bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ASPEK PAJAK DALAM SKEMA PENJUALAN DENGAN DROPSHIP
Authors: Muamarah Hanik Susilawati 
Published: December 2021

ABSTRAK Perkembangan bisnis online di Indonesia terbilang cukup pesat. Perkembangan ini juga diikuti dengan bermunculannya beberapa profesi baru, diantaranya adalah dropshipper. Dropshipper adalah salah satu pelaku dalam skema penjualan dengan dropship. Dropship merupakan salah satu cara penjualan dalam bisnis online, yaitu suatu jasa order/pengiriman barang dari supplier ke pembeli melalui perantaraan dropshipper dengan mencantumkan alamat dropshipper-nya. Dalam skema dropship, seorang dropshipper berlaku seperti seorang perantara, tanpa perlu membeli stok barang untuk dijual kembali. Penjualan akan dilakukan oleh supplier atau pihak pemilik barang.Mengingat frekuensinya yang cukup besar, skema penjualan dengan dropship ini menjadi celah potensi pajak yang cukup besar. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis atas aspek pajak dari suatu penjualan dengan skema dropship. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Wajib Pajak dropshipper dapat dikategorikan sebagai perantara, sehingga termasuk dalam kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dalam skema penjualan dengan dropship terdapat aspek pajak berupa Pajak Penghasilan, baik yang merupakan PPh Pemotongan Pemungutan, maupun pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri. Selain itu, juga terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai apabila terdapat pihak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
ANALISIS DAMPAK TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN PRODUKSI TEMBAKAU DOMESTIK
Authors: Triono Doni 
Published: December 2021

The government implements fiscal policy with rising excise almost every year. Increasing in excise tariffs can affect in economic growth, especially state revenues and tobacco production. Considering the magnitude of the impact, this study would like to review the implementation of the excise tax policy and its relation to state revenue, the number of cigarette factories and the production of tobacco products. Results of the study found that fiscal policy with rising excise tariffs on tobacco products give a positive influence on state revenues. The evidence from the increase in excise revenue every year despite the challenges facing the government. But on the other hand, it has a negative impact on the number of cigarette factories and tobacco products. The number of tobacco products has declined due to the implementation of the policy. The same thing happened to the production of tobacco products that experienced negative growth. Thus the implementation of fiscal policy with rising excise tariff is in line with the purpose of imposition of excise tariffs, namely reducing the consumption and circulation of taxable goods, and increase state revenues. Pemerintah menerapkan kebijakan fiscal dengan menaikkan cukai hampir setiap tahun. Adanya kenaikan tarif cukai tersebut, memberikan dampak terhadap terhadap perekonomian khususnya penerimaan negara dan produksi tembakau. Melihat besarnya dampak tersebut maka penelitian ini ingin meninjau pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif cukai sehubungan dengan penerimaan negara, jumlah pabrik rokok dan produksi hasil tembakau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan hubungan kausal kenaikan tarif cukai terhadap penerimaan negara dan produksi tembakau domestik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilaksanakan pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara. Hal ini terbukti dari meningkatnya penerimaan cukai setiap tahunnya meskipun terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah. Namun pada sisi lain memberikan dampak negatif terhadap jumlah pabrik rokok, dan produksi hasil tembakau. Jumlah pabrik hasil tembakau mengalami penurunan karena adanya pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada produksi hasil tembakau yang mengalami pertumbuhan negatif. Dengan demikian implementasi kebijakan kenaikan tarif cukai sesuai dengan tujuan pengenaan tarif cukai, yaitu mengurangi konsumsi dan peredaran barang kena cukai, serta meningkatkan penerimaan negara.
PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI PADA MODUL PENERIMAAN NEGARA GENERASI KEDUA
Authors: Santorry Santorry , Sumantri Joko , Ni’ma Vika Dawin 
Published: December 2021

