bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
GAMBARAN HISTOPATOLOGI EKSPRESI INTERFERON GAMMA (IFNγ) PADA FIBROADENOMA MAMMAE (FAM) DAN INVASIVE NO SPECIAL TYPE (NST) BREAST CARCINOMA
Authors: Prastyo K Yuni , Sadhana Udadi , Puspasari Dik 
Published: May 2018

International Agency for Research Cancer tahun 2012 melaporkan bahwa 1,7 juta wanita menderita kanker payudara. Penyakit ini masih menjadi penyebab utama kematian kanker pada wanita. Fibroadenoma merupakan lesi jinak payudara yang sering ditemukan. Terdapat 50% dari seluruh biopsi payudara.. Morfologi terbanyak pada keganasan payudara adalah Invasive NST breast carcinoma sebanyak 70%-80%. Berbagai faktor terlibat dalam pertumbuhan tumor payudara, antara lain genetika, diet, faktor reproduksi, hormon dan imunitas. Gangguan mekanisme imun memiliki peran penting pada patogenesis terjadinya tumor. Wanita dengan tumor payudara memperlihatkan adanya kekacauan pada sistem imun tubuh. Hal ini ditandai dengan rendahnya kadar Interferon ᵧ dan peningkatan IL4, IL6 serta IL10. Murine melaporkan tentang peran penting Interferon ᵧ dalam kekebalan tumor. Ketika terjadi penurunan kadarnya, secara spontan akan memicu tumbuhnya tumor. Interferon ᵧ sitotoksik pada beberapa sel-sel ganas dan memiliki aktivitas anti-angiogenik. Namun, penggunaannya di klinis masih terbatas. Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan adanya perbedaan ekspresi Interferon ᵧ pada sediaan histopatologi. yang terdiagnosis sebagai fibroadenoma mammae intrakanalikular dan perikanalikular variant (FAM) dan Invasive No Special Type (NST) breast carcinoma. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik observasional dengan desain case control. Sampel terbagi 2 yaitu kelompok dengan diagnosa fibroadenoma mammae intrakanalikular dan perikanalikular variant sebanyak 10 sampel dan kelompok Invasive NST breast carcinoma sebanyak 27 sampel. kemudian dilanjutkan pemeriksaan imunohistokimia interferon γ. Data yang terkumpul tidak terdistribusi normal, sehingga dilakukan uji non-parametrik dengan menggunakan uji Fishers exact dan hipotesis satu arah (one-sided). Data hasil Penelitian diolah menggunakan uji Fisher’s exact dan hipotesis satu arah (one sided) dan didapatkan tingkat signifikansi p = 0.036 (p < 0.05). Terdapat perbedaan proporsi ekspresi Interferon γ yang positif antara FAM intrakanalikular dan perikanalikular variant dan NST, di mana proporsi ekspresi positif Interferon γ pada FAM intrakanalikular dan perikanalikular variant lebih besar dari pada NST. Secara statistik perbedaan ini bermakna (p < 0.05). Dapat disimpulan bahwa terdapat perbedaan bermakna tentang ekspresi interferon ᵧ pada sediaan histopatologi fibroadenoma mammae intrakanalikular dan perikanalikular variant dibanding pada sediaan Invasive NST breast carcinoma KataKunci: Interferon γ, fibroadenoma mammae, Invasive breast carcinoma of No Special Type
HUBUNGAN ANTARA LATIHAN FISIK DAN KAPASITAS VITAL PARU (KV) SERTA VOLUME EKSPIRASI PAKSA DETIK PERTAMA (VEP1) PADA SISWA PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE DI SUKOHARJO
Authors: Basuki Sri Wahyu , Jeny Agus Siswanto 
Published: May 2018

