bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Vote Buying dalam Pemilihan Kepala Desa dan Upaya Penangkalannya : Studi Kasus di Kabupaten Tabanan
Authors: Noak Piers Andreas 
Published: October 2021

This article aims to analyze the potential for the practice of buying and selling votes or vote buying in the election of village heads or Perbekel in Tabanan Regency, Bali. This article explores regulatory aspects, views, and variations that occur in society, including efforts to reduce the practice of buying and selling votes. In recent years, in every holding of village head elections or perbekel in several areas, there are always vote buying practices and various activities. To answer this question, the study in this article uses empirical legal research which analyzes the implementation of the law regarding village head elections regulation in reality in the community with a focus on two villages in Tabanan Regency, Bali. This article uses interview and documentation for data collection techniques and uses a rational choice institutionalism framework. With this theoretical framework, it tells the empirical facts that the calculated practice of buying votes is determined by calculations that are all profitable for the candidates and the voters. The opportunity for this practice to occur is considered to be large, carried out by perbekel officers with incumbent status. There are several offers to reduce this problem, namely by using a special website that manages the election of perbekel by loading the profile of the perbekel candidates specifically to ensure the accountability of the election.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi terjadinya praktik jual beli suara atau vote buying dalam pemilihan kepala desa atau perbekel di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Artikel ini mengeksplorasi aspek regulasi, pandangan, dan ragam benturan yang terjadi di masyarakat termasuk upaya-upaya pereduksian praktik jual beli suara tersebut. Pada beberapa tahun belakangan, pada setiap penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau perbekel serentak pada beberapa wilayah senantiasa di ikuti oleh adanya praktik-praktik jual beli suara atau vote buying dengan beragam bentuk aktifitasnya. Untuk menjawab persoalan tersebut, studi pada artikel ini menggunakan penelitian hukum empiris dimana menganalisis implementasi hukum terkait pelaksanaan regulasi pemilihan kepala desa dalam realitasnya di masyarakat dengan fokus dua desa di Kabupaten Tabanan, Bali. Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan frame teoritik rational choice institusionalism. Melalui frame teoritik ini memperlihatkan fakta empirik bahwa praktik vote buying dianggap turut ditentukan oleh kalkulasi-kalkulasi yang serba menguntungkan baik bagi kalangan kandidat maupun masyarakat pemilihnya. Peluang terjadinya praktik ini dianggap berpotensi besar dilakukan oknum perbekel yang berstatus incumbent. Terdapat beberapa tawaran mereduksi persoalan ini , yaitu dengan pemanfaatan website khusus yang mengelola pemilihan perbekel dengan memuat profil perbekel secara khusus untuk menjamin akuntabilitas pemilihan.
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan
Authors: Palguna I Dewa Gede 
Published: October 2021

This study is a normative legal research which aims at discovering answers of two fundamental questions, namely, first, how is the status of the decisions of the Indonesia’s Constitutional Court according to the country’s constitutional system; secondly, what legal remedies may be pursued by the Indonesian citizens who are followers of indigenous beliefs whose constitutional rights to embrace such beliefs remain infringed despite there has been the decision of the Indonesia’s Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 which confirms the constitutional guarantee of such beliefs. With respect to the first issue, the study found that the status of the Court’s decision was equal to Law because it was the product of a negative legislator. In addition, because the Court was also the interpreter of the Constitution (UUD 1945), then its decision was the Court’s constitutional interpretation concerning the issue at hand. As to the second issue, the study found that the followers of indigenous beliefs could file several legal remedies, namely citizen suit; class action; individual law suit; and submitting a formal complaint to the president, as the highest chief administrative officer, asking the president to reprimand its subordinates and to instruct them to observe the Court decision.
Kajian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif yang bermaksud menemukan jawaban atas dua pertanyaan mendasar yaitu, pertama, bagaimana kedudukan dari putusan Mahkamah Konstitusi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia; kedua, jalan hukum apa yang dapat ditempuh oleh warga negara Indonesia penghayat kepercayaan yang hak konstitusionalnya untuk menganut keyakinan tersebut tetap dirugikan meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan jaminan konstitusi terhadap hak tersebut. Terhadap isu pertama, kajian ini menemukan jawaban bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah setara dengan undang-undang karena merupakan produk dari negative legislator. Sebagai tambahan, oleh karena Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir Konstitusi (UUD 1945), maka putusannya adalah penafsiran konstitusional Mahkamah terhadap masalah yang sedang ditanganinya. Terhadap isu kedua, kajian ini menemukan jawaban bahwa penghayat kepercayaan dapat mengajukan beberapa upaya hukum, yaitu gugatan warga negara, gugatan kelompok, gugatan individual, dan membuat pengaduan resmi kepada presiden, selaku kepala pemerintahan tertinggi, dan meminta agar presiden memperingatkan bawahannya serta memerintahkan mereka untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.
Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang
Authors: Ulfah Maria 
Published: October 2021

