bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DI WILAYAH DKI JAKARTA DALAM ERA OTONOMI DAERAH : STUDI KASUS TUGAS PERBANTUAN OLEH KODAM JAYA
Authors: Subekti Subekti 
Published: January 2019

<p>Berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 Pasal 8, salah satu tugas TNI AD adalah melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan. Salah satu tugas yang lain adalah memberdayakan wilayah pertahanan di darat. Ini berarti bahwa dalam rangka tugas OMP (Operasi Militer untuk Perang) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) di darat, termasuk dalam hal ini menjaga keamanan masyarakat dalam kerangka keselamatan seluruh warga negara, juga merupakan tugas dan tanggung jawab TNI AD. Oleh karena itu, sudah sewajarnya TNI dan Polri sebagai ujung tombak pertahanan dan keamanan negara, bahu membahu untuk melaksanakan tugas. Banyak faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan pelibatan TNI dalam tugas perbantuan ke Polri. Salah satunya kebijakan atau peraturan yang mengatur tugas perbantuan tersebut hingga sekarang belum ada, sehingga menyulitkan untuk mengimplementasikan dalam pola kerjanya. Padahal kebijakan ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelibatan dilakukan, dan sejauh mana batasan-batasan pelibatan dilakukan, serta dalam konteks kondisi bagaimana Polri harus meminta bantuan kepada TNI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan TNI dalam memberikan bantuan kepada Polri di era otonomi daerah serta faktor pendukung dan penghambat dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan keamanan kepada masyarakat di wilayah Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tugas perbantuan TNI yang dijalankan oleh Kodam Jaya kepada Polda Metro Jaya di wilayah DKI Jakarta dalam pelayanan keamanan selama ini mampu menjaga situasi keamanan di wilayah DKI Jakarta. Namun demikian, terdapat beberapa kasus gangguan keamanan yang menunjukkan pentingnya permintaan perbantuan kepada Kodam Jaya yang tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini menyebabkan berbagai bentuk ancaman tidak tertangani secara tepat dan rawan menyebabkan timbulnya ancaman, tidak hanya wilayah DKI Jakarta tetapi keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan.</p><p> </p><p><strong>Kata kunci</strong>: TNI, Polri, tugas perbantuan, otonomi daerah</p>
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA SEBAGAI MODALITAS MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA
Authors: Zuhdi Susanto 
Published: January 2019

<p>Dalam perspektif historis, setiap zaman melahirkan semangatnya sendiri. Di era abad ke-21, pergeseran kekuatan dunia begitu cepat, yang pada dasarnya tidak lain karena masing-masing kekuatan hendak menguasai sumber daya bagi keberlanjutan kehidupannya. Sebagian besar sumber daya itu berada di Tanah Air kita. Dimana letak kekuatan kita adalah pertanyaan yang memerlukan doktrin pertahanan beserta penjabarannya yang mampu menjawab terhadap kompleksitas ancaman baik dari dari luar dan dalam negeri. Dalam perspektif geo-historis dan pendekatan sejarah politik, maka potensi kekuatan bangsa ada pada nilai-nilai cinta tanah air dan kebangsaan, yang dapat disebut sebagai simpul-simpul perekat keindonesiaan.</p><p> </p><strong>Kata Kunci: </strong>sejarah, perjuangan bangsa, modalitas, pertahanan negara
THE DEBATE OVER MORAL JUSTIFICATION OF STATE TERRORISM
Authors: Kartini Indriana 
Published: January 2019

<p>This essay examines the debate over moral justifications of state terrorism. Consequentialist and deontologist perspectives provide a framework to justify acts of terrorism. However, this framework can not absolutely be defended. By drawing on Tony Coady and Igor Primoratz point of views, it is argued that acts of terrorism perpetrated by the state can never be justified and it is morally wrong and worse than non-state terrorism.</p><p> </p><p><strong>Keywords :</strong> state terrorism, moral justification, consequentialist, deontologist</p>
STATUS PERUSAHAAN MILITER DAN KEAMANAN SWASTA (PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES) DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Authors: Indrawan Jerry 
Published: January 2019

