bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Efikasi Obat dipengaruhi oleh Karakteristik Padatan Zat Aktifnya
Authors: Dewi Falen Novita 
Published: July 2019

Dalam mengonsumsi obat, selain diperhatikan indikasinya, perlu diperhatikan pula hal-hal lainnya. Bentuk obat, kelarutan, laju disolusi (kecepatan melarutnya suatu obat di dalam tubuh), dan bioavailibilitas obat (ketersediaan jumlah obat dalam darah) harus diperhatikan. Salah satu yang mempengaruhi kelarutan, laju disolusi, dan bioavailibitas obat tersebut adalah sifat zat padat yang menyusun obat tersebut. Secara singkat, di sekitar kita terdapat beberapa bentuk zat yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat sendiri jika dilihat dengan menggunakan mikroskop dan instrumen X-Ray Diffractrometer akan terbagi menjadi 2 bentuk yaitu “amorf” dan bentuk “kristal”.Tujuan mempelajari sifat dan bentuk suatu senyawa adalah untuk menentukan bagaimana senyawa tersebut diperlakukan. Baik dari proses produksi, sampai senyawa tersebut telah menjadi bentuk sediaan obat jadi dan masuk ke dalam tubuh. Dosis yang diperhitungkan harus tetap dijaga sampai obat tersebut sampai kepada pasien sehingga dengan kata lain stabilitas obat tersebut harus dijaga. Bentuk sediaan padat merupakan bentuk sediaan yang paling stabil. Oleh karena itu, mempelajari bagaimana suatu zat padat menjadi sediaan yang dapat berguna bagi tubuh dapat membantu untuk tahu pula bagaimana sediaan tersebut harus disimpan, bagaimana cara meminumnya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana sifat-sifat padatan tersebut mempengaruhi kerja obat.Kata kunci : Efikasi, Obat, Padatan, Zat Aktif
Badan POM Kuat Menuju Indonesia Hebat
Authors: Kahuripan Ardiyansyah 
Published: July 2019

Peraturan Presiden No.80 tahun 2017 telah menegaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan obat dan makanan yang dimaksud meliputi pengawasan atas produk terapetik (obat), narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Dua aspek yang sangat mendasari penguatan Badan POM yaitu aspek regulasi dan aspek kapasitas kelembagaan. Aspek regulasi terkait dengan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang saat ini sudah masuk di Prolegnas DPR RI. Aspek kapasitas kelembagaan saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibawah kepemimpinan Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP. DPR RI perlu didorong untuk mempercepat pengesahan UU Pengawasan Obat dan Makanan agar posisi Badan POM kuat dan kebijakan yang diambil bisa efektif dan efisien. Penguatan Badan POM sangat penting bagi masyarakat karena dengan pengawasan obat dan makanan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, peningkatan daya saing pelaku usaha dan pertahanan negara. Memperkuat Badan POM adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan berdaya guna. Kata kunci : Badan POM, Indonesia hebat, Obat, Makanan
Apoteker dan Konsep Kolaborasi Interprofesionalitas Tenaga Kesehatan dalam Program JKN
Authors: Ferdiansyah Decky 
Published: July 2019

Kesehatan merupakan hak asasi warga negara dan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Perwujudan tersebut dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan individu dan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah melaksanakan sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan dengan nama Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN). Program JKN dirancang sebagai suatu program jaminan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Upaya kesehatan dapat dimaknai sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan, apoteker memiliki peran yang cukup penting dalam dimensi pelayanan kesehatan. Apoteker memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan dan kewenangan di bidang kefarmasian, makanan dan alat kesehatan. Beberapa pihak menyebutkan tenaga kesehatan harus melakukan peran kolaborasi interprofesional. Yang dimaksud dengan kolaborasi interprofesional adalah interaksi dua atau lebih tenaga kesehatan yang berbeda untuk menghasilkan pemahaman bersama yang tidak akan mungkin tercapai jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Menjadi tantangan yang tidak mudah bagi tenaga kesehatan di Indonesia untuk menjalankan kolaborasi interprofesional tenaga kesehatan tersebut.Kata kunci : Apoteker, interprofesionalitas, tenaga kesehatan, JKN
Home Pharmacy Care : Solusi Keberhasilan Terapi di Rumah
Authors: Ahmad Ahmad 
Published: July 2019

