bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit
Authors: Wirasasmita Edwina Aileen 
Published: August 2018

Hospitals have their own rules in carrying out the delivery process, the rules contained in the SOPs (Standard Operating Procedures), in the procedure already established procedure for mounting rings for the newborns so the baby can not be confused with the baby other patients and it is the duty of a maternity nurse. The purpose of this study to analyze the criminal liability for a nurse which resulted in an infant being confused because there is still legal uncertainty regarding what constituted a criminal penalty for someone who makes a person's origins unclear because "one deliberate act" as regulated in Article 277 Criminal Code. Research method uses normative research method by using the Statue approach and the analytical & Conseptual approach. The study shows that there is criminal responsibility for nurses who deliberately not follow the hospital SOPs while working so that there is a malpractice which resulted in a baby lost his identity as regulated under Article 277 of the Criminal Code
Rumah Sakit memiliki peraturannya sendiri dalam melaksanakan proses persalinan, ketentuannya tertuang dalam Standard Operating Procedures, dalam prosedur telah ditetapkan tata cara pemasangan gelang pada bayi baru lahir agar bayi tidak bisa tertukar dengan bayi pasien lain dan merupakan tugas dari perawat maternitas. Tujuan studi ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi seorang perawat yang mengakibatkan seorang bayi tertukar karena masih terjadi ketidakpastian hukum berkaitan dengan apa yang dimaksud ancaman pidana bagi seseorang yang membuat asal-usul seseorang menjadi tidak jelas karena “salah satu perbuatan sengaja” sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHP. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban secara pidana bagi perawat yang dengan sengaja tidak mengikuti SOP rumah sakit saat bekerja merupakan malpraktik yang mengakibatkan seorang bayi kehilangan identitasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHP.
Dugaan Praktek Monopoli Pada Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Notaris Melalui Aplikasi YAP (Your All Payment)
Authors: Susmitha Ni Putu Putrika Widhi 
Published: August 2018

All Notaries are required to pay Non-Tax State Revenue (PNBP) only through Your All Payment (YAP) application. The policy indicates the alleged violation of Article 17 of Law Number 5 Year 1999 concerning Anti-Monopoly and Unfair Business Competition. It is alleged that giving of privilege to one of the business actor is BNI to be the sole intermediary for payment of Non-Tax State Revenue by Notary. The purpose of this study is to examine the provisions related to monopoly and unfair business competition and its implementation in Indonesia and single payment system in the payment of PNBP online. This research uses normative legal research with statutes approach. The study shows the alleged monopolistic practice that is contradictory to Article 17 should be examined by KPPU by using Rule of reason approach. So, KPPU can maximally perform its duties considering KPPU is not law enforcement institution and sanction given is only administrative. BNI becomes the only medium for Notaries to make PNBP payments and does not need to compete with other business actors. The government should review this. It should not only be locked to one particular electronic payment system model that is on one candidate of a technically qualified bank to realize an online payment system but also should be able to accept non-electronic ones.
Seluruh Notaris diwajibkan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya melalui aplikasi Your All Payment (YAP). Kebijakan tersebut mengindikasikan terjadi dugaan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diduga adanya pemberian keistimewaan kepada salah satu pelaku usaha yaitu Bank BNI untuk menjadi perantara satu-satunya atas pembayaran PNBP oleh Notaris. Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji ketentuan terkait monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta implementasinya di Indonesia dan single payment system dalam pembayaran PNBP secara online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan praktek monopoli yang bertentangan dengan pasal 17 seyogianya dilakukan pemeriksaan oleh KPPU dengan menggunakan pendekatan Rule of reason agar KPPU dapat lebih maksimal melakukan tugasnya mengingat KPPU bukanlah lembaga penegak hukum dan sanksi yang diberikan hanya bersifat administratif. BNI menjadi satu-satunya media bagi para Notaris untuk melakukan pembayaran PNBP dan tidak perlu bersaing dengan pelaku usaha lain. Pemerintah hendaknya mereview hal ini. Selayaknya tidak hanya terkunci kepada satu model sistem pembayaran elektronik tertentu saja yaitu pada satu kandidat bank yang sudah memenuhi syarat secara teknologi untuk merealisasikan sistem pembayaran online namun juga seharusnya bisa menerima yang non-elektronik.
Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Authors: Widodo Tedhy 
Published: August 2018

