bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENOLAKAN ITHBAT NIKAH SIRI BAGI ‎SUAMI YANG SUDAH BERISTRI ‎
Authors: Roqib Muhammad 
Published: February 2019

Abstract: This study reviews the judge’s legal consideration basis in rejecting the confirmation of unregistered marriage (isbat nikah) for a husband who had married in the Religion Court’s decision of Nganjuk No: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj and how the analysis of Islamic law against the denial of the confirmation of unregistered marriage for a husband who had married in the Religious Court’s decision of Nganjuk. The data of the research are obtained through documentation and interview. The data are then analyzed by descriptive-deductive mindset. This study concludes that the consideration and the legal basis used by the judge in the case of the confirmation of unregistered marriage is Article 4, paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 About Marriage jo. Article 52 paragraph 1 Islamic Law Compilation. In Article 5, paragraph 1 (a) of Law No. 1 of 1974 jo. Article 58, paragraph 1 (a) Islamic Law Compilation states that one of the requirements of conducting polygamy is the condition must be approved by wife. The judge rejected the request of the confirmation of unregistered marriage because in this case, according to the judge, is classified as polygamy. Judge just looks at the judicial aspect without considering the principles of maqasid al-shari’ah. In this case, the very important to note is the civil right and welfare of children which is one of the main constituents of hifzd al-nasl (protection of children) that should be maintained. In consideration of hifzd al-nasl, the petition of the confirmation of unregistered marriage should have been granted.Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak ithbat nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/ PA.Ngj dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan ithbat nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut. Data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif menggunakan pola pikir deduktif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara ithbat nikah adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri. Hakim menolak permohonan ithbat nikah karena pada kasus ini menurut majelis hakim tergolong perkara poligami. Hakim hanya melihat dari aspek yuridis tanpa mempertimbangkan maqasid al-shari’ah. Dalam kasus ini yang sangat penting untuk diperhatikan adalah hak-hak keperdataan dan kesejahteraan anak yang merupakan salah satu unsur pokok hifzu al-nasli yang harus terpelihara. Dengan pertimbangan tersebut permohonan ithbat nikah ini seharusnya dikabulkan.Kata Kunci: ithbat nikah dan nikah sirri
FENOMENA POLIGAMI ANTARA SOLUSI SOSIAL DAN WISATA SEKSUAL DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM, UU NO. 1 TAHUN 1974, DAN KHI
Authors: Rohman Moh. Faizur , Solikhudin Muhammad 
Published: February 2019

Abstract: Polygamy is one of the problem in the marriage of the most discussed widely and controversial. One side of polygamy is rejected with a variety of arguments between normative, psychological, even always associated with gender injustice-as revealed by gender activists or activists of women. In fact, Western writers often claim that polygamy is evidence that the teaching of Islam in the areas of marriage is very discriminatory against women. On the other side, polygamy campaigned as it is considered as one alternative to resolve the phenomenon of cheating and prostitution. Whatever the reasons said, clearly polygamy is a religion shari'ah presence clearly in the Qur'an, regardless of how this verse applied. The issue is under what conditions and by whom this polygamy shari'ah can be implemented. This paper attempts to examines polygamy on one side of the impact on social solution, on the other side can be regarded as sexual tourism which is conducted the husband, and could also both reasons join simultaneously. Furthermore, the authors discuss polygamy with analysis knife of Islamic Law, Law No. 1 of 1974, and KHI (Positive Law). Not only that, the authors also attempt to align polygamy study it with a knife of analysis the theory of phenomenology in sociology.
Keywords: polygamy, Islamic Law, Positive Law, Phenomenology.
DINAMIKA DALIL HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015
Authors: Siswanto Dwi 
Published: February 2019

