bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENANGANAN ISU TERORISME DALAM KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA PADA TAHUN 2002—2015
Authors: Matondang Erlinda 
Published: January 2019

<p>Terorisme merupakan isu keamanan yang mencuat sejak peristiwa 11 September 2001. Namun, Indonesia baru menyadari ancaman terorisme terhadap keamanan setelah peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Dalam kebijakan pemerintah yang pertama terkait dengan terorisme, kerja sama yang dibangun lebih difokuskan pada kepolisian dan intelijen. Hal ini seolah menguak konsep yang salah kaprah tentang keamanan. Artikel ini menjelaskan posisi pertahanan dalam pemberantasan isu terorisme dan kebijakan pertahanan yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan teori sekuritisasi sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, konsep keamanan dan proses pengamanan suatu objek dari ancaman yang tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan intelijen, tetapi juga pertahanan, digambarkan dengan jelas. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa pertahanan nirmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pemberantasan terorisme. Hal ini disebabkan oleh permasalahan utama dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik perhatian generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci: </strong>kebijakan, pertahanan, sekuritisasi, terorisme</p>
INTEGRASI METODE SERVICE QUALITY, KANO MODEL DAN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SEKOLAH STAF DAN KOMANDO ANGKATAN LAUT
Authors: Hilmansyah Dudy 
Published: January 2019

<p>TNI Angkatan Laut menyelenggarakan pendidikan Sekolah Staf dan Komando (Seskoal) yang juga diikuti oleh Perwira dari Angkatan Laut mancanegara sebagai kegiatan diplomatik pada operasi militer selain perang. Dari keberhasilan yang telah dicapai TNI Angkatan Laut, beberapa Pejabat Strategis Angkatan Laut negara sahabat menyebutkan bahwa TNI Angkatan Laut sudah berkelas dunia. Namun dari pernyataan beberapa Pasis mancanegara yang tengah mengikuti pendidikan reguler Seskoal angkatan ke-53, khususnya mengenai kualitas pelayanan di Seskoal masih terdapat banyak hal yang belum mencerminkan lembaga pendidikan yang berkelas dunia. Komandan Seskoal, bertekad membawa Seskoal kearah yang lebih maju, cerdas dan lebih diakui keberadaannya baik di lingkungan TNI, Nasional dan Internasional. Artikel ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan, apa saja atribut pelayanan Seskoal; bagaimana klasifikasi atribut pelayanan di Seskoal; atribut pelayanan apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan; dan apa yang menjadi usulan prioritas sebagai <em>action plan</em>. Berdasarkan hasil pengamatan, diskusi dan wawancara dengan Pasis mancanegara didapatkan 54 atribut layanan Seskoal. Dari atribut layanan tersebut terdapat 3 atribut yang masuk dalam kategori <em>questionable</em>, 3 atribut masuk kategori <em>reverse</em>, 15 atribut masuk kategori <em>indifferent</em>, 17 atribut masuk kategori <em>attractive</em>, 8 atribut masuk kategori <em>one dimensional</em> dan 8 atribut masuk kategori <em>must be</em>. Berdasarkan hasil studi ini diperoleh 16 atribut layanan dengan prioritas tinggi sebagai usulan perbaikan terhadap atribut tersebut sebagai upaya peningkatan Seskoal dalam rangka mewujudkan visi <em>World Class Navy</em>.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci : </strong><em>service quality, Kano, Quality Function Deployment, </em>Seskoal<em>, World Class Navy</em><em></em></p>
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP NEGARA ASEAN
Authors: Rambu Christian Gordon 
Published: January 2019

