bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian tanpa Mahram bagi Perempuan
Authors: Hajar Imam Ibnu 
Published: May 2018

Sudah sangat lama diterima oleh para ulama, bahwa seorang wanita, tidak dipebolehkan sendirian bepergian, tanpa mahram, dengan dasar yang jelas yaitu hadis Nabi Muhammad saw. Dalam konteks modern, pengamalan hadis ini sangat sulit. Harus ada terobosan dari perspektif hukum Islam untuk memberikan kesempatan bagi wanita Muslim untuk bergerak bebas, terutama untuk perjalanan agama wajib. Ahli hukum Islam harus memperkirakan bahwa suatu hari, sangat mungkin, seorang wanita muslimah akan melakukan perjalanan dari tempat yang jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Hal itu sejalan dengan prediksi Nabi dalam hadisnya bahwa kelak, pada suatu waktu tertentu, karena baiknya keamanan dalam perjalanan, akan terdapat seorang wanita Muslim yang pergi ke Mekkah dari wilayah yang sangat jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Pada akhirnya, artikel ini berusaha untuk mencari hukum baru dengan mengkompromikan dua hadis yang kelihatannya bertentangan sesuai dengan konteks.
Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat'iy dalam Hukum Kewarisan Islam)
Authors: Suhairi Suhairi 
Published: May 2018

Dalam masalah kewarisan, qat'iy - zanni mengidealkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Sebaliknya praktek hukum sebagian masyarakat di Indonesia menghendaki bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Sebagai kompromi, terwujudlah kedua pasal 182 dan 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Qat'iy al-dalalah nash kewarisan menurut sebagian ulama tidak mutlak diberlakukan, sebagaimana pendapat ulama Hanafi. Demikian pula dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Perdamaian dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara'. Berdasarkan hal tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait.
Mengurai Nikah Siri dalam Islam
Authors: Naqiyah Naqiyah 
Published: May 2018

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian nikah siri berikut hukumnya. Sebagian kalangan menganggap nikah siri tidak melanggar hukum, sedangkan sebagian lainnya memandangnya melanggar hukum atau setidaknya sebagai pemicu ketidaktertiban dalam masyarakat sehingga perlu dilarang. Tulisan ini mengurai aneka ragam nikah siri berikut pandangan-pandangan tersebut. Kemudian, dengan menggunakan metode qiyÄs, sadd al-ÅºarÄ«`ah, dan maÅŸlaÄ¥ah, serta memperhatikan tujuan-tujuan nikah, penulis berkesimpulan bahwa tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana digambarkan oleh al-Qurâ€™an seperti saling melindungi tidak akan dicapai dengan nikah siri. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai saksi, wali, dan pencatatan pernikahan harus dipatuhi umat Islam Indonesia, karena telah menjadi qÄnÅ«n yang mengikat sehingga tidak ada ruang lagi untuk mengikuti pendapat yang berbeda dengan peraturan hukum tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah h}ukm al-qadi ilzam wa yarfaâ€™ al-khilaf (keputusan hakim adalah memaksa/mengikat dan meniadakan perbedaan). Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa nikah siri harus dilarang karena jelas melanggar hukum dan memicu ketidaktertiban dalam masyarakat.
Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahah
Authors: Rokhmad Abu 
Published: May 2018

Kenyataan rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia mendorong seorang ahli hukum, Satjipto Rahardjo, menyerukan perlunya berhukum yang sesuai dengan rasa keadilan, yaitu cara berhukum baru yang dapat mewujudkan harapan masyarakat. Cara berhukum yang baru ituâ€”oleh penggagasnya, yakni Satjipto Rahardjoâ€”disebut dengan hukum progresif. Artikel ini akan mengkaji dua hal. Pertama, bagaimana kontruksi pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo? Kedua, bagaimana pemikiran hukum progresif ditinjau dari teori maslahah? Hukum progresif adalah ikhtiar ilmiah yang mengkritik cara berhukum lama (legal-positivistik) yang menyebabkan hukum di Indonesia tidak mampu membahagiakan para pencari keadilan. Konstruksi hukum progresif dapat digambarkan sebagai hukum yang menganut paradigma holistik dan konstruktif. Asumsi dasarnya adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Ia bukan institusi yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses menjadi. Hukum progresif juga membebaskan diri dari kultur penegakan hukum administratif dan mendorong terjadinya rule breaking (terobosan hukum). Gagasan hukum progresif menjadikan maslahah sebagai jantung atau inti dari hukum.
Menggagas Konsep Fikih Anti Korupsi: Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Authors: 'Ulum Bahrul 
Published: May 2018

