bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pengaruh Temperatur Sinter Terhadap Kekerasan dan Keausan Kampas Rem Berbasis Komposit Hibrida Serbuk Tempurung Kelapa/Alumina/Phenolic Resin
Authors: Ary Subagia I.D.G , Adi atmika IK , Suardana NPG , GDS Robby , FS Steven 
Published: November 2018

Penelitian ini menginvestigasi sifat kekerasan dan keausan kampas rem komposit hibrida. Komposit hibrida berbasis penguat adalah serbuk tempurung Kelapa dan alumina dengan matriks phenolic resin. Benda uji diproduksi menggunakan hot press pada temperatur sinter bervariasi dari 200oC, 250oC dan 300oC. Tujuan penelitian adalah menentukan tingkat kekerasan, laju keausan dan koefisien gesek dari komposit hibrida. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pin-on-disk dan Vikers berdasarkan standar masing-masing ASTM E-92 dan ASTMG99-95a. Hasil pengujian ditunjukkan temperatur sinter telah signifikan menurunkan koefisien gesekan, walaupun pada benda uji A dengan temperatur sinter 200oC masih lebih tinggi dari benda uji control sebesar 3.54%. Kemudian, nilai kekerasan HV untuk komposit hibrida pada temperatur sinter 300oC adalah 9.3% lebih tinggi dari pada kontrol. Kesimpulan adalah komposit hibrida dengan komposisi 40% serbuk tempurung kelapa dan 20% alumina potensial diaplikasikan untuk bahan alternatif kampas rem kendaraan bermotor.
This research investigates the hardness and wear behavior of hybrid composite brake pad. Hybrid composite was manufactured base on particles coconut cell and alumina reinforced and phenolic resin matrix. The specimens were produced by using the hot press according to temperatures variation of 200oC, 250oC and 300oC. The research purpose to determine hardness ability, wear rate, and friction coefficient of hybrid composites. Pin-on-disk and Vickers test have been employed according to the ASTM E-92 dan ASTMG99-95a, respectively. The result shows that sintering temperature have been significant decreased friction coefficient, while on specimen A with 200oC sinter temperature has 3.54% higher than control specimen. In addition, the hardness (HV) number of hybrid composite on 300oC sinter temperatures has 9.3% higher than control. Conclusion, hybrid composite with composition 40% coconut cell particles and 20% alumina has potential as alternative material of the vehicle brake pad application.
Proses Pembentukan Gasket berlapis dengan Metode Elemen Hingga
Authors: Karohika I Made Gatot , Antara I Nyoman Gde 
Published: November 2018

Perkembangan metode elemen hingga memberikan kemudahan bagi para peneliti untuk memprediksi proses dan hasil forming suatu produk sehingga kegagalan bisa dicegah lebih awal dan biaya karena cacat produk bisa dihindari. Pada penelitian ini, proses forming metal gasket three-layer bentuk bergelombang akan di investigasi dengan analisa simulasi yang menggunakan metode elemen hingga. Kesesuaian bentuk produk gasket dengan cetakan mempengaruhi performance gasket tersebut saat proses tightening. Dimensi cetakan gasket menggunakan cetakan gasket 400MPa-mode dengan variasi ketebalan surface layer. Base material menggunakan SUS304 dan surface layer menggunakan ratio modulus elastis 0.1 dan 0.5. Hasil simulasi menunjukkan bahwa gasket forming tidak memenuhi cetakan dan pada bagian puncak gelombang gasket terjadi lekukan. Besarnya lekukan pada puncak gelombang menurun dengan naiknya ketebalan surface layer.
The development of finite element methods help the researchers to predict the process and the result of product forming so that failure can be prevented earlier and costs due to product defects can be avoided. In this study, the process of forming metal gaskets of corrugated three-layer forms will be investigated by simulation analysis using finite element method. The suitability of the shape of the gasket product with the mold affects the performance of the gasket during the tightening process. Gasket mold dimensions use 400MPa-mode gasket molds with surface layer thickness variations. Base material using SUS304 and surface layer using Aluminum. The simulation results show that the forming gasket did not fill the mold and at the peak of the gasket convex occurs indentation. The amount of indentation at the convex of the wave decreases with the increase in surface layer thickness.
Low Rate of Keloid Recurrences Following Treatment of Keloidectomy Sites with a Biologically Effective Dose 30 of Superficial Radiation
Authors: Berman MD, PhD Brian , Nestor, MD, PhD Mark S. , Gold, MD Michael H. , Goldberg, JD, MD David J. , Fox Joshua , Schmieder, DO George 
Published: November 2018

