bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP SKETSA DAN BENTUK OGOH-OGOH
Authors: Dinanda I Putu Dianda Ega , Wiryawan I Wayan 
Published: July 2021

Ogoh-ogoh merupakan budaya masyarakat Bali yang pada umumnya berhubungan dengan upacara agama umat hindu. Seiring dengan perkembangan ogoh-ogoh bukan hanya digunakan di dalam upacara agama atau acara adat saja. Pemerintah maupun kelompok masyarakat sering mengadakan lomba ogoh-ogoh dengan berbagai kriteria sebagai dasar penilaiannya. Hal tersebut menyebabkan munculnya nama-nama baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang menjadi terkenal dengan bentuk ogoh-ogohnya yang dinilai sebagai yang terbaik oleh masyarakat Bali. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas sketsa dan bentuk ogoh-ogoh sebagai hak cipta guna melindungi sketsa dan bentuk ogoh-ogoh yang diciptakan oleh perseorangan atau kelompok agar tidak digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh kelompok atau orang lainnya. Hal ini juga ditekankan pada penghargaan bagi pencipta sketsa dan bentuk ogoh-ogoh tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sketsa dan bentuk ogoh-ogoh dapat dikatagorikan sebagai modifikasi ekspresi budaya tradisional dan bisa dijadikan individual right. Sketa ogoh-ogoh sebaiknya dapat didaftarkan sebagai hak cipta bagi orang ataupun kelompok yang menciptakannya sehingga terhindar dari pencurian ide serta dapat melindungi hak moral dan hak ekonomi penciptanya.
Ogoh-ogoh is a Balinese culture that is generally associated with Hindu religious ceremonies. Along with the development of ogoh-ogoh not only used in religious ceremonies or traditional events. The government and community groups often hold ogoh-ogoh competitions with various criteria as the basis for their assessment. This has led to the emergence of the names of individuals and community groups who have become famous for their ogoh-ogoh forms which are considered the best by the Balinese. The purpose of this study is to analyze the legal protection of sketches and forms of ogoh-ogoh as copyright in order to protect the sketches and forms of ogoh-ogoh created by individuals or groups from being used irresponsibly by groups or other people. It also emphasized the appreciation for the creators of the sketches and forms of the ogoh-ogoh. This paper uses normative legal research methods. The results of this study are that according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, sketches and forms of ogoh-ogoh can be categorized as modification of traditional cultural expressions and can be used as individual rights. Sketa ogoh-ogoh should be registered as a copyright for the person or group that created it so as to avoid the theft of ideas and can protect the moral rights and economic rights of their creators.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN (STUDI PADA PT. LION MENTARI AIRLINES)
Authors: Sucitawati Desak Putu Dian , Putra Atmadja Ida Bagus 
Published: July 2021

Tujuan dari penulisan artikel dalam jurnal ini untuk mengkaji mengenai hubungan hukum antara perusahaan penerbangan dengan penumpang, serta untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang apabila terjadi penundaan penerbangan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Perusahaan Angkutan Penerbangan dengan penumpang adalah hubungan hukum yang sifatnya perjanjian berkala yaitu perjanjian dengan syarat dilakukan hanya untuk waktu tertentu dan perbuatan tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara di Pasal 10, yaitu keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam akan mengakibatkan pembayaran kompensasi sebesarRp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk masing-masing penumpang.
The purpose of articles in this journal is to examine the legal relationship between airline companies and passengers, as well as to find out the responsibility of airlines to passengers in the event of flight delays. This paper uses an empirical juridical research method with qualitative descriptive research characteristics. The results of the study show that the legal relationship between the Aviation Transportation Company and passengers is a legal relationship which is a periodic agreement, namely an agreement with the condition that it is carried out only for a certain time and for certain actions. In accordance with Ministerial Regulation Number 77 of 2011 concerning the Responsibility of Air Transport Carriers in Article 10, namely a delay of more than 4 (four) hours will result in the payment of compensation of Rp. 300,000.00 (three hundred thousand Rupiah) for each passenger.
MELACAK INVESTASI SYARIAH: STUDI PERKEMBANGAN SUKUK BAGI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA
Authors: Munawiroh Afifatul , Rumawi Rumawi 
Published: July 2021

