bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kafein ve Obezite
Authors: SINAR Derya Selda , ACAR Nasuh Evrim , YILDIRIM İrfan 
Published: July 2019

Obezite ve fazla kilo alma durumu her geçen gün daha
fazla insanı etkilemekte ve toplumu tehdit eden bir sağlık sorunu haline
gelmektedir. Kilo vermek isteyen insanların doğal ve bitkisel ürünlere olan
ilgisi gün geçtikçe artmakta çeşitli etki mekanizmalarıyla kilo kaybına yol
açtığı düşünülen kafein de bu ürünler içerisinde yerini almaktadır. Bu çalışma
da çeşitli arama motorlarında (scholar, pubmed, web of science ve ovid) kafein
ve obezite üzerine yapılan çalışmalar incelenerek geleneksel derleme yöntemi
ile kafeinin obezite üzerine etkisi incelenmiştir. Son zamanlarda yapılan
araştırmalarda, yüksek kahve alımının, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık,
bazı kanser türleri, parkinson hastalığı ve mortalite riskinin azalması ile
ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Obezitenin, belirtilen tüm bu sağlık risklerinin altında
yatan başlıca nedenlerden biri olduğu göz önüne alındığında, kafein alımının obezite
riskinin azalmasıyla ilişkili olabileceği düşünülebilir. İncelenen çalışmalar
neticesinde ılımlı bir kahve tüketiminin sağlıklı bir beslenme ve diyet
programında kilo kontrolü amacıyla kullanılabileceği değerlendirilmektedir.
Pengaruh Senam Kaki Diabetes Terhadap Nilai Ankle Brachial Index Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Di Puskesmas Bergas Kabupaten Semarang
Authors: Prihatin Tut Wuri , Dwi M Rahadian 
Published: July 2019

ABSTRAK
Latar Belakang : Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit degeneratif dan salah satu penyakit tidak menular dengan jumlah pasien yang meningkat. Salah satu komplikasi penyakit diabets melitus yang sering dijumpai adalah kaki diabetic (diabetic foot) yang bermanifestasi sebagai ulkus, infeksi dan gangren dan atropati charcot. Kaki diabetes adalah salah satu komplikasi kronik DM yang paling ditakuti. Ada tiga alasan mengapa orang dengan diabetes lebih tinggi resikonya mengalami masalah kaki yaitu sirkulasi darah dari kaki ketungkai menurun (gangguan pembuluh darah), berkurangnya perasaan pada kedua kaki (gangguan saraf) dan berkurangnya daya tahan tubuh terhadap infeksi. Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk Menganalisa pengaruh senam kaki diabetes mellitus terhadap nilai Ankle Brachial Index pada pasien DM Tipe II.Metode : Penelitian ini penelitian kuantitatif dengan desain penelitian quasi experiment dengan rancangan one group pre test post test. Hasil : Hasil analisa bivariat pada tindakan senam kaki diabetes mellitus terhadap perubahan nilai Ankle Brachial Index pada pasien DM Tipe II didapatkan nilai p value sebesar 0.001 (<0.05). Kesimpulan : Terdapat pengaruh senam kaki diabetes mellitus terhadap perubahan nilai Ankle Brachial Index pada pasien DM Tipe II di Puskesmas Bergas Kabupaten Semarang
NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL
Authors: BURHAMZAH OKY DEVIANY 
Published: July 2019

Abstract Marriage is one of the importants event in human lifes, particularly for moslem family. Bacause of its important, then marriage regulated not only on state laws, but in Al-quran as well. In Marriage Law in Section 1 of Article 1, mentioned that marriage is legal if conducted according to their religion and beliefs. Meanwhile in Section 2 of Article 2, mentioned that each marriage noted according to the applicable law. Based on that articles above, then marriage registration is not legality condition of marriage. Nikah Siri that conducted without registered, but according to the principles and condition of islamic marriage law. This is give rise to pro and contra in the society related to that legality of marriage.
LANGKAH PENCEGAHAN KONFLIK BERSENJATA
Authors: MAHFUD MAHFUD 
Published: July 2019

