Konstruksi Makna Kandidat Politik Dalam Pemilu Kepala Daerah Bagi Masyarakat Kota Bandung (Perspektif Komunikasi Politik)
Authors: ARIADNE EVIE 
Published: March 2019

Bandung is the first city in Indonesia who respond to the decision of the Constitutional Court (MK), which allows candidates for district heads to be submitted individually not proposed by political parties and its implemented already in May 2008 elections. In the next period, candidates from individual lines are increasingly showing their enthusiasm, It can be seen in Bandung Mayor Elections in 2013 where four of the eight candidates who volunteered came from the individual path. The high enthusiasm of the Bandung community towards the nomination of regional heads from individual channels is an interesting phenomenon to be studied, especially from the voters’s point of view.This study aims to investigate how Bandung people interpret and construct the meaning of perseorangant candidates and how they construct the comparison between perseorangant candidates and party representative candidates in the perspective of political communication. Method used in this study is phenomenological method by conducting in-depth interview with 20 active voters from different occupation and education background in Bandung. The result indicates that informants interpret the existence of perseorangant candidates as the manifestation of genuine democracy, which based on the equality of rights and obligations of Indonesian people wherein civil people are able and allowed to nominate themselves as the district leader without have to join a political party. Moreover, being a party representative or an perseorangant one is not the primary consideration for the informants in determining their choice during the election. Informants emphasize that the worthiness of a leader shown by his characters, track record, achievements, and his social approach, not merely a party representative or perseorangant one. Kota Bandung tercatat sebagai kota pertama di Indonesia yang pada Pemilu Walikota tahun 2008 mengimplementasikan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan calon kepala daerah diajukan secara perseorangan (bukan diajukan oleh partai politik). Pada periode berikutnya, calon dari jalur perseorangan makin menunjukkan antusiasmenya, hal ini terlihat pada Pemilu Walikota Bandung tahun 2013 dimana empat dari delapan calon yang mengajukan diri berasal dari jalur perseorangan. Antusiasme masyarakat kota Bandung yang tinggi terhadap pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, khususnya dari sudut pandang pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana masyarakat mengkonstruksi makna calon dari jalur perseorangan dan calon dari partai politik dengan menggunakan perspektif komunikasi politik. Penelitian ini menerapkan metode fenomenologi dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 10 pemilih aktif di kota Bandung dari berbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan memaknai keberadaan calon dari jalur perseorangan sebagai bentuk perwujudan demokrasi yang berlandaskan pada prinsip kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana seseorang bisa mencalonkan dirinya sebagai calon kepala daerah tanpa harus menjadi bagian atau kader dari partai politik tertentu. Selain itu, informan juga memaknai pencalonan dari jalur perseorangan maupun dari jalur partai bukanlah faktor yang signifikan bagi mereka dalam menentukan pilihan. Informan memandang bahwa faktor utama penentu layak atau tidaknya seseorang dipilih menjadi kepala daerah adalah karakter, prestasi dan pendekatannya terhadap masyarakat, bukan dari soal dari jalur pencalonan mana dia berasal.