bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
The Case of Syiqaq in Judges’s Gorontalo Religion Court Perspective
Authors: Nento Fauzan , Samsudin Titin 
Published: September 2019

Penelitian ini membahas persepsi hakim di Pengadilan Agama Gorontalo tentang perkara syiqaq. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perkara syiqaq di Pengadilan Agama menimbulkan gesekan persepsi antara syariat Islam, undang-undang perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga menimbulkan kontroversial di era sekarang ini. Perceraian karena syiqaq mempunyai karakteristik, yaitu melibatkan 2 orang hakam atau juru damai dari kedua belah pihak, namun dalam aktualisasi di dalam lembaga Peradilan Agama telah berubah sehingga syiqaq tidak nampak lagi dan hanya menjadi satu wacana teori saja.
Pencatatan Perkawinan Lintas Kantor Urusan Agama di Kota Gorontalo
Authors: Ishak Alinda Ahmad , Muhibbuddin Muhibbuddin 
Published: September 2019

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.II.2/1/HM.01/942/2009 tentang asas pencatatan perkawinan di KUA di Kota Gorontalo dengan menggunakan teori kewenangan (authority theory) sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan data primer yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.II.2/1/HM.01/942/2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Asas Pencatatan Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1). 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) KUA Kecamatan di Kota Gorontalo Penghulu/PPN-nya belum mengetahui/membaca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: D II.2/1/HM.01/942/2009 tentang asas pencatatan perkawinan, sementara 2 (dua) dari 9 (sembilan) KUA Kecamatan di Kota Gorontalo yang pernah membacanya terpecah menjadi dua kelompok, yang pertama, berasumsi bahwa maksud dari surat edaran tersebut hanya berlaku untuk perkawinan normal, tidak berlaku untuk perkawinan pasca isbat. Sementara kelompok kedua meskipun berpendapat sebaliknya tetapi kalau dihadapkan kepada kasus nyata (di lapangan) pencatatan lintas KUA pasca isbat, tetap akan menerima dan mencatatnya walaupun tidak sesuai dengan isi dari surat edaran, dalam kasus pasca isbat tergantung pada isi penetapan isbat-nya; 2). realitas pencatatan perkawinan lintas KUA di Kota Gorontalo tidak berjalan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: D II.2/1/HM.01/942/2009 tentang asas pencatatan perkawinan, bahkan terkesan diabaikan oleh semua Penghulu/PPN di 9 (sembilan) KUA Kecamatan di Kota Gorontalo;
Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama
Authors: Bakari Makbul , Darwis Rizal 
Published: September 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Penetapan Nomor 20/Pdt.p/2012/PA. Smi dan Penetapan Nomor 6/Pdt.p/2013/PA.Sgr. tentang Itsbāt Nikah Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama, kemudian mengkomparasikan hasil dari kedua penetapan tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library research), yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Serta menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis-Normatif dengan menggunakan bahan data primer yaitu Penetapan Pengadilan Agama Nomor 20/Pdt.P/2012/PA. Smi., dan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/Pa.Sgr. Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah kitab-kitab fikih dan usul fikih dari berbagai mazhab, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hasil wawancara dengan majelis hakim yang memutus perkara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran kontekstual terhadap teks hukum lebih memenuhi rasa keadilan ketimbang penafsiran tekstual. Penetapan Nomor 6/Pdt.p/2013/PA.Sgr. yang bertolak dari penafsiran kontekstual dengan mempertimbangkan sosio-kultural dan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan contra legem dengan cara melakukan perluasan makna (penafsiran hukum ekstensif) terhadap terminologi “wali hakim” hingga mencakup ke dalam pengertian wali muhakkam, cenderung lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat (keadilan substantif). Sebaliknya Penetapan Nomor 20/Pdt.p/2012/PA. Smi yang bertolak dari penafsiran tekstual-legalistik cenderung tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi hanya sekedar memenuhi keadilan prosedural.
Settlement of Inheritance of Customary Law Perspectives in Tapa District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province
Authors: Dalali Herno , Ishak Ajub 
Published: September 2019

