bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS USAHATANI UNIT BISNIS TANAMAN MUSIMAN DI KEBUN PERCOBAAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2017
Authors: Listia Dewi Ida Ayu , Rantau I Ketut 
Published: July 2019

Pertanian Perkotaan adalah aktivitas pertanian yang dilakukan di daerah perkotaan. Daerah perkotaan pembangunannya berjalan cepat. Banyak lahan pertanian beralih menyebabkan lahan pertanian di daerah perkotaan menjadi sempit. Denpasar merupakan salah satu contoh daerah perkotaan yang memiliki lahan pertanian sempit. Pemilihan jenis produk yang akan dibudidayakan di lahan sempit sangat penting untuk menghasilkan keuntungan usaha. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan aktivitas usahatani tanaman musiman yang paling menguntungkan untuk usahatani perkotaan. Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Fakutlas Pertanian Unud. Data yang dipergunakan seperti produksi, harga jual, dan biaya input produksi yang dikeluarkan pada masing-masing budidaya tanaman di kebun selama tahun 2017. Responden yang dipergunakan ditentukan secara sengaja yaitu ketua dan bendahara pengelola kebun dan juga penanggungjawab produksi dan penjualan. Analisis data digunakan pendekatan Gross Margin untuk melihat mana keiatan usahatani yang paling menguntungkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada musim tanam pertama yang dilakukan pada bulan februari sampai juni 2017 dilakukan beberapa aktivitas usahatani yaitu usahatani jagung manis, melon Golden, Melon Rokcy, Cabe Rawit, Tomat, dan Terung Bulat. Usaha yang paling menguntungkan adalah usahatani melon golden dengan nilai gross Margin sebesar Rp 797.700 per 100m2. Pada Musim tanam kedua dilakukan pada bulan juli sampai nopember 2017 dilakukan beberapa kegiatan usahatani yaitu Terung Bulat, Cabe Rawit, Tomat, Jagung Ketan, Jagung Manis, Melon Golden, dan Melon Rokcy. Usaha yang paling menguntungkan dimusim tanam kedua adalah Melon Golden dengan nilai Gross Margin sebesar 881.117 per 100m2.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG TERCATUM PADA TOKO ONLINE
Authors: Ratna Sari Putu Dina Marta , Priyanto I Made Dedy 
Published: July 2019

Klausula baku tercantum dalam toko online yang berbasis pada media sosial instagram mencantumkan klausula baku tidak menerima pengembalian barang atau refund yang secara tidak langsung telah membatasi hak konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum jika produk yang dipesannya berbeda atau tidak sesuai dengan produk yang diperjanjikan. Penulisan ini mengemukakan dua rumusan masalah, yakni: bagaimana pengaturan klausula baku, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pemberlakuan klausula baku pada transaksi perniagaan elektronik. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan dan pendekatan konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan klausuka baku dalam transaksi elektronik dan belanja online dibatasi penggunaannya, pembatasan yang dimaksud dengan tidak mencantumkan klausula yang telah diatur dalam Undang-undang. Perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan haknya dapat melaporkan dan menuntut penjual ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak hak konsumen dapat terjamin dan terlindungi.
Kata Kunci: Klausula baku, Perlindungan Konsumen, Toko online
PELAKSANAAN HAK-HAK PEKERJA HARIAN LEPAS PADA HOTEL BINTANG BALI RESORT
Authors: Putra I Made Dwi Anugrah , Udiana I Made , Priyanto I Made Dedy 
Published: July 2019

