bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
XII ENFISM – V ENFISH
Authors: Ferreira Bárbara Rose Bezerra Alves , Da Rosa Adélia Regina Oliveira , Dos Santos Ana Carla Vieira , De Araújo Filho Heitor Gomes , De Macêdo Lorena Carneiro , Vasconcelos Mallison da Silva , Oliveira Imaculada Conceição de Barros , Larangeira Filho João Luiz Lima , Cunha Priscilla Oliveira , De Azevedo Matheus Matos Santos , Santos Karina Ribeiro , De Souza Hévila Pereira , De Alcântara Dayseanne Moraes 
Published: April 2019

É com muita honra que apresentamos, na Revista Fisioterapia Brasil, o ANAIS com a produção cientí­fica do XII Encontro Nordestino de Fisioterapia na Saúde da Mulher (XII ENFISM) e V Encontro Nordestino de Fisioterapia na Saúde do Homem (V ENFISH) realizados na cidade de Maceió/AL.O ENFISM nasceu no ano de 2006 na cidade de Campina Grande/PB e desde então vêm ampliando seu foco de atuação e discussão, havendo o lançamento do ENFISH em 2014, na cidade de Recife/PE. Sempre com a necessidade de esclarecer questões a respeito da saúde da mulher e do homem, aditando valores técnicos e cientí­ficos, para estimular o desenvolvimento da Fisioterapia enquanto ciência e profissão.Â O evento tem o objetivo de fomentar a divulgação cientí­fica, o intercâmbio entre profissionais, pesquisadores e estudantes, estimulando a produção de conhecimento na perspectiva da transdisciplinaridade.
MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015: ASPEK REGIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA
Authors: Bangun Budi Hermawan 
Published: April 2019

ABSTRACT The enactment of the ASEAN Economic Community by 2015 as one pillars of the ASEAN Community, carrying implications for it member states. As one of ASEAN member, Indonesia should do legal reform-oriented guarantee and legal certainty to carry out the substance of the ASEAN agreements in the field of economics. Keywords: ASEAN Economic Community, regional cooperation, national law. ABSTRAK Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 sebagai salah satu pilar Komunitas ASEAN, membawa implikasi bagi negara-negara anggotanya. Sebagai salah satu anggota ASEAN, Indonesia harus melakukan pembaharuan hukum yang berorientasi pada jaminan dan kepastian hukum untuk melaksanakansubstansi dari perjanjian-perjanjian ASEAN di bidang ekonomi. Kata kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, kerjasama regional, hukum nasional
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 DAN TANTANGAN NEGARA KESEJAHTERAAN
Authors: Fathoni Fathoni 
Published: April 2019

ABSTRACT Indonesia is a sovereign state. The word here is not only sovereign denotatively meaning that the state government does not have power under the jurisdiction of another country. State government meant for the welfare of the people. When it is associated with free competition among countries, it can be more about the role of the state in protecting its citizens in order to avoid what is, according to Hobbes as "homo homini lupus". This is the challenge of the welfare state, which the state must not fail to welfare. The existence of cases of state failure to provide protection for its citizens, especially in free trade has become a scourge for the people. People who are not able to compete in free trade, in the end just be a spectator and does not play a role in the AEC 2015. State efforts to protect the people by improving competitiveness, increasing export volume, prioritizing the use of domestic goods / services. In the area of regulation, needs to set rules on security measures and monitoring domestic products to circulate goods and services, as well as by applying Early Warning System against the possibility of import surges. Keywords: sovereign, state welfare, competitiveness, AEC 2015 ABSTRAKIndonesia adalah negara yang berdaulat. Kata berdaulat disini tidak saja bermakna denotatif bahwa negara memiliki kekuasaan pemerintahan yang tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bila dikaitkan dengan persaingan dengan negara lain, maka dapat ditarik lagi tentang peran negara dalam melindungi warganya agar tidak terjadi apa yang menurut Hobbes sebagai “homo homini lupus”. Inilah tantangan negara kesejahteraan tersebut, dimana negara tidak boleh gagal. Adanya kasus-kasus tentang gagalnya negara dalam memberikan perlindungan bagi warganya, terutama dalam perdagangan bebas telah menjadi momok bagi rakyat. Rakyat yang tidak mampu bersaing dalam perdagangan bebas, pada akhirnya hanya menjadi penonton dan tidak memainkan peranan dalam MEA 2015.Upaya negara dalam melindungi rakyat antara lain dengan meningkatkan daya saing, meningkatkan volume ekspor, mengutamakan penggunaan barang/ jasa dalam negeri. Di bidang regulasi, perlu ditetapkan peraturan tentang tindakan pengamanan produk dalam negeri dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, serta dengan menerapkan Early Warning System terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor. Kata kunci: berdaulat, negara kesejahteraan, daya saing, MEA 2015
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA PASAR BEBAS ASEAN
Authors: Nugroho Sigit 
Published: April 2019