Recurrences of keloids at sites of previously excised keloids is a well-recognized common occurrence following keloidectomy, and based on the published literature, has been reported to occur approximately in 71% of cases (1). Superficial radiation reduces wound fibroblast proliferation and enhances apoptosis (2). In this multi-center, case series report the recurrence rate of keloids post keloidectomy with peri-operative treatment with a biological effective dose 30 of superficial radiation (3) was determined to be 3.0%
Penerapan Model Generatif Pada Kerangka Kerja Deep Learning Untuk Menerjemahkan Citra Sketsa Daun Menjadi Citra Alami Daun
Authors: Purbaya Muhammad Eka , Nugraha Anggit Ferdita , Lenawati Mei 
Published: November 2018

Sebagai salah satu objek penelitian yang dikembangkan untuk klasifikasi spesies tanaman melalui proses identifikasi citra daun. Seringkali citra daun yang digunakan tidak dalam kondisi yang ideal untuk dikaji karena banyaknya gangguan terutama bila pengujian dilakukan menggunakan objek sketsa yang tentunya memiliki tingkat keserupaan yang jauh dari bentuk alaminya. Sehingga diperlukan adanya perbaikan struktur citra sketsa daun agar mempermudah klasifikasi tanaman dengan metode penerjemahan citra. Metode yang dapat digunakan untuk mengubah menerjemahkan citra adalah dengan memanfaatkan model generatif pada kerangka kerja <em>deep learning.</em> Metode yang diusulkan pada model generatif ini adalah dengan memanfaatkan jaringan permusuhan model antara model generatif dengan arsitektur U-Net dan model diskriminatif dengan arsitektur PatchGANs yang lebih dikenal dengan metode CoGANs. Kerangka kerja <em>deep learning </em> tersebut dilatih selama 50 <em>epoch</em> kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pada hasil kualitatif, semakin lama pembelajaran maka hasil penerjemahan akan semakin baik. Sedangkan pada penilaian kuantitatif model generatif melalui MAE <em>loss function</em> menghasilkan nilai 0,0926 (± 0,0068) yang menunjukkan bahwa model generatif tersebut menghasilkan penerjemahan citra yang mampu mendekati citra aslinya
Penerapan Model Generatif Pada Kerangka Kerja Deep Learning Untuk Menerjemahkan Citra Sketsa Daun Menjadi Citra Alami Daun
Authors: Purbaya Muhammad Eka 
Published: November 2018

Sebagai salah satu objek penelitian yang dikembangkan untuk klasifikasi spesies tanaman melalui proses identifikasi citra daun. Seringkali citra daun yang digunakan tidak dalam kondisi yang ideal untuk dikaji karena banyaknya gangguan terutama bila pengujian dilakukan menggunakan objek sketsa yang tentunya memiliki tingkat keserupaan yang jauh dari bentuk alaminya. Sehingga diperlukan adanya perbaikan struktur citra sketsa daun agar mempermudah klasifikasi tanaman dengan metode penerjemahan citra. Metode yang dapat digunakan untuk mengubah menerjemahkan citra adalah dengan memanfaatkan model generatif pada kerangka kerja <em>deep learning.</em> Metode yang diusulkan pada model generatif ini adalah dengan memanfaatkan jaringan permusuhan model antara model generatif dengan arsitektur U-Net dan model diskriminatif dengan arsitektur PatchGANs yang lebih dikenal dengan metode CoGANs. Kerangka kerja <em>deep learning </em> tersebut dilatih selama 50 <em>epoch</em> kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pada hasil kualitatif, semakin lama pembelajaran maka hasil penerjemahan akan semakin baik. Sedangkan pada penilaian kuantitatif model generatif melalui MAE <em>loss function</em> menghasilkan nilai 0,0926 (± 0,0068) yang menunjukkan bahwa model generatif tersebut menghasilkan penerjemahan citra yang mampu mendekati citra aslinya
IMF’NİN YÖNETİMSEL REFORMLARINI ENGELLEYEN ETMENLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Authors: TEKİN Mahmut , SOBA Mustafa , AKINCI Özden Sevgi 
Published: November 2018

