bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGATURAN PEMBATASAN KEBEBASAN PERS DALAM PENYEBARAN INFORMASI DI INDONESIA
Authors: Mahendra Gautama I Dewa Gede Agung , Purwanto I Wayan Novy 
Published: July 2021

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia serta akibat hukum tidak pengaturan pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis isu hukum pada penelitian ini. Sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Tidak adanya pengaturan terkait pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia mengakibatkan pada lemahnya kualitas karya yang disajikan pers dan akan membuat pers melaksanakan kegiatan jurnalistik yang tidak berdasarkan kaidah yang benar, sehingga karya yang dihasilkan adalah karya jurnalistik tidak berkualitas. Sehingga perlu diperjelas pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
This study aims to analyze the restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia and the legal consequences of not regulating restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia. The method used in research related to the regulation of policy insurance institutions in insurance companies in Indonesia uses normative juridical legal research. This study uses a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and also tertiary legal materials. The results of this study found that the restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia had not been specifically regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The absence of regulations regarding restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia results in the weak quality of the work presented by the press and will make the press carry out journalistic activities that are far from correct principles, so that the resulting work is unqualified journalistic work. So it is necessary to clarify the restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia through Law Number 40 of 1999 concerning the Press.
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PIDANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI BANTEN
Authors: Asnawi Asnawi , Andriani Asih Gaduh 
Published: July 2021

Pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan amanat Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masa Kampanye yang seharusnya digunakan untuk meyakinkan pemilih melalui visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu, justru sering ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu dalam masa kampanye yang memenuhi aspek kepastian hukum dan untuk mengetahui tindak pidana kampanye pemilu tahun 2019 di provinsi Banten. Penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa kepastian penegakan hukum di dalam pemilu merupakan salah satu tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat dan menghasilkan pemilu yang berkualitas berdasarkan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Apabila dilihat dari aspek kerawanan tahapan, tahapan kampanye di provinsi Banten masuk ke dalam kategori rawan tinggi. Bawaslu Banten hingga Maret 2019 mencatat jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye yaitu sebanyak 11.122 kasus, yang terdiri dari 11.073 kasus pelanggaran kampanye dan 49 kasus pelanggaran pidana kampanye.
General elections are the implementation of people's sovereignty which aims to produce a democratic government in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. election criminal offenses. This study aims to determine law enforcement against violations of election crimes during the campaign period that meet the legal certainty aspects and to find out about the criminal offenses for the 2019 election campaign in Banten province. This research is a normative juridical research with a statutory approach and a case approach. This research uses secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study concluded that the certainty of law enforcement in elections is one of the goals to create order, security and peace in society and produce quality elections based on the principles of direct, general, free, secret, honest and fair elections. When viewed from the aspect of stage vulnerability, the campaign stages in Banten province fall into the high-prone category. Bawaslu Banten until March 2019 recorded the number of violations that occurred at the campaign stage, namely as many as 11,122 cases, consisting of 11,073 cases of campaign violations and 49 cases of campaign criminal offenses.
HAPUSNYA PERIKATAN KREDIT BANK AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH DEBITUR TERHADAP BENDA MILIK ORANG LAIN
Authors: Komala I Gusti Ayu Trisna , Dewi Kasih Desak Putu 
Published: July 2021

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui konsekuensi yuridis terkait kredit bank yang diperoleh dari tindakan pemalsuan tanda tangan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelepasan kredit dengan pemalsuan dokumen. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dalam penulisan artikel ini. Hasil penelitian ini menunjukkan kreditur dan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPer karena kreditur lalai dalam kegiatan perbankan dan debitur melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen dengan menggadaikan benda milik orang lain sebagai agunan di bank, yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang bersangkutan yaitu pemegang hak milik benda tersebut. Konsekuensi yuridis terkait kredit bank yang diperoleh dari pemalsuan tanda tangan adalah kredit tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer dan pasal 1321 yang menjelaskan tidak ada kesepakatan jika perjanjian terjadi karena adanya kekhilafan dan tipuan. Perlindungan hukum terhadap kreditur karena lalai dalam kegiatan pencairan kredit adalah pihak kreditur terdapat dalam pasal 1265 syarat pengembalian keadaan seperti semula.
The aims of study to find out the juridical consequences related to bank credit that obtained from the act of signature forgery and knowing the legal protection of creditors for the release of credit by falsifying documents. The normative legal research method with the legistlavite approach and conceptual approach were used in writing this article. The results of this study are that creditors and debtors have committed acts against the law in article 1365 of the civil code because creditors are negligent in banking activities and debtors commit fraud and falsification of documents by mortgaging other people's property as collateral in the bank, resulting in losses to the parties concerned is that the owner of the propert right . Juridical consequences related to bank credit obtained from falsification of signatures is that the credit is null and void because it does not meet the legal requirements for an agreement provided for in article 1320 of the civil code and article 1321 which explains that there is no agreement if the agreement occurs because of an error and deception. Legal protection for creditors due to negligence in the activities of credit disbursement is the creditor contained in article 1265 conditions of returning the original condition.
PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KUTA SELATAN
Authors: Novithasari Kadek Wifika , Westra I Ketut 
Published: July 2021

