bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
LELANG LEBUNG: EKSPANSI KEKUASAAN, KESADARAN EKOLOGIS DAN STRATEGI EKONOMI
Authors: Marbun Firdaus - 
Published: August 2019

Di beberapa daerah Sumatera Selatan khususnya bekas daerah kekuasaan kesultanan Palembang berkembang satu kegiatan yang dikenal dengan lelang lebung. Lelang lebung merupakan kegiatan menawarkan lebung sungai kepada masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan. Beberapa aturan pengelolaan disepakati bukan hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan sungai. Walau dengan munculnya undang-undang pemerintahan desa turut mengubah pola pelaksanaan lelang lebung, namun hingga kini masih tetap dilaksanakan. Malah kegiatan ini diatur dalam peraturan daerah. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian mencoba menggali bagaimana lelang lebung muncul dan melembaga di masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Propinsi Sumatera Selatan. Selain itu tulisan ini juga mencoba menggali peran lelang lebung dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sungai. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa ekspansi kekuasaan, kondisi ekologis dan persoalan ekonomi menjadi pendorong muncul dan berkembangnya lelang lebung di Kabupaten PALI. Ketiga hal itu turut mendorong masyarakat mencari cara untuk menjaga sungai tetap lestari. Lelang lebung juga sangat penting sebagai sumber penghasilan masyarakat.In some areas of South Sumatera, eapecially in former teritory of the palembang empire, evolve one activity that known as Lelang lebung. Lelang lebung is activity that offer river's lebung for society to be managed and utilized. Some management rules are agreed, not only helping society to fulfill their need, but also keeping the river environmental sustainability. Even by appearing of village laws take part for change implementation of lelang lebung, but that habit is still done till now. moreover this activity is arranged in local regulation. Through qualitative descriptive approach, this research try to delve how lelang lebung appear and institutionalized in society of PALI regency, South sumatera province. Furthermore this writting also try to delve roles of lelang lebung in economy enhancement by keeping river's sustainability. From this research, discovered that authority expansion, ecologic conditions, and economy problems are some factors that drive appearance and development of lelang lebung in PALI regency. These three cases encourage society to find way to keep river's sustainability. Lelang lebung also very important as income source.
DISKRIMINASI RAS DALAM NOVEL SUNDA SRIPANGGUNG KARYA TJARAKA: ANALISIS DEKONSTRUKSI DERRIDA
Authors: Solihah Nur , Dienaputra Reiza D. 
Published: August 2019

Novel “Sripanggung” karya Tjaraka memuat rekaan gambaran kehidupan masyarakat etnis Sunda di perkebunan teh yang hidup sebagai buruh kontrak dan hidup di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana gambaran perlakuan diskriminasi pemerintah kolonial Belanda terhadap pribumi, khususnya etnis Sunda yang saat itu dipandang sebagai masyarakat kelas bawah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pembacaan dekonstruksi, di mana teks sastra berupa ujaran yang ada di dalam novel “Sripanggung” karya Tjaraka dianalisis untuk mengungkapkan tindakan diskriminasi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap etnis Sunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran-ujaran teks sastra dalam novel “Sripanggung” karya Tjaraka memuat representasi tindakan diskriminasi berdasarkan ras yang dilakukan pihak kolonial Belanda terhadap kaum pribumi etnis Sunda sehingga memengaruhi perkembangan struktur sosial masyarakat Sunda kala itu. Tjaraka’s “Sripanggung” novel portrays of Sundanese familie’s daily life as labor contract of tea plantation that owned the Dutch colonial government. This article purpose is to reveal the discriminatory treatment of the Dutch colonial goverment against indigenous people, especially Sundanese who were seen as a lower class society. By using deconstruction reading method. “Sripanggung” by Tjaraka’s is in a form of literary works and inside of it contain of speech that analyzed to reveal the discriminatory action of Dutch Colonial government against Sundanese people. The result showed, the speeches in the novel accomodate representation of discrimination act based racial by the Dutch Colonial government against indigenous Sundanese people that affected the development of social structure of sundanese at that time.
SANG HYANG TALAGA RENA MAHAWIJAYA: TELAGA BUATAN SEBAGAI SOLUSI BENCANA
Authors: Suwardi Budimansyah Suwardi 
Published: August 2019

