bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS MAKNA MITOS PADA CERPEN RUMAH KOPI SELATAN JAKARTA DAN OBROLAN-OBROLAN SETELAH PANDEMI KARYA DONI AHMADI: TINJAUAN SEMIOLOGI ROLAND BARTHES
Authors: Ramadhani Nabilla Hanifah Suci 
Published: November 2024

Abstrak Pandemi virus covid-19 di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Realitas itu terdokumentasikan pada cerpen Rumah Kopi Selatan Jakarta dan Obrolan-Obrolan setelah Pandemi Karya Doni Ahmadi. Cerpen berbentuk dialog dan dimunculkan tanda-tanda kultural. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna mitos pada cerpen RKSJOP. Metode yang digunakan adalah metode analisis naratif struktural. Langkah-langkah penelitian: 1) menentukan leksia, 2) mengategorikan kode pembacaan, 3) menyatukan dan menyimpulkan makna kode. Hasil penelitian menunjukkan ada 61 leksia dan lima kode pembacaan. Bentuk mitos adalah rumah kopi di kawasan Jakarta Selatan merupakan simbol prestise sosial tinggi dan modern bagi pemakainya. Makna kosong berupa para tokoh ingin menaikkan status sosial dengan memanfaatkan citra tongkrongan di kawasan Jakarta Selatan.Kata Kunci: mitos, semiologi, Roland Barthes, pandemi covid-19. AbstractThe COVID-19 pandemic in Indonesia has caused social problems in people's lives. That reality is documented in the short stories Rumah Kopi Selatan Jakarta and Chats after the Pandemic by Doni Ahmadi. Short stories take the form of dialogue and appear as cultural signs. This study aims to describe the form and meaning of myths in RKSJOP. The method used is a method of structural narrative analysis. Research steps: 1) determining Lexia, 2) categorizing the reading code, and 3) unifying and inferring the meaning of the code. The results showed that there were 61 Lexia and five reading codes. The mythical form is that the coffee house in the South Jakarta area is a symbol of high social prestige and modernity for its wearers. The empty meaning is that the characters wanting to raise social status by utilizing the image of a hangout in the South Jakarta area.Keywords: myth, semiology, Roland Barthes, covid-19.
REPRESENTASI BUDAYA PATRIARKI DALAM FILM NGERI-NGERI SEDAP KARYA BENE DION RAJAGUKGUK
Authors: Yunisha Rara , Pangesti Nesa Riska 
Published: November 2024

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk merepresentasikan budaya patriarki yang terdapat dalam film Ngeri-ngeri Sedap karya Bene Dion Rajagukguk. Penelitian ini menggunakan teori semiotika dengan pendekatan kualitatif untuk memahami makna budaya patriarki dalam film Ngeri-ngeri Sedap. Sumber penelitian ini adalah film Ngeri-ngeri Sedap dan sumber bacaan yang mendukung data, seperti informasi dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini berupa kumpulan deskripsi budaya patriarki dalam film Ngeri-ngeri Sedap karya Bene Dion Rajagukguk.Kata kunci : Patriarki, Ngeri-ngeri Sedap, Batak. AbstractThis article aims to represent the patriarchal culture found in the movie Ngeri-ngeri Sedap by Bene Dion Rajagukguk. This research uses semiotic theory with a qualitative approach to understand the meaning of patriarchal culture in Ngeri-ngeri Sedap movie. The sources of this research are Ngeri-ngeri Sedap movie and reading sources that support the data, such as information from books and journals related to this research. The result of this research is a collection of descriptions of patriarchal culture in the movie Ngeri-ngeri Sedap by Bene Dion Rajagukguk.Keywords : Patriarchy, Ngeri-ngeri Sedap, Batak.
SUARA PEREMPUAN DALAM KUMPULAN PUISI ‘JANGAN MATI SEBELUM BERGUNA’ KAJIAN PSIKOLOGI
Authors: Assobakh Rizky Fajar 
Published: November 2024

