bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Authors: Indradewi I Gusti Ayu Agung Diatri , Ariantini Made Suci 
Published: May 2019

ABSTRAK. Uang palsu jika dilihat sekilas memiliki fisik yang sama persis dengan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Untuk mencegah transaksi dengan tidak sengaja menggunakan uang palsu, pemerintah telah mensosialisasikan metode 3D (Terlihat, Diraba, dan Diterawang). Selain itu, di lembaga yang terkait langsung dengan keuangan seperti perbankan, serta di lokasi belanja sudah mulai menggunakan pemindai uang palsu yang memanfaatkan sinar ultraviolet. Kekurangan alat ini adalah memerlukan ketelitian mata manusia untuk menentukan uang yang asli atau palsu. Penentuan keaslian uang kertas Rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan metode klasifikasi pola salah satunya dapat diakomodir oleh jaringan syaraf tiruan. LVQ (Learning Vector Quantization) melakukan pembelajaran terawasi untuk mengklasifikasikan suatu pola. Fitur gambar uang kertas dalam ruang warna HSV (Hue Saturation Value) diekstraksi dalam teknik yang diusulkan ini. Fitur-fitur yang telah diperoleh lebih lanjut diklasifikasikan menggunakan LVQ untuk menentukan keaslian uang kertas Rupiah.
Kata Kunci: uang palsu, uang kertas Rupiah, LVQ, HSV
Fatores facilitadores e limitativos da regulação pública da saúde no Brasil
Authors: Bastos Luzia Beatriz Rodrigues , Barbosa Maria Alves , Bastos Diniz Antonio de Sena 
Published: May 2019

Introdução: A regulação se insere como importante instrumento na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), pois possibilita o ordenamento da relação dos cidadãos com os serviços, cabendo ao gestor do sistema de saúde a organização do fluxo com os serviços. Objetivo: Analisar os fatores facilitadores e limitantes do processo regulatório dos entes federativos e sua repercussão no acesso í saúde dos usuários do SUS. Métodos: Revisão narrativa a partir de trabalhos que discutem a aplicabilidade da regulação da saúde no Brasil, publicados no perí­odo de 2006-2017. O levantamento foi realizado a partir dos termos "regulação da saúde" e "gestão da saúde", resultando na identificação de 35 artigos, dos quais foram analisados 20, que tinham relação direta com o tema. Resultados: Fatores facilitadores e limitativos do processo regulatório ficaram evidentes nos artigos elegidos para o estudo, servindo como ponto de partida para o desenvolvimento de estratégias na consolidação do sistema de saúde, centrado no sujeito e na qualidade da assistência. Conclusão: A qualificação do processo regulatório é primordial, na qual diversas ferramentas de gestão têm o potencial de ajudar a melhorar a assistência, no sentido de superar os mecanismos de regulação ainda frágeis e insuficientes, destacados nos artigos estudados.Palavras-chave: organização e administração, serviços de saúde, saúde pública, Sistema Único de Saúde.Â Â
EFEKTIFIKASI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
Authors: Samosir Tetti 
Published: May 2019

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undangâ€“Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negarahukum. Salah satu konsekuensi negara hukum adalah adanya peradilan yangbebas. Untuk itu, telah diletakkan dasar hukum peradilan di Indonesiasebagaimana termaktub di dalam Pasal 24 UUD 1945. Di dalam Pasal 24 ayat (1)UUD 1945 disebutkan, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yangmerdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut diatur dalam Undang â€“Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanâ€“Ketentuan Pokok KekuasaanKehakiman yang diubah dengan Undangâ€“Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman dan kemudian diubah dan disempurnakan denganUndangâ€“Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Secara khusus untuk badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan TataUsaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undangâ€“Undang Nomor 9 Tahun2004 tentang perubahan atas Undangâ€“Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undangâ€“UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangâ€“Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untukmewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteramserta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum danmenjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antaraaparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Sehinggamasyarakat sangat berharap undang-undang ini mampu menyelesaikan segalapersoalan atau sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orangatau badan hukum perdata (masyarakat) dengan badan atau pejabat tata usahanegara (pemerintah). Orang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara, atas Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Karena Keputusan TataUsaha Negara tersebut,telah mengakibatkan kerugian terhadap orang atau badanhukum perdata yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Gugatan Penggugatatas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara tersebut, dikabulkan dan dimenangkan oleh penggugat, dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Namun, dalampelaksanaannya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimenangkanPenggugat, tidak ditaati atau dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (Tergugat), terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat)Â yang tidak mau melaksanakan dan mengabaikan putusan pengadilan tersebutternyata tidak ada sanksi hukum yang tegas.
Korupsi sebagai Musuh Bersama: Merekonstruksi Spiritualitas Anti Korupsi dalam Konteks Indonesia
Authors: Simangunsong Bestian 
Published: May 2019

