bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Character Education Development Pattern: Efforts to Empower School Managers
Authors: Wahyudi Arif 
Published: July 2019

Character education is a good thing. In Islam, characters are identical with morality, namely the tendency of the soul to behave automatically. The righteousness that is by Islamic teachings is called the ultimate morality or noble morality. The purpose of this study was to analyze the patterns, implementation, and implications of character education in private Islamic education institutions in remote districts. The research method uses the interpretive paradigm through a qualitative approach, the type of case study. The analytical tool used is a qualitative analysis model of Miles and Huberman. The results of this study are character education patterns through habituation of habituation and habituation in learning, exemplary teacher, employees and leaders, and board administrators and a system of punishment and appreciation and communication has accommodated the ideal character education pattern. The implementation of character education has both involved the community so that the synergy between all elements and evaluations is done at the end of the year. The implications of character education on the role of parents or guardians are less significant; the perception of the people who have not changed has left all responsibilities to schools unattended outside the school.
Pendidikan karakter adalah sesuatu yang baik. Dalam Islam, karakter identik dengan akhlaq, yaitu kecenderungan jiwa untuk bersikap secara otomatis. akhlaq yang sesuai ajaran Islam disebut dengan akhlaqul karimah atau akhlaq mulia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola, implementasi dan implikasi pendidikan karakter di lembaga pendidikan Islam swasta di daerah kabupaten terpencil. Metode penelitian menggunakan paradigma interpretif melalui pendekatan kualitatif, jenis studi kasus. Alat analisis yang digunakan adalah model analisis kualitatif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah pola pendidikan karakter melalui pembiasaan ubudiyah dan pembiasaan dalam pembelajaran, keteladanan guru, karyawan dan pimpinan serta pengurus pondok dan sistem hukuman dan penghargaan serta komunikasi sudah mengakomodir pola pendidikan karakter yang ideal. Implementasi pendidikan karakter sudah baik melibatkan masyarakat sehingga sinergi antar semua elemen dan evaluasi di lakukan pada akhir tahun. Implikasi pendidikan karakter pada peran orang tua atau wali yang kurang signifikan, persepsi masyarakat yang masih belum berubah menyerahkan semua tanggung jawab ke sekolah tanpa pengawasan di luar sekolah.
Islamic Education in The Theological Perspective
Authors: Suryadi Rudi Ahmad 
Published: July 2019

There is a differentiation between both Islamic and Western education. Western education has no conception of the will of God, the good pleasure of God, the design of human servitude to God, and let alone the understanding about life after death. Western view more striking on social interests alone (Humancentris) without trying to relate it to the Supreme Reality intervention. Education in Islamic perspective, mainly supported by theology, gave enlightenment to issues such as education. Islamic does not mean do not look optimal human capability, but in spite of this achievement of social progress as a result of the educational process remain in the corridor and the involvement of God's relationship. Islamic education, with a theological perspective presents an alternative conception of the development of an educational standpoint.
Terdapat perbedaan antara pendidikan Islam dan Barat. Pendidikan Barat tidak memiliki konsepsi kehendak Tuhan, kesenangan baik Tuhan, konsepsi perbudakan manusia kepada Tuhan, dan apalagi konsepsi tentang kehidupan setelah mati. Pandangan Barat lebih mengena pada kepentingan manusia saja (Humancentris) tanpa berusaha menghubungkannya dengan intervensi Realitas Tertinggi. Pendidikan dalam pandangan Islam terutama didukung oleh teologi memberi pencerahan untuk masalah-masalah pendidikan tersebut. Islam tidak berarti tidak melihat kemampuan manusia yang optimal, tetapi terlepas dari pencapaian kemajuan manusia ini sebagai hasil dari proses pendidikan tetap berada di koridor dan keterlibatan hubungan Tuhan. Pendidikan Islam dengan perspektif teologis menghadirkan konsepsi alternatif tentang perkembangan sudut pandang pendidikan.
Development of Islamic Education Curriculum Model Curriculum 2013 (K13)
Authors: Zahra Dwi Noviatul 
Published: July 2019

