bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
DISEMBARKATION OPTIONS OF ILLEGAL MIGRANTS RESCUE AT SEA: INDONESIAN PERSPECTIVES
Authors: Djalal,M.A. Prof. Dr. Hasjim 
Published: January 2019

<p>The issue of rescuing distress people at sea, is a very important issue for Indonesia, particularly because it is an archipelagic country situated between two oceans and two continents and it becomes a major route for migrants due to its various maritime straits and the ‘porous’ coastlines. These geographical factors have also exacerbated some of the problems, particularly of some undocumented migrants and refugees passing through Indonesia, either by land, sea, or by air. The flow of illegal migrants to or through Indonesia has increased in recent years, particularly from Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Iraq, Iran, Sri Lanka, and Pakistan, that require comprehensive solution, either domestically, bilaterally, or regionally.</p><p align="left"> </p><p><strong><em>Keywords:</em></strong>disembarkation, illegal migrants, sea, Indonesia</p>
SINERGI DALAM MENGHADAPI ANCAMAN CYBER WARFARE
Authors: Subagyo Agus 
Published: January 2019

<p>Di era globalisasi, hakekat ancaman tidak hanya berasal dari aspek militer dan fisik semata, melainkan juga datang dari ancaman nir militer dan non fisik, salah satunya adalah ancaman dunia maya. Saat ini, dunia telah memasuki era dunia maya, yang melahirkan kejahatan dunia maya dan sangat potensial menimbulkan ancaman perang dunia maya. Indonesia memerlukan tentara dunia maya untuk menghadapi ancaman perang dunia maya. Kementerian Pertahanan RI harus menjadi ujung tombak dalam proses menyusun kebijakan pertahanan dunia maya untuk menghadapi ancaman perang dunia maya. Sinergi antar pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait untuk menghadapi perang dunia maya adalah kunci sukses.</p><p align="left"> </p><p><strong>Kata kunci : </strong>dunia maya, kejahatan dunia maya, tentara dunia maya, pertahanan dunia maya</p><p align="left"> </p>
PENINGKATAN PERANAN SDM PERTAHANAN NASIONAL GUNA MENGHADAPI PERANG GENERASI KEEMPAT
Authors: Sebastian Elly 
Published: January 2019

<p>Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara, menghadapi ancaman yang semakin meningkat dewasa ini. Penguasaan teknologi mutlak diperlukan bersamaan dengan perkembangan teknologi pertahanan yang semakin mutakhir, tapi harus diikuti dengan keahlian SDM-nya. Keahlian yang diperlukan yaitu kemampuan mengoperasikan, kemandirian memproduksi, dan mengembangkan teknologi guna mengurangi ketergantungan luar negeri. Generasi perang keempat saat ini memaksa setiap negara untuk mengkordinasikan segenap sumber daya nasionalnya sebagai kekuatan pertahanan. SDM Indonesia yang melimpah dapat dijadikan kekuatan pertahanan, namun harus didukung Industri pertahanan yang memadai guna tersedianya teknologi persenjataan efektif. Profesionalisme SDM pertahanan juga diperlukan dengan melibatkan sipil dalam mengelola pertahanan kedepannya.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci</strong>: sumber daya manusia, teknologi pertahanan, industri pertahanan, profesionalisme, generasi perang keempat</p>
INVESTASI MODAL MANUSIA DI BIDANG TEKNOLOGI PERTAHANAN: REVIU PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SDM MODEL HANGGRAENI DAN BOHLANDER
Authors: Isnanto Samto Hadi 
Published: January 2019

