bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Practice of the Appeal Board of the Federal Antimonopoly Service (Russia) (Scientific review of the most significant cases examined in the fourth quarter of 2019)
Authors: Konopkina E. E. , Matyashevskaya M. I. 
Published: February 2021

Ratio of regional antimonopoly`s decisions appealed under collegial body of the Federal antimonopoly service related to the establishment of the facts of the conclusion of prohibited competition-restricting agreements exceeds the part of the other decisions.In most cases, this is related to the issues of proving the arrangement and implementation of competition-restricting agreement, because not always certain circumstances can clearly indicate the fact of conclusion of such agreement.The most interesting are the cases of «bid rigging» cartels, which are prohibited by paragraph 2 of the part 1 of article 11 of the Federal law "On protection of competition" (hereinafter — the Law on protection of competition). Establishing that competitionrestricting agreements in each case, all collected in the case on violation of Antimonopoly legislation of the evidence to be assessed, without which it is impossible to make an informed decision on the case, and defendants in cases usually do not agree with the competition authority of certain evidence as proof of anti-competitive agreements.
Criminalization of cartels: a retrospective analysis of domestic legislation
Authors: Teslenko A. V. 
Published: February 2021

The importance of the historical method in the research of all legal phenomena and processes have been highlight a long time ago — so even pre-revolutionary Russian jurists noted that history “indicates a natural cause of existing ugliness and all of this or that condition of criminal law, it states the source of its progressiveness, and provides data for the evaluation of both, old and new, theories and criminal law teachings”. Therefore, the current research and debate on the criminal liability of legal regulation of the problems of anti-competitive agreements should be anticipated by highlighting the evolution of the relevant norms, the development of which took place within the boundaries of three periods — pre-revolutionary, soviet and modern or post-soviet.The author, referring to the original sources, presents the historiography of the evolution of domestic legislation in the field of criminal law protection of competition, and discovers the prototypes of current prohibitions on anticompetitive agreements and mechanisms for identifying such violations.
Experience in applying the effectiveness audit methodology in order to save budget funds for the purchase of medicines in the UK
Authors: Budarin S. S. , Yurgel N. V. 
Published: February 2021

The article examines the experience of the national audit office of the United Kingdom in conducting an audit of the effectiveness of budget funds aimed at providing medicines to English citizens. The reasons for the sharp increase in budget expenditures for providing the population with reproduced medicines in 2017—2018 are described in detail.The article analyzes the shortcomings of the system of regulation of drug pricing procedures and the resulting risks to the budget of the national health system in United Kingdom.It is concluded that the effectiveness audit has allowed us to identify not only the reasons for significant overspending of the NHS budget to provide the population with medicines, but also to assess the actions of organizations authorized by the UK Government to address issues of regulation of the pharmaceutical market.
Concretization or broader interpretation of the law? (New approaches to state regulation of foreign investment in strategic sectors of the economy)
Authors: Akimova I. V. , Simakova K. B. , Anpilogov A. A. 
Published: February 2021

The article explores the new approaches of the Federal Antimonopoly Service to the application of certain provisions of the law on the control of foreign investment in business entities of strategic importance.The question of the correlation of the concepts of “control” and “the possibility of blocking decisions” was examined, as well as the problems of legal uncertainty re mandatory preliminary approval of a transaction in which a foreign investor plans to purchase shares of a business entity that is related to the strategic type of activity.The authors concluded that it is necessary and advisable to classify a business company as strategic based on legislation by its implementation of a type of activity that is adjacent to strategic.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN ZONASI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR WILAYAH SIDOARJO (KABUPATEN SIDOARJO - KOTA SURABAYA)
Authors: Prathama Ananta , Bagadjati Widhi 
Published: February 2021

