bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
<b>ANALISIS PERILAKU INDEKS KEKERINGAN DI WILAYAH RENTAN KEBAKARAN, SUMATRA SELATAN</b><br><i>BEHAVIOR ANALYSIS OF DROUGHT INDEX IN FIRE-PRONE REGION OF SOUTH SUMATRA </i>
Authors: Taufik Muh 
Published: October 2018

<div>Climate dynamics has a vital role in changing upper soil moisture that influences drought period and </div><div>occurence especially for fire-prone region in South Sumatra Indonesia. Drought occurrence causes abundant dry fuel being available at peat forest ecosystem that might rise of fire risk and danger in the region. Using daily maximum air temperature and rainfall data for period of 1984-2009, we calculated daily Keetch-Byram drought index (KBDI) as an index for assessing fire danger potential. The index was gropued into three categories comprising low, moderate, and high fire danger levels. Temporally, we found that fire danger level at the study area site are able to be grouped as follows: period of December to April was categorized low, period of July to October as high, and the remaining months as moderate. El Nino event had a severe influence on the severity and the duration of high KBDI that occurred until the end of November which normally a rainy season. Other finding is that there was a significant change (α=5%) on the rise of annual high KBDI frequency and average KBDI for period of 1984-2009, conversely frequency of rainy days decreased significantly. Information about when KBDI level reach high fire danger is of important for forest fire mangament in the region.Climate dynamics has a vital role in changing upper soil moisture that influences drought period and occurence especially for fire-prone region in South Sumatra Indonesia. Drought occurrence causes abundant dry fuel being available at peat forest ecosystem that might rise of fire risk and danger in the region. Using daily maximum air temperature and rainfall data for period of 1984-2009, we calculated daily Keetch-Byram drought index (KBDI) as an index for assessing fire danger potential. The index was gropued into three categories comprising low, moderate, and high fire danger levels. Temporally, we found that fire danger level at the study area site are able to be grouped as follows: period of December to April was categorized low, period of July to October as high, and the remaining months as moderate. El Nino event had a severe influence on the severity and the duration of high KBDI that occurred until the end of November which normally a rainy season. Other finding is that there was a significant change (α=5%) on the rise of annual high KBDI frequency and average KBDI for period of 1984-2009, conversely frequency of rainy days decreased significantly. Information about when KBDI level reach high fire danger is of important for forest fire mangament in the region.</div>
ANALISIS BIFURKASI MODEL LESLIE GOWER TIPE HOLLING II DENGAN WAKTU TUNDA
Authors: SAHAMONY N. F. , SIANTURI P. , JAHARUDDIN J. 
Published: October 2018

Pada artikel ini dijelaskan model persamaan diferensial nonlinear mangsa pemangsa Leslie Gower dengan waktu tunda pada mangsa dan pemangsa. Berdasarkan hasil analisis diperoleh empat titik tetap, satu di antaranya bersifat stabil dan tiga lainnya tidak stabil pada saat nilai 𝜏 = 0 (tanpa waktu tunda). Waktu tunda kritis (𝜏0) adalah nilai batas yang menyebabkan perubahan kestabilan. Simulasi numerik dibagi menjadi tiga kasus, yakni ketika nilai 𝜏 = 0 (tanpa waktu tunda) bersifat stabil, 𝜏 < 𝜏0 bersifat stabil dan saat nilai 𝜏 > 𝜏0 bersifat tidak stabil. Dari hasil simulasi saat nilai 𝜏 > 𝜏0 bersifat tidak stabil hal ini disebabkan karena terjadi bifurkasi pada model tersebut, titik tetap yang awalnya bersifat stabil menjadi tidak stabil.
MODEL STOKASTIK PENYEBARAN PENYAKIT KOLERA
Authors: MAISURA M. , SUMARNO H. , SIANTURI P. 
Published: October 2018

Kolera adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio Cholerae yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh penderita. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penyebaran penyakit kolera dengan menggunakan model stokastik. Pada penelitian ini dikaji dua model yaitu, Pendekatan Stokastik Model Wang dan Modnak dengan populasi konstan dan pada populasi tidak konstan untuk menganalisis peluang wabah. Peluang wabah diperoleh dengan menggunakan probability generating function (pgf) keturunan proses bercabang. Simulasi dilakukan untuk melihat perilaku model populasi konstan dan tidak konstan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam model stokastik, ketika bilangan reproduksi dasar lebih besar dari satu masih ada kemungkinan menuju peluang bebas penyakit. Selain itu, tidak ada perbedaan antara model populasi konstan dan tidak konstan terhadap peluang bebas penyakit.
PENGARUH FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN USIA TERHADAP KUALITAS HIDUP PASIEN EPILEPSI
Authors: Wijono Andre Dharmawan 
Published: October 2018

