bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan
Authors: Prabowo Agus , Manfaluthfi Agus 
Published: November 2018

Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya di perbolehkan menafsirkan isi Undang-Undang sesuai dengan original intent yang dibuat oleh lembaga yang berwenang menetapkan nya(Positif Legislator). Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah Undang-Undang bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak diperbolehkan memasuki ranah legislatif(ikut mengatur)dengan cara apapun.pada umum nya pembatasan Tugas dan Wewenang yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah adalah Positif Legislator(pembuat norma) sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negatif Legislator(penghapus atau pembatal norma).hal ini di perkuat dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang penambahan penetapan status tersangka kedalam Objek Praperadilan. Hakim Mahkamah konstitusi telah memberikan penafsiran dengan menambahkan norma baru terhadap norma yang di ujikan. Hal ini banyak memberikan akibat Hukum serta permasalah Hukum baru dalam masyarakat. Karena ketetapan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan mengikat sejak pertama kali di ucapkan dalam sidang pleno terbuka. Tanpa adanya upaya hukum lagi yang bisa di ambil terkait isi putusan tersebut.
Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Authors: Setiawan M. Rudi 
Published: November 2018

Prinsip mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank merupakan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan pencucian uang (money laundering). Penerapan prinsip mengenal nasabah dapat dilihat melalui penerapan kebijakan penerimaan nasabah, penerapan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, penerapan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa di dalam pelaksanaannya prosedur identifikasi nasabah dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah tidak hanya secara prosedur pada umumnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/ 10/ PBI/2001 tetapi juga harus bisa menggali lebih dalam tentang nasabah itu sendiri, karena kecanggihan teknologi saat ini juga menunjang terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan berbagai macam bentuk, sehingga bank juga harus bisa menganalisa lebih detail tentang karakteristik nasabah demi mengantisipasi atau mencegah munculnya celah yang bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencucian uang.
Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian
Authors: Nawawie A Hasyim 
Published: November 2018

Peradilan Agama telah berfungsi sebagai layaknya lembaga peradilan pada umumnya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia Mahkamah Agung dituntut memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan lewat putusan pengadilan di bawahnya (litigasi). Di sisi lain, jalur litigasi masih dianggap lambat, mahal, kaku, tidak mampu memuaskan keinginan kedua belah pihak, bahkan dapat berdampak dendam. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa sebagai jalur non litigasi (perdamaian; win win solution) sangat dibutuhkan, salah satunya adalah mediasi. Terkait dengan prosedur mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2008 telah diperbarui yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (yuridis empiris) di Pengadilan Agama Kediri yang telah menerapkan prosedur mediasi. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk menemukan gambaran mengenai penerapan konsep perdamaian (as{-s{ulh{u) sejak pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Fakta yang ditemukan berdasarkan penelitian terbagi menjadi 3 hal yaitu : (1) penerapan konsep perdamaian (As{-S{ulh{u) melalui mediasi di Pengadilan Agama Kediri pada Tahun 2016 telah berlangsung sejak pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 (Februari – Mei 2016) khususnya terhadap perkara perceraian, (2) pengaruh mediasi di Pengadilan Agama Kediri masih rendah, yaitu 45.3 % dari seluruh perkara yang layak dimediasi, (3) masih terdapat kendala-kendala yang terbagi menjadi empat faktor yaitu dari pihak mediator, para pihak, sarana dan prasarana, serta prosedur mediasi. Peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) hendaknya Mahkamah Agung sering mengeluarkan aturan teknis mengenai mediasi di pengadilan, (2) rendahnya pengaruh mediasi seharusnya ditindaklanjuti sehingga dapat membantu penekanan terhadap penumpukan perkara, (3) Hendaknya mediator dapat melaksanakan tugas dengan baik, (4)semua pihak baik Pejabat Pengadilan, Hakim, Mediator, Pengacara dan Masyarakat hendaknya turut berperan aktif dan beriktikad baik dalam penyelesaian perkara melalui perdamaian (as{-s{ulh{u) dengan jalur mediasi sehingga penyelesaian perkara lebih mencerminkan keadilan sebagai cita-cita bersama.
POTRET KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (Analisis Semiotika Surat Al-Naml: 23-44)
Authors: Syafieh Syafieh , Nurbaiti Nurbaiti 
Published: November 2018