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil belum memiliki izin usaha, serta; untuk mengetahui upaya penyelesaian terkait masih banyaknya usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan memfokuskan pada observasi lapangan dan wawancara beberapa pihak terkait dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang penulis kehendaki. Informan dalam penelitian ini adalah Staff Kontrak Dinas Perizinan Wilayah Kuta Selatan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; Sub Bagian Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Kuta Selatan; Customer Service Bank BRI Desa Ungasan; Para pelaku usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kuta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan legalitas bentuk usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kuta Selatan faktanya masih terdapat beberapa kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil belum mengurus izin usahanya, seperti; SOP yang harus dipenuhi, keterlibatan oknum dalam pengurusan izin secara manual, dan kurangnya sosialisasi serta kesadaran masyarakat. Upaya penyelesaiannya bagi pelaku usaha yang enggan mengurus izinnya secara manual, Pemerintah telah membuatkan program OSS (Online System Submission) sehingga akan lebih mempermudah Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) mengurus izin usahanya.
The purpose of this study is to determine the factors that affect micro and small businesses that do not have a business license, and; This is to determine the resolution efforts related to the large number of micro and small businesses that do not have business licenses. Research using descriptive-qualitative methods, focusing on field observations and interviews of several related parties were carried out to achieve the goals or objectives that the writer wanted. The informants in this study were the Contract Staff of the South Kuta Regional Licensing Service, Central Government of Badung Regency; Sub Division of Public Services Office of South Kuta District; Bank BRI Customer Service in Ungasan Village; Micro and Small entrepreneurs in South Kuta District. The results showed that the application of the legality of micro and small business forms in South Kuta District, in fact, there are still several obstacles or factors that affect micro and small businesses that have not processed their business licenses, such as; SOPs that must be met, involvement of individuals in manual permit processing, and lack of socialization and public awareness. Efforts to solve it for business actors who are reluctant to take care of their permits manually, the Government has created an OSS (Online System Submission) program so that it will make it easier for micro and small entrepreneurs (PUMK) to process their business permits.
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK OLEH KONSUMEN DI PT. RESTU PROPERTY
Authors: Prawira Made Rama , Purwanto I Wayan Novy 
Published: July 2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli rumah pada PT. Restu Property dan mengetahui akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli rumah secara sepihak oleh konsumen di PT. Restu Property. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Digunakannya jenis penelitian ini yaitu untuk melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli rumah pada PT. Restu Property dan mengkaji akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli rumah secara sepihak oleh konsumen di PT. Restu Property. Pendekatan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pelaksanaan perjanjian jual beli rumah pada PT. Restu Property tahapannya meliputi pembayaran atau disebut dengan istilah booking fee atau tanda jadi, pemilihan desain bangunan, menentukan cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan kredit pemilikan rumah, pembayaran uang muka atau down payment, dilanjutkan dengan pembangunan rumah. Setelah rumah selesai dibangun dilakukan serah terima rumah dan pembuatan Akta Jual Beli, berdasarkan hal tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan kredit maka pencairan kredit pemilikan rumah tersebut dapat dilakukan. Sedangkan akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh konsumen kepada PT. Restu Property adalah perjanjian dapat dibatalkan tanpa kewajiban bagi pihak developer untuk mengembalikan uang muka atau down payment yang telah dibayarkan oleh konsumen.
The purpose of this study was to determine the implementation of the house sale and purchase agreement at PT. Restu Property and know the legal consequences of the cancellation of the house sale and purchase agreement unilaterally by consumers at PT. Restu Property. The legal research method used in this study is a type of empirical legal research. The use of this type of research is to conduct an assessment of the implementation of the house sale and purchase agreement at PT. Restu Property and examine the legal consequences of the cancellation of the house sale and purchase agreement unilaterally by consumers at PT. Restu Property. This research approach is to use a fact approach and a statutory approach.implementation of the house sale and purchase agreement at PT. Restu Properti, the stages include payment or what is called a booking fee or sign, choosing a building design, determining the method of payment that can be made in cash or in installments, down payment or down payment, by building a house. After the house is completed, the handover of the house is carried out and the making of a Sale and Purchase Deed, based on this the payment must be made by credit so that the disbursement of the mortgage can be made. Meanwhile, the legal consequences for the cancellation of unilateral agreements made by consumers to PT. Restu Property is an agreement that can be canceled without obligation for the developer to return the down payment or down payment that has been made by the consumer.
PERGESERAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN DPRD DARI ORDE BARU SAMPAI REFORMASI
Authors: Ramadhan Rizki 
Published: July 2021

