bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Fazlu Rahman tentang Ijtihad
Authors: Kusnadi Kusnadi 
Published: October 2018

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1) apakah yang melatarbelakangi Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam mereformulasi ijtihad; 2) apa persamaan dan perbedaan ijtihad versi Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman; dan 3) mengapa terjadi persamaan dan perbedaan tersebut. Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang datanya berupa teori, konsep, dan ide. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah metode ijtihad menurut Yusuf al- Qardhawi dan Fazlur Rahman muncul sebagai akibat dari problem-problem sosial, politik, dan intelektual. 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi reformulasi ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman. a. Sikap fanatisme yang berlebihan terhadap madzhab fiqih (khususnya madzhab syafi’i) dan aliran-aliran tarikat. b. Adanya imprealisme dan kolonisme yang tidak hanya mengancam politik dan ekonomi, tetapi juga mengancam agama dan kultur Islam Mesir pada waktu itu. c. Sikap fanatik masyarakat Mesir terhadap madzhab tidak menjadi penghalang dan penghambat bagi al-Qardhawi dalam menelorkan ide-ide briliannya. 2. Komparasi ijtihad al-Qardhawi dan Rahman adalah sebagai berikut: a. Persamaan dan perbedaan latar belakang al-Qardhawi dan Rahman: 1) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya sama-sama memiliki potensi yang besar dalam dunia pendidikan, dibesarkan, dan dididik dalam kelurga muslim yang taat beragama. 2) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, begitu juga dalam madzhab, pemikir yang berpengaruh pada masanya, dan reputasi pemikirannya. b. Persamaan dan perbedaan ijtihad versi al-Qardhawi dan Rahman: 1) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya sama-sama mengakui al-Quran sebagai sumber pertama dan sunnah sebagai sumber kedua dalam ijtihadnya. 2) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya mempunyai definisi yang berbeda tentang ijtihad, begitu juga dalam sumber hukum tambahan, metode ijtihad, dan mekanisme ijtihad. 3. Implikasi Persamaan dan Perbedaan Ijtihad al-Qardhawi dan Rahman: a. Secara konteks, implikasi persamaan dan perbedaan metode ijtihad al-Qardhawi dan Rahman, merupakan kelanjutan dari sebuah proses kesinambungan metode ijtihad klasik. b. Secara fungsional, metode ijtihad sebagaimana ditawarkan oleh al-Qardhawi dan Rahman, sebagai upaya pembaharuan hukum Islam serta upaya menjawab tantangan situasi baru.
Kontroversi Antara Pemabaharuan Hukum Islam Dan Kewajiban Bermazhab
Authors: Azhar Azhar 
Published: October 2018

Gerakan tradisionalisme dalam hukum Islam muncul sebagai respon dan reaksi positif terhadap berkembangnya gerakan Wahabi di Saudi Arabia yang kemudian berkembang ke seluruh penjuru dunia Islam. Karakter yang paling menonjol dari kelompok ini, adalah pemeliharaan dan apresiasi mereka yang tinggi terhadap warisan pemikiran masa lalu. Karena mereka lebih mengutamakan pendapat-pendapat para ulama masa lalu, maka ketaatan kepada para ulama menjadi sangat penting. Ulama menurut mereka adalah orang yang mampu memahami dan mentransformasikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Karena itu, ulama dan pendapat mereka mendapat posisi penting dalam kelompok ini. Kelompok ini sangat fanatik kepada salah satu mazhab yang empat dan tidak mau menerima pembaharuan.
Peran Kaum Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Lima Desa Dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
Authors: Efyanti Yasni 
Published: October 2018

Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang menggabungkan antara Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman pelaksanaannya, lima desa di Kedepatian Semerap adalah salah satunya. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran kaum adat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi? (2) Apakah nilai-nilai kearifan lokal telah diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi? (3) Bagaimana implikasi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah dan aturan adat secara kenyataan di lapangan tidak sejalan. Tetapi juga penggunaan aturan adat di lima desa dalam Kedepatian Semerap telah mampu menyerap aspirasi masyarakat serta menciptakan suasana aman dan kondusif yang selama ini belum mampu diwujudkan oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Walaupun demikian aturan adat tersebut juga memiliki kelemahan-kelemahan yang nantinya menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan suatu suasana hukum pemerintah dan adat dapat seiring sejalan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
Konsep Ekonomi Tasawuf (Telaah Kitab Al Luma’, Al Hikam, dan Risalatul Qusairiyah)
Authors: Mursal Mursal 
Published: October 2018

