bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
DEPLESI SUMBER DAYA IKAN TUNA DAN CAKALANG DI INDONESIA
Authors: Firdaus Maulana , Fauzi Akhmad , Falatehan A Faroby 
Published: February 2019

ABSTRAKTuna dan cakalang memiliki potensi ekonomi yang besar di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kedua komoditas ini telah menunjukkan gejala over fishing di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi seberapa besar deplesi ikan tuna dan cakalang di Indonesia. Deplesi sumber daya dihitung melalui perkiraan stok dan tingkat hasil lestari dengan menggunakan model produksi surplus dan estimasi parameter menggunakan metoda Clarke Yoshimoto Pooley (CYP). Nilai deplesi diperoleh dari perkalian volume deplesi dengan unit rent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume rata-rata deplesi sumber daya ikan tuna dan cakalang pada periode 1992-2015 adalah (-) 2.828 ton per tahun. Rata-rata nilai deplesi sumber daya ikan tuna dan cakalang menunjukkan angka negatif, yaitu (-) Rp131,89 miliar per tahun. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa selama periode 1992-2015, stok sumber daya ikan tuna dan cakalang mengalami penurunan sebesar 2.828 ton per tahun dengan nilai potensi kerugian atau kehilangan akibat penurunan stok yang mencapai Rp131,89 miliar per tahun.Title: Tuna And Skipjack Resources Depletion In IndonesiaABSTRACTTuna and Skipjack has a great economic potential in Indonesia. Several studies have shown that these commodities have symptomed of over-fishing in the world, including Indonesia. This study aims to estimate the extent of tuna and skipjack depletion in Indonesia. Resource depletion is calculated through stock estimates and sustainable yield levels using surplus production model and parameter estimation of Clark Yoshimoto Pooley (CYP) method. Depletion value is obtained from multiplication of depletion volume with unit rent. Results of the study showed that the average volume of depletion of tuna and skipjack resources in the period 1992-2015 was (-) 2,828 tons per year. The average value of tuna and skipjack resource depletion showed negative numbers, ie (-) IDR 131.89 billion per year. This negative value indicates that during the period 1992-2015, the stock of tuna and skipjack fish resources decreased by 2.828 tons per year with the potential value of loss or loss due to a decrease in stock which reached IDR131,89 billion per year.
FAKTOR PRODUKSI DAN PERKEMBANGAN PRODUKSI USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT KOTONI DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Authors: Maryunus Robert Pensa , Hiariey Johanes , Lopulalan Yoisye 
Published: February 2019

ABSTRAK Budidaya rumput laut kotoni merupakan komoditas unggulan Kabupaten Seram Bagian Barat yang mendapat atensi pemerintah dalam pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor produksi dan perkembangan produksi usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Seram Bagian Barat. Analisis dilakukan dengan metode deskriktif kuantitatif dan kualitatif. Hasil kajian faktorfaktor produksi menunjukkan lahan yang dinyatakan layak bagi usaha budidaya rumput laut tingkat pemanfaatannya masih sangat rendah. Material dan sarana penunjang serta bibit tersedia dan cukup mudah diperoleh. Sumberdaya manusia pembudidaya tersedia dan dengan dominasi tingkat pendidikan yang relatif rendah yakni sekolah dasar. Hasil kajian perkembangan volume produksi menunjukkan trend penurunan sejak tahun 2009. Kualitas produksi rumput laut kering yang dihasilkan pembudidaya secara umum mutunya masih rendah dan belum sesuai dengan spesifikasi pabrikan dan eksportir. Untuk pengembangan usaha dibutuhkan ekstensifikasi lahan, pembinaan mutu produk serta upaya menstabilkan harga jual rumput laut kering. Title: Production Factors And Development Of The Cottoni Seaweed Cultivation In Western Seram RegencyABSTRACT The cultivation of cottoni seaweed is priority commodity of Western Ceram Regency which gets attention by government in its development. This study was aimed to examine the factors of production and development of red seaweed cultivation production business in West Ceram District. The analysis is done by quantitative and qualitative descriptive methods. Result of the study on factors of production shows that suitable land for red seaweed cultivation utilization is still very low. Supporting materials and facilities and also seeds are available and easily accessible. Human resources of farmers are available; however, a relatively low level of education at background with dominantly primary schools. While the results of the study of the development of production volume shows a decreased trend since 2009, in general the quality of dried seaweed production produced by farmers is still low and it is not in accordance with the specifications of manufacturers and exporters. For business development, it requires land extensification, coaches of increase product quality and efforts to stabilize price.
METODE PENETAPAN KAFA’AH DALAM ‎JUKLAK NOMOR 1/II/1986 PERSPEKTIF ‎HUKUM ISLAM ‎
Authors: Vidura Vina 
Published: February 2019

