bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERAN CITRA MEREK MEMEDIASI PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
Authors: Dicky Darmajaya Ida Bagus , Sukawati Tjok Gede Raka 
Published: January 2019

Penelitian ini dilakukan pada konsumen produk KFC di Kota Denpasar dengan jumlah sampel sebanyak 110 responden. Penentuan sampel menggunakan metode non probability sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis jalur (path analysis) dan Uji Sobel. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap citra merek, hal tersebut berarti semakin baik kualitas produkmaka akan semakin tinggi citra merek. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini menunjukkan semakin baik kualitas produk yang dirasakan maka akan semakin tinggi tingkat keputusan pembelian. Citra merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal tersebut berarti semakin tinggi citra merek maka akan semakin tinggi tingkat keputusan pembelian. Citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian, hal tersebut berarti citra merek memediasi pengaruh kualitas produk ke keputusan pembelian secara parsial.
Kata Kunci: kualitas produk, citra merek, keputusan pembelian
PENGARUH KEPUASAN KERJA, KEADILAN ORGANISASIONAL DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN
Authors: Agustini Ni Luh Putu Tita Yanthi , Subudi Made 
Published: January 2019

The purpose of this study is to determine the effect of job satisfaction, organizational justice, and organizational commitment to employee turnover intention. This research was conducted at PT. BPR Bali Dananiaga Denpasar. The total population in this study is 45 employees, and obtained the target population which is a sample of 34 employees with probability sampling method. Data collection was done through interviews and questionnaires. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis found that job satisfaction has a negative effect and significant employee turnover intention. These results prove that if the higher job satisfaction perceived by employees, the lower turnover intention employees. Organizational justice has a negative and significant effect on employee turnover intention. These results prove that the higher the employees feel the fairness of the organization the lower turnover intention employees. Organizational commitment has a negative and significant effect on employee turnover intention. These results prove that the higher the commitment in the company, it will be able to reduce employee turnover intention.
PERAN KEPUASAN DALAM MEMEDIASI PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN
Authors: Amaranggana Ayudya , Rahanatha Gede Bayu 
Published: January 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran kepuasan dalam memediasi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada produk lipstick merek Purbasari di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar dengan menggunakan ukuran sampel sebesar 120 orang dengan metode non-probability sampling. Pengumpulan data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan indikato-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur (path analyis) dan uji sobel. Hasil penelitian menemukan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kepuasan memediasi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, yang mengindikasikan bahwa kualitas produk yang disertai oleh kepuasan akan mempengaruhi loyalitas pelanggan pada suatu produk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris tentang hubungan antara variabel kualitas produk, kepuasan, dan loyalitas pelanggan bagi pengembangan ilmu pemasaran.
Kata kunci: kualitas produk, kepuasan, loyalitas pelanggan
Penolakan Pemberian Rekomendasi Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kalimantan Timur
Authors: Amalia Diera Ajeng 
Published: January 2019