Beberapa kasus yang terdapat pada hotel di daerah Kabupaten Badung adalah masih terdapat beberapa pekerja harian lepas yang telah bekerja selama enam tahun namun belum mendapatkan pengangkatan menjadi pekerja tetap. Salah satu hotel di daerah Kabupaten Badung yang memperkerjakan pekerja harian lepas selama enam tahun bekerja yaitu Hotel Bintang Bali Resort. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan hak-hak pekerja harian lepas pada Hotel Bintang Bali Resort serta apakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak-hak pekerja harian lepas pada Hotel Bintang Bali Resort. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan hak-hak pekerja/buruh dengan sistem harian lepas termasuk kedalam sistemperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada Hotel Bintang Bali Resort belum berjalan sesuai aturan yang berlaku, karena masih adanya pelanggaran dalam pelaksanaanya, yaitu di bidang hak cuti yang dibayarkan, serta hak untuk menjadi pekerja tetap. Hambatan yang dihadapi dalam terlaksananya pemberian hak- hak pekerja harian lepas pada Hotel Bintang Bali Resort adalah aturan perusahaan mengenai jumlah karyawan tetap sehinggapekerja harian lepas tidak dapat langsung diangkat menjadi pekerja tetap setelah bekerja lebih dari tiga tahun. Faktor kesadaran hukum yang belum memahami peraturan dari pihak Hotel Bintang Bali Resort mengenai hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu, dan hak cuti yang dibayarkan.Kata Kunci : pelaksanaan hak, pekerja, harian lepas
PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) INTARAN DI DESA PAKRAMAN SANUR
Authors: Dewi Ni Kadek Dwi Fitri Silvia , Marwanto Marwanto , Indrawati A.A Sri 
Published: July 2019

Lembaga perkreditan desa berfungsi sebagai pengelola keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman yang berbentuk lembaga desa dan memiliki garis koordinasi dengan desa pakraman itu sendiri. Sumber keuangan yang dikelola oleh LPD berasal dari pendapatan desa seperti simpan pinjam. Dalam simpan pinjam tentunya memerlukan adanya jaminan sebagai pelunasan kredit tersebut. Jaminan yang biasa digunakan dalam pemberian kredit yaitu jaminan fidusia. Adapun permasalahannya yaitu bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan? Dan bagaimanakah penyelesaian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi kredit macet pada LPD Intaran Desa Pakraman Sanur. Metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian fidusia yang dibuat dibawah tangan tidak dapat memberikan kekuatan hukum untuk pelaksanaan eksekusi pada saat terjadi kredit macet, dan akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yaitu pihak LPD tidak mempunyai kedudukan preferensi untuk pelunasan kredit macet tersebut.
Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Kredit Macet, Jaminan Fidusia
KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA PADA PT. MARDIKA GRIYA PRASTA DI DENPASAR
Authors: Prayoga D Ida Bagus Adhitya , Markeling I Ketut , Bagiastra I Nyoman 
Published: July 2019

Pekerja tentu menjadi bagian yang sangat di butuhkan dalam menjalankan perusahaan. Tetapi keselamatan pekerja itu sendiri masih belum dapat perhatian khusus terhadap setiap perusahaan. Salah satu faktor yang sering kali lalai dalam penerapannya adalah tetang penggunaan alat-alat keselamatan kerja yang sangat penting bagi para pekerjanya. Supervisor yang bertugas di perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap pengawasan tersebut. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah pihak perusahaan lalai akan penerapan alat-alat keselamatan kerja kepada para pekerjanya, sehingga menyalahi Undang-Undang No. 1 Tahun Tahun 1970 di Pasal 12.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta atau juga disebut metode penelitian hukum empiris.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah supervisor pada PT. Mardika Griya Prasta masih belum efektif, pengawasan terhadap pekerjanya masih sering kali lalai akan penggunaan alat-alat keselamatan kerja yang seharusnya menjadi prioritas bagi para pekerjanya agar terhindar dari kecelakaan kerja.
Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Pekerja, Alat-alat Keselamatan.
PELAKSANAAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) BAGI PEKERJA ALIH DAYA PADA PT. DELTA DUTA DEWATA DI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI
Authors: Sanjiwani Giri Made Ayu Ratih , Wiryawan I Wayan 
Published: July 2019