Sukuk (Obligasi syariah) merupakan investasi yang ada dalam lingkup pasar modal syariah yang sangat menguntungkan. Oleh Karena itu, perlu adanya penelitian lanjutan supaya sukuk bisa meluas ke seluruh penjuru negeri. Paper ini adalah penelitian yang berbasis pada kajian pustaka, tema yang diambil dalam penelitian ini adalah Sukuk dalam Pasar Modal Syariah. Ada tiga pertanyaan penting: pertama, bagaimana kondisi pasar modal syariah di Indonesia? Kedua, bagaimana investasi syariah dalam mengelola perkembangan sukuk di Indonesia? Ketiga, bagaimana impact adanya sukuk bagi pasar modal syariah di Indonesia? Dengan pendekatan historis untuk mengkaji kondisi pasar modal syariah di Indonesia. Sedangkan, investasi syariah dalam mengelola perkembangan sukuk dan impact adanya sukuk bagi pasar modal syariah di Indonesia dijelaskan melalui pendekatan content analysis. Hasil dari pembahasan ini adalah penurunan dan peningkatan suku di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kebutuhan dalam pengembangan Indonesia, terlebih negara ini dihuni oleh mayoritas penduduk muslim. Sehingga, dalam penyebarannya akan semakin cepat dan mudah.
Sukuk (Islamic bonds) are investments that exist within the scope of the Islamic capital market which is very profitable. Therefore, further research is needed so that Sukuk can be spread throughout the country. This paper is a research-based on a literature review, the theme taken in this study is Sukuk in the Islamic Capital Market. There are three important questions: first, what is the condition of the Islamic capital market in Indonesia? Second, how is Islamic investment in managing the development of Sukuk in Indonesia? Third, what is the impact of the existence of Sukuk for the Islamic capital market in Indonesia? With a historical approach to assessing the condition of Islamic capital markets in Indonesia. Meanwhile, Islamic investment in managing the development of Sukuk and the impact of the existence of Sukuk for the Islamic capital market in Indonesia is explained through a content analysis approach. The result of this discussion is the decline and increase in ethnic groups in Indonesia is very influential on the needs in the development of Indonesia, moreover, the country is inhabited by a majority of the Muslim population. Thus, the spread will be faster and easier.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA DALAM PERJANJIAN WARALABA ACK FRIED CHICKEN
Authors: Mariana Ni Putu , Subawa Made 
Published: July 2021

Secara konsep waralaba dari ACK Fried Chicken, ACK Fried Chicken memfokuskan bisnis waralabanya pada kios Fried Chicken. Pihak ACK Fried Chicken sebagai franchisor mempunyai standar yang harus dipenuhi pihak franchisee namun pada kenyataan das sollen dan das sein tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab sehingga pihak franchisee dikatakan wanprestasi dan untuk mengkaji upaya penyelesaian yang dilakukan apabila franchisee melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba ACK Fried Chicken. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil studi menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada ACK Fried Chicken adalah harga bahan baku dari ACK Fried Chicken lebih mahal dari harga produk di pasar swalayan dan pihak franchisee yang tidak mau membayar royalty sebesar sepuluh persen kepada pihak franchisor. Upaya penyelesaian yang dilakukan pada franchise melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba adalah dengan upaya kekeluargaan berupa diskusi bersama antara kedua belah pihak. Dan pihak ACK Fried Chicken dapat mencabut izin waralaba dari pihak franchisee apabila permasalahan tidak dapat terselesaikan melalui upaya kekeluargaan.
In a franchise concept from ACK Fried Chicken, ACK Fried Chicken focuses its franchise business on Fried Chicken kiosks. ACK Fried Chicken as a franchisor has a standard that must be met by the franchisee, but in reality das sollen and das sein do not go as they should. The purpose of this research is to find out the causal factors so that the franchisee is said to be in default and to review the remedies that are carried out if the franchisee does an ACK Fried Chicken franchise agreement. This research method is empirical legal research. The results of the study show that the factors causing the default in ACK Fried Chicken is the price of raw materials from ACK Fried Chicken is more expensive than the price of the product in the supermarket and the franchisee does not want to pay a royalty of ten percent to the franchisor. Settlement efforts carried out on the franchisee defaulting on the franchise agreement are through family efforts between the two parties. And the ACK Fried Chicken can revoke the franchise license from the franchisee if the problem cannot be resolved through family efforts.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI INDONESIA
Authors: Nareswari Manuaba Ida Ayu Lidya , Sukihana Ida Ayu 
Published: July 2021

