bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Gastrojejunal efferent loop stricture in cephalic duodenopancreatectomy
Authors: Ovejero Gómez VJ , Bermúdez García MV , Palomares Rivas PJ , López Uzquiza E , Berrio Obregón I 
Published: February 2021

Resumen

El abordaje quirúrgico de procesos oncológicos que afectan al páncreas proximal suele ser complejo al tratarse de pacientes con un estado nutricional deficiente en el momento del diagnóstico que serán sometidos a una técnica quirúrgica agresiva.

Sus complicaciones postoperatorias generan un deterioro mayor con posibilidad de reintervenciones laboriosas de alto riesgo. El retraso en el vaciamiento gástrico es una de las morbilidades más frecuentes y puede obligar a investigar otras causas que prolongan la intolerancia oral.

Presentamos a un paciente que desarrolló una neumonía aspirativa secundaria a una estenosis granulomatosa sobre el asa eferente de la anastomosis gastroyeyunal en el postoperatorio de una duodenopancreatectomía cefálica complicada con una fístula pancreática. Se exponen diferentes causas y estudios diagnósticos intentando correlacionar las técnicas reconstructivas de la intervención inicial y las diferentes soluciones quirúrgicas de esta complicación.
Sporadic desmoid tumor: case report and literature review.
Authors: Lara Fernández Y , Cintas Catena J , Valdés Hernández J , Gómez Rosado JC , Oliva Mompeán F 
Published: February 2021

Resumen

Los tumores desmoides son neoplasias mesenquimales muy poco frecuentes, de histología benigna, pero con tendencia a la invasión local. Aunque su etiología es desconocida, se conocen factores de riesgo para su desarrollo. Es frecuente la recurrencia tras la resección.

En nuestro paciente, varón de 63 años sin antecedentes de interés, se diagnostica de forma incidental una masa en colon transverso. Tras una cirugía infructuosa se consigue resecar en un segundo tiempo. El diagnóstico de tumor desmoides se obtiene del estudio histológico. El paciente no ha precisado tratamiento sistémico y se encuentra asintomático dos años después.

Nos enfrentamos a una neoplasia de difícil diagnóstico preoperatorio y no podemos obviar en el diagnóstico diferencial tanto de tumores de colon como de pared abdominal. Sería recomendable plantear el estudio del gen APC en aquellos casos de diagnóstico esporádico, para descartar un posible caso centinela de poliposis adenomatosa familiar.
MODEL PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF
Authors: Mali Sulaiman 
Published: February 2021

Penyelesaian konflik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai pekerjaan yang harus melibatkan semua elemen. Membangun perdamaian adalah mendorong partisipasi forum melalui proses terbuka (inklusif), sehingga akan lebih produktif dan efektif ketimbang dengan otoriter, dan eksklusif dalam proses pengambilan keputusan, strategi dalam mewujudkan damai didasarkan pada kepentingan bersama, atau menghindari pihak ketiga untuk memfasilitasi setiap proses penyelesaian sengketa. Masing-masing model pada dasarnya menyumbangkan kerangka analisis terhadap konflik yang terjadi di Aceh. Namun begitu, masing-masing juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Konflik dilihat sebagai suatu sumber perubahan, perdamaian tidak dapat dimodelkanÂ sebagai suatu hasil yang statis. Konflik adalah sumber energy yang mendorong tindakan. Perdamaian yang memperkenalkan sebagai perdamaian social, stabilitas atau tananan di dunia dapat dipromosikan sebagai kebangkitan spiritual. Konsepsi perdamaian holistis (holistic peace) perdamaian mempunyai dan menghubungkan semangat manusia pada keharmonisan antara pihak yang bertikai dan pihak-pihak yang keterkaitan, sehingga perdamaian tersebut melahirkan kesejahteraan kepada masyarakat pada umumnya.Kata kunci: Model Penyelesaian Konflik, Rasional Aktor, Proses organisasi, politik Birokratik, Penyelesaian secara Adat.
KEWENANGAN, PERAN DAN TUGAS LEMBAGA TUHA PEUT DI ACEH
Authors: Musa Malik 
Published: February 2021

