bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
Authors: Meisyelha Raelma 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai kepabeanan di kawasan perbatasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan di kawasan perbatasan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Aturan hukum kepabeanan di kawasan perbatasan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dilakukannya perubahan dikarenakan sebagian pasal dalam aturan tersebut tidak sejalan lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan dari masyarakat. Adapun aturan yang mendukung pelaksanaan UU kepabeanan diantaranya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1043/KM.4/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.04/2018, Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 6/BC/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011. Selain UU Kepabeanan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan. Dalam pengaturan hukum kepabeanan terdapat aturan hukum yang terkait diantaranya Hukum Keuangan negara dan Hukum Perdagangan Internasional. 2. Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan dikawasan perbatasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penegak hukum di bidang kepabeanan memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang dilakukan DirJen Bea dan Cukai berupa pengawasan, penyidikan dan pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran. Dalam melaksanakan penegakan hukum DirJen Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk mengawasi lalu lintas barang di kawasan Indonesia terutama di wilayah yang berbatasan dengan negara lain, baik darat maupun laut. Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan kemudian menemukan suatu pelanggaran maka dilakukan penindakan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, apabila pelanggaran itu merupakan tindak pidana maka akan dilakukan penyidikan dan pemberian sanksi pidana, sedangkan untuk pelanggaran administrasi maka dikenakan sanksi administrasi. Pemberian sanksi kepabeanan baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.Kata kunci: kepabeanan; kawasan perbatasan;
SENGAJA MELALAIKAN PEMBERITAHUAN TENTANG ADANYA PERMUFAKATAN JAHAT SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM
Authors: Lomboan Farel 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk - bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam KUHP dan syarat - syarat apakah yang harus dipenuhi agar pelaku yang sengaja melalaikan pemberitahuan tentang adanya suatu permufakatan jahat dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk –bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum dalam KUHP diatur dalam pasla 154 sampai pasal 169, pasal –pasal ini mengancam pidana kepada barangsiapa yang dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, menyiarkan, mempertontonkan, menempelkan, surat atau gambar yang isisnya mengatakan kebencian terhadap pemerintah negara Indonesia, atau terhadapa golongan penduduk Indonesia yang merugikan ketertiban dan keamanan umum. 2. Syarat –syarat yang harus dipenuhi agar pelaku yang sengaja mellaikan pemberitahuan tentang adanya suatu permufakatan jahat dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan terhadapo ketertiban umum berdasarkan pasal 164 KUHP adalah bahwa pelaku mengetahui tentang adanya suatu permufakatan untuk melakukan kejahatan, seperti makar terhadpa presiden atau wakil presiden, permufakatan untuk membawa seliuruh atau sebagaian wilayah dibawah kekuasaan asing, permufakatan untuk merobohkan pemerintah padahal masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu tetapi sengaja tidak memebritahukan hal itu kepada polisi atau pejabat yang berwenang atau orsng yang terancam.Kata kunci: permufakatan jahat;
TINDAK PIDANA DALAM MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
Authors: Monoarfa Marzelino A. 
Published: June 2021

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pengoperasian pesawat udara dan bagaimana tindak pidana dalam mengoperasikan pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum pengoperasian pesawat udara diantaranya dalam mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. Sertifikat terdiri atas: sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate), yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating certificate), yang diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. Sertifikat diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara. 2. Tindak pidana dalam mengoperasikan pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, beberapa diantaranya seperti perbuatan mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang atau memasuki kawasan udara terbatas. Mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran dan tidak memenuhi standar kelaikudaraan dan tidak memiliki sertifikat operator pesawat udara serta tidak memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara dan tindak pidana lainnya khusus mengenai operasi pesawat udara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.Kata kunci: Tindak Pidana, Mengoperasikan Pesawat Udara, Penerbangan
PENYELENGGARAAN KEDAULATAN NEGARA ATAS WILAYAH UDARA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Authors: Sangkay Ivena J. A. 
Published: June 2021

