bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN NOTARIS
Authors: Putra Pramadita Anggara 
Published: August 2019

Notaris sebagai salah satu profesi dalam menjalankan fungsi dan wewenang nya tentunya banyak berinteraksi dengan banyak orang, tidak hanya internal di lingkungan Kantor Notaris tetapi juga dengan pihak-pihak lain, baik subyek hukum pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha lainnya, ataupun instansi pemerintah. Dalam hubungan tersebut secara internal di kantor notaris, Notaris membutuhkan satu atau lebih Karyawan, tentunya hubungan tersebut tidak hanya sekedar sebuah hubungan, tetapi hubungan yang disebut dengan hubungan hukum. perjanjian kerja yang terjadi antara karyawan dan notaris adalah perjanjian kerja secara lisan, hubungan hukum yang terjadi antara karyawan dan notaris berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kata Kunci: efektivtias, perjanjian kerja, karyawan, notarisNotary as one of the professions in carrying out their functions and authority certainly interacts with many people, not only internally within the Notary Office but also with other parties, both personal legal and legal entities and or other business entities, or government agencies. Internally, the relationship in the notary's office, a Notary requires one or more Employees, of course the relationship is not just a relationship, but a relationship called legal relationship. work agreements that occur between employees and notaries are verbal work agreements, legal relationships that occur between employees and notaries take place over a period of time.Keywords: effectiveness, work agreement, employee, notary
TINJAUAN YURIDIS AKTA NOTARIS YANG ISINYA DIINGKARI OLEH PARA PIHAK
Authors: Irmawati Diah 
Published: August 2019

Isi akta yang diingkari oleh para pihak setelah salinan akta diterima oleh para pihak belum ditemukan peraturan yang mengaturnya, padahal dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mewajibkan notaris untuk mengeluarkan salinan dari akta yang telah dibuatnya. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum bagi para pihak yang ingkar terhadap isi dari akta notaris yang telah dikeluarkan salinannya adalah para pihak dapat dikenakan pasal 264 dan 266 KUHP karena memberikan dan memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik dan kedudukan hukum salinan akta notaris yang isinya diingkari oleh para pihakadalah menjadi batal demi hukum karena akta tersebut cacat dalam isinya yaitu mengandung unsur penipuan. Hal ini diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata.Kata kunci: akta notaris, diingkari, para pihak The contents of the deed which is denied by the parties after the copy of the deed received by the parties has not found any rules governing it, even though in Article 16 paragraph (1) letter d of Law Number 2 Year 2014 requires the notary to issue a copy of the deed that has been made. The type of legal research used in writing this thesis is normative juridical. The results of the study show that the legal consequences for the parties who deny the contents of the notary deed that has been issued a copy are the parties may be subject to Article 264 and 266 of the Criminal Code because they provide and include false information on the authentic deed and legal position copy of the notary deed whose contents are denied by the parties it is null and void because the deed is defective in its contents, which contains elements of fraud. This is regulated in Article 1869 of the Civil Code.Keywords: notary deed, denied, the parties.
PROBLEMATIKA YURIDIS BELUM DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH UU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
Authors: Gumansing Christie D.F 
Published: August 2019

Kebutuhan hukum bisnis dalam hal teknis pembangunan rumah susun semakin meningkat, pembangunan rumah susun yang pada dasarnya diperuntukkan bagi wilayah yang padat penduduk untuk mengakomodir berkurangnnya lahan pemukiman. Tidak adanya penjelasan secara teknis di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sehingga mengakibatkan adanya permasalahan hukum yaitu kekosongan norma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu: politik perundang-undangan merupakan sebagian dari politik hukum. Politik perundang-undangan berkenaan dengan pembangunan materi hukum, Negara Republik Indonesia telah meletakkan dasar politk hukum agrarian nasional sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun implikasi hukum akibat belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dalah dilema yang dialami oleh para steakholder agar diterbitkan Peraturan Pemerintah sehingga tidak menghambat diterbitkannya peraturan pelaksana selanjtnya dalam pendirian rumah susun.Kata kunci: rumah susun, peraturan pemerintah, steakholder. The need for business law in terms of technical development of flats is increasing, the construction of flats is basically intended for densely populated areas to accommodate the reduction of residential land. There is no technical explanation in Law Number 20 of 2011 concerning Flats, resulting in legal problems, namely the vacuum of norms. The method used in this study is normative juridical legal research using sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The results in this study are: the politics of legislation is part of legal politics. The politics of legislation regarding the development of legal material, the State of the Republic of Indonesia has laid the political basis of national agrarian law as contained in the provisions of Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia. The legal implications of the issuance of Government Regulation No. 20 of 2011 are the dilemmas experienced by steakholders so that the Government Regulation is issued so that it does not hinder the issuance of the next implementing regulation in the establishment of flats. Keywords: flats, government regulations, steakholders
PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATU
Authors: Ayu Isdiyana Kusuma , Heriawanto Benny Krestian 
Published: August 2019

