bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pandangan Greg Barton tentang Islam Liberal dan Eksistensi Politik Islam di Indonesia
Authors: Syafi’i M. 
Published: March 2018

Abstract: The Greg Barton’s point of view on liberal Islam and Islamic political existence in Indonesia departs from the result of his study on liberal Muslim thinkers in Indonesia, including NurcholishMadjid and Abdurrahman Wahid. Their thoughts are classified as a liberal. Madjid, in most of his methodologies, uses a double movement, while Wahid uses a socio-cultural approach. In addition, MadjidCakNuris also known by his secularization project, while Wahidis famous by his pluralism project. Greg Barton arrived at this conclusion after reading Madjid and Wahid’s opinions in books and articles. In relation to the existence of the political Islam in Indonesia, Greg Barton views that the collapse of the Islamist party of Masjumiwaspartly contributed by Madjid’sliberal thought in understanding Islam. On the other hands, the appearance of religious pluralism in society, which is also a part of a liberal Islamic thought, wasexpedited by Wahid when he was a president of Indonesia.Keywords: Islam liberal, Islamic political existence, Greg Barton Abstrak: Pandangan Greg Barton mengenai Islam liberal dan eksistensi politik Islam di Indonesia berangkat dari hasil penelitiannya terhadap tokoh-tokoh Islam liberal yang ada di Indonesia, di antaranya Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid. Kedua tokoh tersebut merupakan sample tokoh Islam liberal yang concern dan konsisten dalam pemikirannya terhadap Islam. Pemikiran kedua tokoh tersebut berada pada jalur liberal. Cak Nur menggunakan metode Double Movement dalam kerangka berpikirnya, sedangkan Gus Dur menggunakan pendekatan sosio kultural. Cak Nur dikenal dengan sekularisasinya, sedangkan Gus Dur dikenal dengan pluralismenya. Pemikiran keduanya oleh Greg Barton digambarkan dengan beberapa karya tulis yang menggambarkan sisi sekularnya bagi Cak Nur, dan sisi pluralnya bagi Gus Dur. Dalam kaitannya terhadap eksistensi politik Islam di Indonesia, Greg Barton memandang bahwa runtuhnya Masyumi era Cak Nur, merupakan dampak dari pemikiran liberal Cak Nur dalam memahami Islam. Selain itu muncul nilai pluralitas yang tinggi di masyarakat, yang juga merupakan bagian dari pemikiran Islam liberal. Hal ini dilakukan oleh Gus Dur pada masa ia menduduki pucuk pimpinan negara dan berlangsung lama meskipun ketika Gus Dur lengser.Kata Kunci: Islam liberal, eksistensi politik Islam, Greg Barton
Mekanisme Pelaksanaan Stembusaccord Pada Pemilihan Umum Legislatif
Authors: Taqwa Libasut 
Published: March 2018

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan stembusaccord pada pemilu legislatif tahun 1999 menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999, dan pelaksanaan stembusaccord pada pemilu legislatif 1999 menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dalam perspektif fiqh siyasah. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penggabungan sisa hasil pemilu atau stembusaccord yang dilakukan oleh partai Islam dalam pemilu legislatif pada tahun 1999 merupakan salah satu cara untuk menambah jumlah konversi kursi dari hasil sisa suara konstituen. Ketentuan ini oleh delapan partai Islam dilaksanakan seminggu sebelum pemilu dalam bentuk sebuah kesepakatan, walaupun pada akhirnya ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tersebut direduksi oleh pertentangan antar partai politik pada tataran implementasi di parlemen. Dalam pandangan yang lebih luas, sistem stembusaccord ini memiliki efek positif yang menguntungkan bagi konstituen secara umum dan lebih mendekatkan kepada tujuan syari’at yaitu mewujudkan hifz al-ummah, dalam kategori hifz al-nafs yaitu hurriyah al-syakhsiyyah berupa hurriyah al-ra’y dan al-musyawah, yaitu persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan.Kata Kunci: Stembusaccord, pemilu legislatif, fiqh siyasah
Error Facti Pada Pembuktian Illegal Fishing Ditinjau Dari Hukum Islam
Authors: Hasanah Fifin Inbatun 
Published: March 2018

