bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT
Authors: Muhammad Fandy Asyik  , I Nyoman Sumaryadi  , Deti Mulyati  
Published: December 2021

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) merupakan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terkoneksi secara online dan terintegrasi untuk digunakan oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif. BKPSDM Kabupaten Fakfak telah menerapkan sistem ini untuk mempercepat proses pelayanan kepegawaian sesuai dengan Perka BKN No. 20 Tahun 2008 meliputi pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun dan peremajaan data.
Penelitian ini bersifat kualitatif Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara semi struktur dengan menggunakan pedoman wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan cara Purposif sampling yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan bahwa informan mengetahui hal yang akan diteliti dan Teknik analisis data yang digunakan 1). Reduksi Data (Data Data reduksi), 2). Penyajian Data (Data Displai) dan 3). Conclusion Drawing/Verivication (Pengambilan Keputusan/Verifikasi).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan SAPK di Pemerintah Kabupaten Fakfak telah berjalan tetapi belum optimal. Untuk pelayanan Pengadaan, Penetapan NIP dan Pelayanan pensiun sudah terimplementasi dengan baik, akan tetapi kenaikan pangkat belum memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan. PNS yang naik pangkat menerima SK Kenpat-nya melebihi batas waktu periode Kenpat. Begitupun peremajaan data, masih terdapat PNS yang data SAPK, data DUK kepegawaiannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga memperlambat proses pelayanannya.
Faktor penghambat dalam implementasi SAPK meliputi: belum tersedianya sumber daya dan personel yang memiliki keahlian sebagai analisis kepegawaian untuk memvalidasi data, dan jaringan internet yang mengalami gangguan. Sedangkan Faktor pendukung meliputi Faktor Komunikasi: adanya kebijakan secara tertulis dan adanya kejelasan dalam penyampaian pesan. Faktor sumber daya: tersedianya sumber daya staf, kemampuan staf sebagai sebagai operator Komputer, dan semua bersikap menerima kebijakan SAPK. Serta Upaya dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan SAPK meliputi: Sosialisasi berupa Rapat. Mengikutsertakan staf Diklat analis kepegawaian dan semua personel yang mengoperasikan SAPK.
PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT (Studi pada Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa ...
Authors: Lu’luatu Zakiyah  , Khasan Effendy  , Kusworo  
Published: December 2021

Retribusi IMB akan mencapai target dengan baik apabila pengelolaannya dijalankan dengan baik pula. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kecamatan Jatinangor ditetapkan sebagai 42 Visioner Vol. 13 \ No. 1\ April 2021: 41–58 Kawasan Strategis Provinsi seharusnya dapat menunjukkan peningkatan dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, namun hal ini tidak sejalan dengan fakta yang ada.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah dilaksanakan, mengetahui dan menganalisis kendalakendala yang ditemui dalam pelaksanaannya serta mengetahui dan menganalisis strategi atau konsep ideal yang tepat dalam pengelolaan Retribusi IMB. Teori yang digunakan adalah teori pengelolaan yang dikemukakan oleh Hasibuan (2008) yaitu fungsi manajemen: (1) Planning (Perencanaan), (2) Organizing (pengorganisasian), (3) Commanding (Pengarahan), (4) Coordinating (Pengoordinasian), (5) Controlling (Pengawasan). Penelitian ini juga menggunakan Metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi DPMPTSP dalam pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum optimal, karena ditemukannya ketidaksiapan masyarakat akan penerapan sistem pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan secara online. Selain itu pun sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sangatlah minim yang menyebabkan mengapa target realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam tiga tahun ke belakang selalu menurun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa strategi dalam Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu: Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan serta Meningkatkan Pengawasan. Memanfaatkanmedia informasi yang baik untuk meningkatkan jumlah wajib IMB. Memanfaatkan wilayah, karena sebagai Kawasan Strategis Pendidikan dalam meningkatkan pembangunan daerah. Serta meningkatkan sosialisasi agar masyarakat patuh dan wajib IMB.
STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Authors: Vinsensius Fererius Payong  , Muh. Ilham  , Bambang Supriadi  
Published: December 2021