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh sertipikat tanah yang sebelumnya bernama Proyek Operasi Nasional Agraria (1981) dan Program Nasional Agraria (2015). Kota Batu merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengikuti PTSL untuk membantu masyarakat yang mayoritas di antara mereka belum mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan Kota Batu. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis perbandingan antara pelaksanaan Prona dan PTSL di Kota Batu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Prona di Kota Batu merupakan pendaftaran tanah sporadis, aturan terkait biaya yang ditarik dari masyarakat yang belum jelas, dan pengukuran hanya dilakukan terhadap obyek yang dimohonkan saja. Sedangkan PTSL bersifat sistematis, aturan yang jelas terkait penarikan biaya dari masyarakat, dan pengukuran dilakukan kepada seluruh bidang tanah dalam satu wilayah.Kata Kunci: Perbedaan, Persamaan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Program Nasional Agraria Systematic and Complete Land Registration (PTSL) is a program organized by the Government to assist the public in obtaining the certificate of the land that was formerly the National Agrarian Operation Project (1981) and National Programmes Agrarian (2015). Batu City is one of the cities in Indonesia that follow to help communities that PTSL majority among those yet to register their land to land the Batu City. The purpose of the research is to find out and analyze the comparison between the implementation of Prona and PTSL in Batu City. Methods of analysis used in this study i.e. the juridical research-empirical juridical approach-sociological. Prona in Batu City is the sporadic land register, related costs rules drawn from the communities that are not yet clear, and the measurements are only done to the object that appealed only. Whereas the systematic nature of PTSL, clear rules of withdrawal-related costs from the community, and the measurements are performed to the entire field of ground in one region.Keywords: Differences, Similarities, Systematic and Complete Land Registration, The National Agrarian Programmes
PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PENGGANTI YANG HILANG OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Authors: Antasena Nur Triaji 
Published: August 2019

Hak Milik atas tanah sifatnya turun temurun, dan mempunyai sifat terkuat, namun bagaimana jika sertifikat yang kita miliki hilang, apakah hak kita juga akan hilang. Hal ini akan penulis bahas dalam bagaiman proses penerbitan sertipikat pengganti yang hilang oleh kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Hambatan apa yang terjadi dalam pengurusan sertifikat pengganti tersebut. Hasil penelitian jika sertifikat yang kita miliki tersebut hilang dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh Kantor Pertanahan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam penerbitan sertifikat pengganti banyak kendala yang di hadapi yaitu selain waktunya yang panjang juga keterbatasan suberdaya manusianya dari pihak kantor pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam pendaftaran yang serba online yang baru diberlakukan di kantor pertanahan seluruh Indonesia. Jalan keluar adanya pemangkasan prosedur dalam penerbitannya sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak berbelit belit.Kata Kunci: penerbitan sertipikat pengganti, hilang Property rights over land are hereditary, and have the strongest nature, but what if the certificate we have is lost, will our rights be lost. This will be discussed by the writer in how the issuance process of the lost certificate by the Pasuruan Regency Land Office and the obstacles that occur in arranging the replacement certificate. The results of the study if the certificate that we have is lost can submit a request for the issuance of a replacement certificate by the Land Office with the procedures and terms set by the legislation. However, in the issuance of substitute certificates there are many obstacles faced, namely in addition to the long time also the limitations of human resources from the land office of Pasuruan Regency in the all-online registration that was only implemented in the land offices throughout Indonesia. The way out is the pruning of procedures in publishing so that it does not require a long time and is not complicated.Keywords: issuance of substitute certificate, lost
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MEMALSUKAN SURAT
Authors: Ubaidillah Akh. Sofi 
Published: August 2019

