bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Nonformal
Authors: -- Siswantari 
Published: March 2018

Teacher and education personnel have important roles to improve the quality of education, including non-formal education. Government always improves their competence. However, so far not many people know about their competence. By knowing their competence, then training can be designed more efficiently and more effectively. The scope of the study are Package A and Package B programs. Educator is a tutor for program Package A and Package B which at the same time is not a teacher in schools. Including educator is pamong belajar who handle kesetaraan education in P2PNFI and BPPNFI, BPKB, and SKB. Education personnel include study group manager of Package A and/or Package B and inspectors (Penilik). The data was collected by testing the respondents and interviews with some respondents. The test results showed that their competence is generally still low. Thus the necessary effort of the Government and local governments is to improve their competence in order to improve the quality of non-formal education.Â ABSTRAKPendidik dan tenaga kependidikan (PTK) memegang peran yang begitu penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, termasuk pada pendidikan non-formal.Â Untuk itu Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi mereka. Namun demikian, kompetensi mereka belum banyak diketahui. Dengan mengetahui kompetensi mereka, perancangan pelatihan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Lingkup penelitian ini meliputi program Paket A dan Paket B. Pendidik adalah tutor program Paket A dan Paket B yang tidak merangkap sebagai guru di sekolah dan pamong belajar kelompok kerja (pokja) pendidikan kesetaraan di P2PNFI dan BPPNFI, BPKB, dan SKB. Tenaga Kependidikan meliputi pengelola kelompok belajar Paket A dan Paket B serta Penilik. Pengumpulan data dilakukan dengan memberi tes kepada responden dan wawancara dengan beberapa responden. Hasil tes memperlihatkan bahwa kompetensi mereka secara umum masih rendah. Dengan demikian diperlukan upaya Pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan non-formal.
Potensi Kekayaan Alam Kelautan Mendukung Kebijakan Kemdiknas dalam Pengembangan SMK pada Era Otonomi Daerah
Authors: -- Subijanto 
Published: March 2018

The aim of providing vocational school is to prepare student in order to ready to certain work. On the other hand, the aim of its is to give student who has a competent and requirement for continues studying to higher level (vocational, proffesional, and academic path). Otherwise, the aim of providing senior secondary school is to prepare student to continues studying to higher level (academic path). The development of latter data shown that senior secondary graduates school who are able to continues studying for higher leven more or less 33 percent. The impacts of this condition is graduates senior secondaray school need to have certain basic skill for getting a job. To anticipate this his condition, the district government could be developed more vocational schol as an alternatif for answering problem to fulfill the job seekers in midel level of labour force according to the potential in each region.Â ABSTRAKTujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) yaitu untuk menyiapkan peserta didik sebagai pekerja tingkat menengah. Di samping itu, penyelenggaraan SMK juga bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik yang memenuhi kemampuan dan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (vokasi, profesi, dan akademik). Sebaliknya, penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) bertujuan untuk memberikan kompetensi akademik kepada peserta didik ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perkembangan data akhirakhir ini menunjukkan bahwa tamatan SMA yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hanya mencapai kurang lebih 33 persen. Akibatnya, tamatan SMA memerlukan keterampilan dasar untuk dapat bekerja di bidang tertentu. Kondisi yang demikian diantisipasi oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan SMK sebagai alternatif jawaban dalam upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
Rasionalitas dan Aktualitas Kearifan Lokal Sebagai Basis Pendidikan Karakter
Authors: Musanna Al 
Published: March 2018

