TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA JUNCTO KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 205/PID.Sus/2017/PTBdg)
Authors: Musa Darwin Pane Widya Oktaviani H, 
Published: January 2021

ABSTRACT
This study aims to determine the law enforcement of neglected household defendants who have paid mut'ah and iddah livelihoods so as to identify legal certainty for the defendant. As for the background of this writing because there is no legal regulation concerning living that leads to neglect of the household so that legal certainty has not been created in the case of a crime of neglect of the household. This research is analytical descriptive research, and uses a normative juridical approach. The type of data used is secondary data, the source of the data obtained through literature study, legislation, the decision of the Judge of the Cianjur District Court and the Bandung High Court. Data collection techniques used are primary data in the form of documentation and secondary data which is library research. Based on this research, the results are obtained that, mut'ah and iddah are part of "abandonment" so that it is necessary to reconsider what law should be used as a reference for managing lex specialis derogate legi generalis. Evidence of livelihood payments submitted by the defendant in the trial process is not used as a consideration of judges in deciding cases, so the practice of mut'ah payment of livelihood and iddah livelihood after divorce by the defendant has no effect on the criminal justice process regarding the case of neglect of the household they live in.

Key words : Livelihood, Abandonment of Households, Sense of law

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga yang telah membayar nafkah mut’ah dan nafkah iddah sehingga dapat mengidentifikasi kepastian hukum bagi terdakwa. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena belum adanya pengaturan hukum mengenai nafkah yang menjurus kepada penelantaran rumah tangga sehingga belum terciptanya kepastian hukum kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dan dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Lokasi Penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Tinggi Bandung. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang berupa dokumentasi dan data sekunder yang merupakan penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa, mut’ah dan iddah merupakan bagian daripada “nafkah” sehingga perlu dipertimbangkan kembali hukum apa yang harus dijadikan sebagai acuan menurus asa lex specialis derogate legi generalis. Bukti pembayaran nafkah yang diajukan oleh terdakwa dalam proses persidangan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga praktik pembayaran nafkah mut’ah dan nafkah iddah setelah perceraian oleh terdakwa tidak memberikan pengaruh terhadap proses peradilan pidana mengenai kasus penelantaran rumah tangga yang dijalaninya.

Kata kunci : Nafkah, Penelantaran Rumah Tangga, Kepastian Hukum