bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP PENGAWASAN NOTARIS
Authors: S Laurensius Arliman 
Published: November 2018

Salah satu kewenangan MK adalah judicial review yang mengedepankan semangat pembenahan hukum di Indonesia. Judicial review undang-undang yang pernah diajukan para pihak yang berkepentingan ke MK adalah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Judicial review terhadap UUJN ternyata membawa implikasi yang besar terhadap pengaturan jabatan notaris dan juga terhadap politik hukum kenotariatan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sementara itu, data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peraturan notaris telah diuji tiga kali ke MK akibat bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Implikasi pengujian itu menghapus Pasal 66, dalam perkembangannya terjadi perubahan pada UUJN. Perubahan pada UUJN ternyata juga masih memiliki kelemahan, karena itu perlu dilakukan perbaikan. Penulis menawarkan ide politik hukum kenotariatan yang berkelanjutan di Indonesia, agar memberikan kekokohan bagi notaris di Indonesia.
KEWENANGAN PENUNTUTAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PADA KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Authors: Saputra Rony 
Published: November 2018

Sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan tentu tidak masalah karena mereka memang diberikan mandat oleh undang-undang. Namun, bagaimana dengan KPK? UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tidak memberikan penjelasan. Kewenangan KPK terbatas hanya terkait dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menfokuskan dari aspek inventarisasi hukum positif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kewenangan melakukan penuntutan pada perkara TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi menurut UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU) dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan dan jaksa penuntut umum dari KPK apabila tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 76 Ayat (1) UU TPPU harus dimaknai bahwa penuntut umum sebagai satu kesatuan, sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan Agung RI atau yang bertugas di KPK adalah sama. Dengan demikian, penuntut umum KPK berwenang melakukan penuntutan pada kasus TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Untuk menghentikan perdebatan kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan perkara TPPU sebagaimana diatur oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU maka perlu merevisi ketentuan Penjelasan Pasal 76 dengan menyebutkan bahwa penuntut umum di KPK mempunyai kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang jika tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.
Perlindungan Hukum Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Atas Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean
Authors: Susanty Ade Pratiwi 
Published: November 2018

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap kelangsungan UMKM atas pemberlakuan MEA dan pengaruh pemberlakuan MEA terhadap UMKM di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan perlindungan hukum terhadap kelangsungan UMKM atas pemberlakuan MEA diberikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terdapat tindakan-tindakan dalam upaya perlindungan hukum yang diperbolehkan diantaranya safeguard (pengamanan perdagangan), anti dumping dan standarisasi. Pengaruh positifnya UMKM di Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya di negara-negara ASEAN lainnya, sedangkan pengaruh negatifnya UMKM di Indonesia sebagian besar belum siap untuk bersaing dengan UMKM dari negara-negara ASEAN lainnya karena faktor permodalan, teknologi, dan pemasaran. Kesimpulan penelitian ini perlindungan hukum terhadap kelangsungan UMKM atas pemberlakuan MEA diberikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terdapat pengaruh positif dan negatif pemberlakuan MEA terhadap UMKM di Indonesia.
Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Authors: Parlindungan Gokma Toni 
Published: November 2018

Tujuan penelitian ini menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan hukum. Kemudian menjelaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan peraturan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif karena yang dijadikan data bersumber dari kepustakaan. Hasil penelitian, melalui strategi pembangunan hukum yang bersifat responsif-demokratis, dapat menguatkan sistem demokrasi Indonesia dengan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum yang berada dalam posisi yang menentukan. Terdapat beberapa asas dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan asas dalam pembuatan peraturan daerah. Kesimpulan penelitian ini bahwa prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi bersifat responsif-demokratis dapat menguatkan sistem demokrasi Indonesia dengan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat asas-asas, karena asas ini akan memberikan pedoman dan bimbingan dalam menuangkan peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang tepat, sesuai dengan metode dan prosedur yang telah ditentukan.
Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Authors: Ardiansyah Irfan 
Published: November 2018

