bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
DANA PERIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
Authors: Asmar Abd Rais 
Published: January 2019

The issue of balancing funds which is a potential source of revenue for the regions is closely related to the central and regional governmental affairs because the funds are sourced from the state budget. Balancing Funds are funds sourced from APBN revenues allocated to regions to fund local needs in the context of decentralization implementation. The current DBH allocation is too complex as it lacks a strong foundation and varies the basis of assignment for revenue sharing. The DBH distribution mechanisms in the regions also often experience delays.Keywords: Balancing Fund Permasalahan dana perimbangan yang menjadi sumber penerimaan potensial bagi daerah berhubungan erat dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah karena dananya bersumber dari APBN. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DBH saat ini terlalu komplek seperti kurang memiliki landasan yang kuat dan beragamnya dasar penetapan untuk bagi hasil. Mekanisme penyaluran DBH di daerah juga sering mengalami keterlambatan.Kata Kunci: Dana Perimbangan
Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca TAP MPR No.I/MPR/2003
Authors: Kahpi Ashabul 
Published: January 2019

This paper tries to see the position of Pancasila in the reality of nation and state. Pancasila is basically not just a blank slog that appears suddenly, but has the importance of trying to bring together universal values with local wisdom excavated by founding fathers as inclusive core values. That Pancasila is needed for a society that is highly fragmented by tribe, religion, language, and custom, besides the position of Pancasila as the legal norm and the ethics of state administration. No less important is that Pancasila also has significance as a national identity which then differentiates it from other nations. However, this seems to be considered reduced by some circles, especially after the issuance of MPR Decree No. I / MPR / 2003.Keywords: Pancasila, Basic Country and Ideology of the Nation Tulisan ini mencoba melihat kedudukan Pancasila dalam realitas berbangsa dan bernegara. Pancasila pada dasarnya bukan hanya sekedar semboyan kosong yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi memiliki arti penting yang mencoba untuk mempertemukan nilai-nilai universal dengan kearifan lokal yang digali oleh para founding fathers sebagai core values inklusif. Bahwa Pancasila dibutuhkan untuk masyarakat yang sangat terfragmentasi oleh suku, agama, bahasa, maupun adat-istiadat, di samping kedudukan Pancasila sebagai norma hukum dan etika penyelenggaraan negara. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa pancasila juga memiliki arti penting sebagai identitas nasional yang kemudian membedakan dari bangsa yang lainnya. Namun, hal ini tampaknya dianggap tereduksi oleh sebagian kalangan terlebih setelah dikeluarkannya TAP MPR No. I/MPR/2003.Kata kunci : Pancasila, Dasar Negara dan Ideologi Bangsa
HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA
Authors: Tahali Ahmad 
Published: January 2019

Abstract The law that developed in the midst of society that today we are familiar with the term customary law is the values that have long been recognized as the norm. These values or norms have long been growing in the midst of the people of Indonesia, a nation whose people have a diversity of tribes, races, religions and customs that spread in the archipelago. The spread of such diversity grows the values or norms that are recognized in each region that has customary law. Admission of customary law has become an automatic way of settlement is customary. Customary law as a cultural aspect of society that has value, social norm. Among the benefits of studying customary law is to understand the culture of Indonesian law, with which we will better know which customary law is no longer in accordance with the times and customary laws which can approach uniformity which is applicable as a national law.Key Word : Law, Customs, Application AbstrakHukum yang berkembang ditengah masyraakat yang hari ini kita kenal dengan istilah hukum adat merupakan nilai-nilai yang sejak lama diakui sebagai norma. Nilai–nilai ataupun norma-norma tersebut sudah lama tumbuh ditengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia, bangsa yang masyarakatnya memiliki keanekaragaman suku, ras, agama dan adat yang menyebar di wilayah nusantara. Tersebarnya keanekaragaman tersebut tumbuh nilai-nilai ataupun norma-norma yang diakui di masing-masing wilayah yang mempunyai hukum adat. Diakuinya hukum adat tersebut sudah menjadi suatu hal yang otomatis cara penyelesaiannyapun secara adat. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan masyarakat yang memiliki nilai, norma sosial. Diantara manfaat mempelajari hukum adat adalah untuk memahami budaya hukum Indonesia, dengan ini kita akan lebih mengetahui hukum adat yang mana yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang berlaku sebagai hukum nasional.Kata Kunci : Hukum, Adat, Penerapan
ASPEK YURIDIS ATAS PENDIRIAN BANGUNAN DI RUANG BAWAH TANAH
Authors: Erlina Erlina 
Published: January 2019