Pendahuluan: Epilepsi merupakan penyakit neurologis yang mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Hanya ada sedikit penelitian tentang kualitas hidup pasien epilepsi di Indonesia.
Tujuan: Melihat hubungan antara usia, usia saat onset pertama muncul, dan durasi epilepsi terhadap kualitas hidup pasien epilepsi.
Metode: Penelitian cross-sectional ini dilakukan di Departemen Neurologi, Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta, Indonesia pada November 2017 sampai Februari 2018. Pasien epilepsi yang berusia ≥ 18 tahun diikutkan dalam penelitian ini. Kualitas hidup diukur menggunakan instrument Short form 8 (SF-8).
Hasil: Terkumpul 27 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Pasien dengan usia ≥ 60 tahun secara signifikan mengalami penurunan kualitas hidup dalam beberapa aspek, yaitu: physical functioning (42.44±8.243), general health (40.04±7.641), role emotional (39.60±7.638), mental health (43.50±10.347), dan mental component score (42.04±10.282). Pasien dengan usia saat onset pertama muncul ≥ 55 tahun secara signifikan memiliki role emotional (40.54±7.245) dan mental component score (42.98±10.155) yang lebih rendah. Durasi epilepsi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien epilepsi.
Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa usia dan usia saat onset epilepsi pertama muncul berhubungan dengan kualitas hidup pasien epilepsi.

Kata kunci: Epilepsi, faktor risiko yang berhubungan dengan usia, kualitas hidup, SF-8.
PENENTUAN STROKE HEMORAGIK DAN NON-HEMORAGIK MEMAKAI SKORING STROKE
Authors: Lopes Sam Candida Isabel , Purwa Samatra Dewa Putu Gede , Nuartha Anak Agung Bagus Ngurah , Putra Awatara Bagus Ngurah Mahasena 
Published: October 2018

Latar belakang. Penting untuk membedakan antara stroke hemoragil dan non-hemoragik dalam penatalaksanaan penyakit serebrovaskuler akut. Di rumah sakit
yang tidak memiliki CT Scan atau MRI, bisa digunakan skoring stroke untuk membedakan antara stroke hemoragik dan non-hemoragik.
Obyektif. Bertujuan mengetahui tingkat sensitifitas dan spesifisitas skoring stroke
yang diperkenalkan oleh Nuartha.
Metode. Uji diagnostik dikerjakan secara prospektif pada 167 penderita stroke akut di Lab/SMF Neurologi Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Berdasarkan skoring stroke, sampel dikelompokkan menjadi stroke hemoragik dan non-hemoragik, dengan CT Scan otak sebagai standar baku. Perbedaan karakteristik kedua kelompok dianalisis dengan uji t dan chi-square, memakai program SPSS 11.C dengan tingkat kemaknaan p<0,05.
Hasil.Kelompok stroke hemoragik dan non-hemoragik tidak berbeda bermakna dalam hal jenis kelamin [laki-laki 40 (24,0%) berbanding 62 (37,1%), p=0,376] dan rerata umur (62,2 ±11,0 berbanding 62,1 ± 13,4 tahun, p=0,991]. Skoring stroke dengan rentang nilai 16-24 sebagai stroke hemoragik memiliki tingkat sensitifitas 90,0%, dan tingkat spesifisitas 98,1%.
Kesimpulan Skoring stroke ini bisa membantu untuk membedakan stroke hemoragik dan non-hemoragik bila fasilitas neuroimaging belum tersedia.
PENERAPAN TEKNOLOGI SILASE “FAST-FERMENT” DI PETERNAK KAMBING LOKAL KABUPATEN LAMONGAN
Authors: Hertanto Arif , Al kurnia Dyanovita , Susanto Edy 
Published: October 2018

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah Petani Peternak yang tergabung dalam organisasi mitra Kelompok Tani “Rukun Tani II” dan Kelompok Ternak “Telaga Ternak Mandiri” di desa Tlogoagung, kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Metode pendekatan yang digunakan adalah : pemetaan potensi lokasi, penyuluhan berkerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, penyediaan sarana yang dibutuhkan, pelatihan dan pendampingan pengolahan limbah pertanian dengan teknologi Fast-Ferment. Teknologi Fast-Ferment (Fermentasi Cepat) adalah metode fermentasi limbah pertanian pada kondisi terkontrol dan dalam waktu yang relatif cepat karena menggunakan bio katalisator. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa teknologi Fasr-Ferment dengan manajemen buffer stock sangat tepat guna dalam mengatasi permasalahan peternak sapi potong di saat musim kemarau. Kegiatan penyuluhan, penyediaan sarana, pelatihan dan manajemen pengelolaan kegiatan di tingkat kelompok mitra berjalan cukup baik. Diperlukan program pendampingan lebih lanjut terhadap kegiatan kelompok mitra khususnya kegiatan pengelolaan usaha produksi silase dan distribusinya baik di tingkat anggota maupun pasar di luar anggota. Program penelitian juga perlu dilakukan untuk membantu penyelesaian masalah yang muncul serta inovasi teknologi yang diperlukan.
La tensión entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos en España
Authors: Ramírez José Mª Porras 
Published: October 2018