Abstract: Indonesian goverment established corruption as an extra ordinary crime. Government produced some policies as a manifestasion to prove that they are serious to overcome the practices of corruption and all of the impact in society. Not only government, church as an institution of religion which rich of moral and ethics views can play their role even to show their responsibilities to construct some formulas to solve some problems related to corruption that occur in the life of nation, society and church. Actually, the synergy between all alements of nation is needed, including the church as an agent of change to raise awareness to understand about corruption and the latent danger of it’s impact. Corruption is the common enemy. It’s also a social concern in Indonesia. So, church as a symbol of a salt and light of the world, has a calling to play the role reconstructing anti-corruption spirituality based on theological dialog and tradition about distributing parjambaran in the context of Batak society.Abstrak: Pemerintah Indonesia menetapkan korupsi sebagai extra ordinary crime. Kebijakan ini sebagai salah satu wujud keseriusan pemerintah mengatasi praktek korupsi dan segala dampak yang ditimbulkannya di tengah masyarakat. Tidak hanya pemerintah, gereja sebagai lembaga agama yang kaya akan ajaran-ajaran moral juga bertanggungjawab untuk menemukan sebuah formula yang dapat mendorong percepatan penyelesaian persoalan-persoalan terkait korupsi yang terjadi di tengah kehidupan bangsa, masyarakat, dan gereja. Dibutuhkan sinergi antara seluruh elemen bangsa, termasuk gereja sebagai agen perubahan untuk menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat akan pentingnya memahami korupsi dan bahaya laten yang ditimbulkannya. Korupsi merupakan musuh bersama dan keprihatinan sosial di tengah Indonesia. Upaya merekonstruksi spiritualitas anti korupsi yang didasarkan pada penekanan integritas dengan mendialogkannya dengan kearifan lokal pembagian parjambaran pada masyarakat Batak merupakan sumbang pikir teologis terhadap perlawanan korupsi.
USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SIG PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE FINCAS AGRÍCOLAS
Authors: Pauta Ríos Roberto Carlos , Mayorga Arias David , Castro Macías Elvis Rafael 
Published: May 2019

El siguiente artículo trata sobre el Sistema de Información Geográfica (SIG). Este, engloba la integración de áreas muy diversas. De manera que, no existe una única definición de SIG totalmente consensuada. En este sentido, un Sistema de información Geográfica (SIG) es un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión. Por ello, este funciona como una base de datos con información geográfica, datos alfanuméricos, que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. Sobre esta base, al señalar un objeto se conocen sus atributos e inversamente. Por otra, al preguntar por un registro de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía. En consonancia con ello, el presente artículo tiene como objetivo el estudio de las tecnologías relacionadas con los Sistemas de Información Geográfica que permitan la elaboración de planos de fincas agrícolas. Para ello, fue necesaria la revisión bibliográfica sobre el tema para profundizar en las principales características y conceptos relacionados con los Sistemas de Información Geográfica.
El PATRIOTISMO A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO MARTIANO Y FIDELISTA EN LOS DOCENTES EN FORMACIÓN INICIAL EN LA CARRERA DE LOGOPEDIA
Authors: Caballero García Yanet , Reyes Díaz Alicia , Martínez Galiano Jixy 
Published: May 2019

