bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
STANDAR PROFESI HUKUM DAN KONTRIBUSI PENDIDIKAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN PROFESI HUKUM YANG PROFESIONAL DI ERA DISRUPTIF
Authors: Syaifudin Ahmad 
Published: July 2021

ABSTRACTThe shift in working patterns that are so fast at Disruptive Era in the legal profession gives strong demands to legal professionals to quickly adapt, the right adaptations of course that will make a positive contribution to the realization of a legal climate that leads to just law. Everything returns to the Professional Actors, the more qualified professional actors and the understanding of the importance of being professional will greatly impact the achievement of the principle of legal objectives. In this study, the authors used a normative juridical method using a statutory approach and a historical approach. From the research it can be concluded that the quality of the education process carried out with the right standards / criteria will greatly affect the quality of legal profession actors, understanding of knowledge, the ability to implement knowledge and work attitudes in accordance with the norms determined and contained in the professional code of ethics. will create a positive climate for the realization of a just law in our country. Keywords: Professionalism, Education, Ethics, QualityABSTRAK Pergeseran pola kerja yang sedemikian cepat di Era Disrupsi dalam profesi hukum memberikan tuntutan yang kuat kepada pelaku profesi hukum untuk cepat beradaptasi, adaptasi yang tepat tentunya yang akan memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya iklim hukum yang menuju kepada Hukum yang berkeadilan. Semua kembali kepada Pelaku Profesi, semakin berkualitas pelaku profesi dan pemahaman pentingnya bersikap professional akan sangat berdampak pada tercapainya prinsip tujuan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan konsep (conceptual approach), perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas proses Pendidikan yang dilakukan dengan standart baku/kriteria yang tepat akan sangat mempengaruhi kualitas pelaku profesi hukum, pemahaman tentang pengetahuan, kemampuan dalam mengimplementasikan pengetahuan dan sikap kerja yang sesuai dengan norma-norma yang ditentukan dan tertuang dalam kode etik profesi akan menciptakan iklim positif bagi terwujudkannya hukum yang berkadilan.Kata Kunci : Profesionalisme, Pendidikan, Etika, Berkualitas
Inovasi dan kreativitas Public Service Era Otonomi Daerah sebagai Modern Local Government
Authors: Afifuddin Afifuddin 
Published: July 2021

ABSTRACTThe implementation of public services is still going on with the old public administration practices. Therefore, it is time for the bureaucracy to change its mindset. The development of the paradigm of public administration can bring enlightenment to the bureaucracy. Public Service innovation and creativity is one of the right solutions in the era of regional autonomy in achieving the welfare of modern regional government. The Indonesian state in running the government, the relationship between the central government and local governments must be well and harmoniously established. The intertwined goal is for the prosperity of the people. Regional autonomy can provide flexibility for regions to innovate and create local community creativity as material for local government policies. Therefore, several important discourses in Public Administration Science can be a reference for modernizing the administration of local government in the era of regional autonomy. Keywords : Innovation, Public Service Creativity, Regional Autonomy, Center, Region and Local Government ABSTRAKPenyelenggarakan pelayanan publik masih saja terjadi praktik-praktik old public administration. Oleh karena itu sudah saatnya birokrasi merubah mindsetnya. Perkembangan paradigma administrasi publik dapat membawa pencerahan bagi birokrasi. Inovasi dan kreativitas Public Service merupakan salah satu solusi yang tepat di era otonomi daerah dalam mencapai kesejahteraan pemerintahan daerah yang modern. Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat. Otonomi daerah dapat memberikan keleluasaan bagi daerah untuk melakukan innovasi dan kreativitas masyarakat setempat sebagai bahan kebijakan local government. Oleh karena itu beberapa wacana penting dalam Ilmu Administrasi Publik dapat menjadi rujukan untuk memodernisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah. Kata Kunci : Inovasi, kreativitas Public Service, Otonomi Daerah, Pusat, Daerah dan Local Government
THE JUDGE’S EX OFFICIO RIGHTS ON THE CASE OF TALAK DIVORCE; MAQASID SHARIˋAH PERSPECTIVE
Authors: Fathurrohmah Fathurrohmah 
Published: July 2021

This article is the result of library research. This research is included in normative legal research. This research discussion aims to explain the basis of Islamic law on the use of ex efficio rights of Nganjuk Religious Court judges in deciding divorce cases, number: 2033/Pdt.G/2017/PA.Ngj. Researcher analysis data by maqāsid sharī'ah theory. The findings of this study are that the use of ex efficio rights of the Nganjuk Religious Court which does not follow civil procedural law has a strong Islamic legal basis. This argument is based on the maqāsid sharī'ah shāṭibi theory. The benefits that are guarded by the judge are in accordance with the al Dharūriyyāt category, especially hifz al nafs, namely the maintenance of the soul. The benefit of Dharāriyyāt is shown through the first data that the wife is proven not to be given her rights by her husband before the divorce is decided, so the judge considers ex officio rights; second, maintaining the rights of the ex-wife after the divorce even though the wife (the respondent) did not file a reconvention in the trial.