Penelitian ini terfokuskan pada Pengembangan sektor Perikanan tangkap dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Flores Timur, menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan sektor perikanan, dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah strategi yang baik dalam pengembangan sektor perikanan sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan oleh Kusumastanto (2003) tentang Pengembangan perikanan yang memiliki 1 (satu) dimensi, yaitu Kebijakan mengembangkan perikanan tangkap: Subsidi BBM untuk nelayan, Regulasi perizinan operasi penangkapan ikan, Kebijakan terkait (Supporting), Advokasi dan diplomasi, Kebijakan pengembangan Terkait dukungan infrastruktur dan kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data Pendekatan yang digunakan dalam analisis data, yaitu analisis SWOT dan Litmus Test yang untuk menganalisis strategi yang dapat tepat dalam Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Flores Timur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Flores Timur belum dilakukan secara optimal. Karena masih memiliki beberapa kekurangan dalam proses pengembangan perikanan yang ada antara lain Aspek sumber daya ikan, Aspek Produksi, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek sarana dan prasarana, Aspek Pemasaran dan Aspek Ekonomi. Saran dari penelitian ini, yaitu Mengingat potensi perikanan yang menjanjikan dan sumber anggaran pembiayaan pembangunan terkhusus (PAD) Kabupaten Flores Timur perlu adanya kebijakan yang direkomendasikan mengandung asumsi rasional komprehensif, maka kiranya beberapa alternatif kebijakan hendaknya dapat menjadi suatu rangkaian kegiatan/kebijakan yang satu sama lain akan mendukung dan melengkapi (sinergi). Karena hal tersebut tentunya akan lebih memberikan hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah daerah serta masyarakat nelayan di Kabupaten Flores Timur dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah saat ini.
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR ANGSODUO DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI
Authors: Aulia Urrahman  , I Nyoman Sumaryadi  , Ali Hanafiah Muhi  
Published: December 2021

Berdasarkan kebijakan revitalisasi Pasar Angsoduo Baru oleh pemerintah provinsi yang kemudian diimplementasikan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu pihak PT EBN dalam bentuk Adendum Pertama Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Era Guna Nusa No. 644/09/Setda.PKS/X/2018 No. 09/X/EBN/PKS/2018 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angsoduo Baru dengan Pola Bangun.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori dampak kebijakan menurut Agustino dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian bahwa terdapat beberapa dampak kebijakan revitalisasi Pasar Angsoduo, yaitu 1) Dampak revitalisasi Pasar Angsoduo pada aspek dampak terhadap masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat atau pembeli merasakan lebih nyaman, jelas. Namun terdapat pembayaran parkir dua kali. 2) Dampak kurang baik kepada kelompok pedagang. 3) Dampak revitalisasi Pasar Angsoduo Baru pada masa yang akan datang jika kondisinya masih seperti ini akan berpotensi kerugian yang dialami oleh pedagang, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi, serta PT EBN. 4) Dampak tidak langsung akibat kebijakan revitalisasi Pasar Angsoduo, yaitu berdampak kurang baik kepada beberapa profesi masyarakat sekitar Pasar Angsoduo Baru. Kemudian beberapa faktor yang menjadi penyebab, yaitu 1) Banyaknya pedagang yang belum pindah ke Pasar Angsoduo Baru. 2). Rendahnya kesadaran pedagang terhadap kerja sama menjaga kebersihan, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi dampak kebijakan, yaitu 1). Sosialisasi perpindahan pasar dari Pasar Angsoduo yang lama ke Pasar Angsoduo Baru. 2) Melakukan Penertiban, Keamanan dan Penjagaan Kebersihan.
Adapun saran sebagai berikut. 1) perlu melakukan mediasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pasar yang dilakukan PT EBN. 2) Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi perlu melakukan mediasi antara PT EBN dan pedagang dalam hal penurunan harga pembelian ruko, kios, toko dan los. 3) Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi perlu melakukan evaluasi terhadap pedagang yang belum mau pindah. 4). Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi perlu memperhatikan dampak tidak langsung atas Pasar Angsoduo Baru, yaitu dampak terhadap objek penumpang dan pedagang online.
EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PADA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA
Authors: Zefanya Yosua Jocom  , Rossy Lambelanova  , Marja Sinurat  
Published: December 2021