En este trabajo proponemos actividades para consolidar el valor patriotismo en docentes en formación inicial, a través del pensamiento martiano y fidelista. Se observaron resultados satisfactorios, pues los estudiantes demuestran sentimientos de cubanía, conocimiento y respeto a los símbolos nacionales. Muestran una actitud adecuada hacia el cuidado de lo que nos rodea, se muestran optimistas ante el futuro de la Patria. Sienten respeto y admiración por quienes contribuyeron y contribuyen a forjar la Patria.
EL PROYECTO PROFESIONAL COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA DE LA CARRERA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
Authors: Valera Fernández Lisbel , Téllez Lazo Luis 
Published: May 2019

Es objetivo de este artículo fundamentar el proyecto profesional de formación de competencias profesionales del licenciado en Contabilidad y Finanzas como forma de organización de la disciplina principal integradora de la carrera. Para su alcance se sistematiza la teoría existente y los aportes realizados por diferentes autores para la utilización del proyecto como forma de organización en diferentes especialidades. En el artículo se precisan las características y requisitos del proyecto profesional mencionado, sobre la base de su carácter integrador e interdisciplinario, que le permite al estudiante desde la práctica preprofesional la identificación y solución de diferentes problemas y, con ello, la formación de sus competencias.
The Disappearing Solar Filament of 2013 September 29 and Its Large Associated Proton Event: Implications for Particle Acceleration at the Sun
Authors: Cliver E. W. , Kahler S. W. , Kazachenko M. , Shimojo M. 
Published: May 2019

Abstract
We present observations of a notable example of a disappearing solar filament (DSF) on 2013 September 29 that was associated with a large solar proton event (SPE) and discuss this event in the context of four recent studies that compare flare and SPE size parameters. The DSF-associated flare was characterized by weak radio and soft X-ray emissions and a low reconnection flux. It was accompanied by a fast coronal mass ejection (CME) and a decametric-hectometric type II burst. We assembled a list of eight such events that are outliers in plots of SPE versus flare size parameters. These events were characterized by weak magnetic field source regions (predominantly DSFs but including one case of a transequatorial loop and another of a decaying active region), fast CMEs, type II bursts with low starting frequencies, high proton yields (ratio of proton intensity to 1 MHz radio fluence), and low high-energy Fe/O ratios. The last of these attributes suggests quasi-parallel shock acceleration. The relationship between SPE and flare size parameters in large (gradual), well-connected proton events can be illustrated by a schematic diagram with three principal regions: (1) a DSF zone of weak flares and large SPEs, (2) a big flare syndrome main sequence of loosely correlated flare and SPE parameters, and (3) a zone of moderate to large flares with no SPEs. The existence of regions 1 and 3 argues against a significant role for flares in large proton events: region 1 implies that flares are not necessary for such SPEs, and region 3 indicates that they are not sufficient.
Clinical Characteristics and Long-term Postoperative Results of Infantile Esotropia and Myopia
Authors: Shauly Yaacov , Miller Benjamin , Meyer Ewy 
Published: May 2019

ABSTRACT
Purpose: To determine the short-term (6 month) and long-term (4 year) surgical results of infantile esotropia in a control group of 100 patients, as compared to a myopia (-2.0 to -5.0 diopters [D]) group of 13 patients and to a high-myopia (greater than -8.0 D) group of 14 patients.
Method: A retrospective chart review with selection according to inclusion criteria.
Results: All 14 high-myopic patients (100%) achieved short-term unacceptable result of large-angle (greater than 20 prism diopters) deviation as compared to 29 (29%) and four (31%) of the patients in the control and myopia groups, respectively (P<0.0001). Eighty (80%) of the patients in the control group and 10 (77%) in the myopia group achieved long-term favorable postoperative results of subnormal binocular vision, microtropia, or small-angle (less than 20 prism diopters) deviation, with no statistical differences between the two groups. In contrast, 10 (71%) of the patients in the high-myopia group achieved a final unacceptable result of large-angle deviation, as compared to 20 (20%) and three (23%) in the control and myopia groups, respectively (P0.0001). Persistent preoperative amblyopia was associated with a higher percentage of unfavorable surgical results and was more frequent in the high-myopia group (50%) as compared to the control group (14%) (P=0.0004).
Conclusions: Careful attention must be directed preoperatively toward reversing amblyopia and correcting refractive errors because persistent amblyopia at the time of surgery was associated with a higher percentage ol unacceptable postoperative large-angle deviation. The conventional amount of recession or resection of muscles should be increased in high-myopic cases with infantile esotropia, because less effect is produced per millimeter of recession/resection initially and, in the longterm, the constant stimulus to accommodative convergence apparently causes recurrent esotropia.
Inflammatory Reaction After Aflibercept Intravitreal Injections Associated With Silicone Oil Droplets Released From Syringes: A Case-Control Study
Authors: Melo Gustavo Barreto , Figueira Ana Carolina Migliorini , Batista Fernanda Aparecida Heleno , Filho Acácio Alves Souza Lima , Rodrigues Eduardo Büchele , Belfort Rubens , Maia Maurício 
Published: May 2019

