bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS VLOG DI YOUTUBE YANG DISIARKAN ULANG OLEH STASIUN TELEVISI TANPA IZIN
Authors: Wijaya I Made Marta , Landra Putu Tuni Cakabawa 
Published: July 2019

Di era teknologi yang canggih, perkembangan karya cipta sangat beragam dengan kreativitas tinggi banyak mengalamai tindakan plagiarisme dan piracy, salah satunya Vlog. Vlog atau Video Blog merupakan salah satu bentuk karya cipta yang diunggah ke situs YouTube menghasilkan keuntungan. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana perlindungan karya cipta Vlog yang diunggah ke YouTube dan bagaimana sanksi hukum atas kasus penyiaran ulang Vlog oleh stasiun televisi tanpa izin. Adapun tujuan kajian ini yaitu untuk memahami perlindungan atas karya cipta Vlog yang diunggah ke YouTube dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadi penyiaran ulang Vlog oleh stasiun televisi tanpa izin. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari analisis yaitu bahwa Vlog yang diunggah ke YouTube sebagai bentuk karya cipta dibidang karya sinematografi sejatinya mendapat perlindungan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta meskipun dalam penjelasan pasal terkait masih menunjukkan norma kabur. Dalam hal Vlog yang disiarkan ulang oleh stasiun televisi tanpa izin mendapat sanksi hukum sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta dengan mengajukan gugatan ganti rugi atau mengadukan sebagai tindak pidana pelanggaran Hak Cipta.
Kata Kunci : Hak Cipta, Vlog, YouTube
PERLINDUNGAN KREDITUR PENERIMA FIDUSIA ATAS MUSNAHNYA BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN
Authors: Gitasari Luh Gede Pebby , Udiana I Made , Mudana I Nyoman 
Published: July 2019

Jaminan Fidusia berperan penting dalam menjamin hak dari kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur.Jika dilihat dalam pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, disana terdapat ketidak jelasan atas pengaturan tentang musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan atau adanya kekaburan hukum tentang pengertian musnah dalam pasal tersebut.Permasalah yang diteliti dalam penulisan yaitu tentang pengaturan perlindungan kreditur penerima fidusia atas musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan dan upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur penerima fidusia untuk pelunasan piutang akibat musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, adalah penelitian yang didasarkan kepada data sekunder. Penelitian hukum mempergunakann pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan mepergunakan pendekatan analisis (Analytical Approach).
Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Kreditur memiliki hak didalam perjanjian yang dibuat, dimana haknya adalah untuk menuntut perusahaan asuransi untuk mencairkan uang asuransi yang dimana hal ini untuk menutup kerugian dari objek jaminan fidusia yang musnah yang diakibatkan karena kesalahan dari debitur yang sesuai ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian asuransi untuk melindungi kepentingan kreditur.Upaya yang dapat dilakukan dengan cara pembaruan utang dengan mengganti utang lama dengan utang baru, dimana yang diganti disini perjanjian kreditnya dengan perjanjian kredit yang baru. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan karena kesengajaan dilakukan debitur maka pihak kreditur dapat menuntut pergantian atas benda jaminan tersebut dengan nilai jaminan yang sama, namun apabila dari pihak debitur tidak merespon atau menanggapi, maka pihak Kreditur dapat menempuh jalur hukum dengan cara litigasi maupun no litigasi.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Musnahnya Jaminan Fidusia
Kewajiban Pengusaha Dalam Pemberian Upah Minimum Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72/PUU-XIII/2015
Authors: Nadya Billy Griselda , R Ibrahim 
Published: July 2019

Penangguhan pembayaran upah minimum berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk tidak membayar upah minimum dalam kurun waktu tertentu. Namun, dalam Pasal 90 ayat (1) menjelaskan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Artinya ketentuan tersebut melemahkan perlindungan hukum dari Pasal 90 ayat (1). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami penangguhan pembayaran upah minimum tersebut dapat menghilangkan apa yang menjadi kewajiban pengusaha agar dapat membayar selisih upah minimum kepada pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penangguhan pembayaran upah minimum menghilangkan apa yang menjadi kewajiban pengusaha untuk dapat membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72/PUU-XIII/2015.
Kata Kunci : Upah, Pekerja
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK IMPOR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE?
Authors: Pratiwi Ni Kadek Diah Sri , Nurmawati Made 
Published: July 2019

