bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN POLA MAKAN IBU MENYUSUI
Authors: Rahmawati Anita 
Published: February 2021

Kebutuhan nutrisi ibu menyusui lebih besar dibandingkan ibu hamil atau ibu tidak menyusui tetapi tidak semua ibu menyusui telah menerapkan pola makan yang baik karena dipengaruhi banyak faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan pola makan ibu menyusui. Desain penelitian cross sectional dengan populasi berjumlah 178 ibu menyusui di Pustu desa Sepanjang Gondanglegi Kabupaten Malang. Sampel sebanyak 33 diambil dengan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis bivariat menggunakan uji chi-square dengan α=0,05. Hasil penelitian menunjukkan faktor internal yang berhubungan signifikan dengan pola makan adalah pengetahuan ibu (p=0,023), sedangkan faktor eksternalnya budaya berpantang makan (p=0,001) dan informasi nutrisi laktasi (p=0,008). Faktor internal yang tidak menunjukkan hubungan signifikan yaitu usia ibu (p=0,206), pendidikan ibu (p=0,143), pekerjaan ibu (p=0,574), urutan bayi (p=0,934) dan faktor eksternal sosial ekonomi/pendapatan (p=0,557). Pengetahuan nutrisi laktasi terbentuk dari informasi yang pernah diperoleh ibu dan akan diterapkan dalam pola makannya karena semua ibu pasti mengingikan bayinya tumbuh sehat. Diharapkan ibu menyusui mencari informasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang nutrisi masa menyusui. Abstract Internal And External Factors Releated to Dietary Habit of Breastfeeding Mother. The nutritional demand of breastfeeding mothers are greater than pregnant woman or non breastfeeding mothers, but not all breastfeeding mother have good dietary habit because they are influenced by many factors. This study aim to determine the internal and external factors associated with dietary habit of breastfeeding mothers. A cross sectional study with a population of 178 breastfeeding mothers in Pustu Sepanjang Village, Gondanglegi, Malang. The research Sample of 33 mothers by purposive sampling. Data collection used questionnaire and analysis using chi-square test with α=0,05. The results was internal factors of maternal knowledge have significantly related to the diet (p=0,023), while external factors were eating abstinence culture (p=0,001) and lactation nutritional information (p=0,008). Internal factors didn’t show a significant relationship was maternal age (p=0,206), maternal education (p=0,143), maternal occupation (p=0,574), infant order (p=0,934) and socioeconomic external factor (p=0,557). Lactation nutrition knowledge was formed from information. Mothers will adopt a diet according to her knowledge because all mothers would want their babies to grow up healthy. Breastfeeding mothers are expected to find information to increase their knowledge.
HUBUNGAN MOTIVASI UNTUK MENJADI PERAWAT PROFESIONAL DENGAN HASIL BELAJAR PADA MAHASISWA SEMESTER V TINGKAT III AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU TAHUN AJARAN 2014/2015
Authors: Seran Antonius Edi Dasi , Bria Gaudentiana Un , Meo Christina Marina 
Published: February 2021

Motivasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi seorang mahasiswa karena motivasi juga ikut menentukan keberhasilan mahasiswa baik selama mengikuti pendidikan maupun setelah selesai mengikuti pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk mencari hubungan motivasi untuk menjadi perawat profesional dengan hasil belajar pada mahasiswa semester V Akper Pemkab Belu TA 2014/2015. Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional kuantitatif. Analisis data menggunakan uji univarat dan bivariat. Pengujian menggunakan chi-square secara komputerisasi. Hasil analis univariat: 57.9% mahasiswa memiliki motivasi intrinsik rendah, 52.9% mahasiswa memiliki motivasi ekstrinsik tinggi untuk menjadi, 52.1% mahasiswa memiliki motivasi yang rendah, 47.9% mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi, 96.7% mahasiswa memiliki rentang IP dengan kategori sangat memuaskan. Hasil analisis bivariat bahwa tidak ada hubungan antara motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan motivasi untuk menjadi perawat profesional dengan hasil belajar.
PENGALAMAN PERAWAT MENJALANI PERAN DAN FUNGSI PERAWAT DI PUSKESMAS KABUPATEN GARUT
Authors: Wahyudi Iwan 
Published: February 2021

Perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan profesional memiliki peran sebagai pemberi asuhan,pendidik, advokat klien, konselor, agen pengubah, pemimpin, manajer, manajer kasus, serta peneliti dan pengembang praktik keperawatan. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan eksplorasi yang mendalam tentang peranan perawat dalam menjalani peran dan fungsinya di Puskesmas. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif fenomenologi dengan partisipan sebanyak 4 orang perawat pelaksana di puskesmas. Penelitian ini menghasilkan enam tema diantaranya adalah peran koordinasi perawat; proses manajemen tupoksi program puskesmas; ketidaksesuaian pelaksanaan tupoksi perawat; kesadaran peran profesi perawat; belum optimalnya garapan program; dan harapan penataan tupoksi perawat puskesmas. Penelitian ini mampu mengungkapkan pengalaman perawat dalam menjalani peran dan fungsinya di Puskesmas dimulai dari perawat secara bertanggung jawab mampu mengkoordinasikan pelayanan dalam bentuk program dan kegiatan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
GAMBARAN METODE KONSELING PETUGAS GIZI PADA KELUARGA DENGAN BALITA GIZI BURUK DI PUSKESMAS HALIWEN KECAMATAN KAKULUK MESAK KABUPATEN BELU
Authors: Asa Sisilia Novita , Mau Djulianus Tes , Anugrahini Christina 
Published: February 2021

Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di mana proses pemberian bantuan ini berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara konselor pada klien dengan tujuan agar klien mampu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya. Hal ini dikarenakan konseling dapat memberikan perubahan yang mendasar, yaitu merubah sikap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gambaran metode konseling petugas gizi pada keluarga dengan balita gizi buruk di Puskesmas Haliwen Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu. Responden dalam penelitian ini adalah 4 petugas gizi yang memenuhi kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Alat pengumpulan data berupa lembar observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petugas gizi memiliki teknik konseling gizi kategori baik sebanyak 2 kali (50%) dan kategori cukup sebanyak 2 kali (50%). Ini berarti sebagian besar responden belum melakukan 10 item teknik konseling gizi yang dianjurkan oleh Depkes RI tahun 2008. Sedangkan berdasarkan langkah - langkah pelaksanaan konseling gizi sebagian besar responden dalam ketegori cukup (50%). Hal ini berarti sebagian responden belum semua menerapkan 12 item langkah – langkah pelaksanaan konseling gizi sesuai standart Depkes RI tahun 2008.
PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG KEPERAWATAN KRITIS TERHADAP TINGKAT KECEMASAN KELUARGA YANG DIRAWAT DI IRI
Authors: Hastuti Retno Yuli , Windarti Tri , Kemaludin Kemaludin 
Published: February 2021

Latar Belakang: Salah satu keadaan keluarga dalam menghadapi anggota keluarga yang dirawat di IRI adalah kecemasan. Dampakdarikecemasankeluargaadalahpengambilankeputusan yang tertunda,gangguan fisik dan psikologis. Melalui pemberian pendidikan kesehatan diharapkan dapat menurunkan hormon-hormon stressor, mengaktifkan hormon endorfin alami, sehingga gangguan fisik dan psikologis bias dihindari. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif observasional analitik dengan rancangan crosssectional. Desain penelitian ini adalah ”Quasi Experimental Pre-Post Test With Control Group”dengan intervensi pemberian Pendidikan Kesehatan. Responden penelitian ini sebanyak 64 responden yaitu 32 responden sebagai kelompok intervensidan 32 responden sebagai kelompok kontrol. Teknik pengambilan sample dengan purposive sampling sesuai dengan kriteria inklusi. Instrumen pengumpulan data dengan kuesioner karakteristik responden, kuesioner tingkat kecemasan keluarga (KTKK), SAP dan Leaflet. Analisa data bivariat dengan Wilcoxon dan Mann Whitney. Hasil: Hasil penelitian diperoleh p value sebesar 0,000 < 0,05 berarti ada perbedaan signifikan (nyata) tingkat kecemasan responden antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kesimpulan ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan tentang keperawatan pasien kritis terhadap tingkat kecemasan keluarga di IRI RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
The Impact of Extended Heat Exposure on Rapid Sulphoaluminate Cement Concrete Up To 120°C
Authors: Kouadjo Tchekwagep Jean Jacques , Mukhopadhyay Anol K. , Wang Shoude , Huang Shifeng , Cheng Xin 
Published: February 2021

