bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
MEMBANGUN DEMOKRASI DI ATAS KEPENTINGAN RAKYAT (ILUSI KEPENTINGAN RAKYAT)
Authors: Widhi Antoro Bibianus Hengky 
Published: March 2019

ABSTRACTPolitical party plays an important role in the democratic process of a country due to its role as a political infrastructure in an attempt to print a cadre of state leaders in the executive and legislative branches, which is a political suprastructure. Te correlationof both branches arevery important in the realization of the rule of law, which is based on democratic principles. In order to strengthen democracy and the implementation of an eﬀective party system, strengthening the institutions and improving the function and the role of political party are needed.Tus, public funds (public fnancing) is nedeed by the political party to support operational activities of political education and political party secretariat. In relation with that issue, the fnancial disclosure at the level of internal party democracy is nedeed. Tis paper analyzes the fnancial support of political parties, in particular on the party funding arrangements system sourced from public funds, as referred to in the regulations governing the fnancial aid of the party with regard to the principles of good fnancial management and international standards that are built on people’s interests.Keywords : political party, democracy, political party fnance.INTISARIPartai Politik memegang peranan penting dalam proses demokrasi suatu negara. Mengingat perannya sebagai infrastruktur politik dalam upaya mencetak kaderkader pemimpin negara di eksekutif maupun legislatif yang merupakan suatu suprastruktur politik. Korelasi keduanya sangatlah penting di dalam perwujudan prinsip negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Guna penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik. Sehingga dengan demikian diperlukan adanya pemberian bantuan keuangan partai yang bersumber dari dana publik (public fnancing) yang digunakan sebagai penunjangkegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya demokrasi pada tataran internal partai untuk mewujudkan keterbukaan keuangan partai. Tulisan ini menganalisis tentang bantuan keuangan partai politik, secara spesifk pada sistem pengaturan pendanaan partai yang bersumber dari dana publik sebagaimana dimaksud dalam regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan standar internasional yang dibangun di atas kepentingan rakyat.Kata Kunci : Partai Politik, Demokrasi, bantuan keuangan partai.
PROBLEMATIKA INDEPENDENSI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH
Authors: Pasha Zahlul 
Published: March 2019

ABSTRACTAfter signing the MoU between the Indonesian government and the Free Aceh Movement, a lot of interesting dynamics going on in Aceh, which is the Qanun KKR Aceh. As an independent agency, the Aceh TRC duty to disclose the truth on the alleged past human rights violations in Aceh. This paper examines the nature of the independence of Aceh TRC is based on theoretical characteristics of an independent institution. Based on the results of the study found that the Aceh TRC has a number of independent properties include: an odd number of members, the independent election commission members, the election and dismissal of members of the commission are closely regulated and has the authority to regulate themselves (self-regulated bodies). However, on the other hand also found two other things that escape is set regarding the nature of the independence of Aceh TRC is concerning institutional decision-making procedures and functions of the commission as well as regarding filling positions that are not members of the commission be gradual (staggered terms) but simultaneously. Keywords: Independency, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. INTISARIPasca penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan GerakanAceh Merdeka, banyak dinamika menarik yang terjadi di Aceh, salah satunyaadalah pengesahan Qanun KKR Aceh. Sebagai lembaga independen, KKR Aceh bertugas mengungkap kebenaran atas dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh. Tulisan ini berusaha mengkaji sifat independensi KKR Aceh berdasarkan ciri teroritik suatu lembaga independen. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa KKR Aceh memiliki sejumlah sifat independenmeliputi: jumlah anggota yang ganjil, proses pemilihan anggota komisi yang independen, pemilihan dan pemberhentian anggota komisi diatur jelas serta memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (self regulated bodies). Namun, di sisi lain juga ditemukan dua hal lain yang luput diatur berkenaan sifat independensi KKR Aceh, yaitu menyangkut prosedur pengambilan keputusan kelembagaan dan fungsi komisi serta perihal pengisian jabatan anggota komisi yang tidak dilakukan secara bertahap(staggered terms) melainkan bersamaan. Kata Kunci: Independensi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.
URGENSI PERUBAHAN PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA KONTEMPORER
Authors: Bartama Primus Adiodatus Abi , Wisnubroto Aloysius 
Published: March 2019

