bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Espacialidad y dominación del Proyecto NEOM: espejismo de desarrollo y sustentabilidad
Authors: Correa Alejandri María Fernanda 
Published: September 2021

El Reino de Arabia Saudita (RAS) implementó en 2017 el proyecto Visión 2030 el cual posee como objetivo esencial la diversificación del mercado saudí y su desarrollo económico. A través del mismo se desprende NEOM: una megaciudad futurista la cual no estará regida bajo los preceptos islámicos y de la que se esperan importantes ventajas económicas. El presente ensayo aborda su construcción a través de los intereses geopolíticos que persigue, así como su impacto espacial: dinámicas de despojo, desplazamiento y una distribución desigual de la riqueza. Con lo anterior, se propone cuestionar su viabilidad en términos energéticos y sociales.
An Analysis of Sovereign Credit Ratings Impact on Financial Development in South Africa
Authors: Motseta Shanana Desiree’ , Takawira Oliver 
Published: September 2021

Purpose: The study analyses the effects of sovereign credit ratings on financial development in South Africa. This became important considering that the country has been receiving negative ratings of late.
Design/Methodology/Approach: Quarterly data for the period 1994-2017 was analysed using the Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) cointegration model and its associated statistics. The Error Correction Model (ECM) was implemented to augment the results of ARDL analysing the short run dynamics. The model was chosen given the order of integration of the variables. Financial development was selected since it influences financial conditions and financial sector stability.
Findings: The statistical results revealed that sovereign ratings positively influence financial variables that is in other words higher ratings are found to contribute positively to the growth of the financial development sector. Negative ratings are likely to affect the financial system as due to low access to external funding and exodus of investors, financial development is halted or decreased.
Implications/Originality/Value: The results suggest that authorities need to consider the factors which are targeted by rating agencies and ensure that they perform as expected. Governments should focus on raising sovereign ratings and avoiding downgrades to boost financial development.
Konsep Falsafah Penghukuman dalam Islam
Authors: H Hamdani 
Published: September 2021

Hikmah daripada penghukuman dalam Islam adalah untuk menegah manusia dan menahan manusia daripada mendekati perbuatan jenayah, memelihara masyarakat daripada kefasadan, dan menyucikan daripada dosa dan noda. Tulisan ini bertujuan untuk melihat falsafah penghukuman dalam Islam. Adapun falsafah penghukuman dalam Islam adalah sebagai pembalasan, selain daripada itu hukuman juga dapat memberi kesan yang ditinggalkan oleh hukuman ke atas penjenayah yang memberi pengajaran, memperbaiki dan menghalang seseorang daripada melakukan jenayah. Selain daripada itu hukuman juga untuk membersihkan dosa penjenayah dan menyelamatkannya daripada azab di akhirat. Selain daripada itu penghukuman juga bertujuan untuk menimbulkan rasa gerun kepada orang awam akibat hukuman yang dikenakan kepada penjenayah. Ia merupakan suatu kaedah pencegahan dan pendidikan kepada orang ramai agar tidak terlibat di dalam jenayah. Hukuman yang dilaksanakan juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kepada manusia bagi menjamin kebahagiaan hidup, keadilan dalam menjalankan hukuman sehingga akan menghasilkan kemakmuran dan kedamaian dalam masyarakat.
Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Di-periksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pi-dana Korupsi
Authors: Akli Zul 
Published: September 2021

Pada proses peradilan pidana, keberadaan tersangka (tahap penyidikan) dan terdakwa (tahap penuntutan) adalah mutlak. Dalam kasus pidana korupsi terdapat ketentuan tentang pemeriksaan in absentia, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa jika terdakwa telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir dalam sidang Pengadilan tanpa memberikan alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim tanpa kehadirannya. Namun yang menjadi masalah adalah seringkali dalam pidana korupsi, tersangka melarikan diri, dan alamatnya tidak jelas sehingga pemanggilan tersangka tidak dapat dilakukan. Dengan alasan itu banyak kasus korupsi yang tertunda penyelesaiannya, sampai keberadaan tersangka ditemukan. Dalam penelitian ini ada dua hal yang diselesaikan yaitu alasan apakah yang dapat dijadikan dasar hukum dilaksanakannya peradilan in absentia terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi ?. dan Mengapa terjadi perbedaan pemahaman dalam putusan-putusan pengadilan dalam peradilan in absentia terhadap Terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi?. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empirik. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, secara normatif Alasan yang dapat dijadikan dasar hukum dilaksanakannya peradilan in absentia terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi karena ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, dalam praktek terdapat dua tradisi yang berbeda diantara para hakim yaitu, ada yang menerima dan ada yang menolak.
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3
Authors: Abidin Zainal , Akli Zul , J Johari 
Published: September 2021

