bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Comparison of the Domanic outcrops in Volga-Ural and Timan-Pechora basins
Authors: Zavyalova A. P. , Chupakhina V. V. , Stoupakova A. V. , Gatovsky Yu. A. , Kalmykov G. A. , Korobova N. I. , Suslova A. A. , Bolshakova M. A. , Sannikova I. A. , Kalmykov A. G. 
Published: May 2019

Domanic (and domanicoid) deposits are in a great interest of researchers and oil companies, since they possess authigenic oil and gas content. The article presents the results of study outcrops in the Volga-Ural and Timan-Pechora basins. The stratigraphic interval included sediments from the Middle Frasnian stage of the Upper Devonian to the Turnasian stage of the Lower Carboniferous. The main types of rocks were characterized by microscopic examination of thin sections and geochemical parameters of organic matter. It is shown that the domanic deposits of the Timan-Pechora basin are similar in structure and lithological composition to the deposits of the Volga-Ural Basin. The upper part of the domanic section is distinguished by the predominance of the carbonate-siliceous type of rocks over the kerogen mixed varieties. According to the geochemical parameters, the organic matter in the rocks of the sheltered deposits of the Volga-Ural and Timan-Pechora basins belongs to type II, but on the outcrops of the Volga-Ural region, the organic matter of the high-carbon sequence is more mature than on the outcrops of Timan-Pechora basin.
PENGARUH KETERLIBATAN KERJA DAN ETIKA KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DENGAN ORGANIZATIONAL JUSTICE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Kasus Pada Pegawai Puskesmas di Kecamatan Guntur, Demak)
Authors: Ade Sinar Hubtriyan , Budiyono Rokhmad . , Sugiono Sugiono . 
Published: May 2019

Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya perilaku kewargaan organisasional (OCB) kepada pegawai Puskesmas di Kabupaten Guntur Kabupaten Demak. Selain itu, masalah penelitian yang masih merupakan beberapa hasil perbedaan dari penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kewargaan organisasional (OCB) adalah variabel kerja keterlibatan dan etos kerja yang mencoba dibangun dengan keadilan organisasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterlibatan kerja dan etika kerja terhadap keadilan organisasional. Dan menganalisis pengaruh keterlibatan kerja, etos kerja, keadilan organisasi terhadap perilaku kewargaan organisasional.
Karena populasi digunakan sebagai keseluruhan staf puskesmas di Kabupaten Guntur Kabupaten Demak yang terdiri dari puskesmas Guntur Guntur I dan II yang berjumlah 102 orang. Teknik samplingnya adalah sensus. Sensus adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan populasi sampel karena populasinya relatif sedikit (Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 102 pegawai di Puskesmas Guntur di Kabupaten Demak. Peralatan menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan dua tahap.
Hasil ini menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga kerja secara signifikan mempengaruhi keadilan organisasional. Semakin tinggi keterlibatan tenaga kerja yang dipasok oleh keadilan organisasi dapat ditingkatkan. Etika kerja tidak berpengaruh pada keadilan organisasional. Keterlibatan kerja tidak berpengaruh pada perilaku kewargaan organisasional. Etika kerja berpengaruh signifikan terhadap perilaku kewargaan organisasional. Keadilan organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kewargaan organisasional. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa mediasi keadilan organisasi tidak dapat memediasi pengaruh antara keterlibatan kerja dan etika kerja terhadap perilaku kewargaan organisasional.
ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL
Authors: Widyartati Penta . , Marhamah Marhamah . , Susanto Edy . 
Published: May 2019

