bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Павел Кукольник и польскоязычные поэты Литвы
Authors: Лавринец Павел 
Published: March 2018

[full article, abstract in Russian; abstract in Lithuanian and English]
Relations between the Vilnius censor, historian and poet Pavel Kukolnik (1795–1884) and the Polish-speaking poets of Lithuania were considered in the biographical and scientific literature, but the topic was not exhausted. The rapprochement between Kukolnik and some historians and writers of Vilnius (Adam Honory Kirkor, Teodor Narbutt, Ignacy Chodźko and others) began in the late 1840s and early 1850s. Friendly relations and business ties were strengthened during the conditions of the liberalization of the regime under Governor-General Vladimir Nazimov (1855–1863). Key factors in the building the relations with Polish scientists and writers were their joint activities in the Vilnius Archaeological Commission and the post of censor, which was held by Kukolnik. He authorized the printing of books written by Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz), Antoni Edward Odyniec, Wincenty Korotyński, Karolina Proniewska and other Polish-speaking authors. Kukolnik held their works in high regard, especially espousing the religious motives that were close to him. In turn, Proniewska devoted a poem to him; at least seven Kukolnik’s poetic texts became the source of eight translations into Polish by Syrokomla, Korotyński, Odynieci (one poem was translated twice by Korotyński and Odyniec, one translation was published without a signature).
Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia
Authors: Ghufron M. 
Published: March 2018

Abstak: Indonesia, sebuah negara yang sistem ekonominya terhegemoni oleh kapitalisme, kebijakan perindustriannya, lebih khusus lagi tentang sistem perburuhannya, di set up sebagai bagian dari sistem produksi dengan metafora mesin. Upah yang diberikan kepada buruh dianggap sebagai cost (biaya) yang sepadan dengan produktivitas yang dihasilkan. Bahkan semakin rendah upah semakin baik dimata pengusaha, sebaliknya bila upah terus menggelembung, maka akan mengurangi laba perusahaan. Pemerintah sebenarnya menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh dengan menggunakan standar upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, upah buruh yang ditetapkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Minimal (KHM), bukan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga seluruh potensinya habis untuk opportunity cost, tanpa pernah bisa menikmati economic rent. Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya upah (ujrah) adalah salah satu bentuk kompensasi yang besarnya ditentukan oleh jasa atau nilai kerja (produktivitas) itu sendiri, bukan ditentukan oleh tenaga (ain al-`Amal) yang dicurahkan oleh seorang pekerja, maupun harga produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Bahkan besaran upah hendaknya juga dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup (hifz al-nafs) secara layak. Upah dalam sistem ekonomi Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu al-Ajr al-Musamma, dan al-Ajr al-Mithli. al-Ajr al-Musamma adalah upah yang sebutkan pada waktu akad dengan ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak sedangkan al-Ajr al-al-Misthli adalah upah pengganti ketika dalam keadaan tidak diketahui atau ada paksaan atau penipuan. Kedua macam upah ini dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi disaat berlangsungnya proses pengupahan. Di antaranya, seorang buruh haruslah dijelaskan bentuk kerjanya (job description), batas waktunya (timing), besar gaji/upahnya (take home pay), serta berapa besar tenaga /ketrampilan (skill) harus dikeluarkan.Kata Kunci: Upah minimum, produktivitas, kebutuhan hidup layak
Islam dan Politik Kenegaraan Perspektif Muhammad Arkoun
Authors: Sumarkan Sumarkan 
Published: March 2018

Abstrak: Tulisan ini akan menggambarkan tentang konsep negara Islam dari pemikiran Muhammad Arkoun. Untuk menata masa depan hubungan antar agama dan Negara di negeri-negeri Muslim tampaknya perlu dilakukan berapa hal penting: pertama, kaum politisi santri perlu terus meningkatkan kualitas pengalaman berpolitik (political experience) mereka di arena politik kenegaraan di masing-masing Negara. Terutama Negara yang bercorak nation-state. Kedua, pola pemikiran (etika) politik Islam yang masih berkutat pada landasan epistemologi klasik perlu ditransformasikan ke arah pemikiran yang secara epistemologis lebih bercorak sosial-empiris sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Ketiga, umat Islam khususnya para politisi Muslim harus terus berupaya melepaskan diri dari kungkungan berpikir historis-romantis dan normatif-teologis-apologis, serta harus berani melakukan terobosan kontekstual yang antisipatif dengan masa depan peradaban dunia. Keempat, isu-isu politik khilãfah dan penegakan syariat Islam harus dikaji ulang, baik secara konseptual maupun relevansinya dengan konteks zaman, lebih khusus dengan realita sistem nation-state yang ada di berbagai belahan dunia Islam. Bukankah konsep khilafah pada hakikatnya lebih bersifat historis belaka, bukan sesuatu yang secara normatif Islam harus diwujudkan.Kata Kunci: Islam, Politik, Khilafah, Negara, Pemerintahan
Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara
Authors: Albatul Fatimah 
Published: March 2018

