bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM INDONESIA
Authors: Widiatama Widiatama , Mahmud Hadi , Suparwi Suparwi 
Published: December 2021

<p class="Normal1">Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji negara hukum <em>(rechtsstaat</em>) atau <em>rule of law</em> sudah tepat untuk negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif, membahas mengenai doktrin - doktrin dan asas - asas dalam ilmu hukum. Pembudayaan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bersifat imperatif. Dengan demikian semua komponen bangsa, lebih-lebih para pemegang jabatan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah, lembaga negara dan kepemimpinan negara berkewajiban menjalankan amanat di maksud. Demi pertahanan negara ,untuk tegaknya sistem kenegaraan Pancasila, pemerintah berkewajiban mendidikkan dan membudayakan nilai-nilai dasar negara (ideologi nasional) bagi generasi penerus untuk mempertahankan integritas NKRI. Pemikiran untuk pelakasanaan pembudayaan nilai-nilai dasar negara, seyogyanya dikembangkan secara melembaga,konsepsional dan fungsional oleh negara dengan mendaya gunakan semua kelembagaan dan komponen bangsa. Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan atas hukum dan harus bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dengan dijadikannya hukum sebagai dasar negara, diharapkan bisa memberikan keadilan kepada seluruh masyarakatnya. Bila keadilan dalam suatu negara bisa dicapai, berarti cita – cita para pendiri negara bisa terwujud. Akan tetapi, pengaruh dari negara lain terhadap berlakunya hukum di Indonesia menimbulkan permasalahan baru. Pengaruh dari bangsa lain tersebut belum tentu sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain pengaruh dari negara lain, hukum di Indonseia juga dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa. Dalam pelaksanaannya agar tidak terombang – ambing dengan pengaruh dari negara lain tersebut, hendaknya nilai – nilai dari pancasila selalu menjadi pedoman dalam setiap penegakan hukum di Indonesia.</p>
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA
Authors: Sulistyani Diah , Asikin Nur , Soegianto Soegianto , Sadono Bambang 
Published: December 2021

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengembangan wakaf uang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf. Wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf yang baru di Indonesia, yang mana pengembangannya layak dilakukan terutama ketika perekonomian bangsa Indonesia sedang lemah. Metode pendekatan adalah yuridis normatif, sumber data adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mencakup penghimpunan dana wakaf, pengelolaan wakaf uang dan pendistribusian hasil wakaf tunai. Kendala pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dengan solusi BWI bersama pihak terkait dalam hal ini adalah LKS-PWU maupun Nazhir harus terus menyosialisasikan hukum wakaf tunai pada masyarakat; kurang profesionalnya Nazhir dalam pengelolaan wakaf uang solusinya adalah peningkatan kualitas nazhir agar profesional dan amanah dalam pengelolaan wakaf uang; kurangnya pemahaman dan kemampuan praktisi wakaf dalam pengembangan wakaf uang dengan solusi peningkatan kemampuan semua praktisi wakaf terlebih Nazhir sehingga mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional dan amanah serta sinergitas sehingga pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia sukses.</p>
KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM
Authors: Pramana Setiya , Junaidi Muhammad , Arifin Zaenal , Sukarna Kadi 
Published: December 2021

<p>Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Pegawai ASN sejatinya berada dalam posisi yang dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir ASN sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Disisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum dan Kendala dan solusi apakah yang dihadapi terkait kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b) Tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang jelas c). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan d). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif. e) Pertimbangan situasi tertib yang condong dijaga oleh Pori dalam hal ini Polda Jawa Tengah. Sedangkan Solusinya dari kendala tersebut diatas adalah : 1) Memperjelas aturan terkait definisi netral dari ASN tersebut. 2) Perlu regulasi penanganan dalam bentuk Undang-Undang yang jelas. 3) Pembentukan Mahkamah Pemilu yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Hakim, dan beberapa perwakilan dengan background tindak tidana pemilu yang dapat menangani sengketa pemilu.</p>
KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA
Authors: Cahyani Fenny , Junaidi Muhammad , Arifin Zaenal , Sukarna Kadi 
Published: December 2021