Dalam tulisan ini membahas kewenangan dan peran tugas lembaga tuha Pet di Aceh. Pembahasannya mengenai pelaksanaan tata kehidupanÂ adat istiadat di Aceh, diatur dalam berbagai Undang-undang Republik Indonesia. Indonesia terdapat berbagai jenis suku bangsa antara lain Aceh, Batak, Padang, Jambi, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Dayak, Ambon, Kutai, Bugis dan lain sebagainya. Yang mempunyai wilayah hokum adat masing-masing dan bahasa yang berbeda pula. Aceh juga mempunyai tatanan kehidupan bermasyarakat yang berkultur khas tersendiri dan mempunayi budaya local dan bahasa daerah yang berbeda-beda antara lain, Suku Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jame, Kluet, Simeulu, dan Singkil. Walaupun dalam suku Aceh mempunyai perbedaan bahasa namun dalam penerapan adatnya tidak berbeda satu sama lain,Â yaitu bersendikan agama. Dengan motto â€œAdat ngon hukom lagee zat ngoen sifeutâ€. Adat bermakna menjalankan pemerintahan sedangkan hokum menjalankan syariat Islam. Karna hukum dalam pengertian masayarakat Aceh adalah hokum Islam.Â Kata Kunci: Kewenangan, peran, dan Tugas Lembaga Tuha Peut di Aceh.Â
CARA KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIâ€™AH DAN EKONOMI KAPITALIS
Authors: Zakaria Thaib , Ulia Zaini 
Published: February 2021

Cara konsumsi ekonomi syariah dan ekonomi kapitalisme merupakan salah satu bahagian terpenting dalam sebuah system ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi adalah prilaku manusia baik langsung maupun tidak langsung dalam memakai, mengurangi atau menghabiskan utility suatu barang atau jasa. Dalam ekonomi konvensional nilai materialistic ditempatkan sebagai ideology terpenting yang mendorong perilaku ekonomi manusia menjadi materialistic dan sekuralistik. Dalam system ekonomi syariah, perilaku konsumsi diajarkanÂ sesuai dengan tatanan ajaran Islam. Nailai-nilaiaturan dan etika serta pengaruh agama Islam mampu membentuk perilaku konsumsi yang Islami. Dalam Islam kegiatan konsumsi semata-mata bertujaun beribadah kepad Allah. Didalam penulisan ini, penulis berusaha membahas abgaimana konsep dasar dan prinsip etika konsumsi dalam ekonomi konvensional yang memisahkan ilmu positif dan agama dengan ekonomi syariah yang menggabungkan ilmu positif dan agama, serta persamaan dan perbedaannya.Â Kata kunci : konsumsi, ekonomi syariah, ekonomi kapitalis
IMPLEMENTASI KONSEP PEMIDANAAN INTEGRATIF MELALUI PIDANA BERSYARAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)
Authors: Hadi Ainal 
Published: February 2021

Pidana bersyarat pada dasarnya dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang integratif. ImplementasiÂ konsepÂ pemidanaanÂ integrative tersebut tercermin pada dasar pertimbangan dalamÂ penjatuhan pidana bersyaratÂ dan pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terpidana bersyarat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan penjatuhan pidana bersyarat, pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terpidana bersyarat, implemtasi konsep pemidaan integrative pada pidana bersyarat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbanganÂ penjatuhan pidana bersyarat didasarkan pada: kerugian yang ditimbulkan tindak pidana, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, terdakwa masih berusia muda/anak, terdakwa telahÂ membayar ganti kerugian kepada korban, tindak pidana terjadi di aklangan keluarga, terdakwa tidak ditahan. Pelaksanaan pengawasan oleh kejaksaan masih bersifat pemantauan (pasif), sementara pembimbingan terpidana bersyarat oleh BAPAS tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada penyerahan terpidana bersyarat dariÂ jaksa kepada; Konsep pemidanaan integrative sebahagian sudah dapat diterapkan pada pidana bersyarat sebagai sarana perlindungan masyarakat, sarana solidaritas social, dan sarana pengimbalan, namun masih sangat kurang sebagai sarana pencegahan khusus.Disarankan kepada pemerintah agar dibentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemberi advis kepada hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat, disamping perlu ditunjuk lembaga pengawas peradilan untuk bertindak sebagai coordinator dalam pengawasan dan pembimbingan terpidana bersyarat.Kata kunci: implementasi, pemidanaan integratif, pidana bersyarat
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM UPAYA MEMBANGUN PELUANG USAHA
Authors: Yani Teuku Ahmad 
Published: February 2021

