bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KOMUNITAS EKONOMI ASEAN: UPAYA INTEGRASI EKONOMI-EKONOMI ASEAN
Authors: Luhulima C.P.F. 
Published: January 2019

<p>Komunitas Ekonomi ASEAN mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Mekanisme untuk menjalankan KEA sudah tersusun. Kegiatan-kegiatan pun meningkat untuk memberhasilkannya. Pengukuran keberhasilan dilakukan dalam bentuk <em>ASEAN Economic Community Scorecard</em>, yang masih dipersoalkan kesahihannya. Pada tingkat nasional, Presiden RI telah mengeluarkan INPRES No 5/2008 dan INPRES No 11/2011 untuk memacu pemerintah Indonesia untuk menggiatkan persiapan ke arah perwujudan KEA. Masih banyak yang masih harus dikerjakan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing, juga di bidang tenaga kerja terdidik dan terlatih. Demikian pula peningkatan kesadaran umum masyarakat Indonesia akan pemberlakuan KEA, yang memang belum melebar ke tingkat UKM. Masalah yang muncul ialah bagaimana perwujudan KEA berpadu dengan Indonesia Vision 2025 dengan pembangunan koridor ekonominya.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata kunci</strong>: ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA), INPRES, Indonesia Vision 2025</p>
THE POLITICAL ECONOMY OF TRADE LIBERALIZATION AND APEC GLOBAL AGENDA 2014: AN ANALYSIS FROM INDONESIA PERSPECTIVE
Authors: Setiyanto Ari 
Published: January 2019

<p><em>The 25 years of APEC shows a positive correlation between trade and economic growth. The strong correlation makes APEC seen as a future core of economic power and potential to be a global leadership in the development of international norm, rules, and cooperation. </em><em>International political economy concerns to how scarce resources are allocated to different uses and distributed among individuals through the process of decentralized market. It also refers to the handling of issues related to cross-national boundaries and relationships between two or more than two countries through a complex political process involving a country, bilateral relations between the countries, international organizations, regional alliances, and global agreements</em><em>. </em><em>In globalization era, improving quality of human resource and sustainable growth is required. However, under the pressure of the international competition</em><em>, </em><em>Indonesia poses a number of new challenges, economic as well as political. The Indonesian economic challenge is in investment in commercial infrastructure to support greater connectivity.</em><em> The new vision to be the world maritime axis has been promoted from the President Joko Widodo. It is the momentum for Indonesia to take advantage from the APEC global agenda to strengthen Indonesian role in sustaining national, regional, and international economic growth through infrastructure development in maritime sector.</em><em></em></p><p><strong> </strong></p><p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: </em><em>APEC, connectivity, regional integration, maritime axis, trade liberalization, globalization</em><em></em></p>
PENINGKATAN SDM PERTAHANAN INDONESIA UNTUK MENGHADAPI REVOLUTION IN MILITARY AFFAIRS
Authors: Hidayat Safril 
Published: January 2019

