bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN BARANG PADA JASA EKSPEDISI PELAYANAN SATU MALAM PADA PERUSAHAAN TIKI
Authors: Yogaswara Made Widya Hatman , Yasa Made Maharta 
Published: July 2019

Perusahaan pengiriman barang Tiki merupakan salah satu perusahaan raksasa pengiriman barang melalui jasa ekspedisi di Indonesia. Sebagai perusahaan pengiriman terbesar di Indonesia, maka penting bagi Tiki untuk membenahi sistem yang ada pada perusahaannya demi menjaga loyalitas konsumen. Pertanggung jawaban dan ganti rugi pada Tiki menjadi sebuah persoalan sehingga penting untuk disusun sebuah penelitian singkat yang dapat menjelaskan kelemahan yang terdapat pada perusahaan Tiki di Indonesia. Rumusan masalah jurnal ini adalah pertama, Bagaimanakah tanggung jawab atas kerugian terhadap ekspedisi pelayanan satu malam apabila terjadi keterlambatan? dan kedua, Bagaimana bentuk penyelesaian atas kerugian dari jasa ekspedisi itu ? Tujuan penyusunan adalah Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen serta bentuk ganti rugi yang diberikan kepada konsumen saat menggunakan jasa pengiriman tersebut Metode yang digunakan merupakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan fakta empiris. Hasil akir dari jurnal ini adalah pertama, pelayanan yang diberikan oleh Tiki belum sepenuhnya memberikan pertanggung jawaban sedangkan kedua, aspek ganti rugi yang diberikan juga perlu dibenahi kembali.
Kata Kunci : Etika Pariwara, Over Night Service, Pengiriman, Tiki.
PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MINUMAN TRADISIONAL LOLOH CEMCEM TANPA IZIN EDAR DI TABANAN
Authors: Leonada I Made Gede , Sukihana Ida Ayu 
Published: July 2019

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana salah satu aspek yang sangat mempengaruhi perkembangannya adalah dibidang perekonomian, dalam hal ini meliputi bidang perdagangan. Konsumen yang menjadi komponen penting dalam kegiatan perdagangan ini, justru sangatlah lemah dalam perlindungan hukumnya. konsumen sering mendapatkan akibat yang memprihatinkan dari berbagai segi, terutama dari segi kesehatan. para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. seiring perkembangan jaman banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan mengedarkan produk makanan, minuman, ataupun obat-obatan. dalam hal ini minuman tradisional loloh cemcem yang beredar tanpa memiliki izin edar menimbulkan kerugian bagi konsumen di kabupaten tabanan.
metode yang digunakaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan.
peran BPOM dalam melindungi konsumen terhadap peredaran minuman tradisional loloh cemcem yaitu memberikan edukasi, komunikasi, dan informasi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.
kata kunci: BPOM, konsumen,loloh cemcem.
PENGATURAN BUY BACK GUARANTEE SEBAGAI JAMINAN TERKAIT PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI DEVELOPER
Authors: Lestari Luh Made Asri Dwi , Landra Putu Tuni Cakabawa 
Published: July 2019

Pengaturan prinsip kehati-hatian bank khususnya jaminan dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi developer merupakan faktor penting dalam menghindari kredit bermasalah. Buy Back Guarantee merupakan suatu perjanjian antara bank dan developer terkait jaminan dalam KPR bagi developer. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UUPerbankan) mengatur, dalam penyaluran kredit bank harus dilandasi keyakinan terhadap debitur yang dalam ketentuan penjelasan keyakinan ini berkaitan dengan adanya jaminan kredit, serta dalam Pasal 11 UUPerbankan diatur ketentuan pemberian jaminan oleh Bank Indonesia. Namun dalam ketentuan pasal-pasal tersebut belum diatur secara lebih lanjut terkait jaminan yang dapat diberikan dalam kredit bank, yang menandakan masih terdapat kekaburan norma dalam peraturan ini. Tujuan penulisan ini ialah untuk memahami dan menganalisis pengaturan jaminan terkait prinsip kehati-hatian bank dalam KPR bagi developer serta keabsahan Buy Back Guarantee sebagai jaminan dalam KPR bagi developer. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penulisan menunjukan, pengaturan jaminan terkait prinsip kehati-hatian bank dalam KPR bagi developer terdapat dalam Pasal 1131 dan 1820 KUHPerdata tentang jaminan kebendaan dan perorangan, Pasal 2, 8 Ayat (1), dan 11 UUPerbankan serta formula 4P dan 5C. Keabsahan Buy Back Guarantee sebagai jaminan dalam KPR bagi developer, didasarkan atas jaminan pelunasan utang debitur terhadap bank oleh developer disertai penarikan kembali rumah debitur berdasar Pasal 1519 KUHPerdata, dengan kuasa membebankan hak tanggungan dari debitur terhadap developer atas obyek jaminan berupa rumah debitur melalui adanya Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan.
Kata Kunci : Buy Back Guarantee, Prinsip Kehati-hatian.
KEABSAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIDASARKAN AKTA NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 130 K/PDT/2017)
Authors: Utami Putu Mahaesa Surya Putri , Suyatna I Nyoman 
Published: July 2019

