bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGARUH DIKLAT, KEPEMIMPINAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN
Authors: Priyamedha A.A. Hastya , Supartha Wayan Gede 
Published: July 2019

The purpose of this study is to find out about education and training, leadership and industrial relations on employee performance. The population in this study were 158 people with the method of determining the sample using purposive sampling. Data analysis techniques use multiple linear regression. The results showed that education and training had a positive and significant effect on employee performance. Leadership has a positive and significant effect on employee performance. Industrial relations have a positive and significant effect on employee performance. Conducive and harmonious industrial relations practices create a calm work so as to minimize disruption and problems in the work environment. When industrial relations are well maintained there will be an increase in employee productivity. Increasing employee productivity will affect the improvement of company performance. Good company performance is better able to improve employee welfare.
Keywords: training, leadership, industrial industrial relation, performance
PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI PEMEDIASI MOTIVASI KERJA KARYAWAN
Authors: Balbed Ammar , Sintaasih Desak Ketut 
Published: July 2019

Employee performance is an important factor for company’s sustainability.The purpose of this study was to analyze the effect of career development and work motivation on employee performance and the influence of career development on employee performance through mediating work motivation. The population and sample in this study are all employees of PT. Kanmo Group in the Havaianas brand of 64 people. Data were analyzed using path analysis techniques. The results of data analysis show that career development and work motivation have a positive and significant effect on employee performance, career development has a positive effect on work motivation, and work motivation can mediate the influence of career development on employee performance. Employee performance can be improved by maintaining or enhancing career development and employee motivation.
Keywords: career development, work motivation, employee performance
PENGARUH MOTIVASI KERJA, KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI KONTRAK
Authors: Kusumalita Gede Nanda , Satrya I Gusti Bagus Honor 
Published: July 2019

The purpose of this study was to determine the motivation of contract employees the role of transformational leadership style on contract employees and organizational commitment of contract employees to the performance at pt. Bank rakyat indonesia denpasar regional office. The method of determining the sample in this study uses the census method, where respondents numbered 54 contract employees who worked in the indonesian people's bank denpasar regional office. The data analysis technique used for this study is multiple linear regression. From the results of the analysis of this study indicate that contract employee work motivation has a positive and significant effect on the performance of contract employees. Transformational leadership has a positive and significant effect on contract employee performance. Furthermore, organizational commitment has a positive and significant effect on the performance of contract employees. Suggestions for the bank rakyat indonesia denpasar regional office should pay attention to continuance commitment to be able to improve the performance of contract employees in order to achieve the organization's long-term goals.
Keywords: motivation, organizational commitment, transformational leadership, performance, contract employees
KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG ADA DI INDONESIA
Authors: Putra I Wayan Dika Ambara , R Ibrahim 
Published: July 2019

Dalam perkembangannya era globalisasi yang semakin pesat membuat arus bisnis di Indonesia semakin berkembang pula dalam hal ini hubungan bisnis yang dilakukan oleh Indonesia sehingga muncul fasilitas lembaga pembiayaan yang memberikan modal seperti dana dan modal barang. Di Indonesia lembaga pembiayaan yang paling diminati ialah perusahaan pembiayaan karena di dalam perusahaan pembiayaan memberikan kredit kepada konsumen yang tidak menyusahkan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia dan mengetahui bagaimana jika kedudukan objek jaminan fidusia dalam lembaga pembiayaan dirampas oleh negara. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari penelitian ini penulis mengambil kesimpulan belum adanya hubungan yang seimbang antara lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia dan kurangnya perlindungan hukum yang ada dalam Undang-undang yang diberikan kepada lembaga pembiayaan apabila terjadi perampasan objek jaminan oleh negara.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Lemabaga Pembiayaan, Perampasan oleh Negara
PERLINDUNGAN HAK TERKAIT SEHUBUNGAN DENGAN COVER VERSION LAGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Authors: Aditya I Gusti Putu Agung Angga , Sukranatha Anak Agung Ketut 
Published: July 2019

