bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Farklı Açıklık Oranlarındaki NACA-0018 Rüzgâr Türbini Kanat Modeli Performansının Sayısal ve Deneysel İncelenmesi
Authors: TANÜRÜN Himmet Erdi , ATA İsmail , CANLI Mehmet Emin , ACIR Adem 
Published: May 2019

Rüzgâr enerjisinin yararlı enerjiye
dönüştürülmesinde kullanılan rüzgâr türbinleri, farklı kanat modellerinden
oluşmaktadır. Türbin performansını etkileyen en önemli etkenlerden biri kanat
modeli aerodinamik performansının değişimidir. Rüzgâr türbin kanatlarında
kullanılması muhtemel olan NACA-0018 kanat modelinin aerodinamik performansı bu
çalışma kapsamında, sayısal ve deneysel olarak incelenmiştir. Performans
analizi için yapılan sayısal çalışmalar hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD)
esasına göre çalışan ANSYS FluentTM 14,5 yazılımında SST (Shear
Stress Transport) türbülans modeli altında incelenmiştir. Sayısal çalışmalarda
Reynolds (Re) sayısı 5,7x104 kabul edilmiş, 0°’den 60°’ye kadar her 2,5°’lik hücum açısı
için analizler tekrarlanmıştır. Deneysel çalışmalar ise açık çevrimli rüzgâr
tünelinde her 5° hücum açısı için 0°-60° aralığında gerçekleştirilmiştir. Her
iki çalışmada da belirlenen hücum açılarında kanat modelinin kaldırma katsayısı
(CL), sürükleme katsayısı (CD) ve aerodinamik verimlilik
(CL/CD) değerleri bulunmuştur. Sayısal sonuçlara göre
açıklık oranı-1 (AR1) kanat modelinde 32,5°’de irtifa kaybı gözlenirken,
açıklık oranı-2 (AR2) kanat modelinde ise 25°’de irtifa kaybı söz konusudur.
AR1 ve AR2 kanat modelleri için yapılan deneysel çalışma sonuçlarına göre her
iki kanadın CL değeri, sayısal çalışmalar neticesinde elde edilen
verilerden sırasıyla %0,41 ve %2,71 oranında daha olumludur. Benzer şekilde
deneysel olarak elde edilen CD değerlerinin AR1 ve AR2 kanat modeli
için sayısal verilerden sırasıyla %6,35 ve %5,16 kadar daha iyi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Sayısal çalışma sonucu AR1 ve AR2 kanat modelleri için elde
edilen CL/CD değerleri aynı yapılar için ölçülen deneysel
verilerden her bir kanat modeli için sırasıyla %3,86 ve %12,04 daha yüksektir.
Hem deneysel hem de sayısal çalışma sonucunda NACA-0018 kanat modelinin iki
farklı açıklık oranına sahip yapılarından AR1 yapısının aerodinamik verimi,
irtifa kaybı öncesi ve sonrasında AR2 kanadına göre belirgin bir avantaja
sahiptir.
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG
Authors: Setyaningrum Wita 
Published: May 2019

Protokol Kyoto Protokol Kyoto adalah sebuah instrument hukum (legal instrument) yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem iklim Bumi. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi Protokol tentu saja memiliki konsekuensi untuk mengimplementasikannya ke dalam undang-undang nasionalnya. Negara berkembang tidak diwajibkan menurunkan emisi tetapi bisa melakukannya secara sukarela dan diminta melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang lebih bersih dan lebih ramah iklim. Untuk itu, negara maju diwajibkan memfasilitasi alih teknologi dan menyediakan dana bagi program pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim. Penulisan ini untuk mengetahui bagaimanakah implementasi protokol Kyoto di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan apasaja yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia, yaitu kementrian Lingkungan Hidup sebagai wujud pelaksanaan isi protokol. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan peraturan perundangan terutama yang berhubungan dengan penyelamatan lingkungan serta untuk menganalisis konsistensi dari suatu peraturan perundangan yang dilaksanakan. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi protokol kyoto melakukan harmonisasi sebagai wujud implementasi isi protokol melalui UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun tidak serta merta mengadopsi secara utuh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam protokol, namun sudah tampak jelas adanya upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan terkait perlindungan, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagai dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Kata kunci : Pemanasan Global, Protokol Kyoto, UU No.32 Tahun 2009
HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM YANG PROGRESIF
Authors: Wahyudi Gani Andika 
Published: May 2019