The aim of the study was to find out the misinterpretation in the East Kalimantan Government in the gubernatorial letter number: 593/5102 / BP-II / VI / 2012 concerning the reasons for refusing to provide recommendations for the guarantee of Underwriting Rights on Building Use Rights over the Government's East Kalimantan Management Rights. The research method used normative research (Statue Approach, legal concept analysis and Case Approach. The results of the study indicate the occurrence of misinterpretations in the Letter of the Governor of East Kalimantan Number: 593/5102 / BP-II / VI / 2012, in which the East Kalimantan Government as the Management Right holder refused to provide written recommendations or approval to the Building Use Rights owners, namely Housing residents Korpri Samarinda based on the provisions of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury in Article 49 paragraph (5) which states that "State / Regional Property is prohibited from being mortgaged or used as collateral for obtaining loans" is inappropriate. Because what the residents of the Samarinda Korpri Housing want to pledge is that the building is not the land where the building is a private property, keeping in mind the principle of horizontal separation in the Indonesian agrarian law.
Tujuan Penelitian adalah mengetahui kesalahan tafsir di dalam Pemerintah Kalimantan Timur dalam surat gubernur nomor : 593/5102/BP-II/VI/2012 mengenai alasan menolak memberikan rekomendasi guna penjaminan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan milik pemerintah Kalimantan Timur. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif (The Statue Approach), pendekatan analisa konsep hukum (Analitical & Conseptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukan Terjadinya salah tafsir di dalam Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 593/5102/BP-II/VI/2012, yang mana Pemerintah Kalimantan Timur sebagai pemegang Hak Pengelolaan menolak untuk memberikan rekomendasi atau persetujuan tertulis terhadap pemilik Hak Guna Bangunan yaitu warga Perumahan Korpri Samarinda dengan berdasar dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kurang tepat. Karena yang ingin diagunkan oleh warga Perumahan Korpri Samarinda adalah bangunannya yang merupakan hak milik pribadi, dengan mengingat asas pemisahan horizontal yang berlaku dalam hukum agraria Indonesia.
Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Authors: Wiantara I Komang 
Published: January 2019

The existence of mediation in the settlement of civil disputes in the courts is regulated in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court which contains ten principles including: mediation must be taken, party autonomy, mediation in good faith, time efficiency, mediator certification, mediator responsibility , confidentiality, financing, repetition of mediation, peace agreements outside the court, become integral parts in resolving disputes in court. In addition, mediation in the court strengthened peaceful efforts as stated in the Civil Procedure Code. The purpose of this study is to understand and analyze the legal strength of mediation in the Court. This study uses a normative juridical research method using the statutory approach. Study show that due to its consensual and collaborative nature, mediation always results in a dispute resolution in a win-win solution that is strengthened to become a Peace Deed, which has Executorial power like a Court Decision.
Eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang memuat sepuluh prinsip meliputi: mediasi wajib ditempuh, otonomi para pihak, mediasi dengan itikad baik, efisiensi waktu, sertifikasi mediator, tanggung jawab mediator, kerahasiaan, pembiayaan, pengulangan mediasi, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan, menjadi bagian dalam integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang di dalam hukum acara Perdata. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis kekuatan hukum mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena sifatnya yang konsensual dan kolaboratif, maka mediasi selalu menghasilkan penyelesaian sengketa dengan cara sama-sama menguntungkan bagi para pihak (win-win solution) yang dikuatkan menjadi Akta Perdamaian, yang memiliki kekuatan Eksekutorial layaknya Putusan Pengadilan.
Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakannya di Perbatasan Indonesia Malaysia
Authors: Haris Zulkarnain Muhammad , Roisah Kholis 
Published: January 2019

Indonesia is the largest archipelagic country that has several border areas, one of which is Malaysia. The border region has a strategic role as the main gateway of a country and representation of political, economic, socio-cultural, defense and security aspects. Social and economic problems that are often faced in the border areas of Indonesia-Malaysia. The research aims to analyze defense management policies and the impact of its policies in the Indonesia-Malaysia border region. The research method used is normative juridical and the data used is secondary data with qualitative analysis. The results of this study that: First, the last decade since the reform era, the state is seriously trying to strengthen defense as one of the important elements to safeguard the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The efforts are made through various methods such as formal, institutional and practical legal. The approach used in the country's defense and security concept in the border region is through Sishankamrata. Second, Second, the defense policies to safeguard national sovereignty at the border in its implementation have a number of obstacles, as limited infrastructure, length of state borders, limited security personnel, and overlapping authority between institutions and ministries in managing border areas.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki beberapa daerah perbatasan, salah satunya dengan Malaysia. Wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang utama dari suatu negara dan representasi dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Permasalahan sosial dan ekonomi yang sering dihadapi di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan pertahanan dan dampak kebijakannya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa: Pertama, dekade terakhir sejak era reformasi, negara serius berupaya memperkuat pertahanan sebagai salah satu elemen penting untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan melalui beragam cara seperti legal formal, institusional, dan praktis. Pendekatan yang digunakan dalam konsep pertahanan keamanan negara di wilayah perbatasan adalah melalui Sishankamrata. Kedua, kebijakan pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan dalam implementasinya tidak lepas dari sejumlah kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan sarana prasarana, panjangnya batas wilayah negara, keterbatasan personil aparat keamanan, dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan kementerian dalam mengelola wilayah perbatasan.
Establishing Credibility for Medical Marijuana: The Proposed Prometheus Dispensary Registry for Botanical Cannabis
Authors: Langley Paul 
Published: January 2019