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran atas larangan dalam penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larangan terbang sebagaimana dimaksud bersifat permanen dan menyeluruh. Kawasan udara terbatas hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara. 2. Sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran atas larangan dalam penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberlakukan ketentuan pidana terhadap setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Kata kunci: Penyelenggaraan Kedaulatan Negara, Wilayah Udara, Negara Kesatuan Republik Indonesia
TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERKAIT KENAIKAN IURAN BPJS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 7P/HUM/2020
Authors: Winowod Devid 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan terhadap pasien yang menggunakan fasilitas BPJS di Provinsi Sulawesi Utara dan bagaimana sikap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan kondisi naik turunnya tarif BPJS. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disipulkan bahwa persepsi keluarga pasien pengguna layanan BPJS kesehatan terhadap pelayanan di Rumah Sakit Islam Kendal baik yang dilihat dari segi prosedur pelayanan admisitrasi, kualitas pelayanan rawat inap, maupun sarana dan prasarana termasuk dalam kategori baik. Hal itu bisa dilihat dari besarnya skor persepsi baik terhadap pelayanan Rumah sakit Islam Kendal, yaitu sebanyak 63,6%, Yang artinya sebagian besar keluarga pasien pengguna layanan kesehatan BPJS mempunyai persepsi yang baik terhadap kualitas pelayanan BPJS di Rumah Sakit Islam Kendal. 2. Dalam hal ini, satu-satunya solusi yang bisa Penulis kemukakan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait ialah dengan mencari akar primordial dari problem yang ada. Perlu adanya observasi mendalam dan tinjauan yang berlanjut untuk mendapatkan kepastian akan perihal yang melatarbelakangi defisit keuangan menahun yang dialami oleh BPJS Kesehatan tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan akan adanya kausa-kausa lain yang menyebabkan problem itu terjadi, dan karenanya akan tercipta suatu jalan tengah yang menguntungkan bagi kita semuaKata kunci: Tinjauan Yuridis, Pembentukan Peraturan Presiden, Jaminan Kesehatan Putusan Mahkamah Agung
Impact of Chorea on Self-care Activity, Employment, and Health-care Resource Use in Patients with Huntington’s Disease
Authors: Claassen Daniel O. , DeCourcy Jonathan , Mellor Jennifer , Johnston Charlotte , Iyer Ravi G. 
Published: June 2021

Background: Chorea is recognized as a prototypic motor feature of Huntington’s disease (HD), but its effect on health-related quality of life (HRQoL) has not been fully explored. This study describes the impact of chorea on HRQoL in patients with HD. Objective: To determine the impact of HD-related chorea on employment, self-care activities, activities of daily living, and health-care resource utilization (HCRU). Methods: Data were drawn from the Adelphi HD Disease Specific Programme, a real-world point-in-time survey of 144 neurologists and 427 patients in the United States between July and October 2017. HD patients with and without chorea were identified and examined for differences in employment status, reasons for employment changes, self-care activities, and modifications to cope with involuntary movements. Bivariate tests and inverse probability weighted regression adjustment methods were used to determine differences in outcomes between patients with and without chorea. Results: HD patients with (n=287) and without (n=140) chorea were identified. Patients with chorea were less likely to be employed full-time (16.7% vs 25.7%; P<0.04) and more likely to be on long-term sick leave (17.4% vs 5.0%; P<0.01). The onset of motor symptoms in HD-related chorea patients coincided with a change in employment status (42.7% vs 20.8%; P<0.01). Among those still working (n=145), more than two-fifths of patients with chorea required changes to their workplace and required these changes more frequently (45% vs 17%; P<0.001). HD patients with chorea required aid to help them get around significantly more frequently than those without chorea (55% vs 34%; P<0.001). Discussion: These results demonstrate that HD patients with chorea experienced greater negative impact to employment, self-care activities, and HCRU than patients without chorea experienced. These patients were more likely to stop working due to motor, cognitive, and behavioral symptoms; require modifications in the home and workplace; and need more assistance from caregivers than patients without chorea. Conclusions: Patients with HD-related chorea have greater detriments to emotional, interpersonal, and professional functioning that could be improved by reducing chorea.
Determination of Hansen solubility parameters for sugarcane oil. Use of ethanol in sugarcane wax refining
Authors: Hernández E. , Díaz M. , Pérez K. 
Published: June 2021

Currently, the refining of sugarcane wax is carried out with 95% v/v ethanol as solvent. This process has a high rate of ethanol consumption thus, the main objective of this work was to corroborate the feasibility of 95% v/v ethanol as a solvent in the refining of sugarcane wax. The suitability of its performance over other organic solvents was evaluated through the relative energy difference (RED) determined from Hansen solubility parameters (HSPs) of sugarcane oil, which were calculated using HSPiP software. HSPs turned out to be δD = 16.24 MPa½, δP = 3.21 MPa½ and δH = 10.34 MPa½, similar to those reported for pine resin and castor oil. The best solvent was 1-decanol. 95% v/v ethanol turned out to be a bad solvent. Absolute ethanol had a RED value of 0.993, which made it a better candidate since it could reduce consumption rates, and constituted an eco-friendly solvent produced in Cuba for the refining process.
Yaşlı Bakım ve Paramedik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Tutumları
Authors: GÜNGÖR Serap , BORAZAN Nuran 
Published: June 2021