Penelitian ini didasarkan pada fenomena tentang Penerimaan Peserta Didik Baru melalui jalur zonasi yang telah dilaksankan sejak tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo – Kota Surabaya) menetapkan zonasi untuk Sekolah Menegah Atas Negeri di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (kabupaten Sidoarjo – Kota Surabaya) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo – Kota Surabaya). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: (1) kebijakan penetapan zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri telah berhasil dilaksanakan (2) isi kebijakan penetapan zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri, dengan 5 (lima) indicator yakni jenis manfaat, jangkauan perubahan, pelaksana program, sumber daya telah berhasil dilaksanakan, sedangkan 1 (satu) indikator yakni indikator kepentingan belum terlaksana (3) semua indikator pada konteks implementasi berhasil mempengaruhi implementasi kebijakan penetapan zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri.
Kata Kunci: Implementasi, Penetapan, Sistem Zonasi
PENGARUH KINERJA BANK SAMPAH INDUK TERHADAP KINERJA BANK SAMPAH UNIT DI KOTA MOJOKERTO
Authors: Anggraini Devina Restu , Tukiman Tukiman 
Published: February 2021

Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja suatu organisasi yang dicapai oleh suatu organisasi secara menyeluruh melalui usaha – usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus – menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Pengaruh Kinerja Bank Sampah Induk Terhadap Kinerja Bank Sampah Unit di Kota Mojokerto menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuisioner dan analisis data kuantitatif dengan perhitungan korelasi spearman dua variabel. Hasil penelitian ini : (1) Pengaruh Kinerja Bank Sampah Induk terhadap Bank Sampah Unit di Kota Mojokerto adalah sebesar 99,2% yang berarti bahwa variabel Kinerja Bank Sampah Induk mempunyai pengaruh terhadap variabel Kinerja Bank Sampah Unit di Kota Mojokerto adalah sebesar 99,2% sedangkan sisanya 0,8% dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian ini. (2) Korelasi antara Kinerja Bank Sampah Induk dan Kinerja Bank Sampah Unit di Kota Mojokerto adalah sebesar 0,099603 artinya ada korelasi yang positif dan sangat kuat. (3) Uji Hipotesis Statistik yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan atau nyata antara Kinerja Bank Sampah Induk dan Kinerja Bank Sampah Unit. (4) Pelaksanaan Kinerja Bank Sampah Induk di Kota Mojokerto adalah dalam kategori cukup bagus. (5) Pelaksanaan Kinerja Bank Sampah Unit di Kota Mojokerto adalah dalam kategori bagus. (6) Indikator yang paling rendah dalam variabel Kinerja Bank Sampah Induk adalah Indikator Pendampingan Pembentukan. (7) Indikator yang paling rendah dalam variabel Kinerja Bank Sampah Unit adalah Indikator Keorganisasian
Kata Kunci : Kinerja Organisasi, Bank Sampah
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DI JOMBANG
Authors: Martadani Pungky Dwi , Hertati Diana 
Published: February 2021

Penelitian ini berdasarkan fenomena dimana banyaknya tunggakan pajak kendaraan sehingga pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat melalui program pemutihan. Melalui kebijakan pemerintah yaitu dengan membuat program pemutihan pajak yang dilakukan selama tiga bulan dalam setahun agar para wajib pajak kembali membayar tagihan pajak kendaraan miliknya, dengan adanya pemberian keringanan insentif pajak ini di laksanakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mengurangi banyaknya penunggakan pajak yang terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengsan pendekatan kualitatif, Lokasi penelitian berada di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. Fokus penelitian ini berdasarkan pada kajian teori efektivitas program menurut Dunn (2003:403) dalam hal ini ada 5 sasaran kajian, yaitu : 1) Efisiensi (efficiency), 2) Kecukupan (aducuacy), 3) Perataan/Kesamaan (equity), 4) Responsivitas (responsiveness), 5) Ketepatan (appropriateness). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efisiensi dalam pelaksanaan program pemutihan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang 1) efisiensi bahwa pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efisien karena mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, 2) kecukupan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena mendapat dukungan dari wajib pajak dalam hal pemenuhan harapan, pemenuhan kebutuhan dan nilai ekonomi bagi masyarakat yang di rasa cukup membantu. 3) Perataan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah merata karena sebagian besar wajib pajak mendapatkan kesempatan dalam program tersebut. 4) Responsivitas dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah mendapat respon yang positif dari masyarakat karena dengan adanya program pemutihan ini dirasa oleh masyarakat dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat. 5) Ketepatan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah tepat karena terkait dengan sasaran yang tepat, waktu pelaksanaan program dan tujuan program.
Kata Kunci : Efektivitas, Pajak, Program Pemutihan
DAMPAK IMPLEMENTASI LAYANAN INOVASI SARANA INFORMASI DAN PELAYANAN TERPADU PEKERJA MIGRAN INDONESIA (SIMPADU – PMI) Di UPT P2TK PROVINSI JAWA TIMUR
Authors: Rani Diah Ayu Puspita , Hardjati Susi 
Published: February 2021

