bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
STUDI KASUS KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN KONTRAK KERJA
Authors: Kurniawan Fredy , Wulandari Diah Ayu Restuti , Ayu Lilian Arlista 
Published: May 2021

The development of increasing infrastructure development gave birth to the rapid development of service companies engaged in construction. Delay is one of the obstacles to development because the completion time does not match the one specified in the employment contract document.
The delay in the construction project means the increase in the timing of the completion of the planned project and is contained in the contract documents agreed by both parties, namely the first and second parties. This study is to look for factors that affect the delays of construction projects, identify the role of legislation, and identify contracts.
This research method is qualitative that is by observation and interview with resource person from Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang that is PPK and staff. Also speakers from private contractors are supervisors, structural estimators, and some staff.
On the scope of Government projects, the three dominant factors that affect the construction project's delays are weather, labor, and design. On the scope of Private projects, the three dominant factors that affect construction project delays are weather, material, and finance. The laws governing the delay are Law No.2 / 2017 article 54 paragraph (1) and (2), Perpres No.54 / 2010 Jo Perpres No.35 / 2011 Jo Perpres No.70 / 2012 and LKPP No.14 / 2012. The clause on the delay in the government work contract is in the SSUK, namely the critical contract, the term SSKK, and the bank's guarantee. Clauses on Private contracts namely the breach of wanprestasi and sanctions, and bank guarantees.
KARAKTERISTIK KOMODITAS BATU KERIKIL DAN PASIR HITAM UNTUK BAHAN BANGUNAN DI KABUPATEN SUMENEP
Authors: Fansuri Subaidillah , Diana Anita Intan Nura 
Published: May 2021

Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah, berbanding lurus dengan pertambahan kebutuhan penduduk terhadap sandang, pangan dan papan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin meningkat jumlah kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup yang layak misalnya pembangunan infrastruktur jalan, bangunan gedung dsb. Pembangunan infrastruktur pasti membutuhkan material yang bermacam-macam seperti bahan campuran beton, membutuhkan pasir, kerikil, semen dan air. Karakteristik sifat beton memiliki kuat tekan tinggi namun lemah dalam kuat tarik maka dari itu dalam proses pembuatan beton dibutuhkan bahan yang bermutu untuk menjaga kualitas beton.
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. Dalam hal ini peneliti melakukan uji laboratorium yaitu percobaan kadar air pasir; percobaan berat jenis pasir; percobaan berat voleme pasir; test kebersihan pasir terhadap lumpur (endapan); test kebersihan pasir terhadap lumpur (pencucian); percobaan kadar air batu pecah; percobaan berat jenis batu pecah; percobaan berat voleme batu pecah; test kebersihan batu pecah terhadap lumpur (pencucian); Test Keausan Agregat Kasar. Teknik analisis data akan dilakukan dengan langkah-langkah berikut : 1) Survey lokasi; 2) Pengambilan sampel; 3) Uji laboratorium.
Hasil percobaan kadar air agregat kasar untuk Desa Batuan 5,02%; Desa Batu Putih 1,83%; Desa Dasuk 2,08%; Desa Rubaru 1,93%; Desa Lenteng 2,04%. Hasil percobaan berat jenis kering agregat kasar untuk Desa Batuan 2,42 gr; Desa Batu Putih 2,39 gr; Desa Dasuk 2,45 gr; Desa Rubaru 2,53 gr; Desa Lenteng 2,32 gr. Hasil percobaan berat volume agregat kasar untuk Desa Batuan 1814,5 Kg/m3; Desa Batu Putih 2230,5 Kg/m3; Desa Dasuk 1977,5 Kg/m3; Desa Rubaru 2075,5 Kg/m3; Desa Lenteng 1852,5 Kg/m3. Hasil percobaan kebersihan agregat terhadap kadar lumpur agregat kasar untuk Desa Batuan 1 %; Desa Batu Putih 0,5 % ; Desa Dasuk 0,5 %; Desa Rubaru 0,5 %; Desa Lenteng 0,7 %. Hasil percobaan keausan agregat kasar untuk Desa Batuan 19,8 %; Desa Batu Putih 29,6 % ; Desa Dasuk 26,2 %; Desa Rubaru 24,8 %; Desa Lenteng 25,6 %.
Hasil percobaan kadar air agregat halus untuk pasir pasuruan 14,15%; dan pasir pasirian 8,93%. Hasil percobaan berat jenis kering agregat halus untuk pasir pasuruan 2,27gr ; dan pasir pasirian 2,8 gr. Hasil percobaan berat volume agregat halus untuk pasir pasuruan 1459,3Kg/m3 ; dan pasir pasirian 1749,3 Kg/m3. Hasil percobaan kadar lumpur (pengendapan) agregat halus untuk pasir pasuruan 5,26 %; dan pasir pasirian 9 %. Hasil percobaan kadar lumpur (pencucian) agregat halus untuk pasir pasuruan 6,26 %; dan pasir pasirian 7,9 %.
PENGARUH PERILAKU TENAGA KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI DI SUMENEP
Authors: Rahmanto Ach. Desmantri , Suwandi Ahmad 
Published: May 2021