<p>Penelitian tentang hak imunitas advokat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat diterapkan, apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas advokat secara terbatas yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana sentral daripada pasal-pasal tersebut adalah dalam Pasal 16. Hak Imunitas yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam praktek penegakan hukum, banyak advokat yang menyalahgunakan hak imunitas ini dan demikian pula sebaliknya banyak penegak hukum lain yang belum paham tentang hak imunitas advokat. Penelitian ini ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hak imunitas berhasil apabila antar lembaga penegak hukum bekerja sesuai marwah undang-undang dan masing-masing pelaku hukum menjaga profesionalitas sesuai kode etik dan berpegang teguh pada asas iktikad baik untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar bermanfaat bagi masyarakat luas.</p>
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Authors: Lubis Muhammad Ridwan , Putra Panca Sarjana 
Published: December 2021

<pre>Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan menjawa apa yang menjadi faktor utama anak konflik dengan hukum dan bagaimana peran penegak hukum dalam penanggulangan kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Tidak diragukan lagi, reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum adalah salah satunya hak-hak penting anak karena jika anak bertentangan dengan hukum tidak memiliki hak dan perawatan khusus sehingga tidak dapat berguna dalam masyarakat. Oleh karena itu, anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlindungan hukum dan dukungan masyarakat untuk melindungi mereka secara terpisah dari orang dewasa, karena mereka situasi, kapasitas fisik dan intelektual yang terbatas. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadi penyebab anak yang terlibat dalam kejahatan adalah keluarga faktor, faktor lingkungan /pertemanan, ekonomi, tingkat pendidikannya rendah dan alkohol/obat-obatan. Penyebabnya faktor yang harus dikurangi dan dihilangkan agar anak-anak tidak terlibat dalam melakukan kejahatan. Langkah-langkah atau upaya konkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak</pre><pre> </pre>
HUBUNGAN HUKUM ANTAR PERUSAHAAN DALAM SISTEM PERUSAHAAN GRUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Authors: Achmad Andyna Susiawati , Indradewi Astrid Athina 
Published: December 2021

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem perusahaan grup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui peran serta tanggung jawab perusahaan induk dalam kegiatan operasional anak-anak perusahaannya. Fenomena perusahaan grup ini menimbulkan celah hukum terkait dengan kekosongan norma dalam pelaksanaan perusahaan induk dan perusahaan anak sebab konsepsi mengenai perusahaan grup tidak berada dalam ranah hukum karena perusahaan grup lebih mengacu kepada realitas bisnis. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengenal adanya hubungan khusus antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Dalam sebuah perusahaan grup hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak tidak lebih dan tidak kurang adalah hubungan sebagai perusahaan dan pemegang sahamnya saja. Hak dan kewajiban kedua jenis perusahaan sebatas apa yang telah diperjanjikan dalam Anggaran Dasar atau perjanjian-perjanjian <em>shareholder agreement</em> yang telah di tandatangani. Segala perbuatan dari anak-anak perusahaan adalah perbuatan mandiri dari perusahaan itu sendiri. Jadi dapat dipahami bahwa perusahaan induk tetap memiliki prinsip tanggung jawab terbatas sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan.</p>
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN
Authors: Wibowo Damara 
Published: December 2021

<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses penyidikan oleh Polri terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (<em>statute approach</em>) dengan meneliti sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini dan pendekatan kasus (<em>case approach</em>). Hasil penelitian ini adalah : (1) Penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di lakukan pihak kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. (2) Perlindungan terhadap hak asasi korban baik anak dan perempuan harus dilakukan juga terkait dengan pemulihan dari trauma kejahatan yang menganggu masa depan korban. Namun pada kenyataannya para korban masih di persulit dengan segala regulasi yang ada. Tidak semudah kenyataanya.</p>
Efektifitas promosi kesehatan oleh kader terhadap sikap dan perilaku pencegahan HIV/AIDS di Balecatur Yogyakarta
Authors: Astuti Dhesi Ari , Kurniati Nurul , Ardina Mega 
Published: December 2021