Tanggungjawab pada Notaris, dalam hal terjadinya pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak ataupun Notaris itu sendiri dalam membuat suatu akta, dimana muaranya apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan yang suadah diatur di dalam undang-undang, maka akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan sebuah akta yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Akibat hukum dari akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu sesuai dengan ketentuan Pasal yang tertera dalam Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUHPerdata yaitu suatu akta yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau di palsukan, akan batal demi hukum nitiegbaarheid, dapat dibatalkan dan kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan.Kata kunci: notaris, pemalsuan, akta, pembuktian Responsibility to the Notary, in the event of a criminal forgery of a letter made by the parties or the Notary itself in making a deed, in which case if the Notary does not carry out the provisions which are set forth in the law, it will lead to fraud or falsification of a deed made as referred to in Article 263 of the Criminal Code, so that it can cause harm to the parties concerned. The legal consequences of a notary deed made based on fake letters and false statements in accordance with the provisions of the Article stated in Article 1320 and Article 1335 of the Civil Code, namely a deed made based on false or falsified reasons, will be null and void by the law nitiegbaarheid, can be revoked and the proof power become a deed under the hand. Keywords: notary, forgery, deed, proof
PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN YANG HABIS MASA BERLAKUNYA MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH
Authors: Puspitoningrum Werdi Haswari 
Published: August 2019

Status hukum HGB yang sudah berakhir masa berlakunya menurut peraturan perundang-undangan adalah kembali kepada status hukum asal hak atas tanah tersebut, yakni kembali menjadi tanah negara atau tanah dengan hak-hak tertentu yang dikuasai oleh subyek hukum pribadi atau badan hukum perdata.Tanah berstatus HGB yang habis masa berlakunya tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Meskipun demikian, dalam peraturanperundang-undangan telah disediakan dua carayang memungkinkan pemegang HGB yang jangka waktunya berakhir tetapmenjadi pemegang HGB, yaitu melalui perpanjanganhak dan pembaharuan hak. Cara mengajukan permohonan peningkatan status tanah dari HGB yang sudah habis masa berlakunya menjadi hak milik adalah dengan mengajukan kembali HGB yang telah berakhir masa berlakunya melalui perpanjanganhak atau pembaharuan hak.Kata Kunci: peningkatan, hak guna bangunan, hak milik The legal status of the HGB which has expired according to legislation is returning to the legal status of origin of the land rights, namely returning to state land or land with certain rights controlled by subject to personal law or civil legal entity. Land with a status of HGB which expires cannot be increased to ownership rights. Nevertheless, in the legislation two ways have been provided which allow HGB holders whose term expires to become HGB holders, namely through extension and renewal of rights. The way to apply for an increase in the status of land from HGB that has expired into ownership is by re-submitting the HGB which has expired through extension or renewal of rights. Keywords: improvement building rights, right of ownership
Habilidad física percibida en nadadores que asisten a un club deportivo de la ciudad de Cali, Colombia.
Authors: Betancourt Peña Jhonatan , Vargas Amaya Stefania , Galindo Forero Isabel C , Toro Fabio , Rivera Julián A 
Published: August 2019