Di proyek konstruksi setiap kegiatan mempunyai tingkat resiko keselamatan kerja. Perilaku tenaga kerja dan tingkat pendidikan mempunyai potensi mempengaruhi keselamatan kerja.Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat pendidikan (X2) yang berpengaruh pada perilaku tenaga kerja (X1), dengan keselamatan kerja (Y). Kesehatan tenaga kerja perlu diperhatikan. Perlindungan kesehatan tenaga kerja ini akan meningkatkan produktifitas dan efisiensi kerja.
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Responden yang dijadikan pengukuran adalah para tukang, pekerja,kepala tukang dan mandor. Penyebaran kuisioner di 5 lokasi proyek.
Berdasarkan hasil analisa, perilaku tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap keselamatan kerja (R = 0,668). Sedangkan pada tingkat pendidikan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keselamatan kerja (R=0,062). Upaya mencegah kecelakaan pada pekerjaankonstruksi dimulai dengan rencana kerja yangaman dan pikiran yang sehat untuk pedoman setiap kegiatan yang akan dikerjaan. Oleh sebab itu para pekerja pakailah perlengkapan yangpemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan tentang keselamatan kerja khusus untuk sektor konstruksi.
STUDY OF COST AND TIME ON ACCELERATION OF ASRAMA BUILDING DEVELOPMENT PROJECT PUTRA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA PELAIHARI TANAH LAUT DISTRICT
Authors: Isramaulana Aulia 
Published: May 2021

Proyek Pembangunan Gedung Asrama Putra Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pelaihari Kabupaten Tanah Laut mengalami keterlambatan dalam proses pengerjaannya dikarenakan beberapa faktor yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam perencanaan sebelum proyek pengerjaan berlangsung. Seperti, pada saat pekerjaan persiapan, pekerjaan galian urugan, pekerjaan beton tulangan/pembesian dan pekerjaan lainnya yang mengalami keterlambatan mulai dari awal pelaksanaannya
Analisa yang dilakukan adalah membuat Work Breakdown Structure (WBS), membuat analisa logika ketergantungan diagram anak setelah itu analisa ketergantungan pekerjaan induk. Dibuat PDM untuk pekerjaan induk. Alternatif percepatan yang digunakan adalah menambah pekerja dan menambah jam kerja. Perhitungan dimulai dengan mencari lintasan kritis menggunakan metode penjadwalan Precedence Diagram Method (PDM) kemudian dilakukan crashing untuk mendapatkan percepatan waktu dan mengetahui penambahan biaya optimum..
Pada saat pembangunan proyek diselesaikan dengan durasi 203 hari dengan biaya sebesar Rp. 2.614.202.339,23 dengan keterlambatan selama 28 hari . dengan menambah pekerja sebanyak 7 orang dijalur kritis didapat 203 hari dengan biaya sebesar Rp.2.626.442.339,23, .dengan menambah jam kerja sebanyak 4 jam didapat durasi 203 hari dengan biaya sebesar Rp. 2.643.252.339,23. Maka percepatan yang lebih efisien adalah dengan menambah pekerja sebanyak 7 orang dengan selisih biaya sebesar Rp. 12.240.000,00
Deszcz przenika wszystko. O pocieszeniu
Authors: Sławek Tadeusz 
Published: May 2021

