bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Shaping Administrative Activity (Legal Forms): A Legislative Approach
Authors: Hrubešová Sára 
Published: November 2024

Purpose: The topic of legal forms in public administration is strongly influenced by the principles of good administration. In the Czech legal order, the Parliament acts as the rule-maker of statutory foundations for public administration, making it crucial to focus on the legislative approach to enacting legal forms. This paper examines the weaknesses in legislation related to the enactment of legal forms of public administration, specifically through the principles of legal certainty and predictability of law.Design/Methodology/Approach: The author analyses Czech legal norms, existing legal doctrine, and administrative court’s rulings in relation to the legislative enactment of legal forms of public administration. This analysis leads to categorisation of legislative techniques based on the clarity with which the legal form of public administration activity is enacted. The paper also includes a case study consisting of a qualitative analysis of the legislative process in a specific case, based on publicly available records of parliamentary debates during the legislative process.Findings: In the case under review, there was no proper discussion of the implications of removing the explicit designation of legal form during the legislative process. No case has been found in which the Constitutional Court, acting as a negative legislator, annulled a statute for failing to explicitly specify a legal form, either due to its removal or its absence from the outset.Academic contribution to the field: The article highlights that, for the public administration to function effectively as good administration, the rules governing its activities must be clearly defined. The findings encourage legislators to ensure that proper discussions regarding the legal form of administrative activity take place when enacting laws. Such expert debate during the legislative process is essential to ensuring the clarity of the laws under which public administration operates in a particular legal form. Circumventing the legislative process or failing to engage in proper debate disproportionately impacts legal certainty and the predictability of law.Originality/Value: This article presents arguments emphasising the irrefutable role of the legislature in creating clear rules for the exercise of public administration and, as a direct result, enabling public administration to function as good administration. It points out the importance of clearly referencing the legal form of public administration in the law. The categorisation of legal form designation aids in identifying patterns and trends, helping to isolate relevant issues and focusing research on specific legal questions.
Molecular heterogeneity of clinically diverse cases of follicular thyroid carcinoma in next-generation sequencing: case report
Authors: Karunakaran Poongkodi , Jayakumar Deepak , Gurunathan Raj Ashok 
Published: November 2024

Thyroid cancer is the most common endocrine malignancy worldwide, with rising incidence. Follicular thyroid carcinoma (FTC) is the second most common thyroid cancer, accounting for 10% of thyroid cancer cases. FTC encompasses three different subtypes, with divergent clinical behavior. The encapsulated angioinvasive and minimally invasive subtypes have favorable outcomes. Whereas, the widely invasive subtype is associated with higher rates of hematogenous spread, refractoriness to radioactive iodine therapy and higher mortality rates. A better understanding of tumor biology can pave the way for targeted treatment strategies, optimizing the therapeutic outcome. To date, the molecular landscape of FTC is less well-characterized and poorly understood. Moreover, the clinical significance of the molecular characteristics of FTC remains elusive. Hence, we investigated genomic and transcriptomic profile of FTC using Next-Generation Sequencing in two patients with diverse clinical courses. This case report uncovered the molecular signatures, potentially unique to each patient, which may have clinical implications for risk stratification and personalized treatment strategies.
WEB-BASED DESIGN OF DHARMA WANITA ASSOCIATION (DWP) LPKA CLASS II JAKARTA FINANCIAL REPORT APPLICATION
Authors: Tobing Fenina Adline Twince , Surbakti Eunike Endariahna , Overbeek Marlinda Vasty 
Published: November 2024