<p>Sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci sukses bagi setiap organisasi untuk bertahan dan memenangkan kompetisi dalam situasi sulit dan lingkungan yang kompetitif. Hal ini hanya bisa terjadi jika seseorang mempunyai kompetensi, komitmen, dan kontribusi bagi organisasi mereka. Pelatihan dan pengembangan merupakan strategi kunci untuk memperoleh kompetensi, komitmen, dan kontribusi. Paper ini bertujuan untuk menggambarkan pelatihan dan pengembangan SDM sebagai investasi modal manusia dalam teknologi pertahanan. Melalui studi kepustakaan, paper ini akan menjawab : apa yang dimaksud dengan investasi modal manusia dan teknologi pertahanan? bagaimana pelatihan dan pengembangan SDM menjadi strategi kunci untuk investasi? Paper ini menemukan bahwa terdapat beragam definisi modal manusia. Namun demikian, modal manusia sebagai aset tak terlihat, terdiri dari pengetahuan, <em>skill</em>, sikap, dan tingkah laku, adalah pemahaman bersama antar akademisi yang paling utama. Sementara, teknologi pertahanan adalah aplikasi pengetahuan dan ilmu vokasional termasuk seluruh fasilitas yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas negara dari berbagai ancaman. Dengan mereviu model pelatihan dan pengembangan dari Hanggraeni dan Bohlander, paper ini mengajukan pelatihan untuk memperoleh kompetensi dari teknisi dan operator dalam teknologi pertahanan. Sementara pengembangan bertujuan untuk mencapai kompetensi peneliti, perancang, dan pengembang dalam teknologi pertahanan.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci: </strong>modal manusia, pelatihan dan pengembangan, sumber daya manusia</p>
PENINGKATAN KUALITAS SDM DI BIDANG INDUSTRI PERTAHANAN MENUJU PERTAHANAN NEGARA YANG TANGGUH
Authors: Prasetyo Triyoga Budi , Berantas Sugeng 
Published: January 2019

<p>Dalam kerangka mewujudkan pembangunan pertahanan dan meningkatkan kemampuan pertahanan yang tangguh, dihadapkan pada tuntutan nasional, tantangan global, dan ancaman yang cakupannya banyak. Apalagi, regulasi terkait pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai bagian acuan dasar yang belum seluruhnya tuntas untuk diterbitkan serta saling mendukung dan memperkuat. Contohnya, sistem pertahanan negara (sishanneg) dalam menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman nonmiliter, belum sepenuhnya sumber daya manusia pihak pertahanan diatur dalam UU meskipun sudah ada peran, fungsi, dan tugas TNI sebagai komponen utama. Lalu, lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Namun, komponen dan unsur pertahanan lainnya sebagai dukungan belum mengemuka dengan konsisten. Terlebih, menyoal penjelasan dengan memunculkan SDM bagian dari sumber daya nasional (SDN) terkait keikutsertaan seluruh warga negara atau kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.</p><p>Munculnya solusi SDM (pertahanan) dengan rincian awal yang prioritas adalah menjadikan peran, tugas, dan fungsi jamak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau prajurit, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan anggota Kepolisian, serta pejabat negara/penyelenggara negara sesuai analogi yang diakumulasi dari inti sari peraturan perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan. Terlebih, di bidang industri pertahanan dan tiga pilar pelaku ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) telah ada acuannya. Terkait dengan itu, adanya kebijakan dan jabaran tataran hirarkhi bawahnya pada gilirannya ada kebijakan tahunan dari pemerintah yang sasarannya tidak lepas menyoal terwujudnya teknologi pertahanan yang mutakhir. Oleh karena itu, bagaimana suatu kebijakan yang diturunkan dari berbagai visi dan aturan terkait lainnya terwujud dan sukses. Sesungguhnya, sangat tergantung diantaranya pada pelakunya atau untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai problematika ancaman maupun konflik yang kemungkinannya multidimensional. Peran, fungsi, dan tugas aktor/manusia/ SDM pertahanan yang mengemuka sejalan dengan komponen, unsur, dan dukungan lainnya yang belum diorganisasi dan ditata. Khususnya, konsentrasi SDM yang dimaksud di bidang industri pertahanan menjadi perhatian yang penting, strategis, dan serius dalam rangka menuju pertahanan yang tangguh sehingga layak untuk secara selektif diberdayakan atau ditingkatkan kualitasnya.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci </strong>: sumber daya manusia, industri pertahanan, pertahanan negara</p>
DOKTRIN PERTAHANAN DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM: PERSPEKTIF POSMODERNISME
Authors: Hidayat Safril 
Published: January 2019