Kehidupan manusia begitu luas aspeknya sehingga tidak bisa seluruh kehidupan manusia didefinisikan dalam suatu aturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Pembuat undang-undang tidaklah mampu merangkum seluruh kehidupan manusia sehingga pada umumnya yang ditetapkan hanyalah peraturan yang bersifat umum saja, karena undang-undang tersebut hanya mencakup yang bersifat umum saja dan kadangkala tidak jelas dan lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsvinding).
Berangkat dari konsep hukum progresif, penemuan hukum yang progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari proses terjadinya penemuan hukum
Menurut tafsir hermeneutika, rumusan suatu aturan hukum tertulis hanyalah simbol yang mengandung makna. Rangkaian kalimat dalam suatu peraturan hanyalah sekedar baju atau cangkang dari makna yang terkandung di dalamnya. Bagi tafsir ini, yang penting dan terutama adalah mencari makna dari rumusan suatu ketentuan perundangan sebagaimana dimaksud pembentuknya dahulu, lalu dipahami secara holistik dalam sistem hukum yang diterapkan dalam suatu kenyataan. Hermeneutika hukum merupakan suatu bentuk penemuan hukum yang lebih holistik dan bersifat progresif yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan serta juga nilai etika dan moralitas. Hermeneutika juga merupakan alternatif penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta perkembangan masyarakat

Kata kunci : Hermeneutika, Penemuan Hukum, Hukum Progresif.
HUKUM PERJANJIAN (DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA)
Authors: Hartana Hartana 
Published: May 2019

Konsensualitas merupakan prinsip atau asas fundamental dalam hukum perjanjian dimana suatu persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Pada umumnya suatu persetujuan dapat dibuat “bebas bentuk” dan tidak formal atau perjanjian sudah terjadi dan bersifat mengikat sejak tercapai kesepakatan (konsensus) antara kedua belah pihak mengenai suatu obyek perjanjian.Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Berdasar ketentuan tersebut, mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Negara harus berazaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah selaku aparatur negara mengatur dan menentukan penyelenggaraan, perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan cadangan batubara serta menentukan dan mengatur hubungan hukum mengenai pertambangan batubara serta hubungan hukum antara orang-orang dengan sumber daya batubara.Secara yuridis, hubungan hukum sebagaimana dimaksud di atas dapat dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian yang merupakan konsensus para pihak, yaitu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) dan Kontrak Karya (“KK”). Kedua bentuk perjanjian ini telah ada pada saat diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 dan tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya kontrak/perjanjian tersebut sebagaimana ketentuan tentang peralihan pada UU No. 4 Tahun 2009 dan wajib melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 tersebut diundangkan. Kata kunci : Hukum Perjanjian, Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
LITERASI MEDIA BARU DAN PENYEBARAN BERITA HOAX (STUDI KASUS MAHASISWA STMIK STIKOM INDONESIA)
Authors: Gede Willdahlia Ayu , Suci Meinarni Ni Putu 
Published: May 2019

Seiring berkembangnya teknologi, bermunculan media-media baru seperti media sosial dan lain-lain. Mahasiswa yang juga merupakan bagian dari masyarakat juga sangat membutuhkan informasi untuk mempermudah pencarian materi dalam tugas perkuliahan atau mendapatkan beragam informasi yang diinginkan. Perkembangan dunia teknologi dan informasi tersebut menjadikan kemudahan dalam berbagi informasi harus diperhatikan keamanan dan keakuratan dari informasi yang didapatkan. Hoaxmerupakan salah satu dampak negatif dari penyebaran informasi yang dapat terjadi secara bebas di media sosial dan sangat mudah diakses oleh masyarakat termasuk mahasiswa. Penyebaran informasi Hoaxsangat cepat dan mudah terjadi karena pengguna media sosial bisa sangat dengan mudah membagikan informasi Hoaxyang didapatkan tersebut. Tidak semua kalangan masyarakat termasuk mahasiswa memiliki literasi media yang baik sehingga dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dan tidak dengan mudah membagikan informasi Hoaxkepada pengguna media sosial lainnya. Jika literasi media baru yang baik telah dimiliki, maka penyebaran informasi Hoaxdapat dihindarkan dan mengurangi dampak negatif dari penggunaan media sosial dalam perkembangan dunia teknologi informasi. Kemampuan mahasiswa di STMIK STIKOM Indonesia dalam pemanfaatkan media sosial dan penerimaan berita Hoax perlu diamati guna mendapatkan informasi akurat tetang hubungan yang erat antara literasi media dengan penyebaran informasi Hoaxdi kalangan masyarakat. Kata Kunci: Literasi, Media, Penyebaran Hoax.
KEGAGALAN MENGEMBALIKAN RUMAH DALAM KEADAAN YANG BAIK PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH
Authors: Agus Vijayantera I Wayan 
Published: May 2019