A previous commentary in INNOVATIONS in Pharmacy argued that, given the lack of evidence for outcomes in medical marijuana, outside of a handful of randomized clinical trials and even fewer observational studies, good clinical practice points to the need for monitoring patients who received cannabis through certified medical marijuana dispensaries. The commentary noted the lack of standards for monitoring cannabis patients and the lack of feedback from the dispensary to providers. Botanical cannabis administration was occurring in, effectively, an evidence vacuum. More to the point, dispensary owners and investors seem uninterested in establishing a robust evidence base for cannabis outcomes. Given the range of conditions and symptoms presented by patients, to include the prevalence of multiple symptoms together with the range of potential cannabis formulations, dosing regimens and delivery options, a failure to monitor patients over the course of their exposure to cannabis in not acceptable. The purpose of this commentary is to report on a proposed on-line registry structure proposed by Prometheus Research for medical marijuana dispensaries in the US. The registry tracks and reports on patients over the course of treatment with botanical cannabis with the focus on severe or chronic non-cancer pain, severe nausea, persistent muscle spasms and seizures, together with prevalent comorbidities – fatigue, anxiety, depression and sleep. This is the first time a registry has been developed for dispensaries in the United States as a model for a robust evidence base to support botanical cannabis as a therapy option.

Article Type: Commentary
Establishing Practice Risk Management and Outcomes Claims for Medical Marijuana Dispensaries: Questions Legislators Should Ask
Authors: Langley Paul 
Published: January 2019

In a previous commentary in INNOVATIONS in Pharmacy, the case was made that a major oversight in approving the establishment of medical marijuana programs through commercially and not-for-profit operated dispensaries is the failure to put in place standards for the monitoring and reporting of outcomes. It was pointed out that the evidence base is limited for the range of dosing options, administrative routes and conditions treated. The concern is that the ease that patients have in obtaining medical marijuana certification in many states means that a medical marijuana program is, in effect, little different from a recreational program. Dispensaries understandably focus on sales and returns to investors with scant attention given to tracking and reporting outcomes across the range of conditions and symptoms presented. While this no doubt appeals to investors in reducing administration costs, it makes it virtually impossible to deliver the appropriate and coordinated level of care that patients should expect if a medical marijuana dispensary is to meet it responsibilities in its duty of care. This places dispensaries at malpractice risk. Given this, this commentary focuses on the questions that legislators should ask in licensing medical marijuana dispensaries to ensure they meet a defensible duty of care to their patients.

Article Type: Commentary
FAKTOR PENENTU PERMINTAAN TENAGA KERJA DI PROVINSI DKI JAKARTA
Authors: Darmawan Adhitya Vega , Triyowati Hermien 
Published: January 2019

