bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pencegahan Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jinâyah
Authors: Habibullah Ahmad 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses the Islamic criminal Law (fiqh jinâyah) analysis on prevention of blasphemy in Indonesia. Law No. 1 Year 1965 concerning with prevention of religion abuse and/or blasphemy and Criminal Code which see criteria regarding the banned or misguided sects or organizations that are also stipulated in the provisions of MUI (Indonesian Ulama Council) in 2007. The laws state that the legal sanction against the perpetrators of the desecration of religion is imprisoned for ever five years. In Islamic criminal Law, the detailed criteria of blasphemy can only slightly be met due to the absence of the text of either al-Qur’an or al-Hadith that explain in detail about the legal sanction of blasphemy. Application of the legal punishment which based on the wisdom of judge can be used against blasphemy. Such a legal punishment is in line with the existing legal sanction in UUPNPS. This is when the offense of blasphemy committed is rated light. On the other hand, if the offense of blasphemy is considered very heavy and has a very great effect, it can be the opposite.Keywords: Blasphemy, legal sanction, Islamic criminal law. Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis fikih jinâyah tehadap pencegahan penodaan agama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama maupun KUHP, melihat kriteria mengenai aliran/organisasi yang terlarang atau sesat yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut yang dikuatkan pula oleh fatwa MUI pada tahun 2007, dinyatakan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama adalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Dalam Fiqh Jinâyah, kriteria penodaan agama secara terperinci dapat ditemui meskipun hanya sedikit, dikarenakan tidak adanya nash al-Qur’an maupun Hadis yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman ta’zîr yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman ta’zîr ini sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam UUPNPS, hal ini bila delik penodaan agama yang dilakukan dinilai ringan. Tetapi di sisi lain akan sangat bertolak belakang, apabila delik penodaan agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang ditimbulkan.Kata Kunci: Penodaan agama, sanksi, fiqh jinâyah.
Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai
Authors: NurLailatul Musyafa’ah Arassy Wardani 
Published: March 2018

Abstract: This study aims to investigate crime of fencing by the lien system contained in decision No. 293/Pid.B/2013/PN. Mkt. In his decision, judge used Article 480 Paragraph 1 (one) about the aggravating factors, the mitigating circumstances, witnesses at the trial, and the evidences in the trial as a consideration in deciding the case of fencing. In this case, judge decided that the defendant or criminal fencing system is sentenced to prison for 6 (six) months, from the demand of 10 (ten) months. According to the review of Islamic criminal law, the Judge’s ruling has been in accordance with Islamic law, because the defendant’s act is categorized as jarîmah and is sentenced with ta’zîr. That is because the criminal act is an offense where its punishment is not regulated in al-Qur’an and al-Hadith.Keywords: Crime of fencing, pawn system, Islamic criminal law Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tindak pidana penadahan dengan sistem gadai yang terdapat dalam putusan No.293/Pid.B/2013/PN. Mkt. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menggunakan Pasal 480 ayat 1, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, saksi-saksi di persidangan, serta bukti-bukti dalam persidangan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tindak penadahan ini. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutus bahwa terdakwa atau pelaku tindak pidana penadahan dengan sistem gadai dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dari tuntutan 10 (sepuluh) bulan. Menurut tinjauanf fiqh jinâyah putusan hakim telah sesuai dengan hukum Islam, karena perbuatan terdakwa termasuk dalam jarîmah yang hukumannya adalah ta’zîr. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang hukumannya tidak diatur dalam Nash.Kata Kunci: Tindak pidana penadahan, sistem gadai, fiqh jinâyah
PENAMBAHAN SEPERTIGA HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Authors: Safitri Vera Chatuningtias 
Published: March 2018