Artikel ini membahas penyelesaian kewarisan pada masyarakat Kecamatan Tapa ditinjau dari hukum adat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penyelesaian kewarisan pada masyarakat Kecamatan Tapa terbagi atas tiga, yaitu (1) musyawarah mufakat antara kedua belah pihak; (2) mediasi oleh pihak Kecamatan; dan (3) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama; Kedua: faktor-faktor penyelesaian kewarisan pada masyarakat Kecamatan Tapa, yaitu faktor budaya dan sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.
ANALISA KINERJA SISTEM SCADA DAN TELEKOMUNIKASI DI PT. PLN UNIT PENYALURAN DAN PUSAT PENGATURAN BEBAN GORONTALO
Authors: Haluti Siradjuddin 
Published: September 2019

Sistem SCADA dan Telekomunikasi yang di bentuk dari dua sub.sistem yaitu sub sistem teleinformasi data merupakan rangkaian yang menghasilkan fungsi yang digunakan untuk mengoperasikan power sistem dan Sub system Master Station. Dalam beroperasinya peralatan pada masing-masing subsistem harus dapat memberikan layanan yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas yang diukur dalam kinerja.Target kinerja pengusahaan yang telah ditetapkan merupakanKesanggupan unit pelaksana untuk mernberikan hasil layanan(availability) berupa fungsi-fungsi sub sistem selama periode triwulan(satu tahun anggaran) dengan memperhatikan kemampuan sistem diunit pelaksana, ketersediaan dana serta kemampuan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM).Dari hasil perhitungan bilangan petunjuk kinerja (availability) sistem SCADA dan telekornunikasi pada PT. PLN UPB Gorontalo untuk periode II tahun 2010 diperoleh tingkat availability sebesar 90 ,53 % dan periode I tahun 2011 diperoleh tingkat availability sebesar 77,02 %. Di mana hasil yang dicapai dari duaperiode triwulan tersebut. Masih jauh dari tolak ukur yang dipersyaratkan yaitu 99,5 %.
A Foucauldian-Vygotskian Analysis of the Pedagogy of Academic Integrity
Authors: Crook Stephanie 
Published: September 2019

This paper provides a Foucauldian-Vygotskian analysis of the pedagogy of academic integrity in the North American post-secondary context. In particular, the issue of ‘unintentional plagiarism’ is examined. The main implication of this analysis is that the notion of unintentional plagiarism places students, particularly junior students, in a position of being asked to engage with complicated academic discourses in the absence of any internalized sense of academic integrity. This occurs because the removal of intent from the concept of academic integrity undermines its meaning, and this leads students to believe that they do not have access to the monitoring processes that they need in order to ensure that their work is properly cited. Several suggestions for improving the pedagogy of academic integrity emerge from this analysis and these are outlined in the paper.
The effect of supplementation of vitamin D in neurocritical care patients: RandomizEd Clinical TrIal oF hYpovitaminosis D (RECTIFY)
Authors: Karsy Michael , Guan Jian , Eli Ilyas , Brock Andrea A. , Menacho Sarah T. , Park Min S. 
Published: September 2019

OBJECTIVEHypovitaminosis D is prevalent in neurocritical care patients, but the potential to improve patient outcome by replenishing vitamin D has not been investigated. This single-center, double-blinded, placebo-controlled, randomized (1:1) clinical trial was designed to assess the effect on patient outcome of vitamin D supplementation in neurocritical care patients with hypovitaminosis D.METHODSFrom October 2016 until April 2018, emergently admitted neurocritical care patients with vitamin D deficiency (≤ 20 ng/ml) were randomized to receive vitamin D3 (cholecalciferol, 540,000 IU) (n = 134) or placebo (n = 133). Hospital length of stay (LOS) was the primary outcome; secondary outcomes included intensive care unit (ICU) LOS, repeat vitamin D levels, patient complications, and patient disposition. Exploratory analysis evaluated specific subgroups of patients by LOS, Glasgow Coma Scale (GCS) score, and Simplified Acute Physiology Score (SAPS II).RESULTSTwo-hundred seventy-four patients were randomized (intent-to-treat) and 267 were administered treatment within 48 hours of admission (as-treated; 61.2% of planned recruitment) and monitored. The mean age of as-treated patients was 54.0 ± 17.2 years (56.9% male, 77.2% white). After interim analysis suggested a low conditional power for outcome difference (predictive power 0.12), the trial was halted. For as-treated patients, no significant difference in hospital LOS (10.4 ± 14.5 days vs 9.1 ± 7.9 days, p = 0.4; mean difference 1.3, 95% CI −1.5 to 4.1) or ICU LOS (5.8 ± 7.5 days vs 5.4 ± 6.4 days, p = 0.4; mean difference 0.4, 95% CI −1.3 to 2.1) was seen between vitamin D3 and placebo groups, respectively. Vitamin D3 supplementation significantly improved repeat serum levels compared with placebo (20.8 ± 9.3 ng/ml vs 12.8 ± 4.8 ng/ml, p < 0.001) without adverse side effects. No subgroups were identified by exclusion of LOS outliers or segregation by GCS score, SAPS II, or severe vitamin D deficiency (≤ 10 ng/ml).CONCLUSIONSDespite studies showing that vitamin D can predict prognosis, supplementation in vitamin D–deficient neurocritical care patients did not result in appreciable improvement in outcomes and likely does not play a role in acute clinical recovery.Clinical trial registration no.: NCT02881957 (clinicaltrials.gov)
Benign notochordal cell tumor of the clivus with chordoma component: report of 2 cases
Authors: Peris-Celda Maria , Salgado-Lopez Laura , Inwards Carrie Y. , Raghunathan Aditya , Carr Carrie M. , Janus Jeffrey R. , Stokken Janalee K. , Van Gompel Jamie J. 
Published: September 2019

