bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGAWASAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT
Authors: Soenarjanto Bagoes , Widiyanto M. Kendry 
Published: August 2021

Korupsi telah menjadi masalah yang tidak mudah untuk dikendalikan, termasuk di Indonesia, permasalahan tentang korupsi korupsi semakin menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah kasus korupsi yang meningkat tentunya menimbulkan peningkatan pada jumlah kerugian negara. Bahkan tindak pidana ini telah meluas baik pada level pusat maupun level daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan telah membuka peluang bagi pejabat-pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pemasalahan itu memerlukan sebuah pengkajian untuk menemukan aturan yang dapat diterapkan guna mencegah korupsi, sehingga dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Menanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi melalui peran serta masyarakat ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analisis, sehingga berdasarkan apa yang diuraikan dalam pembahasan dapat diperoleh keseimpulan bahwa masyarakat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik mengenai penanggulangan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan ini dilakukan agar kebijakan publik tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan perumusannya yakni menanggulangi tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi perorangan maupun Lembaga swadaya masyarakat atau bentuk organisasi masyarakat lainnya
PENGGUNAAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGANGKUTAN LAUT NASIONAL
Authors: Kusnan Kusnan 
Published: August 2021

Indonesia sebagai negara maritime dengan 67% wilayahnya merupakan perairan yang terdiri dari 17.000 pulau, memerlukan sebuah regulasi yang baik tentang sistem pengangkutan laut nasional. Untuk terciptanya sistem kelautan nasional yang mampu memenuhi kebutuhan pengangkutan kelautan di Indonesia Hukum dapat menjadi sebuah instrument dalam menetapkan kebijakan public dalam pengangkutan laut nasional, karena mengenai pengangkutan nasional tidak diatur dalam Kitab undang – undang hukum dagang (KUHD) tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut . Yang menjadi permasalahan adalah 1) bagaimana hukum dapat menjadi instrument kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional dan, 2) apakah model kebijakan public yang digunakan dalam pengangkutan laut nasional ?Untuk menjawab hal tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjabarkan pola – pola untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Penggunaan hukum sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional adalah sebagai payung hukum dari setiap tindakan pemerintah sehubungan dengan pengangkutan laut nasional dengan menerapkan model kebijakan publik kelompok dimana pemerintah menjadi penengah melalui kebijakan yang dikeluarkannya dari berbagai kelompok kepentingan yang menyelenggarakan jasa angkutan laut. Pemerintah perlu menetapkan aturan main guna kepentingan dari masing-masing pelaku usaha dan konsumen.
PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI COVID 19
Authors: Sandiasa Gede , Sudianing Ni Ketut 
Published: August 2021

Desa adat merupakan lembaga berbasis kearifan lokal, desa adat di Provinsi Bali sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat, yang sebagian besar beragama Hindu dan menjadi anggota desa adat. Pemerintah Provinsi Bali sangat mempercaya lembaga ini mampu mengayomi dan menuntun masyarakat adat menuju pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih baik. Namun demikian desa adat tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang mumpuni dibidangnya, sesuai dengan harapan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan desa adat untuk melibatkan diri pada sektor kemasyarakatan dan pelayanan publik yang lebih luas, selain berkaitan dengan keagamaan dan adat istiadat. Sarana dan prasarana, serta anggaran yang dimiliki desa adat sangat terbatas untuk melibatkan diri pada program-program yang lebih luas, yang diwajibkan oleh pemerintah melalui RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2019-2023. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendorong peranan dan eksistensi desa adat di Bali dengan menyalurkan bantuan operasional agar tetap mempertahankan adat dan tradisi Bali. Kemampuan Sumberdaya dan kelembagaan Desa Adat di Bali sangat bervariasi dalam mengimplementasi semua program pemerintah, sehingga dalam melakukan intervensi program terhadap desa adat, juga harus mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing desa adat, dan sangat diperlukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, untuk terjadi kesamaan gerak dalam mewujudkan program pembangunan semesta berencana.
Permasalahan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah apakah 1) apakah desa adat dapat menyelenggarakan kegiatan administrasi secara baik menghadapi covid 19, 2) apakah memiliki kecukupan pengetahuan hukum dalam penanganan covid 19 dan 3) bagaimana upaya desa adat memberdayakan masyarakat adat dalam masa pandemi covid 19. Untuk menjawab permasalahan tersebut tim melaksanakan kegiatan ceramah, metode FGD dan penelusuran literasi yang terkait.

