bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGURANGAN RISIKO BENCANA GEMPA BUMI-TSUNAMI DI PANGKALAN TNI AU PADANG AKIBAT MEGATHRUST MENTAWAI
Authors: Sumari Arwin Datumaya Wahyudi , Nugroho Sutopo Purwo , Addin Tri Nur 
Published: January 2019

<p><strong>-<em> </em></strong>Berdasarkan data geologi, sejak tahun 2009 para ahli telah memperkirakan bahwa di Kepulauan Mentawai akan terjadi gempa bumi besar (<em>megathrust</em>) dengan magnitudo 8,9 skala Richter dan 10 menit setelahnya akan terjadi tsunami di kepulauan tersebut. Pada menit ke-35, tsunami setinggi 10 meter akan sampai di Kota Padang yang berjarak 2,5 km dari garis pantai, tergantung topografi daratannya. Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Padang termasuk salah satu wilayah yang terancam oleh <em>megathrust </em>Mentawai karena terletak hanya ±800 meter dari garis pantai. Untuk mengetahui seberapa tinggi risiko bencana gempa bumi di Lanud Padang, telah dilakukan penelitian dengan cara menilai bahaya gempa bumi, kerentanan bangunan, dan kapasitas masyarakat, sedangkan untuk mengetahui seberapa tinggi risiko dan dampak bencana tsunami dilakukan penilaian bahaya tsunami dan waktu evakuasi tsunami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah integrasi data dari sistem informasi geografis, citra potret udara, dan observasi di lapangan. Penilaian bahaya gempa bumi merupakan perpaduan informasi antara geologi Lanud dengan nilai indeks seismik Sumatera Barat. Penilaian kerentanan bangunan melalui observasi dengan menggunakan metode <em>Rapid Visual Screening </em>(RVS) <em>of building for potential seismic hazard</em> yang dikembangkan oleh <em>Federal Emergency Management Agency</em><em> </em>(FEMA). Penilaian kapasitas masyarakat melalui wawancara dan kuesioner terhadap variabel kesadaran dan kesiapsiagaan. Penilaian bahaya tsunami dilakukan dengan memadukan informasi mengenai elevasi permukaan lahan, kelas kerawanan tsunami Kota Padang dan ketinggian air landasan tsunami. Penilaian waktu evakuasi tsunami dilakukan dengan memadukan informasi mengenai simulasi evakuasi bahaya tsunami dan klasifikasi waktu evakuasi. Berdasarkan hasil analisa, penilaian risiko bencana gempa bumi menghasilkan 5 (lima) kelas indeks risiko yaitu sangat rendah (0-0,240), rendah (0,241-0,480), sedang (0,481-0,720), tinggi (0,721-0,960) dan sangat tinggi (0,961-1,200). Penilaian dampak bencana tsunami menghasilkan lima kelas indeks dampak yaitu sangat rendah (0-1,17), rendah (1,171-1,710), sedang (1,711-2,250), tinggi (2,251-2,790) dan sangat tinggi (2,791-3,360). Upaya pengurangan risiko dilakukan dengan menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas dapat mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi-tsunami.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci:</strong> gempa bumi, kapasitas masyarakat, kerentanan bangunan, risiko, tsunami<strong><em></em></strong></p>
KEBIJAKAN OFSET DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN PERTAHANAN NEGARA
Authors: Indrawan Raden Mas Jerry , Widiyanto Bayu 
Published: January 2019

<p>Perkembangan teknologi pertahanan di negara-negara maju pada abad ke-21 ini menunjukkan percepatan yang sangat tinggi, begitu pula dengan tingkat ancaman terhadap sebuah negara yang semakin meningkat. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan pembangunan dan pengembangan teknologi pertahanan untuk mampu menangkal ancaman yang muncul. Pengembangan teknologi pertahanan untuk mencapai kemandirian pertahanan negara dapat dilakukan melalui mekanisme kebijakan ofset. Tulisan ini akan membahas tentang kebijakan ofset dalam membangun kemandirian pertahanan negara. Masukan yang diberikan dalam tulisan ini nantinya dapat digunakan untuk menuju kemandirian pertahanan Indonesia, yang dilakukan melalui pengembangan kebijakan ofset.</p><p><strong> </strong></p><strong>Kata Kunci: </strong>kebijakan ofset, teknologi pertahanan, industri pertahanan, dan kemandirian
ANALISIS AKUISISI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA : STUDI KASUS PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KOREAN FIGHTER XPERIMENT/ INDONESIAN FIGHTER XPERIMENT (KFX/IFX)
Authors: Salsabiela Bilqis Fitria 
Published: January 2019