Wychodząc od wiersza Jaroslava Seiferta podejmujemy próbę namysłu nad smutkiem i możliwością pocieszenia. Przyjmujemy, że smutek jest ważnym wyposażeniem egzystencjalnym człowieka, niezbywalnym i nieuchronnym. Czym w takim razie jest pocieszenie? Szukamy odpowiedzi u Seneki i Cycerona, którzy opracowali swoje taktyki pocieszenia, dochodząc do Franza Kafki i jego krytyki pocieszenia – możliwego, lecz będącego właściwie imitacją pociechy, bowiem rychło natrafiającego na granicę. Jedną z nich są praktyki życia społecznego w obrębie których możliwe jest pocieszenia będące mobilizacją do ich podtrzymania, lecz niedotykające smutku egzystencjalnego. Drugą jest język i jego również ograniczone możliwości w tym zakresie.
Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas Desa untuk Jalan Tol Solo Mantingan II: Problematika Pelaksanaannya
Authors: Chrisnawati Rangga Agung , Kistiyah Sri , Prasetyo Priyo Katon 
Published: May 2021

Abstract: Land is the government's capital in carrying out various developments in the public interest. Regulation about the release of land acquisition objects besides individual land contributes to the constraints that become problematic in every land acquisition carried out by the government. This research that aims to find out the problematic compensation of village's treasure land in Masaran Subdistrict and the efforts carried out by the Land Acquisition Committee carried out with descriptive qualitative methods. The result of the research is based on the interview result, the researcher documentation at the research location. The problems faced are a) The difficulty of finding replacement land; b) the procedur of disposal village's treasure land; c) Human resources; and d) The rest of the compensation money. While the efforts are a) The Village Goverment active in finding replacement land; b) Active communication between related agencies and also with sellers of replacement land; c) Assistance in making and completing of filing files for village's treasure land disposal.Keywords: land acquisition, compensation, the village's treasure land Intisari: Tanah merupakan modal pemerintah dalam melaksanakan berbagai pembangunan untuk kepentingan umum. Pengaturan mengenai pelepasan objek pengadaan tanah selain tanah perseorangan menyumbangkan kendala yang menjadi problematika dalam setiap pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah.. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui problematika ganti kerugian tanah kas desa di Kecamatan Masaran serta upaya yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian disusun berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi. Problematika yang dihadapi adalah a) Kesulitan mencari tanah pengganti; b) Prosedur pelepasan tanah kas desa; c) Sumber daya manusia; dan d) Sisa uang ganti kerugian. Sedangkan upaya yang dilaksanakan adalah a) Desa aktif dalam mencari tanah pengganti dengan memberi pengumuman dan komunikasi dengan warga; b) Komunikasi aktif antar instansi yang terkait dan antara desa dengan penjual calon tanah pengganti; c) Pendampingan dalam membuat dan melengkapi berkas-berkas pengajuan pelepasan tanah kas desa.Kata Kunci: pengadaan tanah, ganti rugi, tanah kas desa
Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan
Authors: Sholihah Siti Arifatun , Budhiawan Haryo , Sarjita Sarjita 
Published: May 2021

Abstract : The right through the yard of another is a form of social function of land rights that reflected in Article 6 of the UUPA. The social function of land rights itself tends to shift toward individual concepts, leading to the non-fulfillment of the social function of land rights. This can lead to disagreements, such as disputes over road access of yard. This study aims to determine the problems encountered in the settlement of access of yard disputes and the pattern of settlement through Mediation, State Administrative Court and General Courts. The research method used is empirical law research method with case approach done to 3 (three) cases related to access of yard disputes. The results showed that the problems faced in the settlement of access of yard disputes is the lack of detailed regulations on the dedication of the yard, and the unoptimal implementation of the provisions related to the access of yard in the first land registration. In relation to its implementation, dispute settlement through Mediation can be said to solve the problem more thoroughly than the handling of disputes through the judiciary, especially related to the maintenance of land registration data. Keywords : Dispute Resolution, Access of Yard, Social Function of Land Rights Intisari : Hak melalui pekarangan orang lain merupakan salah satu wujud fungsi sosial hak atas tanah yang jiwanya tercermin dalam Pasal 6 UUPA. Fungsi sosial hak atas tanah sendiri cenderung mengalami pergeseran menuju konsep individual, yang berujung pada tidak terpenuhinya fungsi sosial hak atas tanah. Hal tersebut dapat memicu perselisihan, seperti sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan serta pola penyelesaiannya melalui Mediasi, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus yang dilakukan terhadap 3 (tiga) kasus terkait sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan adalah belum tersedianya peraturan detail mengenai pengabdian pekarangan, serta belum optimalnya pelaksanaan ketentuan terkait akses jalan bidang tanah pekarangan pada pendaftaran tanah pertama kali. Terkait pelaksanaannya, penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dikatakan menyelesaikan masalah secara lebih tuntas dibandingkan dengan penanganan sengketa melalui lembaga peradilan, terutama terkait dengan pemeliharaan data pendaftaran tanahnya. Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan, Fungsi Sosial Hak Atas Tanah
Penyelesaian Atas “Tanah Sisa” dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung
Authors: Tsaurah Zahra Ats , Sembiring Julius , Laksamana Rofik 
Published: May 2021

