bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP LOGO INSTANSI PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO
Authors: Fatmashara Mahadiena , Amirulloh Muhamad , Rafianti Laina 
Published: May 2021

ABSTRAKSalah satu instansi pemerintah di Jawa Barat, menggunakan logo yang diciptakan oleh pegawai dari instansi tersebut. Pembuatan logo tidak diperjanjikan khusus, sehingga pencipta tidak mendapatkan royalti (materiil dan ekonomi). Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai Implementasi Prinsip Alter ego yang berkaitan pada hak cipta seseorang yang mengakui pencipta sebagai pemilik hak tertinggi. Pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Apabila dilihat pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terpenuhi. Meskipun instansi pemerintah tidak bertujuan untuk kegiatan komersial. Namun hak moral dan hak ekonomi hakikatnya wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum terhadap pencipta atas logo tetap harus diakui. Kata kunci: alter ego; hak cipta; hak moral; logo; instansi pemerintah.
ABSTRACTOne of the government agencies in West Java, using a logo created by employees of the agency. Logo creation is not specifically promised, so creators do not get royalties (material and economic). It is interesting to review the Implementation of Alter ego Principles relating to the copyright of a person who recognizes the creator as the owner of the highest right. The Creator has the natural right to utilize his creation and defend his creation against any interference from the other party.The research methods used in this writing are analytically descriptive to obtain an overview of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive laws. The approach used in this study is normative juridical, by examining library materials called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice.If viewed in Article 35 paragraph (1) and (2) of Law No. 28 of 2014 on Copyright is not fulfilled. Although government agencies do not aim for commercial activities. But moral rights and economic rights must essentially be implemented in accordance with the principles of intellectual property protection. Legal protection of creators over logos must still be recognized.Keywords: alter ego; copyright; government agencies; logo; moral rights.
PERAN KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL PBB 1982 DAN INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) BAGI KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SELAMA BERLAYAR DALAM PELAYARAN INTERNASIONAL
Authors: Chann Piseth 
Published: May 2021

ABSTRAKEksploitasi terhadap tenaga kerja di laut lepas, khususnya ABK, masih sering terjadi. Meskipun tidak diatur secara spesifik, keselamatan dan keamanan ABK dapat dikaitkan dengan KHL PBB 1982, Pasal 94. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan keterkaitan Pasal 94 KHL dengan perlindungan terhadap ABK, peran IMO terhadap keselamatan dan keamanan ABK, dan kerja sama antara IMO dan ILO dalam menangani masalah eksploitasi sumber daya manusia dalam pelayaran internasional. Dari kajian ini dapat dijelaskan bahwa dalam KHL PBB 1982, Pasal 94 Ayat 2 (b) dan 3 (b) terdapat kewajiban yang dibebankan kepada Negara Bendera untuk ikut bertanggung jawab jika ABK mendapatkan suatu masalah. Sementara itu, sebagai agen khusus PBB, IMO telah mengadopsi satu Kode Manajemen Internasional dengan tujuan untuk memastikan keselamatan manusia dan menghindari kerusakan lingkungan laut. IMO, ILO dan Ad Hoc juga membentuk kerja sama tripartit untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di laut. Kata Kunci: anak buah kapal; IMO; ILO; keselamatan dan keamanan
ABSTRACTExploitation of workers on the high seas, especially the ship's crew, is still common. Although not specifically regulated, the safety and security of the ship's crew can be linked to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Article 94. The purpose of this study is to explain the relationship between Article 94 UNCLOS and the protection of ship's crew, the role of International Maritime Organization (IMO) in the safety and security of ship's crew, and cooperation between IMO and ILO in dealing with the problem of exploitation of human resources in international shipping. From this study, it can be explained that in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 94 Paragraphs 2 (b) and 3 (b) there was an obligation imposed on the Flag State to take responsibility if the ship's crew had a problem. Meanwhile, as a UN special agent, IMO has adopted an International Management Code to ensure human safety and avoid damage to the marine environment. IMO, ILO and Ad Hoc also formed tripartite cooperation to regulate matters related to employment at sea.Keywords: ILO; IMO; security and safety; ship's crew
ANALISIS YURIDIS HAK EIGENDOM VERPONDING SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN
Authors: Irman Widi Kurniawan  , Etty Mulyati  , Betty Rubiati  
Published: May 2021

