bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
CAMPUH KODE RING LELAMPAHAN “SIDAKARYA” TOPENG BONDRES INOVATIF SANGGAR SENI NONG-NONG KLING
Authors: Udayana Gede Edy Putra , Rai Ida Bagus , Aryana I.B.Putra Manik 
Published: September 2019

Penelitian ini bertujuan menjelaskan (1) jenis campur kode dalam pementasan “sidakarya” topeng bondres inovatif sanggar seni nong-nong kling, (2) jenis campur kode berdasarkan asal bahasa dalam pementasan “sidakarya” topeng bondres inovatif, (3) faktor yang menyebabkan campur kode dalam pementasan “sidakarya” topeng bondres inovatif. Subjek penelitian adalah pementasan “sidakarya” topeng bondres inovatif sanggar seni nong-nong kling. Objek penelitian adalah campur kode. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskritif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan seperti identifikasi data, reduksi data, klasifikasi data, dan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu, (1) jenis campur kode berdasarkan asal bahasanya, seperti campur kode ke dalam, campur kode ke luar, campur kode campuran. (2) jenis campur kode berdasarkan bentuk bahasanya seperti bentuk kata, frase, dan klausa. (3) faktor yang menyebabkan campur kode, seperti pendidikan, pergaulan, teknologi. Kata Kunci: campur kode, topeng bondres, sanggar seni nong-nong kling.
PAUBAHAN TEGES KOSA KATA BASA BALI KUNA SAJERONING BASA BALI BARU
Authors: A.P I.Ngh Yoga Darma , Paramarta I Ketut , Wisnu I Wayan Gede 
Published: September 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) Arti kata Bahasa Bali Kuna yang ada pada prasasti tahun 915-942 Masehi dan tahun 951-983 Masehi, (2) Perubahan makna Bahasa Bali Kuna dalam Bahasa Bali Baru. Subjek penelitian ini adalah prasasti berbahasa Bali Kuna dari tahun 915-942 Masehi dan tahun 951-983 Masehi. Objek penelitian ini adalah perubahan makna Bahasa Bali Kuna dalam Bahasa Bali Baru.Teori yang di gunakan pada penelitian ini adalah (1) teori semantic, (2) teori sosiolinguistik, dan (3) teori terjemahan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah indentifikasi data, reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data dan kesimpulan. Hasil pada penelitian ini adalah (1) Arti kata Bahasa Bali Kuna pada prasasti tahun 915-942 Masehi dan tahun 951-983 Masehi, dan artinya masing-masing yang berupa 95 kata yang memiliki arti tetap, 24 kata yang meiliki arti berubah total, dan 53 kata yang memiliki arti meluas dan menyempit, (2) Perubahan makna kata Bahasa Bali Kuna dalam Bahasa Bali Baru, yang berupa 47 kata yang memiliki perubahan makna meluas dan 6 kata yang memiliki perubahan makna menyempit. Kata Kunci: perubahan, makna, basa Bali Kuna, basa Bali Baru
CORRELATION OF FUSION RATE ON LUMBAR SPINAL STENOSIS POST PLIF WITH FUNCTIONAL OUTCOME
Authors: Dharma Adi Surya , Ermawan Rieva , Utomo Pamudji , Handojo Handry Tri 
Published: September 2019

