bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah)
Authors: Sam'un Sam'un 
Published: March 2018

Abstrak: Pembaharuan hukum pidana Islam pada hakekatnya merupakan upaya ikhtiyar ijtihadiyah dalam melakukan rekontruksi, reorientarsi dan reformasi hukum pidana yang diharapkan terdapat sinergisitas dan kesesuaian antara tuntunan syari’at dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural ummat Islam yang secara faktual tersebar diberbagai belahan dunia dan senantiasa berkembang secara dinamis sesuai dengan gerak zaman dan laju peradaban sejarah kehidupan manusia. Artikulasi dan ekspresi ummat Islam dalam menerapkan hukum pidana Islam seringkali menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan ketentuan dhahir nash syari’at ketika bersentuhan dengan realitas sosial- faktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut dapat dilacak kesahehannya seperti yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Al-Khattab yang tidak memotong tangan pencuri karena kondisi masyarakat lagi paceklik. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai “ pembaharauan atau inovasi“ hukum pidana Islam dalam konteks reorientasi tafsir dan pemahaman hukum potong tangan bagi pencuri sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur’an. Dengan demikian lacakan historis penerapan hukum pidana Islam mulai zaman Rasulullah Muhammad SAW hingga sekarang khususnya penerapan hukum pidana Islam yang diberlakukan di Nusantara (Indonesia) merupakan keharusan ilmiyah yang harus dilakukan guna memahami karakteristik pembaharuan hukum pidana Islam dari masa ke masa.Kata Kunci: Pembaharuan, hukum pidana Islam, historisitas, fenomenologis
Implikasi Perkawinan Campuran terhadap Status Kewarganegaraan Anak
Authors: Hidayat A. Mufti 
Published: March 2018

Abstract: This paper discusses about Law No. 12 year 2006, article 6 on the Indonesian citizenship which gives the provisions of dual citizenship status to a child as the implication of the mixed marriage, and analysis of Islamic political jurisprudence perspective toward the provisions of the dual citizenship status. The author concludes that granting the dual citizenship status to a child as the implication of the mixed marriage is nothing but for the sake of enforcing the rights of men, particularly for children. It is so because the child’s rights are part of the Human Rights which must be guaranteed, protected, and fulfilled by parents, families, communities, governments, and states. In addition, It is also as a manifestation of the implementation of UUD 1945, article 26 about the citizens’ rights. Islamic political jurisprudence judges that the dual citizenship status for a child of the mixed marriage for the reason to uphold Human Rights might be justified. Since Islam also upholds Human Rights. But in respect to a childcare, they follow their mother’s citizenship when they have been adult. And when they have already been adult, they have right to choose their nationality.Keywords: Implication, mixed marriage, status, and citizenship
Perlindungan Hukum terhadap Pengikut Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur
Authors: Maududi Achmad 
Published: March 2018

Abstract : The followers of Syiah religious sect in Sampang can get legal protection when they want to do Bai’at again to the teachings of Ahlus sunnah wal Jamaah. It is agreed, because they believe Itsna Asyarah Syiah religious sect that its existing banned in Indonesia. Legal protection for them is the right of citizens of Indonesia stipulated in the 1945 constitution. The guarantee of 1945 constitution, written constitution, in the case of citizens protection states itself as the law state that the implementation of its goverment based on law. As a consequence of the law state, recognation, respect, and protection of human rights should get a serious attention without discrimination in any forms. That the violence for whatever reason that may lead to violence action on the protect of religion is not justified forever. This is in accordance with embodiments of article 28 and 29 of 1945 constitution which says that every citizens has the right to run their each religious beliefs and convictions.Keywords: Legal protection, Syiah, Sampang
Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi
Authors: Fauziah Nur Laeli 
Published: March 2018