The purpose of this research was to analyzed labor demand in DKI Jakarta. Independent variables that used in this research are GRDP, investment, and wages). While the dependent variable is labor absorption. Some data that were required in this research included the number of labors, data of GRDP, data of investment, and also wages of DKI Jakarta which received from BPS of DKI Jakarta. The data were analyzed by the Error Correction Model (ECM) The result of this research showed that GRDP, investment, and wages had the same influence to labor demand DKI Jakarta. Partially, GRDP had positive and significant influence labor demand in DKI Jakarta. In other hand, wages had a negative and significant influence to labor demand in DKI Jakarta. While investment has no significant effect on labor demand in DKI Jakarta. The influence of GRDP, investment, and wages to labor demand in DKI Jakarta had percentage is 87,39%. While 12,61% was explained by another factor.
Faza pustego gniazda jako wyzwanie dla duszpasterstwa rodzin
Authors: Gajda Tomasz 
Published: January 2019

Papież Franciszek, podejmując w posynodalnej adhortacji Amoris laetitia tematykę trudności rodzinnych, dostrzegł jako jedno z ważnych zadań dla Kościoła towarzyszenie małżonkom w kryzysach, w tym także przeżywającym fazę pustego gniazda (Franciszek 2016, 235). Stadium to, wyróżnione przez E. Duvall i innych psychologów jako etap rozwoju życia rodziny rozpoczyna się w chwili, kiedy dzieci opuszczają dom rodzinny i przechodzą proces separacji od rodziców oraz pełnego usamodzielniania się. Etap pustego gniazda może być trudnym wyzwaniem dla relacji małżeńskiej i indywidualnego dobrostanu małżonków. Wiąże się to z dramatyczną zmianą roli rodzicielskiej oraz przeorganizowaniem życia małżeńskiego. Pary muszą na tym etapie nauczyć się nowego stylu współprzebywania, współdziałania i współdzielenia oraz na nowo odkryć siebie. Jest to zatem także niemałym wyzwaniem i misją dla pastoralnej troski Kościoła wobec małżeństw, które przeżywają owo stadium. Towarzyszenie wspólnoty eklezjalnej, dokonujące się przez duszpasterstwo więzi, nie może pominąć tak istotnej przestrzeni życia rodzinnego. Artykuł wobec tego stawia sobie za zadanie scharakteryzowanie fazy pustego gniazda, wyróżnienie najważniejszych faktorów wspierających i utrudniających przeżywanie tego etapu oraz podjęcie próby sformułowania zadań dla duszpasterstwa rodzin w świetle papieskiego dokumentu o miłości w rodzinie Amoris laetitia.
Pastoral guidance for cohabiting couples – suggestions for the current Polish context
Authors: Ukleja Agnieszka Anna 
Published: January 2019

Premarital cohabitation in Poland, although still not as widespread and common as in many western countries, is becoming an attractive form of being in an intimate relationship for a growing number of young adults. This state of things – in spite of the recent, more welcoming attitude towards cohabiting couples introduced by Francis – is not fully recognised by the Polish Episcopate. The Church in Poland had to wait over two years to receive a general guideline for the application of Amoris Laetitia. Also, until now the Polish bishops have not been able to propose any systematic marriage preparation program (MP) or working document – which would offer principles on how to deal pastorally with cohabiting couples. In this article I specifically concentrate on the newest empirical research regarding the quality of cohabiting unions (prior to and after they transit to marriages) as well as on the new orientation towards those living in ‘irregular’ situations introduced by Francis. Based on these two perspectives, I make several suggestions on how to deal with the Polish cohabiting couples in the context of marriage preparation in a pastorally sensitive and at the same time effective and realistic manner.
Dasein – in Beziehung treten – Gott zur Sprache bringen
Authors: Geisler Andreas 
Published: January 2019

