bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Perbandingan Diagnosis Klinis dan Radiologis Pneumocystis Carinii Pneumonia pada Pasien HIV/AIDS di RSUP Sanglah Denpasar
Authors: Sitanggang Firman Parulian , Mardewi I Gusti Ayu 
Published: September 2019

Background: Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) is a lung infection caused by fungus Pneumocystis carinii. More than half (70 - 80%) of people with AIDS get at least one episode of PCP on their clinical course, with mortality ranging from 10% to 40%. Usually, there is no abnormality in pulmonary physical examination. Chest radiographic examination is one of the non-invasive examinations to make the diagnosis of PCP. Radiographic examination may find an abnormal picture or normal picture.Purpose: To compare the diagnosis of PCP in HIV/AIDS patients made by clinical versus radiology examination at Sanglah Hospital.Method: Type of this research is descriptive cross sectional study. The number of samples in this study were 51 samples obtained by total sampling technique. Data obtained from secondary data is from medical record.Result: After univariate and bivariate analyze, from 51 samples, 68.8% of the samples were radiologic diagnose with PCP and 76.5% were clinical diagnose with PCP. From bivariate analysis 82.9% were diagnosed PCP radiologically and clinically.Conclusion: Thorax imaging is a good imaging modality in early diagnosis and excludes the differential diagnosis of PCP.
Navigation Algorithm Based on the Boundary Line of Tillage Soil Combined with Guided Filtering and Improved Anti-Noise Morphology
Authors: Lu Wei , Zeng Mengjie , Wang Ling , Luo Hui , Mukherjee Subrata , Huang Xuhui , Deng Yiming 
Published: September 2019

An improved anti-noise morphology vision navigation algorithm is proposed for intelligent tractor tillage in a complex agricultural field environment. At first, the two key steps of guided filtering and improved anti-noise morphology navigation line extraction were addressed in detail. Then, the experiments were carried out in order to verify the effectiveness and advancement of the presented algorithm. Finally, the optimal template and its application condition were studied for improving the image-processing speed. The comparison experiment results show that the YCbCr color space has minimum time consumption of 0.094 s in comparison with HSV, HIS, and 2R-G-B color spaces. The guided filtering method can effectively distinguish the boundary between the tillage soil compared to other competing vanilla methods such as Tarel, multi-scale retinex, wavelet-based retinex, and homomorphic filtering in spite of having the fastest processing speed of 0.113 s . The extracted soil boundary line of the improved anti-noise morphology algorithm has the best precision and speed compared to other operators such as Sobel, Roberts, Prewitt, and Log. After comparing different sizes of image templates, the optimal template with the size of 140 × 260 pixels could achieve high-precision vision navigation while the course deviation angle was not more than 7.5 ° . The maximum tractor speed of the optimal template and global template were 51.41 km / h and 27.47 km / h , respectively, which can meet the real-time vision navigation requirement of the smart tractor tillage operation in the field. The experimental vision navigation results demonstrated the feasibility of the autonomous vision navigation for tractor tillage operation in the field using the tillage soil boundary line extracted by the proposed improved anti-noise morphology algorithm, which has broad application prospect.
Сутність інформаційного забезпечення діяльності органів публічної влади в умовах розвитку інформаційного суспільства
Authors: Naboka Lyudmila , Nikitenko Oleksiy 
Published: September 2019

Розглянуто сутність інформаційного забезпечення діяльності органів публічної влади, його функції та етапи процесу формування. Запропоновано визначення поняття «інформаційне забезпечення діяльності органів публічної влади» та комплексний підхід щодо подолання про блем, які існують в інформаційній сфері чинних владних інституцій.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA ANGGOTA POLRI DI POLRES TANJUNG JABUNG BARAT
Authors: Wijayanty Agustina 
Published: September 2019