Community service order is one of the alternative sanctions from short-term imprisonment and light fines as regulated in Article 65, Article 82, and Article 85 of the Draft of Indonesia Criminal Code on the September 2019 (RUU KUHP). Community service order is expected to be the one solution for the overcrowded state of Correctional Institutions in Indonesia due to the large number of articles with imprisonment. Community service order as a new criminal sanction in the future requires further arrangements that can support its implementation in the future and it is possible that several challenges arise in its implementation. The contents of further regulations related to community service order in this research are explored through general guidelines in the international law, namely the Tokyo Rules (UN General Assembly Resolution Number 45/110). This research uses qualitative research with normative juridical research methods in the form of analytical descriptive. The result of this study is twenty-two provisions in the Tokyo Rules can be used as a guide in determining the contents of further regulations related community service order. In addition, the factors can become challenges must be carefully considered by legal policy makers so that they are minimized in the implementation of community service order in the future.
Pidana kerja sosial adalah salah satu sanksi alternatif dari pidana penjara jangka waktu pendek maupun sanksi pidana denda ringan yang diatur dalam Pasal 65, Pasal 82, dan Pasal 85 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana September 2019 (RUU KUHP). Pidana kerja sosial diharapkan menjadi salah satu solusi dari keadaan overcrowded Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia akibat banyaknya pasal dengan sanksi pidana penjara. Pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana baru di masa mendatang membutuhkan pengaturan lebih lanjut yang dapat mendukung implementasinya di masa mendatang dan dimungkinkan muncul beberapa tantangan dalam implementasinya. Isi dalam pengaturan lebih lanjut terkait pidana kerja sosial dalam penelitian ini dapat digali melalui pedoman umum dalam dunia internasional yakni Tokyo Rules (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/110). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif berbentuk deksriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya dua puluh dua ketentuan dalam Tokyo Rules yang dapat menjadi panduan dalam menentukan isi pengaturan lebih lanjut terkait pidana kerja sosial. Selain itu, faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan harus dipikirkan secara matang oleh pembuat kebijakan hukum agar terminimalisir dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di masa mendatang.
Konsepsi Bentuk Negara Kesatuan Sebagai Klausul yang Tidak Dapat Dirubah dalam Konstitusi
Authors: Santoso Oktaviany , Yusa I Gede 
Published: October 2021