Talaga Rena Mahawijaya dan Bukit Badigul yang dibangun oleh Sribaduga Maharaja pada abad ke-16, merupakan danau buatan yang diperuntukkan sebagai tempat upacara srada. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, danau buatan ini memiliki banyak fungsi yang dampak positifnya sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk meneliti dan mengkaji permasalahan ini harus ditinjau secara mendalam dan memerlukan analisis yang kuat, maka metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi akan digunakan oleh penulis. Selain metode sejarah, teori-teori dan konsep ilmu-ilmu keteknikan akan digunakan pula sebagai pisau analisis, agar menghasilkan simpulan yang cukup kuat dan mendalam. Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, Talaga Rena Mahawijaya mempunyai fungsi utama sebagai area tangkapan air, yang kita kenal sebagai waduk atau embung, yaitu sebuah danau yang sengaja dibuat untuk memecah volume aliran air yang sangat besar, juga berfungsi sebagai cadangan air ketika musim kemarau. Simpulannya, Sribaduga Maharaja membuat Talaga Rena Mahawijaya untuk fungsi water catchment, water treatment, dan water supply. Talaga Rena Mahawijaya and Bukit Badigul built by Sribaduga Maharaja in the 16th century, are artificial lakes designated as srada ceremonies. But when viewed from a different perspective, this artificial lake has many functions that have a very large positive impact on people's welfare. To investigate and examine these problems, the in depth and strong analysis is required. Thus, the historical method consisting of heuristics, criticism, interpretation and historiography are used by the author. In addition to historical methods, theories and concepts of engineering sciences are also used as analytical tools in order to produce the strong and deep conclusions. From this research, Talaga Rena Mahawijaya has a main function as a water catchment area, known as a reservoir or embung. It is a lake intentionally made to break down a very large volume of water, also serves as a water reserve during the dry season. In conclusion, Sribaduga Maharaja made Talaga Rena Mahawijaya as the water catchment, water treatment, and water supply.
POLEMIK A. HASSAN DAN MUCHTAR LUTHFI MENGENAI PAHAM KEBANGSAAN (1929-1935)
Authors: Gumelar Faujian Esa , Mulyadi R.M. 
Published: August 2019

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti kepada Ahmad Hassan, karena ketokohannya bisa membawa Persis yang merupakan organisasi yang relatif kecil secara keanggotaan, dapat memiliki pengaruh yang luas lewat perdebatan dan penerbitan yang dilakukannya. A. Hassan banyak melakukan polemik dengan berbagai tokoh penggerak paham kebangsaan seperti Soekarno dan Muchtar Luthfi. Topik yang banyak diperdebatkannya adalah mengenai paham kebangsaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang meliputi empat tahapan, yaitu: 1) heuristik, 2) kritik sumber, 3) interpretasi, dan 4) historiografi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, A. Hassan berpandangan bahwa umat Islam di Indonesia harus memperjuangkan asas Islam sebagai landasan perjuangan, dikarenakan segala sesuatu dalam kehidupan manusia baik dalam aspek sosial, politik maupun keagamaan harus selalu terintegrasi pada ajaran Allah dan semangat Islam. Pandangan A. Hassan ini nantinya akan berseberangan dengan Muhtar Luthfi bahwa Islam dan kebangsaan adalah satu napas perjuangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, mencinta tanah air artinya manusia sedang membumikan ajaran Islam di dunia. Persoalan mengenai Islam dan kebangsaan ini nantinya akan mewarnai polemik antara golongan Islam dan golongan nasionalis pada tahun 1930-an. This research was motivated by the interest of researchers to Ahmad Hassan, because his figure could bring Persis which is a relatively small organization in membership, could have a broad influence through the debate and publishing he did. A. Hassan did a lot of polemic with various national figures such as Soekarno and Muchtar Lutfi. The topic of much debate is about nationalism. The method used in this study is the historical method which includes four stages, namely: 1) heuristics, 2) source criticism, 3) interpretation, and 4) historiography. Based on the results of the research that has been done, A. Hassan believes that Muslims in Indonesia must fight the principles of Islam as the basis of the struggle, because everything in human life both in social, political and religious aspects must always be integrated in the teachings of Allah and the spirit of Islam. A. Hassan's view will later be contradicted by Muhtar Luthfi that Islam and nationality are a breath of struggle that cannot be separated from each other, loving the homeland means that humans are grounding the teachings of Islam in the world. The issue of Islam and nationality will later color the polemic between Islamic groups and nationalists in the 1930s.
DINA MANGSA TAHAPAN KATILU: BIOGRAFI POLITIK EMMA POERADIREDJA, 1935-1941
Authors: Hidayat Angga Pusaka , Nugrahanto Widyo 
Published: August 2019