Abstract: This article highlights the meanings of evidence used to describe the right in front of court in the form of either testimony, witness, or variety of indications that can be used as a guideline by judge to restore the right to its owner. In line with the decision No. 84 PK/Pid/2005 that legal consideration of judex facty of the Court of Gresik, the High Court and the Supreme Court of Surabaya did not consider the result of evidence revealed at the first hearing in the Court of Gresik. A public prosecutor also could not prove who is the real shipowner based on the vessel proofs. This ruling is not appropriate because in term of proof at trial, a public prosecutor should be able to bring witnesses of the shipowner used by the defendant. This is, of course, to determine whether or not anyone who asked or ordered the defendant to do something illegal fishing by transferring, loading, and purchasing the illegal fishing. This is not in accordance with al-Qur’an chapter al-Baqarah verse 282, and al-Talâq verse 2.Keywords: Islamic law, verdict, evidence, illegal fishing. Abstrak: Pembuktian merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Dalam kasus putusan Nomor: 84 PK/Pid/2005, bahwa pertimbangan hukum judex facty Pengadilan Negeri Gresik, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gresik), termasuk Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat/tidak sanggup membuktikan siapa pemilik kapal yang sesungguhnya sesuai surat-surat bukti. Putusan ini kurang tepat, karena dalam hal pembuktian di Persidangan, seorang Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat menghadirkan saksi pemilik kapal yang dipakai oleh terdakwa, untuk mengetahui benar tidaknya siapa yang menyuruh dan atau memerintahkan terdakwa untuk melakukan perbuatan illegal fishing dengan mentransfer, pemuatan, dan pembelian ikan yang tidak sah. Hal ini tidak sesuai dengan al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 282, dan surat al-Thalaq ayat 2.Kata Kunci: Hukum Islam, putusan, pembuktian, illegal fishing
Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam
Authors: Rohmah Ivvany Ningtyas Seily 
Published: March 2018

Abstract: Punishment remission in Sidoarjo correction facility is granted to nearly all inmates with conditions set out by regulations. It is granted in many forms; general remission, special remission, additional remission, and decade remission. Remission for drug-related inmates is announced during ceremony of Indonesia’s independence declaration in Sidaorjo’s main square. Drug-related inmates gain their remission for good conduct in a sense that they repent from their past wrong doings. Remission in Islamic penal law is called takhfîf al-uqûbah (punishment leniency).
Keywords: Remission, drug inmates, correctional facility.
Abstrak: Pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo diberikan dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan yang ada. Remisi diberikan dengan beberapa jenis, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan dan juga remisi dasawarsa. Remisi diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika dengan cara mengumumkan pada saat upacara hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di pendopo Sidoarjo. Remisi dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan takhfîf al-uqûbah (keringanan hukuman), remisi diberikan kepada narapidana narkotika karena itu adalah hak bagi setiap narapidana yang telah memenuhi syarat pemberian remisi, dan dalam hal ini setiap narapidana yang telah berkelakuan baik atau dengan kata lain bila narapidana narkotika telah menyesal atau bertaubat, maka narapidana narkotika berhak mendapatkan sesuatu yang harus diterima sebagi hak warga binaan pemasyarakatan.
Kata Kunci: Remisi, Narapidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo.
Jihad dalam Perspektif Muhammad Fethullah Gulen
Authors: Fithriyawan Husni Fithriyawan 
Published: March 2018