<p>Dinamika hubungan internasional yang terus berubah <em>vis-a-vis </em>teknologi pertahanan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kinerja. Dalam konteks Indonesia, kinerja dan kompetensi tersebut diwujudkan dalam norma idealis, inovatif, kreatif dan intelektualitas tinggi. Di tengah arus globalisasi yang demikian besar dan sebagai negara demokrasi, peranan sipil dan militer sama pentingnya dalam mewujudkan SDM yang dapat menghasilkan teknologi pertahanan yang memiliki efek <em>deterrence</em>. Perubahan teknologi pertahanan berkaitan pula dengan revolusi dalam urusan-urusan kemiliteran <em>(Revolution in Military Affairs/RMA) </em>yang terus bergerak maju dan mempengaruhi pula interaksi hubungan internasional. Dengan memperhatikan dinamika politik internasional, RMA dan SDM yang ada saat ini, kerangka konseptual yang digunakan dalam tulisan ini tidak terlepas dari aspek tersebut dengan tetap berpegang teguh pada sejarah dan ideologi negara Pancasila. Hal ini dimaksudkan guna mewujudkan SDM handal tanpa lepas jati dirinya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Dalam menghadapi perubahan, peranan pendidikan diperlukan sebagai lembaga yang terus mengikuti perubahan secara aktual dan faktual. Selain itu, penelitian dan pengembangan juga dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan SDM yang handal. Demikian pula dalam hal pertahanan, Indonesia telah memiliki Universitas Pertahanan Indonesia yang berkaitan dengan topik-topik pertahanan. Kerja sama dengan lembaga pendidikan lain secara otomatis akan dilakukan melalui masing-masing individu yang telah, sedang dan akan melakukan penelitian terkait dengan pertahanan. Peranan Universitas Pertahanan Indonesia ini akan semakin penting di masa mendatang dengan membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan sebagainya yang berada di lingkungan sipil maupun militer.</p><p> </p><p><strong>Kata kunci: </strong>hubungan internasional, <em>Revolution in Military Affairs</em>, sumber daya manusia, kerjasama, penelitian</p>
KEPEMIMPINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN DALAM ALIH TEKNOLOGI: SEBUAH UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SDM PERTAHANAN INDONESIA
Authors: Indrawan Jerry 
Published: January 2019

<p>Perkembangan dunia pertahanan dan keamanan global yang sedemikian cepat merupakan tantangan berat yang harus dihadapi Indonesia. Untuk itu, harus ada pemenuhan peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia untuk merespon tantangan tersebut. Kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang pertahanan harus dimulai dari sumber daya pemimpin yang mumpuni dan siap bersaing secara global. Dalam dunia militer yang dinamis, pemimpin harus bereaksi cepat dengan wawasan yang tajam agar mampu menganalisa situasi dan mendorong anak buahnya untuk bersikap tanggap menghadapi tantangan yang muncul. Kemandirian industri pertahanan (<em>capability based planning</em>) di Indonesia menjadi <em>concern </em>utama semua <em>stakeholder </em>yang terkait di negeri ini. Jika sebuah negara mampu mandiri dalam pengadaan, maupun pengembangan industri pertahanannya, apalagi mampu meningkatkan penggunaan teknologi canggih dalam industri pertahanannya, posisi tawar negara tersebut pastilah lebih tinggi dalam percaturan politik internasional. Kepemimpinan menjadi penting karena bicara <em>capability based planning </em>tidak mungkin tidak diputuskan di tingkat pengambilan keputusan. Indonesia memerlukan alih teknologi <em>(Transfer of Technology) </em>untuk meningkatkan kualitas sumber daya pertahanannya. Kebijakan alih teknologi juga sangat berkaitan dengan kemampuan pemimpin-pemimpin kita. Itulah sebabnya faktor kepemimpinan yang berbasis pemberdayaan menjadi kunci kebijakan alih teknologi. Tulisan ini akan membahas bagaimana kaitan antara faktor kepemimpinan berbasis pemberdayaan dengan kebijakan alih teknologi sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia.</p><p align="left"> </p><p><strong>Kata kunci: </strong>kepemimpinan, sumber daya manusia pertahanan, industri pertahanan, dan alih teknologi</p><p align="left"> </p>
STRATEGIC RE-ALIGNMENT:1 ALTERNATIF INDONESIA DALAM MENGIMBANGI ANCAMAN ALIANSI FIVE POWERS DEFENSE ARRANGEMENT (FPDA)
Authors: Montratama Ian 
Published: January 2019