ABSTRACTIndonesia in facing free market ASEAN need preparation real, one of them in development regime intellectual wealth equity which can fulfill interests local community.The intellectual wealth right is fundamental economy a nation. The intellectual wealth right is asset for economic growth based science in the era of free market ASEAN. Many obstacles who met in penerpan the intellectual wealth right in indonesia caused because of differences people characteristics premises with regime intellectual wealth equity which exist. Need of the improvements done by government and the stakeholders of forming in order system intellectual wealth equity which according to culture indonesian people to push economic development in the era of free market ASEAN based intellectual wealth. Key words: protection, the intellectual wealth right, economy ABSTRAKIndonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN membutuhkan persiapan yang nyata, salah satunya dalam pembangunan rezim Hak Kekayaan Intelektual yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat lokal. Hak Kekayaan Intelektual merupakan fundamental perekonomian suatu bangsa. Hak Kekayaan Intelektual merupakan asset untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan di era pasar bebas ASEAN mendatang. Banyak hambatan yang ditemui dalam penerpan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang disebabkan karena perbedaan karakteristik masyarakat lokal dengan rezim Hak Kekayaan Intelektual yang ada. Perlu adanya pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam rangka membentuk sistem Hak Kekayaan Intelektual yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia untuk mendorong pembangunan ekonomi di era pasar bebas ASEAN yang berbasis kekayaan intelektual. Kata kunci: Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual, Ekonomi
KONSEP DEEP ECOLOGY DALAM PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN
Authors: Satmaidi Edra 
Published: April 2019

AbstractDamage and pollution of the environment is driven by the dominance of anthropocentric concepts in environmental and natural resources management that are backed-up by the sectoral and partial regulations more to prioritize aspects of economic development but ignoring the sustainability of the environment. The concept of Deep Ecology’s Arne Naess fight for the sustainability of ecological communities. In the concept of Deep Ecology, protection and saving the environment by humans basically moved from the awareness that humans are part of nature and environmental sustainability intended for the entire ecological community.Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment (UUPPLH 2009) which establishes the obligation of the planning of the Protection and Environmental Management (RPPLH), the Strategic Environmental Assessment (SEA), Spatial Planning (RTRW) at the policy level and Environmental Impact Assessment (EIA) within the framework of the licensing system for environmental management at the project level or activity must be understood as an effort to protect and maintain environmental carrying capacity as the implementation of the concept of Deep Ecology in the regulation of Indonesian environmental law.Keywords: Deep ecology concept, Environmental law, Regulation AbstrakKerusakan dan pencemaran lingkungan hidup didorong oleh masih dominannya konsep antroposentris dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang diback-up oleh peraturan yang bersifat sektoral dan parsial yang lebih memprioritas aspek pembangunan ekonomi tetapi mengabaikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.Konsep Deep Ecology dari Arne Naess memperjuangkan keberlanjutan komunitas ekologis. Dalam konsep Deep Ecology, perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan manusia pada dasarnya beranjak dari kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan keberlanjutan lingkungan hidup diperuntukan bagi seluruh komunitas ekologis.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) yang menetapkan kewajiban penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di level kebijakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam kerangka sistem perizinan pengelolaan lingkungan hidup di level proyek atau kegiatan harus dipahami sebagai upaya untuk melindungi dan memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) sebagai implementasi konsep Deep Ecology dalam pengaturan hukum lingkungan Indonesia. Kata Kunci: Konsep deep ecology, Hukum lingkungan, Pengaturan
TANGGUNG GUGAT PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM BENTUK PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
Authors: Putra Fani Martiawan Kumara 
Published: April 2019