AbstractGrowth of fast such technology and also the happening of change of politics, economic, social-budaya in the middle of society especially related to make-up of requirement demand of land;ground, have peeped out a[n new paradigm utilize to exploit land;ground which under surface of underground room or earth, what so far not yet owned arrangement of legislation peculiarly Keyword : Agraria, Building, Room Underground AbstrakPerkembangan teknologi yang demikian pesat serta terjadinya perubahan politik, ekonomi, social-budaya di tengah masyarakat terutama yang berhubungan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan akan tanah, telah memunculkan suatu paradigma baru guna memanfaatkan tanah yang berada di bawah permukaan bumi atau ruang bawah tanah, yang sejauh ini belum memiliki pengaturan perundang-undangan secara khususKata Kunci : Agraria, Bangunan, Ruang Bawah Tanah
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
Authors: Marwah Marwah 
Published: January 2019

Abstract Under the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector, whereas in the case of Business Service Actors using standard agreements, such standard agreements shall be prepared in accordance with the laws and regulations . However, based on the results of the research, in the current banking practice, the agreement format has been prepared unilaterally by the bank in the form of standard conditions set forth in the printed form, and then presented to applicant debtor for approval. This study aimed to find out about the role of the Financial Services Authority as a facilitator in providing accurate information and provide facilities for the settlement of consumer complaints. This research was an empirical research conducted in Makassar city. The results indicated that the Financial Services Authority as a facilitator, not optimal in protecting the mortgage debtor.Key Word : Role of the Financial Services Authority, Debtor Protection Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, maka perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik perbankan saat ini, format perjanjian telah disiapkan secara sepihak oleh pihak bank berupa syarat-syarat baku yang dituangkan dalam formulir yang sudah dicetak, dan kemudian disodorkan kepada calon nasabah debitor untuk disetujui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator dalam menyediakan informasi yang akurat serta memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilaksanakan di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator, belum optimal dalam melindungi debitor Kredit Pemilikan Rumah.Kata Kunci : Peran Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Debitor
IMPLEMENTASI ASAS DISPENSASI KAWIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU PERSPEKTIF MASLAHAH
Authors: Massadi Massadi 
Published: January 2019

AbstractThe results of the study revealed that the degree of election of marriage dispensation in the jurisdiction of the Religious High Court of Palu was motivated by several factors, namely the pregnancy occurrence, parents' concerns, economic, matchmaking, and culture when was about to get married and still under-age so it had to firstly apply for dispensation of marriage to the religious court in accordance with Act No. 1 of 1974, Article 7 Paragraph (1) and (2) Concerning Marriage jo Compilation of Islamic Law Article 15 Paragraphs (1) and (2). The application of marriage dispensation was submitted to the court, then will be on trial and judge’s consideration in granting marriage dispensation which was not bound by the single positive law yet it was a consideration of justice, legal sociology and benefits that emphasized the implementation of maslahah principle as well.Keywords: Marriage Dispensation, Judge, Maslahah. AbstrakHasil penelitian menunjukkan tingginya elektabilitas dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu didorong beberapa faktor yakni terjadinya kehamilan, kekhawatiran orang tua, ekonomi, perjodohan dan budaya ketika akan melakukan pernikahan masih dibawah umur sehingga terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dan (2). Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan, kemudian akan di sidangkan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin tidak terikat dengan hukum positif saja namun juga pertimbangan keadilan, sosiologi hukum dan kemanfaatan yang mengdepankan implementasi asas maslahah.Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hakim, Maslahah
BEBERAPA ASPEK NEGARA DAN HUKUM DALAM SISTEM ADAT BUGIS
Authors: Jumadi Jumadi 
Published: January 2019