Dari tahun 2000 sampai 2010, Indonesia selalu menempati sepuluh besar negara terkorup di dunia. Realitas ini sungguh sangat ironis, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Predikat sebagai salah satu negara terkorup ini tentunya akan mencitrakan bahwa umat Islam di Indonesia banyak yang melakukan korupsi. Mengapa norma-norma agama seolah tidak berdaya mengekang pemeluknya untuk tidak melakukan korupsi? Artikel ini membahas konsep fikih anti korupsi sebagai sebuah alternatif pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini sangat penting sebagai upaya pemberantasan korupsi yang saat ini terkesan lamban. Sebagai usaha pemberantasan korupsi, sosialisasi fikih anti korupsi dapat efektif memberikan efek jera bagi praktek korupsi. Diharapkan dari sistem hukum Islam dapat diadopsi ke dalam hukum nasional dalam melawan praktek korupsi dengan menjadikan norma-norma Islam tersosialisasi dengan baik bagi masyarakat Islam Indonesia. Fikih atau hukum Islam sesungguhnya telah banyak membahas konsep kejahatan harta benda. Namun demikian, korupsi adalah kejahatan multi kompleks. Walaupun terkesan hanya terkait dengan persoalan maliyah (harta benda), tetapi korupsi mempunyai karakter spesifik, yaitu melibatkan seseorang yang berkuasa.
Maqasid al-Syari'ah sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda
Authors: Irfan Abbas 
Published: May 2018

Jasser Auda adalah tokoh muda Islam yang berambisi mengembalikan kembali pemahaman ruh al-tasyriâ€˜ seperti masa Sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai metode istinbat hukum Islam lewat pintu yang disebutnya maqasid al-syariâ€™ah, sebagai pelengkap dari konsep maqasid-nya al-Syatibi dan Ibn â€˜Asyur. Dalam pandangan Auda, ada kesamaan antara â€˜illat dan maqasid, sebab â€˜illat yang didefinisikan sebagai al-maâ€™na al-lazi syuriâ€™a al-hukm li ajlih (sebuah makna yang karenanyalah suatu hukum itu disyariatkan) adalah sama dengan definisi maqasid. Belum lagi beberapa nama â€˜illat, seperti al-sabab, al-amarah, al-daâ€™i, al-baâ€™is, al-hamil, al-manat, al-dalil, al-muqtada, al-mujib dan al-muâ€™assir juga bisa menjadi alasan bahwa ada kesamaan antara â€˜illat dan maqasid. Oleh karena itu, ketika ada kaidah usuliyyah yang terkenal berbunyi al-hukm al-Syarâ€™i yadur maâ€™a â€˜illatih wujudan wa â€˜adamanâ€ (hukum syariat itu berorientasi dengan ada atau tidaknya sebuah â€˜illat), maka bisa dibuat sebuah kesimpulan juga tadur al-ahkam al-syarâ€™iyyah al-â€™amaliyyah maâ€™a maqasidiha wujudan wa â€™adaman, kama tadur maâ€™a â€˜ilaliha wujudan wa â€™adamanâ€.
Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan
Authors: Muslihun Muslihun 
Published: May 2018