Indonesia is a rich and unique country. Itâ€™s easy to find how unique this nation in terms of language, art, lifestyle, local wisdom, and others. No need to go far from the state capital to find the articulation of cultural diversity. The extraordinary diversity is more than enough to be used to develop a pattern or model of education that is rooted in the local wisdom scattered throughout the territory of Indonesia. When the character education is trenching returned values of virtue and wisdom can be one of the alternatives. Local wisdom in every community is a reflection of the philosophy of life (world-view), an integrated vision that is existed in historical period which has succeeded in realizing harmony of human beings and the environment. It seemed too late awareness of character education, but late is still better than nothing.Â ABSTRAKIndonesia adalah negara yang kaya dan unik. Demikian ungkapan para peneliti dan wisatawan setelah berkunjung dan menjelajahi negeri yang terdiri dari ratusan etnis dan tersebar di ribuan pulau ini. Sangat mudah menemukan betapa uniknya bangsa ini, ditinjau dari bahasa, kesenian, pola hidup, kearifan lokal, dan lain-lain. Khazanah keragaman yang luar biasa tersebut merupakan modal lebih dari cukup untuk mengembangkan corak atau model pendidikan yang berakar pada kearifan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ketika pemerintah mendengungkan pendidikan karakter, penggalian kembali nilai-nilai kebajikan dan kearifan lokal merupakan harta terpendam yang menunggu sentuhan tangan dingin untuk diaktualisasikan. Kearifan lokal dalam setiap komunitas merupakan pencerminan dari falsafah hidup terintegrasi (holistik) yang dalam pusaran sejarahnya berhasil mewujudkan harmoni manusia dengan sesama dan lingkungan. Memang terkesan terlambat kesadaran mengenai pendidikan karakter, tetapi bukankah terlambat masih lebih baik daripada tidak sama sekali.
Perbandingan Nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Mata Pelajaran Matematika SMA Program IPA Tahun Pelajaran 2010/2011
Authors: -- Fahmi 
Published: March 2018

The purpose of this research is to compare the scores of National Exam and the scores from schools and also to identify the characteristics of Mathematics items for Senior High Schools at IPA programme. The analysis is conducted using Iteman and Bigsteps Software. The procedures of test callibration between zone is using Model Rasch Theory (1-parameter) with the Bigsteps, Iteman, dan Microsoft Excel softwares. The sampling methode is stratified Random sampling. The number of students to be a sample is 20.000. The test reliability for West zone is 0,837, Center zone is 0,862, and East zone is 0,840. Based on classical test theory, the Mathematics test difficulty for West zone is 0,786, Center zone is 0,739, East zone is 0,757. The highest mean of Mathematics schools score is in Province of Bali (8,63) and the lowest is in Province of Kalimantan Barat (7,60). The highest mean of Mathematics National Exam Score is in Province of Bali (9,11) and the lowest is in Province of Sumatera Barat (7,23). The highest mean of final Mathematics score is in Province of Bali (8,92) and the lowest is in Province of Nusa Tenggara Timur (7,03). The highest difference between schools scores and the National Exam scores is in Province of DI Yogyakarta, that is 1,81 point and the lowest diffence is in Province of Banten, that is 0,01 point.Â ABSTRAKTujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan nilai Ujian Nasional (UN) dan nilai sekolah (NS) serta mengetahui karakteristik butir soal Matematika SMA program IPA. Analisis dilakukan menggunakan software Iteman dan Bigsteps. Penyetaraan paket tes antar zone menggunakan teori Rasch Model (satu parameter) dengan bantuan software Bigsteps, Iteman, dan Microsoft Excel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara stratified Random sampling dan jumlah siswa yang menjadi sampel 20.000 siswa. Hasil analisis Reliabilitas tes untuk Zone Barat menunjukkan 0,837, zone Tengah 0,862, dan zone Timur 0,840. Berdasarkan teori klasikal tingkat kesukaran paket tes Matematika Zone Barat 0,786, zone Tengah 0,739, zone Timur 0,757. Nilai rata-rata sekolah (NS) Matematika tertinggi Provinsi Bali (8,63) dan nilai rata-rata terendah Provinsi Kalimantan Barat (7,60). Nilai rata-rata UN Matematika tertinggi Bali (9,11) dan nilai rata-rata terendah Provinsi Sumatera Barat (7,23). Nilai rata-rata NA Matematika tertinggi Provinsi Bali (8,92) dan nilai rata-rata terendah Provinsi Nusa Tenggara Timur (7,03). Selisih antara NS dan UN terbesar Provinsi DI Yogyakarta yaitu 1,81 poin dan selisih terendah adalah Provinsi Banten yaitu 0,01 poin.
Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia
Authors: -- Subijanto 
Published: March 2018

