bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI KOTA DENPASAR
Authors: Wiryanta I Putu Deny , Mertha I Ketut , Puryatma I Made 
Published: March 2018

The Law No. 4 of 1996 on Encumbrance Right (UUHT) aims to provide a foundation that enabling enactment of a powerful Encumbrance Right institutions, including the position of Procuration of Encumbrance Right Charging (SKMHT). In Article 15, Paragraph (3) and (4) UUHT declared a period of time for SKMHT for land rights were already registered and not registered yet. In fact, losses experienced by the debtor often occur as a result of that provision. The losses were partly a result of the expiration of SKMHT because of Encumbrance Right Deed (APHT) getting process had been exceeded the period of SKMHT validity, so that creditors do not have yet a certain guarantee binding deed of the guarantee provided by the debtor, which resulted in the arrest of the funds that will be allocated to debtor and the debtor it is becoming difficult to practice business activities. Based on this problem, the problem that can be formulated is how the legal result of the implementation of the Procuration of Encumbrance Right Charging (SKMHT) in banking loan agreement and What are the constraints in the implementation of the Procuration of Encumbrance Right Charging (SKMHT) in banking loan agreement as well as how to overcome the efforts in particular in Denpasar City.
This type of research used in this thesis is empirical legal research with the consideration that the starting point of the research is the analysis of the gap between das sein sollen and the effectiveness SKMHT in which the banking loan agreement whereas SKMHT regulated under Article 15 UUHT. In Article 15, Paragraph (3) and (4) UUHT declared a period of time for SKMHT to land rights were already registered and not registered. In fact,losses experienced by the debtor often occur as a result of that provision. The losses were partly a result of the expiration of SKMHT because of Encumbrance Right Deed (APHT) getting process had been exceeded the period of SKMHT validity.
The resultsof research areeffortsundertakento overcomethese obstacles, by renewingSKMHTwhichhas expired. Thus, overcomingbothof these obstaclesis only can be done byrenewingSKMHTwhile waiting the certificating process ofunregistered SKMHTobject. Once thecertificate of land rightis issued, thenbasedon SKMHT, the encumbrance right charging of SKMHT

object is done so it became the object of encumbrance right.
KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR AKTA NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 16 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Authors: Sujanayasa I Komang , R Ibrahim , Ariawan I Gusti Ketut 
Published: March 2018

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Namun dalam akta notaris terdapat pula peranan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi instrumentair yang dalam hal ini adalah karyawan notaris. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimanakah kedudukan hukum saksi instrumentair dalam kaitannya dengan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan? dan sejauhmana tanggungjawab saksi instrumentair akta notaris sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Perubahan?
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif Penelitian hukum Normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini beranjak dari terjadinya konflik norma antara Pasal 16 ayat (1) huruf f dengan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN Perubahan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Saksi instrumentair dalam kaitannya dengan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan, oleh undang-undang tidak diwajibkan secara tegas kepada para saksi untuk merahasiakan isi akta tersebut, sehingga apabila saksi instrumentair ini membocorkan isi dari suatu akta, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. dalam hal melakukan pengetikan dan penyusunan rancangan akta, karyawan notaris bertanggung jawab terhadap hasil pengetikan tersebut. Dalam peresmian akta, karyawan notaris memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan atau ditugaskan atau diminta oleh notaris untuk menjadi saksi dalam peresmian akta. Dengan demikian karyawan notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang ditandatanganinya sebagai saksi, mengingat dari sifat kedudukannya sebagai karyawan yang hanya ditugaskan oleh notaris yaitu hanya sebatas untuk mempersiapkan akta tersebut.
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTO CITIZEN JOURNALIST YANG DIPUBLIKASIKAN DI INSTAGRAM
Authors: Marini Putri Ni Made Dwi 
Published: March 2018

