bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Analisis Anggaran Pemerintah (APBN dan APBN-P) dalam Perspektif Demokrasi Multipartai dan Koalisi
Authors: Sitepu Badikenita 
Published: May 2018

Government Budget Analysis in Perspective Democracy Multiparty and CoalitionDemocratic system change in Indonesia resulted in a change of political system and economy of Indonesia. Changes in the political system was also followed by the country’s financial sector reform (or budget) in the process of change towards prosperity residents better. Using time series data from 1982 to 2011, this study found that the coalition is formed to have a positive and significant effect on the level of budget revenues in the state budget approval and the state budget, as well as the approval of the budget at the level of state budget. The Coalition does not have influence on the level of approval signifkan budget on state budget. The number of political parties only aect the level of budget revenues in the state budget approval. The level of tax agreements have a significant impact on the level of state budget approval and the state budget. Revenue budget approval rate has a significant influence on the level of approval of both the state budget expenditures and state budget.Keywords: State Budget; Multiparty System; Coalition; Political Party; Level Tax Agreement AbstrakPerubahan sistem demokrasi di Indonesia berdampak terhadap perubahan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Perubahan sistem politik juga diikuti dengan reformasi di bidang keuangan negara (atau anggaran) dalam proses perubahan menuju kemakmuran penduduk yang lebih baik. Dengan menggunakan data time series tahun 1982–2011, penelitian ini menemukan bahwa koalisi yang terbentuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat persetujuan anggaran pendapatan pada APBN dan APBN-P, serta tingkat persetujuan anggaran belanja pada APBN-P. Koalisi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat persetujuan anggaran belanja pada APBN-P. Jumlah partai politik hanya berpengaruh pada tingkat persetujuan anggaran pendapatan pada APBN. Tingkat persetujuan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat persetujuan anggaran pada APBN dan APBN-P. Tingkat persetujuan anggaran pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat persetujuan anggaran belanja, baik pada APBN maupun APBN-P.
Pengentasan Orang Miskin di Indonesia: Peran Modal Sosial yang Terlupakan
Authors: Yamin Sofyan , Dartanto Teguh 
Published: May 2018

Poverty Alleviation in Indonesia: The Missing Link of Social CapitalThe government has a dominance role and heavily focused on economic approach in poverty alleviaton in Indonesia. Poverty rate has been reduced, but not in significant way. Revitalization of poverty alleviation programs by promoting non-economic such as social capital becomes important. This study aims to analyze the role of social capital related to the bonding and bridging dimension in promoting poverty alleviation and protecting the poor from vulnerability. Based on the study, the bonding and bridging dimension has showed the significant effect to decrease the vulnerability and pulled out the poor from the poverty line.Keywords: Bonding and Bridging Social Capital; Poverty; Simultaneous EquationAbstrakNuansa kebijakan pengentasan orang miskin selama ini terkesan menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dengan peran Negara yang sangat dominan. Meskipun tingkat kemiskinan menurun tapi tidak terlalu signifikan. Revitalisasi pengentasan orang miskin dengan mendorong faktor non-ekonomi seperti modal sosial menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran modal sosial terkait dengan bonding dan bridging dalam mendorong pengentasan orang miskin dan melindungi kerentanan kelompok miskin. Hasil penelitian menunjukkan modal sosial bonding dan bridging terbukti secara empiris mempunyai peran penting dalam mengurangi kedalaman kemiskinan dan juga mampu mendorong orang miskin keluar dari kemiskinan.
Pengujian Trilemma Conditions pada Perekonomian Indonesia
Authors: Yunita Mela , Achsani Noer Azam , Anggraeni Lukytawati 
Published: May 2018