Perbandingan zakat produktif dan wakaf produktif dapat dilihat dari lima hal, yakni dasar hukum, orang yang mengeluarkannya, jenisa hartanya, pengelolaannya, dan orang yang berhak menerimanya. Beberapa hal ini menunjukkan adanya persamaan di antara keduanya, yakni sama-sama merupakan filantropi Islam yang memiliki visi pemerataan harta. Walaupun demikian, terdapat perbedaan dalam hal: pertama, zakat bersifat wajib, sedangkan wakaf sunnah; kedua, harta zakat dapat didistribusikan secara langsung, sementara pada wakaf, yang dapat didistribusikan adalah hasilnya dan tidak boleh bendanya karena harus ditahan kelestariannya. Zakat produktif dan wakaf produktif dianggap sebagai bagian dari perubahan hukum Islam di Indonesia karena keduanya merupakan filantropi Islam yang senantiasa berkembang. Pergeseran zakat dan wakaf yang tadinya cendrung konsumtif menuju pola produktif merupakan buah dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) perkembangan pembangunan fisik, (2) perubahan budaya, (3) pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi baru, (4) adanya gerakan-gerakan sosial, dan (5) perubahan ide, nilai-nilai, dan pandangan hidup. Model perubahan sosial yang diharapkan adalah perubahan pemahaman zakat dan wakaf yang sebelumnya hanya konsumtif menjadi produktif. Dengan pengembangan zakat produktif diharapkan benda zakat mengalami peningkatan nilai. Sedangkan dengan pengembangan wakaf produktif diharapkan selain mempertahankan bendanya (dawÄm al-â€™ain) juga mempertahankan manfaat wakaf itu sendiri (dawÄm al-intifÄâ€™ bi al-â€™ain).
Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Authors: Saifullah Saifullah 
Published: May 2018

Kajian kritis Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo telah diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang status hukum anak luar nikah sebagai berikut : (a) putusan yang menempatkan hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum ; (b) putusan yang merespon keinginan pencari keadilan dan memberikan nilai kesejahteraan dan kebahagiaan utamanya ibu yang melahirkan dan keluarganya dengan memberikan perlindungan hak-hak keperdataan bagi anak luar nikah ; (c) putusan yang mengakomodir keinginan publik dengan melakukan rule breaking oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada agar hukum juga mengatur dan menjamin hak-hak keperdatan anak di luar perkawinan dari kedua orangtuanya ; (d) putusan yang mengejawantahkan nilai kecerdasan moral dan spiritual dengan kandungan nilai keadilan substantif ; (e) putusan yang mengganti dan menerobos paradigma bekerjanya hukum sesuai peraturan menuju ke paradigma perilaku manusia.
Hisab Rukyat Islam Kejawen (Studi atas Metode Hisab Rukyah Sistem Aboge )
Authors: Izzuddin Ahmad 
Published: May 2018

Di Indonesia banyak mazhab dalam penentuan awal puasa Ramadan dan hari raya. Di antaranya adalah mazhab Islam kejawen yang ketika berhari raya sering berbeda dengan Pemerintah. Dalam mazhab Islam kejawen, terdapat dua sistem penentuan puasa Ramadan dan hari raya yang sampai sekarang masih berlaku, yakni sistem Asapon dan sistem Aboge. Sistem Aboge yang sebenarnya secara hisab harus sudah dinasakh oleh sistem Asapon, ternyata masih tetap dipegangi oleh masyarakat Islam kejawen. Dalam diskursus hisab rukyah, pembahasan ini menjadi makin menarik, karena baik sistem Aboge maupun sistem Asapon termasuk hisab urfi yang secara syar'i dinyatakan tidak layak dipakai untuk penentuan waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah (poso dan riyoyo). Tulisan ini membahas bagaimana sistem hisab rukyah Islam kejawen dan bagaimana penentuan poso dan riyoyo menurut sistem Aboge. Tulisan ini adalah penelitian pustaka, dengan sumber primer buku-buku dan didukung data wawancara langsung dengan penganut sistem Aboge. Pendekatannya historis dengan analisis kualitatif. Sebagai temuan bahwa sistem hisab rukyah Islam kejawen pada dasarnya adalah berpijak pada penanggalan Jawa (petangan jawi) yang diubah dan disesuaikan oleh Sultan Agung dengan sistem kelender Hijriyah. Namun demikian, sistem hisab rukyah tersebut yang dimulai pada tanggal 1 Sura 1555 tahun Jawa, masih menggunakan perhitungan Jawa (petangan jawi) yang dipakai dalam kalender Saka yakni perhitungan baik buruk. Bagi masyarakat Islam kejawen penganut sistem Aboge, dalam penentuan poso dan riyoyo mendasarkan pada sistem hisab Aboge dan pleteknya bulan tanggal satu serta perhitungan baik buruknya hari. Mereka menganut sistem tersebut atas dasar keyakinan dan warisan leluhur, tidak atas dasar perhitungan ilmu falak (palak).
Tradisi Berpikir dalam Usul Fikih (Memetakan Porsi, Posisi dan Proporsi Akal Sebagai Nalar Berpikir dalam Hukum Islam)
Authors: Wathani Syamsul 
Published: May 2018