En España, la legislación vigente establece una relación de límites al derecho a la información particularmente amplia e indeterminada. Tales límites derivan, ya de la propia naturaleza de la información cuyo acceso se solicita; ya de su potencial entrada en conflicto con otros bienes, derechos e intereses jurídicamente protegidos. En este sentido, la Ley se muestra especialmente sensible con la protección de los datos de carácter personal, a la que otorga un régimen jurídico específico. Ello se ve condicionado por la concepción del derecho de acceso a la información como mero derecho de configuración legal, y no de carácter fundamental, lo que lo coloca en una posición de mayor debilidad a la hora de solucionar una eventual colisión con el derecho a la protección de datos de carácter personal, dado el carácter fundamental que éste, en cambio, sí tiene reconocido. De ahí que éste prevalezca habitualmente en caso de conflicto, lo que redunda en detrimento de la transparencia y el control pleno de las actuaciones administrativas que aquel otro propicia. Por tanto, sólo una efectiva reconfiguración del derecho de acceso a la información pública como auténtico derecho fundamental, a través de una oportuna reforma de la Constitución, permitirá situar en posición de equilibrio a ambos derechos, evitando así que la habitual interpretación extensiva del “habeas data” por parte de los operadores jurídicos conduzca a una depreciación de la exigencia democrática de apertura y transparencia que han de ser ejes esenciales de la acción pública. Y así ha de suceder, no sólo para promover la creación de un nuevo y consistente espacio de libertad, sino a fin de efectivamente limitar y controlar, de un modo más perfecto, el ejercicio, por naturaleza siempre tendencialmente desmesurado y opaco, del poder público.
A cidadania indígena
Authors: Feijó Julianne Holder da C. S. 
Published: October 2018

O presente ensaio abordará o desenvolvimento histórico e o processo de reformulação da cidadania burguesa, responsável pela inclusão política, social e econômica dos subalternos, de modo a conciliar a manutenção da hegemonia capitalista com as reivindicações das parcelas tradicionalmente marginalizadas da sociedade. Será demonstrado como, no caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988, a partir da redemocratização por ela operada, acabou por dar voz e visibilidade política e social aos povos indígenas, construindo juridicamente uma cidadania indígena antes impensável no contexto de exclusão e negligência jurídica e social ao qual foram submetidos ao longo de cinco séculos. Será revelado, ainda, como o direito indigenista pátrio foi reformulado pela Constituição de 88, a partir de importantes instrumentos por ela estruturados, tais como o reconhecimento da diversidade cultural brasileira, assegurando o direito à reprodução dessa cultura, o deferimento da capacidade civil aos indígenas e o direito de consulta aos povos impactados por empreendimentos econômicos presentes em suas terras. Serão apontadas, ainda, algumas das dificuldades encontradas para a efetivação desses direitos, que passam por um processo de esvaziamento, responsável pelo enfraquecimento progressivo da força normativa da Constituição Federal.
Constitutional social rights without a social security philosophy
Authors: Strapazzon Carlos Luiz , Tramontina Robison 
Published: October 2018

Brazilian constitutional law has a broad and multidimensional conception of fundamental rights. The so-called Welfare Rights are part of them. They are not only formally grounded on Title II, the Bill of Fundamental Rights, but are also protected by particular Constitutional Actions established as means for judicial implementation thereof. Welfare Rights as healthcare, social insurance and social care services for the most vulnerable, enjoy, therefore, a preferential position within the Brazilian system of constitutional rights. This article maintains that in spite of adopting a strong constitutional framework for healthcare, social insurance and socialcare services, the lack of a consistent and coherent political philosophy for welfare state seriously undermine the progressive implementation of these constitutional rights. In the first part the manuscript seeks to clarify the causes of this circumstance of recognition of health, socialcare and social insurance as fundamental rights without equivalent recognition of social security as a proper human right. Afterwards, the article is particularly concerned with the features of the judicialization of social rights. As a matter of conclusion, the article points out this situationas a paradox by addressing the lack of a proper philosophy of social security in a context of strong constitutional protection for health, social insurance and social care services.
O direito é sempre relevante? Heurística de ancoragem e fixação de valores indenizatórios em pedidos de dano moral em juizados especiais do Rio de Janeiro
Authors: Leal Fernando , Ribeiro Leandro Molhano 
Published: October 2018

