bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA
Authors: Pihang Herdy L. N 
Published: June 2021

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan untuk pembangunan setiap warga Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, peraturan ini sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Tanggung jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Wanita serta Perlindungan dan Penegakkan Hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Wanita. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang diperoleh sebagai bahan penunjang penyusunan karya tulis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Wanita, serta bentuk Perlindungan yang dapat dilakukan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Wanita. Pertama, tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia terhadap TKW yakni keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja dari daerah asal sampai dengan kedatangan dari luar negeri, kepulangannya ke tempat asal dan keberangkatan kembali setelah cuti. Mengurus penyelesaian permasalahan yang timbul antara tenaga kerja dengan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat. Kedua, setiap calon tenaga kerja Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 pada Pasal 77 ayat 1 di laksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai purna penempatan. Perwakilan republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja dalam hal ini tenaga kerja wanita di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Tanggung jawab, perusahaan.
PERANAN INDONESIA DALAM MENANGANI PENGUNGSI TERKAIT KONVENSI 1951 (CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES 1951)
Authors: Kondoy Valerie Liany Gabriela 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status hukum sebagai pengungsi (Refugee Status Determination) dan bagaimanakah pemenuhan hak dan kewajiban bagi pengungsi menurut Convention Relating To The Status Of Refugees 1951 (Konvensi Pengungsi 1951) di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Terdapat tahapan untuk memperoleh status sebagai pengungsi yaitu: a) registrasi pencari suaka; b) wawancara tahap awal; c) penentuan status pengungsi; d) pemberian/penolakan status; e) penampungan sementara dan f) penempatan di negara ketiga. Khusus dalam proses penentuan atau penetapan status pengungsi, ada beberapa tahap yang harus dilalui yaitu : Screening sementara Penentuan Status Pengungsi (dalam tahap ini proses yang dilakukan adalah untuk mengelompokkan status pengungsi pemohon apakah termasuk Pendatang Biasa atau Pengungsi Asli) dan Screening Penentuan Status Pengungsi (Setelah melalui screening sementara, jika pemohon pengungsi diterima maka selanjutnya dikirim ke negara penerima suaka. Dan jika ditolak maka pemohon dapat mengajukan banding, kemudian jika masih ditolak maka pemohon harus di Deportasi.). 2. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, akan tetapi Indonesia wajib menjunjung tinggi pemenuhan hak hak asasi manusia atas dasar nilai kemanusiaan dan persahabatan antar negara. Hak yang didapatkan pengungsi hak-hak dasar manusia yang dijamin baik oleh Konvensi Pengungsi 1951 maupun dasar-dasar hak asasi manusia, yang antara lain meliputi hak perlindungan, hak bertempat tinggal, hak untuk mendapat kebutuhan pokok, hak untuk memperoleh pendidikan, dan lain-lain. Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi urusan pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional. Proses penanganan pengungsi di mulai dari Penemuan, Penampungan, Pengamanan, dan Pengawasan Keimigrasian. Prosedur tersebut sesuai dengan Perpres No. 125 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.Kata kunci: pengungsi; konvensi 1951;
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Authors: Mokat Cella 
Published: June 2021