Sewa menyewa rumah merupakan salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan setiap orang atas tempat tinggal. Pada sewa menyewa rumah tentu mengharapkan terjadi tanpa permasalahan baik dimulai dari kesepakatan para pihak hingga berakhirnya perjanjian sewa. Pada berakhirnya perjanjian sewa, terdapat permasalahan ketika penyewa gagal untuk mengembalikan rumah yang disewa dalam keadaan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penulisan adalah untuk menganalisis akibat hukum terhadap kegagalan penyewa untuk mengembalikan rumah yang disewa dalam keadaan yang baik, serta upaya hukum atas sengketa yang timbul akibat penyewa tidak bersedia memberikan ganti rugi. Pada pembahasan, akibat hukum yang timbul adalah kerugian pada pihak pemilik rumah akibat perbuatan penyewa yang digolongkan sebagai wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Tidak bersedianya penyewa untuk membayar ganti rugi mengakibatkan terjadinya sengketa. Upaya hukum untuk penyelesaian sengketa tersebut, perlu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan terlebih dahulu sebelum mengupayakan penyelesaian melalui pengadilan. Kata Kunci :sewa menyewa, akibat hukum, upaya hukum.
Ações do Banco Central Brasileiro frente a lavagem de dinheiro, um Custo Social. Existe o envolvimento das grandes?
Authors: Pereira de Carvalho Francisco José , Gimenez Levi , Silva Oliveira Antonio Benedito 
Published: May 2019

O dinheiro de origem ilícita, oriundo dos desvios de recursos públicos, de crimes do colarinho branco, do terrorismo e do narcotráfico, ou toda a sorte de dinheiro sujo, em grande parte, transita por instituições financeiras, mesmo quando circulam em espécie, por malas e sacolas, em algum momento foi movimentado por uma instituição financeira. Sem o auxílio voluntário ou não dessas instituições, se torna difícil circular e lavar o dinheiro sujo. A Lei n.º 9.613 - “Lei e Combate à Lavagem de Dinheiro”, origina o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, para disciplinar, fiscalizar e punir. Em linha com este dispositivo legal o Banco Central do Brasil publicou e tem publicado diversas cartas e circulares. Destarte, os bancos atuantes no Brasil dispõem de ferramentas para controlar movimentações relevantes de dinheiro. Este trabalho questiona quanto a eficácia da aplicação das normas pelas grandes instituições financeiras brasileiras, tendo como premissa o efeito positivo destas. A pesquisa utilizou documentos de todas as Comissões Parlamentares de Inquérito – CPI´s e Autos de Processos envolvendo crimes com repercussões financeiras. Conclui-se que no que tange os grandes bancos não figuram entre os citados como tendo contribuído com a lavagem de dinheiro, refletindo o crescente fortalecimento do sistema financeiro brasileiro.
A Prática da Aplicação dos Testes de Recuperabilidade dos Bens do Ativo – Impairment nos Escritórios de Contabilidade
Authors: Moreira Érica , Jesus Rêmulo Ferreira de 
Published: May 2019

Resumo O objetivo desse artigo é evidenciar a prática das normas contábeis no tocante ao controle de bens do ativo imobilizado, e validar o nível de aplicabilidade do impairment pelos escritórios de contabilidade no dia-a-dia.Através de uma pesquisa realizada entre a categoria, foram elaborados quesitos de forma teórica abordando o tema, cuja finalidade era indicar os benefícios da norma e dar diretrizes ao leitor em relação ao questionário apresentado, assim como, para um bem ser enquadrado como imobilizado, ele precisa atender aos requisitos identificados no CPC 27.Nas análises das respostas recebidas, foi possível mensurar e quantificar de acordo com o tema proposto, e como resultado, constatou-se que os escritórios de contabilidade, apesar do conhecimento da proposta da norma, não vêm aplicando de modo prático e satisfatório. Diante do exposto, concluiu-se que existe um conhecimento disperso das mesmas, mesmo diante da imprescindibilidade do aprimoramento de seu uso.Palavras-chave: Escritórios Contábeis. Ativo imobilizado. Normas Contábeis. CPC 27.
Special report: Pacific media freedom 2011: A status report
Authors: Perrottet Alex , Robie David 
Published: May 2019

