bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGARUH LOYALITAS, PRESTASI KERJA, DAN SENIORITAS TERHADAP PROMOSI JABATAN PADA PT PACTO LTD DI BALI
Authors: Hariyanti Azyyati Umi , Giantari I Gusti Ayu Ketut 
Published: July 2019

Loyalty, work performance and seniority have known to have an impact on promotion. This study intends to identify these correlations in 77 employees at PT. PACTO Ltd in BALI through saturated sampling techniques and data collections with interviews and questionnaires. Multiple linear regression analysis is a technique use in research and found loyalty, work performance, and seniority positively correlated with job promotion. Employees are expected to have good cooperation with other employees and continue to improve their abilities so that all tasks from the company can be done as well as possible. The management should better consider the employee's tenure, so that all senior employees have equal opportunities to be promoted to higher positions.
Keywords: loyalty, job performance, seniority, job promotion
Peranan Sistem Agribisnis terhadap Keberhasilan Tumpangsari Cabai-Tembakau (Kasus Subak Di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar)
Authors: Adnyana Surata , Tenaya I Made Narke , Darmawan Dwi Putra 
Published: July 2019

ABSTRACTThe Role of System Agribusiness On Intercropping Success Of Chili-Tobacco(Subak Case in Sukawati Village, Sukawati Sub-District,Gianyar District)Agricultural development in Indonesia is still the mainstay and the mostimportant sectors of the overall economy. One of the way, developing the potential ofregions that still exist through horticulture and folk plantation and implement thecorrect agribusiness management system. Agribusiness as a sector of the folk economystill have bright prospects for further development, both to reinforce the folk's economyas well as Indonesia state devisa.Sukawati village very potential to develop the chili-tobacco intercroppingsystem because it has the most suitable land and widest in Gianyar district. Chilitobaccoplants have the same genus, can grow well, have local varieties that still exist,tobacco be grown are tobacco of the folk plantations who are used to the fringe.The study was conducted in the Sukawati Village that be selected purposively. Thestudy population was all the farmers who have applied intercropping farming system ofchilli-tobacco in 2013 and 2014 in 13 Subak in the Sukawati Village. The researchsample amount 90 respondents were selected by simple random sampling method. Thedata were analyzed using quantitative descriptive method and relationship analysis withthe partial least square (PLS) with help Smart PLS program.The analysis showed that are: (1) sub-systems procurement and distribution ofproduction facilities contribute positive and significant toward the intercroppingsuccess of chilli-tobacco with good category; (2) sub-systems of farming contributepositive and significant toward the intercropping success of chilli-tobacco with goodcategory; (3) sub-system of post-harvest and processing advanced contribute positiveand significant toward the intercropping success of chilli-tobacco with good category;(4) sub-system marketing contribute positive and significant to the intercroppingsuccess of chilli-tobacco with less good category; and (5) sub-system supportingservices contribute positive and significant toward the intercropping success of chillitobaccowith good category. Suggestions can be submitted are: (1) informal education of farmers in the formof field schools and training should be improved; (2) the farmer groups that have formed a cooperative to business of production facilities only fertilizers need tocooperate with village government to form village-owned enterprises (BUMDES) inorder to able to market the chilli-tobacco so that price stability can be maintained; and(3) other studies with the model and different variables need to be done further.Key words: role, agribusiness system, intercropping success
PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 65 TAHUN 2017 TERHADAP PEKERJA YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN PENJUAL ALAT DAN BAHAN BANGUNAN DI DESA PEKRAMAN PEMOGAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Authors: Putra Dewa Gde Isana Prabhakta , Wiryawan I Wayan , Priyanto I Made Dedi 
Published: July 2019