Keywords: right of ex officio judge, divorce, sharia purpose
Abstrak
Artikel ini adalah hasil dari penelitian pustaka (library research). Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Diskusi penelitian ini bertujuan menjelaskan dasar hukum Islam penggunaan hak ex efficio hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan perkara cerai talak Nomor: 2033/Pdt.G/2017/PA.Ngj. Peneliti mengnalisis data menggunakan teori maqāsid sharī’ah. Temuan penelitian ini adalah bahwa penggunaan hak ex efficio Pengadilan Agama Nganjuk yang tidak mengikuti hukum acara perdata mempunyai dasar hukum Islam yang kuat. Argumen ini didasari oleh teori maqasid sharī’ah shāṭibi. Maslahat yang dijaga oleh hakim sesuai dengan kategori al Dharūriyyāt khususnya hifz al nafs yakni pemeliharaan jiwa. Kemaslahatan Dharūriyyāt ditunjukkan melalui data pertama istri terbukti tidak diberikan hak-haknya oleh suami sebelum diputus cerai, sehingga hakim mempertimbangkan hak ex officio; kedua, menjaga hak-hak mantan istri pasca perceraian walaupun istri (termohon) tidak mengajukan rekonvensi dalam persidangan.

Kata kunci: Hak Ex Officio Hakim, Cerai Talak, Maqasid Shariˋah
PRESERVATION OF UANG ASAP TRADITION IN MELAYU WEDDING: MAQĀSID SHAR'AH PERSPECTIVE
Authors: Humairah Siti 
Published: July 2021

This article is the result of a qualitative field research. This research is a legal sociology research. This article discusses determination of “Uang Asap” in the Malay wedding tradition. The researcher analyzed the research data using the maqasid shariah theory. The location of this research is in Nusapati Village, Sungai Pinyuh District, Mempawah Regency, West Kalimantan. The findings of this study are that in the view of maqasid sharia, the determination of smoked money is included in the category of tahsiniyat (tertiary) benefit. Field data shows that the giving of smoked money is a general tradition, in the sense that it applies to everyone of the Malay ethnicity, especially in Nusapati Village, Sungai Pinyuh District, Mempawah Regency, West Kalimantan. Although the giving of smoked money is not explicitly regulated in maqasid sharia, the giving of smoked money is already a tradition that must be carried out in the community and as long as this does not conflict with aqidah and shari'ah then it is allowed by Islamic law
Keywords: “uang asap” tradition, wedding traditions, maqasid shariah theory

Abstrak
Artikel ini adalah hasil penelitian kualitatif lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum. Artikel ini mendiskusikan penetapan uang asap dalam tradisi pernikahan adat Melayu. Peneliti menganalisis data penelitian menggunakan teori maqasid shariah. Lokasi penelitian ini berada di Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Temuan penelitian ini adalah bahwa Dalam pandangan maqasid syariah penetapan uang asap masuk dalam kategori kemaslahatan tahsiniyat (tersier). Data lapangan menunjukkan bahwa pemberian uang asap merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Melayu khususnya di Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Walaupun pemberian uang asap ini tidak secara gamblang diatur dalam maqasid syariah, namun pemberian uang asap sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari’at maka hal itu diperbolehkan oleh hukum islam.

