bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Authors: Kurniati Sri Ayu 
Published: November 2018

Kelembagaan pertanian di pedesaan perlu diperkuat oleh peran dari gapoktan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi karakteristik petani, 2) Mengetahui pelaksanaan program PUAP, 3) Menganalisis kinerja gapoktan, dan 4) Menganalisis dampak kegiatan program PUAP terhadap peningkatan pendapatan petani. Penelitian menggunakan metode survei pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Rengat, Kecamatan Batang Cenaku, dan Kecamatan Pasir Penyu di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian memperlihatkan petani penerima dana BLM PUAP dalam kategori tenaga kerja produktif, rata-rata berpendidikan rendah, sangat paham dengan segala aktivitas dalam usahataninya, jumlah anggota keluarga rata-rata 4 jiwa, dominan usaha perkebunan kelapa sawit dengan rata-rata luas lahan sempit, dan status kepemilikan lahan adalah milik sendiri. Struktur kepengurusan organisasi gapoktan terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, Analisis kinerja gapoktan dengan metode IPA (Importance Performance Analysis) menyatakan pada kuadran A tingkat kepuasan responden masih sangat rendah, kuadran B tingkat kepuasan relatif lebih tinggi, kuadran C gapoktan mengadakan kerjasama keuangan, dan kuadran D tidak terdapat variabel yang dinilai memiliki tingkat kepentingan rendah dengan tingkat kinerja tinggi. Sementara hasil uji t-statistik menyatakan terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan sebelum dan sesudah dilaksanakannya program PUAP.

Kata kunci: Program PUAP, kelembagaan tani, gapoktan
ANALISIS KARAKTERISTIK KONSUMEN YANG BERBELANJA SEMBILAN BAHAN POKOK (SEMBAKO) DI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODEREN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU
Authors: Vermila Chezy W M 
Published: November 2018

Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik konsumen yang berbelanja kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar tradisional dan pasar modern di Kecamatan Marpoyan Damai. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.Sampel yang diambil sebanyak 120 orang dimana 80 konsumen yang memilih pasar tradisional dan 40 yang memilih pasar moderen. Metode penelitian yang digunakan adalah accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif. Karakteristik konsumen yaitu usia konsumen yang memilih pasar tradisional 31 -40 tahun dengan persentase 48.75%, konsumen yang memilih pasar moderen 21 – 30 dengan persentase 55 persen. Jenis kelamin rata-rata jumlah konsumen untuk pasar tradisional sebanyak 54 konsumen atau 67.5 %, pasar moderen yaitu sebanyak 31 konsumen atau 77.5 %, suku yang lebih banyak suku melayu sebanyak 33 konsumen atau 41.25 %, pasar moderen 17 konsumen atau 42.5 % tingkat pendidikan yang dominan untuk pasar tradisional yaitu SLTA sebanyak 38 konsumen atau 47.5 %, pasar moderen yaitu rata-rata diploma yaitu sebanyak 13 konsumen, Jenis pekerjaan adalah ibu rumah tangga baik pada pasar tradisional ataupun pasar moderen sebanyak 27 konsumen memilih pasar tradisonal dan 21 pasar moderen dengan persentase masing-masing 33.75 % dan 52.5 %, Tingkat pendapatan konsumen adalah 1.500.000- 2.999.000,- mendominasi dipasar tradisional yaitu sebanyak 29 konsumen atau 35.25 % pasar moderen dengan pendapatan 3.000.000 – 4.999.000 sebanyak 19 konsumen atau 47.5 %.

Keywords : Analisis Karakteristik Konsumen, Konsumen, Beras.
ANALISIS USAHATANI JAGUNG PIPIL PROGRAM NASIONAL UPAYA KHUSUS (UPSUS) DI KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU
Authors: Saputra Yogi Septa , Khaswarina Shorea , Tety Ermi 
Published: November 2018

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya produksi, pendapatan kotor, pendapatan bersih usahatani jagung pipil dan menganalisis efisiensi usahatani jagung pipil. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.Pengumpulan data menggunakan metode survei dengan penyebaran kuesioner dan pengambilan responden dilakukan dengan cara metode purposive sampling, dimana responden berjumlah 7 orang. Adapun metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwausahatani kelompok tani jagung pipil di Kelurahan Tebing Tinggi Okura mengeluarkan rata-rata total biaya sebesar Rp 3.849,391/musim tanam sedangkan rata-rata pendapatan kotor kelompok tani per musim tanam adalah Rp 4.950.000. Kemudian rata-rata pendapatan bersih kelompok tani per periode musim tanam yaitu Rp 1,094,724.Usahatani kelompok tani jagung pipil di Kelurahan Tebing Tinggi Okura semuanya menguntungkan dan layak untuk diteruskan. Rata-rata nilai RCR kelompoktani di Kelurahan Tebing Tinggi Okura adalah 1,28.