Tulisan ini bermaksud menunjukkan pemikiran dan peranan Émma Poeradiredja dalam pergerakan politik perempuan Indonesia. Émma Poeradiredja merupakan perempuan Sunda yang terlibat dalam pergerakan perempuan Indonesia sejak tahun 1920-an. Dia dikenal sebagai salah satu pendiri dan ketua Pasundan Istri, serta merupakan perempuan Sunda pertama yang terpilih sebagai anggota gemeenteraad. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah mencakup tahapan menemukan dan mengumpulkan sumber serta data (heuristic), kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pendekatan sejarah politik digunakan untuk mengelaborasi pemikiran-pemikiran Émma Poeradiredja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Émma Poeradiredja, dalam kehidupan masyarakat, perempuan dapat menjalankan empat peran, yakni sebagai ibu, sebagai pemimpin dalam urusan rumah tangga, sebagai isteri, dan sebagai warga negara. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, dalam rumah tangga; kedua, dalam kehidupan sosial ekonomi yang mana perempuan berada dalam posisi berdampingan dengan laki-laki dalam menjalankan kewajiban dalam masyarakat; ketiga, dalam politik, perempuan harus turut serta menerima kerja-kerja politik. Pemberdayaan perempuan ini dilakukan pertama-tama melalui pendidikan dan selanjutnya melalui gerakan politik. Émma menekankan bahwa dalam bidang politik ini peran perempuan sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam kehidupan pemerintah dapat dijalankan. This article intends to show the thoughts and roles of Émma Poeradiredja in the Indonesian women's political movement. Émma Poeradiredja is a Sundanese woman who has been involved in Indonesian women's movements since the 1920s. She was known as one of the founders and chairman of the Pasundan Women, and was the first Sundanese woman to be elected as a member of the gemeenteraad. In this study historical methods are used. Historical methods include the stages of finding and collecting sources and data (heuristics), source criticism, interpretation and historiography. The approach to political history was used to elaborate on the thoughts of Émma Poeradiredja. The results of this study indicate that according to Émma Poeradiredja, in people's lives, women can carry out four roles: as mothers, as leaders in household affairs, as wives, and as citizens. Thus, women's empowerment is carried out in three stages. First, in the household; second, in socio-economic life where women are in a position side by side with men in carrying out obligations in society; third, in politics, women must participate in accepting political work. Women's empowerment was carried out first through education and then through political movements. Émma emphasized that in this political field the role of women as citizens who participate in government life can be carried out.
TOLERANSI KERAGAMAN PADA MASYARAKAT CIGUGUR KUNINGAN
Authors: Rostiyati Ani 
Published: August 2019