Contemporary era with a dynamic information society presents new challenges in various fields of human life, one of them is law enforcement. The failure of law enforcement system in realizing substantial justice in a dynamic society is caused by paradigmatic legal issues. The problems which are going to be studied and answered are how the law enforcement paradigm shift urgency in facing the challenges of contemporary era. Through methods that are doctrinaire (normative-philosophical), it is found the limitations of law enforcement system that resulted in the law, particularly in the settlement through the judiciary, are not able to bring about justice because they are still hampered due to the paradigm of positivistic. Thus the paradigm shift becomes very urgent to overcome the limitations of the legal system is positivistic. The paradigm that is deemed in accordance with the needs of society that is dynamic information society is a legal paradigm that is non-positivistic.Keyword: Law enforcement, Paradigm, Contemporary era, Justice system.INTISARIEra kontemporer dengan masyarakat informasinya yang dinamis menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Kegagalan sistem penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan yang substansial dalam masyarakat yang dinamis disebabkan karena permasalahan hukum yang bersifat paradgmatis. Permasalahan yang hendak dikaji dan dijawab adalah bagaimana urgensi perubahan paradigma penegakan hukum dalam menghadapi tantangan era kontemporer. Melalui metode yang bersifat doktriner (normatis-filosofis), diperoleh temuan bahwa keterbatasan sistem penegakan hukum yang mengakibatkan hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, tidak mampu mewujudkan keadilan dikarenakan masih terbelenggun dengan paradigma hukum positif. Demikian perubahan paradigma menjadi sangat urgen untuk mengatasi keterbatasan sistem hukum positif. Paradigma yang dipandang sesuai dengan kebutuhan masyarakat informasi yang bersifat dinamis adalah paradigma hukum yang bersifat nonpositivistik.Kata Kunci: Penegakan hukum, Paradigma,Era kontemporer, sistem peradilan.
PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA
Authors: Widiartana Gregorius 
Published: March 2019

ABSTRACTThe criminal law that has been used as one of the means to eridicate crime is built on a retributive paradigm, so its repressive and coercive nature dominates. Based on the retributive paradigm, crime prevention is the sole authority of the law enforcement apparatus. Crime prevention based on the retributive paradigm is also offender oriented. Unlike the retributive paradigm, the paradigm of restorative justice offers another way of dealing with crime. In the retributive paradigm of justice, the sanction imposed does not aim to take revenge on the perpetrators of crime but rather sanctions that can arouse the perpetrator's responsibility for the suffering of the victim or sanction aimed at restoring the suffering of the victim. According to the paradigm of restorative justice, the process of solving crimes is done by involving perpetrators, victims and the community. Keywords: crime prevention, criminal law, retributive, restorative justice. INTISARIHukum pidana yang selama ini dipakai sebagai salah satu sarana untuk menangulangi kejahatan dibangun atas dasar paradigma retributif, sehingga sifatnya yang represif dan koersif begitu mendominasi. Berdasar paradigma retributif, penanggulangan kejahatan merupakan kewenangan tunggal aparat penegak hukum. Penanggulangan kejahatan berdasar paradigma retributif juga bersifat offender oriented. Berbeda dengan paradigma retributif, paradigma keadilan restoratif menawarkan cara lain dalam menanggulangi kejahatan. Dalam paradigma keadilan retributif, sanksi yang dijatuhkan tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan sanksi yang dapat menggugah tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan korban atau sanksi yang bertujuan untuk memulihkan penderitaan korban. Menurut paradigma keadilan restoratif, proses penyelesaian kejahatan dilakukan dengan cara melibatkan pelaku, korban dan masyarakat. Kata kunci: Penanggulangan kejahatan, hukum pidana, retributif, keadilan restoratif.
EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA
Authors: Amalia Sulfi 
Published: March 2019

Legal Aid Organization is an organization that provides legal aid to the seeker of justice without accepting honorarium, to protect the people from the oppression of laws that often befall them. In real life, there are still plenty of LBH , not verified at Kemenkumham yet, including LKBH FH UP45. Nevertheless, LKBH FH UP45 as an institution that has not been verified, had been accompanying clients in court. Legal aid given by LKBH FH UP45 done until things get verdicts magnitude. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum is quite effective and quite helpful in the implementation of the grant of legal aid and consultancy in LKBH FH UP45.Key Words : Effective, Legal Aid, LBH, Verification AbstrakLembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima honorarium, guna melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Dalam kehidupan nyata, masih banyak LBH sebagai pemberi bantuan hukum, belum terverifikasi di Kemenkumham, termasuk LKBH FH UP45. Namun demikian, LKBH FH UP45 sebagai lembaga yang belum terverifikasi, sudah pernah mendampingi klien di pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH FH UP45 dilakukan hingga perkara mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum cukup efektif dan cukup membantu dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan konsultasi di LKBH FH UP45. Kata Kunci : Efektifitas, bantuan hukum, LBH, dan verifikasi
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2161K/PID/2012)
Authors: Sibarani Sabungan 
Published: March 2019