Rekonsiliasi transaksi melalui portal rekonsiliasi menghasilkan 4 jenis kriteria data, yaitu match, CA Only, SA Only, dan failed. Match menunjukkan bahwa data transaksi penerimaan negara yang telah disampaikan oleh bank/pos persepsi sesuai dengan data yang tercatat pada sistem settlement. CA Only menunjukkan bahwa penerimaan negara yang catatan transaksi dan uangnya berada di Bank/Pos Persepsi. SA Only menunjukkan bahwa transaksi penerimaan negara yang tercatat pada Sistem Settlement, namun tidak terdapat pada data penerimaan negara yang telah disampaikan oleh bank/pos persepsi. Failed menunjukkan bahwa terdapat data transaksi yang disampaikan oleh bank/pos persepsi tidak valid. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rekonsiliasi transaksi periode tahun 2015 s.d triwulan 1 tahun 2017 menunjukkan data settled lebih besar dari data unsettled. Data settled meliputi data match, sedangkan data unsettled meliputi data CA Only, SA Only, dan failed. Jumlah data unsettled terbesar adalah SA Only, sedangkan jumlah data unsettled terkecil adalah failed.
EVALUASI LEMBAGA KEBERATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG ADIL DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Authors: Supriyadi Supriyadi , Setiawan Beny , Bintang Randy Matius 
Published: December 2021

Upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak dalam hal terjadi sengketa pajak dengan mengajukan keberatan kepada lembaga keberatan yang berada di Direktorat Jenderal Pajak. Keberatan ini pada hakikatnya merupakan upaya hukum yang berada diluar Pengadilan Pajak untuk memohon keadilan dalam sengketa pajak. Permasalahanya terdapat beberapa kelemahan terkait keadilan terhadap lembaga keberatan dalam memproses keberatan yang ada saat ini, yaitu: adanya tekanan psikologis pada penelaah keberatan, struktur organisasi yang tidak independen, manajemen sumber daya manusia khususnya para Tim Penelaah Keberatan yang belum belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut terdapat beberapa startegi untuk meningkatkan kualitas proses keberatan, yaitu: penelaah keberatan diberikan jaminan perlindungan hukum, perubahan struktur kelembagaan untuk meningkatkan independensi dan objektivtas penelaah keberatan, fungsionalisasi penelaah keberatan dan pemberiaan Pendidikan dan pelatihan terkait penanganan keberatan.
ALBERTINA HO, GAYUS TAMBUNAN DAN PPN PASAL 16D
Authors: Muhasan Imam 
Published: December 2021

Ibu Albertina Ho merupakan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara korupsi, dengan terdakwa Sdr. Gayus Tambunan pada tahun 2010-2011 silam. Dalam perkara tersebut, melalui Putusan Nomor 1195/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 19 Januari 2011, Majelis Hakim menjatuhan pidana penjara selama 7 tahun dan sanksi pidana lainnya. Dalam perkara tersebut, isu perpajakan yang menjadi pokok sengketa yang akhirnya dianggap telah merugikan keuangan negara (tindak pidana korupsi), adalah terkait pengenaan PPN Pasal 16D. Bersama dengan anggota Tim Peneliti Keberatan lainnya, Sdr. Gayus Tambunan ‘mengabulkan’ permohonan keberatan yang diajukan oleh PT SAT, dengan menyatakan bahwa atas pengalihan aktiva bekas yang dilakukan oleh PT SAT tidak terutang PPN Pasal 16D. Hal mana menegasikan pendapat Tim Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Bagian Timur, yang menyatakan terutang PPN pasal 16D. Penelitian ini menganalisis validitas pendapat Tim Peneliti Keberatan Pajak terkait pengenaan PPN Pasal 16D dalam perkara a quo. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pendapat Tim Peneliti Keberatan tidaklah tepat (salah). Namun demikian, mengenai apakah kesalahan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Keberatan tersebut merupakan bentuk kesalahan administratif (maladministrasi) ataukah sudah masuk dalam kualifikasi tindak pidana (korupsi), bukanlah merupakan objek pembahasan dalam penelitian ini.
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN NILAI SEWA PROPERTI UNTUK PENEMPATAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
Authors: Riyanto Edy 
Published: December 2021

