bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Performansi thermal sistem pengering pakaian aliran paksa dan aliran alami memanfaatkan energi pembakaran LPG
Authors: Agung A A Gde Ngurah , Wijaksana Hendra , Astawa I Ketut 
Published: June 2021

PERFORMANSI THERMAL SISTEM PENGERING PAKAIAN ALIRAN PAKSA DAN ALIRAN ALAMI MEMANFAATKAN ENERGI PEMBAKARAN LPG. Proses pengeringan pakaian merupakan salah satu rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat sehingga banyak bermunculan jasa-jasa yang menawarkan pencucian dan pengeringan pakaian. Oleh karena itu akan dibuat alat pengering pakaian yang memanfaatkan energi pembakaran LPG. Dimana untuk melakukan pengujian performansi dari alat pengering dengan memvariasikan waktu pengeringan dan kecepatan aliran udara exhaust yang terdapat di cerobong ruang pengering. Penelitian ini menggunakan LPG sebagai sumber energi panas. Kemudian dilakukan variasi waktu pengeringan yaitu 40 menit, 80 menit dan 120 menit. Untuk variasi kecepatan aliran udara dilakukan dengan 5,0 m/s, kecepatan 6,7 m/s dan kecepatan 7,9 m/s. Setelah data temperatur diperoleh akan dilakukan perhitungan energi bangkitan tungku (Qtin), energi berguna tungku (Qt), efisiensi tungku (?t), energi masuk ruang pengering (QRpin), energi terpakai ruang pengering (Quse) dan efisiensi ruang pengering (?ruang pengering). Dari hasil pengujian dan perhitungan, efisiensi tungku tertinggi terjadi pada waktu 80 menit. Untuk efisiensi ruang pengering tertinggi terjadi pada waktu 120 menit. Energi bangkitan disetiap kecepatannya sama. Untuk energi berguna tungku tertinggi terjadi pada kecepatan 5,0 m/s dengan waktu 80 menit. Untuk energi masuk ruang pengering tertinggi terjadi pada kecepatan 5,0 m/s dengan waktu 120 menit. Untuk energi terpakai ruang pengering tertinggi terjadi pada kecepatan 5,0 m/s dengan waktu 120 menit.
Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi
Authors: Adi Syaputra Muhammad Yusrizal 
Published: June 2021

The political party's position as a determinant of government head nomination in Indonesia made the political party a central and strong role in the determination of the Cabinet in the presidential government of Indonesia and allowed the political party to determine the Cabinet domination established by the President elected. This research aims to determine the model of the presidential institution strengthening in the multi-party era in Indonesia and to know the political and juridical construction of the presidential institution in determining the cabinet in Indonesia. The method used is a normative legal research method with a conceptual approach. The results of this research are, firstly that the strengthening of the presidential institution in the multi-party era can occur when done with the restriction of political parties through the mechanism of the parliamentary threshold. Secondly, that the political construction of the cabinet determination by the President is based on the coalition of political party supporters of the government, and the juridical construction of the President may elect the Minister of the party proposal because it is based on article 6A paragraph (2) The Constitution of the Republic of Indonesia 1945.
Kedudukan partai politik sebagai penentu pencalonan kepala pemerintahan di Indonesia menjadikan Partai Politik memiliki peran sentral dan kuat dalam penentuan kabinet di Pemerintahan Presidentiil Indonesia dan memungkinkan partai politik untuk menentukan dominasi kabinet yang dibentuk oleh Presiden terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penguatan lembaga kepresidenan pada era multi partai di Indonesia, dan untuk mengetahui konstruksi politis dan yuridis lembaga kepresidenan dalam menentukan kabinet di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama, penguatan lembaga kepresidenan di era multi partai dapat terjadi apabila dilakukan dengan pembatasan partai politik melalui mekanisme parlementary threshold. Kedua, bahwa konstruksi politis penentuan kabinet oleh presiden didasarkan atas koalisi partai politik pendukung pemerintahan, dan konstruksi yuridis presiden dapat memilih menteri dari usulan partai karena didasarkan pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif ‘Urf dalam Hukum Islam
Authors: Ulfatun Nisa Candra , Sutra Disemadi Hari , Purwanti Ani 
Published: June 2021