<p>Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (PMSC), lebih dikenal sebagai "tentara bayaran" memainkan bagian penting dalam perang baru-baru ini dan konflik di seluruh dunia. Masalah datang ketika keterlibatan mereka dalam permusuhan tidak tunduk pada hukum kemanusiaan internasional. Berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa, ada persyaratan tertentu yang harus dipertimbangkan karena keterlibatan PMSC dalam situasi perang atau konflik bersenjata. Namun, di lapangan persyaratan agak diabaikan. Status untuk keterlibatan permusuhan masih belum jelas. Menurut penulis, jika PMSC terlibat dalam pertempuran, maka mereka akan dianggap sebagai kombatan, serta merepresentasikan target-target militer. Untuk itu, tentunya mereka dapat diserang dan menjadi subjek hukum humaniter internasional. Tulisan ini akan membahas masalah-masalah terkait dengan status PMSC dalam perang atau konflik bersenjata, dan peraturan atau aturan sejalan dengan partisipasi mereka dalam situasi seperti itu.</p><p align="left"><strong><em> </em></strong></p><strong>Kata kunci: </strong>Status PMSC, Hukum Humaniter Internasional, dan Keterlibatan dalam Permusuhan
PENGARUH SOSIALISASI BELA NEGARA TERHADAP SIKAP BELA NEGARA GURU SEKOLAH DASAR DI JAKARTA
Authors: Leonardi Aska 
Published: January 2019

<p>Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan sosialisasi bela negara yang diselenggarakan Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terhadap sikap bela negara guru-guru Sekolah Dasar di Jakarta yang menjadi peserta sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode survei eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif, dan teknik sampling yang dilakukan adalah total sampling. Populasi dan sample penelitian adalah guru-guru sekolah dasar peserta sosialisasi bela negara yang berjumlah 50 orang. Penelitian ini melibatkan 2 variabel bebas (X) terdiri dari faktor sumber (X1) dan faktor pesan (X2), 3 variabel terikat (Y) terdiri dari aspek kognisi (Y1), aspek afeksi (Y2) dan aspek konasi (Y3) sikap bela negara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur serta analisis inferensial koefisien korelasi dengan rumus korelasi Pearson. Kesimpulan penelitian adalah, (1) Faktor sumber tidak berpengaruh terhadap aspek kognisi bela negara, tetapi secara signifikan berpengaruh terhadap aspek afeksi, dan konasi sikap bela negara guru sekolah dasar di Jakarta. (2) Faktor pesan secara signifikan berpengaruh terhadap aspek kognisi, afeksi, dan konasi sikap bela negara guru sekolah dasar di Jakarta.Saran bagi Direktorat Bela Negara untuk mengurangi pemateri kalangan militer dan menghadirkan pemateri guru sekolah dasar serta peserta sosialisasi sebelumnya. Tempat penyelenggaraan sebaiknya tidak di lingkungan Kementerian Pertahanan dan disarankan menyelenggarakan sosialisasi secara simultan setiap seminggu sekali selama satu bulan.</p><p><em> </em></p><strong>Kata Kunci: </strong>sosialisasi, sikap, bela negara, direktorat bela negara, guru SD Jakarta
ANCAMAN AKTUAL PENYELUNDUPAN IMIGRAN INDONESIA - AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL
Authors: Prasetyo Triyoga Budi , Berantas Sugeng 
Published: January 2019

<p>Ancaman aktual terhadap imigran gelap (<em>illegal</em> <em>smuggling</em>) merupakan bentuk ancaman non tradisional/nonmiliter, sudah lama menjadi perhatian serius antara pemerintah Indonesia dengan Australia. Namun, upaya untuk menanggulanginya selalu mendapat respon yang kurang diharapkan atau kinerja yang kurang optimal dan seimbang. Padahal, berbagai upaya secara intensif telah dilakukan. Baik dengan menegakkan atau membuat peraturan perundang-undangan terkait maupun membangun kerja sama antarnegara (bilateral-multilateral), kepolisian, dan badan/lembaga lainnya (nasional/internasional). Dalam perspektif keamanan nasional, adanya ancaman ini sudah sangat meresahkan dan merugikan kepentingan nasional Indonesia. Apalagi, dianggap menyangkut kepentingan pertahanan (kedaulatan negara). Perkembangan ke depan, untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penyelundupan imigran gelap, dilakukan dengan peningkatan berbagai kemampuan baik sumber daya, sistem hukum maupun peningkatan kerja sama bilateral. Sehingga, ancaman dimaksud, dapat diminimalisir dalam rangka memperkuat visi sistem keamanan nasional yang memerlukan dukungan dari jajaran Kemenhan,TNI, Polri, dan kementerian dan kelembagaan.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata kunci</strong> : ancaman,<em> </em>penyelundupan imigran, Indonesia-Australia, penegakan hukum, keamanan nasional.</p>
DIPLOMASI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM KONTEKS PERGESERAN GEOPOLITIK DI KAWASAN PADA MASA DEPAN
Authors: Antariksa A. Yani 
Published: January 2019