ABSTRAKDi dalam bagian kedua UUPA mengatur tentang pelaksanaan konversi hak atas tanah menjadi wujud kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun kepastian hukum terhadap konversi Hak atas tanah barat terutama sertifikat Hak Eigendom Verponding masih menjadi problematika tersendiri bagi masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah barat tersebut apabila dijadikan sebuah jaminan guna memperoleh fasilitas kredit. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan kajian bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Berdasarkan pembahasan tersebut bahwa Kepastian Hukum terkait konversi hak Eigendom Verponding telah memiliki kekuatan hukum mengikat dengan ketentuan diperlukan konversi sehingga dapat dijadikan objek jaminan namun dalam prakteknya masih terdapat objek jaminan dengan tidak memperhatikan asal mula objek jaminan tersebut serta akibat hukum terhadap konversi hak atas tanah tersebut adalah pemberlakuan UUPA menjadi dasar bahwasanya prinsip status quo hak atas tanah terdahulu memberikan jaminan kepastian hukum dengan ketentuan hak-hak lama menjadi tidak diakui keberadaannya.
Kata Kunci: hak atas tanah; hak barat; kepastian hukum jaminan; konversi
ABSTRACTIn the second section of the UUPA regulates the conversion of land rights into a form of legal certainty as stipulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. But the legal certainty of the conversion of the Right to western land, especially the Eigendom Verponding Rights certificate, remains a problem for people who have proof of ownership of the western land if it is used as a guarantee to obtain credit facilities. The research method used is normative juridical with the study of primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the discussion that legal certainty related to the conversion of rights Eigendom Verponding has had a binding legal force with the necessary provisions of conversion so that it can be used as an object of guarantee but in practice there is still an object of guarantee by not taking into account the origin of the object of the guarantee and the legal consequences of the conversion of the right to land is the enactment of the UUPA being the basis that the principle of the status quo of the former land rights provides a guarantee of legal certainty with the provisions of old rights to be unclaimed civility.
Keywords: conversion; guarantee legal certainty; land rights; western rights
DILEMATIKA DISKRESI KEUANGAN, KEBIJAKAN YANG DIANGGAP TABU
Authors: Cahyadini Amelia , Pinky Jullianti Chyntia 
Published: May 2021

ABSTRAK
Diskresi merupakan hal yang umum dalam penyelenggaraan negara, terkecuali yang berkaitan dengan keuangan negara. Diskresi keuangan sangat dibatasi pelaksanaannya di Indonesia dan bahkan dikhawatirkan rentan terjadi korupsi menjadi kondisi yang mengintai pejabat administrasi negara. Dalam praktiknya, diskresi keuangan justru dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan, stagnasi, serta menyiasati agar suatu program berjalan atau agar tujuan yang diinginkan cepat tercapai dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Sehingga, ada beberapa hal terkait diskresi keuangan yang menjadi pertanyaan, pertama, bagaimana kedudukan diskresi keuangan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik dalam pandangan normatif? Kedua, bagaimana batasan-batasan diskresi keuangan yang seharusnya diterapkan agar tercapai tujuan dari kebijakan publik yang dirumuskan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan hasil dari penelitian mengedepankan prinsip money follow program berdasarkan ketentuan-ketentuan diskresi sebagai berikut: dilakukan oleh pejabat struktural merangkap politik, tidak dapat dilakukan terhadap program rutin, dapat dipertanggungjawabkan terhadap APBN dan APBD secara wajar, dan tidak boleh melebihi 0.1% dari total keseluruhan anggaran tahunan kementerian/lembaga/daerah.Kata kunci: diskresi keuangan; money follow program; penyelenggaraan negara.
ABSTRACT
Discretion is common in administration of state, with the exception matters relating to financial state. Financial discretion is severely restricted in Indonesia and there are close to corruption lurks state administration officials. In practice, financial discretion is precisely intended to solve problems, stagnate, and find shortcuts so that a program can work or get around something so that the desired goals are quickly achieved by paying attention to the interests of the general public. So, there are several things related to financial discretion which are questions, first, how is the position of financial discretion as a form of public policy in the normative view? Second, how are the limits of financial discretion that should be applied in order to achieve the objectives of the formulated public policy? The research method used is a normative research method with the results of the research prioritizing the principle of money follow programs based on the provisions of discretion as follows: carried out by structural and concurrent political officials, cannot be carried out in routine programs, accounted for the APBN and APBD fairly, and may not be exceeds 0.1% of the total annual ministry/agency/ regional annual budget.Keywords: financial discretion; money follow program; administration of state.
JUAL BELI RUMAH DINAS PT. PLN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
Authors: Prasetyo Henggar , Kartikasari R , Pujiwati Yani 
Published: May 2021

