bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
STRATEGI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT DI PT. AMP PLANTATION JORONG TAPIAN KANDIH NAGARI SALAREH AIA KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM
Authors: Rois Mulza , Fresillia Haviza 
Published: September 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit di PT AMP Plantation di Jorong Tapian Kandih Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah karyawan perusahaan dan masyarakat yang tinggal disekitar tempat pembuangan limbah cair tersebut. Teknik pengambilan informan dari penelitian ini diambil secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengolahan limbah cair kelapa sawit di PT AMP Plantation ini belum memenuhi standar Peraturan Menteri Perindustrian RI No 111/M-IND/PER/10/2009. Karena hanya memiliki empat jenis kolam penyaringan saja sedangkan menurut standarnya sebuah perusahaan harus memiliki lima jenis kolam penyaringan dengan cabangnya masing-masing. Kolam penyaringan yang dimiliki oleh PT AMP Plantation yang pertama adalah: 1. Fat Pit Pada fat pit ini terjadi pemanasan dengan menggunakan steam dari BPV. Limbah dari fat pit ini kemudian dialirkan ke kolam cooling pond yang berguna untuk mendinginkan limbah yang telah dipanaskan. 2. Cooling Pond yaitu selain untuk mendinginkan limbah, cooling pond juga berfungsi untuk mengendapkan sludge. Setelah dari cooling pond I limbah kemudian masuk ke cooling pond II untuk dilakukan proses pendinginan yang sama dengan cooling pond I. 3. Kolam Anaerobic dalam kolam ini terjadi perlakuan biologis terhadap limbah dengan menggunakan bakteri metagonik yang telah ada di kolam. 4. Kolam Aplikasi setelah disaring dari kolam anaerobik limbah kemudian masuk ke kolam aplikasi yang merupakan tempat pembuangan akhir limbah.Kata Kunci:Strategi pengelohan,Limbah Cair,PT.Amp.Plantation
ANALISIS HUBUNGAN KETINGGIAN TEMPAT DENGAN JENIS DAN KLASIFIKASI FLORA DI WILAYAH HUTAN SIBOLANGIT
Authors: Sitanggang Rena Saputri Hilaria , Wahyudi Khairul , Tafonao Pastuti 
Published: September 2018

Daerah penelitian adalah Cagar Alam Sibolangit yang merupakan bagian dari Tahura (taman hutan raya) di sumatera utara. cagar alam sibolangit ini memiliki luas 85,15 Ha. Tujuan penelitian ini adalah 1)mengetahui bagaimana ciri fisik vegetasi flora yang ada di hutan sibolangit, 2) menganalisis klasifikasi jenis flora yang tumbuh dengan suhu dan ketinggian tempat yang berbeda di hutan sibolangit. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey lapangan. Survey lapangan digunakan untuk mendapatkan data valid terkait ciri fisik flora untuk klasifikasi flora tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis flora yang tumbuh di hutan sibolangit sangat beragam dan diklasifikasikan ke dalam 3 filum yaitu: filum spermatophyta, herydophita, dan byrophita. Ketiga jenis filum ini mendominasi pada ketinggian berbeda. Pada ketinggian 700m – 900m filum yang mendominasi adalah spermatophyta dengan kelas Gymnospermae dan angyospermae, ptherophyta, ricciocarpus sp, lycophyta, pada ketinggian 900m – 1100m didominasi filum pheryophyta dengan kelas Pherophyta dan sphenphyta serta lycophyta, angyospermae, bryophyta, hepatophyta dan pada ketinggian 1100m – 1300m, didominasi filum byrophyta dengan kelas Bryophyta dan hepatophyta serta rthocerophyta (mendominasi), ptheropchyta, sphenophyta, lycophyta, angyosmpermae. Kata kunci : Ketinggian tempat, Klasifikasi flora , Filum, Kelas. AbstractThe research area is Sibolangit Nature Reserve which is part of Tahura (forest park) in north sumatera. sibolangit nature reserve has an area of 85.15 Ha. The objectives of this research are 1) to know how the physical characteristics of flora vegetation present in the sibolangite forest, 2) to analyze the classification of flora species that grow with the temperature and height of different places in the sibolangite forest. Data collection techniques in this study using field survey methods. A field survey was used to obtain valid data related to the physical characteristics of the flora for the classification of the florate. The results showed that the type of flora that grows in the forest sibolangit very diverse. And classified into 3 phyla namely: phylum spermatophyta, herydophita, and byrophita. These three types of phyla dominate at different heights. At the height of 700m - 900m the dominant phylum is spermatophyta with class Gymnospermae and angyospermae, ptherophyta, ricciocarpus sp, lycophyta, at an altitude of 900m - 1100m dominated pheryophyta phyla with class Pherophyta and sphenphyta as well as lycophyta, angyospermae, bryophyta, hepatophyta and at an altitude of 1100m - 1300m , dominated byumhyyta phyla by class Bryophyta and hepatophyta and rthocerophyta (dominate), ptheropchyta, sphenophyta, lycophyta, angyosmpermae.Keywords: Elevation of places, Classification of flora, Phylum, Class.
ASAS PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA DALAM KTUN: PENUNDAAN PELAKSNAAN KTUN OLEH HAKIM PERADILAN UMUM
Authors: Suriadinata Vincent 
Published: September 2018

