bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS BAURAN PROMOSI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK GULA AREN DI CV. CANDELA
Authors: Elda Nurgina  , E.Lina Nurhalimah  , Faras Annisa Aulia  , Fikra Restakirana  , Fikri Azshois  , H. Budiman  
Published: December 2021

Bauran promosi merupakan hal penting bagi sebuah perusahaan, dalam rangka untuk menarik minat beli konsumen. Bauran promosi terdiri dari iklan, promosi penjualan, pemasaran langsung, penjualan pribadi dan hubungan masyarakat. Saat ini, gula aren (palm sugar) diproduksi dalam bentuk batang, cair dan granula atau lebih dikenal sebagai “gula semut”. Begitu pula dengan CV.Candela yang memproduksi gula semut aren sebagai produk unggulannya. Dalam segi produk CV.Candela telah unggul, tetapi dari segi pemasaran belum optimal seperti yang diharapkan. Hal itu tercermin dari masih rendahnya minat beli konsumen terhadap produk gula aren Candela yang diduga disebabkan oleh belum efektifnya bauran promosi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bauran promosi beserta dampak yang ditimbulkan terhadap minat beli konsumen dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Hasil analisis memperlihatkan, bahwa bauran promosi yang dilakukan perusahaan, memiliki kekuatan dalam hal bahan baku dengan kualitas terbaik sedangkan faktor kelemahannya berupa kurangnya staff penjualan. Pada faktor eksternal bauran promosi dihadapkan dengan beberapa tantangan, diantaranya berupa: banyak pesaing yang menjual dengan produk yang sama, namun demikian perusahaan masih memiliki peluang yang terbuka, antara lain pada faktor komunikasi yaitu dengan hadirnya internet dapat memberikan banyak ruang bagi candela untuk mempromosikan produk-produknya Untuk itu, dalam upaya meningkatkan minat beli konsumen, dapat ditempuh dengan menerapkan strategi promosi dalam bentuk memperluas jaringan kerjasama penjualan.
KONFLIK ASET DAERAH ANTARPEMERINTAH DAERAH PASCA-PEMEKARAN: STUDI KASUS KONFLIK KEPEMILIKAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAIPENUH PROVINSI JAMBI
Authors: Indra Hermawan  , Tjahya Supriatna  , Ali Hanafiah Muhi  
Published: December 2021

Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh, faktor-faktor penyebab konflik serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan solusi penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh.
Penelitian menggunakan teori oleh Winardi terkait pemecahan konflik secara pemecahan problem integratif dan menggunakan teori menurut Boedi Wijarjo dan untuk melihat faktor-faktor penyebab konflik serta melakukan analisis SWOT dan Litmus test untuk menentukan strategi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh dengan menggunakan konsensus dan konfrontasi belum berjalan secara optimal serta penggunaan tujuan-tujuan superordinat belum pernah dilaksanakan. Faktor-faktor penyebab konflik yang memengaruhi terdiri dari faktor struktural, faktor kepentingan, faktor nilai, faktor hubungan antarmanusia, dan konflik data yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan solusi penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh berdasarkan analisis SWOT dan Litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: melaksanakan mediasi lanjutan penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antarkedua pemerintah daerah; memberikan solusi ganti rugi aset bangunan kepada pemerintah kabupaten Kerinci; pemberian pertimbangan penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antarkedua pemerintah daerah harus tuntas dan tidak memihak salah satu pemerintah daerah; memberikan solusi kerja sama terhadap aset daerah yang produktifkepada kedua pemerintah daerah.
STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KABUPATEN NAGANRAYA PROVINSI ACEH
Authors: Rizki Hidayatullah  , Etin Indrayani  , Dadang Suwanda  
Published: December 2021