Pacific media freedom has been under siege for more than a decade, particularly since an attempted coup in Fiji in May 2000, when a television station was attacked and ransacked, a foreign journalist was shot and wounded and a local journalist ended up being imprisoned for treason. Since then various Pacific countries, notably Fiji, Papua New Guinea, Tonga and Vanuatu have faced various periods of media repression. Since the military coup in December 2006, Fiji has faced arguably its worst sustained pressure on the media since the original two Rabuka coups in 1987. The Bainimarama regime in June 2010 imposed a Media Industry Development Decree that enforced draconian curbs on journalists and restrictive controls on foreign ownership of the press. This consolidated systematic state censorship of news organisations that had been imposed in April 2009 with the Public Emergency Regulations that have been rolled over on a monthly basis ever since. Promised relaxation of state censorship after the imposition of the Decree never eventuated. This research report covers the period 1 July 2010-31 August 2011 and examines the trends in the Pacific region. In addition to Pacific Islands Forum member nations, the report covers the French Pacific territories and the former Indonesian colony of East Timor and current provinces known as West Papua.
Professor David Robie is convenor of the Pacific Media Watch media freedom project; Alex Perrottet is student contributing editor of the Pacific Media Watch project.
Pengkajian Phraseology (Bahasa) Pemanduan Lalu Lintas Penerbangan Makassar Advanced Air Traffic Services Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin-Makassar
Authors: Agustini Endang Dwi 
Published: May 2019

ABSTRACTThis study hies to analyze the phraseology of the officer in Makassar Advenced Air Traffic Services (MAATS). The officers in MAATS consist of the officer of Aerodrome Control (ADC). Approach co11trol (APP). Area Control Center (ACC I, ACC II). They are expecting not nuzking any mistakes due to the language of pilotage airline traffic which caused by hasty speech and slip of the tongue since the difference of language dialect/ accent the foreigh pilots which come from many countries.The error in measuring the value contained in the region of 85% -95% may be norm control (tolerance) by the management by objective measurements of the work. Whereas in 2 (two) years in 2009 and 2010 never happened Breackdown of Separation (BOS) but in 2010 the ACC officers never happened Breackdown of Coordination (BOC) caused by weather and soon coordination through the equipment to the equipment connectivit CPDLC (Controller Pilot Data Link Communication) so that it can be confirmed. Key Words: phraseology (language) pilotage ADC, APP and ACC.
UNDERSTANDING OF EARLY NUMBER AND NUMERATION OF MATHEMATICS AT IIUM EDUCARE, GOMBAK, MALAYSIA
Authors: Muhajir Muhajir 
Published: May 2019

The understanding of number of mathematics for the young children is very crucial in their life. The purpose of this study is to find out the methods used in teaching young children’s construction of mathematics. Also to find out the understanding and different ability between the boys and girls in early number and numeration in mathematics. This study direct observation using checklist method. A sample size 12 children aged ranging from 4, 5 and 6 years-old consisting of 2 boys and 2 girls from selected class. The results indicate that there are three concepts in teaching and learning of early number and numeration of mathematics (a. Memorizing the sequence of the number names, b. Symbol of the number, and c. Development model in number). In addition, the concepts for teaching in early number needed the variation and interactive approaches in model of teaching for this subject. Finally, the results indicate that there are similarity abilities between boys and girls for 4 year-old and 6 year-old, while for 5 year-old, indicated that there are different abilities between girls and boys in pre-mathematics. Implications and recommendations are stated for stakeholders. Keywords: Early Numbers, Numeration and IIUM Educare
PENGARUH KESIAPAN BELAJAR DAN KEMAMPUAN BERTANYA TERHADAP HASIL BELAJAR STATISTIK MAHASISWA STKIP KUMALA LAMPUNG METRO
Authors: Nofiansyah Wahyu 
Published: May 2019

This research is aimed to identify the influence of learning preparation and questioning skill toward statistics learning result of STKIP Kumala Lampung Metro Students. The population in this research is all students of Economy education study program who have passed statistics lecture, and the sample is 28 students which are chosen by purposive random sampling technique. The data collecting techniques are done by a questionnaire to knowing the students’ learning readiness and ability to ask quation and documentation method to knowing statistics lecture result. The multiple linear regression is used as data analysis in this research.The research result showed; firstly, there is positive and significant influence of learning readiness toward statistics learning result with 0,376 for the correlation coefficient, 0,142 for the determinant coefficient and = 2,104 + 0,068X1 as the regression equation. Secondly, there is also positive and significant influence of ability to ask toward statistics learning result with 0,387 as the coefficient correlation, 0,149 as determinant coefficient, and = 1,431 + 0,085X2 as the regression equation. Thirdly, in this research also, there is positive and significant influence of learning readiness and ability to ask toward statistics learning result with 0,476 as the correlation coefficient, and 0,227 as determinant coefficient and = -0,936 + 0,052X1 +0,067X2 for the regression equation.
Pendidikan Etika Bergaul Islami Dalam Keluarga “Nilai Pendidikan Etika Berlaku Adil Orangtua dengan Anak dalam Pergaulan Keluarga Perspektif Hadits”
Authors: Tambak Syahraini 
Published: May 2019