Testing the Trilemma Conditions of Indonesian EconomyThe key challenge for monetary policy in emerging market countries is simultaneously maintain monetary independence, exchange rate stability, and join with financial integration. This reseach explain the interaction of monetary policy in Indonesia over time to answer those three challenge with a Trilemma conditions. This research evaluate the Bank Indonesia’s decision to change the exchange rate regime and apllied ”inflation targeting”. The methods include to build the Trilemma’ index and testing the Trilemma with constant regression. The results indicate that Bank Indonesia has tradeoff in determining the combination of monetary policy objectives. Tradeoff for Bank Indonesia more heavy under free floating due to fear of floating’s problem and tradeoff lighter when inflation targeting applied.Keywords: Trilemma Hyphotesis; Different Exchange Rate Rezim; Inflation Targeting AbstrakTantangan utama kebijakan moneter di negara berkembang adalah secara bersamaan dapat mempertahankan independensi moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, dan terlibat dalam integrasi keuangan global. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kombinasi kebijakan moneter di Indonesia dari waktu ke waktu dapat menjawab ketiga tantangan tersebut dengan memenuhi kondisi Trilemma. Penelitian ini mengevaluasi keputusan Bank Indonesia mengubah rezim nilai tukar dan keputusan menerapkan target inflasi. Metode yang digunakan yaitu membangun indeks Trilemma dan mengujinya menggunakan constant regression. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank Indonesia menghadapi tradeoff dalam menentukan kombinasi tujuan kebijakannya. Tradeoff lebih berat ketika periode rezim free floating karena adanya masalah fear of floating, sedangkan tradeoff lebih ringan ketika penerapan inflation targeting.
Nilai Ekonomi Tanaman Obat di Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat
Authors: Ginting Thasia , Ismail Ahyar , Simangunsong Bintang Charles 
Published: May 2018

Economic Value of Medicinal Plants in Danau Sentarum National Park, West KalimantanDanau Sentarum National Park (DSNP) is a conservation area which has an important role in people’s lives and society Kapuas Hulu in West Kalimantan. The objective of this study was to estimate the value of medicinal plants in the area TNDS. Contingent Valuation Method (CVM) with a single bounded was use to determine the willingness to pay for medicine plants. Data collected through direct interviews with 90 local households in DSNP using a questionnaire. Data analysis was done with MS. Excel® and SPSS® statistical software. The results show the variable value of the bid, income, age, education, and knowledge of medicinal plants significantly aect the value of WTP. The expected WTP is found between IDR50.354,22 to IDR72.312,44 per household per month.Keywords: Contingent Valuation Method; Single BoundWillingness to Pay; Danau Sentarum National Park (DSNP) AbstrakTaman Nasional Danau Sentarum (TNDS) adalah kawasan konservasi yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu dan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi nilai tanaman obat yang ada di dalam kawasan TNDS. Contingent Valuation Method (CVM) dengan single bounded digunakan untuk menentukan nilai kesediaan membayar tanaman obat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan 90 kepala keluarga di TNDS menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan perangkat lunak MS Excel® dan SPSS®. Hasil penelitian menunjukkan variabel nilai tawaran bid, pendapatan, usia, pendidikan, dan pengetahuan mengenai tanaman obat secara signifikan memengaruhi nilai WTP. Nilai dugaan WTP adalah sebesar Rp50.354,22 sampai Rp72.312,44 per keluarga per bulan.
Pemodelan Volatilitas Return Saham: Studi Kasus Pasar Saham Asia
Authors: Sari Linda Karlina , Achsani Noer Azam , Sartono Bagus 
Published: May 2018

Modelling Volatility of Return Stock Index: Evidence from Asian CountriesVolatility is one of the interesting phenomenon in financial market; the reason is because of its eect to the existence of global financial market. The existence of volatility closely related to the risk in stock model. This research aims to determine the right model in modeling stock return volatility taken from four Asian countries with symmetric and various asymmetric model of GARCH. The result from fitting the right model for all of four stock markets showed that asymmetric model of GARCH showing a better estimation in portraying stock return volatility. Moreover, the model can reveal the existence of asymmetric eects on those four stock markets.Keywords: GARCH Asymmetric; Stock Market; Modelling; GARCH Symmetry; Volatility AbstrakVolatilitas pada pasar keuangan merupakan salah satu fenomena yang sangat menarik karena dampaknya terhadap eksistensi pasar finansial global. Keberadaan volatilitas berhubungan dengan risiko sebuah. Tulisan ini bertujuan menentukan model terbaik dalam memodelkan volatilitas return saham pada empat negara di Asia dengan menggunakan model simetris GARCH dan berbagai macam model asimetris GARCH. Hasil dari fitting model terbaik untuk keempat pasar saham menunjukkan bahwa model asimetris GARCH menunjukkan estimasi yang lebih baik dalam menggambarkan volatilitas return saham. Lebih jauh lagi, model tersebut mengungkapkan keberadaan efek asimetris pada keempat pasar saham.
Recommended Policies for Sustainable Economic Development in Indonesia
Authors: Ananta Aris 
Published: May 2018