Minimnya pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Naganraya baik dari aspek pendidikan maupun pelatihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kompetensi Manajerial ASN, menganalisis faktor internal dan eksternal serta untuk menganalisis strategi pengembangan Kompetensi Manajerial ASN di Kabupaten Naganraya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan teori pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menurut Busro (2018: 206) yang diukur dengan kesempatan dan peluang mengikuti pendidikan serta kesempatan mengikuti pelatihan.
Hasil penelitian bahwa pengembangan kompetensi manajerial ASN melalui pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Naganraya belum dilakukan secara optimal, dikarenakan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan sangat sedikit, peluang beasiswa di luar APBD juga kurang dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah maupun ASN. Faktor internal 1) Peraturan perundang-undangan, 2) Visi misi Bupati Naganraya, 3) Kewenangan, 4) Belum adanya Perbup tentang tugas belajar dan izin belajar, 5) Keterbatasan anggaran, dan faktor eksternal 1) Adanya program beasiswa di luar APBD Naganraya, 2) Adanya sekolah tinggi di Kabupaten Naganraya, 3) Intervensi Politik, 4) Adanya mindset ASN yang menganggap tugas belajar di politisasi. Strategi pengembangan kompetensi manajerial ASN melalui pendidikan dan pelatihan 1) Menyusun Perbup sebagai rujukan tugas belajar dan izin belajar baik anggaran yang menggunakan APBD maupun di luar APBD, 2) Membentuk satuan tugas percepatan pengembangan kompetensi manajerial ASN dalam pemanfaatan beasiswa tugas belajar di luar APBD, 3) Membangun kerja sama dengan sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Naganraya, 4) Meningkatkan sosialisasi, dan transparansi serta kepastian pelayanan, 5) Mendorong ASN untuk izin belajar di sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Naganraya, 6) Memanfaatkan dan memfasilitasi ASN dalam mengikuti beasiswa di luar APBD, 7) Membangun komitmen bersama untuk bekerja secara profesional. Adapun saran 1) Perlunya memperbanyak kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memanfaatkan peluang beasiswa di luar APBD dengan maksimal, 2) Perlunya memanfaatkan secara maksimal kekuatan dan peluang, dan menutupi kelemahan serta mengatasi ancaman, 3) Perlunya mengoordinasikan, bekerja sama dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian untuk melaksanakan strategi pengembangan.
STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Jonathan Galant Dewandaru  , Muh. Ilham  , Romly Arsyad  
Published: December 2021

Fokus dari penelitian ini adalah melihat strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu di Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan teori oleh George R. Terry terkait pengawasan serta melakukan analisis SWOT dan Litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu oleh Bawaslu belum berjalan optimal. Adanya pengawasan dan pengendalian secara langsung, namun ketersediaan sumber daya finansial, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang kompeten belum sepenuhnya dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan analisis SWOT dan Litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: Meningkatkan komitmen bersama pemerintah dalam melaksanakan pengawasan keterlibatan ASN pada pemilihan umum, Melakukan pembinaan dan pencegahan dengan melakukan pembinaan terhadap para ASN, Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan pelanggaran Pemilu, Membuat rencana kebutuhan dan percepatan pelaksanaan pengawasan pelanggaran Pemilu, Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN pada pemilihan umum, mengoptimalkan penegakan hukum terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik yang diatur dalam Undang-Undang.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MINYAK KAYU PUTIH DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU
Authors: Firda Catur Utami  , Dedeh Maryani  , Ali Hanafiah Muhi  
Published: December 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan usaha minyak kayu puti di Kabupaten Buru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data menggunakan triangulasi.
Dalam penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007), yang pada tahap kondisi awal menggambarkan adanya ketidakseimbangan sumber daya di mana potensi sumber daya alam yang ada tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional; pada aspek desain kelembagaan adapun pihak yang terlibat dan berpartisipasi adalah pemerintah daerah dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan, BUMD Nusa Gelan, pihak swasta dan masyarakat penyuling di mana dinas perindustrian sebagai leading sector, BUMD Nusa Gelan sebagai fasilitator, dan anggota swasta serta masyarakat penyuling; kepemimpinan fasilitatif adalah direktur BUMD dengan melihatposisinya yang menjadi penghubung antara pihak yang berpartisipasi; proses kolaborasi pada tahap face to face dialog dilakukan dengan melakukan diskusi atau pertemuan antar pihak yang terlibat, masih ditemukan adanya ketidakpercayaan antarsesama beberapa masyarakat penyuling, komitmen dalam kolaborasi sudah berjalan cukup baik dengan para pihak yang terlibat menjalankan tugas berdasarkan peran dan kapasitas yang dimiliki, masih belum meratanya pemahaman mengenai visi misi atau tujuan dari kolaborasi ini namun tetap menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, hasil akhir kolaborasi sudah cukup baik namun belum optimal meskipun masih ditemui adanya hambatan-hambatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN KEDUDUKAN KELURAHAN DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN DI KELURAHAN MATAWAI KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Authors: Umbu Raya Paskah Kulandima  , Layla Kurniawati  , Etin Indrayani  
Published: December 2021