Pharmaceutical care menggeser paradigma praktik kefarmasian dari drug oriented menjadi patient oriented. Perubahan paradigma tersebut mempengaruhi bentuk pelayanan kefarmasian di komunitas, rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Konsekuensi dari perubahan paradigma tersebut maka apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien di samping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Apoteker di sarana pelayanan kesehatan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan informasi yang tepat tentang terapi obat kepada pasien. Home Care oleh apoteker adalah pendampingan pasien oleh apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah terutama untuk pasien yang tidak atau belum dapat menggunakan obat dan atau alat kesehatan secara mandiri, yaitu pasien yang memiliki kemungkinan mendapatkan risiko masalah terkait obat misalnya komorbiditas, lanjut usia, lingkungan sosial, karateristik obat, kompleksitas pengobatan, kompleksitas penggunaan obat, kebingungan atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menggunakan obat dan atau alat kesehatan. Kata kunci : apoteker, home care, terapi, obat
Disfrute y características de la personalidad en ejecutantes de instrumentos musicales
Authors: Gimenez Mariel Yanina , Leibovich Nora 
Published: July 2019

Se puede definir el disfrute como el estado que se produce cuando un sujeto encuentra una actividad intrínsecamente motivante y se compromete por “razones intrínsecas” más que por recompensa extrínseca (Moon & Kim, 2001). Posee componentes afectivos, cognitivos y comportamentales que operan a un nivel evaluativo y experiencial de la persona (Nabi & Kremar, 2004). Pero sus desarrollos teóricos son escasos en Psicología y no logran abarcar la complejidad de este fenómeno (Rodriguez, Schaufeli, Salanova, & Cifre, 2008).La indagación del disfrute en ejecutantes de instrumentos musicales de nuestro contexto, se sirve del estudio de la Personalidad, como un elemento clave para la compresión y estudio de esta experiencia utilizando el Modelo de Personalidad de los Cinco Factores (FFM). Método.210 participantes ejecutantes de instrumentos musicales (n=18.8% mujeres).Instrumentos: Cuestionario sociodemográfico construido ad hoc. Características de Personalidad Autopercibida (ACPA) (Adaptación de Leibovich y Schmidt, 2013), que evalúa las autopercepciones de los dominios de la personalidad. Inventario de Disfrute en la Ejecución Musical (IDEM), (Leibovich, Gimenez y Esparza-Baigorri, 2016). Evalúa la intensidad del disfrute al tocar un instrumento musical, elaborado a partir de un estudio cualitativo con ejecutantes de instrumentos musicales. Resultados: Se encontraron diferencias significativas en todas las dimensiones de personalidad entre los que reportaron experiencias de disfrute fuertemente intensas y las de poca intensidad. La dimensión de personalidad que más se destaca en ejecutantes de instrumentos musicales es la Apertura. Se hallaron correlaciones negativas entre el neuroticismo y disfrute; correlaciones positivas entre el resto de las dimensiones de la personalidad y disfrute.
Conservatorios de música en España: De 6º curso de enseñanzas profesionales a 1º curso de enseñanzas superiores
Authors: Pascual Pérez Carlos Eduardo , Peñalver Vilar José María 
Published: July 2019