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah yang dimana adanya pergeseran kewenangan Kepala Daerah dan DPRD semenjak pemerintahan orde baru sampai reformasi, dengan menggunakan teori hukum Separation Of Power dan Distribution Of Power sebagai pisau analisis berdasarkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa perundang-undangan tentang pemerintahan daerah ternyata telah mengalami lima kali pergantian dan dua kali perubahan atas undang-undang terbaru yang dampaknya berpengaruh terhadap pelayanan di masyarakat. Atas hal tersebut diketahui bahwa pergeseran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah atas kewenangan Kepala Daerah dan DPRD ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor daerah, kepentingan, dan kebijakan politik dari setiap zaman.
This paper aims to examine changes to the law on regional governance where there has been a shift in the authority of the Regional Head and DPRD from the New Order government to reform, using the legal theory of Separation of Power and Distribution of Power as an analysis knife based on normative juridical legal research methods. The results of the study show that the legislation on regional government has actually undergone five changes and two changes to the latest law which has an impact on services in society. Based on this, it is known that the shift in the administration of regional government to the authority of the Regional Head and DPRD is influenced by several factors, including regional factors, interests, and political policies from every era.
PENGATURAN CORPORATION SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI PENDAPATAN DESA ADAT DI BALI
Authors: Dharmada I Gusti Agung Gde , Asmara Putra Dewa Nyoman Rai 
Published: July 2021

Pemerintahan adat bersifat keagamaan dan budaya yang membutuhkan pembiayaan yang bersifat terus menerus dan tidak sedikit. Perkembangan investasi dunia usaha di wewidangan desa adat sangat pesat. Sektor industri atau korporasi skala besar mulai masuk ke pelosok – pelosok desa dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Eksploitasi oleh industri berdampak terjadinya degradasi lingkungan. Dalam mempertanggungjawabkan dampak – dampak sosial, ekonomi dan lingkungan diperlukan tanggung jawab sosial dari korporasi berupa pemberian CSR (Corporation Social Responsibility). Untuk itu penulisan bertujuan menganalisa dan mengetahui berkaitan penormaan pungutan CSR perusahaan agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan sah bagi desa adat di Bali. Penelitian dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – udangan (Statue Approach) yang beranjak dari adanya kekosongan norma. Sejak Putusan MK No 53/PUU-VI/2008, CSR menjadi paradok dalam kontek filantropi. Bagi desa adat di dalam merubah paradigma CSR yang bersifat voluntary dan Filantropi menjadi sebuah kewajiban hukum hendaknya disikapi melalui pengaturan hukum, dalam bentuk kesepakatan yang kemudian diatur dalam bentuk awig-awig, pararem dan jenis peraturan adat lainnya.
Tradition government is religious and cultural in nature, which requires ongoing funding and is not that a little. The development of business investment in the authority of indigenous villages is very rapid. Large-scale industrial or corporate sectors began to enter remote villages and were able to contribute to national economic growth. Exploitation by industry impacted on the environmental degradation. In taking responsibility for the impacts to social, economic and environmental, social responsibility from corporations is needed in the form of CSR (Corporation Social Responsibility). For this purpose, the aim is to analyze and see indicators of normalizing company CSR levies so that they can be used as a source of income for traditional villages in Bali. The study was conducted normatively using Statue Approach that moved from the absence of norms. Since the Constitutional Court Decision MK No. 53 / PUU-VI / 2008, CSR has become a paradox in the context of philanthropy. For traditional villages in changing the CSR paradigm which is voluntary and philanthropic into a legal obligation should be addressed through legal arrangements, in the form of agreements which are then regulated in the form of awig-awig, pararem and other types of custom regulations.
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA MATI (KONFIGURASI DILEMATIS ANTARA HUKUM DAN KEMANUSIAAN)
Authors: Chandrawati I.G.A.A Fitria 
Published: July 2021

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis sanksi pidana penjara seumur hidup menjadi alternatif dari penjatuhan sanksi pidana mati dan mengidentifikasi esensi antara pidana penjara seumur hidup dengan pidana mati. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan kasus. Dengan ditunjang bahan hukum primer beberapa undang – undang yang menganut penerapan pidana mati, bahan sekunder teks – buku – buku hukum pidana, bahan jurnal – jurnal hukum, bahan tersier, kamus, ensiklopedi, harian surat kabar, teknis analisis deskriptif interpretatif – evaluatif argumentatif. Dengan simpulan temuan bahwa pidana penjara seumur hidup sering sebagai alternatif (pengganti) dari pidana mati guna menghindari kekeliruan dalam penjatuhan sanksi, juga untuk menghargai hak hidup seseorang sesuai prinsip HAM. Esensi pidana penjara seumur hidup dibandingkan dengan pidana mati sama – sama menyebabkan penderitaan fisik dan psikis bagi terpidananya, sanksi pidana tetap menimbulkan rasa derita, pembalasan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana.
The aim of this research is to analyze life criminal law into criminal sanctions and verified life imprisonment. This research using a type of normative legal research with an approach legislation, historical approach and case approach. With supported by primary legal material several laws that adhere application of capital punishment, secondary legal materials in the form of texts, books criminal law, legal journals, tertiary material in the form of dictionaries, encyclopedias, daily newspapers and using material analysis techniques law in the form of descriptive analysis techniques interpretative-evaluative-argumentative, with the conclusion that life imprisonment often as an alternative (substitute) to capital punishment to avoid mistakes in imposing sanctions, too to better respect the right to life of a person according to human rights principles. Essence life imprisonment compared to capital punishment together causing physical and psychological suffering for the conviction, sanctions crime still causes pain, retribution and forms legal liability for perpetrators of criminal acts.