bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KETERKAITAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, DAN STATUS GIZI BALITA DI INDONESIA
Authors: M.Si Yuliana S.P., 
Published: April 2018

Rendahnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomiÂ yang terjadi menyebabkan meningkatnya insiden kemiskinan di negaraÂ ini. Peningkatan insiden kemiskinan sangat mungkin berlangsungÂ melalui kenaikan harga-harga (khususnya komoditi makanan) karenaÂ depresiasi rupiah yang drastis, kontraksi sektor formal yang kemudianÂ berakibat pada menjamurnya kebangkrutan usaha-usaha ekonomi,Â meningkatnya pengangguran terbuka dan memburuknya prospekÂ pasar kerja di sektor informal perkotaan, melemahnya permintaanÂ barang dan jasa, serta penurunan drastis produksi pertanian.Â Kesemuanya itu pada gilirannya berakibat pada penurunan tingkatÂ pendapatan dan daya beli sebagian besar penduduk, khususnyaÂ kelompok dengan pendapatan rendah, baik di daerah perkotaanÂ maupun di pedesaan. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap makanan menyebabkan semakin besarnya masalah gizi (gizi buruk)Â khususnya pada anak usia bawah Lima tahun (balita).
ENTRY LEVEL ASSESSMENT SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN LPTK: KAJIAN LITERATUR TENTANG KONSEP DAN PENGAPLIKASIANNYA
Authors: Heryadi Dedi 
Published: April 2018

Pelbagai komponen masyarakat menilai bahwa kualitasÂ hasil pendidikan di Indonesia masih dianggap kurang. PenyebabÂ kurangnya kualitas pendidikan disebabkan oleh banyak faktor. SalahÂ satu komponen sistem pendidikan yang dianggap menjadi faktorÂ penghambat upaya meningkatkan kualitas hasil pendidikan adalahÂ kualitas tenaga pendidikan. Di dalam upaya meningkatkan kualitasÂ tenaga pendidikan pemerintah terus berupaya menyelenggarakanÂ berbagai program, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan bagi paraÂ guru, pemberian b antuan beasiswa untuk studi lanjutan, danÂ dimunculkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahunÂ 2005 tentang Guru dan Dasen. Suatu ha! yang perlu segera mendapatÂ perhatian yaitu perlunya memperbaiki sistem proses pendidikan padaÂ lembaga-lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), karenaÂ lembaga ini berperan sebagai pencetak (produsen) tenaga-tenagaÂ kependidikan. Upaya perbaikan sistem proses pendidikan di LPTKÂ yang cukup aw al dan mendasar perlu dilaksanakan denganÂ mengadakan entry level assessment (ELA) sebagai bentuk pengukuranÂ atau penelusuran awal untuk menempatkan calon-calon peserta didikyang benar-benar sesuai dengan kemampuan dasar dan minat yangÂ dimilikinya. Secara lebih operasional hasil ELA dapat digunakanÂ sebagai dasar untuk melaksanakan pelayanan yang lebih terorganisirÂ dan terarah kepada para peserta didik (student support service)Â sehingga hasil pendidikan (output) yang dicapai dapat memuaskanÂ dan siap kerja.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI BAGI ANAK BERKELAINAN
Authors: Widyastono Herry 
Published: April 2018