<p>Aliansi merupakan pilihan suatu negara untuk meningkatkan kekuatan relatif dalam menghadapi ancaman yang tidak bisa diatasi oleh kekuatan internal. Malaysia dalam aliansi FPDA telah menjadi ancaman yang tidak seimbang bagi Indonesia. Namun, Indonesia sendiri tidak mungkin membentuk kontra aliansi karena kebijakan politik luar negeri bebas aktifnya. Esai ini ditujukan untuk mengkaji potensi <em>allignment </em>(selain aliansi, seperti : koalisi, kemitraan strategis dan komunitas keamanan) untuk mengimbangi ancaman kekuatan aliansi Malaysia dalam FPDA yang dianggap mengganggu kepentingan nasional Indonesia.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci: </strong><em>strategic re-allignment</em>, aliansi, koalisi, komunitas keamanan,kemitraan strategis</p>
PEMBANGUNAN KEKUATAN TNI AL DALAM RANGKA MENDUKUNG VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
Authors: Supandi Ade 
Published: January 2019

<p>Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan pembangunan sektor maritim yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mengoptimalkan posisi geografis Indonesia sebagai jalur perdagangan laut dunia (<em>Sea Lines of Trade</em>/SLOT) untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros pelayaran dan perdagangan dunia. Konsekuensinya adalah bahwa Indonesia harus menyediakan infrastruktur dan layanan, serta keamanan dan keselamatan maritim sesuai dengan standar internasional di wilayah Indonesia. Pada akhirnya, hal tersebut akan menuntut kemampuan TNI AL dalam memantau, mengontrol, melindungi keamanan maritim, dan kemampuan penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban di laut, serta perlindungan terhadap kedaulatan, aset, dan kepentingan maritim Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, TNI AL secara berkesinambungan mengembangkan kekuatan untuk mendukung pembangunan kelautan Indonesia.</p><p> </p><strong>Kata Kunci: </strong>kejayaan maritim, keamanan maritim, pembangunan kekuatan TNI AL
INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA: SUATU TINJAUAN GEOPOLITIK
Authors: Yani Yanyan M. , Montratama Ian 
Published: January 2019

<p>Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan konsep yang disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Sementara Jepang dan India telah lebih dulu mencanangkan konsep <em>Confluence of the Two Seas</em> pada tahun 2007, disusul Amerika Serikat dengan <em>Rebalancing toward Asia</em> pada tahun 2011, dan Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 di tahun 2013. Keempat kekuatan besar tersebut berkompetisi di kawasan Indo-Pasifik. Paper ini menempatkan PMD sebagai geopolitik Indonesia dalam memanfaatkan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan untuk kepentingan nasional Indonesia.</p><p> </p><p><strong>Kata kunci: </strong>poros maritim dunia, Indo-Pasifik, geopolitik</p>
GLOBALISASI DAN PEMETAAN KEKUATAN STRATEGIS PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TRANSNASIONAL: Berdasarkan Analisis Model Element of National Power: (Political, Military, Economic, Social, Infrastructure, and Information/PMESII)
Authors: Hikam Muhammad AS , Praditya Yosua 
Published: January 2019

<p>Arus globalisasi saat ini jelas memberikan ruang gerak yang semakin bebas bagi ancaman untuk masuk dan mengganggu keamanan nasional. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar tidak boleh menutup mata terhadap ancaman yang sudah didepan mata yang dapat masuk melalui jalur-jalur perairan strategisnya. Peningkatan kapasitas kekuatan pertahanan maritim menjadi kunci bagi pemerintah untuk terus mengawal langkah Indonesia kedepan dalam menghadapi rangkaian perubahan lingkungan strategis, baik dalam skala regional maupun global. Proyeksi pembangunan kekuatan maritim perlu diberikan prioritas utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia yang dipandang negara-negara internasional. Pada akhirnya, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang strategis dalam pergaulan internasional apabila mampu membangun kekuatan maritimnya.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci:</strong><strong> </strong>pertahanan, globalisasi, ancaman transnasional, <em>element of national power</em></p>
PERUBAHAN PARADIGMA PERTAHANAN INDONESIA DARI PERTAHANAN TERITORIAL MENJADI PERTAHANAN MARITIM: SEBUAH USULAN
Authors: Indrawan Jerry 
Published: January 2019