Abstract: This study discusses the background of kafa’ah determination method in the Guideline No. 1/II/1986 and how the Islamic legal analysis against the method of kafa’ah determination in the guideline. Method of collecting data is done by the engineering study of documents and interviews. The data are collected through the descriptive method and deductive mindset. At first glance, the kafa’ah determination in this guideline is not in line with Islamic law, but most of the Muslim scholars allow it since the work is also considered in kafa’ah criteria. The determination of kafa’ah in this guideline is on the reason of maslahah, namely being more selective in choosing a partner, maintaining the honor and dignity of a good husband in the family and neighborhood unity of the military, avoiding strife in the household as well as making the vision and mission in the line of duty. In Islamic kafa’ah concept, the assignment of job as a kafa’ah criteria, according to majority the Muslim scholars, is allowed. It is because in addition to religion, the work also needs to be considered as a kafa’ah criteria for the purpose of benefit, namely the creation of sakinah, mawaddah and rahmah family. Based on the above conclusion, it is expected that Army members really need to be selective in choosing a husband/wife by harmonizing with the vision and mission in order to maintain harmony.Abstrak: Penelitian ini membahas tentang apa yang melatarbelakangi adanya metode penetapan kafa’ah dalam Juklak Nomor 1/II/1986 dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap metode penetapan kafa’ah dalam juklak nomor 1/II/1986 tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen dan wawancara. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Jika dilihat sekilas, metode penetapan kafa’ah dalam juklak tersebut terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi menurut jumhur ulama diperbolehkan, karena pekerjaan juga dipertimbangkan dalam kriteria kafa’ah. Penetapan kafa’ah dalam juklak tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan, yakni agar kowad lebih selektif dalam memilih pasangan, menjaga kehormatan dan harga diri suami baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan kesatuan TNI, menghindari percekcokan dalam rumah tangga serta untuk menyamakan visi dan misi dalam menjalankan tugas. Dalam konsep kafa’ah dalam perkawinan Islam, penetapan pekerjaan sebagai kriteria kafa’ah, menurut jumhur diperbolehkan, karena selain agama, pekerjaan juga perlu dipertimbangkan sebagai kriteria kafa’ah dengan tujuan untuk kemaslahatan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan bagi anggota TNI benar-benar harus selektif dalam memilih calon suami/istri dengan menselaraskan visi dan misi demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.Kata Kunci: kafa’ah dan Juklak Nomor 1/II/1986
PENETAPAN AHLI WARIS PENERIMA SANTUNAN JASA RAHARJA DALAM PP NO. 18 TAHUN 1965
Authors: Ulya Zakiyatul 
Published: February 2019

