bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Energy audit of pumps in industrial and municipal systems and labeling of the operational efficiency: a systematic approach (part 1)
Authors: Фисенко В.Н. 
Published: June 2021

На основании системного подхода выработаны единые критерии оценки энергоэффективности работы насосов в реальных промышленных (коммунальных) системах с позиции экологичной эксплуатации в низкоуглеродной экономике. При этом учтен комплексный подход производителей насосов при тестовых испытаниях и разработчиков реальных систем с насосами при исследовательских и оптимизационных расчетах. Приведен пример оценки экологичной энергоэффективной работы насоса с переменной нагрузкой в коммунальной системе с изменяющейся во времени статической составляющей напора. Приведен пример типового отчета энергетического обследования, в основе которого: сформированная для насосов оценка по классам энергетической маркировки, для условий эксплуатации в системе, с произвольными профилями нагрузки; вычисляемая структура режимов расчетного цикла насоса с определением соотношения энергоэффективных и энергозатратных режимов эксплуатации, перерасхода энергопотребления и учета негативного воздействия на окружающую среду в виде объема выбросов парниковых газов в СО2-эквиваленте. Рассмотрен подход к совершенствованию механизма стимулирования потребителей насосов для осуществления энергосервисных контрактов по снижению энергоемкости индустриальных и коммунальных технологических процессов.
On the basis of a systematic approach, uniform criteria have been developed for estimating the energy efficiency of pumps in real industrial (municipal) systems from the standpoint of environmentally friendly operation in a low-carbon economy. At the same time, the integrated approach of pump manufacturers in tests and designers of real systems with pumps in the process of research and optimization calculations was taken into account. An example is given of estimating the eco-friendly energy efficient operation of a variable-load pump in a municipal system with a time dependent static head component. An example of a typical report of an energy survey is presented based on: the estimation developed for pumps by energy labelling classes for operating conditions in the system, with arbitrary load profiles; a computable structure of the pump design cycle modes with determining the ratio of energy-efficient and energy-consuming operation modes, excess demand energy and taking into account the negative impact on the environment in the form of greenhouse gas emissions in CO2-equivalent. An approach to improving the incentive mechanism for pump operators for the implementation of energy service contracts to reduce the energy intensity of industrial and communal technological processes is considered.
PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PENGADILAN
Authors: Pomantow Tiska 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk kegiatan perbankan dan kelayakan operasional bank dan bagaimanakah penyelesaian kredit macet melalui pengadilan. Melalui penelitian hukum normatif disimpulkam bahwa: 1. Tugas dan tanggung jawab dari sebuah bank mencakup kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat/dunia usaha yang membutuhkan, serta menyediakan layanan jasa-jasa tertentu di bidang keuangan dan perbankan. Reputasi perbankan nasional dipe­ngaruhi oleh kualitas dan integritas para bankirnya, yang harus mampu ditunjukkan oleh para bankir nasional untuk menjawab tudingan sementara kalangan mengenai korelasinya dengan banyaknya kredit macet yang terdapat pada bank-bank umum dewasa ini, khususnya di bank BUMN. 2. Kredit macet yang terjadi di bank BUMN diketegorikan sebagai mengakibatkan kerugian negara, karena modal bank BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ditinjau dari sudut hukum perdata, makna kekayaan negara yang dipisahkan berarti bahwa negara seharusnya tidak dibenarkan men­campuri pengelolaan korporasi yang dilakukan pengurus bank BUMN tersebut. Apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh direksi dan mengakibatkan kerugian bagi bank BUMN, pertanggungjawaban dapat dimintakan secara perdata melalui gugatan ke pengadilan bukan pidana, kecuali RUPS menentukan lain. Kata kunci: kredit macet
IMPLIKASI PROSES RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM NASIONAL
Authors: Ume Yosua Yohanes Robot Simbawa 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dan bagaimana implikasi perjanjian internasional terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Bab III. Perjanjian internasional yang akan dilakukan pengesahan/diratifikasi harus terlebih dahulu dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan dilakukan melalui undang-undang dan keputusan presiden/peraturan presiden. Perjanjian internasional yang berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan kemanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Indonesia; kedaulatan dan hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri, diatur dengan undang-undang. Sedangkan untuk perjanjian internasional yang muatannya lain dari perihal di atas diatur dengan keputusan presiden/peraturan presiden. 2. Setalah dilakukan proses ratifikasi perjanjian internasional melalui undang-undang atau Keppres/Perpres, maka implikasi perjanjian internasional menjadi hukum nasional adalah begitu undang-undang atau keppres itu disahkan dan diundangkan, maka undang-undang atau keppres tersebut sudah berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga pemerintah wajib mentaati dan tunduk pada perjajnjian internasional yang telah menjadi hukum nasional tersebut, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, karena perjanjian internasional tersebut telah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya salah penafsiran dan masalah lain terkait pengundangan perjanjian internasional tersebut.Kata kunci: Implikasi, Proses Ratifikasi, Perjanjian Internasional, Hukum Nasional
PENANGANAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Authors: Sumolang Aime Zinedine Zack 
Published: June 2021