Perlindungan upah telah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya adalah adanya upah minimum yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh. Ketentuan upah minimum yang diatur di dalam setiap Provinsi ataupun Kabupaten/Kota merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha. Salah satu masalah yang langsung menyentuh para pekerja/buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (Upah) yang diperoleh dengan tuntutan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tanggungannya yang semakin meningkat, dan sementara itu gaji yang didapat relatif tetap, menjadi salah satu pendorong protes dari para pekerja/buruhnya. Penulisan ini mengemukakan dua permasalahan, yaitu: bagaimana pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap pekerja alih daya di PT. PLN (Persero) Distribusi Bali dan sanksi yang diterima pengusaha jika terdapat penyimpangan pada pelaksanaan Upah Minimum terhadap pekerja alih daya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan, dapat disimpulakn bahwa Pelaksanaan Upah Minimum di PT Delta Duta Dewata belum di terapkan kepada beberapa pekerja alih dayanya, alhasil masih ada beberapa pekerjanya yang masih mendapatkan upah UMK Kota Denpasar Tahun 2017 dan Sanksi yang di terima pengusaha jika terdapat penyimpangan pada pelaksanaan Upah Minimum terhadap pekerja adalah pidana penjara yang paling singkat 1 (satu) tahun dan yang paling lama ialah 4 (empat) tahun dan/atau denda yang paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan yang paling banyak Rp 400.000.000,00. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh PT Delta Duta Dewata terhadap pekerja alih daya yang masih mendapatkan upah/gaji di bawah upah minimum ialah dengan cara dirundingkan dan di bicarakan dengan baik-baik, permasalahan yang di alami itu di selesaikan dalam waktu kurang lebih 30 hari.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Upah, Pekerja Alih Daya
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN
Authors: Yasa Putu Astika , Subawa Made 
Published: July 2019

Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang memperluas makna perjanjian perkawinan. Timbul persoalan baru yaitu bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian sebelum dikeluarkannya perjanjian kawin dengan adanya putus Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptualapproach) yang digunakan sebagai sumber dalam melakukan pembahasan. Hasil penelitian ini adalah perjanjian kawin yang dibuat sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi adalah sah. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan saja dan terhadap perjanjian kawin yang dibuat sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi adalah tetap menjadi perjanjian yang sah dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Namun apabila pasangan suami isteri ingin merubah isi perjanian tersebut yang dulunya merupakan harta bersama dan menjadi harta masing-masing suami isteri dengan persetujuan bersama wajib mengantongi penetapan Pengadilan Negeri mengenai pemisah harta mereka. Seperti halnya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN/Jkt.Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN/Jkt.Tim.
Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan, Akibat Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM PADA PT. PAHALA EXPRESS DELIVERY DENPASAR
Authors: Agastya Ida Bagus Ketut , Udiana I Made , Sukranatha Anak Agung Ketut 
Published: July 2019

Pengangkutan merupakan suatu sarana yang sangat penting untuk melancarkan kegiatan perekonomian masyarakat, salah satunya yaitu angkutan barang. PT. Pahala Express Delivery memberikan layanan jasa pengiriman barang yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengirim barang. Pengangkut wajib mengangkut barang dengan aman dan selamat sampai tiba pada tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu bagaimana tindakan preventif PT. Pahala Express Delivery Denpasar untuk menghindari terjadinya kerugian terhadap pengguna jasa serta tanggung jawab PT. Pahala Express Delivery Denpasar terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT. Pahala Express Delivery Denpasar memberikan tindakan preventif mencegah kerugian pengguna jasa dengan memeriksa dan meminta keterangan barang, mengasuransikan barang mahal, menyarankan dibungkus kayu, plastik gelembung dan karung, mencatat keterangan barang, memberikan nomor resi sebagai nota/ bukti pembayaran. Tanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena ganti rugi yang diberikan kepada pengguna jasa yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang untuk yang tidak diasuransikan tidak dapat ditanggung secara penuh apabila melebihi sepuluh kali biaya pengiriman dengan jumlah maksimal tidak melebihi Rp.750.000, sedangkan yang diasuransikan ditanggung oleh jasa asuransi sesuai yang dialami. Mengenai keterlambatan layanan Express tidak diberikan ganti rugi keterlambatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa, Jasa Pengiriman Barang
PERLINDUNGAN PRODUK-PRODUK BERPOTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI INDIKASI GEOGRAFIS
Authors: Dewi Lily Karuna , Landra Putu Tuni Cakabawa 
Published: July 2019