Kata Kunci: tradisi uang asap, adat pernikahan, teori maqasid shariah
LEGAL THREATS OF ILLEGAL MARRIAGE
Authors: Musyafirudin Imam 
Published: July 2021

This article is the result of library research. This research is included in the category of normative legal research. This research discussion aims to explain the istiḥān argument against the draft criminal sanctions law for perpetrators of illegal marriages. The researcher analyzed the data using istihsān bi al-maqāsid sharī'ah theory. The findings of this study are that the draft law regarding the provision of criminal sanctions against perpetrators of illegal marriages is not effectively implemented. This argument is based on the reading of legal material data with the theory of Istiḥsān bi maṣlaḥat al-mursalah. The legal reasoning put forward by Toeri istihsan is first, there are still many inadequate facilities in serving the implementation of Law Number 1 of 1974; second, less than optimal bureaucracy and background problems or motivation in carrying out marriages outside the institution of marriage registrar officials as well as conflicting government regulations with one another. The research data is read with the istiḥsān theory and results in the absence of mashlahah if the rules of criminal sanctions are applied.
Keywords: Perpetrators of illegal marriages, Draft law, istiḥsān

Abstrak
Artikel ini adalah hasil dari penelitian pustaka (library research). Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Diskusi penelitian ini bertujuan menjelaskan argument istiḥān terhadap rancangan undang-undang sanksi pidana bagi pelaku nikah illegal. Peneliti mengnalisis data menggunakan teori istihsān bi al- maqāsid sharī’ah. Temuan penelitian ini adalah bahwa rancangan undang-undang tentang pemberian sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan illegal tidak efektif diterapkan.. Argumen ini didasari oleh pembacaan data bahan hukum dengan teori Istiḥsān bi maṣlaḥat al-mursalah. Nalar hukum yang diajukan oleh toeri istihsan ini pertama, masih banyak fasilitas yang kurang memadai dalam melayani pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; kedua, birokrasi yang kurang optimal dan masalah latar belakang atau motivasi dalam melangsungkan perkawinan diluar institusi pejabat pencatat nikah serta berbenturannya aturan pemerintah antara yang satu dengan yang lainnya. Data penelitian dibaca dengan teori istiḥsān dan menghasilkan tidak masuk adanya mashlahah jika diterapkan aturan sangsi pidana tersebut
Kata kunci: Pelaku pernikahan illegal, Rancangan undang-undang, istiḥsān
WEDDING TRADITION OF SUNDA CULTURE IN ISLAMIC LAW PERPECTIVE
Authors: Putri Bunga Nurwiyatin 
Published: July 2021

This article is the result of a qualitative field research. This article discusses a series of Sundanese traditional marriages from the perspective of Islamic law. The research location is in Caringin Village, Tegal Panjang Village, Sucinarja District, Garut Regency. This study concludes that the series of Sundanese traditional wedding ceremonies are not in conflict with fiqh law. The series consists of a) pre-marriage stage; b) stage of the marriage contract; and c) post-marriage contract stage. The three sets of Sundanese marriage traditions are in harmony with the law of fiqh. This argument is built by analyzing the three series with the jurisprudence of the four schools of thought, istihsan bi maqasid al-shariah, isthsan bi al'urf, and the text of the argument.
Keywords: Sundanese traditional marria, Islamic law, urf, maqasid shari’ah

Abstrak
Artikel ini adalah hasil penelitian kualitatif lapangan. Artikel ini mendiskusikan rangkaian pernikahan adat Sunda dengan perspektif hukum Islam. Lokasi penelitian berada di kampung caringin desa tegal panjang kecamatan sucinarja kabupaten garut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rangkaian upacara pernikahan adat sunda semuanya tidak bertentangan dengan hukum fiqih. Rangkaian itu terdiri a) tahap pra nikah; b) tahap akad nikah; dan c) tahap pasca-akad nikah. Ketiga rangkaian tradisi pernikahan sunda selaras dengan hukum fiqih. Argument ini dibangun dengan menganalisis ketiga rangkaian tersebut dengan fiqih empat mazhab, istihsan bi maqasid al-shariah, isthsan bi al’urf, serta dalil nas.
Kata Kunci: pernikahan adat Sunda, hukum islam, ‘urf, maqasid shari’ah
Rapid Terrain Assessment for Earthquake-Triggered Landslide Susceptibility With High-Resolution DEM and Critical Acceleration
Authors: Maharjan Season , Gnyawali Kaushal Raj , Tannant Dwayne D. , Xu Chong , Lacroix Pascal 
Published: July 2021