Kapasitas pernapasan penting untuk mengetahui fungsi ventilasi sistem pernapasan. Kapasitas pernapasan yang normal akan mencukupi kebutuhan oksigen sel sehingga metabolism sel optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lama latihan fisik dan kapasitas vital paru (KV) serta volume ekspirasi paksa detik pertama (VEP1) pada siswa pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Subyek penelitian ini adalah siswa pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Sukoharjo. Metode pengambilan sampel secara purposive random sampling. Besar sampel 42 orang yang terdiri atas 21 (50%) sampel responden dan 21 (50%) sampel kontrol.. Hasil penelitian diuji dengan uji statistik uji t tidak berpasangan dan Mann Whitney. Hasil penelitian tentang hubungan latihan fisik dan KV dengan uji analisis diperoleh nilai P = 0,000. Hasil penelitian tentang hubungan latihan fisik dan VEP1 dengan uji analisis uji t tidak berpasangan diperoleh nilai P = 0,000. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang bermakna antara latihan fisik dan kapasitas vital paru serta volume ekspirasi paksa detik pertama pada siswa pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kata Kunci: KV,VEP1, latihan fisik
HUBUNGAN JUMLAH TROMBOSIT DENGAN JUMLAH ERITROSIT PADA PASIEN INFEKSI VIRUS DENGUE DI RS X SURAKARTA
Authors: Hidayatullah Muhammad Alim Abdul Majid , Aisyah Riandini 
Published: May 2018

Supresi sumsum tulang merupakan kondisi yang biasa terjadi pada pasien terinfeksi dengue. Keadaan ini menyebabkan penurunan hematopoiesis. Secara teoritis, hal ini akan menurunkan jumlah trombosit dan eritrosit dalam darah tepi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan korelasi antara jumlah trombosit dan eritrosit pada pasien terinfeksi dengue. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi dengan pendekatan cross sectional. Data yang dikumpulkan dari rekam medis pasien sebanyak 40 pasien yang didiagnosis sesuai kriteria diagnostic WHO 2009, diagnosis dikonfirmasi dengan uji serologis, dan usia di bawah 14. Pasien yang memiliki riwayat anemia hemolitik autoimun (AIHA), purpura trombositopenia idiopatik (ITP), anemia, dan riwayat transfusi darah dikeluarkan dari penelitian ini. Kami menggunakan uji korelasi Pearson dengan software untuk menganalisa data. Rerata jumlah trombosit= 95.625 (52,63) 103 /mm3 dan rerata jumlah eritrosit= 4,83 (0,41) 106/mm3 . Uji korelasi Pearson antara jumlah trombosit dan eritrosit diperoleh nilai r= 0,215 dan nilai p= 0,182, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan antara jumlah trombosit dan eritrosit pada pasien yang terinfeksi dengue. Kata Kunci: infeksi virus dengue, trombosit, eritrosit
Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer
Authors: Hakim Muhammad Lutfi 
Published: May 2018

Syariat Islam diturunkan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dan menghindari mereka dari kemudaratan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri.Hal ini merupakan konsep dasar dari maqasid al-syariah sejak abad pertengahan Islam (era pemikiran klasik) yang dijelaskan Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat. Namun kemudian konsep maqasid al-syariah ini mengalami perkembangan dan menjadi sebuah paradigma baru (new paradigm) dalam filsafat hukum Islam kontemporer, yaitu maqasid al-syariah yang dipopulerkan oleh Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya. Perubahan paradigma dari maqasid yang lama ke maqasid yang baru ini terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqasid yang lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan/pelestarian), sedangkan maqasid baru lebih menekankan pada development (pengembangan) dan right (hak).
Tinjauan Fikih dan Astronomi Kalender Islam Terpadu Jamaluddin 'Abd Ar-Raziq serta Pengaruhnya terhadap Hari Arafah
Authors: Nursodik Nursodik 
Published: May 2018

Diskursus perumusan kalender Islam menjadi sangat penting adanya, mengingat setiap peradaban manusia dituntut untuk menciptakan suatu sistem kalender yang dapat mengatur tatanan waktu dalam kehidupan sosial (muamalah) maupun keagamaan (ibadah). Dalam Islam sendiri kalender menjadi salah satu fungsi utama dalam hal untuk penetapan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Adapun persoalan yang terjadi dalam penentuan awal bulan selalu mengundang polemik yang nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat. Salah satunya dengan banyaknya kriteria penentuan awal bulan dan tidak adanya kesepakatan untuk menyatukan kalender secara global. Tulisan ini membahas gagasan pemikiran Jamaluddin 'Abd ar-Raziq tentang kalender Islam global.Astronom dari Maroko ini mengusulkan konsep kalender Islam Terpadu (Unifikatif) dengan prinsip 'satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia'.Tulisan ini juga difokuskan untuk menelusuri pemikiran kalender Islam internasional terpadu Jamaluddin 'Abd ar-Raziq dalam sudut pandang astronomi dan fikih dan pengaruhnya terhadap penyatuan hari arafah di dunia Islam.
Makelar Kasus dalam Kajian Filosofis Normatif Hukum Islam
Authors: Abdulahanaa Abdulahanaa 
Published: May 2018

