bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
SINKRONISASI PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN HAK MEREK DI INDONESIA
Authors: Nugrahani Asawati , Sudarwanto Albertus Sentot 
Published: February 2021

<p><strong>Abstract</strong></p><p>This study discusses the synchronization of domain name and Trademark regulation in Indonesia. This</p><p>research is normative legal research is prescriptive to vertical and horizontal level of synchronization. The approach used in this legal research is the statue approach and the conceptual approach (conseptual</p><p>approach). The source of research can be distinguished to be a source of research in the form of primary</p><p>legal materials in the form of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 Year 2008 juncto 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions and its regulations below.</p><p>Secondary legal material from the doctrines of jurists, and other non-legal materials. The results showed</p><p>that both regulation have not been there any match between one another. First, in terms of registration</p><p>of the first principle to the legal file of the Trademark and the principle of domain name registration is first file first serve is a different principle so that many disputes after the domain name obtained. Second, interms of ownership, domain names obtained on lease are not the same objects as Trademarks so they</p><p>can not be equalized. Sync can be done by adding settings on whois system optimization and revising</p><p>the domain name law.</p><p><strong>Keywords: </strong>Domain name, Trademark, legal concept</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstrak</strong></p><p>Penelitian ini membahas tentang sinkronisasi pengaturan nama domain dan hak merek di Indonesia.</p><p>Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif terhadap taraf sinkronisasi vertikal</p><p>dan horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undangundang</p><p>(statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber penelitian dapat</p><p>dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Undang –Undang Nomor</p><p>20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19</p><p>Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan- peraturan dibawahnya. Bahan</p><p>hukum sekunder dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitian</p><p>menunjukkan bahwa kedua pengaturan tersebut belum terdapat adanya kesesuaian antara satu dengan</p><p>yang lainnya. Pertama, dilihat dari segi pendaftarannya asas first to file hukum merek dan asas pendaftaran nama domain yaitu first file first serve merupakan asas yang berbeda sehingga dapat banyak sengketa setelah nama domain didapatkan. Kedua, dilihat dari kepemilikannya, nama domain didapatkan secara sewa bukan merupakan objek yang sama dengan merek sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan mengenai optimaliasi sitem whois dan merevisi undang- undang nama domain.</p><p><strong>Kata Kunci : </strong>nama domain, merek, sinkronisasi</p>
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)
Authors: Triantoro R. Adhitya Nugraha , Hadi Hernawan 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This article is aims to determine theregulation of law protection for the copyright licensee and to know the form of legal protection for the copyright licensee in the case of Copyright dispute between PT. Inter Sport Marketing against PT. Bhavana Andalan Klating and Alila Villa Soori (Study of Decision Number: 09 / HKI.HAK CIPTA / 2014 / PN Niaga Jo Decision of M.A Number: 80 K / Pdt.Sus-Hki / 2016). This research is normative legaland applied using a statute approach and case approach.Legal materials source used include the primary and secondary legal materials that using literature as a technique of collecting legal material. Technical analysis is the method of deductive syllogism.Based on the research result and the session generated the conclusion which is,first point,The legal protection for the copyright licensee holder can be a preventive effort by recording the copyright license contained in the provisions of Article 83 of the Copyright Act and repressive efforts through alternative dispute settlement, arbitration or by court contained in the provisions of Article 95 of the Copyright Act. The second conclusion is PT. Inter Sport Marketing gets the legal protection for its rights through repressive efforts with filing a lawsuit in the Commercial Court and receives compensation.<br />Keywords : Legal Protection, Licencing, Copyrights</p><p> </p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dalam kasus perselisihan Hak Cipta antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dapat berupa upaya preventif dengan pencatatan lisensi hak cipta yang terdapat dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta dan upaya represif melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau melalui pengadilan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Kesimpulan kedua,yaitu PT. Inter Sport Marketing mendapatkan perlindungan hukum atas haknya melalui upaya represif dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga dan mendapatkan ganti kerugian. <br />Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Cipta</p>
URGENSI DIKELUARKANNYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
Authors: Salsabila Sekar Salma , Sulistiyono Adi 
Published: February 2021

<p>Abstract</p><p>This article aims to know urgency issued of Peraturan Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 about electronic money as the legal non-cash payment instrument. This research is normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique. The approaches in this research are legislation approach and concept approach. The conceptual framework is deductive. The results of the research urgency issued of Peraturan Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 about electronic money is innovation of technology more developed so that many businessman to join in electronic money industry so need strengthening institusional aspect to choose the credible electronic money publisher, give benefide to national economic, suistainable and give protection to users of electronic money.</p><p>Keywords: Electronic Money; Urgency; Strength of Institusional Aspect.</p><p> </p><p>Abstrak</p><p>Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai yang sah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Sumber data penelitian yaitu berupa bahan primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah inovasi teknologi yang semakin berkembang mendorong banyaknya pelaku usaha yang masuk dalam industri uang elektronik sehingga diperlukan adanya penguatan aspek kelembagaan untuk memilih penyelenggara uang elektronik yang kredibel, bermanfat bagi perekonomian nasional, berkelanjutan dan memberi perlindungan kepada pengguna uang elektronik.</p><p>Kata Kunci: Uang Elektronik; Urgensi; Penguatan Aspek Kelembagaan.</p>
