bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kontroversi Ujian Nasional Sepanjang Masa
Authors: Silverius Suke 
Published: April 2018

The existence and application of National Examination initiate critics and controversies correlated with the National Education System Act Number 20, Year 2003 about the National Education System. The set of Critics is composed of seven disagreements linked with the national examination matter which are appraising the cognitive aspects only with the result that it cannot be used as a standard made to measure up education quality, disregarding the diversification of regional potency and of students competence, taking away the teachersâ€™ right to do the evaluation of students achievement, establishing the evaluation based merely on the students, determining the passing grade of the examination in the absence of teachers, national and regional government take away the right of teachers in giving the diploma to the graduate students. National examination evaluates the only process of momentary and incomprehensive learning activity and at the same time neglecting educational goal orientation that brings to an end without indicating the education quality. Explication of these controversies is aimed at providing teachers and education observers the prospect of the solutions in terms of educational evaluation policy improvement for the sake of the education enhancement that have access to national development for the augmentation of peopleâ€™s prosperity.Â ABSTRAKÂ Keberadaan dan penerapan UN menuai kritik dan kontroversi apabila dikaitkan dengan UU Sisdiknas Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Rangkaian butir-butir kritik itu terjalin dalam tujuh untaian pelanggaran UN yakni hanya mengukur aspek kognitif sehingga tidak dapat dijadikan standar untuk mengukur mutu pendidikan, mengabaikan diversifikasi potensi daerah dan peserta didik, merampas hak guru untuk melakukan evaluasi hasil belajar peserta didiknya, mendasarkan evaluasi pada peserta didik semata, penentuan kelulusan bukan oleh guru, pemerintah dan pemerintah daerah merampas hak pemberian ijazah kepada peserta didik setelah lulus ujian. UN hanya mengevaluasi hasil akhir proses pembelajaran secara momental dan tidak komprehensif serta mengabaikan orientasi tujuan pendidikan sehingga tidak mengindikasikan mutu pendidikan. Paparan kontroversi ini dimaksudkan untuk dimanfaatkan para pendidik dan pemerhati pendidikan guna menemukan solusi dalam rangka pembenahan kebijakan penilaian pendidikan demi peningkatan pendidikan yang berakses pada pembangunan nasional bangsa menuju bertambahnya kesejahteraan rakyat.
Model Posdaya Dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Authors: Anwas Oos M 
Published: April 2018

This paper aims to analyze solutions for the problems using Family and The Community Empowering (Posdaya). Theories used within this model refers to social change and community empowerment theories. Since the complexity of problems face by those hard rock society, the accomplishment of nine-year compulsory learning must be done by means of family empowerment within Posdaya. Posdaya is a forum for communications, â€˜silaturahmiâ€™, advocacy and education, and simultaneously the institution for activities to strengthen family functions in an integrated manner. Instead of establishing a new institution, the development of Posdaya can be done by optimizing the existing one by empowering activities. Posdaya become a place for discussing daily matters, especially the obstacles in accomplishing the nine-year compulsory learning, among children, parents and community that are fit with their own needs and potential/roles. Posdaya is also capable in re-developing local wisdom and social capital. At the end Posdaya is not only to solve educational problems but also to solve poverty and other social problems. For those reasons the accomplishment of nine-year compulsory learning requests cooperation across departments within coordination of welfare ministry in collaboration with local government and society.Â ABSTRAKÂ Tulisan ini bertujuan mengkaji solusi dalam mengatasi masalah tersebut melalui model Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Teori-teori yang digunakan mengacu pada teori perubahan sosial dan teori pemberdayaan masyarakat. Dengan kompleksnya masalah yang dihadapi kelompok masyarakat hard rock tersebut, penuntasan wajar 9 tahun perlu dilakukan melalui upaya pemberdayaan keluarga dalam wahana Posdaya. Posdaya merupakan forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan delapan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Pengembangan Posdaya tidak harus membuat lembaga baru dalam masyarakat, tetapi dapat mengoptimalkan yang ada melalui aktivitas pemberdayaan. Posdaya menjadi wahana diskusi dalam memecahkan permasalahan sehari-hari, khususnya kendala kendala penuntasan wajar 9 tahun secara bersama antara anak, orang tua, dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi/peran masing-masing. Posdaya juga mampu membangun kembali kearifan lokal dan modal sosial. Pada akhirnya Posdaya tidak hanya memecahkan masalah pendidikan, akan tetapi juga masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu penuntasan wajar 9 tahun perlu kerja sama lintas departemen di bawah koordinasi Menkokesra, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan, bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia
Authors: Raharjo Sabar Budi 
Published: April 2018