Produk Kosmetik impor merupakan salah satu barang yang sangat banyak dijual secara online. Kebutuhan dan permintaan masyarakat akan kosmetik dalam menunjang penampilan khususnya bagi perempuan berdampak meningkatnya industri kosmetik baik yang diproduksi dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri. Namun tidak semua produk kosmetik yang dijual secara online telah memiliki izin edar dari BPOM. Oleh karena itu perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atas kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini yaitu untuk lebih memahami pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar dan mengetahui bentuk pengawasan BBPOM Denpasar atas produk kosmetik yang dijual secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa wawancara dengan informan dari pihak BBPOM Denpasar dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundnag-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan hasil penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik impor yang dijual secara online belum efektif diterapkan.Karena masih banyaknya produk kosmetik imporyang dijual secara online dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan BPOM.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Impor, Izin Edar, Online.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUSANA DALAM MERIAS WAJAH
Authors: Dewi Luh Ayu Mistrinda , Atmadja Ida Bagus Putra 
Published: July 2019

Kebutuhan masyarakat akan busana dan rias wajah semakin meningkat sehingga banyak orang yang menggunakan kesempatan ini untuk menyewakan busana dalam merias wajah. Permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa busana dalam merias wajah, yaitu pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh penyewa. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan perjanjian secara sepihak pada sewa menyewa busana dalam merias wajah dan penyelesaian terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak pada sewa menyewa busana dalam merias wajah.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pada tulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil, bahwa terdapat 2 (dua) faktor penyebab terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang perjanjian lisan. Faktor eksternalnya, yaitu terdapat tempat lain yang menyewakan busana lebih murah, busana yang disewa cacat, dan barang yang disewa belum dikembalikan oleh pihak penyewa yang terdahulu. Penyelesaian pembatalan perjanjian secara sepihak dilakukan dengan cara kekeluargaan.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Perjanjian Sewa Menyewa, dan Pembatalan Sepihak.
INKONSISTENSI PENGATURAN PARATE EXECUTIE BERKAITAN OBYEK HAK TANGGUNGAN?
Authors: Puri Ayu Putri Miranda , Yusa I Gede 
Published: July 2019

Dalam hal debitur cidera janji, maka terlebih dahulu akan diberi teguran kepada debitur untuk melunasi utangnya. Namun, apabila debitur tidak menanggapinya dapat dilaksanakan eksekusi langsung atas kekuasaan sendiri (parate executie). Parate executie merupakan sarana eksekusi termudah dan cepat bagi kreditur untuk pelunasan piutang manakala debitur cidera janji. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) terjadi inkonsistensi terhadap mekanisme atau aturan formal dalam pelaksanaan parate executie obyek hak tanggungan itu sendiri. Inkonsistensi dalam peraturan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui inkonsistensi pengaturan parate executie hak tanggungan dalam UUHT dan upaya mengatasi inkonsistensi terhadap pengaturan parate executie dalam UUHT. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah apabila dikaitkan antara ketentuan pada Pasal 6 dengan Penjelasan Umum angka 9 dalam UUHT bahwa Penjelasan Umum angka 9 UUHT tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuhnya, karena penjelasan dalam undang-undang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan upaya mengatasi inkonsistensi dapat dilakukan dengan cara penerapan asas lex posterior derogate legi priori dan penyempurnaan pengaturan melalui revisi terhadap UUHT.Kata Kunci: Inkonsistensi, Parate Executie, Hak Tanggungan
IMPLEMENTASI KETENTUAN PENDAFATARAN MEREK BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN KATA PADA PERUSAHAAN COFFEE SHOP DI KOTA DENPASAR
Authors: Gustoro Dika Samiaji , Sukihana Ida Ayu 
Published: July 2019

