bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar
Authors: Falarungi Wahyudy , Thalib Hambali , Pasamai Syamsuddin 
Published: March 2021

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar. Metode Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian empiris. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar kurang efektif karena Penyidikan Pelanggaran merek adalah merupakan Delik Aduan sehingga terkadang pemilik merek enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana Penjualan Produk Pakaian merek Palsu tersebut. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah Struktur hukum, budaya hukum serta kesadaran hukum masyarakat.
The purpose of this study was to determine and analyze the extent of law enforcement against the sale of fake brand clothing in the Makassar City Senteral Market and to find out and analyze the factors that influence Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market. This research method, if seen its type, is empirical research. The results of the study illustrate that Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market is less effective because the Investigation of Brand Violations is a complaint of complaint so that som.etimes brand owners are reluctant to report criminal acts of Sale of Counterfeit Brand Clothing Products. And the factors that influence it are the legal structure, legal culture and legal awareness of the community
Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana
Authors: Nurdin Nurdin , Hafidz Ma'ruf , Badaru Baharuddin 
Published: March 2021

Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan pelaksanaan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat undang-undang. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin.
The research aims to determine the arrangement of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Police, and the implementation of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Resort Police. This type of research is juridical empirical. Research Results Suspended detention can be carried out with or without a guarantee in the form of money or a person's guarantee, however, the Criminal Procedure Code does not explain the amount of security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. In its implementation, granting a suspension of detention with a money guarantee, the amount of money depends on the agreement between the detaining agency and the applicant for a suspension of detention, legal advisers or their families. Security deposits are kept by the detaining agency, and are not submitted to the Clerk of the District Court as mandated by law. Meanwhile, the detention is suspended with a person guarantee, usually the wife or child who becomes the guarantor. Legal counsel is never a guarantor.
Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum
Authors: Bakhtiar Nur Yusriyyah , Husen La Ode , Bima Muhammad Rinaldy 
Published: March 2021

Penelitian ini bertujuan, pertama, Menganalisis dan menjelaskan pemenuhan hak kebebasan berekspresi berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kedua, Menganalisis upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan anarkis dalam kebebasan berekspresi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doctrinal normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini: Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, masih terdapat kekurangan berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar seseorang, agar tercipta relevansi di antara peraturan perundang-undangan. Kedua, Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa berakhir anarkis, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga aparat kepolisian dapat menindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
This study aims, firstly, to analyze and explain the fulfillment of the right to freedom of expression under Law No. 9 of 1998 concerning freedom of expression in public. Second, Analyze the efforts of the state to protect human rights from anarchist actions in freedom of expression. This research was conducted with the method of normative doctrinal legal research or library law research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The materials are arranged systematically, reviewed, then drawn a conclusion in relation to the problem under study. The results of this study: First, Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, there are still shortcomings related to existing restrictions, because there is no clearly stated boundaries that must not be violated by a person, so as to create relevance between regulations legislation. Second, expressing an opinion in public is a right for every citizen, but if the actions taken by the protesters end up being anarchist, then it cannot be categorized as an act of violating Human Rights so that the police can act based on applicable legal rules
Analisis Tentang Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
Authors: Putra Yunan Andika , Marsuni Lauddin , Rahman Abd 
Published: March 2021

Penelitian betujuan mengetahui penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kewenangan Penyelidikan yang dimiliki oleh KPPU adalah atribusi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, yang dalam pelaksanaanya, Komisi memberikan mandat Penyelidikan kepada Investigator Pemeriksaan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup, tetapi hambatannya KPPU tidak mempunyai upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan untuk mendapatkan dokumen/surat yang dapat menjadi alat bukti; (2) Hukum persaingan usaha dapat berjalan dikarenakan telah memuat norma primer yang bersifat larangan dan norma sekunder tentang tata cara penanganan perkara yang dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pertama, klarifikasi terhadap laporan atau penelitian inisiatif, kedua, penyelidikan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup, ketiga, pemeriksaan Majelis Komisi untuk membuktikan dugaan pelanggaran, dan keempat, penjatuhan Putusan Komisi.
The research aims to find out the enforcement of business competition law conducted by KPPU in Indonesia. The research method uses normative legal research methods. The results of this study indicate that: (1) The Investigative Authority possessed by KPPU is attribution through Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and has been strengthened through the Constitutional Court Decision Number 85 / PUU-XIV / 2016, which in its implementation, the Commission mandates Investigation to Investigate Investigators to obtain sufficient evidence, but the obstacle is that KPPU does not have compelled efforts such as searches and confiscation to obtain documents / letters that can serve as evidence; (2) The law of business competition can run because it contains primary norms that are prohibited and secondary norms concerning the procedures for handling cases which are carried out in four stages, namely first, clarification of reports or research initiatives, second, investigations to obtain sufficient evidence, third, examination of the Commission Council to prove the alleged violation, and fourth, the imposition of the Commission's Decision.
Analisis Pajak Daerah Kota Makassar
Authors: Azis Andi Wahyu Rasyid , Semmaila Baharuddin , Lamo Muchtar 
Published: March 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian jenis pajak Daerah Kota Makassar yang dipungut dengan undang-undang dan peraturan daerah, kontribusi jenis pajak dan efektivitas pajak daerah serta menganalisis dampak covid-19 terhadap pajak Daerah Kota Makassar. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, studi pustaka, wawancara dan pengamatan langsung. Metode analisis adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah jenis pajak Daerah Kota Makassar yang dipungut sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah. Jenis pajak penerangan jalan, BPHTB dan pajak restoran memberi kontribusi besar sedangkan pajak mineral bukan logam, pajak sarang burung walet dan pajak air bawah tanah memberi kontribusi yang kecil terhadap total pajak daerah Kota Makassar. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah adalah cukup efektif. covid-19 berpengaruh negatif terhadap target dan realisasi pajak.
This study aims to determine the suitability of the types of Makassar City Regional taxes collected with local laws and regulations, the contribution of tax types and the effectiveness of local taxes and to analyze the impact of Covid-19 on Makassar City Regional taxes. Data collection methods are documentation, literature study, interviews and direct observation. The analysis method is descriptive quantitative and qualitative analysis. The results of this study are the types of Makassar City Regional taxes collected are in accordance with local laws and regulations. The types of street lighting tax, BPHTB and restaurant taxes made a large contribution while non-metal mineral taxes, swallow's nest taxes and underground water taxes contributed small to the total local taxes of Makassar City. The level of effectiveness of local tax revenues is quite effective. covid-19 has a negative effect on tax targets and realization.
Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai
Authors: Hastuti Hastuti , Sinring Bahar , Husein Amiruddin 
Published: March 2021