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan bagaimana upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia, menurut Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dilakukan dengan penerapan ketentuan tindakan administratif keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau ditempat lain yang ditentukan. Korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pada umumnya. Yang dimaksud dengan “tempat lain” antara lain tempat penginapan, perumahan, atau asrama yang ditentukan oleh Menteri dan yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah peraturan dalam Rumah Detensi Imigrasi yang berlaku bagi terdetensi tidak sepenuhnya diperlakukan bagi para korban karena para korban bukan terdetensi. 2. Upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, dilakukan oleh menteri atau pejabat imigrasi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Upaya preventif dilakukan dapat dilakukan dengan cara antara lain memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban. Upaya represif dilakukan dengan cara diantaranya penyidikan Keimigrasian terhadap dan tindakan administratif keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.Kata kunci: Penanganan, Korban Perdagangan Orang, Penyelundupan Manusia, Keimigrasian
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA
Authors: Lalujan Yosua Julio 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan mengapa Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE mengancam kebebasan berpendapat Di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum di atur dengan baik. 2. Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat mengancam kebebasan berpendapat karena pasal tersebut multitafsir.Kata kunci: kebebasan berpendapat; informasi dan transaksi elektronik;
KAJIAN TERHADAP TINDAKAN INSIDER TRADING SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN TRANSAKSI BISNIS DI PASAR MODAL PADA ERA GLOBAL
Authors: Rondonuwu Jelita G. 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap tindakan insider trading yang dilakukan pada Pasar Modal di Indonesia di era global dan bagaimana bentuk-bentuk sanksi terhadap tindakan insider trading yang dilakukan pada Pasar Modal di Indonesia. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap tindakan Insider Trading yang dilakukan pada Pasar Modal di Indonesia, di era global saat ini, terdapat pada Pasal 95 UUPM yang secara tegas melarang orang dalam melakukan transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam (insider trading). 2. Bentuk-bentuk sanksi terhadap tindakan insider trading yang dilakukan pada Pasar Modal di Indonesia, diatur pada UUPM yaitu berupa hukuman Pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan denda setinggi-tingginya 15 milyar Rupiah (Pasal 104). Sanksi hukum bagi orang dalam (Insider) di Pasar Modal Indonesia khususnya merupakan sanksi hukum administratif. Untuk pelanggaran yang dilakukan sanksinya adalah ganti rugi atas kerugian yang diderita investor yang melakukan perdagangan saham perusahaan dengan dasar kepercayaan atas pernyataan atau informasi yang di-disclose oleh perusahaan.Kata kunci: Kajian, Tindakan Insider Trading, Bentuk Pelanggaran, Transaksi Bisnis, Pasar Modal, Era Global
UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982
Authors: Bokong Reivan Fernando Christ 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan dan pelestarian di lingkungan laut Indonesia menurut UNCLOS 1982 dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan laut menurut hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. UNCLOS 1982 sebagai landasan atau payung hukum internasional yang mengatur terkait tentang perindungan dan pelestarian lingkungan laut dimana dalam UNCLOS terdapat bagian tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut terdapat dalam Bab XII (dua belas) UNCLOS 1982, yang pada intinya memuat mengenai perlindungan, pelestarian lingkungan laut, pencegahan, penguruangan, dan penguasaan pencemaran lingkungan laut. Negara peserta konvensi hukum laut 1982 atau UNCLOS mempunyai kewajiban untuk menaati semua ketentuan konvensi tersebut bernkenaan dengan perlindungan dan pelestariaan lingkungan laut. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan hukum positif yang memayungi segala tindak tandus terkait dengan lingkungan hidup termasuk dengan pertanggungjwaban hukum bagi pelasku yang melakukan pencemaran lingkungan laut di Indonesia. Dimana dalam Undang-Undang ini terdapat tiga bentuk atau jalur pertanggungjawaban hukum yakni : pertanggungjawaban Administrasi, pertanggungjawaban perdata, pertangungjawaban pidana.Kata kunci: Upaya Hukum, Perlindungan Dan Pelestarian, Lingkungan Laut Indonesia
PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM
Authors: Polii Chrisandy M. 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sengketa administrasi yang timbul dalam proses pemilihan umum dan bagaimana penyelesaiannya menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelanggaran administrasi tidak bisa dilakukan oleh badan atau orang yang tidak menyelenggarakan urusan administrasi (negara). Selanjutnya, adanya duplikasi penanganan pelanggaran administrasi oleh KPU dan Bawaslu juga perlu disempurnakan. Peraturan KPU yang menyebutkan bahwa KPU merupakan pelapor dan terlapor terhadap dugaan pelanggaran administrasi terdengar janggal, meskipun dapat dimaknai bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi pengawasan internal secara berjenjang antara atasan dan bawahannya. Namun mengingat telah dibentuk lembaga pengawas eksternal, yaitu Bawaslu, maka seharusnya pengaduan atau laporan terhadap dugaan pelanggaran administrasi ditujukan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. 2. Penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, bila terjadi sengketa proses pemilihan umum dapat diselesaikan Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara, lain halnya dengan sengketa hasil pemilihan umum dapat diselesaikan Mahkamah Konstitusi.Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Administrasi, Pemilihan Umum
Pengaruh Brand Image, Brand Ambassador, Word Of Mouth dan Testimony In Social Media terhadap Keputusan Pembelian Hijab Sulthanah di Kota Tegal
Authors: Agnes Dwita Susilawati  , Ahmad  Hanfan  , Fetalia Haryanti Anugrah  
Published: June 2021

Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaruh Brand Image, Brand Ambassador, Word Of Mouth Dan Testimony In Social Media Terhadap Keputusan Pembelian (studi kasus pada Hijab Sulthanah di Kota Tegal) baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan sampel menggunakan sampling incidental, berjumlah 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji signifikan (Uji Asumsi klasik, Uji t, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi). Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan bahwa Pengaruh Brand Image, Brand Ambassador, Word Of Mouth Dan Testimony In Social Media Terhadap Keputusan Pembelian (survey pada Toko Hijab Sulthanah di Kota Tegal). Sedangkan secara parsial brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian, brand ambassador tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, word of mouth berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan testimony in social media tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian
VChemlab: Alternatif Media Praktikum Virtual Untuk Meningkatkan Sikap Ilmiah Mahasiswa
Authors: Ayu Rahayu  
Published: June 2021

Pendidikan di Era 4.0 dalam masa pandemi Covid19 mengharuskan para pendidik melakukan semua aktifitas pembelajaran secara daring termasuk kegiatan praktikum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas VChemLab sebagai alternatif media pada kegiatan praktikum secara virtual, agar sikap ilmiah mahasiswa pada materi kimia dasar dapat meningkat. Metode pada penelitian ini adalah Pre-experimental dengan desain One-Group Pretest-posttest Design. Sampel penelitan terdiri dari dua kelas yang masing-masing berjumlah 20 mahasiswa pendidikan kimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai N-gain kelas A dan B yaitu 0.42 yang mengalami peningkatan sikap ilmiah mahasiswa pada kategori Sedang. Sedangkan hasil dari uji t Paired-Sample kelas A dan B diperoleh nilai Sig Sig.(2-tailed) 0,00 < α (0,05), dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa VChemLab dapat diguanakan sebagai media alternative pada kegiatan praktikum virtual mata kuliah praktikum kimia dasar lanjut yang dapat meningkatkan sikap ilmiah mahasiswa.
Profil Keterampilan Non-Kognitif Essential Siswa Dalam Pembelajaran Daring Berbantukan Media Virtual Laboratorium
Authors: Euis Masitoh  , Billyardi Ramdhan  , Gina Nuranti  
Published: June 2021

Pembelajaran daring selama pandemic covid-19 kurang efektif, motivasi belajar siswa menurun karena keterbatasan guru dan peserta didik dalam menguasai media pembelajaran daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil keterampilan non-kognitif essential siswa SMP yang berupa motivasi intrinsic dan self-efficacy pada pembelajaran daring berbantukan media virtual laboratorium berbasis android. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan instrument angket pernyataan skala likert pada 5 skala jawaban. Pernyataan berjumlah 10 pernyataan untuk motivasi intrinsic dan 15 pernyataan untuk self-efficacy. Kuesioner diberikan kepada siswa setelah melaksanakan pembelajaran daring pada mata pelajaran IPA materi sistem peredaran darah menggunakan media virtual laboratorium. Subject penelitian adalah siswa kelas VIII SMPN 1 Kadudampit yang diambil 30 siswa sebagai sample. Hasil penelitian menunjukkan persentase skor siswa untuk motivasi intrinsic dalam pembelajaran IPA adalah 74,80 % dengan kriteria baik, serta persentase skor self-efficaccy dalam pembelajaran IPA adalah 75,18 % dengan kriteria baik. Dari data tersebut dapat disimpulkan keterampilan non-kognitif essential siswa dalam pembelajaran daring IPA pada materi sistem peredaran darah manusia menggunakan media virtual laboratorium termasuk dalam kriteria baik.
Additions to the smut fungi of the Iberian Peninsula
Authors: Denchev Teodor T. , Martín María P. , Kemler Martin , Denchev Cvetomir M. 
Published: June 2021