El objetivo de este estudio fue describir el puntaje alcanzado en la escala de percepción de habilidad física percibida en los nadadores que asisten a un club deportivo de la ciudad de Cali. Es un estudio descriptivo de tipo transversal. Se recolectó la información sobre las características sociodemográficas, práctica deportiva y habilidad física percibida de 16 nadadores de un club deportivo de la ciudad de Cali. Se incluyeron nadadores con mínimo 1 año de práctica y participación en campeonatos competitivos nacionales o internacionales y que firmaron el consentimiento informado. Resultados: Con una edad promedio de 17.89 años ± 3.5, los nadadores obtienen una mayor puntuación en la escala de habilidad física percibida en el componente específico comparado con el general, con una puntuación de 3.67 ± 0.5 y 2.79 ± 0.4 respectivamente. No se encontraron diferencias según sexo. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la mediana de la habilidad física percibida específica en el dominio espalda con un valor-p=0.02 y para la mediana de la habilidad física percibida genérica en tono muscular con un valor-p=0.01. Conclusiones: En este estudio se encontró que la habilidad física percibida tiene puntuaciones mayores en el componente específico, sugiriendo mayor percepción de esfuerzo en los diferentes estilos de nado. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al sexo, hubo diferencias significativas con mayor percepción de esfuerzo frente al estilo espalda en nadadores que no consumían alcohol y diferencias en el tono muscular en nadadores que no habían participado en competencias internacionales.
Uso del vendaje neuromuscular en disfunciones orofasciales: intervención desde Fisioterapia y Fonoaudiología
Authors: Alfonso Mantilla Jose Ivan 
Published: August 2019

En la última década, el vendaje neuromuscular se ha convertido en una técnica utilizada por fonoaudiólogos con asesoría de fisioterapia para el tratamiento de déficits de percepción oral, sensibilidad, cierre labial, succión oral, incoordinación motora para la deglución y masticación. Esta técnica ha demostrado tener un efecto significativo en el aumento de la calidad de vida de pacientes con afecciones de este tipo. Objetivo realizar un estudio de reflexión de la literatura a cerca del uso del vendaje neuromuscular utilizado por fonoaudiología y fisioterapia en alteraciones de cabeza y cuello. Método Revisión de estudios contemplados del año 2000 al 2017, que contemplara los siguientes términos DeCS: speech therapy, Sialorrhea, athletic Tape. Resultados Con los datos obtenidos en la evidencia se pudo determinar que el vendaje neuromuscular es una herramienta utilizada por el área de fonoaudiología y fisioterapia las cuales trabajan conjuntamente en la atención a pacientes con patologías como parálisis cerebral, autismo y enfermedades neuromusculares que produzcan problemas como disfonía, alteración de la deglución, hipotonía en musculatura de cuello, disfunciones orofasciales que alteren actividades de la vida diaria de la persona. Conclusión El vendaje neuromuscular es una herramienta utilizada por fonoaudiología y fisioterapia en disfunciones orofasciales, este método demuestra tener efectos en funciones motoras específicas alteradas por patologías neurológicas que alteran actividades de la vida diaria y calidad de vida de pacientes. Adicionalmente, debe hacerse énfasis en la necesidad de investigaciones con mayor población que permita medir el impacto de este tipo de intervención y sus resultados a nivel funcional
Relaciones de poder y subjetividades laborales: una reflexión desde la perspectiva de Foucault
Authors: Porras Velasquez Nestor Raul 
Published: August 2019

El objetivo de este artículo es hacer una reflexión sobre los aportes de Foucault, para el análisis y la comprensión de las relaciones de poder y la constitución de las subjetividades laborales en las organizaciones empresariales. El método utilizado fue el análisis documental. Los resultados muestran a las prácticas de gestión humana como el dispositivo articulador de los modos de subjetivación de los individuos y de las acciones que estos ejercen sobre sí mismos, a través del empleo de las tecnologías del yo y las prácticas de gobierno sobre el cuerpo y la mente. Las conclusiones evidencian el rol fundamental del discurso psicológico como dispositivo disciplinario en la construcción y constitución de la subjetividad laboral moderna.
Psicobiología de la agresión y la violencia
Authors: Sepulveda Rojas Esperanza , Moreno Paris Jorge Eduardo 
Published: August 2019