Abstract Completion of the armed conflict in both the legal and political framework set in customary international law and the Hague Convention I of 1899 and 1907 on the peaceful resolution of disputes, as well as the Charter of the United Nations. Mechanisms for resolving armed conflicts as well as measures to prevent the emergence of armed conflict refers to the two methods of dispute resolution, the peaceful resolution of disputes and the settlement of disputes by force or violence. Patterns in the context of conflict resolution approach more focused on the efforts of early stage to prevent the emergence of armed-conflict. Such efforts can be done with diplomacy and political mediation efforts by involving the various parties that are considered to be actors of peace. While humanitarian law in the context of normative law enforcement efforts imprinted on the situation of the ongoing war, one of its forms through foreign intervention in the ongoing armed conflict itself. In the present context of the humanitarian intervention of humanitarian law known as the Responsibility to Protect (R to P). In addition through the UN mechanism for the continuous efforts of the international community to prevent the emergence of armed conflict also involving a number of other actors who can be considered a partner for peace. One of them involving specific groups that can be considered a party to break the chain of armed conflict itself. One of them is through the mechanism of the Kimberley Process.
ROLE OF THE JUDGE IN CREATING JUSTICE AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL CHANGE
Authors: YUSUF MUH , LIMPO ICHSAN YASIN , MAULIANA DEASY , MALLARANGENG ANDI BAU , HM MAKKAH 
Published: July 2019

Abstract The roles of the judges in creating justice has been social phenomenon in society. Public response arises not only because it is so principal but also because the people want and expect that judges at all levels of the courts are qualified and have high integrity and social sensitivity so that it can resolve the problems in the legal field. This paper attempts to unravel the main duties of the judges solving the cases. It concludes in order to meet the demands of justice, the paradigm, mindset and behavior of judges that have tended to weaken and humiliate the position and dignity of the judiciary need to be changed and developed. To realize the existence of the role of judges is determined by the performance, professionalism, idealism and adequate infrastructure to support the efforts of both internal and external approach
HARMONIZATION OF TAX LEGISLATION OF THE ASEAN COMMUNITY
Authors: DAMKERNGKHAJORNWONG TANAPONG 
Published: July 2019

Abstract This article indicates how tax legislations, both in direct and indirect fields, of ASEAN countries should be harmonized. With respect to direct taxation, the issue of direct tax rates harmonization - personal income tax and corporate income tax - will firstly be discussed. Further, I will look into how the personal income tax treatment on a resident exercising the free movement of skilled labour should be. In addition, how to enhance the network of tax treaties between ASEAN Member States and withholding tax levied on cross-border transaction will also be described. As regards indirect taxation, I will consider to what extent such the consumption tax systems as VAT and GST in each ASEAN countries could be in accordance with each other. Finally, what challenges over tax harmonization in ASEAN can be will be noted. The majority of the discussions above will be based upon the tax harmonization and coordination already conducted within the EU.
PENERAPAN PRINSIP ULTRA PETITA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DIPANDANG DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PIDANA
Authors: Putra Yagie Sagita 
Published: July 2019

Ultra petita, demikian istilahnya, dimana hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta, dengan kata lain ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta. Dalam konteks Hukum Acara Pidana, Putusan tersebut dikeluarkan, dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kurang sempurna dan sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana Hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat.Bahwa putusan hakim tidak harus berpedoman pada undang-undang sebagai prosedur mutlak sebab bila putusan hakim hanya berlandaskan prosedur, maka roh dan cita-cita dari Hukum Pidana (Hukum Materiil) maupun Hukum Acara Pidana (Hukum Formil) yang tertuang dalam asas-asas hukum tersebut tidak akan bisa diwujudkan. Hal ini bukan berarti prosedur hukum yang ada dalam undang-undang tidak perlu dilaksanakan tetapi harus diterapkan secara cerdas dan bijaksana, serta diharapkan semua pihak agar lebih kritis dalam menyikapi perkembangan hukum demi kesejahteraan bersama. Untuk meneliti permasalahan ini penulis berusaha menganalisis Yurisprudensi Mahkamah Agung NO. 675 K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. dikaitkan dengan Hukum Acara Pidana, dengan menggunakan kajian dari segi filosofis dan yuridis.
BANK SENTRAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Authors: Dinata Ari Wirya 
Published: July 2019