Dalam masyarakat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sering digunakan dalam pelaksanaan jual beli tanah. Seperti kasus jual beli tanah dengan perjanjian jual beli hak atas tanah yang terjadi di Banjar Padangtawang, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali yang dibatalkan meskipun telah didasarkan akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris. Permasalahan dalam jurnal ini membahas bagaimana latar belakang PPJB jual beli hak atas tanah itu dapat dikatakan sah dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan PPJB tersebut, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terkait keabsahan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah tersebut. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan yang kemudian dikelompokkan secara sistematis. Hasil peneltian ini menjelaskan PPJB ini bermula saat I Rantuh, pemilik tanah sengketa membuat PPJB dengan Maria Nengah Suarti di kantor Notaris I Made Puryatma, S.H. dengan Akta Notaris Nomor 36, tanggal 9 November 1984, dikarenakan transaksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat jual beli hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka PPJB Hak Atas Tanah tersebut dapat dikatakan legal (sah) menurut hukum. Namun, PPJB tersebut dapat dibatalkan atas dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 130 K/Pdt/2017 tanggal 30 Maret 2017 bahwa: PPJB tersebut dibuat tanpa adanya kebebasan kehendak seperti ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga PPJB itu cacat secara hukum, serta pertimbangan bahwa perjanjian pengikatan jual beli tersebut telah kadaluarsa seperti dalam rumusan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata dan Pasal 1967 KUH Perdata.
Kata Kunci: Keabsahan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Hak Atas Tanah
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI PEKERJA GOJEK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
Authors: Puspitawati Dian , Darmadha I Nyoman 
Published: July 2019

Peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas atau “difable” (differently abled people) perlu diperhatikan sesuai dengan hukum positif di Indonesia yaitu perlindungan hukum terhadap hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut Perusahaan GOJEK memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas tuna rungu untuk bermitra dengan perusahaan GOJEK karena perusahaan GOJEK berkomitmen membuka kesempatan yang sama dan menjunjung tinggi kesetaraan dalam hak kerja kepada penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pengaturan perlindungan hukum sebagai pekerja GOJEK bagi penyandang disabilitas tuna rungu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penulisan jurnal hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pengkajian kepustakaan dengan jenis pendekatan perundang-undangan serta menggunakan berbagai data sekunder seperti buku-buku dan jurnal-jurnal hukum. Kesimpulan pokok dari jurnal ini adalah regulasi terkait hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu sudah cukup memadai yang ditandai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 67 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Kata Kunci : penyandang disabilitas, hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK DAN PEKERJA HARIAN DI PERHOTELAN KABUPATEN BADUNG
Authors: Yudiastawan I Komang , Purwanti Ni Putu 
Published: July 2019

Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak dan Pekerja Harian di Perhotelan Kabupaten Badung” Dalam tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap upah pekerja kontrak dan pekerja harian yang berkaitan dengan tidak terpenuhi hak karyawan tersebut. Menurut Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengatur pekerja kontrak dan pekerja harian harus mendapat perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Salah satu perlindungan hukum yang menjadi perhatian penulis adalah perlindungan hukum terhadap upah pekerja kontrak dan pekerja harian. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum empiris, penelitian yang dilakukan dengan wawancara atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penulisan jurnal ini. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) dan pendekatan analisis dan konsep hukum (Analytical And Conceptual Approach). Hasil dari studi menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum upah minimum bagi pekerja kontrak dan pekerja harian belum terlaksana secara maksimal khususnya yang berkaitan dengan hak cuti yang tidak dibayarkan secara penuh. Pengaturan sanksi hukum bagi perusahaan perhotelan yang tidak menerapkan upah minimum terhadap pekerja kontrak dan pekerja harian adalah penuntutan dari pihak karyawan pekerja kontrak dengan cara pengajuan gugatan hubungan industrial. Jurnal ini memberikan saran agar perusahaan yang mempekerjakan pekerja kontrak dan pekerja harian lebih meningkatkan perlindungan hukumnya termasuk pemenuhan hak cutinya. Perusahaan yang memperkerjakan pekerja kontrak dan pekerja harian secara bersikenambungan harus melakukan sosialisasi kepada karyawan pekerja kontrak dan pekerja harian berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Kontrak, Pekerja Harian
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN WISATA DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN KEBERANGKATAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Study Kasus Pada PT. Sanjaya Kusuma Transport)
Authors: Putrawan I Putu Agus , Sarjana I Made , Sukranatha A.A Ketut 
Published: July 2019

