bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA DI TPA DESA TEMESI KABUPATEN GIANYAR
Authors: Aryastuti Gusti Ayu Krisma , Markeling I Ketut 
Published: July 2019

Pekerja dalam pembangunan nasional memiliki peranan penting sehingga dengan meningkatnya tantangan serta resiko yang dihadapinya maka perlu diberikan perlindungan sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi pekerja. Adakalanya perusahaan tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai perlindungan terhadap pekerja. Maka dari itu perlunya perlindungan bagi pekerja dari pemberi kerja, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemberi kerja agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kejadian tersebut, maka perlu diteliti mengenai implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Tempat Pembuangan Akhir Desa Temesi Kabupaten Gianyar. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan Pendekatan Fakta. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian diolah secara kualitatif. Melalui data yang diperoleh dari hasil penelitian maka diketahui bahwa Tempat Pembuangan Akhir Temesi telah mendaftarkan pekerja tetap maupun pekerja kontrak tetapi bagi pekerja harian lepas belum terdaftar dalam pengimplementasian program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh karena itu harus mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk perlindungan pekerja. Adapun hambatan terhadap implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni ketidakjelasan perpanjangan masa kerja terhadap pekerja kontrak maupun pekerja harian lepas karena masih banyaknya pegawai tetap yang mengisi posisi jabatan.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan, Pekerja
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS HAK – HAK NYA DARI PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
Authors: Mahardika I Nyoman Gede Gita , Darmadi A.A. Sagung Wiratni 
Published: July 2019

Dalam penulisan skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap tertanggung Atas Hak-Hak-nya Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dengan perumusan masalah 1. Bagaimana akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit dan 2. Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak tertanggung menurut Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perasuransian.
Hasil penelitian menunjukan akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi sebagai debitur yang telah dinyatakan pailit maka debitur pailit demi hukum kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, akibat putusan pailit selanjutnya adalah terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa semua perikatan debitur yang timbul setelah adanya putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang Nomor 40 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 maka berlaku sesuai asas hukum lex specialis derogate legi generalis dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 sehingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengesampingkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang menjadikan kedudukan tertanggung lebih diutamakan (kreditur preferen).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tertanggung, Kepailitan
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PELANGI KONVEKSI PADA BARANG YANG CACAT PRODUKSI
Authors: Prabandari Anak Agung Sagung Nadya , Sutama Ida Bagus Putu 
Published: July 2019

Dalam era perubahan dengan kemajuan teknologi membuat para pebisnis mulai berinovasi dalam mengembangkan perekonomian mereka. Perkembangan usaha konveksi semakin melejit pesat seiring perkembangan jaman dan tawaran yang membludak. Salah satu usaha konveksi yang ada di Kota Denpasar yakni Pelangi Konveksi yang dimiliki oleh Sdr. Dewa Gede Dipa Keramas Sutamaya. Dalam menjalankan usaha terdapat hambatan atau kendala dalam proses produksi, salah satunya terjadi barang yang rusak atau cacat produksi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha Pelangi Konveksi pada barang yang cacat produksi serta mengetahui penyelesaian sengketa yang dilakukan Pelangi Konveksi. Penulis menggunakan Metode Yuridis Empiris. Kemudian, jika melihat pada Pasal 19 UUPK terdapat tanggung jawab Sdr.Dipa sebagai pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan. Sdr.Dipa melakukan penyelesaian menggunakan cara negosiasi yang menghasilkan kesepakatan perpanjangan waktu bagi pihak Pelangi Konveksi guna melakukan penggantian barang yang cacat produksi dengan yang baru.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Konveksi, Cacat Produksi
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK DALAM UPAH MINIMUM PADA HOTEL KELAPA RETREAT & SPA DI JEMBRANA
Authors: Nugroho Aggi , Wiryawan I Wayan 
Published: July 2019