Toleransi pada keragaman perlu dibangun agar masyarakat bisa hidup berdampingan secara damai, baik secara individual maupun kelompok. Masyarakat di Cigugur Kuningan merupakan contoh bagaimana toleransi pada keragaman agama dan kepercayaan terbangun dengan baik. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya toleransi dan bagaimana wujud atau bentuk toleransi pada masyarakat Cigugur tersebut. Dari hasil penelitian terungkap bahwa ikatan darah atau kekeluargaan merupakan faktor solidaritas yang tinggi dibanding keyakinan keagamaan. Masyarakat merasa satu keturunan dari Kiai Madrais dan Pangeran Djatikusumah yang menjadi tokoh panutan dan pemersatu. Kesadaran komunitas ini merupakan the sacred yang merupakan bagian dari kepercayaan kolektif (collective belief). Memori kolektif ini sebagai salah satu simpul yang memungkinkan keutuhan masyarakat berkat adanya identitas yang sama. Makna kolektif inilah memainkan peran penting dalam menjaga solidaritas dan keutuhan masyarakat Cigugur Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode dokumenter dan kualitatif. Adapun pengambilan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan foto. Tolerance to diversity needs to be built so that people can live side by side peacefully, both individually and in groups. The community in Kuningan Cigugur is an example of how tolerance to religious diversity and trust is well established. In particular, the purpose of this study is to reveal what factors are the cause of tolerance and how it manifests or forms of tolerance in the Cigugur community. From the the research revealed that blood ties or familyhood is a factor of high solidarity compared to religious beliefs. The community feels one descendant from Kiai Madrais and Pangeran Djatikusumah who are role models and unifier. This awareness is ”the sacred” which is part of the collective belief. This collective memory is one of the reason that enables the integrity of society caused by same identity. This collectiveness played an important role in maintaining the solidarity and integrity of the community of the Kuningan Cigugur. This research conducted by using documentary and qualitative methods. The research data was collected through observation, interviews, literature studies, and photographs.
DILEMA NEGARA KOLONIAL: SEKSUALITAS DAN MORALITAS DI HINDIA BELANDA AWAL ABAD XX
Authors: Jaelani Gani Achmad 
Published: August 2019

Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi persoalan seksualitas di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Perdebatan tentang seksualitas, dalam bentuk praktik pergundikan dan pengaturan pelacuran, selalu saja dikaitkan dengan persoalan moralitas. Kenyataan bahwa pemerintah kolonial pada satu periode memperbolehkan dua aktivitas ini dan melarangnya di periode yang lain merupakan contoh betapa otoritas kolonial tidak pernah memiliki penilaian yang sama terkait permasalahan ini. Hal ini disebabkan oleh adanya tegangan antara kepentingan ekonomi dan semangat pemberadaban dari kolonialisme. Memperbolehkan praktik pergundikan dan pelacuran akan memberi kesan bahwa pemerintah bersekutu dalam laku amoral, sementara larangan terhadapnya akan menjadi ancaman buat kepentingan ekonomi kolonial. Artikel ini akan mencoba menganalisis dilema yang dihadapi otoritas kolonial terkait masalah ini; apa yang membuat penilaian pemerintah selalu berubah; terakhir, artikel ini juga akan menunjukkan satu studi kasus terkait persoalan dilema moral ini. This article seeks to elaborate the question of sexuality in the Dutch Indies in the beginning of the twentieth century. The debate about sexuality, particularly in the common practice of the concubinage and the regulation of the prostitution is always linked to the issue of morality. The fact that the colonial government allowed the two activities in one period and prohibited these in other period, was an example to which extent the stance of the colonial authority toward this question changed. This inconsistency arose from the tension between the economic interest and the civilizing mission of the colonialism. Allowing the concubinage and prostitution will create the impression that the government allied to the immoral activity, while prohibiting it will endanger the economic interest of the colonialism. This article will try to analyze the dilemma of the colonial authority regarding this question; the reason why the government change their judgment; and lastly, to discuss this moral dilemma in a specific case.
IDENTITAS ORANG TUGU SEBAGAI KETURUNAN PORTUGIS DI JAKARTA
Authors: Nopianti Risa , Riawanti Selly , Rajab Budi 
Published: August 2019