<p>Keinginan dari beberapa negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan stabilitas politik dan keamanan di wilayah regional menyebabkan berdirinya ASEAN. Kedekatan lokasi dan kemiripan budaya di Asia Tenggara merupakan salah satu factor pengikat ASEAN. Indonesia menggunakan sarana diplomasi pertahanan untuk meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah regional. Bahasa Indonesia yang merupakan identitas bangsa Indonesia merupakan salah satu budaya yang dapat mempererat dan meningkatkan kepercayaan antarnegara di ASEAN. Tulisan ini mengulas penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di ASEAN sekaligus dapat digunakan sebagai sarana yang membantu dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan. Ulasan ini menunjukkan strategi yang dapat digunakan oleh Kementerian Pertahanan dalam bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan untuk mendayagunakan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dengan penempatan personel TNI atau PNS Kementerian Pertahanan di negara –negara ASEAN.</p><p> </p><p><strong>Kata kunci: </strong>ASEAN, diplomasi pertahanan, BIPA, UKBI</p>
QUO VADIS KEMANDIRIAN PERTAHANAN UDARA INDONESIA? ANTARA ILUSI DAN KENYATAAN
Authors: Yani Yanyan M , Montratama Ian 
Published: January 2019

<p>Kementerian Pertahanan RI memiliki tujuh program industri pertahanan nasional yaitu: jet tempur, kapal selam, <em>medium battle tank</em>, propelan, roket nasional, rudal nasional, dan radar nasional. Khusus untuk program jet tempur, Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan dalam membuat jet tempur generasi 4.5 dengan nama proyek KF-X/IF-X. Untuk tahap pengembangan KF-X/IF-X membutuhkan dana AS$ 8 milyar. Indonesia menanggung AS$ 1,6milyar dengan mendapatkan satu pesawat purwarupa (saja). Namun Indonesia harus mengeluarkan dana lagi jika akan membeli hingga 50 IF-X. Artikel ini hendak mengkaji program KF-X/IF-X dari sisi geopolitik, teknologi penerbangan dan efisiensi anggaran.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci: </strong>program jet tempur, KF-X/IF-X, geopolitik, teknologi penerbangan militer, efisiensi anggaran</p>
OPERASI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DALAM PENDEKATAN KEAMANAN ABERYSTWYTH/WALES SCHOOL
Authors: Hidayat Safril , Hidayat Rizal Adhitya 
Published: January 2019

<p>Tulisan ini bertujuan untuk memahami operasi pemeliharaan perdamaian melalui pendekatan keamanan kritis (<em>Critical Security Study</em>) dalam kajian studi keamanan <em>Aberystwyth/Wales School</em>. Pendekatan keamanan dalam pemikiran <em>Aberystwyth/Wales School</em><em> </em>merupakan hasil dari pergeseran fokus keamanan yang menghadirkan manusia sebagai obyek referen keamanan pasca perang dingin.Hal ini kemudian melahirkan konsep emansipasi sebagai konsep keamanan yang meletakkan kehadiran keamanan manusia yang pada hakikatnya membebaskan manusia dari segala jenis ancaman, baik militer maupun nonmiliter. Emansipasi adalah bentuk keamanan itu sendiri yang membebaskan manusia dari dampak perang baru berupa perang-perang sipil dalam bentuk berbagai macam tekanan, penyiksaan dan penindasan yang men-dehumanisasi manusia dari eksistensi kehidupannya sehari-hari. Melalui relevansi tujuan dan prinsip operasi pemeliharaan perdamaian dengan konsep emansipasi <em>Aberystwyth/Wales School</em>, maka pada intinya operasi pemeliharaan perdamaian merupakan fondasi utama penegakan keamanan manusia dalam menjamin keamanan dan ketertiban bagi perdamaian dunia. Esensi konsep emansipasi bagi penegakan keamanan manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah membawa manusia kembali kepada hakekat penemuan kemanusiaannya, yaitu mampu menjalani kehidupan kemanusiaannya dalam lingkungan keamanan dan perdamaian yang menjamin kebebasannya dari setiap ancaman yang berusaha membatasi eksistensi kehidupan kemanusiannya secara individu dan sosial.</p><p align="left"><strong> </strong></p><p><strong>Kata kunci:</strong><strong> </strong>operasi pemeliharaan perdamaian, <em>aberystwyth/wales school</em>, pendekatan keamanan kritis, konsep emansipasi</p>
KEGAGALAN MEDIASI PADA RELOKASI PENDUDUK KAMPUNG PULO JAKARTA TIMUR: BELAJAR DARI KASUS MEDIASI LSM CM
Authors: Arayunedya Semy 
Published: January 2019