ÖZBu çalışmada,
Bretton Woods kurumlarının kuruluş dönemlerine yönelik kısa bir tarihçenin ve
genel olarak görevlerinin ele alınmasının ardından, IMF ve Dünya Bankasında,
öngörülen yöntemsel reformların yapılamamasının temel nedenleri ve az gelişmiş
ülkeler (AGÜ) ile gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) başta olmak üzere, bu konuda
dünya genelindeki hoşnutsuzluğun boyutu irdelenmiştir. Son bölüm, adı geçen
kurumlarda yapılması gereken reformların önündeki engellerin bertaraf
edilmesiyle birlikte oluşabilecek küresel işbirliğinin, insanlığa getirebileceği
yararlarına yönelik olarak elde edilen anlayışları içermektedir.

Çalışmanın ekonomik
kalkınmaya ve refah ekonomisine katkıda bulunması beklenmektedir.Anahtar
Kelimeler: Bretton Woods, IMF, Dünya Bankası, Reformlar, Küresel İşbirliğiJel Kodları:O20, E50, H10
The Effect of High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Functional Indices of Affected Upper Limb in Patients with Subacute Stroke
Authors: Moslemi Haghighi F , Kordi Yoosefinejad A , Razeghi M , Shariat A H , Bagheri Z , Rezaei K 
Published: November 2018

Background: Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) is a novel technique that may improve recovery in patients with stoke, but the role of rTMS as an applied and practical treatment modality for stroke rehabilitation has not been established yet.Objective: This study was conducted to determine the effects of a rehabilitation program (RP) in conjunction with rTMS on functional indices of the paretic upper limb in the subacute phase of stroke.Material and Methods: Twenty patients in the subacute phase of stroke were randomly assigned into two groups: The high frequency rTMS (HF-rTMS) in conjunction with RP (experimental group), and the RP group (control group). The experimental group received 10 sessions of 20 Hz rTMS on the affected primary motor cortex and the other group received 10 sessions of RP. In experimental group, RP for the paretic hand was conducted following rTMS session. Box and block test (BBT), Fugl-Meyer Motor Assessment for upper limb (FMA-UL), grip strength and pinch strength were used to assess motor function before the first session and after the last session of treatment.Results: Significant improvement in BBT, FMA-UL, grip strength and pinch strength was observed in both groups. Improvement of BBT and grip strength was significantly greater in the experimental group rather than the control group (p<0.05). FMA-UL score and the pinch strength were greater in the experimental group, although the differences were not statistically significant. Conclusion: HF-rTMS in conjunction with RP is effective to improve the function of upper limb. It seems HF-rTMS is a novel feasible and safe technique for hemiparesis patients in the subacute phase of stroke.
Improve the bonding material properties used to strengthen concrete beams
Authors: Saleh Yaseen Ali , Abdullah Qutaiba Najm 
Published: November 2018

The subject of the research deals with the study of the effect of recycling and addition of some cheap and locally available materials on the properties of the adhesive material (Epoxy) used to strengthen concrete beams. Where the study included the addition of glass powder, brick powder and porcelain powder to the adhesive material and with different ratios of the weight of the adhesive material (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 and 1.25). After conducting laboratory tests proved the results of the study that the best types of additions are porcelain powder and the best ratio of adding was about ( 0.25). This addition to the adhesive material in this ratio led to improve the reaction temperature at mixing the parts of the adhesive material where decreased by 15.56%, as well as improved workability through lower flow of the consistency of adhesive material about 7.89%, as increased compressive strength by 13.33% and improved the modulus of elasticity by11% only, but The modulus of rupture decreased by 7.04% and the strength to high temperatures (limit to 250C°) decreased by 29.17%. The new bonding material was tested to strengthen the CFRP concrete beams. The results showed that the compressive strength of these beams increased by 70.97% compared to the normal non-reinforced beams and the strength of the Toughness beams increased by 61.87%.
© Copyright 2018 JASET, International Scholars and Researchers Association
TINJAUANYURIDIS MEKANISME PENDAFTARAN CALON PERSEORANGAN DAN PARPOL DALAM PILWALI DI KOTA KEDIRI
Authors: Manfaluthi Agus 
Published: November 2018