Earthquake ground motion often triggers landslides in mountainous areas. A simple, robust method to quickly evaluate the terrain’s susceptibility of specific locations to earthquake-triggered landslides is important for planning field reconnaissance and rescues after earthquakes. Different approaches have been used to estimate coseismic landslide susceptibility using Newmark’s sliding block model. This model requires an estimate of the landslide depth or thickness, which is a difficult parameter to estimate. We illustrate the use of Newmark sliding block’s critical acceleration for a glaciated valley affected by the 2015 Gorkha earthquake in Nepal. The landslide data came from comparing high-resolution pre- and post-earthquake digital elevation models (DEMs) derived from Spot 6/7 images. The areas where changes were detected provided an inventory of all the landslides triggered by the earthquake. The landslide susceptibility was modeled in a GIS environment using as inputs the pre-earthquake terrain and slope angles, the peak ground acceleration from the 2015 Gorkha earthquake, and a geological map. We exploit the depth information for the landslides (obtained by DEM difference) to apply the critical acceleration model. The spatial distribution of the predicted earthquake-triggered landslides matched the actual landslides when the assumed landslide thickness in the model is close to the median value of the actual landslide thickness (2.6 m in this case). The landslide predictions generated a map of landslide locations close to those observed and demonstrated the applicability of critical acceleration for rapidly creating a map of earthquake-triggered landslides.
Obstructive Sleep Apnea Is Associated With Low Testosterone Levels in Severely Obese Men
Authors: Tančić-Gajić Milina , Vukčević Miodrag , Ivović Miomira , Marina Ljiljana V. , Arizanović Zorana , Soldatović Ivan , Stojanović Miloš , Đogo Aleksandar , Kendereški Aleksandra , Vujović Svetlana 
Published: July 2021

BackgroundDisrupted sleep affects cardio-metabolic and reproductive health. Obstructive sleep apnea syndrome represents a major complication of obesity and has been associated with gonadal axis activity changes and lower serum testosterone concentration in men. However, there is no consistent opinion on the effect of obstructive sleep apnea on testosterone levels in men.ObjectiveThe aim of this study was to determine the influence of obstructive sleep apnea on total and free testosterone levels in severely obese men.Materials and methodsThe study included 104 severely obese (Body Mass Index (BMI) ≥ 35 kg/m2) men, aged 20 to 60, who underwent anthropometric, blood pressure, fasting plasma glucose, lipid profile, and sex hormone measurements. All participants were subjected to polysomnography. According to apnea-hypopnea index (AHI) patients were divided into 3 groups: &lt;15 (n = 20), 15 - 29.9 (n = 17) and ≥ 30 (n = 67).ResultsThere was a significant difference between AHI groups in age (29.1 ± 7.2, 43.2 ± 13.2, 45.2 ± 10.2 years; p &lt; 0.001), BMI (42.8 ± 5.9, 43.2 ± 5.9, 47.1 ± 7.8 kg/m2; p = 0.023), the prevalence of metabolic syndrome (MetS) (55%, 82.4%, 83.6%, p = 0.017), continuous metabolic syndrome score (siMS) (4.01 ± 1.21, 3.42 ± 0.80, 3.94 ± 1.81, 4.20 ± 1.07; p = 0.038), total testosterone (TT) (16.6 ± 6.1, 15.2 ± 5.3, 11.3 ± 4.44 nmol/l; p &lt; 0.001) and free testosterone (FT) levels (440.4 ± 160.8, 389.6 ± 162.5, 294.5 ± 107.0 pmol/l; p &lt; 0.001). TT level was in a significant negative correlation with AHI, oxygen desaturation index (ODI), BMI, MetS and siMS. Also, FT was in a significant negative correlation with AHI, ODI, BMI, age, MetS and siMS. The multiple regression analysis revealed that both AHI and ODI were in significant correlation with TT and FT after adjustment for age, BMI, siMS score and MetS components.ConclusionObstructive sleep apnea is associated with low TT and FT levels in severely obese men.
KEAP1/NFE2L2 Mutations of Liquid Biopsy as Prognostic Biomarkers in Patients With Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: Results From Two Multicenter, Randomized Clinical Trials
Authors: Zhu Hongyuan , Xie Daipeng , Yu Yunfang , Yao Lintong , Xu Bin , Huang Luyu , Wu Shaowei , Li Fasheng , Zheng Yating , Liu Xinyi , Xie Wenzhuan , Huang Mengli , Li Hao , Zheng Shaopeng , Zhang Dongkun , Qiao Guibin , Chan Lawrence W. C. , Zhou Haiyu 
Published: July 2021