After examination of specimens, mainly from the herbarium (MA) and the mycological collection (MA-Fungi) of the Royal Botanic Garden of Madrid, we report several novelties on smut fungi within Europe. Two species of smut fungi, Sporisorium egyptiacum and Tilletia viennotii, are reported for the first time from Europe. A finding of Sphacelotheca polygoni-serrulati represents a second record for Europe. Six species of smut fungi, Moreaua kochiana, Schizonella elynae, Sporisorium egyptiacum, Thecaphora thlaspeos, Tilletia viennotii, and Ustanciosporium majus, are recorded for the first time from the Iberian Peninsula. Five species of smut fungi, Moreaua kochiana, Schizonella elynae, Sporisorium egyptiacum, Thecaphora thlaspeos, and Ustanciosporium majus, are newly recorded from Spain. Three species, Moreaua kochiana, Sphacelotheca polygoni-serrulati, and Tilletia viennotii, are new for Portugal. A specimen of Moreaua kochiana represents a new record for France. Arabis serpillifolia is reported as a new host of Thecaphora thlaspeos. New distribution records from the Iberian Peninsula are given for Anthracoidea arenariae, Microbotryum minuartiae, M. silenes-saxifragae, and Tranzscheliella sparti. We also include a phylogenetic analysis of DNA sequences of Moreaua kochiana, generated in this study, to understand this species’ relationships within its genus.
PEMBERITAAN PEMBUBARAN ORGANISASI FRONT PEMBELA ISLAM (Framing mediaindonesia.com dan kompas.com)
Authors: Pratiwi Elina Novianti , Sriwartini Yayu 
Published: June 2021

<span class="fontstyle0">The purpose of this research was to see the framing of the news about the dissolution of the mass organization of the Islamic Defenders Front (FPI) by mediaindonesia.com and kompas.com. This research used a qualitative approach and framing analysis method with the Zhongdang Pan &amp; Kosicki model. There were four (4) framing tools used to analyze,<br />namely (1) Syntax, (2) Script, (3) Thematic, (4) Rhetorical. The research objects were five (5) news of the disbandment of FPI on mediaindonesia.com and three (3) news of that on kompas.com. Data analysis was carried out by analyzing news based on semantic, script, thematic and rhetorical structures. The results showed that mediaindonesia.com constructed the disbandment of the FPI mass organization as an appropriate government step, based on legal grounds, not making it up and there was no element of sentiment towards FPI because the decision had referred to the right legal basis. The framing of the disbandment of the Islamic Defenders Front (FPI) community organization on mediaindonesia.com supported the government by providing government sources and quotations from sources who supported the government. Meanwhile, Kompas.com was more supportive of the community with sources from within the community and quotations from sources who supported the community. The construction process carried out by the two mass media has represented the stages of construction described by the social reality construction theory of mass media.</span>
Ecclesiastical Personages of Side (Σίδη) of Pamphylia according to Literary and Sphragistic Data
Authors: ELAM Nilgün 
Published: June 2021

Combining the hagiographic and historiographic data with sigillographic evidence, this article aims to contribute to our understanding of the ecclesiastical personages once active in Side of Pamphylia. It derives from my ongoing work on Byzantine seals, for which I received funding for my on-site and library research project
on the “History of Byzantine Side of Pamphylia in the Light of Sigillographic Sources (4th-14th centuries) from the Anadolu University Scientific Research Projects Commission under grant no: E1105E98 (2011). Using old and new sigillographic evidence, duly complemented by relevant references in literary and hagiographic
sources, prosopographic lists of the Byzantine officials, courtly and ecclesiastical figures are compiled and presented.
QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Authors: Roll Koch Jadieli Simoni , Menetrier Jacqueline Vergutz , Zonta Franciele do Nascimento Santos 
Published: June 2021

Objetivou-se avaliar a qualidade de vida dos profissionais atuantes nas Estratégias de Saúde da Família, sendo este um estudo de campo, quantitativo, com aplicação do questionário WHOQOL-bref. Os dados foram coletados de junho a agosto de 2019 e analisados pelo SPSS 25.0. Obteve-se uma participação de 200 funcionários, sendo 190 do sexo feminino. Em relação à qualidade de vida no geral, a mesma foi classificada como regular, por 148 profissionais. Na avaliação dos domínios separadamente, os mesmos também obtiveram o resultado regular. Entre os quatro domínios avaliados, o domínio físico obteve a menor média, de 57,58. Em contrapartida, a maior média foi do domínio social, 68,75. Percebeu-se, ainda, que um elevado número (63) de pesquisados relatou fazer uso de alguma medicação psicotrópica, sendo 51 da classe antidepressiva. Denota-se a necessidade de intervenções para este público, pois um serviço de qualidade só é ofertado quando há uma boa qualidade de vida associada a boas condições de saúde física e psicológica.