Merek merupakan ruang lingkup dari pada Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kreasi intelektual, yang dapat berupa hak merek seperti halnya hak kebendaan lainnya Hak Kekayaan Intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya oleh siapapun. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek Indonesia merupakan suatu kewajiban apabila merek tersebut didaftarkan dan ini merupakan perlindungan yang bersifat preventif. Dengan hukum merek yang masih belum banyak masyarakat mengetahui bagaimana sistem perlindungan berkaitan dengan merek pada sebuah nama usaha agar salah satu karya intelektual mereka mendapatkan perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta pendekatan perundang-undangan. Maka tidak ada cara lain upaya hukum yang dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan merek tersebut karena lebih memberikan jaminan perlindungan hukum dengan cara mendaftarkan merek pada nama perusahaannya. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Merek, Warung Kopi.
Müzik Performans Kaygısı: Belirtileri, Nedenleri, Baş Etme Stratejileri
Authors: SAYLAM Başak , GİRGİN Demet 
Published: July 2019

Müzik performansı kaygısı, seyirci karşısında kişinin
performansının iyi olmayacağı düşüncesi ile endişe yaşamasıdır. Yapılan
araştırmalar müzik performans kaygısının performansı sergileyen kişiler
ve performansın kalitesi üzerinde olumsuz yönde önemli etkileri olduğunu
göstermektedir. Literatürde bu durumu destekleyen birçok araştırma bulgusu yer
almaktadır. Bu çalışmada, müzik eğitiminin her alanında ve seviyesinde önemli
etkilere sahip olan müzik performans kaygısı ile ilgili yapılmış olan araştırmaların;
müzik performans kaygısının belirtileri, müzik performans kaygısı ile baş etme
yolları, müzik performans kaygısının nedenleri başlıkları altında bir sentezini
sunmak amaçlanmıştır. Çalışmanın müzik performans kaygısı ile ilgili araştırma
yapan akademisyenlere ve müzik eğitimcilerinin müzik performans kaygısı
konusunda bilinçlenerek öğrencilerinde oluşacak müzik performans kaygısını
önleme ve müzik performans kaygısı ile baş etme stratejileri konularında
farkındalık kazanmalarına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Examining Obesity in Lymphedema: A Retrospective Study of 178 New Patients with Suspected Lymphedema at a Canadian Hospital-Based Clinic
Authors: Shallwani Shirin M. , Hodgson Pamela , Towers Anna 
Published: July 2019

Purpose: Physiotherapists have an important role to play in the early detection and treatment of lymphedema, a chronic inflammatory condition characterized by excess interstitial protein-rich fluid, which is estimated to affect more than one million Canadians. Obesity has been identified both as an important cause of and as a risk factor for developing lymphedema of various aetiologies. Little is currently known about obesity in Canadians affected by lymphedema. The objective of this study was to report on the prevalence of overweight and obesity in a Canadian lymphedema clinic population and the relationships among BMI; demographic, medical, and lymphedema characteristics; and cellulitis history. Method: We conducted a retrospective electronic record review of the clinical data collected from new patients evaluated for suspected lymphedema at a specialized Canadian hospital-based clinic over a 2-year period. We used descriptive analyses to characterize the sample and one-way analysis of variance and χ2 tests for comparative analyses. Results: Of the 178 patients whose records were reviewed, 36.5% were classified as overweight and 39.3% as obese. Patients with non-cancer diagnoses had a higher mean BMI than those with cancer-related diagnoses ( p < 0.001). A higher BMI was associated with a longer time since lymphedema onset ( p < 0.001), bilateral lymphedema ( p = 0.010), and history of cellulitis ( p < 0.001). Conclusions:Obesity is prevalent in the Canadian population with lymphedema and is associated with delayed referral and increased cellulitis rates. Early detection and tailored management strategies are needed to address obesity in patients with lymphedema and the complexities associated with these two related conditions.
Evaluation of the Bactericidal Activity of Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride in 2-Propanol against Pseudomonas aeruginosa Strains with Adaptive Resistance to this Active Substance According to European Standards
Authors: Chojecka Agnieszka , Tarka Patryk , Kanecki Krzysztof , Nitsch-Osuch Aneta 
Published: July 2019