Booming and prosperity. Joyful expectation of the future. And, suddenly, a crash, a dramatic crash. All were lost in such a short time. They were so unprepared for this event. Then, those who had used to talk about poverty, but did not really experience the poverty itself, were forced to get the feeling of much relative deprivation. They had not fallen to under poverty line, and, indeed, they might be still in a much higher economic situation than the poverty line; but their prospect had been very bleak. It was like the feeling of riding a roller coaster, but without knowing the end of the fast descending journey. They were, to mention a few, the academicians, politicians, bureaucrats, business people, people in NGOs and joui nalists. They had the political power, and some were involved in decision making to help the "poor" people.
Metode Menilai Transfer Pusat - Daerah
Authors: Vidyattama Yogi 
Published: May 2018

Perubahan besar dalam sistem fiskal termasuk diantaranya mengubah hubungan antara tingkat pemerintah dalam bidang fiskal, telah menjadi pembicaraan penting. Tujuan umum dari perubahan tersebut adalah untuk mernbentuk dan membangun sistem publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik lokal yang makin efektif dan efisien, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Namun begitu, secara spesifik dalam perubahan itu masalah desentralisasi juga telah menjadi perdebatan yang semakin seru sejalan dengan semakin pedulinya kita dengan adanya ketidakadilan atau ketidaksamarataan antar daerah, khususnya dengan melihat adanya jurang pertumbuhan antara daerah kaya dan daerah miskin. Khusus untuk Indonesia kita melihat bahwa masalah desentralisasi juga berhubungan erat dengan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pusat, yang dijadikan dalih untuk mengatakan terambilnya kebebasan dan kedaulatan daerah untuk tumbuh lebih baik.Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan 27 propinsi, 249 kabupaten, 65 kotamadya, 4028 kecamatan dan 66545 desa (data tahun 1997). Dengan jumlah penduduk sebesar 194,8 juta jiwa (berdasarkan Supas 1995) yang tersebar secara tidak merata di 27 propinsi- 59% penduduk tinggal di 7% wilayah daratan Indonesia-tentunya tidak mudah mewujudkan perasaan berdaulat pada setiap individunya, apalagi menciptakan keadilan di seantero 7,9 juta km2 luas laut dan hanya 1,9 juta km luas daratan dengan sumber daya yang juga beragam di setiap propinsinya terlebih di setiap kabupatennya.
The Role of FDI and Rural-Urban Migration in the Future of Indonesian Economic Growth
Authors: Azis Iwan Jaya , Kuncoro Ari 
Published: May 2018

Studies on total productivity in developing countries are scarce, primarily due to the absence of capital stock data, forcing them to use some assumptions to proxy capital stock. These studies are basically static in nature, using the residual to measure productivity, ignoring feedback interactions likely to occur when there is an increase in productivity, i.e., capital formation augments when productivity increases, or "inspiration gives rise to more perspiration" (Hulten and Srinivasan, 1999). But more seriously, studies on TFP tend to be distant from actual policy environments because they fail to embrace the economy-wide impacts of the changes in productivity. Many policy trade-offs are excluded and hence overlooked.
Manajemen Inflasi Indonesia Menuju Optimalitas Growth Ekonomi Nasional
Authors: Havid Rozaq Ibrahim Kholilul Rohman , Soekardjono Satria Utama , Mahfudz Nurkholis 
Published: May 2018

In the economic literature, the relationship between the growth and inflation has been discussed in different ways with respect to the development stages of the world economy. According to the current view, there is a negative relationship between growth and inflation. This seems to be compatible with the fact that the investments and the economic growth have been negatively affected by the high and chronic inflation rates. Thus, improvement of the long-run growth potential depends on the elimination of the uncertainties that stems from high inflation rates. Developments in commodity, service and financial markets necessitate the countries to perceive the world as a global market. The countries (or provinces in our study now) that appraise this process of decentralizations could improve their living standards economically and socially if and only if they manage inflation well hence the economic cost and social cost both are minimize for sustainable growth in each province.
Analisa Pengganda dan Distribusi Keuntungan Perdagangan di Wilayah ASEAN
Authors: Parewangi A.M. Alfian , Brodjonegoro Bambang P.S. 
Published: May 2018

Matrices of International Trade model shows world equilibrium and the inter-linkage among countries through trade. This approach enable us to decompose trade multiplier into direct import requirement, indirect import requirement, internal and external propagation as components of total trade multiplier. We also can run growth simulation to identify the distribution of trade gain as previously applied by Miyazawa, Hewings and other authors. Using trade flow data from 178 countries, and focusing on the big five ASEAN, we conform the most important role of Singapore and Malaysia in this region. We also find the role of United States and Japan as biggest and most important trading partner. Unsurprisingly, growth simulation shows unequal trade gain distribution between ASEAN countries and their trading partner.
Analisa Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Manufaktur di Indonesia
Authors: Syafitri Wildan 
Published: May 2018