<p>Membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal berikut: faktor geografis negara yang bersangkutan, sumber daya nasional sebuah negara, analisis terhadap kemungkinan ancaman yang akan muncul, dan perkembangan teknologi informasi. Selama ini, orientasi sektor pertahanan Indonesia lebih condong berperspektif ke darat, sekalipun wilayah laut kita jauh lebih luas. Dengan menggunakan paradigma darat, maka doktrin yang digunakan untuk pertahanan adalah Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Doktrin ini mensyaratkan peranan penting rakyat dengan tentara profesional sebagai inti kekuatan pertahanan. Dalam rangka pelaksanaan doktrin Sishanta inilah diperlukan aparat teritorial untuk mempersiapkan wilayah-wilayah Indonesia, untuk berperang dengan kekuatan gabungan rakyat dan tentara pada saat datangnya musuh. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam wilayah-wilayah teritorial (Kodam). Indonesia sebagai negara maritim harusnya memiliki perspektif kelautan dalam pelaksanaan pertahanan nasionalnya. Faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan membuat <em>continental based defense</em>, dengan berfokus pada kekuatan Angkatan Darat menjadi tidak relevan. Indonesia sudah seharusnya menggunakan paradigma pertahanan kepulauan berdasarkan doktrin <em>maritime based defense</em>. Doktrin ini menekankan pada Angkatan Laut yang kuat dengan dukungan Angkatan Udara yang kuat juga. <em>Maritime based defense</em> harus mengkolaborasikan kekuatan Angkatan Laut dengan Angkatan Udara karena faktor geografis negara kepulauan membutuhkan respons cepat yang tidak mungkin dilakukan lewat darat. Ancaman non-konvensional yang muncul dewasa ini membuat spektrum pertahanan sebuah negara tidak bisa lagi parsial, apalagi ancaman yang muncul dari sektor kelautan pun semakin beragam. Tulisan ini akan menanggapi potensi ancaman non-konvensional yang muncul dengan menawarkan perubahan paradigma pertahanan dari koter ke pertahanan maritim. Argumen-argumen yang disajikan di dalam artikel ini akan mencoba membahas perubahan paradigma tersebut.</p><p> </p><p><strong>Kata kunci: </strong>sistem pertahanan, komando teritorial (koter), pertahanan maritim, dan kekuatan maritim</p>
OVER –THE - HORIZON RADAR (OTHR) UNTUK MENJAGA WILAYAH UDARA DAN LAUT INDONESIA
Authors: Yudhistira Andi 
Published: January 2019

<p>Menjaga kedaulatan NKRI merupakan salah satu tugas pokok TNI seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Untuk menjadi tentara profesional seperti tercantum dalam Jati Diri TNI pada UU No.34 tahun 2004, maka TNI harus diperlengkapi secara baik, artinya Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI harus sesuai dengan tuntutan tugas TNI. Dari 32 Radar dalam perencanaan Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas) pada tahun 2024, saat ini TNI AU baru memiliki 20 Radar<a title="" href="#_ftn1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a> sehingga masih belum mencakup seluruh wilayah NKRI. Radar-radar yang dimiliki TNI AU saat ini hanya dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman dari udara, sedangkan ancaman dari laut masih dikontrol melalui patroli baik dari udara maupun dari laut. Hal ini tentu menimbulkan potensi ancaman baik dari laut maupun udara karena TNI masih belum bisa mengawasi wilayah NKRI dengan optimal. <em>Over-the-Horizon Radar</em> merupakan salah satu jenis radar yang mempunyai kelebihan yaitu jangkauan yang sangat luas hingga mencapai radius 3.000 km. Walaupun dari segi kualitas pencitraan masih dibawah jenis radar lainnya, OTHR sangat mungkin digunakan sebagai alat deteksi dini (<em>early warning</em>) dalam mengawasi wilayah udara dan laut Indonesia karena mampu mendeteksi pesawat udara maupun kapal laut di dalam wilayah jangkauan efektifnya.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci</strong>: sistem pertahanan negara, penerbangan gelap, pelintasan laut tanpa izin, <em>over-the-horizon radar</em></p><div><br clear="all" /><hr align="left" size="1" width="33%" /><div><p align="left"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Prasto Prabowo, "4 Radar Baru Siap Perkuat TNI AU Tahun 2014”, dalam http://www.satuharapan.com/read-detail/read/4-radar-baru-siap-perkuat-tni-au-tahun-2014, 14 Februari 2014, diunduh pada 29 Desember 2014.</p></div></div>
MEMBANGUN KEKUATAN NASIONAL DENGAN MEWUJUDKAN VISI POROS MARITIM DUNIA
Authors: Kuncoro Frandi 
Published: January 2019