Kata kunci: Jagung Pipil, Analisis Usahatani Jagung Pipil, Efisiensi Usahatani Jagung Pipil
ANALISIS KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN TERHADAP ATRIBUT HASIL PENGGILINGAN DAGING (Studi Kasus Kelompok Sumber Rejeki, Kabupaten Seruyan)
Authors: Saputra Eko 
Published: November 2018

Bertempat di Kabupaten Seruya nusa hamikro yang bergerak di subsector peternakan merupakan salah satu cabang dari sector pertanian. Salah satunya adalah industry pengolahan daging Penggilingan Daging Kelompok Sumber Rejeki, yang seiring waktu menghadapi persaingan. Sehingga harus memberikan pelayanan yang lebih baik. Tujuan untuk menganalisis karakteristik pelanggan, menganalisis kepuasan dan loyalitas pelanggan. Menentukan kepuasan pelanggan digunakan IPA dan CSI. IPA untuk membandingkan antara penilaian pelanggan terhadap tingkat kepentingan, dari kualitas pelayanan dengan tingkat kinerja kualitas pelayanan. CSI digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Menentukan loyalitas pelanggan dinilai berdasarkan kriteria faktor harga, kebiasaan, mendapatkan kepuasan, benar-benarmenyukai, menyarankan kepada orang lain. Karakteristik pelanggan: umur 25-35 tahun, jumlah anggota keluarga 4 orang, sudah menikah, laki-laki, pendidikan terakhir SMA/SMK, pendapatan Rp.500.001-Rp.1.500.000, intensitas penggunaan jasa 11-20 kali dalam sebulan, pekerjaan wiraswasta/pengusaha. Berdasarkan IPA atribut yang diteliti masuk ke dalam empat kuadran. Kuadran I warna dan rasa daging. Kuadran II harga jual jasa, kecepatan, keramahan, kesopanan, tekstur dan kebersihan daging. Kuadran III kerapian. Kuadran IV aroma daging. Berdasarkan CSI pelanggan sangat puas, hal ini terlihat dari nilai CSI sebesar 0,85. Pelanggan sudah loyal karena mayoritas pelanggan (76,67%) telah merekomendasikan kepada orang lain.

Kata kunci: Kepuasan, Loyalitas, Pelanggan, Penggilingan Daging.
PERANAN UMKM DALAM MENYERAP TENAGA KERJA DI KOTA PEKANBARU
Authors: Hardi Hardi 
Published: November 2018

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Peranan UMKM dalam menyerap tenaga kerja di Kota Pekanbaru, hal ini dimaksudkan untuk menegtahui permasalahan tenaga kerja yang ada di Pekanbaru. Untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja di Kota Pekanbaru dilakukan dengan metode Kuantitatif dan Kualitatif. Metode Kuantitatif untuk menganalisis seberapa besar daya serap tenaga kerja untuk tiap UMKM yang ada dengan menggunakan elastisitas permintaan tenaga kerja membandingkan antara selisih tenaga kerja (∆TK) dari penyerapan tenaga kerja pada tahun t (TKt) dan penyerapan tenaga kerja pada tahun t-1 (TKt-1) dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Dalam menjawab permasalahan penyerapan tenaga kerja juga dilakukan dengan menggunakan elastisitas permintaan tenaga kerja yaitu dengan menggunakan data jumlah tenaga kerja dan PDRB Kota peknbaru .Sedangkan untuk metode kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaiamana bekerjanya kebijakan pemerintah saat ini dalam menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sector yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sector perdagangan,penyerapan tenaga kerja terbanyak ada pada usaha mikro.
Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Kebijakan Ketenagakerjaan,
KAJIAN PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN JASA PENYEWAAN LAPANGAN FUTSAL (Survey pada Aras Futsal Kota Pekanbaru)
Authors: Murnawati Murnawati 
Published: November 2018