This article discusses about the characteristic of woman leadership which described in the Alquran. The Alquran specifically dokumenting a women who success leading her country in al-Naml. Moreover in the letter of the verse the are signs or symbols of interest that indicate the characteristic of leadership. Therefore, interest to research by using semiotic. Through a semiotic understanding, on surah An-Naml verse 23-44 not only describes the existence of woman leadership, but also describes the characteristics of Balqis in leading the country of Saba’. Some of the Balqis’s characteristic leadership are democrasy, wisdom, intelligent, diplomasy and she also loves peace. This story shows that phenomeno woman leadership there was in Alquran and she has good characteristics of woman leadership.
Cadaveric Study of Lung Anatomy: A Surgical Overview
Authors: Ganapathy Arthi , Tandon Rati , Baxla Monica , Kaler Saroj 
Published: November 2018

Background: Thorough knowledge of variations in lung anatomy is of prime significance during surgical procedures of lungs. Arrangement of structures in lung hilum act as a guide in performing such procedures. Normal pattern of arrangement of hilar structures in right lung is eparterial bronchus, pulmonary artery, hyparterial bronchus and pulmonary veins from above downwards. In left lung it is pulmonary artery, principal bronchus and pulmonary vein from above downwards. Arrangement of hilar structures from anterior to posterior in both lungs is pulmonary vein, pulmonary artery and principal bronchus.
Aim: To report variations in hilar anatomy (arrangement and number) of lungs.
Methods and Material: 75 adult formalin fixed cadaveric lungs from department of Anatomy AIIMS New Delhi were observed for variations in lobar anatomy. Arrangement of pulmonary hilar structures observed and variations recorded.
Results: Among 75 adult lung specimens observed, 36 were right and rest left lung. Normal pattern of arrangement of hilar structures was seen in 22 right and 23 left lungs. Rest of the lung specimens (14 Right and 16 Left) showed variations in hilar anatomy. Some of them showed alterations in sequence of arrangement of pulmonary artery, pulmonary veins, bronchus and others in number of these structures. Seven right lung specimens showed only 2 lobes with an oblique fissure dividing them and one left lung showed 3 lobes.
Conclusion: Alterations in pattern of arrangement of structures in lung hilum are quite frequent. A compromise in knowledge of such variations will result in inadvertent intraoperative complications.
Les chemins du droit
Authors: Deville Clara 
Published: November 2018

Resume À partir de l'étude des réformes des administrations de l'État social, et plus particulièrement de la modernisation des lieux d'accueil du public, cet article en analyse les effets sur les parcours d'accès aux droits sociaux et notamment au revenu de solidarité active (RSA). La monographie des pratiques du droit réalisée dévoile que les demandeurs suivent des « chemins du droit » comprenant plusieurs obstacles qui sont configurés par les dimensions spatiales des administrations. En effet, les modalités d'accueil du public norment les pratiques administratives des individus. Pour accéder à leurs droits, ces derniers doivent s'y conformer en développant les compétences requises. Il apparaît que la modernisation administrative, et spécifiquement la dématérialisation des procédures d'accès aux droits, entre dans la construction des territoires administratifs et trace des « chemins du droit » inégalitaires. L'accès au RSA est plus complexe pour les plus précaires.
Les unions « interraciales » au Brésil : évolutions démographiques et interprétations sociologiques
Authors: Brochier Christophe 
Published: November 2018

Cet article propose un état des lieux des analyses concernant les unions « interraciales » au Brésil. Il s’agit de comparer les différentes approches : d’abord ethnographiques des années 1930 aux années 1980 puis démographiques par la suite et de critiquer certaines de leurs limites. Une recherche empirique personnelle est utilisée ainsi pour montrer l’intérêt de raisonner en termes d’écarts phénotypiques et non plus en termes de barrières entre groupes. La conclusion rappelle l’intérêt qu’il y aurait à rapprocher les perspectives ethnographiques et démographiques.
Les moteurs du développement territorial
Authors: Torre André 
Published: November 2018

