bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
URGENSI PEMBENTUKAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA SERTA KOMPARASI PENGATURAN DI JEPANG DAN KOREA SELATAN
Authors: Palito Jeremias , Soenarto Safira Aninditya , Raila Tiara Almira 
Published: March 2021

Abstract
Protection of data privacy is a topic that is currently being discussed a lot. Globally, there are 132 countries that already have exclusive regulation regarding the protection of personal data, including Japan and South Korea. In Indonesia, the Personal Data Protection Bill (RUU PDP) has been included in the National Legislation Program. From the research conducted, it was found that Indonesia does not have any specific regulations regarding the protection of personal data. Furthermore, this paper also discussed the comparison between the personal data protection regulations in Japan and South Korea, so that further research can be made of what matters should be contained in the RUU PDP. The regulations in Japan and South Korea certainly have differences, but they basically contain the same things, such as principles, protection mechanisms, data subject rights, transfers to third countries, and sanctions.
Keywords: Protection of Data Privacy; Japan; and South Korea.
Abstrak
Perlindungan data pribadi merupakan diskursus yang belakangan ini banyak dibicarakan. Secara global, terdapat 132 negara yang sudah memiliki pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai perlindungan data pribadi secara khusus. Selanjutnya, dibahas pula mengenai komparasi antara peraturan perlindungan data pribadi di Jepang dan Korea Selatan, agar selanjutnya dapat diteliti hal-hal apa saja yang seharusnya dimuat dalam RUU PDP. Pengaturan di Jepang dan Korea Selatan tentunya memiliki perbedaan, tetapi pada dasarnya memuat berapa hal yang sama seperti prinsip, mekanisme perlindungan, hak data subjek, transfer ke negara ketiga, serta sanksi.
Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Jepang; dan Korea Selatan.
EKSISTENSI PAJAK BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL
Authors: Janges Zakka Pranggapati , PANGESTU ILHAM AJI 
Published: March 2021

Abstract
Taxes are mandatory contributions imposed on the public coercively by state without direct reciprocal obtained from the tax payment. The main purpose of such is as state revenue for national development which aims to improve the welfare of its people and is collected based on the principle of justice. This can be observed from 3 perspectives, which is philosophical, juridical, and sociological perspectives. Philosophically, tax collection is fair because it is desired and approved by the public through DPR as the people’s representative who creates law on tax collection. Moreover, the collected taxes are also for national development in order to achieve welfare state. Juridically, the government has made efforys to improve tax regulations to keep up with the times and society since the early days of independence, such as UU KUP that has beed revised several times from 1983 to 2009. In addition, the issued tax regulations also prioritize elements of justice such as PPh which in calculation uses progressive rates and PTKP. Sociologically, public awareness is still lacking. This can be solved by government efforts to create good image of tax by implementing the principles of good governance in order to create social trust and the people themselves want to pay taxes (voluntary tax compliance).
Keywords: Tax, National Development, Principle of Justice, Welfare State.
Abstrak
Pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara yang bersifat memaksa dan tidak ada timbal balik kepada masyarakat secara langsung yang didapatkan dari pembayaran pajak tersebut. Tujuan utama pemungutan pajak yaitu sebagai pendapatan negara guna pembangunan negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya dan dipungut berdasarkan asas keadilan. Hal ini dapat dilihat dari 3 perspektif yaitu perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis.Secara filosofis pemungutan pajakadil karena dikehendaki dan disetujui oleh masyarakat melalui DPR sebagai perwakilan rakyat yang menciptakan undang-undang mengenai pemungutan pajak sehingga kedaulatan rakyat tetap diagungkan.Selain itu pajak yang dipungut juga untuk pembangunan nasional agar terciptanya welfare state. Secara yuridis, pemerintah telah berupaya memperbarui peraturan perpajakan untuk mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat sejak awal masa kemerdekaan, seperti UU KUP yang telah berubah beberapa kali sejak tahun 1983 sampai terakhir 2009. Selain itu peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah juga mengutamakan unsur keadilan seperti PPh yang dalam perhitungannya menggunakan tarif progresif dan mengenal adanya PTKP.Secara sosiologis, kesadaran membayar pajak di dalam masyarakat masih kurang.Hal ini dapat diatasi dengan upaya pemerintah mewujudkan good image of tax dengan menjalankan prinsip good governance agar terciptanya social trust dan masyarakat dengan sendirinya ingin membayar pajak (voluntary tax compliance).
Kata Kunci: Pajak; Pembangunan Negara; Asas Keadilan; Welfare State.
IMPLEMENTASI PASAL 59 AYAT (2) HURUF J UNDANG -UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANJAR
Authors: Komariah Mamay 
Published: March 2021