Sastra memiliki kaitan dengan psikologi, di dalam karya sastra khususnya puisi, makna yang digambarkan oleh penulis dapat diteliti menggunakan teori psikologi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pembaca. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori feminisme. Proses dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis naratif untuk mengumpulkan data. Proses analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan membuat simpulan. Data dalam penelitian ini didapatkan dari buku kumpulan puisi karya Fitri Nganthi Wani dengan judul Jangan Mati Sebelum Berguna tahun 2020. Berdasarkan jenis aliran dalam feminisme, didapatkan hasil terdapat satu puisi mengandung suara-suara perempuan yang sesuai dengan aliran feminisme eksistensialisme, adapun terdapat tiga puisi mengandung suara-suara perempuan yang sesuai dengan aliran feminisme liberal, dan satu puisi mengandung suara-suara perempuan yang sesuai dengan aliran feminisme radikal. Kata kunci: psikologi, feminisme, puisi, dan penelitian.
NILAI-NILAI PENDIDIKAN PROFETIK DALAM NOVEL HIJRAH TERINDAH KARYA INDAH NUR SAFITRI DAN JAYMES R DAN IMPLIKASINYA PADA PENGAJARAN SASTRA
Authors: Zhabila Jenita , Nopriyani Henny , Juliansa Pepes Redi 
Published: November 2024

Rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimanakah nilai-nilai Pendidikan profetik dalam novel Hijrah Terindah karya Indah Nur Safitri dan Jaymes R dan implikasinya pada pengajaran sastra”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan profetik yang terkandung dalam novel Hijrah Terindah karya Indah Nur Safitri dan Jaymes R dan mengimplikasikan nilai-nilai pendidikan profetik tersebut pada pengajaran sastra. Penelitian ini menggunakan teori nilai pendidikan profetik menurut Zainiyati. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi Pustaka yang melalui membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis isi untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Nilai-nilai Pendidikan Profetik dalam Novel Hijrah Terindah Karya Indah Nur Safitri dan Jaymes R yaitu : (a) Nilai Shidiq yang peneliti temukan ada 11, 9 sifat tulus dan 2 sifat jujur, (b) Nilai amanah yang peneliti temukan ada 8, 4 sifat dapat dipercaya, 3 sifat bertanggung jawab dalam perbuatannya dan 1 sifat bertanggung jawab dalam perkataannya, (c) Nilai tabligh yang peneliti temukan ada 16 kutipan menyampaikan kebenaran, (d) Nilai fathonah yang peneliti temukan ada 9 kutipan pandai dalam bertutur kata dan pandai memberikan nasihat baik. (2) Hasil implikasi menujukkan jumlah siswa kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah Pagar Alam yang mampu menjawab kutipan nilai shidiq yang terdapat dalam novel Hijrah Terindah karya Indah Nur Safitri dan Jaymes R terdapat 27 dari 29 peserta didik dengan nilai rerata (93%), untuk nilai amanah terdapat 29 dari 29 peserta didik dengan nilai rerata (100%), sedangkan nilai tabligh terdapat 29 dari 29 peserta didik dengan nilai rerata (100%), dan untuk nilai fathonah terdapat 23 dari 29 peserta didik dengan nilai rerata (79%). Dari keempat nilai tersebut, nilai-nilai pendidikan profetik yang paling dipahami dan dimengerti oleh peserta didik yaitu nilai amanah dan nilai tabligh dengan nilai rerata (100%).Kata kunci: nilai, pendidikan, profetik, hijrah terindah, implikasi
Aktuálny stav kriminalizácie dezinformácií v Slovenskej republike
Authors:   Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Adamkovič Marek 
Published: November 2024