The development of an Islamic religious education curriculum (PAI) is an activity to produce a PAI curriculum and a process that links one component to another to create a better Islamic education curriculum (PAI). The curriculum component must consist of at least four parts, namely objectives, contents, processes, and assessments. This study discusses in depth the development of the curriculum in the Indonesian curriculum for the 2013 Curriculum model. This study aims to determine the extent to which the curriculum development curriculum for the 2013 curriculum model PAI. This study uses a literature review method. Data collection is done through documentation study techniques. The results of this study indicate that the curriculum development of the 2013 curriculum in the PAI is very significant, oriented towards realizing character education, creating education with local insight and creating a cheerful and friendly culture.
Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, dan proses yang mengkaitkan satu komponen dengan komponen yang lainya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) yang lebih baik. Komponen kurikulum setidaknya harus terdiri dari empat komponen yaitu tujuan, isi, proses dan penilaian. Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai pengembangan kurikulum PAI model Kurikulum 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan kurikulum PAI model Kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pengembangan kurikulum PAI Kurikulum 2013 pada ranah ini sangat signifikan, yang berorientasi pada mewujudkan pendidikan berkarakter, menciptakan pendidikan berwawasan lokal serta menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat.
PENGARUH TERBENTUKNYA UNSRAT MENJADI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Authors: Kondoy Asri Imelda , Rumate Vekie A. , Walewangko Een N. 
Published: July 2019

ABSTRAK Untuk mencapai tujuannya maka kinerja organisasi harus lebih ditingkatkan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Perubahan Universitas menjadi BLU menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terbentuknya Unsrat menjadi Badan Layanan Umum terhadap Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jenis Penelitian menggunakan penelitian assosiatif. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dan uji hipotesis t. hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial Terbantuknya Unsrat menjadi BLU tidak berpengaruh signifikan terhadap PNBP di Unsrat. Hal tersebut dikarenakan Unsrat baru menjadi BLU dalam 3 tahun terakhir sehingga tingkat dan proses pengelolaan masih merupakan transfomasi dari pengelolaan yang lama. Kata kunci: BLU, penerimaan Negara bukan pajak ABSTRACT To achieve its objectives, organizational performance must be improved. Performance is a description of the level of achievement of an activity / program / policy in realizing the goals, objectives, mission, and vision of the organization contained in the strategic planning of an organization. Changes in the University to BLU become a matter that really needs attention. The purpose of this study was to determine the effect of the formation of Unsrat into a Public Service Agency for Increasing Non-Tax State Revenues (PNBP). This type of research uses associative research. Data analysis techniques using multiple linear regression and hypothesis testing t. The results of the study showed that partially collapsing Unsrat into BLU did not significantly influence PNBP in Unsrat. This is because Unsrat has only become BLU in the last 3 years so that the level and process of management is still a transformation from the old management. Keywords: BLU, non-tax state revenue
Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis Aşısının Üretiminde Poli (D, L-Laktik-Ko-Glikolik Asit) (PLGA) Biyopolimerinin Adjuvant Etkisinin Araştırılması
Authors: AKINCI Zehra , KALENDER Hakan 
Published: July 2019

Bu
çalışmada, koyunların enfeksiyöz nekrotik hepatitis hastalığına karşı alüminyum
hidroksit ve poli (D, L-Laktik-Ko-Glikolik Asit) (PLGA) adjuvantları
kullanılarak üretilen aşıların kobaylarda oluşturduğu bağışıklık düzeyleri
karşılaştırıldı. Clostridium novyi tip
A kültürünün formol ile inaktivasyonundan sonra, alüminyum hidrokside adsorbe
edilmiş ve çift emülsiyon çözücü buharlaştırma yöntemi uygulanarak PLGA
(laktid/glikolid oranı: (50/50), moleküler ağırlık: 30.000-60.000 dalton) ile
enkapsüle edilmiş antjen içeren iki farklı toksoid aşı hazırlandı. Aşıların
oluşturduğu bağışıklık düzeyini belirlemek için 5-6 aylık ve ağırlıkları
400-500 gram olan erkek kobaylar kullanıldı. Her biri 10 kobaydan oluşan 3 grup
oluşturuldu. Birinci gruptakilere 21 gün arayla çift doz (2 ml+2ml) alüminyum
hidroksitli aşı, ikinci gruptakilere PLGA mikrosferli aşı tek doz (2 ml) ve
üçüncü gruptakilere PLGA mikrosferli aşı yarım doz (1ml) derialtı yolla
verildi. Birinci gruptaki kobaylardan rapel aşılamadan, ikinci ve üçüncü
gruptaki kobaylardan tek doz aşılamadan sonraki 15, 30 ve 45. günlerde kalpten kan
örnekleri alınarak havuzlanmış serum örnekleri elde edildi. Kan serumlarındaki
antikor düzeyi fare Toksin Nötralizasyon Test (TNT) ile belirlendi. Tek doz
mikrosferli aşı ile çift doz alüminyum hidroksitli aşı uygulamalarından sonraki
30. ve 45. günlerde aynı düzeyde antikor
(8 IU/ml) saptandı. Ancak 15. günde çift doz alüminyum hidroksitli aşının
antikor düzeyi 4 IU/ml iken, tek doz PLGA mikrosferli aşının antitor düzeyi 2
IU/ml olarak bulundu. Yarım doz PLGA mikrosferli aşı verilen kobaylarda yeterli
düzeyde (antikor titresi˂2.5 IU/ml) bağışıklık elde edilemedi. Sonuç olarak, tek dozlu veteriner aşıların geliştirilmesi
amacıyla farklı polimer tipi ve
enkapsulasyon yöntemleri kullanılarak daha geniş kapsamlı çalışmaların
yapılması gerekmektedir.
Analysis and Modeling of the Multi-wavelength Observations of the Luminous GRB 190114C
Authors: Fraija N. , Dichiara S. , Pedreira A. C. Caligula do E. S. , Galvan-Gamez A. , Becerra R. L. , Duran R. Barniol , Zhang B. B. 
Published: July 2019