Education is basically an effort to improve human resource capacity in order to become a man with characters and live independently. Based on this, the main problem in this study is whether moral education can realize the noble morality? From the formulation of the problem, the purpose of this study is to determine how education can affect noble morality. Building the national character through education is absolutely necessary, even can not be postponed. Character education can be effective and successful if performed integrally starting from the home environment, schools and communities. Characters that should be instilled to students include: love of God and the universe and its contents, responsibility, discipline and self-reliant, honest, respectful and well mannered, affectionate, caring, and cooperation, confidence, creative, hard work and do not give up easily, fair and has a character of a leader, nice and humble, and tolerance, love peace and unity. While the noble morality is the overall human habit comes from within encouraged by conscious desire and reflected by good deeds. Thus, if the noble characters embedded in the learners themselves, noble character will automatically be reflected in the behavior of students in their daily life.Â ABSTRAKÂ Pendidikan pada dasarnya adalah upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia supaya dapat menjadi manusia yang memiliki karakter dan dapat hidup mandiri. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah apakah pendidikan karakter dapat mewujudkan akhlak mulia? Dari rumusan masalah tersebut, tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan karakter dapat mempengaruhi akhlak mulia. Membangun karakter dan watak bangsa melalui pendidikan mutlak diperlukan, bahkan tidak bisa ditunda. Pendidikan karakter dapat berjalan efektif dan berhasil apabila dilakukan secara integral dimulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik di antaranya adalah; cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya, tanggungjawab, disiplin dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, dan toleransi, cinta damai dan persatuan. Sedangkan akhlak mulia adalah keseluruhan kebiasaan manusia yang berasal dalam diri yang di dorong keinginan secara sadar dan dicerminkan dalam perbuatan yang baik. Dengan demikian apabila karakter-karakter yang luhur tertanam dalam diri peserta didik maka akhlak mulia secara otomatis akan tercermin dalam perilaku peserta didik dalam kehidupan keseharian.
Wykorzystanie statystyk pozycyjnych do analizy kredytów we frankach szwajcarskich
Authors: Bukietyńska Agnieszka , Czekała Mariusz 
Published: April 2018

The article presents the analysis of the exchange volatility of the Swiss franc against the Polish złoty (CHF/PLN). This issue has a significant practical relevance. Owing to its considerable volatility, the exchange rate of this currency pair has had a significant impact on the situation of several hundred thousand of borrowers. In the first decade of this century there were numerous loans (predominantly housing loans) granted which were denominated in Swiss francs. This often causes serious difficulties in debt servicing and can have significant social and economic implications. Therefore, those in power have been seeking to solve this problem in a variety of ways although no solutions has been implemented at the time of sending this paper for publishing.
Zasady rozliczania przychodów z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych w bankach
Authors: Pielichaty Edward 
Published: April 2018

Aim: The paper follows up and builds on the author’s considerations pertaining to the market of bancassurance products and the accounting treatment for remuneration banks receive for offering this kind of products. The article aims at presenting the new rules of accounting for and recognition of insurance commission in the bank accounting books, as they have been recommended by the Polish Supervision Authority (PSA) since 2013, and the assessment of impact of those new rules on the bank financial results. Design / research method: This paper seeks to verify the hypothesis stating that the bank’s financial performance may deteriorate significantly after the implementation of the new accounting rules for commission received for selling insurance products, recommended by the Polish Supervision Authority in 2013. The study was conducted on the basis of the reports of the Polish Chamber of Insurance, using the comparative analysis method. Moreover, the paper employs a critical analysis of academic literature and the PSA recommendation (guidelines) for bancassurance. Conclusion/findings: The studies have confirmed the assumption made as to the financial performance of the banks in Poland offering bancassurance-type products over the early years of the PSA’s new recommendation being in force. Originality /value of the paper: The set of issues this paper is dedicated to is very much up-to-date in Poland. In 2013, the new “U” recommendation of the PSA was implemented in banks, specifying, among other things, the rules for the recognition of revenue from offering insurance products. Implications of the research (if applicable): The paper shows the practical implications of the implementation of the new accounting rules for insurance commission for the valuation of credit portfolios in the banks linked to insurance products. It represents a valuable source for bankers dealing with the issues of recognition of insurance commissions in the bank accounting books. Limitations of the research (if applicable): The paper may inspire others to conduct further research on the methods of valuation of bancassurance-type products.
The seductive logic of subtractive sustainability: reflections on sustainable socio-economic development
Authors: Van Dam Ynte K. 
Published: April 2018