El presente trabajo expone la revisión y análisis de distintas investigaciones realizadas por múltiples autores quienes han aportado valiosos descubrimientos para la comprensión de las conductas agresivas y los comportamientos violentos de los seres humanos. La agresión y la violencia son conductas bastante complejas que, en dosis moderadas, pueden tener unafunción adaptativa en entornos ambientales exigentes que supongan retos para la supervivencia del individuo. De este modo, la agresión y la violencia podrían considerarse como parte de una misma dimensión continua (Vassos, 2014). Diversos factores psicobiológicos convergen e interactúan en el marco de las causas y consecuencias de la agresión y la violencia, como las bases genéticas (genes y herencia), la neuroquímica del cerebro (neurotransmisores y hormonas), las estructuras subcorticales (hipotálamo, amígdala, corteza cingulada anterior, fascículo uncinado), el desempeño de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas (corteza orbitofrontal, corteza ventromedial, corteza dorsolateral). No podemos olvidar la interacción de los factores anteriormente mencionados con la interacción e influencia de los factores ambientales, psicosociales y culturales en la manifestación de actos violentos por parte de los seres humanos
Prevalencia de Bullying y Cyberbullying en Latinoamérica: una revisión
Authors: Garaigordobil Maite , Mollo-Torrico Juan Pablo , Larrain Enara 
Published: August 2019

El objetivo de este trabajo consiste en realizar una revisión sistemática de las investigaciones que aportan porcentajes de víctimas y agresores de bullying y cyberbullying en Latinoamérica (2005-2018). Con esta finalidad se utilizan las principales bases de datos (Scopus, WebOfScience, ERIC). Se han encontrado 51 estudios, 35 sobre bullying, 10 de cyberbullying y 6 aportan información de ambas modalidades de acoso. Los resultados evidencian una alta prevalencia de bullying y, aunque en menor medida también de cyberbullying, en todos los países de Latinoamérica donde el fenómeno ha sido estudiado (Colombia, México, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Ecuador, y Puerto Rico). La revisión confirma una significativa prevalencia de bullying ocasional/frecuente (víctimas 4.6%-50%; agresores 4%-34.9%) y de cyberbullying ocasional/frecuente (cibervíctimas 3.5%-17.5%; ciberagresores 2.5%-58%). La mayoría de los implicados son varones. El tipo de acoso más frecuente es el verbal, seguido del psicológico y el físico. Aunque el bullying cara-a-cara, especialmente la violencia física, disminuye con la edad, el cyberbullying sigue presente en la adolescencia tardía y la juventud. Entre las conductas de cyberbullying más frecuentes identificadas en esta revisión caben destacar: envío de mensajes desagradables, insultos, amenazas, realizar comentarios y hacer circular rumores para desprestigiar o ridiculizar a la víctima, difundir fotos y vídeos ofensivos para la víctima, robo de la contraseña… La magnitud de los datos epidemiológicos hallados en esta revisión enfatiza la necesidad de seguir investigando el tema, además de implementar programas de prevención/intervención del bullying/cyberbullying, durante la infancia, la adolescencia y la juventud.
Inclusión digital y los retos para la innovación educativa en Brasil y Colombia
Authors: Pereira Meireles da Silva Algeless Milka , Díaz Gómez Darwin Andrés 
Published: August 2019

El trabajo tiene por finalidad discutir aspectos asociados a la inclusión digital en Brasil y Colombia, los retos educativos que se plantean y, especialmente, los procesos de innovación educativa mediada por tecnologías digitales de información y comunicación (TDIC). Las reflexiones sobre el tema se basan en el trabajo conducido en el marco de una investigación empírica sobre la influencia del nivel socioeconómico y las experiencias de aprendizaje mediadas por las tecnologías digitales en estudiantes universitarios brasileños y colombianos. Desde una perspectiva socioconstructivista y situada del aprendizaje, el trabajo parte de tres convicciones. La primera considera que las TDIC son importantes artefactos socioculturales mediadores de las prácticas sociales, configurando una nueva ecología del aprendizaje. La segunda refiere al hecho de que, en la sociedad de la información (SI), las condiciones de acceso y uso de las TDIC no se dan igualmente para todos, sino que deben analizarse teniendo en cuenta la influencia del poder económico de los diferentes países y el nivel socioeconómico de las personas. La tercera, es que las diversas experiencias de acceso y uso de las TDIC por las personas repercuten sobre las oportunidades educativas, restringiéndolas o ampliándolas y llevando a la construcción de diferentes rutas de aprendizaje. En este sentido, desde los aspectos de la inclusión digital en Brasil y Colombia, se discuten los retos que se plantean a la educación, especialmente a los procesos de innovación educativa