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh gaya kepemimpinan transaksional dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja anggota Polri di Polres tanjung Jabung Barat. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan membagikan kuesioner kepada sampel penelitian. Objek penelitian ini adalah anggota Polri di Polres tanjung Jabung Barat. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dimana dari rumus tersebut didapat sampel sebanyak 66 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Bahwa gaya kepemimpinan transaksional yang diterapkan di Polres Tanjung Jabung Barat tergolong sangat tinggi, sementara itu lingkungan kerja di Polres Tanjung Jabung Barat tergolong dalam keadaan baik, serta kepuasan kerja anggota Polri di Polres Tanjung Jabung Barat juga tergolong tinggi. (2) Bahwa gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja anggota Polri di Polres Tanjung Jabung Barat. (3) Bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja anggota Polri di Polres Tanjung Jabung Barat. (4) Bahwa gaya kepemimpinan transaksional dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap lingkungan kerja anggota Polri di Polres Tanjung Jabung Barat.
PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA INSTALASI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Erpurini Wala 
Published: September 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem informasi manajemen kepegawaian, lingkungan kerja dan kinerja karyawan, serta untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem informasi manajemen kepegawaian dan lingkungan kerja baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan pada Instalasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode asosiatif.Unit observasi penelitian ini adalah semua karyawan tetap Instalasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Sampel mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada Instalasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 45 responden, yang diambil dari seluruh karyawan tetap. Untuk melihat hubungan antara 2 variabel, analisis yang digunakan yaitu analisis jalur. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengaruh sistem informasi manajemen kepegawaian terhadap kinerja karyawan secara parsial sebesar 47,7%, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 21,9%, sehingga lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh sistem informasi manajemen kepegawaian dan lingkungan kerja secara bersama-sama (simultan) sebesar dengan nilai t hitung sebesar 6,127 dan t tabel sebesar 69,9%, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.
ANALISIS PENETAPAN NILAI PENGGANTI WAJAR DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Kasus Pembuatan Jalur Rel Kereta Api Di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe)
Authors: Dulmuzid Dulmuzid , Sinulingga Sukaria , Pujangkoro Sugiharto 
Published: September 2019

Penetapan nilai pengganti wajar dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kota Lhokseumawe dilakukan oleh tim appraisal dengan memperhatikan nilai fisik dan nilai non fisik sesuai dengan UU No 2 tathun 2012 dan Standar Penilaian Indonesia. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api Kota Lhokseumawe adalah hambatan yang berasal dari masyarakat pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan kurang pemahaman terhadap arti kepentingan umum, fungsi sosial hak atas tanah.
PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL MODERATING PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Empiris pada DPRD Kota Jambi
Authors: Saraswati Dewi 
Published: September 2019

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh pegetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan Keuangan Daerah, (2) untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah. (3) untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Jambi. Sampel yang diambil berjumlah 45 anggota DPRD yang diambil berdasarkan jumlah populasi yang ada sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi (sensus). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linear berganda dengan variabel moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengetahuan Dewan berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan Daerah (2) partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahun Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (3) transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahun Dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah.
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN INTELEKTUAL, MOTIVASI TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI DENGAN KEPERCAYAAN DIRI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Authors: Apriandi Rian Fitra 
Published: September 2019

Penelitian ini berjudul pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan motivasi terhadap tingkat pemahaman akuntansi dengan kepercayaan diri sebagai variabel moderating. Responden pada penelitian ini berjumlah 118 mahasiswa akuntansi Universitas Jambi, tingkat pemahaman akuntansi pada penelitian ini di proksikan dengan nilai mata kuliah PAK I, PAK II, AKI I, AKI II, AKL I, AKL II, dan AKM. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis berupa regresi sederhana dan moderating regression analysis (MRA) untuk mendapatkan hasil pengujian regresi, maka data kuisioner yang didapatkan dalam bentuk dat ordinal fi transformasikan ke data interval dengan menggunakan alat method of succesive interval (MSI). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kecerdasan emosional kecerdasan intelektial dan motivasi berpengaruh secra simultan terhadap tingkat pemahaman akuntansi (2) secara parsial kecerdasan emosional kecerdasan intelektual dan motivasi berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi (3) kepercayaan diri dapat memoderasi kecerdasan intelektual dan motivasi teradap tingkat pemahamn akuntansi tetapi kepercayaan diri tidak dapat memoderasi kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi.
PERANCANGAN APLIKASI PEMBELAJARAN KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR (STUDI KASUS : SMK NEGERI 6 KOTA JAMBI)
Authors: Rico Rico 
Published: September 2019