Adapun faktor yang belakangi terjadinya kemiskinan, lemahnya strukur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, pengecualian terhadap orang-orang yang memiliki tingkat perekonomian yang kurang kewaspadaan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak secara tidak langsung akan menjadi undang – undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dan dalam membuat perjanjian harus beritikad baik. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja dalam pemberian upah yang tidak sesuai dengan UMK di Hotel Kelapa Retreat & SPA di Kabupaten Jembrana dan Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan pekerja akibat mengalami upah dibawah UMK di Hotel Kelapa Retreat & SPA di Kabupaten Jembrana. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta pendekatan perundang-undangan.
Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan pengupahan yang di berikan terhadap tenaga kerja kontrak dan yang bekerja di Hotel kelapa retreat & SPA di Kabupaten Jembrana, Perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang menerima upah di bawah UMK di Hotel Kelapa Retreat & Spa, sistem pengupahan yang di terapkan tidak sesuai dengan peraturan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang berlaku sebagaimana mestinya di Kabupaten Jembrana. Kata Kunci :Pekerja, Perjanjian Kerja, Upah
PENGGUNAAN LAYANAN GRAB EXPRESS SEBAGAI JASA ANGKUTAN BARANG DENGAN SEPEDA MOTOR
Authors: Sari Ni Putu Lilik Purnama , Indrawati A.A. Sri 
Published: July 2019

Grab Express merupakan layanan untuk mengirim barang dengan moda transportasi roda dua (sepeda motor). Dalam perkembanganya Grab Express sebagai angkutan barang menimbulkan permasalahan terkait penggunaan sepeda motor sebagai alat angkutan barang. Hal tersebut memicu pertanyaaan tentang bagaimana pengaturan hukum layanan Grab Express dalam menyelenggarakan angkutan barang dengan sepeda motor dan bagaimana tanggung Jawab penyedia layanan grab express atas Kerusakan barang yang diterima oleh pengguna layanan Grab Express dengan sepeda motor.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Pengaturan hukum layanan Grab Express dalam menyelenggarakan angkutan barang dengan sepeda motor terdapat norma konflik antara PP No. 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan Pasal 10 ayat (2) dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Barang Pasal Pasal 137 ayat (3). Dalam PP angkutan jalan ada pengecualian bahwa sepeda motor dapat digunakan sebagai alat angkutan barang apabila memenuhi persyaratan teknis. Namun dalam UULLAJ angkutan barang wajib menggunakan mobil barang. Dan untuk tanggung jawab apabila terjadi kerusakan barang yang terima oleh konsumen maka yang bertanggung jawab adalah mitra Grab dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi.

Kata kunci: Grab Express, angkutan barang, pengaturan, tanggung jawab
KAJIAN TENTANG IZIN PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN
Authors: Sellia Ni Made , Atmadja Ida Bagus Putra 
Published: July 2019

Karya ilmiah ini membahas permasalahan terkait konflik norma pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur kewajiban memiliki izin edar dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui izin pada industri rumah tangga pangan dan tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga pangan terhadap pangan yang diedarkannya. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach). Hasil dari penelitian ini adalah terkait pemberlakuan izin edar pada makanan dan minuman produksi industri rumah tangga pangan kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali. Meskipun izin edar dikecualikan pada industri rumah tangga pangan, namun industri rumah tangga pangan wajib untuk memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).
Kata Kunci : industri rumah tangga, izin, pangan.
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA ARTHA SEDANA DAN KSP. WIRARTHA UTAMA DIKOTA DENPASAR SELATAN
Authors: Sari Ni Luh Anggun Sri Herlina , Indrawati A.A. Sri , Putrawan Suatra 
Published: July 2019