Abstract: this article discusses about the authority of the prosecutor in restoring the state’s assets based on Undang-Undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004. Such a constitusional authority is in the form of obtainning special authorization from the government agencies as defined in article 30 paragraph 2 of Undang-Undang Kejaksaan. The scope of the authority includes, law enforcement, legal aid, legal consideration, saving and restoring the state’s wealth. In accordance with restoring the state’s wealth, it can be done by filing a lawsuit in court or by offering peace outside of the court. The authority of prosecutor in restoring the state’s wealth, according to the political jurisprudence, is valid in accordance with the authority of hisbah as a government official supervisor to resolve the dispute in the case of administrative irregularities. So, the prosecutor’s attempt to resolve the dispute can be justified, either by the litigation or non-litigation way. Likewise, it is the hisbah which has the authority to do prosecution and call the parties to be peacefully resolved.Keywords: Prosecutor, recovery, wealth, state, political jurisprudence
Metode Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi
Authors: Prasetyo Wawan 
Published: March 2018

Abstract: This study is analyzes the Reversed Evidence Method in Restoring the State Financial Loss Caused by Corruption that are introduced in anti-corruption law in Indonesia. The research shows that the reversed method, as referred to article 12 B, 37, 37 A and 38 B of Undang-Undang No. 31 Year 1999 JunctoUndang-Undang No. 20 Year 2001, is a new methodologicalsystem on Criminal Law Procedure and Islamic Criminal Law Procedure in Indonesia. Through this kind of evidence method, the public prosecutor will use the result of the verification which had been carried out in reverse by the defendant as novum. If the defendant successfully proves his possession is not from corruption, there is no reason for the prosecutor to demand that the property is seized for the state. Conversely, if the defendant unsuccessfully proves, then it can be used as a novum to demand that the property is seized for the state. So, if the public prosecutor uses this method in uncovering the crime of corruption, it might be a very effective method in term of restoring the state’s financial loss.Keywords: Reversed evidence, corruption, Islamic criminal procedure Abstrak: Penelitian ini merupakan hasil penelitian metode pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum acara pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B, 37, 37 A dan 38 B UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, merupakan metode baru dalam sistem pembuktian pada Hukum Acara Pidaba Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam. Melalui metode pembuktian semacam ini, jaksa penuntut umum akan menggunakan hasil dari pembuktian secara terbalik yang dilakukan oleh terdakwa sebagai novum. Apabila terdakwa berhasil membuktian harta bendanya bukan berasal dari perbuatan korupsi maka tidak ada alasan bagi jaksa untuk menuntut bahwa harta benda tersebut dirampas untuk negara. Sebaliknya apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan, maka hal tersebut dapat dijadikan novum untuk menuntut agar harta tersebut dirampas untuk negara. Apabila metode ini diterapkan oleh penuntut umum dalam mengungkap kejahatan korupsi, adalah metode yang sangat efektif dalam kaitannya mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari kejahatan korupsi.Kata Kunci: Pembuktian terbalik, korupsi, Hukum Acara Pidana Islam
Sanksi Riddah Perspektif Maqasid Al-Shari’ah
Authors: Azizah Imroatul 
Published: March 2018