Salah satu prinsip penting dalam hukum administrasi negara adalah asas Presumptio Iustae Causa yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Secara tegas dinyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk menyatakan penundaan pelaksanaan atau sah tidaknya suatu KTUN adalah hakim administrasi. Menjadi sebuah persoalan hukum manakala dalam putusan perkara nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Jkt.Pst dinyatakan bahwa SK Menkumham yang menjadi legal standing penggugat harus diuji keabsahannya terlebih dahulu sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Hakim dalam perkara ini telah melampaui kewenangannya karena hakim pada peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah tidaknya sebuah KTUN.
TERIKATNYA NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL
Authors: Situngkir Danel Aditia 
Published: September 2018

T
Tulisan ini membahas isu tentang terikatnya negara dalam perjanjian internasional. Semakin kompleksnya hubungan antar subjek hukum internasional membuat kebiasaan internasional tidak lagi dapat dipakai untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan yang timbul. Dalam hubungan internasional modern, keberadaan perjanjian internasional merupakan hal yang wajib. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah peran negara dalam perjanjian internasional dan bagaimana terikatnya negara dalam perjanjian internasional. Kedua permasalahan ini dikaji dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan teori hukum, prinsip-prinsip hukum, sumber hukum internasional dan perjanjian internasional. Dari pembahasan disimpulkan bahwa peran negara dalam perjanjian internasional akan mempengaruhi tindakan negara terhadap perjanjian internasional. Terikatnya negara dalam perjanjian internasional diakibatkan oleh tindakan negara dan isi perjanjian internasional. Negara ketiga dapat terikat kepada isi perjanjian internasional apabila norma yang diatur didalamnya merupakan bagian dari jus cogens.
PANAKAWAN WAYANG KULIT PURWA: Asal-usul dan Konsep Perwujudannya
Authors: - Sunarto 
Published: September 2018

Panakawan is a group of purwa shadow puppet having a specific embodiment. The embodiment of panakawan figures is shown in unproportional body and caricaturistics. The question is since when panakawan figures appear and how the concept of embodiment is. To answer that question, the research is done through historical approach to track the existence of panakawan figures, while the iconography is used to identify panakawan figures in terms of embodiment, and in tracing the concept of panakawan embodiment is done through structural approach.This study found that panakawan history can be traced through two sources, namely verbal and pictorial sources. Verbal is any source that is obtained from written works, whereas pictorial is any source of artifacts. The term of Panakawan was first found on serat Gattkacasraya by Empu Panuluh in the eleventh century and on Kitab Nawaruci Â by Empu Siwamurti in the fifteenth century. Panakawan was also found on several sources of puppet plays, among others: Kidung Sudamala, Serat Purwakanda, Serat Pustakarajapurwa, and Serat Purwacarita. On artifact sources, it was found on temple reliefs and on some kinds of puppet. The concept of panakawan embodiment was inspired by the disabled people who have magic power. The people of this type in Yogyakarta palace are called Abdi Dalem Palawija, whereas in the ancient Java they were included in the character of iâ€™jro.Â Keywords: Panakawan, history, concept
Perkembangan Ronggeng Sebagai Seni Tradisi Di Kabupaten Pangandaran
Authors: Lubis Nina Herlina , Darsa Undang Ahmad 
Published: September 2018