One root of the problem that resulted in the unsuccessful implementation of BMN leases for the placement of ATM is the accuracy and accountability of the value generated by the Appraiser. Therefore the purpose of this study is to identify the factors that may influence the value of rental properties for the placement of ATM. This study uses quantitative methods, the four main variabels analyzed are the rental period, the distance of the property to the shopping center, population density, population. The results showed that the rental period had a positive effect on the value of the rental property, the distance of the property to the shopping center had a negative effect, the number of residents had a negative effect and population density did not affect the value of the rental property. This study uses population data from 2 (two) state-owned banks in the province of DKI Jakarta, the models compiled do not represent the entire population. Besides that, the model formed does not take into account the difference factor of the banks that rent the property. Keyword: BMN, Utilization, Appraiser, Appraisal, Rent, ATM Permasalahan utama yang menjadi penyebab dari ketidak berhasilan pelaksanaan sewa BMN untuk penempatan mesin ATM adalah keakuratan “nilai” yang merupakan produk dari analisis Penilai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai sewa properti untuk penempatan mesin ATM. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, empat variabel utama yang di analisis adalah jangka waktu sewa, jarak properti ke pusat perbelanjaan, kepadatan penduduk, jumlah penduduk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jangka waktu sewa berpengaruh positif terhadap nilai sewa properti, jarak properti ke pusat perbelanjaan berpengaruh negatif, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap nilai sewa properti. penelitian ini menggunakan data populasi dari 2 (dua) perbankan BUMN di provinsi DKI Jakarta, model yang disusun belum mewakili seluruh populasi. Disamping itu model yang dibentuk tidak memperhitungkan faktor perbedaan pihak perbankan yang melakukan penyewaan properti tersebut.
ANALISIS PERBANDINGAN NILAI ENTITAS, KINERJA KEUANGAN DAN POTTER FIVE FORCES ANALYSIS PERUSAHAAN PENGAKUISISI SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI: STUDI KASUS AKUISISI PT HOLCIM INDONESIA TBK OLEH PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
Authors: Irawan Ferry , Dwijayanti Silsilia Sindy 
Published: December 2021

This research aims to explain changes in profitability and financial performance, and compare entity values of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk before and after the acquisition of PT Holcim Indonesia Tbk. The profitability was measured by profitability ratio in the form of gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, EBITDA margin, return on equity, and return on assets. The financial performance was measured by liquidity ratio (current ratio), solvability ratio (liabilities to assets, liabilities to capital, and liabilities to equity), activity ratio (account receivable turnover, account receivable collection period, inventory turnover, and fixed assets turnover), and profitability ratio (gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, EBITDA margin, return on equity, and return on assets). The entity value was determined by approaches in business valuation in the form of income approach with discounted cash flow method and market-based approach with guideline company method. This research used literature review as its research method with some data from www.idx.co.id, Bloomberg, and Damodaran. This research concluded that generally there was some decline in the profitability and financial performance of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, but there was increase in its entity value at the same time. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan profitabilitas dan kinerja keuangan, serta membandingkan nilai entitas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebelum dan setelah akuisisi PT Holcim Indonesia Tbk selesai dilaksanakan. Profitabilitas perusahaan diukur menggunakan rasio profitabilitas berupa marjin laba bruto, marjin laba usaha, marjin laba bersih, marjin EBITDA, return on equity, dan return on assets. Kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan rasio likuiditas (rasio lancar), rasio solvabilitas (liabilitas terhadap aset, liabilitas terhadap kapital, dan liabilitas terhadap ekuitas), rasio aktivitas (perputaran piutang, periode pengumpulan piutang, perputaran persediaan, dan perputaran aktiva tetap), serta rasio profitabilitas (marjin laba bruto, marjin laba usaha, marjin laba bersih, marjin EBITDA, Return on Equity, dan Return on Assets). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi pustaka dengan data yang berasal dari www.idx.co.id, Bloomberg, dan Damodaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum terjadi penurunan profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan, namun terjadi kenaikan nilai entitas perusahaan di saat yang bersamaan.
APAKAH PASAR BEREAKSI TERHADAP PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)?
Authors: Hidayatulloh Taufiq , Nugroho Rahadi 
Published: December 2021

AbstrakTujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap penerbitan Undang-Undang Tax Amnesty menggunakan metode event study. Penelitian dilakukan terhadap 97 emiten yang tergolong ke dalam indeks KOMPAS100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode pengamatan selama 106 hari. Teknik analisis adalah menggunakan paired samples t-test pada tiga hari sebelum dan tiga hari sesudah penerbitan Undang-Undang Tax Amnesty. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata abnormal return maupun rata-rata aktivitas volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah peristiwa. Meskipun dipandang oleh investor sebagai good news, kebijakan tax amnesty tidak memiliki kandungan informasi yang kuat. AbstractThe main objective of the study is to analyze the capital market reaction to the issuance of Tax Amnesty Law using the method of event study. The study was conducted on 97 issuers belonging to the KOMPAS100 index listed on the Indonesia Stock Exchange within the 106-day observation period. The analytical technique is using paired samples t-test on three days before and three days after the issuance of the Tax Amnesty Act. The result of the research shows that there is no significant difference of average abnormal return as well as the average activity of stock trading volume between before and after the event. Although viewed by investors as good news, the tax amnesty policy does not have significant information content.
PENGARUH CSR DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Authors: Meha Audy Tri Saputra , Hariadi Sugeng 
Published: December 2021

The purpose of this study is to examine the impact of corporate social responsibility and financial performance on firm value with managerial ownership as an intermediary variable. Corporate social responsibility and financial performance are used as independent variables. Meanwhile, firm value is used as the dependent variable. Managerial ownership is used as a moderating variable in this study. Manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2017-2018 period are the population in this study. Purposive sampling method is a sampling method used in this study by producing 27 companies with 2 observations to produce a sample of 54. Multiple linear regression and moderation regression analysis are the analytical methods used in this study. This research shows that corporate social responsibility and financial performance have a positive and significant effect on firm value. Managerial ownership has a negative and significant effect on firm value. Then corporate social responsibility and financial performance with managerial ownership as the moderating variable have a positive and significant effect on firm value.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dampak corporate social responsibility dan kinerja keuangan pada nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel perantara. Corporate social responsibility dan kinerja keuangan digunakan sebagai variable Independen. Sedangkan nilai perusahaan digunakan sebagai variable dependen. Kepemilikan manajerial yang digunakan sebagai variabel moderating dalam penelitian ini. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2018 merupakan populasi dalam penelitian ini. Metode purposive sampling merupakan metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menghasilkan sebanyak 27 perusahaan dengan pengamatan selama 2 sehingga menghasilkan sampel sebanyak 54. Regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa corporate social responsibility dan kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian corporate social responsibility dan kinerja keuangan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
ANALISIS PERUBAHAN KETENTUAN SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN MOBILITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Authors: Prastiwi Yustikadewi , Tresnajaya Rd. Tatan Jaka 
Published: December 2021

Reformasi pajak dalam Undang-Undang Cipta Kerja memuat ketentuan baru terkait subjek pajak orang pribadi yang cukup berbeda dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, seperti kriteria subjek pajak orang pribadi, pengecualian pajak beberapa penghasilan luar negeri, serta penerapan skema pajak khusus bagi warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri. Ketentuan baru tersebut dapat berdampak pada basis pajak penghasilan, pergeseran sistem pajak menuju sistem teritorial, penyimpangan prinsip keadilan akibat perbedaan perlakuan pajak, serta mobilitas sumber daya manusia akibat keringanan pajak yang ditawarkan dalam skema pajak khusus. Penelitian ini menganalisis potensi dampak tersebut menggunakan metode kepustakaan dengan teknik dokumentasi. Faktanya, Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengubah narasi Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga sistem pajak Indonesia masih memiliki kecenderungan terhadap sistem worldwide. Keringanan pajak dalam skema pajak khusus juga tidak berpengaruh signifikan terhadap mobilitas sumber daya manusia, terutama tenaga kerja asing, karena respon mobilitas tidak hanya bergantung pada kebijakan pajak. Kemudian, pengecualian pajak beberapa penghasilan luar negeri dan penerapan skema pajak khusus juga tidak dilakukan secara cuma-cuma, melainkan diiringi syarat untuk menempatkan investasi di Indonesia dan melakukan alih pengetahuan. Dengan demikian, potensi penurunan basis pajak dan penyimpangan prinsip keadilan harus disikapi dengan bijaksana dan berorientasi pada prospek manfaat di masa mendatang.