Di negara-negara sedang berkembang, pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan negara, umumnya berperan sebagai agen pembangunan dan perubahan sosial. Dalam menjalankan peranan itu, pemerintah membutuhkan dukungan bank sentral sebagai lembaga yang berperan penting dalam pembiayan pembangunan. Persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu terkait independensi kelembagaan Bank Sentral dalam mengelola perekonomian suatu negara dan hubungannya dengan ekonomi dunia. Adapun parameter yang digunakan untuk menakar kualitas independensi kelembagaan bank sentral dapat mengacu kepada: pertama, kewenangan dan hubungan bank sentral dengan pemerintah, kedua, pengisian jabatan pimpinan bank sentral dan ketiga, keuangan lembaga. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni menata kembali kelembagaan dan independensi Bank Indonesia adalah Conditio Sine Qua non, karena lembaga bank Indonesia adalah lembaga yang memegang peranan yang penting dalam bidang moneter.
PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINATIF DAN NATIONAL TREATMENT OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MEA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
Authors: Fithriah Nurhani 
Published: July 2019

Indonesia yang tergabung dalam PBB turut mengambil langkah awal dalam kebijakan yang diratifikasi dengan persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-undang No.7 tahun 1994, yakni keterikatan untuk melaksanakan seluruh hasil kesepakatan perundingan Uruguay. Peraturan penanaman modal asing sesungguhnya tidak secara tegas termuat dalam perjanjian WTO, namun secara eksplisit muncul dalam rumusan prinsip-prinsip perdagangan bebas khususnya terkait prinsip non diskriminasi yang meliputi Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment Principle (NT). penanaman modal asing merupakan solusi bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi (economic resource) agar bernilai lebih tinggi. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimaksudkan untuk menarik investor asing dan investor dalam negeri. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu terkait kewajiban diterapkannya Prinsip non-diskriminatif dan National Treatment atau perlakuan yang sama bagi penanam modal asing di Indonesia dan penerapan prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment dalam kasus Pengadaan Mobil Nasional Indonesia. Kesimpulan yang didapat yakni Pemerintah Indonesia sudah menerapkan prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment dengan menerapkan prinsip tersebut di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Indonesia juga menerapkan Prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment dalam Kasus Pengadaan Mobil Nasional Indonesia dengan menjalani putusan yang mewajibkan Pemerintah Indonesia mencabut semua Keputusan Presiden beserta Peraturan lainnya yang terkait dengan persyaratan kandungan lokal.
DASAR FILOSOFIS DAN INKLUSIVITAS GUGATAN SEDERHANA DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA
Authors: Afriana Anita 
Published: July 2019

The fast litigation procedure stipulates under the Supreme Court Regulation No. 2 year of 2015. That mechanism only requires small amount of permitted claim, it is 200 million Rupiah in maximum, it also settles claims in a very fast manner, 25 days in maximum. This fast procedural mechanism allocated to settle private dispute is called as “the small claims court”, in which, it is already implemented either in states with the civil law system or the common law system. The research methodology used in this article is juridical-normative and juridical kualitative analyze, to aim the SCC phisophy in Indonesia and the effectivity in enacting this mechanism of small claims court as one of the states that enact the civil judicial system. The results shows that the SCC in indonesia is an advancement as a means of access to justice, in short it is a simple and inexpensive procedure. that the fast litigation procedure stipulates under the Supreme Court Regulation No. 2 year of 2015 is effectively enacted in civil judicial system in Indonesia. With society needs nowadays, the effort to increasing good services towards justice seeker, it’s inclusive because of the different mechanism of general judicial system under HIR/RBG, it is not just about time but also with a judge investigation, simple evidentiary, and without legal effort
THE ROLES OF OTORITAS JASA KEUANGAN TO OVERCOME FICTIVE INVESTMENT BENGKULU CITY
Authors: Sauni Herawan , Arso Dimas Dwi 
Published: July 2019