Penelitian yang berjudul “Dinamika Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015” merupakan hasil penelitian hukum normative yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang dalil hukum hakim, perbedaan penggunaan dalil hukum Hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganuk Tahun 2015.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal, dengan data primer berasal dari salinan penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015, selain salinan penetapan penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari buku – buku hukum dengan tujuan menunjang penjelasan data primer, dengan menggunakan analisis induktif kemudian ditarik pada yang umum. Mengenai dalil hukum hakim.
Proses penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan majelis hakim menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam maslahah mursalah, terhadap wanita hamil di luar nikah. mengenai terjadinya perbedaan penggunaan dalil hukum hakim hanya sebagai dasar hukum hakim dalam penetapannya dikarenakan pada permohonan tersebut menggunakan penasehat hukum dan ketentuan mengenai permohonan yang digugurkan dan dicabut. Dalil hukum hakim sudah sesuai dengan Islam.
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian hukum normative yang menggunakan penelitian metode penelitian doctrinal, menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan majelis hakim, menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam maslahah mursalah. dan pertimbangan terhadap perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan anak, terhadap wanita hamil diluar nikah, mengenai terjadinya perbedaan penggunaan dalil hukum hakim hanya sebagai dasar hukum penetapan dikarenakan pada permohonan tersebut menggunakan penasehat hukum dan ketentuan mengenai permohonan yang digugurkan dan dicabut, dalil hukum hakim sudah sesuai dengan Islam, maka permohonan Pemohon patut diterima.
Saran dalam penelitian ini ditujakan kepada 2 (dua) pihak , pertama orang tua, agar lebih mempertimbangkan lagi untuk menikahkan anaknya karena pernikahan dibawah ketentuan sangat bahaya misalnya hamil diusia muda, kedua hakim di lingkungan Peradilan Agama agar hendaknya berhati – hati dalam memberikan izin dispensasi nikah agar tidak dijadikan celah bagi masyarakat dengan mudah mendapatkan izin dispensasi nikah.
Keywords: Dalil Hukum dan Dispensasi Nikah
Analisis maslahah al-mursalah terhadap akad nikah via teleconference
Authors: Yasrony Mohammad Aniq 
Published: February 2019

Abstract: penelitian yang berjudul “Analisis Maslahah al-Mursalah Terhadap Akad Nikah via Teleconference” ini merupakan hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan teleconference?, Bagaimana analisis Maslahah al-Mursalah terhadap fenomena akad nikah via teleconference?.
Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi dokumen. Selanjutnya data yang telah dihimpun diatur dan disesuaikan dengan akar permasalahannya kemudian dianalisis menggunakan teori Maslahah al-Mursalah. Adapun metodenya adalah deskriptif analisis dan menggunakan pola pikir deduktif yakni memaparkan teori Maslahah al-Mursalah sebagai teori ushul fiqh untuk menganalisis problematika akad nikah via teleconference secara lebih mendalam.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad nikah via teleconference awal mulanya dilaksanakan di Negara Timur Tengah yaitu Negara Mesir. Pernikahan dengan model akad nikah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak berada dalam satu tempat, dianggap tidak sah karena proses akad nikah tersebut tidak dilaksanakan dalam satu majelis.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses akad nikah menggunakan teknologi teleconference ini didasarkan atas keinginan dari pihak pengantin atau karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Proses akad nikah yang dilakukan tidak melalui pertemuan langsung. Praktik yang terjadi ialah ketika calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak duduk bersama-sama dalam satu majelis, namun komunikasi atau ijab kabul di antara mereka tetap terjalin dengan menggunakan video conference. Penggunaan yang lebih modern lagi bisa melalui aplikasi skype sehingga komunikasi tercipta layaknya pertemuan secara langsung.
Hasil analisis menggunakan teori ushul fiqh Maslahah al-Mursalah memberikan jawaban bahwa akad nikah via teleconference dihukumi boleh dan sah manakala dilakukan sesuai aturan hukum Islam, dan terpenuhi semua rukun-rukunnya. Pelaksanaan akad nikah model ini tidak bertentangan dengan rumusan ilmu fiqh yang menjadi cikal bakal terbentuknya hukum Islam.
Akad nikah yang menjadi sunnah Rasulullah Saw seharusnya tidak dipahami secara statis dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan perkembangan waktu, era modernisasi dan globalisasi menuntut adanya pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hakikatnya suatu hukum harus merelevansikan dengan kebutuhan dan situasi zaman. Sehingga semua lapisan masyarakat menjadi paham akan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi disandingkan dengan ilmu fiqh.
Keywords: maslahah mursalah dan teleconference
Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Dalam Keluarga Para Mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya Dan Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo
Authors: Hidayatulloh Rohmat 
Published: February 2019

