bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana
Authors: Amirullah Amirullah 
Published: March 2018

Abtraksi; Korporasi adalah perikatan beberapa orang yang bersepakat dengan tujuan mencari keuntungan dan diakui keberadaannya secara hukum (berbadan hukum). Korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia. Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlibat di dalamnya. Pembahasan pokok hukum pidana mencakup tiga aspek, yaitu 1) perbuatan, 2) pertanggungjawaban, dan 3) pidana (sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum). Secara terori dan praktis ketiganya merupakan unsur yang terpisah dan berbeda satu sama lain. Seseorang dinyatakan telah melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan norma hukum yang telah termaktub dalam perundang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi “principle of legality”, “legaliteitbeginsel”, “non-retroaktif”, “de la legalite” atau “ex post facto laws”. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wetteljke strafbepaling).Kata Kunci: Korporasi, Hukum, Pidana, Legalitas
Urgensi Demokrasi dalam Upaya Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur
Authors: Muwahhidin M. Agus 
Published: March 2018

Abstract: Democracy for Shahrur is a representation of the concept of shura in modern time. This is because the concept of shura is a part of the dialectic of life. Therefore, It is subject to change, depending on space and time. This is what Shahrur called as the term of value and technical point of shura. As for the pressure point of democracy is subject to shari’ah. Such understanding is evidenced by a definition that democracy is the practice of freedom by a group of humans in accordance with the authority of knowledge, ethics, aesthetics, customs, and religious laws. The urgency of democracy in the efforts to establish the ideal state, which according to Shahrur is called a “secular” countr is a state that bases its legitimacy from the people and not from the religious scholars. It is also a country that does not recognize the existence of the guards of the God’s laws. In addition to developing science, democracy can also minimize the potential of friction because it is not talking about primordialism but more about the common interest.Keywords: Democracy, state, Muhammad Shahrur, and Islam
Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih Jinâyah
Authors: Ramadhani Farid Maulana 
Published: March 2018

Abstract: This study highlights the Islamic political jurisprudence’s against violations of the general election campaign. The violations of the campaign com Islamic political jurisprudence’s perspective mitted by the perpetrators to elect the members of DPR and DPD is something that is familiar to the public. It means that there have so often a violation of the campaign during the legislative election campaign. Although the campaign’s provisions in Law No. 8 year 2012 on General Election has been set on the prohibition of the campaign and the implementation of a safe election campaign. The campaigners look like clossing their eyes on the rules of the campaign. So that, it is quite difficult to be followed up by the authorities and the perpetrators are so easy to perform the prohibited action. Based on the Islamic political jurisprudence’s perspective, the election campaign violations committed by the perpetrators have some negative effects that harm and disturb the public order. So that the perpetrators can be sentenced by an educative punishment for a criminal offense that has not been determined by the shari’ah.Keywords: Abuse, campaign, general election, Islamic political jurisprudence.
Hak Anggota Serikat Pekerja Perspektif Hak Asasi Manusia
Authors: Nasution Bahder Johan 
Published: March 2018

Abstract: The concept of rights and freedom as well as their guarantee cannot be separated from a system of value and principle that inspires them. In a democratic society, right and freedom are inherent in human, a guarantee of both, and their law enforcement, cannot be separated. The rights include rights to form a union and association. For workers this rights and freedom are implemented in the form of a labor union that serves as a means to make a political bargain with employers. The union is also important instrument for workers in fighting for their normative rights.Keywords: Trade union right, freedom of association. Abstrak: Konsep mengenai hak dan kebebasan maupun mengenai jaminannya tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan asas yang mengilhaminya. Dalam suatu masyarakat demokratis, hak dan kebebasan yang melekat pada manusia, jaminan terhadap hak dan kebebasan itu, serta penegakannya secara hukum membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bagi pekerja hak dan kebebasan ini diimplementasikan dalam bentuk serikat pekerja yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan tawar menawar dengan pengusaha dan sebagai instrument dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya.Kata Kunci: Hak serikat pekerja, kebebasan berserikat
Kepemimpinan Perempuan Menurut Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad
Authors: Tirmidzi Ach. 
Published: March 2018