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab disparitas putusan hakim, pengaruh disparitas pemidanaan terhadap pemberantasan korupsi, dan konsep ideal yang dapat mengurangi disparitas pemidanaan dalam putusan perkara korupsi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi yang menimbulkan disparitas pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan, pribadi hakim, dan lingkungan (politik dan ekonomi). Kedua, disparitas pemidanaan tidak berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi, meskipun berat dan ringan putusan itu berdampak terhadap rasa keadilan masyarakat. Ketiga, konsep ideal mengurangi disparitas pemidanaan dalam putusan perkara korupsi adalah pembentukan pedoman pemidanaan, rekonstruksi pola pemikiran dan perilaku etik hakim, serta upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi. Simpulan penelitian ini: Pertama, pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi yang menimbulkan disparitas pemidanaan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor peraturan perundang-undangan, pribadi hakim, moralitas, mentalitas, dan lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi. Kedua, pengaruh disparitas pemidanaan terhadap pemberantasan korupsi tidak berdampak positif. Dengan kata lain, disparitas pemidanaan tidak berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, konsep ideal mengurangi disparitas pemidanaan dalam putusan perkara korupsi adalah pembentukan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan atau rambu-rambu bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, mengkonstruksi kembali (rekonstruksi) pola pemikiran dan perilaku etik hakim berbasis hukum progresif agar dapat menghadirkan hukum yang adil, dan upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi dan hakim harus bersikap tidak berpihak dan memandang sama para pihak, tidak membeda-bedakan orang, demi memperoleh putusan yang berkeadilan.
ANALISA POTENSI PLTMH PADA ALIRAN DANAU UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Authors: Yuvendius Hazra 
Published: November 2018

Universitas Lancang Kuning memiliki luas area 57 Ha, area tersebut terdiri Lokasi Sarana & Prasarana kampus ±35 %, Perkebunan ± 50% dan Danau Buatan ±15 %. Danau buatan yang terletak dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning.memiliki luas area ± 6 ha berada di Fakultas Hukum, merupakan potensi pengembangan energi baru terbarukan salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) . Teknologi Mikro Hidro adalah teknologi pembangkit listrik berskala kecil (kurang dari 200 kW) yang digunakan pada sumber daya air untuk mengubah tenaga aliran air (irigasi, danau, sungai atau air terjun) dari tenaga potensial (daya tekan) menjadi tenaga kinetis (kecepatan).
Potensi debit air danau Universitas Lancang Kuning periode pengujian tahun 2016 adalah 1.297 m³/detik dan daya mampu yang dihasilkan ± 19 kW. Sehingga rancangan PLTMH yang dapat dirancang adalah menggunakan turbin type Bunki, dengan pertimbangan kondisi pelimpahan air aliran danau hanya memiliki ketinggian 1,5 m.
PENGARUH POROSITAS AGREGAT TERHADAP RONGGA DALAM CAMPURAN BERASPAL PANAS
Authors: Anggraini Muthia 
Published: November 2018

Semua agregat memiliki pori, porositas agregat akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat dari hasil penyerapan agregat terhadap air. Agregat yang banyak digunakan untuk campuran AC-WC pada proyek pekerjaan jalan skala kecil yang ada di Riau adalah agregat dari quarry Koto Kampar, Ujung Batu, dan Pasir Pengaraian. Porositas agregat yang berbeda akan menghasilkan parameter Marshall yang berbeda pula. Salah satu parameter Marshall adalah rongga dalam campuran atau Void In Mix (VIM). Nilai VIM dalam campuran perkerasan menggambarkan kinerja dari perkerasan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh porositas agregat terhadap rongga dalam campuran beraspal panas. Metode yang dilakukan adalah pengujian kadar pori agregat kasar dan halus, serta pengujian marshal. Nilai penyerapan air agregat Pasir Pangaraian adalah 0,635%, Ujung Batu 1,080%, dan Kota Kampar 1,125%. Dari pengujian Marshall didapat nilai VIM untuk agregat Pasir Pangaraian 4,16%, Ujung Batu 4,36%, dan Koto Kampar 4,80%. Kesimpulannya semakin kecil nilai penyerapan air agregat maka nilai VIM nya juga akan semakin kecil.