Abstract: Dalam penulisan artikel ini penulis mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN DENGAN KESETARAAN KETURUNAN (Studi Kasus Pernikahan di Keluarga Para Mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya dan Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana pernikahan kesetaraan keturunan di keluarga para Mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya dan Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dengan kesetaraan keturunan dikeluarga para Mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya dan Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo.
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research. Teknik pengumpulan data diambil menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun, dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif.
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar keluarga Mas di kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya sangat mempertimbangkan kekufuan calon suami dan calon istri dalam hal nasab dan agama. Menjadikan nasab dan agama sebagai kriteria kafaah bagi keluarga para Mas merupakan hal yang sangat pokok yang harus dipenuhi. Sebagian besar keluarga Mas di Kelurahan Sidosermo masih menganggap nasab dan agama sebagai ukuran kafaah yang paling pokok dalam perkawinan. Hal ini disebabkan karena mereka merupakan keturunan Rasulullah saw. Berbeda dengan di Berbek, tradisi pernikahan para Mas di Berbek saat ini tidak memperhitungkan nasab dari calon suami atau istri. Yang paling terpenting adalah ada kecocokan diantaranya, ilmu agama dan akhlaknya. Pada generasi saat ini kriteria kafaah di Berbek adalah agama. Keluarga Mas di Berbek hanya mengutamakan kualitas agamanya karena orang yang mempunyai agama yang bagus, otomatis dia sholeh, dan berakhlak mulia dan tidak ada kekhususan dalam segi nasab karena itu merupakan prinsip zaman dahulu yang telah berubah di zaman sekarang.
Sejalan dengan kesimpulan diatas, disarankan pada zaman modern ini banyak dilakukan pemahaman yang mampu mempengaruhi prinsip kafaah masyarakat khususnya para Mas terlebih pada pergaulan anak muda di zaman sekarang yang bebas memilih. Oleh karenanya konsep kafaah tersebut harus di ajarkan kepada anak keturunannya supaya mereka mengerti dan faham serta mampu melaksanakan kafaah yang telah di ajarkan oleh orang tua mereka sehingga menjadi keluarga yang saki@nah mawaddah waroh{mah.
Keywords: Hukum Islam, Kafaah.
Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam
Authors: Junaidy Abdul Basith 
Published: February 2019

Perceraian yang terjadi antara suami isteri mengakibatkan konsekwensi terhadap pihak ketiga, yaitu anak-anak. Kewajiban orang tua terhadap anak tidak terbatas pada saat perkawinan masih utuh, akan tetapi kewajiban itu terus berlangsung meski perkawinan mereka telah putus. Persoalan yang muncul adalah mengenai siapa di antara kedua orang tua itu yang paling layak untuk melakukan pengasuhan. Secara prinsip, Islam memberikan ketentuan bahwa ibu lebih layak untuk mengasuh karena alasan biasanya ibu lebih memiliki kasih sayang dibanding ayah. Namun, Islam, sebagai ajaran yang memiliki misi Rahmatan lil Alamin, menetapkan prinsip universal dalam hal ini, yaitu syarat utama pengasuh anak adalah memiliki sikap amanah dan memiliki kecakapan. Syarat amanah meliputi sikap moral yang baik dan tidak merusak agama anak. Pengasuh non muslim diperkenankan asalkan tidak dikhawatirkan merusak agama anak. Syarat kecakapan menuntut kesediaan pengasuh untuk meluangkan waktu untuk anak. Atas dasar itu, posisi ibu, misalnya, sebagai pengasuh bisa saja digantikan ayah jika ia tidak amanah. Dan penentuan amanah atau tidaknya seorang pengasuh ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
ظاهرة ظاهرة العضل في النكاح
Authors: Budiono Budiono 
Published: February 2019