<p>Dunia telah mengalami pergeseran Geopolitik di Laut Cina Selatan (LCS) dan Laut Cina Timur (LCT), serta Samudera Hindia. Dua kawasan ini menjadi perhatian dunia secara politik, ekonomi dan keamanan, serta menjadi perhatian geopolitik minyak. Khusus untuk Samudera Hindia, ketegangannya belum seperti di LCS/LCT. Di kawasan ini, Indonesia lebih menghadapi gangguan penyelundupan manusia dan tindakan kapal perang Australia yang melanggar wilayah. Hal ini diatasi dengan diplomasi secara lunak melalui protes diplomasi. Perkembangan diplomasi pertahanan termasuk diplomasi AL, sekarang dan ke depan semakin kompleks dalam kondisi damai dan perang. Dilaksanakan melalui Inisiatif pengaturan keamanan ASEAN melalui berbagai mekanisme diplomatik seperti ASEAN Ministrial Meeting, ASEAN Regional Forum, Shangrila Dialouge ASEAN + 1, dan ASEAN + 3. Di tingkat regional ditopang pilar-pilar TAC, Zopfan, Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara, serta ASEAN Security Community serta beberapa dialog tingkat tinggi menteri pertahanan, panglima angkatan bersenjata, kelapa staf angkatan, asop dan asintel. Pembahasan dalam dialog ini masih tertuju pada isu-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, bencana alam, penyakit menular, keamanan pangan dan energi, perubahan iklim, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal dan pembajakan. Kesemuanya akan bermakna bila disertai dengan Angakatan bersenjata yang kuat/sepadan.</p><p><strong> </strong></p><strong>Kata kunci : </strong>diplomasi angkatan laut, pertahanan, geopolitik, kawasan
ENHANCING SAFETY AND SECURITY IN INDONESIAN WATERS: COOPERATIONS WITHIN DIPLOMACY FRAMEWORK
Authors: Buntoro Kresno 
Published: January 2019

<p><em>The Indonesian waters is for world seaborne trade, military and naval movement, and other maritime interests. So it has a strategic value for maintaining economic security, peace, and stability in the region. Indonesia has the responsibility to address the challenges presented by activities conducted in its waters, such as marine pollution, depletion of marine resources and criminal activities at sea. These challenges also arise out of the fact that there are only a few provisions in the United Nations Law of the Sea Convention which regulate the obligations of ships or user states to share the burden faced by states which possess sea lanes of communication. The purpose of this paper is to provide an overview of maritime security challenges within Indonesia in light of its obligations to ensure safety of navigation and security. A number of recommendations are brought up to show efforts have been made by Indonesia in maintaining the safety and security in its waters in the light of defense and naval diplomacy.</em></p><p> </p><p><strong><em>Key</em></strong><strong><em>words</em></strong><em>: maritime safety and security, Indonesian waters, cooperation, diplomacy</em><em></em></p>
PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM MENGATASI TANTANGAN DI BIDANG PERTAHANAN
Authors: Anwar Syaiful 
Published: January 2019