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai buku elektronik (e-book) menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut dengan UUHC, dan mengetahui bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada buku elektronik (E-book). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memusatkan objek kajian pada UUHC. Hasil studi menunjukkan bahwa penjelasan dari Pasal 40 Ayat (1) huruf n UUHC secara implisit mengakui bahwa buku elektronik (E-book) merupakan salah satu ciptaan adaptasi yang dilindungi. Maka dari itu buku elektronik (E-book) adalah bentuk adaptasi atau pengalihwujudan dari buku cetak sehingga buku elektronik (E-book) harus dilindungi. Bagi orang lain yang ingin mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik (E-book) harus mendapatkan izin dari penciptanya melalui perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta dalam penggandaan buku elektronik tanpa seizin Pencipta maka berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang hak cipta.
This study aims to find out the law of e-book or e-book copyright based on Copyright Law Number 28 Year 2014 which known as UUHC and the forms of how to settled any cases that is used if the e-book copyright occurs. This study use normative law methods and focusing to UUHC as the object of study. The study results show that the explanation from Article 40 Paragraph (1) letter n of the UUHC implicity admit that e-book is one of protected adaptation creation. Therefore e-book can be interpreted as a form of aadaption or transformation of printed book so that e-book need to be protected. For those who want to convert a printed book into an e-book need the author permission through license agreement that made by each side and need to fulfill the legal terms of the agreement which regulated in Article 1320 BW. If there is a copyright infringement in duplicating books without the author permission, based on Article 95 Paragraph (1) UUHC this case can be settled by courts or without trial can be solved by arbitration, mediation, negotiation, and conciliation. Specifically for the case which can be settled by court, the court who own the authorization to settle the cases is Commercial Court.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WINE SALAK DESA ADAT SIBETAN KABUPATEN KARANGASEM
Authors: Sudirga I Made 
Published: July 2021

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap produk wine salak desa sibetan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geogerafis. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap wine salak produksi desa Sibetan, kecamatan Bebandem kabupaten karangasem ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat terbukti belum terdaftarnya sebagai indikasi geografis dan hal ini berdampak pada nilai jual wine tersebut yang terbilang murah seukuran produksi wine serta pemasarannya belum luas hanya sebatas wisatawan yang berkunjung saja.
The purpose of this study was to analyze the legal protection of salak wine products in the Sibetan village based on Government Regulation No. 51 of 2007 concerning Geographical Indications. This paper uses an empirical legal research method. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. The results showed that the legal protection of salak wine produced in Sibetan village, Bebandem sub-district, Karangasem district in terms of Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications has not been able to improve the local economy, it is proven that it has not been registered as a geographical indication and this has an impact on the selling value of the wine. which is relatively inexpensive about the size of wine production and its marketing is not extensive, only limited to visiting tourists.
PERTANGGUNGJAWABAN DAN UPAYA HUKUM PEMBAYARAN UTANG KLAIM ASURANSI TERHADAP PEMEGANG POLIS AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI
Authors: Syahran M. Alifadhil , Marwanto Marwanto 
Published: July 2021

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terhadap pemegang polis adalah dengan membayarkan utang klaim asuransi yang pengurusan terhadap pembayaran tersebut dilaksanakan oleh kurator sebagai pengurus dari harta kekayaan debitor dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis adalah memohonkan permohonan pailit yang diwakilkan oleh otoritas jasa keuangan ke pengadilan niaga. Metode penelitian yang dilakukan dari penulisan ini adalah hukum normatif dengan mengacu kepada berbagai bahan pustaka atau data sekunder serta melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi terhadap penulisan ini menunjukkan bahwasanya perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga memiliki bentuk pertanggungjawaban untuk membayarkan utang klaim asuransi terhadap pemegang polis dan pemegang polis dapat menempuh upaya hukum untuk memohonkan pailitnya perusahaan asuransi.
The responsibility for the insurance company that is declared bankrupt to the policyholder is to pay the insurance claim debt, which the management of the payment is carried out by the curator as the manager of the debtor’s assets and legal effort that can be taken by the policyholder is to apply for bankruptcy represented by the service authority finance to the commercial court. The research method used from this writing is normative law by referring to various library materials or secondary data as well as taking a staturoy approach and conceptual approach. The result of the study on this writing show that insurance companies that have been declared bankrupt by commercial court have a form of responsibility to pay insurance claims debts against policyholders and policyholder also can take a legal effort to petition the insurance company for bankruptcy.
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA PHENON EVENT DENPASAR
Authors: Adnyana Geraldine Thirdaswari , Wiryawan I Wayan 
Published: July 2021