Makelar kasus pada hakikatnya mencerminkan pengertian intervensi terhadap suatu proses administrasi penegakan hukum. Dengan demikian,berdasarkan fakta-fakta, makelar kasus terlanjur diidentikkan sebagai pekerjaan yang berpendapatan tidak halal. Masalahnya adalah di satu sisi mekelar kasus terlanjur dikonotasikan sebagai pekerjaan yang tidak halal, di sisi lain eksistensi makelar kasus menjadi â€œkebutuhanâ€ yang tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, perlu dikaji landasan filosofis normatifnya dalam hukum Islam. Dasar hukum makelar kasus secara prinsip dapat dirujuk dalam Usul Fikih dengan menggunakan metode al-maslahah al-mursalah, kemudian dijabarkan secara operasional dengan menggunakan metode akad ijarah. Secara spesifik tidak ditemukan dalil dari al-Qurâ€™an dan hadis Nabi SAW tentang makelar kasus.Akan tetapi secara umum dalil-dalil tentang prinsip-prinsip muamalah, khususnya yang berkaitan dengan ijarah, secara deduktif dapat digunakan sebagai dasar hukum makelar kasus. Esensi makelar kasus dalam perspektif filosofis normatif adalah salah satu pekerjaan yang dapat dibenarkan dengan berdasar pada konsep dan kaedah-kaedah mencari rezeki melalui akad ijarah (upah-mengupah). Oleh karena itu, seorang makelar kasus dibolehkan (halal) menerima uang jasa (ujrah) dari kliennya yang disepakati kedua pihak sepanjang mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam hukum ijarah.
Problematika Perdagangan Online: Telaah terhadap Aspek Khiyar dalam E-Commerce
Authors: Ghofur Abdul 
Published: May 2018

Tulisan ini menelaah keberadaan elemen khiyar dalam transaksi jual beli melalui internet atau e-commerce. Dalam konsep fikih, khiyar merupakan satu konsep yang melekat dalam transaksi jual beli. Khiyar dalam bisnis Islami memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menjaga kepentingan, transparansi, kemaslahatan, kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya dan kerugian bagi semua pihak. Akan tetapi khiyar dalam transaksi e-commerce terdapat beberapa persoalan, antara lain tidak bertemunya dua orang yang bertransaksi dan tidak adanya barang pada saat tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis khiyar yang dapat diberlakukan dalam e-commerce berbeda dengan jual beli sistem tradisional. Pertama, dengan tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli maka e-commerce tidak mungkin melakukan khiyar al-majlis. Kedua, pada prinsipnya dalam e-commerce ini yang paling mungkin untuk diterapkan adalah khiyar al-syart. Meski demikian, e-commerce dengan model pembayaran sebelum pengiriman, merchant dapat juga menerapkan khiyar al-aib. Demikian pula dalam e-commerce model cash on delivery (COD), merchant dapat menerapkan khiyar al-ruâ€™yah, namun keduanya sudah harus diperjanjikan dulu. Dengan demikian khiyar al-syart dapat menjadi pengikat kedua khiyar yang lain tersebut.
Pola dan Urgensi Positivisasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Perbankan Syariah di Indonesia
Authors: Faozan Akhmad 
Published: May 2018