Negara atau bocco lahir atas perjanajian antara Raja Pertama dengan rakyat, semata-mata untuk meneruskan cita-cita luhur rakyat. Cita-cita itu muncul dalam perasaan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan. Rakyat dalam perjanjian itu tidak dianggap sebagai objek pengaturan di dalamnya tertuang hak penguasa dan rakyat, kemudian diletakkan kewajiban-kewajaiban yang dipangkunya. Tujuan kebijakan raja sesuai dengan kehendak hukum dan hak-hak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian pula ketatanegaraan ditampilkan oleh kemampuan memerintah Mata Silompoe. Raja membentuk truktur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, dimana pada awalnya terdapat tujuh komunitas (kerajaan) kecil yang mendukungnya. Tujuan bersama diwujudkan dengan mempersatukan diri dalam pemerintahan. Dilihat dari sudut sistem ketatanegaraan modern yang dibentuk dan dijalankan oleh hasil perjanjian To Manurung tidak banyak meleset dari nilai-nilai kekuasaan modern dewasa ini. Kebutuhan rakyat melalui struktur pemerintahan negara yang dibentuk, berkembang sesuai dengan kebutuhan kerajaan, termasuk pranata hukum, ekonomi dan sosial juga mengalami beberapa perbaikan-perbaikan sesuai masanya.
TRANSFORMASI BENTUK MAKAM RAJA-RAJA TANETE DARI ABAD KE-17 HINGGA ABAD KE-20
Authors: Nur Muhammad 
Published: January 2019

Our understanding of the cultural transformation phase of the Islamic grave in South Sulawesi is still limited to the study of its territorial scope, not specific to a particular locality or kingdom. This study aims to determine the stage of transformation of Islamic shape tomb in Tanete Kingdom, Barru and its causal factors. The research used artefactual data which are four complex of King Tanete tomb, interview data and historical data. The methods used are survey, interview, literature study, identification, and interpretation. The study concludes three stages of transformation shape tomb at Tanete, the first transformation of the early seventeenth century characterized by tombstone, both occurring in the mid-18th century to the beginning of the nineteenth century characterized by decorative and inscribed tombs, and the third occurred beginning of the 20th century with the characteristic of European architecture. The cause of the three stages of the transformation of the tomb is the external factor, the first stage of the Gowa kingdom, the second stage of Malay culture, and the third stage is the influence of political relations with the Dutch Government. Pemahaman kita tentang fase transformasi budaya kubur Islam di Sulawesi Selatan masih terbatas pada kajian yang sifatnya wilayah, belum spesifik pada satu lokalitas atau kerajaan tertentu. Penelitian ini bertujuan mengetahui tahapan tranformasi bentuk makam Islam di Kerajaan Tanete, Barru dan faktor penyebabnya. Data yang digunakan adalah data artefaktual yaitu empat kompleks makam Raja Tanete, data wawancara dan data sejarah. Metode yang digunakan adalah survei, wawancara, studi literatur, identifikasi dan interpretasi. Penelitian ini menyimpulkan tiga tahap transformasi bentuk makam di Tanete, transformasi pertama pada awal abad ke-17 yang dicirikan oleh makam bercungkup, kedua terjadi pada pertengahan abad ke-18 hingga awal abad ke-19 yang dicirikan oleh makam dekoratif dan berinskripsi, dan ketiga terjadi awal abad ke-20 dengan ciri arsitektur Eropa. Penyebab tiga tahap transformasi bentuk makam tersebut adalah faktor eksternal, tahap pertama dari kerajaan Gowa, tahap kedua dari budaya Melayu, dan tahap ketiga adalah pengaruh hubungan politik dengan Pemerintah Belanda.
Toward a Full Integration of the Arabic Language into ‘Intel ACAT’ Assitive Platform
Authors: Nadji Zakariya Ahmed , Rachid Boudour , Souahi Abdourazek 
Published: January 2019