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dan lapangan mengenai potensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya Kabupaten Pangandaran yang dibiayai oleh Dikti tahun Anggar- an 2014. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana sejarah seni ronggeng itu? Apakah penyajian seni ronggeng tersebut mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Bagaimana upaya pemerintah dalam melestarikan seni ronggeng? Untuk menjawab pertanyaan itu, metode penelitian yang dipergunakan adalah metode sejarah karena penelitian ini dilaku- kan dalam perspektif historis. Dalam implementasinya, metode sejarah meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk keperluan analisis, tulisan ini dileng- kapi dengan konsep dan teori kesenian yang relevan dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awalnya, kesenian ronggeng menunjukkan sifat sakral karena terkait dengan kepercayaan samanisme dan dalam perkembangannya, bergeser menjadi bersifat profan. Unsur-unsur negatif yang melekat dalam kesenian ronggeng, secara perlahan dihapus atau diubah sehingga dipandang tidak lagi melanggar norma sosial.Â Kata kunci: Pangandaran, ronggeng, sejarah, kesenian tradisional
Sosioestetik: Patung Ruang Publik Kawasan Hunian Masyarakat Urban
Authors: Rachmadi Gustiyan , - Gustami,S.P , Triatmodjo Suwastiwi 
Published: September 2018

Permasalah pokok penelitian ini, bagaimana patung ruang publik di kawasan masyara- kat urban dapat bermakna secara estetik dengan memperhatikan aspek harmoni secara sosial, pragmatis, ekonomis, edukasi dan rekreasi. Sehingga patung ruang publik ini memiliki fungsi integratif bagi pengembang dunia usaha property maupun masyarakat penggunanya. Peneli- tian penciptaan karya seni ini, menawarkan konsep pengembangan Â dalam merekonstruksi pemaknaan patung ruang publik yang berbasis pada keindahan lingkungan sosial kawasan hunian masyarakat urban. Kehadiran konsep yang tidak berhenti pada pemahaman keindah- an secara visual saja, melainkan estetis secara sosial. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menghasilkan model proses kreatif penciptaan karya seni patung ruang publik yang reliable, komprehensif dan holistik sesuai dengan teks dan konteksnya. Metode kajian Sosioestetik ini melalui beberapa tahapan: (1) Eksplorasi (2) Eksperimentasi dan Improvisasi, (3) Iluminasi, (4) Presentasi dan (5) Evaluasi. Yang mencakup di dalamnya: ide, peroses penciptaan dan bentuk penyajian. Gagasan Â serta konsep yang direduksi dari peristiwa pendukung yang menyertai, dituangkan dalam proses visual dan direpresentasikan dalam bentuk patung ruang publik di kawasan komplek perumahan SSP Bandung. Konstruksi proses kreatif penciptaan seni patung ruang publik ini diharapkan dapat mewakili sebagai salah satu model aplikasi esetika-sosial.Â Kata kunci: sosioestetik, patung ruang publik, kawasan hunian, masyarakat urban
Can Portek (Portable Engklek) be a Solution to Teach Vocabulary to English Young Learners?
Authors: Yulianti Fitri 
Published: September 2018

The main goal of this article is to find out whether or not PORTEK be a solution to teach vocabulary to English young learners. Previously, there were some studies conducted to prove the effectiveness of PORTEK as English teaching media, especially in teaching vocabulary. But the writer assumed that she needed to conduct one more study to conclude her previous findings. She used library research with qualitative data to answer the research question. The data from her previous studies were used as the primary data. The result of her study was showed in tables to ease the readers get the conclusion. At the end, it can be concluded that PORTEK can be a solution to teach vocabulary to English young learners.
RISK GROUPS OF ACUTE KIDNEY INJURY IN PATIENTS AFTER OPERATIVE THERAPY OF TUMORS OF A SOLITARY KIDNEY
Authors: Suslov L. N. , Sukonko O. G. , Mirilenko L. V. 
Published: September 2018

