bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGARUH PENGANGGARAN PARTISIPATIF, GAYA KEPEMIMPINAN DAN PERILAKU PENYUSUN ANGGARAN TERHADAP SLACK ANGGARAN (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH ACEH SELATAN)
Authors: Sahputra Ilham , Darwanis Darwanis , Basri Hasan 
Published: July 2019

Abstract The aim of this research is to examine the effect of budgetary participation, leadership style and behavior of budget compiler on the budgetary slack. This research gathered the data by distributing the questionnaires to 31 government working units in the district of South Aceh with the number of respondents 93 who was responsible for local finance management in theirs government working units. Multiple regression was used to examine the effect of budgetary participation, leadership style and behavior of budget compiler on the budgetary slack This research documented that the budgetary participation, leadership style and behavior of budget compiler affected the budgetary slack of the government working units in the South Aceh.Keyword : Budgetary Participation, Leadership Style, Behavior of Budget Compiler, Budgetary Slack Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penganggaran partisipatif, gaya kepemimpinan dan perilaku penyusun anggaran terhadap Slack Anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan sumber data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (31 SKPK), dengan responden berjumlah 93 orang yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing SKPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif, gaya kepemimpinan dan perilaku penyusun anggaran berpengaruh terhadap Slack Anggaran pada SKPK di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan baik secara bersama-sama maupun parsial.Kata kunci : Penganggaran Partisipatif, Gaya Kepemimpinan, Perilaku Penyusun Anggaran, Slack Anggaran.
PROBLEMATIKA PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH ACEH TENGAH
Authors: Syarienda Yanni , Basri Hasan , Fahlevi Heru 
Published: July 2019

AbstractThe present study has the objective to analyze the problems in the application of accrual-based accounting at the local government of the Central Aceh. This research is also aimed to find out the strategic steps carried out by the local government in handling the problems of application of accrual-based accounting - by means of conducting a case study at Central Aceh Regional Government. The method employed in this research was qualitative method with case study approach. The results demonstrated that the application of accrual-based accounting at the Central Aceh Regional Government has been supported by the presence of regulations (Qanun) of the Central Aceh Regency on the accounting policy and SAP(Standar Akuntansi Pemerintahan) procedural system at Central Aceh Regency; followed by the socialization at the beginning of this application, which is then supported by the information technology. What become the problem here the insufficient Human Resources (HR), either in terms of experience or educational backgrounds at the Office of Central Aceh Regional Financial Management. Subsequently, the Central Aceh Regional Government, via the Office of Central Aceh Regional Financial Management, took the strategic steps to overcome the problems in the application of accrual-based accounting through: (1) special training, (2) funding/ budgeted expenditures, and (3) supportive information technology and systems. Keywords: Accrual problems, Strategic steps, Accrual basis AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam penerapan akuntasi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah penerapan akuntansi berbasis akrual dengan mengambil studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah telah di dukung dengan adanya qanun/peraturan Bupati Aceh Tengah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem prosedur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian adanya sosialisasi di awal penerapan akuntansi berbasis akrual ini, yang kemudian di dukung dengan adanya teknologi informasi.Yang menjadi permasalahan disini yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari segi pengalaman maupun dari latar belakang pendidikan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan penerapan akuntansi berbasis akrual ini melalui: (1) pelatihan khusus, (2) pendanaan/biaya yang sudah dianggarkan dan (3) teknologi dan sistem informasi yang mendukung.Kata kunci: Permasalahan akrual, Langkah strategis, Akrual basis
PENGARUH SIKAP SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR, KOMPETENSI BUKTI AUDIT DAN TEKANAN WAKTU TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BENER MERIAH
Authors: Yuara Safriani , Ibrahim Ridwan , Diantimala Yossi 
Published: July 2019