This study examined the stability of rapid sulphoaluminate cement concrete (R-SACC) when exposed to heat for extended periods of time. The physicochemical processes present in R-SACC as a function of temperature were determined through various tests. The general behavior of rapid sulphoaluminate cement (R-SAC) at a range of temperatures is summarized. The results show that observing color change could be a simple way to identify deterioration of R-SACC, along with the rebound hammer. The matrix formation of ettringite was broken and the mass of the hydrated product decreased with heat exposure; the major mineral composition of the paste consisted of CaSO4, CaCO3 and β-C2S; and the interface between aggregate and paste in the R-SACC become loosely structured with cracks. Between 50°C and 120°C, the rapid sulphoaluminate cement (R-SAC) paste first expanded and then shrank, and the shrinkage rate of R-SAC was much greater than that of R-SACC.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ В ПЕРІОД XIX СТ. ПОЧАТКУ XX СТ.
Authors: Табачник П. Я. 
Published: February 2021

У статті розглянуто деякі особливості правого регулювання прийняття на роботу працівників в період xix ст. початку xx. Приділено увагу значення і ролі Селянської реформи 1861 р, аналіз норм Закону від 3 червня 1886 року "Про затвердження проекту правил про нагляд за закладами фабричної промисловості, про взаємні відносини фабрикантів і робітників і про збільшення числа чинів фабричної інспекції», оскільки з прийняттям цього закону у трудового права з'явилися самостійний предмет і метод правового регулювання. Висвітлено Судову реформи 1864 року.
Проаналізовано, що до Селянської реформи 1861 р суспільне виробництво ґрунтувалося головним чином на примусовій праці кріпаків. На відміну від дореформеного періоду (до реформи 1861 р), коли законодавство, регламентувало взаємини фабрикантів і вільних працівників, обмежувалося двома основними актами чинності майже повної відсутності вільного ринку праці, в період після реформи 1861 р аж до Жовтневої революції 1917 р трудове законодавство (представлене в основному так званим фабричним законодавством) активно розвивалося. У період військового комунізму (1918-1921 рр.) судовий захист при виникненні колізій в сфері трудових відносин практично був відсутній, і трудові суперечки вирішувалися переважно в адміністративному порядку. Світові суди були створені в результаті Судової реформи 1864 року для вирішення дрібних цивільний і кримінальних справ. Світові судді повинні були «постановити рішення» на основі закону тільки в тому випадку, якщо попередні спроби до примирення виявляться безуспішними. Уже в 30-40-х рр. XIX ст. частиною промисловців зізнавалася недостатність тільки каральних заходів, і серед них набуває популярності ідея примирення розгляду з робітниками. Після революції 1905 р. новостворене Міністерство торгівлі і промисловості розробило законопроект про промислових судах і представило його на розгляд особливої наради з робочого питання. Слід зазначити, що в кінці XIX-початку XX століття певну роль у вирішенні трудових спорів грала Фабрична інспекція, спочатку створена в 1882 році для здійснення нагляду за виконанням закону про охорону праці малолітніх, а потім значно розширила свої функції і повноваження.
Ключові слова: праця, трудові відносини, прийом на роботу, трудові відносини.
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Authors: Руденко М. В. 
Published: February 2021

