bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kekuatan Hukum Covernote Melalui Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kredit Macet
Authors: Pinatih Henny Pratiwi 
Published: June 2021

The use of covernote Notary / PPAT is commonly used in the practice of granting loans given by banks to debtors. Covernote is not an authentic deed, so that in the event of a bad credit the bank becomes difficult to execute the guarantee. The problem that occurs is whether covernote can provide legal protection for the bank in the event of bad credit? and what is the legal strength of covernote in the event of bad credit but the authentic Deed has not been issued and the insurance has not yet been installed? This study moved from normative legal research to the norm of emptiness because in the Act of Notary Position, Banking Law, Underwriting Law and Government Regulation on PPAT did not regulate the existence of covernote. The results of the study can be seen that the vacuum of norms due to the existence of covernote resulted in covernote not being able to provide a legal protection in the event of bad credit. The legal strength of covernote in the event of bad credit does not have the power of executorial law, this is because covernote is not a notary / PPAT legal product stipulated in the relevant laws and regulations
Penggunaan covernote Notaris/PPAT umum diperguakan saat memberikan kredit yang diberikan dari kreditur kepada debitur. Covernote bukanlah akta otentik, sehingga apabila terjadi kredit macet pihak bank menjadi mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi jaminan. Permasalahan yang terjadi yaitu apakah covernote bisa memberikan perlindungan hukum untuk bank jika terjadi kredit macet? dan Bagaimanakah kekuatan hukum covernote apabila terjadi kredit macet namun Akta otentik belum diterbitkan dan jaminn belum terpasang hak tanggungan? Penelitian ini beranjak dari penelitian hukum normatif kekosongan norma karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Peraturan Pemerintah tentang PPAT tidak mengatur menegnai keberadaan covernote. Hasil peneitian dapat diketahui bahwa Kekosongan norma terkat keberadaan covernote mengakibatkan covernote tidak dapat memberikan suatu perlindungan hukum apabila terjadi kredit macet. Kekuatan hukum covernote apabila terjadi kredit macet tidaklah memiliki kekuatan hukum eksekutorial, hal ini disebabkan karena covernote bukanlah produk hukum notaris/PPAT sebagaimana tercantum pada perundan-undangan terkait.
Proses Pelaksanaan Roya Partial Pada Kantor Notaris
Authors: Saputra Gilang Bella , Dedy Priyanto I Made 
Published: June 2021

Roya Partial is a new legal institution formed, by providing an alternative settlement of repayment on a credit basis by paying off a portion of the credit that goes by pulling some of its collateral. “Article 2 of the Law No. 4-year 1996 on land rights and objects relating to the land”, giving gaps in the performance of Roya Partial. Whereas article 1163 Civil Code states the rights of liabilities (mortgages) are not indivisible but bind all parts of the goods/moving objects. This can actually lead to a conflict of norms against both regulations. Based on that, formulated 2 problems 1) What is the legal basis of the implementation of a partial Roya, (2) How to process the implementation of Roya Partial in notary Office, the purpose of this research is to know the legal basis in the implementation of a partial roya and to know the process of implementing Roya Partial in notary office. The legal research method used is a normative legal research method of using a statutory approach, and a conceptual approach. Right to land that can be burdened by article 4 UUHT Jo article 25, 33, 39 UUPA namely: property rights, business rights, building rights, rights, houses and property rights in the unit and there are several procedures regarding the deletion of liabilities from the settlement to the execution of the force, then the method of implementation of a partial Roya notary office.
Performasi Sistem Pendingin Dengan Penggunaan Kombinasi In-Line And Staggered Solid Dry Pad Sebagai Pendingin Awal Udara Pada Evaporator Dan Kondensor
Authors: Mahendra Gede Putra , Wijaksana Hendra 
Published: June 2021