Wali is one important element in marriage because marriages are not valid without a wali. Sometimes wali behaves adultery or refuses to become wali for the customary reasons of Ngalor-Ngetan Kejawen. Adat Kejawen Ngalor-Ngetan is abstinence from marriage when the bride-to-be is residing in the west of the bridegroom or vice versa. This custom is not easily separated from daily life, especially in marriage in Grobogan Regency, Purwodadi, Central Java. Islamic law regulates adat as well as recognizing adat as the source of law which is referred to as ‘Urf. This study aims to determine the view of the guardian is due to the customary reasons Kejawen Ngalor-Ngetan in terms of 'Urf in Islamic law. The method used is a doctrinal approach, with descriptive research specifications. This study uses data collection techniques based on secondary data. The results showed that the adat Kejawen Ngalor-Ngetan belonged to ‘Urf Fasid, which was rejected by Islamic law because it was contrary to Dalil Syara’ and was not acceptable to common sense. The custom of Kejawen Ngalor-Ngetan can not be categorized as the ‘Urf which can be used as a source of law. Its existence in principle and its implementation does not contain an element of benefit, instead, it contains a destructive element that leads to ugliness and damage because it is obstructing and complicating marital procedures.
Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, karena perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Adakalanya wali bersikap adhal atau menolak untuk menjadi wali dengan alasan adat Kejawen Ngalor-Ngetan. Adat Kejawen Ngalor-Ngetan adalah pantangan perkawinan ketika calon mempelai wanita bertempat tinggal di sebelah barat dari calon mempelai pria ataupun sebaliknya. Adat ini tidak mudah dipisahkan dari kehidupan sehari-sehari khususnya dalam perkawinan di Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Hukum Islam mengatur mengenai adat sekaligus mengakui adat sebagai sumber hukum yang disebut dengan istilah ‘Urf. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pandangan waliadhal karena alasan adat Kejawen Ngalor-Ngetan ditinjau dari ‘Urf dalam hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Kejawen Ngalor-Ngetan termasuk ke dalam ‘Urf Fasid yang secara keseluruhannya ditolak hukum Islam karena bertentangan dengan Dalil Syara’ dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Adat Kejawen Ngalor-Ngetan tidak dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Keberadaannya secara prinsip maupun pelaksanaannya tidak mengandung unsur kemanfaataan, justru mengandung unsur merusak yang membawa kepada keburukan dan kerusakan karena sifatnya menghalangi dan mempersulit prosedur perkawinan.
Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia
Authors: Sukedi Mochamad 
Published: June 2021

The existence of human rights is a concept that in principle is inherent in the existence and life of humans, human rights actually have a long history in which history can be traced from daily intercourse between humans. The international world knows the form of capital punishment is a type of crime that is very controversial and heaviest imposed on the perpetrators of crime so that it always raises a variety of pros and cons opinions in it. Based on this, the purpose of this paper is to find out and understand the basic legal arrangements for the death penalty in Indonesia and the application of capital punishment in the perspective of human rights. This research uses normative legal research. The death penalty is a very old type of crime that may even be as old as the existence of humanity itself. Capital punishment is the most severe type of criminal offenses of all types of basic crimes, so that capital punishment sanctions constitute a threat imposed on the perpetrators of serious crimes that have been decided by the court. In the international worldview, capital punishment is one of the most controversial forms of crime of all types of criminal sanctions in the criminal justice system in force in the world. Regarding law enforcement applied in Indonesia itself, it still applies the provisions of criminal sanctions in the Criminal Code (KUHP) and there is also listed in the Law outside the Criminal Code.
Keberadaan hak asasi manusia merupakan suatu konsep yang pada prinsipnya melekat pada keberadaan dan hidup manusia, hak asasi manusia sesungguhnya memiliki sejarah panjang yang mana sejarah tersebut dapat ditelusuri dari pergaulan sehari-hari antarmanusia. Dunia Internasional mengenal bentuk pidana mati adalah merupakan jenis pidana yang sangat kontroversial dan terberat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sehingga selalu menimbulkan berbagai opini pro-kontra di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan dasar hukum pidana mati di Indonesia serta penerapan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sanksi pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang sangat tua bahkan mungkin sama tuanya dengan keberadaan umat manusia itu sendiri. Sanksi pidana mati yaitu jenis pidana yang paling berat dari segala jenis pidana pokok, sehingga sanksi pidana mati merupakan ancaman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan berat yang telah diputus oleh pengadilan. Dalam pandangan dunia internasional, pidana mati adalah salah satu jenis bentuk pidana paling kontroversial dari semua jenis sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di dunia. Mengenai penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia sendiri masih menerapkan ketentuan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ada pula yang dicantumkan di dalam Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP.
Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan
Authors: Larassati Melia 
Published: June 2021