Bu araştırmanın amacı yaşlı bakımı ve ilk ve acil yardım (paramedik) öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Bir devlet üniversitesine bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)’nda 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenim gören yaşlı bakımı ve paramedik programına kayıtlı ve araştırmaya katılmayı kabul eden 291 öğrenciyle tanımlayıcı tipte bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler “Öğrenci Bilgi Formu” ve “Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmaya 291 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin %70.8’i kadın, %29.2’si erkek, yaş ortalaması 20.5±2.86 yıldır. Öğrencilerin %75.3’ü yaşlı bakımı programına, %24.7’si paramedik programına kayıtlıdır. Öğrencilerin yaşlı/yaşlılar ile yaşamaya yönelik deneyim ve görüşlerine baktığımızda %59.1’i 65 yaş ve üzeri yaşlı birey/bireyler ile aynı evde yaşamaktadır ve bu yaşlı bireylerinde %28.2’sini büyükanne-büyükbaba oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin Pozitif Yaşlı Ayrımcılığı toplam puan ortalaması 50.12±7.04, Negatif Yaşlı Ayrımcılığı toplam puan ortalaması 40.19±16.16 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin okudukları bölüm ile Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı toplam puanı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p&gt;0.05). Sonuç olarak çalışmaya katılan yaşlı bakımı ve paramedik öğrencilerinin yaşlılara karşı pozitif tutumlarının yüksek, negatif tutumlarının ise düşük olduğu gözlenmiştir.
EDUKASI DAMPAK NEGATIF NAPZA PADA REMAJA DAN SOSIALISASI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PADA KADER DI DESA TAMBUNAN KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT
Authors: Daulay Wardiyah , Wahyuni Sri Eka , Lailan Mahnum , Purba Jenny M 
Published: June 2021

Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang dikenal masyarakat sebagai Narkoba (narkotika dan bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Tingkat pemakaian Napza di masyarakat Kabupaten Langkat yang meningkat, mengharuskan pemerintahan dan dinas kesehatan melakukan antisipasi untuk menekan jumlah pengguna dan penyalahgunaan Napza dimana dampak dari penyalahgunaan tersebut dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan. Dari masalah ini dirancang suatu pemecahan masalah yakni melakukan penyuluhan kepada sekolah-sekolah yang beresiko dan penyegaran kader kesehatan terkait kesehatan jiwa di masyarakat.
Manajemen Perawatan Masjid Baitul Hakam Pelindo III Perak Surabaya
Authors: Qisom Shobikhul , Ekasila Wahyu Firman , Masrukan Fathurrahman 
Published: June 2021

ABSTRACTBaitul Hakam Pelindo III mosque is an asset of a Pelindo Company, the management of maintainance of this mosque, including the the maintenance of the park with its cleanliness, the cleanliness of wudhu area, toilet and the cleanliness of the main area of the mosque. The process of maintaining activities are written in SOP, however the official are divided into two devisions, namely: internal and external official. The external official is the cleaning servicer from BSI, so the cleanliness of the mosque could be mainly devided into two, from the mosque and BSI. The aims of this research are to explain the management of maintenance of Hakam Pelindo III Surabaya mosque,Â explain and give data about facilities are in Baitul Hakam mosque and inform the budget of maintananceÂ Baitul Hakam. The method of this research is qualitative with descriptive approach. The results of this research on the management of maintance Baitul Hakam mosque are to : explain the management of maintance if Baitul Hakam from management approach generally and explain the activities ofÂ maintaining abaitul Hakam, the explain the various facilities and its maintance. The final is to explain the sum of budget that is used for maintaining Baitul Hakam Pelindo mosque.ABSTRAKMasjid Baitul Hakam Pelindo III Surabaya adalah aset dari perusahaan Pelindo III Surabaya, manajemen perawatan di masjid ini meliputi perawatan taman beserta kebersihannya, kebersihan tempat wudhu dan toilet dan kebersihan ruang utama masjid aktivitas perawatan tertulis dalam Standard Operating Procedure (SOP) namun pegawai masjid terbagi dua yaitu dari pegawai internal dan pegawai eksternal, pegawai eksternal masjid yaitu cleaning servis dari BSI (Best Servis Indonesia) karena itu SOP kebersihan terbagi menjadi dua juga dari masjid dan dari BSI. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat memaparkan manajemen perawatan masjid Baitul Hakam Pelindo III Surabaya, menjelaskan dan memberi data fasilitas yang ada di masjid Baitul Hakam dan menginformasikan anggaran perawatan masjid Baitul Hakam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian manajemen perawatan masjid Baitul Hakam adalah menjelaskan manajemen perawatan masjid Baitul Hakam dariÂ sisi manajemen secara umum dan menjelaskan aktivitas perawatan di masjid Baitul Hakam surabaya, kemudian menjelaskan ragam fasilitas serta pengelolaannya terakhir menjelaskan total anggaran yang dikeluarkan masjid dari perawatan tersebut.
Supply chain collaborative : revue de littérature des attributs de caractérisation des relations dyadiques
Authors: DERROUICHE R. , NEUBERT Gilles 
Published: June 2021

