bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Evaluation of subcutaneous versus intravenous administration of apomorphine for induction of emesis in dogs
Authors: Fischer Christiana , Drobatz Kenneth J. , Thawley Vincent J. 
Published: July 2021

Abstract

OBJECTIVE
To prospectively compare the effectiveness and any adverse effects of apo-morphine administered SC or IV for induction of emesis in dogs.

ANIMALS
42 client-owned dogs.

PROCEDURES
Dogs for which emesis induction was deemed appropriate by the attending clinician were prospectively randomized to receive apomorphine (0.03 mg/kg [0.01 mg/lb]) either SC (n = 20) or IV (22). Data collected included whether emesis was successfully induced, time from drug administration to emesis, number of emetic events, and adverse events (eg, sedation, protracted vomiting, or other).

RESULTS
Of the 20 dogs given apomorphine SC, 16 (80%) vomited. Of the 22 dogs given apomorphine IV, 18 (82%) vomited. With regard to route of administration, the number of dogs in which emesis was induced did not differ significantly. Median time to the first emetic event was 13.5 minutes (range, 3 to 32 minutes) in the SC treatment group and 2 minutes (range, 1 to 5 minutes) in the IV treatment group; the difference was significant. There was no significant difference in the number of emetic events or frequency of adverse events between the 2 groups.

CONCLUSIONS AND CLINICAL RELEVANCE
Apomorphine administered SC or IV reliably induced emesis in dogs. Compared with SC administration of apomorphine, the time from drug administration to emesis associated with IV administration was significantly shorter, a finding that has clinical importance. (J Am Vet Med Assoc 2021;259:283–287)
LIMITATIF KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Sari Novi Mardihana , Budiana I Nyoman 
Published: July 2021

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, serta mengkaji dan menganalisis limitative kewenangan jaksa dalam tindak pidana korupsi, sudahkah mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi, Jaksa berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Hal-hal yang menjadi limitatif kewenangan jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
This paper aims to determine the regulation of the authority of the public prosecutor in criminal acts of corruption, and to study and analyze the limitative authority of prosecoturs in criminal acts of corruption, has it reflected the existence of legal certainty, justice and usefulness in accordance with the legal objectives in Indonesia. The method used in this paper uses the normative legal research method with the statute approach and conceptual approach. The results showed that in handling corruption, the prosecutor has the authority to conduct investigations, investigations and prosecutions. Matters which become the limitative authority of public prosecutors in handling corruption are regulated inKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 concerning the attorney general of the republic of Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 concerning eradication of criminal acts.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI TERHADAP KERUSAKAN BARANG KIRIMAN MILIK KONSUMEN (STUDI PADA NINJA XPRESS)
Authors: Kevin Patria Dewa Kadek , Putra Ariana I Gde 
Published: July 2021

Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan jasa ekspedisi Ninja Xpress atas kerusakan pada barang kiriman milik konsumen. Jurnal ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Ninja Xpress memberikan ganti kerugian berupa pengembalian dana sebesar 10 kali biaya jasa dan tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 untuk barang kiriman yang tidak diasuransikan. Apabila diasuransikan maka ganti rugi senilai harga barang sesuai nilai barang. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim ganti rugi melalui e-mail ke support_id@ninjavan.co atau mendatangi kantor Ninja Xpress terdekat dengan membawa bukti berupa identitias pengirim, bukti tanda kiriman barang, polis asuransi yang selanjutnya akan dicocokan dengan arsip yang dimiliki oleh Ninja Xpress.
The purpose of writing this journal is to find out how the implementation of forms of responsibility for damaged goods belonging to consumers by the Ninja Xpress shipping company.. This journal is written using empirical legal research methods with a fact and legislation approach. The conclusion of this journal is that Ninja Xpress provides compensation in the form of a refund of 10 times the service fee and no more than Rp 1,000,000.00 for shipment that is not insured. If insured, the compensation is equal to the price of the goods according to the value of the goods. Service users can submit compensation claims by e-mail to support_id@ninjavan.co or go to the nearest Ninja Xpress office by bringing proof in the form of a sender's identity, proof of shipment, proof of insurance policies which will then be matched with archives owned by Ninja Xpress.
SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
Authors: Kristyanti Luh Putu 
Published: July 2021