Indonesia sebagai negara yang menyimpan berbagai kekayaan alam tentunya memiliki banyak potensi Indikasi Geografis untuk selalu dikembangkan Perlindungan bagi Indikasi Geografis merupakan hal yang harus dipandang serius karena merupakan hasil dari karya intelektual untuk menghindari pelanggaran atau penyalahgunaan hak-hak yang timbul dari lahirnya karya intelektual tersebut. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan memahami kriteria yang wajib dipenuhi agar suatu produk dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis serta mekanisme pendaftaran suatu produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis. Penulisan ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil analisa, agar suatu produk dapat dikatakan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis maka haruslah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Mekanisme pendaftaran suatu produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis yaitu diawali dengan pengajuan permohonan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, lalu Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif, setelah itu diterbitkannya sertifikat Indikasi Geografis oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dengan terbitnya Sertifikat Geografis ini maka suatu produk tersebut resmi dilindungi dan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat penghasil barang Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Pendaftaran, Kriteria
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA MENJADI PESERTA BPJS DI KOTAMADYA DENPASAR
Authors: Sutoyo Imelda , Sarjana I Made , Mudana I Nyoman 
Published: July 2019

Pelayanan kesejahteraan merupakan rangkaian pemberian tunjangan dan fasilitas dalam bentuk tertentu kepada kepada pekerja diluar gaji, biasanya berupa jaminan sosial. Kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya yakni dengan mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-Undang(UU). Namun dalam realitanya di Kotamadya Denpasar masih terdapat ±2000 perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut bersifat yuridis empiris dan diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perusahaan di Kotamadya Denpasar tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS adalah kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan mengenai pentingnya BPJS hingga karena kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya menjadi peserta BPJS. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Denpasar memberikan sosialisasi mengenai informasi yang lebih lengkap kepada para pemilik UKM dan manajemen perusahaan agar dapat mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS.
Kata kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan, BPJS, Kotamadya Denpasar
ASPEK PERIKLANAN MAKANAN TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA
Authors: Andari Ni Ayu Emi Sri , Sukranatha A.A. Ketut 
Published: July 2019

Periklanan merupakan sebuah bagian dari penyiaran yang tidak dapat dilepaskan dalam sistem hukum modern. Pada prakteknya, penyiaran yang dilaksanakan di Indonesia cenderung dilakukan dengan tidak benar bahkan berdasarkan Penelitian Kurniawan, dari 373 iklan pangan di Indonesia, sebanyak 312 iklan atau sekitar 83,6% iklan pangan melanggar ketentuan Kode Etik Periklanan Indonesia. Penyusunan jurnal ini diperuntukan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah yakni (1) Bagaimana pengaturan periklanan makanan yang tidak sesuai dengan kenyataan? (2) Apa aspek yang mengakibatkan proses periklanan makanan di Indonesia cenderung berpotensi menyimpangi hak konsumen? Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan sintetis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan pengaturan terkait aspek periklanan makanan telah diatur dalam beberapa peraturan namun masih belum tegas dari sudut pandang sanksi yang dijatuhkan; sedangkan (2) kelemahan undang-undang penyiaran yang berdampak pada periklanan makanan di Indonesia terletak pada fungsi dari KPI yang masih lemah dalam legitimasinya sebagai lembaga pengawas ataupun badan legislator sehingga berdampak pada pelaksanaan fungsi dan penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
Kata Kunci : Periklanan, Kode Etik, Makanan.
PERTANGGUNG JAWABAN PT GO-JEK TERHADAP PENETAPAN KLAUSULA EKSONERASI
Authors: Astari Ida Ayu Lia , Sutama Ida Bagus Putu 
Published: July 2019