Konsep ekonomi tasawuf adalah sebuah konsep ekonomi dimana para sufi memandang dan melaksanakan kegiatan ekonominya dengan mengabungkan syariah, tauhid dan ihsan, inilah yang menjadi ciri khas yang membedakan kegiatan ekonomi para sufi dengan masyarakat lainnya. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara utuh seputar konsep tasawuf mengenai zuhud, qona’ah dan syukur dalam beberapa referensi tasawuf Risalatul Qusyairiyah, Al-Luma, dan Al-Hikam untuk kemudian dikaji dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan Library Research. Adapun objek dalam penelitian ini adalah konsep-konsep tasawuf yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Islam yaitu: zuhud, syukur dan qona’ah. Dari sisi analisa ilmu ekonomi, melalui wara, zuhud qonaah syukur akan menciptakan distribusi pendapatan yang menumbuhkan sektor riil, kemudian meningkatkan produktifitas dan kesempatan kerja yang akan mendorong laju ekonomi. Konsep ini juga akan menghindarkan manusia dalam menumpuk kakayaan (terkonsentrasinya harta pada sekelompok orang). Dari kesemua inti dari konsep ekonomi tasawuf, yang sangat mereka tekankan dalam kegiatan ekonomi, tujuan utamanya adalah untuk menuju Allah SWT. Maka motif ekonomi para sufi merupakan ekspresi taat kepada perintah Allah.
Studi Penerapan Nilai-Nilai Syariah pada Pelaksana Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada BMT Serambi Madinah )
Authors: Bustami Yuserizal 
Published: October 2018

Lembaga Keuangan syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Selain itu juga ada jasa-jasa keuangan lain yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Studi Penerapan Nilai-Nilai Syariah Pada pelaksana lembaga keuangan Syariah (Studi pada BMT Serambi Madinah). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian antara lain: 1) nilai humanis dalam penerapan praktisi BMT serambi madinah ditinjau dari pemahaman teori dan praktik bahwa akuntansi syariah bersifat manusiawi dan instrumennya dapat dipraktikkan dalam dunia nyata; 2) penerapan nilai emansipatoris masih terbatas pada akuntansi syariah praktis yang lebih bersifat pragmatis untuk memenuhi kebutuhan praktis yang ada saat ini; 3) praktisi BMT serambi madinah sepakat bahwa nilai-nilai etika Islam yang menjadi semangat akuntansi syariah merupakan hal yang sangat penting guna memberikan informasi yang berkualitas, dan mengantarkannya kembali kepada Tuhan pada akhirnya dengan falah; 4) prakitisi BMT serambi madinah menjadikan paham bahwa mereka adalah khalifah di muka bumi yang telah diberikan amanah oleh Allah untuk melakukan proses pencatatan akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan akan dimintai pertanggungjawabannya ketika ia kembali pada Tuhannya.
Perilaku Pedagang Kerajinan Dalam Menaikkan Dan Mendiskriminasi Harga Pasar Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Pasar Beringharjo)
Authors: Bustami Bustami 
Published: October 2018

Sejumlah petunjuk al-Qur'an dan al-Hadis yang mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam perdagangan komersial pada tingkat yang luas dan halal, sebagian perintah ini terutama menjelaskan perdagangan sebagai ‘fadhl Allah, karunia dan rahmat-Nya. Permasalahan yang perlu mendapatkan kejelasan dengan penelitian dan pembahasan sebagai berikut: 1) bagaimana praktek jual beli para pedagang kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta?; 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi para pedagang kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana penyusun menggunakan field research yang mencari sumber data secara langsung di lapangan atau kepada penjual kerajinan di pasar Beringharjo Yogyakarta. Metode Pengumpulan Data menggunakan: observasi Penelitian, interview atau Wawancara dan dokumentasi. Analisa data yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca dan diinterpretasikan. Adapun analisa ini dilakukan dengan analisa induktif dan analisa deduktif. Adapun temuan penelitian sebagai berikut: kenaikan harga dan diskrimansi harga yang dilakukan oleh pedagang kerajinan yang ada di pasar Beringharjo merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang berlangsung secara terus menerus dilakukan. Sehingga dapat dikategorikan sebagai adat istiadat masyarakat yang jika dinilai sudah sesuai berdasarkan pada konsepsi hukum Islam (konsep adat atau al-’Urf), selama hal tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.
Korelasi Hukum Islam Dan Hukum Publik
Authors: Samin Samin 
Published: October 2018

Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan masyarakatnya.Al-Qur’an memberikan ketentuan kepada setiap orang Islam untuk menta’ati Allah dan Rasul-Nya.Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah Swt dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas.Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di Negara ini,dilandasi oleh nilai-nilai filosofis,yuridis,dan sosiologis bangsa indonesia. Oleh kartena itu negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam indonesia karena pada dasarnya cara berpikir,pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.
Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/Pn.Brb
Authors: Auliyanisya Latifah 
Published: October 2018

Adapun pokok permasalahan adalah Bagaimanakah Penerapan Ajaran Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb dan Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pemidanaan Pada Pembuat Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Sedangkan sifatnya bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci tentang penerapan ajaran turut serta perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb, dan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Hasil penelitian adalah Penerapan ajaran turut serta perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb yaitu orang yang turut serta melakukan (medeplegen) ialah orang yang dengan sengaja berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Adapun syarat medeplegen yaitu melakukan unsur perbuatan pidana, mempunyai niat atau maksud yang untuk menuju kearah kerjasama pada delik yang dimaksud, dan adanya kerja sama yang erat antara mereka di waktu melakukan tindak pidana. Terdakwa Fahriansyah Als Unggak Bin Rahmadi bersama Sdr. Syahrul Abidin,dan Sdr. Ipin terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang terlihat dari hasil persidangan diketahui bahwa terdakwa pelaku terakhir yang juga ikut menusukkan senjata tajam/pisau yang dibawanya ketubuh korban Sabrani Als Bani mengenai pinggang korban sehingga korban jatuh tersungkur bersimbahkan darah. Dan akhirnya korban Sabrani Als Bani meninggal dunia ditempat kejadian. Desa Sumanggi seberang kec. Batang Alai Utara Kab.Hulu Sungai Tengah dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb adalah berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan” serta di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga pada pertimbangan akhir Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun karena telah melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Kedudukan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)
Authors: Darsi Darsi 
Published: October 2018

Jaksa merupakan salah satu pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan. Lalu, bagaimana kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan menurut undang-undang dan bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Dengan metode library research (penelitian kepustakaan), didukung dengan data-data lapangan, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 26 ayat (1), jaksa merupakan salah salah satu pihak yang memiliki kedudukan dan wewenang dalam pembatalan perkawinan. Yaitu sebagai pemohon atau penggugat. Namun demikian, dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara detail mengenai tugas dan tatacara jaksa dalam melakukan pembatalan perkawinan. Tugas dan wewenang jaksa telah diatur sendiri dalam undang-undang No. 16 tahun 2004. Di antaranya dalam bidang perdata, jaksa dapat bertindak sebagai kuasa khusus. Ini pun tidak secara detail dijelaskan tentang tugas dan kedudukannya dalam pembatalan perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam, istilah jaksa memang tidak dikenal. Namun, mengenai masalah pembatalan perkawinan Islam telah mengenalnya dan mengaturnya. Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah dari suami atau isteri, garis keturunan suami isteri lurus ke atas, atau kerabat suami-isteri.
Analisis Hukum Tentang Undang-Undang Rahasia Dagang Dan Ketentuan Keterbukaan Informasi Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Authors: Pitriani Pitriani 
Published: October 2018

Dari kententuan UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas Rahasia Dagang untuk melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan, dan dijaga, dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Tidak ada batasan berapa lama Informasi tersebut akan dilindungi. Sedangkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 (d). memberi perlindungan kepada konsumen yang bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kemudian hak konsumen yang diatur Pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Perlindungan rahasia dagang jangan sampai menjadi alat pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen, karena itu undang-undang perlindungan konsumen tetap harus diperhatikan oleh pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dalam melindungi rahasia dagangnya.
Gelar Adat di Kerinci Ditinjau dari Ilmu Sosial
Authors: Arzam Arzam 
Published: October 2018

