bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened by CFRP and Wire Rope
Authors: Abdulla Aziz Ibrahim , Mahasneh Khalid Naji , Shaheen Mohammad W , Khazaal Ammar Saleem , Ali Muataz Ibrahim 
Published: November 2018

The current research aims to study the effect of static loads on concrete beams strengthened by wire rope. Each beam was subjected to a central concentrated load with an average loading speed of 1 kN/min. The use of steel wire rope has been suggested as a new economical technique to strengthen and rehabilitate reinforced concrete beams, as well as to support the CFRP used in strengthening. The best results were obtained when using either CFRP and wire rope together, or wire rope on its own. It was found that strengthening by CFRP and wire rope increased the flexural strength, hardness, and toughness, and decreased the maximum deflection. Furthermore, the use of wire ropes with CFRP increased the splitting strength and prevented the concrete cover separation between CFRP and concrete. The use of wire rope is a new technique that significantly enhances the performance of concrete in flexure. Using a combination of wire ropes and CFRP, and wire rope on its own showed an increase in stiffness up to about 135.24% and 72.13%, and a reduction in ultimate deflection up to about 70.31% and 49.1%, respectively as compared with control beams. Wire ropes can be used in various forms to resist flexure, shear, and torsion stresses due to ease of formation per required shape. Moreover, its efficiency can be enhanced by increasing the rope’s diameter or reducing the spacing between the wrapped rope’s segments. This renders strengthening by wire rope a new, efficient, and economic technology. © Copyright 2018 JASET, International Scholars and Researchers Association
PENERAPAN PASAL 59 UNDANG-UNDANGNOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG CALON PIMPINAN DAERAH DARI CALON PERSEORANGANDALAM PILWALI TAHUN 2013 DI KOTA KEDIRI
Authors: Arifin Zaenal 
Published: November 2018

Act of 2008 regulates the candidates for regional heads of individual candidates. This article is actually adopting a sociological developments and the
insistence of the people of Indonesia who want democracy from the people by the people for the people. The desire was already accommodated in Act Number12 of 2008. The researchers used the method of normative legal research which researchesall the rules involved in the elections. In this study it can be concluded that the candidates of Mayor of Verification of Political Parties and individual Election Commission which is committed by election commission lawsin Kediri that is in conformity with that stipulated in Article 59 of Law Number 12 of 2008
Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
Authors: . Suharto 
Published: November 2018

Penelitian ini menggunakan metode empiris persolan yang diangakat adalah: Apa saja tugas dan kewenangan Pengadilan Agama. Apa saja tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama? Bagaimana prosedur berperkara di Pengadilan Agama. Hasilnya bahwa Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari‟ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas kepaniteraan dan kesekretariatan secara umum adalah melaksanakan tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok Pengadilan agama. Seperti membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Prosedur berperkara di Pengadilan Agama meliputi pemeriksaan perkara melalui beberapa tahap berikut yakni: pertama,melakukan perdamaian antar kedua belah pihak yang beperkara; kedua, pembacaan surat gugatan/ permohonan; ketiga, jawaban tegugat/temohon; keempat, Replik dari penggugat/Pemohon; kelima, Duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas replik); keenam,tahap pembuktian; ketujuh,tahap kesimpulan, dan kedelapan, tahap putusan atau penetapan dari majelis hakim.
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6-19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Authors: Al-Anshori Huzaimah 
Published: November 2018