<p>Artikel ini secara spesifik bertujuan untuk menggambarkan akuisisi teknologi pada industri pertahanan, mencari korelasi antara teknologi, proses perampingan dan kualitas yang merupakan komponen utama dalam manajemen produksi pada perusahaan manufaktur khususnya industri pesawat terbang. Tulisan ini juga mengupas upaya survival dari PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam menghadapi berbagai tantangan dari mulai krisis moneter sampai kerjasama dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan oleh pengaruh teknologi yang terus-menerus dikembangkan oleh PT.Dirgantara Indonesia (PTDI). Begitupula dengan kerjasama <em>joint development</em> antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pembuatan pesawat tempur KFX/IFX. Teknologi merupakan kunci utama bertahannya PTDI dan melalui output yang berkualitas akan meningkatkan ekonomi Indonesia. Kendatipun untuk menguasai teknologi tingkat tinggi, kita harus menghadapi berbagai permasalahan yang rumit untuk mencapai kemandirian bagi industri pertahanan secara khusus dan kemandirian pertahanan Indonesia pada umumnya.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci: </strong>teknologi, akuisisi, pesawat tempur, industri pertahanan</p>
DIPLOMASI INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB
Authors: Hutabarat Leonard F 
Published: January 2019

<p>Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, Indonesia harus mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Tulisan ini juga akan membahas tantangan dan peluang dalam memperkuat partisipasi Indonesia pada operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Pemerintah Indonesia perlu menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade-dekade berikutnya. Penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama. </p><p><strong> </strong></p><strong>Kata Kunci </strong>: Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemeliharaan perdamaian, kebijakan luar negeri
MEMBANGUN KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM ANALISA KEPENTINGAN, ANCAMAN, DAN KEKUATAN LAUT
Authors: Anwar Syaiful 
Published: January 2019

<p>Keamanan maritim Indonesia merupakan bagian penting dari sistem kemaritiman Indonesia, dan mengandung misi yang cukup kompleks yang menjadi tantangan dan sekaligus permasalahan dari berbagai pihak yang terlibat. Pemahaman terhadap keamanan maritim dari berbagai pihak yang terlibat masih belum sepenuhnya sama, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari bidang-bidang tugas yang mereka geluti. Untuk itu dalam tulisan ini, penulis mencoba merumuskan berbagai hal yang terkait dengan kemaritiman Indonesia, berdasarkan analisa kepentingan, ancaman, dan kekuatan laut. Beberapa hal yang menjadi bahan analisis yaitu: kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman, ancaman yang perlu menjadi perhatian utama dalam penanganannya, pengertian dan lingkup keamanan maritim, serta upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun kekuatan maritim Indonesia. </p><p><strong> </strong></p><strong>Kata Kunci </strong>: keamanan maritim, Indonesia, kekuatan laut, kemaritiman, pengendalian laut.
PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM PENGADAAN ALUTSISTA : STUDI KASUS PENGADAAN HELIKOPTER ANGKUT BERAT TNI
Authors: Sulaiman Yohanes 
Published: January 2019

<p>Pada tanggal 20 Juli 2016, Presiden Joko Widodo dalam amanatnya dalam Rapat Terbatas bidang pertahanan dan keamanan menegaskan agar kebijakan pengadaan alutsista TNI berdasarkan kebutuhan – bukan keinginan. Artikel ini mencoba mengelaborasi maksud dari amanat Presiden – dalam kerangka diplomasi pertahanan dengan menggunakan program pengadaan helikopter angkut berat di Kementerian Pertahanan sebagai studi kasusnya. Kasus itu menjelaskan amanat Presiden akan lebih efektif jika dilengkapi dengan dua prinsip tambahan, diplomasi pertahanan dan operasional.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata kunci: </strong>tujuh kriteria Presiden Joko Widodo, kebijakan pengadaan alutsista TNI, kebutuhan, keinginan, diplomasi pertahanan, helikopter angkut berat</p>
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL-MONETER DAN DAMPAKNYA BAGI ANGGARAN PERTAHANAN
Authors: Hadi Arijo , Sumari Arwin Datumaya Wahyudi , Djapri Suparman 
Published: January 2019

