bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Optimalisasi Penentuan Lurah Berprestasi Se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dengan Menggunakan Metode Decission Tree
Authors: Maisyaroh Siti 
Published: August 2019

Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor terdiri dari 6 Kelurahan yang masing – masing dipimpin oleh seorang Lurah. Kepemimpinan lurah dalam meminpin wilayah nya yang semakin maju dan berkembang perlu adanya apresiasi atas jasa Lurah . Oleh karena itu diperlukan proses Pemilihan Lurah berprestasi agar Lurah dapat lebih termotivasi dalam menjalankan tugas. Untuk lebih optimal dalam proses penentuan Lurah Berprestasi diperlukan metode yang tepat, oleh karena metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat lebih mengoptimalkan proses perhitungan karena proses perhitungan dilakukan dengan penjumlahan berbobot. Perhitungan dimulai dari menentukan kriteria, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Kemudian hasil akhir diperoleh dari matriks ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Kriteria dan bobot penilaian didapat dari hasil wawancara dari bagian Kepegawaian Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Setelah dilakukan proses perhitungan dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) diperoleh hasil yaitu Lurah Katulampa dengan nilai 0,95, dilanjutkan dengan Lurah Sindangrasa dengan nilai 0,93, Lurah Tajur dengan nilai 0,91, Lurah Baranangsiang dengan nilai 0,87, Lurah Sindangsari dengan nilai 0,86 dan yang terakhir Lurah Sukasari dengan nilai 0,80. Dengan demikian Metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat digunakan untuk optimalisasi dalam menentukan Lurah Berprestasi se-Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dengan tingkat akurasi sebesar 0,83 %
MENGUKUR KUALITAS APLIAKSI GUDANG DENGAN METODE USABILITY NIELSEN
Authors: Supriyatna Alam , Andika Rendy 
Published: August 2019

Aplikasi gudang merupakan aplikasi yang digunakan para karyawan PT. Unggul Karya Semesta, untuk menginput data barang masuk dan keluar di gudang, konten-konten yang berhubungan dengan informasi data barang di aplikasi gudang tersebut meliputi kode barang, Data barang, supliyer, dan tgl masuk dan keluarnya barang. Salah satu kegunaan aplikasi ini adalah untuk mengontrol data barang yang keluar dan masuk. Peggunaan aplikasi gudang ini adalah untuk menjalankan proses bisnis yang efektif dan berfungsi untuk melakukan kegiatan penginputan data. Metode usability digunakan untuk menganalisis apakah aplikasi gudang ini memiliki tingkat kebergunaan aplikas yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas aplikasi gudang di PT. Unggul karya semesta. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang hasilnya dihitung menggunakan rumus mean/rata-rata untuk mengukur kualitas aplikasi gudang. Dari Hasil penelitian diketahui kualitas aplikasi gudang di PT.Unggul Karya Semesta dari parameter learnability diperoleh nilai 3,53 masuk dalam kategori baik, parameter efficiency diperoleh nilai 3,8 masuk dalam kategori baik, parameter memorability diperoleh nilai 3,81 masuk dalam kategori baik, parameter error diperoleh nilai 2,7 masuk dalam kategori cukup, parameter satisfaction diperoleh 3,71 masuk dalam kategori baik.
PREDIKSI JUMLAH PRODUKSI MOBIL PADA PERUSAHAAN KAROSERI DENGAN MENGGUNAKAN METODE EXPONENTIAL SMOOTHING
Authors: Utari Lis , Triyanto Novi 
Published: August 2019

Indonesia berkembang pesat di berbagai bidang, demikian pula perkembangan industri karoseri terbilang cukup pesat. Sarana transportasi umum seperti bus, truk, ambulance dan mobil pemadam kebakaran banyak diproduksi oleh industri karoseri untuk memenuhi permintaan pasar akan kendaraan yang semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah dan kebutuhan penduduk. Delimajaya sering mengalami masalah produksi dikarenakan banyaknya jumlah permintaan produk dari konsumen. Peramalan manual yang dilakukan sering tidak akurat sehingga jumlah produksi produk tidak sesuai, terkadang melebihi batas waktu pengerjaan yang sudah di tentukan. Berbagai metode yang digunakan dalam peramalan bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dan agar hasil mendekati kondisi aktual. Pada penelitian ini peramalan produksi akan dilakukan pada perusahaan karoseri Delimajaya dengan menerapkan metode peramalan. Diperlukan sebuah sistem yang dapat mengolah data menjadi informasi yang dapat menentukan optimalisasi prediksi jumlah produksi produk sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi manager dalam mengetahui jumlah produksi produk pada waktu tertentu. Sistem yang akan dikembangkan menerapkan metode exponential smoothing berbasis web dengan menggunakan beberapa variabel untuk prediksi jumlah produksi produk dengan data yang berada pada data produksi. Hasil dari penelitian adalah sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang prediksi jumlah produksi mobil yang mempunyai kelayakan sebesar 79,4 %.
PENERAPAN METODE FUZZY MAMDANI UNTUK REKOMENDASI OPTIMALISASI PENENTUAN HARGA SEWA KIOS DI PASAR CITEUREUP I
Authors: Sarjanako R Joko , Utami Mettafuri 
Published: August 2019