Usaha mikro dan kecil merupakan bagian dari pelaku usaha yang terdapat dalam sistem perdagangan di Indonesia. Kelompok usaha ini telah memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan memberikan kontribusi pula terhadap pertambahan pendapatan asli daerah baik dar sector pajak daerah maupaun retribusi daerah. Namun keberdaan pelaku usaha ini kurang berkembang dan bahkan mulai kehilangan kemampuan untuk bersaing di pasar seiring dengan tumbuhya system perdagangan modern. Disisi lain ruang-ruang usaha bagi mereka yang juga semakin kian sempit, dan bahkan tergusur. Hal ini erat kaitannya dengan legalitas usaha yang mereka miliki, demikian pula dengan berbagai keterbatasan. Oleh karena itu peran pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat dunia usaha mikro dan kecil begitu strategis dengan berbagai kebijakan yang seharusnya diambil.Â Kata kunci: perlindungan hokum bagi usaha mikro dan kecil.Â
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKKAN HUKUMNYA DI PROVINSI LAMPUNG
Authors: Jainnah ZAinab Ompu 
Published: February 2021

Masih banyak kasus-kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi (termasuk di daerah Lampung) belum dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini menunjukkan masih lemahnya implementasi dan penegakkan hokum UULH, serta lemahnya kesadaran hokum masyarakat (termasuk industriawan) yang terkena peraturan.Khusus yang berkaitan dengan implementasi asas dan ketentuan-ketentuan pokok UULH dalam peraturan perundang-undangan lingkungan lebih lanjut serta penegakkan hukumnya. Data utama penelitian ini ialah bahan pustaka beruapa asas hokum dan ketentuan pokok dalam UULH serta peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai pendukung UULH.Penegakkan hokum lingkungan administrasi dapat dilakukan melalui pemberian sanksi administrative dan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Beberapa sanksi administrative sebagai sarana penegakkan hokum lingkungan adalah (1) teguran lisan dan atau tertulis (2) tindakan paksa (bestuursdwang) (3) uang paksa (dwangsom) (4) penetupan tempat usaha (5) penghentian kegiatan mesin perusahaan (6)penangguhan berlakunya izin dan (7) pencabutan izin (Siti Sundari, 1989; Koesnadi Hardjosoemantri, 1994). Hasil penelitian menunjukkan sedikit sekali peraturan yang mencantumkan sanksi administrative, bahkan beberapa jenis sanksi administrative yang efektif untuk mengendalikan pencemaran lingkungan (seperti bestuurdwang dan dwangsom) belum tegas dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Dalam HO misalnya, hanya diatur sanksi pencabutan izin (pasal 12) dan penutupan perusahaan serta penghentian kegiatan mesin (Pasal 14). PP No. 13/1987 tentang Izin Usaha Industri (Pasal 10) dan Kep. Men Perindustrian No.148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan B3 di Perusahaan Industri, hanya memuat sanksi pencabutan izin.Â Kata kunci: lingkungan hidup dan penegakkan hukumnya.
PENERAPAN TRANSHIPMENT:KAITANNYA DENGAN HAK BANGSA INDONESIA ATAS KOMODITAS PERIKANAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Authors: Setyorini Savitri Nur 
Published: February 2021

AbstrakArtikel ini memberikan gambaran mengenai praktik transhipment dan kaitannya dengan hak bangsa Indonesia atas komoditas perikanan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di Asia Tenggara. Namun, terdapat masalah yang mengancam kekayaan laut Indonesia, di antaranya adalah transhipment. Transhipment ini dilakukan dengan memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal lain di tengah laut, untuk kemudian dibawa ke luar negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transhipment, yang dewasa ini menjadi suatu kebutuhan dan solusi bisnis, merugikan hak bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. AbstractThis article provides an overview of transhipment and its relation with the right of Indonesian people and sustainable development. Indonesia is the largest fish producer in Southeast Asia. However, there are several problems threatening the natural wealth of the seas in Indonesia, one of them is transhipment. Transhipment is done by transferring captured fishes from a vessel to another vessel (or vessels) in the middle of the sea, to be brought outside the country. This research is a qualitative research with descriptive analytic design. The result shows that transhipment, which has currently become a necessity and business solution, is causing a loss to the right of Indonesian people and incompatible with the concept of sustainable development.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERUMBU KARANG DI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE (TNT)
Authors: Aspan Zulkifli 
Published: February 2021