L’analyse et la caractérisation des relations qui se sont développées dans les chaînes logistiques collaboratives font l’objet d’une littérature abondante. Nous proposons dans cet article une analyse détaillée et pluridisciplinaire des principaux travaux de recherche dans ce domaine. Nous abordons cette littérature de deux manières complémentaires. Tout d’abord, nous l’analysons par rapport aux cadres et approches proposés en nous intéressant plus particulièrement à la problématique traitée, aux attributs utilisés, au contexte d’application, ainsi qu’aux principaux résultats et à la méthodologie adoptée. Ensuite, nous proposons un focus par rapport à chacun des attributs identifiés dans la littérature en explorant, sa définition, son domaine d’utilisation et les différents travaux qui l’ont utilisé. Enfin, en nous basant sur cette étude, nous proposons une première ébauche d’un cadre d’analyse et de caractérisation des relations dyadiques, basé sur la création de valeur.
The “Four Nations of Indians Upon the Susquehanna”: Mid-Atlantic Murder, Diplomacy, and Political Identity, 1717–1723
Authors: Newman Paul Douglas 
Published: June 2021

Abstract
In the wake of the first murder of an Indian by two Pennsylvania colonists in 1722, the Delaware (Lenape), Shawnee, Conoy (Piscataway), and Conestoga (Susquehannock/Mingo) Indians engineered a confederated diplomatic and political identity to defend their homeland. They styled themselves the “Four Nations of Indians upon the Susquehanna” to counteract the “Covenant Chain” devised by the Iroquois and colonial governments. Anthropologists have identified “ethno-genesis” wherein peoples from multiple Indian cultures wracked by epidemics intertwined to form wholly new cultures and nations. This, however, is a story of “politico-genesis.” These four nations retained their individual languages and governing structures while living in multinational or adjacent towns and joined together to present a single diplomatic voice to the English government and the Iroquois League who sought to control them. This was an early and significant attempt at political and diplomatic confederation that Indian peoples would employ in centuries to follow.
We need to talk to Martha
Authors: Vonk M.J. , Ruitenberg G.C.A.M. 
Published: June 2021

We need to talk to Martha
In this article you will be introduced to Martha. Martha will turn eighteen in a couple of weeks and is afraid of losing her foster family when she becomes an adult (I). You will be taken on a journey through the Dutch child protection system and recent research on the desirability of forging an additional legal instrument, such as the introduction of simple adoption, for children like Martha and her two families. The following questions will be answered: How do children like Martha end up in a foster family (II)? Who is responsible or who makes decisions about Martha’s care and future and what problems may occur? Five possible situations in long-term foster care will be discussed in this context on the basis of current law and research (III). Would simple adoption (eenvoudige adoptie) solve some of the problems discussed in the earlier section and thus be a feasible and desirable option for long-term foster children and their foster parents (IV)? At the end of this journey you will be invited to take a brief glance into the future in the hope that Martha’s voice will be heard (V).---In dit artikel stellen we u voor aan Martha. Martha wordt over een paar weken achttien en is bang haar pleeggezin kwijt te raken als ze meerderjarig wordt. Aan de hand van het verhaal van Martha nemen we u mee op een reis langs het Nederlandse jeugdbeschermingsstelstel en langs recent onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe juridische mogelijkheid waarmee een band tussen Martha en haar beide families kan worden gevestigd: eenvoudige adoptie. De volgende vragen worden daarbij beantwoord: Hoe komen kinderen zoals Martha in een pleeggezin terecht? Wie is verantwoordelijk voor of mag beslissingen nemen over Martha’s opvoeding en toekomst en wat voor problemen kunnen zich daarbij voordoen? Zou eenvoudige adoptie een oplossing bieden voor een aantal van de problemen die worden besproken en daarmee een wenselijke oplossing zijn voor langdurige pleegkinderen en hun pleeggezinnen? Aan het einde van deze reis werpen we een korte blik op de toekomst in de hoop dat de stem van Martha gehoord zal worden.