Dari data sewa kios di Pasar Citeureup I, banyak hal yang dapat terjadi, salah satunya adalah kerugian yang dialami oleh pedagang karena tidak sesuainya harga sewa yang di tetapkan dengan keuntungan yang diperoleh. Maka dari itu sangatlah penting bagi pedagang untuk mengetahui harga sewa yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan yang di peroleh. Sistem pendukung keputusan untuk menentukan rekomendasi harga sewa yang optimal dapat digunakan dengan metode Fuzzy Inferensi Sistem yaitu Fuzzy Mamdani. Tujuannya adalah untuk menentukan harga sewa yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat. Penerapan metode Fuzzy Mamdani membutuhkan variabel input sebagai nilai yang akan di masukkan untuk perhitungan dan variabel output yang nantinya akan menjadi hasil dari perhitungannya. Penentuan harga sewa yang optimal menggunakan metode penegasan yaitu metode Centroid. Dalam penelitian ini di gunakan 2 variabel input yaitu luas kios dan keuntungan, serta outputnya yaitu harga sewa. Dengan menggunakan analisis MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dihasilkan nilai error sebesar 16,19 % dan keberhasilan sebesar 83,81 %
Penerapan Metode Profile Matching Untuk Menentukan Peserta Lomba Pramuka
Authors: Supriyatna Alam , Ibrahim Fauzan Yusak 
Published: August 2019

Perkembangan zaman menuntut manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan. Terutama untuk meraih prestasi sebagai pelajar, khususnya untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya /jalur prestasi, Untuk mendapatkan sebuah prestasi sangatlah tidak mudah, salah satunya dibidang lomba kepramukaan, butuh usaha dan latihan yang keras, serta seleksi yang ketat untuk menjadi peserta lomba SMK Negeri 1 Kota Bogor. Maka dari itu diperlukan suatu sistem yang dapat memperhitungkan segala kriteria yang mendukung dalam pengambilan keputusan calon peserta lomba. Pengambilan keputusan dengan menggunakan Metode Profile Matching merupakan hal yang tepat untuk menseleksi siswa apakah cocok untuk lomba dibidang tertentu. Hasil keputusan dari sistem profile matching berdasarkan nilai akhir dari penelitian, menyatakan bahwa jika nilai probabilitas YA lebih besar dari probabilitas TIDAK, maka sistem bekerja dengan baik, sebaliknya jika nilai probabilitas TIDAK lebih tinggi dari probabilitas YA, maka sistem tidak bekerja dengan baik. Dari hasil penelitian untuk unjuk kerja sistem profile matching masuk dalam kategori “Layak”. Nilai persentase hasil pengujian pada sistem untuk setiap faktor, yaitu: functionality sebesar 69 %, efficiency sebesar 70 %, dan usability sebesar 65%. Persentase total dari kualitas sistem adalah 90% (Layak).
Penerapan Metode AHP untuk Menentukan Kenaikan Pangkat Karyawan di PT METRASAT
Authors: Warmansyah Julio 
Published: August 2019

