bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)
Authors: Novita Windy Sonya , Imanullah Moch. Najib 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This article aims to describe and analyze the legal aspects of Peer to Peer Lending related to legal issues and settlement mechanism. This type of research is prescriptive normative legal research. This type of research is normative legal research that is prescriptive. The research approach used is vertical and horizontal synchronization level approach. The type of data used in this study is secondary data covering primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used are by study of documents or library materials. Furthermore, the analysis technique used legal material analysis with teleological interpretation methods. Based on this research, the results show that the implementation of Peer to Peer Lending founds several problems including the risk of high interest so that many borrowers fail to pay and improper billing methods. Basically Financial Services Authority has regulated the preventation the risk of Peer to Peer Lending in several rules in Financial Service Authority Regulations Number 77/POJK.07/2016 and Financial Service Authority Regulations Number 18/POJK.07/2018 as guidelines for consumers regarding the complaints service mechanism and its resolution.<br />Keywords: peer to peer lending; risk; consumer complaints service</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai aspek hukum dalam Peer to Peer Lending berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul serta mekanisme penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis bahan hukum dengan metode penafsiran teleologis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaannya Peer to Peer Lending menemukan beberapa permasalahan, diantaranya risiko tarif bunga yang tinggi sehingga banyak Penerima Pinjaman yang gagal bayar dan cara-cara penagihan yang tidak patut. Pada dasarnya OJK sudah mengatur mengenai pencegahan risiko P2P Lending dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.07/2016 dan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 sebagai pedoman bagi konsumen mengenai mekanisme layanan pengaduan konsumen dan penyelesaiannya.<br />Kata Kunci: peer to peer lending; risiko; layanan pengaduan konsumen</p>
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI LAYANAN URUNAN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (EQUITY-BASED CROWDFUNDING)
Authors: Childnadi Widodo Viodi , Budi Kharisma Dona 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />The purpose aims to find out the form of legal protection to the parties and the problematic that facing by Financial Services Authority to provide effort of legal protection for the parties in the service of equity crowdfunding. This legal research is a descriptive empirical law research. The research location is Financial Services Authority Surakarta. The research types and source of data include primary and secondary data with using by a qualitative analysis technique. The results of this research explain the problematic that facing by Financial Services Authority to provide effort of legal protection in the service of equity crowdfunding which is divided into three factors that is : (a) legal substance, (b) legal structure, and (c) legal culture.<br />Keywords: Legal Protection; Problematic; Equity Crowdfunding</p><p>Abstrak<br />Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada para pihak serta problematika yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada para pihak dalam layanan equity crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan problematika dalam memberikan upaya perlindungan hukum pada para pihak yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam layanan equity crowdfunding yang terbagi menjadi tiga faktor yaitu: (a) substansi hukum, (b) struktur hukum, dan (c) budaya hukum.<br />Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Problematika; Equity Crowdfunding</p>
Penanganan TerhadaP Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal MelaluI OTOrITas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat)
Authors: Salvasani Alifia , Kholil Munawar 
Published: February 2021

