir da relação do discurso citado e dos comentários que posicionam cada um positivamente diante do conteúdo postado. Além disso, pode-se depreender, com a análise dos recortes, que as postagens estão aquém de um conjunto de regras, ou procedimentos formais, pois as colagens dão conta da construção textual dos sentidos, da dimensão dialógica da linguagem, e compreende as posições enunciativas assumidas pela página. Também foi percebida uma mudança gradual do gênero discursivo em questão – a citação – com possível evidência do crescente uso de discursos não-verbais nas interações com os enunciados da página. Por se tratar de um espaço com características singulares, o lugar de dizer é delimitado pelo Facebook, em que há o espaço da postagem, o comentário da publicação, e o comentário do comentário. Sendo assim, o eu e o outro podem ser respectivamente: o seguidor e o a página, o seguidor e o discurso citado, o seguidor e os outros seguidores e etc; ou seja, as relações eu e outro se modificam a partir do espaço que ocupam; o gênero discursivo em destaque neste trabalho também se transforma a partir das características desses espaços.
İlkyazma Öğretimi
Authors: GÜNEŞ Firdevs 
Published: July 2019

Yazma, bireyi geliştiren ve geleceğine yön veren becerilerin
başında gelmektedir. Bu nedenle öğrencilerin
yazma becerilerini erken yaşlardan itibaren geliştirme üzerinde önemle durulmaktadır.Yazma zihinsel, L'écriture, impliquant
des capacités visuo- perceptives, motrices et cognitives , s'avère
particulièrement coûteuse en termes de concentration et d'application.görsel-algısal ve motor olmak üzere üç
bileşenden oluşmaktadır. Bunlar düz bir çizgi şeklinde değil iç içe geçmiş
halkalar halindedir. Yazma sırasında bir taraftan zihindeki bilgi ve beceriler
harekete geçirilmekte, bir taraftan görsel- algısal kontrol yapılmakta, bir
taraftan da motor beceriler kullanılmaktadır.Yazma sürecinin başlangıcını ilkyazma öğretimi
oluşturmaktadır. İlkyazma
öğretimi için zihinsel, görsel-algısal
ve motor olmak üzere üç alanda çalışma
yapılmaktadır.Zihinsel alanda yazılacak harflerin görüntülerini zihne
yerleştirme, yazı programı oluşturma ve yönetme işlemlerine yer verilmektedir. Görsel-algısal
alan, gözün eli ve kalemi izlediği,
yazılan yazıları okuduğu ve denetlediği alandır. Motor alan ise elin kalemi
kâğıt üzerinde hareket ettirdiği ve harflerin üretildiği alandır. Etkili bir
ilkyazma öğretimi için
her alana Le Ministère de l'Éducation
nationale parle de « véritable
bouleversement cognitif qui s'opère lors de cet apprentissage » à l'éc«
ne jamais isoler les trois composantes de l'écriture : la composante sémantique
(le sens de ce qui est écrit), la composante symbolique (le code alphabétique)
et la composante motrice (la dextérité graphique) »önem verilmeli ve
yazma becerilerinin gelişim durumu izlenmelidir.Öğretmenlerin bu alanlarla
geliştirilecek becerileri iyi bilmeleri ve titizlikle uygulamaları beklenmektedir.
La memoria organizacional como factor de competitividad en las organizaciones
Authors: Delgado Teresa Jesús Ríos , Hernandez Sara Delfina Rosa Pierrend , Pua Edelmira Del Rosario Mendoza 
Published: July 2019

El conocimiento está siendo reconocido como una estrategia muy importante en las organizaciones, y la gestión del conocimiento permite “compartir este conocimiento”. Sin embargo, este conocimiento ha cambiado especialmente desde la perspectiva de las organizaciones. Uno de estos conceptos es la memoria organizacional como factor de competitividad en las organizaciones puesto que la pérdida de memoria implica perder los mecanismos que permiten a una organización construirse, transmitirse, imponerse. El objetivo del presente estudio es analizar la memoria organizacional como un factor de competitividad en las organizaciones; siendo de tipo aplicada y descriptiva, se encontró que no solamente se debe almacenar de forma adecuada el conocimiento sino que esta “elección de almacenamiento” permita posteriormente transmitir este conocimiento a todo el personal de una organización. Entre las principales conclusiones, consideramos que la memoria organizacional es un baluarte de la gestión administrativa, por lo cual genera bases para su competitividad y que conservando el conocimiento organizacional, - a pesar que ocurriese que los colaboradores más experimentados abandonen la organización, se puede considerar que gran parte del éxito y ventaja competitiva de algunas organizaciones se debe precisamente a la manera como se administra este conocimiento.
Palabras clave: Memoria organizacional, amnesia corporativa, gestión del conocimiento.
Fomentando el respeto en niños de educación básica: una estrategia vivencial
Authors: Terán María Antonieta Covarrubias , Pérez Paulina Santiago , Sánchez Sandra Karina Servín 
Published: July 2019

La educación en valores es de suma importancia para el desarrollo infantil, toda vez que propicia la formación de personas íntegras, y no sólo con conocimientos académicos. Los niños necesitan principios que les ayuden a ser reflexivos de forma crítica y a interpretar la información que reciben del exterior, pero siempre dejándose guiar por los principios y valores adecuados (JUÁREZ & MORENO, 2000). Por lo tanto, el objetivo del presente artículo consiste en proponer una estrategia vivencial para fomentar el valor del respeto en niños escolares. Resulta importante mencionar que la educación en valores, y sobre todo, el valor de respeto, es el eje central para la construcción de una sociedad más justa y próspera. Asimismo, es la base para conseguir una convivencia armoniosa, pacífica y asertiva. Por tanto, se requiere de la suma y esfuerzo de profesionales interesados en contribuir y mejorar la formación de valores en el desarrollo infantil.
Palabras clave: Valores; Estrategia Vivencial; Respeto; Infantes; Educación.