BACKGROUND AND OBJECTIVE:
To determine factors causing inflammation after intravitreal aflibercept injections.

PATIENTS AND METHODS:
This case-control study included aflibercept-treated eyes with inflammation post-injection and aflibercept-treated control eyes. Medical records were analyzed to identify contributing factors. Biophysical tests were performed to characterize properties of particle aggregation. Institutional review board approval was obtained.

RESULTS:

Inflammation developed in six eyes; three patients had anterior uveitis, and five had vitreous cells. Oil droplets were seen in all cases. Saldanha Rodrigues (SR) syringes were used in all cases. Among controls, SR and Becton-Dickinson syringes were used in 10 and 17 eyes, respectively. Regression analysis showed an association between SR syringes and inflammation (odds ratio = 21.66; 95% confidence interval, 1.10–425.06;
P
= .043). Biophysical analyses primarily showed aggregation possibly from free oil droplets or protein-oil droplet aggregation.

CONCLUSIONS:
Post-injection inflammation was associated with SR syringes. Silicone oil droplets, especially after syringe agitation, might play a role in the inflammatory reaction.

[
Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina
. 2019;50:288–294.]
Le développement de la nouvelle capitale du Kazakhstan, Astana / Nur-Sultan (1998-2018) : croissance, capitalisation et normalisation
Authors: Thorez Julien 
Published: May 2019

Cet article porte sur le développement de la nouvelle capitale du Kazakhstan, Astana / Nur-Sultan. Vingt ans après le transfert du pouvoir, il avance l’idée que la ville connaît, aux échelles locale, nationale et internationale, une phase de normalisation, après avoir été souvent pensée comme un objet urbain insolite, comme une « hétérotopie ». L’article fait l’hypothèse que cette dynamique de normalisation procède de la « capitalisation » de la nouvelle capitale, c’est-à-dire de l’acquisition par Astana / Nur-Sultan des attributs réels ou supposés d’une capitale nationale tels qu’ils sont pensés dans le contexte post-soviétique kazakhstanais. Il identifie plusieurs facteurs — démographique, urbanistique, géographique, symbolique, etc. — contribuant à ce processus qui fait écho à la trajectoire contemporaine de nombreuses capitales récentes (Ankara, Brasilia, Erevan, etc.). Dans ce cadre, il prête une attention particulière à la croissance et à la fabrique de la ville, ainsi qu’à l’articulation entre les dimensions ethnique et politique de l’édification de cette vitrine de la nation kazakhe et de l’État kazakhstanais.
Evaluation of Nodular Splenic Lesions in 370 Small-Breed Dogs (&lt;15 kg)
Authors: Fernandez Steven , Lang Jennifer M. , Maritato Karl C. 
Published: May 2019

ABSTRACT
Three hundred seventy small-breed dogs (&lt;15 kg) undergoing splenectomy for the presence of nodular splenic lesions were evaluated in a retrospective study to assess associations with breeds, malignancy, hemoperitoneum, and median survival time compared with previous studies. Data analyzed included signalment, histopathologic diagnosis, presence or absence of hemoperitoneum, breed associations, and survival times. In the current study, 44% (163/370) of dogs had nonneoplastic splenic lesions and 56% (207/370) had neoplastic lesions. Hemangiosarcoma was present in 27% (100/370) of splenic lesions. Hemoperitoneum was present in 31% (115/370) of dogs, and of this population, 66% (76/115) had malignant splenic lesions. The most common breeds were miniature schnauzers, dachshunds, and beagles, with beagles exhibiting a positive association with malignancy. The presence of hemoperitoneum was associated with malignancy. Distribution for nodular splenic lesions, correlation of hemoperitoneum to malignancy, and median survival time were similar to previous reports in large-breed dogs. Small-breed dogs who present with hemoperitoneum are 2.6 times more likely to have a diagnosis of a malignant splenic lesion. The most common small-breed dogs with nodular splenic lesions were miniature schnauzers, dachshunds, and beagles. Beagles and small-breed terriers were more likely to have malignant splenic lesions, and small-breed terriers were more likely to present with hemoperitoneum.
Educación vial durante el franquismo. Memoria de los primeros parques infantiles de tráfico en Mallorca (1962-1975)
Authors: Barceló Bauzà Gabriel , Gelabert Gual Llorenç 
Published: May 2019

