bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Tinjauan Maqâshid al-Syarî’ah terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia
Authors: Siyanti Nur 
Published: March 2018

Abstract: Castration against felons involving in pedhofilia is proposed Indonesia. The proposal considered it as additional punishment. Castration can be done by getting rid of testicle or by injecting antiandrogen hormone such as cyproterone acetate (CPA), medroxyprogesterone acetate (MPA), leuprolide dan triptoreline which function to weaken testosterone hormone. Pedofilia is a sexually based crime targeting children by felons who suffer from abnormal sexual development. From the perspective of maqâshid al-syarî’ah, castration can be considered a part of protection of reason (hifzh al-‘aql). It should prevent perpetrator from doing such an evil deed and will protect community from this wrong doing.
Keywords: Pedofilia, castration, maqâshid al-syarî’ah
Abstrak: Hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia merupakan tambahan hukuman berupa tindakan bedah dengan cara membuang testis sebagai penghasil hormon testosteron, atau dengan suntik kimia, yaitu dengan menyuntikkan hormon anti androgen seperti cyproterone acetate (CPA), medroxyprogesterone acetate (MPA), leuprolide dan triptoreline yang berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron, yang diberikan kepada pelaku atas kejahatan yang dilakukan terhadap anak akibat kelainan perkembangan seksual pelaku yang abnormal. Maqâshid al-syarî’ah memandang bahwa tambahan hukuman kebiri, baik yang melalui metode bedah ataupun suntik kimia, bagi pelaku tindak pidana pedofilia adalah sebagai upaya dalam melindungi terpeliharanya akal (hifzh al-‘aql) dan relevan dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk melindungi masyarakat dari rasa takut akan ancaman kejahatan tersebut. Hukuman tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku, serta berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.
Kata Kunci: Maqâshid al-syarî’ah, hukuman kebiri, pedofilia.
Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam
Authors: Chasen Subaeri 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses criminal concourse of organized murder and theft with force which is regulated in Penal code article 340 and 55. The subjective and objective aspects in these crime is fulfilled and beyond reasonable doubt. From the perspective of Islamic criminal law, organized murder and theft concourse is called ta’addud al-jarâ’im in which lighter crime (theft) is absorbed by weightier crime (organized murder). The concept absorption is named al-jabb in Islamic criminal law. Thus, the punishment of theft is absorbed by the punishment of organized murder, which is capital punishment (qishâsh).
Keywords: Criminal concourse, organized murder, forced theft, Islamic criminal law.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dalam tinjauan fikih jinâyah. Kejahatan perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan melanggar ketentuan pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 365 ayat (2) ke 2. Dalam pandangan fikih jinâyah, kasus perbarengan tindak pidana (concursus) pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan seharusnya mendapat hukuman mati atau qishâsh. Hal tersebut didasarkan kepada salah satu teori yang digunakan dalam memutuskan perkara gabungan tindak pidana yang di dalam kaidah fikih jinâyah dikenal dengan ta’addud al-jarâ’im atau gabungan hukuman, yaitu teori penyerapan (al-jabb). Teori al-jabb atau teori penyerapan adalah penjatuhan satu hukuman terhadap pelaku tindak pidana ganda dengan cara hukuman yang lebih kecil diserap oleh hukuman yang lebih besar, dalam hal ini adalah hukuman mati.
Kata Kunci: Perbarengan tindak pidana, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, hukum pidana Islam.
Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Authors: Anshori Anshori 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses about the pathology of law enforcement against corruption. The pathology of law enforcement against corruption is due to the low moral integrity of the law enforcement apparatus, the government’s bureaucratic system that impedes the law enforcement process, and the unusual relationship between local government and legal institutions. The solutions for the law enforcement against corruption are: (1) working together among communities, media, and NGOs to control and supervise the behavior of law enforcement officials; (2) the government bureaucracy system should have well conceptualized system especially in relation to legal institutions; (3) and improvement of the political system in the region by blocking access to negotiations between local governments and law institutions.
Keywords: Pathology, law enforcement, criminal act of corruption.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dikarenakan beberpa hal, di antaranya rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, sistem birokrasi pemerintah yang menghambat proses penegakan hukum, dan hubungan tidak lazim antara pemerintah daerah dan lembaga hukum. Terapi atau solusi terhadap patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diantaranya adalah hendaknya masyarakat bersama media dan LSM mengkontrol dan mengawasi perilaku para penegak hukum, sistem birokrasi pemerintah hendaknya dikonsep dengan baik terutama hubungannya dengan lembaga hukum ketika menuntut adanya bukti dari pemerintah, dan perbaikan sistem politik di daerah, dengan menutup akses terjadinya negosiasi antara pemerintah daerah dengan lembaga hukum.
Kata Kunci: Patologi, penegakan hukum, tindak pidana korupsi.
Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Jawa Timur dalam Pengawasan Hakim Tindak Pidana Korupsi
Authors: Musyafaah Nur Lailatul 
Published: March 2018