Abstract This study is aimed at examining the effects of auditor's attitude towards professional skepticism, the competence of audit evidence, and the pressure of time on the detection of fraud in the Bener Meriah Inspectorate Office. The data of the study were collected by distributing questionnaires to all 39 auditors/inspectors of the Inspectorate of Bener Meriah and then analyzed using the multiple regression technique. The study found that: (1) the auditor's attitude toward professional skepticism, the competence of audit evidence, and the time pressures simultaneously and significantly affected the detection of fraud,(2) the auditor's attitude toward professional skepticism positively affected the fraud detection, (3) the competence of audit evidence positively affected the fraud detection,and (4) the time pressures negatively affected the detection of fraud.Keywords: the auditor's attitude, professional skepticism, competence of the audit evidence, time pressure fraud detection. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap skeptisme profesional auditor, kompetensi bukti audit dan tekanan waktu secara bersama-sama terhadap pendeteksian kecurangan pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan sumber data yang dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor/pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Bener Meriah, dengan responden berjumlah 39 aparatur yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sikap skeptisme profesional auditor, kompetensi bukti audit dan tekanan waktu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan; (2) sikap skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan; (3) kompetensi bukti audit berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan, dan (4) tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap pendeteksian kecurangan.Kata kunci: sikap skeptisme profesional auditor, kompetensi bukti audit, tekanan waktu, dan pendeteksian kecurangan
PENGARUH TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DAN REMITANSI TERHADAP PDB PER KAPITA DI INDONESIA
Authors: Afriska Ade Eka , Zulham T. , Dawood Taufiq C. 
Published: July 2019

Money transfer or remittances is one of the main sources of international finance that sometimes exceed the flow of foreign direct investment. This research aims to observe the influence of TKI and the remittance to GDP per Capita in Indonesia by using time series data from the years 1990-2016. Method of the research used Autoregressive Distributed Lagged (ARDL). In Indonesia, the money transfer (remittance) is second after oil and gas (state budget sources or APBN). The result showed that the TKI and positive and significant influential remmitance to GDP per capita Indonesia. Although GDP per capita increased Indonesia result of remittance, but government should increase employment in Indonesia so that Indonesia does not labor must fight and workabroad.Keywords: Remittance, TKI, GDP Per capita, the ARDL.AbstrakPengiriman uang (remitansi) merupakan salah satu sumber keuangan internasional utama yang terkadang melebihi arus investasi langsung asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh TKI dan remitansi terhadap PDB Per Kapita di Indonesia dengan menggunakan data time series dari tahun 1990-2016. Metode analisis yang digunakan yaitu Autoregressive DistributedLagged (ARDL). Di Indonesia, pengiriman uang (remitansi) merupakan sumber APBN kedua setelah Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKI dan remitansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB per kapita Indonesia. Meskipun PDB per Kapita Indonesia meningkat akibat dari remitansi, akan tetapi pemerintah harus meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia agar tenaga kerja Indonesia tidak harus berjuang dan bekerja di luar negeri
PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH
Authors: Agustina Eka , Syechalad Mohd. Nur , Hamzah Abubakar 
Published: July 2019

This study was aim to know and to analyze the influence the amount of population, unemployment rate and educational level to poverty in Aceh province, by using quantitative descriptive approach through time series during 20 years (1995-2015) the secondary data was used from Aceh province. Type of the study classified to multiple linear regression model that is based on OLS (Ordinary least Square.) The result of this study shown that unemployment rate and educational level have positive and significant effect on poverty while the number of population has no significant effect to poverty. This study was suggestions that should be considered by the government is that pay more attentions on the quality of human resource, by giving more trainingof capacity building and skills of workers in order to competition for better occupation and far from poverty.Keywords: Number of Population, Unemployment Rate, Educational Level, and PovertyAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif yang berupa data time series, selama 20 tahun (1996-2015) berupa data-data sekunder yang dipilih dari total keseluruhan Provinsi Aceh. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda (Multiple Linear Regression) berdasarkan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian untuk pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Saran yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memperhatikan peningkatan kualitas SDM, dengan cara membuat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja agar bisa bersaing dalam memperoleh pekerjaan sehingga tidak terjerat dalamkemiskinan.
PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN HIBAH WASIAT OLEH PELAKSANA WASIAT
Authors: Cahyaning Mustika Sari I Gusti Ayu Putu Oka , Wairocana I Gusti Ngurah , Suyatna I Nyoman 
Published: July 2019