Der Wert und die Würde des Menschen im Alter bestimmen das seelsorgliche Handeln im Seniorenheim. Christliche Seelsorge betrachtete den Menschen in seinem Verhältnis zu Gott, zu den Mitmenschen, zu seiner Umwelt und zu sich selbst. In dieser Bezogenheit wird dem Menschen Sinn und Würde bedingungslos zugesprochen. Grundlegend ist deshalb für jede(n) Seelsorger/in, dass er/sie sich selbst in diesem Glauben verwurzelt weiß, und den praktizierten Glauben selbst als tragend und kostbar erlebt. Zudem ist es wichtig sich selbst, in der je eigenen Biographie und Persönlichkeit, gut zu kennen. So werden die Seelsorger/innen zu echten Zeug/innen der befreienden Botschaft Gottes. Seelsorge im Seniorenheim ist eine heilende Seelsorge, und stellt immer den ganzen Menschen in den Mittelpunkt.Die Seelsorger/innen im Heim St. Josef am Inn verstehen sich zunächst als Brückenbauer zwischen den Bewohner/innen, den Angehörigen und den Mitarbeiter/innen. Es wird auf den kostbaren Moment echter Begegnung besonderer Wert gelegt. Zudem bieten sich die Seelsorger/innen als Gesprächspartner/innen an. Ihr Anliegen ist es, Menschen in ihrer Geschichte und ihrem Ausdruck verstehen zu lernen und sie zu begleiten. Die jeweilige Lebensbiographie wird dabei gewürdigt, ohne diese vorschnell zu bewerten oder gar zu urteilen. Weiters wird gemeinsam auf die spirituellen Ressourcen geblickt. Die jeweiligen spirituellen Bedürfnisse der Bewohner/innen werden ernst genommen und eine Begleitung und Förderung in Form von Gesprächen, Gebet, Gottesdiensten, tröstenden Ritualen und Sakramenten angeboten. Seelsorge als ganzheitliche Begleitung heißt ebenso helfen, dass das Leben – auch am Ende – gelingt, in dem die Heimbewohner/innen sich auch im Prozess des Sterbens gehalten, geliebt und getragen wissen. Seelsorge in Seniorenheimen gilt zudem verschiedenen Berufsgruppen im Haus, deren Freuden und Nöten, Bedürfnissen und Überlastungen. Sie setzt sich für ein humanes Klima, christliche Werte und zwischenmenschliche Kontakte ein und steht zudem auch im Dienste der Weiterbildung. Insgesamt stellt die Seelsorge einen unverzichtbaren Beitrag zu Pflegequalität eines Seniorenheims dar.
As implicações práticas do enfermeiro em saúde da família: um olhar sobre a sala de imunizações
Authors: Trindade Alexsander Augusto , Resende Márcio Antônio , Souza Gilberto de , Dias Roberta Aparecida , Calsavara Renata Angélica , Franco Bruna Cristina , Souza Gabrielle Cristiane de 
Published: January 2019

Objetivo: Descrever as ações e práticas executadas pelo enfermeiro, enfatizando-o como o responsável técnico-gerencial pela sala de imunização na ESF. Métodos: Estudo de revisão bibliográfica, onde foram utilizadas como fonte de pesquisa as bases de dados científicos eletrônicos BVS, SCIELO, LILACS, e selecionados 19 artigos, 8 manuais e portarias com recorte temporal de 2003 a 2018. Resultados: A atenção básica atua como uma porta de entrada, com o objetivo de redução de danos, pensando nisso a PNI vem como uma expressiva ação de saúde pública atuando dentro da ESF realizando ações de vacinação na população, com a finalidade de erradicar e eliminar patologias imunopreveniveis, determinadas pelos calendários nacionais de vacinação. O enfermeiro na ESF tem a função principal na gestão, mas também atua na imunização da população, na busca ativa, gerenciando a equipe da sala de vacina, realizando educação continuada, no cuidado com EAPV, rede de frios e com a temperatura dos imunobiológicos, na atenção com as crianças e famílias, utilizando brinquedos terapêuticos, na administração dos imunobiológicos, alimentando o SIPNI, e no cuidado com a higienização e vacinação segura. Conclusão: É necessário refletir a atuação do enfermeiro nas salas de vacina, sendo seu papel fundamental para que, todas as atividades sejam desenvolvidas de maneira efetiva, em todas as etapas da imunização.