bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENERBANGAN DI INDONESIA
Authors: Waty Mega 
Published: November 2021

Pasal 4 butir (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Hak Konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Faktanya masih ada konsumen yang belum mendapatkan haknya seperti yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan di indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap maskapai penerbangan yang tidak melindungi konsumen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan di Indonesia, tidak maksimal dikarenakan belum efektifnya sistim perlindungan konsumen yang meliputi ganti rugi terhadap barang kehilangan, kerusakan dan keterlambatan penerbangan. Akibat hukum terhadap maskapai penerbangan yang tidak melindungi konsumen, dapat dilaksanakan melalui peradilan (Litigasi) dan diluar pengadilan (non-litigasi), sesuai dengan pelaksanaan perundang-undangan yang ada akan tetapi belum optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Article 4 point (c) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection on Consumer Rights to obtain the right to correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services. The fact is that there are still consumers who have not yet received their rights as regulated by law. This study aims to determine and analyze the legal protection of aviation consumers in Indonesia, and to find out how the legal consequences for airlines that do not protect consumers. This type of research is normative legal research. The results of the study show that legal protection for aviation consumers in Indonesia is not optimal due to the ineffectiveness of the consumer protection system which includes compensation for lost goods, damage and flight delays. The legal consequences for airlines that do not protect consumers can be carried out through court (litigation) and out of court (non-litigation), in accordance with the implementation of existing laws but not yet optimal in accordance with the mandate of Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumer
PRINSIP KESAMAAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA
Authors: Hasan Hari 
Published: November 2021

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normati, bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan tentang pertentangan norma antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Perpajakan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak, posisi Fiskus sebagai “negara” memiliki kekuasaan (absolute power) untuk menghitung, menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan membuat keputusan atas permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Merujuk kepada Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, tidak mencerminkan prinsip Kesamaan Kedudukan Hukum (Wajib Pajak/warga negara dengan Fiskus dalam upaya memperoleh keadilan), ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut merupakan suatu barier terhadap warga negara yang ingin mencari keadilan. Bentuk ideal hubungan hukum Wajib Pajak dan Fiskus adalah dengan memberikan kesamaan terkait dengan punishment dan reward bagi para pihak, kesalahan perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak selalu disebabkan atas kesalahan pihak Wajib Pajak akan tetapi Fiskus secara jabatan juga dapat melakukan kesalahan baik secara sengaja ataupun tidak dalam menetapkan besaran pajak.
The type of research used in this research is normative juridical, descriptive analytic, which explains the conflicting norms between Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Tax Procedures and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Taxation does not provide fair legal certainty for the parties, the position of Fiskus as a "state" has absolute power to calculate, determine the amount of tax that must be paid by Taxpayers and make decisions on objection requests. submitted by the Taxpayer. Referring to Article 25 paragraph (9) and Article 27 paragraph (5d) of Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Tax Procedures, it does not reflect the principle of Equality of Legal Position (Taxpayer/citizen with Fiskus in an effort to obtain justice), the provisions This is contrary to Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this article is a barrier against citizens who want to seek justice. The ideal form of legal relationship between taxpayers and tax authorities is to provide equality related to punishment and reward for the parties, errors in calculating the amount of tax that must be paid by taxpayers are not always caused by the taxpayer's fault, but the tax authorities in office can also make mistakes both physically and mentally. intentionally or not in determining the amount of tax.
PELAKSANAAN TRANSAKSI AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU
Authors: Azani Muhammad , Basri Hasan , Nasution Dewi Nurjannah 
Published: November 2021

Akad jual beli adalah suatu pertukaran (exchanging) antara suatu komoditas dengan uang atau antara komoditas dan komoditas lain.Dimana tulisan ini memaparkan tentang apa itu jual beli, Rukun dan syarat akad jual beli dalam Kompilasi hukum ekonomi Islam yang didalamnya ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaan jual beli. Kemudian ada hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad jual beli yang di dalamnnya mengatur hak yang dilakukan setelah akad jual beli lalu ada jual beli yang dilakukan oleh orang pailit dan sakit keras yang mengatur ketentuan jual beli bagi orang yang sedang pailit dan sakit keras, lalu memuat juga informasi singkat tentang konsep yang ada dalam jual beli dan di akhir makalah memuat kesimpulan atau penutup tentang rumusan masalah dari makalah ini.
Abstract
Sale and purchase agreement is an exchange (exchanging) between a commodity with money or between commodities and other commodities. Where this paper describes what is buying and selling, Pillars and terms of sale and purchase agreement in the Compilation of Islamic economic law in which there are several provisions in selling buy. Then there are rights relating to prices and goods after the sale and purchase agreement which regulates the rights carried out after the sale and purchase agreement and then there is a sale and purchase carried out by a bankrupt and seriously ill person who governs the terms of sale and purchase for people who are bankrupt and seriously ill, then includes also brief information about the concepts that exist in the sale and purchase and at the end of the paper contains conclusions or conclusions about the formulation of the problem of this paper.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Authors: Fahmi Fahmi , Iqsandri Rai , Rizana Rizana 
Published: November 2021

Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai keterkaitan antara hukum dengan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika di Pekanbaru belum tercapai karena masih ada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru adalah belum sepenuhnya dilakukan diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, belum memberikan perlindungan hukum dan memberi hak-hak anak dikarenakan fasilitas yang belum memadai. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pekanbaru memaksimalkan kinerja jumlah personil yang terbatas, memaksimalkan sarana dan prasarana dari P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).
Abstract
Narcotics abuse is currently not only done by adults, but narcotics abuse is also carried out by children who are still underage. This type of research is a sociological legal research that discusses the relationship between law and society. Legal protection for children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Pekanbaru has not been achieved because there are still children who abuse narcotics. The obstacles in the legal protection of children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Pekanbaru are that diversion has not been fully carried out against children who abuse narcotics, has not provided legal protection and provided children's rights due to inadequate facilities. Efforts to overcome obstacles in overcoming legal protection for children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics in Pekanbaru maximize the performance of a limited number of personnel, maximizing the facilities and infrastructure of P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children).
Pengaruh Penggunaan Slag Nikel Pada Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton Geopolimer
Authors: Kaselle Hermana , Allo Raynaldo Bunga 
Published: November 2021

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan tekan lentur beton geopolimerdengan slag nikel sebagai pengganti agregat halus. Benda uji kuat tekan dengan silinder 10×20 cm dan uji kuat lentur dengan balok 60×15×15 cm. Pembuatan benda uji dilakukan dengan trial and error serta proses perawatan dilakukan dengan metode perawatan suhu ruang (ambient curing). Pengujian tekan beton (SNI 1974-2011)dilakukan pada umur 7 dan 28 hari, sedangkan uji lentur balok (SNI 4431-2011)pada umur 28 hari. Hasil penelitian diperoleh nilai kuat tekan beton geopolimer yang menggunakan slag nikel pada umur 7 dan 28 hari sebesar 17,942 MPa dan 21, 738 Mpa, sedangkan beton kontrol diperoleh kuat tekan berturut-turut sebesar 9,960MPa dan 16,643 MPa. Peningkatan kuat tekan dengan penggunaan slag nikel sebesar 21,157%. Nilai kuat lentur rata-rata beton geopolimer yang menggunakan slag nikel 3,928 MPa, sedangkan balok kontrol sebesar 3,324 MPa. Peningkatan nilai kuat lentur beton dengan penggunaan slag nikel sebagai agregat halus sebesar 18,182% .
Analisis Dampak Kemacetan pada Ruas Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar terhadap Biaya Transportasi Pengguna Jalan
Authors: Rustam Fachrizal , Siauwan Meiske 
Published: November 2021

Padatnya aktivitas lalu lintas menyebabkan penumpukan kendaraan dititik tertentu yang mengakibatkan kemacetan, khususnya pada ruas Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar yang merupakan daerah komersial. Kemacetan lalu lintas membuat waktu yang dihabiskan pengguna jalan menjadi lebih lama, sehingga biaya yang dikeluarkan pengguna jalan menjadi lebih besar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan ruas jalan, dampak kemacetan terhadap biaya transportasi pengguna jalan serta pemilihan kendaraan berdasarkan biaya dan fleksibilitas oleh pengguna jalan dengan melalui pengolahan data menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 untuk analisis kinerja ruas jalan, metode PCI (Pacific Consultant International) 1979 untuk Biaya Operasional Kendaraan (BOK), serta analisis pemilihan kendaraan menggunakan metode PLS-SEM dengan bantuan software SmartPLS versi 3. Adapun hasil dari penelitian ini ialah tingkat pelayanan ruas jalan yang paling rendah berada di depan Primaya Hospital pada jam puncak periode sore hari yang mencapai level D dengan nilai derajat kejenuhan sebesar 0.83. Adapun Biaya Operasional Kendaraan (BOK) untuk jenis kendaraan sepeda motor yaitu sebesar Rp. 1,083.55/km, kendaraan ringan sebesar Rp. 2,168.36/km, dan kendaraan berat sebesar Rp. 30,943.06/km, serta analisis pemilihan kendaraan berdasarkan hasil kuesioner 75,21% pengguna jalan menggunakan sepeda motor dengan hasil analisis pengaruh dominan pada pemilihan kendaraan adalah variabel Kemudahan dan Aksesibilitas dengan nilai T-statistik sebesar 2.555 > 1,96.
Functional foods’ bioactive components and their chemoprevention mechanism in cervical, breast, and liver cancers: A systematic review
Authors: Teibo John Oluwafemi , Ayinde Kehinde Sulaimon , Olaoba Olamide Tosin , Adelusi Temitope Isaac , Teibo Titilade Kehinde Ayandeyi , Bamikunle Makinde Victor , Jimoh Yomade Ayodeji , Alghamdi Saad , Abdulaziz Osama , Rauf Abdur , Batiha Gaber El-Saber 
Published: November 2021