The aim of this writing article is to identify the function of the Indonesian Government in relation with Indonesian labor force and the relation of labor force organization. Until now, the foundamental problem of the Indonesian job seekers is lack of functional basic skill. Globalization era, has requirement for every job seekers to have competence and to be able to competitive in certain job qualification requirement. Based on the legal formal, the Indonesian labourforce has been protecting by a number of laws, namely: 1) the amandement of the 1945 Constitutionof the Republic of Indonesia (article,27 sub article (2) stated that every citizen shall have the right job and welfare for human being; 2) the act number 39, year 1999 about Human Right an article 38 sub article 1 stated that every citizen, according to potential talent, skill, and smart, shal have the right job. Furthermore, subarticle 2 stated that every people shall have the freedom of choice according to interest and requirement accordingly. Subarticle 3 stated that every people, event women or man to be equal in doing job according to the status of bwckground to get wage in order to be sustainable life; and 3) the act number 13, year 2003 about labour force. In relation with preparation of job seekers the Ministry of National Education (MoNE) has obligation to improve the quality of education and relevance with outcome of education.Meanwhile, the Ministry of Manpower and Transmigration has responsible anda specific task to do the competence of certification through National Board of Proffesional Standard (BNSP) and Institution of Proffesional Standar (LSP).Â ABSTRAKTujuan penulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peran Pemerintah terhadap ketenagakerjaan di Indonesia dan hubungannya dengan organisasi ketenagakerjaan. Permasalahan tenaga kerjaan di Indonesia sampai saat ini masih belum sirna dari permasalah yang mendasar yaitu kurang memiliki keterampilan fungsional bagi calon pencari kerja. Era globalisasi menuntut calon pencari kerja mampu berkompetisi dan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan tutututan kualifikasi pekerjaan. Dari aspek yuridis formal, tenaga kerja di Indonesia telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain: (a) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen, Pasal 27 ayat (2) yaitu â€œTiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanâ€;Â (b) UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,Pasal 38 ayat (1); Ayat (2); Ayat (3); Ayat (4); danÂ (c) UU Nomor 13/2003 tentang Ketenaga-kerjaan. Dalam aspek pendidikan, Kemdiknas berkewajiban untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil pendidikan, sedangkan Kemenakertrans bertanggungjawab dalam pemberian hak melakukan sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikat Profesi (LSP).
Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan
Authors: -- Hendarman 
Published: March 2018

Board of education has been established the issuance of Minister of National Educationâ€™sÂ decree number 044/U/2002 concerning Board of Education and School Committee and the GovernmentÂ Gazette number 17 year 2010 concerning the implementation and management of education. In principle,Â this board plays the role as society representatives in improving quality improvement, equality and efficiency of educational management. Also, this board could play as the mediator for the needs andÂ aspiration of society related to educational policies taken by local government and schools. This studyÂ focused on the analysis of 2 (two) main research questions, namely to what extent the stakeholders are aware of this board and its roles, and the barriers that this board encounters in its implementation. TheÂ findings showed that this board has yet to 1) be the strategic partner of the local government andÂ schools, 2) maximally function in a number of districts/cities, and 3) contribute for the educationÂ advancement. It is recommended that the establishment of this board shall be based on the principlesÂ of transparent, accountable, and democratic. In addition, it is suggested to encourage the regularÂ meetings between local education authorities and board of education aims for the analysis of critical issues in the local areas for its solutions.Â ABSTRAKÂ Keberadaan Dewan Pendidikan masih dipertanyakan terkait dengan peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Meskipun sudah dibentuk di berbagai provinsi/kabupaten/kota, tampaknya dewan ini masih belum dianggap sebagai mitra bagi berbagai pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Penelitian ini mengkaji berbagai kegiatan atau terobosan yang telah dilakukan Dewan Pendidikan khususnya dalam kaitan peningkatan mutu pelayananÂ pendidikan serta kendala-kendala yang dihadapi untuk melaksanakan peran tersebut. Data dan informasi diperoleh dari data primer dan sekunder yang berasal dari hasil wawancara dan analisis informasi terkait yang dimunculkan dalam berbagai media termasuk surat kabar dan situs-situs. Secara umum, dewan pendidikan telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan merujuk kepada standar nasional pendidikan. Kendala-kendala yang dihadapi dewan pendidikan lebih sebagai akibat belum adanya persepsi dan apresiasi yang sama dari pemerintah daerah terhadap keberadaan dan peran dari dewan pendidikan.
Korelasi antara Komunikasi Antarpersonal, Etos Kerja, dan Budaya Organisasi dengan Pelayanan *)
Authors: -- Rasmadi 
Published: March 2018