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan menurut Masdar Farid Mas’udi dan Kiai Husen Muhammad, tidak bertentangan dalam Islam. Karena menurut Masdar dan Kiai Husen Muhammad, tidak hanya kaum laki-laki yang berhak menjadi pemimpin, perempuanpun juga berhak sebagaimana peran laki-laki. Masdar Farid Mas’udi dan Kiai Husen Muhammad adalah tokoh pembela perempuan yang konsisten dalam memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Sehingga ia termasuk salah-satu kiai yang membolehkan perempuan jadi pemimpin sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Karena menurut Masdar dan Kiai Husen Muhammad dibolehkannya bukan terletak pada jenis kelamin, melainkan karena potensi kemampuannya. Jadi menurut keduanya tidak ada larangan dan batasan bagi perempuan menjadi pemimpin. Pandangan dan gagasan Masdar dan Kiai Husen tentang kepemimimpinan perempuan terletak pada kontekstualisasi teks (kritik teks). Bedanya kalau Masdar menafsirkan teks tidak terlepas dengan konsep fikihnya, sedangkan Kiai Husen menafsirkan teks tidak terlepas dari sejarah dan fiqihnya.Kata Kunci: Kepemimpinan perempuan, Masdar Farid Mas’udi, Kiai Husen Muhammad
Sanksi Kejahatan Layering (Heavy Soaping) Dalam Bentuk Funds Wire
Authors: Akbar Mochammad Fahd 
Published: March 2018

Abstrak: Artikel ini membahas tentang sanksi kejahatan layering (heavy soaping) dalam bentuk funds wire perspektif hukum pidana Islam. Sanksi tindak pidana layering (heavy soaping) dalam bentuk funds wire bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, dikategorikan kepada jarīmah ta’zīr atas kemaslahatan umum (al-maslahah al-mursalah), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan (jarīmah) yang tidak diatur bentuk dan jumlahnya oleh shara’ dan nyata-nyata mengganggu kemaslahatan umum. Hal ini didasarkan bahwa pada jarīmah ta’zīr hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarīmah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada jarīmah ta’zīr ini, al-Qur’ân dan hadis tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk jarīmah maupun hukumannya, dan mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku layering (heavy soaping) dalam bentuk funds wire, dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu berupa penjara yang dibatasi waktunya. Bagi pelaku, hendaknya dapat disita seluruh asset dan kekayaannya untuk menutupi kerugian negara karena tindak pidana pencucian adalah tindak pidana yang menghasilkan dana yang besar dan merugikan perekonomian suatu negara.Kata Kunci: Layering, funds wire, hukum pidana Islam.
Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia
Authors: Sanuri M 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses the potential for integration and internalization of Islamic Criminal Law in the revision of the National Criminal Code (penal reform). There are three good reasons why the Islamic Criminal Law is quite potential to integrate and internalize in the draft revision of the National Criminal Code, namely; 1. Indonesia is a state based on Pancasila as its ideology as mentioned in the first principle “Almighty God”; 2. The majority of Indonesian people are Muslim; and 3. Historically, Islamic criminal law was to have lived in the archipelago. The internalization process of Islamic Criminal Law into the National Criminal Law can be done with several principles, namely: (1) a substantial and contextual rather than formal-textual; (2) the orientation from jawâbir to zawâjir; (3) the theory of zawâjir (rehabilitation theory), namely how to rehabilitate convict; (4) the establishment of principles derived from Islamic law as set forth in the concept of maqâshid al-syarî'ah.
Keywords: Integration, Islamic Criminal Law, National Criminal Code, penal reform.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang potensi integrasi dan internalisasi hukum pidana Islam ke dalam revisi KUHP Nasional (penal reform). Ada tiga alasan kuat mengapa hukum pidana Islam berpotensi untuk berintegrasi dan berinternalisasi dalam rancangan revisi KUHP Nasional, yaitu; 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi, terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”; 2. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim; dan 3. Secara historis, hukum pidana Islam ini pernah hidup di bumi nusantara. Proses internalisasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional bisa dilakukan dengan beberapa prinsip, yakni: (1) substansial-kontekstual dan bukan formal-tekstual; (2) dari orientasi prinsip jawâbir menuju zawâjir; (3) teori zawâjir (rehabilitation theory), yakni merahibilitasi si terpidana; (4) pembentukan asas-asas yang disarikan dari hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam konsep maqâshid al-syarî’ah.
Kata Kunci: Integrasi, hukum pidana Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penal reform.
ECO-LITERACY FIQH AL-BÎ’AH DALAM HUKUM NASIONAL
Authors: Ahmad Muhammad Mufid 
Published: March 2018