Berdasarkan temuan dapat disimpulkan: 1) Desa adat cukup mampu dalam menyelenggarakan administrasi secara baik, dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait; 2) Pengetahuan administrasi dan pengetahuan hukum bagi para pemimpin dan tokoh adat, masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah 1) perlunya peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak untuk dapat memberikan solusi melalui penerapan IPTEK kepada masyarakat; dan 2) upaya edukasi, sosialisasi dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara berkesinambungan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Penelitian Mengenai Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung)
Authors: Mariani Putu , Sumada I Made 
Published: August 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sampel diambil dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Metode pengambilan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Adapaun hasil penelitian adalah Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, tidak sepenuhnya berjalan dengan baik terdapat karena ditemukan beberapa kendala/permasalahan. 2) Kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : Jumlah pejabat fungsional penyuluh pertanian yang masih kurang; BUP Pejabat Fungsional banyak disalahtafsirkan; Kendala dalam proses kenaikan pangkat terkait nilai angka kredit; Kendala dalam proses alih jenjang; Mutasi PNS; Belum dibuat formasi JF Penyuluh Pertanian. 3) Solusi untuk mengatasi kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : mengangkat tenaga penyuluh pertanian kontrak; koordinasi antar para pihak terkait, sehingga akan timbul satu penafsiran saja, mempercepat usulan penilaian angka kredit dengan tetap menjaga kuantitas dan kualitas kredit yang diajukan sehingga nilai yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit cukup untuk proses kenaikan pangkat; menyediakan anggaran pendidikan dan pelatihan alih jenjang bagi penyuluh pertanian yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Badung; jika akan melaksanakan mutasi PNS, BKPSDM Kabupaten Badung harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Diperpa Badung; segera menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian pada jenjang tersebut dan juga sekaligus menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian secara lengkap.; (b) Kendala dari aaspek Sumber Daya Manusia (SDM); dan (c) Kendala dari aspek Disposisi.
PENGARUH DISIPLIN KERJA, MOTIVASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM BALI
Authors: Agus Suwiana Putra I Wayan 
Published: August 2021

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Bali adalah salah satu museum di bali yang menyimpan peninggalan masa lampau manusia dan etnografi. Tujuan didirikannya museum bali adalah untuk menampung, menyimpan dan melestarikan benda-benda sejarah dari kebudayaan dan kearifan lokal bali di masa lampau agar dapat memberikan suluh bagi generasi sekarang dan mendatang. Sebagai salah satu organisasi yang memiliki misi melestarikan budaya dan kearifan lokal bali saat ini, museum bali diharapkan mampu meningkatkan kinerja untuk mengenalkan kebudayaan bali di lampau kepada masyarakat bali khususnya generasi muda saat ini agar tidak lupa dengan budaya lokal bali. Seperti yang kita ketahui bahwa kinerja suatu organisasi sangat di tentukan oleh kinerja dari pegawai di organisasi tersebut. Oleh sebab itu UPT. Museum Bali terus melakukan evaluasi khususnya terhadap sumber daya yang ada sehingga kinerja pegawai dapat meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Disiplin Kerja, Motivasi dan Komunikasi dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Museum Bali serta untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja di instansi tersebut.
Dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif, sampel di ambil dengan cara teknik sampling jenuh yaitu seluruh pegawai negeri sipil di UPT. Museum bali yang berjumlah 33 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis dengan uji statistik memperlihatkan variabel disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini terlihat dari nilai signifikannya sebesar 0,026 < 0,05 (nilai signifikan yang ditetapkan) serta hasil t-test sebesar 2,341. Demikian juga variabel motivasi mendapatkan hasil signifikan sebesar 0,020 dan nilai t-test sebesar 2,452 dapat di analisis bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Variabel komunikasi terhadap kinerja menunjukkan hasil signifikannya sebesar 0,001 dimana nilai r < 0,05 serta t-hitung sebesar 3,911. Jadi komunikasi juga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Pengaruh disiplin kerja, motivasi dan komunikasi terhadap kinerja pegawai , didapatkan nilai signifikannya sebesar 0,000 (p ≤ 0,005), dan nilai F-test diperolah sebesar 133,540 lebih besar dari F-tabel sebesar 2,93 maka Ho di tolak, artinya ada pengaruh positif dari disiplin kerja, motivasi dan komunikasi terhadap kinerja pegawai, serta dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja adalah variabel komunikasi karena berdasarkan perhitungan analisis standardized coeffecients beta memiliki nilai terbesar yakni 0,430 (43%) dibandingkan dengan variabel disiplin kerja 0,265 (26%) dan variabel motivasi sebesar 0,321 (32%).
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) (Study Penelitian pada LPD Desa Pekraman Sesetan)
Authors: Adnjana Putri Kadek Swadewi , Raka Anak Agung Gede 
Published: August 2021