Hak atas tanah dapat beralih dengan cara pewarisan melalui hibah wasiat. Dalam peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Terdapat ketidaksesuaian penerapan aturan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan Pasal 112 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dalam hal pewarisan berdasarkan hibah wasiat harus melampirkan akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat, namun dalam prakteknya penulis menemukan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat tanpa akta PPAT. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam tesis ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat tanpa adanya pelaksana wasiat di Kabupaten Tabanan dan kapan kepastian hukum penerima hibah wasiat dalam peralihan hak atas tanah tanpa adanya pelaksana wasiat di Kabupaten Tabanan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena terjadinya kesenjangan antara aturan yang mengatur dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ruang lingkup pembahasannya yaitu mengenai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (das sollen) dilakukan penyimpangan-penyimpangan dalam praktek peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk teknik analisis data, digunakan teknik deskriptif analitis, dikaitkan dengan teori-teori relevan kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan.
Hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji yaitu pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat tanpa adanya pelaksana wasiat di Kabupaten Tabanan adalah tidak memerlukan akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat karena tidak adanya penunjukan pelaksana wasiat. Jadi dasar peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat adalah akta hibah wasiat itu sendiri. Kepastian hukum penerima hibah wasiat dalam peralihan hak atas tanah tanpa adanya pelaksana wasiat di Kabupaten Tabanan adalah didapatkan sejak dibukanya akta wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada penerima hibah yang merupakan kehendak terakhir dari pewaris dan dengan dilakukan pendaftaran hak atas tanah sehingga diperoleh sertifikat sebagai tanda bukti haknya.
Kata kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Hibah Wasiat, Pelaksana Wasiat
PERAN KEPUASAN MEMEDIASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TERHADAP LOYALITAS NASABAH BANK MEGA CABANG SUNSET ROAD KUTA
Authors: Putri Anak Agung Istri Mas Vedanthi , Purnami Ni Made 
Published: July 2019

Banking world is growing in competition, many strategies carried out bycompany in maintaining customers to build long-term good relations. This study explain the role of satisfaction mediating customer relationship management towards loyalty. The research was conducted at Bank Mega branch of Sunset Road Kuta Badung involving 110 respondents use purposive sampling method. The research collected by questionnaires. The analysis technique are path analysis and sobel. The results shows customer relationship management has a positive and significant effect on loyalty. Customer relationship management has a positive and significant effect on satisfaction. Satisfaction has a positive and significant effect on loyalty. Satisfaction significantly mediates partially customer relationship management relationships with loyalty, it shows that customer relationship management accompanied by satisfaction will affect the high and low customer loyalty. This research expected to contribute the science of marketing and consideration of companies or business people.
Keywords : loyalty, customer relationship management, satisfaction
PERAN WORD OF MOUTH MEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA IKLAN DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI
Authors: Kuberasyani Ida Ayu Ruby , Rahyuda Ketut 
Published: July 2019

This study aims to find out how word of mouth mediates the relationship of advertising and prices with buying interest in Traveloka.com and knows how much influence Traveloka.com advertisements have on the interest in buying Traveloka.com. This research was conducted by distributing questionnaires to 100 respondents. The sample criteria in this study are domiciled in the city of Denpasar, respondents who have at least high school or equivalent education, respondents have never used traveloka.com. The types of data used in this study are qualitative data and quantitative data. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis, classic assumption test, inferential statistics, sobel test, and VAF test. Based on the results of the analysis, it was found that advertising had a positive effect on word of mouth, advertising had a positive effect on buying interest, prices had a positive effect on word of mouth, prices had a positive effect on buying interest, word of mouth had a positive effect on buying interest and word of mouth was able to mediate the relationship between advertising and prices for buying interest.
Keywords: word of mouth, advertising, price, buying interest
PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM BINGKAI REZIM HAK CIPTA
Authors: Paramisuari Anak Agung Sinta , Purwani Sagung Putri M.E. 
Published: July 2019