Lumbar spinal stenosis dengan instabilitas, salah satu pilihan pengobatannya dengan laminektomi dekompresi, stabilisasi posterior dan PLIF (Posterior Lumbar Interbody Fusion). Derajat fusi dapat ditentukan dengan pemeriksaan CT-scan post operatif. Sedangkan untuk menilai disabilitas dan skor fungsional pada pasien LSS menggunakan skor Oswestry Disability Index (ODI). Penelitian ini merupakan penelitian analisis observasional pada 18 pasien LSS yang telah dilakukan operasi instrumentasi PLIF. Pasien diminta mengisi kuesioner ODI dan dilakukan evaluasi CT Scan, kemudian dilakukan uji korelasi data yang didapat. Penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara derajat fusi dengan ODI. Koefisien korelasi antara derajat fusi dengan ODI didapatkan 0,904 dengan nilai signifikansi 0,00 (p<0,05). Derajat fusi post operasi dari gambaran CT Scan memiliki korelasi yang signifikan terhadap derajat disabilitas menggunakan skor ODI.Kata Kunci: Lumbar spinal stenosis, Fusion rate, PLIF, ODI Lumbar spinal stenosis with instability one of the treatment options is decompression laminectomy, posterior stabilization and PLIF (Posterior Lumbar Interbody Fusion). The degree of fusion can be determined by CT scan post -operatively. To assess disability and functional scores in LSS patients can use the Oswestry Disability Index (ODI). This study was an observational analysis study in 18 LSS patients who had PLIF instrumentation surgery. Patients were asked to fill in the ODI questionnaire and were evaluated for CT Scan, then the correlation data were obtained. This study shows a significant correlation between the degree of fusion and ODI. The correlation coefficient between the degree of fusion and ODI is 0.904 with a significance value of 0.00 (p <0.05). The degree of postoperative fusion of CT scans has a significant correlation to the degree of disability using the ODI score.Keywords: Lumbar spinal stenosis, Fusion rate, PLIF, ODI
CORRELATION OF LUMBAR FORAMINAL STENOSIS DEGREE ON SAGITTAL MRI WITH JOABPEQ (JAPANESE ORTHOPAEDIC ASSOCIATION BACKPAIN QUESTIONNAIRE) AND ODI (OSWESTRY DISABILITY INDEX) ON LUMBAR FORAMINAL STENOSIS L5-S1 PATIENTS
Authors: Widhiarso Bagas , Yurisworo Anggita Tri , Prijosedjati Andhi , Utomo Pamudji , Handojo Handry Tri 
Published: September 2019

Lumbar Foraminal Stenosis (LFS) dapat secara signifikan mengurangi fungsi dan kualitas hidup pasien dan Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah alat pendukung yang umum digunakan untuk mengukur beratnya stenosis. Lee score umumnya digunakan untuk mengukur derajat LFS pada MRI sagital. Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ) dan Oswestry Disability Index (ODI) digunakan untuk menilai disabilitas dan skor fungsional pada pasien LFS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara derajat LFS pada MRI sagital dengan kualitas hidup pada pasien dengan LFS. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional yang melibatkan 25 pasien dengan gejala klinis LFS di RS. X Surakarta. Pasien dinilai dengan mengisi kuesioner JOABPEQ dan ODI, kemudian dilakukan evaluasi MRI sagittal lumbar untuk menentukan derajat Lee score, kemudian melakukan uji korelasi pada data yang diperoleh. Penelitian ini menunjukkan korelasi yang signifikan antara Skor Lee dengan JOABPEQ dan ODI. Tingkat LFS berdasarkan Lee Score memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat disabilitas menggunakan JOABPEQ dan ODI. JOABPEQ memiliki korelasi yang lebih signifikan dengan Skor Lee dibandingkan dengan ODI. Kata Kunci : Lumbar Foraminal Stenosis, Lee Score, JOABPEQ, ODI Lumbar Foraminal Stenosis (LFS) can significantly reduce the patient’s function and quality of life and Magnetic Resonance Imaging (MRI) is commonly used supporting tool to measure the degree of stenosis. Lee Score is commonly used to measure the degree of LFS on sagittal MRI. Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire (JOABPEQ) and Oswestry Disability Index (ODI) to assess disability and functional scores in LFS patients. This study was conducted to determine the correlation between the degree of LFS on sagittal MRI images with quality of life in patients with LFS.This study is an observational analytics study involving 25 patients with clinical symptoms of LFS in X Hospital Surakarta. Patients were assessed by filling JOABPEQ dan ODI questionnaires, then performed sagittal lumbar MRI evaluation to determine the degree of Lee Score, then performed correlation test on the data obtained.This study shows a significant correlation between Lee Score with JOABPEQ and ODI. The degree of LFS based on Lee Score has a significant correlation with the degree of disability using JOABPEQ and ODI. JOABPEQ has a more significant correlation to Lee Score compared with ODI. Keywords:Lumbar Foraminal Stenosis, Lee Score, JOABPEQ, ODI
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT HASIL KORUPSI
Authors: Firdaweri Firdaweri 
Published: September 2019

