bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Perbandingan Metode Average Linkage, Complete Linkage, dan Ward’S pada Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia
Authors: Widodo Edy , Mashita Syinta Nuri , Prasetyowati Yosi Ghea 
Published: December 2021

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang mempunyai prestasi kinerja yang signifikan. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,28%. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah belum mencapai nilai yang maksimal hal ini dikarenakan belum meratanya tingkat perekonomian di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembanguan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM juga merupakan suatu tolak ukur maju atau tidaknya suatu wilayah ataupun daerah, karena dengan tingkat IPM yang tinggi suatu daerah akan dikatakan berhasil dalam program pembangunannya. Analisis pengelompokkan adalah suatu metode untuk mengelompokan n objek berdasarkan p variat yang memiliki kesamaan karakteristik diantara objek-objek. Penelitian ini membandingkan 3 metode pengelompokkan yaitu average linkage, complete linkage, dan ward’s yang bertujuan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah berdasarkan data indikator IPM tahun 2018. Hasil dari penelitian menunjukkan metode pengelompokkan Average Linkage adalah yang terbaik dengan nilai korelasi cophenetic sebesar 0.865. Jumlah kelompok optimum didapatkan 3 kelompok dengan nilai indeks Calinzki Harabas sebesar 117.213. Metode cluster hierarki average linkage menghasilkan 3 kelompok, yaitu kelompok dengan kategori rendah sebanyak 20 kabupaten/kota, kelompok dengan kategori sedang sebanyak 12 kabupaten/kota dan kelompok dengan kategori tinggi sebanyak 3 kabupaten/kota. Hasil pengelompokan divisualisasikan dengan pemetaan pengelompokan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator IPM tahun 2018.
ANALISIS GROUND VIBRATION DENGAN METODE PEAK PARTICLE VELOCITY (PPV)
Authors: Hadi S Hari , Wati Erna Kusuma , Kristiono Tomas 
Published: December 2021

<p><em>Measurement of Peak Particle Velocity (PPV) mm / sec in the Sabo dam construction project was carried out using seismic accelerometers. This study is to determine the value of PPV produced by construction equipment and then compared with the BS 6472-2: 2008 standard. The measurement method is carried out based on the applicable rules. PPV measurement results produced by each machine are different. In heavy equipment dump trucks, excavators, and front end loaders show PPV values at distances of 50 m, 100 m, 150 m and 200 m under safe conditions referring to the standard which is still in the range of 0.2 - 0.4 mm / sec. while for the pile driving device, demolition, vibrator pile driver at a distance of 50 meters are in unsafe conditions, because more than the range of 0.2 - 0.4 mm / sec, but at a distance of 100, 150, and 200 m PPV values are at safe condition</em></p><p><em><br /></em></p><p>Key words<strong>: </strong><em>PPV, Ground Vibration, Dam sabo</em></p><p><strong> </strong></p><p><em><br /></em></p>
THE ADJUSTMENT OF NON-TAXABLE INCOME IN INDONESIA: ECONOMIC AND POLITICAL FEASIBILITY
Authors: Nugraha Nur Arif 
Published: December 2021

ABSTRAK Indonesian government has an extensive experience in the adjustment of non-taxable income. Indonesian government decision to adjust non-taxable income has several impacts for Indonesian citizen. The adjustment is to increase an amount of non-taxable income. The most current policy of non-taxable income adjustment is effective from 1 January 2016. Therefore, there are some positive impacts and negative impacts. In one hand, an increase of non-taxable income has an impact to increase the purchasing power of people. On the other hand, this policy has an effect on income tax revenue for the country. This paper will focus on an increase of non-taxable income from the economic feasibility point of view. The first part will explain the policy problem within the implementation. The second part will elaborate an increase of non-taxable income from the economic feasibility point of view. The final part will give a recommendation for Indonesian government about the policy implementation.
Does Customs Facilitation Programs help enchance Regional Economic Growth ?
Authors: Fachrudin Mohammad , Nugroho Ario Seno , Akhzan Fardhani Hamiputri 
Published: December 2021

To date, measuring the effect of customs facilitation and fiscal decentralization are seen as essential to assist regional government. This activities are important in order to direct the regional economic growth policy. The customs facilitation is important because this policy could reduce the tax rate in trade activities. While the fiscal descentralization gives the local governments higher authrority to manage their funds. The local government s need an assurance, regarding the relationship between the utilization of customs facilitation and the fiscal descentralization to their regional economic growth, in order to optimize the benefit of this instrument. This research describes the relationship between Customs facilitation, namely Free of import duty and import taxes, fiscal decentralization, namely own-source revenue and general allocation grant, to the regional economic growth in West Java. The panel data from 2012 to 2015 and regression analysis are used in this paper. The result implies that the customs facilitation, in the form of cooperation with Indonesia Investment Coordinating Board import taxes, has a positive and significant impact on regional economic growth.
DIFERENSIASI TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN
Authors: Swasito Adhipradana Prabu , Aribawa Aang 
Published: December 2021