Abstract: According to Fethullah Gulen, Jihad in a muslim spiritual life is a process to know closer one’s God. There are two kinds of jihad in his opinion; major jihad which is a jihad for oneself and minor jihad, which is directed toward others. Jihad toward oneself is considered a major jihad because it is directed to fight against one’s destructive ego as well as negative thought. Such things could deny a muslim to attain the ultimate perfection. By subduing oneself negative aspects, he or she will discover his/her true identity and finally discover and love his/her God.by doing so, he or she will get spiritual happiness. In contrast, minor jihad is an active fulfilment of a Muslim toward his or her religion. Major jihad influences dearly to minor jihad. Both jihads should work hand in hand. While major jihad has spiritual nature, minor jihad is physical. A good muslim will always perform jihad so that he or will have a balance of spiritual and physical life.
Key words: Jihad, Muhammad Fethullah Gulen.
Abstrak: Jihad dalam pandangan Fethullah Gulen merupakan sebuah proses dalam kehidupan seorang muslim agar lebih dekat dan mengenal Allah. Menurutnya, ada dua kategori jihad, yakni jihad besar yang merupakan jihad terhadap diri sendiri dan jihad kecil yang merupakan jihad terhadap orang lain. Jihad terhadap diri sendiri masuk dalam kategori jihad besar karena memerangi ego, emosi dan pikiran yang negatif dalam diri manusia sebagai upaya mengatasi hambatan antara diri sendiri dan jati dirinya, mengenali jiwa, dan akhirnya mengenali Tuhan, mencintai Tuhan, dan berbahagia secara spiritual. Sedangkan jihad kecil merupakan pemenuhan aktif seseorang terhadap perintah dan tugas dalam Islam, proses untuk membuat orang lain bisa mencapai jati dirinya didasarkan pada mengatasi hambatan antara manusia dan keimanan sehingga mereka dapat memilih secara bebas untuk beriman atau tidak beriman. Jihad yang pertama kali harus dilakukan adalah jihad besar, karena ia memiliki pengaruh yang signifikan bagi jihad kecil. Jihad dalam Islam yang menekankan pada harmonisasi antara jihad besar yang bersifat batiniah dan jihad kecil yang bersifat lahiriah, maka orang beriman yang selalu berjihad, baik jihad kecil maupun besar, akan memiliki keseimbangan fisik dan spiritual yang sangat bagus.
Kata Kunci: Jihad, jihad besar, jihad kecil, Muhammad Fethullah Gulen.
Analisis Fiqh Jinâyah terhadap Sanksi Pengemis di Muka Umum di Kota Surabaya
Authors: Mubarok Muhammad Subhan 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses the prohibition of public begging in Surabaya. According to article 504 of the Penal Code and Surabaya municipality by law no. 17/2009. In Surabaya, beggars who have been considered breaching the law operate in street intersections. This is considered breaching of public order. Thus, this is not a crime but a minor violation of the law. They are arrested for one day and brought to social department for briefings. The punishment is so lenient that it can be called as a pardon. In Islamic criminal law perspective, such a leniency is allowed as long as not erasing punishment altogether.
Keywords: Public begging, sanction, ta’zîr.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang fikih jinâyah terhadap laragan mengemis di muka umum di kota Surabaya. Larangan engemis di muka umum diatur dalam Pasal 504 KUHP Junto Perda Tahun 2009 Juncto Perda No. 17 Tahun 2009 di Surabaya tentang pengemis di muka umum. Pengemis yang melanggar ketertiban umum adalah pengemis yang beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan jalan, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara untuk 1 hari saja dan setelah itu akan dikembalikan kembali ke dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan. Dengan hukuman 1 hari tadi diharapkan dapat menjadikan efek jera kepada para pengemis sehingga di kemudian hari mereka tidak mengulangi kembali, kemudian melihat hukuman yang didapat dari pengemis yang mengemis di muka umum dengan melanggar ketertiban umum, maka hukuman tersebut masuk dalam katgegori pemaaf dikarenakan salah satu sebab hapusnya hukuman ta’zîr yakni para pengemis hanya mendapat hukuman selama 1 hari, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya.
Kata Kunci: Sanksi pengemis, di muka umum, ta’zîr.
Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam
Authors: Choiroh Lailatul Utiya 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses hoax from the perspective of Islamic criminal law.person who spreads hoax contravenes article 28 (1) of Law No/ 11/2008 on Information and Electronic Transaction. According toarticle 45 (1) of the same Law, the offender is punishable with imprisonment of 6 years and/or fine of maximum 1.000.000.000 rupiah. From Islamic perspective, lying is not allowed and Islam does not tolerate spreading lies or having suspicion towards others. Islam encourages good, objective and factual conversation. From islamc criminal law perspective, spreading hoax is clearly a lie. The suitable punishment for this is imprisonment until he or she repents fromhisor her wrong doing
Keywords: Hoax, Law of Information and Electronic Transaction, Islamic criminal law
Abstrak: Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberitaan hoax. Pelaku penyebaran berita hoax telah melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sanksi pidana bagi pelaku penyebar Hoax terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam Islam, Islam tidak menghendaki umatnya melakukan perkataan dusta dan kebohongan. Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. Islam menganjurkan umatnya untuk berbicara dengan pembicaraan yang baik, yang obyektif dan yang benar, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, menjelekkan pribadi seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai. Dalam hukum pidana Islam, pelaku penyebaran berita hoax yang melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan tindakan dusta dan fitnah. Hukuman yang tepat bagi pelaku penyebaran berita hoax adalah hukuman ta’zîr yang berupa hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia bertaubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.
Kata Kunci: Pemberitaan hoax, Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik, hukum pidana Islam.
Kebebasan Beragama di Indonesia perspektif Ratio Legis Hukum Riddah
Authors: Rofikoh Nur 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses about the freedom of religion in Indonesia according to riddah law ratio legis. In Indonesia, the guarantee of religious freedom is in the 29th article of 2nd paragraph in the 1945 Constitution that someone is free to choose and embrace a particular religion. Persons who convert from one religion to another shall not be punished, except those whose religion denounces, abuses or condemns oother religions which may be punished. The act is regulated in the article 156a of the Criminal Code concerning the prohibition of abuse or defamation of religion. Islam guarantees freedom of religion as the Qur'anic verse of al-Baqarah verse 256 that there is no compulsion to enter Islam. In a Islamic law, a person who comes out of Islam is called apostate and his blood is halal to be killed. The act is included in the category of riddah jarîmah which can be sentenced a hadd punishment, death penalty. Nevertheless, there are some opinions that in Islamic law not all people come out of Islam can be put to death, only those who emerge from their religion that cause rebellion, chaos on the earth that can be killed.
Keywords: Religious freedom, Indonesia, ratio legis, riddah.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang kebebasan beragama di Indonesia menurut ratio legis hukum riddah. Di Indonesia, jaminan atas kebebasan beragama terdapat dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Warga yang melakukan pindah agama satu ke agama yang lain tidaklah dikenai hukuman, kecuali mereka yang dalam agamanya mencela, menghina atau menista agama lain yang dapat dijatuhi hukuman. Perbuatan tersebut diatur dalam pasal 156a KUHP tentang larangan melakukan penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama. Islam menjamin kebebasan beragama sebagaimana nash al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 256, bahwasanya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Dalam hukum Islam, seseorang yang keluar dari agama Islam disebut murtad dan halal darahnya untuk dibunuh. Perbuatan tersebut masuk dalam kategori jarîmah riddah yang dapat dijatuhi hukuman hadd yakni hukuman mati. Meski demikian, ada beberapa pendapat bahwa dalam hukum Islam tidak semua orang keluar dari Islam dapat dihukum mati, hanya orang yang keluar dari agamanya yang menimbulkan pemberontakan, kekacauan di muka bumilah yang dapat dihukum mati.
Kata Kunci: Kebebasan beragama, Indonesia, ratio legis, riddah.
Data Mining Through Data Visualization: A Case Study on Predicting Churners on Telecomunications Data Set
Authors: BASARSLAN Muhammet Sinan , KAYAALP Fatih 
Published: March 2018