HIV/AIDS merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap pembangunan sosial ekonomi, stabilitas negara-negara berkembang. Upaya promotif sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) harus diimplementasikan. Implementasi kegiatan dalam promosi kesehatan diperlukan media promosi dengan berbagai cara untuk digunakan oleh pelaku promosi kesehatan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan, memberikan atau meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang kesehatan atau mentransformasikan perilaku kesehatan kepada sasaran. Kader kesehatan telah dibuktikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya memiliki pengaruh dalam pengetahuan, sikap atau perilaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas kader HIV/AIDS terhadap sikap dan perilaku pencegahan HIV AIDS pada ibu di Desa Balecatur Gamping Sleman Yogyakarta. Metode penelitian ini dengan quasi-experimental study dengan pre test dan post test dengan analisis uji statistik Paired T test. Hasil penelitian ini secara statistik tidak terdapat perbedaan rerata sikap (p-value = 0,507 ) dan tidak terdapat perbedaan rerata perilaku pecegahan berisiko (p-value = 0,693) responden yang didampingi oleh kader yang bermakna sebelum dan sesudah satu kali pendampingan. Kesimpulan pendampingan oleh kader di Balecatur bukan merupakan faktor utama dalam promosi kesehatan untuk peningkatan sikap dan perilaku pencegahan terhadap HIV/AIDS.
Hubungan Personal Hygiene dengan Kejadian Scabies Pada Santri di Pondok Pesantren
Authors: Efendi Rizal , Adriansyah Agus Aan , Ibad Mursyidul 
Published: December 2021

Latar belakang: Penyakit kulit banyak dijumpai di Indonesia seperti penyakit scabies yang disebabkan oleh parasit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan personal hygiene dengan kejadian scabies di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observasional menggunakan studi survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 100 santri meliputi 51 santri putra dan 49 santri putri dengan metode stratified random sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah personal hygiene dan kejadian scabies. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan lembar wawancara terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku rekam medik pondok pesantren. Analisis data menggunakan uji chi-square (α=0,05). Hasil: Sebagian besar santri memiliki personal hygiene tidak baik (53%), pernah mengalami kejadian scabies (56%) dan terdapat hubungan personal hygiene santri dengan kejadian scabies (p=0,000) di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya. Simpulan: Semakin tidak baik personal hygiene yang dimiliki, maka santri cenderung pernah mengalami kejadian scabies.
Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Perawat Rawat Jalan dan Rawat Inap
Authors: Kiswara Rian Muhammad , Mifbakhuddin Mifbakhuddin , Prasetio Diki Bima 
Published: December 2021

Latar belakang : Rumah sakit adalah suatu intitusi pelayanan kesehatan yang bergerak dalam bidang kesehatan dengan fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penyembuhan penyakit pada masyarakat. Perawat merupakan seorang yang mempunyai kemampuan khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit baik pasien maupun dirinya sendiri. Metode: Jenis penelitian ini adalah observasional analitik. Penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Hasil : Perawat rawat jalan dan rawat inap RSU X memiliki usia lebih dari 35 orang sebanyak 8 orang (23,5%) dan kurang dari sama dengan 35 sebanyak 26 orang (76,5%). Jenis kelamin yang berjenis kelamin laki-laki sebnyak 2 orang (5,9%) dan yang berjenis perempuan sebanyak 32 orang (94,1%). Masa kerja < 5 tahun sebanyak 9 orang (26,5%) dan ≥ 5 tahun sebanyak 25 orang (73,5%). Kategori pengetahuan dikatakan baik sebanyak 14 orang (41,2%), cukup sebanyak 10 orang (29,4%) dan pengetahuan dikatakan kurang baik sebanyak 10 orang (29,4%). Kategori pengawasan yang dikatakan baik sebanyak 28 orang (82,4%) dan dan pengawasan kurang baik sebanyak 6 orang (17,6%). Simpulan : Tidak ada hubungan antara usia, jenis kelamin, masa kerja, pengetahuan, dan pengawasan dengan kepatuhan penggunaan APD pada perawat rawat jalan dan rawat inap di RSU X p value lebih >0,05.
Are Canadian medicine librarians directly supporting medical student health and wellness? A nation-wide survey
Authors: Phinney Jackie , Kiester Lucy 
Published: December 2021

Introduction: Students in Undergraduate Medical Education (UGME/UME) programs face a variety of stressors that can impact well-being. To address this, the Committee on Accreditation of Canadian Medical Schools (CACMS) mandates that medical schools offer support and programming that promotes student well-being. Academic librarians are accustomed to providing outreach that meets their faculties’ needs. Therefore, the goal of this study was to explore if Canadian undergraduate medical education librarians are supporting medical student wellness at their medical schools, and how they are doing so.

Methods: A bilingual, electronic survey containing multiple choice and open-ended questions was distributed across two Canadian health sciences library listservs during the summer of 2020. Librarians supporting UGME/UME programs now or within the last three years were invited to participate.

Results: 22 Responses were received, and 17 complete datasets were included in the final results. The majority of respondents have encountered a medical student in distress (n=10) and have adjusted their teaching style or materials to help reduce stress in medical students (n=9). Other initiatives such as resource purchasing, wellness-themed displays, planning wellness-themed events and spaces, and partnerships on campus in support of medical student wellness were less common.