Olahraga merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Gaya hidup dijaman moderen menuntut manusia akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja Futsal sebagai olah raga alternatif kini menjadi salah satu olah raga yang paling digemari di Indonesia termasuk di Kota Pekanbaru . Terbukti dengan semakin menjamurnya arena bermain futsal dan persaingan bisnis jasa penyewaan lapangan futsal disetiap sudut Kota Pekanbaru bahwa kepuasan konsumen akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa dari pemberi jasa kepada konsumen sesuai dengan apa yang dipersepsikan konsumen, Penelitian ini adalah penelitian deskriptipf, metode yang digunakan adalah metode survey, poplasi adalah pelanggan yang menggunakan jasa pada lapangan Aras futsal, sedangkan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Accidental Sampling, dengan menggunakan angket sedangkan untuk menganalisa data dengan mengunakan teknik deskriptif penelitian ini menggunakan rumus mean (rata-rata) dan persentase.Skala (alat ukur) tanggapan responden menggunakan skala Linkert atau skala penentuan dan dapat dijadikan titik tolak untuk membuat instrument berupa pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden
Kata Kunci : Persepsi konsumen, Pelayanan jasa
EFEKTIVITAS LAYANAN BIMBINGAN KLASIKAL UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN SISWA TENTANG SEKS
Authors: Rahayu Dwi Sri , Susilaningsih Chaterina Yeni 
Published: November 2018

Jika kita berbicara mengenai seks, maka yang terbersit dalam benak sebagian besar orang adalah hubungan seks. Padahal, seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan pria dan wanita secara biologis. Dengan adanya pemahaman yang salah terkait dengan seks maka orang tua pun enggan untuk membicarakannya dengan alasan tabu dan tidak layak diperbincangkan. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah (1) Mengetahui tingkat pengetahuan siswa tentang seks setelah dilaksanakan layanan bimbingan klasikal, (2) Mengetahui keefektifan penerapan bimbingan klasikal untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang seks. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-Group Pretest-Posttest Design, dengan cara membandingkan pengetahuan siswa tentang pendidikan seks sebelum dan sesudah diberi bimbingan klasikal. Penelitian ini menghasilkan rumusan bahwa pelaksanaan penerapan layanan bimbingan klasikal efektif untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang seks karena terjadi peningkatan dalam rata-rata pengetahuan siswa tetang seks. Skor mean sebelum diberikan layanan bimbingan klasikal mencapai 75,03 dan skor mean setelah diberikan layanan bimbingan klasikal mencapai 94,09.
POLA PERLINDUNGAN HUTAN ADAT TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI RIAU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012
Authors: HB Gusliana , Hanifah Mardalena 
Published: November 2018

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 mereview beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama Pasal 1 angka (6) yang dinyatakan bahwa kata Negara tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini memberikan konsekuensi, yaitu memperkuat kedudukan hutan adat. Namun, disisi lain belum terbentuk suatu pola perlindungan yang pasti sehingga masih rawan konflik. Oleh karenanya, perlu dicarikan pola perlindungan hutan adat pasca putusan MK tersebut. Metode penelitian dilaksanakan secara normatif. Kedudukan hutan adat pasca putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, semula merupakan hutan negara berubah menjadi hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sebagai konsekuensinya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Pola perlindungan hutan adat pada masyarakat adat di Provinsi Riau pasca putusan MK memberikan hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat.
Pelaksanaan Roya Atas Benda Bergerak di Kota Pekanbaru
Authors: Winstar Yelia Nathassa , Harahap Irawan 
Published: November 2018

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan roya atas benda bergerak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUJF tidak efektif dijalankan karena adanya hambatan-hambatan. Hambatan dalam pelaksanaan roya dapat terjadi disebabkan lima faktor, yakni faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan roya fidusia merupakan kewajiban hukum dalam pelaksanaannya di Kota Pekanbaru masih terdapat banyak hambatan. Hambatan ini menyebabkan tidak efektifnya pengaturan roya di Pekanbaru. Hambatan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan teori efektifitas.
Dampak Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Iklim Investasi Bidang Usaha Perkebunan di Provinsi Riau
Authors: Hasnati Hasnati , Yalid Yalid , Febrina Rezmia 
Published: November 2018