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, hal ini ditandai dengan budayanya yang multikulturalisme; memiliki budaya, adat dan suku yang sangat banyak dan beragam, seperti: Budaya/Adat Bali yang mendiami Pulau Bali, Budaya/Adat Jawa yang mendiami Pulau Jawa, Budaya/Adat Sasak yang mendiami Pulau Lombok. Demikian pula halnya salah satu budaya/adat yang mendiami Pulau Sumatera yaitu Budaya/Adat Kerinci yang ada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Dalam tulisan ini khusus mengenai adat, dalam adat Kerinci terdapat beberapa gelar adat, yaitu: Depati, Datuk, Rio, Mangku, Patih, Manti Agung, Malano dan lain-lain. Gelar adat ini ada yang diperoleh secara turun temurun (ascribed status) dan ada yang diperoleh dengan pemberian gelar adat kehormatan (assigned status). Setelah mengetahui gelar adat tersebut selanjutnya pada tulisan ini akan ditinjau dari sudut pandang Ilmu Sosial tentang: a. Pendahuluan, b. Gelar Adat, c. Status Sosial dan Struktur Sosial, dan d. Kesimpulan.
Pewarisan Kebudayaan Dalam “Ico Pakai” Hukum Adat Masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci
Authors: Hamzah Ali 
Published: October 2018

Menarik untuk dilakukan penelitian yang mendalam dengan judul “Pewarisan Kebudayaan Dalam “Ico Pakai” Hukum Adat Masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Bagaimana eksistensi dan pewarisan kebudayaan dalam “Ico Pakai” hukum adat masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dari tahun 2016 sampai 2017 ? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis eksistensi dan pewarisan kebudayaan dalam “Ico Pakai” hukum adat masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (2016-2017)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dan sejarah lisan memungkin perluasan permasalahan sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada adanya dokumen tertulis. Ada sembilan teknik pengumpulan data penelitian lapangan. Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi) terdapat empat jenis analisis, yaitu domain; taksonomi; komponen; dan tema. Hasil penelitian adalah Kebudayaan merupakan “kumpulan pola kehidupan” yang dipelajari oleh sekelompok manusia tertentu dari generasi-generasi sebelumnya dan akan diteruskan ke generasi mendatang. Desa Tanjung Pauh Mudik tempo dulu khususnya hidup secara mengelompok dan tinggal di pemukiman yang disebut dusun. Sebuah dusun dihuni oleh masyarakat dari satu akar kelompok keturunan (Geneologis) yang satu keturunan yang berdasarkan garis keturunan Matrilineal. Adat yang sebenar adat adalah merupakan undang-undang alam. Dimana dan kapanpun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah ini yang diperturunnaikkan selama ini, “waris yang dijawek, pusako nan ditolong”, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya. Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat. Pemakaian Ico Pakai Adat serta keputusan Depati/ Nenek Mamak tentang perubahan uang adat dan keputusan lainnya untuk diketahui oleh Anak Jantan (anak Laki-laki) dan Anak Batino (anak perempuan) yang ada dalam masyarakat tiga desa pada awalnya dan sekarang sudah ada lima desa, salah satu diantaranya adalah desa Tanjung Pauh Mudik.
Holocene Vegetation and Land Use History in the Northern Vosges (France)
Authors: Sudhaus Dirk , Friedmann Arne 
Published: October 2018