Dalam ketenaga kerjaan di Indonesia adanya hal yang perlu di perhatikan dalam kesejahtraan pekerja terutama dalam hal pengupahan. Untuk memperhatikan kesejahtraan setiap pekerja yang ada di Indonesia harus di perhatikan dalam hal pemberian upah agar sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini setiap kabupaten/kota telah menentukan batas minimum upah di setiap kabupaten atau biasa di sebut Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah minimum di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Bali telah di tentukan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Jadi karena sudah di tentukan dalam Peraturan Gubernur Bali.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris serta jenis pendekatan yang di gunakan dalam penelitian yaitu jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konsep hukum.
Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan alat bahan dan bangunan yang bernama UD. Mega Bayu dan UD. Serati yang bertempat di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan dalam hal pemberian upah kepada para pekerjanya masih memberikan upah di bawah upah minimum yang di telah di tentukan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Perusahaan yang memberikan upah di bawah upah minimum ini di kerenakan dalam pemberian upah perusahaan ini memberikan upah kepada pekerjanya berdasarkan keuntungan yang di dapat oleh perusahaan tersebut. Pemerintah harus menegaskan dan memberikan informasi kepada perusahaan tentang batas minimum pengupahan sebagaimana di tentukan dalam Peraturan. Agar peraturan ini terlaksana dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang telah di tentukan.
Kata Kunci: upah, Pekerja, Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2017
PENGATURAN MEREK PRODUK MAKANAN (BERDASARKANUNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK)
Authors: Prasetya I Made Dwi , Ariana I Gede Putra 
Published: July 2019

Kemajuan Merek dagang di indonesia semakin banyak macam pilihannya dengan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung perkembangan berbagai macam-macam merek yang terkenal di masyarakat luas. Adanya kesamaan nama antara GeprekBensu milik Ruben Onsu dengan Kedai Bengkel Susu (Bensu) yang dimiliki oleh Jessy Handalim, serta terdapat permasalah sertifikat yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut yang dimana keduanya memiliki kesamaan nama belakang dari merek tersebut. Maka dari itu, pemilik asli nama dari Bensu yaitu Ruben Onsu menggugat saudara Jessy Handalim ke Pangadilan Niaga atas kesamaan nama yang telah dibuat. Terdapat juga pengajuan permohonan pendaftaran produk ke Ditjen KI. Adapun tujuan yang terkandung di dalam penulisan karya ilmiah berbentuk jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan yang mengatur mengenai merek dan upaya perlindungan hukum yang didapatkan melalui pendaftaran merek. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (the statue approach) dengan pendekatan yang digunakan yaitu Peraturan Perundang-undanganserta pendekatan kasus terkait dengan merek yakni Bensu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan dasar mengenai merek produk makanan diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham, serta upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah melalui pendaftaran dan melalui jalur litigasi maupun non litigasi jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Kata Kunci:Pengaturan Hukum, Hak Merek, Produk Makanan
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA OLEH PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO) SURABAYA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Authors: Wangsa Putu Gde Aditya , Udiana I Made , Markeling I Ketut 
Published: July 2019

Mendapatkan upah merupakan salah satu tujuan utama dari seseorang bekerja. Upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang pekerja agar hidupnya sejahtera. Namun masalah pengupahan pekerja masih menjadi problematika hingga sampai saat ini. Seperti yang terjadi di PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya yang masih sering terlambat dalam membayar upah pekerjanya. Ditahun 2018, keterlambatan engupahan pekerjanya terjadi 2 (dua) kali yaitu dibulan Januari dan Juni. Keterlambatan pembayaran upah pekerja ini biasanya terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 2 (dua) minggu. Permasalahan yang diangkat yaitu faktor penyebab terjadinya keterlambatan upah pekerja dan pelaksanaan sanksi hukum dengan berdasarkan UU Ketenagakerjaan sebagai akibat terjadinya keterlambatan pembayaran upah pekerja di PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan Pendekatan Fakta dan Pendekatan Perundang – Undangan, serta melalui teknik wawancara. Hasil dari pembahasan umusan masalah ini diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan pembayaran upah di PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya adalah faktor ekonomis, dimana arus kas keuangan yang masuk pada perusahaan tidak mencapai target keuangan yang ditentukan sebelumnya. Keuangan perusahaan tidak hanya digunakan untuk kepentingan pengupahan pekerja, tetapi juga digunakan untuk kepentingan demi keberlangsungan perusahaan. Sanksi hukum yang dapat diterima oleh perusahaan yaitu Sanksi Denda. Tetapi karena Sanksi Denda tidak terimplementasi dengan baik di perusahaan, maka perusahaanselanjutnya dapat dikenakan Sanksi Adminitratif. Selama ini tidak ada sanksi administratif yang dikenakan terhadap PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya, dikarenakan pengenaan sanksi hukum ini didasarkan pada adanya pengaduan.kata Kunci : Pekerja, Sanksi Hukum, Upah
AKIBAT HUKUM DARI PERATURAN PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Authors: Kretanjala I Made Angga , Sukranatha A.	A. Ketut 
Published: July 2019