The criminal act of corruption is a financial and humanitarian crime that harms the state and reduces the people's right to better access to welfare. The settlement of corruption cases often involves many parties, including good third parties related to the evidence seized by the Prosecutor. Judgments in judicial practice still cause new problems. The Panel of Judges imposed a crime in the form of appropriation of property in the control of a well-intentioned third party. The purpose of this paper is to examine the legal status of a third party who has good faith in the execution of confiscated goods in the case of corruption and the role of the prosecutor in a third-party lawsuit related to the execution of confiscated goods in the case of corruption. The research method used is normative legal research with statutes approach and case approach. The study indicates that the legal measures that can be done by a good third party against the confiscated objects in the case of corruption must be in accordance with Article 19 of the Anti-Corruption Eradication Act. The role of the public prosecutor in a civil case is not a public prosecutor or executor but in a lawsuit as a State Attorney Attorney under Article 30 Paragraph (2) of Law Number 16 Year 2004 regarding the Attorney General of the Republic of Indonesia.
Tindak pidana korupsi adalah kejahatan keuangan dan kemanusiaan yang merugikan negara dan mengurangi hak rakyat untuk mendapat akses kesejahteraan yang lebih baik. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi seringkali melibatkan banyak pihak, termasuk pihak ketiga yang beritikad baik terkait dengan barang bukti yang disita oleh Penuntut Umum. Putusan-putusan dalam praktek peradilan masih menimbulkan masalah baru. Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa perampasan harta dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kedudukan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dalam eksekusi barang sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi dan peranan jaksa dalam gugatan pihak ketiga terkait eksekusi barang sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik terhadap benda sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi harus sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran jaksa dalam perkara perdata bukan sebagai penuntut umum atau eksekutor akan tetapi dalam perkara gugatan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Frequency of pelvic asymmetry among medical students of Karachi
Authors: Yasmeen Amna , Subhan Sana , Hameed Taiba , Akhtar Saeed 
Published: August 2018

Background: Assessment of the pelvis is a complex integration with spine and lower extremities and is prone to multiple dysfunctions. Physiotherapists in routine rarely assess pelvis associated musculoskeletal abnormalities. This study was aimed at finding the frequency of pelvic-asymmetry in medical students of Karachi.
Methodology: An observational cross-sectional study was conducted from 28th November 2017 to 6th February 2018 to measure asymmetry of the pelvis manually. A sample of 154 medical students was calculated through Open Source Epidemiologic Statistics for Public Health (Open Epi) version 3.0 with a confidence level of 95%. Non-probability purposive sampling technique was used. An informed consent was taken and data was collected from participants aged between 18-25 years through a self-generated questionnaire. Participants with Congenital abnormalities or fracture of lower limb or complain of nerve root pain, any spinal pathology/tumor/surgery of lower limb were excluded from the study sample. Data was analyzed using Statistical Project of Social Science (SPSS) version 20.
Results: According to the results 43.5% of the study subjects were observed having pelvic asymmetry. Furthermore, 41.0% participants were spending <3 hours in a constant standing position were observed with the asymmetrical pelvis, while 40.5% participants with pelvic asymmetry work for >3 hours standing constantly. Only 41.5% of participants with low back pain were observed having an asymmetrical pelvis.
Conclusion: It can be concluded from the study results that there is a high prevalence of pelvic asymmetry observed among medical students of Karachi. Moreover, knee and ankle joint pain due to constant standing is highly associated with asymmetrical pelvis as compared to hip pain.
Estimation of total antioxidant capacity in type 2 diabetic and normal healthy subjects
Authors: Jabeen Humaira , Zeeshan Mehwish , Muhammad Imran  , Sumreen Begum  , Saleem Tajallee , Ahmed Nazia , Qasim Rashida 
Published: August 2018