Artikel ini membahas akal sebagai sebuah nalar berfikir dalam tradisi usul fikih. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kategoris-kritis, untuk melihat dan memetakan porsi, posisi dan proporsi akal sebagai alat atau metode dalam melahirkan hukum Islam. Artikel ini diharapkan bisa memetakan dan menempatkan akal secara bijak dalam peran dan aktivitasnya sebagai perangkat dalam mengeluarkan hukum Islam. Meletakkan akal sebagai metode berfikir hukum Islam di tempatnya secara proporsional. Memberikan pandangan mengenai penggunakan akal sebagai sebuah concern dalam tradisi kajian usul fikih. Serta menghilangkan justifikasi negatif mengenai penggunaan akal dalam melahirkan hukum agama.
Idealisasi Perlindungan Istri dalam Penerapan Hukum Harta Bersama di Pengadilan Agama
Authors: Asni Asni 
Published: May 2018

Kajian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus harta bersama yang berlarut-larut penyelesainnya dan seringnya istri menjadi korban dalam penguasaan harta bersama oleh suami pasca perceraian. Kajian ini difokuskan pada perspektif perlindungan perempuan (istri) dalam institusi hukum harta bersama yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui penerapan di Pengadilan Agama. Kajian ini didasarkan pada hasil penelitian di Pengadilan Agama Kendari melalui analisis putusan hakim terhadap kasus-kasus harta bersama selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Secara umum, putusan hakim Pengadilan Agama Kendari cukup memberikan perlindungan kepada istri melalui penerapan diktum hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Namun dalam penerapan aturan tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan telaah secara mendalam oleh hakim sehingga kedudukan istri menjadi lebih terlindungi dengan mempertimbangkan posisi istri dalam situasi tertentu khususnya yang terkait dengan kemaslahatan anak. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan terhadap istri perlu didukung oleh semua kalangan terkait, termasuk pihak kuasa hukum dan si istri itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya sinergitas seluruh sistem yang terkait dalam penegakan hukum yakni aparatur hukum, substansi hukum dan kultur hukum masyarakat serta pembenahan maupun pengembangan dalam masing-masing sistem tersebut demi menuju penegakan hukum yang lebih baik ke depan.
ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGANPEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DI BANK KONVENSIONAL DAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI DAN BRI SYARI’AH)
Authors: Sari Nurma 
Published: May 2018