Abstrak: Penghapusan Pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Pasal 12 C UU 31/1999 jo. UU 20/2001 mengindikasikan adanya kelemahan dalam hukum pidana materiil, yaitu penghapusan sifat melawan hukum materiil berwujud prosedur administrasi ketika melapor di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam fikih terdapat metode yang dinamakan sadd al-dzarīah, yaitu upaya preventif agar tak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga yang belum dilakukan.Persamaan hukum positif dan fikih jināyah pada gratifikasi kepada pejabat negara terletak pada hukumnya yakni kedua sumber hukum tersebut sama-sama melarang tindakan gratifikasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada hukuman dan implikasi yang diberikan terhadap penerima gratifikasi pada waktu melaporkan maupun tidak melaporkannya kepada KPK.Kata Kunci: Penghapusan pidana, pejabat negara, gratifikasi, fikih jināyah
Gugurnya Had Jarîmah Pencurian Sebab Taubat Perspektif Jamal Al-Banna
Authors: Mutowif Ali Mutowif 
Published: March 2018

Abstract: This paper provides legal sanction on perperator of crime (jarîmah) as a deviational behavior of human. The heavy or light punishment of crime is divided into three, namely: 1) criminal wounding (jarîmah hudûd); 2) criminal killing (jarîmah qisâs and diyat); and 3) criminal offence (jarîmah ta’zîr). Jamal al-Banna said that there is a dialectical relationship between individual liberty and public benefit that is controlled by criminal law. This dialectical relationship is similar to the dialectical relationship between faith (aqidah) and the law in Islam. This proves that wisdom of the application of the criminal act in Islam is to control the handling crime to its root. The criminal penalty as described above can be said to be the best, not only to maintain the authenticity or justice but also to protect the public. The term of repentance is certainly relevant to those who make mistake only once because of forgotten or do not know.Keywords: Criminal act, Jamal al-Banna, repentance. Abstrak: Jarîmah merupakan perilaku manusia yang menyimpang dari larangan norma hukum dan ketika melakukannya diberi sanksi. Adapun Presfektif berat ringannya dalam hukuman, jarîmah di bagi menjadi tiga, yaitu: (1) Jarîmah hudûd (2) Jarîmah qisâs dan diat (3) Jarîmah ta’zîr. Jamal al-Banna mengatakan bahwasanya ada hubungan dialektis antara kebebasan individual dan kemaslahatan publik itu dikendalikan oleh hukum pidana. Hubungan dialektis ini hampir sama dengan hubungan dialektis antara aqidah dan syariat yang ada dalam Islam, ini membuktikan bahwa pidana dalam Islam mempunyai hikmah yaitu Islam mengendalikan penanganan kriminal ini sampai pada akar-akarnya. Hukuman pidana yang telah dipaparkan di atas bisa dikatakan terbaik, bukan hanya untuk menjaga otentisitas, atau keadilan untuk melindungi masyarakat. Istilah taubat tentunya relevan untuk mereka yang melakukan kesalahan hanya sekali, mungkin karena lupa atau tidak tahu, bukan berkali-kali. Oleh karenanya Allah mengatakan: ”Sesungguhnya taubat kepada Allah hanya untuk mereka yang melakukan keburukan, karena tidak mengetahui kemudian tidak lama dia langsung bertaubat.”Kata Kunci: Jarîmah, Jamal al-Banna, taubat.
Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Membawa Lari Anak Perempuan
Authors: Mustakhim Mustakhim 
Published: March 2018