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin dan bagaimana wewenang pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin diantaranya memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin dan memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin. Pemerintah Daerah Provinsi bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional dan melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota. 2. Wewenang pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin seperti menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional. Pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional. Pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional. Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Tugas Dan Wewenang, Pemerintah, Penanganan Fakir Miskin
PERAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI KAWASAN LAUT CHINA SELATAN PASCA PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION, 2016
Authors: Massie Steve Michael 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan kawasan Laut Teritorial, ZEE dan landas kontinen ditinjau dari Hukum Laut Internasional dan bagaimana peran Diplomasi Indonesia Pasca Putusan PCA dalam Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Filipina di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982, Bab II tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan memuat beberapa ketentuan tentang cara-cara penarikan garis pangkal oleh negara pantai. Pasal 3 menentukan hak negara pantai menetapkan lebar laut teritorial sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini. Demikian dengan cara penarikan garis pangkal pada ZEE dan Landas kontinen selebar 200 mil menurut Pasal 57. Sebaliknya pengaturan hukum disertai ekspansi sepihak oleh Tiongkok terkait dengan cara penarikan garis pangkal laut teritorial metode nine dash line yang dibentangkan hingga ke kawasan ZEE dan Landas Kontinen sekitar LCS karena alasan sejarah, tidak dikenal dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Tindakan Tiongkok merugikan negara-negara kepulauan yang berada di sekitar LCS, termasuk Indonesia khususnya kawasan wilayah pulau Natuna yang terdampak dari konflik kawasan LCS. 2. Peran diplomasi Indonesia Pasca Putusan PCA dalam Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Filipina dilakukan berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Alinea Pertama dan Keempat serta Pasal 11, Pasal 13 UUD 1945, serta UU No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional UU No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Dilain pihak, peran diplomasi perbatasan atau border diplomacy harus dilakukan oleh Indonesia sebagai penguatan khususnya terhadap eksistensi perairan disekitar perairan kepulauan Natuna. Diplomasi perbatasan berupa negosiasi atau perundingan dengan strategi yang tepat, strategi tersebut adalah dengan lebih memfokuskan usaha penguatan ke dalam dengan membangun secara nyata daerah perbatasan sehingga penguasaan secara efektif atau effective occupation terjadi di daerah perbatasan.Kata kunci: kawasan laut; kawasan lautg china selaran;
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBLOKIRAN PADA BUKU TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH
Authors: Setiyabudi Hendra Kusuma Putra 
Published: June 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemblokiran dan mekanisme pemblokiran pada buku tanah dalam pendaftaran tanah yang dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak pemegang hak atas tanah. Penelitian hukum yang bersifat akademis berkaitan dengan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum melalui temuan teori hukum, argumentasi baru, atau konsep baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan dalam ilmu hukum. Selanjutnya dari hasil yang dicapai tersebut akan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Pemblokiran Pada Buku Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu pertama aspek filosofis dan aspek yuridis serta aspek pengaturan pemblokiran antisipasi atau pencegahan secara dini terhadap perbuatan hukum atas sebidang tanah yang sedang dalam perkara ataupun sita sehingga tidak akan menimbulkan kerumitan di kemudian hari dalam menindaklanjuti penyelesaian atas masalah yang ada. Mekanisme pemblokiran pada buku tanah dalam pendaftaran tanah belum dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak pemegang hak atas tanah di karena belum dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan yang mengatur tentang pemblokiran serta terdapat hambatan yang menyebabkan kepastian hukum belum dapat tercapai antara lain penggunaan teknologi yang belum diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan serta ketakutan aparat BPN untuk konsisten dalam melakukan penghapusan setelah jangka waktu 30 hari akibat pemahaman aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya mengetahui mekanisme pemblokiran.Kata kunci: Kajian Hukum, Pemblokiran, Buku Tanah, Pendaftaran Tanah
PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI ONLINE DALAM ERA DIGITAL 4.0
Authors: Tumbel Trivena Gabriela Miracle 
Published: June 2021

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online di era digital 4.0 dan bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam jual beli online di era digital 4.0. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online di era digital 4.0 di Indonesia dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu pertama aspek filosofis yaitu dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara kesejahteraan, keadilan dan ketertiban dunia. Kedua, aspek yuridis yaitu memberikan aturan secara umum tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli serta akibat hukumnya baik secara perdata, administrasi maupun pidana. Ketiga aspek sosiologis yaitu fungsi hukum sebagai a tool of engineering, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. 2. Bentuk perlindungan hukum dalam jual beli online di era digital 4.0 yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi konsumen adalah perlindungan preventif dengan memberlakukan penyelesaian di luar pengadilan melalui Online Dispute Resolution (ODR) dan melalui pengadilan melalui jalur gugatan perdata biasa dengan pengaturan yang lebih khusus terkait pembuktian dan bentuk tanggung jawab disertai kapasitan aparat penegak hukum terkait dengan teknologi informatika.Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli Online, Era Digital 4.0
The army in breast cancer. how to avoid axillary lymphadenectomy in patients with positive clinical axilla.
Authors: Ribeiro González M , Ferrer González A , Pulido Roa I , Santoyo Santoyo J 
Published: June 2021

Resumen

El tratamiento del cáncer de mama en las últimas décadas, ha evolucionado con una tendencia cada vez más conservadora, siendo la cirugía de la axila, la que probablemente esté sufriendo más cambios en los últimos años.

En la cirugía de la axila, la biopsia selectiva del ganglio centinela, ha sustituido a la linfadenectomía axilar (LA) en el tratamiento del cáncer de mama con axila clínica y radiológica negativa ( cN0 ) , en pacientes con ganglio centinela positivo( pN1) que cumplan criterios del estudio ACOSOG Z0011 y, en la actualidad, en determinados grupos de pacientes con ganglios positivos en el diagnóstico (cN1) tras recibir quimioterapia neoadyuvante.