Abstract
Very-high-energy (VHE; ≥ 10 GeV) photons are expected from the nearest and brightest gamma-ray bursts (GRBs). VHE photons, at energies higher than 300 GeV, were recently reported by the MAGIC Collaboration for this burst. Immediately, GRB 190114C was followed up by a massive observational campaign covering a large fraction of the electromagnetic spectrum. In this Letter, we obtain the Large Area Telescope (LAT) light curve of GRB 190114C and show that it exhibits similar features to other bright LAT-detected bursts; the first high-energy photon (≥100 MeV) is delayed with the onset of the prompt phase and the flux light curve exhibits a long-lasting emission (much longer than the prompt phase) and a short-lasting bright peak (located at the beginning of long-lasting emission). Analyzing the multi-wavelength observations, we show that the short-lasting LAT and Gamma-Ray Burst Monitor bright peaks are consistent with the synchrotron self-Compton reverse-shock model, and that the long-lasting observations are consistent with the standard synchrotron forward-shock model that evolves from a stratified stellar-wind–like medium to a uniform interstellar-medium–like medium. Given the best-fit values, a bright optical flash produced by synchrotron reverse-shock emission is expected. From our analysis we infer that the high-energy photons are produced in the deceleration phase of the outflow, and some additional processes to synchrotron in the forward shocks should be considered to properly describe the LAT photons with energies beyond the synchrotron limit. Moreover, we claim that an outflow endowed with magnetic fields could describe the polarization and properties exhibited in the light curve of GRB 190114C.
Marketing et communication politique
Authors: Dosquet Frédéric 
Published: July 2019

Ce chapitre « Comportement des électeurs et persuasion électorale » se propose de présenter les théories permettant de mieux comprendre le choix électoral ainsi que les facteurs d’influence de celui-ci, parmi lesquels la communication. De nombreux travaux issus de multiples disciplines sont ici regroupés en deux parties. Ceux qui se basent sur la sociologie le sont dans un premier temps. Puis, dans un deuxième, ceux qui privilégient comme semble l’indiquer la tendance actuelle du marketing politique, la psychologie. Ces travaux, qu’ils se rejoignent ou s’opposent, sont complémentaires et permettent au lecteur de mieux appréhender la complexité de cet acte, qui, si rapide soit-il dans l’isoloir, n’en n’est pas moins le fruit d’un processus aux contours encore incertains. Cette incertitude est paradoxalement une opportunité pour les chercheurs qui, loin d’avoir écumé la matière, ont devant eux des perspectives de travail notamment avec l’apport actuel des neurosciences 1 . Du côté des praticiens, cette incertitude pèse. Au vu des investissements considérables dédiés à la communication politique, il serait opportun de mieux rentabiliser les efforts fournis. Enfin, du côté des démocrates, ne pas savoir exactement comment fonctionne l’électeur est sans doute la garantie de la pérennité de la liberté et l’éloignement d’une manipulation « scientifique ». À la croisée des pouvoirs et de l’action, les sciences politiques et de gestion permettent donc dans l’union de leur champ respectif, d’améliorer la connaissance.
Marketing et communication politique
Authors: Castéran Herbert 
Published: July 2019

