bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Kartika Setianingrum  , H. I Nyoman Sumaryadi  , Ella Wargadinata  
Published: December 2021

Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis Penerapan E-Government, Faktor Internal dan Eksternal yang memengaruhi serta menentukan strategi apa yang dapat digunakan untuk keberhasilan penerapan e-government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Permasalahan dalam penelitian ialah Masih banyak jumlah berkas permohonan izin melalui aplikasi yang ditolak oleh sistem karena berkas pemohon tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan, belum siapnya sistem OSS (Online Single Submission), Ketidaktepatan waktu dalam proses pelayanan perizinan, Kurang jelasnya informasi yang diberikan dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori e-government dari Indrajit terkait elemen sukses penerapan e-government dan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi penerapan e-government serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menemukan strategi yang tepat digunakan. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Bandung masih belum optimal. Tersedianya sarana sistem informasi yang sudah terintegrasi akan tetapi pelaksanaan sosialisasi belum merata di kalangan masyarakat umum dan profesi. Berdasarkan Analisis SWOT dan Litmus Test diperoleh isu strategis, yaitu: Meningkatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Bandung dalammenerapkan e-government perizinan online; Memaksimalkan dan mengoptimalkan anggaran serta infrastruktur TIK yang tersedia; Melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat dan kalangan profesi terkait e-government perizinan online; Membuat perencanaan kebutuhan terhadap infrastruktur TIK; Melakukan pembaharuan Standar Operasional Prosedur dan regulasi pelayanan perizinan online; Meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dalam 7(tujuh) unsur pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kota Bandung; Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan e-government.
PEMBERDAYAAN REMAJA PUTRUS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN DI BIDANG OTOMOTIF DI PANTI SOSIAL HITI-HITI HALA-HALA PROVINSI MALUKU
Authors: Alifia Pinning  , Sampara Lukman  , Kusworo  
Published: December 2021

Pemberdayaan remaja putus sekolah di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala. Melalui pendidikan setiap individu yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan remaja putus sekolah di Provinsi Maluku ditangani langsung oleh dinas sosial Provinsi Maluku melalui Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala dengan kegiatan pelatihan kepada remaja putus sekolah sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan di bidang otomotif. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan remaja di Indonesia mengalami putus sekolah, namun dapat dipastikan faktor utama penyebab terjadinya remaja putus sekolah adalah faktor Ekonomi keluarga. Teori 5P (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan) dari Suharto (2014: 67-68) digunakan sebagai alat penganalisis hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengambilan data penelitian melalui wawancara dan observasi, serta tinjauan dari beberapa dokumen dan literatur dan dilanjutkan dengan teknik triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan remaja putus sekolah dalam meningkatkan keterampilan di bidang otomotif di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala Provinsi Maluku telah terlaksana cukup optimal. Hal ini tampak pada aspek: (1) Pemungkinan, memberdayakan remaja putus sekolah dengan baik melalui program-program yang telah disediakan; (2) Penguatan, kegiatan yang dilakukan Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala sangat berguna untuk remaja putus sekolah dan masyarakat di sekitarnya; (3) Perlindungan, berupaya untuk melindungi remaja putus sekolah dari kejahatan-kejahatan yang dapat mereka lakukan dengan cara pendekatan kemudian mengenalkan kegiatan yang ada di Panti Sosial; (4) Penyokongan, menyosialisasikan mengenai pelatihan yang mereka jalani dengan tujuan remaja putus sekolah lainnya dapat mengikuti pelatihan; (5) Pemeliharaan, melaksanakan monitoring ke setiap kabupaten/kota untuk melihat sejauh mana perkembangan remaja putus sekolah di bidang otomotif.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGASUH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBINAAN PRAJA SEBAGAI KADER APARATUR PEMERINTAHAN DI KAMPUS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JATINANGOR TAHUN 2019-2020
Authors: Satria Wijaya  , Hyronimus Rowa  , Muhadam Labolo  
Published: December 2021