Property tax rate differentiation has been widely used in many countries. Indonesia used a single tax rate for Land and Building Tax for Plantation, Forestry, Mining and Other Sectors (PBB P3L). This research adopts a Simple Additive Weighting Method to discuss property tax rate differentiation in Indonesia. We found that property tax rate differentiation can be formulated using particular criteria such as rate of return, industries importance, and environmental impact. Diferensiasi tarif pajak properti berdasarkan jenis atau tujuan penggunaan properti sudah dilakukan di berbagai negara. Di Indonesia, berlaku tarif tunggal untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB P3L). Tarif tersebut berlaku untuk setiap jenis properti yang menjadi objek pajak PBB P3L. Dengan menggunakan simple additive weighting method, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu seperti tingkat pengembalian usaha, tingkat kepentingan industri, dan tingkat dampak lingkungan, dapat dilakukan diferensiasi tarif pajak untuk PBB P3L.
PERLUKAH REVERSE TOBIN TAX DI INDONESIA?
Authors: Sulfan Sulfan 
Published: December 2021

Investasi asing di Indonesia didominasi investasi portofolio dibandingkan foreign direct investment (FDI). Sejak akhir 2017, proporsi investasi portofolio asing lebih dari 70% berbentuk saham dan obligasi dan cenderung berjangka pendek sehingga arus modal keluar bisa tiba-tiba terjadi (sudden reversal). Dampaknya pasar keuangan tergoncang dan nilai tukar mata uang jatuh. Salah satu ide menahan investasi portofolio asing agar betah di Indonesia adalah diterapkannya kebijakan Reserved Tobin Tax(RTT). Berkebalikan dengan Tobin Tax yang memajaki transaksi portofolio, RTT memberikan insentif pajak atas portofolio asing yang bertahan untuk jangka waktu tertentu di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, terdapat kebijakan yang hampir mirip dengan RTT yang telah diterapkan di Indonesia. PPh Ditanggung Pemerintah atas bunga Surat Berharga Negara (SBN) dan pemotongan PPh Final lebih rendah bahkan 0% atas bunga Deposito/Tabungan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kesulitan penentuan besaran insentif pajak, klaster jenis investasi portofolio, pencatatan dan pengawasan holding period, pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah, dan pengawasan dari otoritas pajak, mengindikasikan belum saatnya pemerintah mengambil kebijakan RTT.
NUDGES PADA SP2DK SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENINGKATAN TAX COMPLIANCE DI INDONESIA
Authors: Wardana Arief Budi 
Published: December 2021

Upaya peningkatan tax compliance menjadi isu penting seiring dengan peningkatan peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Tidak hanya upaya yang bersifat komprehensif, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sentuhan kecil (nudges) mampu mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, penulis membandingkan format SP2DK yang masih berlaku dengan beberapa surat yang berisi pesan norma sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa format SP2DK existing belum berisi elemen-elemen yang memenuhi kriteria sebagai nudges. Walaupun demikian, kemungkinan SP2DK untuk dikembangkan menjadi alat untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak masih terbuka lebar.
PERAN STRATEGIS PENILAI PBB-P2 BAGI PEMERINTAH DAERAH
Authors: Yuniarto Agung 
Published: December 2021

Kebijakan pengalihan pemungutan pajak kepada pemerintah daerah (UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD), maka SDM Penilai PBB-P2 ini mempunyai peranan penting bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya nilai tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui suatu proses yang disebut dengan proses penilaian. Dalam kaitan dengan penentuan NJOP, penilaian dilakukan untuk mengestimasi nilai tanah dan/atau bangunan sebagai objek PBB. Nilai yang dihasilkan selanjutnya akan dikonversi kedalam klasifikasi tanah atau bangunan. Melihat kondisi yang demikian, penilai PBB-P2 sangatlah strategis, lalu bagaimana peran sebenarnya yang harus dilakukan oleh penilai PBB-P2 dan dampaknya bagi Pemerintah Daerah? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran strategis yang dimiliki oleh penilai PBB-P2 pada Pemerintah Daerah dalam proses kerjanya. Hasil kerja yang berdampak bagi penerimaan negara atau daerah dari sektor pajak. Metode yang digunakan yaitu analisis data sekunder (ADS) (Martono, 2011), mencakup dua proses pokok, yaitu mengumpulkan data dan menganalisisnya. Penilai PBB P2 saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mulai dari penugasannya sampai dengan berusaha untuk menjadikan penilai profesional dengan tidak semata-mata mengedepankan kepentingan dearah dalam ranga meningkatkan PAD, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kultural daerah. Pemerintah daerah saat ini juga mempunyai tugas untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas penilai pajak.
METODE TRANSFER PRICING: HIERARCHY ATAU THE MOST APPROPRIATE?
Authors: Irawan Ferry 
Published: December 2021