<p>Tulisan ini hendak mengulas fenomena yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia, yakni adanya kesenjangan antara kebutuhan yakni permintaan sekaligus ekspektasi akan pembangunan kekuatan sektor pertahanan yang memerlukan peningkatan anggaran dengan kondisi kemampuan sumber daya/anggaran yang terbatas. Untuk dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut maka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi menjadi prasyarat utama dan pemerintah perlu merumuskan strategi kebijakan makro ekonomi yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan PDB yang tinggi. Penelitian ini membahas kebijakan fiskal-moneter sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi dan mengetahui dampak kebijakan tersebut terhadap anggaran sektor pertahanan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif <em>purposive sampling</em> dengan metode <em>Means-Ways-Ends </em>dan kurva IS-LM sebagai alat analisis. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa bauran kebijakan fiskal-moneter yang paling tepat adalah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi makro ekonomi yang sedang dihadapi sebagai dasar penentuan kombinasi kebijakan fiskal-moneter yang tepat guna mencapai pertumbuhan PDB yang tinggi. Bauran kebijakan tersebut harus disertai syarat adanya sinergi dan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci: </strong>anggaran sektor pertahanan, bauran kebijakan Fiskal-Moneter, Produk Domestik Bruto (PDB)</p>
Peran Kader Bela Negara Di Kawasan Perbatasan Dalam Dinamika Hubungan Lintas Batas Negara: Studi Tentang Peran Forum Bela Negara di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
Authors: Wahyudi Wahyudi 
Published: January 2019

<p><strong>Abstrak – </strong>Posisi kawasan perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan<strong> </strong>Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia mengharuskan kawasan ini melakukan hubungan lintas batas Negara. Dalam konteks globalisasi, hubungan sosial antara dua negara atau lebih, baik secara ekonomi maupun politik menjadi sebuah kebutuhan Namun di sisi lain, globalisasi yang tidak tersaring akan menjadi ancaman secara transnasional bagi sebuah negara, khususnya di kawasan perbatasan negara. Pembentukan kader bela Negara yang telah dilaksanakan oleh kementerian pertahanan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di kawasan perbatasan perlu dinantikan perannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Forum Bela Negara Sebatik di kawasan perbatasan dalam menghadapi dinamika lintas batas Negara dengan menggunakan analisis utama konsepsi Bela Negarayang dikaitkan dengan dinamika lintas batas kawasan perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan peran Forum bela Negara Sebatik dilihat dari berbagai aspek yakni organisasi, perencanaan program, pelaksanaan dan hasil, semangat dan pengerahan SDM dan mitra dengan unsur lain.</p><p><strong>Kata Kunci : </strong>bela negara, forum bela negara, lintas batas, kawasan perbatasan</p><p> </p><p><strong><em>Abstract – </em></strong><em>The border areaposition of Sebatik Island, Nunukan Regency, North Kalimantan Province,<strong> </strong>that is geographically boundering with Malaysia, make this area to do state’scross border relation. In the Globalization context, social relation between two or more countries, both economically or politically, becomes a necessity. On the other hand, unfiltered globalization will be a transnational threat to a country, especially in the border areas. Establishment of state defense cadres that have been implemented by Indonesian Ministry of Defense in all territories of Indonesia, not just in border areas, should be awaited role. This study aims to analyze the role of Sebatik State Defense Forum or Forum Bela Negara Sebatik (FBN) in border areas toface cross border dynamics by using the main analysis of State Defense concept that is related with the dynamic of cross border area. This study uses qualitative methods through collecting data that is obtained from interviews, observation, and literature study. The result of the study shows the role of FBN Sebatik State, which is shown by many aspects; organization, planning, action and result, spirit and mobilization of human resources and cooperation with the others.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>defending the state, defending the state forum, cross border, border areas</em></p>
Upaya Bela Negara Untuk Menggerakkan Industri Kecil Nasional Dalam Lanskap Global Kontemporer
Authors: Salsabiela Bilqis Fitria 
Published: January 2019

<p><strong>Abstrak – </strong>Nilai-nilai dasar dalam Bela Negara terefleksikan pada bentuk cinta tanah air, sadar<strong> </strong>berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal untuk Bela Negara yang dikorelasikan dengan upaya untuk menggerakkan industri kecil nasional di era perdagangan internasional saat ini. Letak keberhasilan sebuah negara berasal dari sumber daya manusianya yang senantiasa sigap dalam menghadapi perubahan sehingga peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama bagi industri kecil nasional bertahan dalam lanskap global kontemporer.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>bela negara, industri kecil, perdagangan internasional, sumber daya manusia, ekonomi</p><p> </p><p><strong><em>Abstract – </em></strong><em>The basic points in defending the country are reflected by loving our country land, recognize<strong> </strong>to be one nation and state, believe on Pancasila as the ideology for our country, willing to sacrifice for the nation and state and has an ability to defend the country which is corellated to the effort of driving the national small industries in international trade. The key success for a country comes from the human resources who are ready to face the change, so that the increasing of human resources quality for small local industries is the main key to survive in this global contemporer landscape.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>defend the country, small industries, international trade, human resource, economy</em></p>
PENETAPAN AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) DALAM RANGKA MENDUKUNG KEDAULATAN WILAYAH UDARA NASIONAL
Authors: Marsono Marsono , D.A.R. Deni 
Published: January 2019