Penelitian ini memfokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan kompetensi pengasuh dalam meningkatkan kualitas pembinaan praja sebagai kader aparatur pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Jatinangor. Menganalisis faktor-faktor dalam pengembangan kompetensi pengasuh, kualitas pembinaan dan strategi bagian pengasuh dalam meningkatkan kualitas pembinaan. Peneliti menggunakan teori pengembangan kompetensi oleh Wibowo dan teori kualitas pembinaan oleh T.R. Mitchell serta melakukan analisis strategi SWOT Sondang P. Siagian untuk menganalisis strategi pengasuhan.
Peneliti menggunakan teori Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang pengembangan kompetensi pengasuh dalam meningkatkan kualitas pembinaan praja sebagai kader aparatur pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengembangan kompetensi pengasuh sangatlah dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pembinaan, pengembangan kompetensi pengasuh, yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengasuh dalam membina praja; 2) kualitas pembinaan praja dapat tercapai maksimal apabila kompetensi dapat dikembangkan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari Kualitas pembinaan karakter dan kepribadian praja dapat tercapai dengan kualitas pekerjaan pengasuh, yaitu kualitas pola asuh dan materi asuh, kecepatan dan ketepatan pengasuh dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan, inisiatif pengasuh dalam melaksanakan pembinaan kepada praja, dan kemampuan pengasuh dalam melaksanakan pembinaan serta komunikasi pengasuh yang baik baik dengan praja maupun dengan rekan kerja dan atasan; 3) Strategi bagian pengasuhan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, yaitu Melakukan rekruitmen pengasuh, Pembuatan kurikulum pengasuh, Pembuatan dan pengembangan SOP pengasuhan, Pengembangan siklus kehidupan praja, Pembagian jumlah pengasuh yang ideal, Menerapkan punishment dan penghargaan kepada pengasuh, dan Pengembangan karier pengasuh.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Betty Stevera Masihin  , Ermaya Suradinata  , Halilul Khairi  
Published: December 2021

Dalam Undang-undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai 7 sumber pendapatan,yaitu: 1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 2. Dana Desa (DD) yang berasal dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara/APBN; 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; 4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana desa perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; 6. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan; 7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Dana Desa, mendeskripsikan kendala yang dihadapi pemerintah Kecamatan Gunungputri dalam pengelolaan dana desa dan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Gunungputri kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa di Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor dapat dikategorikan cukup efektif, di mana Dana Desa yang bersumber dari pemerintah dapat dikelola dengan baik, di mana dalam pengelolaan Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan program Dana Desa yang disusun sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, yakni Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan desa yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat desa sehingga manfaat dari pengelolaan Dana Desa dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.
Recapitulando. Volver a Ernesto Guevara-El Che
Authors: Rodríguez Ileana 
Published: December 2021

Este texto presenta una reflexión sobre el impacto que Ernesto Guevara, El Che, tuvo sobre la inteligencia latinoamericana que reflexiona sobre su vida post mortem. Volver a el Che permite recorrer de nuevo los puntos nodales de la la historia continental, con sus fallas y aciertos, pero también induce a establecer la relación estrecha entre el pensamiento político y el económico de revolucionarios y reformistas continentales así como colocar la historia continental dentro de la historia global, sobre todo, la de la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La tensión establecida entre las dos potencias condiciona la política de las repúblicas latinoamericanas y las sitúa en un desideratum del cual Fidel Castro y el Che Guevara son los dos exponentes más representativos, colocados en los dos extremos posibles de la historia de nuestra América.
Slater-Pauling-like Behavior of Spin Hall Conductivity in Pt-based Superlattices
Authors: Pradipto Abdul-Muizz , Nakamura Kohji 
Published: December 2021

The intrinsic spin Hall effect in the bulk systems of late transition metals (Os, Ir, Pt, and Au) as well as the Pt-based superlattices were investigated by using first-principle calculations. By comparing the computed spin Hall conductivities of Pt−M superlattices (M=Os, Ir, and Au) with different compositions and those obtained from atomic bulk composition, we saw that the spin Hall conductivities (SHCs) follow the behavior described by the Slater-Pauling curve, the maximum of which is at pure Pt bulk. From the examination of the band structures of the considered systems, we found that the origin of this behavior comes from the variation of the band structures as a direct consequence of the change of the number of electrons and hybridization effects.
Implicaciones pedagógicas y organizativas de un proyecto de educación alternativo para la etapa de Educación Infantil en España
Authors: Morales Valero Manuel , Amber Montes Diana 
Published: December 2021