Tindak pidana terorisme yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam bab III ini cukup beragam, namun penulis mengklasifikasikan unsur tindak pidana menjadi enam ditinjau dari bentuk-bentuk tindak pidananya. 1. Secara sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 2.Tindak pidana yang berkaitan dengan penerbangan. 3.Penggunaan senjata atau alat-alat berbahaya lain secara sengaja. 4.Sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana demi terlaksananya tindakan terorisme. 5.Sengaja memberikan bantuan, pembantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme. 6.Permufakatan jahat, percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain. Permufakatan jahat, percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam, enam bentuk tindak pidana di atas memiliki banyak kesamaan dengan jari>mah qat}’ al-t}ari>q jika dibandingkan dengan jari>mah-jari>mah lain, diantara alasannya yaitu bahwa jari>mah qat}’ al-t}ari>q selalu mengandung aksi penggunaan kekuatan dan kemampuan lebih sehingga besar kemungkinan dapat mengalahkan siapa saja yang mencoba menghalangi aksinya. Namun tidak menutup kemungkinan bentuk jarimah lain juga memiliki kriteria yang sama dengan keenam klasifikasi di atas, jarimah tersebut diantaranya adalah jari>mah qis}a>s} atau diya>t dan ta’zi>r.
Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015)
Authors: Saputra Ramma Hadi , Hariyana Trinas Dewi 
Published: November 2018

Sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat. Penerapan hukuman pencabutan hak politik kepada pelaku korupsi oleh hakim memberikan pro dan kontra pada kalangan aktifis hukum. Karena penerapannya tidak sesuai dengan Undang-Undang, serta adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Ratu Atut Cosiyah adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena dalam putusannya, penerapan pencabutan hak politik tidak berdasarkan Undang-Undang. yaitu tidak mencantumkan berapa jangka/batasan waktu dalam pencabutan hak politik. Adapan rumusan masalah dalam penelitian ini, apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015. Dan bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia dalam pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015 Sedangkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam mencabut hak politik pelaku korupsi, serta bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia dalam mencabut hak politik pelaku korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang mengkaji putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan Non-Hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Analisis yang dilakukan adalah analisis secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.
Kajian Yuridis tentang Kekuatan Pembuktian Pendapat Ahli dalam Proses Pemeriksaan Pidana (Studi Putusan Nomor : 863 / Pid. B / 2015 / PN Dps)
Authors: Azizah Riva’atul , . Nurbaedah 
Published: November 2018

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap seseorang merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Berkaitan dengan pembuktian maka saksi adalah orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Namun alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur karena kesaksian hanya bisa diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa, maka di butuhkan alat bukti lain seperti keterangan ahli. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan saksi ialah mengenai apa yang dialami oleh saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan mengambil kesimpulan mengenai hal-hal itu. Keterangan ahli diperlukan dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat karena terkadang para penegak hukum belum mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana fungsi pendapat ahli dalam Bagaimanakah fungsi pendapat ahli dalam Perkara Nomor 863 / Pid. B / 2015 / PN Dps. (2) Bagaimanakah kekuatan pembuktian pendapat ahli dalam proses pemeriksaan pidana pada putusan Nomor 863 / Pid. B / 2015 / PN Dps. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu : (1) Untuk menganalisa fungsi pendapat ahli dalam Perkara 863 / Pid. B / 2015 / PN Dps. (2) Untuk menganalisa kekuatan pembuktian pendapat ahli dalam proses pemeriksaan pidana pada putusan Nomor 863 / Pid. B / 2015 / PN Dps. Adapun Jenis atau tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum legal research yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian dan media online.
Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ijab-Kabul dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin
Authors: Arsyadi Muhammad 
Published: November 2018