Background:Assisting people with severe physical limitations with information technology has been an active area of research in recent years. Many researchers’ efforts are built on assistive devices which are often used to offset the impact of the resulted physical impairments.The Assistive Context-Aware Toolkit (ACAT) is the widely known project in this area. After being released as open source, the developers’ community helped to integrate many languages such as French and Spanich. However, many languages are still messing and to the best of our knowledge, the Arabic-speaking users still can not use the platform as no significant effort to integrate the Arabic language have been previously undertaken.Methods:This paper firstly, provides an overview on ACAT; the specifically-developed platform by Intel Labs for Dr. Stephen Hawking. Besides, it describes the ways in which ACAT may be used to enhance the capacity to take part in fundamental and instrumental activities of every day living and upgrade one's autonomy in general.Secondly, we outline our contributions in integrating the Arabic language into the keyboard, the intelligent predictive text engine and all interfaces of this unique and highly configurable system. Results:Our integration evolved after resolving many issues and we succeeded in integrating the Arabic language in interfaces, keyboard and word prediction engine. Most of other ACAT features (Facial gesture recognition, Mouse Navigation., etc) are functional.
Conclusion:This work is a step forward to make the intel ACAT platform completely available in Arabic language. Therefore, Arabic-speaking patient can now get the benefits from this platform and are able to perform common tasks such as documents editing and management, Web surfing, writing emails and above all, communicating with others easily.The Arabic Text-to-speech engine integration is planned for future works .
Realisasi Pronomina dalam Bahasa Mooi: Analisis Tipologi Morfologi
Authors: Firdaus Winci 
Published: January 2019

This study on relation of pronouns and affixation discusses about pronouns structure and affixes usage in Mooi language. Pronouns structures in Mooi language include personal pronouns, possessive pronouns, interrogative pronouns and demonstrative pronouns. The pronouns forms in Mooi language recognize gender forms and will experience sound changes if they are side by side with the first, second and third personal pronouns. On the other hand, affixations in Mooi language include preffixes, confixes, time marker confixes and personal confixes. The method used in this research is synchronic descriptif method, and the data collecting technique is spoken and listening technique. The data analysis technique is generalisation analysis technique that include several stages of forms and units determination in the corpus to morphology generalisation examination. ABSTRAKKajian tentang relasi pronomina dan afiksasi ini membahas tentang struktur kata ganti dan penggunaan afiks pada bahasa Mooi. Struktur kata ganti pada bahasa Mooi meliputi pronomina persona, pronomina milik, pronomina penanya dan pronomina penujuk. Bentuk pronomina dalam bahasa Mooi mengenal bentuk gender dan akan mengalami perubahan bunyi apabila berdampingan dengan kata ganti orang ke I, II, dan III. Sedangkan afikasasi pada bahasa Mooi meliputi prefiks, konfiks, konfiks penanda waktu dan konfiks persona. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode deskriptif sinkronis, dengan teknik pengumpulan data adalah teknik cakap dan simak. Teknik analisis data yaitu teknik analisis generalisasi yang meliputi beberapa tahapan dari penentuan bentuk dan satuan dalam korpus sampai pada pemeriksaan generalisasi morfologi.
Multihalle de Frei Otto. Una cubierta generada por compresión, como modelo. Mannheim, 1974-1975
Authors: Molina León Fernando M. 
Published: January 2019

Frei Otto ha sido muy reconocido por su arquitectura de membranas traccionadas, quizás por eso su trabajo con elementos que trabajan a compresión siempre ha sido eclipsado. El Multihalle de Mannheim es un pabellón de gran dimensión que destaca por su comportamiento estructural salvando tan grandes luces, con recursos muy optimizados. En un principio se ideó para ser de uso temporal, pero los 43 años que lleva en pie el pabellón son testigos su gran valor. Sin los medios tecnológicos con los que contamos ahora el cálculo del Multihalle fue toda una proeza, el propio pabellón fue, a la vez, modelo de pruebas y edificio.
En el presente artículo se describe el proceso de formalización a través de maquetas y el atrevimiento del arquitecto alemán para realizar la más simple cubierta compleja del mundo.
Al-TafsÄ«r al-YasÄri (Tafsir Tematik Revolusioner Hassan Hanafi)
Authors: Misbakhudin Misbakhudin 
Published: January 2019