Kepemilikan hak atas tanah, dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya sertipikat hak atas tanah yang merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hak atas tanah dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang sesuai dengan pengaturan hukum jaminan dalam hal ini lembaganya jaminannya adalah Hak Tanggungan. Hak atas tanah yang dijaminkan, baik itu hak milik, hak guna bangunan atau hak guna usaha sangat bergantung pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.Bilamana suatu saat ternyata sertipikat hak atas tanah yang sedang dijaminkan itu cacat dan harus dibatalkan, maka muncul tanggung gugat pejabat yang berwenang dan permasalahan terkait status dari jaminan Hak Tanggungan tersebut.Kata kunci: Pembatalan, Sertipikat, Jaminan
Slovak Views of Ukraine (1880–1914)
Authors: Huсhkova Dana , Chernak Valeria 
Published: April 2019

The Ukrainian themes appeared in the Slovak context of the period 1880–1914 within three thematic lines: 1) the Slavophilic line (a wide complex of ideological, historical, linguistic, ethnological, confessional and cultural issues concerning Russia and Eastern Slavs); 2) the documentary factual line (travelogue narratives); and 3) the literary line (translations of Ukrainian literary works and information about the Ukrainian literary life in the genres of literary journalism). These lines overlapped, but the first one, i.e. ideologically-based line of Slavic solidarity, was the most significant. This line substantially determined the nature of the Slovak views on the Ukrainian religious life, emancipation movement (in correlation ‘Little Russia’ – ‘Great Russia’), institutions, personally witnessed affairs and also the Ukrainian literature. In terms of the conservative national discourse, the Ukrainian independence movement was represented as a manifestation of separatism and the distinct Ukrainian nationality was rejected or questioned. Its acceptance was a matter of the later period. The interliterary contacts were sporadic and occasional. At the beginning of the 20th century, under the influence of the modernization and liberal attitude of the rising generation to the right of self-determination, the Ukrainian literature was primarily perceived as a literature of a close Slavic nation, which was, as well as the Slovak nation, in the position of an oppressed ethnic group lacking its own political independence.
Ukrainian Topics in Slovak Periodicals at Turn of the 20th Century
Authors: Draganová Andrea , Babotova Luybica 
Published: April 2019

The article focuses on the representation of Ukrainian topics in Slovak journals, mainly in “Hlas” (‘Voice’). This periodical had a subtitle “Mesačník pre literatúru, politika a sociálne otázky” (Monthly on literature, politics and social issues) and appeared in 1898–1904. “Hlas” is considered to be the publishing platform of liberally oriented Slovak youth, who opposed the conservative policy of the Center of National Life in Martin, led by S. H. Vajanský. Just as with other key ideological issues (Czechoslovakism, Russophilism, political activity), Vajanský’s reception and understanding of Ukrainian issues significantly differed from those of the younger generation. ‘Ukrainian theme’ usually got into the journal “Hlas” indirectly, through the links to ‘Slovanský přehled’ (‘Slavic Review’) journal. “Hlas” paid considerable attention to social problems. Such issues as migration, the influence of magyarization on the educational system and level of literacy among ‘rusyns’ were often addressed with a help of statistical data. The periodical provided information on the current challenges of Ukrainian students and some translations of works by Ukrainian authors. For instance, in 1903 “Hlas” published “Nastia” by B. Lepkyi. The translator of the text F. Votruba was among the most active promotors of Ukrainian literature. The references to outstanding Ukrainian cultural figures, such as Taras Shevchenko, Ivan Franko, Volodymyr Hnatiuk, etc., are also worth to mention. A detailed analysis of the content of “Hlas” revealed that the journal gave a low priority to ‘Ukrainian issues’. Most of the relevant information was taken from the other journals. The appearance of original material or translations to a large extent was driven by the personal interests of individual authors.
Nos vestígios e registros do saber: arquivos, patrimônio e pesquisas educacionais
Authors: De Sousa Neto Marcelo , Fontineles Filho Pedro Pio 
Published: April 2019