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)Class II Jakarta, there is a Dharma Wanita Association (DWP) Jakarta Class II LPKA organization whose members are all the wives of civil servants and also female civil servants who serve in that place. One of the keys to the success of an organization is being able to manage finances well, one of which is reflected in routinely making financial reports every month. Not only important for large companies, financial reports that are compiled and updated regularly are also important for MSME businesses, online businesses or organizations. It doesn't matter if someone doesn't have an educational background in accounting, but is still able to make complete financial reports.Technological advances encourage DWP LPKA Class II Jakarta to be able to carry out their work in terms of financial reporting to make it easier and more efficient by using applications that we have researched and implemented through the Multimedia Nusantara University (UMN) Community Service Program (PKM) in 2022 and DWP LPKA Class II Jakarta members received this form of community service with great enthusiasm. Through this PKM activity it is hoped that there will be an increase in the application of science and technology in society (mechanisms, IT, management) and for improving community values from a social and financial management perspectiveabstract in bahasaLembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta, terdapat organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) LPKA Kelas II Jakarta yang beranggotakan seluruh Istri PNS dan juga PNS wanita yang bertugas di tempat tersebut. Salah satu kunci sukses sebuah organisasi adalah mampu mengelola keuangan dengan baik, salah satunya tercermin dari rutin membuat laporan keuangan setiap bulan. Tidak hanya penting bagi perusahaan besar, laporan keuangan yang disusun dan diperbaharui secara berkala juga penting dilakukan oleh bisnis UMKM, usaha online atau organisasi. Tidak masalah jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, namun tetap mampu membuat laporan keuangan yang lengkap.Kemajuan Teknologi mendorong untuk membantu DWP LPKA Kelas II Jakarta untuk dapat melaksanaan pekerjaan mereka dalam hal pelaporan keuangan agar lebih mudah dan efisien dengan menggunakan aplikasi yang telah kami teliti dan kami implementasikan melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Multimedia Nusantara (UMN) tahun 2022 dan anggota DWP LPKA Kelas II Jakarta memerima bentuk pengabdian masyarakat yang kami lakukan dengan sangat antusias. Melalui kegiatan PKM ini diharapkan adanya peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat (mekanisme, IT, manajemen) dan untuk perbaikan tata nilai masyarakat dari segi sosial dan manajeme keuangan.
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU SMK MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS
Authors: Retnasari Dian , Wening Sri , Budiastuti Emy 
Published: November 2024

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan solusi para guru dalam mengatasi permasalahan kesulitan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk pemenuhan publikasi ilmiah. Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah dengan memberikan bantuan dalam bentuk workshop pelatihan dan pendampingan yang berupa: (1) penguasaan konsep PTK melalui ceramah dan diskusi tentang permasalahan penelitian, kajian pustaka dan penelusuran referensi melalui internet, rancangan tindakan dan penelitian, penyusunan laporan hasil penelitian dan teknik swasunting, (2) teknik prosedur penyusunan proposal PTK dan pengembangan instrument melalui ceramah dan diskusi, (3) tugas membuat proposal dan instrumen PTK oleh semua guru peserta sesuai bidang keahliannya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan pendampingan oleh tim pengabdi. Setelah mendapatkan pelatihan, para guru antusias untuk menyusun proposal, dan di akhir pelatihan ada 96% dari total guru yang mengikuti pelatihan menyelesaikan proposalnya dengan baik
DISEMINASI TEKNOLOGI BIOCHAR DAN BIOURIN UNTUK MENINGKATKAN DAYA DUKUNG LAHAN MARGINAL DI KABUPATEN SIGI
Authors: Lasmini Sri Anjar , Hayati Nur , Tangkesalu Dance , Toana Moh. Hibban , Nasir Burhanuddin Haji , Taiyeb Asgar 
Published: November 2024

