bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
How to Assess Policy Impact in National Energy and Climate Plans
Authors: Balode Lauma , Dolge Kristiāna , Lund Peter D. , Blumberga Dagnija 
Published: July 2021

Abstract
It is the responsibility of each member state of the European Union, to prepare a national energy and climate plan and set achievable climate targets and meaningful measures and policies to achieve the targets set. Annex 4 of the Latvian National Energy and Climate Plan for 2030 (hereinafter – NECP) provides an overview of policies and measures to achieve the climate targets. The NECP does not provide information on the impact of the policies or which measures are more important and which are less crucial Similarly, the measures in Annex 4 of the NECP were not determined by industry experts but by ministry officials, therefore, it is not clear whether the proposed measures will achieve the set climate targets, a point also made by European Commission in its evaluation report on NECP. The aim of the study is to develop a tool for the early assessment of the impact of energy and climate policy measures. The study developed a methodology to pre-assess the impacts of the policies identified in the NECP, impacts were described by measures effectiveness and stage of development. With this methodology, it is possible to assess the impact of energy policies using indicators to characterize the effectiveness of the policy and the level of development. The study confirmed that both the multi-criteria analysis and composite index method can be used as methods. The results showed that high impact measures were related to the promotion of energy efficiency in buildings, but low impact measures were comprehensive horizontal measures such as measures related principle ‘energy efficiency first’ and review of energy efficiency obligation schemes. The indicators with the highest impact on sustainability rate were possible side effects and transparency of policies.
Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik
Authors: Sumardani Ni Made Rian Ayu , Bagiastra I Nyoman 
Published: July 2021

Abstract

The aim of this paper are to discover the regulation of electronically checked documents and to examine the legal responsibility of the Indonesian National Land Office based on the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017. The research method applies a normative legal research. Results indicated that electronically checked documents, which examine based on the regulation stated in Article 1 paragraph 2 letter a of the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017 which is where electronic certificate checking will replace manual certificate checking as regulated in the Regulation of the Head of the National Land Agency 8/ 2012. Legal responsibility related about errors in the results of checking certificates electronically is the responsibility of BPN in accordance with Article 10 paragraph (4) and paragraph (5) of the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017 with legal responsibility in the form of clarification explanation and improvement of the database system.

Abstrak

Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik dan mengkaji tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terkait ketidaksesuaian hasil pengecekan sertifikat dalam Permen Agraria 5/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik diatur pada pasal 2 ayat (2) huruf a Permen Agraria 5/2017, yang dimana pengecekan sertifikat secara elektronik akan menggantikan pengecekan sertifikat secara manual yang diatur pada Perkaban No. 8/2012. Tanggung jawab hukum terkait adanya kesalahan pada hasil pengecekan sertifikat secara elektronik merupakan tanggung jawab dari pihak BPN sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Permen Agraria 5/2017 dengan tanggung jawab hukum berupa klarifikasi penjelasan dan perbaikan pada sistem pangkalan data.
Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta
Authors: Novelin Tania , Sarjana I Made 
Published: July 2021

Abstract

This paper’s purpose is to find out and examine the Notary’s role in responding provisions of the Fingerprints of the Facilitators in the deeds of deeds and also to know and examine the consequences for Notaries for the Minutes of deeds with different fingerprints affixed to the Facilitators. The method of legal research in this journal applies normative legal research, with an approach to law and analysis of legal concepts. The results showed that Notaries were free to use any interpretation regarding which fingerprints to be used and were free to determine which fingerprints were affixed to those who were able to sign or only parties who were unable to sign. In this case, the notary must consistently do it during his / her duties. Regarding the consequences for the Notary for the minimum number of deeds with different fingerprints on the faces, it is not further regulated in the statutory regulations so that the Notary cannot be sanctioned due to the inconsistency.