Artikel ini mengkaji tentang pola dan urgensi positivisasi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang perbankan syariah di Indonesia. Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh suatu fakta bahwa satu-satunya landasan penerapan kepatuhan pada prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia adalah fatwa-fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah.Namun demikian, kedudukan fatwa dalam sistem hukum di Indonesia tidaklah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga negara termasuk dalam kegiatan usaha perbankan syariah.Ini disebabkan karena Indonesia bukanlah negara Islam yang menjadikan fatwa sebagai salah satu dasar hukumnya.Dengan demikian, positivisasi fatwa-fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah sangatlah urgen bagi perkembangan perbankan syariah agar operasionalnya di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat.Positivisasi fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia. Anggota Komite Perbankan Syariah di Bank Indonesia bersama dengan DSN-MUI menyusun draft peraturan berdasarkan fatwa tersebut dan diajukan kepada pimpinan Bank Indonesia untuk disahkan menjadi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan Kompilasi Produk dan Jasa Perbankan Syariah.
Bom Bunuh Diri: Antara Jihad dan Teror
Authors: Mustofa Imam 
Published: May 2018

Policy of western countries, especially the United States against some Muslim countries in the Middle East region led to a backlash and generate assistance in various ways. One way or form of resistance which is by suicide bombing. Even this kind of action does not only happened in the region or the state which is being colonized or war zone, but also often happened in a peaceful country like Indonesia. This paper attempt to uncover the law suicide bombing in perspective of Islamic law by classifying into two, the first suicide bombing as a jihad and second, suicide bombings as terror. This article tries to answer the questions when suicide bombing can be categorized as jihad? What are the conditions or requirements? And when its categorized as terror? The answer in this paper derived from qualitative research. This research is library research toward source texts of Islam, including the fatwas and opinions of ulama, especially contemporary ulama. Author using a theory of maÅŸlahah which is the purpose of shari'a (maqashid al-syariah) as basis for reviewing the legal and categorized of suicide bombing. When a suicide bombing itself include maÅŸlahah by meeting various condition or requirements, then it is categorized as jihad. However, when its performed in peaceful area causes damage that reduces maÅŸlahah, suicide bombing is categorized as terror.
Problematika Kemiskinan dan Optimalisasi Fungsi Zakat
Authors: Fathoni Ahmad 
Published: May 2018

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Fenomena tersebut secara tidak langsung dapat membahayakan kekokohan akidah dan keimanan seseorang. Zakat, infaq dan sadaqah sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan, tidak hanya menjadi persoalan pribadi, melainkan menjadi persoalan bersama. BAZ dan LAZ yang diatur dalam UU 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, harus diakui bahwa upaya untuk melegalkan syariâ€™ah zakat dalam bentuk undang-undang di negeri ini merupakan suatu kemajuan. Maka adalah suatu tanggung jawabÂ moral dan sosialÂ bagi setiap muslimÂ dan pemerintah untuk merealisasikannya. Sebab dengan regulasi, tata kelola, sosialisasi sertaÂ pengelolaan dan pendayagunaan yang amanah, professional dan didukung dengan legalitas hukum yang kuat, pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan terwujudProverty phenomena is familiar with muslim life in Indonesia. This phenomenaÂ is not directly implicated toÂ decline on the quality of akidah and faith. Zakat, infaq , and shadaqah are the instruments of abolishing proverty, which are not only seen as personal problem, but also communal problem. There fore, it must be seen as state responsibility. Badan Amil Zakat (BAZ) and Lembaga Amil Zakat (LAZ) are Islamic socialÂ institution that regulated with the law of zakat number 38 of 1999, have to be professional, trusteeship, and having a high integrity to increase the society welfare. These are the importanceÂ mission of this regulation is not enough strongly to regulate and to optimalize the management of zakat in Indonesia.
Manhaj Fikih Islam Kultural (Eksplorasi, Kritik, dan Rekonstruksi)
Authors: Huda Miftahul 
Published: May 2018