<p>abstract<br />This article aims to examine the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in handling illegal peer-to-peer (P2P) financial technology (fintech) in Indonesia. This role includes the handling carried out by the FSA to minimize the number of illegal fintech in Indonesia, both through supervision and arrangements related to illegal fintech. This type of empirical legal research, is descriptive, with primary data types. Literature study and interview data collection techniques, qualitative analysis techniques. Factors causing the rise of illegal fintech are normative and non-normative factors. Then the role of the OJK in making efforts to handle illegal P2P lending includes establishing Satgas Waspada Investasi, listing registered P2P lending and licensed on the official OJK website, socializing to the public about the characteristics of illegal P2P lending that must be avoided and data of illegal P2P lending in Indonesia, closing illegal P2P lending, blocking applications and illegal P2P lending websites on a regular basis, conducting selective checks on P2P lending companies that propose opening new accounts, applying special rules for P2P lending companies related to the fintech payment system , and submit information reports to the Criminal Investigation Police regarding cyber crime.<br />Keywords: Otoritas Jasa Keuangan; Illegal Fintech; Peer-to-Peer</p><p>abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending ilegal di Indonesia. Peranan tersebut meliputi penanganan yang dilakukan OJK untuk meminimalisir jumlah fintech ilegal di Indonesia, baik melalui pengawasan maupun pengaturan terkait fintech ilegal. Jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, dengan jenis data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis kualitatif. Faktor penyebab tumbuh maraknya fintech ilegal adalah adanya faktor normatif dan non-normatif. Kemudian peranan OJK dalam melakukan upaya penanganan P2P lending ilegal antara lain dengan membentuk Satgas Waspada Investasi, mencantumkan daftar P2P lending yang terdaftar dan berizin di website resmi OJK, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ciri-ciri P2P lending ilegal yang harus dihindari dan data P2P lending ilegal di Indonesia, melakukan penutupan terhadap P2P lending ilegal, pemblokiran aplikasi dan website P2P lending ilegal secara rutin, melakukan pemeriksaan secara selektif bagi perusahaan P2P lending yang mengajukan pembukaan rekening baru, memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan P2P lending terkait fintech payment system, dan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri terkait tindakan cyber crime.<br />Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Fintech Ilegal; Peer-to-Peer Lending</p>
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG (IndIrect evIdence) TERHADAP PRAKTIK KARTEL
Authors: Surya Pranata Dimas , Hadi Hernawan 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This article aims to know the enforcement of business competition law in the implementation of indirect evidence on cartel practices.This article belongs to legal principles and legal doctrines in order to answer the legal problems encountered who based focus read and study materials primary and secondary law. For law drafting to be able to produce arguments for new theories or concepts, it is a prescription for solving the problems of this legal research. The results of the research indicate that the enforcement of business competition law against cartel practices in Indonesia continues to face obstacles and has not been maximized. This indirect evidence can be used as a solution to the difficulty of proving the practice of cartels in business competition laws, provided that they are equipped with other evidence. Indirect evidence may be included in the category of evidence in Article 42 of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition.<br />Keywords: Law Enforcement; Indirect evidence; Cartel Practices</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum persaingan usaha terhadap penerapan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) terhadap praktik kartel. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penulisan hukum mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dalam penelitian hukum ini. Hasil Penelitian menyatakan penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik kartel di Indonesia masih menemui kendala dan belum maksimal. Alat bukti tidak langsung (indirect evidence) ini dapat dijadikan solusi atas sulitnya pembuktikan praktik kartel dalam hukum persaingan usaha, Alat bukti tidak langsung (indirect evidence) dapat dimasukkan dalam kategori alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. <br />Kata Kunci: Penegakan Hukum; Indirect evidence; Praktik Kartel</p>
TANTANGAN DAN HAMBATAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN INDUSTRI (Studi Kasus Perjanjian antara PT JIEP dengan PT Yamaha Indonesia)
Authors: Yuniarto Yusuf , Budi Kharisma Dona 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This article aims to know the contractual relationship between PT JIEP and PT Yamaha Indonesia in the perspective of the Book of Private Law Regulation and Government Regulation Number 142 of 2015 concerning Industrial Estates and challenges and obstacles faced by PT JIEP in carrying out contractual relationships. This research is a descriptive empirical law research. The research location is at PT JIEP. The research types and source of data include primary and secondary data. Methods for data collection are through depth interview and literature study. The technique analysis data is qualitative with interactive model analysis. The results of this research shows that the Challenges and obstacles faced by PT JIEP in conducting contractual relations is: (a) lack of the active role for PT JIEP in Industrial Relations Disputes; and (b) there is no clear action written in the agreement if there is delay in lease payment and deposit.<br />Keywords: Legal Contract; Industrial Area; Industrial Relation Dispute.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kontraktual antara PT JIEP dan PT Yamaha Indonesia ditinjau dalam perspektif KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PT JIEP dalam menjalankan hubungan kontraktual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menjelaskan Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PT JIEP dalam melakukan hubungan kontraktual adalah: (a) kurangnya peran PT JIEP secara aktif dalam Perselisihan Hubungan Industrial; dan (b) tidak adanya tindakan yang jelas yang tertulis dalam perjanjian apabila terdapat keterlambatan pembayaran sewa dan deposit.<br />Kata Kunci: Kontrak; Kawasan Industri; Perselisihan Hubungan Industrial.</p>
Seroprevalence of SARS-CoV-2 Antibodies in Rhode Island From a Statewide Random Sample
Authors: Chan Philip A. , King Ewa , Xu Yizhen , Goedel William , Lasher Leanne , Vargas Matt , Brindamour Ken , Huard Richard , Clyne Ailis , McDonald James , Bandy Utpala , Yokum David , Rogers Michelle L. , Chambers Laura , Napoleon Siena C. , Alexander-Scott Nicole , Hogan Joseph W. 
Published: February 2021

