bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Trajectory of Recovery in PROMIS Global Physical Health After Surgical Fracture Fixation
Authors: Gregory James J. , Werth Paul M. , Reilly Clifford A. , Lucas Adriana P. , Bessen Sarah Y. , Rode John B. , Morrissey John A. , Sparks Michael B. , Jevsevar David S. , Gitajn Ida L. 
Published: December 2021

Introduction:
Patient-reported outcomes (PROs) provide data on the effect of conditions and treatments on patients' lives without third party interpretation. Mounting evidence suggests that PROs may be useful in elective procedure decision making, but its utility in trauma remains unclear. Longitudinally collected PROs may prove effective in identifying patients recovering below the norm. We sought to document recovery trajectory in patients with and without complication and to evaluate the sources of variability in functional recovery after injury.

Methods:
This retrospective study included 831 patients with trauma, identified via Current Procedural Terminology (CPT) codes for surgical extremity and/or pelvic/acetabular fracture management between 2014 and 2018. Global Physical Health (GPH) scores collected via the PROMIS Global Health in a 14-month window after injury were analyzed using mixed-effects modeling.

Results:
A curvilinear GPH recovery trajectory was observed where patients demonstrated an initial positive recovery trajectory (B = 1.28, P < 0.001) gradually decelerating over time (B = −0.07, P < 0.001). Patients who experienced complications requiring revision surgery demonstrated markedly lower GPH scores. Several notable predictors of postoperative physical health recovery were identified, including both between-person (B = 0.52, 95% CI, 0.48 to 0.56) and within-person (B = 0.41, 95% CI, 0.36 to 0.46) Global Mental Health (GMH) score, Body Mass Index (BMI) (B = −0.07, 95% CI, −0.12 to −0.02), two or more psychiatric diagnoses (B = −0.97, 95% CI, −1.84 to 0.09), Injury Severity Score 10 to 15 and 16+ (B = −2.62, 95% CI, −4.81 to 0.42 and B = −2.17, 95% CI, −3.60 to 0.74, respectively), readmission for complication (B = −2.64, 95% CI, −3.60 to 1.68), and lower extremity or multiextremity fracture (relative to upper extremity) (B = −3.61, 95% CI, 4.45 to 2.78, B = −4.11, 95% CI, −5.77 to 2.44, respectively). Additional analysis suggests that GMH scores are related to the presence of psychiatric diagnoses.

Discussion:
This study establishes a normal course of recovery as reflected by PROMIS GPH score to serve as an index for monitoring individual postoperative course. Patients who experienced a complication demonstrated markedly lower GPH across all time points, potentially allowing earlier identification of at-risk patients. Furthermore, GMH may represent a modifiable risk factor that could profoundly affect physical recovery.

Level of Evidence:
Level III (Prognostic Study = Retrospective Cohort).
IMPLANTAÇÃO DO ELMO 1.0 EM UM HOSPITAL PRIVADO NO CEARÁ
Authors: Arnaud Debora de Sousa Arnaud , Holanda Marcelo Alcantara , Sousa Ana Rosa , Pinheiro Dantas Francisco Rafael 
Published: December 2021

Relatar a experiência do processo de implantação do capacete Elmo em um hospital privado, em Fortaleza, Ceará. A implantação do capacete Elmo 1.0 ocorreu em um hospital privado de Fortaleza, o Hospital Regional da Unimed-HRU. O processo de implantação ocorreu em etapas desde a aquisição da primeira unidade Elmo até o processo de implantação da Elmoterapia em todo o complexo hospitalar do HRU. Cronologicamente, do dia 26 de novembro de 2020 a 31 de junho de 2021, 1.309 pacientes usaram o Elmo, com uma taxa sucesso de 61%. Além da ampliação de novas indicações do equipamento pós-pandemia, é necessário que as categorias profissionais mantenham seus treinamentos de Elmoterapia, promovendo uma usabilidade com segurança à equipe e ao paciente, a partir da demanda de saúde pública no Ceará e no Brasil.
À propos des toponymes « Djêmé » d’Égypte pharaonique
Authors: Collombert Philippe 
Published: December 2021

L’étude des différentes graphies employées pour les toponymes traditionnellement traduits par « Djêmé », en suivant leur chronologie, permet de proposer un schéma explicatif cohérent de l’emploi de ces graphies avant l’époque ptolémaïque. Cet aperçu témoigne de la remarquable circulation des systèmes théologiques et de leur continuelle adaptation au gré de synthèses locales.
Analisis dan Perancangan Aplikasi Mobile guna Kegiatan Mentoring berbasis Online
Authors: Amalia Ayu , Suhendi Suhendi 
Published: December 2021