Wisata di Bali sangat berkembang pesat, tidak sedikit masyarakat di Bali bekerja di bidang pariwisata salah satunya bekerja di bidang angkutan bus wisata dan menyediakan paket perjalanan wisata di beberapa tempat atau objek tujuan wisata di Bali. Jasa wisata tersebut dapat memudahkan wisatawan yang berkunjung ke bali pergi ke tempat tujuan wisata yang ada dibali. Namun disamping kemudahan yang diberikan, ada kemungkinan resiko dibalik paket perjalanan wisata tersebut seperti resiko keterlambatan ataupun kecelakaan pada saat perjalanan wisata.
Jenis penelitian digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian empiris, dengan melihat pada permasalahan yang ada di lapangan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Penulisan jurnal ini mengenai tanggung jawab PT. Sanjaya Kusuma Transport jika terjadi keterlambatan keberangkatan angkutan wisata dan kecelakaan lalu - lintas.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan Angkutan Wisata, Kecelakaan Lalu - Lintas
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KETIKA TERJADI SENGKETA DENGAN BUMN ATAU PERUSAHAAN DAERAH
Authors: Antari Dewa Ayu Agung Chintya Devi , Parsa I Wayan 
Published: July 2019

Dalam kegiatan suatu bisnis dimana terdapat suatu hubungan yang saling membutuhkan antara produsen dengan konsumen. Dalam penelitian ini untuk mengidentifikasikan konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha serta mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam rangka penyelesaiian sengketa dengan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, maupun data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Selanjutnya data akan dianalisi secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa Masalah yang timbul yaitu apakah faktor dan Bagaimanakah upaya yang dapat menyebabkan konsumen tidak mampu ketika berhadapan dengan pelaku usaha.ketika konsumen berhadapan dengan pelaku usaha BUMN dan Perusahaan Daerah dimana posisi BUMN lebih kuat dibandingkan konsumen. BUMN dan Perusahaan Daerah selalu berkelit untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen, Pelaku usaha hanya diwakilkan oleh stafnya sehingga tidak berani memutuskan secara langsung dan Pelaku usaha selalu mengulur waktunya dan pelaku usaha mengatakan bahwa ia akan membentuk tim pengkaji ganti rugi. Pelaku usaha hanya sanggup memperbaiki,menyambung, atau menghidupkan lagi tanpa mau mengganti sesuai dengan perjanjian yang telah di katakan kepada konsumen. Ketika berhadapan dengan pelaku swasta yaitu Pelaku usaha hanya mau mengganti kerugian sekecil mungkin dan Pelaku usaha beralih bahwa aturan yang telah dibuatnya maka itulah yang harus dipatuhi.sehingga proses pelaksanaan penyelesaiian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui tahapan-tahapan yang telah di tentukan.
Kata Kunci: Pemerdayaan, perlindungan konsumen, kurang mampu
PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING PADA PT. INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKIT BALI
Authors: Wicaksana Gede Bayu , Markeling I Ketut 
Published: July 2019

Outsourcing atau alih daya lebih dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja dapat diartikan juga sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan penyedia/pengerah tenaga kerja. Tindakan suatu perusahaan dalam perekrutan pekerja outsourcing tentunya terikat dalam sebuah perjanjian kontrak kerja yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban baik dari perusahaan itu sendiri maupun hak dan kewajiban dari pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pedekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Indonesia Power UBP Bali telah menerapkan SMK3 dan Prinsip K3 secara ketat dan menyeluruh terhadap seluruh pekerjanya, meskipun penerapan kedua prinsip ini terkadang mengalami hambatan dari berbagai faktor. Sehingga diharapkan agar pihak perusahaan lebih ketat dalam menerapkan kedua prinsip tersebut, serta bagi pihak pekerja hendaknya menaati dan menjalankan kedua prinsip tesebut agar keselamatan dan kesehatan dari para pekerja terjamin.
Kata Kunci: Outsourcing, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja
PERAN BPOM PROVINSI BALI DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENJUALAN DONAT TANPA DICANTUMKANNYA TANGGAL KADALUARSA
Authors: Putri Eka Paulina Suliswati , Subawa I Made 
Published: July 2019