Cet article propose une analyse des deux moteurs du développement territorial : les processus de production et de gouvernance. Il examine leurs caractéristiques, leur fonctionnement et le rôle qu’ils jouent dans la mise en place des mécanismes de développement. Les modalités de création des innovations territoriales de différentes natures (technologiques, organisationnelles, sociales et institutionnelles) sont également étudiées. Le texte commence par un bilan de littérature et d’expériences sur les notions de gouvernance et de production au niveau territorial, suivi par une analyse de leurs modalités de fabrication des innovations territoriales. Pour finir, les mécanismes du développement territorial sont décrits sous forme de schémas, en s’appuyant sur trois options possibles : la loyauté ou la coopération, la prise de parole ou la concurrence, l’exit spatial ou la délocalisation.
Géographie de la production et des revenus ?
Authors: Larceneux André 
Published: November 2018

L’idée qu’il y aurait une différence entre des territoires portés par la création de richesses et d’autres orientés sur leur dépense a été mise en avant par Laurent Davezies , opposant ainsi une géographie de la production et une géographie des revenus. Si les mécanismes de transfert sous-jacents de revenu entre ces territoires sont censés assurer une cohésion territoriale et sociale, ceux-ci seraient de nature à peser sur l’efficacité des territoires les plus productifs. Il faut donc, selon lui, cesser les « incantations sur le thème de la cohésion territoriale » et condamner les « politiques discriminantes en faveur des territoires porteurs de croissance ». Toutefois, les analyses de Laurent Davezies présentent des faiblesses conceptuelles, méthodologiques et statistiques. Cet article met en évidence quatre difficultés majeures qui conduisent à rejeter cette approche qui se veut novatrice.
Réponse à l’article d’André Larceneux
Authors: Davezies Laurent 
Published: November 2018

En réponse à l’article d’André Larceneux , mises au point, notamment, sur (i) les questions du contenu et du sens à donner au concept de Pib régional, (ii) la mesure des mécanismes de transferts redistributifs interrégionaux et (iii) les questions conceptuelles et statistiques liées la mise en œuvre de la théorie de la base économique et notamment le mode d’estimation des emplois « présentiels » sur les territoires.
Versailles à l’ombre de la guerre civile
Authors: Herrmann Irène 
Published: November 2018

Le traité de Versailles était clairement conçu comme une base sur laquelle fonder un ordre international désormais pacifique. Toutefois, il a également été transformé en outil punitif, envisageant l’Allemagne et ses alliés comme des vaincus, bien sûr, mais surtout comme des responsables, voire des coupables. Cette contradiction troublante a suscité de nombreuses explications. En dépit de leur intérêt, aucune d’entre elles n’est totalement satisfaisante. Ce constat pousse à suivre la suggestion formulée par Jean-Clément Martin, et à explorer cette antinomie apparente à travers le prisme de la guerre civile. Cette perspective permet non seulement de réduire la dualité étrange de cette paix mais pousse aussi à s’interroger sur le processus d’ « internalisation » des guerres étrangères.
Le déclenchement de l’intervention française en Côte d’Ivoire (2002). Des risques de s’affranchir des contre-pouvoirs et du système international dans la régulation d’une guerre civile
Authors: Roux Benoît 
Published: November 2018