Keterangan ahli/ saksi ahli merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia. Perlu ditelusuri lebih mendetail perihal keterangan ahli serta kondisi saat keterangan ahli termasuk alat bukti saksi atau alat bukti surat. Penelitian ini akan difokuskan pada peran saksi ahli dalam proses peradilan di pengadilan dalam memperoleh keadilan materiil. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan analisa kualitatif. Keterangan ahli dalam proses peradilan pidana jika diberikan secara tertulis termasuk pada alat bukti surat, namun ketika diberikan secara lisan di persidangan maka termasuk alat bukti keterangan saksi.
Expert statement / expert witness is one of the evidence in Indonesian criminal procedure law. It needs to be explored in more detail regarding expert testimony and conditions when expert testimony includes witness evidence or letter evidence. This research will focus on the role of expert witnesses in court proceedings in obtaining material justice. This study uses a normative method with qualitative analysis. Expert testimony in the criminal justice process, if given in writing, includes documentary evidence, but when it is given orally in court, it includes evidence for witness testimony.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU DENGAN GANGGUAN SEKSUAL
Authors: Tololiu Yudi Gabriel , Swardhana Gde Made 
Published: July 2021

Tujuan Studi ini untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana serta pemidanaan yang ideal bagi orang dengan gangguan seksual saat melakukan tindak pidana. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, analisis konsep hukum, serta juga perbandingan hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan seksual ketika melakukan tindak pidana sesungguhnya tidak mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa jiwa atau diri orang tersebut sedang mengalami sakit atau cacat jiwanya. Pasal 44 ayat (1) KUHP sendiri menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin untuk dimintai pertanggungjawaban atau dipidana bila ternyata jiwanya sakit atau terganggu. Lebih lanjut seharusnya bagi mereka yang sedang mengalami sakit akan jiwanya terganggu saat melakukan tindak pidana, sejatinya tidak cocok untuk diberikan pidana penjara melainkan sanksi tindakan seperti rehabilitasi, perawatan, atau bahkan pengobatan. Sebagai bahan perbandingan di Jerman orang yang jiwanya terganggu atau tidak mampu untuk bertanggungjawab maka orang tersebut layak untuk dibawa ke rumah sakit bukan ke penjara.

The purpose of this study was to analyze criminal responsibility and ideal punishment for people with sexual disorders when committing a crime. The writing is done using empirical legal research methods, with the type of approach namely the case approach, the statute approach, analytical and conseptual approach, and also comparative approach. The results of this study indicate that people with sexual disorders when committing a crime are actually not able to be held responsible for the crime. This is based on the reason that the person's soul or self is experiencing mental illness or disability. Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code itself explains that it is impossible for a person to be held accountable or sentenced if his soul is sick or disturbed. Furthermore, it should be that those who are experiencing mental illness have been disturbed when they commit a criminal act, in fact it is not suitable for imprisonment but for sanctions such as rehabilitation, treatment, or even medication. As a comparison, in Germany, a person whose soul is disturbed or unable to be responsible, then that person deserves to be taken to the hospital not to prison.
PENGAWASAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH OLEH MANTAN SUAMI KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN
Authors: Putri Ni Wayan Sintia Darma , Marwanto Marwanto 
Published: July 2021

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait dengan instansi yang berwenang mengawasi pemberian nafkah oleh mantan suami setelah diputus cerai. Metode penelitian normatif digunakan pada penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak adanya instansi yang mengawasi jalannya mantan suami memberi nafkah kepada mantan istri setelah diputus cerai menyebabkan suami bertindak lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana putusan pengadilan. Tindakan ini menunjukan bahwa adanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan kerugian materiil bagi mantan istri sehingga hukum tidak mencapai tujuannya sebagaimana hukum harus menjamin adanya keadilan bagi para pihak yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat.
This article has the objective to find out arrangements relating to agencies that have the right to oversee the provision of income by ex-husband after the divorced is terminated. Normative research are used in this study through statute approach and analytical approach. The result of the study showed that the absence of an agency that oversees the ex-husband way of providing income to the ex-wife after the divorced terminated caused the husband to act negligently and not carry out his obligations as a court ruling. This actions shows that there is legal uncertainty that causes material loss for ex-wife so that the law does not achieve its objectives as the law must ensure justice for the parties which certainly can benefit the community.
IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN RESTORATIF MELALUI PERAREM DESA ADAT RENON NOMOR 001/Par-DPR/VI/2017 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Authors: Subagia Desak Putu Rini Larashati , Budiana I Nyoman , Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini 
Published: July 2021