AbstrakTaman Nasional Taka Bonerate (TNT) adalah taman laut dengan kawasan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Luas total dari atol ini 220.000 hektare dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km². Terdapat sekitar 295 jenis ikan karang dan berbagai jenis ikan bernilai ekonomis tinggi seperti Kerapu (Epinephelus spp.), Ikan Naopoleon (Cheilinus undulatus), dan Baronang (Siganus sp). Sebanyak 244 jenis moluska di antaranya Lola (Trochus niloticus), Kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta), Triton (Charonia tritonis), Batulaga (Turbo spp.). Penelitian ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap ekosistem terumbu karang di TNT. Metode peneltian bersifat normatif-kuantitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa status sebagai Taman Nasional belum memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap Taka Bonerate. Diperlukan payung hukum yang lebih konkrit untuk melindungi ekosistem terumbu karangnya. AbstractTaka Bonerate National Park is a marine park with the region’s third largest atoll in the world after Kwajifein Suvadiva in the Marshall Islands and the Maldives Islands. The total area of the atoll is 220,000 hectares with coral reefs spreading up to 500 km². There are about 295 species of reef fish and various types of high-value fish such as grouper (Epinephelus spp.), Napoleon fish (Cheilinus undulatus), and Baronang (Siganus sp). A total of 244 species of molluscs in between Lola (Trochus niloticus), Shells Goats Head (Cassis cornuta), Triton (Charonia tritonis), Batulaga (Turbo spp.). This study aims at providing legal protection for biodiversity in the National Park Takabonerate. Other research methods are normativequantitative. This study shows that the status as a national park not provide strong legal protection against Takabonerate. Required more concrete legal basis for protecting biodiversity.
Aplikasi Pedagang Sembako Online Berbasi Android
Authors: Julianti M. Ramaddan , Hakim Zainul , Ardiyan Taufik 
Published: February 2021

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Toko Duta adalah toko sembako yang menjual beraneka ragam kebutuhan rumah tangga yang dimana itu menjadi bahan pokok utama. Banyaknya toko sembako menyebabkan persaingan dalam penjualan sembako sangatlah ketat, baik dalam segi harga serta pelayanan membuat para pedagang sembako yang masih melakukan transaksi konvensional pun terancam gulung tikar karena kalah bersaing. Peneliti menggunakan deskriptif sebagai metodologi penelitian, yang digunakan untuk mendapatkan deskripsi dan penjelasan tentang situasi objek penelitian berdasarkan fakta. Adapun metode pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan studi literatur. Dalam mengembangkan sistem peneliti menggunakan Prototyping (prototype). Implementasi dan rencana program menggunakan Andorid. Kesimpulan dari Aplikasi dagang sembako online ini adalah Proses penjualan sembako yang berjalan saat ini masih memakai cara konvensional sehingga butuh dibuatkan sistem penjualan dengan menggunakan teknologi agar menjadi lebih efisien dan mendapat cakupan wilayah lebih luas.
Media Informasi Tentang Aturan dan PerundangUndangan BPJS Ketenagakerjaan Berbasis Multimedia
Authors: Isral Isral , Tullah Rahmat , Prianto Syahputra Muhammad Suryawan 
Published: February 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun2013 Tentang Sanksi AdministratifPekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Salah satu kesejahteraan yang harus didapat oleh tenaga kerja adalah Perlindungan Jaminan Sosial yang diberikan pemerintah terhadap tenaga kerja mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena jika tidak maka akan diberikan sanksi admnistratif seperti terguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik.
An Eulogy for the Common Man
Authors: Chakravorty Aria Oindrila 
Published: February 2021

Celebrating the contribution of Captain Sir Tom Moore and Dabirul Islam Chowdhury OBE to the NHS and COVID-19 pandemic.
He believed that no one was too old, too disabled, too individual to make a change.
He believed that the responsibility to act lay with every one of us.
He believed that this way, we could heal our wounded world
Conserved IFN Signature between Adult and Pediatric Eosinophilic Esophagitis
Authors: Ruffner Melanie A. , Hu Alex , Dilollo Julianna , Benocek Kassidy , Shows Donna , Gluck Michael , Spergel Jonathan M. , Ziegler Steven F. , Hill David A. , Cerosaletti Karen 
Published: February 2021

