bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
HARMONISASI NORMA ATAS PENGATURAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
Authors: Risty Alvian Octo , Arifin Zaenal , Sadono Bambang , Sukarna Kadi 
Published: December 2021

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 serta harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Disisi lain, Pemerintah Indonesia juga harus melindungi dan memproritaskan tenaga kerja dalam negeri agar tercipta kesinambungan antara perekonomian dan pasar kerja nasional dan Indonesia dihadapkan dengan permasalahan mengenai peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dari beberapa negara investor khususnya negara China. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 dan Bagaimana harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 ditengah modernisasi industri pertambangan dan penggalian mengubah regulasi untuk mendatangkan investor dalam satu paket tenaga kerjanya. Jabatan direksi sampai tenaga buruhnya seperti: Perwakilan Perusahaan untuk Pengeboran /lepas pantai, pengawas, teknisi operasi, penata dan staff dan golongan pokok pertambangan panas bumi pada 95 jabatan tidak ada keterangan sebagai kualifikasi jabatan. Terdapat disharmonisasi vertikal Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020, Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 dan Permen ESDM No. 25 tahun 2018.</p>
KEWENANGAN POLRI DALAM MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN TOL
Authors: Listiyanto Ikhwan , Soegianto Soegianto , RS Diah Sulistyani , Sihotang Amri Panahatan 
Published: December 2021

<p> </p><p>Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang, untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang<strong>. </strong>Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol yaitu sebagai berikut : memasang rambu-rambu lalu lintas, menindak para pelanggar lalu lintas di jalan tol, jangan sampai pelanggaran lalau lintas mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, memberikan himbauan kepada semua pengendara untuk selalu mengecek kondisi ban, memberikan himbauan kepada pengendara untuk mematuhi kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol, memberikan himbauan, apabila ngantuk diharapkan untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan. Adapun kendala-kendala itu dapat berupa : Rendahnya tingkat kesadaran mayarakat pemakai jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di jalan tol, adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan bermotor yang hanya mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas bila ada petugas, adanya sebagian masyarakat pemakai jalan yang masih kurang mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya, kondisi jalan maupun kendaraan yang tidak layak jalan juga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas.</p>
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA
Authors: Fari Fuad Alghi 
Published: December 2021

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan Narkoba di Bukittinggi (studi kasus narapida di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi). Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara observasi, studi dokumentasi, dan FGD (focus group discusion). Analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Keabsahan data diuji dengan trianggulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan Narkoba di kota Bukittinggi disebabakan oleh faktor rendahnya
HAK AKSES KESEHATAN MASYARAKAT TERHADAP HAK PATEN PRODUK FARMASI
Authors: Prasetyo Raharjo Raden Bagoes , Roisah Kholis 
Published: December 2021

<p>Di tengah pentingnya kerja sama global untuk mengembangkan obat untuk mengatasi virus corona atau <a title="Punya Posisi Penting, Indonesia Bisa Dorong Arah Kebijakan WHO" href="https://kabar24.bisnis.com/read/20200515/15/1241161/punya-posisi-penting-indonesia-bisa-dorong-arah-kebijakan-who?utm_source=Desktop&amp;utm_medium=Artikel&amp;utm_campaign=BacaJuga_1" target="_blank">Covid-19</a>, produsen vaksin di dalam negeri masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah hak paten. Ancaman paten terhadap kesehatan publik, terutama di negara-negara terbelakang, bukanlah isu baru. Hal ini selalu menjadi topik hangat yang diperdebatkan di tingkat internasional. Perlindungan paten obat yang telah disepakati secara bulat oleh negara-negara WTO untuk dimasukkan ke dalam agenda WTO, merupakan sebuah topik yang masih menyisakan kontroversi di negara-negara berkembang dan terbelakang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan paten obat berdasarkan ketentuan perjanjian TRIPS dan <strong>mekanisme pengajuan hak paten obat virus corona saat kondisi darurat</strong><strong>. </strong>Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat empat pasal pelindung TRIPS yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak negatif perlindungan paten obat, yaitu impor paralel, bolar provision, lisensi wajib dan penggunaan paten oleh pemerintah. Untuk di Indonesia, pelaksanaan paten oleh pemerintah telah diatur UU Paten No 13 Tahun 2016. Pemerintah dapat melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang paten dalam situasi yang mendesak.</p>
KEWENANGAN POLRI DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA
Authors: Kristian Doddy , Sadono Bambang , Sukarna Kadi , Ratna Sedati Diah Sulistyani 
Published: December 2021