PERFORMASI SISTEM PENDINGIN DENGAN PENGGUNAAN KOMBINASI IN-LINE AND STAGGERED SOLID DRY PAD SEBAGAI PENDINGIN AWAL UDARA PADA EVAPORATOR DAN KONDENSOR. Indonesia yang beriklim tropis memiliki temperatur udara berkisar 28° - 35°C. Sedangkan kondisi nyaman udara pada suatu bangunan temperatur 22°C - 25°C. Dengan kenyataan temperatur udara luar tersebut diatas, tentunya diperlukan kerja sistem AC yang lebih besar untuk mencapai kondisi nyaman dalam ruangan. Dalam penelitian ini akan dilakukan usaha efisiensi energi pada sistem AC berbasis kompresor dengan melakukan pendinginan awal udara masuk evaporator dan kondensor menggunakan Solid Dry Pad (SDP) yang tersusun secara in-line dan staggered. SDP ini merupakan pad penyimpan dingin (cold energy storage pad) yang berisikan dry ice didalamnya, yang dapat mendistribusikan efek pendinginan pada pipa pad, sehingga nantinya mampu memberikan efek pendinginan awal pada udara masuk evaporator dan kondensor. COP pendinginan dengan menggunakan in-line dan staggered SDP pada kecepatan aliran udara 2.1 m/s sebesar 1.22%, pada kecepatan aliran udara 2.54 m/s sebesar 1.12%, dan pada kecepatan aliran udara 2.94 m/s sebesar 1.05%. COP pelepasan kalor dengan menggunakan in-line dan staggered SDP pada kecepatan aliran udara 2.1 m/s sebesar 1.95%, pada kecepatan aliran udara 2.54 m/s sebesar 2.37%, dan pada kecepatan aliran udara 2.94 m/s sebesar 3.66%.
Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Authors: Marwah Adli Ashari Setya 
Published: June 2021

Based on Law No.3/2006, the choice of law or optional right to deciding the kind of law to solving the inheritance dispute in the court for Muslims has abolished. It’s force the Muslims to solve their inheritance dispute in Religious Court and using the Islamic Law. On the other side, legal pluralism in the inheritance law has existed. It causes the unjustice issue for the Muslim community because the Muslims can’t solve their inheritance dispute with adat law in the court. This research using the normative legal research method. This research has the purpose to know the abolishment consequences of the choice of law in the Inheritance dispute and to know how the executorial power of adat inheritance decision. Based on this research, the Law No.3/2006 force the Muslims to solve their inheritance dispute with Islamic Law, so that’s raising the unjustice issue. To answer this injustice issue, the choice of law or the optional right for the inheritance dispute is must be allowing or the parties can choose National Court as their forum. Then, how about the executorial power in the adat decision regarding the adat inheritance dispute. In this case, the court has to support adat decision and support the execution of adat decision regarding adat inheritance dispute.
Berdasarkan UU No.3/2006, pemilihan hukum atau hak opsi untuk menentukan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris dihapuskan, hal ini memaksa umat Islam untuk menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama dengan menggunakan hukum Islam. Padahal masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah ketidakadilan di masyarakat, terutama bagi umat Islam di Indonesia, karena bagi umat Islam tidak diperkenankan menyelesaikan sengketa waris secara adat di ranah Litigasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui konsekuensi dari penghapusan pemilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris dan untuk mengetahui kekuatan eksekutorial atas keputusan waris adat. Dari hasil penelitian, berdasarkan UU No.3/2006 ternyata memaksa umat Islam yang ingin menyelesaikan sengketa waris harus menggunakan hukum Islam sehingga menimbulkan isu ketidakadilan. Sehingga, untuk menjawab isu ketidakadilan ini, harusnya pemilihan hukum atau Hak Opsi dalam sengketa waris dibuka kembali atau para pihak dapat memilih jalur Pengadilan Negeri. Kemudian, bagaimana dengan kekuatan eksekutorial dalam hal terdapat putusan adat mengenai penyelesaian sengketa waris adat, maka Pengadilan wajib membantu penyelesaian sengketa adat yang telah diputus secara adat dengan membantu pelaksanaan eksukusi putusannya.
Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan
Authors: Faisal Faisal , Satrio Ndaru , Ferdian Komang Jaka 
Published: June 2021