Abstract: This bibliographical research aims to answer the questions of how the determination of the heirs as receivers of Jasa Raharja compensation stated in PP (Peraturan Pemerintah/Government Regulation) No. 18 Year 1965 and how the Islamic law perspective against the determination of the heirs as receivers of Jasa Raharja compensation. The data that obtained by documentation technique are further analyzed by descriptive method and deductive mindset. The research concludes that according to PP No. 18 Year 1965, the heirs are children, widow/widower, and/or the parents of the victim died of road traffic accident with the rule of the receipt and payment of compensation starting from the legitimate widow/widower, legal children, and legal parents. Thus, it can be said that the determination of the heirs within such regulation does not fully implement the provision of the Islamic inheritance system since it only provides Jasa Raharja compensation as a part of estate to the heirs who cannot be stunted (mahjub hirman), such as widow/widower, children, and parents. However, if it is viewed from the origin compensation of Jasa Raharja that is not coming from the victim but gathered from the owners of the transport equipment, it can be quite fair when the compensation is only given to the nearest heirs.Abstrak: Tulisan ini merupakan hasil penelitian pustaka (library research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965 dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja tersebut. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut PP No. 18 Tahun 1965, ahli waris hanyalah anak-anak, janda/ duda, dan/ atau orang tua dari korban mati kecelakaan lalu lintas jalan dengan aturan penerimaan pembayaran santunan dimulai dari jandanya/ dudanya yang sah, kemudian anak-anaknya yang sah dan diakhiri orang tuanya yang sah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penetapan ahli waris dalam peraturan tersebut tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam karena hanya memberikan santunan Jasa Raharja yang merupakan bagian harta waris kepada golongan ahli waris yang tidak bisa ter-hijab hirman, yaitu janda/ duda, anak-anak serta orang tua. Meskipun begitu, jika dilihat dari asal santunan Jasa Raharja yang bukan dari korban, namun terhimpun dari para pemilik/ pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan, maka dapat dikatakan cukup adil jika santunan tersebut hanya diberikan kepada ahli waris sedarah yang terdekat saja.Kata Kunci: ahli waris, santunan Jasa Raharja, PP No. 18 Tahun 1965
Pelaksanaan pasal 170 ayat 2 kompilasi hukum islam terhadap masa berkabung bagi suami di desa ngimbang kecamatan palang kabupaten tuban
Authors: Inayah Efiana Nur 
Published: February 2019

Penelitian dengan judul “Analisis Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)” ini merupakan hasil penelitian terhadap pelaksanaan Pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang masa berkabunag bagi Suami yang di lakukan di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Dengan pokok permasalahannya adalah batas kepatutan masa berkabung dan implementasi pasal 170 ayat 2 tentang masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif untuk menjawab permasalahan di atas. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskiptif untuk menjawab permasalahan yang ada.
Batas kepatutan masa berkabung bagi suami seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2 di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terbagi menjadi dua, yaitu untuk masa berkabungnya selama 4 bulan 10 hari seperti masa berkabung bagi wanita. Sedangkan jika untuk suami yang ingin menikah lagi harus menunggu setelah 1000 hari kematian istrinya. Sedangkan implementasinya masyarakat memberi beberapa batasan tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Suami yang baru ditinggal mati istrinya, salah satunya adalah tidak berhubungan dengan wanita lain baik langsung atau tidak kecuali dalam hal yang penting.
Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di desa tersebut baik dalam hal batas kepatutan maupun implementasinya telah sesuai dan tidak ada penyimpangan dengan aturan hukum Islam.
Sejalan dengan kesimpulan diatas, ada dua saran yang penulis berikan. Yaitu untuk Suami yang baru ditinggal mati istrinya hendaknya melakukan masa berkabung seperti apa yang telah diatur dan juga untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan rasa bela sungkawa atas kematian istrinya.
Keywords: Masa Berkabung, Kepatutan.
Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pa Bangkalan No.0774/Pdt.G/2013/Pa.Bkl Oleh Putusan Pta Surabaya No.0014/Pdt.G/2014/Pta.Sby Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian
Authors: Ibrohim Ali 
Published: February 2019

Abstract: Abstrak : Alasan-alasan perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia yang sudah diformalkan dalam UU No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam bisa dicari akarnya dalam fiqh munakahat. Karena pada dasarnya, hukum materiil maupun formil di Peradilan Agama sangat mengakomodir berlakunya Hukum Islam. Baik secara langsung atau secara tersirat saja.
Selama ini perbedaan penafsiran mengenai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus selalu menjadi polemik. Bahkan, alasan perselisihan atau pertengkaran ini mendominasi putusan-putusan perceraian di berbagai tingkat Peradilan Agama. Padahal, tidak ada pengukur yang jelas. Sehingga wajar kalau Putusan PA Bangkalan NO.0774/PDT.G/2013/PA.bkl dibatalkan oleh PTA Surabaya karena alasan perceraian yang satu ini. Maka dari itu perlu dibuktikan bahwa putusan yang diambil oleh Hakim mengenai perselisihan atau pertengkaran sudah memenuhi kriteria Nusyuz dan Syiqaq. Selain itu, kemaslahatan dan maqashid Syari’ah juga penting untuk pertimbangan.
Keyword : Putusan, Perceraian, Syiqaq, Nusyuz
KONSEP NUSHUZ DALAM CLD KHI
Authors: Bihi Kafa 
Published: February 2019