Globalisasi menjadikan sumber daya manusia sebagai salah satu kualitas atau keunggulan yang menjadi parameter dalam kebersaingan antar negara di dunia. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul diperlukan seorang pembimbing berpengalaman yang dapat berperan sebagai advisor dan role model biasa juga disebut sebagai mentor. Untuk mempertemukan kedua pihak yaitu mentor dan mentee dirancanglah sebuah prototipe bersifat e – learning yang dapat menyelesaikan masalah antar user dan sesuai dengan kebutuhan user. Prototipe ini menggunakan desain prototipe dari Aplikasi desain Figma serta menggunakan Unified Modelling Language (UML) untuk merancang desain kebutuhan fitur user maupun alur proses yang terjadi. Pembuatan prototipe ini menggunakan cara pengumpulan data berdasarkan kajian literatur untuk referensi tahap awal penelitian, kemudian pengambilan sampel dari kuesioner analisa kebutuhan Mentor dan Mentee kepada 113 responden yang terdiri dari kalangan umum masyarakat yang mengenyam pendidikan formal maupun non formal dan didapatkan hasil 85 dari 113 responden menyatakan membutuhkan prototipe tersebut. Penulis juga melakukan evaluasi terhadap prototipe yang sudah dibangun dengan bantuan user Mentor dan Mentee tertarget dan didapatkan hasil rata - rata setuju jika seluruh tampilan prototipe fungsinya bisa dipahami dan alur bisnis di dalamnya dapat diikuti.
Analisis Dan Implementasi Sistem Informasi SDM menggunakan Sentrifugo di Pesantren Petik YBM PLN
Authors: Hafsar Fauzi , Rusmanto  , Aldiansyah Reza 
Published: December 2021

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) merupakan pemanfaatan Sistem Informasi (SI) untuk membantu melaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen SDM). Manajemen SDM sangat berperan dalam meningkatkan keefektifan dan efisiensi sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya Wahyono (2019). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Manajemen SDM di Pesantren PeTIK sebelum diimplementasikannya SISDM menggunakan Sentrifugo sehingga mendapatkan perbaikan setelah mengimpelementasikan Sentrifugo di Pesantren PeTIK. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis Kuantitatif Deskriptif, dengan proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian adalah proses manajemen SDM yang ada masih menggunakan kertas sehingga setelah diterapkannya Sentrifugo menghasilkan perbaikan menjadi tidak menggunakan kertas dan data induk pegawai yang tersentralisasi dengan baik. Merujuk kepada hasil penelitian tersebut, ke depannya perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut tentang implementasi Sistem Informasi SDM dengan Sentrifugo di PeTIK.
Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Penjualan pada CV. Cihanjuang Inti Teknik
Authors: Uddin Badie , Suryadi Dedy , Maesaroh Siti 
Published: December 2021

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi penjualan pada CV. Cihanjuang Inti Teknik, tentunya hal ini dilakukan setelah melalui proses analisis. Penelitian ini menggunakan metode perancangan dengan instrumen penelitian meliputi kegiatan observasi, kepustakaan, dokumentasi serta kuesioner. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi penjualan adalah Microsoft Visual Basic.NET sedangkan MySQL digunakan sebagai basis data. Sistem informasi penjualan yang dihasilkan dapat memberikan solusi terhadap masalah pada sistem penjualan yang digunakan pada CV. Cihanjuang Inti Teknik. Hak akses dapat dikendalikan melalui fasilitas login yang menampilkan menu utama sesuai dengan level jabatan yang dimiliki pengguna. Untuk pengolahan data penjualan, pengguna cukup memasukkan data ke dalam sistem informasi kemudian pengolahan data dilakukan oleh sistem sampai dengan pembuatan laporan penjualan, barang terjual, piutang pelanggan, dan aging piutang. Laporan penjualan ini dapat disajikan berdasarkan periodik sesuai dengan kebutuhan pengguna
Kata kunci: CV. Cihanjuang Inti Teknik, Penjualan, Perancangan, Sistem Informasi
Implementasi Kendali Intensitas Cahaya Lampu dengan Internet Of Things Berbasis Arduino Uno menggunakan Metode Fuzzy Logic
Authors: Ramdani Ramdani , Marisa  , Carudin Carudin 
Published: December 2021