Abstract
Eosinophilic esophagitis (EoE) is an allergic inflammatory disease of the esophagus that occurs in both children and adults. Previous studies of affected tissue from pediatric cohorts have identified prominent signatures of eosinophilia and type 2 inflammation. However, the details of the immune response in adults with EoE are still being elucidated. To determine whether EoE in adults shares inflammatory profiles with those observed in children, we performed RNA sequencing of paired human esophageal biopsies and blood samples from adults with EoE or gastroesophageal reflux disease. Unbiased analysis of differentially expressed genes in tissue revealed a strong IFN signature that was significantly enriched in EoE patients as compared with patients with gastroesophageal reflux disease. Both type I and type II IFN–responsive genes were upregulated in adult biopsies, but not in blood. A similar increase in expression of IFN gene sets was observed in pediatric EoE biopsies as compared with non-EoE samples, and in public pediatric and adult RNA-sequencing data. Finally, we found that human peripheral CD4+ T cells from children with EoE produce IFN-γ upon activation with EoE-causal allergens. Together, this work identifies a conserved IFN signature in pediatric and adult EoE, highlighting a role for non–type 2 inflammatory networks in the disease process in humans.
Targeting In Vivo Metabolic Vulnerabilities of Th2 and Th17 Cells Reduces Airway Inflammation
Authors: Healey Diana C. Contreras , Cephus Jacqueline Y. , Barone Sierra M. , Chowdhury Nowrin U. , Dahunsi Debolanle O. , Madden Matthew Z. , Ye Xiang , Yu Xuemei , Olszewski Kellen , Young Kirsten , Gerriets Valerie A. , Siska Peter J. , Dworski Ryszard , Hemler Jonathan , Locasale Jason W. , Poyurovsky Masha V. , Peebles R. Stokes , Irish Jonathan M. , Newcomb Dawn C. , Rathmell Jeffrey C. 
Published: February 2021

Abstract
T effector cells promote inflammation in asthmatic patients, and both Th2 and Th17 CD4 T cells have been implicated in severe forms of the disease. The metabolic phenotypes and dependencies of these cells, however, remain poorly understood in the regulation of airway inflammation. In this study, we show the bronchoalveolar lavage fluid of asthmatic patients had markers of elevated glucose and glutamine metabolism. Further, peripheral blood T cells of asthmatics had broadly elevated expression of metabolic proteins when analyzed by mass cytometry compared with healthy controls. Therefore, we hypothesized that glucose and glutamine metabolism promote allergic airway inflammation. We tested this hypothesis in two murine models of airway inflammation. T cells from lungs of mice sensitized with Alternaria alternata extract displayed genetic signatures for elevated oxidative and glucose metabolism by single-cell RNA sequencing. This result was most pronounced when protein levels were measured in IL-17–producing cells and was recapitulated when airway inflammation was induced with house dust mite plus LPS, a model that led to abundant IL-4– and IL-17–producing T cells. Importantly, inhibitors of the glucose transporter 1 or glutaminase in vivo attenuated house dust mite + LPS eosinophilia, T cell cytokine production, and airway hyperresponsiveness as well as augmented the immunosuppressive properties of dexamethasone. These data show that T cells induce markers to support metabolism in vivo in airway inflammation and that this correlates with inflammatory cytokine production. Targeting metabolic pathways may provide a new direction to protect from disease and enhance the effectiveness of steroid therapy.
-regularity of the Bergman projection on quotient domains
Authors: Bender Chase , Chakrabarti Debraj , Edholm Luke , Mainkar Meera 
Published: February 2021

AbstractWe obtain sharp ranges of
$L^p$
-boundedness for domains in a wide class of Reinhardt domains representable as sublevel sets of monomials, by expressing them as quotients of simpler domains. We prove a general transformation law relating
$L^p$
-boundedness on a domain and its quotient by a finite group. The range of p for which the Bergman projection is
$L^p$
-bounded on our class of Reinhardt domains is found to shrink as the complexity of the domain increases .
A Cautionary Tale Regarding the Use of Causal Inference to Study How Environmental Change Influences Tropical Diseases
Authors: Valle Denis , Laporta Gabriel Zorello 
Published: February 2021

Abstract.There has been substantial interest on the effect of large-scale environmental change, such as deforestation, on human health. An important and relatively recent development has been the use of causal-inference approaches (e.g., instrumental variables [IVs]) to more properly analyze this type of observational data. Here, we discuss an important study that attempted to disentangle the effect of malaria on deforestation from the effect of deforestation on malaria using an IV approach. The authors found that deforestation increases malaria (e.g., they estimate that a 10% increase in deforestation leads to a 3.3% increase in malaria incidence) through ecological mechanisms, whereas malaria reduces deforestation through socioeconomic mechanisms. An important characteristic of causal-inference approaches is that they are critically dependent on the plausibility of the underlying assumptions and that, differently from standard statistical models, many of these assumptions are not testable. In particular, we show how important assumptions of the IV approach adopted in the study described earlier were not met and that, as a result, it is possible that the correct conclusion could have been the opposite of that reported by the authors (e.g., deforestation decreases, rather than increasing, malaria through ecological mechanisms). Causal-inference approaches may be critical to characterize the relationship between environmental change and disease risk, but conclusions based on these methods can be even more unreliable than those from traditional methods if careful attention is not given to the plausibility of the underlying assumptions.