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
Secara garis besar, pendapatan desa dibagi menjadi dua, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil usaha desa dan swadaya. Pendapatan transfer terdiri dari dana desa, bagian pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan baik dari propinsi maupun kabupaten.
Sedangkan untuk belanja dibagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penelitian ini yang akan diteliti dibatasi hanya pada pelaksanaan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari total penggunaan dana untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, alokasi dana untuk pembangunan desa adalah sebesar Rp 8.207.305.895 atau mencapai 96%, jauh lebih besar daripada untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang hanya 4% atau Rp. 323.528.405.
Dari segi Undang-undang, ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan penggunaan anggaran desa ini, yaiatu pada Bab IX UU No. 6 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pada Bab IX UU No, 6 Bagian Kesatu Pembangunan Desa Pasal 78 ayat 3 menyatakan bahwa pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pada pasal ini menunjukkan bahwa pembangunan berprinsip kegotongroyongan dan kekeluargaan. Tetapi dalam praktek dan di dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih ditemukan point tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan prinsip kegotongroyongan yang diutamakan seperti pada bab IX di atas.
PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)
Authors: Nafiah Zumrotun . , Warno Warno . 
Published: May 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Candisari Semarang dengan jumlah keseluruhan sebesar 15.997 wajib pajak. Sampel yang diperoleh adalah 100 wajib pajak, yang ditentukan dengan rumus Slovin. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda.
Berdasarkan hasil penelitian, dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 0,000 (< 0,005), Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajakberdasarkan hasil uji regresi linier berganda 0,000 (< 0,005), sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajakberdasarkan hasil uji regresi linier berganda 0,290 (> 0,005). Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Hasil dari uji hipotesis koefisien determinasi R² menunjukan hasil nilai adjust R square 0,892 atau 89,2 % keadaan ini menunjukan bahwa variabel independen yaitu sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak sebesar 8,92 % terhadap tingkat variabel dependen kepatuhan wajib pajak
PENGARUH DER DAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
Authors: Fauziyanti Wachidah , Astuti Enny Puji 
Published: May 2019

This research was performed to analyze the influence of debt equity ratio (DER) and investment opportunity set (IOS) on firm value . Sample of this research was companies listed in Indonesian Stock Exchange (BEI) and include in the LQ 45 index for the period of 2004-2006. Data was collected from annual reports recorded in the 2007 Indonesian Capital Market Directory (ICMD) and was analyzed using regression model. The result of this research showed that DER negatively and IOS positively affected firm values.
Nilai Kemanusiaan dalam Proses Belajar Desain Interior Partisipatif yang Berpusat pada Pengguna
Authors: Tumilar Elaine Steffanny 
Published: May 2019

ABSTRAK
Makalah memusatkan pada pembahasan metode perancangan partisipatif ruang publik sebagai pembelajaran bagi para mahasiswa/i program studi Desain Interior dengan studi kasus perancangan rumah lansia/panti jompo. Isu permasalahannya adalah banyak panti jompo di Indonesia yang belum terancang sesuai standar kebutuhan para pengguna. Yang menjadi lebih menarik ternyata permasalahan perancangan panti jompo butuh diselesaikan dengan cara yang lebih khusus. Cabang ilmu sosial yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan seperti psikologi dalam hal ini mulai dikolaborasikan ke dalam proses perancangan ruang panti jompo. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan keilmuan dalam lingkungan akademis dan masyarakat secara luas, semakin disadari bahwa para perancang ruang semakin perlu untuk menggunakan faktor empati yang diadopsi dari keilmuan sosial tersebut. Tujuannya untuk menghasilkan rancangan yang lebih bermakna dan tepat untuk digunakan dalam kondisi yang semakin ideal bagi para pengguna. Hasil penelitian secara keseluruhan akan ditunjukkan melalui eksplorasi pembelajaran dari institusi akademik saat ini yang semakin diperkaya dengan melibatkan masyarakat pengguna. Para peserta didik dihadapkan kepada pengujian yang praktis mewajibkan mereka menuangkan bidang keilmuannya secara nyata di dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk pembelajaran ini dilakukan pada studi Desain Interior dengan pendekatan Partisipatif yang menekankan pada perilaku manusia yang beraktivitas dalam ruang dan lingkungan sekitarnya.