The development of the current paradigm demonstrate initiative of the citizens to share information in their possession to the public. Citizen who was only a reader, now turned into a citizen journalist, who sends the picture to the press on Instagram account on an event that attracts attention. In this research, there are two issues to be discussed namely 1) How is the protection of moral rights and economic rights over the photos produced by citizen journalist on Instagram? 2) How can the efforts of a citizen journalist to protect the copyrighted works uploaded on Instagram? This research is an empirical juridical study that examines the problem of copyright photography protection in Instagram. Moral rights protection of citizen journalist on Instagram photo is done with the mention of names of the photographer (citizen journalist) and copyright holder (press accounts on Instagram). Protection of economic rights of citizen journalism photo on Instagram as stipulated in the Act of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright only applies to photographs with human objects. Efforts that can be done by a citizen journalist to protect copyrighted works uploaded on Instagram are preventive efforts, respresive efforts and pre-emtive efforts.
Perkembangan paradigma di era informasi saat ini menunjukkan inisiatif dari warga untuk membagikan informasi yang dimilikinya kepada publik secara cepat dan up to date. Warga yang tadinya hanya seorang pembaca, kini cenderung menjadi citizen journalist yang cenderung berinisiatif dan aktif mengirimkan hasil fotonya kepada akun pers di Instagram mengenai suatu peristiwa yang menarik perhatian. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan inti yaitu 1) Bagaimanakah perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas foto yang dihasilkan oleh seorang citizen journalist di Instagram? 2) Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan seorang citizen journalist untuk melindungi karya cipta fotonya yang diunggah di Instagram? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji mengenai masalah perlindungan karya cipta fotografi di Instagram. Perlindungan hak moral foto citizen journalist di Instagram dilakukan dengan penyebutan nama pencipta (citizen journalist) dan pemegang hak cipta (akun pers pada Instagram). Perlindungan hak ekonomi foto citizen journalist di Instagram sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hanya berlaku pada karya foto dengan objek manusia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan seorang citizen journalist untuk melindungi karya cipta fotonya yang diunggah di Instagram adalah upaya preventif, upaya respresif serta upaya pre-emtif.
TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN NASIONAL TIMOR LESTE TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DILI
Authors: Alves Silva Hernanes Delfim 
Published: March 2018

Household violence as an internal household issue, public issues are in handle openly through law mechanism. In response to the increasing cases of household violence, the Timor leste government then also formulate it as one of the common offenses in constitution number 7 of 2010 about household violence. This is a research by using empirical law research method, the result found two things, firstly, the special unit for the handling of victim of household violence within the scope of the national police of Timor Leste does not yet have an adequate law basis in regulating its duties and responsibilities, because the authority of the special unit is delegatively derived from the general authority owned by national police investigation agency. Second, even if there is no special law umbrella, the special unit still carries out its duties and responsibilities even if it is inadequate. The absence of special law umbrella and inadequate task and responsibilities of special unit unsupported by human resources.
Kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan internal rumah tangga semata, persoalan publik ditangani secara terbuka melalui mekanisme hukum. Menyikapi meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Timor Leste juga kemudian merumuskannya sebagai salah satu delik umum dalam Undag-undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empirik, hasil menemukan dua hal. Pertama, Unit Khusus Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkup Kepolisian Nasional Timor Leste belum memiliki landasan hukum yang memadai dalam mengatur tugas dan tanggungjawabnya, karena kewenangan dimiliki unit khusus secara delegatif sebagai turunan dari kewenangan umum yang dimiliki oleh Badan Investigasi Kepolisian Nasional Timor Leste. Kedua, sekalipun tidak memiliki payung hukum khusus, namun Unit Khusus tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sekalipun tidak memadai. ketiadaan payung hukum khusus, ketidakmemadaian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab unit khusus tidak didukung oleh sumberdaya manusia
KEBIJAKAN FORMULATIF PENGATURAN CYBERBULLYING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TINDAK PIDANA CYBERCRIME DI INDONESIA
Authors: Waisnawa Gde Aditya 
Published: March 2018

Indonesia as a State of law is currently a crisis of legal products that put forward substantive justice for the litigants, it is understandable because some of the basic rules that contain material and formal criminal rules have been established long and may no longer be relevant to the application of law in Indonesia today. Regardless of the controversial nature of government regulations in terms of social media conflicts related to Cyberbullying, respect for rights in expression and opinion should be realized and implemented correctly by the cyberspace. Amid the euphoria of the Indonesian people to welcome the presence of social media, must be in harmony with the spirit of behavior change by respecting and appreciating all forms of expression and opinion of someone, on the other hand the social media users should strive to be wise users when active in social media, because communication using text has the risk of misunderstanding is greater than using our five senses. the position of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law is as lex specialis of Article 310 of the Criminal Code. Therefore, the interpretation of the norms contained in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law regarding defamation and / or defamation can not be separated from the criminal law norms contained in Article 310 and Article 311 of the Criminal Code. So this is the background and cause conflict because of overlapping rule of law in effect, causing legal uncertainty.
Indonesia sebagai Negara hukum saat ini sedang krisis produk hukum yang mengedepankan keadilan subtantif bagi yang berperkara, itu dapat dimaklumi dikarenakan beberapa peraturan pokok yang memuat aturan materiil dan formil pidana sudah dibentuk lama dan dimungkinkan tidak relevan lagi digunakan pada penerapan hukum di Indonesia saat ini. Terlepas dari masih kontroversialnya peraturan pemerintah dalam hal konflik di media sosial yang terkait dengan Cyberbullying, penghormatan Hak dalam berekspresi dan berpendapat sudah seharusnya disadari dan diimplementasikan dengan benar oleh para pengakses dunia maya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai lex specialis dari Pasal 310 KUHP. Maka, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi dan menimbulkan konflik karena tumpang tindihnya aturan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum.
Numerical hull resistance calculation of a catamarán using OpenFOAM
Authors: Hurtado Bustos Diana S. , Paredes Alvarado Rubén J. 
Published: March 2018