The invasiveness and low survivability on the part of patients associated with cancer continues to raise global concern. Different approaches have been used in the treatment and restoration of normalcy in cancer patients. However, most of the therapeutic strategies employed are challenged with high cost, low efficacy, high toxicity, and multiple side effects. In recent times, emergent studies have provided evidence that functional foods and their bioactive components serve roles as potential agents in the prevention and treatment of cancers. Moreover, global interest has focused on how this chemoprevention potential of functional foods can be explored as plant-based medicines for drug development. Although, the literature is replete with the mechanism of chemoprevention elicited by individual components of functional foods, there are limited reports on their overall anti-cancer mechanisms. Therefore, this systematic review aims to unify the anti-cancer mechanisms of functional foods in cervical, breast, and liver cancers which were selected due to their high incidence and mortality globally. We reviewed articles from NCBI/PUBMED from 2010 until February 2020. Three different search words used include “Functional food and cervical cancer”; “Functional foods and breast cancer”; “Functional foods and hepatocarcinoma”. Consequently, 434 scientific papers resulted from the three search words. However, after applying the inclusion/exclusion criteria, 37 articles were selected: 14 on cervical cancer, 10 on breast cancer, and 13 on hepatocellular carcinoma. We subsequently emphasize the anti-cancer mechanisms of various functional foods in the studies selected and these include induction of apoptosis, cell cycle arrest, disruption of microtubular network, downregulation of anti-apoptotic Bcl-2 family expression, induction of autophagy, modulation of signaling cascades, ROS generation, and suppression of specific genes. Therefore, functional foods possess effective chemoprevention mechanisms which can be explored in drug development. Keywords: Cervical cancer, Breast cancer, Liver cancer, Cancer prevention, Functional foods, Bioactive compounds
Enfants, enfance(s) et agentivité : un champ historique en transformation
Authors: Cardinal-Lamarche Renaud , Gaudreault Benoit , Larochelle Catherine , Lavergne Rafael , Thibault Laura-Marie 
Published: November 2021

Cet article aborde une des questions centrales ayant animé le champ de l’histoire des enfants dans les dernières années : comment aller au-delà du paradigme de l’agentivité dans l’interprétation des traces laissées par les enfants? Quels schèmes interprétatifs sont proposés pour le remplacer? Avant d’aborder cet enjeu ainsi que les défis archivistiques et méthodologiques qui lui sont inhérents, nous proposons un tour d’horizon du champ de l’histoire des enfants. L’objectif est de proposer à un lectorat francophone non initié un aperçu de certaines des réflexions épistémologiques qui animent cette branche de la discipline historique. Explorant à la fois des thématiques comme le rapport entre voix, expérience, émotion et agentivité, le processus de construction du récit de l’enfance par les archives et les bienfaits de perspectives transnationales, ce texte se veut un plaidoyer pour un renouvellement de l’histoire des enfants dans le monde francophone.
Mekanisme Pertahanan Diri dalam Novel “Gadis Pantai” Karya Pramoedya Ananta Toer
Authors: Farida Nur , Saraswati Ekarini 
Published: November 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk mekanisme pertahanan diri dalam novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer. Pemilihan novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer pada penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena: (1) novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer banyak mengandung nilai-nilai manusia yang layak ditelaah lebih dalam; (2) di dalam novel Gadis Pantai terdapat beberapa kejiwaan yang dialami oleh tokoh; (3) novel ini menggambarkan realitas kehidupan masyarakat pesisir pada masa feodalisme jawa yang mengandung banyak konflik dan masalah. Sumber penelitian adalah novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer. Data penelitian ini berupa teks, kalimat, kata-kata, dan wacana yang memperlihatkan permasalahan mengenai mekanisme pertahanan diri yang dialami oleh tokoh dalam novel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik simak catat. Teknik analisis data menggunakan penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dalam novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer yaitu menunjukkan bahwa mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh tokoh Bendoro, Si Mbok, Agus, dan Mardinah. Mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh tokoh tersebut memiliki delapan bentuk yaitu; represi, pembentukan reaksi, proyeksi, penempatan yang keliru, rasionalisasi, sublimasi, kompesensi, dan regresi. Hal ini, digunakan untuk mempertahankan dirinya dalam menghadapi masalah yang dialami.
Resiliensi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Metropop Scars and Other Beautiful Things karya Winna Efendi
Authors: Intan Tania , Hasanah Ferli 
Published: November 2021