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL KAITANYA TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI KESEPAKATAN (PESANAN)
Authors: Idham Aditya Yudhatama , Muryanto Yudho Taruno 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This article examines the legal problems of resolving online sale and purchase disputes through social media, this is regulated in Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in article 28 paragraph (1). This study included normative legal research with a legal approach and a case approach. The results of the study show that the seller has committed a misleading action that has resulted in consumer losses in electronic transactions, in accordance with Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Dispute resolution if the seller conducts a default is attempted to take a non-litigation route by deliberation or it can be through mediation or litigation lines or commonly referred to through a district court.<br />Keywords: Buy and Sell; Credit Promise; Social Media</p><p>Abstrak<br />Artikel ini mengkaji mengenai problematika hukum penyelesaian sengketa jual beli online melalui media sosial, hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28 ayat (1). Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa penjual telah melakukan tindakan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian sengketa apabila penjual melakukan wanprestasi diupayakan menempuh jalur non litigasi dengan musyawarah atau bisa dengan mediasi maupun dengan jalur litigasi atau biasa disebut melalui pengadilan negeri. <br />Kata kunci: Jual Beli; Ingkar Janji; Media Sosial</p>
KEABSAHAN PERJANJIAN DIAM-DIAM DALAM PERJANJIAN DISTRIBUTOR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178K/PDT/2008 Antara PT Dwi Damai Melawan PT Philips Indonesia)
Authors: Isnaini Markhamah , Pranoto ' 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This article aims to examine the legal issues to find out the validity of a silent agreement after the written agreement in the distributor agreement has expired between PT Dwi Damai against PT Philips Indonesia at Supreme Court Decision Number 2178K/Pdt/2008. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law by way of literature/ documents. This study that, the validity of silent agreement can be recognized that the validity when the application of the principle of consensualism or agreement of the parties to enter into an agreement. In agreeing to an agreement the parties can agree on secretly like stating in attitude. In the results of the study, it was found that PT Dwi Damai with PT Philips Indonesia had agreed to enter into a secret agreement by continuing to carry out legal relations for 9 (nine) months after the written distributor agreement has expired.<br />Keywords: Silent Agreement; Validity; Consensualism</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui keabsahan atau sahnya suatu perjanjian yang disepakati secara diam-diam setelah perjanjian tertulis dalam perjanjian distributor telah berakhir antara PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178K/ Pdt/2008. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka atau dokumen. Hasil penelitian ini diketahui bahwa keabsahan atau sahnya suatu perjanjian yang disepakati secara diam-diam dapat diakui keabsahannya ketika berlakunya asas konsensualisme atau para pihak telah sepakat dalam mengadakan perjanjian. Dalam menyepakati suatu perjanjian, para pihak dapat menyatakannya secara diam-diam seperti menyatakan dalam sikap. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia telah sepakat mengadakan perjanjian secara diam-diam dengan tetap melakukan hubungan-hubungan hukum selama 9 (sembilan) bulan setelah perjanjian distributor secara tertulis berakhir.<br />Kata Kunci: Perjanjian Diam-Diam; Keabsahan; Kesepakatan</p>
ANALISIS TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCACERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KLATEN
Authors: Kusumawardani Dinda Berliana , Pranoto ' 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />The writing of this law aims to examine the responsibility of the husband towards his wife and children after divorce divorce. Divorce does not mean the release of the husband’s responsibility to give responsibility to the ex-wife whether iddah, mut’ah, and child income, with conditions according to the ability of the husband. This legal research uses prescriptive empirical legal research. The approach taken with the statutory approach, primary legal materials used in primary law in the form of legislation relating to the husband’s responsibility between divorce divorce and divorce and secondary legal materials used in the form of legal books and legal research are relevant. The legal material collection techniques used include documentary studies and direct interviews with Religious Court Judges in Klaten. Legal material analysis technique uses analytical techniques that are educational by the method of sociology.<br />Keywords: Talak Divorce; Husband’s Responsibility; Wife and Child Income</p><p>Abstrak<br />Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dan anak pascacerai talak. Adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan tanggung jawab kepada mantan istri baik itu nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, dengan syarat sesuai dengan kemampuan suami. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum Empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab suami antara cerai talak dan cerai gugat serta bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum dan penelitian hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi studi dokumenter dan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama di Klaten. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.<br />Kata Kunci: Cerai-Talak; Tanggung Jawab Suami; Nafkah Istri dan Anak</p>
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BUKAlApAK SEBAGAI MARKETPLACE DENGAN pENJUAl SEBAGAI MERCHANT (Studi di Bukalapak.com)