Abstract: This article highlights the 1/3 additional punishment to perpetrator of the trafficking crime. It is a criminal stipulation as mentioned in Criminal Code Article 7, paragraph (1) added to the 1/3 aggravated punishment, because it contains trafficking and heavy maltreatment (serious injury), severe mental disorder, infectious disease, other life-threatening, pregnancy, or impaired and a loss of reproductive function of the victim. The perpetrator of which is imprisoned for a minimum 4 years and maximum 20 years with the criminal fine of at least Rp. 160,000,000.00 and at most Rp. 800,000,000.00. While in fiqh jinayah, the 1/3 additional punishment included in the theory of ’uqûbah al-badaliyyah al-takmîliyyah (substitute and complement punishment). Criminalization of ’uqûbâh al-badaliyyah al-takmîîliyyah is an additional punishment that follows the principal penalty after the issuance of the verdict of the judge. The penalties included in this jarimah are physical punishment and diyat kamilah.Keywords: Additional penalty, trafficking, Islamic Criminal Law. Abstrak: Penambahan 1/3 hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah penetapan pidana dalam KUHP Pasal 7 ayat (1) ditambahkan dengan diperberat 1/3 hukuman, karena mengandung unsur trafficking dan ditambah melakukan penganiayaan berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu dan hilangnya fungsi reproduksi korban. Bentuk hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun disertai pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.000,00 dan paling banyak Rp. 800.000.000,00. Sedangkan dalam fiqh jinâyah, penambahan 1/3 hukuman termasuk dalam teori al-’uqûbah al-badaliyyah al-takmîliyyah (hukuman pengganti dan pelengkap). Pemidanaan al-’uqûbah al-badaliyyah al-takmîliyyah merupakan hukuman tambahan yang mengikuti hukuman pokok setelah dikeluarkannya putusan dari hakim. Hukuman yang termasuk dalam jarîmah ini adalah hukuman badan ditambah hukuman diyah kâmilah.Kata Kunci: Penambahan, hukuman, perdagangan orang, hukum pidana Islam.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001
Authors: Wijaya Arif 
Published: March 2018

Abstract: This article focuses on the eradication of corruption according to Law No. 31 of 1999 Jo Law No.20 of 2001. Corruption, according to Law No. 28 of 1999 on the implementation of state which is clean and free from corruption, is an unlawful act and the perpetrator may be charged criminal sanction. Law No. 31 of 1991 on corruption eradication, as amended by Law No. 20 of 2001 on the eradication of corruption, contains the notion of corruption that is virtually identical with the understanding of corruption itself. There are some efforts that can be taken in combating corruption in Indonesia, among others, as follows: prevention, enforcement, public education to people and student, and education for NGO (Non Governmental Organization).Keywords: Eradication of corruption, Indonesia, Law No. 31 of 1999 Jo Law No.20 of 2001. Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 JO UU NO.20 Tahun 2001. Korupsi menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah suatu perbuatan melawan hukum dan pelakunya dapat dikenal sanksi pidana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu sendiri. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut: Upaya pencegahan (preventif), Upaya penindakan (kuratif), Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa, dan Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).Kata Kunci: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.
Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam
Authors: Zumaroh Ria 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses Islamic penal law perspective on the punishment of online prostitution through social media. In practice, the legal basis of punishing pimps is the Penal Code article 296 with the maximum of 1 year and 4 months of imprisonment or maximum fine of fifteen thousand rupiahs, article 506 with maximum one year of imprisonment. The Penal Code article 284 also punishes prostitutes who act in voluntary adultery. Likewise, the Law No. 11 2008 on electronic information and transaction article 27 (1) states that the felon of this crime is punished with maximum of six year of imprisonment or maximum fine of one billion rupiahs. This punishment is considered lenient and not making felon learning any lesson for his/her wrong doing. In Islamic penal law, online prostitution is considered jarîmah ta’zîr because there is no textual reference on this crime. Judges is authorized to decide punishment for the felon of this jarîmah ta’zîr.
Keywords: punishment, online prostitution, social media, Islamic law
Abstrak: Artikel ini membahas tentang sanksi prostitusi online melalui media sosial dilihat dari perspektif hukum Islam. Dasar hukum yang digunakan dalam menjerat mucikari adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 yaitu pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah; dan Pasal 506 yakni pidana kurungan paling lama satu tahun. Bagi seorang PSK, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Adapun dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1), dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi ini dirasa kurang memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana prostitusi online termasuk dalam kategori jarîmah ta’zîr, karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarîmah ta’zîr.
Kata Kunci: Sanksi, prostitusi online, media sosial, hukum Islam.
Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial perspektif Hukum Islam
Authors: Ma'nunah Nur Saidatul 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses aspersion through social media from the perspective of Islamic law. Law No/ 11/2008 on Information and Electronic Transaction does not state aspersion, but the penal code article 310 (1) articulates that aspersion is an act aginst honor or reputation of someone by public accusation. Aspersion through social media contravenes article 27 (3) of Law No/ 11/2008 on Information and Electronic Transaction and punishable with maximumof 6 year of imprisonment and/or fine maximum of 1.000.000.000 rupiah. In Islamic criminal law, aspersion is considered ta’zir since it is crime against honor. Violationg one’s honor is not allowedin Islam and could degrade his or her dignity. In enacting punishment for its offender through socialmedia, judge has the authority to give punishment according to indonesian law, especially Indonesian penal code and Law No. 11/2008 on Information and Electronic Transaction.
Keywords: Aspersion, social media, Islamic criminal law.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik melalui media sosial melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana termasuk dalam kategori jarîmah ta’zîr, yaitu tindak pidana terhadap kehormatan. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu. Dalam memberikan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarîmah ta’zîrI dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Pencemaran nama baik, media sosial, hukum pidana Islam.
Delik Wanprestasi Jual Beli Online perspektif Hukum Pidana Islam
Authors: Sari Rizka Ferdiana 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses perspective of Islamic criminal law on breach of contract in online trading. Initially, breach of contract is an act in which someone cannot fulfil obligation with or without purpose. Breach of contract is punishable as a fraud if there is a party feel victimized and the breacher act irresponsibly. From perspective Islamic criminal law, the application of breach of contract in online trading is considered jarîmah ta’zîr and punishable with imprisonment, lashing as well as fine. This was practiced by second rightly guided caliph Umar ibn Khattab to those who did fraudulent acts. Ta’zir is a crime in which not textual reference is found.
Keywods: Breach of contract, online trading, Islamic criminal law
Abstrak: Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik wanprestasi terhadap jual beli online. Pada mulanya wanprestasi merupakan kegiatan ingkar janji yang seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik disengaja atau tidak disengaja. Wanprestasi ini dapat dipidanakan atas delik penipuan apabila yang bersangkutan merasa dirugikan dan pihak wanprestasi tidak ada iktikad baik terhadapnya dan memilih jalur pidana dan wanprestasi ini dapat dipidanakan dengan tidak melupakan unsur-unsur yang terkadung di dalam delik penipuan. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, penerapan hukum kepada para pelaku delik wanprestasi terhadap jual beli online shop adalah jarîmah ta’zîr yang berupa pengasingan, cambukan serta denda yang harus dibayarkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab kepada pelaku penipuan, karena ta’zîr merupakan hukuman yang dijatuhkan dan kadarnya ditentukan oleh penguasa negara yang tidak diatur dalam Alquran dan sunnah.
Kata kunci: Delik wanprestasi, jual beli online, hukum pidana Islam.
Data Analytics of Mobile Serious Games: Applying Bayesian Data Analysis Methods
Authors: Lukosch Heide , Cunningham Scott 
Published: March 2018