Kelompok tani “Sinar Bahari” di Desa Potoya Kecamatan Dolo sebagai mitra dalam Program pengabdian kepada masyarakat ini, beranggotakan 20 orang umumnya adalah petani lahan kering. Masalah yang dihadapi oleh mitra adalah kondisi fisik lahan kering yang kurang subur sehingga produktivitas lahan sangat rendah. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan teknologi usahatani yang sesuai dengan kondisi setempat. Teknologi yang ditawarkan adalah penggunaan biochar sebagai pembenah tanah dan penggunaan biourin sebagai pupuk organik guna mendukung peningkatan produksi pertanian. Program pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya penggunaan biochar sebagai bahan pembenah tanah terutama pada lahan marginal dan biourin sebagai pupuk organik. Selain itu juga mendampingi kelompok tani mitra membuat dan mengaplikasikan biochar dan biourin di lahan usaha taninya. Metode yang diterapkan adalah pelatihan, demplot percontohan dan pendampingan kepada masyarakat. Hasil yang dicapai adalah masyarakat mengetahui manfaat biochar dan biourin serta trampil dalam mengembangkan dan mengaplikasikan kedua sarana produksi tersebut ke lahan usaha taninya sehingga lahan marginal dapat difungsikan secara optimal
KOLABORASI AKTOR NEGARA DAN NON-NEGARA DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BIDANG LINGKUNGAN: EDUKASI DAN PENANAMAN MANGROVE DI DESA TANJUNG PASIR, TANGERANG - BANTEN
Authors: Lantang Floranesia , Tamalagi Chrisindo Reformanda , Wilson Messakh Mujizatria Samuel , Abel Silalahi Clark , Djuarsa Samuel , S.M. Mone Richard , Adi Prasetyo Teguh , Harahap Putri Wulandari 
Published: November 2024

Mangrove memegang peran penting dalam dalam menjaga ekosistem pesisir, mencegah abrasi, serta dapat dikembangkan menjadi produk turunan dan objek ekowisata. Salah satu Desa yang saat ini menjadi lokasi prioritas penanaman mangrove adalah Desa Tanjung Pasir di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Area pesisir Kecamatan Teluknaga seringkali menghadapi ancaman abrasi air laut yang bahkan menyebabkan banjir rob dikawasan kecamatan Teluknaga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan resiko abrasi termasuk melalui penanaman mangrove yang dilakukan baik oleh aktor negara dan non negara. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah kolaborasi dari berbagai aktor dalam hal ini Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-Universitas Pelita Harapan, Yayasan Econusa, Penjaga Laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberikan edukasi dan praktik penanaman mangrove untuk mendukung meningkatnya ekosistem mangrove di Kawasan pesisir Desa Tanjung Pasir. Adapun kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini merupakan bentuk PkM yang terintegrasi dengan mata kuliah “Komunitas Masyarakat Sipil Global” dalam tema pembelajaran mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs). Edukasi mengenai mangrove diberikan melalui kegiatan "Sail to Campus" dan praktik yang dilakukan adalah penanaman mangrove di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Banten. Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berkontribusi pada pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya ekosistem mangrove dalam pencapaian SDGs nomor 14, 1, 2, 8, 13, dan 15. Selain itu, aksi nyata juga dilakukan melalui penanaman sebanyak 1000 bibit mangrove di kawasan hutan mangrove Desa Tanjung Pasir.
Peran Presidensi G20 Indonesia dalam Meningkatkan Literasi Digital [The Role of G20 Presidency in Improving Digital Literacy]
Authors: Arlan Adri , Kangmajaya Avirell Felicia 
Published: November 2024

