Legal Standing Yayasan sebagai Badan Hukum
Authors: Sunarmi Sunarmi 
Published: January 2019

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum (rechtspersoon, legal entity) yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Sebagai badan hukum maka yayasan memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan organ yayasan yaitu pembina, pengurus dan pengawas. Apabila korporasi dalam bentuk Perseroan Terbatas, pemiliknya adalah para pemegang saham, maka pemiliki yayasan itu bukanlah pendiri yayasan. Pemilik yayasan adalah tujuan yayasan itu sendiri, sehingga apabila terjadi dugaan penyimpangan terhadap aset yayasan, permasalahannya adalah apakah masyarakat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk meyampaikan laporan kepada kepolisian terhadap organ yayasan yang diindikasikan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan yayasan, siapakah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan yayasan apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap aset yayasan dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya penyimpangan aset yayasan. Permasalahan di atas penting untuk dikemukakan melihat banyaknya laporan dari masyarakat anggota suatu perkumpulan yayasan yang melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yayasan, sementara masyarakat dan penegak hukum masih memiliki tafsir yang berbeda terhadap pemahaman bahwa yayasan adalah milik masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum publik dengan mengingat tujuan yayasan adalah sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga yayasan bertujuan untuk melayani kepentingan umum, dengan demikian konsekwensinya adalah masyakat memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan terjadinya dugaan penyelewengan terhadap aset yayasan. Di pihak lain ada yang berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum privat karena didirikan oleh orang perorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang –Undang No. 16 Tahun 2001. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif siapakah yang memiliki legal standing untuk menyampaikan laporan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam suatu yayasan dengan menggunakan pendekatan normatif Dari hasil penelitian diketahui bahwa ditinjau dari segi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pengurus yayasan memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 35 ayat (1). Apabila pengurus terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap yayasan maka pengurus tersebut tidak berwenang mewakili kepentingan yayasan, yang berwenang mewakili kepentingan yayasan adalah pihak sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 36). Apabila terdapat dugaan terjadinya penyimpangan terhadap harta kekayaan yayasan maka Bab VIII tentang Pemeriksaan Terhadap Yayasan menentukan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan tertulis disertai alasannya agar pengadilan mengeluarkan penetapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yayasan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, Anggaran Dasar, atau merugikan kepentingan umum. Apabila penyimpangan terhadap aset yayasan tersebut dilakukan oleh organ yayasan maka yang bertanggung jawab adalah organ yayasan itu sendiri.

In Article 1 No. 1 Act No. 16 of 2001 concerning the Foundation stated that the foundation is a legal entity (rechtspersoon, legal entity) which consists of separated wealth and intended to achieve certain goals in the social, religious, and humanitarian fields, which do not have members. As a legal entity, the foundation has its own assets which are separate from the assets of the foundation's organ, who are the supervisor, managers, and supervisor. If the corporation is in the form of a Limited Liability Company, and the owner is the shareholders, then the owner of the foundation is not the founder of the foundation. The owner of the foundation is the purpose of the foundation itself, so that if there is an alleged deviation from the assets of the foundation, the problem is whether the community has a legal standing to submit a report to the police towards the organ of the foundation which is indicated to violate the foundation, then who has the authority to conduct a foundation monitoring if there is an alleged deviation from the assets of the foundation and who is responsible for the deviation of the assets of the foundation. The above problem is important to be noted when there are many reports from the community members of a foundation association that report the occurrence of illegal acts carried out by the organ of the foundation, while the community and law enforcement still have different interpretations of the understanding that the foundation belongs to the community. Some argue that the foundation is a public legal entity considering the foundation's purpose is social, religious, and humanitarian, so that the foundation aims to serve the public interest, thus the consequence is that the community has the authority to submit reports of alleged fraud towards the assets of the foundation. On the other hand, there are those who argue that foundations are private legal entities because they are established by individuals as specified in Article 9 of Act No. 16 of 2001. This paper aimed to normatively examine who has the legal standing to submit a report on the occurrence of unlawful acts in a foundation using a normative approach. From the results of the study, it is known that in terms of Act No. 16 of 2001 concerning the Foundation, the management of the foundation has a legal standing to represent the interests of the foundation both inside and outside the court (Article 35 paragraph (1). If the management is indicated to have committed an unlawful act that resulted in a loss to the foundation, the management is not authorized to represent the interests of the foundation, which is authorized to represent the interests of the foundation as the party stipulated in the Articles of Association (Article 36). If there is an alleged deviation from the foundation's assets, Chapter VIII of the Investigation of the Foundation determines that the interested third party can submit a written application along with the reason that the court issues a determination to conduct an examination of the foundation. This is done as a form of public supervision of foundations that are suspected of committing acts that are contrary to the Law, Articles of Association, or harming the public interest. If the deviation from the foundation's assets is carried out by the organ of the foundation, then the responsible organ is the foundation itself.