Donat merupakan makanan yang bentuknya menyerupai cincin. Donat biasanya dibuat dengan campuran tepung terigu, telur, mentega dan yang lainnya. Pemasaran donat biasanya dijual di toko kue, warung pinggir jalan hingga ke sekolah-sekolah yang konsumennya merupakan anak-anak yang sangat menyukai rasa manis. Penjualan donat yang sangat laku dipasaran, tentu saja dimanfaatkan pelaku usaha yang curang dengan tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa. Metode penelitian empiris digunakan dalam penelitian ini. perlindungan konsumen terkait penjualan donat harus lebih ditingkatkan. Maka untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa peran Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali sangat diperlukan. Perlindungan konsumen terkait dengan penjualan donat yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian dari konsumen jika mengkonsumsi makanan tanpa adanya komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa, maka pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab.

Kata kunci: Perlindungan, konsumen, donat, informasi
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Authors: Wicaksana I Nyoman Satya , Markeling I Ketut 
Published: July 2019

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara seorang “pekerja” dengan seorang “majikan”, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lainnya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui apa akibat hukumnya bagi pekerja yang melanggar ketentuan perjanjian kerja dan bagaimana cara penyelesaian perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja.
Metode yang digunakan didalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum yang ditangani. Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukumnya bagi pekerja yang melanggar ketentuan perjanjian kerja pekerja wajib membayar ganti rugi sebesar sisa perjanjian kerja dikali gaji setiap bulannya. Dan bagaimana cara penyelesaian perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tata cara penyelesaian perselisihan terhadap pelanggaran perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dapat menempuh jalur di luar pengadilan hubungan industrial (non litigasi) dan dapat juga menempuh di jalur pengadilan hubungan industrial (litigasi).

Kata Kunci : Perselisihan, Perjanjian Kerja, Pekerja
MEKANISME PENCEGAHAN KERUGIAN DAN HAK NASABAH TERKAIT PENGGUNAAN KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
Authors: Wintara I Putu Surya Budhi Utama , Dharmawan Ni Ketut Supasti , Purwanti Ni Putu 
Published: July 2019

Penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat memudahkan konsumen/nasabah dalam melakukan transaksi pada Bank. Namun disisi lain dapat pula merugikan nasabah yang dapat disebabkan oleh adanya kesalahan maupun kerusakan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut. Tujuan penulisan ini yaitu: untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan hak nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan mekanisme yang dilakukan pihak bank untuk mencegah kerugian nasabah terkait penggunaan ATM. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Fakta. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hak nasabah bank terkait penggunaan ATM secara umum mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan secara khusus pada Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang pada intinya mengatur bahwa nasabah memiliki hak mendapatkan informasi lengkap dan jelas dari pihak bank. Sedangkan mekanisme yang dilakukan pihak bank untuk mencegah kerugian nasabah berkaitan dengan penggunaan mesin ATM dengan pemberian sosialisasi dan edukasi serta pemantauan langsung terhadap nasabah dan memberikan ganti rugi terhadap nasabah apabila terjadi kesalahan oleh pihak bank.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PELAKU USAHA TOKO ONLINE DIINSTAGRAM
Authors: Lestarini Ni Made Dewi Intan , Putra Dewa Nyoman Rai Asmara 
Published: July 2019

Manusia sebagai makhluk Economicus memiliki kebiasaan untuk selalu memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus. Manusia saat ini dapat melakukan transaksi secara elektronik (e-commerce), hal ini memudahkan manusia dalam membeli suatu barang. Semakin berkembangnya teknologi, maka munculah suatu aplikasi instagram, dalam aplikasi tersebut manusia dapat memposting foto maupun video, didalam aplikasi tersebut pelaku usaha toko online juga dapat menawarkan barang kepada konsumen secara online. Kemajuan teknologi dalam bidang transaksi online memiliki dampak yang baik maupun buruk. Sehingga hal ini memungkinkan pelaku usaha toko online yang nakal dapat sewaktu-waktu membodohi konsumen yang tidak bertemu secara langsung dengan cara memberikan pernyataan informasi yang salah yang mengakibatkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha toko online diinstagram.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris dengan melihat kesenjangan dari berlakunya teori dengan pratek yang terjadi didalam lingkungan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan fakta (The fact approach) untuk melihat fakta yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukan pelaku usaha toko online diinstagram dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan cara membayar ganti rugi maupun musyawarah agar mencapai mufakat. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah agar dapat mengetahui pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha toko online dan bagaimana cara penyelesaiannya.
Kata kunci : transaksi, Instagram, konsumen