Labor productivity could be direct measurement of human capital quality as it shows the amount of output that the labor can produce. McConnel and Brue (1995) define labor productivity as ratio between produced output and working hour at certain level of wage. Our research try to analyze the labor productivity on manufacture sector and its explanatory variables by applying cross section data of medium scale industries on 1996 in Indonesia. The estimation result shows the positive significance of education level, the more educated labor will yield higher productivity. We also try to internalize gender issue and we find the more female worker employed, the less productivity of labor force, and consequently will lowering the wage level. Those findings conform not only Human Capital theory by Nelson-Phelps (1966), Lucas (1998) and Aghion and Howitt (1998), but also conform the theory of wage discrimination based on gender as previously stated by Byron and Takahashi (1989) and Hansen and Wahlberg (1997).
Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi
Authors: Mahi Raksaka 
Published: May 2018

Paper ini hendak membahas proses implementasi yang benar dari UU No. 34/2000 sehingga tidak menimbulkan distorsi bagi masyarakat dan perekonomian. Selain itu, pembahasan juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya PAD (Pendapatan Ash Daerah) seperti kemampuan manajemen pemungutan pajak dan retribusi daerahnya, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhitungkan dalam pemungutan PAD, dan peran pertumbuhan bagi peningkatan PAD di daerah. Beberapa temuan dalam studi ini berkaitan dengan PAD dan pemungutan pajak daerah pada tingkat kahupaten/kota adalah bahwa peran dari PAD dalam pembiayaan publik di daerah cenderung berkurang. Selain itu dari hasil perhitungan elastisitas pajak antar daerah ditemukan bahwa jenis-jenis pajak daerah saat ini memiliki basis pajak yang kurang sensitif terhadap perkembangan perekonomian. Pemungutan pajak di daerah juga cenderung belum optimal, hanya ada beberapa jenis pajak yang pemungutannya sudah baik, hal ini terjadi karena kemudahan pengelolaan jenis pajak tersebut. Berkaitan dengan banyaknya kritikan dan keluhan terhadap pemungutan pajak daerah yang mengganggu iklim usaha, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pemerintah daerah dalam implementasi kriteria-kriteria pemungulan pajak pada UU No. 34/2000.Saran dan kebijakan utama bagi permasalahan ini adalah diperlukan daftar detil pajak yang boleh dipungut daerah, bukan hanya kriteria umum saja; serta perbaikan sistem pengawasan penerbitan perda pungutan di daerah, dengan sanksi yang memadai. Selain itu, diperlukan juga optimalisasi pajak lokal melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan lokal.
Pengaruh Subsidi Harga Pupuk terhadap Pendapatan Petani : Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi
Authors: Sjari Dewi Ratna 
Published: May 2018

Dengan menggunakan data Sistem Neraca Social Ekonomi (SNSE) Indonesia tahun 1995, studi ini mencoba menganalisis dampak jangka panjang dari kebijakan subsidi harga pupuk terhadap peningkatan produksi dan distribusi pendapatan, serta bagaimana alur kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan petani melalui kebijakan subsidi ini. Analisis dilakukan melalui alur struktural (Structural Path Analysis) dengan mensimulasikan kebijakan subsidi harga pupuk untuk subsidi sebesar 1% dan 5% dan dilihat apakah biaya untuk kebijakan itu bisa ditutupi oleh peningkatan pendapatan riel petani kecil secara umum. Hasil penelitian menunjukkan, dengan semakin menurunnya produktivitas lahan antara lain akibat harga pupuk yang semakin tinggi, serta semakin sedikitnya waktu yang digunakan rumah tangga petani untuk usaha taninya, semakin menekan produktivitas bahan pangan secara nasional. Penghapusan subsidi harga pupuk secara langsung juga menyebabkan peningkatan beban ongkos produksi yang cukup besar bagi petani kecil yang merupakan produsen pangan terbesar, sehingga mereka menjadi enggan membeli pupuk. Tindakan petani tersebut pada gilirannya akan menurunkan produksi secara umum. Analisis alur struktural menunjukkan pengaruh paling kecil justru diterima oleh rumah tangga petani pemilik lahan 0.5 sampai I hektar. Sedangkan pengaruhnya terhadap rumah tangga petani gurem dan buruh tani tidak dapat terdeteksi oleh SPA. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi harga pupuk memiliki dampak yang mengarah (bias) pada pengusaha menengah besar dibandingkan pada pendapatan petani dan pengusaha pertanian kecil. Kebijakan subsidi pupuk yang dilakukan secara selektif juga dapat mengurangi semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara rumah tangga petani dan bukan petani. Namun perhitungan rasio cost/benefit, menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan yang akan diterima oleh kelompok target yang semula dituju.
Bagi Hasil Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Alternatif Penguatan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi
Authors: Simanjuntak Robert A. 
Published: May 2018