Koperasi menepati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi yang secara etimologi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Dengan adanya lembaga yang berbentuk koperasi seperti contoh koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum dan menimbulkan permasalahan yaitu apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan dan bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di kota Denpasar Selatan.
Didalam penelitian untuk menyusun jurnal ini mempergunakan jenis penlitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, jenis pendekatan yang digunakan untuk penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan, penelitian jurnal ini bersifat deskriptif bertujuan mengambarkan secara tepat ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain yang berkembang dalam masyarakat.
Hasil penelitian menyatakan faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wiratha Utama Di Kota Denpasar Selatan adalah adanya kerugian yang dialami nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga membuat debitur mengalami kerugian dan dapat berpengaruh pada pembayaran kredit yang berlangsung, tidak adanya etika baik dari pihak nasabah, adanya peminjaman kredit tetapi tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga, dan dengan sengaja menyalahgunakan peminjaman kredit tersebut. Sedangkan penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Arha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan yaitu melelui mekanisme pemanggilan yang dilakukan oleh pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui penyebab debitur belum bisa melunasi hutangnya. Dalam perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan sebaiknya pihak koperasi lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kreditur agar kredit yang diberikan tidak disalahgunakan oleh debitur.
Kata Kunci : Koperasi, Kredit, Perjanjian
PENINGKATAN KETAHANAN PANAS MATERIAL PISTON DENGAN PELAPISAN HA
Authors: Trismianto Devout Prakoso 
Published: July 2019

Keausan pada piston dikarenakan kondisi kerja piston yang bekerja menahan suhu yang tinggi, tekanan yang besar dan gaya gesek secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama,sehingga piston mengalami keausan. Salah satu upaya untuk memperkuat piston yang dilakukan yaitu dengan pelapisan Thermal Barrier Coating. Teknik pelapisan dengan metode thermal barrier coating banyak digunakan didunia penerbangan khususnya untuk pembuatan turbin. Pada penelitian ini, hydroxyapatite telah berhasil dilapiskan pada permukaan substrat piston menggunakan metode thermal barrier coating dengan alat flame spray. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap thermal dengan melakukan pelapisan hydroxyapatite (HA) yang menggunakan metode flame spray dengan variasi tekanan gas oksigen. Variasi tekanan gas oksigen yang digunakan adalah 4 bar, 5 bar, 6 bar. Untuk melihat karakteristik dan sifat mekanik dilakukan pengujian Scanning electron microscope (SEM) untuk melihat struktur permukaan lapisan, mikroskop makro untuk melihat penampang samping, uji kerekatan untuk mengetahui tingkat kerekatan lapisan dan uji konduktifitas thermal untuk mengetahui sejauh mana lapisan mampu menahan suhu. Hasil pengujian menunjukkan pelapisan dengan tekanan gas oksigen 6 bar mempunyai struktur mikro yang lebih homogen, tidak terlihat porous, difusi secara merata, memiliki nilai kerekatan yang lebih baik yaitu 4B dengan presentase 4% dan sedangkan untuk uji konduktivitas thermal bahan, didapat nilai konduktivitas thermal dari hydroxyapatite sebesar, KHA = 0,295 cal/msK .
PENGARUH KUALITAS LAYANAN PADA WARUNG INTERNET I-CAFE TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN DI KOTA BLITAR
Authors: Pratama Efraim Honey , Santoso Ariadi , Girahani Endang 
Published: July 2019

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Layanan (X) terhadap Loyalitas Pelanggan (Y). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Layanan (X) terhadap Kepuasan Pelanggan (Z). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepuasan Pelanggan (Z) terhadap Loyalitas Pelanggan (Y). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Layanan (X) terhadap Loyalitas Pelanggan (Y) dengan melalui Kepuasan Pelanggan (Z) sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini adalah eksplanatory research. Penelitian ini dilakukan di pelanggan Warnet I – Cafe di Kota Blitar. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pelanggan, laki – laki dan perempuan, dan berumur 17 sampai 25 tahun pada bulan Maret 2018 sebanyak tidak terhingga pelanggan. sampel penelitian berjumlah 93 responden dengan teknik sampling purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan Kualitas Layanan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan di warnet I – Cafe di Kota Blitar. Kualitas Layanan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan di warnet I – Cafe di Kota Blitar. Kepuasan Pelanggan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan di warnet I – Cafe di Kota Blitar. Kualitas Layanan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan.Kata Kunci: Kualitas Layanan, Loyalitas Pelanggan, Kepuasan Pelanggan
Game Edukasi Matematika dan Pengenalan Angka Menggunakan Teknologi Kinect dengan Metode Gesture Recognition
Authors: Prakoso Galuh , Agustina Ina , Fauziah Fauziah 
Published: July 2019