PurposeThe KEAP1-NFE2L2 (Kelch-like ECH-associated protein 1 (KEAP1)-Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (NFE2L2)) mutations are associated with resistance to chemotherapy or immunotherapy in non-small cell lung cancer (NSCLC). Conversely, it has been reported that NFE2L2 mutations potentiate improved clinical outcome with immunotherapy. However, therapeutic benefits for patients with KEAP1/NFE2L2 mutations remain unclear. The purpose of this study was to investigate the association between KEAP1/NFE2L2 and NSCLC prognosis, and to explore whether immunotherapy can improve prognosis in populations with KEAP1/NFE2L2 mutations.Experimental DesignThe impact of KEAP1/NFE2L2 mutations on survival outcomes in NSCLC patients received immunotherapy and chemotherapy was verified in the randomized phase II/III POPLAR/OAK trials (blood-based sequencing, bNGS cohort, POPLAR (n = 211) and OAK (n = 642)). The Cancer Genome Atlas (TCGA) NSCLC cohort (n=998) and an in-house Chinese NSCLC cohort (n=733) was used For the analysis of immune-related markers.ResultsCompared with KEAP1/NFE2L2 wild-type, patients with KEAP1/NFE2L2 mutations were significantly associated with poorer overall survival (OS, HR = 1.97, 95% CI 1.48–2.63, P &lt; 0.001) on atezolizumab and docetaxel (HR = 1.66, 95% CI 1.28–2.16, P &lt; 0.001). In KEAP1/NFE2L2 mutant group, there was no significant difference in median OS between atezolizumab and docetaxel (HR 0.74, 95% CI 0.53–1.03, P = 0.07). NFE2L2/KEAP1 mutations were significantly associated with higher TMB values and PD-L1 expression in the OAK/POPLAR and in-house Chinese NSCLC cohorts. GSEA revealed that KEAP1/NFE2L2mutant subgroup was associated with deficient infiltration of CD4+ T cells, NK T cells and natural Treg cells, and lower expression of DNA damage response genes in TCGA NSCLC cohort.ConclusionsOur study revealed that patients with KEAP1/NFE2L2 mutations have a worse prognosis than wild-type patients, both on immunotherapy and chemotherapy. In addition, in patients with KEAP1/NFE2L2 mutations, immunotherapy did not significantly improve prognosis compared to chemotherapy.
Cognitive, Language, and Behavioral Outcomes in Children With Autism Spectrum Disorders Exposed to Early Comprehensive Treatment Models: A Meta-Analysis and Meta-Regression
Authors: Shi Bijun , Wu Weijia , Dai Meixia , Zeng Jingjing , Luo Jingyin , Cai Li , Wan Bin , Jing Jin 
Published: July 2021

Background: Early comprehensive treatment models (CTMs) have been developed as effective treatments for children with autism spectrum disorder (ASD). Numerous studies have suggested that CTMs can improve short-term outcomes, but little is known about precise outcome information in childhood. The current meta-analysis reviewed studies reporting broader outcomes in children with ASD who had ever participated in a CTM and examined the predictors of developmental gains.Methods: We searched eight databases up to June 13, 2019, for relevant trials and natural experiments. Longitudinal studies were selected if they investigated the outcomes of CTMs. Two meta-analyses were undertaken to provide a summary estimate of change in treatment outcomes and to evaluate the effect of CTMs; one used the standardized mean change between the pretest and posttest, and the other was a classical meta-analysis. Stratified and random-effects meta-regression analyses were performed to search for outcome differences among studies.Results: Eighteen intervention studies (involving 495 children with ASD) met all the inclusion criteria: 12 used early intensive behavioral intervention (EIBI), and two used the Early Start Denver Model (ESDM). Outcomes were categorized into three parts: cognitive, language and behavioral (e.g., adaptive functioning and symptomatology). Overall, most children with ASD who had ever participated in an early CTM made gains in many areas of functioning, especially in terms of symptom- and language-related outcomes. Stratified analyses indicated that the ESDM displayed the largest effect on IQ improvement (ES = 1.37, 95% CI: 0.95 to 1.80), while EIBI was more effective for symptom reduction (ES = −1.27, 95% CI: −1.96 to −0.58). Further, meta-regression suggested that interventions with parent involvement, higher intensity, and longer treatment hours yielded greater improvements in IQ and social adaptive functioning, respectively.Conclusion: The results demonstrate a positive association between CTMs and better prognosis in childhood, especially regarding symptoms, and language. However, most extant research involves small, non-randomized studies, preventing definitive conclusions from being drawn. Clearly, the outcomes of children with ASD are still far from normal, especially with respect to adaptive functioning, and the four mediating variables pertaining to treatment elements can affect their gains, including approach, implementer, intensity, and total treatment hours.Systematic Review Registration: [www.crd.york.ac.uk/PROSPERO], identifier [CRD42019146859].