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu lembaga keuangan desa yang ada di Bali. Sejak berdirinya, LPD telah berhasil mencapai kinerja dengan baik. Seiring berjalannya waktu, peraturan terkait LPD juga mengalami perkembangan. Perda No. 3 Tahun 2017 adalah perda terbaru tentang LPD. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki yang pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan atas masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 terdapat beberapa hal belum diimplementasikan diantaranya pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh prajuru maupun karyawan LPD Desa Pakraman Sesetan belum berbasis kompetensi. Dalam hal struktur organisasi LPD Desa Pakraman Sesetan belum mengacu pada struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017.
Phonological Oppositions of Unstressed Vowels in The Uzbek Language
Authors: Nasimovich Radjabov Nasir 
Published: August 2021

The research deals with the simple classification of phonological oppositions in relation to the unstressed vowels and also, the complex classification of phonological oppositions concerning both the stressed and unstressed vowels in the Uzbek language. The purpose of this study is to explore the extent of forming phonological oppositions of Uzbek vowel phonemes in the unstressed position and to classify the identified phonological oppositions. While carrying out of this study, a comparative method was used to compare vowel phonemes with each other, and a descriptive method was used to express their specific features. In the study, simple and complex classifications of phonological oppositions of Uzbek unstressed vowels have been developed. The study concludes that the phonological oppositions of vowels do not lose their significance in the unstressed positions and according to the simple classification, the unstressed vowels have 9 oppositions whose members are differentiated by one phonological feature, and 6 oppositions whose members are differentiated by two phonological features and according to the complex classification, unidimensional, pluridimensional, proportional, privative, gradual, equipolent and constant oppositions of unstressed vowels exist in modern Uzbek.
Developments in Multidisciplinary Research and Social Sciences
Authors: Editorial Technium Science 
Published: August 2021

Developments in Multidisciplinary Research and Social Sciences
Volume contains chapters from various researchers in field of Multidisciplinary Research and Social Sciences
For citation purposes, cite as indicated below:
Developments in Multidisciplinary Research and Social Sciences; ISBN 978-606-95069-3-6, TECHNIUM PRESS: Romania, 2021.

List of Authors

Živile Nemickiene - Vilnius University, Kauno kolegija / University of Applied Sciences Kaunas, Lithuania
Poenaru Valentina - Constanta Maritime University, Constanta, Romania
Novac Valerian - ‘Dunarea de Jos’ University, 47 Domneasca Str., Galati, Romania
Bazaitu Razvan - Academia de Politie A. I. Cuza - Bucuresti, Romania
Gassim H. Dohal - Gizan, Saudi Arabia
Andrei-Ionut Perdum- Polytechnic University of Bucharest, Romania.
Model for context-fitting mobile services for monitoring delivery of public health services
Authors: Mutungi Fredrick , Mutungi Fredrick , Baguma Rehema , Basaza-Ejiri Dr. Annabella 
Published: August 2021

Purpose: The study aimed at establishing the contextual factors affecting performance of mobile services for monitoring delivery of public health services in Uganda.
Methodology: The study used a qualitative research design in an interpretivist paradigm where the identified factors were subjected to analysis using documentary evidence and qualitative data from interviews. Using purposive sampling, six case studies among institutions responsible for monitoring health service delivery in Uganda were selected. Data was categorized through creating code families, grouping codes with similar attributes into broad categories and represent a higher order grouping of data from which the researcher began to build conceptual model and categories continued until saturation point.
Findings: It was established that lack of power for charging mobile devices, limited content and coverage of data captured by mobile technologies, limited man power, knowledge and skills of using mobile technologies and poor attitude of health workers, general nature of some mobile technologies, language barrier, poor connectivity and reliability of mobile and internet networks, insufficient supplies of health data collection and processing tools affect the performance of mobile services for monitoring delivery of public health services in Uganda.
Contribution to policy and practice: The study significantly contributes to a large body of knowledge in the adoption and use mobile technologies in monitoring delivery of public health services that has been less investigated in Uganda.
EFFECT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON ORGANIZATION PERFORMANCE
Authors: Githii John 
Published: August 2021