Abstact This research aimed to analyze the different financing calculation for buying house between conventional and Islamic bank. The sample of the research is a conventional bank, bank Mandiri while bank BRI syariah represented Islamic bank. This research was conducted in Pontianak in 2016. It was a qualitative research, and the data were collected through interview with both banks’ financing staffs. The results show that the interest calculation of bank Mandiri is based on interest instrument of first year that is 9.50%. Then, because of monthly installment changes annually according to market interest rate, Bank Mandiri through its KPR as a financing product prefers to use annuity interest. This makes interest of KPR Mandiri is cheaper than that of KPR BRI syariah. Yet, BRI Syariah applies fixed monthly installment from the first to last month. It makes the monthly installment of KPR BRI Syariah is cheaper than that of Mandiri.Keywords: Comparison, Financing, KPR, Conventional Bank, Islamic Bank. Abstrak Penelitian ini ingin mencoba untuk menganalisis perbedaan perhitungan pembiayaan kepemilikan rumah antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional diwakili oleh bank Mandiri, sedangkan bank syariah diwakili oleh bank BRI Syariah. penelitian ini dilakukan di Pontianak pada tahun 2016. Metode yang digunakan untuk menjawab masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni denan melakukan wawancara dengan staf bagian kredit/pembiayaan. Selanjutnya dilakukan perbandingan harga yang ditawarkan oleh masing-masing bank dengan mengacu pada plafont kredit/pembiayaan.Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan bunga Kredit pada bank Mandiri menggunakan instrumen bunga dengan bunga tahun pertama adalah 9,50%. Karena kredit (cicilan bulanan) setiap tahun tidak sama dan tergantung pada tingkat bunga pasaran, maka bank Mandiri dalam hal kredit KPR nya menggunakan bunga anuitas tahunan. Jika dibandingkan selisih harga antara KPR bank Mandiri dengan bank BRI syariah produk KPR non subsidi lebih mahal KPR BRI Syariah, namun berbeda dalam penetapan bunga. BRI Syariah menggunakan angsuran tetap dari bulan pertama sampai dengan akhir angsuran. Jika dibandingkan antara prosuk KPR Mandiri Primary dengan KPR BRI Syariah bersubsidi, lebih murah KPR BRI Syariah dan sistem angsuran juga berbeda dimana BRI tetap menggunakan sistem angsuran yang tetap dari awal sampai dengan akhir angsuran, sedangkan KPR Mandiri tahun pertama tetap dan tahun selanjutnya mengikuti suku bunga pasar KataKunci: Perbandingan, Pembiayaan, KPR, Bank Konvensional, Bank Syariah.
ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI NUSANTARA (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)
Authors: Buhori Buhori 
Published: May 2018

Abstract Religion and culture are main elements in an interconnected society. When a religion enters a community, there will be a trade-off between the religion and culture e.g. when Islam is descended at Arab which has old tradition. Tradition is part of culture, for that it is not a surprise that every country has tradition including Indonesia. One of Indonesian local tradition is madurese tradition: Pelet Betteng or Pelet Kandhung or Peret Kandung or Salamenddhen Kandhungan which constitutes a pregnancy ritual. It is held by making du’a and giving alms in the fourth or seventh month of pregnancy period of a woman who is pregnant for the first time (seriyang). According to sharia perspective, Islam presents without ignoring Arabian tradition (`adah) and convention. They are even considered as sources of Islamic jurisprudence with particular limitations. Therefore, the term of `adat which has a similar meaning to `uruf, has become a basic of istinbath hukm.Keywords: Islam, Local Tradition, Islamic Law. Abstrak Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adat-istiadat dan tradisi secara turun-temurun. Tradisi merupakan bagian dari budaya. Salah satu tradisi lokal yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya suku Madura adalah Pelet Betteng,atau terkadang dikenal dengan sebutan Pelet Kandhung atau Peret Kandung atau Salameddhen Kandhungan, yangsecara sederhana diartikan sebagai pijat kandungan atau selamatan kehamilan. Tradisi ini merupakan upacara selamatan yang dilakukan dengan cara pembacaan do`a-do`a dan sedekah, ketika seorang wanita tengah mengandung pertama kalinya (Madura: seriyang) pada saat usia kehamilan mencapai empat bulanatau tujuh bulan.Dalam persepektif hukum Islam, ternyata ajaran Islam sangat memperhatikan tradisi (Arab: `adah) dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu.Terma `adat yang memiliki kesamaan makna dengan `uruf telahmenjadi salah satu landasan dalam istinbat hukum Islam.Kata Kunci: Islam, Tradisi Lokal, Hukum Islam.
ANALISIS PERILAKU KONSUMSI MAHASISWI FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM (FSEI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK DALAM MENGIKUTI TREND FASHION (SEBUAH TELAAH TEORI KONSUMSI ISLAM)
Authors: Putra Rano 
Published: May 2018