This research examines the legal protection of people who are victims of the B3 madical waste. This research is a qualitative research with literature study. The main sources in this research are written sources in the form of books, research results, and laws which related to the issue. The results showed that the law provides protection to people who are exposed to the B3 madical waste, both criminal and civil law. When a dispute happening between the community and the company, the solution can be done in two ways, litigation and non-litigation. Settlement of environmental disputes through channels outside the court according to Article 85 paragraph (3) can only be done by using the services of a mediator and / or arbitrator to help resolve the dispute. Active community participation can be carried out by referring to Article 86 of the PPLH Law by establishing a free and impartial environmental dispute resolution institution facilitated by the government and local governments.
Peran Pemerintah Aceh dalam Penanganan Konflik Keagamaan Antar Mazhab Islam
Authors: Saifullah T , Aksa Fauzah Nur 
Published: September 2021

Penelitian ini mengkaji tentang peranan pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar mazhab Islam. Secara sosiologis, konflik keagamaan bisa didefinisikan sebagai pertentangan antara dua orang atau lebih atas kepentingan, tujuan, dan pemahaman yang membawa doktrin agama sebagai alasan konflik. Suatu konflik sosial tidak serta merta terjadi kecuali diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat dan kemudian berkembang, memanas, menjadi ketegangan, dan pada akhirnya memuncak menjadi konflik fisik sebagai akibat dari adanya pemicu. Dalam konteks Aceh, konflik keagamaan tersebut terungkap dari pertentangan antar mazhab Islam yang menjelma dalam kasus-kasus pergantian kepengurusan mesjid secara paksa yang kadang diasosiasikan sebagai kasus perebutan mesjid. Secara sederhana, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran pemerintah daerah Aceh dalam menangani konflik keagamaan antar sesama umat Islam yang terkotak-kotak dalam mazhab. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat Islam di Aceh, diantaranya melalui forum kajian keagamaan, temu ilmiah, kegiatan sosial keagamaan antar kelompok Islam. Selain dari itu organisasi keagamaan seperti MPU Aceh, NU, Muhammadiah dan lainnya telah melakukan upaya untuk mencari titik temu terhadap perbedaan-perbedaan mazhab fikih yang ada dalam masyarakat Aceh. Meskipun demikian terdapat indikasi bahwa mazhab syafi’iyah dan asy’ariyah mendapat dukungan lebih dari pada mazhab lain dari pemerintah Aceh yang dapat dilihat dalam sejumlah Perda dan Surat Perintah Gubernur.
KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Authors: Syahputra Dedy , Subaidi Zulman 
Published: September 2021

Proses peradilan di MK merupakan peradilan pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final hanya berlaku untuk pelaksanaan putusan MK atas kewenangan menguji undang-undang atas UUD 1945, pemburan partai politik, menyelesaikan sengketa lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan putusan MK atas kewenangannya mengadili dugaan DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945, bukan merupakan proses peradilan terakhir dan bersifat final. Mekanisme pengisian hakim MK dalam sistem ketatanegeraan Indonesia belum menjamin terwujudnya Independensi MK dalam melaksanakan kewenangannya, khususnya jika perkara yang diselesaikan oleh MK berkaitan dengan lembaga Negara pengusul hakim MK. Indenpenden tidaknya MK sangat tergantung dari integritas dari masing-masing hakim konstitusi, karena antara MK dan hakim MK merupakan satu kesatuan yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan.
Persamaan Hak Atas Pendidikan terhadap Penerapan Sistem Zonasi
Authors: Sihombing Eka NAM , Hadita Cynthia 
Published: September 2021

Klasterisasi yang muncul karena adanya jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali memiliki implikasi terhadap tercederainya hak atas pendidikan khususnya dalam memilih fasilitas pendidikan secara bebas dan leluasa, hal itu dihambat oleh adanya persentasi zonasi yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Problematika hak atas pendidikan itu muncul karena lebih mengutamakan aspek ‘jarak’ di bandingkan ‘kognitif’, bahkan peluang ekonomi yang tidak mampu jauh lebih sedikit dibandingkan zonasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengkaji adanya problematika ekualitas hak atas pendidikan sejak diterapkannya sistem zonasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan itu berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya hak atas pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa dalam proses penerimaan siswa baru harus mempertimbangkan ‘nilai’ sebagai kuota terbanyak terhadap daya tampung sekolah, kemudian diikuti oleh jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali untuk menciptakan ekualitas hak atas pendidikan yang proporsional dan berkeadilan.
Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan selama Penyebaran Virus COVID-19 menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia
Authors: Dinata Ari Wirya , Akbar M Yusuf 
Published: September 2021

