bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBATASAN WILAYAH ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE
Authors: - Rimbawanto , Kridasaksana Doddy , - Ariyono 
Published: December 2018

<p>Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste dan kendala dan upaya mengatasi masalah perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste.</p><p>Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder</p><p>Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum berdasarkan hasil inventarisir peraturan perundang-undangan, pengakuan masyarakat adat di Indonesia tidak dalam posisi untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, melainkan untuk membatasi keberadaan masyarakat adat.</p><pre>The objectives to be achieved from this research can be legal protection of the territorial border between the Republic of Indonesia and Timor Leste and the constraints and efforts to overcome the border issues between the Republic of Indonesia and Timor Leste.</pre><pre> This study uses yuridis normative, namely legal research conducted by researching or studying the problem seen in terms of the rule of law, researching library materials or secondary data</pre><pre> The results of this study show Generally based on the results of inventory of legislation, the recognition of indigenous peoples in Indonesia is not in a position to recognize the existence of indigenous peoples, but rather to limit the existence of indigenous peoples. </pre><pre> </pre>
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN KELOMPOK: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1002/PID.B/2008/PN.SMG
Authors: Rusanto Imam , Aryaputra Muhammad Iftar , Triwati Ani 
Published: December 2018

<p>Penelitian ini adalah mengenai pemidanaan terhadap pelaku perkelahian antar kelompok, dengan menjadikan Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg sebagai objek kajiannya. Masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pemidanaan dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dengan terdakwa F bin GA tidak dapat dipidana, karena perbuatan yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya (<em>noodweer</em>). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg ada 6 (enam), yaitu: (a). didasarkan pada dakwaan jaksa; (b). didasarkan pada alat bukti di persidangan (baik alat bukti saksi, surat, dan keterangan terdakwa); (c). didasarkan pada pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP; (d). didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan KUHAP.</p><p> </p><div class="WordSection1"><p>This study is about the sentencing of perpetrators of fights between groups, by making the Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg as an object of study. The problem in this research is about how the criminal prosecution and the judge's consideration of the criminal fights study group with Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg. The method used is normative. Data collection methods used include library and documentation studies were then analyzed qualitatively. Criminal fights study group with Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg with bin GA F defendant can not be convicted, because the act of doing based solely on its efforts to maintain the safety of themselves and their families (noodweer). Basic consideration of the judge in the verdict against perpetrators of criminal acts with the study group fights Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg No 6 (six), namely: (a). is based on the indictment; (B). based on the evidence at the trial (both the evidence of witnesses, letters</p></div><p> </p><p>and testimony of the defendant); (C). based on the articles of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code; (D). based on the legal facts revealed at the hearing. Criminalization fight against criminal groups and the consideration of judges in decisions to fight criminal groups are in accordance with what is stipulated in the Criminal Code and Criminal Procedure.</p><p> </p>
ANALISIS YURIDIS ATAS HILANGNYA HAK MEMBELA DIRI PADA PERSIDANGAN PERKARA CEPAT PELANGGARAN LALU LINTAS STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG
Authors: Sumardiana Benny 
Published: December 2018

<p>Persidangan perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, dalam proses tersebut masyarakat dihadapkan pada sistem peradilan yang bertujuan untuk mendapatkan putusan yang adil. Dalam menjatuhkan pidana pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor banyak pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim baik dari segi legal yuridis maupun hal-hal lain termasuk keadaan sosial masyarakat. <strong></strong></p><p>Masyarakat pada proses peradilan tidak dapat berdiri secara pasif untuk mendapatkan keadilan. Harus ada upaya yang dilakukan masyarakat yang menjadi pihak yang berperkara dalam peradilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan proses pembelaan diri dalam tahapan pembuktian. Dalam sidang perkara cepat pelanggaran lalu lintas pihak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Sebagai penegasan dalam artikel ini, yang dimaksud dengan hak pembelaan diri adalah Hak masyarakat untuk dihadapkan dengan peradilan yang sesuai prosedur. Tidak hanya semata-mata adanya keputusan merupakan acuan berjalannya peradilan, namun didapatkannya putusan yang adil secara formil maupun materiil juga merupakan keharusan.</p><p>Kurangnya pengetahuan masyarakat akan proses pembelaan diri menyebabkan mereka bersifat lebih pasif dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menganalisa perkara sekaligus memutuskan perkara tersebut tanpa melihat dari dua sisi sudut pandang para pihak.</p><p>The trial of traffic offence use the speedy trial procedure, in that process the community is exposed to the judicial system which aims to to get a fair decision. In giving the punishment on traffic offenders especially users of motor vehicles many of the considerations used by Tribunal Judges, both in terms of legal juridical or other things including community social conditions.</p><p> Society in judicial process can not stand passively to get justice. There should be an attempt who implemented by the community become a party litigants in the judiciary. One effort that can be done is do the defending procces in the stage of the proof. In speedy trial procedure of traffic offence, the parties have the opportunity to conduct self-defense. As the assertion in this article, The meaning of the right self-defense is The right of the public to faced with the appropriate judicial procedure. Not only the sheer existence of decision is the reference over the judiciary, but get a fair decision in formyl or materially also a must.</p><p>Lack of knowledge society about the process of self-defense cause they are more passive and submit completely the judge to analyze the case and decide the matter without looking from either side of the point of view of the parties.</p><p> </p>
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA ASING MENGENAI PENANAMAN MODAL BERBASIS PANCASILA
Authors: Abib Agus Saiful 
Published: December 2018