ABSTRAKPenghuni sebagai pembeli perlu memperoleh kepastian atas penyerahan hak milik rumah dinas sebagai kewajiban PT PLN (Persero) berdasarkan perjanjian sewa beli. Hal tersebut karena telah disepakati dalam perjanjian sewa beli dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa hak milik rumah dinas wajib diserahkan setelah harga dibayar oleh penghuni kepada PT PLN (Persero. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan jual beli rumah dinas milik PT PLN (Persero) dihubungkan dengan asas kepastian hukum? dan Bagaimana perlindungan bagi pembeli atas penyerahan hak milik rumah dinas PT PLN (Persero) dihubungkan dengan asas kepastian hukum? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data-data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Di dalam penelitian ini digunakan analisa data dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli rumah dinas dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat berdasarkan perundang-undangan. Pembeli PT PLN (Persero) memiliki jaminan kepastian penyerahan hak milik berdasarkan alas hak yang timbul dengan telah dilaksanakannya pembayaran harga rumah dinas.
Kata kunci: jual beli; kepastian hukum; rumah dinas
ABSTRACTLegal occupants as buyers need to obtain certainty over the transfer of ownership rights to the official residence as an obligation of PT PLN (Persero) based on the lease and purchase agreement. This is because it has been agreed in the lease and purchase agreement and has been regulated in the laws and regulations that the property rights of the official residence must be submitted after the price is paid by the legal occupants to PT PLN (Persero. Based on these things, the following problems can be identified: How the implementation of the sale and purchase of official houses owned by PT PLN (Persero) is connected with the principle of legal certainty? and How is the protection for buyers of the transfer of property rights to the official residence of PT PLN (Persero) related to the principle of legal certainty? This research is a descriptive-analytical study with a normative juridical approach. The data in this study are in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. In this study, data analysis is carried out using a qualitative normative method. The results show that the sale and purchase of official houses are carried out based on agreements made based on legislation. PT PLN (Persero) has a guarantee of certainty of transfer of ownership rights based on rights arising from the payment of official housing prices.
Keywords: legal certainty; sales; official residence
Infrastructural insurgency
Authors: Stiphany Kristine 
Published: May 2021

This paper focuses onhow insurgenciesare continually recastin parallel to State-led redevelopment or 'upgrading'. It brings attention to communities that shape and are reshaped by inclusion of data in processes through which citizens participate in city-making. Drawing onacomparative casestudy of intensively upgraded informal settlements in São Paulo, Brazil, findings show that data-based insurgencies have been forged from prior collective action. The resultant co-created or situated data challenge the State’s legitimacy as sole arbiter of informal settlement representation and infrastructure transformation in cities. In this context, the term infrastructural insurgency is proposedas a way that socio-materialagencies iterate over time and in space, and to stimulate discourse about the future of upgrading. Itreflects onwhich interactions between data and redevelopment can inform planning in post-redevelopment conditions across global south.
Los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenidos del profesorado universitario andaluz sobre las TIC. Análisis desde el modelo TPACK.
Authors: Jiménez Sabino María Jesús , Cabero Almenara Julio 
Published: May 2021