Background: Diabetes mellitus (DM) is a highly prevalent non-communicable disease in the world. Current investigations evolved that oxidative stress is also a major risk factor to cause type 2 diabetes mellitus due to impairment of antioxidant defense system in various biological fluids.
Methodology: In this cross-sectional study, 70 type 2 diabetes mellitus subjects and 30 normal healthy subjects of both genders were selected from various health care centers of Karachi, Pakistan for a study period of six months June 2017 – December 2017. The total antioxidant capacity (TAC) concentration was measured in serum by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technique using Caymans Antioxidant Assay. The biochemical parameters and anthropometric measurements were estimated by standardized methods. Data was analyzed using the statistical program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 10.0.
Results: According to the study results TAC was significantly reduced (**0.05 ± 0.00 mmol /L) in type 2 diabetes mellitus subjects compared to normal healthy subjects (0.13 ± 0.02 mmol /L). It was noted that diastolic blood pressure (DBP), body mass index (BMI), and triglycerides (TG’s) were significantly increased while high density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) was significantly reduced in diabetic subjects than the comparative healthy individuals.
Conclusion: This study showed that decreased levels of TAC and HDL-C in type 2 DM patients with increased levels of BMI, systolic blood pressure (SBP), fasting blood sugar (FBS), DBP, and total cholesterol (TC) which may cause oxidative stress and increase the progression of cardiovascular disease (CVD) and other metabolic diseases. Modifications in dietary habits and intake of antioxidant foods or supplements may diminish the process of oxidative stress which may consequently decrease CVD and other severe clinical outcomes.
Depiction of Victorian Era in the Novel Great Expectations by Charles Dickens
Authors: Haque Farhana 
Published: August 2018

Charles Dickens’ Great Expectation actually did reflect the Victorian society and therefore the morality of that era’s people inside of the novel. Since we know that Victorian era basically present some features such as virtue, strength, thrift, manners, cleanliness, honesty and chastity. These are the morals that Victorian people used to hold with high esteem. In this novel Great Expectations, Dickens has created some Victorian characters whom we have seen both in good working way or not at all. But the protagonist named Pip was dynamic and he went through some several changes and dealt with different and significant moral issues. Somehow Pip left behind all the values he was raised with. Because Miss Havisham and Estella have corrupted Pip with rich life. Greed, beauty and arrogance were his ingredient of immoral life. The other characters like Joe and Biddy were static characters throughout the entire novel and became noticeable to be the manifestation of what we call as ideal Victorians. The main heroin of this novel was Estella with whom Pip thought he had some love connection. Hence, Estella has been presented as a good in the sense of potentiality and turned morally bad. Miss Havisham, who was basically a corrupt woman and she engraved the center of the novel. Great Expectations did disclose how was the situation of Victorian society through some important features such as higher class, corrupted judicial system between rural and urban England. Here in this novel, Dickens was concern about the education system in Victorian era where the lower class people get less opportunities of getting proper education. From the beginning to the end of this novel, Dickens explored some significant issues regarding higher and lower class system of Victorian society which did fluctuate from the greatest woeful criminal named Magwitch to the needy people of the swamp country, where Joe and Biddy were the symbol of that regime. After that we can proceed to the middle class family where Pumblechook was the person to represent that regime. Last but not the least Miss Havisham symbolized and bear flag of very rich and sophisticated Victorian woman who has represented the higher class society in the novel Great Expectations. Hence we can say Great Expectations has talked and displayed the class system of Victorian England and the characters of this novel therefore also did uphold the true reflection of Victorian era.
Azotobacter chroococcum Dan Pembenah Tanah Untuk Menurunkan Serapan Kadmium Oleh Tanaman Padi (Oryza sativa L.)
Authors: Hindersah Reginawanti , Nurfitriana Nofalia , Fitriatin Betty Natalie 
Published: August 2018