Abstract: Riddah (apostasy), in the classical literatures of Islamic Jurisprudence, is categorized as a jarimah al-hudud (criminal act) with death penalty as the punishment. The fundamental issue is that the threat of the death penalty is only based on a single prophetic tradition, while it should be determined by the absolute and valid texts. It means that the death penalty is rooted to an absolute legal argumentation (qat’i al-dalalah), while, there is none of the verses of al-Qur’an which discusses about punishment for the perpetrator of apostasy. Otherwise, al-Qur’an absolutely guaranteesthe freedom of religion and belief. This research uses maqasid al-shari’ah (purposes of Islamic law)as an approach to see the purpose, spirit, and essential valueof the text to be a foundation and method in Islamic legal reasoning. The results of the research are: first, adopting what has been stipulated in al-Qur’an textually and formally without appreciating its purpose and wisdom is not wise; second, apostasy, which is a kind of a private matter between a servant and his God, should not be categorized as a jarimah al-hudud but as a jarimah ta’zir (undefined crime). In certain condition, however, apostasy could be charged by a maximum penalty (death penalty) if it is accompanied by other crimes and is worthyto be sentenced based on a judge’s argumentation.Keywords: Apostasy, sanctions, maqasid al-shari’ah Abstrak: Riddah dalam literatur fiqih klasik dikategorikan sebagai jarimah hudud, dan diancam dengan hukuman mati. Persoalan yang mendasar adalah ancaman hukuman mati tersebut hanya berdasarkan hadis ahad, padahal hudud dikonsepsikan sebagai jarimah dan hukuman yang telah ditentukan secara pasti oleh nass. Berarti hudud meniscayakan dalil yang qat’i al-dalalah, sedangkan dalam al-Qur’an tidak ada satu ayat pun yang membahas hukuman duniawi untuk pelaku riddah, sebaliknya al-Qur’an justru memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan secara mutlak. Maqasid al-shari’ah dipilih sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana tujuan, ruh, dan nilai-nilai esensial shari’at dijadikan landasan dan patokan utama dalam penentuan hukum Islam. Dengan pendekatan maqasid al-shari’ah, diperoleh kesimpulan bahwa bukanlah sikap yang bijak ketika mengadopsi apa yang ditetapkan dalam nass secara literal dan formal legalistik tanpa mengapresiasi tujuan serta hikmah terdalam dari hukum tersebut. Riddah yang merupakan persoalan pribadi antara hamba dengan Tuhan-Nya, tidak selayaknya dikategorikan sebagai jarimah hudud. Namun sebagai jarimah ta’zir, riddah bisa dikenakan hukuman maksimal (mati) jika disertai dengan kejahatan lain yang menurut hakim harus dijatuhi hukuman tersebut.Kata Kunci: Riddah, sanksi, maqasid al-shari’ah
TA’LÎL AL-AHKÂM DARI MASA RASULULLAH HINGGA MASA ULAMA USHÛL
Authors: Musyafaah Nur Lailatul 
Published: March 2018

Abstract: Ta’lîl al-ahkâm is explaining by finding the legal reason. At the time of the Prophet, ta’lîl was contained in the Qur’an and hadith, among them: 1.’ Illat was embodied with the character of law, 2. Stating the legal position with its reason and historical background, 3. Explaining command accompanied by tafdhîl, 4. Explaining law with its reason marked with the letter of ta’lîl, 5. Explaining law and its explanation about the benefit or in otherwise. The methods of ta’lîl al-ahkâm at the time of companion: 1. Elimination of the penalty for refusing mafsadah, 2. Law is changed because its legal reason has been lost. 3. Not carrying out the command of Allah and His Messenger for the reason of mafsadah if the work is still performed, 4. Assigning the unassigned law at the time of Prophet for the sake of refusing mafsadah, 5. Doing something which was not done at the time of the Prophet for the reason of gaining benefit, 6. Establishing law based on the text without searching the illah. The methods of ta’lîl al-ahkâm at the period of tâbi’în and tâbi’ tâbi’în: 1. Advancing benefit, the law contained in the textis absolute or contrary to the public welfare, 2. Using the method of maslahah mursalah. 3. Leaving a permissible act by the reason of mafsadah. The methods of ta’lîl al-ahkâm in the period of Muslim scholars of ushûl: with text, ijmâ’, and al-sabr wa al-taqsîm.Keywords: Ta’lîl al-ahkâm, period of the Messenger, period of the Muslim scholars of ushûl. Abstrak: Ta’lîl al-ahkâm adalah menjelaskan dan cara menemukan ilat hukum. Pada masa Rasulullah, ta’lîl terdapat pada al-Qur’an dan hadis, di antaranya; 1. Ilat menyatu dengan sifat hukum, 2. Menyebutkan hukum beserta sebabnya. 3. Menjelaskan perintah diiringi dengan lafadz tafdhîl, 4. Menjelaskan hukum beserta ilatnya yang ditandai dengan huruf ta’lîl, 5. Menjelaskan hukum disertai dengan penjelasan maslahatnya, atau sebaliknya. Metode ta’lîl al-ahkâm pada masa Sahabat: 1. Meniadakan hukuman karena alasan menolak mafsadah, 2. Hukum menjadi berubah, karena ilatnya telah hilang, 3. Tidak melaksanakan perintah Allah dan RasulNya, karena adanya mafsadah apabila pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan. 4. Menetapkan hukum yang belum ditetapkan Rasulullah demi menolak mafsadah, 5. Mengerjakan pekerjaan yang tidak dikerjakan pada masa Rasulullah, dengan alasan kebaikan, 6. Menetapkan hukum berdasarkan nas yang ada tanpa mencari ilat hukum.Metode ta’lîl al-ahkâm pada masa Tâbi’în dan Tâbi’ Tâbi’în: 1. Mendahuluan maslahat, jika hukum yang terkandung dalam nas bersifat mutlak atau umum bertentangan dengan kemaslahatan, 2. Menggunakan metode maslahah mursalah. 3. Meninggalkan pekerjaan yang mubah atau sunnah, karena jika dikerjakan akan mendatangkan mafsadah. Metode ta’lîl al-ahkâm pada Masa Ulama Ushûl: Dengan nash, ijma’, dan al-sabr wa al-taqsîm.Kata Kunci: Ta’lîl al-ahkâm, Masa Rasulullah, masa Ulama Ushûl.
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Tentang Anak Yang Melakukan Penganiayaan Menurut Hukum Islam
Authors: Abdurrahman Abdurrahman 
Published: March 2018