This research is purpose to know the role of Otoritas Jasa Keuangan in overcome fictitious investment in Bengkulu city and To know the efforts of Otoritas Jasa Keuangan to protect the consumers that take fictitious investment in Bengkulu city. This research uses empirical approach, that is research in the place by using interviews to get answers about the role of Otoritas Jasa Keuangan to overcome fictitious investment in Bengkulu city and the efforts of Otoritas Jasa Keuangan to protect consumers that has done fictitious investment in Bengkulu City. This research uses two types of data,that is primary data and secondary data. Then, its data to be analyzed in a research report that is qualitative descriptive. The results of the research is the role of Otoritas Jasa Keuangan to overcome fictitious investment in Bengkulu City that is preventive and repressive efforts. The preventive efforts for example to socializing and educating people to alert investment and coordinating with law enforcers and other regulators. The repressive efforts, for example set up an Alert Investment task force in every area. Then the efforts of Otoritas Jasa Keuangan to protect consumers that have fictitious investment in Bengkulu City is regulated in POJK Number 1 / POJK.07 / 2013 about Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
HARMONIZATION OF ASEAN INVESTMENT LAWS: ANY POSSIBILITY TOWARD RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN ASEAN MEMBER STATES
Authors: Musicpunth U-Krisdh , Sriboonroj Anon 
Published: July 2019

In having ASEAN investment related agreements responded to economic activities seeking by investor and service providers or suppliers practically, harmonization of investment related laws among AMS is from time to time reiterated “necessarily needed in various aspects”. Since establishment to operation and dispute settlement are under the concept of ASEAN free movement, the host country normally shapes up all processes of doing business by its domestic laws and regulations. Of course, they are depended on each member state’s regime and jurisdiction which always different from each other and in principle not apply cross borders. The ten members we already have with sovereignty issue in addition, these make the need of integrity of laws moved even harder. Recommended by the authors as an optional choice, recognition and enforcement of foreign judgments, inter-alia, can play its role as a supportive mechanism under harmonization of investment laws. The legal relationship between investors and investors, investors and states or between states and states in AMS then will be undertaken regionally and seamlessly.
HARMONIZATION OF ASEAN LAW IN SOLVING ENVIRONMENTAL ISSUES FOCUSING ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT LAW IN THAILAND
Authors: Wongbandit Amnat 
Published: July 2019

As the ASEAN Economic Community was formed, in principle there should be a free flow of economic activities, capital, labor and other things across borders within this community for the benefit of all in the region but in reality, there are still some legal impediments to the achievement of this goal. Harmonization of law of ASEAN countries would help to ease this problem. The same is also applicable to the problems of environmental protection as different laws in different jurisdictions could lead to the situation that polluters would certainly try to stay away from a country with strict environmental law and move their business to where the law is not that strict, or law enforcement is quite weak.Environmental impact assessment has played a very important role in environmental protection because it can be used as a method to predict what would be an environmental consequence of carrying out particular project or activity and offer how negative impacts could be prevented or mitigated. This article therefore would like to present the environmental impact assessment law in Thailand which consists of several interesting issues that could be the subjects of debate as to whether it would be possible or practical to harmonize ASEAN laws on such issue
Structure and dynamics of concentrated mesoscale vortices in planetary atmospheres
Authors: Onishchenko O G , Pokhotelov O A , Astaf’eva N M , Horton W , Fedun V N 
Published: July 2019

Abstract
Concentrated vortices are spatially localized structures with nonzero vorticity surrounded by a potential flow. These structures include a broad class of mesoscale vortices, such as dust devils, water vortices, and fire vortices, as well as larger-scale and more intense tornados. From a rather broad class of concentrated mesoscale vortices, dust devils are selected as the simplest and most easily observable structures owing to dust particles that play the role of tracers. The aim of this review is to present the main results of studies of dust devils in the atmospheres of Earth and Mars. In the framework of ideal fluid dynamics, a recently proposed model is discussed that allows describing vortex structures that are fully localized in space. The results of numerical modeling of vortex dynamics and an analytic model of vortex generation in a convectively unstable atmosphere are briefly discussed.
High resolution terahertz spectroscopy for analytical applications
Authors: Vaks V L , Anfertev V A , Balakirev V Y , Basov S A , Domracheva E G , Illyuk A V , Kupriyanov P V , Pripolzin S I , Chernyaeva M B 
Published: July 2019