Child victims of sexual abuse who have traumatic impacts who serve child victims of violence that are so profound and difficult to cure. Psychological trauma to children who are victims of sexual crimes is difficult to remove from the child's memory, especially if the perpetrator is still and lives not far from the environment of the child, the victim who commits a crime in a crime. The importance of the victim's main concern in discussing crimes caused by the victim often has a very important role in the occurrence of a crime.
The method used by compilers in this research is descriptive analysis, namely how to solve problems or answer problems that are tracing the road, classification, analysis, the data displayed with the aim of making a picture of an objective situation. Compilers also use a normative juridical approach, namely legal research that prioritizes researching library materials or what is called secondary data material.
Implementation of Article 59 Paragraph (2) Letter J Law Number 35 Year 2014 Amendments to Law Number 23 Year 2002 Regarding Protection in the City of Banjar Has not been implemented optimally because it is still the infrastructure, budget and human resources who are experts in children specifically, therefore The government should add psychologists and psychiatrists to rehabilitate child victims of sexual abuse committed by the presence of the social service and the P2TP2A (Integrated Service Center for Women and Children) to carry out rehabilitation only to provide motivation and visits to families but still not maximally because one is functionally responsible for protection against child victims of sexual crimes crimes.
It is hoped that the government can provide maximum rehabilitation for children who are victims of criminal acts because it is an obligation of the government. protection of the community and increasing human resources such as psychology and psychiatrists to provide rehabilitation services for child victims of abuse.
IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Authors: Humulhaer Siti , Pratama Rommy 
Published: March 2021

Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang menjadi suatu hambatan bagi perkembangankehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya dalam upaya menuju proses pembangunan nasional.Korupsi dapat dinyatakan sebagai tindak pidana extra ordinary crime karena berakibat bagiperekonomian yang bersifat masif, maka kejahatan ini harus diberantas dengan suatu sistem aturanperundang-undangan yang terstruktur dan diikuti pula dengan apratur negara khususnya yang berkaitandengan aparat pemerintah di bidang hukum di Indonesia lembaga penegak hukum yang menangani tindak kejahatan tindak pidana orupsi diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia,Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kehakiman (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).Tujuan dari penanganan masalah yang menyangkut permasalahan hukum korupsi adalah untukmelindungnakan anggaran keuangan negara agar tidak disalahgunakan dalam penggunaanya, dalam artibahwa lembaga, organisasi, institusi, kepala daerah yang diberikan kepercayaan oleh negara dengandiberikan suatu anggaran yang direncanakan harus digunakan sesuai dengan alokasi dana yang sudahdisetujui dan ditetapkan oleh pemerintah dengan diserap dalam program-program yang telah ditetapkanserta harus juga dicatat dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada.peraturanperundang-undangan yang telah berlaku diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), tetapi harus lebih di sesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupansuatu bangsa dalam proses pembangunan yang dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untukpencegahan dan pemberantasan masalah korupsi dalam hal ini harus ada undang-undang khusus yangmengatur tentang korupsi selain KUHP dengan tujuan sebagai suatu dasar hukum harmonisasi untukmencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitiankepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi melalui data-data dari berbagai referensiyang kemudian dijadikan sebagai penulisan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwapemerintah telah memberikan perhatian khusus dalam implementasi pencegahan, pemberantasan,penegakan hukum kejahatan tindak pidana korupsi dengan di terbitkannya produk-produk aturanhukum dalam setiap era pemerintahan.
Inhibitory Potential of Selected Fungicides and Plant Extracts Against Mycelial Growth of Fusarium oxysporum f. sp. ciceri Causal Agent of Chickpea Wilt
Authors: Haseeb Hafiz Abdul , Naseem Usama , Ali Safdar , Sahi Shahbaz Talib 
Published: March 2021