Data mining is the
process of extracting meaningful information from a large, raw data. These
processes are carried out by various, detailed methods. And, the obtained
results are used to make various interpretations and to draw conclusions.
Deductions can either be made by interpreting the data after various operations
or by plotting the data in various forms of graphs. This type of interpretation
over graphics is called data mining through data visualization. Generating
graphs that can be used to draw various conclusions on a telecommunications
data set with the help of some packages included in the R program is presented
in the paper. It does not require upper-level math skills to interpret these
graphics; and everyone having knowledge about the industry and data set of the
graphs has the ability to plot similar graphs and make analysis and
interpretations regarding the results obtained on the data set at hand. In this
study, R language was preferred as the software infrastructure for data mining
applications, and graphs were plotted for interpretation through data
visualization with data mining.
Noise Adaptive and Similarity Based Switching Median Filter for Salt & Pepper Noise
Authors: KATIRCIOGLU Ferzan 
Published: March 2018

Works have been
conducted recently to remove high intensity salt &amp; pepper noise by virtue
of adaptive and switching median filters.&nbsp;One of the cited works is the
Noisy Adaptive Fuzzy Switching Median Filter (NAFSM) by which the noisy pixels
are detected through utilization of image histogram.&nbsp;Noiseless pixels are
left unprocessed while noisy pixels are passed through the noise adaptive
median filter which expands for them.&nbsp;A filter mechanism which performs
decision making in line with local similarity and similarity has been proposed
for NAFSM.&nbsp;Local similarity information in 3x3 mask has been used for
filtering mechanism in the study titled Noise Adaptive and Similar Based
Switching Median Filter (NASBSM).&nbsp;Two thresholds with three regions were
made by virtue of local similarity information.&nbsp;The logic of the approach
was based on more intensive filtering for noisy pixels with high similarity
value with neighboring pixels and less for those with less similarity value
with neighboring pixels.&nbsp;According to the numerical and visual simulation
results of the NASBSM mechanism, it was detected that it eliminates noises with
high density.
Classification of Different Cancer Types by Deep Convolutional Neural Networks
Authors: NOGAY H. Selcuk 
Published: March 2018

In this study, ten
different types of cancer were classified with deep convolutional neural
networks (DCNN). A total of 10,000 MRI (Magnetic Resonance Imaging) data were
used for ten cancer patients, including 1000 MRI data for each cancer type.
Although the images were reduced to 28x28 pixels, the DCNN model performed
classification with an accuracy rate of 0.98 after 27 seconds and 15 epochs of
training. The error rate in the last epoch in the study is also very close to
zero. A highly successful classification has been achieved with the proposed
DCNN model.
MISSING IN MIGRATION: FROM RESEARCH TO PRACTICE1
Authors: Robins Simon 
Published: March 2018

Abstract
Persons who die or go missing in migration leave behind families with similar needs to the families of those missing in conflict and political violence. Indeed, much of what has been learned in terms of psychosocial support and forensic work in transitional contexts may be useful in such situations. However, both the political and logistical constraints of identifying the bodies of dead migrants, for example those found in the Mediterranean Sea, are extreme, with families dispersed globally and European states refusing to acknowledge that they have any obligations. Here, experience of a research project investigating the treatment of migrant bodies at the European Union's southern frontier and the needs and perceptions of families of missing migrants is discussed, with an emphasis on work with both families and practitioners.
Prevalence and causes of visual impairment and blindness among school children in Muzaffarabad, Pakistan
Authors: Awan Abdul Rauf , Jamshed Junaid , Khan Muhammad Mushtaq , Latif Zahid 
Published: March 2018

<p class="abstract"><strong>Background:</strong> Vision loss<strong> </strong>in childhood has serious implications in all stages of child’s growth and development. It poses social, educational and occupational challenges, with affected children being at greater risk of developing behavioral, psychological and emotional problems, lower self-esteem and poorer social integration. The aim of this study was to assess the prevalence and identify the causes of visual impairment and blindness in school children of UC Gojra, Muzaffarabad, Pakistan so that prevention strategies could be implemented.</p><p class="abstract"><strong>Methods:</strong> This was a<strong> </strong>school-based descriptive cross-sectional study conducted among public and private schools. A multi-stage stratified random sampling technique was used for selecting study participants aged 5-20 years from 24 schools in Muzaffarabad. The vision of school children was examined for visual acuity using standard Snellen chart. Those participants who had visual acuity of &lt;6/18 in either eye underwent a more detailed ophthalmic examination to diagnose the causes of VI. An exploration of demographic variables was conducted using Chi-square test. </p><p class="abstract"><strong>Results:</strong> The mean age of participants was 10±2.83.<strong> </strong>The prevalence of visual impairment was 19.6% and 2.3% for severe visual impairment. The age group most affected by VI was 11-15 years (74.2%). There were increased chances of developing VI with advancing age of the participants. Males contributed 88.7% of the cases of VI while females contributed only 11.3%. The class category 5-6 had higher percentage of VI cases (32.7%). Public schools contributed 52.8% of the cases of VI while for private schools the corresponding percentage was 47.2%. The leading cause of VI was refractive error (89.3%) followed by amblyopia (5.0%). Other causes of VI included cataract (1.2%), corneal disease (1.8%), strabismus (1.8%) and nystagmus (0.6%).</p><p class="abstract"><strong>Conclusions:</strong> There is a need to implement school health policy on visual screening prior to admissions in schools and annual eye screening program for early detection and prompt treatment of eye problems among school children in Muzaffarabad.</p>