<p>Terdapat berbagai tantangan yang masih muncul dalam bidang pertahanan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut mencakup masalah-masalah perbatasan dengan beberapa negara tetangga, permasalahan-permasalahan regional, khususnya tumpang tindih pengakuan terhadap wilayah-wilayah maritim, masalah-masalah global khususnya ancaman pembajakan di laut dan rivalitas di antara kekuatan-kekuatan besar. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan upaya diplomasi pertahanan secara layak. Indonesia telah menerapkan diplomasi pertahanan sebagai alat penyeimbang dari <em>hard power. </em>Namun, diplomasi pertahanan yang sesuai memerlukan kompetensi yang memadai dari orang-orang yang terlibat dalam diplomasi tersebut. Institusi Kementerian Pertahanan dan TNI perlu memperhatikan hal ini dalam mengembangkan personelnya agar memiliki kompetensi yang baik dalam menangani diplomasi pertahanan.</p><p> </p><strong>Kata Kunci : </strong>diplomasi pertahanan, kompetensi, pertahanan, TNI, kerja sama internasional
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KONFLIK STUDI KASUS: STRATEGIC ENGAGEMENT NORWEGIA DI MYANMAR
Authors: Indrawan Jerry 
Published: January 2019

<p>Dalam beberapa tahun terakhir, bantuan Norwegia yang mengalir ke Myanmar meningkat secara signifikan. Bantuan terkait proses perdamaian menjadi bagian dari <em>strategic engagement</em> Norwegia kepada Myanmar. <em>Strategic engagement</em> sendiri merupakan konsep yang fokus pada perluasan, reformasi, serta intensifikasi tatanan internasional yang ditujukan untuk mendorong kesiapan negara-negara dalam mencegah ketegangan dan konflik militer. Sebagai sebuah negara yang baru terlepas dari konflik berkepanjangan, kondisi sosial, politik, dan keamanan Myanmar masih sangat rapuh. Penulis berpendapat bahwa <em>strategic engagement</em> dalam konteks diplomasi pertahanan dapat diterapkan untuk mencegah konflik muncul kembali, serta menguatkan pilar-pilar demokrasi. Program utama Norwegia di Myanmar adalah <em>Myanmar Peace Support Initiative</em> (MPSI). MPSI adalah sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam wilayah-wilayah gencatan senjata. Program MPSI ini, menurut penulis, sangat sejalan dengan konsep <em>strategic engagement</em> dalam menjalankan kebijakan diplomasi pertahanan Norwegia terhadap Myanmar. Tulisan ini akan membahas bagaimana <em>strategic engagement </em>dilakukan di Myanmar melalui program MPSI.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci:</strong> <em>strategic engagement</em>, diplomasi pertahanan, pencegahan konflik, dan MPSI</p>
DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA (ARMS TRADE TREATY) PADA SIDANG MAJELIS UMUM PBB TAHUN 2013
Authors: W Denik Iswardani 
Published: January 2019

<p>Artikel ini menganalisis sikap abstain Indonesia di Perjanjian Perdagangan Senjata (<em>Arms Trade Treaty</em>/ATT) pada tahun 2013 di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Permasalahan muncul Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung terbentuknya ATT dari awal pembahasan pada tahun 2006. Selain itu, sebelum terbentuknya ATT, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam rezim internasional mengenai senjata konvensional seperti <em>Mine Ban Treaty </em>dan <em>Convention on Cluster Munitions</em>. Artikel ini bertujuan untuk (1) menggambarkan faktor, proses pembentukan ATT, dan isi perjanjian ATT seperti prinsip dan aturan, (2) menjelaskan partisipasi aktif Indonesia dalam rezim internasional senjata konvensional sebelum ATT, (3) menganalisa sikap abstain Indonesia terhadap ATT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Data tersebut dianalisis menggunakan teori rezim internasional. Melalui teori pilihan rasional menghasilkan suatu pemahaman bahwa terdapat dua kepentingan Indonesia di dalam ATT, yaitu kepentingan mencegah perdagangan gelap dan menjaga kepentingan pertahanan. Meskipun Indonesia memiliki permasalahan mengenai perdagangan senjata gelap konvensional, tetapi Indonesia tetap memilih kepentingan pertahanan sebagai hal yang paling vital.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci:</strong> Indonesia, <em>Arms Trade Treaty</em>, senjata konvensional</p>
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM ASEAN DEFENCE MINISTERIAL MEETING (ADMM)
Authors: Rusfiana Yudi 
Published: January 2019