Abstract: The environmental crisis is a contemporary issue that draws the public attention. In Islam, protecting environment is an important aspect in preserving the existence of the macro life for all God’s creatures without dwarfing one another. That is why in the environmental Islamic jurisprudence, protecting environment (hifz al-bî’ah) is equal as keeping religion (hifz al-dîn), protecting soul (hifz al-nafs), maintaining intellect (hifz al-aql), maintaining descent (hifz al-nasl), and maintaining property (hifz al-mâl). The reason is that if the aspects of religion, life, intellect, lineage and property damaged, then the existence of humans on the environment becomes stained. Thus, al-Qaradawi made hifz al-bî’ah as an Islamic axiological study. From here, the effort to develop the epistemological basis of Islamic environmental jurisprudence becomes a necessity. Therefore, in this context, maqâshid al-syarî’ah (hifz al-bî’ah) is the main purpose of Islamic law. It can also be an “approach” in reformulating the “anthropological and cosmological-based Islamic environmental jurisprudence”.Keywords: Fiqh al-bî’ah, hifz al-bî’ah, eco-literacy, national law. Abstrak: Krisis lingkungan merupakan isu kontemporer yang menyita perhatian publik. Dalam Islam, menjaga lingkungan merupakan aspek penting dalam upaya melestarikan eksistensi kehidupan makro bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan tanpa mengerdilkan satu sama lain. Itu sebabnya, doktrin Islam tentang fikih ramah lingkungan menyatakan bahwa menjaga lingkungan (hifz al-bî’ah) sama dengan menjaga agama (dîn), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mâl). Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta rusak, maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi ternoda. Dengan demikian, al-Qardâwî menjadikan hifz al-bî’ah sebagai kajian aksiologi ilmu-ilmu keislaman. Dari sini, maka upaya pengembangan basis epistemology fikih lingkungan menjadi suatu keniscayaan. Maqâshid syarî’ah (hifz al-bî’ah) sebagai tujuan utama agama dapat menjadi “pisau analisis” dalam mereformulasikan fikih lingkungan yang berbasis antropokosmis.Kata Kunci: Fiqh al-bî’ah, hifz al-bî’ah, eco-literacy, hukum nasional.
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Front Pembela Islam Di Dengok Kandangsemangkon Paciran Lamongan Perspektif Hukum Pidana Islam
Authors: Rahmaniyah Azilatur 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses the violence conducted by the Islamic Defender Front in Dengok Kandangsemangkon village -Paciran- Lamongan. Violence committed by the members of FPI in Dengok Kandangsemangkon village is in the form of persecutions. It has fulfilled the elements that exist in Islamic criminal law which classified the criminal act on other than the soul. The violations which done are cutting ears, beating on back, wounding head and cheeks. In the Islamic criminal law of mass violence causing injury other people is not directly regulated, but it can be qualified as persecution of jarîmah conducted by more than one person. In this case, the perpetrator can be punished by qishâsh. However if he is forgiven by the family, it can be replaced by diyat. Indirect actor in this case is sentenced by ta’zir based on judge’s decition.
Keywords: Violence, Islamic Defenders Front, Islamic Criminal Law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam di dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota FPI yang ada di Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon adalah berupa penganiayaan-penganiayaan. Hal ini telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada hukum pidana Islam yang digolongkan pada tindak pidana atas selain jiwa. Adapun yang dilakukan antara lain adalah pemotongan telinga, pemukulan mengenai punggung, pelukaan pada kepala dan pipi. Dalam hukum pidana Islam kekerasan massa yang mengakibatkan luka orang lain tidak diatur secara langsung, namun dapat dikualifikasikan sebagai jarîmah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, maka qishâsh dijatuhkan atas pelaku aktif, yaitu pelaku langsung, jika dimaafkan bisa diganti diyat. Pelaku tidak langsung dalam hal ini dijatuhi hukuman ta’zir yang diserahkan kepada hakim.
Kata Kunci: Kekerasan, Front Pembela Islam, hukum pidana Islam.
Hukuman bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya ‎menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP
Authors: Faizah Sayyidah Nur 
Published: March 2018