AbstractThe number of cases of wrongful catches of late shows police negligence in performing their duties. For example in the case of Hasan Basri. The purpose of this research is to know the function of the Police in law enforcement in Indonesia, to know the accountability of Police investigators and the victim's legal efforts in the case of wrongful catch or error in persona. The research method used in this research is the normative juridical approach The function of the Police in law enforcement in Indonesia is one of the functions of state government The accountability of Police investigators refers to the provisions Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and the code of ethics of the police. The legal efforts that need to be done by the victim who experienced the wrong of catching them is pre-trial, if the case has not been entered the main trial of the case. If the case has reached the principal trial of the case, the victim may claim damages and rehabilitation .Keywords: Law Analysis, Error in Persona, Court Decision. AbstrakBanyaknya kasus salah tangkap akhir-akhir ini menunjukkan kelalaian polisi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya dalam kasus Hasan Basri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Polisi dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk mengetahui akuntabilitas penyidik Kepolisian dan upaya hukum korban dalam kasus salah tangkap atau salah orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara. Akuntabilitas penyidik Kepolisian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kode etik kepolisian. Upaya hukum yang perlu dilakukan oleh korban yang mengalami kesalahan dalam menangkapnya adalah pra-persidangan, jika kasusnya belum masuk persidangan utama kasus tersebut. Jika kasus tersebut telah mencapai persidangan utama dari kasus tersebut, korban dapat mengklaim ganti rugi dan rehabilitasi.Kata kunci: Analisis Hukum, Kesalahan Tangkap, Putusan Pengadilan.
Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan
Authors: Sida Noer 
Published: March 2019

AbstractThe general election is a means of implementing the people's sovereignty to elect people who will occupy the seat of government. This general election was held to realize a democratic country, where the leaders were chosen based on the majority of votes. Countries that adhere to democracy generally accommodate the political rights of their citizens in an election, whether they are direct or indirect. Basically everyone has the right to participate in government in other words everyone has the right to be elected or elected. Regarding to Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 regarding the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional, there is one requirement for legislative candidate became controversial because there is a prohibition on ex-prisoners of corruption, drugs (as a dealer), and sexual crimes against children to be the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional. Some ex-convicts already did judicial review, therefore we need to understand the legality of the regulation for ex-convicts regarding to election.Key Words: Human Rights, Right to Participate in Government, Ex-convictAbstrakPemilihan umum adalah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan kata lain setiap orang memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memberikan batasan satu syarat bagi calon anggota legislatif yang menjadi kontroversi karena adanya larangan bagi mantan narapidana korupsi, narkoba (sebagai bandar), dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh peraturan tersebut mengajukan judicial review, oleh karena itu, patut dikaji bagaimana legalitas hak yang dimiliki oleh mantan narapidana dalam pemilihan umum.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan, Mantan Narapidana.
WHAT IS INDIGENEITY?
Authors: Walker Daena 
Published: March 2019

This paper aims to explore and understand the definition of indigeneity from a Māori world view. Presented is a selection of narratives by authors and scholars that provide their knowledge and experience of Māoritanga. In this way, indigeneity is described by the indigenous themselves, which often contrasts to the non-indigenous definitions.
The following sections will also include the effects of post-colonial assimilation on Māori culture, beliefs, philosophies, and way of life, which negatively impacted on the identity of Māori.
I also include my personal views on the terms "indigenous" and "indigeneity" from the perspective of a wāhine Māori that was born and raised in an urbanised environment in the 1970s. Religion also contributed to the misinterpretation of my indigeneity and indigenous background. As a consequence of this, I have personally experienced what’s known as an identity crisis that has led me to search and discover my inherent identity as wāhine Māori.
Therefore, I present a culmination of knowledge that I have learned through a personal journey of identity, which has evolved into my desire to reclaim my indigeneity. With this said, the need to reclaim one’s indigenous identity implies that an indigenous born person can lose their indigeneity. For many Māori this is true, and I include the effects that colonisation has had on the loss of indigenous knowledge throughout Aotearoa.
Despite this, the knowledge which tūpuna passed down from one generation to the next has always been available if there is enough desire to seek it out and learn from it. This essay attempts to disentangle the fabrication of indigenous Māori from a colonised viewpoint, and present the authenticity of tradition, belief, and philosophy from a Māori worldview.
Explorations of the term ‘Indigenous’
Authors: Milne Kane 
Published: March 2019