La motivación del presente estudio nace de nuestra preocupación docente ante el estado actual de la relación entre el sistema de acceso a Enseñanzas Superiores de Música en nuestro país y su fase antecesora; las Enseñanzas Profesionales de Música. Este estudio aborda la falta de correspondencia curricular y competencial existente entre dichas enseñanzas, agravado además por la transferencia competencial autonómica de la legislación vigente en España, la cual genera mayor desigualdad geográfica. La realidad de un espacio superior artístico que oferta diferentes líneas de estudios en Grado (interpretación, pedagogía, jazz, música antigua, dirección, sonología, etc.) está siendo enfocada previamente mediante una línea única –interpretación- en las enseñanzas profesionales, que no necesariamente capacitan ni para las competencias requeridas en el acceso ni en el currículum. Como objetivo principal planteamos una diversificación en los itinerarios mediante el uso de metodologías y determinación competencial específica respetando el currículum actual de las enseñanzas profesionales.
Procedimiento disciplinario en materia de empleo público en la provincia de Buenos Aires
Authors: Cabral Pablo Octavio 
Published: July 2019

Se abordan los procedimientos administrativos disciplinarios que se desarrollan en el ámbito de la relación de empleo público en territorio bonaerense. Estos procedimientos especiales, conocidos como sumarios administrativos que tramitan ante la propia Administración empleadora, tienen por finalidad precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades –faltas administrativas-, individualizar a los agentes responsables y proponer y aplicar sanciones. Para realizar un estudio debemos contar con un plexo normativo y para ello abordaremos el régimen provincial de empleo público regulado en la ley N° 10.430 –arts.80 a 106- y su reglamentación (Decreto 4161/96).
La autonomía de la voluntad como principio previo a la autoconfiguración de las cláusulas del contrato
Authors: Knight  Soto Idarmis , Delgado  Knight Marla  Iris 
Published: July 2019

La autoconfiguración de las cláusulas del contrato sobreviene en obligaciones entre las partes y, de conformidad con la autonomía de la voluntad, responden al interés general, como principio previo al ordenamiento jurídico. La sistematización de su fundamento jurídico permite -mediante un análisis lógico- la concreción de conocimientos sobre la estructura teórica del contrato como instrumento jurídico regulador de la economía. Dicho análisis se basa en la buena fe que irrumpe como un principio general del Derecho, que construye actuaciones condicionadas y derivan consecuencias jurídicas a interpretarse de la forma que más favorezca su aplicación. Esa interpretación es la vía para alcanzar la progresividad de los derechos del individuo en la sociedad a partir del desarrollo de las políticas públicas.
Analysis of KRAS and NRAS mutations in Greek patients with metastatic Colorectal Cancer (mCRC) on the registry of the Gastro-intestinal Cancer Study Group (GIC-SG)
Authors: Gouvas Nikolaos , Kalambaliki Telenia , Voutsina Alexandra , Saridaki Zenia , Tzardi Maria , Kalykaki Aristea , Sfakianaki Maria , Athanasiadis Athanasios , Xynos Evaghelos , Boukovinas Ioannis , Souglakos John 
Published: July 2019

Abstract

Introduction
Several studies show that mutational profiles could influence treatment decisions in patients with metastatic CRC (mCRC). KRAS mutational status was the first step in biomarkers development in the era of molecular targeted therapies. Recently, NRAS mutational status was identified as an independent prognostic factor for the response to treatment with anti-EGFR moAbs. The aim of this observational study was to assess the feasibility of the KRAS/NRAS mutational analysis in patients with metastatic colorectal cancer in Greece and to identify any correlations with known clinical characteristics and histopathologic features.

Methods
From January 2014 until September 2014 all patients registered to the GIC-SG database with newly diagnosed metastatic disease from colon or rectal cancer were included and tumor samples were analyzed for kras/nras mutations in 9 different certified laboratories in Greece.

Results
Samples from 510 patients were analyzed. Mutations’ distribution was as follows: 173 (33,9%) KRAS exon 2, 10 (2%) KRAS exon 3, 25 (4,9%) KRAS exon 4, 22 (4,3%) NRAS exon 2, 11 (2,2%) NRAS exon 3 and 3 (0,6%) NRAS exon 4. The only factor significantly associated with RAS mutational status was primary tumor location, with right sided tumors exhibiting higher rates of mutations.