Dampak adalah perubahan kondisi fisik ataupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan maupun tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Dampak Implementasi Layanan Inovasi Sarana Informasi Dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (simPADU-PMI) Di UPT P2TK Provinsi Jawa Timur menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan Analisis data menggunaan metode analisis interaktif.
Hasil penelitian ini : (1) Layanan Inovasi SimPADU-PMI berdampak positif pada peningkatan kecepatan pelayanan. (2) Layanan Inovasi SimPADU-PMI berdampak positif pada peningkatan transparansi pelayanan publik. Namun pada transparansi biaya bekerja di luar negeri dan transparansi informasi pelayanan Pekerja Migran Indonesia juga masih kurang maksimal. (3) Layanan Inovasi SimPADU-PMI berdampak positif pada peningkatan kepercayaan pelayanan publik.. (4) Layanan Inovasi SimPADU-PMI berdampak positif pada peningkatan akses bagi calon pekerja migran. Calon pekerja migran dapat mengakses informasi kerja ke luar negeri melalui aplikasi SimPADU-PMI. (5) Layanan Inovasi SimPADU-PMI berdampak positif pada peningkatan perlindungan bagi pekerja migran (6) Layanan Inovasi SimPADU-PMI berdampakpositif pada peningkatan pemahaman cara bekerja yang aman, prosedural serta paham hak, kewajiban dan resiko sehingga lowongan kerja formal dan informal banyak terisi.
Kata Kunci: Dampak Implementasi, SimPADU-PMI
STRATEGI PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SENTRA PKL TAMAN PRESTASI KOTA SURABAYA
Authors: Okvian Regita Nur , Nawangsari Ertien Rining 
Published: February 2021

Kehadiran pedagang kaki lima memberikan keuntungan untuk menekan jumlah pengangguran, serta penyediaan berbagai keperluan masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Pada sisi lain pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negative bagi lingkungan dengan munculnya kesan kemacetan dan tidak tertib. Di Surabaya dibangun Sentra PKL sebagai wadah pemberdayaan pedagang kaki lima. Salah satu sentra PKL yang dibangun adalah sentra PKL Taman Prestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan yang dilakukan dalam memberdayakan pedagang kaki lima di sentra PKL Taman Prestasi. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari fokus penelitian, yaitu: 1) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui bimbingan teknis telah berhasil meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. 2) Pengembangan kelembagaan kelompok yang dilaksanakan telah berhasil menguatkan koperasi simpan pinjam. 3) Pemupukan modal swadaya telah dapat meningkatkan permodalan pedagang kaki lima. 4) Pengembangan usaha produktif yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. 5) Penyediaan informasi tepat guna tersedia, akan tetapi masih belum tersedianya informasi tepat guna yang diberikan oleh paguyuban dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.
Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima
INOVASI PELAYANAN simPADU-PMI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
Authors: Salsabila Ayu Khalishah , Nawangsari Ertien Rining 
Published: February 2021