Abstract: The duty of the East Java Regional Judicial Commission in the supervision of a corruption court judge is to receive community reports and court monitoring. The court monitoring was conducted on two matters, court monitoring based on community reports and on the initiative of the East Java Judicial Commission. The authority of the East Java Regional Judicial Commission in the supervision of a corruption judge is only authorized to receive reports, annotations, inspections and monitoring of the court session. The observation, examination, and proposal of sanction are done by Central Judicial Commission. In a juridical perspective, the duties and authorities of the East Java Judicial Commission on the judges of corruption crime have been in accordance with Article 20 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 in 2011 on Amendment to Law Number 22 in 2004 concerning Judicial Commission.
Keywords: East Java Judicial Commission, Judges, Corruption.
Abstrak: Tugas Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawasan hakim pengadilan tindak pidana korupsi adalah menerima laporan masyarakat dan pemantauan persidangan. Adapun wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur dalam pengawasan hakim tindak pidana korupsi adalah Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur hanya berwenang menerima laporan, anotasi, pemeriksaan dan melakukan pemantauan persidangan. Adapun pengamatan, pemeriksaan, pengusulan sanksi dilakukan oleh Komisi Yudisial Pusat. Dalam perspektif yuridis, pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Kata Kunci: Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur, Hakim, Tindak Pidana Korupsi.
Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Authors: Adam Haidar 
Published: March 2018

Abstract: This article discusses about dissenting opinion and concurring opinion in the decision of the Constitutional Court. Law enforcement can be done through the Constitutional Court in the form of law judicial review. The issue of dissenting opinion is regulated through Law No. 24 Year 2003 and Constitutional Court Regulation No. 6 of PMK Year 2005 concerning Procedural Law of Tests of Act. The phrase used in the Constitutional Court Law is “the different opinion of the judiciary members". The different opinion, according to Jimly, is divided into two namely dissenting opinion and concurrent opinion. A verdict is considered concurring if there is an argument by a member of the panel of judges that is different from that of the other members of the judiciary but it does not affect the difference of the decision. On the other hand, a decision is said to be dissenting if the opinion of a member of the panel of judges is different from that of the majority of the other members of the panel of judges and the difference is not merely in the case of reasoning but to touching on the verdict.
Keywords: Dissenting opinion, concurring opinion, the court constitution’s decision.
Abstrak: Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi dalam bentuk pengujian terhadap undang-undang. Masalah dissenting opinion diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK Tahun 2005 tentang Hukum Acara Pengujian Undang Undang. Frase yang dipakai dalam UUMK adalah “pendapat anggota majelis hakim yang berbeda”. Pendapat yang berbeda menurut Jimly, dibedakan menjadi dua yaitu dissenting opinion dan concurrent opinion. Suatu putusan dianggap sebagai concurring apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain, namun tidak berimbas pada perbedaan amar putusan. Di sisi lain, suatu putusan dikatakan dissenting, jika pendapat suatu anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim yang lain dan sampai menyentuh pada amar putusan.
Kata Kunci: Dissenting opinion, concurring opinion, putusan Mahkamah Konstitusi.
Introduction Pages
Authors: SESTRAS Radu E. 
Published: March 2018