The objective of this study is to devise a prognostic classification of AKI in the postoperative period based on preoperative factors for patients after partial nephrectomy for renal masses in the solitary kidney (SK). This method will allow identifying patients in a high risk group and reducing this unfavorable postoperative outcome by a careful treatment planning.We present a series of 136 patients with SK tumor who underwent open partial nephrectomy in situ performed at the N. N. Alexandrov National Cancer Centre of Belarus in 2000–2016. During the early postoperative period, AKI occurred in 28 (20.6 %) patients. Three risk factors associated with a risk of developing AKI were included in the multivariate analysis: categorized risk factors such as tumor size and serum potassium and dichotomous – multifocality. On the basis of the multivariant model presented, 3 risk factors were assigned a weighted score. Depending on the score, the cohort of patients was divided into 3 groups. Patients with a score from 0 to 2 were classified as a low-risk group, 3 points – an intermediate-risk group and ≥4 points – a high-risk group with the development of AKI in the postoperative period.The devised prognostic classification allows one during the preoperative period with a predictive accuracy of 82.3 % to determine a risk of development of AKI after partial nephrectomy of SK. In the low-risk group, the probability of developing AKI after surgery is 5.6 %, in the intermediate-risk group – 2.9 %, in the high-risk group – 68.2 % (р < 0.001).
Hubungan antara indeks massa tubuh (imt) dengan kejadian dismenore primer pada mahasiswi semester 7 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya
Authors: ACINTYA SAGUNG 
Published: September 2018

<p><strong>Latar Belakang: </strong>Dismenore, nyeri saat periode menstruasi, angka kejadiannya sangat tinggi. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan dismenore, salah satunya adalah Indeks Massa Tubuh (IMT). Wanita dengan IMT kurang bisa mengalami dismenore, begitu juga dengan wanita yang memiliki IMT lebih sampai gemuk<em>. </em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara IMT dengan kejadian dismenore primer pada mahasiswi semester 7 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah.<em></em></p><p><strong>Metode: </strong>Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desiain <em>cross-sectional</em> yang dilaksanakan pada bulan Januari 2017. Penelitian ini menggunakan pengukuran IMT berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Setelah itu dilakukan pengelompokan IMT normal dan tidak normal (kurang dan lebih-gemuk<em>)</em>. Pengukuran dismenore dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Responden penelitian ini berjumlah 55 mahasiswi Semester 7 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah yang memenuhi kriteria inklusi, namun tidak memenuhi kriteria eksklusi.</p><p><strong>Hasil: </strong>Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari total 55 responden, yang mengalami dismenore sebanyak 40 responden (72,7%). Dari 40 responden yang mengalami dismenore didapatkan 14 responden (35%) mempunyai IMT yang tidak normal, sedangkan 26 responden (65%) mempunyai IMT normal. Sementara itu dari 15 responden yang tidak mengalami dismenore, hanya 1 responden (6,7%) yang mempunyai IMT tidak normal dan 14 responden (93,3%) mempunyai IMT yang normal.</p><p><strong>Kesimpulan: </strong>Hasil penghitungan resiko relatif (RR) menunjukkan bahwa responden dengan IMT tidak normal memiliki resiko mengalami dismenore 1,436 kali lebih tinggi dibandingkan responden yang mempunyai IMT normal. Dari analisis <em>Spearman</em> didapatkan hasil p =0,036. Oleh karena p&lt;0,050 maka dapat ditarik kesimpulan terdapat hubungan signifikan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan kejadian dismenore primer pada mahasiswi semester 7 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah.</p><p> </p><p>Kata kunci: Dismenore, Nyeri Menstruasi, Indeks Massa Tubuh</p>
Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pidana Islam
Authors: Hasuri Hasuri 
Published: September 2018