Abstract
The latest achievements in the area of terahertz spectrometers based on transient effects are presented. The potential to use these spectrometers in various applications demanding the composition analysis of multicomponent gas mixtures simultaneously with a high sensitivity (at the ppb level) and resolving power is considered. The results obtained with the use of transient terahertz spectroscopy for medical diagnostics, security systems, etc. are shown.
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ADULT EDUCATION POLICY IN SOKOTO STATE
Authors: Umar Abubakar Aliyu 
Published: July 2019

This paper is an analysis of the implementation of adult education policy in Sokoto State, it focused mainly on finding out the effort of the Sokoto state government on the implementation of the Adult Education Policy/Programme with particular reference to funding, provision of instructional materials, staff welfare and problems encountered in the process of implementing adult education policy/programme in Sokoto State. The findings revealed that the Sokoto state government has made commendable efforts in providing transportation to the State Agency for Mass Education, for the monitoring and supervision of adult education programmes in the state. The paper also found that in the area of funding, provision of instructional materials, furniture, staff welfare and training, more effort is needed. It also revealed that the implementation of adult education programme in Sokoto state is faced with numerous problems such as inadequate funding and lack of instructional materials. The paper recommends among other things that adequate fund and instructional materials should be provided by the government.
ASSESSMENT OF THE ROLE OF SCHOOL COMMUNITY RELATIONSHIP IN THE DEVELOPMENT OF SECONDARY EDUCATION IN ZAMFARA STATE
Authors: Kwashabawa Bala Bakwai 
Published: July 2019

This study investigated the roles of school community relationship in the development of secondary education in Zamfara State. The population of the study consisted of all the principals, vice principals, teachers and PTA officials of the 89 senior secondary schools in Zamfara state. The research design adopted was descriptive survey and questionnaire was used in collecting data. Among the major findings of the study is that school community relationship is very significant in the development of secondary education in Zamfara State because it helps in the discipline of students, welfare of teachers, the planning of curriculum, information sharing and dissemination, provision of school facilities, finance, policies, security, management decision and in monitoring students' progress. It is also found resources which Zamfara State Senior Secondary classrooms, halls and lecture theatres, playgrounds, libraries, business centres, restaurants and/or canteens, furniture, parks and gardens and school farms. It is concluded that school community relationship plays a very significant role in the development of secondary education in Zamfara State. It is recommended that School principals should have some information about the composition of the community, what community opinion is regarding both broad educational issues and day to day operation of the school itself. And also school administrators should acquaint themselves with educational resources available in the community in order that they can be utilized to enrich and enhance the school
programmes.
THE TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES: AN EVALUATION OF THE LEARNING DOMAINS
Authors: Aliyu Iya Gana , Ismail Yusuf , Liman Mukhtar Alhaji 
Published: July 2019

The role of the taxonomy of education in the formal educational system cannot be over-emphasized; as such, the paper examines the concept of learning domains which include: cognitive domain, affective domain and psychomotor domain in curriculum contents delivery. The role of teachers in the utilization and actualization of the three learning domains in teaching and learning which involves proper and effective selection of the appropriate keywords (verbs) for the statement of behavioral objectives, choice of the past learning experiences of learners and the effective usage of instructional media for the attainment of instructional objectives of a lesson in which many teachers' more especially prospective teachers' faced with these challenges. The authors also suggest that for effective teaching and learning to prevail in any formal educational system , teachers being the implementers of schools ' curriculum should imbibe and enact the taxonomy of educational objectives in teaching and learning encounter for a better achievement of instructional objectives by embracing the following strategies such as: teachers' mastery of their subject-matter, effective utilization of learners past experiences and proper selection, appropriateness and usage of instructional media, all of which could be attained through attending of educational programs like short-courses, refresher workshops, symposiums, seminars and conferences.