Abstract: This article highlights the judge’s consideration in Mojokerto Court against a child who does persecution then analyzed by Islamic law. The judge’s decition in Mojokerto in sentencing for child who commits criminal act of persecution in the decision number: 20/Pid.B/2012/PN.Mkt in the form of returning to his parents is by the consideration that the offender is still minor, the crime committed is not a serious one, and the victim has forgiven (evidenced by a peace agreement dated l7 November 2011). Therefore, it is not contrary to the provision of Islamic Criminal Law. Because the judge’s considerations could be the reason of forgiveness for the offender. Persecution conducted is not also included in the category of al-syajjâj (criminal by wounding in face and head), so that the sentence handed down is similar to that of ta’zîr.
Keywords: Judge’s consideration, child, persecution, Islamic law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap anak yang melakukan penganiayaan kemudian dianalisis dengan hukum Islam. Keputusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam penjatuhan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor: 20/Pid.B/2012/PN.Mkt berupa pengembalian kepada orang tuanya dengan pertimbangan bahwa pelaku masih tergolong anak di bawah umur, kejahatan yang dilakukan pelaku bukanlah kejahatan yang berat, serta korban sudah memaafkan (dibuktikan dengan surat perjanjian perdamian tertanggal l7 Nopember 2011), tidaklah bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum pidana Islam, karena pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut bisa menjadi unsur pemaaf bagi pelaku tindak pidana. Penganiayaan yang dilakukan juga tidak termasuk dalam ketegori al-syajjâj (pidana pelukaan di bagian muka dan kepala), sehingga hukuman yang dijatuhkan sama halnya dengan ta’zîr.
Kata Kunci:Pertimbangan hakim, anak, penganiayaan, hukum Islam.
Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan ‎Orang Perspektif Hukum Pidana Islam
Authors: Pramugarini Yushinta 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses the analysis of Islamic criminal law on restitution rights of victims of human trafficking crime. The provisions concerning the restitution of human trafficking crime have been defined in article 48 paragraph 2 No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons. Understanding restitution according to Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons is the payment of compensation charged to the offender by a court decision which is legally binding on the material loss and/or immaterial suffered by the victim or the descendent. In an Islamic criminal law, the perpetrators of criminal acts of trafficking in persons also have in common or equally punishable by cumulative. Cumulative punishment under Islamic criminal law, in the form of sanctions, is ta’zir reinforced or exacerbated by diyat (fine).Keywords: Islamic criminal law, restitution rights, trafficking in persons. Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan mengenai restitusi tindak pidana perdagangan orang telah dirumuskan dalam pasal 48 ayat 2 No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Pengertian restitusi menurut Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam hukum pidana Islam, bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang juga terdapat kesamaan atau sama-sama dihukum dengan hukuman kumulatif. Hukuman kumulatif dalam hukum pidana Islam, yaitu berupa sanksi ta’zîr yang diperkuat atau diperberat dengan diyat (denda).Kata Kunci: Hukum pidana Islam, hak restitusi, perdagangan orang.
Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana ‎Islam dan Undang-Undang di Indonesia
Authors: Zakariyah Ahmad 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses the criminal acts of gratification on the perspective of Islamic criminal law and the law in Indonesia. In law, the perpetrator gratification will be sanctioned imprisonment and fine. For the giver of gratification would be punishable by a term of imprisonment of one year and a maximum of five years with a fine of not less than fifty millions and a maximum of two hundred and fifty millions. While for state officials who receive gratuities will be subject to imprisonment for life or a minimum of four years and maximum of 20 years with a fine of two hundred millions to one billion rupiahs. In the Islamic criminal law, both the giver and the receiver of gratification will be cursed by God dan both will be given ta’zîr. The ta’zîr sanctions can include the death penalty, flogging, imprisonment, exile, confiscation of goods/wealth, in the form of moral sanction of dismissal and announced whole communities.Keywords: Gratification, Islamic criminal law, legislation. Abstrak: Artikel ini membahas tentang tindak pidana gratifikasi perspektif hukum pidana Islam dan undang-undang di Indonesia. Dalam undang-undang, pelaku gratifikasi akan diberi sanksi penjara dan denda. Bagi pemberi gratifikasi akan diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dengan denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah, sedangkan bagi pejabat negara yang menerima gratifikasi akan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda dari dua ratus juta rupiah sampai satu miliar rupiah. Dalam hukum pidana Islam, baik pemberi maupun penerima gratifikasi akan dilaknat oleh Allah swt dan keduanya akan diberikan sanksi ta’zîr. Sanksi ta’zîr bisa berupa hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, perampasan barang/kekayaan, pemecatan dan sanksi moral berupa diumumkan kemasyarakat luas.Kata Kunci: Gratifikasi, hukum pidana Islam, undang-undang.
Dialektika Hukum Islam pada Masa Awal Islam
Authors: Junaidy Abdul Basith 
Published: March 2018