Notulae Scientia Biologicae (http://www.notulaebiologicae.ro), Issue 1, Volume 10, 2018: The papers published in this issue (http://www.notulaebiologicae.ro/index.php/nsb/issue/current) represent interesting novelties in different topics of life science. Among the exciting researches, we invite you to find news about enhancing the resistance of watermelon; biodiversity within Mt. Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary; bioactive compounds investigated in several species (Litsea glutinosa, Senna alata, etc.); new approaches for technical aspects for improving crops of interest (mass production of Spirulina, gamma radiation treatments on potato and sesame, testing banana peel as substrate); cytogenetic, forestry and carbon sequestration; reproductive behavior with significant embryological data. Notulae Scientia Biologicae journal has moved to online-only publication at the start of 2017. At the same time, we maintain our standard publication, as printed form, with 'classic' style - volume, issue, pagination.
Queen Christina’s heroic virtue and its religious implications
Authors: Fogelberg Rota Stefano 
Published: March 2018

Heroic virtue is a recurrent theme in poems and panegyrics written for Queen Christina of Sweden, both before and after her abdication. This article focus on the use of heroic virtue in some poems and academic discourses dedicated to Christina, both before and after her conversion to Catholicism, taking a particular interest in its religious implications. The claim for heroicity stands as a political argument during the queen’s time in Sweden and as a programmatic position for her academy in Rome, Accademia Reale, both in its philosophical and poetical activity.
Perfil epidemiológico de mães e recém-nascidos prematuros
Authors: Ferreira Junior Antonio Rodrigues , Albuquerque Rosalice Araújo de Sousa , Aragão Sabrina Rodrigues , Rodrigues Maria Eunice Nogueira Galeno 
Published: March 2018

Objetivo: Objetivou-se caracterizar o perfil epidemiológico de mães e recém-nascidos prematuros. Método: Estudo documental, do tipo exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em hospital de referência para obstetrícia e neonatologia de alto risco, da região norte do Ceará, Brasil, com prontuários do ano 2012. Resultados: A média de idade das gestantes com Trabalho de Parto Prematuro foi de 24 anos, com maior percentual de: adolescentes, com alta escolaridade, em união estável e trabalhadoras domésticas. Acerca das informações obstétricas, houve maior quantitativo de primíparas, que realizaram mais de três consultas no pré-natal e parto de feto único por via vaginal com Idade Gestacional de 26 semanas. O Trabalho de Parto Prematuro foi considerado idiopático na maioria dos casos. Observou-se sobre o recém-nascido predominância do sexo masculino, sem presença de malformações e com menos de 1000g no nascimento. Conclusão: Os dados encontrados refletem a alta incidência de prematuridade extrema na região norte do Ceará e exige novos estudos sobre o tema, pois o conhecimento do perfil dos envolvidos possibilita o planejamento de ações que minorem as dificuldades que envolvem a temática.
Üniversite Öğrencilerinin Kopya Yaklaşımları: Bir Olgubilim Çalışması
Authors: SEZEN-YÜKSEL Nazan 
Published: March 2018

Bu araştırmada,
üniversite öğrencilerinin kopyaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi, bu
görüşler doğrultusunda öğrencileri kopyaya iten nedenlerin ortaya çıkarılması
ve bu davranışın nasıl engelleneceği sorusuna cevap bulunması amaçlanmıştır. Bu
amaçla; kopyaya sebep olan- kopyanın
sebep olduğu durumlar ve kopyaya karşı alınabilecek önlemler incelenmiştir.
Nitel olarak desenlenen bu çalışma, bir olgubilim çalışmasıdır. Katılımcılar,
bir devlet üniversitesinin matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören
öğrencilerden oluşan 3 kişi olarak belirlenmiştir. Çalışmada asıl veri toplama
aracı olarak görüşme formu yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmada gözlem,araştırmaya
alınacak öğrencilerin bu davranışı gösterip göstermediğinin tespitiyle
görüşmelere temel oluşturması amacıyla yapılmıştır. Görüşme formundaki sorular,
açıklamaya yönelik sondalarla desteklenmiştir. Çalışma sonunda, kopyanın bir
sorun olarak algılandığı, kopya eğiliminin dersin türüne ve ders sorumlusuna
değiştiği ve kopya eğiliminin kişilik özelliklerine göre farklılık gösterdiği sonuçlarına
ulaşılmıştır.
The FIR Filter Design based on Genetic Algorithm
Authors: B. GARIP Zeynep , BOZ Ali Fuat 
Published: March 2018