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Hassan Hanafi dalam diskursus Alqurâ€™an dan tafsirnya. Kajian ini akan difokuskan pada gagasan Hassan Hanafi seputar tafsir tematik (mauá¸uâ€™Ä«) yang bertujuan untuk melengkapi kekosongan dalam metode tahlÄ«lÄ« yang tidak sesuai dengan substansi dan kebutuhan umat dewasa ini dan pembaca tidak teridentifikasi oleh bacaannya sendiri, sehingga bacaan itu menjadi dingin, tidak berguna dan menjadi absolut, sementara umat membutuhkan penafsiran yang hidup dan bermanfaat, serta pengetahuan yang sesuai dengan keadaan mereka. Gagasan Hassan ini dianalisa menggunakan pendekatan content analysis terhadap karya-karya Hanafi dan kemudian penulis rumuskan dalam judul yang cukup familiar dengan Hassan Hanafi sendiri, yaitu al-TafsÄ«r al-YasÄri. Untuk menyelesaikannya Hanafi memberikan solusi, yaitu tafsir kesadaran (hermeneutika pembebasan) tematik, yang memposisikan Alqurâ€™an agar mendeksripsikan manusia, hubungannya antar sesama, tugasnya di dunia, kedudukannya dalam sejarah, membangun sistem sosial dan politik dan mengajukan alternatif melalui metode analisis pengalaman yang membawa kepada makna teks bahkan realitas itu sendiri
The Relationship Between the Recovery of Balance and Cognitive Functions During Physiotherapy in Patients with Traumatic Brain Injury
Authors: Lendraitienė E. , Buraitytė U. , Petruševičienė D. , Varžaitytė L. 
Published: January 2019

Background. There is growing evidence that cognitive and motor functions after traumatic brain injury (TBI) are actually related. However, we failed to find any concrete evidence proving the interrelationship between balance and cognitive functions therefore the effects of TBI on cognitive and motor functions remain not fully evaluated.Objective. The aim of the study was to evaluate the relationship between the recovery of balance and cognitive functions during physiotherapy in patients with TBI.The Methods of the study. The study included 25 individuals who had sustained TBI. The subjects were distributed into two groups: Group 1 consisted of 15 subjects with moderate TBI, and Group 2 – of 10 subjects with severe TBI. The cognitive functions were evaluated using the Mini Mental State Examination, the level of cognitive functioning (consciousness) was evaluated using the Rancho Los Amigos scale, and balance was assessed with the help of the Fullerton Advanced Balance Scale.Results and conclusions. After physiotherapy, improvement was observed in the balance of subjects with moderate and severe TBI. Physiotherapy improved cognitive functions in subjects with moderate and severe TBI. The search for correlations between individual items on the Fullerton Advanced Balance Scale and Mini Mental State Examination revealed relationship between some items in both groups.
Transient epileptic amnesia
Authors: Anužytė J. S. , Rutkauskaitė G. , Mameniškienė R. 
Published: January 2019

Transient epileptic amnesia is an adult onset form of temporal epilepsy which is characterised by recurrent acute seizure-induced amnesia often accompanied by ongoing memory disturbances of autobiographical, topographical amnesia and accelerated long-term forgetting. The first case report of transient epileptic amnesia was described more than a hundred years ago. However, more extensively investigations of this type of epilepsy were started not long ago. In 1998 diagnostic criteria were formulated: 1) history of recurrent witnessed episodes of transient amnesia; 2) cognitive functions other than memory are judged to be intact during typical episodes by a reliable witness; 3) evidence for a diagnosis of epilepsy, provided by one or more of the following: (a) wake or sleep electroencephalography; (b) the co-occurrence of other seizure types (if their roughly concurrent onset and/or close association with episodes of transient amnesia suggested a connection); (c) a clear-cut response to anticonvulsant therapy. From case reports that are analysed in literature it is not difficult to summarise clinical characteristics: transient epileptic amnesia usually starts later in life, more often in men than in women; amnestic episodes are brief, recurrent and often occur upon waking; memory loss is usually mixed type with anterograde and retrograde amnesia; in 65% of patients amnesia is associated with gustatory or olfactory hallucinations, déjà vu, a brief period of unresponsiveness, automatisms; epileptiform abnormalities on electroencephalography were seen in 43% cases; although transient epileptic amnesia has an excellent response rate to anticonvulsant therapy, between episodes patients still suffer from accelerated long-term forgetting, remote memory impairment and topographical amnesia. Differential diagnostic of transient epileptic amnesia is diverse and diagnosis is usually inaccurate and overdue. Treatment with monotherapy often helps totally prevent recurrence of attacks. In the paper we review two case reports of patients with transient epileptic amnesia.