Dengan semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat semua kegiatan menjadi lebih terbantukan dalam segi waktu dan biaya, baik dari segi bisnis maupun pendidikan. Dalam hal ini hampir sebagian aktivitas bisa diakses melalui telepon genggam (handphone). Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi pada era modern ini, setiap informasi diharapkan mampu disajikan secara lebih praktis, misalnya dalam bentuk aplikasi dari berbagai platform, seperti Android.
Salah satunya penerapan android yang bisa diterapkan adalah dalam sistem pembelajaran. Berdasarkan observasi pada SMK Negeri 6 Kota Jambi hampir 70% siswa-i menggunakan telepon genggam (handphone) yang sistem operasinya android dan berdasarkan fungsional telepon genggam (handphone) rerata digunakan aplikasi sosial media, game, dan streaming, sehingga secara fungsionalnya dalam proses pembelajaran tidak maksimal. Dalam matapelajaran komputer dan jaringan dasar, siswa-i mempunyai beberapa kendala dalam proses belajar mengajar seperti tidak hadirnya guru atau siswa dan cakupan materi. Oleh sebab itu peneliti membantu para guru dan siswa merancang aplikasi pembelajaran matapelajaran komputer dan jaringan dasar berbasi android pada SMK Negeri 6 Kota Jambi.
aplikasi pembelajaran matapelajaran komputer dan jaringan dasar berbasis Android menggunakan metode Waterfall dalam proses perancanganya. Sistem kerja aplikasi ini adalah hubungan dari setiap screen yang ada. Meskipun desainnya masih bersifat sederhana,namun pada dasarnya aplikasi ini diharapkan bisa membantu para siswa dan guru khususnya mata pelajaran komputer dan jaringan dasar pada SMK Negeri 6 Kota Jambi.
KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN DISKRESI TERHADAP PENGANIAYAAN RINGAN
Authors: Alendra Alendra 
Published: September 2019

Komplikasi yang tersering dan paling penting pada DM adalah neuropati perifer dan berisiko tinggi untuk terjadinya ulkus kaki. Rumah Sakit Umum Raden Mattaher menunjukan peningkatan kejadian kaki diabetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan mengontrol gula darah dan perawatan kaki dengan kejadian ulkus kaki diabetik di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi tahun 2013. Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Raden Mattaher Jambi tentang hubungan mengontrol gula darah dan perawatan kaki dengan kejadian kaki diabetik. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross sectional dan pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 77 pasien DM. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, mengunakan tabel distribusi frekuensi dan uji chi-square.Dari hasil penelitian didapat kejadian kaki diabetik50,6%, pengontrolan gula darah yang baik 57,1% dan perawatan kaki yang baik yaitu 46,8%. Ada hubungan antara pengontrolan gula darah dengan kejadian kaki diabetik dimana p-value=0.008 dan terdapat hubungan juga antara perawatan kaki dengan kejadian kaki diabetik dengan p-value=0.002. Intervensi yang perlu dilakukan pada pasien DM lama untuk mencegah komplikasi ulkus diabetik akibat kelainan neurologi perifer adalah dengan mengontrol gula darah dan melakukan perawatan kaki
MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
Authors: Kurniawan Ridha 
Published: September 2019