The conception of the form of the Unitary State of Indonesian as an irreversible clause is regulated in the constitution to be precise “Article 37 paragraph (5)”, which result of the fourth amandment. The existence of this unchanged clause has resulted in the inharmonization of norms in relation the provision that the highest state institution has the authority to amend and enact the Basic Law. Furthermore, the problem also relates to the basis for consideration and the urgency of the existence of a clause that cannot be changed in the constitution. The purpose of writing/ research is to dtermine the existence of a clause that cannot be chnaged in the constitution (unamendable provision), as well as how it stands. The law normative research used in the study is based on statute approach, historical approach, conceptual approach. The conclusion research that the application of “Article 37 paragraph (5)” has also been based on philosophical, socio-historical and judical-normative considerations. Futhemore, the urgency of the existence of the Article has also been based on the concept of clear objectives and the need for regulation. Based on these matters, its existence is a form of supermacy that imposes restrictions on the state apparatus in making amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is shown to uphold the values, nature and objectives of the constitution it self.
Konsepsi bentuk Negara Kesatuan Indonesia sebagai klausul yang tidak dapat dirubah diatur dalam konstitusi tepatnya “pasal 37 ayat (5)”, yang merupakan hasil amandemen keempat. Keberadaan klausul yang tidak dirubah itu menimbulkan inharmonisasi norma dalam keterkaitannya dengan ketentuan bahwa Lembaga Tertinggi Negara, mempunyai mandat untuk merubah dan mengkukuhkan Undang-Undang Dasar.Lebih lanjut persoalan juga berkaitan dengan dasar pertimbangan dan urgensitas dari diadakannya suatu klausul yang tidak dapat dirubah dalam konstitusi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui keberadaan klausul yang tidak dapat dirubah didalam konstitusi, serta seberapa penting keberadaan klausul tresebut. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diterapkannya “Pasal 37 ayat (5)” juga telah didasarkan dengan pertimbangan filosofis, sosio-historis dan yuridis –normatif. Lebih lanjut urgensitas dari keberadaan Pasal tersebut juga telah didasarkan pada konsep tujuan yang jelas dan perlunya pengaturan. Berdasar kepada hal-hal tersebut maka keberadaannya merupakan bentuk supremasi yang memberikan pembatasan kepada alat-alat kelengkapan negara dalam hal melakukan perubahan UUD NRI 1945. Hal ini ditunjukan untuk menegakkan nilai-nilai, hakikat dan tujuan konstitusi itu sendiri.
Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas
Authors: Butar Butar Johanes Bornok , Djatmika Prija , Yuliati Yuliati 
Published: October 2021

Corporations are often neglected in the development of law as well as participation in legal development, making it vulnerable to access to justice. Corporations must obtain the same rights as humans in accordance with the laws and regulations concerning corporations as legal subjects. This is to give a sense of fairness to those who work in the company. The purpose of this study is to examine, find facts and analyze criminal liability for corporations against vehicles that have traffic accidents due to not conducting periodic tests. The method used is a type of normative juridical writing method using a statutory approach. Based on the results of the study, it was found that the LLAJ Law only focuses on vehicle drivers, the fact is that the cause of some traffic accidents is because the company does not conduct periodic tests on its vehicles. It is the responsibility of the company to conduct periodic tests on its vehicles every six months, but based on the cases described in the results of the discussion, traffic accidents caused by not conducting periodic tests by the company only focus on the fault of the driver. The current laws and regulations regarding traffic certainly do not fully support legal subjects in Indonesia, therefore there is a need for a formulation of criminal liability against corporations.
Korporasi sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan. Korporasi harus memperoleh hak yang sama dengan manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini untuk memberikan rasa adil kepada mereka yang bekerja didalam perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menemukan fakta dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi korporasi terhadap kendaraannya yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat tidak melakukan uji berkala. Metode yang digunakan adalah jenis metode penulisan yuridis normatif dengan menggunkan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa UU LLAJ hanya menitikberatkan terhadap pengemudi kendaraan, kenyataannya bahwa penyebab beberapa kecelakaan lalu lintas adalah karena perusahaan tidak melakukan uji berkala terhadap kendaraanya. Uji berkala tersebut merupakan tanggungjawab dari perusahaan untuk melakukan pengujian secara berkala terhadap kendaraanya selama 6 bulan sekali, namun berdasarkan kasus yang diuraikan dalam hasil pembahsan, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena tidak dilakukan uji berkala oleh perusahaan hanya menitikberatkan kesalahan terhadap pengemudi. Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas saat ini tentu sangat tidak mendukung sepenuhnya subjek hukum di Indonesia, oleh karena itu perlu adanya formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.
Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (Studi Kasus Putusan Bawaslu Kabupaten Gianyar Nomor: 001/ADM/BWSL/17.04/PEMILU/XI/2018)
Authors: Dharma Putra Pande Putu Ekayana , Pramana I Gede Pasek 
Published: October 2021