Kata kunci: pendidikan desain interior, desain partisipatif, panti jompo.
Implementasi Keperawatan Islami Perawat Pelaksana Terhadap Pasien Safety di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Tahun 2017
Authors: . Rahmat 
Published: May 2019

Islam telah mengajarkan tentang pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan komprehensif baik bio-psiko-sosio-kultural maupun spritual yang ditujukan kepada individu maupun masyarakat, dengan pemikiran yang hipotetik tentang pelayanan kesehatan yang Islami dapat mewujudkan pelayanan prima di rumahsakit-rumahsakit Islam. Patien safety telah menjadi isu dunia yang perlu mendapat perhatian bagi sistem pelayanan kesehatan. Patien safety merupakan prinsip dasar dari pelayanan kesehatan yang memandang bahwa keselamatan merupakan hak bagi setiap pasien dalam menerima pelayanan kesehatan.Metode: jenis penelitian quasi eksperimen dengan rancangan adalah pretest-posttest with control group design fase, dengan 60 sample yang dibagi dua kelompok yang satu sebagai kelompok kontrol dan satu sebagai kelompok intervensi. Hasil: tahap pertama: untuk melihat penerapan patien safety oleh perawat pelaksana di 4 ruangan. Tahap ke dua penerapan modul keperawatan islami terhadap kelompok intervensi, tahap ke 3 akan ada pengaruh modul pelayanan islami terhadap patien safety.uji statistic didapat hahwa Sig 0,000 < 0,05 ada perbedaan yang signifikan pelaksanaan patien safety sesudah dilakukan intervensi pada kelompok intervensi. Uji general linier model menunjukkan ada beda kelompok intervensi pre-test dan post-test secara umum tidak ada perbedaan pencapaian patien safety antar kedua kelompok. Hasil tes tidak ada perbedaan rata rata selisih skor pencapaian kompetensi antar keempat pengukuran yaitu p=0,230(P<?): hasil uji statistic didapat.
Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 (Studi Kuantitatif Dan Kualitatif)
Authors: Nurjannah Siti Nunung , Susanti Euis 
Published: May 2019

Program Kampung KB merupakan salah satu program inovatif pemerintah yang strategis dalam memperkuat program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan mempersempit ruang lingkup sasaran yaitu dalam wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu. Penelitian ini didasari oleh pencanangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi program dan kendala pelaksanaan kegiatan Kampung KB.
Jenis penelitian ini adalah mix-methode yaitu studi kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian adalah cakupan penggunaan Alat Kontrasepsi pada setiap Kecamatan/Desa yang memiliki Kampung KB di wilayah Kabupaten Kuningan. Sampel dalam penelitian ini adalah cakupan penggunaan Alat Kontrasepsi yang lengkap data-datanya pada setiap Kecamatan/Desa yang memiliki Kampung KB di wilayah Kabupaten Kuningan. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan yaitu total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah pengguna kontrasepsi sebelum dan sesudah menjadi kampung KB. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis univariat dan analisis bivariat, uji yang digunakan yaitu dengan beda T test berpasangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kampung KB di Kabupaten Kuningan secara umum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari terjadinya peningkatan akseptor KB antara sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai Kampung KB yaitu dari 5.244 akseptor menjadi 5.519 akseptor. Kemudian, beberapa kegiatan Program KB sebagian besar telah dilakukan seperti penyuluhan, pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bina Keluarga dan UPPKS. Hanya saja dari penelitian kualitatif ditemukan beberapa kendala yang terjadi seperti kurangnya antusias dan pemahaman dari masyarakat dan kurangnya kerjasama antar SDM yang menjalankannya.
Kesimpulan dari penelitian ini terdapat peningkatan akseptor KB antara sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai Kampung KB di wilayah Kabupaten Kuningan. Saran kepada Pemerintah Daerah agar membantu dalam merealisasikan wilayah/desa yang belum membentuk Kampung KB.
ANALISIS TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Authors: Utami Tanti Kirana 
Published: May 2019