Pengaturan intensitas cahaya lampu umumnya dilakukan dengan menggunakan prinsip menyalakan-mematikan untuk pengaturan penerangan lampu. Untuk itu pada prinsip menyalakan-mematikan tersebut didasari pada kondisi ruangan gelap maupun terang, tanpa dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi seperti ini mengakibatkan tidak efektif dan tidak fleksibel pada penggunaan daya listrik, sehingga dibutuhkan perubahan sistem pengendali intensitas cahaya dari sistem manual ke sistem otomatisasi dengan menerapkan metode fuzzy logic sebagai pengendali intensitas cahaya lampu. Sebagai komponen utama pengendali intensitas cahaya lampu menggunakan mikrokontroler arduino Uno dengan inputan data melalui sensor AC Light Dimmer dan Bluetooth HC-05 merupakan bagian dari perangkat keras, sedangkan perancangan perangkat lunak menggunakan algoritma pemrograman mobile dengan aplikasi APP INVERTOR 2 dan aplikasi Arduino IDE. Berikut kelemahan dari sistem yang dibuat yaitu cara menentukan metode penilaian parameter, dimana sistem tersebut menjadi tidak stabil dikarenakan respon pada perubahan respon yang sangat cepat dan mempunyai nilai parameter yang kecil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat salah satu alat pengendali elektronik kendali intensitas cahaya lampu, yang mana proses yang dilakukan meliputi pengaturan intensitas lampu secara bebas melalui koneksi bluetooth dari smartphone Android dengan mikrokontroler Arduino UNO sebagai pengatur arus listrik pada lampu oleh modul AC Light Dimmer.
Beter re-integratieresultaat door Beschrijving Arbeids­belastbaarheid & Re-integratie (BAR)
Authors: Audenaerde E.P. , Wieman D. 
Published: December 2021

Beter re-integratieresultaat door Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR)
Het BAR-instrument beschrijft mogelijkheden, beperkingen en voorwaarden voor (ander) werk op een eenduidige manier.
Wet franchise: de remedies bij het schenden van precontractuele verplichtingen. Voegt de nieuwe wet wat toe?
Authors: Hafez Y. 
Published: December 2021

Wet franchise: de remedies bij het schenden van precontractuele verplichtingen. Voegt de nieuwe wet wat toe?
In de Wet franchise zijn verschillende precontractuele informatieverplichtingen opgenomen teneinde de rechtspositie van de franchisenemer te verbeteren. In dit artikel wordt betoogd dat de remedies bij het schenden van die verplichtingen onvoldoende uitgekristalliseerd zijn. De toelichting van de wetgever is verre van helder en de structuur van de wet is onvoldoende doorgedacht. De wet kan zodoende tot aardig wat discussie leiden.
Wettelijke bescherming van de academische vrijheid?
Authors: van Gestel R.A.J. 
Published: December 2021

Wettelijke bescherming van de academische vrijheid?
De academische vrijheid staat onder druk, mede door de wijze waarop onderwijs en onderzoek gefinancierd worden en wetenschappers ‘gemanaged’ worden. Door ontwikkelingen zoals het langdurig op tijdelijke contracten houden van jonge wetenschappers en toenemende nadruk op valorisatie en cocreatie van onderzoek slinkt de ruimte voor kritiek en voor ongebonden onderzoek. Ook in het onderwijs zien we dat er via toelatingsbeleid, accreditaties en onderwijsprogrammering steeds minder ruimte lijkt voor de eigen professionaliteit van wetenschappers. Bestaande gedragscodes lijken weinig houvast te bieden bij het beschermen van de academische vrijheid. Hierdoor rijst de vraag of het geen tijd wordt voor hardere wettelijke regels.
Van croissants, pains au chocolat en parlementaire resoluties ex artikel 34-1 Franse Grondwet
Authors: Karapetian G. 
Published: December 2021