Penentuan metode transfer pricing yang dikenal saat ini dilakukan dengan pendekatan “yang paling tepat” (the most appropriate). Pendekatan hirarki yang sebelumnya digunakan dianggap kurang memenuhi kaidah logika dan sistematika yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana pendekatan hierarchy dan the most appropriate berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada yang perlu dipertentangkan antara kedua pendekatan tersebut. Pendekatan the most appropriate tetap memiliki unsur hirarki dalam pelaksanaannya.
Determination of the transfer pricing method that is currently known is carried out using “the most appropriate" approach. The previous approach (hierarchy) was widely is considered unfamiliar with good logical and unsystematical. This study aims to investigate how the hierarchical and most appropriate approach is based on the literature study. The results of the study show that there is actually nothing to contradict the two approaches. The most appropriate approach still has an element of hierarchy in its implementation.
Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia
Authors: Tambunan Maria R.U.D. 
Published: December 2021

ABSTRACTThis article is a critical review and as a means of lesson learned for Indonesia taxation system based on the taxation reform undertaken by Norwegian government as a member of welfare state and OECD, that is considered as a country with high tax ratio. It is also a state which has succeed to realize welfare and income distribution without distort domestic economic stabilization. In this article, it is discussed how the Norwegian government fully aware of the role of tax reform as a mandatory task to reach the state objective by optimizing taxation as instrument of social welfare, productivity improvement and stimulus to realize friendly investment environment. Several tax reform agendas such as reduction of corporate income tax, prevention on profit shifting and until the optimization of the use of big data to support the tax reform. Indonesia on its tax reform agenda which has been commenced in 1983 has transformed significantly for many aspects such as administrative affairs and the way the government to implement the tax policy. These measures have aligned with global tax trend. However, several works remain such less optimize tax ratio during the last one decade.Keywords: tax reform, taxation system, tax administration, tax compliance, tax policy ABSTRAKArtikel ini merupakan critical review sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi sistem perpajakan di Indonesia atas reformasi sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah Norwegia sebagai salah satu dari kelompok negara welfare state yang oleh OECD dinilai berhasil memiliki tax ratio yang cukup tinggi sekaligus mampu menciptakan pemerataan penghasilan tanpa mendistorsi kegiatan ekonomi domestik. Dalam artikel ini diuraikan bagaimana pemerintah Norwegia memahami sepenuhnya bahwa reformasi pajak merupakan suatu keniscayaan untuk mencapai tujuan negara yaitu menggunakan instrumen pajak sebagai instrumen pemerataan sosial, peningkatan produktivitas dan stimulus untuk mewujudkan lingkungan ekonomi yang ramah terhadap investasi. Beberapa agenda reformasi yang diulas seperti kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan korporasi, pencegahan terjadinya profit shifting hingga pengoptimalan penggunaan teknologi dan big data dalam sistem perpajakan. Indonesia dalam perjalanan reformasi perpajakan sejak 1983 telah mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dalam hal administrasi dan implementasi kebijakan pajak sesuai dengan tren reformasi perpajakan global. Namun, catatan penting dalam perjalanan reformasi perpajakan Indonesia adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan dan masih rendahnya tax ratio Indonesia dalam kurun waktu satu decade terakhirKata kunci: reformasi perpajakan, sistem perpajakan, administrasi perpajakan, kepatuhan, kebijakan pajak.
ANALISIS ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN
Authors: Irawan Ferry , Erdika Faizal Achmad Putra 
Published: December 2021

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak dari penerepan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan pada tahun pajak 2018. Untuk mengetahui dampak dari penerapan peraturan tersebut, penulis membandingkan penerimaan pajak atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap keseluruhan penerimaan pajak dan membandingkan penerimaan pajak atas UMKM dengan pertumbuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendeketan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan PPh Final pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan, yaitu sebesar 8,11%. Sementara itu, PP 23 Tahun 2018 memiliki kontribusi sebesar 1,68% terhadap total penerimaan pajak pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan.
MELIHAT PERLUNYA PEMERINTAH MELAKUKAN PROGRAM REVALUASI ASET BARANG MILIK NEGARA
Authors: Yuniarto Agung 
Published: December 2021