Analytic Hierary Process (AHP) memiliki landasan aksiomatik Reciprocal Comparison, Homogenity, Independence dan Expectations , sehingga dapat digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan pemilihan karyawan yang di promosikan menempati salah satu jabatan penting dalam perrusahaan . Dalam AHP kriteria pemilihan karyawan yaitu Disiplin , kerja, kinerja, prilaku dan lama kerja sebagai pertimbangan kenaikan pangkat . alternatif pilihan dalam pemilihan tersebut adalah karyawan yang telah menjadi pilihan calon dalam penempatan jabatan tersebut mendapatkan nilai 0,205277 Anita , 0,183618 Andini , 0,171824 Budiman , 0,136576 ,Dodi 0,12667, Fahrul, 0,12516 Rudi, 0,091619 Anita dengan EigenVector 1 dari masing masing kriteria. Dengan urutan nilai terbesar menjadi prioritas pertama sampai dengan urutan terkecil.
Penerapan Metode FIFO Untuk Traffic Control Jaringan Aplikasi Client UNBK
Authors: Pariddudin Adiat , Suteja Hongky 
Published: August 2019

Penerapan First in first out dapat digunakan sebagai solusi untuk mendukung traffic control jaringan pada jaringan aplikasi client Ujian Nasional Berbasis Komputer di sekolah menengah. Algoritma First in first out adalah algoritma yang berfungsi sebagai metode pengolahan dan retrieving data. Artinya, data yang pertama masuk adalah data yang pertama keluar, dengan kata lain data yang pertama keluar menurut urutan masuknya. Pengolahan ini tentunya akan berjalan dengan sebuah perangkat untuk mekanisme arus datanya. Salah satunya adalah perangkat Microtik yang saat ini populer. Pada penelitian ini dirancang sebuah traffic control jaringan informasi pada aplikasi client Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang menerapkan algoritma First In First Out menggunakan perangkat Mikrotik yang memanfaatkan menu yang ada, yaitu menu New Queue pada seting mikrotik, dengan pilihan Pfifo untuk memperlancar peserta ujian nasional berbasis komputer dalam mengirim hasil pekerjaan ujian mereka menuju server lokal di sekolah. Sehingga dengan penerapan algoritma First In First Out menggunakan perangkat Mikrotik maka dapat meminimalisir kepadatan (packet loss) yang sangat signifikan pada saat proses tranfer hasil ujian dari client menuju server lokal UNBK, yaitu rata-rata berkurang 8,5 % saat akses soal dan 16,5% saat transfer hasil ujian.
PRE-NUPTIAL AGREEMENT AFTER THE ENACTMENT OF DECREE BY CONSTITUTIONAL COURT OF INDONESIA NUMBER: 69 / PUU-XIII / 2015 TO THE THIRD PARTY
Authors: Tedjosaputro Liliana 
Published: August 2019

<p>Pre-nuptial agreement which was originally provided in Article 119 of the Civil Code and Article 29 of Act Number 1 of 1974 may only be made upon or before the marriage is conducted. As for foreigners who conduct mixed marriage with Indonesian Citizen, without having pre-nuptial agreement before marriage is conducted or upon the marriage is conducted, the joint property in marriage shall be deemed as foreign property and in accordance with the Basic Agrarian Law, land and building which is registered under the name of Indonesian citizen who conduct mixed marriage with foreigners, which is not transferred after one year will become state property. Afterwards the Constitutional Court issued Decree Number : 69/PUUXIII/2015 which grants permission that pre-nuptial agreement may be made after the marriage is conducted. Can after marriage pre-nuptial agreement be applied retroactively without harming the third party? Pre-nuptial agreement may be made after the marriage is conducted if it's implementation does not harm the third party. Because after the pre-nuptial agreement is made the conjugal property is no longer joint property. The husband and wife property's title shall become their own property title respectively. Thus, Indonesian citizen property shall remain Indonesian citizen property, foreign citizen property shall remain foreign citizen property in mixed marriage. Land which is owned by Indonesian citizen may still be owned by Indonesian citizens because there is no joint ownership of property by foreign<br />citizen.</p>
IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT PROGRAM THAT JUST AS THE PRO-POOR GOVERNMENT POLICIES
Authors: Suatmiati Sri 
Published: August 2019