Abstract
This study evaluated the bactericidal activity of the cationic surface active compound didecyldimethylammonium chloride in 2-propanol against the two reference strains Pseudomonas aeruginosa and Pseudomonas aeruginosa (tetracycline-resistant) as well as their isolates adapted to this active substance. Individual phases and stages of European Standards which are intended to determine the bactericidal activity of disinfectants in medical areas were used. Disinfection parameters of the tested substance as determined by suspension methods were not sufficient to achieve the required bactericidal reduction in the carrier method for Pseudomonas aeruginosa and all its adapted isolates. Pseudomonas aeruginosa (tetracycline-resistant) and its adapted isolates were more sensitive to the tested active substance when the contact time was extended from 5 to 10/15 min. Adaptive resistance of Pseudomonas aeruginosa strains can be abolished by using increased concentrations of the tested substance and/or extended contact time.
The Performance Comparison Of Branched Methyl Stearate Ethoxylate and Linear Methyl Stearate Ethoxylate
Authors: Zhang Lu , Sun Yongqiang , Di Serio Martino , Zhou Jingjie , Din Lirong , Zhang Yong , Liang Huibin , Wu Huaping , Sun Jinyuan 
Published: July 2019

Abstract
In this paper, the physicochemical properties and application properties of two isomers, one with a branched structure (9,10-dihydroxystearic acid ethoxylate) and the another with a linear structure (stearic acid ethoxylates) were systematically studied. It has been found that: (1) The DHSAE-15 (9,10-dihydroxystearic acid ethoxylated with 15 mean EO units) with a branched structure has better wettability and higher efficiency in reducing surface tension than the corresponding linear product SAE-15 (stearic acid ethoxylated with a 15 mean EO units); (2) SAE-15 has better detergency than DHASE-15; (3) the spatial configuration plays a limiting role on the size of the aggregate.
3d tomography analysis of the packing structure of spherical particles in slender prismatic containers
Authors: Reimann Joerg , Vicente Jérôme , Ferrero Claudio , Rack Alexander , Gan Yixiang 
Published: July 2019

Abstract
In granular media, topological features are known to determine the effective material properties and boundary behavior when interacting with other structural components. X-ray computed tomography results are reported on sphere packing structures in slender prismatic containers (X = 20, Y = Z = 80 mm), filled and vibrated with both monosized spheres (diameter d = 2.4 mm), Exp. (M), and polydisperse spheres (1 mm < d < 1.25 mm), Exp. (P). Packing structures were characterized by void fraction distributions, coordination numbers, contact angle distributions and Voronoi packing fractions. In (M), an almost perfect hexagonal dense packing exists in the total volume, associated with a packing fraction γ
t≈0.68. In additional packing experiments, large γ
t values were achieved as well. Although the d spread in (P) is relatively small, significantly different results are obtained: γ
t≈0.62, regular structures are restricted to narrow wall zones and distributions in the container volume are nonhomogeneous. It is argued that the small degree of ordered structure is a characteristic feature of polydispersity for efficiently vibrated sphere packings.
كلمة رئيس التحرير
Authors: خان إسرار أحمد 
Published: July 2019