Abstrak: Ajaran Islam lengkap mengatur seluruh perbuatan manusia, termasuk memberi tuntunan tentang masalah harta yang wajib dizakatkan. Masa kini masalah korupsi merupakan persoalan terhangat di Indonesia. Sebagian para pejabat berlomba-lomba melakukan korupsi. Sehingga menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan masalah zakat yang berfungsi membersihkan harta. Koruptor menzakatkan harta hasil korupsinya supaya menjadi bersih. Permasalahan ini harus dikaji hukumnya. Dalam hal ini penulis ingin memecahkan masalahnya dengan menentukan judul penelitian: “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Hasil Korupsi”, dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana analisis hukum Islam tentang harta hasil korupsi?. Dan apakah termasuk harta yang wajib dizakatkan?. 2. Bagaimana harta hasil korupsi jika dizakatkan, apakah berobah menjadi suci?. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejelas mungkin, dengan mempelajari dalil-dalil, sekaligus berusaha berfikir untuk menemukan ketentuan hukum Islam tentang zakat harta hasil korupsi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative, yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data library research, dengan sistem analisa data kualitatif. Berdasarkan data yang ada ditemukan bahwa:Harta korupsi termasuk harta yang haram, karena haram cara mendapatkannya. Harta yang haram tidak perlu dizakatkan, sebab harta yang termasuk kategori kewajiban membayar zakat adalah harta yang diperoleh dengan cara yang baik. Harta yang wajib dibayar zakatnya adalah dimiliki secara sempurna. Koruptor bukan pemilik harta hasil dari korupsinya. Koruptor wajib mengembalikan hasil korupsi kepada pemiliknya.Harta hasil korupsi jika dizakatkan tidak akan berobah menjadi suci, karena harta hasil korupsi adalah hasil penggelapan dan gratifikasi, termasuk kedalam harta yang haram seutuhnya. Jika dizakatkan tidak akan berobah menjadi suci.Jika koruptor benar-benar bertaubat, mempunyai niat yang kuat (ber-azam) tidak akan memakan harta yang telah dikorupsinya, untuk mengembalikan kepemilik harta tersebut, negara atau pemberi suap, Koruptor takut masuk penjara, menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi dirinya, Dalam hal ini peneliti berpendapat dengan metode sad al-dzariáh harta tersebut boleh diberikan untuk kepentingan umum, bukan untuk pribadi. Karena harta negara adalah untuk kepentingan masyarakat. Pihak penerima tidak berdosa. Dan hal ini bukan dinamakan sedekah atau zakat, tapi wujud dari rasa tobatnyaPara koruptor agar berhenti melakukan korupsi, harta hasil korupsi harus dikembalikan kepada pemiliknya. Korupsi itu perbuatan haram. Dan kepada KPK dan para pejabat yang berwenang agar meningkatkan pemberantas korupsi.Kata Kunci : Hukum Islam, Zakat, Korupsi.
PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI KEPADA ANAK PEREMPUAN DI MINANG KABAU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN HUKUM ISLAM
Authors: Firdawaty Linda 
Published: September 2019

Hukum Islam telah mengatur tentang pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadist. Konsep adil menurut al-Qur’an adalah memberikan porsi laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, karena laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan. Inilah keadilan menurut ketentuan Allah. Adil dalam Islam bukan berarti sama banyak, namun sesuai dengan kebutuhan atau porsi.Perlindungan terhadap perempuan dalam Islam maupun dalam hukum positif mencakup pemenuhan hak perempuan untuk mendapat perlakuan yang baik dan wajar, hak mendapatkan mahar, nafkah, warisan, pendidikan, hak untuk berusaha dan memperoleh hasil usahanya serta hak memilih pasangan hidup. Pewarisan harta pusaka Tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan mengandung makna bahwa hak waris anak perempuan di Minangkabau telah mendapat perlidungan yang lebih baik, karena di samping berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya (harta pusaka rendah) juga mendapatkan hak terhadap harta pusaka tinggi. Hak atas harta pusaka tinggi ini karena perempuan di Minangkabau merupakan sosok yag sangat dimuliakan dan garis keturunana mengikuti garis ibu.Ditinjau dari hukum Islam, pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau hukumnya boleh dilakukan, karena tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Pemberian warisan kepada perempuan tersebut sangat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman saat ini, karena perempuan juga ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu, pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak diatur dalam fikih mawaris. Fikih mawarist hanya mengatur tentang pembagian harta pusaka rendah yang pembagiannya sesuai dengan ketentuan dalam ilmu faraidh. Sistem pewarisan harta pusaka tinggi tidak bertentangan dengan hukum syara’ karena masalah harta menyangkut hak hamba (mu’amalah), maka sesuai dengan kaidah ushul fikih bahwa hukum asal perkara mu’amalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Karena harta pusaka tinggi tidak diatur dalam Alqur’an dan Hadits, maka pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dibolehkan karena tidak bertentangan dengan Syara’ Kata kunci, Harta Puska Tinggi, Minangkabau, Anak Perempuan, Hukum Islam
LARANGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
Authors: Hermanto Agus 
Published: September 2019

Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia. Larangan perkawinan perspektif fikih mencakup larangan abadi (ta’bíd); perempuan dilarang kawin dengan laki-laki sepanjang masa dikarenakan hubungan nasab, perkawinan dan persusuan. larangan sementara (gairu ta’bíd) adalah wanita atau laki-laki yang haram kawin untuk masa tertentu dikarenakan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, ihrám, iddah, talak tiga dan peristrian. Yang kontroversi zina dan sumpah li’an. Peraturan hukum Perkawinan di Indonesia, baik KUHPer, UUP Nomor 1 Tahun 1974 maupun KUHP merupakan Legeslasi Hukum Islam, karena fikih telah mengatur secara tuntas tentang larangan perkawinan, Indonesia tidak mengatur tentang larangan menikahi budak, secara kontektual bahwa di Indonesia tidak ada perbudakan.. Pasal yang controversial, yaitu pasal 40 huruf c. dalam pasal tersebut ditentukan dengan jelas bahwa seorang laki-laki muslim terlarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dalam fikih, non muslim dibagi dua, yaitu musyrik/kafir adalah orang yang haram untuk dikawin sedangkan Nasrani/Yahudi yang disebut dengan ahlul kitab dapat dinikahi.Kata Kunci: Larangan, Fikih, Peraturan Hukum Perkawinan.
METODE DAKWAH DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Studi Pada Kelompok Pengajian di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)
Authors: Nasor M , Nur Eva Rodiah 
Published: September 2019

Hakekat dakwah pada dasarnya adalah upaya mengajak dan mengembalikan manusia pada fitrah dan kehanifannya. Untuk itu kegiatan dakwah menitik beratkan materinya pada pemurnian aqidah, masalah nilai-nilai sosial, keadilan, kesejahteraan, kebersamaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Materi dakwah dalam pembinaan masyarakat yaitu memberantas segala bentuk kemusyrikan dan takhayul juga materi yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup bermasyarakat. Kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh pengurus pengajian menggunakan berbagai metode dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: “Bagaimana metode dakwah dalam membina Keluarga Sakinah pada kelompok Pengajian di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan ?.Penelitian ini mengambil jenis penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang dilakukan di suatu tempat yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Mengenai sumber data dalam penelitian ini adalah pendapat para jamaah yang mengikuti pengajian yang diadakan oleh kelompok pengajian dan para pengurus pengajian.Hasil penelitian beberapa metode dakwah yang telah digunakan oleh pengurus pengajian dalam membina masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu: metode dakwah bil-hikmah, metode dakwah mau’idzah hasanah, metode dakwah mujadalah, metode dakwah bil-lisan atau ceramah, metode dakwah tanya jawab, mtode dakwah bil hal, dan metode dakwah keteladanan.Kata kunci : Metode Dakwah, Keluarga Sakinah, Kelompok Pengajian
Silica coating application on heat-cured acrylic resin plates towards the surface hardness and the amount of residual monomers
Authors: Suhono Rosa Sharon , Wahyuningtyas Endang , Ismiyati Titik 
Published: September 2019

Introduction: Silica has been used as a coating material on acrylic resin denture plates to reduce the attachment of C. albicans, and acrylic resin denture coating application has been shown to increase the resistance. Acrylic resin as denture plate has many advantages, including good aesthetical aspect, easy to be manipulated, and relatively low costs. Acrylic resin also has disadvantages, namely the presence of residual monomers, low abrasion resistance, and broken easily. Residual monomers have poor biocompatibility and can weaken the mechanical strength of acrylic resin dentures. The purpose of this study was to analyse the silica coating application on heat-cured acrylic resin plates towards the surface hardness and the amount of residual monomers. Methods: This study used as much as 40 rod-shaped heat-cured acrylic resin specimens measured 13 x 13 x 2 mm. Specimens were divided into 2 groups (n = 20), namely the control group and the acrylic resin plate group applied with silica coating. Specimens in the treatment group applied with silica coating material using the dip-coating method. The surface hardness was tested using the Vickers hardness tester, and the amount of residual monomers was tested using gas chromatography. All data were analysed using an independent t-test. Results: Surface hardness in the group applied with silica coating was significantly higher than the control group (p < 0.05), while the remaining monomers of acrylic resin plate specimens in the group applied with silica coating were significantly lower than the control group (p < 0.05). Conclusion: Silica coating increases the surface hardness and decreases the amount of residual monomer of heat-cured acrylic resin.Keywords: Silica coating, surface hardness, residual monomer, acrylic resin
Comparison of the quality of the result of digitising panoramic analogue films using transmission and reflection scanner mode with direct digital imaging standard
Authors: Azhari Azhari , Gianto Gianto , Suprijanto Suprijanto 
Published: September 2019