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, seiring perkembangan ekonomi yang pesat pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan modal dasar pendirian Perseroan terbatas dengan tujuan mempermudah pendirian Perseroan yang nantinya dapat membantu pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas dengan berlakunya Peratauran Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 bagaimanakah akibat hukumnya terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan, serta ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan tersier terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Ketentuan modal dasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas sehingga berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior ketentuan pada peraturan pemerintah tidak dapat mengenyampingkan ketentuan dari Undang-Undang kemudian bagi Usaha Mikro yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas harus mengikuti ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : Modal Dasar, Perseroan Terbatas, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA
Authors: Swari Ida Ayu Mirah Bijas , Purwanto I Wayan Novy 
Published: July 2019

Penggunaan tenaga kerja asing saat ini masih banyak dan sulit dihindarkan dikarenakan beberapa faktor, yang diantaranya dalam kegiatan penanaman modal dalam rangka pembangunan nasional dan untuk penguasaan dan alih teknologi sebagai proses berlanjut dan berkesinambungan sehingga memungkinya adanya penggunaan tenaga kerja asing,masih minimnya tenaga kerja Indonesia yang ahli dan terampil untuk menggantikan tenaga kerja asing. kurang tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan yang tersedia,penggunaan mesin-mesin berteknologi canggih yang memiliki resiko tinggi jika yang menangani bukan dari tenaga ahli,semakin menjamurnya usaha-usaha yang membutuhkan tenaga kerja warga Negara asing. Di Indonesia telah memiliki aturan hukum yang mengatur tentang tenaga kerja asing, baik bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing atas dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing,apa saja sanksi hukum bagi pemberi kerja yang tidak membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Jenis penulisan yuridis normatif dimana pendekatan dilakukan melalui menelaah terori-teori, asas-asas, peraturan, konsep-konsep.Sehingga perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing ialah mewajibkan pemberi kerja membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, dan sanksi administrative yang dapat dikenakan bagi pemberi kerja yang tidak membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PETIK KELAPA YANG BEKERJA PADA PENGUSAHA KOPRA TANPA PERJANJIAN KERJA TERTULIS (STUDI DI DESA AMBYARSARI, KABUPATEN JEMBRANA)
Authors: Putera Putu Aristia Anggara , Sarjana I Made 
Published: July 2019