مجلة الإسلام في آسيا اهتمت منذ بدايتها في عام 2004 بنشر البحوث القيمة باللّغتين العربية والإنجليزية. والمقصود بالبحث الفحص الدّقيق والتدّبر العميق في القضية المختارة للتوصل إلى فكرة جديدة، أوشرح جديد لفكرة معروفة. فأهل العلم والمعرفة لا يعتبرون الاكتفاء بجمع الآراء المختلفة من عدة مصادر، أو جمع المادة المتعلقة بموضوع ما بحثا، وكذلك الحال بالنسبة لترجمة المؤلفات المعروفة وغير المعروفة.وهذا العدد للمجلة (ديسيمبر 2015) يشتمل على عشرة بحوث، خمسة بالعربية وخمسة بالإنجليزية، وجميعها بحوث قيمة ذات جودة عالية، لذلك استحقّ مؤلّفوها الإشادة والتقدير. ويرجو أعضاء هيئة تحرير المجلة من الباحثين التكرُّم بالمواظبة على إرسال مساهماتهم العلمية للمجلّة.وسياسة المجلة منذ البدايات الاعتماد على كتيب مكتبة شيكاغو فيما يتعلّق بذكر المصادر في الحواشي. ولكن بالنظر إلى تزايد الاهتمام بنظام ما يعرف بـ: (APA Style) على المستوى العلمي في العالم فقد قرّرت هيئة التحرير اعتماد كلا النّظامين: (شكاغو و (APA في أبحاث المجلة. وفي هذا العدد اتبع أحد المقالات الإنجليزية المنشورة نظام .APA والسّعي منّا والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ونحمده على ذلك حمداً طيّباً.
أثر المنهج القرآني في الحديث عن النصرانية عند علماء المسلمين معالم منهج الفخر الرازي في دراسة النصرانية أنموذجا The Impact of the Qur’anic Approach on the Discussion of Christianity among Muslim Scholars
Authors: توري سيكو مارافا , إبراهيم عصام التجاني محمد 
Published: July 2019

الملخّصيدرك المتتبع حقيقة حديث القرآن عن الأديان الأخرى بجانب بيانه الشافي للإسلام نفسه بين دفتيه. ولا ريب أن لهذه الظاهرة ثمراتها ومستلزماتها. أهمها ضرورة خوض المفسِّر وكثير من علماء المسلمين في الحديث عن الأديان، ومحاولة تأسي كثير من علماء المسلمين المختصين في علم الكلام والأديان بالمنهج القرآني لدى دراستهم للأديان؛ رغم إمكانية دراسة الأديان بمناهج أخرى غير المنهج القرآني، لأنّ المنهج يختلف باختلاف الهدف والغاية من الدراسة، ومنها النقاش العلمي حول أسبقية علماء المسلمين في دراسة الأديان: أيرجع ذلك إليهم أم إلى الغرب في العصر الحديث؟! وتبع ذلك إشكالية الموضوعية في دراسة الأديان. تسعى هذه الورقة إلى دراسة معالم منهج الإمام الرازي في دراسة النصرانية، ومدى تأثره في ذلك بالقرآن الكريم، وهل هو عين المناهج العلمية المعاصرة في دعوى دراسات الأديان المقارنة. وسيتبع الباحثان المنهج التحليلي في دراسة المنهج القرآني أولا بعد تتبع الآيات المعنية في ذلك، وفي استخراج وإبراز معالم منهج الرازي في دراسته للنصرانية. ومن أهم نتائج البحث أن ضرورة تفسير القرآن الكريم أدى إلى الخوض في دراسة دين آخر. الكلمات المفتاحيّة: منهج القرآن الكريم، التفسير الموضوعي، الخطاب القرآني، دراسات قرآنية، النصرانية، الفخر الرازي. AbstractThe Qur’an contains essential and significant accounts of other religions, providing enough room for Muslim scholars of Qur’anic interpretation. In these endeavours, Muslim scholars have adopted the approach of the Qur’an despite the availability of other methods. This is because methods differ according to the goals behind the study. Question has been raised as to who were first to engage in the study of other religions: Muslims or the western scholars in the modern age? There is also the question of objectivity in the study of religions. This paper examines hallmarks in the approach of ImÉm al-RÉzÊ toward the study of Christianity, and the extent it was influenced by the Qur’an, and whether it reflects contemporary scientific methods in the comparative study of religions. The researchers adopt the analytical method in the study of the Qur’anic approach after which it then extracts and highlights the hallmarks of Razi’s approach to the study of Christianity. As the paper concludes, there is a need to interpret the Qur’an’s description of other religions.Keywords: Qur’anic Methodology, Subjective Interpretation, Qur’anic Discourse, Qur’anic Studies, Christianity, Fakhr al-RÉzÊ.