El modelo TPACK es uno de los modelos de diagnóstico y formación del profesorado que mayor auge ha alcanzado en los últimos tiempos por su interés en los contenidos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos. La literatura científica resalta que implementar este modelo en la enseñanza no solo ayuda a mejorar su calidad, sino que también permite determinar cuáles son los conocimientos del profesorado y diseñar estrategias de capacitación docente. Tomando como base estas consideraciones, los objetivos planteados en el estudio han sido tres: 1) conocer si el índice de fiabilidad del instrumento sobre el TPACK era similar al de otras investigaciones; 2) analizar los niveles de conocimientos de los participantes; 3) conocer si existían diferencias significativas entre los profesores según su Universidad. Por esta razón, hemos optado por una metodología cuantitativa con un diseño descriptivo y transversal. La muestra está formada por 396 profesores de cuatro Facultades públicas de Ciencias de la Educación de Andalucía occidental. Los resultados reflejan altos conocimientos disciplinares en comparación con las bajas puntuaciones alcanzadas en los dominios con presencia tecnológica. También se evidencia que el alfa de Cronbach es similar al de otras investigaciones y que no existen diferencias significativas en los conocimientos docentes según la Universidad. Como conclusiones relevantes, destacamos la homogeneidad en los resultados sobre los conocimientos de los participantes y la utilidad del modelo para la formación del profesorado.
Pembelajaran Langen Mandra Wanara di Paguyuban Langen Mudha Mandra Budaya
Authors: Darwati Iin , Iswantara Nur , Muljono Untung 
Published: May 2021

Abstract The research was based on learning Langen Mandra Wanara Javanese opera in the Langen Mudha Mandra Budaya community in Bantul, DIY. This study aims to identify and describe the art learning process descriptively. What is being studied includes the components of learning and the Javanese opera learning process Langen Mandra Wanara. Data were collected using observation techniques, interviews, literature study, and documentation. The research data validation used triangulation techniques. The results showed that (1) Javanese opera learning Langen Mandra Wanara used an integrated art-based learning model between drama, dance, and music; (2) There are support and appreciation from various society levels around it. This effort is a learning for the younger generation and the community in preserving the Javanese opera Langen Mandra Wanara in the Yogyakarta Special Region.Abstrak Penelitian dilandasi pembelajaran opera jawa Langen Mandra Wanara di paguyuban langen mudha mandra budaya di bantul, DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pembelajaran seni secara deskriptif. Adapun yang dikaji meliputi komponen pembelajaran dan proses pembelajaran opera Jawa Langen Mandra Wanara. Pengumpulan data penelitian dengan teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Validasi data penelitian menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) pembelajaran opera Jawa Langen Mandra Wanara menggunakan model pembelajaran berbasis integrated art, antara seni drama, seni tari, dan seni musik (nembang); (2) Terdapat dukungan dan apresiasi dari berbagai lapisan masyarakat di sekitarnya, upaya ini merupakan pembelajaran bagi generasi muda dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Opera Jawa Langen Mandra Wanara di Daerah Istimewa Yogyakarta.
INTEGRATION PROCESSES ON CIVIL SERVICE REFORM IN THE EURASIAN SPACE
Authors: Borshevskiy G. A. 
Published: May 2021