<p>Indonesia adalah negara hukum (<em>rechtsstaat</em>), oleh karena itu hukum nasional harus berdaulat dan menjadi panglima dalam menyelesaiaikan seluruh permasalahan bangsa. Akan tetapi penyelesaian perselisihan antara negara dengan warga negara asing mengenai penanaman modal dalam hegemoni hukum arbitrase internasinal, dimana pemerintah menyerahkan mekanismenya kepada <em>International Centre for Settlement of Investment Disputte</em> (ICSID). Fokus permasalahan makalah ini adalah Bagaimanakah keuntungan dan kerugian pemerintah Indonesia dalam penyelesian perselisihan antara negara dengan warganegara asing mengenai penanaman modal melalui ICSID? Bagaimanakah konsep penyelesian perselisihan antara negara dengan warga negara asing mengenai penanaman modal dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila?</p><p>Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah Analisa kualitatif dengan menggunakan paradigma postpositivisme (Guba &amp; Lincoln) yang disinergikan dengan pendekatan sosiolegal. Penulisan makalah ini mengungkapkan Hukum nasional merupakan hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri berdasarkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai kemasyarakatan yang merupakan nilai agung Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia guna mewujudkan tujuan negara. Indonesia mengalami kerugian sangat besar ketika penyelesaian perselisihan antara negara dengan warganegara asing mengenai penanaman modal diserahkan kepada ICSID, Oleh karena itu, perselisihan penanaman modal sebaiknya diselesaikan oleh badan arbitrase ASEAN.</p><p>Indonesia is a state of law (rechtsstaat), therefore the national law must be sovereign and be the commander in solving all the problems of the nation. However, the settlement of disputes between the state and foreign citizens concerning investment in the hegemony of the international arbitration law, in which the government submits its mechanism to the International Center for Settlements of Investment Disputes (ICSID). The focus of this paper issue is how are the gains and losses of the Indonesian government in settling disputes between the state and foreign citizens on investment through ICSID? What is the concept of dispute settlement between state and foreign citizen regarding investment in national legal system based on Pancasila?</p><p> The method used in this paper is qualitative analysis using postpositivism paradigm (Guba &amp; Lincoln) synergized with sociolegal approach. The writing of this paper reveals the national law is a law that was built by the Indonesian people themselves based on the value of divinity, humanitarian values and community values which is the great value of Pancasila as a view of life of the Indonesian nation in order to realize the purpose of the state. Indonesia suffers enormous losses when the settlement of disputes between the state and foreign citizens concerning investment is left to ICSID. Therefore, investment disputes should be resolved by the ASEAN arbitration body.</p><pre> </pre>
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011)
Authors: Walidani Lutfi , Adjie Habib 
Published: December 2018