Abstract. Für das in den Nordvogesen liegende Moor Rond Pertuis supérieure wurde ein mit der 14C-Methode datiertes Pollenprofil erstellt. Das Profil umfasst einen Zeitraum vom mittleren Atlantikum (4500–3100 Jahre v. Chr.) bis heute.
Während der Mitte des Atlantikums bedeckte ein kiefernreicher Eichenmischwald die Nordvogesen. Tanne und Buche wanderten am Ende des Atlantikums ein und führten zu einem Rückgang des Eichen- und Kiefernwaldes. Zu dieser Zeit begann auch der maßgebliche menschliche Einfluss in die Vegetationsentwicklung. Fünf Landnutzungsphasen konnten differenziert werden, die Erste am Ende des Neolithikums (~4000–2200 v. Chr.). Von der Bonzezeit an (2200–800 v. Chr.) bis in heutige Zeit ist eine kontinuierliche Landnutzung nachweisbar. Im Spätmittelalter (900–1500 n. Chr.) und der Neuzeit (1500 n. Chr. bis heute) haben sich die Wälder durch die Nutzung vollständig verändert. Im 19. Jahrhundert ist die Fichte in das Untersuchungsgebiet in den Nordvogesen eingeführt worden. In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Fichtenaufforstung forciert.
Staphylococcus aureus carrying lukS/F Panton-Valentine Leukocidin (PVL) toxin genes in hospitals of Lahore city
Authors: Iqbal Muhammad Shaheen , Saleem Yasar , Ansari Farheen , Qamar Muhammad Usman , Mazhar Sania , Hassan Abida , Nawaz Shaista , Saeed Salman , Syed Quratulain 
Published: October 2018

Introduction: Panton Valentine-Leukocidin (PVL) toxin is secreted by Staphylococcus aureus and is mostly associated with skin and soft tissue infections (SSTI). This study aims to find out the prevalence of lukS/F-PV gene, which encode PVL toxin from strains of SSTI, burn wounds and nasal colonizers of out-patients and to measure the antimicrobial susceptibility of S. aureus isolates.
Methodology: This is an analytical observational cross-section study and was conducted from July 2014 to June 2015 at four tertiary care hospitals and PCSIR Laboratories Complex, Lahore, Pakistan. A total of 376 random clinical swabs were collected from SSTI (n = 179), nasal nares (n = 134) and burn wounds (n = 63) from out-patients’ departments (OPD). The specimens were cultured on nutrient and mannitol salt agar (MSA) and the organism was identified by catalase, coagulase, and DNase tests. Antimicrobial susceptibility, methicillin, inducible clindamycin, and high-level mupirocin (HLMR) resistance were determined as per CLSI guidelines. Molecular identification of mecA and lukS/F-PV genes was performed by PCR.
Results: We isolated 127 S. aureus, where 41 (32.3%) were MRSA and 86 (67.7%) were MSSA. All MRSA carried mecA gene whereas lukS/F-PV gene was found in 21 MRSA and 31 MSSA strains. Overall, a high antimicrobial resistance was found against MRSA and lukS/F-PV positive MSSA. Inducible clindamycin and high-level mupirocin resistance (HLMR) was 23.6% and 19.5% respectively.
Conclusions: A high rate of PVL toxin gene was detected among S. aureus strains and a high prevalence of antimicrobial resistant strains was observed.
Les discriminations raciales sur le marché du travail français
Authors: Viprey Mouna 
Published: October 2018

La société et l’économie françaises se sont façonnées et développées depuis plus d’un siècle avec la participation active de l’immigration. Près de trente ans après la décision gouvernementale de « suspendre » l’entrée de nouveaux travailleurs étrangers en France, le thème de l’immigration garde une place de premier plan. En France, il n’existe pas de statistiques ethniques, mais néanmoins un décalage se produit entre la perception sociale de l’immigration et sa définition juridique légale. Ce sont les jeunes issus de l’immigration, français pour la plupart, qui sont stigmatisés comme immigrés, ceux vis-à-vis desquels la législation semble dépassée.
Pourquoi parler de discrimination religieuse ?
Authors: Amiraux Valérie 
Published: October 2018

Introduire la notion de discrimination dans le débat sur « l’islam en France » permet-il de faire émerger des données inédites et de proposer une analyse pertinente des enjeux et questions posés par la gestion publique du pluralisme confessionnel ? Il est fait ici l’hypothèse d’une réponse positive, en particulier dans une perspective n’isolant pas le contexte national, toujours central et heuristique pour la compréhension des phénomènes suscités, de l’échelle européenne. A partir d’une étude réalisée en 2002 3 , l’article revient sur le lien entre dispositif de lutte contre la discrimination et application spécifique aux expériences d’injustice et de traitement inégalitaire dont la population musulmane serait victime. Il s’agit en particulier de revenir sur les difficultés à saisir le phénomène « discrimination religieuse » au niveau individuel et d’envisager dans le même mouvement les questions d’inégalité de traitement sur le plan du culte et de la pratique.