Abstract: This study discusses the decision No. 09/Pid.B/2012/ PN.Mojokerto about criminal act of carrying off an under age woman without permission of her parents. In the judge’s ruling, it is declared that the defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offense by carrying off an under age woman without permission of her parents, but only with the consent of the woman outside of marriage. The offense complain is imprisonment for 1 (one) year and 2 (two) months because the defendant violated Article 332 Paragraph (1) of the Criminal Code. In addition, the defendant is also burdened to pay court fees. In the study of Islamic criminal law, punishment for carrying off an under age woman is ta’zîr jarîmah (criminal penalty). These penalties vary and can be determined by ulil amri or government official or judge who is given authority to enforce with some considerations and other reasons in accordance with Islamic criminal law.Keywords: Penalty, carrying off, daughter. Abstrak: Artikel ini membahas tentang putusan perkara Nomor 09/Pid.B/2012/PN.Mojokerto tentang tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya. Dalam putusan hakim tersebut, dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya tetapi dengan persetujuan perempuan itu di luar perkawinan. Delik aduannya adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena perbuatan terdakwa melanggar Pasal 332 Ayat (1) KUHP. Selain itu, terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara. Dalam kajian hukum pidana Islam, hukuman membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa merupakan hukuman jarīmah ta’zîr. Hukuman ini berbeda-beda, dan dapat ditentukan hukumannya oleh ulil amri atau aparat pemerintah yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan hukuman tersebut di mana hukumannya ringan dan beratnya dapat ditentukan oleh hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan beberapa pertimbangan dan alasan-alasan lainnya sesuai dengan hukum fiqh jinâyah.Kata Kunci: Hukuman, membawa lari, anak perempuan.
Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Fikih
Authors: Abidin Moch Zainal 
Published: March 2018

Abstract: This study aims to assess conditional criminal act in Criminal Code and Islamic jurisprudence. Conditional criminal act according to Criminal Code is a kind of crime where the convict does not have to undergo the punishment, except he has violated the general or specific requirenments of court during pre-determined. On the Islamic jurisprudence perspective, conditional criminal act is caterized as diyât and ta’zîr. Diyât is a kind of criminal penalty that provides a number of property within a certain size, given by the offender to the victim or his heirs. While ta’zîr is a legal authority delegated by state to a judge to decide the criminal cases. In ta’zîr, a judge has fairly broad authority to choose any types of crime that are appropriate to the circumstance of the offense and the perpetrators. Looseness or facilities provided to a judge do not reduce the initial goal of punishment as an attemp to improve the criminal actors in order to keep the benefit of people.Keywords: Conditional criminal act, Criminal Code, Islamic jurisprudence. Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang pidana bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan fikih. Pidana bersyarat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan suatu pidana di mana terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Jika dianalisis dari sisi fikih, pidana bersyarat dikatagorikan masuk dalam diyât dan ta’zîr. Diyât merupakan suatu jenis pidana yang memberikan sejumlah harta dalam ukuran tertentu, yang diberikan pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya. Sedangkan ta’zîr merupakan kekuasan dalam memutuskan suatu perkara diserahkan kepada negara dan selanjutnya diserahkan kepada hakim. Di dalam ta’zîr ini, hakim mempunyai wewenang yang cukup luas untuk memilih jenis pidana yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya. Kelonggaran atau kemudahan yang diberikan kepada hakim tidak mengurangi tujuan awal dalam setiap pemidanaan, sebagai wujud memperbaiki diri pelaku demi terjaganya kemaslahatan di dalam masyarakat.Kata Kunci: Pidana bersyarat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, fikih
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal
Authors: Tarmudzi M. Imam 
Published: March 2018