The purpose of this research is to find out and analyze the mechanism for handling suspected election administrative violations in Bawaslu of Gianyar Regency, as well as knowing and analyzing the inhibiting factors in the implementation of handling the alleged administrative violations of the Election at Bawaslu, Gianyar Regency. This study uses an empirical legal research method, with data and data sources coming from the chief informant and members of the Bawaslu Gianyar Regency. The results of this study explain that mechanism for handling alleged administrative violations of the General Election in Gianyar Regency begins with public reports and then determines the type of violation and is registered by Bawaslu of Gianyar Regency. Furthermore, a preliminary hearing and preliminary decisions are held, then an examination session, and finally a final decision is made by the examining panel. There are 3 (three) obstacles in the handling of alleged election administrative violations, namely bringing in witnesses in trials, the authority to execute decisions, and the lack of institutional personnel to carry out trial duties in conjunction with supervision of the Election stages.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu Kabupaten Gianyar, serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan data dan sumber data yang berasal dari informan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar. Teori negara hukum digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama, dimana mekanisme penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu di Kabupaten Gianyar diawali dari laporan masyarakat lalu ditentukan jenis pelanggaran dan dilakukan registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar. Selanjutnya dilaksanakan sidang pendahuluan serta putusan pendahuluan, lalu sidang pemeriksaan, dan terakhir pembuatan Putusan akhir oleh majelis pemeriksa. Permasalahan kedua digunakan teori sistem hukum, dilihat dari struktur hukum, terdapat 3 (tiga) hambatan dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu, yaitu mendatangkan saksi dalam perisdangan, kewenangan eksekusi Putusan, serta kurangnya personil lembaga untuk melaksanakan tugas persidangan yang berasamaan dengan pengawasan tahapan Pemilu.
Perlindungan Konsumen “Curhat Online” dalam Platform Media Sosial
Authors: Ary Wicaksana Dewa Gde , Rudy Dewa Gde 
Published: October 2021

This writing aims to identify, analyse and elaborate the consumer protection of “online confide”in social media according to the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transaction Law, as well as the protection of consumer as patient. This is normative legal research with statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. The study shows that “online confide” service providers shall ensure the services provided are maintained reliably, safely and responsibly as a fulfillment of consumer rights. “Online confide” service providers are obliged to provide guaranteed protection of the privacy and confidentiality of the history, condition and psychic care of people who use the online services as patients.
Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi perlindungan konsumen “curhat online” di media sosial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan data pribadi konsumen “curhat online” berdasarkan Undang-Undang ITE dan perlindungan konsumen “curhat online” sebagai pasien. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan: peraturan perundang-undangan, konseptual dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia layanan “curhat” online harus memastikan layanan yang diberikan diselenggarakan secara andal, aman dan bertanggung jawab sebagai pemenuhan atas hak konsumen. Penyedia jasa layanan “curhat online” wajib untuk memberikan jaminan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan Riwayat, kondisi dan perawatan psikis orang yang menggunakan layanan jasa “curhat online sebagai pasien.
Perlindungan Motif Tato Suku Dayak dalam Dimensi Hukum Hak Cipta di Indonesia
Authors: Vahini Kumara Putu Prashanti , Westra I Ketut 
Published: October 2021