La fiabilité des sondages et les motivations des sondeurs sont un objet de débat quasiment aussi important que leurs résultats. Leur histoire, notamment les « votes de paille » fort peu scientifiques des États-Unis du xix e siècle et la relative concentration du secteur en France expliquent, pour part, ces soupçons récurrents. Plus que mesurer l’opinion, les sondages politiques sont suspectés de la façonner, ce qui renforce encore la sensibilité à leur égard. Le législateur a donc encadré en France leur pratique même si, dans les faits, les objectifs annoncés sont loin d’avoir été atteints. De manière plus fondamentale, les sondages politiques sont remis en cause dans leur objet d’étude, l’opinion publique. L’existence d’une opinion conscientisée est attaquée et son étude, par conséquent, serait frappée d’un vice ontologique : au mieux on ne mesure rien, au pire on fabrique. Le sondage politique se présente originellement comme un outil destiné à se faire une idée aussi juste que possible de l’état de l’opinion et de ses représentations. Pour ce faire, il s’appuie sur un ensemble de techniques. Parler des sondages, c’est d’abord parler d’un objet technique. Le chapitre développe les deux modes d’interrogation de l’opinion, l’approche qualitative et l’approche quantitative. Cette dernière, la plus familière aux yeux du public, fait l’objet d’une attention particulière, notamment en termes de sélection des répondants et du mode de questionnement. L’impact des sondages sur les votes n’a jamais été validé. À l’inverse, un lien entre résultats de sondage et résultats réels des consultations a pu être établi de manière économétrique. Il semble donc qu’une certaine permanence de l’opinion existe sans altération manifeste de celle-ci par les sondages, rendant à ceux-ci leur vocation d’instrument de mesure. Enfin, l’étude des marges d’erreur montre que nombre de polémiques autour des sondages pourrait être évité par leur simple calcul. La réticence des instituts de sondage à leur publication fait donc d’autant plus question.
La condition des handicapés psychiques âgés
Authors: Jovelet Georges , Charazac Pierre 
Published: July 2019

La condition des handicapés psychiques est analysée sous l’angle des particularités cliniques et existentielles de la psychose, de leur identité sociale et de leur accès aux aides et soins après 60 ans. Constatant qu’ils échappent aux politiques publiques en matière de santé mentale, de vieillesse et de dépendance, les auteurs plaident pour l’intégration de ces patients dans une loi-cadre pour la psychiatrie, pour le décloisonnement de leurs dispositifs d’accompagnement et la formation des personnels des établissements d’hébergement vers lesquels ils sont orientés.
Psychiatrie du sujet âgé : l’autonomie, enjeu de la pratique avancée infirmière
Authors: Gakou Sita , Torne Celer Arnaud , Ostermeyer Monique , Biglietto Jonathan 
Published: July 2019

Vieillesse et pathologie mentale s’additionnent aujourd’hui dans un contexte de raréfaction des structures et de personnels spécialisés. Ceci invite à plus de médecine ambulatoire mais des dispositifs de soins à domicile manquent. Les équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé (EMPSA) répondent en partie aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques. Une expérimentation à Paris a permis à une infirmière chargée de missions « pratique avancée » de développer son expertise. Cette unité née via un programme national vise un public de 70 ans et plus, présentant un trouble psychique et domicilié sur le territoire de l’expérimentation. La pratique avancée infirmière (PAI) peut répondre aux défis de la complexité rencontrée, issue de l’interrelation entre vieillissement et troubles psychiques. En identifiant les situations de discrimination, d’atteinte à la qualité de vie, les besoins en santé, elle adapte ses interventions en termes de prévention, de maintien de l’autonomie ou de coordination. Les décrets d’application relatifs à la PAI en France restent à étendre en psychiatrie et santé mentale. Des exemples à l’étranger vont aider à considérer les apports de ces professionnels.
L’association au risque de l’entreprise
Authors: Draperi Jean-François 
Published: July 2019

Dans cet article, l’auteur questionne l’articulation entre les termes « association » et « entreprise ». Étymologiquement comme historiquement, l’entreprise est synonyme de prise de risque. Au contraire, l’association, entendue comme groupement de personnes et non au sens juridique, est historiquement fondée pour prévenir et réduire des risques. Cette distinction permet de comprendre que certaines associations refusent d’être des entreprises et inversement que des entreprises, y compris appartenant à l’ESS, n’adoptent pas la forme associative. L’entreprise d’économie sociale typique est toutefois celle qui dépasse cet oxymore en se définissant comme un groupement de personne détenant une entreprise. Pour autant, l’entreprise n’est pas le principal centre d’intérêt de l’ESS, dont la finalité est l’émancipation. Un tel projet suppose une théorie générale qui relativise la place centrale qu’occupe aujourd’hui l’entreprise.
De la société de personnes à l’entreprise d’économie sociale : la lente construction d’une notion, du XIX e siècle jusqu’aux années 1980
Authors: Demoustier Danièle 
Published: July 2019