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji tentang peran Notaris dalam menyikapi ketentuan pembubuhan sidik jari Para Penghadap dalam minuta akta dan juga mengetahui dan mengkaji konsekuensi bagi Notaris terhadap minuta akta yang pembubuhan sidik jari Penghadapnya berbeda-beda. Metode penelitian hukum dalam jurnal ini mengaplikasikan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan UU dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan Notaris bebas untuk menggunakan penafsiran manapun mengenai sidik jari mana yang akan dipakai dan bebas menentukan pembubuhan sidik jari dilakukan juga bagi Para Penghadap yang mampu untuk tanda tangan ataukah hanya penghadap/para pihak yang tidak mampu untuk tanda tangan. Dalam hal ini, Notaris harus konsisten melakukannya selama menjalankan tugas jabatannya. Mengenai konsekuensi bagi Notaris terhadap minuta akta yang pembubuhan sidik jari penghadapnya berbeda-beda tidak diatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan sehingga Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi akibat dari inkonsistensinya.
Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik
Authors: Sri Devi Ni Made Lalita , Westra I Ketut 
Published: July 2021

Abstract

This study was intended to give an understanding regarding Notary responsibility arrangements of the Notary who commits violation in carrying out the position as well as provides legal protection that is obtained by the party against the data falsification by a Notary. The research of this normative law examined the norm that happens, such as a norm vacuum that does not regulate criminal sanctions in Laws of Notary. This research contained several sources, such as premier, secondary, and tertiary laws. Furthermore, the research approach was done by the conceptual approach that analyzes the concept of organizing violations by the notary. The result of this research was the Notary deed can be requested for the deed to be annulled based on the legally binding decisions determined by the District Court, then, the Notary Deed can be disqualified and can be avowed as the non-binding deed for the parties who made it. The sanctions of the Notary who falsified the data in making the authentic deed are, administrative sanction or the notary code of ethics, the sanction based on The Civil Law Code, and the sanction based on Criminal Code. The Notary can also be sued for compensation if the violation that is done by the notary causes a deed becomes an inauthentic deed and be relegated to the deed for who made it. This is the protection that can be given to the party if a Notary does not carry out the duties and obligations.

Abstrak

Tujuan penulisan ialah memberikan pemahaman terkait pengaturan ”tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya serta” memberikan perlindungan hukum yang diperoleh penghadap atas pemalsuan data yang dilakukan Notaris. Penelitian hukum normatif ini menelaah persoalan norma yang terjadi yaitu suatu kekosongan norma tidak diaturnya mengenai sanksi pidana dalam UUJN. Penelitian ini memuat sumber-sumber yaitu hukum bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Selanjutnya, pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual yang menganalisa konsep penyelenggaraan pelanggaran oleh Notaris. Hasil penulisan menunjukkan akta Notaris dapat dimintakan untuk akta dibatalkan, berdasarkan keputusan yang sudah berkuatan hukum tetap yang ditetapkan oleh pengadilan negeri tersebut maka akta Notaris dapat dibatalkan dan dinyatakan sebagai akta yang tidak mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Adapun sanksi bagi Notaris yang melakukan pemalsuan data dalam pembuatan akta otentik ialah sanksi administratif atau Kode Etik Notaris, sanksi menurut hukum KUH Perdata, sanksi menurut KUH Pidana. Notaris juga dapat digugat ganti rugi apabila pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan Notaris mengakibatkan suatu akta menjadi tidak otentik dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Inilah bentuk perlindungan yang diberikan kepada penghadap jika seseorang Notaris tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Digital Signature
Authors: Sasmita Ni Nengah Nuri , Dwi Mayasari I Dewa Ayu 
Published: July 2021

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui prosedur daripada pembuatan duatu akta dengan penggunaan digital signature serta keotentikan akta notaris terkait relevansi daripada penggunaan digital signature. Metode penelitian yang digunakannya adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan juga konsep hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan akta notaris dengan secara elektronik itu hampir mirip prosesnya dengan proses pembuatannya akta secara konvensional. Setelah suatu draft aktanya siap, dilakukanlah proses pembacaan isi aktanya yang nantinya akan di tandatangani oleh para pihak. Para pihak yang berkepentingan itu lalu menyetujui isi-isi dari aktanya, maka selanjutnya notaris lalu memberitahu semua pihak-pihak untuk selanjutnya menandatangani akta dengan digital signature. Lalu notaris memverifikasikan semua tanda tanga tersebut. Sebagai alat bukti, maka dimana dalam surat atau aktanya yang terdapat digital signature tersebut, di Indonesia yang kekuatannya dapat bisa diuraikan jadi akta otentik atau akta dibawah tangan dan masuk ke dalam alat bukti surat. Akta otentik apabila digital signaturnya telah terverifikasi. Masuk ke dalam Akta dibawah tangan jika digital signaturenya belum terverifikasi.
Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibacakan Oleh Pegawai Notaris Kepada Para Pihak
Authors: Nyarong Theodhorus Thrieyadi , Pramana I Gede Pasek 
Published: July 2021