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja harian lepas serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja harian lepas pada Perusahaan Phenon Event di Denpasar. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan dari peraturan perundang-undangan (the statue approach) dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Phenon Event Denpasar belum melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja pada Perusahaan Phenon Event Denpasar adalah ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.
This journal writing aims to determine the implementation of occupational safety and health for casual daily workers and to find out the factors that become obstacles in the implementation of legal protection for occupational health and safety for casual daily workers at the Phenon Event Company in Denpasar. The research method used is the empirical legal research method, using the approach of statutory regulations (the statue approach) and the fact approach. The results showed that the Phenon Event Denpasar Company had not implemented occupational health and safety in accordance with the standards stipulated in the Minister of Health Regulation No. 48 of 2016 concerning Office Work Safety and Health Standards. The factors that become obstacles in the implementation of occupational health and safety protection at the Phenon Event Denpasar Company are the company's inability to meet occupational health and safety standards as regulated in the Minister of Health Regulation No. 48 of 2016 concerning Office Work Safety and Health Standards.
PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA PADA YAYASAN DI BALI
Authors: Smara Raditia Tjokorda Gde Agung , Pradnya Yustiawan Dewa Gede 
Published: July 2021

Penyandang disabilitas sering sekali kurang mendapat perhatian, seperti mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi. Kurangnya akses juga menjadi penghambat kehidupan seharihari para penyandang disabilitas. Harapan bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan bisa dikatakan kecil dibanding mereka yang tidak memiliki cacat fisik. Yayasan atau organisasi nirlaba dapat dikatakan memiliki peran kuat dalam menghadapi berbagai masalah yang tengah terjadi. Ketimpangan antara perkembangan pesat pariwisata Bali dengan pemenuhan hak-hak dasar dari kaum disabilitas telah mulai dijembatani melalui keberadaan yayasan atau organisasi nirlaba. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu objek penelitian dengan cara meneliti data sekunder terhadap data primer yang ada dilapangan. Hasil studi menunjukkan perlakuan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam Yayasan di Bali telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana pihak Yayasan sudah melindungi dan mengakomodasi hak-hak pekerja penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan, seluruh peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan dengan baik oleh pihak yayasan guna memenuhi kebutuhan para pekerja penyandang disabilitas terutama pada dunia kerja.
People with disabilities often receive less attention, different treatment, or discrimination. Limited access also becomes a barrier to their daily lives. They get smaller chances to get a job compared to those non-disabled. Foundations or non-profit organizations have a strong role in dealing with current issues. The organization has bridged the disparity between the rapid development of Bali tourism and the fulfillment of the basic rights of people with disabilities. The purpose of writing this journal is to determine the rights of workers with disabilities based on the prevailing laws and regulations in Indonesia and to find out the forms of treatment for workers with disabilities who work at foundations in Bali. This type of research is a type of empirical legal research, namely the approach method used to solve an object of research by examining secondary data against primary data in the field. The study results show the treatment received by workers with disabilities in a non-profit organization in Bali has been appropriate with the applicable regulations with the protection and accommodation of workers with disabilities without discrimination and differences. All laws and regulations have been implemented well by the foundation to meet the needs of workers with disabilities particularly in the world of work.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA NIKOTIN CAIR YANG KEMASANNYA TIDAK TERCANTUM PERINGATAN KESEHATAN
Authors: Khristian Khrisna , Sukihana Ida Ayu 
Published: July 2021

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen rokok elektrik yang tidak tercantum label informasi dan peringatan kesehatan serta tanggung jawab pelaku usaha akibat dari bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi rokok elektrik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian adalah nikotin cair dapat dikategorikan sebagai produk tembakau atau HPTL sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya. Untuk itu informasi yang dicantumkan didalam kemasan nikotin cair sangat diperlukan dengan tujuan untuk melengkapi hak konsumen dan merupakan bentuk kewajiban dari pelaku usaha sesuai denga pasal 7 huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

The purpose of writing is to determine the protection of e-cigarette consumers who do not include information labels and health warnings as well as the responsibility of business actors due to the dangers posed by the consumption of e-cigarettes. This research uses normative legal research method. The result of this research is that liquid nicotine can be categorized as a tobacco product or HPTL as stated in article 1 number 18 Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 67 / PMK.04 / 2018 concerning the trade of excisable goods whose excise is paid off by attaching an excise tape or affixing other signs of payment of excise. For this reason, the information contained in the liquid nicotine packaging is very necessary with the aim of completing consumer rights and is a form of obligation of business actors in accordance with article 7 letter b of Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.