L’économie sociale est née au XIX e siècle de regroupements de personnes unies par l’ affectio societatis , et non comme « nœud de contrats marchands ». Le terme « entreprise », lorsqu’il fait son apparition, emprunte d’abord le sens très générique d’« entreprendre », avant d’être adopté en 1977 par les acteurs de l’économie sociale – via la formule « entreprise d’économie sociale » – pour souligner l’unité de leur secteur, en dépit des différents statuts qu’il abrite, et le différencier du modèle de la société de capitaux. Cet article retrace cette histoire. Il montre la montée en puissance de la notion de « société » jusqu’en 1860, pour structurer la plupart des initiatives solidaires et démocratiques (I). Au début du XX e siècle apparaît, via les coopératives, la notion d’entreprise, qui reste longtemps soumise au primat de l’association (II) avant de s’en émanciper progressivement et d’être étendue à l’ensemble de l’économie sociale (III).
Quelle lecture de l’entreprise d’économie sociale et solidaire (ESS) en droit français ?
Authors: Hiez David 
Published: July 2019

À l’heure où le législateur entreprend une réflexion sur la signification de la notion de société, et cinq ans après l’adoption de la loi ESS, cet article interroge les contours juridiques contemporains de l’économie sociale et solidaire et la place que la notion d’entreprise y occupe. Quels rôles et caractéristiques sont attribués à l’entreprise d’ESS par le droit français ? Au terme d’une présentation succincte des relations générales que le droit entretient avec la notion d’entreprise, et après avoir souligné l’absence de résonnance de cette notion en droit des groupements, l’entreprise d’ESS contemporaine est analysée dans la situation antérieure à la loi de 2014 (I). Puis l’auteur montre comment, en dépit d’un continuum apparent, cette loi se détache et s’éloigne de la définition traditionnelle de l’entreprise d’ESS (II et III). La loi de 2014 semble proposer une définition juridique réticulaire à vocation principalement de politiques publiques (IV).
Development of Jawi Spelling Skills Mobile Applications, 'Oh Jawiku'
Authors: Mohd Rashid Noor Asmina Binti , Md Salleh Shaharuddin Bin , Md Noor Norah Binti 
Published: July 2019

<p class="0abstract"> In the past, Jawi script was the main medium of intermediation in Malaya. However, since the emergence of the Roman script, the use of Jawi script has been marginalized causing less awareness among some of the younger generation on the uniqueness of Jawi script. Therefore, a mobile application has been developed to attract students to explore Jawi script especially the spelling of Jawi words. This Jawi Spelling Skills mobile application used constructivism approach and ADDIE model during the development process. This study used quantitative one group pre-test and post-test research design that conducted among 20 students of a primary school. The result shows that the mean value of the post-test was higher than the pre-test which is 89.00 while the percentage of students who liked the Jawi Spelling Skills mobile learning application was high. In conclusion, the application of Jawi Spelling Skills Mobile Learning Application able to attract students to learn Jawi indirectly raised the dignity of Jawi script in the future besides supporting the 21st- century education.</p>
Jean et Olivier de Bretagne, comtes de Penthièvre, vicomtes de Limoges (1384-1433)
Authors: Lémeillat Marjolaine 
Published: July 2019

La vicomté de Limoges, passé sous la tutelle
bretonne suite au mariage d’Arthur de Bretagne avec Marie de Limoges,
fait l’objet d’un long litige durant les années 1310 : entre la
duchesse Isabelle de Castille, duchesse de Bretagne, épouse de
Jean III, d’une part et son beau-frère, Guy de Bretagne, d’autre part.
En effet, le duc a attribué successivement cette terre à l’une, à
titre de douaire, puis à l’autre, comme apanage. Il en résulte un
conflit assez violent, lors duquel la duchesse va jusqu’à faire
intervenir sa mère, reine et régente de Castille, ainsi que le pape,
ceci tandis que Guy entreprend de s’imposer dans la vicomté grâce à
plusieurs coups de main, mais aux dépends des seigneurs locaux, qui
s’en plaignent. Jean III reste quant à lui en retrait. L’affaire ne
prend fin qu’avec l’intervention royale française, qui impose la
restitution de Limoges à Isabelle de Castille et l’attribution du
Penthièvre à Guy, en compensation.