<p>Berbagai program utama pemprov DKI seperti normalisasi sungai, RTH, dan pembangunan rusun mengakibatkan sebagian masyarakat berpenghasilan rendah direlokasi dari tempat tinggal asal ke rusun. Relokasi sering menimbulkan konflik antara pemerintah provinsi (pemprov) DKI dengan warga. Dalam tahap konflik tertentu, pihak ketiga atau mediator dibutuhkan untuk menengahi keduabelah pihak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kegagalan mediasi sehingga eskalasi konflik memuncak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan, wawancara interaktif, buku, dan media visual. Data tersebut dianalisis dengan teori dan konsep mengenai mediasi, perancangan dan pengelolaan kota, dan keamanan nasional Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan penyebab kegagalan mediasi. Upaya mediasi tidak didasari dengan aspek keamanan nasional. Kerangka model Glasl yang dapat mengetahui intervensi yang tepat terhadap konflik tidak digunakan. Upaya mediasi juga diinisiasi oleh warga sehingga mandat kepada mediator hanya dari warga saja. Selanjutnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Ciliwung Merdeka (LSM CM) sebagai mediator tidak dapat mengidentifikasi fakta, motivasi, pilihan solusi, dan cek realita dengan jelas. LSM CM juga tidak melakukan pendekatan mediasi secara transformatif yang mendorong pemprov DKI dan warga untuk mengakui kesalahan masing-masing. Hal tersebut mengaburkan para pihak terhadap perancangan dan pengelolaan kota sebagai inti kebutuhan para pihak.Kegagalan terakhir disebabkan karena pelaksanaan mediasi tidak disiapkan dan dilaksanakan sesuai standar.</p><p> </p><p><strong>Kata kunci: </strong>mediasi, relokasi, perancangan dan pengelolaan kota, keamanan nasional, Indonesia</p>
URGENSI UU KAMNAS UNTUK ANTISIPASI MASA DEPAN
Authors: Hikam Muhammad AS 
Published: January 2019

<p>Dalam diskursus tentang keamanan yang saat ini terus berkembang, maka konsep keamanan merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara, termasuk didalamnya upaya memantapkan keamanan nasional melalui stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Keamanan memiliki makna yang luas yang tidak hanya melibatkan TNI dan Polri saja sebagai aktornya, namun juga rakyat didalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, Indonesia harus menyesuaikan kembali konsepkeamanan nasonal yang mampu merespons berbagai bentuk ancaman yang terus berevolusi dalam lingkungan juga terus berubah dengan cepat. Tulisan ini bertujuan menyumbangkan pemikiran tentang pentingnya UU Kamnas sebagai landasan dan rujukan bagi kerangka konseptual yag komprehensif dalam rangka membangun sebuah sistem keamanan nasional di Indonesia di masa depan.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci: </strong>keamanan nasional, UU Kamnas, ancaman, dan lingkungan strategis</p>
ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEPARATISME PAPUA
Authors: Noor Firman 
Published: January 2019