IntisariBerdasarkan Pasal 35 Undang-undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012, “tanah sisa” pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diberikan ganti kerugian secara utuh atas permintaan dari pemilik tanah. Senyatanya, pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang Provinsi Lampung belum diberikan ganti kerugian terhadap “tanah sisa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria tanah sisa dibagi berdasarkan penggunaan tanahnya, yaitu tanah pertanian dan tanah non pertanian. Kriteria tanah sisa pertanian adalah kondisi tanaman, hasil produksi, bentuk tanah dan akses tanah. Kriteria tanah sisa non pertanian adalah kondisi tanah, kenyamanan pemilik, bentuk tanah dan akses tanah. Mekanisme ganti kerugian tanah sisa yang paling baik digunakan adalah berbarengan dengan ganti kerugian trase tol. Langkah yang perlu dilakukan adalah Direktur Jenderal Pengadaan Tanah perlu memberikan petunjuk teknis mengenai kriteria tanah sisa dan Panitia Pengadaan Tanah di Lampung harus segera melakukan tindaklanjut atas kepemilikan tanah sisa. Kata Kunci : pengadaan tanah, tanah sisa, JTTS, penelitian AbstractBased on Article 35 of Land Acquisition Law Number 2 Year 2012, "residual land" on Land Acquisition for public purposes may be entirely redeemed at the request of the landowner. In fact, the land acquisition for the construction of Trans-Sumatra Toll Road (JTTS) inTerbanggi Besar - PematangPanggang, Lampung Province has not been compensated for "residual land".The results of this researchare that the residual land criterias are divided based on the land use, that is agricultural land and non-agricultural land. Criterias for agricultural land are the condition of plant, the results of its production, the shape of land and the access of land. . Criterias for non-agricultural land arethe condition of the land, the comfort of the owner, the shape of the land and the access of the land. The best compensation mechanism of residual land was given at the same time with the trace area. Steps that need to be done are the Director General of Land Acquisition needs to provide technical guidance on the criteria of residual land and the Land Acquisition Committee in Lampung should immediately follow up the ownership of the residual land. Kata Kunci : Land acquisition, residual land, JTTS, research
Đánh giá ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam
Authors: Tâm Nguyễn Văn , Ngọc Nguyễn Bảo , Toản Nguyễn Quốc , Quý Lê Văn 
Published: May 2021

Đại dịch COVID-19 đã, đang và sẽ còn gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu này đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Một cuộc khảo sát đã được tiến hành với 91 người đang làm việc trong 17 doanh nghiệp quy mô nhỏ và 11 doanh nghiệp quy mô vừa để thu thập những dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn hơn trong suốt thời gian diễn ra của dịch COVID-19. Điều này dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của phần lớn các doanh nghiệp bị giảm sút. Phần lớn các doanh nghiệp không có sự thay đổi đáng kể trong nhu cầu sử dụng lao động dài hạn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp quy mô vừa lại có xu hướng sử dụng ít lao động tạm thời hơn so với các doanh nghiệp quy mô nhỏ trong quá trình diễn ra đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện những biện pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh như: giảm các chế độ khen thưởng, phúc lợi, giảm lương, chậm thanh toán các khoản lương và phụ cấp, sắp xếp lại hoặc cắt giảm bớt nhân sự.
Từ khóa:
COVID-19; ảnh hưởng; doanh nghiệp xây dựng; quy mô vừa và nhỏ.
Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Xây dựng
Authors: Minh Nguyễn Quang 
Published: May 2021