Purpose: The underlying rationale for learning organizations is that in circumstances of quick change just those that are adaptable, versatile and gainful will exceed expectations. For this to happen, it is contended, associations need to find how to tap individuals' responsibility and ability to learn at all levels. The general objective of the study was to evaluate effect of knowledge management on organization performance.
Methodology: The paper used a desk study review methodology where relevant empirical literature was reviewed to identify main themes and to extract knowledge gaps.
Findings: The study concludes that knowledge protection had the greatest effect on the performance of microfinance organizations, followed by knowledge acquisition, then knowledge conversion while knowledge application had the least effect to the performance. The study found out that the organizations have impressed attributes of knowledge applications such as individuals, organization culture, and identity, policies and documents in their organization which had resulted in improved performance. However, routines and systems were found to have less influence on the performance of these organizations.
Recommendations: There is a need for managers also need to take advantage of the technological capability to support knowledge application processes. In particular, organizations should use technology to map the location of specific types of knowledge, thereby facilitating the application and sharing of knowledge. Technology also should be connected to encourage individuals in different areas to take in as a gathering from a solitary or numerous assets and a single or various focuses in time. Thusly, social and specialized infrastructural components can supplement each other and meet up to improve learning focused procedures.
EFFECT KNOWLEDGE MANAGEMENT AND PERFORMANCE AT THE KENYA REVENUE AUTHORITY
Authors: Muturi Elizabeth 
Published: August 2021

Purpose: The real challenge is the use of technology to continuously promote KM uptake in organizations with a different culture, more so government institutions, ensuring at the same time that knowledge creation, sharing and usage becomes more efficient and transparent.. The general objective of the study was to evaluate effect knowledge management and performance at the Kenya revenue authority.
Methodology: The paper used a desk study review methodology where relevant empirical literature was reviewed to identify main themes and to extract knowledge gaps.
Findings: The study concludes that, majority of the respondents agree that knowledge sharing through the KM portal reduces the knowledge accessibility process which saves on man-hour. It 66 also concludes that using the KM portal reduces the knowledge transfer rate within KRA. Also on-line KM sharing process improves efficiency in transferring critical knowledge within KRA and has improved knowledge creating and sharing levels. It is less expensive to do on-line knowledge sharing than the traditional methods. Finally, knowledge management has helped KRA in improving performance while also helping KRA to control of the knowledge management process. The study further concludes that indeed knowledge management leveraged on technology has a positive relationship with organizational performance. This implies that with the adoption of knowledge management based on technology, performance is likely to be enhanced.
Recommendations: There is a need for KRA Kenya Revenue Authority to sensitize the employees on the KM systems it has in place and how they will be of advantage to them in terms of increasing their output levels. Given the positive response from the employees that they are willing to embrace knowledge creation, sharing and usage in the long term, there is need for Kenya Revenue Authority to keep on developing new systems and improving on the existing ones on a need to need basis. The new systems and improved existing ones will ensure that KM leveraged on technology is sustainable and thus the performance levels will improve
INFLUENCE OF SOURCE OF DATA, INFORMATION FLOWS AND EXCHANGE PLATFORMS ON LEVEL OF HIS FEEDBACK IN PUBLIC HEALTH FACILITIES
Authors: Miningwa Alex 
Published: August 2021

Purpose: Data collection is the first step of the information process within the health information system, so health information systems are often classified according to data collection method. The general objective of the study was to evaluate influence of source of data, information flows and exchange platforms on level of HIS feedback in public health facilities
Methodology: The paper used a desk study review methodology where relevant empirical literature was reviewed to identify main themes and to extract knowledge gaps.
Findings: The study concludes that there was feedback at all levels in the HIS. The feedback was on referrals, disease prevalence rates and policy implementation. The feedback was beneficial in terms of helping the health facilities improve data collection, information processing and general implementation of the Health policies. Feedback provided was relevant especially from the Ministry of Health.
Recommendations: There is need for Ministry of Health should to increase interaction (feedback) with the lower level health facilities. Ministry of Health should give priority to all health facilities in terms of processing information obtained and feedback given on timely basis. This will improve decision making in all facilities that share information through HIS. Moreover ministry of Health and Administrators of Health facilities should strengthen HIS for the benefit of improving service delivery in the Health Sector. This can be through increasing capacity of the HIS to satisfy needs of all stakeholders