Teknologi telah digunakan dalam beberapa sektor secara masif, terutama dalam sektor pendidikan. Tetapi karena metode pembelajaran yang kurang interaktif, minat belajar para siswa menjadi turun ketika akan mengikuti pelajaran matematika. Gesture recognition adalah teknologi yang memungkinkan sebuah perangkat digital mendeteksi atau menerima input berupa gerakan pengguna melalui kamera dan melaksanakan perintah sesuai dengan input yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah pembuatan game edukasi tentang matematika dan pengenalan angka dengan hardware kinect XBOX 360 menggunakan metode gesture recognition untuk mengatur dan menggerakkan objek didalam software Unity 3D yang dibuat menggunakan software Blender. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fps terbaik yang didapatkan dari beberapa percobaan adalah 60fps. Jarak ideal antara kinect dan pengguna dalam memainkan game ini adalah 1,5 sampai 2 meter dengan rata – rata penurunan 8,9 fps per 0,25 meter. Rata – rata waktu komputasi untuk membaca gerakan dari pengguna adalah 1035,9 ms. Dan dengan menggunakan script acak soal, variabel – variabel soal dapat teracak secara random tanpa ada pengulangan.
Segmentasi Citra Iris Mata Menggunakan Metode Otsu Thresholding
Authors: Alamsyah Muslim 
Published: July 2019

Iridologi atau yang biasa disebut sebagai diagnosis iris adalah suatu metode kedokteran yang menyatakan bahwa tiap bagian pada tubuh manusia dapat direpresentasikan dengan wilayah yang terdapat pada iris mata (bagian yang berwarna pada pupil) dan dapat mengetahui seseorang yang telah mengalami gejala penyakit. Untuk menentukan gejala suatu penyakit yang diderita pasien pada umumnya akan dilakukan tes laboratorium, dimana tes ini cukup mahal dan terkadang menimbulkan luka serta hasilnya pun terkadang lama untuk diketahui, metode sebelumnya mampu melakukan segmentasi citra iris mata tapi sulit untuk pengambilan fokus iris mata yang akurat dan nilai tingkat pada akurasi karena antara sklera, iris mata dan pupil masih jadi satu. Oleh karena itu, pada penelitian ini mengimplementasikan segmentasi tiga kelas menggunakan metode otsu thresholding, metode otsu merupakan metode pencarian ambang batas atau treshold otomatis yang baik kemudian menggunakan metode tiga kelas dengan menentukan foreground, TBD (To Be Determinand) dan background. Metode ini mampu melakukan segmentasi citra iris mata dengan baik yaitu dengan akurasi 99.07 % dan nilai Area Under Curve (AUC) pada kurva relaive operating characteristic (ROC) sebesar 99.07 %.
Fluorescence Study of Aggregation Behaviour of Cationic Surfactant Carbethopendecinium Bromide and its Comparison with Cetyltrimethylammonium Bromide
Authors: Holínková Petra , Pekař Miloslav 
Published: July 2019

AbstractThe aggregation behaviour of the cationic surfactant carbethopendecinium bromide (Septonex) and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) in aqueous solution was investigated by steady-state and time-resolved fluorescence experiments. Values of critical micelle concentration were obtained from the pyrene emission polarity index. The micellar aggregation numbers for four different concentrations of both surfactants were determined by steady-state and time-resolved fluorescence quenching methods, using pyrene as a probe and cetylpyridinium chloride as a quencher. The results obtained for Septonex were compared with the aggregation parameters of CTAB. Generally, Septonex micelles were formed by a smaller number of surfactant monomers than in the case of CTAB and the critical micelle concentration of Septonex is lower than that of CTAB. Also, the concentration dependence of the micelle aggregation number was found.
Wettability of Phosphonium Benzene Sulfonate on Parafilm
Authors: Duan Shengfu , Jiang Yajie , Geng Tao , Ju Hongbin , Wang Yakui 
Published: July 2019