Heavy metal contamination in paddy field which came from industry nearby and agricultural input. Increased level of toxic heavy metal cadmium will threat rice production and quality. Bioremediation by used of rhizosphere bacteria is an easy, cheap and effective method to control toxic metal uptake. Pot experiment has been done to study the change in cadmium uptake after biofertilizer Azotobacter chroococcum inoculation and some soil ameliorant. Expirement has been carried out in factorial completely randomized block design with A. chroococcum and ameliorant as treatments. Either Azotobacter inoculation or soil ameliorant didn’t change soil acidity, the soil still neutral. Rhizosphere of paddy received biochar, hay compost and biochar and inoculated with 108 cfu mL-1 Azotobacter was colonized by more Azotobacter compared to uninoculated one. All plant treated with Azotobacter has higher nitrogen uptake but lower cadmium uptake. This experiment suggested that biofertilizer Azotobacter has a significant role to decrease cadmium uptake by padi, an important food crop.
Pengaruh Pemberian Agen Hayati Pada Benih Dan Pupuk Bokashi Terhadap Mutu Fisiologis Benih Kedelai (Glycine max L. (Merill) Kultivar Grobogan
Authors: Windia Eka Siti , Sumadi Sumadi , Nuraini Anne 
Published: August 2018

Physiological quality of seeds could be seen from viability and vigor. The used of matriconditioning treatment using biological agent and bokashi fertilizer could be the way to enhance physiological quality of seeds. The objective of experiment was to determind the most effective dosage interaction of biological agent and bokashi fertilizer to improve physiological quality of seeds.This research was held at Ciparanje Experimental Farm and Laboratory of Seed Technology Faculty Agriculture Universitas Padjadjaran.from November 2016 until February 2017. The experiment’s method design using randomized block design factorial pattern with Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) at 5 %. The Cultivar that used for this research was Grobogan with Bokashi that tested at 0 ton/ha, 16 ton/ha, 32 ton/ha, and 48 ton/ha respectively combined with matriconditioning that used biological agent and control without biological agent. The biological agent that used for this treatment were Trichoderma spp., Azotobacter spp., Trichoderma spp + Azotobacter spp., with three replication. The result of the experiment showed that interaction of biological agent and bokashi fertilizer affected the weight of 100 seeds and vigor index. The treatment that used Trichoderma spp. + Azotobacter spp. and bokashi fertilizer 48 ton/ha has showed that this dosage was the best for weight of 100 seeds parameter. Thus the treatment with trichoderma and azotobacter without bokashi fertilizer showed that this treatment affected the best for vigor index.Keyword: Soybean seeds, physiological quality, Trichoderma spp., Azotobacter spp., Bokashi.
Chances and Challenges in Fusing Data Science with Materials Science
Authors: Prakash A. , Sandfeld S. 
Published: August 2018

Abstract
Data science and informatics have emerged as the fourth paradigm of scientific research over the past decade. Although the impact of this new paradigm is very apparent in many scientific fields and has seen many success stories, the field of materials informatics – data science and informatics for materials science and engineering – is still in its infancy. Based on the availability of data, the field of materials science would be ideal for data analytics and informatics, particularly if such data is shared with the larger materials science community. In this work, we discuss the advantages of digitalization and data science, current challenges for experiments and simulations involving data management, acquisition and sharing, and look at possible solutions.
STUDI PENGARUH BAHAN PENUTUP ATAP TERHADAP KONDISI TERMAL PADA RUANG ATAP
Authors: Rahmat Amat , Prianto Eddy , Sasongko Setia Budi 
Published: August 2018