La escuela, como institución, se encuentra en tela de juicio por parte de algunos sectores críticos de la sociedad que, desde el marco explicativo que ofrecen las denominadas teorías de la desescolarización, son capaces de organizarse y crear redes ciudadanas para proveer de forma privada la educación de sus hijos/as desde unos determinados modelos organizativos y pedagógicos. El propósito de este trabajo es el de identificar, mediante el análisis de un estudio de caso, el modelo organizativo (definido por su misión, visión y valores) utilizado en un proyecto de educación alternativa para la etapa de educación infantil con el objetivo de reflexionar sus implicaciones pedagógicas y organizativas. Concluimos señalando cómo se confía en exceso en el potencial educativo del contexto en base a los intereses y motivaciones de los educados, se minusvalora la capacidad de innovación pedagógica y organizativa del sistema estatal de educación, existe la necesidad de establecer mecanismos capaces de mejorar la participación y se constata la pretensión, quizás irreal, de mantener cierta neutralidad ideológica en el proyecto.
Nowadays the institution of the School is being questioned by some critical sectors of society who, by drawing on the explanatory framework put forward by the so-called deschooling theories, are able to organize themselves and create citizen networks in order to provide privately for the education of their children within specific organizational and pedagogical models. The purpose of this case study is to identify the organizational model (defined by its mission, vision and values) used in an alternative education project for pre-primary school education with the aim of reflecting on its pedagogical and organizational implications. We conclude by pointing out that there exists an excessive amount of confidence in the context’s educational potential based on the interests and motivations of the learners. In addition, the capacity for pedagogical and organizational innovation of the State education system is underestimated. There is, furthermore, a need to establish mechanisms capable of improving participation. Finally, the claim, perhaps unrealistic, of maintaining a certain ideological neutrality in the project is also observed.
Hibridación relacional del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) en la última década. Entre la movilización y las redes vecinales-comunitarias
Authors: Mora Rosado Sebastián , De Lorenzo Gilsanz Francisco Javier 
Published: December 2021

El tercer sector de acción social (en adelante, TSAS) es, desde el punto de vista teórico, un concepto elusivo y fluido, especialmente en el ámbito europeo. Los debates y las definiciones de consenso han sido numerosas para construir un concepto medible, compartido, compresivo y comparable. Estos esfuerzos han dado frutos notables en el desarrollo y análisis del TSAS. Ahora bien, el dinamismo de la realidad social en los últimos 10 años ha producido respuestas innovadoras y alternativas de la sociedad civil que han impactado en la cosmovisión compartida de los marcos conceptuales, las funciones y las acciones del TSAS. El TSAS se ha configurado como un espacio relacional híbrido que se desarrolla en tensión dinámica entre la movilización ciudadana, el emprendimiento social, la economía social y las redes comunitarias de apoyo. Esta tensión, que produce múltiples significados y perspectivas de análisis, solo es comprensible desde el análisis de las respuestas plurales que promueve la sociedad civil. El propósito de este artículo es analizar este proceso en el periodo de 10 años entre la Gran Recesión (2009-2012) y el Gran Confinamiento (2020) producido por el Covid-19. Debemos observar esta relacionalidad híbrida desde la intensificación de la presión asistencial que han supuesto ambas crisis para el conjunto de las organizaciones sociales. Esta tensión ha girado desde el dinamismo de los movimientos sociales en la Gran Recesión y el auge de las redes vecinales-comunitarias durante la pandemia.
La relación entre la administración pública y el tercer sector guipuzcoano a debate ¿uno o varios modelos ante la heterogeneidad del sector?
Authors: Izaguirre Choperena Ainhoa , Sánchez Salmerón Víctor , Zuñiga Ruiz de Loizaga Martin 
Published: December 2021

El Tercer Sector ocupa un rol central en los Estados de Bienestar europeos contribuyendo a dar respuesta a diversidad de necesidades sociales que se producen en su seno. En el contexto actual, los Estados de Bienestar europeos están convergiendo hacia modelos descentralizados y de gestión multinivel de las políticas sociales, generando que los modelos regionales de bienestar muestren gran variabilidad en su gobernanza y entramado institucional posibilitando la creación de distintos modelos de relación entre la administración pública y el Tercer Sector.En el caso de Gipuzkoa, el papel asumido por los distintos actores da cuenta de las dimensiones sustantivas y operativas de la relación entre la administración pública y el Tercer Sector. Este debate se ha visto además avivado por la necesidad de adecuar las respuestas colectivas ante la brecha social generada por las crisis recientes.Este artículo analiza los discursos y demandas que se formulan desde el propio sector partiendo de la premisa de que las preferencias y posicionamientos sobre cómo debe ser la interrelación entre ambas partes dependen de la percepción en torno a las principales fuentes de tensiones y conflictos.Para ello, se ha llevado a cabo un estudio cualitativo de caso en el que se han realizado 34 entrevistas semiestructuradas en profundidad a informantes clave tanto del Tercer Sector como de la administración pública, poniendo especial interés en identificar cuáles son las claves sobre las que se producen las relaciones público-privadas en el territorio de Gipuzkoa y cuáles deberían de ser a futuro.
Can Intralesional Epidermal Growth Factor Reduce Skin Graft Applications in Patients with Diabetic Foot Ulcer?
Authors: Colak Bayram , Yormaz Serdar , Ece Ilhan , Sahin Mustafa 
Published: December 2021

Background
Diabetic foot ulcer (DFU) is a serious health problem. Major amputation increases the risk of mortality in patients with DFU; therefore, treatment methods other than major amputation come to the fore for these patients. Graft applications create an appropriate environment for the reproduction of epithelial cells. Similarly, epidermal growth factor (EGF) also stimulates epithelization and increases epidermis formation. In this study, we aimed to compare patients with DFU treated with EGF and those treated with a split-thickness skin graft.

