Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial oleh Mitra
Authors: Christine  Wulandari  
Published: August 2019

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) mempunyai mandat untuk dapat menjaga kelestarian hutan sekaligus mempertahan fungsinya. Adanya tanggung jawab yang demikian berat ini tentu harus dikerjakan bersama mitra yang benar-benar mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan KPH menuju kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan Peraturan Menetri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 diketahui ada beberapa program Perhutanan Sosial (PS) yang bisa dan harus dilaksanakan di suatu KPH dalam menjawab kondisi dan tantangan di lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis medan juang (Force Field Analysis atau FFA) untuk mengetahui nilai dari faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam bermitra di KPH baik yang internal maupun ekternal. Dari hasil analisis FFA diketahui bahwa faktor pendukung internal yang tertinggi: karena dengan PS secara bermitra lebih jelas pembagian keuntungannya. Adapun untuk faktor pendukung eksternalnya yaitu karena ada permintaan yang tinggi atas komoditas yang dikelola secara bermitra tersebut. Faktor penghambat internal tertinggi nilainya adalah masih banyaknya masyarakat yang bermukim dalam hutan, dan faktor penghambat eksternal tertinggi adalah fluktuasi harga penjualan komoditas hasil hutan. Pada prinsipnya, implementasi program PS adalah salah satu tanggung jawab seorang Kepala KPH dalam mengoperasionalkan lembaganya terutama ketika banyak masalah sosial ditemui di lapangan. Dengan diketahuinya faktor pendukung maupun penghambat maka hasil analisa penelitian ini dapat digunakan oleh Kepala KPH menyusun strategi pelaksanaan program perhutanan sosial bersama mitra agar dapat mencapai tujuannya secara efektif.

The Forest Management Unit (FMU), also known as Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), has the responsibilty to save and conserve the forest as well as maintain its function. In order to fulfil the task, collaboration with a strong commitment for forest conservation and local people prosperity among the FMU and other related stakeholders is necessary. According to Ministry of Environment and Forestry Decree No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 it is stated that there are several Social Forestry (SF) Programmes which FMU has to conduct in doing their responsibilities and answering existing challenges in the field. This research uses Force Field Analysis (FFA) to discover the value as well as supporting and inhibiting factors of partnership in FMU, both internally and externally. Based on the FFA results, it is revealed that the strongest internal supporting factor is the clarity of benefit sharing in SF among the stakeholders. Meanwhile for the external factor, it is the occurence of high demand of the commodity that is managed in the partnership. For the strongest inhibiting factor, the internal one comes from the existing situation where there are still local people live in the forest. While the external factor is the price instability of forest commodity. In principle, the SF program implementation is one of FMU Head responsibilities in operating the organisation, particularly when there are challenges in the field. By acknowledging the factors that can support and inhibit them through this study, an effective strategy to conduct the forestry program with partners can be made.