Traditional teaching methods in the field of resuscitation training show some limitations, while teaching the right actions in critical situations could increase the number of people saved after a cardiac arrest. For our study, we developed a mobile game to support the transfer of theoretical knowledge on resuscitation. The game has been tested at three schools of further education. A number of data has been collected from 171 players. To analyze this large data set from different sources and quality, different types of data modeling and analyses had to be applied. This approach showed its usefulness in analyzing the large set of data from different sources. It revealed some interesting findings, such as that female players outperformed the male ones, and that the game fostering informal, self-directed is equally efficient as the traditional formal learning method.
Evaluation of Reconfigurable Multiple and Compact Micro-Strip Antennas for MIMO Systems
Authors: ASLAN Batuhan , DIKMEN Osman , KULAC Selman , ELBIR Ahmet M. 
Published: March 2018

In wireless
communication systems, the improvement of data rate and quality is a priority
as a result of users' requests. During the improvement of these priority
situations, there will also be a number of losses in the signals. It is known
that the techniques used in large systems to solve such problems are not
efficient in small systems like modem. Therefore, when using a smaller system
such as a modem, the recommended techniques will have to be different.
Multimode antenna designs will be an important alternative for next generation
wireless communication systems especially for MIMO systems due to the physical
advantages of small antenna structures. In this study, MIMO channel structure
is shown and performance analysis and theories of compact micro-strip and
reconfigurable multiple antenna designs used for the development of MIMO
communication systems are mentioned.&nbsp;
Correlations of complete blood count, liver enzyme and serum uric Acid in Sudanese pre-eclamptic cases
Authors: Beheiry Hind M. , Ali Ibrahim A. , Abdalla Mazin S. , Sharif Ahmed M. , Saeed Amal M. 
Published: March 2018