Pasar Terapung Banjarmasin memiliki sebuah budaya yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain pada umumnya dalam pelaksanaan ijab-qabul akad jual beli. Di Pasar Terapung para pihak yang melakukan praktik jual beli, keduanya “wajib” mengucapkan shigat yang sesuai dengan budaya akad jual beli di Banjarmasin dan apabila tidak mengucapkan shigat tersebut, maka sesuai rukun jual beli dalam Islam dan budaya masyarakat Banjarmasin, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun pokok masalah skripsi ini yaitu mengapa masyarakat di pasar terapung Banjarmasin dalam bertransaksi jual-beli masih menggunakan pengulangan kata pada shigat ijab-qabul. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, yaitu menjabarkan dan menjelaskan data-data, konsepsi serta pendapat-pendapat yang kemudian dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menjadikan fokus kajian pada analisis praktik pengulangan shigat akad dalam transaksi jual beli di pasar terapung Banjarasin, selain mengambil bahan hukum dari lapangan, penelitian ini juga didukung oleh beberapa literatur baik yang diambil dari buku, jurnal, internet maupun skripsi yang kemudian diolah secara deduktif.. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui terdapat beberapa faktor yang menjadi landasan masayarakat Banjarmasin masih menggunakan pengulangan kata pada shigat akadnya, seperti karena didasari oleh ittikad baik masyarakat Banjarmasin guna kejujuran, keterus terangan dan bentuk penghormatan terhadap orang lain. Itikad baik ini menjadi sebuah keunikan dan buah budaya masyarakat lokal yang menjunjung tinggi asas keterbukaan dan asas keadilan, semua ini bertujuan agar transaksi jual beli tersebut sama-sama memberikan manfaat bagi para pihak dan kebiasaan yang turut didukung oleh tokoh masyarakat menjadikan masyarakat meyakini budaya akad jual beli tersebut suatu keniscayaan yang pantas untuk diteruskan dan dilestarikan. Terlebih budaya tersebut mempunyai nilai-nilai fundamental yang mulia, terutama demi keridhoan para pihak serta untuk mencapai kemaslahatan.
The 2015 Nepal Earthquake Disaster: Is the Threat of Occurrence of Communicable Disease Epidemic Over?
Authors: Kanbara Sakiko , (Corresponding author) Nlandu Roger Ngatu , T Tara Pokhrel , Pandey Apsara , Sharma Chandrakara , J. Lee Hyeon , Miyagawa Shoko , Miyazaki Hiroyuki , Nojima Sayumi , (NAN) Nursing Association of Nepal 
Published: November 2018

This opinion paper highlights the state of public health assessment in evacuation centers following the 2015 Nepal earthquake. It also suggests an approach to reinforce risk assessment and surveillance of communicable diseases (CD) in remote Nepalese districts. A short surveillance research was conducted on outbreaks of infectious diseases in Nepal in the post-2015 earthquake in evacuation centers in Kathmandu and Dhading districts. In collaboration with the Nursing Association of Nepal
(NAN), the researchers have established a monitoring and surveillance system, named ‘EpiNurse’ program, in remote Nepalese districts. Periodic shelter to shelter visits, CD risk assessment and relief needs inventory in local communities are implemented, whereas health events with a potential to cause a CD outbreak are being reported to governmental agencies and health clusters involved in post-disaster relief in Nepal. Several cases of diarrheal diseases were identi fied in Nepalese districts
after the 2015 earthquake, suggesting the existence of potential risk for the occurrence of new CD epidemics. Onsite risk assessment and monitoring of the effectiveness of actions and interventions implemented, as well as improvement of risk communication between relief agencies should be expanded to less resourced districts to reduce the risk of CD outbreak occurrence.
Could Solar Radiation Pressure Explain ‘Oumuamua’s Peculiar Acceleration?
Authors: Bialy Shmuel , Loeb Abraham 
Published: November 2018

Abstract
‘Oumuamua (1I/2017 U1) is the first object of interstellar origin observed in the solar system. Recently, Micheli et al. reported that ‘Oumuamua showed deviations from a Keplerian orbit at a high statistical significance. The observed trajectory is best explained by an excess radial acceleration Δa ∝ r
−2, where r is the distance of ‘Oumuamua from the Sun. Such an acceleration is naturally expected for comets, driven by the evaporating material. However, recent observational and theoretical studies imply that ‘Oumuamua is not an active comet. We explore the possibility that the excess acceleration results from solar radiation pressure. The required mass-to-area ratio is (m/A) ≈ 0.1 g cm−2. For a thin sheet this requires a thickness of ≈0.3–0.9 mm. We find that although extremely thin, such an object would survive interstellar travel over Galactic distances of ∼5 kpc, withstanding collisions with gas and dust grains as well as stresses from rotation and tidal forces. We discuss the possible origins of such an object. Our general results apply to any light probes designed for interstellar travel.
Dualité gouvernementale et reconnaissance internationale. Les délégations turques à la Conférence interalliée de Londres en 1921
Authors: Le Bras Claire 
Published: November 2018