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi pada 11 Maret 2020. Sejumlah negara telah membuat berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu kebijakan tersebut adalah regulasi masuk dan pembatasan perjalanan. Kebijakan ini dipandang perlu untuk mencegah penularan dan penyebaran virus secara masif akibat pergerakan manusia. Di sisi lain, konvensi hak asasi manusia memberikan perlindungan terhadap hak untuk bergerak dan memasuki suatu negara dan melarang tindakan diskriminasi. Tulisan ini mengkaji perspektif hukum internasional tentang kebijakan masuk dan pembatasan perjalanan serta membahas kebijakan domestik Indonesia dalam menanggulangi wabah korona. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tulisan ini merangkum bahwa kebijakan negara mengenai pengaturan masuk dan pembatasan larangan bepergian merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut hukum internasional. Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah wabah korona lintas batas negara. Meskipun demikian, kebijakan ini mungkin melanggar hak asasi manusia jika tidak mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku seperti konvensi hak asasi manusia. Tulisan ini menyarankan kepada para pembuat kebijakan untuk berhati-hati dalam menggunakan kebijakan entry regulation.
Study of Geodetic datum of Nepal, China and Pakistan and its transformation to World Geodetic System
Authors: Manandhar Niraj 
Published: September 2021

There are many government, non-government and International organizations dealing in compilation of database or electronic maps with data from different sources often becomes necessary to transform from one coordinate system to another in order to work within a single unifying framework.
The significance of the study of the coordinate system of China, Pakistan, Nepal will benefit many researchers working in various disciplines and using geographic information system a part of their research. The use of remotely sensed data for environmental studies, disaster related matters and many more has widely been in use due to the availability of high resolution satellite images but it requires to have a relationship between the satellite images and ground location called geo-referencing. To establish this relationship the understating of the coordinate system is needed and also integrating to the national grid of the particular country if required then further knowledge of the parameters of datum chosen by the particular country will be a must. This paper illustrates some findings of the coordinate system of this region.
ASSESSMENT OF KNOWLEDGE AND AWARENESS OF COVID-19 PROTOCOLS IN DENTAL CLINIC BY THE PARENTS; A SURVEY-BASED STUDY AMONG THE PARENTS ATTENDING REU CLINICS
Authors: Kakti Ateet 
Published: September 2021

Introduction: Patients visiting a dental facility expect the dentists to adhere to standard, contact, and airborne safety measures involving the proper use of personal protective gear and hand hygiene habits.
Materials and Methods: This is a cross sectional study conducted among the parents of pediatric patients using an online survey. 519 parents were contacted in the two campuses of REU.
Results: 45.3% participants felt that a visit to dental clinic is more dangerous than public places, 11% were not worried about contracting virus from dental clinic, fathers were more positive since the beginning of COVID-19 pandemic (24.9%).
Conclusion: The overall level of knowledge and awareness regarding dental clinics infection protocol among the study participants is satisfactory.
Keywords: Parental knowledge, dental treatment, COVID-19, infection control.
A STUDY ON PLATELET COUNT AND PLATELET INDICES IN NEONATAL SEPSIS IN A TERTIARY CARE CENTER
Authors: Sharma Neha , Senger G S , Meena Seema , Sharma Priyanka 
Published: September 2021

Background: The present study is undertaken to evaluate Platelet count and platelet indices in diagnosis of neonatal sepsis.
Methods: This prospective observational study was conducted on 100 consecutive neonates (both inborn and out born), with clinical signs and symptoms of sepsis along with either positive culture (confirmed neonatal sepsis ) or other laboratory findings suggestive of bacterial and fungal infection in absence of positive cultures (probable sepsis), were included after written informed consent from parents.
Results: 71 (71.00%) out of 100 cases had increased values of Platelet Distribution Width. In Proven sepsis group 31(86.11%) cases had increased values of PDW, in Probable sepsis 31(63.27%) and in No sepsis group 9(60.00%) cases were having increased values of PDW. This difference was statistically not significant (P value is 0.08).
Conclusion: Platelet count and platelet indices, which are easily available hematological parameters in remote & resource poor areas of our country, should be taken into consideration for suspected cases of neonatal sepsis so that prompt treatment can be given, and morbidity and mortality can be reduced.
Keywords: Sepsis, TPC, MPV, PDW.
UPAYA PENINGKATAN WAWASAN WARGA KP GUHA KULON MELALUI PELATIHAN INSTALASI LISTRIK
Authors: Dwiyaniti Murie , Aji A Damar , Nadhiroh Nuha , Indrayani Septina 
Published: September 2021