Kata kunci : Agregat, Kadar pori, Marshall, nilai VIM
Abstract
All aggregates have pores, aggregate porosity will be different between one area and another. This difference can be seen from the results of aggregate absorption of water. Aggregates are widely used for mixed AC-WC on a small-scale road works project in Riau is an aggregate of quarry Koto Kampar, Ujung Batu, and Pasir Pengaraian. Different aggregate porosity will produce different Marshall parameters. One of the Marshall parameters is Void In Mix (VIM). VIM value in pavement mix describes the performance of the pavement. The purpose of this research to determine the effect of aggregate porosity on void in mix. The method used is the testing of pore aggregate coarse and fine, and marshall test. The value of water absorption of Pasir Pangaraian aggregate is 0,635%, Ujung batu 1,080%, ada Koto kampar 1,125%. From Marshall test the value VIM Pasir Pangaraian aggregate 4,16%, Ujung Batu 4,36%, and Koto kampar 4,80%. In conclusion the smaller value of aggregate water absorption, the VIM value will also be smaller.
Keywords: Aggregate, pore content, Marshall, VIM value
DESAIN PELAT GEDUNG STRUKTUR BETON BERTULANG DI WILAYAH GEMPA TINGGI
Authors: Zebua Alfian Wiranata 
Published: November 2018

The effect of earthquake loads have to be considered when we need to design a building in Indonesia because of the earthquake happen almost on every region in Indonesia. This study mean to achieve slab design. Four stories building in Gunungsitoli city used as structure model. Slab has been design as one way slab. Loads considered in SNI 1727:2013, while the design process according to SNI 2847:2013. From this study, the dimension of roof slab is 10 cm, while reinforced are Ø10-200 and Ø8-200. The dimension of floor slab is 12 cm, while reinforced are Ø10-200 and Ø8-150.
Liberty Hyde Bailey: Pragmatic Naturalism in the Garden
Authors: Rinn Daniel 
Published: November 2018

Abstract
This paper examines the environmental philosophy of Liberty Hyde Bailey Jr (1858-1954). A prominent agrarian and garden theorist in the United States, he naturalised culture and the human mind. Although Bailey was a plant scientist and taught at Cornell University for decades, he never fully endorsed the epistemology and metaphysics of his peers. He believed truth was provisional and he rejected spectator theories of knowledge.
Bailey argued that humans were inseparable from the natural processes they hoped to understand and master. Turning away from the search for fixed truth, he celebrated contingency and the aesthetic experience of gardening. The garden was a dynamic space that blurred distinctions between nature and culture. Whereas botanists sought to classify plants and fix the meaning of the natural world, the gardener encouraged humility and an aesthetic appreciation for nature as a set of open-ended processes in which humans participated.
I argue that Bailey was a 'pragmatic naturalist'. In reconciling scientific method with aesthetic experience, he provided the foundation for a new environmental philosophy in the United States. Whereas other historians have framed American environmentalism around the opposing poles of anthropocentrism and ecocentrism, I suggest Bailey provides evidence of an alternative tradition. Neither anthropocentric nor ecocentric, he believed human experience was an emergent feature of the natural world. Humans were unique, he argued, but they did not stand outside or above the environment.
Measured and derived parameters of isokinetic fatigability of knee muscles: What can we apply, what should we not?
Authors: Paulus J. , Bosquet L. , Forthomme B. , Donneau A.-F. , Grémeaux V. , Croisier J.-L. 
Published: November 2018