19 septembre 2002 : une rébellion politico-militaire tente de renverser le président ivoirien. La France s’interpose militairement entre les deux parties en conflit et déclenche sa plus importante opération militaire depuis la guerre d’indépendance algérienne. Alors que, dans le même temps, elle se confronte aux États-Unis sur la question du déclenchement de la guerre d’Irak, la France se lance dans une démonstration de force diplomatique. Elle préside à Paris, le 15 janvier 2003, les négociations de l’Accord de Linas-Marcoussis au risque de supplanter la médiation ouest-africaine qui œuvrait depuis quatre mois et de reléguer les acteurs internationaux au rang des utilités. Mais en imposant ses vues, les autorités françaises contribuent à aggraver la guerre civile qui ne prit fin que huit ans plus tard. Ces premiers mois d’intervention témoignent des modes de pensée et d’action des autorités françaises. Ils suffisent à cerner comment, en cherchant un avantage à court terme, elles ont œuvré à l’échec à long terme de leur démonstration d’influence.
La source archivistique pour une étude des risques liés à l’aéronautique sportive : les dossiers du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) conservés aux Archives nationales
Authors: Berthout David 
Published: November 2018

La prise de risque est dès l’origine consubstantielle aux activités aériennes. Depuis les essais en ballons de la fin du XVIII e siècle et la pratique de l’aérostation au XIX e siècle jusqu’à la naissance de l’aviation au début du XX e siècle, l’expérimentation et l’utilisation d’engins peu fiables, en recherche constante d’amélioration, ont rendu la pratique aérienne dangereuse. Tout au long du XX e siècle et malgré les efforts de sécurisation des équipements, le danger ne disparaît pas. Au-delà même des risques liés à la pratique d’un nouveau sport aérien et à l’utilisation de son équipement, le danger provient aussi souvent, en grande partie, des comportements humains. Interroger les pratiques sportives liées à la prise de risque c’est, selon les champs des sciences humaines et sociales dans lesquels on s’inscrit, puiser à la parole des pratiquants, « faire du terrain » ou compiler et analyser des données récupérées directement à la source. Parmi les sources qui s’offrent aux chercheurs, un fonds d’archives en particulier s’avère essentiel pour l’étude des risques liés aux pratiques aériennes, il s’agit des archives du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA).
4.5G Capacity & QoS Optimization: A New Proposal to Enhance the Principal KPIs of 5G/IoT
Authors: El Mahjoubi Ahmed , Mazri Tomader , Hmina Nabil 
Published: November 2018

RF capacity management and optimization is an important part of the network performances of the future. � Technically, 4.5G/5G mobile network is expected to enable people-thing and thing-thing interconnections by combining communication technologies and networks. Our Lab has been actively promoting research on 4G & 5G performances, in which the RF Capacity management issue is of great interest. New 4G/5G tests put forward a lot of requirements for RF network performances in terms of KPIs, QoS, as well as user experience. Based on Morocco’s current situation, this article first discusses the LTE cell resources monitoring and optimization, Furthermore, we will introduce LTE OMSTAR tool, and LTE cell resources optimization scenarios are summarized.
The pattern and characteristics of sexual assault perpetrators and survivors managed at a sexual assault referral centre in Lagos
Authors: Sodipo Oluwajimi O. , Adedokun Ayoade , Adejumo Adedeji O. , Olibamoyo Olushola 
Published: November 2018

Background: There has presumably been an increase in cases of sexual assault in Nigeria; however, accurate data on the characteristics of the survivors and perpetrators are not readily available in most cases.Aim: To report the pattern and characteristics of sexual assault perpetrators and survivors managed at the Mirabel Centre, Lagos State University Teaching Hospital (LASUTH), Ikeja – a three-year review.Methods: A retrospective audit carried out in the sexual assault referral centre (SARC) – Mirabel Centre, LASUTH, Lagos State, Nigeria. A total of 2160 case files from July 2013 to January 2017 were assessed for age group of survivors and gender, among others.Results: A total of 2160 cases were analysed. The mean age of survivors was 13.9 (± 4.4) years with the 11–20 years age group having the highest number of survivors (48.4%) and the 0–10 years age group having 35.9% of survivors. Majority of the survivors (97.7%) were female. The majority of the perpetrators were known to the survivors with 10.3% being family members. Defilement (71.6%) was the most reported type of assault at the centre with rape (20.3%) being the second most common. The majority of the referrals to the centre were from the police (76.7%), while self-referrals made up 8% of referrals.Conclusion: Minors and adolescents formed the majority of the survivors. Defilement was the most reported form of sexual violence. There needs to be special intervention for better monitoring and protection of minors and youths against sexual assault. The establishment of more sexual assault referral centres in Nigeria will increase reportage and treatment of survivors.
Meet them in the proximal zone: Introducing framework concepts to “novice learners” using reference sources
Authors: Green Kristin E. C. 
Published: November 2018