Inovasi merupakan bentuk terobosan baru atau ciptaan baru pada pelayanan yang kreatif dan beradaptasi serta modifikasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelayanan simPADU-PMI merupakan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pencari kerja ke luar negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Inovasi Pelayanan Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu-Pekerja Migran Indonesia (simPADU-PMI) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P2TK) Provinsi Jawa Timur menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara/interview, dan dokumen. Hasil penelitian: (1) berdasarkan tipologinya tergolong dalam inovasi produk, dengan adanya 3 perubahan yaitu dari aspek produk, aspek metode, dan aspek teknologi. (2) berdasarkan level inovasinya tergolong dalam inovasi inkramental dimana dalam pelaksanaannya terdapat perubahan – perubahan kecil dan termodifikasi dari layanan sebelumnya. (3) berdasarkan kategori inovasinya tergolong dalam kategori sustaining innovation (inovasi terusan) dengan adanya perubahan – perubahan baik pada inovasi ini dan membawa pada kebutuhan masyarakat, inovasi ini patut untuk diteruskan keberadaannya.
Kata Kunci : Inovasi Pelayanan, simPADU-PMI
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI SUMBER PANGAN DI DESA KEBONSARI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
Authors: Akbar Hably Izzul , Hertati Diana 
Published: February 2021

Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi sektor peternakan bebek yang besar. Potensi peternakan bebek di Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam potensi peternakan bebek atau itik unggulan disamping potensi unggulan ayam buras dan ayam pedaging. Untuk itu, dalam Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan”, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo memiliki strategi dalam Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan salah satunya adalah dengan program pemberdayaan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
Desa Kebonsari merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang dikenal masyarakat dengan julukan Kampung Bebek karena Desa Kebonsari merupakan kampung yang khusus peternakan bebek. Hal tersebut tentunya memiliki sejarah tersendiri mengapa dijuluki dengan julukan Kampung Bebek yang dikelola oleh 30 peternak bebek yang terwadahi dalam Kelompok Tani Sumber Pangan. Namun seiring berjalannya waktu Kelompok Tani Sumber Pangan tidak berjalan sesuai dengan keinginan awal didirikannya kelompok tersebut .Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana Pemberdayaan kelompok tani sumber pangan Di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Kelompok Tani Sumber Pangan Di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang dapat dilihat dari Bina Manusia dan Bina Usaha.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Kelompok Tani Sumber Pangan Di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang dapat dilihat dari Bina Manusia sudah terlaksana dengan baik sementara Bina Usaha pelaksanaannya belum optimal dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusianya dan belum ada peran serta pemerintah kabupaten sidoarjo.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Kelompok Tani, Desa Kebonsari
KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUNGO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Authors: Susanto Joko , Anggraini Zepa 
Published: February 2021

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. Retribusi ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian dengan observasi, wawancara dan telaah dokumen. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor secara keseluruhannya belum cukup baik, karena ada beberapa indikator yang belum sesuai dengan tolok ukur kinerja. Tolok ukurnya adalah dapat dilihat dari indikator kinerja, yaitu : Kualitas, Kuantitas, Ketepatan waktu, Efektivitas, Kemandirian, dan Komitmen kerja. Ada beberapa indikator kinerja yang belum cukup baik yaitu diantaranya adalah indikator Efektifitas dan indikator Kemandirian.
PENGGUNAAN GAWAI PADA KELUARGA BERPOLA KOMUNIKASI PERMISIF
Authors: Kusnarto Kusnarto , Mahadika Tri Agus 
Published: February 2021