La Conférence interalliée qui se réunit à Londres du 21 février au 12 mars 1921 avait pour objectif l’étude de la question orientale et la cessation des hostilités gréco-turques en Anatolie. Par la convocation de toutes les parties intéressées, elle donna lieu à un conflit de légitimité entre les gouvernements de Constantinople et d’Ankara, en concurrence pour représenter la Turquie sur la scène internationale. Interrogeant les circonstances qui conduisirent à la présence de deux délégations turques devant la Conférence interalliée, cet article examine les enjeux et les manifestations de cette rivalité pour la reconnaissance internationale, ainsi que la prise en compte par le système international de la dualité gouvernementale en Turquie.
Une République isolée. L’Espagne face aux interventions fascistes durant la guerre civile
Authors: Viñas Ángel 
Published: November 2018

Cet article s’inspire des dernières recherches menées en Espagne sur les rapports entre la guerre d’Espagne et le système international des années trente, à propos notamment de l’intervention italienne quinze jours avant le coup d’État. Il est aussi prouvé que le Royaume-Uni a bel et bien été le mauvais génie de la non-intervention : il a vu dans l’explosion d’un vaste mouvement social en Espagne la confirmation de ses craintes concernant la possibilité d’une révolution de type soviétique sur le continent. Avec la France, il a pesé de tout son poids sur la Société des Nations pour éviter l’application d’un système de sécurité collective ancré dans le Pacte fondateur de l’organisation. Dès lors, face aux interventions nazie et fasciste tout au long de la guerre, seule l’Union Soviétique pouvait sauver la République. En oubliant les entorses à la politique de non-intervention, le système international tel qu’il a fonctionné a porté un grave préjudice à cette dernière en contribuant de manière fondamentale à la victoire de Franco.
Nixon, Kissinger et la guerre civile au Cambodge
Authors: Coppolani Antoine 
Published: November 2018

Depuis la victoire des Khmers rouges, plusieurs questions ont fait débat, concernant l’implication des États-Unis dans la guerre civile. Plus précisément, trois accusations n’ont jamais disparu. La première est que la CIA aurait joué un rôle dans le renversement de Norodom Sihanouk en 1970. La deuxième est que « l’invasion » du Cambodge par les Américains (Nixon et Kissinger préféraient parler « d’incursions ») aurait été une désastreuse illustration de la « théorie du fou » chère à Nixon. Enfin, la guerre américaine au Cambodge, et tout particulièrement les campagnes de bombardements de B-52, seraient responsables de la montée en puissance des Khmers rouges, de la chute de Phnom Penh, le 17 avril 1975, et du bain de sang qui s’ensuivit des années durant. S’appuyant sur les archives désormais disponibles et prenant en compte plusieurs décennies de recherches d’auteurs variés, cet article s’efforce de dissiper certains mythes sur le rôle des États-Unis dans la guerre civile au Cambodge.
L’écho des persécutions. Les minorités nationales, la Conférence de la Paix et les guerres civiles à l’Est de l’Europe (1919-1920)
Authors: Chopard Thomas 
Published: November 2018

Cet article analyse deux phénomènes parallèles et en apparence contradictoires qui se déploient au sortir de la Première Guerre mondiale : la multiplication des persécutions et des discriminations contre les minorités nationales à l’est de l’Europe et la façon dont la « question des minorités » s’est imposée dans les débats publics et diplomatiques, tout particulièrement à la Conférence de la Paix de Paris qui s’ouvre en 1919. Tandis que se met en place au sein de la Société des Nations un nouvel ordre international supposément garant des droits des minorités, les alertes et les protestations des représentants des minorités persécutées sont en réalité minorées et rendues inopérantes. Loin d’opposer le droit international protecteur et la force des États nationalistes, l’article conclut à une compatibilité des deux, notamment en raison de l’attitude décisive des grandes puissances occidentales.
The knowledge, perceptions and relationship behaviour of rugby and football players towards HIV infection at the University of Limpopo
Authors: Govender Indiran , Nel Kathryn , Banyini Nhlanhla 
Published: November 2018