Asean Economic Community (AEC) / AEC (Asean Economic Community) in 2015 is a program that has long been prepared all members of ASEAN which aims to improve the economic stability in the ASEAN region and form the economic area among ASEAN countries is strong. One important aspect that needs to be prepared quickly this nation is the human resources competent civil servants . The program to improve the competence of employees is done through education and training programs training. Education and training of personnel contributed to the increase in productivity , efektitas and organizational efficiency . Keywords: Competency Enhancement, Civil Servants, the Asean Economic Community.
DINAMIKA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Mahmud Ade 
Published: May 2019

Pelaksanaan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi menimbulkan dinamika yang cukup pelik karena dibenturkan dengan aturan normatif yang memberikan celah terpidana untuk menjalani pidana subsider. Hasil penelitian menunjukan (1) Pelaksanaan pembayaran pidana uang pengganti mengalami dinamika yang kompleksitas karena aturan pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang bagi hakim untuk mensubsiderkan pidana uang pengganti dengan pidana penjara yang relatif singkat. Realitas empiris menunjukan terjadi kecenderungan terpidana korupsi untuk memilih menjalani pidana subsider dibandingkan membayar uang pengganti karena bobot pidana subsider jauh lebih ringan dan cukup ekonomis daripada harus mengganti kerugian negara sehingga negara secara ekonomi tetap merugi dan indeks persepsi korupsi terus mengalami peningkatan. (2) Strategi penegakan hukum pidana untuk mengatasi dinamika pidana uang pengganti adalah menerapkan konsep hukum progresif yang setia pada asas besar “hukum untuk manusia” Konkritisasi hukum progresif dalam strategi mengatasi problem uang pengganti dilaksanakan dengan melakukan upaya terobosan hukum (rule breaking) berupa sita jaminan terhadap aset milik pelaku tanpa melihat status aset berkaitan atau tidak dengan tindak pidana korupsi. Upaya sita jaminan dilakukan semata-mata hanya untuk mengantisipasi agar harta yang akan menjadi obyek uang pengganti tidak beralih kepada pihak lain dan memudahkan jaksa untuk melakukan eksekusi manakala hakim menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa. Kata Kunci: Dinamika Pidana Uang Pengganti; Korupsi; Pidana Subsider; Terobosan Hukum (Rule Breaking).
PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL
Authors: Setiawan Agus 
Published: May 2019

On the activity of legal reasoning, legal objective embodiment in the form of: justice, legal certainty, and kemanfaaan sometimes not achieved proportionately or even forgot or did not understand that the purpose of law should be the third contained proportionally in any legal ruling. The third objective will be achieved proportionately, by finding the point of the link between the reasoning of the law with the purpose of the law, the law of nature and the methods used to achieve the third objective of the law.The research was carried out using the method of legal research is research that is interdisciplinary collaboration and integration of the disciplines of law and other disciplines, which in this case is a philosophy. This research is a study of the legal reasoning of how capable of realizing justice, legal certainty and benefit proportionately. Therefore the examined was how the point links between legal reasoning with the purpose of the law, as well as what is the meaning of the law (the ontological aspect) and what is the method to achieve it (epistemological aspect).Research proves that there is a link between the point of law raised by Gustav Radbruch, namely: justice, legal certainty, and the benefit with the aksiologis of models of legal reasoning advanced by Shidarta. With regard to the activity of the legal reasoning that is capable of realizing justice, legal certainty, and benefit proportionally; found that all the arguments of yuridik which is a legal ruling made by establishing practical law was supposed to interpret the law as positive norms within the system of legislation that pay attention to the principles of truth and justice universal or moral, the behavioral pattern of the terlembaga, and the symbolic meanings of social actors.Whereas the epistemological aspects of the law which is its method is deductive reasoning patterns doctrinal-in order to be empowered in order to achieve legal certainty and fairness as well as simultaneously using inductive reasoning patterns nondoktrinal-so are empowered to achieve benefit. The pattern of reasoning is identical with the model of thought problematic tersistematisasi. Keywords: Law, Proportional Reasoning, the purpose of the law.
TRANSFORMASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Authors: Mahmud Ade 
Published: May 2019