Recebido: 21/12/2015Aprovado: 05/01/2016Publicado: 10/01/2016 o presente estudo tem o objetivo principal de analisar as interconexões teórico-metodológicas entre arquivos, patrimônio e educação no processo de conhecimento das sociedades. Os arquivos assumem papel que vão além da prática de catalogação de registros, visto que são expressões de realidades políticas, econômicas, sociais e culturais que os engendram. Metodologicamente, o estudo faz um percurso acerca das principais perspectivas que envolvem as dimensões do arquivo como instrumento para as propostas educacionais, inclusive na formação de professores-pesquisadores. Além disso, propõe reflexões acerca de tal percurso, realizando inferências sobre as perspectivas da prática dos arquivos no Brasil, em suas reverberações na memória e no patrimônio. Como bases teóricas, recorreu aos lastros deixados por Bloch (1981), Demo (2003), Derrida (2001), para pensar história, arquivos, patrimônio e educação. Assim, considera-se, de antemão, que os arquivos são instâncias que (re) criam a realidade, bem como são indícios históricos de memória, patrimônio e educação. Palavras-chave: História. Arquivo. Memória. Patrimônio.
Estratificação, sociabilidades, táticas e estratégias na produção de espaços no “Maior São João do Mundo”
Authors: Alves Tiago Fernandes 
Published: April 2019

Recebido: 07/12/2014Aprovado: 03/06/2015Publicado: 10/01/2016 Este artigo objetiva compreender as configurações espaciais efetivadas pelas sociabilidades entre os agentes sociais nos espaços do Parque do Povo na festa de São João de Campina Grande – PB. Observamos a produção de espaços/lugares em meio à lógica imposta pelos gerentes culturais e as ressignificações efetuadas pelos agentes. As configurações se deram em um espaço pensado sob a égide das distinções sociais por meio da variação de preços e do monopólio de produtos a serem consumidos. Os mesmos produtos sofreram oscilações de preços e de prestígio/valor social quando referidos aos espaços/lugares nos quais eram consumidos. Através da observação participante apreciamos as interações na conformação de lugares com significados comumente compartilhados na delimitação dos espaços de sociabilidade. Concluímos que através da ressemantização e ressignificação os agentes sociais reordenaram os espaços implicando em lugares por eles referenciados em compartilhamentos intra e extragrupais. Palavras-chave: sociabilidades, estratégias, táticas, espacialidades, ressignificação.
Configurações da gestão escolar nos sistemas municipais e estadual em Pernambuco
Authors: Rodrigues Luiz Alberto Ribeiro 
Published: April 2019

Recebido: 15/03/2016 Aprovado: 03/04/2016Publicado: 10/04/2016O presente artigo apresenta resultado de pesquisa realizada em escolas das redes municipais e estaduais, utilizando-se procedimentos de observação baseados nos princípios da pesquisa participante, princípios do método de análise de política pública, com o objetivo de caracterizar a concepção e práticas da gestão escolar na escola pública. Procurou-se analisar a influência das atuais políticas educacionais na cultura de gestão educacional e problematizar as práticas existentes, frente aos referenciais da ciência da educação. Foram analisados ainda seis diferentes aspectos pertinentes à gestão educacional, conforme a seguir: teoria da administração presentes na gestão escolar; dimensões da realidade que ocupam a gestão; natureza predominante da liderança escolar; e estratégias de gestão. Palavras chaves: Gestão Escolar, Participação, Autonomia.
A gestão democrática no estado de Alagoas: do discurso oficial a um conflito de interesses
Authors: Da Silva Luciene Amaral , Dos Santos Inalda Maria 
Published: April 2019

Recebido: 12/03/2016 Aprovado: 02/04/2016Publicado: 10/04/2016O artigo é parte da pesquisa de mestrado desenvolvida para o Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Alagoas, cujo objetivo foi investigar a presença de indicação de gestores dentro de um processo de gestão democrática em três escolas da rede estadual de ensino de Alagoas. A metodologia utilizada para a pesquisa qualitativa foi o estudo de caso, ancorada em entrevistas semi estruturadas para coleta de dados, com aprofundamento bibliográfico sobre o tema para a construção do referencial teórico. A pesquisa apontou que fatores como condições precárias de funcionamento das escolas públicas e uma legislação desatualizada são fatores que elevam o número de gestores indicados na rede.Palavras – chave: Alagoas. Gestão Democrática. Legislação.
Retorno às identidades? Uma discussão dos Estudos Culturais à ideia de dispositivo em Foucault
Authors: Góes José Cristian 
Published: April 2019