Abstrak: Artikel ini adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: bagaimana konep Nushuz dalam CLD KHI, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep Nushuz dalam CLD KHI. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yang sumber-sumber datanya berkaitan dengan konsep Nushuz dalam CLD KHI. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu memaparkan data-data tentang konsep Nushuz dalam CLD KHI kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Setelah itu diambil kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap konsep Nushuz dalam CLD KHI. Hasil penelitian ini menyimpukan bahwa Nushuz yang diatur dalam CLD KHI berlaku bagi suami maupun istri. Penyelesaian Nushuz dilakukan dengan cara perdamaian, baik yang dilakukan oleh pihak istri maupun suami. Hal ini dikarenakan antara hak dan kewajiban keduanya setara. Menurut hukum Islam Konsep Nushuz dalam CLD KHI adalah tidak sesuai, meskipun dengan adanya Nushuz suami dan istri. Karena adanya Nushuz disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak pasangannya. Dari hak dan kewajiban inilah yang tidak sama, dalam CLD KHI mensetarakan keduanya, sedangkan dalam Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri berbeda. Selanjutnya mengenai cara penyelesaian nushuz tidak sama. Dalam Hukum Islam penyelesaian Nushuz yang dilakukan oleh istri ada tiga tahap, yakni mulai menasehati, meninggalkan di tempat tidur, dan memukul dengan pukulan yang tidak keras Begitu juga dengan akibat Nushuz, dalam CLD KHI tidak dijelaskan.
Kata Kunci: Nushuz dan CLD_KHI
Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding) oleh Hakim
Authors: - Muwahid 
Published: February 2019

Artikel ini akan menguraikan metode penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Apabila dalam memeriksa perkara tidak ditemukan aturan yang mengatur perkara yang dihadapi oleh hakim, aturanya tidak jelas, atau multi tafsir, maka hakim melakukan upaya untuk menemukan hukum (rechtsvinding). Hakim dalam melakukan penemuan hukum adakalanya dengan menggunakan penafsiran (interpretasi), atau kontruksi hukum. Interpretasi hukum dilakukan jika norma dalam suatu perundang-undangan tidak jelas, ambigu, dan kabur (vague normen). Kontruksi hukum dilakukan jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur persoalan yang dihadapi oleh hakim, atau terjadi kekosongan hokum atau kekosongan undang-undang

Kata kunci: penemuan hukum, interpretasi, analogi, kontruksi hukum
KOMERSIALISASI NIKAH SIRI DI DESA PEKOREN KECAMATAN REMBANG PASURUAN JAWA TIMUR
Authors: Alfarisi Salman 
Published: February 2019

This article is a study of the commercialization practice of secret marriage in Pekoren Village, Rembang Subdistrict, Pasuruan Regency, East Java Province. Secret marriage is carried out by the community using a broker service. In carrying out its duties, the broker asks for payment in the form of dowry money for operational costs and paying for the services of the Kyai who marry off. This case was analyzed using the eyes of Islamic law and juridical law. While the method used is a descriptive qualitative research method by collecting data through reading or reviewing the expressions and behaviors observed from the speakers in the field. From the field it is described, that the commercialization of secret marriage in Pekoren Village is a fixation of the price of dowry as an operational cost that uses the services of kyai and brokers to find the type of women wanted by interested person. In Islamic law, secret marriage is a legal marriage with the fulfillment of requirements and pillars of marriage. Brokers in this case can be categorized as buying and selling because of doing business, but it is still not suggested in Islam. In Positive Law, unregistered marriage is not valid because one element is not fulfilled, namely marriage recording. In line with these conclusions, the holders of the marriage registration policy must emphasize the regulation of marriage registration. For religious leaders, should not facilitate the secret marriage ceremonies which are patterned as pleasure.
Ideologi Agama dalam Praktik Dominasi antara LDII Versus Non-LDII di Jombang
Authors: Dodi Limas 
Published: February 2019