The article analyzes the issue of criminal prosecution for the dissemination of disinformation in the Slovak Republic. The research focuses on examining court decisions and prosecutor resolutions related to the criminal prosecution of selected types of disinformation. The chosen categories of disinformation included reports on the covid-19 pandemic, the war in Ukraine, and manipulation of early elections to the National Council of the Slovak Republic. Despite efforts to find cases of criminal prosecution for these instances of disinformation from March 2020 to October 2023, the author notes that there are no relevant court decisions or prosecutor resolutions concerning these categories of disinformation. The only prosecution that was stopped was related to disinformation about mass testing for covid-19, but it was stopped on the grounds that it could not, by its nature and logic, cause serious public concern.
Vybrané aspekty nabytí vlastnického práva k pohledávce
Authors:   University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, Dočkal Milan 
Published: November 2024

This expert article deals with selected legal aspects related to the assignment of claims, in particular monetary claims However, some substantive and procedural aspects of this area of contract law remain somewhat unclear in application practice. Therefore, this paper aims, inter alia, to draw attention to some pitfalls of the effective legal regulation in relation to the issue in question and at the same time to contribute to the resolution of selected controversial issues relevant for the application practice, in particular in the area of the derivative method of acquisition of the ownership right to a claim.
K zmluvnej úprave majetkových vzťahov medzi manželmi v podmienkach Slovenskej republiky
Authors:   Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Dolíhalová Miroslava , Dzimko Jakub ,   Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Published: November 2024

The authors focus on the contractual regulation of property relations between spouses and their questionable rule between future spouses. According to the legislation in force, spouses are allowed to contractually modify the legal scope of the community of property. However, the very institute of a „prenuptial agreement“ is still absent in the legal order of the Slovak Republic. This paper aims to analyse the current legal regulation of property relations between spouses within the framework of legal possibilities and in the light of comparison with the Czech legislation. The authors also point out de lege ferenda considerations in the context of the forthcoming recodification of private law in the Slovak Republic.
Polygraf v trestnom konaní v kontexte zásady nemo tenetur
Authors:   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Fodor Attila 
Published: November 2024

The polygraph is a special instrument that enables to perform a psychophysiological examination. This examination is based on current scientific development and hopefully could be used as proper evidence in the future. At the present time judicial practice does not accept psychophysiological examination as proper evidence. Despite this fact, expert statements are drawn up about such examinations, which help to obtain additional evidence in criminal proceedings. This paper is dedicated to practical aspects of psychophysiological examination and subsequently the use of such an examination in criminal proceedings with reference to the related regulations of the Penal Code. Finally, it is necessary to deal with the principle of the prohibited self-incrimination and its application during the psychophysiological examination. Protection against self-incrimination is a very important principle that must be respected at every stage of criminal proceedings, even when using a polygraph, in order to ensure the right to a fair trial. That is why it is necessary to use a polygraph and perform a psychophysiological examination in a way that does not violate the principle of prohibition against self-incrimination.
Princípy zdaňovania vs. aktuálne trendy v boji proti daňovým únikom
Authors:   Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Baláži Filip 
Published: November 2024

The fight against tax evasion in the area of international taxation is still a hot topic, as evidenced by the adoption and phased implementation of the Global Minimum Tax. This is a new and complex instrument which brings with it a number of innovations, both from a practical and a theoretical point of view. The present paper focuses on the analysis of the Global Minimum Tax through the optics of the principles of taxation. It examines the theoretical aspects of the new instrument, while also offering insights into current trends in international taxation that are gradually breaking out of the classical tax approaches.
Odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace za způsobení úpadku ve světle § 66 zákona o obchodních korporacích
Authors:   University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, Hoda Dominik 
Published: November 2024

The article deals with special obligations and penalties of the statutory organ in case of bankruptcy of a business corporation. In the introduction, the author outlines the issue of the high number of insolvency proposals filed with the insolvency courts. In the first chapter, the author deals with the liability of a member of the statutory organ and his special obligations under Section 66 of the Commercial Corporations Act. The author deals in particular with the prerequisites for the imposition of sanctions under the statutory provision. In the second chapter, the author discusses the conditions for imposing an obligation on a member of a statutory organ to return a benefit received for the performance of his duties and then discusses some unclear concepts, such as other benefits. In the conclusion, the author summarises his view on the legal regulation and assesses whether the legal regulation solves the problem of liability of a member of the statutory organ.
Medzinárodnoprávna subjektivita jednotlivca v oblasti ochrany ľudských práv s jej presahom do azylu a utečenectva
Authors:   Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Baluchová Lýdia 
Published: November 2024