<p><strong> </strong></p><p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji<strong> </strong>kewenangan Polri dalam menegakkan Kode Etik Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian dan bagaimana reposisi kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kode Etik Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian tersebut maka bisa menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik kepolisian yang berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk. Kewenangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menegakkan Kode Etik Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba melalui sidang kode etik dan apabila terbukti dilakukan peradilan umum serta pemecatan dari dinas kepolisian apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba. Reposisi terhadap penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik dengan melakukan tindak pidana Narkoba, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengacu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Apabila di sidang kode etik terbukti bersalah maka dilakukan peradilan umum dengan mengacu pada undang-undang narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penyidikan terhadap tindak pidana.</p>
REPOSISI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MALADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Authors: Arsalan Izzudin , Junaidi Muhammad , Sukimin Sukimin , Sudarmanto Kukuh 
Published: December 2021

<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kewenangan kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian. Munculnya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian pada tahun 2018 menimbulkan probelematika hukum dikarenakan penegakan tindak pidana korupsi yang seharusnya di atur dalam norma hukum positif justru di atur dalam MoU atau Memorandum of Understanding sehingga menimbulkan permasalahan pada tahap pelaksanaannya. Urgensi dalam artikel ini untuk mengembalikan kedudukan kejaksaan dalam sudut apndang regulasi hukum yang seharusnya, semenjak lahirnya MoU tersebut Kejaksaan menjadi tersandera dalam lekukan penanganan kasus tindak pidana korupsi, dimana terduga tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian uang negara kepada BPKAD, Inspektorat dan APIP dianggap pertanggung jawaban pidananya hilang, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dimana pengembalian kerugian keuangan negara hanya dapat meringankan sangsi pidana bagi terdakwa. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyimpangan penegakan tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh kejaksaan sejak lahirnya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian harus segera dihentikan dengan langkah Kejaksaan menarik diri dari MoU tersebut dan dalam melaksanakan tugas penanganan tindak pidana korupsi kejaksaan berjalan sesuai norma hukum positif yang di atur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dan diperkuat kembali dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA-039/A/JA/2010.</p>
OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT GUNA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
Authors: Kusumaningrum Anggraeni Endah 
Published: December 2021

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 beserta dengan kendalanya. Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan pemerintah berkaitan dengan pembatasan mobilitas guna mencegah adanya potensi kerumunan masyarakat sebagai upaya membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau Covid-19. Munculnya Keppres No. 9 Tahun 2020, Presiden telah mendelegasikan kewenangannya pada setiap gubernur, walikota dan bupati untuk dapat lebih merespon aktif dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi daerahnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 serta kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. Metode penelitian, menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan data sekunder sebagai data utama serta wawancara dengan informan yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian dan analisa diperoleh bahwa masyarakat sudah ikut berperan serta dalam pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat meskipun belum optimal, karena masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa protokol kesehatan, melakukan mobilitas berkendara roda empat dengan penuh penumpang, pelanggaran terhadap pembatasan jam operasional kegiatan usaha (berdagang), terhadap pelanggaran tersebut hanya dikenakan sanksi administratif yang belum memberikan efek jera maupun tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat lebih lanjut.</p>
Anais do II Fórum de Pesquisa Em Enfermagem Gerontológica da LAESI
Authors: FAPAN Faculdade  Pan  Amazônica , Neves Lorena Nayara Alves 
Published: December 2021

A Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde do Idoso – LAESI é um órgão este vinculado à Faculdade Pan Amazônica (FAPAN) e Faculdade Paraense de Ensino (FAPEN) e tem como intuito despertar o interesse pelo estudo de temas relevantes a Geriatria e Gerontologia. A LAESI realiza anualmente o evento intitulado “ Fórum de Pesquisa em Enfermagem Gerontológica” que aborda temas de grande relevância para a comunidade acadêmica e sobre questões sociais relativas ao processo de envelhecimento, permitindo assim a discussão científica e apresentação de estudos realizados. Neste ano, o tema do Fórum foi “A perspectiva da produção científica e geriatria e gerontologia no contexto da pandemia da COVID-19”, no qual foram abordados sobre os principais desafios e as mudanças ocasionadas pela pandemia no cotidiano da pesquisa cientifica voltada a saúde do idoso nos diferentes cenários acadêmicos.
EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON INVESTMENT EFFICIENCY OF QUOTED OIL AND GAS FIRMS IN NIGERIA
Authors: Ibrahim K.F.A. , Sylvester Onyekachi Ademu 
Published: December 2021

This study examined effect of corporate social responsibility (CSR) on investment efficiency of quoted oil and gas firms in Nigeria. The study employed Ex post facto research design. The sample size of seven (7) oil and gas firms was derived from the population of the quoted twelve (12) oil and gas firms in Nigeria. Judgmental approach was employed during the sampling procedure. The study used secondary data sourced from the annual reports of the quoted oil and gas firms in Nigeria Stock Exchange fact books of official lists covering a ten-year period (2010-2019). The study employed Multiple Regression Model as the technique of data analysis with the aid of SPSS 23 statistical software. Analysis of findings showed that CSR charitable donation expenditure, CSR expenditure on education and CSR societal expenditure reveal significant relationship with investment efficiency of oil and gas firms in Nigeria. Nevertheless, CSR health expenditure and CSR environmental expenditure show insignificant effect on investment efficiency of oil and gas firms in Nigeria. The study also reveals that there is significant relationship between CSR sports expenditure and investment efficiency of oil and gas firms in Nigeria. With respect to the findings, the study recommends that the oil and gas firms should boost and monitor their CSR charitable donation expenditure, CSR on health expenditures, CSR environmental and CSR sport expenditures and observe them closely since they reveal negative effect. The study also recommends that CSR expenditure on education and CSR societal expenditure should be upheld and sustained since they reveal significant positive effect on investment efficiency of oil and gas firms in Nigeria.
Nilai pendidikan karakter novel Selena karya Tere Liye
Authors: Hudhana Winda Dwi , Fitriyah Siti Rachmah 
Published: December 2021

Pendidikan karakter dapat dipelajari melalui novel yaitu novel Selena karya Tere Liye. Novel tersebut mengandung aspek-aspek nilai pendidikan yang dapat digunakan guru untuk mengajarkan nilai pendidikan karakter dalam novel Selena karya Tere Liye. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan nilai pendidikan karakter. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode analisis isi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu novel Selena karya Tere Liye. Data dalam penelitian ini yaitu kutipan nilai-nilai pendidikan dalam novel Selena karya Tere Liye. Teknik pengumpulan data yaitu teknik baca dan catat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini yaitu nilai pendidikan karakter tersebut yang ditemukan peduli sosial 1 data, disiplin 4 data, mandiri 1 data, kerja keras 6 data, jujur 1 data, bersahabat/komunikatif 3 data, menghargai prestasi 3 data, ingin tahu 2 data, cinta damai 3 data, dan gemar membaca 2 data.

The character education value of Tere Liye's novel Selena

Abstract: Character education can be learned through novels, namely the novel Selena by Tere Liye. The novel contains aspects of educational value that teachers can use to teach the value of character education in Tere Liye's novel Selena. The purpose of this study is to describe the value of character education. This research is qualitative research using the content analysis method. The data source in this study is the novel Selena by Tere Liye. The data in this study are quotes from educational values ​​in the novel Selena by Tere Liye. Data collection techniques are reading and note-taking techniques. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of this study are the value of character education, which is found to be socially caring 1 data, disciplined 4 data, independent 1 data, hard work 6 data, honest 1 data, friendly/communicative 3 data, appreciating achievement 3 data, curious 2 data, love peace 3 data, and likes to read 2 data.
The state of the adrenal cortex in cows with different levels of productivity and their breed affiliation
Authors: Eremenko V. , Sein О. , Leshchukov К. , Gorozhankina G. , Sidorov A. 
Published: December 2021