Mining has become an attractive and sensitive sector for the public in South Bangka Regency. This research is aimed to analyze the legal genealogy and power for evaluation and improvement of mining law enforcement policies in South Bangka Regency and to analyze the model evaluation and improvement of mining law enforcement policies in South Bangka Regency). This study uses a qualitative method with a socio-legal approach, focuses on the self-concept interaction patterns, the concept of action, the concept of interaction, the concept of objects, and the concept of collective action in the community, to answer the question of the urgency of tracing legal genealogy and power for evaluation and improvements to mining law enforcement policies in South Bangka Regency. The research results suggested that the Geneology study involved revealing the relationship between law and power in the mining law enforcement policies in the South Bangka Regency which are still deemed incompatible with the principles of equality before the law, legal certainty, and legal justice. The evaluation model and improvement of mining law enforcement policies are an important part of improving mining law enforcement policies in South Bangka Regency which are based on the basic idea of state responsibility and environmental sustainability.
Pertambangan menjadi sektor yang menarik sekaligus sensifitif bagi publik di Kabupaten Bangka Selatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa geneologi hukum dan kuasa untuk evaluasi dan perbaikan Kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan serta untuk menganalisis model evaluasi dan perbaikan Kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal, yang menujukan pusat perhatian pada pola interaksi konsep diri, konsep perbuatan, konsep interaksi, konsep objek, dan konsep aksi bersama dalam warga masyarakat, untuk menjawab permasalahan Urgensi Penelusuran Genealogi Hukum dan Kuasa Untuk Evaluasi Dan Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, studi Geneologi terlibat dalam mengungkap relasi hukum dan kuasa dalam kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan yang masih dirasakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan di depan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Model evaluasi dan perbaikan kebijakan penegakan hukum pertambangan merupakan bagian penting untuk memperbaiki kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan yang berpijak pada ide dasar tanggung jawab negara dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.
Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba
Authors: Suardana I Made Bagus , Wiryawan I Wayan 
Published: June 2021

The legal certainty for micro, small and medium enterprises in a partnership scheme is as a franchisee. Economic growth is so fast and advanced that many regulations by the central government and regional governments issue policies that cannot be implemented and result in no guarantee of legal certainty for the community. The purpose of this paper is to review the regulation of the minister of trade regarding franchising in 2019 related to legal certainty for micro, small and medium enterprises in the framework of a franchise business. The method used in this paper is a normative legal research method by analyzing the provisions of statutory regulations. The results of this study explain that based on the principle of lex superior derogate legi inferiori, the law with a higher position removes the laws that are under it, namely in the MSME partnership pattern in the franchise business, it should still use the rules in Government Regulation No. 17 of 2013 concerning the Implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises.
Kepastian hukum usaha mikro, kecil dan menengah dalam pola kemitraan adalah sebagai penerima waralaba. Pertumbuhan ekonomi yang demikian cepat dan maju, menyebabkan banyak regulasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menerbitkan kebijakan–kebijakan yang belum dapat dilaksanakan dan berakibat tidak adanya jaminan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Tujuan dari penulisan ini, untuk mengkaji peraturan menteri perdagangan tentang waralaba tahun 2019 terkait kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka bisnis waralaba. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa dari ketentuan peraturan perundang–undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya yaitu dalam pola kemitraan UMKM dalam bisnis waralaba sudah seharusnya tetap menggunakan aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Pengaturan Pelayanan Kesehatan yang di lakukan oleh Dokter Melalui Telemedicine
Authors: Dharma Anak Agung Gde Siddhi Satrya 
Published: June 2021