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wae manurung di Kabupaten Bone . Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dilaksanakan pada 67 pegawai PDAM Wae Manurung di Kabupaten Bone. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 24. Teknik sampling yang dipakai adalah teknik sampel acak sederhana dan teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda, untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan secara parsial yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai adalah budaya organisasi

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai.

ABSTRACT
This study aims to analyze the extent of the influence of Organizational Culture, Leadership Style, Job Satisfaction on Employee Performance in the Regional Water Supply Company (PDAM) Wae Manurung in Bone Regency. out through questionnaires and carried out on 67 employees of PDAM Wae Manurung in Bone Regency. Data analysis in this study used SPSS version 24. The sampling technique used was simple random sampling technique and data testing techniques used in this study include the classic assumption test and multiple linear regression analysis, to test and prove the research hypothesis. The analysis shows that simultaneous clarity of Organizational Culture, Leadership Style, Job Satisfaction influences employee performance and partially the dominant effect on employee performance is the organizational culture.

Keywords: Organizational Culture, Leadership Style, Job Satisfaction and Employee Performance.
Pengaruh Faktor Lingkungan Kerja, Kompensasi dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros
Authors: Rudi Rudi , Mus Abdul Rahman , Serang Serlin 
Published: March 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor Lingkungan Kerja, Kompensasi dan Kemampuan Kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai dan mengetahui faktor yang paling dominan terhadap kinerja pegawai di Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. Peneltian ini menggunakan metode sampel dan metode pengumpulan data, data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi, sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada metode Non Probability Sampling. Teknik Non Probability Sampling yang dipilih yaitu dengan Sampling Jenuh (sensus) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai sedangkan variabel yang paling dominan yaitu Faktor Kemampuan Kerja.
This research aims to determine the effect of working environment, compensation and ability to simultaneously work on employees ' performance and to know the most dominant factor in the performance of employees in the village of the new Maros District Bodoa District, Maros. This study uses sample methods and data collection methods, data obtained by observation, interviews, questionnaires and documentation, samples in this study are based on NonProbability Sampling methods. NonProbability Sampling technique is selected with saturated Sampling (census) i.e. the method of sample withdrawal when all population members are made samples. The results of the test show that simultaneously the three variables have significant effect on the employee's performance while the most dominant variable is the job capability factor
Citizens by Design: A Learning Community–Based Strategy for Building Civic Engagement into General Education
Authors: Fatherly Sarah , Thomas Jeffrey , White Zachary 
Published: March 2021

Abstract
Between historic changes in American undergraduate student demography and increasing stresses on civil society, institutions of higher education face mounting pressure to help their students foster strong civic skills and practices. At Queens University of Charlotte, the authors leveraged a curriculum revision process to create a general education–civic engagement partnership that features a required academic civic engagement component for all undergraduates, including traditional, transfer, and post-traditional students. The authors embedded this experience by combining two high-impact practices as we locate it within a learning community framework featuring cross-disciplinary examinations of “wicked” problems. As a result of this approach, they have faculty working in civic engagement from a great diversity of disciplines. After reviewing successes and challenges from the first several years of this program, they found that their program used some consistent pedagogies that they have organized into four distinct but related civic engagement types: (a) bridging to the community, (b) problem-based, organizational engagement, (c) the constructs of community, and (d) deliberative skill development. This exploratory framework for civic engagement can assist programs seeking to support faculty at varying levels of civic engagement teaching experience and different disciplinary perspectives.
Matematikklæreres refleksjoner om egne undervisningsutfordringer
Authors: Maugesten Marianne , Mosvold Reidar , Fauskanger Janne 
Published: March 2021