Abstract
The wettability of phosphonium benzene sulfonate on parafilm has been investigated by means of dynamic contact angle measurement. Based on the surface tension data, the spreading coefficient, adhesion tension (γlg cosθ), and adhesion work (WA) were further analyzed. It was revealed that the surface tension and contact angle decreased with the increase in concentration, and remained constant when the concentration was higher than the critical micelle concentration (CMC). Furthermore, the spreading coefficient increased with increase in concentration then stays unchanged. In the studied concentration range, the value of spreading coefficient is negative, indicating that it cannot rapidly spread the surfactant on the parafilm surface to an uniform film. The measurements show a linear relationship between the adhesion tension γlg cosθ and the surface tension in the concentration range of 2 × 10−6 mol L−1 to 1 × 10−4 mol L−1. The adsorbed amount of surfactant molecules at the parafilm-solution interface is lower than that at the gas-liquid interface. The value of WA was initially decreased then increased as the concentration was increasing and reaches a minimum value at the concentration near the CMC.
العقود الإلكترونية: دراسة فقهية تحليلية<br> Electronic Contracts: A Jurisprudential Analysis
Authors: (Arif Ali Arif) عارف علي عارف , (& Nadia Al bayani) ونادية ياس البياتي 
Published: July 2019

كان التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات الذي يمر به العالم في الوقت الراهن، أثره البالغ والواضح على المبادئ الراسخة في الفكر القانوني، خاصة في مجال العقد الإلكتروني، فبينما كانت هذه التصرفات تنشأ بواسطة العقد التقليدي، فإنه اليوم أصبح ينشأ بواسطة تقنيات رقمية. ثم إِن استخدام هذه التقنية الحديثة في إبرام التصرفات القانونية أحدث تغييرات في الكثير من المفاهيم القانونية كمفهوم العقد، إذ أوجدت هذه التقنيات أشكالاً جديدة صبغت جميعها بالطابع الإلكتروني، والتي تتصف بصفات وخصائص قد لا تتوافر في نظيرتها بالتجارة التقليدية، كالسرعة وتوفير المال والوقت والجهد، ولذلك تضافرت الجهود الدولية والإقليمية والوطنية على إصدار تشريعات تعترف بحجية هذه الأشكال الحديثة بذات الحجية المقررة للعقد التقليدي. ومع كل هذا التطور في شكل العقد، فإن الفقه الإسلامي لا يمنع الاستفادة من الأَساليب الفنية والتقنيات الحديثة خاصة في مجال العقود ووسيلة إبرامها طالما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء ويحقق العدالة والاستقرار وإثبات الحقوق بين الأَطراف.*******************The development the world is experiencing at the moment in the field of information technology and telecommunications sector has a comprehensive and clear impact on the established principles in legal thought, especially in the field of electronic contracts. Transactions were in the past based on traditional contracts, whereas they take shape today by digital technologies. The use of this modern technology in concluding the legal procedures has effected many changes in many legal concepts such as the concept of the contract. The electronically fashioned new forms of contract are characterized by the features and properties that are not available in the forms used in the traditional trade such as swiftness and abundance of wealth, time, and effort. Therefore, united efforts at the international, regional and national level were made to pass legislations to recognize these modern forms as valid as those in traditional contracts. With all this development in the form of the contract, the Islamic jurisprudence does not preclude benefiting from the modern techniques and technologies, particularly in the area of contracts and the means by which they are concluded as long as it does not conflict with Islamic SharÊ‘ah, ensures justice, stability, and honors human rights of the parties.