Objectives. To characterize statewide seroprevalence and point prevalence of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in Rhode Island. Methods. We conducted a cross-sectional survey of randomly selected households across Rhode Island in May 2020. Antibody-based and polymerase chain reaction (PCR)–based tests for SARS-CoV-2 were offered. Hispanics/Latinos and African Americans/Blacks were oversampled to ensure adequate representation. Seroprevalence estimations accounted for test sensitivity and specificity and were compared according to age, race/ethnicity, gender, housing environment, and transportation mode. Results. Overall, 1043 individuals from 554 households were tested (1032 antibody tests, 988 PCR tests). The estimated seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies was 2.1% (95% credible interval [CI] = 0.6, 4.1). Seroprevalence was 7.5% (95% CI = 1.3, 17.5) among Hispanics/Latinos, 3.8% (95% CI = 0.0, 15.0) among African Americans/Blacks, and 0.8% (95% CI = 0.0, 2.4) among non-Hispanic Whites. Overall PCR-based prevalence was 1.5% (95% CI = 0.5, 3.1). Conclusions. Rhode Island had low seroprevalence relative to other settings, but seroprevalence was substantially higher among African Americans/Blacks and Hispanics/Latinos. Rhode Island sits along the highly populated northeast corridor, making our findings broadly relevant to this region of the country. Continued monitoring via population-based sampling is needed to quantify these impacts going forward.
Crowdfunding Campaigns and COVID-19 Misinformation
Authors: Snyder Jeremy , Zenone Marco , Caulfield Timothy 
Published: February 2021

Objectives. To understand whether and how crowdfunding campaigns are a source of COVID-19–related misinformation. Methods. We searched the GoFundMe crowdfunding platform using 172 terms associated with medical misinformation about COVID-19 prophylaxes and treatments. We screened resulting campaigns for those making statements about the ability of these searched-for or related terms to prevent or treat COVID-19. Results. There were 208 campaigns worldwide that requested $21 475 568, raised $324 305 from 4367 donors, and were shared 24 158 times. The most discussed interventions were dietary supplements and purported immune system boosters (n = 231), followed by other forms of complementary and alternative medicine (n = 24), and unproven medical interventions (n = 15). Most (82.2%) of the campaigns made definitive efficacy claims. Conclusions. Campaigners focused their efforts on dietary supplements and immune system boosters. Campaigns for purported COVID-19 treatments are particularly concerning, but purported prophylaxes could also distract from known effective preventative approaches. GoFundMe should join other online and social media platforms to actively restrict campaigns that spread misinformation about COVID-19 or seek to better inform campaigners about evidence-based prophylaxes and treatments.
A Systematic Review of Enteral Feeding by Nasogastric Tube in Young People with Eating Disorders
Authors: Hindley Kristen , Fenton Clare , McIntosh Jennifer 
Published: February 2021

Abstract
BackgroundAdolescents with severe restrictive eating disorders often require enteral feeding to provide lifesaving treatment.Nasogastric feeding (NGF) is a method of enteral nutrition often used in inpatient settings to treat medical instability, to supplement minimal oral intake or to boost nutritional intake. This systematic review sets out to describe current practice for NGF. MethodsA systematic review following PRISMA guidelines was conducted by searching AMED, EMBASE and MEDLINE databases from 2000-2020. Inclusion terms were: enteral feeding by nasogastric tube, under 18 years, eating disorders, and primary research. Exclusion terms: mental disorders other than eating disorders; non-primary research; no outcomes specific to NG feeding and over 18 years. Titles and abstracts were screened by all authors before reviewing full length articles. Quality assessment, including risk of bias, was conducted by all authors. Results29 studies met the full criteria. 86% of studies were deemed high or medium risk of bias due to the type of study: 34.4% retrospective cohort and 10.3% RCT; 17.2% were qualitative. Studies identified 1) a wide range of practices in different countries, settings, and the reason for initiation; 2) In the UK, standard practice is to introduce NGF if either oral intake is not met or patients are medically unstable; 3) NGF may enable greater initial weight gain due to increased caloric intake; 4) there are 3 main types of feeding regime: continuous, nocturnal and bolus; 5) high calorie feeds are not typically associated with increased risk of refeeding syndrome; 6) complications included nasal irritation, epistaxis, electrolyte disturbance, distress and tube removal; 7) length of stay in hospital is dependent on reason of initiating NGF; 8) psychiatric and medical wards differ in approach; 9) concurrent therapy is often used to facilitate NGF.ConclusionsNGF is currently often implemented in specialist settings where oral intake has been refused or insufficient, in hospital due to medical instability, nocturnally to supplement day-time oral intake, or continuously as standard protocol. Due to high risk of bias as a result of the nature of the studies conducted in adolescents with ED, recommendations for clinical practice cannot yet be justified.
Improvement and prediction of secondary metabolites production under yeast extract elicitation of Azadirachta indica cell suspension culture using response surface methodology
Authors: Farjaminezhad Reza , Garoosi ghasemali 
Published: February 2021