O objetivo deste trabalho é verificar a influência de aspectos intuitivos na tomada de decisão judicial. Tais fatores podem se tornar um problema especial quando afetam a realização de direitos. Para tanto, focamos a heurística de ancoragem em casos envolvendo a fixação de danos morais nos I e II Juizados Especiais Cíveis da Regional Barra da Tijuca entre os anos de 2004 e 2015. A hipótese de que partimos é a de que os valores pedidos pelas partes a título de dano moral funcionam como âncoras para o posterior deferimento dos pedidos. Após o tratamento da base, foram analisados 1.102 processos. Ao final, verificamos uma correlação baixa entre os valores das causas envolvendo danos morais e os valores da condenação. No entanto, essa relação apresenta algumas variações que podem indicar a influência de julgamentos intuitivos em determinadas situações: quando as partes pedem valores bem abaixo do teto legalmente permitido (o que significa, sendo mais preciso, quando os valores não excedem o valor mediano pedido nos processos) e quando pedem valores “quebrados”.
Introducing consensual criminal justice in Brazil
Authors: Gordilho Heron José De Santana , Williams Kenneth 
Published: October 2018

This article of law review makes a comparative study between the criminal systems of Brazil and the USA. Using the functional method focusing on similarities between the criminal legal systems of Brazil and the United States. it first examines the North American system, which is based on popular participation in the administration of justice and the consensual truth. The article reviews the principles of due process and substantive legal process from judicial interpretations of the US Supreme Court. This system has allowed the US 95% of criminal trails are resolved through negotiation between prosecution and defense, which makes the system faster, efficient and democratic, for allowing the accused to participate in the decision on the criminal sanction that will be reckoned. Finally, the author criticizes the Brazilian legislation, which from the Act n. 9099/95 introduced the consensual truth in the Brazilian criminal system to crimes punishable by up to two years in prison. The article proposes the extension of this legal institute for any type of crime.
Resenha do livro “ITINERARIOS CONSTITUCIONALES PARA UN MUNDO CONVULSO”, organizada por Alfonso de JULIOS-CAMPUZANO
Authors: Morais Jose Luis Bolzan de , Brum Guilherme Valle 
Published: October 2018

A presente resenha aborda o livro Itinerarios constitucionales para un mundo convulso, recentemente publicada (2016). Trata-se de coletânea de artigos acadêmicos elaborados ineditamente por pesquisadores estrangeiros e brasileiros, organizada pelo professor espanhol Alfonso de Julios-Campuzano. A obra cuida, essencialmente, das tensões produtivas entre democracia e constitucionalismo, desenvolvendo-se em quatro grandes eixos temáticos: “Constituição, Poder Judiciário e Direito”;“Constitucionalismo e garantias”; “Constitucionalismo, democracia e direitos humanos” e “Constitucionalismo e ordem internacional”.
A tutela coletiva sob o viés do acesso à Justiça
Authors: Teixeira Rodrigo Valente Giublin , Busiquia Thais Seravali Munhoz Arroyo 
Published: October 2018

Este trabalho aborda o estudo da tutela jurisdicional de direitos transindividuais como instrumento eficaz para o acesso à Justiça. Demonstra a evolução que tais direitos já apresentaram no decorrer dos anos, em especial no processo civil brasileiro, o qual, atualmente, conta com um microssistema de tutela coletiva, composto principalmente pela Lei de Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do Consumidor. Questionam-se a existência e a necessidade de um direito processualcoletivo próprio, livre da normatização de perspectiva liberal individualista contida especialmente no Código de Processo Civil de 1973. Os conflitos transindividuais, ou seja, que ultrapassam a esfera individual, devem ser solucionados por regras, instrumentos e princípios destinados a esse fim. Em razão disso, destaca-se o movimento de codificação do direito processual coletivo brasileiro, através das principais propostas presentes no Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos, bem como algumas inovações trazidas pela Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil). Demonstra que o acesso à Justiça na forma coletiva favorece a economia processual, a igualdade, a celeridade, incentivando a tutela jurisdicional, devendo, pois, ser priorizado.
As diretivas antecipadas de vontade como condição para aferir em concreto o morrer com dignidade à luz da teoria da eficácia imediata
Authors: Reckziegel Janaína , Coninck Beatriz Diana Bauermann 
Published: October 2018