The objective of the research is to study the relationship between Interpersonal Communication,Â Work Ethos, and Organizational Culture with Services. The survey was conducted at Training Center forÂ Employees the Ministry of Education and Cukture (MoEC). Sample of 90 respondents were selectedÂ randomly. The study finds out that there are positive correlation, between : 1) Interpersonal ComunicationÂ (X1) and Services (Y); 2) Work Ethos (X2) and Services (Y); 3) Organizational Culture (X3) and Services (Y); 4) Finally the study concludes that those three independent variables all together show positiveÂ correlation with Services. Furthermore, the employee service could be improved by improving interpersonalÂ communication, Work Ethos, and Organizational Culture.Â ABSTRAKÂ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara komunikasi antarpersonal, etos kerja, dan budaya organisasi dengan pelayanan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.Â Penelitian dilaksanakan di Pusdiklat Pegawai Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian mengambil sampel 90 orang, dilakukan dengan sampel acak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, terdapat hubungan positif antara komunikasi antarpersonal, etos kerja, dan budaya organisasi dengan pelayanan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Semakin tinggi komunikasi antarpersonal, etos kerja, dan budaya organisasi, maka semakin tinggi mutu pelayanan aparatur. Sehubungan dengan itu, upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan aparatur, dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan komunikasi antarpersonal, etos kerja, dan budaya organisasi.
Kajian Metode Deteksi Differential Item Function (DIF) Butir Soal Ujian Nasional dengan Teori Tes Klasik
Authors: -- Sudaryono 
Published: March 2018

The general objective of this study is intended to explain the various methods of detecting theÂ existence of Differential Item Function (DIF) in items of national exam with classical test theory. WhileÂ the specific purpose of writing the article is intended to explain: 1) the various methods that can be used to detect the presence of DIF in items of national exam based on classical test theory, and 2) theÂ advantages and disadvantages of each method used and find out which method is most sensitive inÂ detecting the presence of DIF items the national exam. Problems of this study are: 1) what methods can be used to detect the presence of DIF in items based on the national exam classical test theory? 2)Â which method is most sensitive in detecting the presence of DIF in items such national exam based onÂ classical test theory. The methodology used is to review literature from books, journals and study theÂ results of research that has been done. There are many ways to detect item bias and bias test the scoresÂ achieved by the theory of classical scores, namely: single group validity, differential validity, itemdiscrimination procedure, the delta plot method, methods of standardization, Scheuneman chi-squaredapproach, Camilli chi-square approach, Mantel-Haenszel method, a standard procedure which has beenÂ developed by Dorans and Kulick, and item bias estimation method with Confirmatory factor Analysis.ABSTRAKÂ Tujuan umum kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai metode pendeteksian keberadaan Differential Item Function (DIF) pada butir-butir soal ujian nasional dengan teori tes klasik. Tujuan khusus penulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan: 1) berbagai metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan DIF pada butir soal ujian nasional berdasarkan teori tes klasik (classical test theory); dan 2) kelebihan dan kekurangan masing-masing metode yang digunakan dan mengetahui metode mana yang paling sensitif dalam mendeteksi keberadaan DIF butir soal ujian nasional. Permasalahan kajian ini adalah: 1) metode apa saja yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan DIF pada butir soal ujian nasional berdasarkan teori tes klasik?; 2) metode mana yang paling sensitif dalam mendeteksi keberadaan DIF pada butir soal ujian nasional tersebut berdasarkan teori tes klasik. Metodologi yang digunakan adalah melakukan kajian pustaka dari buku-buku, jurnal-jurnal dan telaah hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Ada banyak cara untuk mendeteksi butir bias dan uji tesbias pada skor yang dicapai melalui teori skor klasik, yaitu: korelasi kelompok tunggal, korelasi diferensial, prosedur diskriminasi butir, metode plot delta, metode Standarisasi, metode Chi-square Scheuneman, metode Chi-square Camilli, metode Mantel-Haenszel, prosedur standar yang telah dikembangkan oleh Dorans dan Kulick, dan metode estimasi bias butir dengan Analisis Faktor Konfirmatori.
Implementasi Model Pembelajaran IPS Terpadu (Suatu Studi Evaluatif di Smp Kota Surakarta)
Authors: Agung S. Leo 
Published: March 2018