Abstract
Neem is the medicinal plant used as antimalarial, antibacterial, antiviral, insecticide, and antimicrobial. This study aimed to investigate and prediction the effect of yeast extract and sampling time on cell growth, secondary metabolites synthesis, SQS1 and MOF1 genes expression by response surface methodology. The highest fresh and dry cell weights were 580.25 g/L and 21.01 g/L obtained 6 days after using 100 mg/L yeast extract. The highest azadirachtin accumulation and production were 16.08 mg/g DW and 219.78 mg/L obtained 2 and 4 days after using 25 mg/L yeast extract. Maximum mevalonic acid accumulation and production were 1.75 mg/g DW and 23.77 mg/L observed 2 days after application of 50 mg/L yeast extract. The highest amount of squalene accumulation (0.22 mg/g DW) and production (4.53 mg/L) were achieved 4 days after using 50 mg/L yeast extract. Prediction results showed that the highest azadirachtin accumulation (13.61 mg/g DW) and production (190.50 mg/L), mevalonic acid accumulation (0.50 mg/g DW) and production (5.57 mg/L), and squalene accumulation (0.30 mg/g DW) obtained by using 245 mg/L yeast extract for 2 days, 71 mg/L yeast extract for 2 days, 200 mg/L yeast extract for 4.96 days, without yeast extract for 6.54 days and 4 days, respectively. Also, predicted that the highest squalene production is achieved by long-term exposure to high concentrations of yeast extract. The qRT-PCR analysis showed the maximum relative gene expression of SQS1 and MOF1 obtained by using 150 mg/L yeast extract for 4 days and 25 mg/L yeast extract for 2 days, respectively.
Sonicated Zeolitic Imidazolate Frameork-8 derived Nitrogen-doped hierarchical nanoporous carbon for efficient capture and reversible storage of radioiodine
Authors: Miensah Elvis , Chen Jiuyu , Gu Aotian , Wang Peng , Liu Ying , Gong Chunhui , Mao Ping , Chen Kai , Jiao Yan , Zhang Zongxiang , Yang Yi 
Published: February 2021

Abstract
Iodine plays a significant role in industry and in chemical processes within living organisms. However, radioiodine exposure possess threats such as thyroid cancer to humans, when they are released into the environment when using nuclear technology and through nuclear accidents. Its capture and storage is critical to safeguard industrial applications while preventing environmental leakages. Herein we report efficient radioiodine capture using a hierarchical nitrogen-doped, large surface area, nanoporous carbon derived from ultrasonication of ZIF-8. The carbon exhibited high adsorption capacity of 434 wt% gravimetrically and 1418 mgg− 1 in cyclohexane solution with fast kinetics and high recoverability. We deduced the high adsorption capacity to be due to the large surface area with micro and mesopores, presence of hydroxyl groups acting as electron donors and the presence of nitrogen, which interacts strongly with the electron-deficient iodine (I2). Moreover, the process best fits the pseudo-second-order and Freundlich models with multilinearity observed with Webber-Morris model. Because of its comparatively lower cost, large surface area, facile preparation, good regeneration and fast kinetics, the as-prepared porous carbon shows exceptional promise as radioiodine adsorbent.
Effusibacillus dendaii sp. nov. isolated from farm soil
Authors: Konishi Tomoyuki , Tamura Tomohiko , Tobita Toru , Sakai Saori , Matsuda Namio , Kawasaki Hisashi 
Published: February 2021

Abstract
Gram-positive, rod-shaped, spore-forming, thermophilic, acidophilic bacterium, designated strain skT53T, was isolated from farm soil in Tokyo, Japan. The strain grew aerobically at 37–55°C (optimum 50°C) and pH 4.0–6.0 (optimum 5.0). Phylogenetic analysis of the 16S rRNA gene sequence showed that the isolate was most closely related to the type strain of Effusibacillus consociatus (94.3% similarity). The G + C content of the genomic DNA was 48.22 mol%. MK-7 was the predominant respiratory quinone. The major fatty acids were anteiso-C15:0, iso-C15:0, iso-C16:0 and C18:3ω6c. The results of phenotypic and chemotaxonomic, 16S rRNA gene sequence similarity, and whole genome analyses support strain skT53T as representing a novel species of Effusibacillus dendaii sp. nov. is proposed. The type strain is strain skT53T (= NBRC 114101T = TBRC 11241T).