Van croissants, pains au chocolat en parlementaire resoluties ex artikel 34-1 Franse Grondwet
Sinds juli 2008 is de Franse Grondwet verrijkt met een nieuwe bepaling: artikel 34-1. Uit kracht hiervan worden de Assemblée nationale en de Sénat bevoegd verklaard om zogeheten résolutions aan te nemen. Voor de stemming in de Kamer in kwestie worden de ontwerpen van resoluties echter eerst bezien door de regering. Deze laatste heeft de bevoegdheid om resoluties die kunnen uitmonden in een vertrouwenskwestie of een bevel bevatten aan de regering niet-ontvankelijk te verklaren. In de bijdrage wordt ingegaan op deze parlementaire resoluties ex artikel 34-1 Franse Grondwet. Hoe kunnen zij staatsrechtelijk worden geduid en waarom zijn zij in 2008 grondwettelijk erkend?
De erkenning van het boeddhisme en andere levensbeschouwingen in België
Authors: Franken Leni 
Published: December 2021

The recognition of Buddhism and other religions/worldviews in Belgium On the road to the Dutch Model?
In 2020, the Belgian federal Government announced that it will recognize Buddhism as a non-confessional worldview. This recognition will give the Buddhists several privileges: the salaries and pensions of lama’s as well as of Buddhist consultants in prisons, hospitals and the army will be paid for by the state. In addition, state schools will be required to organize Buddhist education at parental request. From the perspective of equal treatment and within the current constitutional framework, the recognition of Buddhism can only be welcomed. But is this constitutional framework, which is amongst others indebted to the concordat between Napoleon and the Holy See (1801), still up to date? In 1983, the Dutch Government abolished this Napoleonic model of state financing and opted for a profound reform of the system. In this article, I will show why such a reform could also be useful and inspiring in the Belgian context.
Openbare orde voorbij letter en geest
Authors: van der Tol Mariëtta 
Published: December 2021

Public order beyond the letter and spirit of the law. Social norms and religious intolerance in constitutional law
The relative openness of the concept of public order is increasingly instrumentalised in legislation which affects religious minorities. This article argues that a permanent distinction must be made between social norms and public order, and that an appeal to social norms in the context of public order indicates a free, or ‘ad libitum’, use of constitutional law.
Secularisering in Nederland
Authors: Kregting Joris 
Published: December 2021

Secularisation in the Netherlands
The Netherlands has witnessed a strong process of secularization, the rapid decline of institutionalized Christianity, i.e. the churches. An important explanation for this process is educational expansion: the increase in the number of highly educated people in the Netherlands contributes to the decline of religion. Other instances of modernization, such as individualization, provide additional explanations for secularization. As modernization continues, secularization will do so too with consequences for the churches themselves, but also for related social and cultural structures in the area of, for example, the media or education, for the tolerance between religious and secular Dutch and for citizen participation.
Effecten van de COVID-19-lockdown op sociale stabiliteit: wat leren we van data van de meldkamers?
Authors: Kroesbergen Ike , Vanbrabant Leonard 
Published: December 2021

Effects of the COVID-19 lockdown on social stability: what do we learn from data of emergency services?
In this article, we investigated the effects of the Covid-19 crisis and lockdown on social stability within the individual level, group level and society level. To investigate these effects, data from incident reports of emergency services (i.e., police, fire brigade and ambulance) in the South of the Netherlands from 2018 to 2020 were collected. An incident is defined as an unique notification with deployment of one or more emergency service(s). Incidents were categorized according to the standardized classification LMC 6.0. We investigated regional differences from 2018 to 2020 using monthly time trends. On the individual level we found a time trend in accordance with the onset of the lockdown, with a decrease in property crime operationalized as theft, burglary and robbery, and an increase in psychological effects, operationalized as suicide attempts and nuisance by a person. On the group level, operationalized as incidents nuisance by youth, noise, fireworks and vandalism, we found a time pattern with an increase in incidents coherent with the lockdown period. On the level of the society, operationalized as incidents public order, conflicts, violence and explosives, we also found an increase in incidents coherent with the lockdown period. We conclude that incident reports of emergency services give additional insight in the effects of a lockdown on social stability.
Pyrolysis of Furfural Residues and Possible Utilization Pathway
Authors: Ngusale George 
Published: December 2021