<p>Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menggunakan maritim sebagai kekuatan utamanya. Perubahan pemerintahan di Indonesia, telah mengantarkan Joko Widodo sebagai Presiden dan Poros Maritim Dunia menjadi jargon dari perubahan tersebut. Fokus utama pada pemerintahaan saat ini bukan hanya <em>outward-looking </em>namun ingin menunjukkan kepada dunia, kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Poros Maritim bukan hanya sebuah jargon namun merupakan agenda utama dalam perubahan yang ingin ditunjukkan oleh Joko Widodo yang fokus pada kekuatan maritim dan memperkuat diri melalui laut. Tujuan utama Poros Maritim Dunia adalah untuk menciptakan keamanan dan perdamaian serta stabilitas kawasan, tanggungjawab terhadap dunia dan tatanan global melalui penguatan kekuatan laut dan memperkuat kekuatan Indonesia dengan kekuatan maritim. Tantangan yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut akan sangat besar, namun jika pemerintah mampu menjadikan tantangan tersebut sebagai sebuah kesempatan, maka Poros Maritim Dunia akan benar-benar terwujud.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci:</strong><strong> </strong>poros maritim, agenda utama, kekuatan maritim, kekuatan Indonesia</p>
BERBAGAI MASALAH DAN TANTANGAN RADIKALISASI DAN DERADIKALISASI TERORISME DI INDONESIA
Authors: Isnanto Samto Hadi 
Published: January 2019

<p>Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menjelaskan radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia. Melalui studi kepustakaan, artikel ini berupaya mencari jawaban beberapa pertanyaan yaitu: Apa radikalisasi dan deradikalisasi terorisme? Bagaimana proses radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia? Apa saja yang menjadi masalah dan tantangan radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia? Hasil penelitian menemukan bahwa radikalisasi dan deradikalisasi terorisme adalah istilah yang tidak mememiliki definisi yang solid. Definisi istilah tersebut sangat dipengaruhi secara kuat oleh konteks dan kepentingan orang, kelompok atau organisasi yang mendefinisikannya.Radikalisasi di Indonesia bukan sebuah proses yang sederhana, tetapi merupakan proses yang panjang dan rumit melalui berbagai jalan dan metode, begitupula deradikaliasi teroris adalah proses yang sulit karena menyangkut masalah ideologi keagamaan. Namun demikian, deradikalisasi teroris tetap diperlukan karena jika ideologi mereka berubah menjadi tidak radikal maka mereka akan secara permanen meninggalkan idelogi radikalnya.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata kunci: </strong>radikalisasi, deradikalisasi, masalah dan tantangan, terorisme</p>
SYARAT-SYARAT KESIAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BELA NEGARA
Authors: Subagyo Agus 
Published: January 2019

<p>Perkembangan lingkungan strategis di tingkat global dan regional menimbulkan ancaman terhadap negara, baik ancaman militer maupun nir militer sehingga memerlukan kesiapan negara untuk melakukan langkah antisipasi. Salah satu langkah kesiapan menghadapi musuh adalah menggelar program bela negara bagi semua masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus memiliki semangat nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air dan kemampuan fisik dan disiplin untuk membela negara ketika negara dalam keadaan perang menghadapi musuh. Bela negara sangat penting bagi bangsa Indonesia mengingat sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan semesta dimana rakyat merupakan komponen pendukung yang harus siap membela negara dari berbagai ancaman musuh. Diperlukan kesiapan yuridis, sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan kultural dalam menyelenggarakan program bela negara.</p><p> </p><p><strong>Kata kunci : </strong>bela negara, nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air</p>
ANALISIS MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN CYBER-DEFENSE
Authors: Rahman Alex Firmansyah , Anwar Syaiful , Sumari Arwin DatumayaWahyudi 
Published: January 2019