Abstract

The purpose of this scientific article is to find out the arrangements related to the reading of authentic notary deeds and to analyze the juridical consequences of authentic deeds read by notary employees to the parties. This article is classified as a type of normative research that uses 2 types of approaches, namely the statutory and conceptual approaches. The arrangement regarding the reading of the Notary's Authentic Deed is contained in Article 16 paragraph (1) and letter m on article 16 which means that a Notary is obliged to read the Deed made in front of the parties - the parties in this case the parties making the Deed who are attended by witnesses. It’s very important that the deed is read in front of the parties - the party facing the parties and is an obligation based on the philosophical elements contained in the process of reading the deed. The juridical consequence of the authentic deed read out by the notary employee to the parties is the reading of the deed which is not carried out by the Notary but is carried out by the staff of the Notary to the parties as regulated in Article 16 paragraph (9) UUJN which in principle has the consequence that the authentic deed will be degraded into a deed. under the hand, which before the deed has perfect proof is no longer perfect. However, this legal consequence is exempted from the will deed as referred to in Article 16 paragraph (10) UUJN.

Abstrak

Tujuan daripada artikel ilmiah ini yaitu untuk mengetahui pengaturan terkait pembacaan akta autentik Notaris dan menganalisis konsekuensi yuridis dari akta autentik yang dibacakan oleh pegawai notaris kepada para pihak. Artikel ini tergolong jenis penelitian normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengaturan Terkait Pembacaan Akta Autentik Notaris termuat dalam Pasal 16 ayat (1) dan huruf m pasal 16 UUJN yang bermakna yaitu seorang Notaris diwajibkan untuk membacakan Akta yang dibuat dihadapan pihak – pihak penghadap yang dalam hal ini para pihak yang membuat Akta tersebut yang dihadiri saksi-saksi. Menjadi teramat penting akta dibacakan dihadapan pihak – pihak penghadap dan merupakan suatu kewajiban yang didasarkan kepada unsur filosofis yang terdapat pada proses pembacaan akta tersebut. Konsekuensi yuridis dari atas akta autentik yang dibacakan oleh pegawai notaris kepada para pihak yaitu pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris namun dilakukan oleh pegawainya Notaris kepada para pihak sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (9) UUJN yang pada prinsipnya memiliki konsekuensi bahwa akta autentik tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, yang sebelum akta tersebut memiliki pembuktian yang sempurna menjadi tidak sempurna lagi. Namun akibat hukum ini dikecualikan untuk akta wasiat sebagaimana Pasal 16 ayat (10) UUJN.
Kedudukan Lembaga Perbankan Sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Jaminanya
Authors: Ora I Dewa Gede Agung Dhira Natsya , Rudy Dewa Gde 
Published: July 2021

Abstract

This paper aim to develops knowledge in the field of notarial law and finds out the difference in legal standing between Rural Banks and Commercial Banks included Regional Development Banks as buyers in the auction for the executions of collateral for their collateral. Normative legal research methods is uses for this writing. The result of this study indicates that Rural Banks and Commercial Banks have different positions in the purchase of a collateral execution auction. Only Commercial Banks that stipulated in Article 12 A paragraph (1) of the Banking Act can purchase an auction for the executions of mortgage guarantees, while Rural Banks cannot become buyers in the auction for executions of collateral for their collateral.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum kenotariatan dan untuk mengetahui perbedaan kedudukan hukum antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum termasuk didalamnya Bank Pembangunan Daerah sebagai pembeli dalam lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum memiliki perbedaan kedudukan dalam pembelian lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya. Bank yang dapat membeli lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya hanyalah Bank Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Perbankan, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat menjadi pembeli dalam lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminannya.
Pemberlakuan Asli Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik
Authors: Kharisma Bella , Resen Made Gde Subha Karma 
Published: July 2021

Abstract

The research objective is to study and analyze the HT-el registration mechanism and the enforcement of the authentic second sheet of APHT that was registered electronically in terms of Constitution 4/1996. The research method used is normative legal research, with an statutes approach, analytical approach and conseptual approach. The results showed that before the enactment of Ministerial Regulation ATR/KBPN 5/2020, registration of mortgage rights was carried out manually by visiting the Land Office according to the provisions in Article 13 and Article 14 Constitution 4/1996 but after the enactment of Ministerial Regulation ATR / KBPN 5/2020 registration of rights Dependency is carried out using an electronic system; and the original storage of the second sheet of APHT cannot be enforced because the Mortgage Rights Law is still valid and does not give delegation authority to Ministerial Regulation ATR / KBPN 7/2019 to enforce the original storage of the second sheet of APHT at the PPAT Office as a document.