Abstract: The dynamic and dialectical theory of Islamic law had been since the time of the Prophet Muhammad (p.b.u.h). However, the theory of Islamic law in a comprehensive form had just started at the time of al-Shafi’i, and then continuously further developed and refined by the next future jurists of different schools of Islamic law there. The theory of classical Islamic law seeks to integrate the authoritative text (nushûsh) and the role of human reason (ra’y). However, the function of the human mind is at a lower level (subordinate) and additional (subsidiary) rather than function doctrine revealed by God (nushûsh). All schools of Islamic law that had developed at that time had to conform to the model of integration that had to do certain concessions if it wanted to gain recognition as a legitimate school of law. For example, traditionalists must accept ra’y in the form of qiyâs. For this reason, the schools of Islamic law which would not accept qiyâs, it would have been out of the circulation, such as Zahiri and Hasywiyah schools.Keywords: Islamic Law, Early time of Islam, nushûsh, ra’y. Abstrak: Teori hukum Islam yang dinamis dan dialektis sudah ada sejak masa Rasulullah saw. Namun, teori hukum dalam bentuknya yang komprehensif baru dimulai pada masa al-Syafi’i, kemudian secara berkesinambungan terus dikembangkan dan disempurnakan oleh para fuqaha masa berikutnya dari berbagai mazhab hukum Islam yang ada. Teori Hukum Islam klasik berupaya mengintegrasikan antara teks otoritatif (nushûsh) dan peran nalar manusia (ra’y). Namun fungsi nalar manusia berada pada tingkatan yang lebih rendah (subordinatif) dan tambahan (subsider) dibanding fungsi ajaran yang diwahyukan Tuhan (nushûsh). Semua aliran hukum yang berkembang pada saat itu harus menyesuaikan diri dengan model integrasi yang ada dengan melakukan konsesi-konsesi tertentu jika ingin mendapatkan pengakuan sebagai aliran hukum yang sah. Misalnya, aliran tradisionalis harus menerima ra’y dalam bentuk qiyâs. Atas dasar itu, aliran-aliran hukum yang tidak mau menerima qiyâs, dengan sendirinya hilang dari peredaran, seperti mazhab Zahiri dan mazhab Hasywiyah.Kata Kunci: Hukum Islam, Masa Awal Islam, nushûsh, ra’y.