<p>Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari debitur berupa gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. </p><p>Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya hukum debitur untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan <em>ratio decidendi</em> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011.</p><p>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.</p><p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau hutang piutang atau perjanjian pengikatan hak tanggungan. Tidak adanya restrukturisasi pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggugan.</p><p><em>Mortgage within credit agreement plays role as warrant to provide secure for creditor when contract default is happened. Mortgage is conducted through execution of mortgage rights. Nevertheless, legal effort from debtor in form of suit to suspend the auction of mortgage coupled with restructuring of the credit stimulate new.</em><em></em></p><p><em>The present research tries to elaborate and examine further about legal protection of debtor in suspending execution of mortgage. Moreover, the present study also tries to study </em><em>ratio decidendi</em><em>of Indonesian Supreme Court No </em><em>2859K/PDT/2011.</em></p><p><em>The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. </em></p><p><em>The present study shows that debtor able to propose suspension of mortgage auction when there is some defect within the credit agreement. The absence of credit restructuring can be used as justification to suspend or delay execution of mortgage rights. </em><em></em></p>
REKONSTRUKSI SYSTEM PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN
Authors: Nuswanto A. Heru , Junaidi Muhammad , Sihotang Amri P 
Published: December 2018

<p>Salah satu persoalan yang mengemuka dalam sektor pertambangan adalah masalah perizinan. Dalam praktiknya, izin usaha pengelolaan pertambangan banyak mengalami dilema baik itu dari segi pertentangan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal dilaksanakan, atau yang lebih parah lagi adalah pertentangan dari masyarakat yang menolak diterbitkannya suatu izin pertambangan. Kondisi inilah yang kemudian dapat menjadi kesimpulan jika terjadi maka pertambangan tidak lagi menjadi daya dukung kesejahteraan, akan tetapi menjadi faktor konflik yang terjadi baik konflik tersebut berbentuk horizontal maupun konflik secara fertikal.</p><p>Dalam penelitian, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis. Sumber data yang akan membantu dalam penelitian yaitu sumber data sekunder. Sedangkan Metode analisis yang digunakan adalah dengan analisis data secara kualitatif.</p><p>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sebelumnya izin pertambangan di berikan pada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pada saat izin pertambangan diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten menujukkan kondisi yang cukup banyak terjadinya konflik.</p>Desain regulasi terhadap pengelolaan pertambangan pada khususnya izin pertambangan harus mengedepankan semangat dari perundang-undangan yang dibuat. Semangat yang dibuat tentunya tidak terlepas dari esensi yang terkandung dalam muatan konsep pembangunan berkelanjutan dengan berpatokan pada aspek pembangunan yang dilakukan pada saat ini tidak boleh mengesampingkan pada upaya pembangunan pada masa yang akan datang dengan menititekankan keseimbangan ekonomi, ekologi dan social. Hal tersebut menjadi pertimbangan mutlak karena sudah semestinya hukum harus bersifat sebagai alat perubahan ke arah masyarakat yang bersifat dinamis. Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan kebutuhan atas adanya kepastian sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.
KONSEP DIRI DAN RASA BERSALAH PADA ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIA KUTOARJO
Authors: Utami Retno Ristiasih , Asih Martha Kurnia 
Published: December 2018

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Rasa Bersalah dan Konsep Diri serta apakah Rasa Bersalah bisa diprediksi melalui Konsep Diri pada anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas) Kelas II A Kutoarjo. Metode pengumpulan data dengan menggunakan alat ukur Skala Rasa Bersalah dan Skala Konsep Diri. Populasi penelitian sebanyak 72 orang anak didik yang diambil sampelnya dengan teknik <em>Incidental Sampling</em> sebanyak 41 orang, usia antara 13-18 tahun. Data dianalisis dengan teknik Analisis Regresi Sederhana, diperoleh hasil R <sub>xy</sub> = 0,035 dengan p &gt; 0.05 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara Rasa Bersalah dan Konsep Diri pada anak didik di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo sehingga Rasa Bersalah tidak dapat diprediksi berdasarkan Konsep Diri. </p>
REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU PROSTITUSI ONLINE: SUATU KAJIAN NORMATIF
Authors: Juita Subaidah Ratna , Triwati Ani , Abib Agus Saiful 
Published: December 2018

<p>Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi <em>online </em>adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud konkret pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi <em>online</em>.<em> </em>Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi <em>online</em> menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi <em>online</em> itu sendiri. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur tentang hal tersbut, maka para pengguna jasa prostitusi <em>online</em> akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi <em>online</em>. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma- norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi <em>online</em>, sekaligus juga menggunakan bahan hukum sekunder, dan tersier. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (<em>library research</em>), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan reformulasi kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi <em>online</em>.</p>
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMOTIVASI MAHASISWA BERKEINGINAN WIRAUSAHA
Authors: Kusumo Willyanto Kartiko , Setiawan Wawan 
Published: December 2018