Objective research titled Judicial Review of Registration Mechanism for Independent Candidates and Political Parties in the General Election of Mayor
and Deputy Mayor (Pilwali) in 2013 to determine the depth of the registration mechanism for independent candidates and political parties in the general
election of Mayor and Deputy Mayor in Kediri. The question is whether Kediri has been carrying out the registration procedure in accordance
with the rules applicable. To mind the new independent candidates Pilwali adopted in 2013 in Kediri where it is the first time to implement Election Mayor followed by independent candidates. This research is conducted using empirical methods to the scope of research locations in the Election Commission office Kediri. The result: Based on Law Number 12 Year 2008 began chapters 58 to 60, the General Election Commission (KPU), Kediri City has been implementing a mechanism for registration of candidates for May or and Deputy Mayor came from political parties, the combined political parties and candidates Individual earnest, result all independent either from independent or from political party and coalition of political parties passed the registration stage
Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kediri
Authors: Arifin Zainal , Hariyana Trinas Dewi 
Published: November 2018

Pasal 59 Undang-Undang Tahun 2008 mengatur tentang calon pimpinan daerah dari calon perseorangan. Pasal ini sebenarnya mengadopsi perkembangan sosiologis dan desakan dari masyarakat Indonesia yang menginginkan demokrasi. Yakni dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Keinginan itu sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni meneliti semua aturan yang terkait dengan Pemilu. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa verivikasi Paslon Walikota Partai Politik dan Perseorangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Undang-Undangmu Kota Kediri sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Kajian Hukum Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk (Studi Perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ)
Authors: Muda’i Syaiful 
Published: November 2018

Penelitian tentang pembagian harta bersama akibat perceraian ini dikaji dari Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Praktek di Pengadilan AgamaNganjuk nomor perkara 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ dengan pemohon Abdussalam bin Kohar melawan Nur Hayati binti Abu Bakar sebagai termohon yang dalam rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada pemohon mengenai pembagian harta bersama / gono-gini yang diperoleh selama perkawinan, nafkah iddah dan mut‟ah. Rumusan masalah adalah: 1. Bagaimana kajian hukum pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara nomor Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ? 2. Bagaimana pelaksanaan/eksekusi pembagian harta bersama pada perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ ? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara nomor Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat. 2. Pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama pada perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ adalah dilakukan dengan sukarela oleh para pihak karena mereka tidak begitu mempermasalahkan putusan pengadilan Agama Nganjuk, karena tujuan utama mereka (penggugat dan tergugat) adalah bercerai.
Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Bertugas dalam Undangundang Pers di Masa Mendatang
Authors: Arifin Zainal 
Published: November 2018

Kebijakan Formulasi merupakan langkah politik yang lazim di lakukan dalam hukum. Tindak pidana kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugasprofesi jurnalistik dalam Undang-Undang Pers di masa mendatang, perlu untuk dirumuskan kembali. Sebab kebutuhan untuk merubah hukum selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, dan pendekatan filsafat. Kesimpulannya adalah bahwa pengaturan hukum terhadap wartawan dari tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas profesi harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Formulasi kebijakan tindak pidana kekerasan pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik sangat penting untuk dilakukan karena hingga saat ini belum ada rumusan yang tepat dan benar tentang tindak pidana kekerasan pada wartawan.
Efektivitas Mediasi dalam Perceraian tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)
Authors: Hasym Mochamad Wahid 
Published: November 2018

Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdsarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 FflR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini dapat dikatakan proses mediasi ini merupakan paksaan bagi para pihak yang berperkara.Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa (2) Bagaimana efektifitas mediasi dalam mendamaikan sengketa pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yang berangkat dari penelitian berlakunya Hukum yaitu penelitian hukum yang mengkaji perbandingan antara Realita Hukum dengan Idealnya Hukum.Hasil penelitian ini adalah: (1) Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam mendamaikan pasangan keluarga yang bersengketa Hakim terlebih dahulu mempelajari surat permohonan atau gugatan perceraian danberkas-berkas lainnya, dari surat tersebut hakim dapat mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan diantara pasangan suami isteri tersebut. Dengan demikian hakim akan lebih mudah dalam mencari jalan keluar untuk mendamaikan kedua belah pihak. (2) Efektifitas mediasi dalam mendamaikan sengketa pasangan keluarga di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama dalam kurun waktu tahun 2013-2014 berjumlah 275 perkara, kemudian perkara yang berhasil didamaikan dalam dua tahun tersebut berjumlah 22 perkara, artinya pengadilan Agama Nganjuk hanya berhasil mendamaikan 3,8% dari perkara yang masuk dalam kurun waktu dua tahun tersebut. Jadi evektifitas penyelesaian perkara di PA Kabupaten Nganjuk secara kelembagaan sudah baik, hal ini terlihat dari kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk baik dalam segi pelayanan administrasi secara umum telah sesuai dengan yang digariskan oleh perundangundangan yang berlaku. Namun, meskipun dalam upaya memidiasi pasangan yang berperkara sudah maksimal, tapi angka yang berhasil didamaikan di PA Kabupaten Nganjuk sudah sangat maksimal. Hal ini disebabkan orang-orang yang mendaftarkan perkaranya ke PA, keinginannya untuk bercerai sudah sangat kuat sehingga sangat sulit untuk mensukseskan upaya perdamaian
Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
Authors: Yo’el Siciliya Mardian 
Published: November 2018

Ada kalanya seseorang terpaksa meninggalkan negaranya karena rasa takut akan mengalami penganiayaan atau pembunuhan yang mungkin akan dialaminya jika dia memilih untuk tinggal di negaranya, orang-orang seperti ini kemudian dikenal sebagai pengungsi. Dalam hukum internasional keberadaan pengungsi ini dilindungi dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Indonesia tidak meratifikasi dan Protokol tersebut sehingga sebenarnya Indonesia berhak menolak kedatangan pengungsi di wilayahnya. Posisi Indonesia yang strategis membuat Indonesia dijadikan sebagai negara transit bagi pengungsi sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke negara yang menjadi para pihak dalam konvensi pengungsi. Demi alasan kemanusiaan Indonesia kemudian menampung para pengungsi tersebut. Sebelum diundangkannya Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri , Indonesia tidak memiliki instrument hukum yang mengatur tentang penanganan pengungsi. Dengan diundangkannya Perpres ini pada 2016, Indonesia diharapkan bisa lebih berperan dalam menangani masalah pengungsi di dunia internasional meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum dalam penanganan pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia dan tidak lagi terjadi kekosongan hukum.
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)
Authors: Khoirulloh Muchamad Diaz 
Published: November 2018

Hibah ialah suatu pemberian benda yang diberikan dengan sukarela dari seseorang kepada orang lain, pada kenyataannya seringkali terjadi kasus penarikan hibah. Sebenarnya hibah yang telah diberikan tidak bisa dilakukan penarikan, tetapi terdapat pengecualian seperti terdapat dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada Anaknya”, Pasal tersebut seringkali terjadi penafsiran yang berbeda-beda, seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT dan putusan Pengadilan Agama Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj, hal ini karena ketidakjelasan mengenai pengaturan lebih lanjut perihal syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk dapat menarik hibah tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganilisis dasar hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT dan Putusan Pengadilan Agama Nomor1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan bagi para hakim yang kelak memutus perkara serupa. Jenis penelitian yang digunakankan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Kasus (case approach) dan pendekatan komparatif. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik memperoleh data pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka (library research).