BACKGROUND: Fatigability measured and derived parameters are commonly used in research and clinical contexts to characterize performance during isokinetic fatigue protocols. The fatigability measured parameters are the best repetition, the total and the partial sums while the fatigability derived parameters are ratios and formula-based parameters. OBJECTIVES: To comprehensively evaluate the reproducibility of fatigability measured and derived parameter and to determine which of these is/are sufficiently interpretable for assessment of knee muscles. METHODS: Eighteen sedentary men underwent three isokinetic knee fatigability testing sessions with 7–10 days of rest between each session. Peak moment (PM) and maximal work (MW) were computed for each repetition and analyzed to calculate 54 measured and derived parameters. Relative (Intra-class Correlation Coefficients – ICC) and absolute (Coefficient of Variation of Method Error – CV[Formula: see text]%, standard error of measurement – SEM and minimum detectable change – MDC) parameters of reproducibility were determined to assess the inter-session agreement. RESULTS: All fatigability measured parameters (save one) were associated with a high relative and absolute reproducibility for knee extensors (ICC [Formula: see text] 0.80; almost all SEM [Formula: see text]; MDCs largely ranging 10–30%) and a high relative but weak absolute reproducibility for flexors (ICC [Formula: see text] 0.70; SEM [Formula: see text]; MDCs ranging 35–95%). On the other hand, all knee extensor and flexor fatigability derived parameters were characterized by low relative and absolute reproducibility (ICC[Formula: see text] [Formula: see text] 0.70 and ICC[Formula: see text] [Formula: see text] 0.50; all SEM [Formula: see text]; MDCs largely ranging 30–100%). CONCLUSIONS: All fatigability measured parameters may be used for assessing knee extensors fatigue with either PM or MW; for assessing knee flexors, no measured parameters can be utilized. Above all, knee fatigability derived parameters, either PT- or MW-based, should not be used, for both the extensors and the flexors of the knee, due to clinically unacceptable reproducibility.
STABILITAS ANTOSIANIN DARI EKSTRAK BUAH MANGSI (Phyllanthus reticulatus poir)
Authors: Irawati Titik , Mardiana Yushi 
Published: November 2018

Tanaman mangsi (Phyllanthus reticulantus poir) merupakan famili euphorbiacea, buahnya berbentuk buni jika masak berwarna ungu kehitaman dan sedikit berasa asam. Pigmen berwarna ungu kehitaman tersebut diduga berasal dari senyawa antosianin. Antosianin adalah pigmen atau zat warna yang terkandung dalam buah, bunga, daun, batang dan akar suatu tanaman. Antosianin pada bagian-bagian tanaman dapat menghasilkan warna yang beragam, seperti orange, merah, magenta, ungu, dan biru, tergantung dari tingkat keasaman (pH) pada lokasi dimana pigmen itu berada. Senyawa antosianin dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami, namun perlu ditinjau lebih dalam mengenai tingkat kestabilan dari pigmen antosianin tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kestabilan antosianin terhadap suhu dan lama pemanasan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan faktor suhu pemanasan (70, 85, 100) dan lama pemanasan (30, 60, 90 Menit). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pigmen antosianin buah mangsi cukup stabil suhu 70°C dan lama pemanasan 30 menit
Improving hairy root induction of Urena lobata L. by Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834 by some factors
Authors: Phuong Vu Thi Bach , Hong Pham Thi Anh , Phuong Quach Ngo Diem 
Published: November 2018