Kebebasan berekspresi yang tidak terbatas telah menimbulkan fenomena baru dalam dunia musik yang disebut cover version pada lagu. Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif terhadap suatu lagu ciptaan. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang ingin mengkomersialisasikan lagunya dengan membuat cover version, pihak tersebut harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cover version lagu didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak diatur secara eksplisit namun secara impisit dalam Pasal 9 huruf b dan d dan cover version mendapat perlindungan hukum hak cipta namun termasuk sebagai pelanggaran jika Cover Version lagu dilakukan tanpa izin pencipta lagu dan bertujuan untuk dikomersialkan. Saran dari penelitian ini yaitu dalam rangka menjamin kepastian hukum, haruslah dibentuk undang-undang untuk menyempurnakan ketentuan mengenai peraturan yang mengatur cover version secara jelas sehingga tidak menghambat para musisi-musisi untuk berkarya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Cover Version
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN IMPOR YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
Authors: Giri Putri Pande Ratih Anggaraini , Westra I Ketut , Sutama Ida Bagus Putu 
Published: July 2019

Produk impor selama ini memang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai produk yang mempunyai kualitas unggul, karena disertai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah standar mengenai proses produksi, packaging, maupun pemasarannya. Realitanya, ada beberapa produk impor yang tidak memenuhi standar persyaratan, sehingga produk impor yang dibeli konsumen berkualitas rendah, bahkan membahayakan keselamatan konsumen.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji kesenjangan antara ketentuan pangan impor bersertifikasi halal di BPOM dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui pola pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran makanan impor yang tidak bersertifikasi halal. Kedua, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makan impor yang tidak bersertifikasi halal.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BPOM belum berjalan secara efektif karena faktanya masih ditemukan produk makanan impor yang tercemar dengan DNA babi (porcine) pada proses produksinya meskipun telah memiliki izin untuk di distribusikan di Indonesia. Dalam menjalankan perannya di bidang pengawasan obat dan makanan BPOM memiliki kendala internal dan eksternal. Upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi antara lain sosialisasi, kerjasama dengan institusi lainnya dan dikeluarkannya public warning.

Kata kunci: Pengawasan, BPOM, Makanan Impor, Sertifikasi Halal
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMBERIAN UPAH JAM KERJA LEMBUR BAGI PEKERJA DI VILLA CEPAKA MAS BADUNG
Authors: Arianta I Made Ratha , Wiryawan I Wayan , Markeling I Ketut 
Published: July 2019

Perjanjian kerja hendaknya harus disadari karena perjanjian kerja yang dibuat dan ditaati secara baik akan dapat menciptakan suatu ketenangan kerja, jaminan kepastian hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun pengusaha. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak otomatis akan menjadi sebuah undang – undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dan dalam membuat perjanjian harus beritikad baik. Upah merupakan hak normatif bagi pekerja. Demi kesejahteraan pekerja, maka dibentuklah peraturan oleh pemerintah terkait upah minimum pekerja yang setiap tahunnya selalu dirubah menyesuaikan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang dibahas adalah Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Pemberian Upah Jam Kerja Lembur Bagi Pekerja Di Villa Cepaka Mas Badung dan Upaya Hukum Penyelesaian Perselisihan Pemberian Upah Jam Kerja Lembur Bagi Pekerja Di Villa Cepaka Mas Badung. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil

dari penelitian ini adalah Faktor penyebab terjadinya perselisihan pemberian upah jam kerja lembur kepada pekerja di villa cepaka mas badung disebabkan karena pihak owner villa cepaka mas sebagai pemilik villa yang mempunyai tanggug jawab dan kewajiban untuk mengendalikan pekerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati telah lalai dalam hal pengawasan dan kurangnya perhatian terhadap hak para pekerja, dan Owner villa cepaka mas juga melakukakan niat kesengajaan dimana pihak owner dengan sengaja mempekerjakan pekerja diluar dari jam kerja yang telah disepakati. Upaya hukum penyelesaian perselisihan hak pekerja terkait pemberian upah jam kerja lembur di villa cepaka mas badung yaitu para pihak dapat menyelesaikan melalui bipatrit, mediasi dan pengadilan hubungan industrial.
Kata Kunci: Pekerja, Perjanjian Kerja, Usaha Villa
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA TERHADAP PEKERJA KONTRAK DENGAN PIHAK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR
Authors: Liran I Gusti Ketut Bagusdharma , Bagiastra I Nyoman 
Published: July 2019