<p>In Several states, social security for citizens is place to protect marginalized groups in order to maintain access to public services are rudimentary, such as services to meet the needs from the perspective of political economy known as basic need. Public welfare provision in the state system includes services in the areas of basic education, health and housing are cheap and good quality, if Necessary, free as in Western Europe is a cluster of countries are quite intense in terms of the welfare state principles. Free education and health is a major concern in Western Europe to get subsidies. The Data agency (BPS) said that the Indonesian population in 2010 income Rp.27,0 million a year. There are poor people Whose population is 80 percent of the population only contributes about 20 percent of GDP. There are the wealthy once or people who enter the category earn more than 30,000 dollars a year, but there are Also people with disabilities living income or $ 2 dollars per day (730 dollars a year), the which are still 100 million people. It means there is a huge gap. The words fair, equitable, wellbeing and prosperity was growing dimmer and the faint sound. This condition shows how there is no equity in income Because there is no strong will to realize the vision for the welfare of society. Impossible Anti-poverty program run properly if the governance of the state and society is not yet fully base on the welfare state system. Anti-poverty programs intertwine with the application of individual taxation that is progressive. If taxation without concept, poverty reduction strategy with the government has not gone According to the terms of the welfare state that is pro-poor.</p>
LEGAL TRANSPLANTATION, REFORMATION MOVEMENT, AND MODEL FOR JUDGE MADE LAW IN INDONESIA
Authors: Saptomo Ade 
Published: August 2019

<p>Before reformation, there are as many as 38 articles of Code Penal of Indonesia repealed by acts. After reformation movement 1998, Indonesian statelegal policy has been changed by many approaches, for instance, from centralization to decentralization, top down to bottom up approach, etic to emic perspective. The main legal research question: why did the legal policy change? What's the legal implication? Which articles of Code Penal have been repealed after changing such approach? To answer it, social legal research has been done. Theoretically, the good law is not separated from its social norms and culture norms where it's existence. In the sense of public law, good public law must accommodate to the social norms and culture norms as recommended by Friedman's concept that law (judicial decision) as product of system (legal substance, legal structure, legal culture). Legal culture itself means Indonesian-social and cultural forces. The results of research is below: (1) not all legal transplantation can't be retained but must be repealed in accordance with Indonesian social-cultural character; (2) to make the good legal substance, judge made law should accommodate social and cultural forces; (3) after new approach, there are 2 (two) articles of Code Penal repealed by and 15articles of Code Penal appealed to Constitutional Court Decision. Its recommendation, in the decision making process, law should accommodate the Indonesian social and cultural forces.</p>
LEGAL RECONSTRUCTION OF PUBLIC HEALTH SERVICE PROGRAMS ON TELEVISION BROADCASTING INSTITUTIONS
Authors: Riyanto Mochamad 
Published: August 2019

<span>&lt;div style=’text-align:</span><span>center</span><span>;’&gt;</span>The writing of this paper analyzes the legal position contained in the Law relating to public health broadcast programs. Further review of the legal aspects of public health broadcast programs that researchers do are not limited to understanding the legal construction that applies in the positivism perspective, but researchers conduct legal reconstruction of public health broadcast programs on television broadcasting institutions with a post-positivism perspective approach namely conceptualizing the law as a set of rules of enactment are influenced by economic, political and social cultural factors. Then there is a need for regulative efforts in the context of the spectrum of balancing laws relating to market regulation and state regulation. The results of the discussion found the following conclusions: First, there was no harmonization in the legal spectrum relating to public health service broadcast programs on television which were dominated in the form of promotions, commercial advertisements, and publications relating to drugs. Second, the laws and regulations governing public health service broadcast programs in broadcasting institutions have not encouraged strong public awareness about the highest degree of health. Third, the public health service broadcast program has a social impact on the interests of the community that is in the form of community self-awareness but also has an economic impact especially for the drug industry and hospitals. However in regulative, it has not provided a framework for social and economic impacts. <span>&lt;/div&gt;</span>
PREVENTION AND ERADICATION OF DRUG TRAFFICKING IN INDONESIA
Authors: Suhartini Endeh , Roestamy Martin , Yumarni Ani 
Published: August 2019