Benign notochordal cell tumors (BNCTs) are considered to be benign intraosseous lesions of notochord origin; however, recent spine studies have suggested the possibility that some chordomas arise from BNCTs. Here, the authors describe two cases demonstrating histological features of BNCT and concomitant chordoma involving the clivus, which, to the best of the authors’ knowledge, have not been previously documented at this anatomical site.An 18-year-old female presented with an incidentally discovered clival mass. Magnetic resonance imaging revealed a 2.8-cm nonenhancing lesion in the upper clivus that was T2 hyperintense and T1 hypointense. She underwent an uneventful endoscopic transsphenoidal resection. Histologically, the tumor demonstrated areas of classic chordoma and a distinct intraosseous BNCT component. The patient completed adjuvant radiation therapy. Follow-up showed no recurrence at 18 months.A 39-year-old male presented with an incidentally discovered 2.8-cm clival lesion. The nonenhancing mass was T2 hyperintense and T1 hypointense. Surgical removal of the lesion was performed through an endoscopic transsphenoidal approach. Histological analysis revealed areas of BNCT with typical features of chordoma. Follow-up did not demonstrate recurrence at 4 years.These cases document histologically concomitant BNCT and chordoma involving the clivus, suggesting that the BNCT component may be a precursor of chordoma.
Impact of perioperative aneurysm rebleeding after subarachnoid hemorrhage
Authors: Horie Nobutaka , Sato Shuntaro , Kaminogo Makio , Morofuji Yoichi , Izumo Tsuyoshi , Anda Takeo , Matsuo Takayuki 
Published: September 2019

OBJECTIVEAneurysm rebleeding is a major cause of death and morbidity in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH). Recognizing the predictors of rebleeding might help to identify patients who will benefit from acute management. This study was performed to investigate the predictors of aneurysm rebleeding and their impact on clinical outcomes in the preoperative, intraoperative, and postoperative periods.METHODSThe incidence of rebleeding, demographic data, and clinical data from 4933 patients with aneurysmal SAH beginning in the year 2000 were retrospectively analyzed in the Nagasaki SAH Registry Study. The authors performed multiple logistic regression analyses to identify the risk factors contributing to rebleeding and outcome after SAH.RESULTSPreoperative rebleeding occurred in 7.2% of patients. Patient age (p = 0.01), multiple aneurysms (p < 0.01), aneurysm size (p < 0.0001), and heart disease (p = 0.03) were significantly associated with preoperative rebleeding. Conversely, intraoperative rebleeding occurred in 11.2% of patients. Aneurysm location (anterior communicating artery [ACoA]), family history (p = 0.02), preoperative rebleeding (p < 0.01), and clipping/coiling (p < 0.0001) were significantly associated with intraoperative rebleeding. Interaction analysis showed that clipping significantly affected intraoperative rebleeding at the ACoA (OR 4.00; 95% CI 1.82–8.80; p < 0.001). Postoperative rebleeding occurred in 2.4% of patients. Coiling/clipping (p < 0.0001) and intraoperative rebleeding (p < 0.01) were significantly associated with postoperative rebleeding. Rebleeding in all time periods examined significantly contributed to the clinical outcome after SAH.CONCLUSIONSAneurysm rebleeding after SAH has specific characteristics in the preoperative, intraoperative, and postoperative periods, and all of these characteristics contribute to the clinical outcome. The ACoA has a higher risk of intraoperative rebleeding, and endovascular coiling could be a good candidate in terms of techniques for preventing intraoperative rebleeding, although complete aneurysm obliteration should be accomplished.
Treatment strategy and long-term outcomes of primary intracranial rhabdomyosarcoma: a single-institution experience and systematic review
Authors: Zheng Jing-Jie , Zhang Gui-Jun , Huo Xu-Lei , Wang Liang , Hao Shu-Yu , Zhang Li-Wei , Wu Zhen , Wu Yu-Mei , Zhang Jun-Ting , Li Da 
Published: September 2019

OBJECTIVEPrimary intracranial rhabdomyosarcoma (PIRMS) is rare, and the effects of the treatment strategy on overall survival (OS) are unclear. This study aimed to evaluate risk factors pertinent to OS and to propose an optimal treatment strategy.METHODSClinical data of patients with PIRMS treated at Beijing Tiantan Hospital and from the English-language literature between 1946 and 2018 were reviewed. A literature review was performed via Ovid, MEDLINE, Embase, PubMed, Web of Science, and Cochrane databases using the terms “rhabdomyosarcoma,” “intracranial,” “cerebral,” and “brain.” Previously published data were processed and used according to Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses guidelines.RESULTSThere were 8 males (66.7%) and 4 females with PIRMS at our institution, with a mean age of 24.3 years. Gross-total resection was achieved in 4 patients (33.3%), and adjuvant radiation and chemotherapy were administered in 5 (45.5%) and 3 (27.3%) patients, respectively. After a mean follow-up period of 13.7 months, all patients developed local-regional recurrence and died of the disease. Twenty-nine cases (14 female and 15 male) were reported in the literature with a median age of 9.0 years. After a mean follow-up duration of 18.6 months, 13 patients (44.8%) developed recurrences, 7 patients (24.1%) had extracranial metastasis, and 14 patients (48.3%) died. In the pooled cases, adjuvant radiation (hazard ratio [HR] 0.089, 95% confidence interval [CI] 0.027–0.288, p < 0.001) and age < 10 years (HR 0.227, 95% CI 0.077–0.666, p = 0.007) were independent predictors of good local-regional progression-free survival (LR-PFS). Adjuvant radiation therapy (HR 0.301, 95% CI 0.110–0.828, p = 0.020) and age < 10 years (HR 0.359, 95% CI 0.131–0.983, p = 0.046) were significant predictors for favorable OS in the multivariate model.CONCLUSIONSDue to the rarity of the disease, a poor outcome of PIRMS was demonstrated based on the pooled cohort. Use of radiation was associated with improved outcomes and should be considered to improve OS/LR-PFS. Further study is required to identify the optimal treatment regimen.Systematic review no.: CRD42019121249 (crd.york.ac.uk/PROSPERO/)
Time-dependent and site-dependent morphological changes in rupture-prone arteries: ovariectomized rat intracranial aneurysm model
Authors: Yamaguchi Tadashi , Miyamoto Takeshi , Kitazato Keiko T. , Shikata Eiji , Yamaguchi Izumi , Korai Masaaki , Shimada Kenji , Yagi Kenji , Tada Yoshiteru , Matsuzaki Yoshihito , Kanematsu Yasuhisa , Takagi Yasushi 
Published: September 2019

OBJECTIVEThe pathogenesis of intracranial aneurysm rupture remains unclear. Because it is difficult to study the time course of human aneurysms and most unruptured aneurysms are stable, animal models are used to investigate the characteristics of intracranial aneurysms. The authors have newly established a rat intracranial aneurysm rupture model that features site-specific ruptured and unruptured aneurysms. In the present study the authors examined the time course of changes in the vascular morphology to clarify the mechanisms leading to rupture.METHODSTen-week-old female Sprague-Dawley rats were subjected to hemodynamic changes, hypertension, and ovariectomy. Morphological changes in rupture-prone intracranial arteries were examined under a scanning electron microscope and the association with vascular degradation molecules was investigated.RESULTSAt 2–6 weeks after aneurysm induction, morphological changes and rupture were mainly observed at the posterior cerebral artery; at 7–12 weeks they were seen at the anterior Willis circle including the anterior communicating artery. No aneurysms at the anterior cerebral artery–olfactory artery bifurcation ruptured, suggesting that the inception of morphological changes is site dependent. On week 6, the messenger RNA level of matrix metalloproteinase–9, interleukin-1β, and the ratio of matrix metalloproteinase–9 to the tissue inhibitor of metalloproteinase–2 was significantly higher at the posterior cerebral artery, but not at the anterior communicating artery, of rats with aneurysms than in sham-operated rats. These findings suggest that aneurysm rupture is attributable to significant morphological changes and an increase in degradation molecules.CONCLUSIONSTime-dependent and site-dependent morphological changes and the level of degradation molecules may be indicative of the vulnerability of aneurysms to rupture.
Alfabetización inicial en Venezuela. Evolución histórica desde el desaprendizaje y el racionalismo crítico
Authors: Arévalo Joamsner Magdalena 
Published: September 2019

El concepto de alfabetización alrededor del mundo se ha ido transformando hacia un enfoque más comunicativo en el que la producción y comprensión del discurso escrito se aprecie como una herramienta de crecimiento personal incluyendo el uso de las Tecnologías de la Información Comunicación (TIC). Se expone una revisión de la evolución histórica del concepto de alfabetización en Venezuela enmarcado en los postulados del racionalismo crítico y el desaprendizaje (Andrade, 2005 y Popper, 2008), iniciando con los programas y directrices emanadas de los entes oficiales para luego contrastarlas con los postulados de expertos. El fin último es dar inicio a un estudio que lleve a reconstruir el concepto de alfabetización y reoriente las prácticas escolares. Este estudio se basó en una revisión documental aportando como conclusión principal que no solo no hay un consenso sobre la visión y metodología para la alfabetización sino que el mencionado replanteamiento se hace necesario.
Race, Educational Attainment, and E-Cigarette Use
Authors: Assari Shervin , Mistry Ritesh , Bazargan Mohsen 
Published: September 2019

Background: Although higher educational attainment lowers high-risk behaviors such as substance use, according to the Minorities’ Diminished Returns theory, the effect of educational attainment may be smaller for Blacks than Whites.
Aims: To explore the racial differences in the link between educational attainment and electronic cigarettes (e-cigarettes).
Methods: We used the Health Information National Trends Survey (HINTS) data. This national survey was conducted in 2017 and included 2,277 American adults composed of 1,868 White and 409 Black individuals. Educational attainment was the independent variable. E-cigarette use (lifetime) was the dependent variables. Age and gender were the covariates. Race was the effect modifier.
Results: In the overall sample, a higher level of education attainment was linked to lower odds of e-cigarette use (OR = 0.76, 95% CI =0.61-0.95). Race showed a significant interaction with educational attainment on the outcome (OR = 1.63, 95% CI =1.04-2.56), suggesting a weaker negative association between high educational attainment and e-cigarette use for Blacks than Whites. In race-stratified logistic regression models, high educational attainment was inversely associated with risk of e-cigarette use for Whites but not Blacks.
Conclusion: Educational attainment shows a stronger effect on e-cigarette use in White than Black Americans.
MENGANALISIS KEMUNGKINAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPP DENGAN ALGORITMA C4.5 (STUDI KASUS POLITEKNIK TEDC BANDUNG)
Authors: Apandi Tri Herdiawan , Maulana Roby Bayu , Piarna Rian , Vernanda Dwi 
Published: September 2019

Payment of tuition as one of the sources of funds, plays an important role in the sustainability of the operations of higher education. The problem that arises is that students are not often late to make payments in a timely manner. One of the factors causing the many cases of late payment of tuition fees due to lack of policy and decisive action on the part of the campus when students are late in making payments, besides the factors of parents and students also have an influence on the delay. The purpose of this study is to classify students who are late and timely in making SPP payments using the C4.5 algorithm. From the total sample used then divided into 4 partitions, partition 1 for 90% training data and 10% testing data, partition 2 for 80% training data and 20% testing data, and partition 3 for 70% training data and 30% testing data , and partition 4 for 60% training data and 40% testing data. The classification results of the C4.5 algorithm are evaluated and validated with cross validation and confusion matrix to determine the accuracy of the C4.5 algorithm in predicting late SPP payments. Based on the comparison of the results of evaluations and validations conducted, it shows that data partition 2 has a better level of accuracy than the other partitions, which is 75%.
Keywords: Data Mining, Decision Tree (C4.5), SPP.