Abstract

General welfare is the ideals of the Indonesian people as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and one of the elements that must be realized by the government. One of the efforts to improve the quality of health both individuals and community groups by means of health services. The rapid advancement of technology has a positive and a negative impact, especially in the health sector. In addition to increasingly advanced tools, there are also online health services through the internet or online media which are often called Telemedicine. This study aims to analyze the juridical basis for doctors who perform online health services and physician responsibilities when negligent in the practice of health services to patients through telemedicine. Normative legal research is a type of research used. Approach to the concept and laws used. The technique of tracing legal materials uses document study techniques. The results showed that the legal basis for telemedicine was Article 42 by not forgetting the Good faith principle as the basis for its implementation. In the case of negligence the doctor in telemedicine responsible is the organizer of the system, explicitly stated in Article 15 of the ITE Law.

Abstrak

Kesejahteraan umum merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan salah satu unsur yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan baik perorangan maupun kelompok masyarakat dengan cara pelayanan kesehatan. Kemajuan ilmu teknologi yang kian pesat memberikan dampak yang positif dan juga dampak negatif khususnya pada bidang kesehatan. Selain dengan alat-alat yang semakin maju terdapat juga pelayanan kesehatan secara online melalui internet atau media online yang sering disebut Telemedis. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan yuridis bagi dokter yang melakukan pelayanan kesehatan online dan tanggung jawab dokter apabila lalai dalam praktik pelayanan kesehatan terhadap pasien melalui telemedicine. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan. Pendekatan dengan kosnep dan perundang-undangan yang digunakan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan dasar hukum pelayanan kesehatan secara telemedicine ialah Pasal 42 dengan tidak melupakan Asas Itikad Baik sebagai dasar dalam pelaksaannya. Dalam hal kelalain dokter dalam telemedicine yang bertanggung jawab adalah penyelenggara sistem, secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 15 UU ITE.
Evaluasi Pengaturan Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia
Authors: Masnun Muh Ali , Sulistyowati Eny , Wardhana Mahendra 
Published: June 2021

This study aims to analyze / evaluate the institutional arrangements for SEZs in Indonesia, particularly the formulation of the composition of the Dewan Kawasan and the provisions for determining strategic steps for problems experienced by SEZs. The research method used is normative research supported by primary and secondary legal materials with prescriptive analysis. The results showed that the institutional arrangements for the Special Economic Zone for the composition of the Dewan Kawasan are still blurred (in terms of quality and quantity) and need interpretation. The meaning of the representative of the Government means that power is the authority of the Central Government. The Government Representative in the determination to be part of the Dewan Kawasan needs to regard to the main activities that are developed, so that the management of SEZs can be managed professionally and able to achieve the mandate of the constitution to advance public welfare.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis/mengevaluasi pengaturan kelembagaan KEK di Indonesia, khususnya formulasi komposisi Dewan Kawasan dan ketentuan penetapan langkah strategis atas permasalahan yang dialami sebuah KEK. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan ditunjang dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaaan Kawasan Ekonomi Khusus untuk komposisi Dewan Kawasan masih kabur (dari sisi kualitas maupun kuantitas) dan perlu penafsiran. Makna wakil Pemerintah berarti adalah kekuasaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Wakil Pemerintah dalam penentuan menjadi bagian dari Dewan Kawasan perlu memperhatikan kegiatan utama yang dikembangkan, sehingga pengelolaan KEK dapat dikelola secara professional dan mampu mencapai amanah konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum.
GRUPO DE TRABALHO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DE ADOLESCENTES: Um relato de experiência numa unidade de saúde da família
Authors: Lima Leidiane Silva , França Silvana Lima Guimarães 
Published: June 2021