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji penerapan serta pelaksanaan dari konsep keadilan restoratif yang tercantum dalam Perarem Desa Adat Renon Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal penerapan konsep keadilan restoratif melalui Perarem Desa Adat Renon Nomor 001/Par-DPR/VI/2017 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam hal penyelesaian perkara anak yang cenderung ringan, di desa adat renon mengutamakan penyelesaian secara damai dan berdasarkan pemulihan keadilan guna memberikan perlindungan terhadap anak agar perkara tersebut tidak masuk ke ranah peradilan formal, serta menghindari anak dari labelisasi dalam masyarakat. Adanya keberlakuan perarem desa adat renon tentang perlindungan anak tersebut menjadi acuan serta memberikan penguatan dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara anak berdasarkan konsep keadilan restoratif. Sehingga dalam hal implementasi atau pelaksanaan dari adanya perarem tersebut dapat dikatakan telah efektif diterapkan serta dilaksanakan di Desa Adat Renon.
This paper aims to identify and examine the application and implementation of the concept of restorative justice as stated in the Perarem of the Traditional Village of Renon concerning Child Protection. The research method used in this paper is to use empirical legal research methods. The results of this study indicate that in terms of the application of the concept of restorative justice through Perarem Traditional Village Renon Number 001/Par-DPR/VI/2017 concerning Child Protection, especially in terms of resolving cases of children who tend to be mild, in traditional villages Renon prioritizes peaceful and recovery-based solutions in order to provide protection for children so that the case does not enter the realm of formal justice, and prevents children from being labeled in society. The implementation of the Renon traditional village regulations regarding child protection is a reference and provides reinforcement in the implementation of settlement of child cases based on the concept of restorative justice. So that in terms of implementation of the perarem, it can be said that it has been effectively implemented in the traditional village of Renon.
LEGAL PROTECTION AGAINST SALE AND PURCHASE AGREEMENT OF BUILDING USE TITLE IN THE EVENT OF DEFAULT
Authors: Murdiana I Nyoman Gede , Gorda A.A.A.N Sri Rahayu 
Published: July 2021

An agreement will not always be able to run according to the agreement of the parties. Certain conditions can be found, such as, the occurrence of various things that result in an agreement cannot be implemented, namely the buy-back right by the seller which has been agreed upon and results in losses for the buyer and on a court decision that sentences the seller to carry out the agreement seven days after the verdict, but the implementation of the sale and purchase agreement has not yet been carried out. This paper examines the legal protection for the buyer against the sale and purchase agreement for building use rights in terms of default. This type of research is a normative juridical legal research applying a case study approach and statue approach. The preventive legal protection for the buyer, namely legal protection is by requesting for irrevocable power of attorney, referred to as absolute power of attorney. Meanwhile, repressive legal protection is legal protection after the occurrence of a dispute, namely based on the consideration of a judge's decision which can provide a sense of certainty and justice to the aggrieved buyer.

Suatu perjanjian tidak selamanya akan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kondisi tertentu dapat ditemukan terjadinya berbagai hal yang berakibat suatu perjanjian tidak dilaksanakan yaitu dengan hak membeli kembali oleh penjual yang telah disepakati dan mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli dan atas putusan pengadilan yang menghukum pihak penjual untuk melaksanakan perjanjian tujuh hari setelah putusan, akan tetapi pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut belum juga terlaksana. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan hukum secara preventif bagi pihak pembeli yaitu perlindungan hukum yaitu permintaaan pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang disebut surat kuasa mutlak. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum setelah terjadinya sengketa yaitu berdasarkan pertimbangan putusan hakim yang bisa memberikan rasa kepastian dan keadilan terhadap pembeli yang dirugikan.
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA E-WALLET DANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Authors: Naomi Fiona Pappano , Priyanto I Made Dedy 
Published: July 2021

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang diperoleh pengguna dompet elektronik Dana apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh masalah pada sistem pelayanan fitur-fitur yang diberikan pada aplikasi tersebut. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang. Hasil studi menunjukan bahwa pengguna dapat melakukan penuntutan atas kerugian yang mereka alami sebagai wujud pemenuhan atas hak-haknya sebagai pengguna dompet elektronik serta pihak dompet elektronik (e-wallet) Dana bertanggung jawab atas kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna aplikasi tersebut yaitu pihak dompet elektronik (e-wallet) bertanggung jawab atas pemberian ganti rugi dan pemberian informasi yang jelas, informasi tersebut berupa informasi mengenai term & condition yang memaparkan secara jelas bagaimana tanggung jawab kedua belah pihak baik konsumen dan penyedia aplikasi, dan tanggung jawab ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan sistem dompet elektronik (e-wallet) Dana.
This article has a purpose that is to anlyze the system of the legal protection and obligations obtained by Dana consumers by Dana e-wallet if there are losses caused by problems with the service system features provided in the application. The writing of this article uses a normative research through statute approach. The results of the study show that the users can sue for their losses as a form of fulfilling their rights as a user of e-wallet and e-wallet Dana must provide accountability in the form of compensation for losses suffered by the users and e-wallet Dana must be responsible for errors that result in losses to users of the application, so e-wallet Dana parties must be responsible by giving compensation and giving clear information, this information is in the form of information about terms & conditions which clearly describes the responsibilities of both parties, both consumers and application providers, and compensation for damages caused by damage to the electronic wallet system (e -wallet) Dana.
PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SISTEM PEER TO PEER LENDING
Authors: Sarini Luh , Yustisia Utami Putu Devi 
Published: July 2021