У статті досліджена оновлена система прокуратури України в контексті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", що був прийнятий Верховною Радою України 19 вересня 2019 року, виділено як позитивні риси цієї системи та і її недоліки. Зокрема позитивно оцінено нормативні положення щодо права Генерального прокурора у разі необхідності створювати спеціалізовані прокуратури, побудови в України трирівневої прокурорської системи, запровадження нових вимог до кандидатів на посаду прокурора відповідного органу прокуратури, тощо. Висловлено пропозиції щодо уточнення низки законодавчих положень щодо побудови окружних прокуратур, обласних прокуратур, Офісу Генерального прокурора, а також повноважень керівників цих органів прокуратури. Запропоноване нормативно закріпити принцип спеціалізації серед основних засад організації і діяльності прокуратури.
Ключові слова: система, прокуратура України, Офіс Генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури, спеціалізовані прокуратури, територіальність, спеціалізація.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
Authors: Гаврилюк В. О. 
Published: February 2021

У статті йдеться про соціальний захист працівників державної служби. Мета статті полягає у з'ясуванні переваг та недоліків сучасного правового регулювання соціального захисту працівників публічної служби. Було виявлено, що соціальний захист працівників публічної служби різниться залежно від категорії таких працівників та напряму діяльності органу публічної служби. У роботі висвітлено необхідність поліпшення соціального захисту працівників державної служби шляхом створення загальних та єдиних норм закону щодо принципів та критеріїв забезпечення такого захисту. Визначені у роботі переваги та недоліки сучасного правового регулювання соціального захисту працівників публічної служби можуть слугувати основою для побудови національної стратегії щодо вдосконалення законодавства та роботи виконавчих органів України з даного питання.
Автором визначено, що до працівників публічної служби зараховуються особи, що перебувають у трудових відносинах із державою в особі державних органів, так й з територіальною громадою. Їх спільною ознакою є наявність владних повноважень, що й не дозволяє включити до переліку працівників державних та комунальних організацій, установ, а також й проведення діяльності щодо виконання державних завдань та надання послуг усьому суспільству, що відрізняє їх від приватних компаній. До переваг соціального захисту працівників публічної служби можливо віднести: спеціалізованість, відповідність сучасній економічній ситуації, забезпеченість. Щодо спеціалізованості, то найбільш яскраво це проявляється у соціальному захисті правоохоронних органів, кожен із яких має різний напрям діяльності. Гарантується стабільність рівня матеріальної допомоги та соціального забезпечення для прокурора та членів його сім’ї, щоб соціальний ризик настання пенсійного віку не мав негативних наслідків. Разом з тим, положення щодо медичної безоплатної допомоги лише за тим місцем, де перебував прокурор на обліку під час служби є спірним, адже не враховує можливості переїзду. Ще однією перевагою соціального захисту працівників публічної служби можливо вважати його відповідність економічній ситуації.
Ключові слова: соціальне законодавство, соціальний захист, публічна служба, працівник публічної служби, державна служба.
Implementation of Public Administration Reforms in Modern Ukraine: Sectoral Aspect
Authors: HATSULIA Oleksii 
Published: February 2021

It is proved that in formulating proposals for institutional change in Ukraine an important task is to determine the strategy, tactics and specific measures for the full application of the Constitution of Ukraine and the basic laws governing the institutional development of management subsystems. The basis of institutional change is the sectoral direction of modern public administration, improvement of legislation, dissemination of public positive perception of such changes and the formation of public and personal needs for change. It is established that the effectiveness of Ukraine’s reforms in the sectoral dimension, in addition to the presence of a political program, requires legal support, the formation of an effective system of state bodies to implement such changes, ensuring coordination of government efforts on sectoral reforms. New theoretical and methodological approaches to practical tasks in the field of institutional support of reforms are substantiated.
It is substantiated that in the socio-political plan public administration reforms are conditioned by the need to resolve or minimize the contradictions of institutional interaction, which are formalized by the principles of governance. It is established that public administration reforms should implement the tasks of state building on the basis of value principles, aimed at improving the organization of state power, subordinated to the goals of social development.
The process of constitutional changes and the impact of such changes on the system of public administration is studied. Methodological bases and practical aspects of development and implementation of constitutional changes in public administration activity are determined. The basis of constitutional changes is the improvement of legislation, the spread of public positive perception of such changes and the formation of public and personal needs for change. It is established that the effectiveness of constitutional changes in Ukraine, in addition to having the appropriate political will, requires proper legal support, the formation of an effective system of state bodies to implement such changes, ensuring proper coordination of government efforts to implement constitutional changes. New theoretical and methodological approaches to practical tasks in the field of reforming the provisions of the Constitution of Ukraine are substantiated. Recommendations and proposals for solving the problem of implementing constitutional changes at both the state and regional levels are provided. It is established that public administration reforms should implement the tasks of state building on the basis of the values of the constitutional order within the process of amending the Constitution of Ukraine, aimed at improving the organization of state power, subject to the goals of social development.
Correlation of IP-10 gene expression with Serum alanine transaminase (ALT) levels and Hepatitis B viral load in cirrhosis and hepatocellular carcinoma (HCC) patients.
Authors: Shahera Umme , Alam Shahinul , Jahan Munira , Nessa Afzalun , Munshi Saifullah , Tabassum Shahina 
Published: February 2021