Especially, in the signal and image processing
fields of electronics, filters are most often used parts. Also, rapid advances
in digital systems have expanded the use of digital filters. Therefore, it is
very important to understand and learn the filters and calculation of their
coefficients. Thus, in this work, interactive graphical user interface software
which can be used for educational purposes and also accessible via the Internet
is designed in the MATLAB environment.&nbsp;
In the software, genetic algorithm, which is one of the popular methods
in recent years, is used for designing the Finite Impulse Response (FIR)
filters. In this program, when the parameters of filter, which will be
designed, are entered by the user, the coefficients are obtained from genetic
algorithms, and many features of the filter are presented numerically and
graphically. Thus, the FIR filter design can easily be carried out for
practical or educational purposes using the software. Further, the superiority
of the genetic algorithm over the classical design in this field has been shown
by comparing the obtained filter coefficients for both methods.
Ectopic pregnancy: clinical features, management and complications
Authors: Palve Tushar Tatyaba , Bhattacharya Rangan , Magtangi Vijaydeepthi 
Published: March 2018

Background: An ectopic pregnancy (EP) occurs when a fertilized ovum implants outside the normal uterine cavity 1. Ectopic pregnancy (EP) is a condition presenting as a major health problem for women of childbearing age.2 The incidence of EP varies with the population, but it has been accounted for 1-2% of all reported pregnancies. EP is one of the few medical conditions that can be managed expectantly, medically or surgically. Surgical methods are still the mainstay in the management of EP, and in developed societies, laparoscopic surgery is currently the gold standard.Methods: This is a retrospective observational study conducted in a tertiary care centre in Mumbai from November 2016 to November 2017. All patients diagnosed with ectopic pregnancy (by clinical examination, USG and/or B hCG) were included in the study. The aims and objectives of the study were to determine the demographic distribution, risk factors, clinical features, treatment modalities and complications in patients presenting with EP.Results: The incidence of ectopic pregnancies in one year was 1.17%. The commonest age of presentation of EP was between 35-40 years, most of the patients were Gravida 4 (28.57%). Majority of patients presented at a gestational age between 6-8 weeks. Most patients (64.28%) were found to have ruptured ectopic. 28.57% patients had a previous history of abortion. 14.28% of each EP were cornual and heterotopic as found intra-operatively. There was 1 interstitial and 1 scar ectopic pregnancy. The most common associated risk factor in these patients were a history of some form of pelvic surgeries in the past. Most of these patients presented with pain abdomen and were found to be anaemic and with a shock index (SBP/HR) of > 0.8. 64.28% of cases were diagnosed by combination of TVS and serum BhCG levels. Two cases were managed medically, and obstetric hysterectomy was needed in the patient with ruptured scar ectopic gestation.Conclusions: Ectopic pregnancy has a rising incidence in today’s world. With the use of better diagnostic modalities, ectopic pregnancies can be detected early and treated appropriately. However, as a silent disease, it presents with subtle signs and symptoms and hence can be easily misdiagnosed. Also, because of its subtle presentations, patients often present late in the course of the disease, wherein management of the condition can be sometimes life - saving. But once diagnosed accurately, it needs prompt treatment. Treatment however is easy and patients respond wonderfully with both medical and surgical management.
Some medicinal plant from Kathmandu Valley, Central Nepal
Authors: Paudel Niroj , Aryal Mukti Ram , Das Bishnu Dev , Adhikari Dinesh Chandra , Rai Prakash Deep , Shrestha Rajesh 
Published: March 2018

<p class="abstract"><strong>Background:</strong> This paper aims to explore distribution pattern of medicinal plants and their uses for the local communities. We have explained here 12 medicinal plants with their identification and medicinal uses.</p><p class="abstract"><strong>Methods:</strong> The plants were surveyed through the direct visit in a different interval of time after that plant was identified. </p><p class="abstract"><strong>Results:</strong> 12 species were described as their medicinal value with identifying Characters. The knowledge of medicinal which provide the potential use for local communities.</p><p class="abstract"><strong>Conclusions:</strong> The Knowledge of the medicinal plant gives people as community as proper uses about the medicinal, herbs shrubs and tree. Due to this, we must preserve the plant as for future generation.</p>
Clinical profile of rhinosporidiosis in a tertiary care center of an endemic area
Authors: R. Suneer , L. Sivasankari 
Published: March 2018