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme pendaftaran HT-el dan pemberlakuan terhadap asli lembar kedua APHT yang didaftarkan secara elektronik ditinjau dari UU 4/1996. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, pendekatan Analisis dan pendekatan Konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum berlakunya Permen ATR/KBPN 5/2020 pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara manual dengan mendatangi Kantor Pertanahan sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU 4/1996 namun setelah berlakunya Permen ATR/KBPN 5/2020 pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan dengan sistem elektronik; dan penyimpanan asli lembar kedua APHT belum dapat diberlakukan karena UU 4/1996 masih berlaku dan tidak memberikan kewenangan delegasi pada Permen ATR/KBPN 7/2019 untuk memberlakukan penyimpanan asli lembar kedua APHT sebagai warkah di Kantor PPAT.
Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terkait Dengan Akta Jual Beli Tanah
Authors: Bagus Juniarta Anak Agung , Swardhana Gde Made 
Published: July 2021

Abstract

Thus this paper’s purpose is to find out and review the duties, authorities of notaries and PPAT and to know and study about the responsibilities of notaries and PPAT in relation to the land sale and purchase deed they have made. The research method uses normative juridical. The results of this research state that notaries and PPATs are public officials who have an important function in making authentic deeds related to legal issues regarding land rights and ownership rights to apartment units and the responsibility of notaries and PPAT is responsible for the sale and purchase deeds made which causes deliberate loss and liability for unintentional losses, both civil and administrative.

Abstrak

Adapun tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji tentang tugas, wewenang notaris dan PPAT dan untuk mengetahui dan mengkaji tentang tanggung jawab notaris dan PPAT terkait dengan akta jual beli tanah yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil riset ini menyatakan bahwa notaris dan PPAT ialah pejabat umum yang memiliki fungsi penting dalam membuat akta otentik terkait tentang persoalan hukum terhadap Hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun dan tanggung jawab notaris serta PPAT adalah bertanggung jawab atas akta jual beli tanah yang dibuat yang menyebabkan terjadinya kerugian yang disengaja dan tanggung jawab terjadinya kerugian yang tidak disengaja baik secara perdata dan administratif.
Kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara dari Jabatannya
Authors: Pradnyana Komang Teja , Mertha I Ketut 
Published: July 2021

Abstract

The purpose of this writing is to determine the ratio legis for the position of Temporary Notary Officer in the event that the Notary is temporarily suspended from his/her position and to understand the reformulation of the regulation of the position of the Notary's Temporary Officer in the event that the Notary is temporarily suspended from his/her position. The research method used is the normative research method, which departs from the absence of norm on the regulation of the position of Temporary Notary Officer in order to carry out the position of a temporarily suspended Notary as stipulated in Article 1 point 2 of the UUJN-Amendment, with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal material is in the form of card system technique and legal material analysis technique in the form of descriptive technique and construction technique. The research findings are as follows: Ratio Legis for the position of a Notary's Temporary Officer in the event that a Notary is temporarily suspended from his/her position is to maintain the continuity of the Notary's position, even though the Notary (official) cannot carry out his/her duties for a while because of being temporarily suspended, but persist because it is a permanent work sector. Regulatory reformulation of the position of Temporary Notary Officer in the event that the Notary is temporarily suspended from office is by establishing a norm that revises the norm of Article 1 point 2 UUJN-Amendment.

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui ratio legis kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dan memahami reformulasi pengatuan atas kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian normatif, yang beranjak dari kekosongan norma atas pengaturan kedudukan Pejabat Sementara Notaris guna menjalankan jabatan Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UUJN-Perubahan, dengan jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa teknik sistem kartu dan teknik analisisa bahan hukum berupa teknik deskriptif dan teknik konstruksi. Adapun temuan penelitian adalah sebagai berikut: Ratio legis kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya adalah untuk mempertahankan keberlangsungan jabatan Notaris itu sendiri, meskipun Notaris (pejabat) tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena diberhentikan sementara, namun jabatan Notaris harus tetap ada karena merupakan lingkungan pekerjaan tetap. Reformulasi pengaturan atas kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya adalah dengan pembentukan norma yang merevisi norma Pasal 1 angka 2 UUJN-Perubahan.