Abstract The development of fashion trend always changes annually. Meanwhile, the customers never miss the change and as the result they shift their sopping pattern. This research was aimed at: 1) determining the consumption behavior of FSEI IAIN Pontianak students according to fashion trend changing, 2) analyzing the behavior of FSEI IAIN Pontianak students according to fashion changing and based on Islamic perspective of consumption theory. This was descriptive qualitative research. The data were collected through observation, interviews, and document analysis. The primary data source was 20 students while the secondary data source was documents related to customers’ behavior, profiles of FSEI, and so on. The results show that 1) the consumption behavior of FSEI students according to fashion trend changing vary: they do fashion shopping to get rewards, or because they have big amount of budget. Besides, they are motivated to do fashion shopping since the places are comfortable to visit: malls, modern fashion shops, boutiques and other cozy places. 2) The students of FSEI IAIN Pontianak are very consumptive according to their consumption behavior.Keywords: Consumption behavior, Trend Fashion, Consumption in Islam. Abstrak Perkembangantrend fashion yang selalu berganti setiap tahun membuat para konsumen tak ingin ketinggalan untuk mengikutinya sehingga membuat pola belanja para konsumen menjadi berubah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui perilaku konsumsi mahasiswi FSEI IAIN Pontianak dalam mengikutitrend fashion, 2) Menganalisisperilaku konsumsi mahasiswi FSEI IAIN Pontianak dalam mengikutitrend fashion menurut perspektif Teori Konsumsi Islam.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Pengumpulandata melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yaitu mahasiswi FSEI berjumlah 20 orang dan sumber data sekunder berupadokumen-dokumen yang berkaitan dengan perilaku konsumsi, profil FSEI, dan sebagainya.Berdasarkan hasil penelitian,disimpulkan: 1)Perilaku mahasiswi FSEI dalam mengikuti trend fashion berbeda-beda, misalnya keinginan membeli yang disebabkan adanya iming-iming hadiah,anggaran yang disiapkan untuk berbelanja setiap bulannya, frekuensi berbelanja yang dilakukan satu sampai dengan tiga kalidalam sebulan, harga yang tergolong mahal, sesuai dengan trend, serta lokasi belanja yang tergolong mewah seperti mall, distro, butik dan lain sebagainya. 2) Perilaku konsumsi mahasiswi FSEI yang dapat tergolong dalam perilaku konsumtif.Kata Kunci: Perilaku konsumsi, trend fashion, konsumsi Islam.
Postcolonial Myth in Salman Rushdie’s The Ground Beneath Her Feet
Authors: Doncu Roxana Elena 
Published: May 2018

Abstract
Postcolonial writers like Salman Rushdie often write back to the “empire” by appropriating myth and allegory. In The Ground beneath Her Feet, Rushdie rewrites the mythological story of Orpheus and Eurydice, using katabasis (the trope of the descent into Hell) to comment both on the situation of the postcolonial writer from a personal perspective and to attempt a redefinition of postcolonial migrant identity-formation. Hell has a symbolic function, pointing both to the external context of globalization and migration (which results in the characters’ disorientation) and to an interior space which can be interpreted either as a source of unrepressed energies and creativity (in a Romantic vein) or as the space of the abject (in the manner of Julia Kristeva). The article sets out to investigate the complex ways in which the Orphic myth and katabasis are employed to shed light on the psychology of the creative artist and on the reconfiguration of identity that becomes the task of the postcolonial migrant subject. The journey into the underworld functions simultaneously as an allegory of artistic creation and identity reconstruction.