Introduction: Our previous study showed that Urena lobata L. hairy root is a potential pharmaceutical source for type 2 diabetes treatment. In order to improve the transformation efficacy and the quality of hairy roots, this study examined the effects of several factors including age, parts of plants, infection time and culture medium in inducing hairy roots in Urena lobata L.
Methods: In this study, we investigated four factors to improve the hairy root induction in Urena lobata L. These factors include: age of plant (15-day-old in vitro plants, 45-day-old in vitro plants and after two subculture generations plants), different parts of plant (roots, stems, and leaves), infection time (10, 20 and 30 minutes), and culture medium (Murashige and Skoog (MS), Gamborg B5 medium (GB5) and Woody plant medium (WPM)). All experiments were repeated three times, with uninfected leaf explants of 15-day-old in vitro as the negative control. The transformation frequency and the fresh biomass of hairy roots were recorded at four weeks after infection.
Results: The results showed that the optimized procedure which used 15-day-old in vitro plants, the leafy part, the infection time of 10 minutes and culture in the WPM medium was better than the original procedure. The optimized procedure achieved a transformation frequency of 100%. In addition, the fresh biomass of hairy roots formed on an explant in the optimized procedure was 3.2 times higher than the ones induced by the original procedure.
Conclusion: The results showed that the optimized procedure was more effective than the original procedure in inducing Urena lobata hairy roots.
Study on Indonesia Consumer Trust on Online Transaction
Authors: Subroto Asto Sunu 
Published: November 2018

Indonesian consumer who connected to the internet in 2016 reach 90,5 million. The numbers of consumer who transact online reach 26.3 million or 29% of the internet users. Based on the research, the readiness of internet user for e-commerce transaction reaches more than 85%. However, there is still challenge in trust. In the same prices, consumers still prefer to shop ofline. Level of trust is divided into four categories, involve trust to the e-commerce industries in general, trust to the ordered and delivered the product, trust to the security of payment, and trust to the courier company. Due to trust becomes a most important factor in an online transaction, research about it have to be conducted periodically, so readiness ofIndonesian to the online transaction can be tracked. The result of the research is to not only for e-commerce industries but also for the traditional trade (ofline) industries and economy ofIndonesia.
Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation on The Profitability of State-Owned Enterprises: An Analysis of 20 Listed Companies in Indonesia
Authors: Rahmana Febrizal 
Published: November 2018

The purpose ofthis research is to prove that State-Owned Enterprises (SOEs) that invest in CSR will optimize proit in the hope that thesatisfaction of stakeholders is reached effectively. This paper is a quantitative analysis of an exploratory approach. Discusses theimplementation of CSR from 20 state-owned companies is go public companies. This analysis is based on the Global Reporting Initiativereport which provides some aspects of sustainability.The reports were taken from the availability both CSR and inancial data.The nextstep is to look at the EPS trend of these SOEs and comparing to those aspects are applied. The restrictions coverage of this paper is only for20 state-owned companies which listed in Indonesia.In this research proves that the implementation ofCSR has not yet become the burdenofSOEs but can also give the proit growth ofthose SOEs. Where there is a positive relationship between the implementation of CSR and theEarning Per Share (EPS) with coeficient correlation (R) is 0.110, even the tendency ofincreasingly integrated CSR programs grow the proitof SOEs. There is the theoretical implication to management science that the implementation of CSR is not a burdening cost but is aninvestment and CSR is one ofmany ways for companies to increase business competitiveness in the present era. Also, there is themanagerial implication that by implementation CSR is very important to have a mutual beneit between society and corporation while SOEsstill can optimize some proit. This understanding is essential as a high concentration in social and corporate relations in modern times.
KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNDEKİ YÖNETİCİLERİN İÇ KONTROL SİSTEMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
Authors: USUL Hayrettin , METE Fulya 
Published: November 2018

The
most prominent attribute of small family companies is the intertwining the
cultures of family and business cultures. Because of the
integration of the family into the business, decisions about the business are
also closely related to the family at the same time. This problem frequently
occurs in non-institutional companies. Hence, the average life time of Turkish
small family companies is below the average world standards. Indeed, if the
companies in Turkey successfully form corporate structures, then they could
also significantly improve their life time. The primary focus of this study is
the effective control system which is one of the most important requirements of
institutialization. In this research, perceptions of small family business
executives on internal control systems have been studied and the barriers to
establish an effective internal control system have been analyzed.