Children are the next generation of the nation's future ideals asset as human resources for future national development, but today there are so many children who got violence in their lives. This research aims to analyzes the responsibilities of the government and contribution of Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak related to the provision of protection against acts of violence. this research is normative legal research by conducting a study of rules, doctrines, and also legal principles. Secondary data collection was carried out using the library study method with various legal materials analyzed descriptively by the method of the statute and conceptual approach. This research shows that the government has provided legal protection for rights related to violence in the form of legal products in the form of Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia and Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. In addition to through legal products, the government also provides protection to children through the Komisi Perlindungan Anak Indonesia land Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah and Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak as a service center that empowers women and children in various fields such as development, providing protection for women and children against various forms of discrimination, trafficking in persons, and acts of violence.
Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depannya, Namun dewasa ini terjadi begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dan kontribusi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait dengan pemberian perlindungan terhadap tindak kekerasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan melakukan kajian terhadap aturan, doktrin dan juga prinsip hukum. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan berbagai bahan hukum yang dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Tulisan ini menunjukkan, Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terkait dengan tindak kekerasan dalam bentuk produk hukum berupa Undang-UndanglNo.39ltahunl1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-UndangMNoM35 TahunN2014 tentang Perlindungan Anak. Selain melalui produk hukum, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada anak melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai pusat pelayanan yang melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bidang seperti pembangunan, pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk diskriminasi, perdagangan orang, dan tindak kekerasan.
Tarik-Ulur Keterwakilan Perempuan Sebagai Menteri Dalam Kabinet Pemerintahan
Authors: Arief Supriyadi , Rasyid Ridho Mohamad , Erawan Moh. Arief 
Published: June 2021

In addition to the professionalism element, the portion of certain ministries for the party supporting the presidential candidate will influence the presentation of women's representation as ministers in the government cabinet. This article aims to describe the problematic placement of women as ministers in Indonesia and the effective percentage of representation of women as ministers in a government cabinet. The analysis will be carried out normatively using a statutory, historical, and conceptual approach. The results of the study show that until now, women's representation had been accommodated in every government cabinets. However, there is no fixed number of women as ministers. Women tend to occupy ministries that dealt with nature and social life. Therefore, it can be done a special action (affirmative action) in the form of determining the minimum limit of the number of women's representation in a government cabinet. In addition, the determination of the composition of the government cabinet is also based on the zaken cabinet.
Selain unsur profesionalitas, porsi kementerian tertentu bagi partai pengusung calon Presiden akan mempengaruhi presentasi keterwakilan perempuan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan problematika penempatan perempuan sebagai menteri di Indonesia dan presentase efektif keterwakilan perempuan sebagai menteri dalam suatu kabinet pemerintahan. Penelitian ini menggunakan analisa secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah serta konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa hingga saat ini, keterwakilan perempuan telah diakomodir dalam setiap kabinet pemerintahan. Akan tetapi, tidak ada jumlah yang tetap terhadap presentase perempuan sebagai menteri. Perempuan cenderung menempati kementerian yang berhubungan dengan kodrat dan kehidupan sosialnya. Oleh sebab itu, dapat dilakukan suatu tindakan khusus (affirmative action) berupa penentuan batas minimal jumlah keterwakilan perempuan dalam suatu kabinet pemerintahan. Selain itu, penentuan komposisi kabinet pemerintahan juga harus didasarkan pada kabinet zaken.
Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual
Authors: Widiaswari Ratna Ayu 
Published: June 2021

Abstrak
Bali memiliki berbagai macam Pengetahuan Tradisional, salah satu nya terkait kuliner tradisional seperti resep-resep jajanan tradisional. Pengetahuan tradisional tersebut kemudian diekspresikan menjadi Ekspresi Budaya Tradisional berupa berbagai jenis kue-kue atau jajanan tradisional. Kue tradisional Bali seperti misalnya Jaja Begina atau Jaja Uli dahulu hanya digunakan untuk keperluan upacara adat di Bali, namun sekarang telah berkembang menjadi produk bisnis dengan tampilan maupun rasa yang bervariasi dan di jual di toko modern dan sebagai oleh-oleh. Pencipta jajanan ini yang harus dilindungi agar dapat mendapatkan hak moral maupun ekonomi dari produknya. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisa hukum Kekayaan Intelektual yang relevan yang dapat melindungi produk jajanan tradisional khas Bali. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jajanan tradisional tidak hanya dapat dilindungi sebagai hak komunal seperti yang telah tercantum dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun juga dapat dilindungi sebagai hak individu. Jajanan tradisional khas bali yang telah diberi label tertentu sebagai daya pembeda dan dipasarkan juga dapat dilindungi melalui Hukum Merek, dan diakomodasi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta jajanan khas Bali yang dimodifikasi baik dari segi rasa, tekstur, dan lainnya sangat mungkin untuk dilindungi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Efektivitas Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Oleh Negara Dalam Pemilu 2019 di Provinsi Bali
Authors: Paramartha Anak Agung Gede Ari , Usfunan Jimmy Zeravianus 
Published: June 2021