The article studies the process of reforming the institute of civil service in the countries of the Eurasian space (e.g. Russia, Belarus and Kazakhstan). The integration of national systems of public administration and, in particular, the civil service, is an important factor contributing to the implementation of the centripetal tendencies in the post-Soviet space. The research methodology is based on a combination of comparative legal analysis, historical retrospective method, normalization and scaling, structural-functional and system analysis. A comparison of the legal models of public service was made in research. The author puts forward the hypothesis that it is presence the relationship between the quantitative changes (for example, number of employees) of civil service and the dynamics of macroeconomic indicators (e.g. number of employed in the economy). In this regard were observed common trends. On materials of the statistical surveys were considered quantitative changes in national systems of civil service. The study of the socio-demographic characteristics of the public service (gender, age, profession) allowed to formulate conclusions about the general and specific trends in the reform of the civil service of the analyzed countries. A number of values were first calculated by the author. The work is intended to become the basis for a broad international research on the development of civil service, which is the central mechanism for implementation the integration in the post-Soviet space.
Implementasi Islamic Corporate Governance Dalam Mengelevasi Corporate Social Responsbility
Authors: Muchlis Saiful , Resky Resky 
Published: May 2021

This study aims to determine the Corporate Social Responsibility (CSR) programs with their suitability to Islamic Corporate Governance (ICG) carried out by BNI Syariah KCU Makassar. This study used a descriptive qualitative research method. Data collection used in depth interview to informants and information from internet as a complement. The results of this study are, first, the CSR program implemented by BNI Syariah KCU Makassar always follows the Central BNI Syariah Program. Second, CSR program of BNI Syariah KCU Makassar is accordance with ICG based on the mandate value and the concept of maqashid sharia. Third, the implementation of ICG values in CSR program of BNI Syariah KCU Makassar is able to evaluate CSR and has met the principles of transparency and accountability
الزيادة الطبيعية لسكان محافظة دهوك للفترة (2007 – 2017) وتباينه مكانياً
Authors: M. Hasan Chinar 
Published: May 2021

تهدف الدراسة المعنونة بـ ((الزيادة الطبيعية لسكان محافظة دهوك للفترة (2007 – 2017) وتباينه مكانياً)) إلى بيان معدلات الزيادة الطبيعية أي الفرق بين الولادات والوفيات في محافظة دهوك حسب الأقضية بعد أن شهدت المحافظة زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة مما استدعت إلى الوقوف عليها، وقد تكوّنَ البحث من ثلاث مباحث: المبحث الأول تطرق إلى استخراج معدل الولادات الخام، والمبحث الثاني درس معدل الوفيات الخام، والمبحث الثالث درس معدل الزيادة الطبيعية (الحيوية) خلال الفترة حسب الوحدات الإدراية، وقد توصلت الدراسة إلى أنَّ معدل الزيادة الطبيعية في محافظة دهوك انخفضت من نسبة (3.3%) في عام 2007 إلى (2.1%) في عام 2017.
Simulação médica no período da pandemia da COVID-19: um relato de experiência
Authors: Pacheco Gustavo Garcia , Gontijo Mariana Scapellato , Fabro Letícia Donaire , Teixeira Maria Laura Verissimo , Ferreira Carolina Marques , Messias Jhenifer Rodrigues , Touso Maíra Ferro de Sousa 
Published: May 2021

Objetivo: Apresentar e refletir o emprego remoto da metodologia ''Debriefing'' utilizada na simulação em prática médica, nas aulas remotas durante a pandemia do novo coronavírus. Relato de experiência: Trata-se de um relato de experiência conduzido por seis acadêmicos de medicina do sexto período na disciplina de Programa de Integração na Estratégia Saúde da Família no estágio de saúde mental. O estágio foi vivenciado por seis alunos e devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus todas as aulas foram realizadas de maneira remota. O programa da disciplina foi composto de quatro encontros para discussão dos principais temas da Psiquiatria seguido de três encontros no qual a metodologia Debriefing foi aplicada. A cada encontro um caso clínico era trazido pelo professor que além de conter informações da anamnese e do exame físico, possuía pequenos vídeos com simulações realísticas do caso apresentado. Após a apresentação do quadro do paciente fictício o professor orientava o processo de construção de aprendizagem por meio de perguntas nas quais os alunos teriam que utilizar de conhecimentos teóricos para respondê-las. Considerações finais: Essa ferramenta se mostrou eficaz no contexto de aulas síncronas durante a pandemia da COVID-19.