In the present study, numerical resistance predictions using OpenFOAM were performed considering the Cormorant Evolution Catamaran, which provides travel services in the Galapagos Islands. These predictions were compared with experimental data published by Chávez and Lucín [1] and with systematic series [2].Simulations were made at model scale of 2 [m] in two load conditions, considering demi and twin hull (s=0.56 [m]) configurations. A mesh convergence study was performed with 3 different meshes for V=1.05 [m/s] at Light Condition (T=0.086 [m]). The converged mesh, with 1 million of cells approximately, has the lower standard deviation and a 5% error when compared to its experimental value of 1.79 [N]. The errors between the experimental data and the numerical simulations for demi hull configuration were 43% and 36% for Light and Full conditions, respectively. Besides, for twin hull configuration the errors were around 14% and 32% for Light and Full conditions, respectively.
Presentación
Authors: Moreno E. Luis Guillermo 
Published: March 2018

Al escribir esta presentación de nuestra revista PAIDEIA no puedo separar de mi mente el objeto central, la razón de ser de nuestra Facultad de Educación: la formación de docentes para la educación en preescolar, básica y media. Es la formación integral de la niñez y la juventud del sur colombiano para lo cual no podemos ahorrar esfuerzos en ofrecer la máxima calidad en lo referente al conocimiento específico, pedagógico, ético, cultural, crítico, didáctico de los docentes en formación en nuestra Facultad de Educación.
El Ecaes y su posible impacto en el PEU de la Universidad Surcolombiana
Authors: López Jiménez Nelson Ernesto 
Published: March 2018

Es necesario iniciar este artículo resaltando la importancia inusitada que las instituciones de Educación Superior le han otorgado al ECAES - Examen de Calidad de la Educación Superior, que las ha llevado incluso a determinar y orientar su dinámica académica hacia la obtención de resultados positivos en este examen, al margen o distante de sus políticas institucionales consignadas en su PEI y concretadas en los diferentes Planes de Desarrollo y de Mejoramiento Académico. Se considera importante reflexionar detenidamente sobre este aspecto porque es significativo analizar la validez de estos comportamientos en el marco de la autonomía y la integridad institucional. Pretender orientar la dinámica académica de una institución hacia la consecución de un buen resultado frente a un examen,2 es reducir de manera desconcertante y temeraria, la idea y la noción de institución universitaria. En lo que sigue intentaré referirme a la gramática básica del ECAES y del Proyecto Educativo Universitario de la Surcolombiana, para intentar en la parte final de este artículo, establecer un posible diálogo entre estas dos regulaciones.
Qué ha pasado con los estudiantes indígenas admitidos por régimen especial
Authors: Pachón Maldonado Ana Lucinda 
Published: March 2018

La Universidad ha sido considerada como la Institución donde se expresa libremente el pensamiento, se dan diferentes expresiones socio-culturales y donde no debe haber distingos de culturas, razas, política o credos religiosos. Por esto la Universidad Sur colombiana haciendo eco de estos principios y en especial al reconocimiento a la igualdad que hace la Constitución Política de Colombia de 1.991, ha involucrado procesos que le permitan contar en su comunidad educativa con estudiantes provenientes de los diferentes grupos de nuestra sociedad Colombiana, así: hoy tenemos estudiantes de la Comunidad Colombo africana, estudiantes desplazados, estudiantes reinsertados y estudiantes provenientes de las Comunidades Indígenas. La USCO otorga un cupo por programa a estudiantes provenientes de comunidades indígenas reconocidas (acuerdos del Consejo Superior No 012 del 22 de abril de 1.997 y No 018 del 10 de mayo de 2002.Desde el segundo período de 1.997 hasta el segundo período de 2003 la Universidad ha otorgado este beneficio a 51 estudiantes provenientes de diferentes Comunidades Indígenas, de los cuales se matricularon 41 en los programas seleccionados, especialmente en las facultades de salud, ingeniería y derecho, la mayoría de estos estudiantes han sido presentados por gobernantes de sus Cabildos de origen, con la ilusión de que su formación revierta en el desarrollo de sus comunidades.
El conocimiento y su relación con el aprendizaje de los estudiantes en las sociedades actuales
Authors: González Pinzón Fanny Mercedes 
Published: March 2018