Upah bagi para pekerja merupakan faktor penting karena merupakan sumber untuk membiayai dirinya dan keluarganya dan bagi tenaga kerja yang berpendidikan upah yang merupakan hasil investasi sumber daya manusia pada dirinya dan bagi para kelompok tertentu upah melambangkan status sosial dan penghargaan bagi pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan “setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui standar dalam memberikan upah minimum terhadap pekerja kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar dan pelaksanaan upah minimum terhadap pekerja kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dapat disimpulkan bahwa standar dalam memberikan upah minimum terhadap pekerja kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar mengacu kepada keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar Nomor 188.45/14/RSUDW/2016 Tentang Penetapan Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar Tahun 2016 dan pelaksanaan upah minimum terhadap pekerja kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar.
Kata Kunci : Kontrak Kerja, Upah Minimum
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
Authors: Wikata Ngurah Bagus Darma Jaya , Layang I Wayan Bela Siki 
Published: July 2019

Saat ini mengenai masalah perlindugan konsumen dalam e-commerce masih perlu untuk dikaji lebih dalam. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung. Permasalahan yang diuraikan dalam karya ilmiah ini yakni bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce, yang bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi obyek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
Kata Kunci : E-Commerce, Upaya Hukum, Perlindungan Konsumen.
PERTANGGUNGJAWABAN GOJEK AKIBAT KEHILANGAN BARANG PADA FITUR GO-SEND SEBAGAI LAYANAN YANG DITAWARKAN DALAM GOJEK INDONESIA
Authors: Larasati Anak Agung Ayu Krisnanti , Yasa Made Maharta 
Published: July 2019

Pengiriman barang dengan menggunakan jasa ekspedisi pos merupakan sebuah hal yang konvensional pada era modern saat ini. Pengiriman jarak pendek saat ini lebih banyak digantikan oleh jasa pengiriman barang secara online, misalnya Gojek. Gojek Indonesia menawarkan item Go-send bagi masyarakat yang hendak melakukan pengiriman. Namun sejalan dengan itu, lemahnya hukum dan materi dalam pengaturan kebijakan Gojek mengakibatkan tidak terimplementasinya kepastian hukum. Tulisan ini disusun untuk dapat menjawab bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan terhadap pengguna Jasa Gojek di Indonesia dan bagaimanakah bentuk ganti rugi yang diberikan oleh Gojek atas klaim kehilangan barang yang terjadi pada jasa Go-send yang ditawarkannya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi terkait hak dari pengguna serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh Gojek sendiri serta menjelaskan bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh pihak gojek sebagai bentuk pertanggungjawaban atas komplain penggunaan jasa Go-Send. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil akhir dari penyusunan jurnal ini adalah pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen atas kehilangan barang pada jasa yang ditawarkannya dengan cara memberikan ganti rugi serta bentuk ganti rugi yang ditetapkan secara yurudis adalah ganti rugi berupa sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban nominal serta ganti rugi melalui saham ataupun barang serupa.
Kata Kunci : Cacat, Ganti-rugi, Gojek, Kelalaian, Kehilangan, Pengiriman.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA BESAKIH BEACH HOTEL SANUR DI DENPASAR
Authors: Sumandika I Wayan Agus , Mudana I Nyoman 
Published: July 2019

Pekerja perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan atas kesehatan, kesusilaan, keselamatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan moral dan martabat manusia. Hotel Besakih Beach Denpasar memiliki peranan penting dalam mengembangkan sektor pariwisata agar semakin maju, maka perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menjadi sangat diperlukan dalam operasi kerjanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini diantaranya pengaturan perlindungannhukum bagi pekerja perempuan di sektor perhotelan dan kendala-kendala yang dihadapi dalammpelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor perhotelan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan sumber data. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari keterangan-keterangan pihak terkait di lapangan sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, dan buku-buku yang terkait. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan adalah pekerja perempuan harus berumur delapan belas tahun, waktu istirahat atau cuti, upah bagi pekerja, uang lembur, tempat tinggal bagi tenaga kerja, menjaga kesusilaan dan keamanan ditempat kerja dan memberikan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan bukan saja dari pihak perusahaan namun juga dari pihak pekerja. Sebagian besar pekerja perempuan di Hotel Besakih Beach Denpasar kurang menyadari dan tidak menggunakan hak-hak dari perlindungan hukum yang mereka peroleh.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Perempuan
AKIBAT HUKUM BAGI PENYEWA KAMAR KOS YANG MENGALAMI KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT KOS
Authors: Sasmitadewi Kadek Lony , Darmadha I Nyoman 
Published: July 2019