Chickpea wilt is one of the major limiting factors, for low yield of chickpea. In Pakistan chickpea wilt causes 10-50% losses every year. At all concentrations, Carbendazim and Benomyl proved most effective while Acrobat was least effective in suppressing the mycilial growth of the Fusarium oxysporum f. sp. ciceri. However, higher concentration of Acrobat was also slightly effective. Among the plant extracts, higher concentrations of Sufaida and Neem proved to be effective while onion failed to control the colony growth of Fusarium oxysporum f.sp. ciceri at all concentrations.
Lab-Scale Optimization of Polyhydroxyalkanoate Production by Bacterial Strain cmg1415 on Local Cheap Substrates Using One Variable at a Time Approach
Authors: Muhammadi Muhammadi , Shafiq Shabina 
Published: March 2021

Production of polyhydroxyalkanoate (PHA) under optimum culture conditions using local cheap feedstocks is indispensable to overcome the current cost of PHA-based plastics. For this purpose, optimum culture conditions and cheap feedstocks were investigated to produce maximum yield of PHA in CMG1415. Maximum yield was obtained with sucrose or sugar beet as sole source of precursors for PHA in 8 days of incubation at 35 °C in a minimal medium adjusted at pH 7. Further, for maximum yield no mechanical shaking was needed. Local cheap feedstock such as sugar beet and molasses were found to play as significant carbon and nitrogen sources for maximum PHA yield. Bacterial plastic produced under these low-labor-cost culture conditions may to reduce the present cost of degradable bioplastic and be much effective alternate of nondegradable varieties of synthetic plastic.
A Genre Analysis of the Undergraduate Thesis Abstracts: Revisiting Swales’ Theory of Written Discourse
Authors: Suwarni Andi 
Published: March 2021

The genre analysis has become a critical study in pragmatic which forms the dialogic interaction that manifest written academic discourse socially and culturally. The aims of this study is to describe the pattern and variation of moves that appear from the undergraduate thesis abstracts at a specific college in the Bone Region. The implications of this study on educational written materials are included. Data collection comprised 45 abstracts as samples consist of 3 cohorts (2015, 2016 and 2017) of university students, each with 15 abstracts. A structure studied by Hyland (2005) was used to explain the different trends in the abstracts. Unstructured interviews with and evaluation of the students were carried out to better understand the writing skills of the students. Then data were analyzed using content analysis. The results show that most abstracts involve rhetorical gestures similar to the previous study. The moves include an initial statement, a clarification of intent and confirmation of the results and explanations for the research 's significance. The results also indicated that university students are more mindful of the logical series. Rhetorical movements and language properties needed in abstract academic learning. The aim, methodology and findings of the related paper are the most abstracts. These findings are compatible with previous studies and show that future scientists based on movement analysis that should explore the link between movement analysis results and academic teaching content. The results justify such pedagogic consequences that indicate that the student has an interest in current education research to change the teaching materials.
Grammatical Errors in English Informal Essays by The Sixth Semester of English Literature Students
Authors: Muchtar Jumardin 
Published: March 2021

This research focused on Dulay's and Richard's theories about grammatical errors. This research purposed to (1) describe grammatical error types in English informal essay were made by the sixth semester of English Literature students in Makassar Islamic University and (2) find grammatical error causes in the informal essay were made by the sixth semester of English Literature students in Makassar Islamic University. The researcher used qualitative methods to analyse the types of error in students' questionnaires and essays based on Dulay's theory: omission, addition, misformation, and misordering. Meanwhile, the researcher also found error causes by Richard's theory, namely, interference, overgeneralization, ignorance of the rule restriction, incomplete rule restriction, and false concept hypothesized. This research demonstrated 210 errors in students' questionnaires and essays. First, fifty-two errors in omission: twenty-nine errors in the omission of the auxiliary verb, three errors in the omission of the ordinary verb, six errors omission of the noun, eight errors in the omission of a plural noun, two errors in the omission of gerund noun and four errors in the omission of the preposition. Second, ninety-three errors, in addition, those were: twelve errors in double marking, fifty-one errors in regularization, and thirty errors in simple addition. Third, fifty-one errors in misinformation last were fourteen errors in misordering, which were found in interference, overgeneralization, ignorance of the rule restriction, incomplete rule restriction, and false concept hypothesized.
Keywords: Grammatical, Error, Informal Essays.
Alexander Nevsky: the Victory on the Neva, Pskov Recaptured, the Battle on the Ice
Authors: Кучкин В.А. 
Published: March 2021