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan di Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, serta untuk menganalisis strategi dalam mengatasi masalah yang timbul akibat kebijakan tersebut.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yakni analisis dengan pendekatan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Upaya penemuan solusi menggunakan analisis SOAR (strengths, opportunity, aspiration, result) serta menggunakan quantitative strategic planning matriks (QSPM) dalam menentukan alternatif strategi prioritas.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan mencari pemahaman berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di lokasi penelitian, kemudian dilakukan penelaahan agar diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi. Sumber data yang digunakan adalah person (orang), place (tempat), paper (data). Untuk pengambilan data dan informasi dilakukan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi. Kemudian teknik analisis data meliputi data collection (pengumpulan data), data display (penyajian data), data reduction (reduksi data), dan conclusion drawing (penarikan simpulan).
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh: 1) Secara umum pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Matawai berjalan dengan baik, namun masih terdapat masalah yang timbul, yakni menyangkut sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, pengangkatan birokrat, insentif dan SOP. 2) berdasarkan hasil pengolahan data, alternatif strategi terpilih yang menjadi prioritas adalah Kelurahan Matawai harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia/staf.
ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA
Authors: Peter Joharry Matakena  , Kusworo  , Udaya Madjid  
Published: December 2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai, kemudian menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi dan selanjutnya merumuskan strategi yang tepat digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai. Metodologi penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan model konseptual atau model berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini. Analisis dan model konseptual tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberi penjelasan secara deskriptif berdasarkan analisis SWOT dan diuji menggunakan Litmus Test.
Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam mengelola barang milik daerah masih belum memadai baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sebagai suatu fungsi manajemen menurut George Richard Terry. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai adalah karena kurangnya pemahaman entitas dalam pengelolaan barang milik daerah, sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menyulitkan (pemalangan dan hak ulayat) pengelolaan barang milik daerah, keterbatasan anggaran dan kurangnya sarana prasarana yang tersedia dalam pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, Asumsi Peneliti terkait pemecahan masalah dan strategi yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai, yaitu dengan melakukan penempatan tenaga kerja sesuai basis dan kemampuan the right man on the right place, melakukan kaderisasi dan peningkatan kualitas ASN dalam pengelolaan barang milik daerah dan melakukan pendekatan persuasif kekeluargaan dengan masyarakat dalam upaya penguatan aturan serta kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Deiyai.
Meta-análisis del efecto en el rendimiento académico de los Smartphones como herramienta educativa en educación superior (2016-2020)
Authors: Uxach Molina Belinda 
Published: December 2021

La presente investigación pretende aunar los esfuerzos de distintos investigadores realizados en los últimos 5 años (2016-2020) sobre el análisis del efecto producido por los Smartphones en la educación reglada, concretamente en el ámbito universitario. En relación con la metodología seguida se tomó como referencia las fases recomendadas por Meca (2010). Los estudios incluidos en este meta-análisis han sido seleccionados de entre los que se obtuvieron como respuesta en la búsqueda de las siguientes bases de datos: Scopus, WoS, Eric y Dialnet, y cumplían con los criterios determinados a priori basados en las necesidades del estudio. Finalmente 25 artículos configuraron la población de este meta-análisis tras haber sido sometidos un total de 2286 a riguroso análisis. Durante la investigación se consideró necesario analizar la influencia del tiempo, al que estuvo cada grupo expuesto a la metodología m-learning y las posibles diferencias entre estudios sobre idiomas u otros ámbitos en la magnitud del efecto. Los resultados obtenidos, en cuanto a la magnitud del efecto y los análisis realizados, muestran una clara influencia positiva de la metodología m-learning en el rendimiento académico de los alumnos. Por tanto, se considera congruente la implementación de la metodología m-learning en las aulas universitarias y la profundización en el estudio de su efecto explorando otros niveles y áreas de conocimiento.
This study aims to bring together the efforts made by different researchers over the last 5 years (2016-2020) regarding the analysis of the effect produced by Smartphones in formal education, specifically in university settings. In relation to the methodology followed, the phases recommended by Meca (2010) were taken as a reference. The studies included in this meta-analysis were selected through a search in the following databases: Scopus, WoS, Eric and Dialnet, and met the criteria determined a priori based on the needs of the study. The final selection included 25 articles, after a total of 2286 articles were subjected to rigorous analysis. During the investigation, the authors considered necessary to analyze (i) the influence of time of exposure of each group to the m-learning methodology and (ii) the possible differences between studies on languages or other aspects in the magnitude of the effect. In terms of the magnitude of the effect and the analyses conducted, the results show a clear positive influence of the m-learning methodology on students’ academic performance. Therefore, implementing m-learning methodology in university classrooms and to study its effect in depth by exploring other levels and areas of knowledge is considered congruent.
De la Praxis a la Memoria: derivas políticas en la solidaridad con Chile a través del Museo (de la Resistencia) Salvador Allende en España (1976-1991)
Authors: Lebeau Élodie , Palacios Gonzalez Daniel 
Published: December 2021