Discussion
The incidence and distribution of KRAS or NRAS exon 2-4 mutations are in accordance with those reported in the literature. The most significant clinical or pathological parameter revealed from the analysis is the location of the primary tumor.
Improving Dayaknese-Speaking Learners’ English Pronunciation
Authors: Ristati Ristati , Suparwa I Nyoman , Sudipa I Nengah , Dhanawaty Ni Made 
Published: July 2019

The L1 influence causes difficulties for Dayaknese-speaking leaners (hereinafter referred to as learners) of English in producing English sounds. In English, pronunciation plays important role to understand the communication. The purposes of learning English pronunciation for learners are (1) able to communicate in English clearly and intelligibly, (2) able to get the meaning of information conveyed in real life situations, (3) able to improve self-confidence while communicating oral English, and (4) able to monitor the use of English (able to listen, understand, and produce). The teaching of English subject in Indonesian schools includes four skills, namely listening, speaking, reading, and writing. While linguistic elements, such as vocabulary, grammar, pronunciation, and cultural patterns of discourse are the supporters of these four skills.
This current research aimed to describe the implementation of behaviorism learning method and communicative approach as an attempt to improve English pronunciation for learners. This current research was conducted by means of Research and Development (R & D) design, employing the stages as follows: analysis, design, development, implementation, and evaluation. Testing was done with experiment, which compares the effectiveness between the old (conventional) learning method and the new method (behaviorism learning method with a communicative approach). The indicators of the effectiveness of new method were the speed of the learners’ understanding, the learners’ creativity, and the learners’ learning outcomes. Experiment was carried out by comparing with previous condition and after using a new learning method (before-after) or also called one group pretest-posttest. Based on statistical count, t count = -34.37 and t table = 1.67, the value of t count falls on Ha acceptance area (new learning method was more effective than conventional learning method) or Ha was accepted and Ho was rejected.
Speaking for Academic Purposes Course: An Analysis of Language Functions
Authors: Menggo Sebastianus , Suastra I Made , Budiarsa Made , Padmadewi Ni Nyoman 
Published: July 2019

Speaking as the most demanding skill to be mastered in the ESL/EFL teaching context. This is caused by the prime priority of students who want to study English in order to be able to use English for communicative purposes. Knowledge of language functions has a vital role in supporting a speaker to be more involved in the real interaction. The aim of this study is to analyze the use of language functions in the speaking for academic purposes course. This study conducted at the English department students which altogether 33 persons in STKIP Santu Paulus Ruteng, Indonesia. Then data were collected through observation, field note and natural recorded when the respondents were doing the English speaking exercises at the speaking for academic purposes course. Data collection were done during eight meetings and only language functions utterances of those respondents were analyzed. The utterances recorded are expected to be representative of the whole the language functions. Utterances produced by respondents were recorded precisely by the researchers. The result showed that there are five types of language functions found, namely interactive function, informative function, manipulative function, motivative function and directive functions. Those functions are reciprocal. Speaking practitioners are suggested to provide the knowledge of language functions in the speaking learning process.
EVALUATION OF WATER QUALITY USING POLLUTION INDEX IN CIMANUK WATERSHED, INDONESIA
Authors: Nurrohman Andy Wibawa , Widyastuti M. , Suprayogi Slamet 
Published: July 2019