<p>Diplomasi pertahanan telah menjadi fenomena yang cukup menyita perhatian baik dalam konsepsi diplomasi maupun dalam perkembangan teoritis dan praktis. Asia Tenggara pun dalam hal ini telah memiliki ASEAN <em>Defence Ministerial Meeting</em> (ADMM) yang merupakan wadah bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk menjalankan diplomasi pertahanan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat aktif terlibat dalam ADMM untuk menjalankan diplomasi pertahanannya. Penulis melihat bahwa keterlibatan aktif dari Indonesia dalam ADMM tidak dapat dilepaskan dari bagaimana Indonesia berupaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya khususnya dalam bidang pertahanan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai agenda dan kepentingan yang diusung oleh Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan dalam ADMM. Agenda dan kepentingan yang diusung oleh Indonesia terkait dengan kepentingan menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara dan mendapatkan dukungan dalam penyelesaian berbagai permasalahan keamanan Internal seperti terorisme dan keamanan maritimnya. Penulis akan membahas masalah yang diangkat dalam jurnal ini melalui sudut pandang Indonesia sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk mengimplementasikan diplomasi pertahanan melalui ADMM. Pembahasan dalam jurnal ini menitikberatkan kepada diplomasi pertahanan multilateral yang saat ini belum mendapatkan perhatian yang luas karena anggapan bahwa diplomasi pertahanan hanya dilakukan secara bilateral dengan hal-hal yang senantiasa bersifat teknis semata.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci :</strong><strong> </strong>diplomasi pertahanan, ADMM, Asia Tenggara</p>
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP AUSTRALIA PASCA SKANDAL PENYADAPAN
Authors: Prasetyo Prasetyo 
Published: January 2019

<p>Penyadapan informasi secara tidak sah merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dapat mengganggu privasi seseorang. Namun dalam konteks antar negara, penyadapan sebenarnya biasa dilakukan untuk mengetahui niat yang sebenarnya dari suatu negara, terutama yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara yang melakukan penyadapan. Disamping itu, informasi yang lebih rinci mengenai kebijakan dan implementasinya perlu diketahui agar dapat melakukan tindakan antisipasi dan mencegah pendadakan. Tindakan penyadapan secara tidak sah merupakan tindakan tercela dan melanggar etika diplomasi, terutama jika diterapkan terhadap negara sahabat sebagaimana yang diakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Oleh sebab itu perlu diambil langkah yang tegas namun tepat dan terukur.</p><p> </p><strong>Kata Kunci</strong>: penyadapan, intelijen, spionase, diplomasi
PENGARUH ‘STRING OF PEARL’ TIONGKOK TERHADAP PENCAPAIAN MP3EI DALAM KONTEKS PASAR BEBAS ASEAN 2015
Authors: Matondang Erlinda 
Published: January 2019

<p><em>String of Pearl (SoP) </em>merupakan strategi Tiongkok dalam menyebarkan pengaruh ekonominya dari daratan Tiongkok menuju Timur Tengah dengan melalui wilayah strategis, seperti Selat Malaka dan Samudera Hindia, yang merupakan bagian dari Indonesia. Strategi ini akan memengaruhi pencapaian MP3EI, yang menjadi pedoman pembangunan ekonomi Indonesia. Pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA), yang memperluas akses Tiongkok ke wilayah strategis tersebut, memberikan dampak terhadap pembangunan koridor-koridor ekonomi Indonesia, khususnya dalam kerangka MP3EI. Tulisan ini mengulas dampak SoP Tiongkok terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang dimotori oleh MP3EI, khususnya di era KEA. Ulasan ini menunjukkan strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk meminimalisasi dampak SoP terhadap pencapaian MP3EI dalam konteks pasar bebas ASEAN 2015. Potensi-potensi Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tawar dalam diplomasi dan negosiasi dengan Tiongkok juga disampaikan dalam ulasan singkat di bagian akhir tulisan ini.</p><p><strong> </strong></p><p align="left"><strong>Kata Kunci: </strong><em>String of Pearl</em> (SoP), KEA, MP3EI<strong></strong></p>
STRATEGI OPTIMALISASI PENGADAAN SARANA PERTAHANAN BAGI INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA
Authors: Montratama Ian 
Published: January 2019