El presente artículo analiza las evoluciones ideológicas que rodearon al “Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende”, desde su implantación en España en 1976, hasta el envío de sus obras a Chile en 1991. Tras el golpe de Estado en Chile, y como continuación del Museo de la Solidaridad (1972-1973), este “museo en el exilio” surgió como una manifestación artística de resistencia cultural contra la dictadura del general Augusto Pinochet. Pretendía apoyar la resistencia chilena desde el exterior mediante la recolección de obras y la organización de exposiciones itinerantes en los países donde se estableció. Después de haber observado su carácter internacionalista y antifascista inicial, se mostrará cómo, paralelamente a la profundización de las políticas gubernamentales de la Transición en España, la gestión del Museo cambió su significado simbólico hacia un carácter memorialista y folclórico de izquierdas. En un último punto se explicita cómo la llegada de la colección a Chile acabó de consumir la ruptura con su legado reivindicativo y de transformación social originario. El artículo ha implicado la revisión de material documental en España, Chile y Francia, con el objetivo de no documentar tan solo el proceso sino de aportar un análisis crítico sobre la deriva de la solidaridad artística con Chile, desde España en general y en particular desde la Comunidad Valenciana, así como y estancia en el Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés.
La contribución de las cooperativas de crédito para aliviar la exclusión financiera geográfica en los espacios menos poblados. El caso de España
Authors: Carchano Alcaraz Marcos , Carrasco Monteagudo Inmaculada , Soler Tormo Francisco V. 
Published: December 2021

La crisis asociada a la Covid ha puesto de manifiesto nuevamente la relevancia del sistema financiero. La pasada crisis, de carácter financiero había impactado intensamente en el sistema bancario, provocando un fuerte retroceso en la actividad crediticia, lo que, en muchos casos se ha traducido en riesgo creciente de exclusión financiera, sobre todo en aquellos territorios en retroceso demográfico. En este contexto, las cooperativas de crédito, caracterizadas por su reducido tamaño, localismo y vocación de banca de proximidad, han sufrido un deterioro patrimonial menos acusado que el resto de las entidades del sistema bancario. Además, actúan en las áreas donde la densidad de población es más baja, distinguiendo su actividad del negocio de la banca lucrativa, lo que permite paliar la menor implantación de entidades financieras, contribuyendo mitigar la exclusión financiera de carácter geográfico en estos espacios. Así, en un intento por reivindicar el papel de las cooperativas de crédito, en especial en el desarrollo de los territorios de la España Vacía, se plantea el presente trabajo con un doble objetivo: por un lado, analizar la relación existente entre sistema financiero, empleo y población, y por otro, comprobar si la presencia de las cooperativas de crédito es mayor allí donde ambos factores son más débiles, dando servicio en los espacios no atendidos por el resto de los intermediarios financieros. Para ello se presenta un estudio empírico realizado a partir de un modelo de ecuaciones estructurales mediante una técnica de mínimos cuadrados parciales para datos demográficos y de actividad financiera en 2018, donde la provincia se utiliza como unidad de análisis.
La relación entre el Tercer Sector de Acción Social y las Administraciones Públicas. Una comparativa autonómica
Authors: Díaz Velázquez Eduardo , García Campá Santiago , Mancha San Esteban Luis 
Published: December 2021

El Tercer Sector de Acción Social (TSAS) se erige como un actor relevante en la coproducción de bienestar en el Welfare Mix, de forma interrelacionada con las Administraciones Públicas o, incluso, dependiente de la financiación de éstas. En los últimos años, las crisis económicas y la reconfiguración del ámbito de los servicios sociales con la creciente competencia del sector mercantil están redefiniendo el papel del TSAS en la provisión de servicios sociales. En el marco del proyecto Perspectiva Comparada del Tercer Sector de Acción Social en las Comunidades Autónomas (PECOTSAS), financiado por el Plan Estatal de Investigación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (ref CSO2017-85486-P), mediante una metodología cualitativa basada en entrevistas y grupos focales a expertos, profesionales y otros actores relevantes del TSAS y de la Administración, hemos analizado de forma comparativa el encaje institucional y social del TSAS en diferentes comunidades autónomas, para explorar si existen factores diferenciales en su desarrollo dentro de cada región. Este artículo se centra en concreto en las relaciones del TSAS con las administraciones autonómicas. En particular, analiza de forma comparativa la posición del TSAS en la legislación existente sobre servicios sociales en cada comunidad autónoma, las formas de colaboración económica predominantes para la prestación de servicios y el desarrollo de programas de acción social, así como la existencia de espacios para la participación del TSAS en la toma de decisiones relacionadas con el bienestar social.