Land use is one of the macro parameters that affects water quality in a watershed. The Cimanuk watershed which is dominated by agricultural land use and settlements has encountered a decline in water quality. There are eight parameters including pH, TDS, TSS, Nitrate, Phosphate, Sulphate, BOD, and COD analyzed to evaluate water quality utilizing the Pollution Index (IP) method. This research has provided a clear understanding of the status of water quality in the Cimanuk watershed based on six monitoring points carried out at the start of the 2018 rainy season. Overall, the IP values obtained ranged from 2.05 to 5.96 with the lightly polluted category at points A, B, C, D, and E, while for point F it was in the moderately polluted category. The key parameters that have the most influence on water quality pollution are Nitrate, Phosphate, Sulphate from fertilization activities in agricultural land, while runoff from settlements contribute to increasing parameters of BOD and COD. These results can be beneficial for sustainable management of water and land resources in the Cimanuk watershed.
KAJIAN ETIKA LINGKUNGAN KEPESISIRAN TUBAN BERDASARKAN NILAI WILAYAH KEPESISIRAN
Authors: Atikawati Dini , Gunawan Totok , Sunarto Sunarto 
Published: July 2019

Tuban coastal area is very rich in natural resources and environmental services. Along the coastal area there are many infrastructures and activity centers. Various forms of existing activities and uses have negative impact, so Tuban coastal area is vulnerable to environmental damage. Prevention efforts that can be done are through the study of environmental ethics. This research aims to study the value of Tuban coastal area, assess the environmental ethics of community in Tuban coastal area, and formulate the coastal environmental ethics of Tuban based on coastal area values. The data were collected from observation, field portraits, and interviews. Then the data were analysed by scoring and descriptive. The results showed that the highest coastal area values in Karangagung, Panyuran, Sukolilo and Kutorejo is economic value. The highest environmental ethics values is in Kutorejo, while the lowest is in Karangagung. Coastal environmental ethics of Tuban are formulated based on eleven coastal area values ??that contain of behaviors that should be carried out by coastal communities so that the sustainability of Tuban coastal area can be maintained.
Keywords: environmental ethics; coastal area values; management, attitudes; coastal area
PROTOTYPE DESIGN OF MICRO HYDRO USING TURBINE ARCHIMEDES SCREW FOR SIMULATION OF HIDROPOWER PRACTICAL OF ELECTRO ENGINEERING STUDENTS
Authors: Weking Antonius Ibi , Sudarmojo Yanu Prapto 
Published: July 2019

Development of new and renewable energy source always developed by world researchers which one of those is energy source from water, because it’s friendly for environment and low cost. Water is one of energy source which it’s have big potential in all Indonesian territory. The main problem from microhydropower plants is a water discharge which it’s flow is not continued every year because influenced by weather season. Micro Hydro is a microhydro power plants (MHP)in a small scale. A micro hydro can be operated in a certain of time if it has a enough water supply. To knowing a right of micro hydro’s characteristic is not easy thing to learn it. It is because a characteristic each of micro hydro’s installation location is considered specific location.
One type of micro hydro is using Archimedes Screw Turbine. Udayana University of Electrical Engineering Department in this time not have a facility for hydropower field to use this model, so a college student not yet to receive a knowledge of this. Through this research, a writer want to expand a college student’s knowledge in hydropower field with create a prototype of micro hydro with Archimedes Screw Turbine to hydropower practical in laboratory. In this research the effect of screw’s height angle conversion and effect of water pressure conversion has to be researched. In this study will discuss the influence of water pressure and slope of the altitude angle on the rotation produced by the Archimedes screw turbine so that it can be seen the voltage, current, power generated by the generator, torque and efficiency .
The result of from handmade equipment for this research in angle 40­0 with biggest generator round (rpm) is 3768 (rpm) and highest power is 10.92057 watt, torque adalah 0.60 Nm dan efisiensi sebesar 14 %. The torque which resulted from water pressure 24 psi is 0,73 Nm and efficience 18,01 %. The voltage, current, and output power which resulted in generator is 85,8 Volt, 0,1963 Ampere and 16,85 Watt. For generator speed round in the pressure 24 Psi is 4582 rpm, while turbine speed round which resulted from the pressure 24 Psi is 383 rpm before coupled with generator and 222 rpm after coupled with generator.