Estudios como el NSABP B-32 publicaron una tasa de identificación del ganglio centinela de 97,1% y una tasa de falsos negativos del 9,8%, sin diferencias significativas en recurrencia local ni supervivencia entre el grupo de BSGC sólo, y el seguido de LA tras 8 años de seguimiento. Posteriormente, surgen estudios en los que se analiza la observación clínica como opción a la LA en pacientes con ganglio centinela metastático. El ensayo Z0011constituye el estudio de referencia para la discusión del abandono de la LA. Por último, y dado el alto porcentaje de respuestas patológicas completas (pCR ),en la mama y ganglios axilares tras quimioterapia neoadyuvante, se plantea no realizarla en pacientes cN1 con pCR en la axila. En definitiva, en la actualidad hay que justificar la práctica de la linfadenectomía axilar la paciente con cáncer de mama.
Parasitoids of Delia planipalpis (Meigen) and Delia platura (Stein) (Diptera, Anthomyiidae) in Mexico
Authors: Nava-Ruiz Paulina , Meraz-Álvarez Ricardo , Valdez-Carrasco Jorge , Chávez-López Onésimo , Bautista-Martínez Néstor 
Published: June 2021

Among the insect pests that affect crucifer crops in Mexico are Delia planipalpis (Meigen) and D. platura (Stein). They are a threat to the production of these vegetables since the damage they cause directly and indirectly affects yield, quality, and commercialization of these crops. Nevertheless, the existence of natural enemies of these dipterans is still unknown. It is fundamental to determine which parasitoids or predators can be considered possible biological control agents in an integrated pest management program.
The sampling sites were located in Guanajuato, Puebla, and the State of Mexico, where plants of Brassica oleracea L. var. italica Plenk and capitata L., B. napus L., and Raphanus sativus L. infested with Delia spp. were selected. The symptoms observed were wilting, yellowish, flaccid leaves and individuals less developed than the rest of the crop. These plants were extracted with their root and the surrounding soil. Also, wild crucifers were collected, such as Raphanus raphanistrum L., Brassica campestris L., and Sisymbrium irio L. The first records of Aphaereta pallipes Say (Hymenoptera, Braconidae), Trybliographa rapae (Westwood) (Hymenoptera, Figitidae), and Aleochara bimaculata Gravenhorst (Coleoptera, Staphylinidae) are reported parasitizing the puparia of these anthomyiid flies on cultivated and wild crucifers. This represents only a starting point for the continuous study of these parasitoids, which is needed to consider them useful for the biological control of D. planipalpis and D. platura.
The use of measurable traits of trunk and crown to assess the biosocial classes of oak trees (Quercus robur L.)
Authors: Zawieja Bogna , Turczański Krzysztof , Najgrakowski Tomasz , Kaźmierczak Katarzyna 
Published: June 2021

The crown class assessment is a key element in forestry practice. It is a traditional method that finds application in thinning plans, assessment of site index, tree competition, or crown condition. Assigning trees into a given class is done during field surveys and requires precision and experience to avoid inaccuracy. Therefore, Kraft’s system has often been criticized and modified. Thus, in our study, we aimed to analyse whether the directly measured traits of trunk and crown of oak trees (Quercus robur L.) can be applied to crown class assessment. For this purpose, we used the principal component analysis (PCA) and nonlinear kernel principal component analysis (KPCA) based on measurable traits of trunk and crown, i.e., the height of the tree, the diameter at breast height, the length of the crown, and the field crown projection area. In total, we measured 286 mature trees in three oak stands located in western Poland. Results indicate that all chosen traits of trunk and crown allowed, though not always perfect, to assign the trees into given crown classes. The greatest contribution to crown class distinction had the diameter at breast height and the parameters of crown, i.e., and the field crown projection area. Furthermore, results show that the best method of assigning the trees into biosocial classes is the KPCA Gauss, considering the percentage explanation of the total variability, and KPCA Laplace, considering the visual division. In the latter, the multivariate analysis resulted in a similar crown class assignment as the field-assigned method. However, its application requires measurements that make it neither cheaper nor faster than a traditional crown class assessment. It indicates that a traditional field-assigned method, despite its subjectivity, should continue to be of great importance in forestry practice. Moreover, the alternative traits of trunk and crown can be a potentially useful statistical substitute for crown class assessment. Keywords: crown class, oak stand, trunk and crown traits, multivariate methods
Métissage
Authors: Pourchez Laurence 
Published: June 2021