1240–1242 гг. в биографии Александра Невского стали годами наиболее яркого проявления его полководческого дарования. Занимая новгородский стол, молодой князь сумел летом 1240 г. отразить попытку Шведского королевства и его союзников построить крепость на русской территории при слиянии рр. Невы и Ижоры, а в начале и в апреле 1242 г. вернуть в состав новгородских земель Псков, а затем разгромить рыцарей Тевтонского Ордена в битве на льду Чудского озера.
The article deals with three years of Alexander Nevski’s biography (1240-1242). During these years, his talent as a General was revealed in the most striking manner. Being at the head of Novgorod, the young prince repulsed an attempt of Swedish King and his allies to build a fortress in the Russian area where the rivers Neva and Ishora flow together. Then at the beginning of 1242 and lately in April he returned Pskov to Novgorod territory, and finally defeated the Teutonic Order Knights in the battle of Lake Chudskoye.
The Burial of Alexander Nevsky in Vladimir: the Archaeology of the Veneration
Authors: Беляев Л.А. , Зыков П.Л. , Иоаннисян О.М. , Сиренов А.В. 
Published: March 2021

В статье публикуются материалы по истории некрополя при главном храме монастыря Рождества Богородицы во Владимире, где в 1263 г. был погребен князь Александр Ярославич Невский. Основная часть сведений получена в 1997–2000 гг. при раскопках остатков собора (снесен в 1930 г.). Это белокаменные саркофаги и могилы, а также остатки самого собора, построенного в 1198 г. из белого камня, и его галереи, целиком перестроенной из кирпича в XVII в. В кладке галереи была обнаружена ниша с нижней частью саркофага, возможно, служившей одной из реликвий князя после переноса его мощей в Санкт-Петербург (1722–1724). Традиционные источники, рассказывающие о судьбе погребения князя Александра в XIV—XVIII вв., рассматриваются в свете археологических данных и новых архивных документов и фотографий (в том числе - о каменных гробах, найденных при сносе собора в 1930 г.).
Materials on the history of the necropolis near the principal church of the monastery of Nativity of Blessed Virgin where Prince Alexander Nevsky was buried in 1263 are published in the article. The main part of information was obtained during the excavation of the church remnants (excavations were performed in 1997-2000). The church was demolished in 1930. Archeologists discovered sarcophagi and tombs made of white stone and remnants of the very church built in 1198 of white stone and of its gallery that was rebuilt completely of bricks in the 17th century. A niche was discovered in the brickwork and contained a lower part of a sarcophagus. That served (probably) as a relic of Alexander upon his remnants transfer to Saint-Petersburg. Traditional sources telling the fate of Prince Alexander's internment are considered in light of archeological data and new archive documents and photos including photos of stone sarcophagi found during the demolition of the church in 1930.
On the Signatures of the Members of Boyar Duma in the Council Code of 1649 and their Purchase of the Printed Copy of the Book
Authors: Рабинович Я.Н. 
Published: March 2021