One of the focuses of the Indonesian Presidency G20 in 2022 is the digital economy. One of the priorities is digital literacy. Indonesia is known for being one of the lowest countries with a digital literacy rating in the world. Based on the Digital Literacy report, Indonesia's digital literacy index in 2021 was at the level of 3.49 with a maximum value of 5.00. This figure increased from 2020 to 3.46. An important aspect of improving digital skills and digital literacy is collaboration between stakeholders in digital transformation. Cooperation between G20 member countries can increase capability and capacity in digital skills. The Boston Consulting Group (BCG) predicted that potential gains in the digital economy will reach US$11 billion and will triple to US$33 billion by 2025. There must be significant lessons learned from Indonesia’s presidency to other G20 members to improve the quality of public policy on digital platforms.Bahasa Indonesia Abstract: Salah satu fokus Presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022 adalah ekonomi digital. Salah satu topik prioritas yang di dalamnya adalah literasi digital. Indonesia tercatat memiliki peringkat literasi digital yang rendah di dunia. Ada pun, berdasarkan laporan Status Literasi Digital 2021, indeks literasi digital Indonesia pada 2021 berada di level 3,49 dari nilai maksimum 5,00. Angka ini meningkat dari 2020 yang sebesar 3,46. Aspek penting dalam meningkatkan keterampilan digital dan literasi digital di Indonesia adalah melalui kerja sama antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan transformasi digital. Kerja sama di antara negara-negara anggota G20 diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dalam peningkatan keterampilan digital. Boston Consulting Group (BCG) bahkan meramalkan bahwa potensi keuntungan dalam ekonomi digital mencapai 11 miliar dolar AS dan akan mencapai hampir tiga kali lipatnya menjadi 33 miliar dolar AS pada 2025. Untuk itu perlu ada pembelajaran signifikan dari presidensi G20 Indonesia guna menciptakan kebijakan publik yang lebih berkualitas di platform digital dari negara-negara maju yang tergabung di dalamnya.
COPPEREPLACE. Copper applications in organic viticulture, are a real challenge today. Part 2. Technical and practical implementation
Authors: De la Fuente Mario , Graça António , Manso José , Tomás Ivone , Fontes Natacha , Gouttesoulard Caroline , Tylkowski Bartosz , Olkiewicz Magdalena , Montornes Josep M. , Sánchez Elena , Gil Emilio , Pereira Ruth , Cachada Anabela , Paiva Cristiana , Fernandes Beatriz , Nogueira Verónica , Santos Cátia , Pereira Leonor , Marcos Luís , Calviño David Fernández 
Published: November 2024

In grape and wine production, one of the main relevant and recurrent diseases is downy mildew, caused by the fungus Plamospara viticola. It is frequently present in wine production worldwide, with a significant high annual incidence in some regions. Since the discovery of Bordeaux mixture (copper sulphate and lime) in the 1880’s, many formulations based on copper (Cu) have been developed and used in viticulture production.https://coppereplace.com/.
Dispersion-Reinforced Semi-Rigid Materials Based on Asphalt Binders
Authors: Bezoyan K. E. , Chystova T. A. 
Published: November 2024

Rehabilitation of deteriorated asphalt concrete pavements is an important task for the road industries in many countries. Roads built earlier with non-rigid road surfaces cannot cope with the growth of transportation load. Therefore, asphalt-cement composites of various compositions are widely used in the practice of road construction. In the article several variants of obtaining asphalt-cement composites are proposed. Several compositions based on asphalt granulate were selected for the experiment. Rubber crumb additive was introduced into bitumen in order to obtain an elastic transition zone due to the deformative properties of rubber particles reinforcing the asphalt binder. As reinforcement of the semi-rigid material, we used dispersed fibers of flax, cellulose and an additive in the form of a solution of polyvalent metal salts capable of creating additional structural bonds in the transition zone between the cement stone and the asphalt-binder. Experimental studies have shown a decrease in the angle of internal friction, which confirms the high stability of deformation without breaking the continuity of dispersed-reinforced material from asphalt granulate in a wide range of transport loads. Compositions with rubber crumb and linen fiber showed the best deformative qualities and resistance to repeated loads. The addition of crumb rubber modifies the bitumen film, and particles of undissolved rubber increase the elasticity of the material. Due to this, at rather large deformations (0.98 mm) and multiple loading, the stability of the samples is preserved (fracture work is 3.80 J). The introduction of linen fiber, which has high tensile strength and increased stiffness, allows to reinforce the transition layer in such a way that at sufficiently high strains (0.73 mm) and high work of destruction (2.69 J) the material remains stable. The resulting material can be used in load bearing areas.
Punching Metal Protective Screens Based on Elements Made of Rolled Sheets and Half Pipes
Authors: Pribylskaya N. M. , Grechukhin V. A. 
Published: November 2024