The residents of Kp Guha Kulon, Leuwikaret Village, Klapanunggal Subdistrict, Bogor district, consist of 233 families whose livelihoods are mostly daily laborers and traders. With the conditions of the Covid-19 pandemic, lots of residents do not work. In order to provide beneficial free time for them, the Study Program of Industrial Electrical Automation Engineering conducted a residential electrical installation training program. The purpose of this is to provide proper understanding on how to install the electricity correctly and the dangers caused by electricity. After the training, the participants were expected to have confidence in repairing or installing electricity in their houses. Apart from this program, the Industrial Electrical Automation Engineering Study Program also donated 100 basic food packages to the residents. The method used in this community service consists of three parts: making training modules, conducting the training, and distributing basic necessities. The results show that all activities had run well where training modules had been given to the participants, the training had been conducted, and the basic food packages had been distributed to the residents of Kp Guha Kulon. This is proven by the enthusiasm of villagers who participated in the activities and hoped to continue for a certified training where they can be professional electricians so they can earn more income.
Pengaruh Working Capital Management Terhadap Profitabilitas Perusahaan : Literatur Review
Authors: Supiyadi Dedi , Rohani Diah Dianti , Dodi Dodi , Kurniawati Rini 
Published: September 2021

Tujuan studi ini adalah untuk mereview penelitian tentang pengruh working capital management (WCM) terhadap profitabilitas perusahaan. Metode yang digunakan yaitu traditional review, dengan mereview 25 jurnal intenasional yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. Dari ulasan yang dilakukan diketahui bahwa sebagian besar peneliti menggunakan metode empiris dalam menganalisis pengaruh working capital management dengan profitabilitas. Hasil yang diperoleh dari sebagian besar penelitian mengungkapkan bahwa WCM memiliki peranan penting bagi profitabilitas perusahaan.
Pelatihan Pemanfaatan Manajemen Referensi Zotero
Authors: Izzah Nurul , Lubis Rini Hayati 
Published: September 2021

Abstract: Training on the use of Zotero reference management aims to improve the ability of students of the Faculty of Economics and Islamic Business to use the Zotero application in writing their thesis. This activity is based on the needs of students in managing references and citations used in completing scientific papers or theses. The training method is carried out in several stages starting from planning, implementation, and evaluation. More training is carried out starting with the explanation of the material and continuing with practical activities. The results of this training indicate that the ability of students who take part in the training increases in using the Zotero application. The ability of students also increases in managing references and determining appropriate references to be cited in scientific papers.Keywords: reference management; training; ZoteroAbstrak : Pelatihan pemanfaatan manajemen referensi Zotero bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam menggunakan aplikasi Zotero dalam penulisan skripsi. Kegiatan ini didasari oleh kebutuhan mahasiswa dalam mengelola referensi dan sitasi yang digunakan dalam menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi. Metode pelatihan dilakukan dengan beberapa tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pelatihan lebih dilakukan dimulai dengan penjabaran materi dan dilanjutkan dengan kegiatan praktek. Hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa yang mengikuti pelatihan meningkat dalam memanfaatkan aplikasi Zotero. Kemampuan mahasiswa juga semakin meningkat dalam mengelola referensi serta menentukan referensi yang tepat yang akan disitasi dalam karya ilmiah. Kata Kunci : manajemen referensi; pelatihan; Zotero
e-BINTECH 5.0: Desa Siaga COVID-19 Berbasis Edubioneurolitechnopreneurship Menuju Indonesia 5.0
Authors: Anurogo Dito , Suarni Agusdiwana , Parikesit Arli , Sofro Muchlis , Putri Wahyu Aristyaning 
Published: September 2021

Abstract: The e-Bintech 5.0 online workshop was held to sharpen the concept of village 5.0 that is a multidisciplinary acculturation-constellation. In this workshop, multiplatform frameworks were successfully formulated as a basic guideline for village developments towards the glory of Indonesia. Pentahelix platform synergy is needed (academics, business, government, community, media) supported by relevant stakeholders for fostering a futuristic village towards the creation of Indonesia 5.0, especially in terms of ease of investment, simplification of bureaucracy and administration.Key Words: edubioneurolitechnopreneurship; Indonesia 5.0; pentahelix; village 5.0 Abstrak: Lokakarya daring e-Bintech 5.0 diadakan untuk menajamkan konsep desa 5.0 yang merupakan akulturasi-konstelasi multidisipliner. Dalam lokakarya ini, berhasil dirumuskan multiplatform-frameworks sebagai pedoman dasar pengembangan-pembangunan desa menuju kejayaan Indonesia. Diperlukan sinergi platform pentahelix (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, media) didukung stakeholders terkait untuk pembinaan desa futuristik menuju terciptanya Indonesia 5.0, terutama dalam hal kemudahan investasi, simplifikasi birokrasi dan administrasi.