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara memiliki tugas Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Kependudukan yang salah satunya adalah dokumen kependudukan berupa Kartu Penduduk Elektronik yang Pelayanan KTP-el di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, disebut KTP-el. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi Dunn (2012: 728), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif, dalam pemilihan informan menggunakan metode purposive. Analisis data yang digunakan adalah Analisis data lapangan Miles dan Huberman. Komponen dalam analisis data di antaranya, reduksi data, displai data, pengelompokan data dan penyimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program KTP-el yang sudah dicapai masih belum maksimal, di mana masih banyaknya ketidaksesuaian NIK di Kartu Keluarga dengan di KTP-el, kemudian sering terjadinya kekosongan blanko KTP-el menyebabkan pelayanan menjadi terlambat dan banyaknya data duplicated record karena belum adanya pengecekan biometrik di Kecamatan. Adapun Strategi yang dilakukan Suku Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Jakarta Utara antara lain; menyosialisasikan manfaat KTP-el, memangkas persyaratan yang tidak perlu memastikan ketersediaan Blangko KTP-el. saran dalam penelitian ini, yaitu perlunya dilakukannya sosialisasi secara komprehensif dan perlunya ditambahkan aplikasi untuk cek biometrik di kecamatan supaya lebih efektif dan efisien, mengadakan bimbingan teknis kepada operator, serta perawatan alat-alat perekaman KTP-el.
De asset freeze in sanctieregimes: verstrekkend maar nog onvoldoende bekend
Authors: Kodrzycki T. , Verkerk S. , van Til F. 
Published: December 2021

De asset freeze in sanctieregimes: verstrekkend maar nog onvoldoende bekend
De asset freeze, oftewel bevriezingsmaatregel, is een van de meest ingrijpende maatregelen die de (internationale) sanctieregimes kennen. Tegelijkertijd blijkt dat deze nog niet heel bekend is en soms over het hoofd wordt gezien. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, ook strafrechtelijke. In dit artikel willen wij deze vreemde eend in de bijt aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Heroum virtutes: Intessere eroi, intessere tele, intessere chiose, “artigiani” del mondo antico
Authors: Caciorgna Marilena 
Published: December 2021

Le fil rougedi questo breve saggio è l’arte del “tessere” che lega gli antichi ai “moderni”: dall’èkphrasisdi Catullo intessuta nella coperta nuziale alla spalliera di Girolamo del Pacchia con l’abbandono di Arianna fino alle eroine intrecciate da artisti del Rinascimento, da Penelope che tesse il sudario di Laerte a Minerva maestra nell’arte della tessitura ai commentatori dei testi antichi, umanisti-artigiani che intessono chiose, contaminano fonti e creano nuovi “tessuti narrativi”, come nel caso delle spalliere de Musée du Petit Palais di Avignone raffigurantiStorie di Minosse, Pasifae, Teseo, Arianna e Fedra. Letterati spesso dimenticati, “artigiani del mondo antico”, chiosatori anonimi, ma che hanno influito sull’iconografia dei dipinti del Quattro-Cinquecento sia attraverso le loro postille che servono a intessere il ductusnarrativo sia come ideatori del programma consultati da committenti prestigiosi e attentamente seguiti da artisti in cerca di ispirazione.
Il piacere dell'ékphrasis nell'Adone del Marino alla luce della Préface di M. Chapelain
Authors: De Min Silvia 
Published: December 2021

Il contributo è dedicato a una lettura dell’Adone di Giovan Battista Marino a partire da uno studio della lettre-préface di Jaen Chapelain. Per trattare dell’ékphrasis si propone un confronto tra le potenzialità interpretative di questa categoria e i presupposti di una teoria della descrizione e della verosimiglianza, esposti da Jean Chapelain nella lettera che fa da premessa al poema del Marino. L’utilità, il piacere, la meraviglia si rivelano allora essere le chiavi d’accesso a un poema che ci pone dinnanzi agli occhi della mente le complessità dell’arte, dell’architettura, della spettacolarità, in epoca barocca. Questo contributo, infine, vorrebbe porre le basi per uno studio della teatralità dell’Adone in ottica ecfrastica.
Poesia
Authors: Pedreira Raimundo Célio 
Published: December 2021