The objective of this study is: 1) to obtain information in relation to the implementation ofÂ instructional model of integrated social science at Junior Secondary School in Surakarta City; 2) toÂ identify the inhibiting factors; and 3) to know some efforts performed by Social Science teachers toÂ enhance their professionalism. This study is an evaluation study using qualitative-descriptive researchÂ method. This research tends to use a single case study. The subject of this research is Social ScienceÂ teachers of SMP/MTs (Junior Secondary School/Islamic Junior Secondary School) in Surakarta City. The data was collected through interviews, observation, and archival records and documents. The findingsÂ showed that: 1) there were still many differences in the implementation of Social Science instruction atÂ SMP/MTs. There were teachers who delivered Social Science in integrated way, semi integrated and partially; 2) there were many obstacles faced by the teachers, among others: (a) lack of understanding/mastery of the material outside their competency, (b) lack of knowledge and understanding of instructionalÂ models of Integrated Social Science, (c) difficulties to apply the instructional concepts of Integrated Social Science, and (d) a skeptical attitude of Social Science teachers; 3) some efforts performed byÂ Social Science teachers to improve their professionalism, among others: (a) asking other Social ScienceÂ teachers, (b) reading Social Science-related reference books, (c) attending training, socializaion, seminar, workshop, and (d) sharing experiences.Â ABSTRAKÂ Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi model pembelajaran IPS Terpadu di SMP Kota Surakarta; 2) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, dan 3) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh guru IPS dalam meningkatkan profesionalisme.Penelitian ini merupakan studi evaluasi dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bentuk penelitian cenderung menggunakan studi kasus tunggal. Subyek penelitian, yaitu guru-guru IPS di SMP/MTs Kota Surakarta.Teknik dan alat pengumpul data yang digunakan, yaitu: wawancara, observasi, dan mencatat arsip serta dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) dalam implementasinya pembelajaran IPS di SMP/MTs masih terdapat banyak perbedaan. Ada yang melaksanakan pembelajaran IPS terpadu secara penuh, setengah terpadu, dan tidak terpadu; 2) hambatan yang dihadapi, antara lain: (a) kurang pemahaman/penguasaan terhadap materi di luar bidangnya; (b) kurangnya pengetahuan dan pemahaman model model pembelajaran IPS Terpadu; (c) kesulitan dalam menerapkan konsep pembelajaran IPS Terpadu;dan (d) sikap skeptis dari guru IPS itu sendiri; 3) upaya yang dilakukan guru IPS dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya, antara lain: (a) bertanya kepada guru IPS yang lain; (b) membaca bukubuku referensi tentang IPS; (c) mengikuti pelatihan, sosialisasi, workshop, seminar, semiloka; dan (d) berbagai (sharing) pengalaman.
Kompetensi Keahlian di SMKN 6 Pertanian Jeneponto Sulawesi Selatan
Authors: -- Siswantari 
Published: March 2018

The aims of this study is to investigate the gap between industrial needs and the competencesÂ earned at vocational school of agricultural that has been conducted at SMK 6 Jeneponto, South Sulawesi.Â The study was motivated by the fact that the SMK 6 alumni are suffered from unemployed. TheÂ investigation has been performed through interview with stakeholders and focused on how the competencyÂ development conducted at the school could fulfill the local industry needs. It has been found that theÂ school lacks of competences which are required by the local partners.Â ABSTRAKÂ Tujuan studi ini dimaksudkan untuk meneliti kesenjangan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri (DUDI) dengan yang dihasilkan oleh SMKN 6 Jeneponto, Sulawesi Selatan. Studi dilaksanakan, karena terdorong oleh rendahnya lulusan SMK yang diserap oleh dunia kerja. Fokus studi terkait Â dengan kompetensi yang perlu dikembangkan oleh SMK sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan DUDI. Pengumpulan data penelitian dilaksanakan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan. Hasil studi menunjukkan bahwa SMK belum mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh mitra kerjasama lokal.