ABSTRACTThe Revaluation of State Assets (BMN) asset program is a revaluation of assets that belong to the state, the purpose is to increase the validity of the value of BMN in the central government balance sheet, to become the underlying assets for the issuance of State Sharia Securities (SBSN), as well as building a BMN database better. The object of revaluation is fixed assets in the form of land, buildings and buildings, roads, irrigation and networks. This study explains and analyzes the problems of implementing the BMN Asset Revaluation in Indonesia. The results of this study are the government's initial efforts to improve the administration and fair value of BMN in the form of fixed assets, then presented in the central government's financial balance sheet to improve the quality of the central government's financial statements (LKPP). But this decision to revaluate is contrary to the Financial Accounting Standards and Government Accounting Standards (SAK / SAP), which adhere to asset valuations based on acquisition costs or exchange rates. However, it was concluded that the Government Accounting Standards Committee (KSAP) letter. support reporting the results of the 2017 fixed assets revaluation into LKPP, and revaluation by the government is indeed needed. ABSTRAKProgram Revaluasi aset Barang Milik Negara (BMN) adalah penilaian kembali aset-aset yang menjadi milik negara, tujuannya adalah meningkatkan validitas nilai BMN pada dalam laporan keuangan pemerintah pusat, sebagai underlying aset dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sekaligus pembentukan data base BMN yang lebih baik. Objek yang dilakukan revaluasi adalah berupa aset tetap Tanah, Bangunan, Jaringan, Jalan, dan Irigasi. Studi ini menganalisa serta menjelaskan permasalahan pelaksanaan Revaluasi Aset BMN di Indonesia. Dari hasil studi ini menjadi kerja keras pemerintah untuk memperbaiki nilai wajar dan penatausahaan atas BMN aset tetap, yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Tetapi keputusan melakukan revaluasi ini bertentangan dengan Standar Akuntan Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAK/SAP), dimana menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Akan tetapi telah disimpulkan bahwa surat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). mendukung pelaporan hasil revaluasi aset tetap 2017 kedalam LKPP, dan revaluasi yang dilakukan pemerintah memang diperlukan.
PENGARUH KUALITAS KETUA TIM FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK DAN DURASI WAKTU PEMERIKSAAN TERHADAP KUALITAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
Authors: Nor Aji M. Elvin , Hasianna Bella Putri , Naki Jens 
Published: December 2021

This study aims to determine the effect of quality of tax auditor and the length of tax audit on the quality tax audit result. The quality of tax auditor is demonstrated by tenure and latest education. The length of tax audit indicates the level of tax audit difficulty. The object of this study is the result of special tax audit conducted by tax audit team leader at the Tax Offices in Directorate General of Taxes Regional Office XYZ. The results of this study shows that tenure has a positive effect on the quality of tax audit result while the latest education and length of tax audit have a negative effect on the quality of tax audit result. The results of this study are expected to contribute to Directorate General of Taxes in determining the pattern of assignment of tax audit team and distribution of audit cases based on the quality of the tax auditor and the level of tax audit difficulty. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pemeriksa pajak dan durasi waktu pemeriksaan pajak terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Kualitas pemeriksa pajak ditunjukkan oleh pengalaman kerja dan pendidikan terakhir. Durasi waktu pemeriksaan menunjukkan tingkat kesulitan pemeriksaan pajak. Objek penelitian yaitu hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh ketua tim pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktrorat Jenderal Pajak XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak sedangkan pendidikan terakhir dan durasi waktu pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan pola penempatan tim pemeriksa pajak dan distribusi kasus pemeriksaan berdasarkan kualitas pemeriksa pajak dan tingkat kesulitan pemeriksaan pajak.
PENERAPAN FAIR VALUE ASET TETAP OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA MANOKWARI)
Authors: Firmansyah Amrie , Alamsyah Fadhil Maris , Purwanto Eko Agus 
Published: December 2021

This study aims to analyze the implementation of the fair value concept of fixed assets to government agencies. The method in this study uses a qualitative approach with structured interviews. The informants in this study are three employees of the Services Office of State Wealth and Auction Sorong, who already have appraisal certificates. The object of this study uses the asset data of the manokwari district court in the form of land, buildings, and buildings, and water buildings during 2018. This study concludes that the implementation of the fair value concept in fixed assets by the Services Office of State Assets and Auction Sorong in broad outline is in accordance with applicable regulations or accounting standards, especially accounting standards related to fixed assets and fair value. Based on the results of this study are expected to encourage improvements in the process of inventory of fixed assets in the scope of government agencies and may make a positive contribution to the development of the implementation of fair value accounting in government sector. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep nilai wajar aset tetap pada instansi pemerintahan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara terstruktur. Informan dalam penelitian ini adalah tiga pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong yang telah memiliki sertifikat penilai. Objek penelitian ini menggunakan data aset pengadilan negeri manokwari berupa tanah, gedung dan bangunan, dan bangunan air selama tahun 2018.Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan konsep nilai wajar pada aset tetap oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong secara garis besar sudah sesuai dengan peraturan atau standar akuntansi terkait yang berlaku, terutama standar akuntansi terkait aset tetap dan nilai wajar. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan proses inventarisasi aset tetap di lingkup instansi pemerintahan dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan atas penerapan akuntansi nilai wajar dalam sektor pemerintahan.