Em 2009, o Ministério da Saúde lança e a publicação Saúde da Família: um retrato , no contexto das comemorações dos 20 anos do SUS. As fotos que compõem esta publicação registram os caminhos da Estratégia Saúde da Família e da própria Medicina de Família e Comunidade. São acompanhadas da poesia de Célio Pedreira, um poeta, Médico de Família e Comunidade no Tocantins à época. Por vários e diferentes motivos, essas fotos e essa poesia são importantes de registrar nos dias de hoje, após 11 anos, e no contexto das comemorações dos 40 anos da SBMFC e 45 anos da especialidade no Brasil
Las metodologías que desarrollan las mujeres bertsolaris en las bertso-eskolas. Aportaciones para la coeducación
Authors: Lasarte Gema , Ugalde Anabel , Perales-Fernández-de-Gamboa Andrea , Aristizabal Pilar 
Published: December 2021

El bertsolarismo sincretiza aspectos tan divergentes entre sí como la literatura oral, la plaza, la lengua y el humor y surge con los y las bertsolaris. Pero al igual que sucede en muchas situaciones análogas culturales, las mujeres bertsolaris han sido omitidas en su historia. No obstante, en las últimas décadas, las bertsolaris han aparecido en la escena pública. En la actualidad la mitad del alumnado de las bertso-eskolas, donde se forman los bertsolaris, son mujeres. Este artículo versa sobre la improvisación y el género en general y sobre las bertso-eskolas y las bertsolaris en particular. Para ello, se pasó un cuestionario a las 200 bertsolaris actuales y se realizaron 10 entrevistas en profundidad y 5 grupos de discusión con 20 bertsolaris y profesionales para profundizar en los resultados del cuestionario y analizar cómo se formaron en la improvisación y cómo forman ellas actualmente. Concluyeron que ellas rechazan fomentar la competitividad y desarrollan metodologías coeducativas con estrategias más lúdicas, cooperativas, horizontales y participativas en las bertso-eskolas.

Bertsolarism, a practice which is conducted by bertsolaris, syncretizes aspects as divergent from one another as oral literature, square towns, language, and humour. In line with other cultural situations, female bertsolaris have been omitted from their own history. However, in recent decades, female bertsolaris have started gaining momentum in the public scene. Currently, half of the students of verse-schools, where bertsolaris are formed, are women. This article taps into improvisation and gender in general and about verse-schools and female bertsolaris in particular. To do so, 200 contemporary bertsolaris were surveyed through a questionnaire. Besides, 10 in-depth interviews and 5 discussion groups were conducted with 20 bertsolaris and professionals to extend the results of the questionnaires and analyze how bertsolaris were trained in improvisation in the past and how these bertsolaris are currently training future generations. The results show that these verse-schools reject competitiveness, promoting, instead, coeducational methodologies with more playful, cooperative, horizontal and participatory strategies.
Construcción y validación del Cuestionario de autopercepción sobre las Competencias docentes del profesorado
Authors: López Luján Elena , Sanz Ponce Roberto 
Published: December 2021

El análisis de las competencias docentes del profesorado es una tarea preferente dentro de las políticas educativas de los diferentes países. Los docentes son una pieza clave en el éxito educativo. El objetivo de esta investigación es construir y validar un Cuestionario de autopercepción acerca de las Competencias docentes del profesorado de Educación Primaria, sustentado en el Modelo de la Acción Planificada (Ajzen y Fishbein). Para ello, partimos de un grupo de discusión y de expertos, posteriormente, realizamos los estadísticos Alfa de Cronbach, Prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y Prueba de esfericidad de Bartlett. Tras estos resultados se ha construido y validado el cuestionario definitivo, con una fiabilidad 0.917, dividido 60 ítems, con 6 factores, que responden al Modelo teórico propuesto.
The analysis of the teaching competences of the teaching staff is a preferred task within the educational policies of countries worldwide as teachers are a key piece in educational success. The objective of this research is to design and validate a self-perception questionnaire about the teaching competencies of primary education teachers, based on the Planned Action Model (Ajzen and Fishbein). To do this, we started from a group of discussion and a group of experts. Then, we performed the Cronbach Alpha test, the Kaiser-Meyer-Olkin test and the Bartlett test of sphericity. Following the conduction of these tests, the definitive questionnaire was designed and validated, with a reliability of .917. It comprised 60 items, divided within 6 factors which respond to the proposed theoretical model.
La Contabilidad ambiental como herramienta para la incorporación de la sostenibilidad ambiental en las empresas de Economía Social
Authors: Muñoz Prieto Maripaz , Enciso Yzaguirre Vicente 
Published: December 2021