Alat peraga kampanye sebagai salah satu bentuk kampanye yang dianggap efektif kemudian dimanfaatkan oleh tidak sedikit calon baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Tujuan penelitian ini untuk menemukan jawaban terhadap bagaimana efektivitas fasilitasi alat peraga kampanye oleh negara dan penggunaan APBN terhadap fasilitasi alat peraga kampanye oleh negara dalam Pemilu 2019 di Provinsi Bali. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran APBN untuk fasilitasi alat peraga kampanye pada pemilu Tahun 2019 di seluruh kabupaten/kota se-Bali telah dilakukan oleh lembaga KPU di seluruh wilayah Provinsi Bali. Meskipun begitu, penggunaannya belum dimaksimalkan dilihat dari perbandingan anggaran dan pemakaian anggaran itu sendiri yang menunjukkan data yang cukup jauh dari kata efektif. Tidak hanya itu saja, terkait dengan efektivitas pemanfaatannya yang dilakukan oleh seluruh calon eksekutif dan legislatif menunjukkan data yang tidak jauh berbeda. Hal ini dilihat dari tingkat pemanfaatan alat peraga kampanye yang telah difasilitasi KPU dari APBN. Upaya negara dalam menggunakan APBN nampaknya akan lebih efektif apabila dialokasikan untuk hal lainnya daripada untuk memfasilitasi alat peraga kampanye yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh peserta pemilu.
Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia
Authors: Pradnya Dewi Ni Putu Sintha Tjiri , Dewi Kasih Desak Putu 
Published: June 2021

This study aims to analyze the policy underwriting organization arrangements in insurance companies in Indonesia and the absence of a policy guarantor institution at insurance companies in Indonesia. The method used in research related to the regulation of policy insurance institutions in insurance companies in Indonesia uses normative juridical legal research. This study uses a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and also tertiary legal materials. The results of this study found that the insurance company has not regulated the policy guarantor in Indonesia in positive law in Indonesia even though it has been mandated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The absence of regulations regarding policy underwriters in insurance companies in Indonesia has resulted in public distrust of insurance companies, so it is necessary to regulate policies related to insurance companies in insurance companies in Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia serta tidak adanya lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia walaupun telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Tidak adanya pengaturan terkait lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, sehingga perlu pengaturan terkait lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia.
Peran dan Fungsi Covernote Dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit Oleh Bank
Authors: Oktarini Anak Agung Ayu Diah , Agung Dharma Kusuma Anak Agung Gede 
Published: June 2021

Covernote issued by the Notary for the acceleration of credit disbursement. The problem is the legal position of the covernote issued by the Notary in the disbursement process carried out by the Bank and how the credit disbursement process by the Bank is based on the covernote. The research objective is to find out and explain the concept of the legal position of the covernote in terms of implementing credit disbursements by. This study uses an empirical juridical research method, with a prescriptive analytical approach. The discussion obtained is the legal position of the covernote, namely only in the process of credit realization carried out by the Bank, the legal force of the covernote is not binding on the covernote, only a certificate in process, and not a single article states or interprets the notary's authority to issue a covernote, in the process of credit disbursement The problem that occurs is that the HT certificate settlement has not been completed while the credit has been disbursed based on the covernote, and another problem is the occurrence of congestion in credit payments which causes the debtor to default and the bank experiences a loss.
Covernote dikeluarkan oleh Notaris untuk percepatan pencairan kredit. Permasalahanya adalah kedudukan hukum daripada covernote yang diterbitkan oleh Notaris di dalam proses pencairan yang dilakukan oleh Bank serta bagaimana proses pencairan kredit oleh Bank berdasarkan covernote. Tujuan penelitian mengetahui dan menjelaskan konsep dari kedudukan hokum covernote dalam hal pelaksaan pencairan kredit oleh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan pendekatan preskriptif analitis. pembahasan yang diperoleh adalah kedudukan hukum covernote yakni hanya dalam proses realisasi kredit yang dilakukan oleh Bank, kekuatan hukum covernote tidaklah bersifat mengikat melainkan covernote hanya sebatas surat keterangan yang masih dalam proses, dan tidak ada pasal yang menyatakan atau menafsirkan kewenangan dari Notaris untuk menerbitkan covernote, dalam proses pencairan kredit masalah yang terjadi adalah penyelesaian sertifikat HT tak kunjung selesai dalam keadaan kredit telah dicairan berdasarkan covernote, dan permasalahan yang lain adalah terjadinya kemacetan dalam pembayaran kredit sehingga menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dan pihak bank mengalami kerugian.