Aim: To discuss the drivers and impediments sustainability of social systems.Design / Research methods: Analysis of and reflections on the discussions on campus antifragility during the 4th international conference on efficiency, sustainable business and sustainable economic development, hosted by WSB Wroclaw on May 13th 2016.Conclusions / findings: (1) Lack of sustainability results from organisational culture or dominant logic rather than from primary activities; (2) Disequilibrium in organisational culture reflects a lack of congruence between formal and informal institutions; (3) Conflict between informal and formal institutions is a driver of change, unless the formal institutions are enforced as a core cultural value; (4) Sustainability and sustainable development in a turbulent environment should aim for organisational and cultural diversity.Originality / value of the article: This discussion note shows that a good metaphor can generate new insights. Viewed in terms of organisational viability and antifragility it is not what is done, but how it is done that determines the sustainability of an organisation. This implies that the ends never justify the means. The discussion note shows that sustainable development requires a critical reflection on the formal institutions and governance systems that determine these means. Likewise sustainable marketing requires a critical reflection on market institutions.
Reflections on methodology for assessing campus sustainability from a Turkish perspective
Authors: Basak Serhat 
Published: April 2018

Aim: The author provides a critical reflection of the questionnaire discussed at the workshop “Methodology for assessing the campus sustainability from the perspective of multi-level antifragility” held on Friday 13 May at the WSB University in Wrocław. The author reflects from the background of his experience in Turkey. Design / Research methods: The author provides his own reflections and opinions, based on the discussions at the workshop. Conclusions / findings: It is very difficult to create a set of indicators making campus sustainability internationally comparable, as well as finding proper sources of information. A starting point in creating such indicators may be mistakes threatening organizational viability and external sustainability Originality / value of the article: The article provides critical feedback on an innovative approach towards research on campus sustainability.
A fragility approach to campus sustainability – methodological explorations
Authors: Platje Johannes 
Published: April 2018

Aim: Often, the approach towards entering a path of sustainable development is that intervention needs to take place. This may lead to unwanted side effects. This paper presents the basis for explorative research on campus sustainability. The aim is to create a basis for developing a methodology for identifying fragilities, threats to organizational viability and sustainable development of the external environment. Design / Research methods: The ideas presented in this paper were developed through literature study and discussed during three explorative research workshops organized in May and June 2016 at the WSB University in Wrocław (Poland), the University of Sonora (Hermosillo, Mexico) and Siauliai University (Lithuania). The ideas developed are the basis for future research on the issue. Conclusions / findings: Although more elements are included in the survey, representing elements of organizational viability and mental models directing the path of change. The survey presented and discussed in reflection papers in this volume will be the base for further research on how to improve campus sustainability by eliminating unsustainabilities. Originality / value of the article: While the traditional approach towards campus sustainability is what action should be undertaken in order to support this aim, in this paper focus is on what not to do. It can be expected that this approach leads to less undesired side-effects than an interventionist approach.
The World in the Post-Truth Era or How Too Much Love of TINA Will Kill You
Authors: Kampen Jarl K 
Published: April 2018

Aim: The temptation to provide simple answers to complex problems exists for politicians and scientists alike. This essay attempts to briefly outline the complexity of present day problems at global level, taking as a starting point the question “how quick will the EU collapse?” Design / Research methods: Brief discussions are given of separate yet interconnected, causally related and overlapping natural and social research domains, illustrating the need for qualified multidisciplinary spokesmen able to separate facts from “alternative facts.”Conclusions / findings: Making the simple anthropological observation that people can choose policies that are self-destructive does not make social science politicized or value-biased. A society that considers global warming, depletion and pollution caused by fossil fuels as mere externalities makes a demonstrable erratic choice. Because one of the major goals of science is to establish (in)validity of “common sense,” it is duty of academics to tell our students that societies, including entire scientific departments, can make consistent erratic choices.Originality / value of the article: This essay may help scholars and practitioners to start to look at their research domain in a (much) wider global context.
Technical efficiency decomposed – The case of Ugandan referral hospitals
Authors: Mulumba Zungu Mathias , Nalubanga Lindah , Nankanja Christine , Manasseh Kwihangana , Månsson Jonas , Hollén Jimmy 
Published: April 2018