<p>The purpose of this study was to analyze the influence of self efficacy, tolerance of risk, freedom in work, need for achievement, and readiness to desire instrumentation Gunadarma University students to be entrepreneurs. Type of data used is the primary data. The research method used was survey by an inductive analysis approach to look ways that generally used in examining the factors that influence the willingness of students to become entrepreneurs. Methods of collecting data is using a questionnaire with 100 people as respondents. The sampling technique used was simple random technique (Random Sampling Method). Data were processed and analyzed using SPSS application assistance. Analysis tools used in this study is to test the validity, reliability, multiple regression liniear, pearson correlation, and independent sample t test. These results indicate that the variable of self success, Freedom in Works, and the Necessity of achievement which is a dominant variable in influencing the desire of Semarang University Students to become an entrepreneur.</p>
KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL
Authors: Triasih Dharu , Heryanti B. Rini , Kridasaksana Doddy 
Published: December 2018

Saat ini banyak makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik beredar luas di pasaran. Konsumen seringkali kurang mengetahui apakah produk yang digunakannya halal ataukah haram. Tanda halal sering disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen dalam membeli suatu produk, walaupun produk dimaksud belum pernah diperiksa lembaga pemeriksa halal dan belum memiliki sertifikat halal sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang haram diberi tanda halal. Hal inilah yang perlu untuk segera diatasi, salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini akan dilakukan di kota Semarang lokasi penelitian sebagai sampel didasarkan atas metode penentuan pourposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioneir, dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer maupun data sekunder<strong>. </strong>Data hasil penelitian baik itu, data primer maupun data sekunder, akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk Perlindungan Hukum kepada konumen terhadap produk makanan yang bersertifikat halal di masyarakat adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak usia dini, hingga kepada masyarakat umum. Masyarakat sebagai Konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk makanan yang bersertifikat halal yang mereka perlukan . Hal ini terkait dengan keselamatan konsumen Muslim, baik secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah , dalam mengkonsumsi produk makanan sangat bergantung pada informasi produk makanan tersebut. Upaya yang dilakukan Pemerintah terkait dengan produk makanan yang bersertifikat Halal di masyarakat yaitu dengan jalan mengeluarkan UU No : 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang akan diberlakukan 3 tahun kemudian sebagai masa transisi (2019 ). Dimana sebelum adanya Undang-Undang ini pemberian sertifikat halal pada produk makanan bersifat voluntary ( sukarela ), sedangkan dengan adanya UU No: 33 Tahun 2014 ini pemberian sertifikat halal bersifat mandatory ( wajib ). Bagi Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksinya.
KEPUASAN NASABAH TERHADAP KUALITAS LAYANAN BNI e –BANKING
Authors: Rusdianti Endang , Purwantini Sri , Wardoyo Paulus 
Published: December 2018

Keluhan nasabah menunjukkan bahwa transaksi perbankan menggunakan <em>electronic banking </em>masih kurang populer, dimana nasabah lebih merasa aman untuk bertransaksi melalui ATM karena adanya struk sebagi bukti transaksi, sehingga adanya keyakinan yang tinggi dalam bertransaksi ulang secara online maka BNI harus mampu dan mempertahankan prestasinya sebagai bank dengan kualitas pelayanan yang prima kepada nasabah dengan sistem perbankan elektronik.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dari hasil kuesioner terhadap sampel 100 responden. Metode pengambilan sample secara non random karena dipilih nasabah yang menggunakan layanan e-banking dengan teknik accidental sampling. Metode analisis menggunakan <em>Customer Satisfaction Index</em> dan Importance Performance Analysis untuk mendapatkan tingkat kepuasan nasabah melalui diagram kartesius dan analisis kesenjangan.Hasil analisis tingkat CSI 61,57%, hal ini memberikan gambaran bahwa nasabah cukup puas atas kinerja layanan yang diberikan oleh BNI e-banking, tetapi masih belum maksimal secara keseluruhan. Analisis <em>Importance Performance</em> (IPA) dengan menggunakan Diagram Kartesius menunjukkan bahwa 8 item atribut pelayanan masuk pada kuadran I(<em>atributes to improve)</em> kuadran II ( <em>maintain Performance</em>) terdapat 5 item atribut pelayanan. Kuadran III (<em>Atributes to maintain</em>) terdapat 4 item atribut pelayanan. Pada kuadran IV (<em>atributes to de-emphasize</em>) terdapat 4 item atribut pelayanan.