I am an Indigenous Practitioner, but I am still on a journey to discover what that truly means. Our struggle as Māori in Aotearoa, as a colonised people, has created a raft of inter-generational issues that we are still feeling and dealing with. For me growing up, it has been hard to fully embrace my “taha Māori”. Although I went to a Māori high-school, and my whanau identified strongly with our Māori heritage, outside these spaces, “being pakeha” offered advantages I would never have received had I looked Māori. It is only in the past 15 or so years that I have truly come to understand the power, resilience, love and grace of te ao Māori. And here I find myself, challenged to position myself in this world, and therefor to be able to define what it means to be Indigenous.
On the surface the word Indigenous seems self-evident, but I actually need to understand its significance, its use in both local and global contexts, and how it impacts how we do what we do. It appears to me as if we go through decades where a particular set of words become the every-day buzzwords. Over the past couple of years, I have often said to people that I work with, that while innovation is the buzzword of this decade, indigenous will be the buzzword of the next decade. What I mean by this is that I can see the word indigenous being used and commercialised by western organisations and systems, with little or no regard to the true understanding of what it means to be indigenous. We only need to google “cultural appropriation” to see examples of this in practice. While I only have anecdotal evidence of this trend, living in a world that straddles both digital innovation and kaupapa Māori, I believe this to be true. In this position paper, I will explore the meanings of the words indigenous and indigeneity, and look at how they are used by various organisations around the world. I will define what indigenous means in my practice, and why I believe it is important for us, as Māori, to own the use of Indigenous and Indigeneity in Aotearoa.
I am Ngaitai – Ko Ahau te Uri: A discovery of Indigeneity
Authors: Hotereni Vania 
Published: March 2019

The terms Indigenous and indigeneity are used to position groups of people who are classed with the same ideology. What is indigeneity and what is not indigeneity? What are the boundaries needed to belong and to utilise this framework? Do we as Māori or do I as a Ngaitai Women need to align and belong to an indigenous world for the pure intent to validate my own identity? Where does Te Tiriti o Waitangi fit in this space and how do I align my practice?
I am Ngaitai – Ko Ahau te Uri is a positioning perspective on the notion of indigeneity and also looks at the roller coaster ride through whakapapa and social work practice when utilising terms that have a political agenda.
On residuated skew lattices
Authors: Saeid Arsham Borumand , Koohnavard Roghayeh 
Published: March 2019

Abstract
In this paper, we define residuated skew lattice as non-commutative generalization of residuated lattice and investigate its properties. We show that Green’s relation 𝔻 is a congruence relation on residuated skew lattice and its quotient algebra is a residuated lattice. Deductive system and skew deductive system in residuated skew lattices are defined and relationships between them are given and proved. We define branchwise residuated skew lattice and show that a conormal distributive residuated skew lattice is equivalent with a branchwise residuated skew lattice under a condition.
Synneusis: does its preservation imply magma mixing?
Authors: Gogoi Bibhuti , Saikia Ashima 
Published: March 2019

Abstract
The Ghansura Felsic Dome (GFD) occurring in the Bathani volcano-sedimentary sequence was intruded by mafic magma during its evolution leading to magma mixing. In addition to the mafic and felsic rocks, a porphyritic intermediate rock occurs in the GFD. The study of this rock may significantly contribute toward understanding the magmatic evolution of the Ghansura dome. The porphyritic rock preserves several textures indicating its hybrid nature, i.e. that it is a product of mafic-felsic magma mixing. Here, we aim to explain the origin of the intermediate rock with the help of textural features and mineral compositions. Monomineralic aggregates or glomerocrysts of plagioclase give the rock its characteristic porphyritic appearance. The fact that the plagioclase crystals constituting the glomerocrysts are joined along prominent euhedral crystal faces suggests the role of synneusis in the formation of the glomerocrysts. The compositions of the glomerocryst plagioclases are similar to those of plagioclases in the mafic rocks. The results from this study indicate that the porphyritic intermediate rock formed by the mixing of a crystal-rich mafic magma and a crystal-poor felsic melt.