PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEBAGAI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MENDAPATKAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) DI KABUPATEN SUMENEP MENURUT HUKUM POSITIF
Authors: Fithry Abshoril , . Sjaufurrachman 
Published: June 2018

Banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang saat ini tidak mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), sehingga sebagai konsumen yang membeli sepeda motor baik secara cast maupun kredit merasa sangat dirugikan. Konsumen saat ini masih bingung kenapa tidak mendapatkan TNKB. Bukan hanya satu bulan tapi sampai setahun banyak yang tidak mendapatkan TNKB sehingga untuk bepergian jarak jauh masih agak takut, takut akan ditilang karena tidak menggunkan TNKB asli keluaran SAMSAT. Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana Pengaturan Tentang Penerbitan TNKB menurut Hukum positif serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang tidak mendapatkan TNKB menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas serta Penyusunan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, seperti untuk menganalisis pengaturan tentang penerbitan TNKB menurut hukum positif serta untuk menganalis perlindungan hukum bagi konsumen yang tidak mendapatkan TNKB menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selain itu untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Metode pendekatan yang kami pakai adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang sekiranya berkaitan dengan judul yang kami angkat diantaranya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Polri) mengatur tentang Biaya Penerbitan STNK dan TNKB, Instruksi Bersama (INBERS) tiga Menteri (Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 Tentang Pelaksanaan Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Surat Keputusan Bersama antara Kapolri, Dirjen PUOD dan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X1999, Nomor 973-1228, Nomor Skep/02/X/1999 Tentang Pedoman Tata Laksana Samsat Dalam Penerbitan STNK, STCK, TNKB, TCKB dan Pemungutan Pajak Ranmor, Bea Balik Nama Ranmor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah satu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian tidak lepas dari metodologi yang digunakan yang meliputi 4 aspek antara lain Tipe Penelitian, Metodologi Pendekatan, Jenis dan Sumber bahan hukum, Teknik Pengumpulan Bahan-bahan hukum dan Teknik Analisis bahan hukum.