Abstract: According to the Islamic Criminal Law, the crime of child murder by parents is an act which is committed by parents to their child which aims to take the life or eliminate the benefits of his/her limbs. In the legal appointment of qishâsh, parents are not punished or killed for killing his son. But if it does not get the punishment, it will often happen crimes committed by parents to their children today and the future. Because of that, the parents continued to receive punishment in the form ta’zîr. According to the Criminal Code, a criminal act to children by the parents is a person who deliberately robs the lives of others, taking the life of others intentionally or unintentionally, then the person will be threatened and sentenced to criminal punishment according to the Criminal Code Chapter XIX on a crime against life chapter 338 to 350 and can also be seen in Law No. 23 of 2003 on the protection of children such as in article 80 paragraph 3 and paragraph 4.Keywords: Murder, parents, child, Islamic criminal law. Abstrak: Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya adalah tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa atau menghilangkan manfaat dari anggota badan anaknya. Di dalam kertentuan hukum qishâsh, orang tua tidak diqishâsh karena membunuh anaknya, akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang, karena itu orang tua tetap mendapat hukuman berupa ta’zir. Menurut KUHP, pindak pidana pembunuan anak oleh orang tuanya adalah seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak disengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan KUHP Bab XIX yaitu kejahatan terhadap nyawa pasal 338 sampai 350 dan dapat juga dilihat dalam UU No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak seperti pada pasal 80 ayat 3 dan ayat 4. Kata Kunci: Pembunuhan, orang tua, anak, hukum pidana Islam, KUHP.
Analisis terhadap Larangan Analogi dalam ‎Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang ‎Hukum Pidana
Authors: Yasin Ikhsan Fatah 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses the analysis of the prohibition of analogy in the Draft Bill. The majority of the experts of jurisprudence against analogy. The author does not agree with the ban on using the analogy in the Draft Bill, but justifies the analogy with the record, the judge must be competent and with integrity. If the judge is unable to make analogy, then he could use self-interpretation to find a legal decition. The argument of usage of analogy is to seek substantial justice for the people without setting aside the individual’s rights, because by using the analogy, the rule of law will remain unfulfilled. It is because the crime, in its various forms, is still contrary to morality even though it is not written, and even if the crime has an impact to the public. In Islamic law, the method of qiyâs compiled by Imam Shafi’i in may be used as a good analogy, because qiyâs method has been tested by producing many laws.Keywords: Analogy, draft bill, the criminal code. Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis terhadap larangan analogi dalam RUU KUHP. Mayoritas para ahli ilmu hukum menentang analogi. Penulis tidak sepakat dengan larangan menggunakan analogi dalam RUU KUHP, tetapi membenarkan analogi dengan catatan, hakimnya harus kompeten dan berintegritas. Jika hakimnya memang tidak mampu untuk beranalogi, maka ia masih bisa menggunakan interpretasi untuk menemukan hukumnya. Argumen diperbolehkannya analogi adalah untuk mencari keadilan substansial bagi masyarakat tanpa menyampingkan perlindungan individu, sebab dengan menggunakan analogi kepastian hukum akan tetap terpenuhi. Karena kejahatan, dalam berbagai bentuknya, tetap saja bertentangan dengan kesusilaan meskipun ia tidak tertulis, apalagi jika kejahatan tersebut membawa pengaruh kepada masyarakat luas. Dalam hukum Islam, metode qiyâs yang disusun oleh Imam Syafi’i dalam berijtihad mungkin dapat digunakan sebagai proses analogi yang baik, sebab metode qiyâs ini sudah teruji dengan memproduksi banyak hukum. Kata Kunci: Analogi, Rancangan Perundang-undangan, KUHP.
Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Poligami Tanpa Izin Istri
Authors: . Salamul Huda 
Published: March 2018