<p>Pengadaan sarana pertahanan menjadi suatu kebutuhan dasar dalam membangun sistem pertahanan nasional. Namun biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan sarana pertahanan amatlah mahal. Industri pertahanan nasional harus mampu mengambil manfaat dari program pengadaan sarana pertahanan di Kemhan. Perlu ada konsensus nasional yang berpihak kepada pengembangan kapasitas industri pertahanan nasional agar dapat memiliki kompetensi inti yang kompetitif di level regional dan global. Konsensus ini diwujudkan dalam optimalisasi kerjasama antar lembaga terkait langsung dengan pengadaan alutsista, khususnya Kementerian Pertahanan, TNI, dan pihak-pihak produsen di dalam negeri dalam rangka membangun sarana pertahanan berbasis industri pertahanan dalam negeri.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci: </strong>strategi optimalisasi, pengadaan sarana pertahanan, industri pertahanan Indonesia</p><p> </p>
KONTEKSTUALISASI ‘SISHANNEG’: PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN
Authors: Samego Indria 
Published: January 2019

<p>Sesuai dengan kata kunci dalam judul artikel ini, "kontekstualisasi", tulisan ini berusaha untuk membahas persoalan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) dalam perspektif dinamis dan kontekstual. Mengingat laju perubahan lingkungan struktural yang ada, aturan perundangan mengenai hal ini serta implementasinya mesti dimutakhirkan dari masa-ke masa. Ini sangat penting artinya bukan hanya untuk para pembuat keputusan, melainkan juga seluruh <em>stake holder </em>yang ada. Jika di masa lalu, hanya elitelah yang mengerti persoalan Sishanneg, sekarang, monopoli makna tersebut tidak lagi tepat untuk dipertahankan. Demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dewasa ini menjadi sebuah keniscayaan. Di samping itu, persoalan Sishanneg, tak dapat dilihat secara <em>in vacuum</em>. Dia sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang berada di sekitarnya. Masalah peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista), itu satu hal. Sejauh mana kita juga mengalami evolusi dalam hal ini, dari waktu ke waktu. Namun, persoalan lain yang tak kalah pentingnya adalah keterlibatan beberapa komponen pertahanan yang lain, terutama sumberdaya manusia, serta sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Apalagi ketika kekuatan nir militer makin menentukan pula postur pertahanan sebuah negara, maka perhatian para perencana pertahanan mesti digeser dari kalkulasi kekuatan bersenjata (<em>hard power</em>) menuju kekuatan diplomasi dan pengembangan elemen-elemen <em>soft power </em>lainnya.</p><p> </p><p><strong>Kata kunci: </strong>kontekstualisasi, Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg), demokratisasi, dinamis, <em>hard power, soft power.</em></p>
PENGUASAAN TEKNOLOGI PERTAHANAN OLEH SDM PERTAHANAN INDONESIA DALAM RANGKA MENGHADAPI PEPERANGAN MASA DEPAN
Authors: Anwar Syaiful 
Published: January 2019

<p>Peperangan di masa depan menuntut kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi pertahanan yang lebih canggih dari yang ada sekarang. Beberapa teknologi masa depan yang menjadi fokus perhatian kita adalah hal-hal yang berhubungan dengan peperangan <em>Network- centric </em>yang mensyaratkan keterhubungan seluruh simpul yang ada dalam jaringan kerja tunggal. Sumber daya manusia pertahanan memegang peran penting dalam penguasaan teknologi tersebut. Untuk membina kemampuan SDM tersebut, diperlukan kerjasama dan sinergi dari para pemangku kepentingan, sehingga didapatkan keluaran SDM yang kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan ke depan. Lembaga pendidikan diharapkan dapat menghasilkan hasil didik yang dapat berkiprah di dalam organisasi-organisasi yang terlibat dalam pertahanan negara. Untuk itu diperlukan fasilitas pendidikan dan penelitian yang memadai dan suasana dan kondisi yang mendukung proses pendidikan dan penelitian tersebut.</p><p> </p><strong>Kata kunci: </strong>pertahanan, teknologi pertahanan, sumber daya manusia, pendidikan.