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dampak kebijakan RTRW terhadap iklim investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa fenomena fundamental yang mempengaruhi iklim investasi di Provinsi Riau. Belum selesainya RTRW berdampak besar terhadap investasi karena setiap investasi membutuhkan lahan/lahan. Sampai saat ini, Perda RTRW Provinsi Riau belum terbentuk, karena masih ada status resolusi masalah hutan di Kementerian Kehutanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 sudah memulai melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 1994 tersebut. Tetapi, sampai dilakukannya penelitian ini Perda RTRW Provinsi Riau belum ditetapkan, karena memang masih ada penyelesaian masalah status kawasan hutan di Kementerian Kehutanan. Tentunya, Pemerintah Daerah Provinsi Riau termasuk daerah kabupaten/kota di Riau tidak berani mengambil risiko hukum menerbitkan izin baru untuk investasi perkebunan. Upaya yang dilakukan di tengah ketidakkepastian kebijakan RTRW terhadap investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau dapat dikatakan hanya menunggu pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau.
Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Authors: Sagita Afrianto 
Published: November 2018

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan urgensi pembalikan beban pembuktian sebagai kebijakan hukum pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi serta menjelaskan pengaturan pembalikan beban pembuktian sebagai upaya mendukung penanggulangan korupsi? Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersumber dari penelitian kepustakaan atau Library research. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan aturan-aturan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pun seharusnya selalu dikembangkan secara progresif sesuai perkembangan zaman, agar tidak ketinggalan dan kalah dengan modus-modus korupsi yang semakin mutakhir. Perlu adanya suatu formula baik dari perspektif teoritis, yuridis, filosofis dan praktik, mengenai bagaimana pembalikan beban pembuktian ini dapat diterapkan, baik ditataran kebijakan legislasi maupun aplikasi. Pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles), dapat dijadikan muatan utama perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Simpulan, pertama urgensi penerapan pembalikan beban menjadi sangat urgen untuk diterapkan dalam rangka mengungkap kebenaran menyangkut harta-harta terdakwa kasus korupsi yang patut diduga diperoleh dari hasil korupsi yang merugikan keuangan negara. Kedua, pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mampu mendukung upaya penanggulangan korupsi di negeri ini, hanya saja masih terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut mengenai pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat terbatas atau berimbang, dalam hal ini terdakwa juga dibebankan melakukan pembuktian mengenai unsur-unsur kesalahan (schuld) dari terdakwa.
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru–Kandis–Dumai
Authors: Simamora Birman 
Published: November 2018

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol Pekanbaru–Kandis–Dumai dan mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan besaran ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah yang dibutuhkan bagi pembangunan. Simpulan penelitian ini, Pertama, pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Pekanbaru–Kandis–Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum terwujud sebagaimana yang diharapkan khususnya mengenai kesepakatan bentuk dan besarnya nilai ganti rugi. Kedua, mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan besaran ganti rugi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pada saat ganti kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan
Authors: Fernandes Inggrit 
Published: November 2018

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tinjauan yuridis illegal fishing di Indonesia dan menjelaskan sanksi terhadap illegal fishing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tinjauan yuridis illegal fishing definisinya tidak ada dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terkait perikanan. Tetapi, peraturan perundang-undangan tersebut jika dilanggar dapat dikategorikan illegal fishing. Peraturan perundang-undangan perikanan secara tegas harus ditegakkan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah perairan. Setiap orang, badan dan negara asing wajib tunduk pada ketentuan hukum agar tidak terkena sanksi illegal fishing. Untuk memanfaatkan sumber daya perikanan agar tidak terkena sanksi illegal fishing maka dalam keadaan tertentu mesti dilengkapi persyaratan perizinan. Sanksi terhadap illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Perikanan terdapat dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pencegahan dan penindakan illegal fishing selanjutnya sangat diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara seluruh unsur terkait sehingga dapat mengamankan dan melindungi sumber daya alam untuk kepentingan nasional. Simpulan penelitian ini: Pertama, Undang-Undang Perikanan telah merumuskan banyak hal baik mengenai pencegahan, pengawasan, pemberdayaan dan penindakan terhadap pelaku sektor perikanan baik nelayan nasional maupun nelayan asing. Kedua, sanksi dalam Undang-Undang Perikanan terbaru lebih berat dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dengan sanksi yang lebih beratpun belum memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing.
Rancang Bangun kWH Meter Menggunakan Mikrokontroler Atmega 8535
Authors: Ali akbar Arlenny , Zondra Elvira 
Published: November 2018