Tulisan ini bertujuan mengeksplore nilai-nilai pendidikan etika berlaku adil orangtua dengan anak dalam pergaulan keluarga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, bersumber dari Nu’man bin Basyir. Hadits tentang “berlaku adillah terhadap anak-anakmu,” yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dinilai sebagai hadits yang berkualitas shahih berdsasarkan penelitian Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Baniy. Terdapat empat nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadits ini yaitu; Pendidikan kesetaraan, di mana menerapkan sikap berlaku adil orangtua dalam bersosialisasi di keluarga membuat anak merasa dihargai dan mendapat perhatian. Pendidikan kasih sayang, di mana orangtua tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan diantara anak, mendorong munculnya kasih sayang. Pendidikan demokrasi, dengan hubungan orangtua pada anak dalam suasana keadilan akan berkembang sikap menghargai. Pendidikan kerukunan, dengan perilaku adil orangtua dalam interaksi dengan anak-anaknya berkontribusi bagi terciptanya kerukunan antara anak. Tulisan ini bermanfaat mengkonstruksi pendidikan etika bergaul dengan prinsip keadilan dalam keluarga. Bagi para orangtua diharapkan dapat menerapkan hadits ini sebagai pedoman dalam membangun keluarga.
Kata Kunci: Etika Bergaul, Berlaku Adil, Keluarga, Orangtua
Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis’ah
Authors: Nurhadi Nurhadi 
Published: May 2019

Kenyataan dimasyarakat, para suami lalai mendidik istri agar menjadi istri dan ibu yang shalehah, berdampak kegagalan ibu mendidik anak-anaknya serta kelangsungan keluarga bahagia, bahkan terkadang berakhir pada perceraian. Konsep tanggung jawab suami dalam mendidik istri telah ada dalam hadis Nabi saw. Penelitian menggunakan metode mausu’ah al-Hadis al-Nabawiyah menurut kutub al-Tis’ah. Hasil penelitiannya, bahwa ada 146 hadis yang berkaitan dengan tanggung jawab suami dalam mendidik istri. Sedangkan materi yang wajib diajarkan suami kepada istri adalah mengajarkan ilmu fardhu ‘ain (kewajiban individu) kepada isteri yaitu ilmu tauhid (ilmu al-Qur’an dan hadis) disebut juga ushuluddin, fiqih (shalat, puasa dll) dan tasawuf (akhlak). Ilmu tauhid diajarkan supaya aqidahnya sesuai dengan aqidah ahli sunnah wal jama’ah. Ilmu fiqih diajarkan supaya segala ibadahnya sesuai dengan kehendak agama (syariat). Ilmu tasawuf diajarkan supaya mereka ikhlas dalam beramal dan dapat menjaga segala amalannya daripada dirusakkan oleh rasa riya’ (pamer), bangga, menunjuk-nunjuk orang lain dan lain-lain.
Promovendo a autonomia e a motivação: o papel do conselheiro linguageiro
Authors: Magno e Silva Walkyria Passos , Santos Edirnelis Moraes dos 
Published: May 2019

Resumo
Este artigo visa a mostrar como conselheiros linguageiros podem fomentar a autonomia e a motivação de graduandos com entraves na aprendizagem de uma língua estrangeira (LE), ajudando-os a superá-los. Tal trabalho repousa sobre os arcabouços teóricos da autonomia, da motivação, das estratégias de aprendizagem e do aconselhamento linguageiro. Os dados foram coletados por meio de narrativas e cadernos de notas dos conselheiros com registros das sessões de aconselhamento. Foi constatado que o conselheiro pode exercer um papel significativo no desempenho de estudantes com dificuldades na LE.
Palavras-chave: Aconselhamento linguageiro. Autonomia. Motivação. Francês língua estrangeira.

Abstract
This text aims at showing how language advisers can help build autonomy and motivation of foreign language students with difficulties in learning, helping them overcome them. The research is based on theoretical issues, as autonomy, motivation, learning strategies, and language advising. Data were collected from three French students´ narratives and their adviser’s notes on advising sessions. Results show that the adviser can have a significant role in the performance of students with difficulties in learning a foreign language.
Keywords: Language advising. Autonomy. Motivation. French as a foreign language.