Purpose: the goal is to study the condition and functional reserves of adrenal cortex in cows with different levels of dairy productivity and their breed accessories.Materials and methods. In the first experience, the object of the study was cows of a holstered black-motley breed with a high and relatively low level of milk productivity (n = 10 in each group). The second experience was carried out on four breeds of lactating cows: Holsteinated black-made, red-made, Montbeliard and Jersey (n = 10 in each group). The blood of animals were taken from the tail vein 1 time per month during lactation to morning feeding. In both experiments, in the third month of lactation, all animals were performed by a two-time functional load of ACTH (dose – 0,5 units / kg of alive mass intramuscularly). After one hour, blood selection was performed and re-injected by adrenocorticotropic hormone in the same dose. After the second introduction, the ACTH was selected through 1.2 and 3 hours. The calculation of the index of the functional activity of the adrenal cortex was carried out according to the JACN = K2 / K1 formula where K1 is the level of cortisol 1 hour after the first load, K2 is the level of cortisol after the second load of the ACTH.Results. In the 1st experience of the highest values, the level of cortisol reached a 3 month lactation. In a highly productive group, the level of cortisol was 86,1 ± 5,3 nmol / l, and in the low product group 74,5 ± 5,7 nmol / l. At 8 months, the lowest cortisol concentration levels are fixed, followed by an increase of 10 months. Differences between groups on 2, 3 and 4 months of lactation are noted as statistically significant (p<0,05). After the load of the ACTH, an index of the functional activity of the adrenal cortex (JACN) was established - in the first high productive group, it was 1.42, and in the second less productive group it was lower and amounted to 1,04.In the 2nd experience at the peak of lactation, which also corresponded to 3 months, the level of cortisol concentration increased from a holstered black-motley breed, Mont Belärd, Red-motley and Jersey to 79,3 ± 5,5; 70,2 ± 3,7; 80,3 ± 3,2; 80,5 ± 3,6 nmol / l, respectively. For 8 months of lactation, this figure decreased with the subsequent increase of the 10th month. After establishing Jacnes in a holstered black-motley breed, Montbeliard, red-motley and jersey recorded the following indicators: 1,21; 1,24; 1,18 and 0,89, respectively.Conclusion. The studies have indicated that in all periods of lactation relative to the high level of cortisol recorded in cows with a higher level of milk productivity. When comparing different rocks, it was established that the limit of the functioning of the adrenal glands in the cows of the Jersey breed was implemented after the first functional load of the ACTH, which gives reason to consider it less stress-resistant with respect to rocks a holstered black and motley, red-motley and monobeldam.
Comparative analysis of the performance of highly qualified male and female judokas following the results of the XXXII Summer Olympic Games – 2020
Authors: Ilchenko Serhii , Solodka Oksana , Fedorishko Andrii , Kovach Shandor , Kravchenko Olena , Ponomarenko Olena 
Published: December 2021

According to the results of the analysis of scientific-methodical, special and reference literature (monitoring of Internet sources) it is established, that the issue of analytical and statistical review (comparative analysis) of technical and tactical training of judokas and highly qualified judokas is devoted to the insufficient number of scientific and methodological works, which requires further research and emphasizes the relevance and practical component of the chosen area of scientific research.
The main purpose of the study is to conduct a comparative analysis of the technical and tactical arsenal of highly qualified male and female judokas (champions and winners of the XXXII Summer Olympic Games 2020, Tokyo, Japan). In the process of research and analytical work, the following methods of theoretical research were used: axiomatic, idealization, historical and logical, convergence from the specific, formalization (mathematical and statistical), and so on.
As a result of the study, members of the research group conducted a comparative analysis of the technical and tactical arsenal of highly qualified male and female judokas (champions and winners of the XXXII Summer Olympic Games 2020, Tokyo, Japan). In order to increase the effectiveness of competitive activities of Ukrainian athletes (men and women) who specialize in judo at different stages of their long-term training, it is advisable to focus the attention of leading coaches on the development of appropriate training programs (pedagogical models) that provide: perfect mastering by Judoists of theoretical aspects of current rules of judo; increasing the number and variety of attacking and defensive techniques; increasing the coefficient of reliability of technical and tactical actions (combinations); development of tactile sensitivity and coordination; formation of high psychophysical readiness for long-term competitive activity (high training loads), etc.