ABSTRAK Sistem KWH meter manual belum optimal dalam pencatatan energi listrik dan mengkontrol pemakaian energi listrik. Perancangan alat kWh digital sebagai penghitung dan kontrol beban pemakaian listrik menggunakan mikrokontroler AT Mega 8535, merupakan sebuah solusi alternatif sebagai antisipasi kelebihan pemakaian beban dan kemungkinan curang pihak pencatat meteran listrik tanpa harus mengganti kWh meter manual ke system token. Pada rancang bangun alat penghitung dan kontrol energi listrik yang terpakai ini, digunakan KWH meter manual yang dimodifikasi dengan menempatkan sensor optocoupler sebagai indikator pencacah angka daya telah terpakai pada cakram. Mikrokontroler AT Mega 8535 digunakan sebagai kendali dan pembatas daya terpakai. Sistem alat ukur dan kontrol yang didesain melakukan pengukuran besarnya daya listrik yang dipakai oleh beban dan dapat digunakan sebagai alternatif pembagi arus untuk tercapainya efisiensi pemakaian energi listrik. Alat ini bermanfaat untuk mengetahui nilai energi listrik yang terpakai dan dapat membatasi pemakaian daya listrik dengan kendali pada mikrokontroler. Pemakaian energi listrik yang terkontrol dan efisien dapat menghemat biaya pengeluaran pembayaran energi listrik.
Kata Kunci: Daya listrik, KWH meter, Mikrokontroller, Atmega 8535, Sensor optocoupler
ANALISIS KARAKTERISTIK MARSHALL CAMPURAN AC-BC MENGGUNAKAN FILLER ABU TANDAN SAWIT DAN ABU BATU
Authors: Winayati Winayati , Lubis Fadrizal 
Published: November 2018

Lapis aspal beton atau AC (Asphalt Concrete) merupakan salah satu campuran beraspal dengan kekuatan campuran ditentukan oleh daya ikat (interlocking) antar agregat, bahan pengisi (filler) dan bahan pengikat (asphalt). Daya ikat antar agregat merupakan penyokong utama bagi kekuatan dan performa material pada struktur perkerasan. Oleh karena itu, permukaan jalan dapat menahan beban dengan baik ketika kendaraan melewatinya (Ahmad, 2010). AC-BC (Asphalt Concrete-Binder Course) adalah salah satu dari tiga macam campuran Asphalt Concrete, yaitu AC-BC (Asphalt Concrete-Binder Course), AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course), AC-Base, perbedaan ketiga campuran ini terletak pada perbedaan ukuran bahan agregat yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010. Pemilihan jenis material sebagai filler sangat penting karena filler merupakan bahan pengisi yang sifatnya halus dan dapat mengisi rongga atau pori yang mempunyai diameter lebih kecil atau kurang dari 0,002 mm. Salah satu limbah yang dihasilkan oleh industri perkebunan kelapa sawit memberikan peluang alternatif material penyusun campuran aspal (filler). Sebagai gambaran umum bahwa pabrik yang mengolah kelapa sawit dengan kapasitas 200 ton TBS/hari akan menghasilkan abu tandan sawit sebesar 10,8 %/ hari (Fauzi dkk, 2002). Berdasarkan pengujian awal terhadap abu tandan sawit, dari analisis saringan diperoleh hasil bahwa abu tandan sawit 65% lolos saringan No.200, pada pengujian saringan basah dan penentuan indeks plastisitas filler abu tandan sawit telah memenuhi gradasai yang ditentukan. Selain aspal agregat kasar dan agregat halus, bahan pengisi (filler) adalah salah satu komponen dalam campuran yang mempunyai peranan besar pada sifat-sifat Marshall. Rekomendasi penelitian Afrian (2016), campuran AC-BC yang memenuhi Spesifikasi Umum Bina Marga 2010, yakni 25% filler abu tandan sawit dicampur dengan 75% abu batu dari berat total filler dalam campuran. Berdasarkan rekomendasi tersebut, penelitian dilanjutkan dengan analisis karakteristik Marshall campuran AC-BC yang menggunakan komposisi campuran 50% filler abu tandan sawit dicampur dengan 50% abu batu, dengan menganalisis karakteristik Marshall, antara lain: stabilitas 920.118, flow didapat 3.7, VIM 4.006, VMA 15.930, MQ 240.722 juga masih memenuhi Standar Binamarga 2010.