<p>Perubahan dalam sistem internasional yang beralih dari perspektif klasik menuju perspektif posmodernisme menimbulkan perubahan tentang pengetahuan dan makna keamanan. Isu-isu tradisional yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian menjadi lebih difokuskan melalui perspektif ini. Fokus perspektif posmodernisme merombak kemapanan yang ada, yang diarahkan pada keamanan individu sehingga terjadi pergeseran doktrin militer yang selama perang dingin berlaku. Kebangkitan kekuatan baru di Asia Pasifik dengan membangun poros maritim dunia secara langsung juga melibatkan Indonesia sehingga melahirkan kebijakan poros maritim. Kebijakan poros maritim seolah barang baru, namun bila dilihat lebih jauh ke belakang merupakan momentum awal yang dapat dijadikan sebagai pijakan menuju kejayaan sebagai negara maritim yang pernah dialami pada masa lalu sejarah Indonesia. Lima pilar yang digelontorkan dalam mendukung poros maritim memerlukan pertahanan maritim yang kuat guna menjamin keamanan maritim dan kedaulatan teritorial. Perubahan orientasi keamanan dengan memperhatikan determinan domestik dan determinan internasional terhadap dimensi maritim harus diimbangi dengan perubahan doktrin yang nantinya akan menghasilkan budaya dan struktur pemerintahan maritim. Poros maritim merupakan pilihan yang tepat ditengah perlunya peningkatan kapasitas negara dalam menjaga kedaulatannya ditengah pergeseran makna kedaulatan akibat globalisasi. Pemikiran poros maritim memerlukan revitalisasi doktrin pertahanan yang memadukan tiga matra dan komponen pemerintahan lainnya serta entitas di luar negara dalam mewujudkan pemerintahan maritim yang disegani dunia.</p><p> </p><p align="left"><strong>Kata kunci:</strong> perspektif posmodernisme, pertahanan, poros maritim, determinan domestik, determinan internasional, doktrin, revitalisasi.</p>
STRENGTHENING INDONESIA’S ROLE IN INDIAN OCEAN THROUGH INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION CHAIRMANSHIP IN 2015-2017
Authors: Setiyanto Ari 
Published: January 2019

<p>Indonesian government concerned to determine the future of the Pacific and Indian Ocean Region through new vision as the world maritime fulcrum. The elected President, Joko Widodo realized the importance to strengthen the priority in maritime sector. Expanding globalization and growing needs of energy security leads Indian Ocean region as an important area for the global security. Regionalism has implications for both security and development in a region. Significant growth in Indian Ocean region urges a cooperation approach between littoral countries located around the Indian Ocean and lead the establishment of Indian Ocean Rim Association (IORA). As Indonesia will be a chairman in IORA by the third quarter of 2015, Indonesia can play an important role and influence the region with its chairmanship in IORA, both in terms of economy and security. Indonesia could develop a comprehensive maritime cooperation through the IORA. The cooperation will lead to acomplishment of the Indonesia’s national interests. On the other side, the potential trade volume in the Indian Ocean region cannot be reached because of limited maritime infrastructure that facilitate the current trade. IORA should develop a master plan or blueprint on connectivity that will provide the infrastructure development agenda with the Public-Private Partnership to accelerate the infrastructure development. By this situation, the development of maritime infrastructure can be a double advantage for Indonesia because it will connect APEC and IORA. The important things to consider in terms of security is a potential threat both in security and defense if the government decided to open and build a deep seaport in Western Sumatera and Java Island.It is important to evaluate the potential threats and challenges if Indonesia wants to be a fulcrum ofworld maritime activity.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Keywords</strong>: IORA, diplomacy, maritime security, regional integration, maritime fulcrum, regionalism</p>
PENTINGNYA KAPABILITAS NEGOSIATOR DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL DI BIDANG TEKNOLOGI PERTAHANAN: KASUS PROYEK KFX/IFX
Authors: Matondang Erlinda 
Published: January 2019