The article explores the evolution of the international legal subjectivity of individuals, departing from the traditional focus on states as main subjects of international law. In recent years, however, increased attention has been paid to the recognition of certain rights and obligations of individuals within the international legal framework, primarily, but not exclusively, through the international legal regulation of the protection of human rights and fundamental freedoms. The internationalization of human rights, notably marked by the 1948 Universal Declaration of Human Rights, has played a pivotal role in reshaping the legal status of individuals. Despite not being legally binding, the Universal Declaration significantly influenced subsequent agreements such as the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Delving into the specialized area of asylum and refugee status, the article emphasizes the intricate balance between individual rights and state obligations. Despite the interchangeable use of the terms “asylum” and “refugee status” due to their shared humanitarian purpose, the article elucidates several differences between them. These distinctions, underscore the complex interplay between international law, state sovereignty, and the imperative to protect those facing persecution. The legal definitions and nuances discussed in the article contribute to a comprehensive understanding of the global landscape surrounding asylees and refugees as a subjects of international law.
Otázka (ne)přiznání náhrady nákladů za zastoupení advokátem v soudním řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
Authors:   University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, Chupáč Miroslav 
Published: November 2024

This contribution deals with the issue of not/awarding reimbursement of costs for legal representation in court proceedings conducted on the cancellation and settlement of joint ownership. In civil court proceedings, the general principle is that the successful party, if represented by an attorney, is awarded with compensation of costs for legal representation, according to Decree of the Ministry of Justice No. 177/1996 Coll., on attorneys' fees and attorneys' compensation for the provision of legal services. For a long time, this principle was applied in legal proceedings concerning cancellation and settlement of (general) co-ownership. Initially, the Constitutional Court also confirmed this principle through its decision-making practice. In the last few years, however, there has been a significant shift in the direction-making practice of the same Constitutional Court because it is „turning“ its original decision-making practice in a completely different direction. Recently, on the contrary, it has begun to decide that compensation for representation by an attorney should not be awarded in this type of proceeding. The aim of this contribution is mainly to acquaint the audience with the course of decision-making practice of the Constitutional Court in these matters and to explain the causes and consequences of such changes.
Legal framework for the temporary protection of refugees
Authors:   Pan-European University Bratislava - Department of Public International Law and International Relations, Jánošová Viktória 
Published: November 2024

The study focuses on the Temporary Protection Directive, activated for the first time on March 4, 2022, in response to the Russian Federation’s invasion of Ukraine. Within this context, the Council’s directive assumes a crucial role in guiding European Union states through the subsequent mass influx of refugees. The initial chapter scrutinizes the legal underpinnings of temporary protection, revealing its alignment with various international treaties and European legal standards. The ensuing section explores key facets of the Directive, setting forth minimum standards for individuals affected by displacement. The author recognizes the dynamic and multifaceted nature of the EU’s legal framework for temporary protection, offering a robust response to the challenges of mass displacement. Emphasis is placed on safeguarding fundamental rights and the well-being of displaced individuals. Temporary protection, as outlined, not only complements existing frameworks but serves as a crucial emergency mechanism, alleviating the strain on member states’ asylum systems. In essence, the Temporary Protection Directive serves as a pivotal instrument, seamlessly integrating legal, humanitarian, and operational dimensions to effectively address large-scale displacement in uni-factorial crisis situations.
Povinná miera opatrnosti poškodeného pri podvodných konaniach z pohľadu trestného práva hmotného
Authors:   Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Kiko Maximilián 
Published: November 2024