La coyuntura de cierto crecimiento económico que se vislumbraba en España entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado ejerció, en mayor o menor medida, influjo en el ámbito educativo. Prueba de ello fue la introducción en la escuela de nuevos contenidos curriculares como la educación vial, que empezó a ocupar un espacio en el horario escolar. Este artículo presenta una aproximación a los parques infantiles de tráfico, unos espacios creados con la intención de inculcar hábitos de seguridad vial a través de prácticas reales y que resultaban complementarias a la formación teórica que se impartía en el aula. Los niños haciendo prácticas en el rol de conductores de vehículos, peatones o guardias de tráfico fueron algunas de las actividades más características. En esta ocasión nos centramos en los parques creados en Mallorca, un territorio insular que en el último tercio del siglo pasado soportó un aumento significativo del tráfico rodado, debido rincipalmente al incremento poblacional fruto del boom turístico y de una coyuntura de fuerte expansión económica. Para elaborar un inventario de los parques existentes y realizar el análisis de su legado y aportaciones, hemos accedido a toda una serie de fuentes —escritas, orales y gráficas— que nos han permitido aportar datos e informaciones del contexto en que fueron creados, de las personas encargadas de impulsarlos, así como de la importancia de su implementación en los auspicios de un nuevo paradigma educativo.
Immiscibility behind the metalorganic vapor phase epitaxy of InGaN
Authors: Onabe Kentaro 
Published: May 2019

Abstract
The vapor–solid phase equilibrium and the solid composition versus input group-III ratio relationship for the metalorganic vapor phase epitaxy of InGaN are analyzed on the basis of standard thermodynamics. Immiscibility is inherent in the activities of the InN and GaN components. A miscibility gap (MG) definitely appears in the vapor–solid phase equilibrium below the critical temperature. At a given temperature, the equilibrium partial pressures are fixed at those for the binodal compositions across the MG. In the solid composition versus input group-III ratio diagram, the MG at a given temperature is represented by a straight line which gives a weighted average of the binodal compositions for a given input group-III ratio. The apparently uniform compositions observed in low-temperature growth may be attributed to the non-equilibrium “freeze-out” effect of the growth species due to the slow surface kinetics.
The new nitrides: layered, ferroelectric, magnetic, metallic and superconducting nitrides to boost the GaN photonics and electronics eco-system
Authors: Jena Debdeep , Page Ryan , Casamento Joseph , Dang Phillip , Singhal Jashan , Zhang Zexuan , Wright John , Khalsa Guru , Cho Yongjin , Xing Huili Grace 
Published: May 2019

Abstract
The nitride semiconductor materials GaN, AlN, and InN, and their alloys and heterostructures have been investigated extensively in the last 3 decades, leading to several technologically successful photonic and electronic devices. Just over the past few years, a number of “new” nitride materials have emerged with exciting photonic, electronic, and magnetic properties. Some examples are 2D and layered hBN and the III–V diamond analog cBN, the transition metal nitrides ScN, YN, and their alloys (e.g. ferroelectric ScAlN), piezomagnetic GaMnN, ferrimagnetic Mn4N, and epitaxial superconductor/semiconductor NbN/GaN heterojunctions. This article reviews the fascinating and emerging physics and science of these new nitride materials. It also discusses their potential applications in future generations of devices that take advantage of the photonic and electronic devices eco-system based on transistors, light-emitting diodes, and lasers that have already been created by nitride semiconductors.