Methods
Patients who were treated for DFU in the general surgery clinic were included in the study. The patients were evaluated retrospectively according to their demographic characteristics, wound characteristics, duration of treatment, and treatment modalities.

Results
There were 26 patients in the EGF group and 21 patients in the graft group. The mean duration of treatment was 7 weeks (4-8 weeks) in the EGF group and 5.3 weeks (4-8 weeks) in the graft group (P < .05). In the EGF group, wound healing could not be achieved in one patient during the study period. In the graft group, no recovery was achieved in three patients (14.2%) in the donor site. Graft loss was detected in four patients (19%), and partial graft loss was observed in three patients (14.2%). The DFU of these patients were on the soles (85.7%). These patients have multiple comorbidities.

Conclusions
EGF application may be preferred to avoid graft complications in the graft area and the donor site, especially in elderly patients with multiple comorbidities and wounds on the soles.
Chevron Thailand's use of ICS (Incident Command System) in assisting with the 2018 Thailand Cave Rescue Operation
Authors: Amornruji Nipa , Pholbud Parinya 
Published: December 2021

Abstract number: 1141175
Chevron Thailand commenced using a form of the Incident Management System (ICS) for response to emergency incidents and conducted ICS training and hosted a large scale oil spill response exercise in 2017 and 2018 to increase Crisis Management Team (CMT), Asset Management Team (AEMT) and On-site Response Team (ORT) competency and team readiness, including maintaining relationships with organizations that provide emergency response support i.e. Thai government agencies, association and contractors.
On 23 June 2018, 12 members of a Thai boys soccer team along with their coach became trapped in a cave in northern Thailand when flood waters cut them off from the entrance. Chevron Thailand Management in Bangkok was contacted by the US Embassy Bangkok requesting Chevron Thailand to assist with providing personnel and resources for the rescue operations. Separately, the Thai Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) also called for industry support in the rescue mission.
This paper will present details of how Chevron Thailand utilized their preparedness training using ICS in responding to risks within Chevron Thailand's operations to take a leading role in assisting the Royal Thai Governments rescue of the 13 trapped soccer team members. The paper will also show how collaboration with Government officials in Company training and exercise events lead to not only a good working relationship but also better knowledge of the capabilities that Chevron Thailand can bring to the table in responding to any emergency incident.
Effect of long term natural weathering on oil composition: study of the 41-years-old Amoco Cadiz and 20-years-old Erika oil spills
Authors: Jézéquel Ronan , Guyomarch Julien , Receveur Justine , Le Floch Stéphane 
Published: December 2021

On 16 March 1978, the oil tanker the Amoco Cadiz, transporting 223,000 tons of crude oil and 4,000 tons of bunker fuel oil, suffered a failure of her steering mechanism and ran aground on Portsall Rocks, on the Breton coast. The entire cargo spilled out as the breakers split the vessel in two, progressively polluting 360 km of French shoreline from Brest to Saint Brieuc. This was the largest oil spill caused by a tanker grounding ever recorded in the world. The consequences of this accident were significant, and it caused the French Government to revise its oil response plan (the Polmar Plan), to acquire equipment stocks (Polmar stockpiles), to impose traffic lanes in the Channel and to create Cedre.
On 12 December 1999, the tanker Erika broke up and sank off the coast of Brittany (France) leading to the spill of 20,000 tons of a heavy fuel oil. 400 km of the French Atlantic coastline were polluted. Because of the characteristics of the oil (a very heavy fuel oil with a high content of light cracking oil) and the severe weather conditions (a centennial storm with spring tides) when the oil came on shore, the Erika spill was one of the most severe accidental releases of oil along the French coastlines. All types of habitat were concerned, and pollution reached the supratidal zone affecting terrestrial vegetation and lichens.
In 2019, respectively 41 years and 20 years after these major oil spills affecting the French shoreline, a sampling round was conducted at two sites recorded to present some residual traces of oil. Samples of weathered oil were collected, extracted with methylene chloride and then purified through an alumina-silica microcolumn. SARA fractionation and GC-MS analyses were performed in order to assess respectively the total degradation of the weathered oil (amount of saturates, aromatics and polar fraction) and the specific degradation of nalkanes from n-C9 to n-C40, biomarkers (such as terpanes, hopanes and steranes) and PAHs (parents and alkylated derivatives).