<p>Setiap negara membutuhkan kekuatan pertahanan yang terus diperbarui dan mempunyai teknologi yang canggih. Untuk peningkatan kapasitas teknologi pertahanan tersebut, Indonesia membutuhkan kerja sama dengan negara lain. Dalam pembentukan suatu kerja sama, negosiasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi kepentingan negara terkait yang saling bertubrukan. Kapabilitas negosiator yang baik sangat dibutuhkan untuk mencapai kepentingan Indonesia di bidang teknologi pertahanan dalam kerja sama yang dijalin dengan negara lain, termasuk dengan Korea Selatan. <em>Joint Development</em> pengembangan KFX/IFX, yang dibentuk antara Indonesia dan Korea Selatan, membutuhkan kapabilitas negosiator yang memadai, sehingga Indonesia mendapatkan kapasitas teknologi pertahanan yang sesuai dengan kondisi geografi wilayahnya.</p><p> </p><p align="left"><strong>Kata Kunci:</strong> kapabilitas, negosiator, teknologi pertahanan</p><p align="left"><strong> </strong></p>
MODEL PENDANAAN INDUSTRI PERTAHANAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
Authors: Muradi Muradi 
Published: January 2019

<p>Pengelolaan industri strategis dan pertahanan di beberapa negara hampir selalu dihadapkan dengan tiga isu utama, yaitu: pertama, pengembangan teknologi pertahanan yang mengandalkan dua skema, memperkuat penelitian dan pengembangan industri pertahanan, dan melalui skema offset dan transfer teknologi. Kedua, anggaran industri pertahanan dengan berbagai model pendanaan, dan masalah ketiga untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari industri pertahanan. Ketiganya saling berkaitan dalam mendukung kebutuhan Peralatan Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di suatu negara atau untuk ekspor. Artikel ini akan membahas dua hal: pertama, masalah pengembangan sumber daya manusia dan industri pertahanan kedua, pertahanan Model pembiayaan industri akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari industri pertahanan. Makalah ini juga berpendapat bahwa korelasi antara pilihan model pembiayaan industri pertahanan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sektor pertahanan suatu negara.</p><p> </p><p align="left"><strong>Kata Kunci</strong>: industri pertahanan, sumber daya manusia pertahanan, pembiayaan pertahanan, teknologi pertahanan, alutsista</p>
KURIKULUM BELA NEGARA DI TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI: PROSPEKTIF KETIMPANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN INDONESIA
Authors: Matondang Erlinda 
Published: January 2019

<p>Kebijakan bela negara merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Indonesia dalam membentuk kekuatan pertahanan nirmiliter. Pada implementasinya, kebijakan ini mendorong pembentukan suatu kurikulum yang sesuai dengan kebijakan dan pendidikan bela negara. Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan bela negara saat ini terdiri dari empat poin pembelajaran, yaitu pelatihan kewarganegaraan, pelatihan militer wajib, pelatihan sesuai profesi, dan pelatihan ala TNI. Kurikulum ini mempunyai lima nilai dasar, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah saat ini mempunyai prospek ketimpangan dalam sistem pertahanan semesta yang membutuhkan kesetimbangan antara pertahanan militer dan nirmiliter. Artikel ini mengulas prospek tersebut dengan merumuskan kesetimbangan interaksi pertahanan militer dan nirmiliter yang menghasilkan postur pertahanan dengan tiga unsurnya, yaitu kekuatan, kemampuan, dan penggelaran. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan bela negara yang berlangsung saat ini dapat menghasilkan ketimpangan dalam sistem pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, perubahan pada metode pembentukan dan pelaksanaan kurikulum bela negara sangat dibutuhkan. Selain itu, target utama pendidikan ini seharusnya digeser pada perguruan tinggi dengan pertimbangan berupa kematangan berpikir, pembentukan jati diri, dan potensi generasi muda.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci:</strong> bela negara, kesetimbangan, ketimpangan, kurikulum, sistem pertahanan</p>
UPAYA BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN SEJARAH
Authors: Sumawijaya Sumawijaya , Berantas Sugeng 
Published: January 2019