Authors: Adhwaisy Meifriday Jasmine , Pranoto , 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This article aims to determine the legal relationship between Bukalapak as a marketplace with seller as a merchant in the marketplace Bukalapak and to find out how the legal consequence from the legal relationship between Bukalapak as a marketplace with seller as a merchant in the marketplace Bukalapak. This legal research method used in this legal writing include normative type of research, and source of legal materials used were the primary law and secondary law by way of literature/ documents. The results of this study, it is known that the legal relationship between Bukalapak as a marketplace with seller as a merchant in the marketplace Bukalapak has not met entirely a legality of the transaction pursuant to Article 1320 of the civil code and Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 regarding the information and online transaction. Which is in every legal relationship between the participate there must be a legal consequence.<br />Keywords: Legal Relationship; Marketplace; Legal Consequence</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara Bukalapak sebagai marketplace dengan penjual sebagai merchant di marketplace Bukalapak serta untuk mengetahui akibat hukum dari hubungan hukum antara Bukalapak sebagai marketplace dengan penjual sebagai merchant di marketplace Bukalapak. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dengan cara studi pustaka atau dokumen. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa hubungan hukum antara Bukalapak sebagai marketplace dengan penjual sebagai merchant di marketplace Bukalapak sepenuhnya belum memenuhi syarat dengan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH Perdata Pasal 1320 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang mana dalam setiap hubungan hukum para pihak pasti terjadi suatu akibat hukum.<br />Kata Kunci: Hubungan Hukum; Marketplace; Akibat Hukum</p>
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK
Authors: Ivana Renita , Tantri Cahyaningsih Diana 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This article aims to find out the basis of the judge’s consideration of the Divorce Decision with the Provision of Child Custody to the father. This writing also includes normative legal research that is prescriptive. The research approach uses the Law approach (state approach) and case approach. Legal material collection techniques use legal material collection techniques with the study of documents or library materials (library study). The results of the study explained that judges’ consideration arose from the six divorce decisions that the authors examined was by prioritizing the best interests principle for children, the judge giving custody of underage children to the father. This is not in accordance with the rules of the invitation that apply because the child under the age of custody is in the hands of the mother. But because of the bad behavior of the mother, abandoning the child, forgetting her responsibilities as a mother which is all the basis of the judge’s consideration in making decisions regarding the granting of custody of minors to the father.<br />Keywords: Divorce; Consideration of Judges; Child Custody</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada bapak. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-undang (state approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka (library study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim yang muncul dari keenam Putusan Perceraian yang penulis teliti adalah dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak. Hal tersebut tidak sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku karena anak di bawah umur kedudukan hak asuhnya berada di tangan ibu. Namun karena perilaku ibu yang buruk, menelantarkan anak, melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu. Sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada bapak.<br />Kata Kunci: Perceraian; Pertimbangan Hakim; Hak Asuh Anak</p>
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DOKUMEN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT BAF SURAKARTA
Authors: Agustina Rima , Budhisulistyawati Ambar 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This article aims to determine the suitability of the consumer financing agreement made by PT Bussan Auto Finance (BAF) with the regulations stipulated in the Civil Code. As for analyzing these problems is done by using normative methods with approaches used through the statute approach. The legal material analysis technique used by using the syllogism method is by using the deduction method which is the opposite of submitting a major premise and then submits a minor premise and from then draws a conclusion. The results of this study indicate that the consumer financing agreement of PT Bussan Auto Finance (BAF) is in accordance with the terms of the agreement stipulated in the Civil Code. The conditions are as follows: (1) Their agreement is binding, agreement can be seen through the signatures of the parties in the agreement; (2) The ability to make an engagement, the parties must include a National Identity Card (KTP) to prove their skills; (3) A certain subject matter, namely regarding the financing of a motorized vehicle; (4) A reason that is not prohibited, the financing made is a reason that is lawful and does not conflict with the law. Then the agreement is valid and binding and applies as a law for the parties who make it.<br />Keywords: Agreement; Consumer Financing Agreement; Financing Company.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara perjanjian pembiayaan kosumen yang dibuat oleh PT Bussan Auto Finance (BAF) dengan peraturan yang diatur dalam KUH Perdata. Adapun untuk menganalisis permasalahan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan undang-undang (statute approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan menggunakan metode silogisme yaitu dengan penggunaan metode deduksi yang bepangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dan dari kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen PT Bussan Auto Finance (BAF) telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kesepakatan dapat dilihat melalui tanda tangan para pihak dalam perjanjian; (2) Kecakapan untuk membuat perikatan, para pihak wajib mencantumkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuktikan kecakapannya; (3) Suatu pokok persoalan tertentu, yakni mengenai pembiayaan sebuah kendaraan bermotor; (4) Suatu sebab yang tidak terlarang, pembiayaan yang dilakukan tersebut merupakan suatu sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Maka perjanjian tersebut sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. <br />Kata Kunci: Perjanjian; Perjanjian Pembiayaan Konsumen; Perusahaan Pembiayaan</p>