Meskipun memancar dari sumber pokok yang sama, al-Quran dan Sunnah, pemikiran hukum Islam (Fiqh) terus berkembang hingga kini menjadi varian-varian yang amat beragam. Di antara faktor penting yang mendorong keragaman tersebut adalah perbedaan perspektif tentang kemungkinan disertakannya pertimbangan kontekstual dan masuknya elemen sosiokultur masyarakat dalam proses ijtihÄd. Bagi mereka yang menyetujuinya, elemen-elemen kultural dapat berperan dalam substansiasi, moderasi, seleksi, adaptasi dan instrumentalisasi konsep teoretik dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian suatu pekerjaan besar masih diperlukan untuk lebih mematangkan dan mengembangkan manhaj ini secara lebih komprehensif dan detail sekaligus merespons setiap keberatan dan kritik-kritik tajam yang dilontarkan oleh berbagai kalangan umat. Upaya tersebut mencakup revitalisasi visi sosio-moralnya yang utama, pengembangan konsep metodologi yang lebih komprehensif dan detail sekaligus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan sains modern ke dalam bangunan pemikiran metodologisnya.
Kewajiban dan Hak Kepala Negara dalam Perspektif Hukum Islam
Authors: Masyhud Masyhud 
Published: May 2018

Tulisan ini mendiskusikan tentang tiga hal, yaitu kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, fungsi kepala negara dan posisinya sebagai khalifah, serta hak dan kewajiban kepala negara. Hasilnya menunjukkan bahwa; pertama, dalam perspektif politik modern, kekuasaan dalam suatu negara membawa perubahan sejalan dengan sistem negara demokratis dan modern yang ada. Salah satu diantaranya mengakibatkan pemisahan antara kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, meskipun dalam prakteknya beberapa di antaranya saling berkombinasi. Kedua, pada sejarah Islamic Dustur, pemisahan antara kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan bukanlah merupakan hal yang sangat penting, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah fungsi dan posisi sebagai imam atau khalifah yang dalam konteks keilmuan adalah pemilik otoritas tertinggi dari pemerintahan negara. Ketiga, kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas (nyata), berdasarkan pada norma hukum Islam yang berdasar pada al-Quran maupun al-Sunnah. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Pribumisasi Hukum Islam dalam Pesantren
Authors: Hastriana Anna Zakiyah 
Published: May 2018

Pribumisasi Islam adalah konsep Islam yang memiliki bagian tersendiri yang berbeda dengan Islam di kawasan Arab tempat turunnya Islam pertama kali. Untuk mewujudkannya, seluruh unsur budaya Arab berangsur-angsur ditiadakan dan diformulasikan kembali dengan unsur kebudayaan lokal-Nusantara. Demikianlah pemaknaan Islam dalam relasinya dengan tradisi. Lalu, bagaimana relasi keduanya jika memasuki ranah hukum Islam? Dan apakah institusi keagamaan khususnya pesantren juga mengalami inkulturasi? Tulisan ini mengkaji bagaimana pesantren menilai adat kebiasaan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan pesantren melanggengkan tradisi tersebut dengan alasan bentuk dari pribumisasi Islam dalam kehidupan masyarakat lokal. Praktek ini dipertahankan karena pesantren melihat bahwa hukum agama yang bersifat transenden harus dikoneksikan dengan kearifan budaya setempat agar terjadi keharmonisan dan dinamisasi ketika hukum menghadapi perubahan zaman.
Ijtihad Kontemporer: Haji di Tiga Bulan (Upaya Menemukan Solusi atas Problematika Antrian Haji di Indonesia)
Authors: - Masyhud 
Published: May 2018

Waktu pelaksanaan ibadah haji atau miqat zamani selama ini hanya dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 bulan Zulhijjah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan berbagai problem, seperti perluasan tempat-tempat ibadah dan termasuk kuota haji. Cara untuk mengatasinya adalah ada keberanian untuk melakukan ijtihad yaitu menambah jumlah hari pelaksanaan haji dalam tiga bulan yaitu Syawall, Zulqaâ€™dah dan Zulhijjah dengan berpedoman pada ayat â€œal-hajju asyhurun maâ€™lumatâ€. Karena itu keberanian untuk melakukan reaktualisasi terhadap pesan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 197 dan 189 harus dilakukan, misalnya melalui pendekatan kajian usul fiqh dengan menggunakan makna mantuqâ€“mafhum, â€˜amâ€“khas}; menggunakan kaidah al-maslahah dan kaidah fiqhiyyah, serta â€˜illah hukum. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa hukum haji di tiga bulan adalah syah berdasarkan ijtihad tersebut. Manfaat haji di tiga bulan tentu sangat banyak antara lain: (1) menyalurkan secara tepat antrian haji yang mengalami stagnasi, karena dalam satu tahun dapat dilaksanakan tiga tahapan, (2) tidak membingungkan para calon jamaâ€™ah, dan (3) Kementerian Agama diuntungkan dengan ringannya pengelolaan haji.
Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)
Authors: Ridwan Ridwan 
Published: May 2018

Pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan refleksi dari aspirasi mayoritas masyarakat Aceh. Penerapan qanun khalwat di Nangroe Aceh Darussalam adalah bagian dari upaya positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.Tujuan diberlakukanya qanun khalwat adalah terciptanya tatanan moral yang berbasis pada moral hukum Islam dalam bentuk regulasi yang penegakkannya melalui institusi formal yang disebut dengan Mahkamah Syari'ah. Substansi hukum materiil qanun khalwat adalah perpaduan antara hukum Islam, hukum nasional dan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh. Konsekuensinya adalah berbagai qanun pidana termasuk qanun khalwat yang lahir di Aceh memiliki derajat keragaman bahkan ada disparitas antara hukum materiil qanun dengan konsep hukum pidana dalam fikih.
Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis)
Authors: Rosman Edi 
Published: May 2018

Tulisan ini bermaksud menjelaskan tentang tawaran rekonstruksi paradigma hukum Keluarga Islam di Indonesia. Hukum Keluarga Islam merupakan representasi dari Hukum Islam secara keseluruhan yang telah berkembang dan dikembangkan berdasarkan paradigma klasik yang literalistik. Kemapanan paradigma literalistik sering digoyahkan oleh paradigma kontemporer yang liberalistik. Konflik paradigmatik berimplikasi pada terjadinya disparitas antara hukum normatif dan empiris serta hilangnya aktualitas hukum keluarga Islam itu sendiri. Abnormalitas dan terjadinya kondisi konflik yang diawali dengan adanya anomali menuntut adanya revolusi pengetahuan. Revolusi pengetahuan menstimulasi lahirnya paradigma baru, yaitu paradigma integralistik kritis. Paradigma integralistik kritis yang dimaksud adalah dengan mendasari paradigma fakta sosial, defenisi sosial, dan paradigma perilaku sosial dengan nilai teologis Islam.
Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)
Authors: Jafar M 
Published: May 2018

Mahar yang diserahkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki pada hari akad nikah di sebagian komunitas masyarakat Aceh dikuasai sepenuhnya oleh pihak keluarga (orangtua) mempelai perempuan dan digunakan sebagai bekal berbelanja untuk keperluan mempelai perempuan itu sendiri. Penggunaan mahar atau mas kawin sebagai bekal untuk berbelanja keperluan-keperluan tersebut biasanya tanpa sepengetahuan mempelai perempuan. Setelah menganalisis berbagai macam sumber, penulis berkesimpulan bahwa masyarakat Aceh sangat menghormati adat istiadat yang sudah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan. Adat yang dapat dipertahankan sebagai suatu bagian dari produk hukum adalah yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Selanjutnya, menurut pandangan ulama-ulama mazhab, seorang ayah atau wali lainnya tidak boleh menguasai mahar putrinya atau mahar mempelai perempuan yang dimanfaatkan untuk keperluan atau kepentingan apapun, kecuali menurut ulama mazhab Maliki dan Hanbali. Dasar filosofi mereka masing-masing adalah ayat Alquran dan hadis-hadis Rasulullah saw. Berdasarkan teori 'urf, kebiasaan (adat) yang berlaku pada sebagian masyarakat Aceh dalam hal penguasaan mahar oleh orangtua atau keluarga dengan memanfaatkannya untuk berbelanja kebutuhan resepsi pernikahan termasuk ke dalam kategori 'urf khas. Kemudian 'urf khas tersebut termasuk dalam kategori 'urf fasid ('urf batal) karena bertentangan dengan ketentuan hukum syariat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama fiqh dalam berbagai mazhab, kecuali dalam mazhab Maliki dan Hanbali.