Perlindungan bagi pekerja/buruh sangat penting, terutama saat menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, upaya tersebut dengan adanya program jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan hak bagi setiap pekerja, namun masih terdapat pekerja yang tidak memperoleh jaminan sosial. Salah satunya yaitu buruh petik kelapa yang bekerja pada pengusaha kopra tanpa perjanjian kerja tertulis. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah konsekuensi yang timbul dalam hubungan kerja tanpa perjanjian kerja tertulis antara buruh petik kelapa dengan pengusaha kopra dan bagaimanakah tanggung jawab pengusaha kopra apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap buruh petik kelapa yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis?
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah konsekuensi yang timbul dalam hubungan kerja tanpa perjanjian kerja tertulis yaitu tidak adanya kepastian hubungan kerja antara buruh petik kelapa dengan pengusaha kopra sehingga memungkinkan terjadinya wanprestasi dikemudian hari. Tanggung jawab pengusaha kopra apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap buruh petik kelapa yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis belum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Pihak pengusaha kopra belum mengoptimalkan perlindungan hukum dalam hal jaminan sosial bagi buruh petik kelapa. Saran yang dapat diberikan yaitu Hendaknya konsekuensi ketidakpastian hubungan kerja dapat dicegah dengan dibuatnya perjanjian tertulis antara pengusaha kopra dengan buruh petik kelapa. Perjanjian kerja tertulis tersebut tentunya akan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pihak pengusaha kopra hendaknya bertanggungjawab apabila terdapat buruh petik kelapa mengalami kecelakaan kerja dengan mendaftarkan buruh petik kelapa dalam program jaminan sosial pemerintah. Serta pemerintah juga hendaknya memberikan sosialisasi kepada pengusaha dalam hal pentingnya memberikan jaminan sosial bagi para pekerjanya.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja/buruh, Perjanjian Kerja Tertulis
SUBJEK HUKUM RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG, TRIPS AGREEMENT DAN UTSA
Authors: Theixar Regina Natalie , Wairocana I Gusti Ngurah 
Published: July 2019

Rahasia Dagang atau informasi yang dirahasiakan merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh sejumlah besar pedagang dengan ide kreatif dalam menjalankan usahanya. Namun, hukum yang mengatur mengenai Rahasia Dagang di Indonesia ternyata tidak memberikan deskripsi yang jelas mengenai subjek hukum. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih memahami siapa yang berhak menjadi subjek hukum yang sah menurut Undang-Undang Rahasia Dagang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk menghindari kekosongan hukum, Indonesia memerlukan perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai subjek hukum Rahasia Dagang yaitu perseorangan dan badan hukum, sebagai negara yang telah meratifikasi Persetujuan TRIPs.

Kata Kunci : Rahasia Dagang, Informasi, Subjek Hukum.
Pelaksanaan Pasal 7 (Huruf b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Konveksi Nusantara di Kota Denpasar
Authors: Dewi Putri Putu Ninda Paramitha , Parwata I Gusti Ngurah 
Published: July 2019

Berkembangnya usaha konveksi sangat pesat di Kota Denpasar, terbukti banyak kita jumpai usaha seperti garment, tailor, maupun konveksi. Pengusaha pun tidak kehabisan akal untuk berinovasi untuk daya tarik bagi pariwisata, karena fashion sering dipergunakan sebagai pembuatan dalam rangka untuk menjamin kepuasan konsumen dan ganti rugi pada konsumen. Maka dalam Pasal 7 (huruf b) UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan informasi karena kurang pengetahuan pelaku usaha dengan alasan efisiensi sering kali kewajiban itu diabaikan.Penyusunan jurnal ini membahas kewajiban pelaku usaha pada Konveksi Nusantara dan kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha Konveksi Nusantara di Denpasar. Penulisan jurnal dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Penulisan jurnal ini menautkan dua jawaban bahwa pertama terkait Usaha Konveksi Nusantara telah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah tertera pada Pasal 7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen; yang kedua pelaku usaha Konveksi Nusantara menjelaskan bahwa sebelum melakukan kesepakatan telah ditegaskan jika bahan kain tidak tersedia maka dari pihak pelaku usaha akan menginformasikan secepatnya kepada konsumen. Adapun tujuan dari pembuatan jurnal ini untuk mengetahui dasar hukum pada kewajiban pelaku usaha konveksi nusantara dan mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha konveksi Nusantara di Denpasar.
Kata Kunci: Kewajiban, Pelaku Usaha, Konveksi.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 44/PID/2018/PT.DPS)
Authors: Scolastika Sheanny , Darmadha I Nyoman 
Published: July 2019