Discussion: The data in this study provides evidence that Canadian undergraduate medical education librarians are mindful of medical student well-being, and are taking steps to provide relevant support to this learner group. Librarians could adopt similar initiatives at their libraries to show support for learner wellness, and enhance their programs’ accreditation efforts in this area.
KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK PADA KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
Authors: Rizal Daisy Rahma , Purwangka Fis , Imron Mohammad , Wisudo Sugeng Hari 
Published: December 2021

Fasilitas penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Instalasi Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu fasilitas fungsional pelabuhan perikanan. Namun nelayan masih kesulitan dalam mengakses BBM dengan harga normal dan stok yang tersedia tidak pasti. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah BBM yang dibutuhkan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah BBM yang disediakan penyalur BBM resmi, serta menentukan persediaan kebutuhan BBM dan merekomendasikan distribusi BBM yang baik bagi nelayan di PPN Palabuhanratu. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis matematika sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan PPN Palabuhanratu membutuhkan BBM jenis solar dan bensin. Kebutuhan solar subsidi oleh kapal ≤30 GT sebesar 568.041 liter selama satu tahun. Kebutuhan solar industri sebanyak 2.556.000 liter dalam setahun. BBM jenis bensin yang dibutuhkan sebesar 676.202 liter dalam setahun. Rekomendasi untuk pendistribusian BBM yang lebih baik adalah melakukan penyederhanaan administasi perikanan agar mudah dalam mengakses BBM subsidi (satu identitas multifungsi), menggunakan perhitungan hasil penelitian untuk referensi kuota BBM dan membuka informasi akses kuota ketersediaan BBM untuk sektor perikanan pada setiap tempat pengisian BBM di sekitar PPN Palabuhanratu, dan membuat mekanisme terstruktur dan pengawasan ketat untuk pembelian BBM subsidi dan non-subsidi.
Kata kunci: BBM, bensin, kapal perikanan, PPN Palabuhanratu, solar
Quality of medical care in Russia
Authors: Nazarenko G. В. 
Published: December 2021

The system of providing medical care belongs to the sphere of economic activity referred to as «range of services» in Russia.The main criterion in the provision of services is the receipt of the final intended effect, which fully satisfies the customer of this service. If the final intended effect is not achieved, then this service cannot be considered as completed.In medical care, there is no final guaranteed result. The purpose of providing medical care is the very process of its provision.The intended result of treatment cannot be guaranteed, but the provider of medical care is obliged to apply all their experience and knowledge to achieve the most useful effect for the patient.Russian legislation provides for the evaluation of the quality of medical care based on the final effect. This approach to solving the issue of medical care improvement quality does not allow the healthcare in Russia to adequately develop since the main emphasis is placed on the administrative command system of control and motivation of doctors to their work. The openness of the medical community to the society leads to an inadequate evaluation of the inevitable medical failures, complications and problems in the field of medical treatment. The absence of medical practice institution in Russia and the prevalence of hired labor of doctors deprive the medical community of one of the main criteria for the development of medicine — the discretion, provided personal responsibility before a patient. In fact, it is impossible to receive high quality medical care under circumstances where a physician is only a hired "addition" to the material and technical base of a medical institution.The solution to the above problems can be found on condition of separating healthcare in Russia into a special sphere of economic activity with its own legal determination, structure, management, legislation. It is necessary to isolate medical community from society as much as possible, to limit free access to special information for public inspection and non-expert accusations. We should rely on the development of medical practice in the country as it fullestly reflects doctor's competence independent on the will of the employer.
Library Services from the Outside-In
Authors: Lu Cindy 
Published: December 2021

The purpose is to inform the seminary libraries to design library services based on an outside-in strategy to meet the information intents of the theological students from clandestine, unregistered Christian churches in China. Specifically, the goals of this research are to: 1. Examine how the previous tactic information practices—walking, poaching, reading, and deception—exercised routinely in the unregistered Christian communities in China were shaped by the information-impoverished situations. 2. Stratify how information intents could change their tactic practices in finding religious information, when members from these information-impoverished communities come to study at theological seminaries in the United States, where information is rich and freely accessible. The study applies Todd’s extended six categories of information intents to analyze de Certeau’s four types of tactic information practices in walking, poaching, reading, and deception/disguise, as demonstrated in the interviews and information world maps of the seventeen theological students from China.