La nueva conceptualización entre educación y sociedad consiste en sustentar que el conocimiento es el factor clave del desarrollo de toda sociedad y el sostén del crecimiento económico y de sus relaciones sociales. Por esto se requiere de un aprendizaje que comprometa las actividades cotidianas del hombre, lo cual supone una nueva manera de pensar interpretar y de relacionarse con la realidad, natural y social. Se precisa la necesidad de revisar las diferentes teorías de aprendizaje, y su relación con el conocimiento que es enseñado en las instituciones educativas, esto nos permite mirar las maneras como los teóricos en educación explican el proceso que permite aprender para así caracterizar los marcos conceptuales que orientan las acciones educativas de maestros y estudiantes en las sociedades del presente. La reflexión se centra en las teorías constructivistas de la educación.
Aproximación a la Historia de Paideia Surcolombiana
Authors: Rengifo Tobias 
Published: March 2018

¿Paideia?.., Era una jovencita que no había cumplido 18 años, portanto, no había llegado a la mayoría de edad; tierna y recatada como la flor del cactus; sus ojos de un verde de yerba fresca; su vigor juvenil es fuente de todas las ilusiones.Pero, en un comienzo no fue así. A pesar de que nació de alta alcurnia -Consejo de Facultad su primera aparición, en 1988, fue muy débil; casi no nace, aunque ya estaba bautizada y a pesar de que quisieron presentarla en sociedad con el tema de moda para esa época: "La calidad de la educación en la Universidad Surcolombiana", "...la respuesta fue fría: sólo apareció un trabajo". Simbolizó la misma crisis universitaria. Por ello, el Decano Guebelly llegó a decir casi poéticamente: "La Facultad de Educación no tiene quien le escriba. ¡Tanta es su soledad!". Paradójicamente vio la luz con artículos que no fueron escritos para ella, sino para una revista anterior a ella; es decir, se vistió con la ropa de su hermana que nunca conoció. Pero, nació! Y al nacer estaba viva, y la vida que ya tenía, como toda la realidad heraclitiana, era dialéctica; es decir, llevaba en sí la candela necesaria para encender pasiones en la medida en que iba creciendo. En su primera edición se emplearon cinco mil palabras; en su última, más de cincuenta mil términos; inicialmente pocos le apostaron, ahora brilla con luz propia.
Determinación de la cantidad de oxígeno fotosintético evolucionado por las plantas verdes utilizando técnicas espectroscópicas
Authors: Valcárcel M. J. P. , González H. , Cristancho F. J. M. , Valcárcel M. F. 
Published: March 2018

En este trabajo se indica una forma de espectroscopia para determinar la cantidad de oxígeno producido por una hoja vegetal cuando esta es irradiada con una determinada frecuencia de radiación electromagnética. La espectroscopia fotoacústica es una técnica fototérmica que no compromete la muestra traduciendo una señal modulada en calory este, a su vez, produce una señal acústica, debido al aumento de presión ocasionado por el incremento de gas en la celda fotoacústica.
Breve reseña del pasillo colombiano y aporte compositivo
Authors: Ruíz Méndez José Leonardo 
Published: March 2018

El presente artículo es una reseña histórica del ritmo Pasillo. Ritmo folclórico colombiano de importante significado para la historia musical del país. En un primer momento se mencionan las fuentes históricas que ayudan a esclarecer su procedencia y nacimiento en tierra colombiana, aquí también se señalan las dos formas de pasillo existentes (lento y fiestero), luego se hace mención a los instrumentos que han permitido su difusión y a los compositores que en el ámbito nacional y regional han realizado sus obras con este ritmo. Por último, se presenta el análisis estructural y la partitura del Pasillo "Ana Beatriz", cuyo compositor es el autor de este texto.
Créditos académicos y estratégias de enseñanza en la docencia universitaria
Authors: Bernal de Rojas Aura Elena 
Published: March 2018

Los cambios de la sociedad de hoy exigen a las universidades atender requerimientos en la formación de profesionales, que faciliten la inserción en las nuevas dinámicas sociales, científico-tecnológicas y laborales, para lo cual la institución debe guiarse por criterios y estándares de calidad que garanticen su pertinencia.Lo anterior implica transformar la manera como se realiza la docencia, proceso de apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes en el que participan activamente docentes y estudiantes, guiados por la enseñanza, actividad intencional del docente objeto de estudio de la ciencia pedagógica.Las estrategias de enseñanza, facilitan la interacción docente - estudiante . El uso de las estrategias a continuación sugeridas no es novedosa, pero planeadas, desarrolladas y evaluadas de manera abierta y participativa, desde la perspectiva de los créditos académicos, impulsan al estudiante a asumir de manera autónoma el conocimiento y su formación.
Libros de textos o la limitación de los procesos pedagógicos
Authors: Mier Logatto Freddy Alberto 
Published: March 2018

Se busca presentar en esta artículo la manera cómo se ha configurado ideológicamente los libros de texto bajo modelos pedagógicos bastante limitados debido a procesos discursivos subyacentes. Se propone aquí repensar la escuela para permitir que el discurso pedagógico adquiera su verdadero sentido de formación y desarrollo.