Anak berkelainan berada di seluruh pelosok tanah airÂ (kecamatan/desa), sedangkan sekolah untuk anak berkelainan, yakniÂ Sekolah Luar Biasa (SLB}, pada umumnya berada di kabupatenlkota,Â sehingga banyak anak berkelainan dari keluarga yang kurang mampuÂ ekonominya tidak bersekolah karena kesulitan transportasi danÂ sekolah umum (SDISMP) terdekat pada umumnya tidak bersediamenerimanya karena ketidaktahuan cara melayaninya. Hal ini tidakÂ dapat dibiarkan terus menerus karena akan menghambat progamÂ penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Oleh karena ituÂ pemerintah perlu melakukan terobosan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan berbagai alternatif penempatan anakÂ berkelainan pada: (1) kelas reguler tanpa tambahan bimbingankhusus; (2) kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus diÂ dalam; (3) kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di luar;Â (4) kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas reguler; (5)Â kelas khusus penuh; (6) sekolah khusus; (7) sekolah berasramaÂ (panti); atau (8) tempat khusus. Setiap penyelenggara pendidikanÂ dapat memilih alternatif penempatan anak berkelainan yangÂ didasarkan pada: (a) jumlah anak berkelainan yang akan dilayani;Â (b) jenis kelainan masing-masing anak; (c) gradasi (tingkat) kelainanÂ anak; (d) ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan, serta (e)Â sarana-prasarana yang tersedia.
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN KAJIAN YURIDIS DAN KONSEPTUAL
Authors: Widyastono Herry 
Published: April 2018

Terdapat sejumlah kebijakan pemerintah dalam bidangÂ pendidikan yang dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat; ada yang pro, ada pula yang kontra. Kebijakan tersebut antara lainÂ mengenai pergantian kurikulum. Yang kontra beranggapan bahwaÂ setiap ganti menteri ganti pula kurikulum; misalnya, Kurikulum 2004Â belum dipahami sepenuhnya, sudah diganti dengan Kurikulum TingkatÂ Satuan Pendidikan (KTSP). Pemberlakuan KTSP merupakanÂ pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003Â tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah NomorÂ 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; serta PeraturanÂ Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang StandarÂ lsi (SJ), Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi LulusanÂ (SKL), dan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI & SKLÂ untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, pemberlakuan KTSP juga merupakan penerapan dari berbagai teori pengembangan kurikulum. KTSP, ditinjau dari model kurikulum,Â merupakan penerapan model kurikulum berbasis kompetensi; ditinjauÂ dari model pengelolaan pengembangan kurikulum, merupakan penerapan model pengelolaan pengembangan kurikulum oleh satuanÂ pendidikan; ditinjau dari model implementasi kurikulum, merupakanÂ penerapan gabungan model implementasi kurikulum mutual adapÂ­tive dan enachment.
KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA SEPANJANG SEJARAH (SUATU TINJAUAN KRITIS FILOSOFIS)
Authors: Abdullah Anzar 
Published: April 2018

Perjalanan praktek dan refleksi pendidikan selama 60 tahunÂ Indonesia merdeka; dalam rekaman sejarah tidak mengalamiÂ kemajuan yang berarti, bahkan boleh dikatakan lemah dalam visiÂ dan misi global. Selama Indonesia merdeka, yang terjadi dalam duniaÂ pendidikan di Republik ini, hanyalah pergantian kurikulum dan ujiÂ­Â coba kurikulum, sesuai dengan kepentingan politik penguasa.Â Padahal yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam prosesÂ pendidikan, bukan terletak pada bongkar pasang kurikulum, tetapiÂ adalah: menjadikan sektor pendidikan menjadi pilar utamaÂ pembangunan nasional untuk mengejar ketertinggalan bangsa InÂ­donesia dalam mengikuti kompetisi global. Tulisan ini membahasÂ tentang bagaimana sejarah perkembangan kurikulum pendidikan diÂ Indonesia dalam prakteknya; bagaimana kurikulum pendidikanÂ menjadi bagian dari kepentingan politik birokrasi; serta bagaimanaÂ guru dan sekolah menyikapi setiap perubahan dan pergantianÂ kurikulum.
PROGRAM PENDIDIKAN LIFE SKILLS BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI WILAYAH PESISIR
Authors: Subijanto Subijanto 
Published: April 2018