<p>Di negara kita, ada yang dilupakan bahwa di sela-sela pembangunan infrastruktur fisik/lunak/sosial, seharusnya secara paralel dilakukan pembangunan jiwa/roh-nya. Jiwa menjadi pijakan sekaligus pendorong kuat bagi ketahanan mental bangsa ini.Namun, hal semacam ini belum menjadi prioritas pembangunan nasional, apalagi tertanam di dalam jiwa dan pikiran. Memperkokoh persatuan bangsa maupun integrasi nasional adalah satu proses menyatukan cipta, rasa, dan karsa, menuju ke-ekaan tanpa sekat, dan mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sesuatu yang final, yang menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara.Pemahaman ini, harus dilakukan dalam pendidikan sejarah sebagai bagian petahanan nirmiliter dengan memperhatikan pengalaman penerapan UU 20/1982 akibat telah dicabut/diberlakukan UU 3/2002 dan keterkaitannya di era reformasi.Sejalan dengan itu, konteks kesejarahan yang mengandung jiwa nasionalisme dan patriotisme mutlak dilakukan bagi perwujudan ketahanan nasional yang tangguh. Modal utama dalam membangun bangsa pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, melalui pengajaran diantaranya sejarah nasional Indonesia dan sejenis (pendidikan) kewarganegaraan (UU 20/2003-UU 12/2012) dapat ditanamkan nilai kebanggaan nasional, persatuan, kesatuan, maupun paradigma nasional dalam upaya menumbuhkan bela negara dan sekaligus kepentingan pertahanan negara.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci</strong> : sejarah nasional, bela negara, pertahanan negara</p>
TINJAUAN TEORETIS KONSEPSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI ERA GLOBALISASI INDUSTRI PERTAHANAN
Authors: Witarti Denik Iswardani , Armandha Semmy Tyar 
Published: January 2019

<p>artikel ini adalah sebuah deskripsi analisis teoretis mengenai berubahnya konsepsi pertahanan dan keamanan dalam era globalisasi pertahanan. Fenomena globalisasi pertahanan menunjukan bahwa persepsi ancaman dan keamanan baik internasional maupun nasional telah sedemikian berubah karena kompleksitas yang terbentuk dari relasi industrial yang mengalami liberalisasi. Globalisasi pertahanan membentuk relasi yang saratakan kerja sama dan kolaborasi. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian teoretis, sehingga membahas isu secara general dan luas. Pada kesimpulannya, realita evolusi industri pertahanan membuat pemahaman akan bela negara harus berevolusi pula. Tidak hanya sekedar memahami adanya pertahanan nirmiliter, namun pemahaman mengenai prosedur industrial, diplomasi dan kerja sama, merupakan salah satu kunci berbela negara masa kini.</p><p> </p><p><strong>Kata kunci: </strong>pertahanan dan keamanan, globalisasi dan liberalisasi industri pertahanan<em>, </em>bela negara</p>
PENDIDIKAN PERDAMAIAN SEBAGAI BAGIAN DARI PROGRAM DERADIKALISASI: SEBUAH UPAYA PENCEGAHAN GERAKAN TERORISME
Authors: Indrawan Raden Mas Jerry , Widiyanto Bayu 
Published: January 2019

<p>Pendidikan perdamaian adalah sebuah terminologi yang belum terlalu dikenal. Istilah ini tentunya kalah pamor dibanding istilah terorisme yang tentu semua orang sudah cukup familiar dengannya. Pendidikan perdamaian berupaya mengembangkan pengetahuan, kompetensi, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang bertujuan untuk mengubah sikap, sifat, dan pola pikir seseorang yang menciptakan atau meningkatkan kekerasan. Program deradikalisasi bertujuan untuk mengubah pola pikir teroris untuk tidak lagi menyimpang dari ajaran yang benar dan menghilangkan budaya kekerasan yang dianutnya. Karena pendidikan perdamaian adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengembangkan budaya damai, maka pendidikan perdamaian itu sendiri dapat digunakan dalam program deradikalisasi sebagai salah satu kurikulum pengajarannya. Dalam tulisan ini, penulis akan melihat bagaimana pendidikan perdamaian dapat diintegrasikan sebagai salah satu bagian dari program deradikalisasi, khususnya kepada para napi teroris yang sudah berada dalam lembaga pemasyarakatan, dan juga bagaimana para napi teroris tersebut bisa diberdayakan sebagai pendidik pendidikan perdamaian di masyarakat setelah bebas.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci: </strong>pendidikan perdamaian, deradikalisasi, terorisme, kekerasan, pendidik pendidikan perdamaian</p>
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP TURKI: STUDI KASUS KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN
Authors: Amrullah Muhammad Rizky 
Published: January 2019