RESUMO: A adolescência é considerada um rito de passagem da fase infantil para a adulta. Nessa fase muitos hábitos e atitudes sofrerão variações na idade adulta, tornando-se mais difíceis de serem contornados. Para transformar essa realidade, faz-se necessário implementar estratégias educativas que por meio da supervisão de profissionais facilitem os adolescentes a expressarem sentimentos, trocarem experiências, proporcionando atitudes de respeito e reflexão sobre os temas abordados. O artigo trata-se de um relato de experiência acerca da atuação das residentes participantes da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UNEB com um GT de adolescentes na USF Professor Humberto Castro Lima, localizada no bairro de Pernambués, Salvador-Ba, no ano de 2018. As ações realizadas no grupo tiveram como objetivo, incentivar o autoconhecimento, protagonismo, desenvolvimento pessoal, social, coletivo e reflexão do processo saúde/doença. Como resultados podemos destacar a contribuição do grupo para a promoção da saúde dos jovens, a construção do vínculo entres os adolescentes com a unidade, a contribuição para o protagonismo no processo ensino-aprendizagem e a sensibilização dos adolescentes para a adoção de práticas preventivas. Conclui-se que a implementação de práticas educativas de caráter participativo, reflexivo, dialógico, dinâmico e problematizador, se tornam cada vez mais necessárias. Pôde-se perceber a potencialidade dessa estratégia que transcende o modelo biomédico, visando à atenção integral do sujeito, bem como o atendimento às demandas e necessidades dos usuários através da escuta, da construção conjunta do conhecimento, de modo que esses possam ser participativos no processo de mudança de atitudes diante do cuidado com a saúde.
Índices productivos en cuyes mejorados (Cavia porcellus) en la fase de crecimiento, alimentados con harina de bituca (Colocasia esculenta)
Authors: Bernal Wilmer , Vázquez Héctor 
Published: June 2021

El presente estudio fue realizado en Instituto de Investigación en Ganadería y Biotecnología (IGBI), de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. El objetivo fue evaluar los parámetros productivos de cuyes mejorados, durante el crecimiento y engorde, con alimentación mixta a base de alfalfa fresca (50 % del consumo de materia seca MS) y concentrado (50 % MS) a base de raciones isonutritivas. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar, con 5 tratamientos y 3 repeticiones. Los tratamientos fueron diferentes niveles de harina de bituca al 0, 10, 20, 30 y 40 %, con periodo de evaluación de 8 semanas (4-12 semanas de edad). Los resultados, no mostraron diferencia estadística significativa (p > 0.05) en cuanto a pesos finales (PF) (1038, 1054, 1031, 987 y 985 respectivamente para el T0, T1, T2, T3 y T4 respectivamente), tampoco mostraron diferencia estadística significativa (p > 0.05) en la ganancia de peso (GP), consumo de alimento (CA) e índice de conversión alimenticia (ICA). Se concluye que la incorporación de harina de bituca, hasta en un 40 % en la alimentación de cuyes, no afecta los índices productivos; sin embargo, aumenta la rentabilidad por la disponibilidad y precio del insumo.El presente estudio fue realizado en Instituto de Investigación en Ganadería y Biotecnología (IGBI), de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. El objetivo fue evaluar los parámetros productivos de cuyes mejorados, durante el crecimiento y engorde, con alimentación mixta a base de alfalfa fresca (50 % del consumo de materia seca MS) y concentrado (50 % MS) a base de raciones isonutritivas. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar, con 5 tratamientos y 3 repeticiones. Los tratamientos fueron diferentes niveles de harina de bituca al 0, 10, 20, 30 y 40 %, con periodo de evaluación de 8 semanas (4-12 semanas de edad). Los resultados, no mostraron diferencia estadística significativa (p > 0.05) en cuanto a pesos finales (PF) (1038, 1054, 1031, 987 y 985 respectivamente para el T0, T1, T2, T3 y T4 respectivamente), tampoco mostraron diferencia estadística significativa (p > 0.05) en la ganancia de peso (GP), consumo de alimento (CA) e índice de conversión alimenticia (ICA). Se concluye que la incorporación de harina de bituca, hasta en un 40 % en la alimentación de cuyes, no afecta los índices productivos; sin embargo, aumenta la rentabilidad por la disponibilidad y precio del insumo.