Recebido: 21/03/2016 Aprovado: 07/04/2016Publicado: 10/04/2016A proposta desse trabalho é discutir as identidades na perspectiva dos Estudos Culturais, ou seja, como fenômeno em permanente trânsito, em um ambiente instável e como alvo de intensos jogos de poder. Ocorre que esse não é um processo nítido nas superfícies cotidianas das relações sociais, emergindo mais em períodos de crises, muitas vezes de forma extremada, a exemplo do que ocorre contemporaneamente em várias regiões do planeta, passando-se a impressão de um retorno às identidades. Para aprofundar essa questão, sugerimos aproximar as identidades do dispositivo em Foucault. A contribuição desse autor possibilita ampliar a reflexão sobre o trânsito paradoxal das identidades, de forma a perceber as tentativas de sua sedimentação, mas esse mesmo percurso guarda forças, às vezes silenciosas, para fissuras e rupturas.Palavras-chave: Identidades. Estudos Culturais. Dispositivo. Foucault.
Notas sobre a relação escola e juventudes: as culturas juvenis em cena
Authors: Leite Nascimento Ana Paula , Santana Cruz Maria Helena 
Published: April 2019

Recebido: 25/03/2016 Aprovado: 05/04/2016Publicado: 10/04/2016O artigo se propõe a realizar uma reflexão sobre escola e juventudes, objetivando trazer para a arena da discussão os desafios do diálogo entre os sujeitos escolares, dada as contradições e tensões cotidianas enquanto características preponderantes na relação escola e juventudes. Também apresenta a intencionalidade de contribuir com referenciais teóricos para o entendimento das manifestações e estilos de vida das juventudes na perspectiva de demarcar as possibilidades de enfrentamento da invisibilidade das culturas juvenis na escola. Nesse sentido, realizamos inicialmente uma abordagem sobre a relação entre escola e juventudes. Em seguida, registramos o marco teórico preliminar que orientou o presente estudo. O trabalho caracterizou-se como uma pesquisa bibliográfica. Destacou-se como predominante a natureza qualitativa da pesquisa. O estudo foi norteado pelo método histórico dialético.Palavras-chave: Escola; Juventudes; Culturas Juvenis.
A Expansão da Educação Superior no Campo e o Fechamento de Escolas do Campo no Estado de Sergipe
Authors: Do Nascimento Carvalho Jailda Evangelista , Santos Azevedo de Jesus Sônia Meire 
Published: April 2019

Recebido: 25/03/2016 Aprovado: 05/04/2016Publicado: 10/04/2016O presente artigo faz uma discussão acerca das contradições existentes entre as políticas públicas de Educação Superior e o fechamento das escolas do campo. O estudo sobre a questão agrária brasileira aponta para o aprofundamento do modelo econômico que coloca os camponeses em confronto com o agronegócio e este último, por sua vez, se estrutura com a negação do trabalho do primeiro. Desta forma, as políticas implementadas de formação de professores que tem por objetivo suprir as demandas educacionais no campo, acabam por subsumir as próprias possibilidades de desenvolvimento de uma educação para os filhos da classe trabalhadora. As escolas fechadas e as que estão por fechar, representam o reflexo deste modelo perverso e contraditório. Encontrar saídas na organização dos trabalhadores parece ser a alternativa viável na conjuntura política e econômica em que vivem os camponeses no Brasil e em Sergipe atualmente.Palavras-chave: Escolas do campo, Educação superior, políticas públicas.
Educação e Cultura popular: um caminho para a emancipação?
Authors: Pacheco Flávia Lopes 
Published: April 2019

Recebido: 25/03/2016 Aprovado: 05/04/2016Publicado: 10/04/2016O objetivo deste trabalho foi o de discutir a possibilidade de relacionar educação e cultura popular através do olhar de Paulo Freire e outros autores que pensem a educação em seu caráter emancipador. Para isso, foi realizada uma discussão a respeito do papel fundante de Paulo Freire nos movimentos sociais de educação, em especial o Movimento de Educação de Base. A partir daí, entendemos que o homem, para se enxergar como sujeito histórico, precisa reconhecer o mundo em que vive e, por isso, é indispensável ao educador ouvir as vozes do educando, o que colocaria a cultura, em especial a cultura popular, em evidência. Assim, é preciso pensar em locais diferentes da escola para trabalhar essa conscientização do oprimido acerca do seu papel no mundo. E, como já discutido nesse artigo, o campo da cultura parece ser fecundo para esse intento.Palavras chave: Cultura. Cultura Popular. Educação Popular.