Sistem keuangan publik di Indonesia sampai saat ini masih diwarnai oleh ketimpangan hubungan antara Pusat dengan Daerah. Sebagian besar sumber-sumber keuangan yang potensial berada dalam kewenangan Pusat, sementara pada umumnya Daerah hanya menguasai sumber-sumber penerimaan sendiri yang kurang memadai relatif dibandingkan besar pengeluarannya. Konsekuensinya adalah Daerah menjadi amat bergantung kepada transfer dari Pusat.Ketergantungan tersebut terasa ironis ketika negeri ini melakukan penataan ulang sistem penyelenggaraan pemerintahannya, dari sistem yang tersentralisasi menjadi sistem dengan otonomi daerah yang luas. Sejak implementasi pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001, Daerah (terutama: Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan politik dan administratif yang jauh lebih luas dibandingkan era sebelumnya. Namun, secara keuangan, tingkat ketergantungannya secara umum menjadi lebih besar.Upaya penguatan sumber penerimaan daerah sendiri yang telah dicoba selama ini lebih terfokus kepada identifikasi sumber-sumber penerimaan (pajak-pajak) daerah yang baru, dan kurang menyentuh sumber-sumber yang potensial (pajak Pusat). Kemungkinan pengalihan pajak Pusat menjadi pajak Daerah (seperti misalnya PBB), atau bagi hasil dari pajak-pajak Pusat yang potensial (selain PPh orang pribadi), masih dianggap terlalu jauh.Akibatnya, upaya tersebut kurang berhasil karena hanya berkutat pada wilayah yang memang sudah sempit atau kurang potensinya. Malah yang terjadi banyak daerah berupaya keras mencari sumber-sumber pajak (pungutan) baru tanpa memikirkan dampaknya kepada ekonomi biaya tinggi, serta efeknya yang distortif terhadap perekonomian.Makalah ini membahas alternatif yang saat ini mungkin masih kontroversial, yakni: bagi hasil PPN kepada Daerah. Ditunjukkan di sini bahwa dengan mendapat bagian dari PPN, Daerah akan terpacu untuk membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ditunjukkan pula, bahwa sangat terbuka kemungkinan baik Pusat maupun Daerah akan memperoleh manfaat dari penerapan sistem bagi hasil ini.
Wide-Awake Hand Surgery
Authors: Warrender William J. , Lucasti Christopher J. , Ilyas Asif M. 
Published: May 2018

* Wide-awake hand surgery is both safe and effective for a multitude of common hand surgical procedures.* Wide-awake hand surgery provides the advantages of convenience and cost savings by avoiding preoperative testing and clearances and intraoperative anesthesia.* The use of epinephrine as a vasoconstrictive agent is considered safe.* Phentolamine can be used as a reversal agent in the event of an adverse reaction to epinephrine. Other agents, such as phenoxybenzamine and terbutaline, can also be utilized.* Patients undergoing wide-awake hand surgery have improved satisfaction and decreased pain.
Intravascular temperature management of a patient undergoing pancreatic head resection
Authors: Greke Christian , Persson Jan , Kluth Mario , Albers Sebastian , Bachmann‐Mennenga Bernd 
Published: May 2018

SummaryPeri‐operative hypothermia has a high incidence during major abdominal surgery and is associated with serious complications. Intravascular temperature management (IVTM) is a well‐established technique in critical care medicine. There is currently limited experience in its use to maintain peri‐operative normothermia, however recent improvements in technical specifications of IVTM catheters suggest a promising approach for intra‐operative use.In this report, we describe a case where intra‐operative IVTM was used in addition to conventional non‐invasive temperature management (NITM) in order to prevent hypothermia. Due to this management, the patient undergoing pancreatic head resection did not develop hypothermia at any time of the procedure. This highlights that intra‐operative use of IVTM could be considered as an additional component of peri‐operative temperature management during abdominal surgery.