Abstract:. The uncomfortable thermal conditions in the building are complained of by the inhabitants due to the inappropriate selection of roofing materials, thus making the building unable to achieve the expected thermal conditions. Selection of appropriate roofing material will help in air cooling process and minimize energy use for cooling space. This study was conducted to determine the thermal conditions of roof space generated from various types of roofing materials that have been determined. The study object of this study is the roof space in residential buildings with a saddle roof shape with a slope of 30O roof angle. Roofing material is tile, asbestos and zinc. The results data show that the average thermal spaces of roof space on tile roofs are 1.91OC-2.31OC lower than the asbestos roof and zinc. Roof tile is also more able to withstand the sun's heat radiation. The average surface tile roof temperature is 0.28˚C lower than the surface temperature of the asbestos roof and 1.55˚C lower than the zinc roof surface temperature. However, the average profile of the lowest roof surface temperature during the daytime is on the asbestos roof (38.71˚C). Keyword: Roofing material, Thermal condition, Roof room Abstrak: Kondisi termal yang tidak nyaman pada bangunan banyak dikeluhkan oleh penghuni karena pemilihan material atap yang tidak sesuai, sehingga menjadikan bangunan tidak dapat mencapai kondisi termal yang diharapkan. Pemilihan material penutup atap yang tepat akan membantu di dalam proses pendinginan udara serta meminimalisir penggunaan energi untuk pendinginan ruang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi termal ruang atap yang dihasilkan dari berbagai jenis bahan material atap yang sudah ditentukan. Objek studi dari penelitian ini adalah ruang atap pada bangunan rumah tinggal dengan bentuk atap pelana dengan kemiringan sudut atap 30O. Bahan penutup atap adalah genteng, asbes dan seng. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata termal ruang atap pada atap genteng lebih rendah 1.91OC-2.31OC dari atap asbes dan seng. Atap genteng juga lebih dapat menahan radiasi panas matahari. Rata-rata nilai temperatur permukaan atap genteng lebih rendah 0.28˚C dari temperatur permukaan atap asbes dan 1.55˚C lebih rendah dari temperature permukaan atap seng. Namun rata-rata profil temperatur permukaan atap terendah saat siang hari adalah pada atap asbes (38.71˚C).Kata Kunci: Bahan penutup atap, Kondisi termal, Ruang atap
Tuberculides Tuberculosas en la Región Metropolitana, Chile. Serie de casos 2006-2010
Authors: Luna Heine Andrea , Vidal Castillo Martín Ignacio , Torres Gaete Zulema , Arellano Lorca Javier 
Published: August 2018

Resumen: Las tuberculides tuberculosas (TLTB) se subdividen en verdaderas de etiología atribuible al Mycobacterium tuberculosis y facultativas causadas por múltiples condiciones, entre ellas la tuberculosis. En Chile representan el 75% de las tuberculosis cutáneas en la región metropolitana (RM). Objetivo: caracterizar las TLTB de la RM de acuerdo a epidemiología, clínica, estudio y manejo terapéutico. Material y método: Estudio descriptivo del total de TLTB diagnosticadas por biopsia en los servicios de anatomía patológica de 4 hospitales públicos de la RM y un hospital privado de la RM en el quinquenio 2006-2010. Resultados: 83 casos de TLTB, 59% aportados por el sistema público, 84% de los pacientes fueron mujeres, 18% fueron tuberculides verdaderas y 82% tuberculides facultativas. A pesar de ser el tratamiento antituberculoso la elección en las tuberculides verdaderas, sólo se indicó en el 65% de los casos y de estos, 45% realmente lo realizó. Sólo el 4,5% de las tuberculides facultativas de esta serie tuvieron indicación de tratamiento antituberculoso, realizándose en el 100% de los casos. Conclusiones: Existe seguimiento insuficiente a través del tiempo en estos pacientes, dificultando dimensionar el éxito real de los tratamientos indicados. Se evidencia una falla en la coordinación al momento de derivar los pacientes al programa de control de la tuberculosis. Abstract: Tuberculids are subdivided in true tuberculids, which are associated to mycobacterium tuberculosis, and facultative tuberculids which can be caused by several conditions, including tuberculosis. In Chile tuberculids represent 75% of cutaneous tuberculosis in the metropolitan region (MR). Objective: to characterize tuberculids according to epidemiology, clinical, study and therapeutic management. Methods: Descriptive study of the total tuberculids diagnosed by biopsy in the pathology services of 4 public hospitals of the MRI and a private hospital of the MRI in the five-year period 2006-2010. Results: 83 cases of tuberculids, 59% where provided by the public system, 84% of the patients were women, 18% were true tuberculids and 82% facultative tuberculids. Despite being antitubercular therapy the first line treatment for true tuberculids, this treatment was prescribed in 65% of cases and only 45% of these were actually treated. Only 4.5% of the facultative tuberculids in this series had indication of antitubercular therapy, performed in 100% of cases. Conclusions: There is insufficient follow up in these patients, making it difficult to assess the real success of the treatment. Is evident the lack of coordination when referring patients to the tuberculosis control program.