Tidak semua lulusan sekolah menengah atas (SMA)Â melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. KebijakanÂ pendidikan berbasis luas (broad based education) diimplementasikanÂ dalam bentuk program life skills yang antara lain dikembangkan diÂ SMA. Hal ini dimaksudkan agar tamatan SMA yang tidak melanjutkanÂ pendidikannya memiliki bekal keterampilan dasar untuk bekalÂ kehidupan dan!atau bekerja. Program pendidikan life skills selainÂ disesuaikan dengan kebutuhan siswa juga dipertimbangkan kondisiÂ potensi daerah atau lingkungan sekolah. Salah satu potensi daerahÂ yang belum dikembangkan secara optimal antara lain pesisir yangÂ sebagian besar wilayahnya dikelilingi laut. Potensi laut IndonesiaÂ sangat kaya dengan berbagai ragam ikan dan rumput laut. 0lehÂ karenanya, bentuk life skills yang dapat dikembangkan di wilayahÂ tersebut, antara lain: (a) Teknologi Pengolahan Ikan, (b) PengolahanÂ Tradisional atau Modern, (c) Pengolahan Rumput Laut, (d) Teknologi Budidaya Rumput Laut, (e) Budidaya lkan di Kolam Air Tawar, (f)Â Budidaya ikan dengan Pola Minapadi, (g) Budidaya Jkan denganÂ Air Tawar dengan Pola Keramba, (h) Budidaya ikan Air PayauÂ (Tambak), dan (i) Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan.
IMPLEMENTASI KEPMENDIKNAS DI DAERAH
Authors: Suprastowo Philip 
Published: April 2018

Tujuan studi adalah memperoleh rekomendasi kebijakanÂ dalam upaya meningkatkan implementasi Kepmendiknas No.120/U/2001 tentang Persyaratan Khusus Pengangkatan Pejabat StrukturalÂ Pengelola Pendidikan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Persyaratan dimaksud terdiri atas: pendidikan, pengalaman kerja,Â Diklat, dan penguasaan bahasa lnggris. Studi ini bersifat evaluatif,Â dilaksanakan di 24 kota/kabupaten. Responden studi terdiri atas:Â Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kasubdin PendidikanÂ Kabupaten/Kota. Hasil studi menunjukkan bahwa dalamÂ pengangkatan pejabat struktural pengelola pendidikan, belum semuaÂ pemerintahan kota/kabupaten mengimplementasikan KepmendiknasÂ No. 120/U/2001. Pada aspek pendidikan, hampir semua pejabatÂ struktural di dinas pendidikan kotalkabupaten pada eselon II. IIIÂ dan IV telah memiliki tingkat berpendidikan sesuai persyaratan.Â Namun demikian, sebagian pejabat tidak memiliki pengalamanÂ pekerjaan/jabatan di bidang pendidikan dan pengalaman diktatÂ Berdasarkan hasil studi direkomendasikan: (1) Depdiknas perlu meyakinkan pemerintah kota/kabupaten tentang kekuatan hukumÂ Kepmendiknas, (2) dalam pengangkatan jabatan struktural pengelolaÂ pendidikan secara konsisten mengacu pada Kepmendiknas No.120/U/2001; dan (3) sosialisasi Kepmendiknas perlu dilakukan melaluiÂ cara, mekanisme, dan sasaran yang lebih baik di masa mendatang.
IMPLEMENTASI TUTORIAL TATAP MUKA RANCANGAN KHUSUS BAGI MAHASISWA PROGRAM S1 PGSD FKIP UNIVERSITAS TERBUKA
Authors: Said Asnah , Prayekti Prayekti 
Published: April 2018

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui manfaat bantuanÂ belajar Tutorial Tatap Muka Rancangan Khusus (TTMRK) terhadapÂ prestasi belajar mahasiswa program S1 PGSD FKJP-UT Hasil evaluasiÂ menunjukkan bahwa tugas-tugas tutorial memberikan kontribusiÂ kelulusan mata kuliah sebanyak 30 % termasuk di dalamnyaÂ partisipasi kehadiran mahasiswa dalam tutorial. Hal iniÂ mencerminkan bahwa pelaksanaan TTMRK telah berjalan denganÂ baik meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atauÂ disempurnakan. 0leh karena itu, disarankan agar rekrutmen tutorÂ harus lebih selektif lagi, selain memiliki kemampuan akademik sesuaiÂ dengan mata kuliah yang ditutorialkan juga harus memiliki kemauanÂ dan komitmen yang tinggi untuk membantu mahasiswa dalamÂ memahami materi mata kuliah. Di samping itu tutor harus dapatÂ berperan sebagai pembimbing dan penasihat mahasiswa, tutor harusÂ siap mendengarkan keluhan mahasiswa dan memberikan alternatifÂ solusi untuk mengatasinya sehingga mahasiswa merasa memiliki temanÂ yang dapat memberikan kekuatan pada saat mengalami kesulitan.Â Dengan memberikan bantuan belajar melalui TTMRK maka prestasi belajar mahasiswa semakin meningkat sehingga kegiatan TTMRKÂ bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dan bagi pengelola ProgramÂ S1 PGSD.Â
PENGARUH PEMBERIAN EVALUASI ULANGAN HARIAN TERHADAP PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA SISWA TINGKAT SMP KABUPATEN MAROS
Authors: Asdam Muhammad 
Published: April 2018