PurposeIn an audit report provided to the Ugandan Parliament by the Office of the Audit General, Uganda, technical efficiency in Ugandan referral hospitals was measured and analysed. The audit report pointed out that there was a relatively low level of technical inefficiency, at least in comparison with other African countries. The purpose of this study is to look further into the issue of why there is inefficiency. Design/methodology/approachWe use a Data Envelopment Analysis framework and decompose long-run technical efficiency into short-term technical efficiency, scale efficiency and congestion. Originality / value of the article:Even though there are a substantial amount of research on efficiency in African hospitals, no other study have investigated existence of congestion. In that respect our research contributes to the existing research. FindingsOur results reveal that the source of the long-run inefficiency varies over the years. For 2012, more than 50% of the observed inefficiency relates to scale factors. However, in 2013 and 2014 the major contributor to the long-run inefficiency was input congestion. Implication of the reserachWe recommend that inefficient hospitals should use efficient hospitals as benchmarks for improving their own efficiency. Further, since a large part of the technical inefficiency relates to congestion we recommend further investigation to identify factors in the production, or organisation that could be related to congestion.
FISCAL PERFORMANCE BENCHMARKING OF INDIAN STATES-A ROBUST FRONTIER APPROACH
Authors: Sinha Ram Pratap 
Published: April 2018

Aim: The objective of the paper is to construct an index of fiscal performance of Indian states using four non-parametric approaches ( Data Envelopment Analysis(DEA), Free Disposal Hull(FDH), Order-m and Order-alpha).The reason behind using non-parametric methods for the purpose of construction of index is that the traditional ratio approach is incapable of handling multiple input and output indicators.Research methods: The present study uses a two stage approach. In the first stage, four non-parametric methods have been used to evaluate the performance of Indian states for five consecutive years. The input and output indicators have been selected on the basis of a simple theoretical model. Further, in order to tackle the problem of estimation bias (due to sampling variations) bootstrapped DEA and bootstrapped Order-m methods have been applied. In the second stage ,impact of indebtedness on the performance of the states has been assessed using a censored regression framework.Findings: The major outcome of the study is the construction of a fiscal performance index based on multiple indicators. Moreover, the second stage results indicate that state performance is significantly influenced by their degree of indebtedness.Originality/Value of the article: The present study is perhaps the first attempt to assess the performance of sub-national units in terms of both convex and non-convex mathematical programming methods.Implications of the research : The approach (with suitable modifications) can be effectively used to benchmark state performance which can serve as a basis for resource transfer from the central government to the states.
Pengaruh Kinerja Keuangan Yang Diukur Dengan Rasio Rentabilitas Terhadap Dividend Payout Ratio
Authors: Jatmika Dodik , Andarwati Mardiyana 
Published: April 2018

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh yang signifikan dari kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Rasio Rentabilitas dengan indikator Return on Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Data yang dikumpulkan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Analisa yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ROA, ROE, ROI NPM terhadap DPR perusahaan, penulis melakukan analisis secara statistik yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, regresi linier berganda, koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis statistik nilai koefisien determinasi sebesar 28,3%, sedangakan sisanya sebesar 71,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji F menunjukan bahwa secara bersama-sama model regresi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara Return on Asset, Return On Equity ,Return On Investment dan Net Profit Margin terhadap Dividend Payout Ratio. Sedangkan secara parsial Return On Investment berpengaruh positif yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Sementara Return on Asset, Return On Equity dan Net Profit Margin tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio.Saran sitasi: Jatmika, D., & Andarwati, M. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Yang Diukur Dengan Rasio Rentabilitas Terhadap Dividend Payout Ratio. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 41-50. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.165
Programa Mais Médicos e sua repercussão na mídia: o que informar e para quem?
Authors: Faria Mateus Aparecido de , Rocha Cristianne Maria Famer , Brites Liara Saldanha , Machado Angela Maria Grando , Santos Claiton Agnaldo Ribeiro , Cechinel Neuza De Freitas Raupp , Mativi Rossana Dos Santos Rocha 
Published: April 2018

O Programa Mais Médicos (PMM) foi instituído no Brasil no ano de 2013. Desde então, vem sendo debatida pela sociedade a questão de sua viabilidade, seus resultados e sua continuidade. O objetivo deste artigo é identificar e analisar a produtividade discursiva midiática, no período de maio de 2013 a julho de 2014, sobre o PMM. Foi feito um estudo exploratório e documental em uma revista semanal de grande circulação no Brasil (IstoÉ), através da busca de reportagens no seu sítio virtual, com descritores relacionados ao Programa, em que foram selecionadas 34 reportagens em 31 edições a partir do mês anterior à publicação da medida provisória que instituiu o PMM. A revista destacou a chegada de profissionais estrangeiros, os atos xenofóbicos empreendidos pela classe médica e a proteção corporativista da categoria. O PMM contribui grandemente para a melhoria da saúde da população e o atendimento de suas necessidades, porém reproduz a centralidade médica, desconsiderando que outros profissionais de saúde também têm sua atuação dificultada em áreas negligenciadas pelo Estado.