<p>Salah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah udara nasional adalah dengan menetapkan <em>Air Defence Identification Zone</em> (ADIZ) yang dibentuk atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan identifikasi pesawat udara asing. ADIZ Indonesia yang telah ditetapkan pada saat ini belum ideal, karena masih berada di atas pulau Jawa dan sekitarnya, yang masih belum memadai dihadapkan pada luas wilayah Indonesia. Untuk itu dilakukan penelitian tentang hal tersebut dengan tujuan untuk menganalisis kondisi ADIZ Indonesia saat ini, upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menetapkan kembali ADIZ Indonesia agar dapat mendukung kedaulatan wilayah udara nasional, dan ketentuan penetapan ADIZ yang sesuai dengan hukum udara Internasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADIZ Indonesia saat ini berada di wilayah udara sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan sebagian kecil Pulau Sumbawa bagian barat, tidak berada di luar wilayah laut teritorial (ZEE). Upaya-upaya untuk menetapkan kembali wilayah ADIZ Indonesia telah dilaksanakan melalui forum diskusi atau FGD yang diselenggarakan di BNPP, dan penetapan ADIZ Indonesia sudah berdasarkan hukum kebiasaan internasional saat itu.</p><p><strong>Kata Kunci:</strong> ADIZ, identifikasi pesawat, kedaulatan wilayah udara, hukum udara</p>
BELA NEGARA MELALUI KAMPANYE PANGAN LOKAL DI MEDIA INTERNET
Authors: Handayani Lusia , Nahrawi Munawar K. 
Published: January 2019

<p>Pangan merupakan hak mendasar setiap manusia. Masyarakat atau bangsa yang tidak terpenuhi kecukupan pangannya akan berpotensi menimbulkan tidakstabilan ekonomi bahkan dapat menjatuhkan sebuah pemerintah. Ketergantungan terhadap beras sebagai pangan pokok dapat mengancam stabilitas ekonomi dan politik manakala pangan tersebut tidak tercukupi dengan baik. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menghindari ancaman tersebut adalah beralih ke berbagai pangan sumber karbohidrat lainnya yang banyak tumbuh di Indonesia, antara lain ubi jalar, singkong, garut, dan ganyong. Namun demikian, aneka pangan lokal tersebut masih dianggap pangan kelas dua, karena masih kuatnya budaya pangan berbasis nasi dari beras. Karena itu, perlu kampanye pangan lokal di media internet. Internet saat ini berkembang menjadi media yang mampu menjangkau seluruh kalangan secara cepat dan tepat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa buku, dokumen, dan jurnal terkait bela negara dan ketahanan pangan. Hasil kajian ini menunjukkan belum maksimalnya pemanfaatan internet sebagai media kampanye pangan lokal ke masyarakat baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Sejalan dengan perkembangan pesat internet dan pentingnya melakukan bela negara di semua aspek, kampanye pangan lokal melalui media internet perlu dilakukan oleh semua pihak. </p><p><strong>Kata Kunci: </strong><em>Bela Negara, Kampanye Pangan Lokal, Internet <strong> </strong></em></p>
La crisis económica del Ecuador 1999-2000
Authors: Velasteguí López Efraín 
Published: January 2019

En si el Ecuador ha sufrido una serie de trastornos y embates de distinto orden que se han confabulado para impedir el progreso y desarrollo del país, con la consecuente sobre el Sistema Financiero y por tal en el sector productivo. El proceso de reactivación de la economía ecuatoriana se detiene súbitamente en 1995, pues sobrevino una cadena de desestabilizadores externos e internos que sacaron a la luz graves falencias tanto estatales como privadas.
Los administradores de los bancos quebrados, autoridades y funcionarios encargados de vigilar los negocios bancarios que fueron cómplices, no han recibido la sanción penal correspondiente por su actuar doloso, y ello refleja la poca eficiencia, moralidad y eficacia en la administración del Estado. Como siempre el Estado siempre termina perdiendo, y como consecuencia la población ecuatoriana.
Los Medios de Comunicación y el Impacto en las Redes Sociales
Authors: Velasteguí López Efraín , Velasteguí Pablo Homero 
Published: January 2019