Pengaruh pemberian evaluasi ulangan harian terhadapÂ peningkatan motivasi belajar bahasa Indonesia pada tingkat SMPÂ merupakan hal yang penting dikaji. Penelitian bertujuan untukÂ mendeskripsikan pengaruh pemberian ulangan harian terhadapÂ peningkatan motivasi belajar bahasa Indonesia pada siswa tingkatÂ SMP di Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil penelitian dapatÂ disimpulkan bahwa pemberian evaluasi ulangan harian berpengaruhÂ positif terhadap peningkatan motivasi belajar bahasa Indonesia siswaÂ tingkat SMP di Kabupaten Maros. Hal ini dapat tercermin padaÂ prestasi belajar bahasa Indonesia pada siswa yang selalu diberikanÂ ulangan harian. Peningkatan prestasi yang dicapai ditopang motivasiÂ belajar yang memadai. 0leh karena itu, guru diharapkanÂ membiasakan memberikan evaluasi ulangan harian, mengoreksi secara tepat, dan mengembalikan kepada peserta didik tepat padaÂ waktunya.
TIPE PENILAIAN DAN PROSES PEMBAKUAN PEDOMAN PENILAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN MUSIK
Authors: Arini Sri Hermawati Dwi 
Published: April 2018

Tulisan ini ditujukan kepada para pendidik seni mulaiÂ menggunakan pedoman penilaian yang mengacu pada kaidah ilmuÂ pengetahuan untuk mengeliminir faktor subyektivitas dan karakterÂ seni, khususnya musik membutuhkan tipe-tipe penilaian yang sesuai. Oleh karena itu, penskoran, penilaian dan pelaporan hasil tes harusÂ dilakukan dengan prosedur yang benar. Berdasarkan need assessÂ­ment perlu dibenahi implementasi oleh para pendidik.
STUDI PEMETAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI INDONESIA
Authors: Jakaria Yaya 
Published: April 2018

Studi ini bertujuan untuk (a) memperoleh informasi tentangÂ peta kemampuan sekolah dalam memanfaatkan Tl, dan (b)Â pengelolaan pendidikan dan pembelajaran agar mencapai hasilÂ belajar yang lebih bermutu. Jenis penelitian ini adalah survei danÂ deskriptif research. Teknik sampling menggunakan Multistage ClusÂ­ter Random Sampling, dari 27 provinsi sampel dan masing-masingÂ provinsi dipilih 1 kabupaten dan 1 kota. Target populasi dalamÂ penelitian ini adalah seluruh SD, SMP. SMA. SMK negeri maupunÂ swasta. Sampel terpilih sebanyak 93 SD, 105 SMP. 107 SMA, dan 56Â SMK. Sumber data meliputi 54 orang Kepala Dinas Kabupaten/Kota,Â 361 orang Kepala Sekolah, 720 orang Guru, dan 361 orang siswa.Â Hasil studi menunjukkan bahwa: (1). Ketersediaan fasilitas internet,Â LAN, program multimedia, dan Homepage di sekolah tidak mencapaiÂ separuh dari sekolah sampel; (2) Guru yang menguasai programÂ komputer di sekolah masih sangat rendah, guru yang usianya relatifÂ muda pada umumnya menguasai komputer; (3) Sebagian besar sekolahÂ sudah melakukan kebijakan penggunaan TI dalam mendukungÂ berbagai aktivitas di sekolah.
The role of COX-2 gene variants on the disease mechanism of inflammatory bowel disease in a Turkish population
Authors: İPLİK Elif Sinem , KAHRAMAN Resul , ERTUĞRUL Barış , CANDAN Gonca , ERGEN Arzu , ÇAKMAKOĞLU Bedia 
Published: April 2018