В статье рассмотрены неизвестные страницы истории России середины XVII в., связанные с принятием Соборного уложения 1649 г. Уточнен персональный состав Боярской думы на момент составления Уложения. Особое внимание уделено отсутствию подписей некоторых членов Боярской думы на свитке Уложения, а также распространению печатного экземпляра Уложения среди членов Боярской думы. Подробно рассмотрен такой источник, как «Книга продаж» печатного экземпляра Уложения. Показано, что основную массу покупателей Уложения вначале составили члены Боярской думы и другие москвичи. При этом подавляющее число покупателей не участвовало в принятии Уложения и не расписалось на свитке этого документа.
The article discussed unknown pages in the history of Russia in the middle of the 17th century, associated with the adoption of the Cathedral Code of 1649. The personal composition of the Boyar Duma at the time of drawing up the Code has been clarified. Particular attention is paid to the absence of signatures of some members of the Boyar Duma on the scroll of the Code, as well as the distribution of a printed copy of the Code among the members of the Boyar Duma. A source such as the "Sales Book" of a printed copy of the Code is considered in detail. It is shown that the bulk of the buyers of the Code at first were members of the Boyar Duma and other Muscovites. At the same time, the overwhelming number of buyers did not participate in the adoption of the Code and did not sign on the roll of this document.
Alexander Nevsky as a Historic Personality: Controversial Problems
Authors: Горский А.А. 
Published: March 2021

В статье рассматриваются события из биографии Александра Невского, оценка которых вызывает споры в исторической науке и публицистике. Это значение наиболее известных побед князя – на Неве над шведами и на Чудском озере над немецкими крестоносцами, а также отношения Александра с монгольскими завоевателями. Показано, что военные конфликты 1240-1242 гг. носили экстраординарный характер. Отношения зависимости русских земель от Чингисидов были установлены до того, как Александр стал играть ведущую политическую роль на Руси. Распространенный тезис о судьбоносном цивилизационном выборе между «Западом» и «Востоком», якобы сделанным Александром, научной основы под собой не имеет: реальной альтернативы подобного рода в ту эпоху не стояло.
The article covers controversial facts in the life of Alexander Nevsky in historical studies and journalism. These include the importance of the greatest military victories by Prince Alexander, in the Battle on the Neva against the Swedes, and in the Battle on the Ice against the German knights, as well as his relationship with the Mongol invaders. The author displays the uncommon nature of the armed conflicts of 1240–1242. It is believed that Russian lands subordinated to the Genghisians before Alexander Nevsky came to prominence. The popular hypothesis of the crucial choice between «the West» and «the East» allegedly made by Alexander is not evidence-based. Actually, there was no such dilemma at the time.
Kinerja Karyawan: Peran Transformasional Leadership dan Skill Competence
Authors: Hikmah Nur 
Published: March 2021

Purpose- The aim of this study is to estimate the effect of Transformational Leadership and Expertise Competencies on the employee performance of PBMTI Jepara.
Methods- Data were collected through a questionnaire and then analyzed using SmartPLS (Partial Least Square).
Findings- The results of the analysis show that transformational leadership and skills competencies influence performance. Unexpectedly, the results show that transformational leadership has a negative effect on performance, while the Skills Competency has a positive effect on performance.
Asimetris Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Sektor Keuangan Periode 2013-2019
Authors: Aziz Abdul 
Published: March 2021

This paper examines the asymmetrical effect of the rupiah exchange rate on financial sector stock prices on the Indonesian stock exchange using the Non-Linear Autregressive Distributed Lag (NARDL) method with monthly data. Estimation results show that interest rates and exchange rates affect the movement of stock prices in the financial sector, there is a long-term relationship between the exchange rate with financial sector stock prices, our results also show the asymmetrical impact of exchange rate variables on financial sector stock prices, we also find when the exchange rate is positive (appreciation ) the effect is lower than when the exchange rate is negative (depreciation).

Tulisan ini meneliti tentang efek asimetris kurs rupiah terhadap harga saham sektor keuangan di bursa efek Indonesia dengan menggunakan metode Non-Linier Autregressive Distributed Lag (NARDL) dengan data bulanan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa suku bunga dan kurs berpengaruh terhadap pergerakan harga saham sektor keuangan, terdapat hubungan jangka panjang antara kurs dengan harga saham sektor keuangan, hasil kami juga menunjukkan dampak asimetris variabel kurs terhadap harga saham sektor keuangan, kami juga menemukan ketika kurs positif (apresiasi) pengaruhnya lebih rendah dibandingkan saat kurs negative (depresiasi).