Este artigo visa investigar se as diretivas antecipadas de vontade são condições ou pressupostos de manifestação do interessado, que tornem aferível e válida em concreto a sua pretensão de exercer o direito constitucional à morte digna, tomando como marco teórico a teoria da eficácia imediata. Para tanto, a dignidade da pessoa humana será estudada sob o enfoque filosófico, da ética médica e jurídica, no primeiro tópico; o segundo item abordará a teoria da eficácia imediata;e o terceiro ponto tratará das diretivas antecipadas de vontade e da possibilidade de esse recurso constituir um requisito de aferição concreta da dignidade humana em pacientes terminais sob a ótica da teoria da eficácia imediata. Aplicar-se-á o método dedutivo de abordagem qualitativa, partindo-se das noções gerais sobre a dignidade da pessoa humana, passando-se para a análise da referida teoria e as diretivas antecipadas, para, então, aplicá-las às situações de terminalidade da vida. Conclui-se que a teoria da eficácia imediata possibilita que a dignidade humana seja efetivada diante da morte inevitável de pacientes terminais ao realizarem as diretivas antecipadas, provando-se assim a sua utilidade concreta.
A filiação e a parentalidade no ordenamento jurídico brasileiro
Authors: Sarlet Gabrielle Bezerra Sales 
Published: October 2018

O presente artigo, por meio de uma investigação jurídico-bioética e, mediante o emprego de metodologia eminentemente bibliográfica, analisa a evolução histórica e o conteúdo atual dos conceitos de filiação e de parentalidade, tematizando ainda a sua articulação com a proteção jurídica das crianças tal como foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988 e pelos demais paradigmas normativos vigentes no Brasil para, em especial, avaliar a necessidade de sua releitura e de suaconcretização, assim como para, a partir da constatação da existência de vácuos legislativos sobre essa matéria, compreender a complexidade de casos de obstinação terapêutica em crianças, sobretudo no que concerne aos limites dos poderes jurídicos dos pais e à sua vinculação aos direitos humanos e fundamentais, tendo uma referência principal na abordagem do caso Charlie Gard e no conceito de morte digna.
Resenha crítica do livro meio ambiente como direito à vida
Authors: Resende Daniel Alberico , Naime Fabrízia Lelis 
Published: October 2018

A presente resenha tem por escopo analisar o Direito Ambiental à luz das Constituições do Brasil, Portugal e Espanha, bem como demonstrar que o meio ambiente se insere entre os direitos fundamentais da pessoa humana. A obra analisa ainda as grandes convenções sobre o meio ambiente e também uma nova teoria sobre o bem ambiental, ou seja, sobre o meio ambiente como direito à vida. No decorrer da resenha podemos perceber que o direito ao meio ambiente é um direito fundamental e é garantido pela nossa Carta Magna, assim como em vários outros países, pois sem meio ambiente não há vida, que é o artifício legal basilar de todos os outros direitos fundamentais. A metodologia utilizada no presente trabalhoé empírico-analítica, utilizando-se da revisão bibliográfica e documental.
A constitucionalização do direito privado e a proteção dos direitos fundamentais nos novos arranjos familiares
Authors: Padilha Elisângela 
Published: October 2018

O artigo propõe uma reflexão acerca da constitucionalização do direito civil e das repercussões deste movimento no âmbito dos novos arranjos familiares. Para tanto, parte de visão crítica acerca da intervenção do Estado nas relaçõesprivadas e da necessidade de proteção aos direitos fundamentais. O direito civil foi o que sofreu de maneira mais intensa o impacto da constitucionalização, pois o próprio conceito de família sofreu significativas transformações e a famíliacasamentária passou a coexistir com diversas modalidades de família. Cada pessoa possui a capacidade de decidir por diferentes formas de convivência e não cabe ao Estado intervir de modo tão intenso na esfera da privacidade familiar.
The role of the tutor in the adaptational period of first-year students
Authors: Il'icheva Vera Nikolaevna , Sokolov Dmitrij Aleksandrovich , Pisarev Nikolaj Nikolaevich , Karandeeva Arina Mikhailovna , Soboleva Mariya Iurevna , Volkova Kseniya Aleksandrovna 
Published: October 2018

Adaptation of first-year students to educational medium of a university is the main problem of the faculty. According to the authors’ opinion a key role in this period is played by the tutor, which helps the student to become accustomed to the conditions of the psychological and pedagogical process in the educational environment. When forming an individual approach to learning, one should take into account the personal characteristics of each student, stimulate interest based on professional and motivational components, following the achievement of the main goal – mastering the specialty.