Terhadap suatu kontrak sering terjadi adanya pihak tertentu yang tidak memenuhi prestasi yang kemudian perbuatan tersebut disebut dengan wanprestasi. Semestinya terhadap perkara wanprestasi dilakukan penyelesaiannya secara hukum keperdataan, namun ternyata di dalam praktiknya terhadap pelanggaran terhadap sebuah perjanjian sering pula dilaporkan sebagai tindak penipuan dan penyelesaian secara hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terhadap perkara ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan penerapan hukum dalam judex facti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Bali memperbaiki serta mengadili perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum yang berbeda yang menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan perkara perdata dan memutus lepas para terdakwa. unsur “kesalahan” pada wanprestasi ditentukan dari lalainya seseorang dalam memenuhi prestasi pada hubungan kontraktual. Untuk itu agar para pihak atau masyarakat dalam melakukan suatu perjanjian perlu memahami secara jelas karakteristik pembeda antara tindak penipuan dan perbuatan wanprestasi dalam sebuah hubungan kontraktual, dan pada perkara perjanjian yang diindikasikan sebagai tindak pidana penipuan harus dibuktikan terlebih dahulu unsure maksud atau niat (mens rea) dengan sengaja melakukan penipuan bukan diakibatkan oleh kelalaian.
Kata Kunci : Wanprestasi, Delik Penipuan, Hubungan Kontraktual
PELAKSANAAN PENERBITAN BANK GARANSI SETELAH TERBITNYA PERPRES NO 95 TAHUN 2007 PADA BNI CABANG DENPASAR
Authors: Andari Ni Putu Purnama , Atmadja Ida Bagus Putra , Sutama Ida Bagus Putu 
Published: July 2019

Bank Garansi merupakan jaminan dalam bentuk surat jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Penerbitan Bank Garansi sudah seharusnya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana pelaksanaan penerbitan bank garansi setelah terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagaimana upaya BNI untuk menyelesaikan permasalahan terkait waktu penerbitan bank garansi setelah dikeluarkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan bank garansi pada BNI Cabang Denpasar dan Upaya bank untuk menyelesaikan permasalahan terkait waktu penerbitan bank garansi setelah terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Hasil studi menunjukkan setelah diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007 pelaksanaan penerbitan bank garansi dijalankan seperti sebelum diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2007, namun ada satu kendala yang muncul setelah terbitnya Kepres ini yaitu waktu penerbitan bank garansi, karena adanya norma yang bertentangan antara Perpres Nomor 95 Tahun 2007 dengan SEBI Nomor 23/7/UKU Tahun 1971. Upaya Bank untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan waktu penerbitan bank garansi karena adanya ketidaksesuain peraturan yakni dengan mengambil kebijakan sendiri dengan mensyaratkan Surat Perintah Kerja (SPK) dalam pengajuan permohonan bank garansi sebagai dasar transaksi surat berharga.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Bank Garansi, Nasabah
Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum
Authors: Devi Ni Made Lalita Sri , Priyanto I Made Dedy 
Published: July 2019

Penulisan jurnal ini berlatar belakang terhadap Perseroan Terbatas atau yang disebut PT yang belum berstatus badan hukum. Dari latar belakang tersebut diangkat masalah yaitu, akibat hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang pailit dan belum berstatus badan hukum. Penulisan ini Pertujuan untuk mengetahui lebih dalam terhadap akibat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit dan mengetahui tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang pailit dan belum berstatus badan hukum. Penulisan ini menggunakan hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Kesimpulan dalam penulisan ini akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit yaitu beralihnya kewenangan pada Direksi kepada kurator untuk mengelola perseroan dan tanggung jawab Direksi juga menjadi tanggung jawab pribadi, tidak mengikat pada Perseroan.Kata kunci : Tanggung jawab, Perseroan Terbatas, Direksi, Pailit.