Orang Tugu di Kelurahan Semper Barat merupakan sebuah komunitas keturunan Portugis yang memiliki akar budaya dan sejarah yang cukup campuran sejak tahun 1661. Mereka berusaha untuk tetap bertahan dengan melestarikan aspek-aspek kebudayaan yang dimilikinya melalui beragam aktivitas dan tindakan-tindakan sosial sebagai upayanya untuk mendapatkan pengakuan akan identitas mereka sebagai Orang Tugu. Penelitian secara kualitatif dengan metode etnografi dan extended case method, digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Paparan data menjelaskan bahwa interaksi sosial Orang Tugu dengan kelompok-kelompok lainnya dilakukan sebagai upaya mereka untuk mempertahankan identitasnya. Hal tersebut memunculkan dua kelompok utama yaitu, kelompok penting (significant others) hubungan di antara mereka didasari oleh adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang sifatnya saling menguntungkan, yaitu salah satunya berkaitan dengan eksistensi musik keroncong. Ada pula kelompok umum lainnya (generalized others) hubungan mereka bersifat saling membutuhkan. Kelompok yang dikategorikan dalam hubungan saling menguntungkan adalah pemerintah daerah, komunitas pemerhati budaya dan sejarah, serta penanggap keroncong. Adapun kelompok-kelompok yang dibutuhkan oleh Orang Tugu dalam kehidupan sehari-hari adalah tetangga Betawi, dan jemaat gereja. The Tugu people in Semper Barat Village are a community of Portuguese descent who has quite mixed cultural and historical roots since 1661. They try to stay afloat by preserving their cultural aspects through various activities and social actions as an effort to get recognition of their identity as Tugu People. Qualitative methods with ethnographic approaches and extended case method are used as tools to collect and analyze data. The results explain that the social interaction of Tugu People with important groups (significant others) is carried out because of the existence of certain interests which are mutually beneficial, but there are also those that are mutually needed, namely those in other general groups (generalized others). Groups that are categorized as mutually beneficial relationships are local governments, cultural and historical observer communities, and keroncong appreciators. The groups needed by Tugu People in their daily lives are neighbors from Betawi ethnic group, and church members.
Doxa: That Which Sticks onto the Retina
Authors: Rosengren Mats 
Published: August 2019

Roland Barthes’s position regarding doxa is subtle yet full of personal and political tensions. He understands doxa as public opinion, as bourgeois ideology, which always threatens to invade and pervert his own thinking—to the point that his main concern, at times, seems to be his desire and need to escape doxa. Nevertheless, he is fully aware that, as a human being, there is no avoiding the doxic situation. Thus, Barthes’s position regarding doxa is inherently paradoxical.My aim in this short article is to provide a critical commentary on, and try to explicate, Barthes’s use of doxa through a close reading of some passages from Roland Barthes par Roland Barthes (1975). In doing so, I also hope to make amends for my earlier, perhaps rather shallow and bleak, understanding of the role of doxa in Barthes’s text.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SUATU GAGASAN UNTUK KORPORASI SEBAGAI LEGAL PERSON YANG MANDIRI DALAM PERTANGGUNGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
Authors: Tuanaya Halimah Humayra 
Published: August 2019

ABSTRACTPenelitian ini menjelaskan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana yang merekonstruksi teori dan doktrin hukum lama untuk diterapkan dalam korporasi. Hukum pidana mengesampingkan untuk mengadaptasi prinsip personalitas korporasi menyebabkan konsep pertanggungjawaban korporasi bergantung pada konsep personalitas dalam hukum pidana.Tatanan praktis dalam pertanggungjawaban pidana korporasi akan selalu lepas dari jeratan hukum oleh karena penerapan konsep personalitas pada penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berbasis data kepustakaan serta emperis dengan melihat fakta-fakta kasus yang terjadi. Penelitian ini menunjukan pertama, dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dianggap sebagai entitas yang sama dengan personal yang ada didalamnya, sehingga korporasi tidak dapat menjadi subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Kedua, melalui kritik kesalahan dalam ajaran normatif seyogyanya korporasi dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengaitkan korporasi dengan pengurus yang mengelola korporasi. Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Legal Person, Pidana Korporasi
POLITIK HUKUM PIDANA MELALUI SARANA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DI BIDANG PENDIDIKAN
Authors: Kartono Kartono - 
Published: August 2019

ABSTRAKPolitik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan. Tindak pidana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesi keguruannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (literate studi), yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: pertama, jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan secara umum, dan tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya. Kedua, Kebijakan hukum pidana saat ini yang digunakan terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya, terbatas pada KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dikaitkan dengan tindak pidana murni dan tindak pidana refleksi kedisiplinan. Ketiga, upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penalKata Kunci : Politik Hukum Pidana, Non Penal, Pendidikan