Abstract: This paper explains that Islamic criminal law had already set and explained the legal protection for child. Even, Islam itself protects child from anything that may harm him. The protections include: the childcare, supervision, protection and education. While in Law No. 23 Year 2002 on protection of child explains mechanism of a labor child protection which includes juridical protection, non judicial protection, and protection from slavery and exploitation of child. These laws equally prohibit child to work if it is not in accordance with the existing law. The difference is that law distinguishes between crime and violation based on the heavy and light of the punishment, while Islamic criminal law does not distinguish both. They all are called jarîmah (crime) by their nature of the crime.Keywords: Legal protection, child labor, informal sector, Islamic criminal law. Abstrak: Tulisan ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam sudah mengatur dan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi anak.I Islam mengatur tentang perlindungan terhadap anak dari sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, yang meliputi; pengasuhan, pengawasan, perlindungan dan pendidikan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang mekanisme perlindungan terhadap anak yang menjadi pekerja anak yang meliputi; perlindungan dalam bidang yuridis dan non yuridis, selain itu pula ada perlindungan dari perbudakan dan eksploitasi anak. Kedua hukum tersebut, hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sama-sama melarang anak bekerja jika tidak sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku, adapun perbedaannya adalah dalam Undang-undang membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan hukum pidana Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarîmah mengingat sifat pidananya.Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja anak, sektor informal.
Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam
Authors: Ibad Isyadul 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses the analysis of mashlahah mursalah against remission to the perpetrator of the crime of murder. Remission is forgiveness for someone whom convicted criminal penalty in the form of reduced sentence. One of which is a criminal murder. With this remission, the verdict is inkrach (legally binding) and it will be changed. Consequently, the prisoner of the criminal murder will not be serving a sentence in full, while the criminal child is eligible for receiving remission as stated in Presidential Decree No. 174 of 1999. In ushûl fiqh perspective, this remission is ruled in mashlahah mursalah. In jarîmah qishâsh and diyat forgiveness are handed over to the heir of the victim. While in remission, according to Presidential Decree No. 174 of 1999, the victim has no authority to sentence the prisoner or criminal child because it has been ruled by judicial institution in Indonesia. On the other hands, inkrach can change in line with reduced sentences.
Keywords: Remission, crime of murder, Islamic law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis mashlahah mursalah terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Remisi diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang melakukan tindak pidana, yang salah satunya adalah pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan adanya remisi ini, maka putusan hakim yang bersifat inkrach (berkekuatan hukum tetap) akan menjadi berubah, karena pada akhirnya terpidana atau pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini tidak akan menjalani hukuman secara penuh, selagi anak pidana atau narapidana memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi yang tercantum dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999. Dalam perspektif ushûl al-fiqh, remisi ini masuk dalam kaidah mashlahah mursalah. Dalam pengampunan jarîmah qishâsh dan diyat diserahkan kepada pihak ahli waris korban, sedangkan dalam remisi ini menurut Keppres RI No. 174 thn 1999 dari pihak korban tidak mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman kepada narapidana atau anak pidana, karena sudah ada lembaga peradilan di Indonesia, selain itu putusan hakim yang bersifat inkrach dapat berubah dengan pengurangan masa hukuman.
Kata Kunci: Remisi, tindak pidana pembunuhan berencana, hukum Islam
Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban ‎Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum ‎Islam
Authors: Ikhsan Amirul 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses the legal protection for women-victims of domestic violence within the perspective of Islamic law. Legal protection for women-victims of domestic violence is clearly regulated in Law No. 23 of 2004. It should be recognized that the presence of the law is to open a way for unfolding of domestic violence and to safeguard the civil rights of victims, where it was previously considered as a private area that no one outside the household environment entries. On the perspective of Islamic law, legal protection in the Law number 23 of 2004 has been consistent with the objectives of shariah. It is to enforce Islamic law to gain the pleasure of Allah. In this context, husband and wife should complement each other and work together in building a harmonious household.Keywords: Legal protection, victims, domestic violence, Islamic law. Abstrak: Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 (UUPKDRT), harus diakui kehadirannya membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban, yang pada awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Perspektif hukum Islam, perlindungan hukum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 (UUPKDRT) telah sesuai dengan tujuan syariah yaitu untuk menegakkan syariat Islam, menuju ridha Allah swt, suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa.Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban, kekerasan dalam rumah tangga, hukum Islam.
Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang ‎Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam
Authors: Hakiky Shofiyul Fuad 
Published: March 2018