<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengakomodasian postur <em>Minimum Essential Force</em><em>s</em> (MEF) terhadap pembangunan <em>cyber defense</em> di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi adalah postur MEF yang dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI selama ini masih difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) pada konteks <em>Revolution in Military Affairs</em> (RMA) dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam upaya pembangunan kekuatan pertahanan militer. Sementara itu, realita ancaman nir militer berupa <em>cyber attack</em> sudah sangat nyata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil akhir dari studi ini menunjukkan bahwa hingga saat ini Kemhan dan Markas Besar TNI telah memberikan perhatian terhadap ancaman <em>cyber </em>berikut upaya-upaya penanggulangannya, namun masih dalam skala yang terbatas. Di sisi lain, pada postur MEF belum secara konkrit menyebutkan kandungan pembangunan kekuatan <em>cyber-defense,</em>sehingga diajukan solusi perlu adanya revisi postur MEF agar secara eksplisit mengakomodasi pembangunan <em>cyber defense</em> di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga komponen inti untuk mewujudkannya melalui RMA yaitu dengan melakukan perubahan doktrin; perubahan organisasi yang berbasis <em>cyber-defense; </em>dan pembangunan teknologi untuk mengakomodasi <em>cyber-defense.</em></p><p> </p><strong>Kata kunci: </strong><em>cyber attack, cyber-defense, minimum essential force, revolution in military affairs</em>
OPTIMALISASI SINERGITAS TNI-POLRI-SIPIL DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA
Authors: Praditya Yosua 
Published: January 2019

<p>Sinergi antara TNI-Polri- Sipil sangat dibutuhkan bagi pemerintah dalam menghadapi rangkaian teror di Indonesia. Memasuki era reformasi, ideologi radikal memiliki ruang gerak yang lebih bebas untuk mengancam keamanan nasional. Permasalahannya saat ini adalah sinergi antara TNI-Polri-Sipil masih kerap dirundung masalah, baik itu yang terkait langsung dengan tugas operasi maupun yang tidak. Padahal ketiganya menjadi komponen pertahanan-keamanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman teror dan paham-paham radikal. Optimalisasi diantara ketiganya menjadi kunci utama disamping terus melaksanakan dan mengevaluasi program deradikalisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah.</p><p> </p><strong>Kata kunci: </strong>sinergitas TNI-Polri-Sipil, terorisme, radikalisme, deradikalisasi
MEMBANGUN MODAL SOSIAL DALAM KONTRA TERORISME
Authors: Hidayat Safril 
Published: January 2019

<p>Social capital is a quality that can be a facilitator of interpersonal cooperation. Social capital is about the value of social networks, bonding similar people and bridging between diverse people, with norms of reciprocity. Social capital can aggregate bonds, bridges, and linkages between apparatus and citizens. However understanding terrorism should be the firts task. To understand terrorism, therefore the same definition should be shaped as national or common perception of terrorism. Studies have found more than 200 definitions of terrorism. If the definition of terrorism widely agreed and acceptable, thus the counterterrorim can be taken with realistic and fair indicators of success, and accountable. It is weird but real that common people generalized terrorism as Islamist, thus terrorism is pointed to moslem followers. As a basic or fundamental to define terrorism, all people should understand value and norms which all moslem adopted and followed. From this point, the common understanding will build common interest that all people aware of terrorism and has willing altogether to take counter terrorism actions. Therefore, the higher social capital will reach the higher governmental efforts to counter terrorism.</p><p> </p><strong>Keywords: </strong>Social Capital, Terrorism, Counterterrorism, Islam Norms, Islam Values.