Le terme métissage constitue un reliquat de l’époque coloniale durant laquelle il était associé à l’idée de race, d’hybridation biologique. La seule race présente sur Terre étant homo sapiens sapiens, l’emploi du mot métissage ne peut s’envisager que s’il est défini, soit comme la résultante d’un processus identitaire soit tel le produit de phénomènes sociaux.
Challenges and Opportunities for the Future of Media and Mass Communication Theory and Research: Positionality, Integrative Research, and Public Scholarship
Authors: Deuze Mark 
Published: June 2021

In this essay I intend to tell a story of media studies and mass communication research as a field, based on the work of the late Denis McQuail – and that of editing the new edition of his seminal handbook McQuail’s Media and Mass Communication Theory (McQuail & Deuze, 2020). Using McQuail’s historical storytelling method, I specifically look at the challenge for the field in the context of a global pandemic alongside an infodemic, at a time when the whole world faces the consequences of recurrent lockdowns, social distancing measures, and institutional pressures to stay at home. Media studies and (mass) communication research, while having a distinct narrative, as a field has only just begun to articulate its relevance to society – we have only just started to tell our story. Using developments in understanding the self as a research tool, the implementation of integrative research designs, and calls for engaged and public scholarship, the paper outlines challenges and opportunities for what we can do with our field.
PEMERIKSAAN KADAR HAEMOGLOBIN PADA REMAJA PUTRI DI DESA SUGIHARJO KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG
Authors: Suhartini Suhartini , Sari Juita , Hayati Nila 
Published: June 2021

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia terutama negara berkembang, diperkirakan 30% penduduk dunia menderita anemia dan banyak terjadi pada masyarakat terutama pada remaja dan ibu hamil. Kekurangan zat besi (Fe) dalam makanan sehari-hari dapat menimbulkan kekurangan darah yang dikenal sebagai anemia gizi besi (AGB). Strategi untuk mengatasi masalah anemia pada remaja putri adalah dengan perbaikan kebiasaan makan, fortifikasi makanan dan pemberian suplementasi Fe. Pengabdian ini sangat penting untuk dilakukan karena permasalahan mengenai anemia pada remaja putri di desa Sugiharjo masih merupakan topik yang menarik untuk dibahas.. Adapun tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengidentifikasi kadar haemoglobin pada remaja putri di Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.
Manajemen Fasilitas Parkir Di Masjid Al-Falah Surabaya
Authors: Mauludi Mauludi , Wadud Abdul , Bramayudha Airlangga 
Published: June 2021

ABSTRACTThe purpose of this study is to describe the management of parking facilities at places of worship. In this study using qualitative methods with a qualitative descriptive method approach. The place of worship that is the object of research is the Al-Falah Mosque. The process of collecting data is done by observation, in-depth interviews, and documentation. This study describes managerial supervision of parking facilities at Al-Falah Mosque. The Al Falah Mosque takmir committee collaborates with the Surabaya City Transportation Agency (DISHUB), residents who have vacant land and parking attendants from residents around the Al Falah Mosque. Managerial oversight of the parking area of the Al Falah Mosque is carried out with a coordinator system of permanent employees and financial reports from the security coordinator for the finance department. Suggestions for improvement, Al Falah Mosque should have a written system starting from Standard Operating Procedure (SOP) for land use, parking management and cooperation system.Â Â ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pengelolaan fasilitas parkir pada tempat ibadah. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Tempat ibadah yang menjadi objek penelitian ialah Masjid Al-Falah. Proses pengambilan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menggambarkan tentang pengawasan secara manajerial fasilitas parkir di Masjid Al-Falah. Pengurus takmir Masjid Al Falah bekerjasama dengan dinas perhubungan (DISHUB) kota Surabaya, warga yang mempunyai lahan kosong serta petugas parkir dari warga sekitar Masjid Al Falah. Pengawasan secara manajerial terhadap keparkiran Masjid Al Falah dilakukan dengan sistem satu koordinator dari karyawan tetap dan laporan keuangan dari koordinator keamanan untuk bagian keuangan. Saran untuk perbaikan, seharusnya Masjid Al Falah mempunyai sistem yang tertulis mulai dari Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan lahan, pengelolaan parkir dan sistem kerjasamanya.Â