The concept of the injured party‘s mandatory level of caution was known to jurisprudence in the Slovak Republic even before 1938, while at the moment we mean the injured party‘s obligation to comply with the obligation established in § 415 of the Civil Code. According to the nature of the matter, respectively the subject, it is necessary to comply with the obligations also according to the paragraphs regulated in special laws. The mandatory degree of caution is examined through objective and subjective criteria. Failure to observe the mandatory level of caution results in failure to fulfill the causal nexus in the crime of fraud (and its special forms), as a result of which, it is not possible to establish criminal liability against that person for their fraudulent actions. The modification of the concept of the mandatory level of caution of the injured party is represented by the permissible level of business risk. When it is no longer an admissible level of business risk, we can derive it from the violation of a particular obligation imposed on the entrepreneur by a special legal regulation or through the „business judgment rule“. However, it is worth reminding that each case needs to be assessed individually with the rule of interpretation of the principle of subsidiarity of criminal repression, which is also not absolute. In conclusion, it can be added that in the selected application practice of the prosecutor‘s office in Slovak republic, we had the opportunity to observe the correct application of this concept, whether with business or other subjects of law, and thus there are no different decisions on similar cases, so the predictability of the law and thus the principle of the rule of law is preserved.
Neslučitelnost funkcí zastupitele obce pohledem garance základních lidských práv
Authors: Kočí Roman 
Published: November 2024

This paper deals with the issue of incompatibility of the functions of a municipal representative from the perspective of the guarantee of fundamental human rights. Act No. 491/2001 Coll. significantly restricts the right of employees of designated municipal authorities, regional authorities and financial authorities and appointed senior public administration employees to equal access to elected public offices, specifically the public office of a member of a municipal council. In my view, the current legislation is constitutionally uncomfortable, discriminatory, unreasonable and objectively untenable. It undesirably restricts the fundamental rights and freedoms of certain employees in a state governed by the rule of law, which is very risky for a society that has experienced a totalitarian form of government. In its real effect, the above has a very negative impact on the development of municipalities in the Czech Republic. Act No 491/2001 Coll. should be amended in the manner described in section 7 of this paper.
Odpovědnost za pomocníka‑zaměstnance: Jak udělat z hororu příběh s dobrým koncem
Authors:   Právnická fakulta Univerzity Karlovy,, Kreiža Vladimír 
Published: November 2024

This article focuses on the issue of employee liability. A certain anomaly has taken root in the Czech Republic since the 1960s. This anomaly consists of the fact that an employee cannot be sued for damages by an injured party. The injured party must always sue the employer instead of the employee. Although the legislature attempted to abolish this rule so that injured parties could sue the employee, the Supreme Court has prohibited this practice through its case law. This article criticizes the Supreme Court‘s approach. At the same time, it offers an alternative, that essentially means adopting the standard model of employee liability, that was in place in the Czech Republic until the 1960s and is still in effect in nearby jurisdictions. The essence of this model appears to be to enable the injured party to sue the employee for damages freely, without the need to sue the employer.
Karuselové podvody
Authors:   Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Bartoš Tibor , Orviský Martin ,   Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Published: November 2024

We are currently seeing carousel fraud as well as overall tax crime becoming one of the phenomena of the 21st century. This is caused by several factors, but among the main ones I would probably include the vision of getting rich quick. Thus, the gradual strengthening of international relations brings with it, in addition to positive ones, many negative phenomena. These phenomena include tax crimes. Tax crime, also active in the field of VAT, is a phenomenon that in the last. It is experiencing an upward trend not only in Slovakia but also in neighbouring member states EU countries. Recently, we can see the efforts of national governments, as well as the EU‘s efforts to eliminate negative elements in tax systems, whether legislative or of a non-legislative nature. The goal of every government, not only the Government of the Slovak Republic, but also the governments. Other member states want to strengthen and tighten supervision of taxpayers when collecting Taxes. This effort manifests itself in several spheres, not only in tax collection, but also in detecting tax evaders and strengthening tax audits.