الزواج يعد من أهم الموضوعات التي يحتاج إلى الاهتمام بها اهتماما للغاية لتعلقه بالأغراض التي يعد حفظها أحد المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية , ولأجل ذلك جعل المشرع للولي أمر مباشرة عقد النكاح. ويكون دور الولي في هذا الأمر يتجسد في المحافظة على المرأة حتى يتحقق فيه من مصلحة لها , و كذلك ينأى بالمرأة عن مباشرة عقد الزواج وفي ذلك دفع للحرج عنها . نرى في هذه الأيام الأخيرة بعض الولاة يتعسفون في استخدام حقهم من خلال اجبار المرأة على النكاح دون النظر إلى تحقيق المصلحة المرجوة من قبل المرأة , أو من خلال منع المرأة من حقها في النكاح ظلما وعدوانا . انطلاقا من هذا , كان المشرع بالنسبة إلى الولي الظالم يجعل للمرأة سبلا عديدة تمكنها التخلص من هذا الظلم . ويعرف العضل بأنه منع ولي المرأة لها من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغبَ كل واحد من الزوجين في صاحبه. ويتبين لنا أن العضل وأد للآمال والطموحات وقتل الحقوق والتطلعات, فهو حرمان لحق من حقوق الشريعة التي كفلها الحق للمرأة , ألا وهو الحق في الزواج ولما كان للعضل كل تلك الآثار السيئة على المرأة والمجتمع كان لزاما على الدعاة والمؤسسات التعليمية والحقوقية والإعلامية والقضائية اتخاذ إجراءات للحد من انتشار تلك الظاهرة السيئة التي قد ظهرت من عصر النبي ص بل سبقه.
KAFA’AH DI DUNIA PESANTREN
Authors: Assulthoni Fahmi 
Published: February 2019

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah kondisi keseimbangan antara calon suami dan calon istri. Fenomena di pesantren Pamekasan menunjukkan hal baru dalam penerapan sistem perkawinan sekufu. Banyak diantara para kyai menjodohkan dan menikahkan putra-putrinya dengan orang-orang terdekat ataupun dari anak keturunan kyai pula.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, interview, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: dalam proses pemilihan jodoh terhadap putra-putrinya, para kyai sebagai orang tua lebih memilih dan menitik beratkan pada faktor nasab/keturunan kyai. Tujuannya adalah agar perjuangan pesantren terus berjalan, terciptanya hubungan kekeluargaan dengan kyai lainnya, seseorang yang bernasab kyai sedikit banyak akan sama dengan anak turunannya, dan sebagainya.
Menurut perspektif maslahah, perkawinan semacam ini dapat dibenarkan. Pertama, karena ada dasar al-Qur’an dan hadis yang berafiliasi dengannya. Kedua, tujuan perkawinan dengan pertimbangan kesepadanan akan menimbulkan banyak kemaslahatan. Ketiga, konsep mas}lah}ah sendiri menghendaki agar manusia mendapat kemudahan dalam suatu hal, dan menghindari kesulitan-kesulitan yang menghalanginya kelak.
Does Your Article Need A Methods Or Methodology Sub-Section?
Authors: Slater Timothy F. 
Published: February 2019

In the process of writing a discipline-based science education research article for the Journal of Astronomy & Earth Sciences Education, authors are faced with the question of titling each of the article’s subjections. Some editors and authors advocate a METHODS section whereas others advocate for a METHODOLOGY(IES) section. What do we currently prefer in JAESE? The answer is an unsatisfying, “it depends.” The vast majority of papers in the JAESE Journal of Astronomy & Earth Sciences Education use a traditional METHODS section because most—but certainly not all—papers to date describe studies in which the method of inquiry is based on a balance of pragmatism, cost, usefulness, and actionable information. This is in contrast to a METHODOLOGY section, which takes time to argue for why a particular approach will be most fruitful for the question at hand. A robust mix of both are vitally important across the broader discipline-based science education researcher community.
Evaluating Strategies To Collect Micrometeorites From Rainwater For Citizen Scientists
Authors: Blake Mel , McKee James , Statom Richard , Qiu Chiong , Menapace Francis 
Published: February 2019

Micrometeorites originate from small pieces of rock from space colliding with the Earth’s atmosphere at high velocity, such as the Perseid meteors which hit the atmosphere at 60 km/s. When they do so, they burn up, causing a flash of light that we see as a meteor. Many groups have been successful collecting these particles using various devices. Such activities make great science projects for middle and high school students, and we plan to start a program to train students in the collecting methods and get them interested in science, technology, engineering and math (STEM) careers. Various methods are used to collect micrometeorites from rainwater, but little work has been done to assess the most efficient method of collecting these particles from space and then analyzing them. Before we began our citizen science project, we determined that it was necessary to conduct a pilot project to determine the most effective method of collecting micrometeorites from rainwater. Four collecting methods were tried and the method that collected the most micrometeorites was also the simplest, that being a simple bucket under the downspout of the gutter system of a house and a magnet which is then run through the bucket to gather the meteorites.
El censo de 2018 y sus implicaciones en Colombia
Authors: Vallejo Zamudio Luis E. 
Published: February 2019

El censo nacional de población es un instrumento estadístico esencial en cualquier país. Es un insumo básico para que tanto el sector público como el privado tengan la información pertinente para diseñar sus políticas de la mejor forma y así alcanzar los objetivos propuestos. En el caso colombiano, el censo ha sido objeto de muchas críticas y objeciones en la medida en que, de acuerdo con las proyecciones poblacionales realizadas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), según el censo de 2005, la población calculada era de 50 000 000 de personas; sin embargo, el censo de 2018 encontró que somos 45 500 000, es decir, una diferencia de 9 %.
Evaluasi implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan
Authors: Pas Agustinus , Kartowagiran Badrun 
Published: February 2019

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan implementasi Perda No 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan oleh Dinas Sosial DIY; (2) mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak jalanan; (3) dan mendeskripsikan solusi dalam mengatasi hambatan yang ditemukan. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan model evaluasi kesenjangan. Responden penelitian terdiri atas staf perlindungan anak, pengasuh Rumah Perlindungan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan anak jalanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Keabsahan data kualitatif menggunakan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Validitas instrumen menggunakan validitas isi, dan estimasi reliabilitas angket menggunakan Cronbach Alpha dengan koefisien sebesar 0,75. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah memenuhi hak dan kebutuhan anak jalanan dengan baik, kecuali pemenuhan hak identitas. Tugas Dinas Sosial selanjutnya adalah memenuhi hak identitas anak jalanan melalui kerjasama yang berkelanjutan dengan semua pihak terkait.Kata kunci: perlindungan, pemenuhan hak dan kebutuhan, anak jalanan. AN EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2011 ABOUT STREET CHILDREN PROTECTIONAbstractThis research aims to: (1) describe the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2011 about Street Children Protection (the fulfillment of children rights) was realized by Social Office of DIY, (2) describe the obstacles found by the Social Office of DIY in fulfill the rights and the needs of street children, (3) and to describe the solution to overcome the obstacles found. This was an evaluation research that used quantitative and quantitative descriptive approach with the discrepancy evaluation model. The respondents in this research consisted of the staff of street children protection, caretakers in social protection houses and child social welfare institutions, and street children. Data collection was done through interviews, observation, questionnaire and documentation. The validity and reliability of qualitative data was measured through credibility, transfer-ability, dependability, and confirm-ability testing. Research instrument validity was measured through content validity and the testing of questionnaire instrument is through Cronbach Alpha with a coefficient of 0.75. The results of this research show that the rights and needs of street children has fulfill well by Social Office, except in fulfilling the right of identity. The next task of the Social Office is to fulfill the rights of the street children’s identity through ongoing collaboration with all relevant agencies.Keywords: protection, fulfillment of rights and needs, street children