Abstract: Exploitation to a child is an inhumane act. Although a ban on the exploitation of child’s services is legally mentioned in legislation, but it is different in reality. We can see some adult people take their babies to begging, singing under traffic light, even they are recruited as factory workers and others. It is because the exploiters of the children’s service are less fear or underestimate to the existing sanctions under the child protection legislation No. 23 of 2002. The criminal sanction against perpetrators of child exploitation as contained in Law No. 23 of 2002 section 83, 84, and 88 is considered less straight. On Islamic jurisprudence perspective, a child is in need of special attention. It can be in the form of guidance, education, and legal protection. Whatever is done by a child, it has not been subjected to the burden of law. So that even if the child was given a penalty, then the punishment should be an educational one, not to exceed the limit of a child’s ability. On the other hands, considering the mental and psychological effects of the child is quite important for his/her development in the future.
Keywords: Exploitation, children’s services, law, Islamic criminal law.

Abstrak: Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Meskipun larangan eksploitasi jasa anak ada dalam undang-undang, tetapi pada kenyataannya masih terjadi, contohnya; anak bayi yang diajak orang tuanya mengemis, mengamen di pingir perempatan lampu lalu lintas, buruh pabrik, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan pelaku eksploitasi jasa anak kurang takut atau meremehkan sanksi yang ada dalam undang-undang perlindungan anak No.23 tahun 2002. Sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi jasa anak yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terletak pada pasal 83, 84, dan 88. Dalam pandangan fiqh anak-anak perlu mendapat perhatian khusus, berupa pembinaan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak belum dikenai beban hukum, sehingga kalaupun anak itu diberikan sanksi, maka sanksinya harus bersifat pendidikan, tidak melampaui batas kemampuan anak, dan harus mempertimbangkan efeknya terhadap perkembangan jiwa anak.
Kata Kunci: Eksploitasi, jasa, anak, undang-undang, Hukum pidana Islam.
Pembentukan Kualitas Anak pada 1000 Hari ‎Pertama Kehidupan Perspektif Hukum Islam
Authors: Qulub Siti Tatmainul 
Published: March 2018

Abstract: The quality of a child is influenced by two determining factors, namely genetic factor and environmental factor. These factors influence is very large, especially during the first 1,000 days of life of a child, starting from the time of pregnancy to breastfeeding until the age of 2 years. When the baby’s vital organs begin to form, together with it also the baby started to feel on a given stimulus, record and imitate communication and habits performed by his mother that he will take up next. Lack of stimulation and nutrition, especially during this period, will have a major impact in the long term life. Islam has provided guidance to establish quality of a child at 1,000 days of life. During pregnancy, many parents are encouraged to be grateful and be merry, to eat halal and good food, to reproduce worship, etc. After the birth, they are led to recite âdhân and iqâmah for a newborns, to give a good name, and breast feeding for 2 full years.Keywords: Quality of kid, the first 1,000 days of life, Islamic law. Abstrak: Kualitas anak dipengaruhi oleh dua faktor pembentuk, yakni faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh sangat besar terutama saat 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anak, yang dimulai sejak masa kehamilan hingga menyusui sampai usia anak 2 tahun. Ketika organ-organ penting bayi mulai terbentuk, bersamaan itu juga bayi mulai dapat merasakan stimulus yang diberikan dari luar, merekam dan menirukan komunikasi serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ibunya yang akan ia bawa hingga seterusnya. Kurangnya rangsangan dan terutama gizi pada masa ini, akan berdampak besar dalam jangka panjang kehidupannya. Islam telah memberikan tuntunan untuk membentuk anak yang berkualitas pada 1000 HPK. Pada masa kehamilan, orang tua dianjurkan banyak bersyukur dan bergembira, makan makanan yang halal dan baik, memperbanyak ibadah, dsb. Setelah kelahiran, dituntun untuk membacakan adzan dan iqamah pada bayi yang baru lahir, memberikan nama yang baik, dan menyusui anak selama 2 tahun penuh.Kata Kunci: Anak berkualitas, 1000 hari pertama kehidupan, hukum Islam