Many countries including Indonesia have concerned about the increase of drug trafficking. Currently Indonesia has been in the situation where there is an “Emergency on Drugs Trafficking”. Lot of efforts to solve and prevent the growth of drug trafficking has been done to save young generation. Criminal Acts on Drugs which have been spread out need to be cut off because the drug trafficking has happened nationally and even has crossed international boundaries. The Aims of this research are to identify and analyses necessary actions to prevent and solve the drug trafficking. Then, to find an ultimate solution in handling arising obstacles within such prevention and eradication of drug trafficking in Indonesia. This research uses a juridical normative approach method which reviews theories, concepts, legal principals, and prevailing rules and regulations. Moreover, it also applies an empirical approach as supporting study to gain more factual data.In conclusion, illegal drug trafficking has become both national and international social issue and even a legal issue in society. Certain legal actions are required to take to prevent and solve the drug trafficking in Indonesia, which one of them is by rules and regulations. Law Number 35 of 2009 regarding Drugs is a legal basis for the prevention and eradication of drug trafficking in Indonesia.The research limitation is focus on increasing and preventing drugs should be supported by all parties of the family, community and government.Drugs is an international and national case that is difficult to overcome considering their networks are hidden and require special skills where necessary national and international cooperation so that drug circulation can be overcome quickly
COMPARISON OF PRESEPSIN, PROCALCITONIN, INTERLEUKIN-8 AND C-REACTIVE PROTEIN IN PREDICTING BACTERAEMIA IN FEBRILE NEUTROPENIC ADULT PATIENTS WITH HAEMATOLOGICAL MALIGNANCIES
Authors: Kostic Irena , Gurrieri Carmela , Piva Elisa , Semenzato Gianpietro , Plebani Mario , Caputo Ilaria , Vianello Fabrizio 
Published: August 2019

Bacterial infections represent life-threatening complications in patients with febrile neutropenia (FN). Biomarkers of infections may help to differentiate bacteraemia from non-bacteraemia FN. We aimed to evaluate the utility of procalcitonin (PCT), presepsin (PS), C-reactive protein (CRP) and interleukin-8 (IL-8) as biomarkers of bacteraemia in adult FN patients with haematological malignancies. Thirty-six FN episodes experienced by 28 oncohematological patients were considered. 11 out of 36 episodes were classified as bacteraemia. PCT was the best biomarker to predict bacteraemia with area under the curve (AUC) ROC of 0,9; while the most sensitive was IL-8 (90,9%) with AUC ROC of 0,88. All patients with PCT concentrations above 1,6 μg/l had bacteraemia. Patients with IL-8 concentrations > 170 pg/ml or PS concentrations superior then 410 pg/ml had 40 times and 24 times higher risk for bacteraemia, respectively. PCT remains better than IL-8 and PS in predicting bacteraemia in adult hematological patients with FN.
CMV MANAGEMENT WITH SPECIFIC IMMUNOGLOBULINS: A MULTICENTRIC RETROSPECTIVE ANALYSIS ON 92 ALLOTRANSPLANTED PATIENTS.
Authors: Malagola Michele , Greco Raffaella , Santarone Stella , Iori Anna Paola , Quatrocchi Luisa , Barberi Walter , Antonella Bruzzese , Leotta Salvatore , Carotti Alessandra , Pierini Antonio , Bernardi Simon , Morello Enrico , Polverelli Nicola , Turra Alessandro , Cattina Federica , Gandolfi Lisa , Rambaldi Benedetta , Lorentino Francesca , Serio Francesca , Natale Annalisa , Milone Giuseppe , Velardi Andrea , Foà Robin , Ciceri Fabio , Russo Domenico , Peccatori Jacopo 
Published: August 2019

CMV represents one of the most serious life-threatening complications of allogeneic stem cell transplantaion (allo-SCT). Pre-emptive treatment is highly effective, but toxicity and repetitive reactivation of CMV represent a major challenge in the clinical practice. The use of anti-CMV specific immunoglobulins (Megalotect) is controversial.
We retrospectively collected data on 92 patients submitted to allo-SCT for hematological malignancies, in whom Megalotect was used either for prophylaxis (n=14) or with pre-emptive therapy (n=78). All the patients were considered at high-risk of developing CMV reactivation and CMV disease.
The treatment was well tolerated, with no reported infusion reactions, nor other adverse events. None of the 14 cases treated with Megalotect as prophylaxis developed CMV reactivation. 51/78 (65%) patients who received Megalotect during pre-emptive treatment achieved complete clearance of CMV viremia, and 14/51 patients (29%) developed a breakthroug CMV infection. 7/78 patients (9%) developed CMV disease. The projected 1-year OS, 1-year TRM and 1-year RR is 74%, 15% and 19%, respectively. No differences were observed in terms of OS, TRM and RR by comparing patients who achieved a complete response after treatment versus those who did not..
These retrospective data suggest that Megalotect is safe and well tolerated. When used as prophylaxis, no CMV reactivation was recorded. We have no conclusive data regarding its efficacy in reducing the cumulative dose of anti-CMV specific drugs in the pre-emptive setting. Further prospective trials are warrented to identify the best setting of patients who can benefit from Megalotect alone or in addition to anti-CMV specific drugs.