Pada era digital ini, penggunaan perangkat teknologi pada anak-anak dalam sebuah keluarga bukanlah sesuatu yang luar biasa. Khususnya untuk keluarga dengan orang tua yang bekerja, yang mana memiliki tingkat kesibukan yang lebih tinggi. Padatnya jam kerja mengharuskan orang tua yang bekerja mempekerjakan pengasuh anak atau asisten rumah tangga. Dalam temuan penelitian sebelumnya yang relevan, pola komunikasi dalam keluarga yang sama disebut sebagai pola komunikasi permissive. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana penggunaan gadget dalam keluarga dengan pola komunikasi keluarga permisif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis komparatif pada 2 keluarga yang menerapkan pola komunikasi permisif dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penggunaan perangkat pada dua keluarga tersebut. Dalam keluarga A, sebagian besar periode penggunaan digunakan untuk mengakses gim online di mana anak-anak bermain sendiri tanpa pengawasan. Waktu yang digunakan untuk mengakses gim online adalah sekitar 3-4 jam per hari. Ini dapat dikategorikan sebagai kecanduan. Sementara di keluarga B, penggunaan perangkat lebih untuk mengakses Youtube. Saat mengakses Youtube, anak-anak terkadang didampingi oleh pengasuh dan orang tua. Namun, sebagian besar waktu anak-anak mengakses Youtube sendiri. Lamanya mengakses Youtube pada anak-anak keluarga B adalah sekitar 3-4 jam dalam sehari.
Penerapan Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dalam Pembentukan Mahasiswa Berkarakter Multikultural (Kajian pada UPNVJT)
Authors: Pahlawan Ananda Yorkie , Priyansyah Rizky , Mashuri Moch Ali 
Published: February 2021

Penelitian ini dilaksanakan karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami betapa pentingnya multikultural dan peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan pendidikan multikultural di jenjang universitas di salah satu universitas negeri Surabaya yaitu UPN “Veteran” Jatim. Dan juga penelitian ini dilaksanakan agar dapat memahami betapa pentingnya multikultural, menumbuhkan dan meningkatkan jiwa multikultural. Penelitian ini menggunakan metode literature review dimana, peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk mendapatkan isi atau pemaparan teori dan bahan penelitian lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif sehingga hasilnya berupa deskripsi dari hasil penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UPN “Veteran” Jatim telah melaksanakan kurikulum pendidikan karakter. Terbukti dari adanya mata kuliah bela negara di dalam kurikulum pendidikan di Universitas tersebut. Untuk meningkatkan dan menanamkan karakter bela negara secara langsung melalui dilaksanakannya outbond bela negara dengan materi yang dapat meningkatkan kedisiplinan, pantang menyerah, dan berjiwa tolong menolong antar sesama di lingkungan baik kampus maupun masyarakat.
Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Pembentukan Karakter, Multikultural, UPN “Veteran” Jatim
ANALISIS KONFLIK AGRARIA STUDI KASUS WADUK SEPAT LIDAH KULON KECAMATAN LAKARSANTRI KOTA SURABAYA
Authors: Utomo S.Andre Prasetyo , Rahayu Okta Yustin , Vancouver Ahmad , Wahyudi Kalvin Edo 
Published: February 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab konflik agraria Waduk Sepat dan mendeskripsikan upaya - upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kota Surabaya dalam menyelesaikan konflik agraria Waduk Sepat. Penelitian ini menggunakan metodelogi deskripsi kualitatif, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literature review serta memfokuskan penelitian untuk menganalisis penyebab konflik agraria dan upaya yang dilakukan oleh pemeritah kota Surabaya dalam menyelesaikan konflik agraria. Konflik Waduk Sepat merupakan konflik antara pengembang PT. Ciputra Surya Tbk. atau biasa disebut dengan PT. Citra Land, dengan masyarakat yang tinggal di RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Konflik tersebut berawal dari Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008, atas persetujuan DPRD Kota Surabaya dengan Surat Keputusan No. 39 Tahun 2008 Tentang tukar guling yang di lakukan antara pemerintah Kota Surabaya dan PT. Citra Land. Konflik agrarian waduk sepat telah berlangsung selama 10 tahun dan sampai dengan saat ini, konflik agraria tersebut tidak dapat terselesaikan.
Kata Kunci : Koflik agraria, waduk sepat, Tukar Guling.