ANALISIS JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN
Authors: Riyanti Yusantika Mauludina , Kamarullah Kamarullah , Alhadiansyah Alhadiansyah 
Published: November 2024

Abstract One of the authentic deeds that can be used as a basis for the transfer of land rights is a court decision. Based on statements from sources from the Pontianak National Land Agency, the transfer of rights based on a court decision that does not have a ruling regarding the transfer of rights cannot be implemented. This is inversely proportional to the sound of Article 37 paragraph (2) PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration. There should be no doubt about the legal certainty of a court decision. This research aims to analyze the sale and purchase of private land legalized by a court decision which can be used as a basis for transferring land rights, and to analyze the efforts that must be made to transfer land rights based on a court decision. The research method used is Normative legal research (normative juridical) and the approaches used are the Legal Approach, Case Approach, and Conceptual Approach. By using qualitative analysis techniques.The results of the research in this discussion are that registration of the transfer of rights based on a court decision can be carried out and the transfer of rights based on a court decision without a decision-making an order for the transfer of rights can still be carried out based on Article 37 paragraph (2) PP number 24 of 1997 concerning land registration by fulfilling the requirements specified contained in Article 40 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Office Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. Abstrak Salah satu akta otentik yang dapat dijadikan dasar sebagai syarat peralihan hak atas tanah adalah putusan pengadilan. Berdasarkan pernyataan narasumber dari pihak Badan Pertanahan Nasional Pontianak, peralihan hak berdasarkan putusan Pengadilan yang tidak memiliki amar putusan terkait peralihan haknya tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan bunyi Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Seharusnya tidak perlu diragukan lagi kepastian hukum dari suatu putusan Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jual beli tanah dibawah tangan yang disahkan oleh putusan pengadilan dapat dijadikan dasar untuk peralihan hak atas tanah, dan menganalisis upaya yang harus dilakukan dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif (yuridis normatif) dan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian dalam pembahasan ini bahwa pendaftaran peralihan hak berdasarkan putusan pengadilan dapat dilaksanakan dan peralihan hak berdasarkan putusan pengadilan tanpa adanya amar putusan perintah untuk peralihan hak tetap dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 37 ayat (2) PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dengan memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.