Matematikkundervisning stiller krav til matematikkfaglig og matematikkdidaktisk kunnskap. Mens mange forskere har studert kunnskapen lærere har, eller den kunn­skapen de bruker i undervisningen, retter denne studien fokuset mot hvilke matematiske undervisningsutfordringer som er i fokus når lærere reflekterer over egen matematikk­undervisning, og hvilke deler av den profesjonelle kunnskapsbasen de trekker inn i refleksjonene. Andretrinnslærerne i denne studien reflekterer omkring mange sentrale matematiske undervisningsutfordringer, men det matematiske fokuset i refleksjonene er ofte uklart – selv når de reflekterer over undervisningsutfordringer som stiller krav til spesialisert matematisk kunnskap. Resultatene fra studien indikerer også at lærerne ofte bruker et upresist og hverdagslig språk når de reflekterer over egen matematikk­undervisning.
Nøkkelord: matematiske undervisningsutfordringer, undervisningskunnskap, tallforståelse

Mathematics teachers’ reflections about experienced tasks of teaching

Abstract
Teaching requires a special content knowledge as well as pedagogical content knowledge. Whereas many studies have investigated the knowledge teachers have or use in teaching, this study investigates what mathematical tasks of teaching that are in focus when teachers reflect on their own mathematics teaching, and what aspects of the professional knowledge base they draw upon. The second grade teachers in this study reflect on several core tasks of teaching mathematics, but their reflections tend to have an unclear mathematical focus — even when they reflect upon tasks of teaching that require specialized content knowledge. The results from this study also indicate that the language teachers use to reflect on their own mathematics teaching tends to lack precision and rigor.
Keywords: mathematical tasks of teaching, mathematical knowledge for teaching, number sense
Language and Revolution
Authors: Iriarte Díez Ana 
Published: March 2021

Speakers’ individual and collective identities are socially constructed through their linguistic and social behavior, and inevitably shaped by the socio-political and cultural situation of a region and its observers. It stands to reason, therefore, that significant changes in a community’s linguistic practices are often catalyzed by noteworthy socio-political developments within the same community. In this light, the present study aims to explore recent linguistic developments regarding speakers’ use of Arabic and their perception of its status in Lebanon in the midst of a time of profound social and political change: The October Revolution.
The present study opens with an introduction that reviews Lebanon’s linguistic panorama before October 17th, 2019, and provides a brief synopsis of the succession of events now widely known as ‘The October Revolution’. The second section explains the study’s theoretical approach and the nature of the data. The third and last section focuses on how the events of the October Revolution have, at least temporarily, affected the use and status of Arabic in Lebanon and reshaped this language’s place in the public sphere.
Detection of sexually transmitted pathogens and co-infection with human papillomavirus in women residing in rural Eastern Cape, South Africa
Authors: Taku Ongeziwe , Brink Adrian , Meiring Tracy L. , Phohlo Keletso , Businge Charles B. , Mbulawa Zizipho Z.A. , Williamson Anna-Lise 
Published: March 2021

Background
South African women of reproductive age have a high burden of sexually transmitted infections (STIs), including human papillomavirus (HPV) infection. However, there is limited information on the prevalence of sexually transmitted pathogens in women from rural Eastern Cape Province, South Africa. The study aims at determining the prevalence of sexually transmitted pathogens and co-infection with high-risk (HR) HPV among women from rural Eastern Cape Province, South Africa.

Methods
A total of 205 cervical specimens were collected from women aged ≥ 30 years from a rural community-based clinic. The samples were tested for a panel of pathogenic STIs [Chlamydia trachomatis (serovars A-K & L1-L3), Haemophilus ducreyi, Herpes Simplex Virus (Types 1 & 2), Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis (TV), and pathobionts [Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH) and Ureaplasma spp. (UP)] using a multiplex PCR STD direct flow chip assay through a manual Hybrispot platform (Master Diagnostica, Granada, Spain). HR-HPV detection was performed by Hybrid Capture-2 assay.

Results
High-risk HPV prevalence was 32.2% (66/205) and HIV-1 prevalence was 38.5% (79/205). The overall prevalence of six pathogenic STIs was 22.9% (47/205), with TV having the highest prevalence (15.6%; 32/205). UP (70.2%, 144/205) and MH (36.6%, 75/205) were the most frequently detected pathobionts. Co-infection with ≥ 2 pathogens pathobionts was observed among 52.7% (108/205) participants. Of the six pathogenic STIs, three participants had more than one STI (1.46%) with the presence of MH and UP. HSV-2 (OR: 4.17, CI [1.184–14.690]) and HIV infection (OR: 2.11, CI [1.145–3.873]) were independent STIs associated with HR-HPV infection.

Conclusions
The high prevalence of pathogenic STIs underscores the need to improve syndromic management policy by implementing effective strategies of prevention, screening tests, and management. HSV-2 and HIV positive remain strongly associated with HR-HPV infection.