Podemos de este modo identificar los tres principales tipos de conocimientos sobre los medios de comunicación y cada uno de ellos merece ser considerado en su propia especificidad. Las redes sociales en su dimensión de instrumento de participación política suscitado y suscitan un vivo interés entre expertos, entre ciudadanos y, en general, entre todos aquellos que se acercan a esta poderosa herramienta de participación e integración democrática. Pueden observarse desde diversas esferas de interés o perspectivas de análisis, desde nuevos instrumentos aptos para la libertad de expresión individual, hasta medios para articular nuevas formas de participación democrática colectiva. Las potencialidades que brinda el nuevo instrumental tecnológico son amplias.
Los medios de comunicación, por otra parte, son un aspecto de la sociedad que nos resulta demasiado familiar para ser comprendido solo en el marco de teorías altamente formalizadas. Otro aspecto de la industria de los medios de comunicación que investigaremos es el vinculado a toda la corriente que parte de la denominada. Son los profesionales de los medios de comunicación, que muchas veces basan sus actividades y sus rutinas laborables en determinadas convicciones atribuidas, según los casos, a la experiencia, a otros factores.
La tecnología en las comunicaciones avanza a una velocidad tan rápida que aprender a dominar las actualizaciones realizadas a cualquier software o aplicación, nuevamente nos dejaría atrás porque de seguro abran nuevas tecnologías que aprender. Un ejemplo de este proceso tan agresivo de crecimiento se puede evidenciar en el artículo de la revista Top Ten Economía donde refleja las diez principales industrias del mundo, siendo las dos principales tecnología y comunicaciones.
Effect of level of irrigation and nitrogen rate on yield performance of late sown wheat
Authors: Kazi S , Bhuiya SU , Hasan AK , Rajib RR , Rahman ABMR , Shanta FH 
Published: January 2019

The experiment was at the Agronomy Field Laboratory, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh–2202 during late Rabi season (December-March) of 2015. It was two factorial experiment (1) irrigation level and (2) nitrogen rate. Irrigation significantly influenced on yield and yield contributing characters except harvest index. The highest plant height (79.69cm), maximum number of total tillers plant-1 (4.725), number of grains spike-1 (40.61), spike length (11.80cm), 1000 grain weight (28.67g), grain yield (3.227 t ha-1), harvest index (41.26%) were obtained by mulching treatment. Nitrogen rate significantly influenced the yield and yield contributing characters. The highest plant height (80.37cm), maximum number of total tillers plant-1 (5.124), number of grains spike-1 (40.85), spike length (10.37cm), 1000 grain weight (31.86g), grain yield (3.792 t ha-1), harvest index (41.69%) were obtained by the application of 180 kg N ha-1. The combined effect of Irrigation and nitrogen significantly interacted on yield and yield contributing characters. The highest plant height (83.44cm), number of total tillers plant-1 (5.66), number of grains spike-1 (41.60), 1000 grain weight (36.66g), grain yield (4.32 t ha-1) and harvest index (47.36%) were obtained by application of 180 kg N ha-1 with mulching. The present study revealed that high dose of nitrogen 180 kg ha-1 and mulching practice can compensate low production of wheat even at late sowing.
Progressive Agriculture 29 (3): 213-220, 2018
Performance of concentrated cropmax on growth and yield of mungbean
Authors: Shimu LA , Hasan MM , Khan ABMMM , Hossain MK , Howlader MHK 
Published: January 2019

The present study was conducted at the research field of Patuakhali Science and Technology University (PSTU), Patuakhali during the period from December 2013 to March 2014 to study on the effect of a concentrated fertilizer (Cropmax) on the growth and yield the Mung bean. It also observed the comparative growth and yield performance of foliar application Cropmax ( 0, 2.0, 3.0 and 5.0 ml L–1) . Data were collected on plant height, leaf per plant, branches per plant, length of root, leaf area, dry weight of shoot, dry weight of root, TDM, AGR, CGR and RGR, number of pod per plant, pod length, number of seed per pod, thousand seed weight, grain yield (t ha–1), straw yield (t ha–1), biological yield (t ha–1) and harvest index (%) etc.The experiment was laid out in a completely randomized block design (RCBD) with three replications. The collected data were analyzed statistically and means were adjudged by DMRT at 5% level of probability. The treatments Cropmax @ 3.0 ml L–1 as foliar application gave the highest performance in respect of all growth and yield parameters.
Progressive Agriculture 29 (3): 239-247, 2018