Background: Pre-eclampsia is a serious disorder of pregnancy with unknown ethological factors that may occur at any stage of second or third trimester of pregnancy. The objectives of the present study were to assess changes in complete blood counts including platelets, liver enzymes and serum uric acid in pre-eclamptic cases compared to second-half normal pregnant and non-pregnant Sudanese women and their correlations to other biomarkers.Methods: This was a cross-sectional, case-control study performed from December 2008 to December 2010; in Omdurman Maternity Hospital, in concomitance with other studies in pre-eclampsia. The sample size included three groups, 72 up pre-eclamptic cases in their recent pregnancies, 96 normal pregnant in their second half of pregnancy and 63 non- pregnant (control) women; a total of 231 subjects. Questionnaire Interviews and clinical examination were done for all participants. Laboratory investigations were done including complete blood picture, liver enzymes and uric acid. Results: The mean Hb concentration of the pre-eclamptic (11.3g/dl±1.7) was statistically significantly lower than that of the non-pregnant (12.1g/dl±0.2) (P=0.01) but not from that of the normal pregnant (11.4g/dl±0.1) (P=0.882) .There was no statistical significant difference in the mean WBC count between the pre-eclamptic (7.4x103/mm3±0.3) and non-pregnant (7.3x103/mm3±0.3) (P=0.797) and between the pre-eclamptic and normal pregnant (7.7x103/mm3±0.2) (P=0.270). There was a considerable statistical significant decrease in the mean platelets count of the pre-eclamptic (236.4/mm3±8.3) compared to the non-pregnant group (322.0/mm3±10.4) (P=0.0001) s well as to the normal pregnant (275.0/mm3±8.9) (P = 0.003). In the pre-eclamptic cases, serum ALT correlated significantly with TWCC (r=0.26, P=0.03) and serum AST (r=0.65, P=0.000). In the pre-eclamptic cases, serum AST correlated significantly with Hb (r=0.26, P=0.03), serum ALT and serum uric acid (r=0.36, P=0.01).Conclusions: There was a considerable statistical significant decrease in mean platelets count of the pre-eclamptic compared to the non-pregnant group and to the normal pregnant may be explained by hemodilution; whereas further decrease was due to pre-eclampsia. ALT and AST are strong prognostic indicators of pre-eclampsia.
Can endometrial volume assessment predict the endometrial receptivity on the day of hCG trigger in patients of fresh IVF cycles: a prospective observational study
Authors: Singh Neeta , Yadav Anshu , Vanamail Perumal , Kumar Sunesh , K. Roy Kallol , Sharma Jai Bhagwan 
Published: March 2018

Background: Objective of present study was to evaluate the role of three dimensional (3D) endometrial volume measurement on the day of hCG trigger in predicting the endometrial receptivity. The present study is a prospective observational study conducted at assisted reproductive centre of a tertiary care hospital.Methods: Endometrial volume was evaluated by three-dimensional ultrasound in 90 patients undergoing first cycle of IVF on hCG trigger day and was correlated with endometrial receptivity.Results: Out of 90 patients studied 12 patients achieved pregnancy. A significant difference was found in mean endometrial volume on hCG trigger day among pregnant (5.33±2.14 cm3) women compared to non-pregnant women (4.17±1.72cm3). Using Receiver operating characteristics (ROC) analysis the cutoff value for endometrial volume on hCG trigger day was 3.50 cm3 corresponding to sensitivity 75% and specificity 37.2%. Conclusions: The endometrial volume on hCG trigger day was significantly higher in pregnant women as compared to non-pregnant.
Desert hedgehog knockout mice show a reduced ratio of CD4+:CD8+ in thymic developing T cells
Authors: Kariuki Stephen Mwaura 
Published: March 2018

<p class="abstract"><strong>Background:</strong> Thymic differentiation is important and determines the strength of adaptive immunity in mammals in their later days in life. There are many factors that have been found to influence the development of T lymphocytes in the thymus and these include the effect of hedgehog signalling family of proteins. Immunologists and other basic science researchers have established the role of Indian hedgehog and sonic hedgehog in thymocytes development in the recent past, but the role of hedgehog is not well known. The aim of this study was to determine the influence of Desert hedgehog in CD4:CD8 ratio in developing thymocytes of mice.</p><p class="abstract"><strong>Methods:</strong> Smashed thymocytes from mice deficient of Desert hedgehog and those with an intact gene coding for this protein were prepared in a cell suspension using standard procedurs. The cell suspensions were stained using fluorochrome-labelled monoclonal anti: CD4-PE, CD8-TRI, CD3-FITC, CD5-FITC, CD44-PE and CD25-FITC (e-Bioscience). Samples were analyzed using a three-color flow cytometry. The flow cytometry-generated data was analyzed using flowjo (Treestar, USA). Statistical significance of the findings was determined using paired t-test and reported at p&lt;0.05. </p><p class="abstract"><strong>Results:</strong> There was a general upward trend on CD4+CD8+ double positive thymocytes in Desert hedgehog mice relative to WT controls. An analysis of CD4:8 ratio revealed a reduced ratio in Dhh KO mice compared to that of WT controls attributable to the finding that there might have been a preferential differentiation of DP CD4+CD8+ to SP CD4+ in Dhh knockout mice as demonstrated by percentage of thymic subsets. The results of this study were not statistically significant and this was blamed on the fewer number of animals used in the study.</p><p class="abstract"><strong>Conclusions:</strong> Dhh might have a role arresting the DP cell subjects from differentiating preferentially to CD4+ T cells. To get statistically significant findings, these experiments could be repeated with a larger animal sample.</p>