Abstract: This article analyses sanction of polygamy without proper procedure, namely permission from the wife(s). Polygamy without consent from wife(s) is an offence to the origin of marriage as stipulated in article 279 of the Penal Code. It states that the offender knows the existence of his partner’s marriage and the existence of legal obstruction against his action. This offence is punishable with maximum of 5 year imprisonment for those who know the existence of such legal obstruction, and with maximum of 7 year imprisonment if he deliberately conceal it. From the perspective of Islamic criminal law, the offence of polygamy without consent of existing wife(s) is considered ta’zîr because it is a jarimah (offence) which is a breach to individual rights. Punishment of ta’zîr depends on the discretion of the regulator.
Keywords: Islamic criminal law, polygamy, permission from the wife(s).
Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi poligami tanpa izin istri. Poligami tanpa izin istri merupakan bagian dari kejahatan terhadap asal usul pernikahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 279 tentang kejahatan asal-usul pernikahan menyebutkan bahwa pelaku yang memenuhi unsur mengadakan perkawinan, mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada, mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain, dan adanya penghalang yang sah, diancam pidana penjara 5 tahun bagi yang melakukan pernikahan dengan mengetahui adanya penghalang yang sah dan hukuman penjara 7 tahun bagi yang melakukan pernikahan menyembunyikan penghalang yang sah. Dalam perspektif hukum pidana Islam, melakukan pernikahan tanpa izin istri yang sah merupakan tindak pidana yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan hukuman ta’zîr karena merupakan bagian dari jarimah yang menyinggung hak perorangan (individu). Sanksi ta’zîr yang diberikan dalam pelaku tindak pidana tersebut ialah penjara yang ditentukan oleh penguasa.
Kata Kunci: Hukum pidana Islam, poligami, izin istri.
Tindak Pidana Turut Serta Sebagai Perantara Suap Perspektif Hukum Pidana Islam
Authors: Irawan Adeng Septi 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses about the sanction of criminal act as a bribery mediator under the perspective of Islamic Criminal Law. The criminal act as a bribery mediator is explained in the Penal Code in Article 55 Paragraph (1) ie those who do, who order to do, and who participate in doing the deed. The bribery crime is also described in Article 12 Sub-Article c of Law No. 31 year 1999 jo Law No. 20 year 2001 on the “eradication of corruption cases that punishment for the perpetrator of bribery, gratification, etc., will be imprisoned and/or sanction. Even in the specific provision, if corruption is done by causing harm to the state, such as a national disaster or at a time when the country is in a state of economic crisis, it can be subject to capital punishment. The purposes of applying punishment in positive law are to create certainty, justice, and legal benefit in Indonesia. The Islamic criminal law has made it clear that unlawful acts in bribery (isytirâk fî al jarîmah al-risywah) according to Muslim scholars are haram (unlawful). The punishment for the perpetrators of isytirâk fî al jarîmah al-risywah is ta'zîr.
Keywords: Criminal act, bribery mediator, Islamic criminal law.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang sanksi tindak pidana turut serta sebagai perantara suap perspektif hukum pidana Islam. Tindak pidana turut serta dijelaskan dalam KUHP dalam pasal 55 ayat (1) yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Adapun tindak pidana suap dijelaskan dalam Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa ancaman hukuman bagi pelakunya, baik itu suap, gratifikasi, dan lain-lain, akan dikenakan hukuman penjara dan/atau denda. Bahkan dalam ketentuan khususnya, apabila korupsi dilakukan dengan mengakibatkan bahaya bagi negara, seperti terjadi bencana nasional atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi, maka dapat diancam hukuman mati. Tujuan penerapan hukuman tersebut adalah menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. Hukum pidana Islam telah menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dalam turut serta suap (isytirâk fî jarîmah al-risywah) menurut para ulama adalah haram dan hukumannya adalah ta’zîr.
Kata Kunci: Tindak pidana, perantara suap, hukum pidana Islam.