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami hubungan setiap pihak pada sistem Peer to Peer Lending secara hukum serta menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa pada sistem Peer to Peer Lending. Metode pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dalam menganalisis isu hukum yang sumber hukumnya berasal dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil pada penulisan ini menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus terkait penyelesaian sengketa dalam sistem Peer to Peer Lending. Sengketa pada sistem tersebut membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, serta terjangkau sehingga perlu dibentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa online yang khususnya menangani sengketa bisnis dengan sistem Peer to Peer Lending.
This study aims to understand the relationship of each party in the Peer to Peer Lending system legally and to analyze dispute resolution arrangements in the Peer to Peer Lending system. The method in this research is normative juridical research using a statutory approach in analyzing legal issues whose sources of law come from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this paper indicate that there is no specific arrangement regarding dispute resolution in the Peer to Peer Lending system. Disputes in this system require a dispute resolution process that is fast, easy, and affordable, so it is necessary to establish an alternative online Dispute Resolution Institute which specifically handles business disputes with the Peer to Peer Lending system.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA SENI TRANSFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Authors: Awatari Putu Devya Chevya , Purwanto I Wayan Novy 
Published: July 2021

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta atas adanya karya transformasi di Indonesia dan akibat hukum terhadap pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa ijin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual. Hasil akhir studi menunjukan bahwa perlindungan hukum diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sehingga adanya transformasi karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa izin tidak menghapuskan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya dengan memperhatikan royalty fee yang wajar antara pencipta dengan pihak terkait serta pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi hingga sanksi pidana akibat pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa izin.
Writing this article aims to determine legal protection for creators for the existence of transformational works in Indonesia and the legal consequences for the unauthorized transformation of sculptural works. The method used in this research is a type of normative legal research that is supported by a statutory approach, analytical and conceptual approaches. The final results of the study show that legal protection is realized by the existence of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright so that the transformation of sculptural works carried out without permission does not abolish the exclusive rights of creators to obtain economic rights over their creations by paying attention to reasonable royalty fees between creators. with related parties as well as liability in the form of compensation to criminal sanctions due to the unauthorized transformation of a sculptural work.
Conhecimento dos profissionais de enfermagem em relação ao câncer de mama: revisão sistemática da literatura de 2014 a 2018
Authors: Andrade Silmara Nunes , Santos Cecilia Silva , Macedo Lais Ramos Castro , Freitas Laeny Catarina Dias , Oliveira Maíla Martins , Rodrigues Rayssa Nogueira 
Published: July 2021

Introdução: O câncer de mama apresenta um aumento em sua taxa de incidência e mortalidade nos últimos anos. Uma das principais peças para o controle dessa taxa são os profissionais de enfermagem, uma vez que são fundamentais para prevenção e diagnóstico precoce dessa neoplasia. Assim, é necessário estarem devidamente capacitados. Objetivo – avaliar o conhecimento dos profissionais de enfermagem em relação ao câncer de mama. Metodologia - trata-se de uma revisão sistemática de literatura que seguiu as recomendações do instrumento de Principais Itens para Relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises (PRISMA). O levantamento dos artigos foi realizado nas bases de dados LILACS, PubMed e BDENF, orientando pela questão norteadora, qual o nível de conhecimento dos profissionais de enfermagem em relação ao câncer de mama? Foram elegíveis oito artigos. Resultados - Dos oito artigos lidos foi possível perceber que muitos profissionais não estão capacitados, normalmente por falta de conhecimento e de treinamento que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde para que o cuidado contra o câncer de mama seja de qualidade. Além disso, o ambiente, tanto físico como administrativo, que esses profissionais trabalham não os ajudam, até mesmo dificulta a execução de suas práticas, o que também piora o atendimento na área oncológica. Conclusão - O conhecimento dos enfermeiros sobre o câncer de mama é inferior ao esperado e para que esse quadro mude é necessária uma reestruturação administrativa, física, mais treinamentos e capacitações para os profissionais.