The condition of the national criminal law as a legacy of the Dutch Colonial is deemed inconsistent with Pancasila values so that the effort to reform the criminal law (KUHP) continues to be voiced through the re-formulation of criminal law policy. The results (1) Renewal of national criminal law based on mission (a) Decolonization through "recodification" (b) Democratization of criminal law (c) Consolidation of criminal law to avoid conflict of norms (antinomy normen) (d) Adaptation and harmonization of criminal law with the development of criminal law science. (2) The transformation of idea / paradigm / value of Pancasila in the RKUHP can be pursued through a penal reform strategy that requires (a) Identification of problems in the form of old norms that are considered inconsistent with the social condition of the community. (b) the basis / value that lies behind the old chapter (ide / paradigm of individualism / liberalism) and change / replace it by applying the idea / paradigm / value of Pancasila in the new draft formulation of the article. (c) Transform the values of Pancasila into the formulation of a new chapter and revoke the formula / value paradigm of value contained in the old chapter.Keywords: Transformation, Pancasila, Criminal Law Update.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
Authors: Asnawi Asnawi , Mulyana Aji 
Published: May 2019

The elections of the head of the region and Deputy Head of the region are the elections to choose the head of the region and Deputy Head of the area directly within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia The year 1945. The election of the head of the philosophical foundation of the juridical area has Article 18 paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The election of the head of the Region directly and simultaneously was first performed in the year 2015. Simultaneous elections were held next in 2017, one of the areas that carry out is the province of Banten. This research aims to find out whether there is a violation of criminal acts of political money election of the head of the region according to law No. 10 The Year 2016 on the second amendment in the law number 1 The Year 2015 About The Gubernatorial election, Governor and the Mayor elections of members of Parliament, DPD, and DPRD. This research was conducted by using the juridical normative approach method and empirical juridical approach that is performed based on the primary law materials by way of reviewing legislation and research direction in The Election Watchdog Agency Of Banten Province. Based on the results of the study, the reported violations of the election Watchdog Agency that is abuse of the tools praga campaign, veiled and Political campaign money. Keywords: Crime; Law Enforcement; Money Politics; Elections.
(A Quasi-Experimental Study at the Tenth Grade Students of SMA Negeri 1 Cibeber)
Authors: Hikmawandini Muhamad Ilham , Kurniawati Nia 
Published: May 2019

THE USE OF NUMBERED HEADS TOGETHER TECHNIQUEIN TEACHING SIMPLE PAST TENSE Muhamad Ilham HikmawandinyNia Kurniawati Abstract The research was aimed at discovering whether Numbered Heads Together technique is effective to improve students’ ability in simple past tense and finding out the student’s responses toward this technique. The quasi-experimental design was utilized in order to collect the data. This quantitative research involved two classes of tenth grade at one senior high school in Cianjur in which one class was assigned as the experimental class and the other one was assigned as the control class. The instruments used were pre-test, post-test, and questionnaire attitudes towards the Numbered Heads Together technique. The pre-test was conducted in which the pre-test mean scores were the bases in identifying the initial learning framework of the participants. After conducting the selected lessons that employed the Numbered Heads Together technique in experimental class and employed Grammar Translation Method in control class, the students of both classes were given a post-test. The gain score of the two classes were compared by using Independent t-test. Results showed that the significance value was less than the significance level which was 0.032 < 0.05. It means that the Numbered Heads Together technique is effective to improve the students’ ability in simple past tense. Based on the questionnaire analysis, the findings showed that most of the students agreed that employing the Numbered Heads Together technique helps them to be more confident in term of participating because of group encouragement and benefits them to understand the hard concept of the learning material. Thus it can be concluded that the students’ responses toward the Numbered Heads Together technique were positive. Keywords: Numbered Heads Together, cooperative learning, simple past tense