This article reviews the religious ideology in the practice of domination of LDII over non-LDII communities in Gading Mangu Perak Jombang East Java. Using a phenomenological approach, this article concludes that as an ideology, religion functions to legitimize an action. Belief in religion as an ideology is very susceptible to the interests of domination. LDII Gading Mangu let the society to exchange knowledge through both pengajian (religious preaching) at the GAMA Islamic Boarding School and attending formal schools at Budi Utomo Foundation owned by LDII. It has been an evident that although there are two large educational institutions under the auspices of the Nahdlatul Ulama in the same area, the Budi Utomo Foundation has superior quality and quantity. It, therefore, attracts the common people or non-LDII members to send their children to Budi Utomo School. Within the economic field, LDII Gading Mangu set up its dominance by establishing a Joint Business (UB) which vends various goods and services, not only for its members but also for the non-LDII people.
Keywords: Ideology; domination; LDII.
Retrospective Evaluation of Children Applying for Athlete Licenses
Authors: Çetiner Nilüfer , BUCAK İbrahim Hakan , ALMIŞ Habip , KILIÇ Fedli Emre , TURGUT Mehmet 
Published: February 2019

Objective:
The numbers of children and adolescents taking part in sporting activities has
risen increasingly in recent years, but sudden deaths occurring during matches
or training are a cause for concern among families and in society. The purpose
of the study was to seek an answer to the question of whether children should
be evaluated by a pediatric cardiologist for sports licenses. Material and Methods:
168 children aged 7-17 who had newly started sporting activities or doing sport
for some time were included in the study. Participants underwent a detailed
physical examination and were assessed by a pediatric cardiologist. Athletes
were examined using history, physical examination, 12-channel echocardiogram
and echocardiography. Children with arrhythmia
were investigated using 24-h Holter monitoring. Results:
168 cases, 136 (81%) boys and 32 (19%) girls were enrolled. The mean age of the cases was 13 years. Pathology
was determined in 4.1% of all subjects at electrocardiogram and in 11.9% at echocardiography.
Effort tests were applied to 14 children with significant symptoms, in whom
arrhythmia was determined or with a family history, 24-h rhythm Holter monitoring
to five children and ambulatory Holter monitoring to one hypertensive child.
Holter monitoring revealed frequent isolated monomorphic ventricular premature
contraction in two subjects. Seven participants were eventually suspended from
sporting activities.

Conclusion:National
guidelines including presport cardiovascular evaluation have been developed in
order to prevent sports-related sudden deaths. The main conclusion from our
findings is that young children engaging in sports should be evaluated by a
pediatric cardiologist before starting sporting activities.
Çocukluk çağında vajinal reflü: İki olgu sunumu
Authors: ELMACI Ahmet Midhat , GÜNDÜZ Metin , ALP Hayrullah 
Published: February 2019

Vajinal reflü, miksiyon sırasında idrarın geri akım ile
vajen içerisine doğru birikimidir. Bu durum genellikle prepubertal kızlarda görülen ve
yapısal anormalliğin olmadığı fonksiyonel bir işeme bozukluğudur. Asemptomatik bakteriüriden
tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve gündüz idrar kaçırmaya kadar değişik
bulgularla ortaya çıkabilir. Bu yazıda idrar yolu enfeksiyonu öyküsü ve gündüz
idrar kaçırma şikayeti ile başvuran ve vajinal reflü saptanan iki olgu sunulmuştur.
İlk hasta 9 yaşındaydı ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle istenen işeme
sistoüretrogramda, işemenin erken fazında vajinaya doğru geri dolum tespit
edildi. On yaşındaki ikinci hasta idrar kaçırma şikayetiyle başvurdu ve üriner sistem ultrasonografisinde vajende, miksiyon
sonrası kaybolan sıvı birikimi tespit edildi. Her iki hastaya da tuvalet
eğitimi verildi ve takiplerinde şikayetleri kayboldu.