<p>- Era reformasi telah menandai babak baru dalam hal paradigma dan sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap salah satu wilayah terpenting dalam NKRI yakni Papua. Berbeda dari anggapan banyak kalangan mengenai sikap tidak peduli Pemerintah RI, beberapa kebijakan di tanah Papua saat ini justru memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memelihara dan menyejahterakan rakyat Papua. Berbagai kebijakan yang telah dicanangkan memang belum sepenuhnya berjalan. Namun demikian, menganggap bahwa Pemerintah RI saat ini tidak bersungguh-sungguh berkomitmen meningkatkan taraf hidup masyarakat juga tidaklah tepat. Sehubungan dengan itu, tulisan ini ingin membahas seputar persoalan bentuk tanggung jawab apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah di Era Reformasi ini, mengapa dalam pelaksanaan tanggung jawab itu masih ada kendala, bagaimana pula dengan peran pemerintah daerah. Masih terkait dengan persoalan itu, pembahasan juga akan menyentuh diskusi mengenai relevansi separatisme bagi rakyat Papua dan apakah ide atau gerakan separatism itu adalah keinginan dari seluruh rakyat Papua saat ini. Pembahasan artikel ini akan ditutup oleh pembahasan mengenai langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan agar Tanah Papua menjadi semakin berkeadilan, beradab dan demokratis.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci: </strong>otonomi khusus, paradigma, kebijakan, nasionalisme, separatisme</p>
THREAT ANALYSIS OF THE REGIONAL TERRORISM FINANCING
Authors: Isnanto Samto Hadi , Praditya Yosua 
Published: January 2019

<p>The terrorism financing threats is a prominent issue in South East Asia region that must be tackled by Indonesian government in mitigating the development of Islamist radical group. In order to maintain the operational and financial group, then the vast funds is very needed which obtainable by several means. Fund gathering, fund movement, and fund allocation are those activities usually conducted by the group, and this does not make terrorist would stop in varying some ways to increase their fund. The fund plays a vital role to the group’s existence due to operational cost, particularly in recruiting, hiring, and indoctrinating new members. The influx of money could be sourced from inside and outside country. When one speaks of terrorism funding, it could not be separated from the donor, movement and usage, which also covered as legal entity, banks, NGOs and individual donations. All these actors must be faced through policy and legal means which connecting with specific stakeholders, particularly those who advance in banking system.</p><p><strong> </strong></p><strong>Kata Kunci: </strong>terrorism financing, security
POSISI BEBAS AKTIF INDONESIA DALAM RIVALITAS TIONGKOK DAN AMERIKA SERIKAT DI ASIA TENGGARA TERKAIT PENGADAAN ALUTSISTA
Authors: Armandha Semmy Tyar 
Published: January 2019

<p>Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di perairan Asia Tenggara semakin mendorong kewaspadaan negara-negara di Asia Tenggara. Bagi Amerika Serikat, Asia Tenggara merupakan salah satu lokasi <em>Forward Operating Site</em> bagi militernya; sementara bagi Tiongkok, Asia Tenggara sebagai salah satu jalur perdagangannya yang paling penting (<em>String of Pearl</em>) dan memiliki klaim teritorial di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. Artikel ini bertujuan untuk memaknai strategi bebas aktif Indonesia guna merespons rivalitas tersebut dalam konteks pengadaan kapal selam Kelas Chang Bogo dari Korea Selatan. Pertama, hadirnya Chang Bogo dapat menambah kompleksitas modernisasi persenjataan khususnya kapal selam serang di Asia Tenggara. Kedua, di sisi lain, Indonesia semakin aktif dalam rantai pasok persenjataan global yang melibatkan industri pertahanan mancanegara, khususnya kapal selam yang marak digunakan karena efektivitas serang sembunyi (<em>stealth</em>). Dengan menggunakan teori <em>jejaring-aktor,</em> artikel ini menyimpulkan bahwa kedua posisi Indonesia tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan dalam menghadapi konstelasi regional yang kompleks akibat rivalitas AS-Tiongkok, apabila Indonesia mampu memformulasikan strategi maritim berdasarkan kekuatan kapal selam yang dimiliki.</p><p> </p><p><strong>Kata kunci: </strong>Asia Tenggara, kapal selam Kelas Chang Bogo,jejaring-aktor,politik bebas-aktifIndonesia, rivalitas maritim Amerika Serikat-Tiongkok</p>
PERAN PEACE KEEPING OPERATION NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM MENDUKUNG MISI PERDAMAIAN PBB
Authors: Rahman Mohammad Abel 
Published: January 2019