Indonesia yang kaya akan ekspresi budaya tradisional (EBT) memberikan banyak keuntungan atas berbagai karya seni yang dihasilkan oleh masyarakat adat. Namun, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat menyebabkan banyak terjadi kasus klaim tentang EBT. Klaim itupun dapat terjadi akibat perlindungan hukum tentang EBT yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum dapat melindungi EBT secara maksimal. Adapun permasalahan dalam penulisan ini berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia serta penguasaan hak cipta yang dipegang oleh negara terhadap (EBT). Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil dari penulisan ini adalah perlindungan preventif dari EBT di Indonesia terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang terdapat dalam ketentuan pasal 38. Kemudian adapun penguasaan hak cipta yang dipegang oleh Negara terhadap EBT sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 38 UUHC ini dilakukan dengan mekanisme otomatis secara langsung oleh Negara, dan adapun makna kata Negara yang terdapat didalamnya belum memberikan pengertian yang jelas mengenai kata Negara yang terdapat didalamnya. Untuk mengatasi hal tersebut disarankan agar pemerintah segera merealisasikan ketentuan pasal 38 UUHC, kemudian memberikan kejelasan definisi kata Negara dalam pasal 38 UUHC, serta hendaknya pemerintah memberikan ruang perlindungan terhadap hak masyarakat adat sebagai pemegang EBT disamping melindungi keberadaan EBT itu sendiri.

Kata Kunci : Perlindungan, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Hak Cipta.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK DALAM HAL PEMENUHAN JAMINAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR
Authors: Mustikayana I Gede Bayu , Wiryawan I Wayan 
Published: July 2019

Perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dalam pemenuhan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namuan dalam penerapannya ada beberapa permasalahan sehingga pelaksanaan tidak berjalan dengan normal. Adapun permasalahannya adalah Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dalam pemenuhan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja oleh Dinas Linkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ? dan Faktor-faktor apakah yang dapat menghambat pemenuhan hak kesehatan dan keselamatan kerja di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar ? dengan menggunakan metode penelitian emperis yaitu melakukan pemelitian lapangan dan ditunjang dengan beberapa bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja kontrak dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun melalui pembinaan, peningkatan, penanggulangan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan dengan memberikan pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan beserta perlengkapannya, pelindung tangan; dan/atau pelindung kaki dengan pola mendaftarkan dan memberikan kartu BPJS ketenagakerjaan, Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja kontrak dikarenakan adanya tindakan tidak aman yang dilatarbelakangi oleh adanya tindakan berbahaya dari pekerja bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kerja, kurangnya menguasai atau belum trampil dengan peralatan atau mesin baru dan faktor alamiah

Kata Kunci : perlindungan ; pekerja kontrak ; jaminan kesehatan dan keselamatan kerja
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI BALI
Authors: Wibawa I Made Satria , Sukranatha Anak Agung Ketut , Priyanto I Made Dedy 
Published: July 2019

Bahan Bakar Minyak memiliki peranan yang penting dan merupakan salah satu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan masyarakat. Di Indonesia, peran BBM sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan transportasi. Penggunaan transportasi di Indonesia tercatat cukup tinggi. Melihat tingginya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia, tentu saja kebutuhan BBM juga kian meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di hampir seluruh daerah baik di kota sampai ke pelosok desa. SPBU merupakan tempat dimana kendaraan memperoleh bahan bakar. Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli BBM antara konsumen dan SPBU, masih adanya permasalahan yang dihadapi. Salah satu keluhan para konsumen yang sering terjadi adalah adanya kecurangan dalam pengisian bahan bakar di SPBU.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan saat pengisian BBM pada SPBU di Bali adalah dari oknum-oknum petugas operator SPBU itu sendiri yaitu dengan adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan, sifat serakah, dan adanya tekanan kebutuhan yang mendesak. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen BBM ada 2 yaitu perlindungan hukum Preventif atau berupa pencegahan, dan perlindungan hukum Represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi. Dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen BBM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Kabupaten/kota melakukan 2 sarana perlindungan hukum tersebut. Dalam bentuk perlindungan hukum yang Preventif, Disperindag melakukan kegiatan Tera Ulang terhadap alat ukur yang digunakan dalam kegiatan perdagangan, yang dalam hal ini yaitu mesin pompa bahan bakar pada SPBU di Bali. Selanjutnya dalam bentuk Represif, Disperindag bekerja sama dengan aparat hukum yaitu kepolisian, melakukan penyegelan terhadap SPBU-SPBU di Bali yang diduga melakukan kecurangan ataupun perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangn yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Kecurangan, Perlindungan Hukum.