Dayak tattoos are works of art with tattoo motifs created by the Dayak people from generation to generation so that they can be referred to as Traditional Cultural Expressions, but now these tattoo motifs are widely used by modern society and are considered as art. The purpose of this paper is to identify, analyze and elaborate the legal protection arrangements for modern tattoos based on the provisions of the copyright law in Indonesia, as well as the protection of Dayak tattoos from a copyright perspective. This paper is a normative legal research with descriptive analysis technique. The results show that tattoos are one of the objects of copyright protection in the form of images that receive automatic protection as stipulated in Article 40 letter f UUHC. Regarding the tattoo motif of the Dayak Tribe, it should be protected as one of the Traditional Cultural Expressions as stipulated in Article 38 paragraph (1) UUHC. Protection is given considering that the tattoo motif of the Dayak Tribe is closely related to the values ??that live in the community that bears it, including customs, customary law norms, and other noble norms that are upheld by the Dayak community. Therefore, the State is obliged to carry out an inventory, maintain and preserve the existence of the tattoo motif of the Dayak Tribe.
Tato Suku Dayak merupakan karya seni motif tato yang diciptakan oleh masyarakat suku Dayak secara turun-menurun sehingga dapat disebut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, namun kini motif tato tersebut banyak digunakan oleh masyarakat modern dan dianggap sebagai hal yang seni. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi pengaturan perlindungan hukum terhadap tato modern berdasarkan ketentuan undang-undang hak cipta di Indonesia, serta perlindungan terhadap tato Suku Dayak dalam perspektif hak cipta. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tehnik deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tato merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta berupa gambar mendapat perlindungan secara otomatis atau automatically protection sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 huruf f UUHC. Berkaitan motif tato Suku Dayak sepatutnya dilindungi sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC. Perlindungan diberikan mengingat motif tato Suku Dayak memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, antara lain adat-istiadat, norma hukum adat, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Suku Dayak. Maka dari itu, Negara wajib untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan melestarikan keberadaan motif tato Suku Dayak.
Strategi Pengembangan Usaha Kedai Kopi “Kandera Coffee” Denpasar Bali menggunakan Metode Swot dan QSPM
Authors: Damariyanti Komang Listia , Hartiati Amna , Yoga I Wayan Gede Sedana 
Published: October 2021

The rapid growth in the food and beverage service industry has also triggered the growth of new various concepts of business, one of which is the coffee shop. One of the coffee shop in Denpasar, namely Kandera Coffee, which has only been established since May 2020, doesn’t know yet the right strategy for developing their business. This study aims to determine the quadrant position of the Kandera Coffee shop when viewed through internal and external factors using the Internal-External Matrix and determine the appropriate priority development strategies for the the Kandera Coffee shop business. The methods used are SWOT and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). The research data were obtained from 5 expert respondents. The results showed that Kandera Coffee had 7 strengths, 5 weaknesses, 5 opportunities and 4 threats. Internal factors that influence the strength factor in the development of the Kandera Coffee business, namely the consistency of the taste of the product and service (0.29) and the weakness factor, namely the layout of Kandera Coffee shop is less ergonomic (0.13) and not very well known to the public (0, 13). While the external factors that influence the opportunity factor, namely build good relationship with customers (0.36) and the threat factors that influence, namely the level of coffee shop competitors is getting higher (0.34). The position of the Kandera Coffee shop is in cell V (five). This position is (hold and maintain) keep and maintaining with score the Interal Factor Evaluation (IFE) is (2.20) and External Factor Evaluation (EFE) is (2.56). Cell V consists of market penetration strategies and product development. The strategic priority order obtained based on the QSPM matrix is to provide the best service to customers (4,94), expand marketing on advertising and social media (4,87), improve product quality and maintain consistency of taste (4.63), develop a cozy coffee shop concept (4,61), give discounts to customers (4,59), and add a variety of coffee and food menus (4,10).
Keywords : business development strategy, coffee shop, Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), SWOT