El Medio Ambiente está de actualidad y se ha ido convirtiendo en un tema capital para cualquier ámbito de estudio o investigación. La Contabilidad como ciencia que recoge los cambios económicos y sociales no puede permanecer al margen del actual problema medioambiental que sufre nuestro mundo y es por ello por lo que no debemos ver a la Contabilidad como parte del problema sino como parte de la solución. El presente artículo, tiene como finalidad realizar un análisis descriptivo de como la Contabilidad tradicional recoge los aspectos medioambientales de una organización y como la Contabilidad Ambiental puede ser una herramienta útil para la Economía social, facilitando la aportación de información y el logro de aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) centrados en los aspectos medioambientales. Para ello se analizan las funciones económicas y empresariales que puede tener el medio ambiente y como las distintas regulaciones contables de la Economía Social han recogido estos aspectos. Entre los principales resultados se puede comprobar que las regulaciones contables no establecen diferencias entre empresas convencionales y empresas de Economía social y que la aportación de información contable por parte de las empresas queda muy lejos de ser totalmente transparente, homogénea y completa. La implementación de un marco conceptual de contabilidad ambiental dentro de las empresas de Economía Social puede ser una oportunidad para ellas y para el cumplimento de los ODS.
Preferencias y disposición a pagar de la sociedad por programas de inclusión social: el caso español
Authors: González Hernández Matías Manuel , Lam González Yen Elizabeth 
Published: December 2021

Esta investigación tiene como objetivo analizar las preferencias de la sociedad por programas de inclusión social. Como resultado de encuestar a una muestra de 1250 residentes en Canarias (España) se ha encontrado que existe una alta sensibilidad al precio de los programas. Además, la sociedad muestra una alta preferencia por la renta básica, con una DAP superior a 60 euros, mientras que los programas de sensibilización son los menos valorados con una DAP inferior a 38 euros anuales. El estudio permite formular un paquete de orientaciones en materia de política social, para elevar la eficacia de los programas de incentivos y sensibilización, tanto para administraciones públicas como para el conjunto de factores que contribuyen a esta dimensión del desarrollo.
El Tercer Sector de Acción Social en las Comunidades Autónomas: ¿modelos de Tercer Sector o singularidades territoriales?
Authors: Marban Gallego Vicente , Rodríguez Cabrero Gregorio 
Published: December 2021

El Tercer Sector de Acción Social (TSAS) ha pasado de ocupar una posición institucional residual a otra de mayor centralidad dentro del sistema mixto de bienestar en España. En el actual contexto de descentralización escasean los trabajos comparativos sobre el ámbito autonómico del TSAS. El objetivo de este texto es analizar el encaje institucional y socioeconómico del TSAS en diferentes regiones españolas. En el artículo comenzamos refiriéndonos a la evolución reciente del TS español y a sus principales características y la completamos con un análisis comparado internacional y regional de los diferentes “modelos” de TS europeos y las principales tendencias de cambio. Finalmente, se explora la existencia de factores diferenciales económico-institucionales, sociohistóricos y de capital social analizando si existe en España un modelo general de desarrollo del TSAS versus modelos autonómicos. El trabajo tiene como base empírica la realización de 48 entrevistas en profundidad y 14 grupos focales realizados en 7 comunidades autónomas españolas entre expertos, directivos y representantes de las organizaciones del TS en el marco del Proyecto PECOTSAS del Programa de I+D+i de excelencia del Ministerio de Economía Industria y Competitividad (RFA: CSO2017-85486-P). Concluimos con la idea de que existen singularidades territoriales sobre las que predomina un estilo común de acción que no permiten referirnos a un modelo estatal de TSAS ni a modelos autonómicos diferenciados.