Introduction: The use of panoramic x-ray radiographs with analogue film negatives is still widely used. Contrast differences in the radiograph are determined by the level of light transmitted from the viewer to the film negative and visual perception of the radiologist, which can cause differences and errors of interpretation. This study was aimed to compare the quality of scanners produced by the transmission and reflection modes objectively with direct digital imaging standard. Methods: This study used a descriptive comparative design with purposive sampling method. Radiographic analysis was conducted towards 30 analogue radiographs of Radiology laboratory of Universitas Padjadjaran Dental Hospital. Digitisation was performed using a scanner with setting modes (reflection and transmission, 8-bit intensity resolution and spatial resolution of 800 dpi). Digitising the negative radiographs of analogue films into digital radiographs will get a range of percentage pixels. Histogram of radiographs with a percentage of pixels in the grey level range 0 - 64 exceeds 50%, including "under-exposed", in the grey level range 192 - 255 exceeding 50%, including "over-exposed". The evaluation was carried out to observe the radiograph exposure homogeneity by dividing the radiograph into 4 parts. Each part was calculated as the mean pixel value; then the standard deviation was searched for the four mean values (STDMI - standard deviation mean intensity) determined the homogeneity. Results: Digitising type of radiograph reflection was included under-exposed because the percentage of pixels in the grey level range 0 - 64 was 86.94%. STDMI consecutive reflection = 8.03, transmission = 18.05, direct digital imaging = 20.86. Conclusion: Digitisation with scanner transmission mode is the best result objectively because it approaches the quality value of direct digital imaging standard.Keywords: Objective quality, homogeneity, reflection, transmission
A visão do enfermeiro em relação aos cuidados paliativos em oncologia
Authors: Feitoza Santana Nilglisneide , Ferreira Costa Mikael 
Published: September 2019

Pesquisa de revisão integrativa de abordagem qualitativa, que objetivou conhecer com base na literatura cientifica, a visão do enfermeiro em relação ao desenvolvimento dos cuidados paliativos. Foram identificados 16 trabalhos atualizados de 2013 a 2017. Destes resultados encontrados observa-se que as metodologias mais trabalhadas foram: descritivo de abordagem qualitativa com 8 artigos e a pesquisa exploratória de abordagem qualitativa com 4 artigos. Dentre os anos de publicação o período de 2013 tem 3 artigos, 7 em 2014, 2 em 2015, 1 no ano de 2016 e 3 artigos em 2017. Conclui-se com a pesquisa que existe uma vasta abordagem literária sobre a enfermagem oncológica, mostrando as barreiras e conflitos enfrentados pelo enfermeiro e sua equipe perante o paciente/cliente e sua terminalidade, trazendo à tona a importância da aquisição de habilidade e conhecimentos para saber atuar diante de tal situação.
Do Entrepreneurial Attitudes Explain the Rising International Business Orientation in Developing and Emerging Economies?
Authors: Klimis Vogiatzoglou 
Published: September 2019

Abstract
This paper examines the characteristics that relate to a country’s entrepreneurial attitudes, perceptions, intentions, and aspirations for 17 developing and emerging economies during the 2002-2016 period. Many of those countries have recorded high economic growth rates and have increasingly become more outward-oriented in terms of both, exporting activities as well as direct investments abroad. The empirical analysis is based on survey data from the Adult Population Survey of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) project. We create an overall entrepreneurial attitude index (taking values between 0 and 100) from 6 underlying GEM entrepreneurial attitude indicators. In addition to examining relevant cross-country patterns and trends, a statistical analysis is conducted to test whether a more positive entrepreneurial attitude in a country is associated with a higher international business orientation. The findings indicate that there has been an increase in the overall entrepreneurial attitude index on average, but there are different trends among countries. Most importantly, the results show that improved entrepreneurial attitudes do not explain the increasing international business orientation that has been observed during the sample period. This suggests that in the developing and emerging economies under study other factors were strongly driving the expansion of international business activities.