The object of the study is new design solutions for metal protective screens based on elements made of rolled sheets, half-pipes and guide pipes. Metal protective screens are used in the construction of underground transport structures using a closed method. The protective screen prevents deformations and subsidence of the surface of overlying soil layers, road and railway bed. During the construction of tunnel-type structures under existing transport communications, the conditions for the safe operation of roads and railways must not be violated. In this case, special attention is paid to subsidence of the overlying soil layers. The magnitude of subsidence affects the possibility to operate roads and reduce the speed or completely stop traffic on the railway. Therefore, the stress-strain state of the proposed metal protective screens was studied using a calculation model developed on the basis of the finite element method. To improve the accuracy of calculating internal for-ces on punching individual structural elements of a metal protective screen, the Romberg method was used. The proposed designs and technologies of protective screens retain the advantages of those currently used, while simultaneously reducing the costs of constructing a protective screen, since the design solutions under study require less effort to push through indivi-dual elements, and, as a consequence, use less powerful equipment. Calculations of the stress-strain state of the proposed designs of protective screens have shown their viability. As a criterion for checking the operability, the maximum stresses perceived by individual parts of the structures were considered; they do not exceed the yield strength of the selected steel, and the maximum vertical and horizontal displacements of individual parts of the screens were calculated, which do not exceed those specified in the requirements of the Rules for Technical Operation of Railways in the Republic of Belarus and the Instructions for Current Maintenance of Railway Tracks in the Russian Federation. This confirms the operability of the proposed metal protective screens.
Magnetic properties of agricultural soils and their relationships with environmental factors in Jinghong, Yunnan, China
Authors: Wang Meichen , Li Haixia , Li Shiyu , Chen Yudong , Li Gangqiang 
Published: November 2024

Abstract

Environmental magnetism, with its advantages of speed, sensitivity, cost-effectiveness, and harmlessness, has extensive applications in various fields such as environmental science, climate research, and soil science. However, studies on the magnetism of agricultural are limited. This study conducted magnetic investigations on 21 agricultural soil profiles (including farmland and tea plantations) and 6 adjacent natural soil profiles (forestland) in the southwestern subtropical region of China. By analyzing and comparing the soil magnetic characteristics of natural soil and agricultural soil profiles and using the structural equation model, the influencing factors of soil magnetism in different soil layers (0-70cm and 70-140 cm) were determined. This study revealed that soil magnetic susceptibility is influenced by soil organic carbon (SOC), drainage conditions, and weathering intensity. In the 0–70 cm soil layer, SOC and drainage conditions were the primary factors affecting soil magnetism. The differences in soil drainage conditions result in variations in dry–wet cycling patterns, which, along with the influence of SOC on the formation and transformation of magnetic minerals in redox alternations, affects soil magnetic susceptibility. In the 70–140 cm soil layer, weathering intensity was the primary factor influencing soil magnetism.
Resilience Measurement for Environmental Shocks and Stressors: Scale Development and Validation for Urban Areas in Low- and Middle-Income Countries
Authors: Oza Hemali H. , Salinger Allison P. , Taruc Ruzka , Tela Autiko , Barker Fiona S. , Leder Karin , Freeman Matthew C. , Clasen Thomas , Sinharoy Sheela 
Published: November 2024

Abstract

Climate change and weather-related hazards, such as droughts and floods, pose substantial threats to the human health and well-being, especially for those in low-income households and informal settlements. Resilience, defined as the ability to cope, adapt, and recover, is critical for communities to manage these evolving threats. While there has been increased interest in ensuring that programming contributes to resilience, the lack of valid and user-friendly resilience measurement tools limits the evidence base on the effectiveness of interventions to do so. We developed scales to measure economic, environmental, and social resilience to environmental shocks/stressors among urban informal settlements in low- and middle-income countries. Using an evidence-based conceptual framework, we collected data from 882 households in coastal informal settlements in Makassar, Indonesia and Suva, Fiji. We used factor analysis and item response theory approaches and assessed scale validity, reliability, and measurement equivalence. Results indicated good model fit and measurement equivalence for the economic and social resilience scales; we recommend refinement of the environmental scale. We recommend using the economic and social resilience scales in monitoring and evaluating resilience-building programs and policies for urban households in low-income settings.