Aim: Inflammatory
bowel disease has two major types: Crohn’s disease and ulcerative colitis that
occur in the gastrointestinal tract with unknown etiology. COX-2 has important
role on carcinogenesis process including colon cancer supporting the tumor
growth. COX-2 was also known due to its ability to change homeostasis on
colonic mucosa in inflammatory cells on patients who have inflammatory bowel
disease. In this study, we have aimed to
find a linkage between inflammatory bowel disease and COX-2 in a Turkish population.
Methods:A total of 106 patients,42 with Crohn’s disease
and 64 with ulcerative
colitis and 121 healthy control subjects were
included the study. Gene
variants of COX-2-765G→C and COX-2-1195A→G were analyzed
by polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism
techniques.Results: The
results demonstrated that COX-2-1195A→G gene variants AA carriers were
statistically found in high level on patients with both ulcerative colitis
(p=0,001) and Crohn’s disease (p=0.008). In contrast, AG genotype and G carriers
were statistically found higher in control group (Crohn’s disease, p=0.005
for AG and p= 0.008 for G; ulcerative colitis, p=0.001 for AG and p=0.001 for
G).

Conclusion: In this research, we have
observed important and questionable results between inflammatory bowel disease and COX-2, especially COX-2-1195A→G gene variants AA carriers in a Turkish population.
Researches need to focus on their local roles on inflammatory bowel disease pathogenesis with large sample size.
A World without Nuclear Power
Authors: Emilia Ranny 
Published: April 2018

Many people believe a distinct feature of markets is the self-assurance. International system, if not the major, particularly accept this pattern. Communication action obviously plays important role in shaping this pattern. For political leaders who primarily concern with economic growth, the operations in market are used as information to the expanding capital and secure civil industry across national boundaries. Nuclear materials and nuclear weapons are also used to the protection as well as to ensure economies continue growing. The Asian youth leaders can set their own agendas to create substantial change in this area. The process is currently moving. Religious nationalism of the youth is part of this process. However a meaningful change can lose itself unless a significant numbers of the youth give priority to human and humanity objectives. With human intelligence as the major tool the youth can make a difference to the world. To ensure this the primary units should have capabilities to instinctively understand greatest resources for human wisdom based on multiculturalism and inclusiveness. It can begin from creating security culture among the youth based on its potential historically and locally then share the values to communities in their environment.
The Securitization of Environmental Issues in Southeast Asia
Authors: Apriwan Apriwan 
Published: April 2018

This paper examines how the environmental issues have been securitized in Southeast Asia. It takes three main issues which are atmosphere pollution and deforestation, water resources, and energy resources. The issues could be a potential conflict that will impact to the regional instability. In order to examine the securitization, it uses constructivism approach and securitization concept. This approach and the concept explain about the response and the action of the states, individual or collective related to that issues. The environmental issues have been emerging conflict among the states which got the impact. For the atmospher pollution and deforestation, Malaysia and Singapore got a tension with Indonesia as the source of problems. On the case of water crisis occured between Malaysia and Singapore in using water resource from Johor, the same cases also happened among the riparian states with China in using the Mekong River Basin. The complicated conflicts about using energy resources have been happening in South China Sea, Thailand’s Gulf and the Ambalat. On the other hand, the state’s response also could make a cooperation among them, which are billateral, multillateral and regional. Thus, securitization of the environmental issues can be seen on how the states give a perception to the issues within an interaction of social structure. Moreover, the states are seen as social actors which interacted within the context of sharing of knowledge, understanding of material resources and the practice of interaction among the states its self.
The Secrecy and Publicity of Diplomacy: Questions to the Theory of Public Diplomacy
Authors: Elvianti Witri 
Published: April 2018