Job Creation Act contains new provisions related to individual tax subjects that are quite different from the Income Tax Law. Those provisions include criteria for individual tax subjects, tax exemptions for some foreign incomes, and the application of special tax schemes. Those provisions can affect the income tax base, shifting the tax system into a territorial system, create injustice issues from different tax treatments, and transform the mobility of human resources due to tax facilities in special tax schemes. This study analyzes those potential impacts using the library method. Stated that the Job Creation Law does not change the sentence of Article 4 Paragraph (1) of the Income Tax Law so that Indonesia still tends a worldwide system. The special tax schemes do not have a significant effect on the mobility of human resources because the mobility response not only depends on tax policies but also on other factors. Then, the new tax exemptions and the special tax schemes are not applied for free but accompanied by conditions to invest in Indonesia and transfer knowledge. Thus, the potential reduction in the tax base and tax injustice issues must be addressed wisely and oriented to the prospect of future benefits.
Successful en bloc resection with acceptable cosmesis of a right recurrent giant scalp-orbital AVM causing severe disfigurement: a case report
Authors: Karki Anjan Singh , Shresha Dipendra Kumar , Sedain Gopal , Shilpakar Sushil Krishna 
Published: December 2021

Scalp arteriovenous malformation (AVM) accounts for only 8.1% of all AVM cases. These lesions are made up of an abnormal fistulous tangle of tortuous dysmorphic network of vessels “vascular nidus” directly connecting between the feeding arteries and draining veins, without capillary connection, located within the incision subcutaneous layer.
With time, these congenital lesions may evolve and enlarge and clinically manifest with variable features. The only effective method of preventing evolution of these malformations is to exclude the lesion completely from the circulation. Involvement of the orbit and face may cause severe facial disfigurement, proptosis, visual obstruction and even facial palsy. These lesions may be complicated by ulceration, infection and profuse bleeding.
We present a rare case of 40-year-old female with a recurrent congenital scalp-orbital AVM causing proptosis, visual obstruction on the right eye with severe facial disfigurement. The lesion was successfully excised with acceptable cosmesis and removal of the visual obstruction. A brief literature review, imaging findings and the surgical techniques have been presented.
Correlation of Inferior Vena Cava diameter and IVC Collapsibility Index with Central Venous Pressure (CVP) in critically ill surgical patients
Authors: Singh Deepak Raj , Thapa Anurag Singh , Limbu Yugal , Pandey Sampanna , Shrestha Swechha 
Published: December 2021

Introduction: Central Venous Pressure is a valuable parameter in the management of critically ill surgical patients in the ICU. Non-invasive methods to extrapolate the volume status of the patient can aid clinicians in expediting proper treatment. The objective of this study is to find a correlation between Inferior Vena cava (IVC) diameter and collapsibility index (CI) with Central venous pressure (CVP) in critically ill surgical patients.
Methods: This cross-sectional study included 60 critically ill patients from September 2020 – 31st February 2021. We recorded the patient's age, sex, heart rate, blood pressure, CVP, volume status, IVC minimum, and maximum diameter. After taking consent and explaining the procedure to the patient, the maximum IVC anteroposterior diameter was noted at the end of inspiration and end of expiration in centimeters. IVC collapsibility index was calculated using the formula ([IVCdmax-IVCdmin]/IVCdmax*100%). Following this, the CVP of the patient was measured.
Results: Among the patients evaluated, 32 were females. The mean age of the participants was 44.90 ± 15.76 years. The mean central venous pressure maintained was 11.10 ± 2.11cm H2O with an inferior vena cava collapsibility index of 29.69 ± 8.75. There was a negative correlation between CVP and IVC collapsibility index (%), which was statistically significant (r = -0.701, n = 60, p < 0.01). A strong positive correlation between CVP and maximum IVC diameter (r = 0.712, n = 60, p < 0.01) and minimum IVC diameter (r = 0.796, n = 60, p < 0.01) was found.
Conclusion: Inferior Vena Cava diameter and IVC Collapsibility Index can be used as a reliable substitute to central venous pressure to determine the patient's volume status.