ABSTRAK
Penulisan jurnal ini dilatar belakangi oleh perjanjian sewa menyewa kamar kos yang di dalamnya kerap terjadi permasalahan diluar dugaan kedua pihak baik itu penyewa dan pemilik kos. Masalah tersebut yaitu kehilangan barang milik penyewa yang menempati suatu kamar kos yang disewakan. Dari latar belakang masalah tersebut munculah pertanyaan yang kemudian penulis angkat sebagai permasalahan sekaligus tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu bagaimana akibat hukum bagi penyewa kamar kos yang mengalami kehilangan barang di tempat kos. Serta siapa pihak yang pertanggung jawaban jika terjadi kehilangan barang milik penyewa di tempat kos. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif, yaitu mengkaji bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan bersifat normatif. Kesimpulan tulisan ini pertama, dalam kaitannya dengan permasalahan kehilangan barang milik penyewa kamar kos, terlebih dahulu dilihat bagaimana status dari barang tersebut. Jika barang tersebut merupakan barang titipan maka pihak yang dititipkan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut. Namun jika bukan merupakan barang titipan dan tidak pernah ada perjanjian penitipan barang maka akibatnya siapapun tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban karena barang yang hilang tersebut sepenuhnya ada pada kuasa si pemilik barang, selain itu barang yang hilang tersebut bukan merupakan obyek perjanjian antara penyewa kamar kos dan pemilik rumah kos.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Penyewa Kamar Kos, Kehilangan Barang
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA
Authors: Jastrawan I Dewa Agung Dharma , Suyatna I Nyoman 
Published: July 2019

Penelitian ini berjudul “Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Oleh Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia”. Warga negara asing yang masuk ke Indonesia, selain bertujuan wisata juga berupaya menanamkan modal untuk usaha dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara menguasai tanah. Cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berhak memiliki hak milik atas tanah, adalah dengan mengunakan perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui terkait Keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian pinjam nama (nominee) oleh warga negara asing dalam penguasaan hak milik atas tanah di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA). Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif. Perjanjian nominee yang digunakan oleh warga negara asing harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian nominee tidak memenuhi unsur suatu sebab yang halal karena menyangkut pemindahan hak atas tanah dari warga negara Indonesia kepada warga negara asing secara tidak langsung, sehingga menyebabkan perjanjian nominee menjadi tidak sah. Dalam perjanjian nominee syarat objektif suatu sebab yang halal tidak dipenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya dari semula suatu perjanjian dan/atau suatu perikatan dianggap tidak pernah dilahirkan/ tidak pernah ada.

Kata kunci: Keabsahan, Perjanjian Nominee, dan Hak Milik.
Kompensasi Wajib Penyedia Jasa Perjalanan Wisata Atas Keterlambatan Waktu Keberangkatan Pengguna Biro Jasa Perjalanan Wisata Lokal
Authors: Subawa I Nyoman Surya Dharma , Sukranatha Anak Agung Ketut 
Published: July 2019

Pariwisata menjadi destinasi utama bagi masyarakat dunia yang ingin berlibur dan menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Namun terkadang mengalami kendala pada proses penyusunan rencana perjalanan sehingga kehadiran biro jasa perjalanan wisata lokal merupakan solusi inovatif yang membuat perjalanan semakin menyenangkan. Meskipun demikian, keterlambatan dari keberangkatan yang tidak sesuai dengan jadwal menjadi sebuah persoalan sehingga penyusunan jurnal ini diatautkan pada dua rumusan masalah yakni pertama, bagaimana bentuk kompensasi yang layak atas kerugian imateriil yang dialami oleh seorang konsumen atas jasa biro penyedia jasa wisata lokal? Dan kedua, apakah kompensasi merupakan sebuah syarat wajib atas kelalaian ataupun kesengajaan lain yang berdampak pada pihak konsumen? Tujuannya adalah Untuk meninjau bentuk kompensasi yang diberikan atas kerugian imateril ataupun dengan kata lain disebut dengan kerugian moral yang dialami oleh seorang konsumen yang memiliki loyalitas atas sebuah perusahaan penyedia jasa perjalanan wisata lokal; serta Untuk menganalisis status dari kompensasi yang diberikan atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa perjalanan wisata lokal dalam sistem hukum nasional. Penyusunan jurnal menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis dan konseptual. Hasil akhir penyusunan jurnal adalah pertama, bentuk kompensasi yang layak adalah dengan cara membayar sejumlah uang ataupun membayar kerugian konsumen secara wajar.
Kata Kunci: Perjalanan Wisata, keterlambatan, kelalaian.