Just a few weeks after the terrorist attacks of September 11th, and soon after US troops started to attack Afghanistan, George Bush expressed his disappointment toward the way the Muslim world perceives the American way of life and culture. Assuming that the 9/11 terrorist attack was a symbol of struggle against America’s hegemony Bush blamed the failure of US public diplomacy to promote to the Muslim world the image of a friendly and democratic nation state. It sent a message that both promoting positive image and controlling the message are a highly complex task. The complexity of public diplomacy consequently raises such a theoretical dispute. From a traditional perspective, scholars have questioned the suitability of public diplomacy to promote a states’ soft power, and have cited US public diplomacy as an example of failure. The revisionists, on the other hand, seek to maintain and even improve the practice of public diplomacy by arguing that it is more that it is more pertinent to comprehend the strategy rather than to perpetuate the blame. The dispute on public diplomacy is threefold: first, whether public diplomacy is defined as any diplomatic activities of or by the public; second, whether diplomacy should really be addressed to the public; and third, if the public is always diplomatic. This essay will argue that while the traditionalist criticisms could be valid, particularly in the context of the US experience, these arguments do not reduce the value of public diplomacy. Such diplomacy requires a two-way relationship and integrated approach.
Buruh Migran Indonesia Dalam Diplomasi Multi-jalur
Authors: Sinulingga Anita Afriani , Emilia Ranny 
Published: April 2018

In interacting with other nations within the international level, Indonesia’s traditional diplomacy is conducted by the Ministry of Foreign Affairs. Here, it plays a role as the representative of the government. However, in today’s advanced era, diplomacy is an instrument that should involve every component of the society, including the migrant workers”. The current problematic is that there are hundreds to millions of Indonesian migrant workers residing in other countries but Indonesia has failed to actualize these workers as power for its foreign policy. Every year, hundred of thousands of Indonesians migrate to other countries to work. These workers reside in various countries all over the world, including in ASEAN countries. Malaysia has the second largest number of Indonesian migrant workers after Saudi Arabia. Until today, these Indonesian migrants are merely considered as labor force. They are not valued as structural importance who has bargaining power in diplomatic practice. The purpose of this writing is to operationalize the concept of multi track diplomacy in an attempt to enforce the role of migrant workers as a non-diplomatic group to further strengthen Indonesia’s diplomatic posture. As an agent of the third-track diplomacy, this writing will further describe the role of migrant workers as the foundation of diplomatic strength.
Managing Indonesian Diaspora: A Preliminary Study
Authors: Wibowo Agung Setiyo 
Published: April 2018

Penelitian tentang diaspora Indonesia dapat dikatakan masih minim. Tonggak sejarah yang menandai menguatnya kesadaran bangsa dan negara Indonesia dalam memandang diaspora ditunjukkan dengan terselenggaranya Congress of Indonesian Diaspora (CID) pada Juli 2012 di Los Angeles Amerika Serikat. Artikel ini berusaha menelaah lebih mendalam tentang konsep diaspora Indonesia berikut kebijakan pengelolaannya untuk kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan cerminan kebijakan Cina dan India yang telah berhasil melaksanakannya. Artikel ini menyimpulkan bahwa CID adalah pintu gerbang sekaligus momentum yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia yang berserakan di berbagai belahan dunia.
The performance of Free Aceh Movement (GAM) as a Ruling Government 2007-2012
Authors: Trisni Sofia 
Published: April 2018

Aceh is part of Indonesia’s archipelago which well known for its rich natural resources. These rich natural resources then lead into Acehnese dissatisfactory of the sharing proportion between Aceh and Jakarta which in turn lead into Aceh and Central government long conflict. After a long period of struggle, Acehnese finally manage to get their demand: having a special autonomy which entitles Aceh more freedom and share of natural resources. This article examines the performance of GAM as a ruling government in Aceh since 2007-12