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan resiliensi perempuan sebagai korban kekerasan seksual di dalam novel Scar and other beautiful things(2020) karya Winna Efendi. Metode yang diterapkan untuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kritik sastra feminis. Data yang terdiri dari kata, frasa, dan kalimat di dalam novel tersebut dikumpulkan dengan teknik simak catat setelah melalui pembacaan tertutup. Data selanjutnya dikategorisasi, diinterpretasi, dan dikaji dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan kekerasan seksual dan resiliensi perempuan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk ekspresi maskulinitas dan penegasan kekuasaan. Kekerasan seksual juga berkaitan dengan stereotip perempuan sebagai korban yang disalahkan karena dianggap berpakaian terbuka sehingga mengundang hasrat laki-laki. Tokoh Harper pun memperlihatkan resiliensi untuk keluar dari situasi traumatis yang tidak menguntungkannya dengan bantuan dari sistem pendukungnya yaitu keluarga, sahabat, dan pacarnya. Melalui novel Scars, terungkap kritik pengarang mengenai kasus kekerasan seksual yang kerap menimpa perempuan (maupun laki-laki). Kenyataan memperlihatkan bahwa pelakunya sering tidak mendapatkan hukuman yang adil, dan yang sering terjadi, korban yang seharusnya dilindungi dan mendapatkan hak konseling cenderung dikriminalisasi.
Análisis comparativo de la accidentabilidad laboral en Ecuador: periodo 2014 al 2019
Authors: Espinoza-Guano Mónica , Ramos-Guevara Juan 
Published: November 2021

La accidentabilidad laboral en Ecuador presenta una alta importancia tanto por el impacto social, económico y académico que genera; la seguridad y salud en el trabajo es indispensable, sin embargo, su aplicación no ha resultado un tema de conciencia, desencadenado más accidentes laborales a nivel local, regional, nacional y mundial; por lo que el objetivo de este estudio es analizar la accidentabilidad laboral en Ecuador desde una perspectiva comparativa del 2014 al 2019, tomando como base las estadísticas de accidentabilidad registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las variables analizadas fueron: número de accidentes laborales calificados, accidentes calificados por sector económico, género y tipo de incapacidad. Como conclusión se obtuvo que el número de accidentes laborales calificados presenta una disminución especialmente entre el 2016 al 2017 en empresas manufactureras y de construcción, sectores en los cuales se registran la mayor cantidad de avisos de accidentes. Las incapacidades generadas por los accidentes fueron de tipo temporal, parcial y total, las mismas que mayoritariamente están asociadas al género masculino. Además, se constató que sectores como servicios y comercio presentan un aumento del número de accidentes, por lo que es importante la socialización de normativas y programas de capacitación en estos sectores económicos, tomando en cuenta que los mismos presentan una evolución creciente en cuanto al número de empresas por lo que se hace imperativo la concientización de la seguridad laboral para minimizar los daños profesionales que al materializarse impactan negativamente en la rentabilidad e imagen organizacional.
Estudo de desenvolvimento de uma Unidade Básica de Saúde flutuante para comunidades ribeirinhas da Amazônia
Authors: Monteiro Carina Muniz , Sá Márlison Santos de , Santos Ernelison Angly da Silva , Pontes Jamilly Viana , Vieira Diego dos Santos 
Published: November 2021

Em comunidades que se formam às margens dos rios, a precária captação e tratamento de esgoto compromete a qualidade dos recursos hídricos, por isso é comum a ocorrência de altos índices de doenças provenientes de falta de saneamento básico. Devido às condições socioeconômicas e ambientais, essas populações estão propensas às doenças crônicas degenerativas, como diabetes e hipertensão. Nesse contexto, é relevante a realização de estudos que busquem alternativas em saúde e para as famílias ribeirinhas. Este trabalho teve o intuito de dimensionar um novo modelo de Unidade Básica de Saúde (UBS) como alternativa para implantação em comunidades ribeirinhas na Amazônia, e apresentar a estimativa de custo do investimento inicial do projeto. Através de uma pesquisa exploratória, foi realizado um levantamento dos requisitos para a elaboração do projeto, considerando a legislação pertinente e as normas técnicas aplicáveis. Como resultado o trabalho apresenta a proposta da UBS adaptada em uma pequena embarcação do tipo catamarã, versátil quanto a subida e descida dos níveis dos rios, com subsistemas que proporcionam autonomia para prestação de serviços de saúde e atenção básica. A UBS flutuante projetada terá estrutura capaz de prestar diversos serviços em saúde e atenção básica e o custo do investimento inicial para sua construção é de R$ 123.270,00.