Marak terjadinya penyalahgunaan data pribadi dari konsumen transportasi online Go- jek oleh pihak tidak bertanggung jawab menimbulkan keresahan. Penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh pelaku (hacker) dengan dalil- dalil hadiah berupa Go- pay terhadap konsumen untuk kepentingan pelaku mengambil alih sistem data pribadi akun konsumen Go- jek tersebut. Dalam menghindari tanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh pihak lain di dunia usaha sering kali menggunakan klausula eksenorasi. Demikian juga dalam praktek perjanjian penggunaan aplikasi PT Go- jek dengan mitra kerja ataupun konsumen. Walaupun secara tidak jelas merupakan klausula eksonerasi dengan kalimat “Ini adalah kode verifikasi untuk memasang PIN Go- pay Anda yang baru. Waspada penipuan: Jangan pernah berikan kode ini pada siapapun.” yang dimaksudkan untuk melespakan tanggung jawab jika konsumen megalami kerugian akibat akun diretas oleh pihak ketiga. Permasalahannya adalah apakah peringatan yang dimaksud diatas dapat dikatakan klausula eksonerasi. Dengan menggunakan bahan hukum sebagai data primer seperti undang- undang, buku, dan bahan- bahan hukum lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa pernyataan secara sepihak dari PT Go- jek dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi dan disetujui oleh pihak konsumen walaupun seacara nyata pihak konsumen tidak menyatakan dengan tegas menerima pernyataan tersebut. Adapun tujuan penulisan jurnal ini menguji pelarangan dari kalimat peringatan tersebut termasuk klausula eksonerasi dan untuk mengetahui tanggung jawab dari PT Go- jek.
Kata kunci: Go- jek, Tanggung jawab, Klausula eksonerasi
PEMBATALAN MEREK KARENA ADANYA KESAMAAN KONOTASI DENGAN MEREK LAIN YANG TELAH TERDAFTAR
Authors: Saraswati Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya , R. Ibrahim 
Published: July 2019

Perlindungan hak merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, yang mana sebuah merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh suatu perlindungan. Suatu merek tidak dapat terdaftar apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Persamaan pada pokoknya dapat dilihat bila adanya persamaan gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Untuk persamaan konotasi tidak disebutkan secara eksplisit bahwa persamaan konotasi dianggap sebagai bentuk persamaan pada pokoknya sehingga dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan merek. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui adanya persamaan konotasi dapat dijadikan faktor pembatalan merek atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa persamaan konotasi dapat dikatakan sebagai persamaan pada pokoknya dan dapat dijadikan faktor pembatalan merek. Hal ini karena persamaan konotasi dalam suatu merek dapat menimbulkan kesan yang membingungkan dalam masyarakat yang nantinya akan cenderung menyesatkan.
Kata Kunci : Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Konotasi
KEABSAHAN JASA PENGANGKUTAN OJEK ONLINE DI INDONESIA
Authors: Sagita Putu Ari , Wita I Nyoman 
Published: July 2019

Perkembangan Teknologi saat ini menghasilkan sebuah ide baru yakni Gojek dengan sebuah layanan yang diberikan berupa Ojek berbasis online. Aplikasi Gojek dapat di unduh pada masing-masing smarthphone. Gojek menawarkan berbagai macam pelayanan khususnya jasa angkutan orang dan barang. Pada saat Gojek berkembang pada Tahun 2015, Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan terkait apakah Ojek online merupakan transportasi yang sah atau tidak. Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk memahami dan mengetahui dasar hukum keberadaan ojek online di Indonesia serta keabsahan jasa pengangkutan ojek online di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Terdapat dasar hukum keberadaan ojek online di Indonesia dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Permenhub Republik Indonesia No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Permenhub Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Kemudian, dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Ojek online sah berlaku jika digunakan untuk mengangkut orang, dan tidak sah jika digunakan untuk mengangkut barang.
Kata Kunci : Ojek, online, dasar hukum, keabsahan pengangkutan.