<p class="abstract"><strong>Background:</strong> Rhinosporidiosis is a chronic granulomatous inflammation caused by <em>Rhinosporidium seeberi</em>. It is water borne disease endemic in Kanyakumari district of South India. The objective of the study was to study the clinical profile of rhinosporidiosis in an endemic area of Kanyakumari district</p><p class="abstract"><strong>Methods:</strong> This is a prospective study of 50 surgically treated cases of rhinosporidiosis carried out in the department of ENT, Kanyakumari Government Medical College from January 2016 to December 2017. All were diagnosed on clinical basis and were treated by excision and electrocautery of the base. The specimens were sent for histopathological examination. </p><p class="abstract"><strong>Results:</strong> The cases in this study were in the age group between 6 to 70 years. Of these 38 were males and 12 were females indicating a male preponderance. The main presenting symptom was epistaxis in about 80% cases. Nose is the common site involved. Extra nasal spread is common in recurrent cases.</p><p class="abstract"><strong>Conclusions:</strong> The study reflects the endemicity of this disease in Kanyakumari district of Tamil Nadu. High incidence is noted in those bathing in ponds. Extra nasal spread is common in recurrent cases and raising health awareness will go a long way in decreasing its incidence.</p><p class="abstract"> </p>
Síndrome disentérico, insuficiencia cardiaca y anemia grave por tricuriasis. Presentación de un caso y revisión bibliográfica
Authors: Guerrero Doria Karina , Escobedo Chávez Mónica Patricia , Sevilla Bacilio José , Moncada Barrón David , Flores Nava Gerardo 
Published: March 2018

ANTECEDENTES: Trichuris trichiura es un parásito que cuando produce infestación masiva en el humano puede complicarse con anemia severa.OBJETIVO: reportar el caso de una niña con infestación crónica de tricocéfalos que le produjo una anemia severa (cor anémico).DESCRIPCIÓN DEL CASO: niña que vive en sitio rural, con alimentación deficiente, geofagia y fecalismo al aire libre. El padecimiento se inició un mes antes de su ingreso con síncopes, astenia y adinamia, disnea progresiva hasta abandonar la escuela y la semana previa al ingreso se agregó diarrea sanguinolenta. En la exploración física: palidez mucocutánea, soplo holosistólico grado V/VI, hepatomegalia, dedos hipocráticos, desnutrición grado II, hemograma con hemoglobina de 2.4 g/dL. Electrocardiograma normal. Radiografía de tórax con cardiomegalia, índice cardiotorácico 0.57. Coproparasitoscópico positivo a huevos de Trichuris trichiura. Recibió tratamiento con transfusión de concentrado eritrocitario, mebendazol, nitazoxanida y tratamiento nutricional. La evolución fue satisfactoria con incremento ponderal, mejoría hemodinámica y coproparasitoscópico de control negativo. DISCUSIÓN: el diagnóstico de anemia severa (cor anémico) implica investigar la causa; en este caso, ante el antecedente de que la paciente vive en zona rural y por dos cuadros previos de prolapso rectal y uno de diarrea con sangre se solicitaron coproparasitoscópicos con resultado positivo a tricocéfalos.
Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah
Authors: Novindri Silvi 
Published: March 2018

Financing bailout of Hajj is loans from Islamic banks to customers to cover theshortage of funds in order to gain seats (seat) at settlement BPIH Hajj (Pilgrimage Travel Expenses). This financing product uses the principle of Qardh Wal Ijarah. The purpose of this study was to determine the views of Islamic law to finance bailouts of pilgrimage and to know the views of Islamic law about the fee ujrah on contract bailouts of pilgrimage. This research is a field research. The design of this study used a qualitative approach to the non-statistical analysis. While the data analysis techniques used content analysis and interactive method which consists of data reduction, data collection, data presentation and conclusion. The results of this research note that the view of Islamic law against the bailouts of pilgrimage on Islamic bank containing multi-contract, where the contract is used qardh and Ijarah are allowed. While the view of Islamic law regarding fee ujrah decision on the bailout fund of pilgrimage is not appropriate with shariah because of the percentage of fee ujrah based on funds qardh