Khảo sát thực trạng chất lượng công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Bộ Xây dựng trong giai đoạn 2011 - 2019 cho thấy bên cạnh những thành công vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Quan điểm, mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý hoạt động KH&CN tại Bộ Xây dựng là luôn bám sát quan điểm, chiến lược của Đảng, Nhà nước về phát triển KH&CN, tuân thủ chiến lược phát triển ngành xây dựng nói chung, chiến lược phát triển KH&CN ngành xây dựng nói riêng trong giai đoạn mới. Bài báo đã trình bày cơ sở để xác định giải pháp một cách nhất quán theo hướng tác động tích cực vào các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý hoạt động KH&CN tại Bộ Xây dựng, từ đó nâng cao được chất lượng cho từng nhiệm vụ KH&CN cũng như cho tổng thể hoạt động KH&CN. Trong bài báo này, bốn giải pháp mang tính tổng hợp, có tính mới, tính khả thi đã được đề xuất. Các giải pháp này có mối quan hệ chặt chẽ, logic với nhau, vừa là cơ sở và vừa là động lực của nhau.
Từ khóa:
khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng; quản lý; giải pháp; Bộ Xây dựng.
The Relationship Between Midwife Performance and the Level of Maternal Statisfaction at the Puskesmas of Sarwodadi Kabupaten Pemalang
Authors: Khasanah Uswatun 
Published: May 2021

This research aimed to determine correlation between midwife performance and maternal sastisfaction in Sarwodadi Public Health Centre Pemalang Regency. The corresponding research design used descriptive correlative with cross sectional approach. Sample of research were maternal labor in Sarwodadi Public Health Centre Pemalang Regency as many as 32 people. The sampling technique used accidental sampling. The data collecting instrument used questionnaire. The result showed that 50% respondents said that good midwifes performance and 50% respondents said that it was lacking. There were 68,8% respondents were dissatisfied, but 31,3% respondents were satisfied. There correlation between midwife performance and maternal sastisfaction in Sarwodadi Public Health Centre Pemalang Regency (ρ value: 0,008). Recommendations are given to health workers to improve the quality of delivery services and the provision of midwifery services by considering psychological aspects
The Maternal Nutrition and Knowledge Level in Stunting Children
Authors: Astuti Novita Indri , Martanti Listyaning Eko , Ariyanti Ida 
Published: May 2021

Stunting is nutrition based on height index according to age (TB / U) with a threshold (Z-core) -2 standard deviation (SD). Stunting in toddlers needs special attention because it can hamper children's physical and mental development. stunting is associated with an increased risk of morbidity and death as well as stunted growth in motor and mental abilities. This type of research is descriptive with sampling using a random sampling with a population of 79 respondents. Data were collected using a questionnaire and then explained and described the characteristics of each variable.The results showed that the mother's age at stunting toddlers was higher at healthy reproductive ages 20-35 yrs by 78.5% with more stunting mothers' education with 38.0% of elementary / middle school mothers' final educational status / parents' average toddler exposure income umr that is as much as 89.9% the level of knowledge of the mother is sufficient that is as much as 69.9% the mother's nutritional intake is still as much as 53.2%.Based on research shows that most of the knowledge level of mothers in stunting toddlers has sufficient knowledge and parenting mother nutrition in health centers bonang I is still lacking. From this research midwives are expected to be able to improve their competence by following training and the latest developments on antenatal care to improve service quality. Keywords : Stunting, Mother's Age, Education, Economic Status, Knowledge, Parenting Nutrition
Factor Affecting Perineal Wound Healing
Authors: Handayani Esti , Damailia Herlina Tri , Pujiastuti Wahyu 
Published: May 2021

Perineal wound cause many problems, likea as many as 70% of postpartum mothers have difficulty defecating, 60% of postpartum mothers have difficulty with mictie, 30% of postpartum mothers complain of UTI signs, 60% of breast milk is substandard so that formula milk is added and 10% of mothers with subinvolution uteri. Perineal wound can heal immediately if the postpartum mother has a good hemoglobin level, to get enough hemoglobin, one of them is by consuming Fe tablets and vitamin C. It was found that as many as 60% of postpartum women with perineal wound healing 8 to 14 days. The goals of this research is to find factors that affecting perineal wound healing.This type of research is correlational analytic with cross sectional time approach. The population is postpartum mothers in the working area of Kedu Public Health Center, Temanggung Regency, from September to November 2018. The samples were obtained using quota sampling sampling with 40 postpartum mothers. Spearman rank test showed results of haemoglobin level and perineal wound care related to the speed of healing of perineal wounds (pvalue of hb level 0.00 and pvalue perineal wound care 0.027), multivariat test using linear regression where there is influence of hemoglobin level and perineal care to the speed of perineal wound healing (pvalue 0,021).Midwives are expected to screen haemoglobin levels and monitor perineal wound care performed by the mother to prevent delays in healing perineal wounds Keywords: BMI, age, hemoglobin level, perineal care,perineal wound healing