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap pengunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Dalam Penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Atas dasar itu, pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia. Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah hukum yang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam fungsi pengawasan DPRD dalam penggunaan APBD oleh pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam mencari makna hukum yang terkandung dalam aturan hukum. Hasil penelitian ini bahwa mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia baik dalam tingkat Undang-Undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidak diatur secara jelas sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana tidak berjalan dengan semestinya. sehingga tujuan dari proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan tujuan pengawasan tersebut. Dalam upaya memperkokoh fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda APBD dan dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan, harus dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antaralain melalui pembentukan Peraturan terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan peraturan khusus mengenai fungsi pengawasan DPRD
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT MELAYU JAMBI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Authors: Rahman Rahman 
Published: September 2019

Tujuan penulisan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalis kedudukan hukum pidana adat Melayu Jambi dengan ketentuan hukumnya masih diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi dan relevansi hukum pidana adat Melayu Jambi dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan rumusan permasalahan: 1) Kedudukan Hukum pidana Adat Melayu Jambi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 2) Implikasi penyelesaian melalui hukum pidana adat Melayu Jambi dan relevansinya dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Untuk lebih memahami hal tersebut, maka harus digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dengan menginventarisasi, mensistemasi dan menginterpretasikan perundang-undangan dan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan hukum pidana adat Melayu Jambi di Provinsi Jambi dalam sistem peradilan pidana di indonesia saat ini diakui keberadaannya walaupun Pemerintahan adat dewasa ini mengalami penurunan peran dan fungsinya, akan tetapi hukum pidana adat Melayu Jambi masih sangat diakui oleh masyarakat dan Negara dalam merumuskan kebijakan masyarakat adat dan penyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat dalam konteks Sistem Peradilan pidana, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan penyidik kepolisian, jaksa penuntut dan bagi Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara pidana yang telah di selesaikan melalui penyelesaian adat sebelumnya. 2) Implikasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat Melayu Jambi sudah sesuai dengan ide mengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini penyelesaian tindak pidana atau perselisihan yang terjadi dimasyarakat Melayu Jambi merupakan titik fokus dari objek penelitian ini yang diselesaikan secara sidang adat sering disebut rapat adat atau dalam bahasa hukum disebut mediasi penal. Sebelum proses hukum dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) sebagai pertanggung jawaban dari sipelaku, kiranya perlu dilakukan upaya penyelesaian secara adat pada tingkat awal melalui musyawarahmufakat (perdamaian adat), sehingga hubungan kekeluargaan atau silaturrahmi antara keluarga pihak pelaku dengan pihak korban tetap dalam kondisi; aman, rukun, tenteram, damai dan harmonis. Selayaknya hukum pidana adat diberlakukan dengan cara menormakan nilai-nilai hukum adat tersebut sebagai hukum yang hidup dimasyarakat, dan diharapkan pula penegak hukum formal sedikit banyak mengetahui hukum pidana adat yang berlaku di masyarakat agar dapat digunakan dalam pertimbangan memutus suatu perkara atau tindak pidana.
URGENSI LEGALITAS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA
Authors: Sitompul Meline Gerarita 
Published: September 2019

Financial Technologi (Fintech) lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Salah satu layanan fintek yang mendapatkan perhatian adalah layanan peer to peer (P2P) lending. P2P lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return yang kompetitif. Selama ini untuk fintech peer to peer (P2P) lending khususnya layanan pinjam meminjam secara online yang terdaftar di OJK, payung hukumnya mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016. Berdasarkan POJK, OJK sebagai lembaga untuk mengatur, memberi izin dan mengawasi Fintech P2P Lending yang terdaftar. Sementara untuk fintech ilegal atau yang belum terdaftar di OJK, diperlukan regulasi yang lebih tinggi kedudukannya dari POJK. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sudah 803 fintech yang telah diblokir karena tak memiliki izin atau illegal. Penelitian ini mencoba untuk membahas tentang urgensi legalitas financial technologi, khususnya P2P Lending di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Di kemudian hari, pembahasan ini kiranya akan membuka jalan untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia, khususnya yang mencari kepastian hukum dalam penggunaan financial technologi P2P Lending.
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA
Authors: Rozi Fachrul 
Published: September 2019

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Analisis bahan hukum yang digunakan mengunakan metode deskriptif, yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan.