RESPONSIBLITAS PIMPINAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM DALAM UPAYA MEMBERIKAN AKSES TERHADAP DIFFERENT ABILITY PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
Authors: Zuhriah Erfaniah 
Published: September 2019

<p>This study discusses the response of the leadership of UIN Maulana Malik Ibrahim in an effort to provide access to persons with disability perspective of law No. 8 year 2016 About persons with Disability.This type of research is empirical research, located on campus 1 UIN Maulana Malik Ibrahim of Malang. The research approach used is the juridical sociological approach, statue approach and conceptual approach. Types and sources of data consists of primary data, secondary data, and tertiary data material. Primary data collection techniques by interviews and observations directly in the field, secondary data by library study and tertiary data obtained from General dictionary, legal dictionary, ensiclopedia etc. Technique of data analysis is done using qualitative jurirical analysis method that focused on "juridical reasoning"</p><p>From the results of study it is known that response of policy makers in UIN Maulana Malik Ibrahim in order to provide access to persons with disability are very good response about the existence of the law No. 8 year 2016 which gives access to the persons with disability to be able to gain the opportunity to learn in College. A good response is shown with several supports they will provide to embody UIN Maulana Malik Ibrahim of Malang to became a campus of inclusion or friendly toward students with disability, it is shown with the begining of the construction of campus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim of Malang in the village of Tlekung town of Batu, Malang in East Java.</p><p> </p><p>Penelitian in membahas mengenai responsiblitas pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim dalam upaya memberikan akses terhadap <em>different ability</em> perspektif UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang berlokasi di kampus 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, data sekunden dan data tersier. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan observasi langung di lapangan, data sekunder dengan studi kepustakaan dan data tersier diperoleh dar kamus umum, kamus hukum, ensikplodia dll. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”.</p><p>Dari hasil penelitian di dapat bahwa Respon pengambil kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim dalam rangka memberikan akses terhadap penyandang disabilitas adalah mulai jajaran rektorat sampai dekanat sangat merespon baik tentang adanya UU No. 8 Tahun 2016 yang memberikan akses kepada para penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh kesempatan yang untuk belajar di perguruan tinggi. Respon yang baik ini ditunjukkan dengan berbagai dukungan yang akan mereka berikan untuk mewujudkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjad kampus yang inklusi atau ramah terhadap mahasiswa penyandang disabilitas, bukti nyatanya adalah akan dimulai pada saat pembangunan kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Desa Tlekung Kota Batu Malang Jawa Timur.</p><p><em>Site plant</em> kampus UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mewujudkan kampus yang ingklusi dalam memberikan akses terhadap penyandang disabilitas perspektif UU No. 8 Tahun 2016 bahwa <strong>UIN Mulana Malik Ibrahim Malang sebagai institusi juga sudah menyusun perencanaan terutama terkait dengan pengembangan kampus. Penyusunan perencanaan pengembangan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim yang ramah difabel akan dimulai pada saat </strong>membangun kampus 3. Ada beberapa tahapan perencanaan, yaitu perencanaan konstruksi, pengawasan dan fisik. Dalam tahapan perencanaan itu, <em>site plan</em> kampus UIN Maulana Malik Ibrahm ini ini sudah dirumukan sebagai bangunan yang ramah difabel artinya akan memberikan akses terhadap penyandang disabilitas, yang dimulai dari pemberian sarana dan prasarana.</p><p> </p>