<p>ASEAN <em>Defense Ministerial Meeting</em> (ADMM) merupakan pertemuan tertinggi pada level menteri pertahanan di ASEAN dalam bidang pertahanan. Salah satu bidang kerjasamanya adalah <em>peacekeeping operations.</em> Meskipun ASEAN telah memiliki kerangka kerjasama <em>peacekeeping operations</em>didalam ADMM, tetapi negara-negara ASEAN tetap melaksanakan misi perdamaian di bawah koordinasi PBB. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran <em>peacekeeping operations</em> dalam kerangka ADMM. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini dianalisis menggunakan teori peran, konsep diplomasi pertahanan, konsep <em>peacekeeping operations,</em> dan konsep <em>confidence building measures.</em> Hasil dari studi ini menunjukkan peran <em>peacekeeping operations</em> dalam kerangka ADMM merujuk pada naskah konsep APCN. Peran <em>peacekeeping operations</em> dalam kerangka ADMM yaitu mengembangkan kapabilitas personel sesuai standar PBB untuk melaksanakan misi perdamaian, mengurangi konflik dan ketegangan, dan meningkatkan <em>confidence building measures</em> di kawasan.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci: </strong>ASEAN, ADMM, peran, <em>peacekeeping operations</em><strong></strong></p>
Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme Di Indonesia
Authors: Dan Efriza Raden Mas Jerry Indrawan 
Published: January 2019

<p><strong>Abstrak – </strong>Terorisme, yang berakar dari gerakan-gerakan radikal pasca peristiwa 9/11 di Amerika<strong> </strong>Serikat, mulai berkembang pesat juga di Indonesia. Gerakan radikal, terutama yang berlandaskan agama, berkembang menjadi gerakan teror yang mengancam keamanan dan pertahanan negara. Bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Radikalisme, baik sebagai gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Untuk itu, bela negara dapat menjadi program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia. Unsur-unsur religiusitas (agama) juga dapat berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme jika diintegrasikan ke dalam kurikulum bela negara. Tulisan ini akan melihat bagaimana program bela negara dapat digunakan sebagai sarana mencegah ancaman radikalisme di Indonesia.</p><p><strong>Kata Kunci : </strong>bela negara, radikalisme, dan pertahanan negara</p><p> </p><p><strong><em>Abstract – </em></strong><em>Terrorism, rooted in radical movement post 9/11 event in the United States, began to grow<strong> </strong>rapidly also in Indonesia. Radical movements, especially those based on religion, evolved into terrorist movements that threaten state security and defense. Civic education is part of the implementation of state defense and security system. Radicalism, both as a movement and an ideology or a growing notion among Indonesians, is a threat to the state, that has a non-conventional nature. Therefore, civic education can be a program that can change people’s culture to put the love of the nation and the country as the main thing, thereby preventing the development of radical movements and ideology in Indonesia. The elements of religiosity (religion) can also play an important role in counteracting the threat of radicalism if it is integrated into the civic education curriculum.This paper will look at how civic education program can be used as a means of preventingthe threat of radicalism in Indonesia.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>civic education, radicalism, and state defense</em></p>
Sinergitas Bela Negara Dan Kearifan Lokal Siri’ Untuk Sistem Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Perang Proxy
Authors: Manggabarani Andi Mangeppe 
Published: January 2019