Striving to foster critical thinking and metacognition in relation to information literacy is the penultimate goal of instruction librarians. Yet, all effort to do so is futile if students are not being met in their own proximal zone of development. Within the descriptions, knowledge practices, and dispositions of the frames in the Framework for Information Literacy for Higher Education,1 the “novice learner” is often referenced and compared to the “expert learner.” So while first-year college students begin their journey into higher education with varied levels of experiences in academic research and writing, many are these novice learners referred to within the Framework. Recognizing, and more importantly, accepting where these students are within their own levels of information literacy development can help to determine how to best scaffold instruction by using appropriate teaching tools and pedagogy.
Oral Muvalaplin for Lowering of Lipoprotein(a)
Authors: Nicholls Stephen J. , Ni Wei , Rhodes Grace M. , Nissen Steven E. , Navar Ann Marie , Michael Laura F. , Haupt Axel , Krege John H. 
Published: November 2024

ImportanceMuvalaplin inhibits lipoprotein(a) formation. A 14-day phase 1 study demonstrated that muvalaplin was well tolerated and reduced lipoprotein(a) levels up to 65%. The effect of longer administration of muvalaplin on lipoprotein(a) levels in individuals at high cardiovascular risk remains uncertain.ObjectivesTo determine the effect of muvalaplin on lipoprotein(a) levels and to assess safety and tolerability.Design, Setting, and ParticipantsPhase 2, placebo-controlled, randomized, double-blind trial enrolling 233 participants with lipoprotein(a) concentrations of 175 nmol/L or greater with atherosclerotic cardiovascular disease, diabetes, or familial hypercholesterolemia at 43 sites in Asia, Europe, Australia, Brazil, and the United States between December 10, 2022, and November 22, 2023.InterventionsParticipants were randomized to receive orally administered muvalaplin at dosages of 10 mg/d (n = 34), 60 mg/d (n = 64), or 240 mg/d (n = 68) or placebo (n = 67) for 12 weeks.Main Outcomes and MeasuresThe primary end point was the placebo-adjusted percentage change from baseline in lipoprotein(a) molar concentration at week 12, using an assay to measure intact lipoprotein(a) and a traditional apolipoprotein(a)-based assay. Secondary end points included the percentage change in apolipoprotein B and high-sensitivity C-reactive protein.ResultsThe median age of study participants was 66 years; 33% were female; and 27% identified as Asian, 4% as Black, and 66% as White. Muvalaplin resulted in placebo-adjusted reductions in lipoprotein(a) of 47.6% (95% CI, 35.1%-57.7%), 81.7% (95% CI, 78.1%-84.6%), and 85.8% (95% CI, 83.1%-88.0%) for the 10-mg/d, 60-mg/d, and 240-mg/d dosages, respectively, using an intact lipoprotein(a) assay and 40.4% (95% CI, 28.3%-50.5%), 70.0% (95% CI, 65.0%-74.2%), and 68.9% (95% CI, 63.8%-73.3%) using an apolipoprotein(a)-based assay. Dose-dependent reductions in apolipoprotein B were observed at 8.9% (95% CI, −2.2% to 18.8%), 13.1% (95% CI, 4.4%-20.9%), and 16.1% (95% CI, 7.8%-23.7%) at 10 mg/d, 60 mg/d, and 240 mg/d, respectively. No change in high-sensitivity C-reactive protein was observed. No safety or tolerability concerns were observed at any dosage.Conclusions and RelevanceMuvalaplin reduced lipoprotein(a) measured using intact lipoprotein(a) and apolipoprotein(a)-based assays and was well tolerated. The effect of muvalaplin on cardiovascular events requires further investigation.Trial RegistrationClinicalTrials.gov Identifier: NCT05563246