The manuscript attempts to understand the evolution of NOx precursors: NH3 and HCN from Pyrolysis of furfural residue (FR). The pyrolysis process was carried out in a thermogravimetric analyzer (TGA) coupled to Fourier-transform infrared (FTIR) spectrometer. The combination revealed insightful information on the evolution of NH3 and HCN. This could help us better understand the characteristics of FR derived from furfural production especially with regard to NH3 and HCN. Nitrogen is considered a minor component in biomass wastes; in this study nitrogen content is about 0.57%. However, the pollution potential poised by low nitrogen content is huge through both direct and indirect processes. Thus, this study presents results that were found with regard to FR pyrolysis in pure nitrogen environment. At the heating rate of 40°C/min−1, the only NOx precursor detected was HCN at 713 cm−1 as per the database provided by National Institute of Standards and Technology (NIST). NH3 was not detected. The particle size of FR used ranged between 0.15–0.25 mm.
Vulnerabilidade da mulher em meio à insurgência militar no norte de Moçambique | Women's vulnerability amidst the military insurgency in northern Mozambique
Authors: Lázaro João Abilo , Peretti Clélia , Souza Candiotto Jaci De Fátima 
Published: December 2021

No presente artigo, objetiva-se descrever a situação de violação sexual de mulheres e crianças, por insurgentes, em Cabo Delgado, Moçambique, desde 2017. A insurgência é complexa e alimentada por fatores internos, sobretudo éticos e sociais. Busca-se analisar as condições de vulnerabilidade das mulheres obrigadas a viverem nos locais de insurgência militar, no norte de Moçambique, na Província de Cabo Delgado. O artigo: 1) apresenta uma breve descrição do contexto em que se instala o conflito, os desafios dos deslocados, as condições de vulnerabilidade das mulheres e crianças nas zonas do conflito, as estratégias utilizadas pelos insurgentes para causar medo e pânico na população e impor um governo fundamentado na lei islâmica; 2) discorre sobre as ações humanitárias realizadas pela Diocese de Pemba, organizações governamentais e não-governamentais e organismos internacionais; 3) reflete sobre a necessidade de justiça e solidariedade como um dever comunitário na busca pela paz e de resolução dos conflitos; 4) Enfatiza que o bem, a justiça e a solidariedade são importantes para garantir o inalienável direito de dignidade da pessoa humana; 5) destaca a importância do resgate dos direitos individuais e sociais das mulheres e crianças violentadas, bem como o resgate de suas narrativas. In this article, the objective is to describe the situation of sexual violation of women and children, by insurgents, in Cabo Delgado, Mozambique, since 2017. The insurgency is complex and fueled by internal factors, above all ethical and social. It seeks to analyze the conditions of the vulnerability of women forced to live in places of military insurgency, in northern Mozambique, in Cabo Delgado Province. The article: 1) Presents a brief description of the context in which the conflict takes place, the challenges of the displaced, the vulnerable conditions of women and children in the conflict zones, the strategies used by insurgents to cause fear and panic in the population and to impose a government based on Islamic law; 2) discusses the humanitarian actions carried out by the Diocese of Pemba, governmental and non-governmental organizations, and international organizations: 3) reflects on the need for justice and solidarity as a community duty in the search for peace and conflict resolution; 4) Emphasizes that goodness, justice and solidarity are important to guarantee the inalienable right to dignity of the human person; 5) highlights the importance of rescuing the individual and social rights of abused women and children, as well as rescuing their narratives.
Notice of Antiquities on the Isle of Eday, Orkney, recently examined by James Farrer, of Ingleborough
Authors: Stuart John 
Published: December 2021

John Stuart communicated a letter from James Farrer regarding his discoveries on the Isle of Eday in Orkney in July 1855. Farrer describes his excavations and also the dimensions of the buildings that he was investigating. The article concludes by discussing some of the finds from the Pict's House in Burray (see earlier in Proceedings Volume II) and a grave found near Pierowall on Westray.
A Note on the subject of Protocol Books as connected with Public Records
Authors: Laing David , Thomson Thomas 
Published: December 2021

An examination of the work of notaries and the difficulties in collating all the Protocol Books created by individuals across the country. The article contains lists of the locations where collections of Protocol Books can be found, the possible uses of these resources, some information about some of the notaries that wrote them and some illustrative quotes from the books themselves.
The author also proposed that a letter be written to the Lord Clerk-Register suggesting that he acquire as many Protocol Books for the General Register House as possible, which the Fellows agreed to.
On a curious difficulty as to evidence arising from an entry of the Duke of York's name in the sederunt of the Privy Council at Edinburgh, in July 1684
Authors: Chambers Robert 
Published: December 2021

This article argues that the records of the Privy Council have been altered to suggest that the Duke of York attended meetings in Edinburgh in July 1684. Although no alibi proving that he was not in Edinburgh has been found, the author argues that there is indirect evidence of the Duke's absence in the Privy Council Records.