<p><strong>Abstrak – </strong>Indonesia menghadapi berbagai bentuk ancaman baik yang berasal dari dalam maupun<strong> </strong>luar negeri. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah menurunnya degradasi moral bangsa yang tidak lepas dari akulturasi dan masuknya budaya baru akibat dari globalisasi. Hal ini bisa dikategorikan sebagai ancaman non militer yang menjadi bagian dari agenda perang <em>proxy</em> yang bertujuan untuk memecah belah bangsa. Budaya <em>siri’</em> hadir sebagai nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat Bugis dan Makassar yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat, budaya <em>siri’</em> yang mengedepankan harkat dan martabat setiap individu dengan menjadi <em>tool of social control,</em> untuk mengendalikan perilaku masyarakat dari setiap penyimpangan. Budaya <em>siri’</em> dijadikan sebagai sumber nilai yang menjadi pertahanan negara dari segala jenis ancaman yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa dan untuk menghadapi ancaman <em>proxy.</em></p><p><strong>Kata Kunci : </strong>bela negara, Indonesia, kearifan lokal, perang<strong> </strong><em>proxy, siri’</em></p><p> </p><p><strong><em>Abstract – </em></strong><em>Indonesia currently faces regional and international threats. One of the problem coming<strong> </strong>when the morality of citizen is getting down which is affected by aculturation and globalization. It can be categorized as non-military threats, proxy war pursue to spwan disintegration in Indonesia. As a local wisdom, siri’ exists within the society of Makassar and Buginess as a norm and guide to live the life. Following the dynamics of society, siri’ puts forward the dignity of every person as a tool of social control, to regulate human’s behavior. Siri’ is created as source of value that can be considered to becomes defending the state and confronts proxy war that can impact disintegration in Indonesia.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Indonesia, local wisdom, proxy war, state defense, siri’</em></p>
Mencintai Produk Dalam Negeri Sebagai Manifestasi Bela Negara Di Era Global
Authors: Siswanto Siswanto 
Published: January 2019

<p><strong>Abstrak – </strong>Latar belakang dari penulisan ini adalah adanya fakta perubahan sosial, ekonomi, dan<strong> </strong>politik masyarakat Indonesia di era Reformasi dan global. Termasuk perubahan dalam konteks bela negara dimana pada masa sebelumnya bela negara dipahami hanya sebagai kegiatan bersifat militer. Konsep bela negara saat ini memiliki makna yang lebih luas yaitu dalam konteks ekonomi, sosial, dan kultural. Bela negara dalam konteks ekonomi adalah membangun komitmen pola konsumsi masyarakat Indonesia dari semula memilih produk luar negeri menjadi memilih produk dalam negeri. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis masalah-masalah bela negara dalam konteks ekonomi yaitu menyangkut kebiasaan masyarakat lebih memilih produk luar negeri, dampak pola konsumsi memilih produk luar kepada cadangan devisa, dan strategi yang bisa dibangun agar masyarakat lebih memilih produk nasional. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka yaitu mempelajari referensi atau kajian-kajian sebelumnya terkait dengan isu bela negara, dan diskusi mendalam dengan narasumber yang relevan. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meningkatkan pemahaman atas topic bela negara. Hasil dari kajian ini adalah berupa kesimpulan dan rekomendasi untuk membangun pola konsumsi masyarakat agar lebih memilih produk nasional ketimbang produk luar negeri.</p><p><strong>Kata Kunci : </strong>bela negara, produk nasional, produk luar negeri</p><p><strong><em>Abstract – </em></strong><em>The background of this paper is the fact of social, economic, and political change of<strong> </strong>Indonesian in the Reform and global era. It Includes changes in the context of defending state which in the past it was understood only as a military activity. The defending of state nowadays has a broader meaning in economic, social, and cultural context. The defending of state in the context of economy is more commitment to consume national products than to consume foreign product. Therefore, the purpose of this paper is to analyze the problems of defending the state in the economic context that involves people’s habits of favoring foreign products, the impact of consumption patterns on selecting external products to foreign exchange reserves, and strategies that can be built to make people prefer national products. The method used in this paper is literature study that is studying references or previous studies related to this issue, and in-depth discussion with relevant sources. This has been done to confirm or improve an understanding the topic being written. The results of this studies are in the form of conclusions and recommendations to build the pattern of public consumption to prefer national products rather than foreign products.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>the defending of state, national product, foreign product</em> </p>