Interferon-gamma induced protein 10 (IP-10), a chemokine is suggested to be involved in liver injury during Hepatitis B virus infection (HBV). The increase of IP-10 is a critical step for recruitment of inflammatory cells to the local focus of the liver and hepatopathology. This study was designed to assess the correlation of IP-10 gene expression with HBV-DNA and serumAlanine transaminase(ALT) in patients with cirrhosis and HCC.The study was conducted among 60 patients. The study populationwere divided into four groups (15 in each groups)-HBV positive cirrhosis, HBV negative cirrhosis, HBV positiveHCC and HBV negative HCC. Expression of IP-10 gene was observed using real time PCR.IP-10 gene expressions in the above mentioned groups were correlated with serum ALT level and HBV viral load.IP-10 gene was significantly higher in HBV-positive patients with HCC than HBVpositive cirrhosis. Similarly, the expression of IP-10 was significantly higher in HBV-positive HCC than HBVnegative HCC patients. However, the expression of IP-10 was reduced in HBV-positive cirrhosis in comparison with HBV-negative cirrhosis.IP-10 gene expression in liver was not correlated with the serum levels of ALT in any of the study groups. HBV- DNA load also did not correlated with IP-10 gene expression in HBV positive HCC and HBV positive cirrhosis patients.This study shows that there was no significant change with the expression of IP-10 gene in any of the study groups with ALT level or viral load, though differential expression of IP-10 gene were observed in cirrhosis and HCC patients.
Bangladesh J Med Microbiol 2016; 10 (2): 9-13
Status of Serum Magnesium Level in Bangladeshi Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus and its Relationship with Glycemic Control
Authors: Haque Shawana , Muttalib M A , Nesa Ayatun , Uddin Md Nasir , Hossain Md Sahadat , Shahabuddin Thahamina , Tasnim Aniqa 
Published: February 2021

Type 1 diabetes mellitus is one of the most common endocrine and metabolic disorder in children and adolescents. Alteration of serum magnesium level may be associated with metabolic control and diabetic complications. The aim of the study was to evaluate serum magnesium level and find out its relationship with glycemic control in type 1 diabetic children and adolescents. For this study 80 type 1 diabetic children & adolescents with age range 1 to 18 years and 80 aged matched healthy controls were enrolled from the outpatient department of Changing Diabetes in Children, Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes, Endocrine & Metabolic disorders, General Hospital, Dhaka. Using a cross sectional design, we measured anthropometric parameters and serum magnesium level of all study subjects. We also estimate the fasting plasma glucose and HbA1c levels of the diabetic children and adolescents and controls. The mean ± SD of serum magnesium level was significantly lower in patient with type 1 DM compared to control (0.7 ± 0.1 vs 0.8 ± 0.1 mmol/L respectively; p= < 0.001). Lower level of magnesium was found in subjects with poor glycemic control compared to good glycemic control (0.6 ± 0.1 vs 0.8 ± 0.1 mmol/L respectively; p= < 0.001). This study showed that serum magnesium level was lowered in type 1 diabetic children and adolescents and it was strongly associated with poor glycemic control which potentially contributing to the early development of diabetic complications.
Bangladesh Med J. 2019 Sep; 48 (3): 16-20