Background: Sport has the capability to unite a country. To achieve winning teams, athletes have to rely on each other and often have close physical contact. Disclosure of a positive human immunodeficiency virus (HIV) status may be problematic for athletes in contact sports as they may suffer discrimination and stigmatisation which may impact their relationship behaviours. This may impact frontline nursing and medical staff dealing with on-field ‘blood’ injuries.Objectives: The purpose of this study was to determine if individuals who participate in football and rugby are aware of the risk of HIV infection in contact sports and their perceptions and reported behaviour towards HIV-positive athletes.Method: A cross-sectional survey design with a qualitative element. Quantitative data were analysed using descriptive statistics, while thematic content analysis was used to analyse qualitative data.Non-proportional quota sampling was used for male rugby (n = 23) and football (30) players registered at the University of Limpopo (Turfloop campus).Results: The results supported previous research in that there are gaps in HIV knowledge. For instance, not knowing that anal sex may cause HIV infection and believing that saliva can transmit HIV and that blood transfusions are unsafe.Conclusion: Problematic findings were that a portion of the sample believed that having sex with a virgin could cure HIV and the majority of the sample believed that being ‘bewitched’ could cause HIV and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS).
Daily Functional Characteristics of Adolescents With Neurodevelopmental Disabilities According to the International Classification of Functioning, Disability and Health Model
Authors: Fogel Yael 
Published: November 2018

Abstract
Date Presented 4/19/2018
Adolescents with executive function deficits experience difficulties in their daily functioning that are not always visible. Some of them are diagnosed and some are not. This study highlighted these adolescents’ difficulties by comparing their performance with that of typically developing peers.
Primary Author and Speaker: Yael Fogel
Contributing Authors: Sara Rosenblum, Naomi Josman
Measuring Cross-Cultural Stability in Performing the Weekly Calendar Planning Activity Among Typical Israeli and American Adolescents
Authors: Doherty Meghan 
Published: November 2018

Abstract
Date Presented 4/19/2018
We performed a cross-cultural comparison of performance on the Weekly Calendar Planning Activity by Israeli and American adolescents to demonstrate its cross-cultural stability. The assessment was not merely translated but also adapted to the cultural context, providing occupational therapists with an ecologically valid measure of performance that can be used to guide culturally sensitive intervention.
Primary Author and Speaker: Meghan Doherty
Contributing Authors: Miri Tal-Saban
Testing a Multifaceted Knowledge Translation Intervention for Acute Care Occupational Therapists
Authors: Iott Katelin , Lawrence Kelly 
Published: November 2018

Abstract
Date Presented 4/19/2018
This study examined short- and long-term effects of an evidence-based practice knowledge translation (KT) intervention with acute care occupational therapists. Significant positive results in attitudes and behavior were found in the short term. KT interventions are a practical means to bridge the gap between research and practice.
Primary Author and Speaker: Katelin Iott
Additional Authors and Speakers: Kelly Lawrence
Contributing Authors: Susan Murphy
Testing the Measurement Equivalence of the Chinese Flow State Scale–2 Between Schizophrenia and General Populations in Taiwan
Authors: Huang Lin-Jye , Hu Fu-Chang , Wu Chinyu , Yang Yi-Hong , Lee Shu-Chun , Huang Hsu-Chang , Yu Chun-Yi 
Published: November 2018

Abstract
Date Presented 4/19/2018
The study results did not support the measurement equivalence of the Chinese Flow State Scale–2 between schizophrenia and general populations. Developing a measure of flow state during activity for the schizophrenia population should be considered.
Primary Author and Speaker: Lin-Jye Huang
Additional Authors and Speakers: Fu-Chang Hu, Chinyu Wu, Yi-Hong Yang, Shu-Chun Lee, Hsu-Chang Huang, Chun-Yi Yu