<p>Penelitian ini membahas mengenai hubungan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Turki. Dalam konteks ini, praktik diplomasi pertahanan Indonesia berupa kerjasama pertahanan dengan Turki dalam bidang industri pertahanan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data didapatkan melalui praktik wawancara dengan Menteri Pertahanan RI periode 2009-2014. Selain itu, data sekunder didapatkan dari hasil pencarian dokumen resmi, website resmi serta sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai faktor yang mendasari mengapa Indonesia menjalin kerjasama industri pertahanan yang strategis dengan Turki dibandingkan dengan negara industri pertahanan yang lebih maju. Kontribusi diplomasi pertahanan terhadap Turki bagi Indonesia yaitu meningkatnya hubungan dua negara, meningkatnya kapabilitas militer dan menuju kemandirian industri pertahanan.</p><p align="left"> </p><strong>Kata Kunci</strong>: diplomasi pertahanan, industri pertahanan, kerjasama pertahanan
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KEDISIPLINAN DAN KINERJA PRAJURIT BATALYON KAVALERI 11/SERBU KODAM ISKANDAR MUDA
Authors: Dwiguspana Edwin , Sumari Arwin Datumaya Wahyudi , Prihantoro Mitro 
Published: January 2019

<p>Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang memberikan kontribusi dominan dan bahkan dapat dikatakan memegang peranan penting diantara sumber daya-sumber daya lainnya. Kinerja prajurit di Batalyon Kavaleri (Yonkav) 11/Serbu Kodam Iskandar Muda telah mengalami penurunan yang ditunjukkan dari indikasi-indikasi yakni Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), pelanggaran desersi, dan pulang kerja sebelum waktunya, serta belum maksimalnya ekspektasi kerja prajurit. Untuk mencapai hasil kerja yang baik dan maksimal maka prajurit perlu diberi rangsangan dengan memberikan kompensasi. Dalam rangka membuktikan hipotesis bahwa kompensasi berpengaruh kepada kedisiplinan dan kinerja prajurit, dilakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif analisis regresi linier dengan desain penelitian random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sedang antara kompensasi terhadap kedisiplinan sebesar 0,435 dan pengaruh kuat kompensasi terhadap kinerja sebesar 0,522, sedangkan secara bersama-sama antara kompensasi terhadap kedisiplinan dan kinerja prajurit Yonkav 11/Serbu Kodam Iskandar Muda memberi tambahan sebesar 0,957. Penelitian ini telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara pemberian kompensasi dengan peningkatan kedisiplinan dan kinerja prajurit Yonkav 11/Serbu Kodam Iskandar Muda.</p><p> </p><strong>Kata kunci: </strong>kedisiplinan, kinerja, kompensasi, prajurit Yonkav 11/Serbu Kodam Iskandar Muda
MANAJEMEN LOGISTIK DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN TEMPUR ALUTSISTA TNI AL
Authors: Hartanto Yusa Adi 
Published: January 2019

<p>Studi ini didesain untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi DLT di KRI Kelas Diponegoro. Permasalahan yang muncul adalah apakah penyelenggaraan DLT telah dilaksanakan secara utuh dalam mewujudkan kesiapan tempur. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori manajemen logistik, manajemen pemeliharaan, manajemen rantai pasok dan <em>balance scorecard</em>. Artikel ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penyelenggaraan dukungan logistik, yaitu : sistem inventori, organisasi, personel pengawak dan anggaran. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa penyelenggaraan DLT belum dilaksanakan secara utuh sesuai teori. Rekomendasi yang disarankan adalah perlunya pemanfaatan sistem informasi, peningkatan personel dan anggaran, serta percepatan pembentukan komando pemeliharaan.</p><p> </p><p align="left"><strong>Kata kunci:</strong><strong> </strong>dukungan logistik, kesiapan tempur, terpadu</p>