The settlement of criminal cases by using the punishment method for the perpetrators (retributive) is not effective enaough and it is not become deterrent for the perpetrators but they more expert in doing criminal acts, moreover the perpetrators are children under the age that they are unstable in psychiatric and very easy to imitate the negative behavior gained in jail. Many methods of punishment offered by experts to change conventional punishment methods one of them is using the Restorative Justice, theÂ concept of punishment is by involving the victim's family efforts not only focus on giving suffering to the perpetrator but also healing the injuries suffered by the victim and the victim's family. This study focuses on the concept of Restorative Justice for children involved in criminal acts of murder in Islamic criminal studies, and find the differences in the application of Restorative Justice in the provision of a positive legal system in Indonesia with Islamic criminal law.
Pengambilan Harta Wakaf Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)
Authors: Mukhlishin Ahmad , Arifin Teguh , Dimyati Muhammad 
Published: September 2018

According to Islamic Law, Wakaf is to give up land or other objects that can be utilized by the Islamic Ummah without damaging the Wakaf objects and to grant the Wakaf objects to someone or to a legal entity to be utilized for the benefit of Islamic Ummah. Based on Agrarian Law, wakaf is an eternal transfer of right. The consequence is that the land becomes institutionalized forever and the right to land can no longer be transfered to the other partie either by means of trading, exchanging, granting and so on unless there is a legal reason allowing it.his analytical descriptive study with sociological juridical approach described the fact found in the community of Percut Jati Agung subdistrict. The result of this study showed that the problematic of wakaf land registrationin in karang anyar Percut jati agungÂ subdistrict, lampung selatan District were 1) the community members living in Percut jati agung Subdistrict did not understand much especially about wakaf land registration and certification, 2) the wakif (the one donates the wakaf object) could not issue the certificate for the donated land, while the declaration of wakaf (donation) had been made at KUA by PPAIW, and 3) the personnel working of KUA or BPN was very minimal that many declarations of donated land at KUA or Registrations of the donated land at BPN have not been handled. In the process of donated land registration.The related parties are suggested to handle the wakaf cases more maximally and to socialize the land registration and land donation that it can create a legal awareness in the community members and they understand the importance of land registration
Knowledge, Attitude, Practice (KAP) Aparatur Sipil Negara dalam Implementasi Nilai Dasar Pegawai
Authors: Haryani Tiyas Nur , Nurcahyono Okta Hadi 
Published: September 2018

AbstractThe quality of public services is highly dependent on the commitment of the organizers and the implementers of public services. The research aims to measure the knowledge of Civil Servants, their attitudes and practices in running the basic values of Civil Servants with a sample of state apparatuses in the area of Jebres Kota Surakarta. Site selection is done by purposive area. Data were collected by survey and presented in descriptive statistics. The results obtained from this study found that the knowledge of civil servants already know the contents of the State Civil Apparatus Act, but there are still some employees (2%) who do not know about it and do not get information related to the regulation of 6% of the total sample Taken. Besides other interesting facts is the problem of anti-corruption and public ethics that have not oriented service is still felt not implemented optimally in their work environment. Keywords: Human resources, Knowledge atitude practice, basic values of civil servants AbstrakPada rezim pemerintahan Presiden Soeharto sistem pemerintahan Indonesia adalah sentralisasi dan memiliki banyak kritik sebab pemerintahan menjadi otoriter dan terpusat. Segala kebijakan pada rezim tersebut bersifat top down. Rezim Presiden Soeharto berakhir pada tahun 1998 melalui gerakan reformasi oleh civil society. Pasca berakhirnya Rezim Presiden Soeharto tata pemerintahan Indonesia banyak mengalami perubahan, salah satunya dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistem desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus memenuhi pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada komitmen para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan Aparatur Sipil Negara, sikap dan praktik mereka dalam menjalankan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dengan sampel para aparatur negara di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive area. Data dikumpulkan dengan survei dan disajikan secara statistik deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ditemukan fakta pengetahuan para Aparatur Sipil Negara telah mengetahui isi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tapi masih ada beberapa pegawai (2%) yang merasa tidak mengetahuinya dan tidak mendapatkan informasi terkait regulasi tersebut sebesar 6% dari total sampel yang diambil. Selain itu fakta menarik lainnya adalah persoalan anti korupsi dan etika publik yang belum berorientasi pelayanan masih dirasakan belum dilaksanakan secara optimal di lingkungan kerja mereka.Kata kunci: Sumber daya manusia, Knowledge atitude practice, nilai dasar aparatur sipil negara