bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM KARANTINA WILAYAH DAN PSBB DALAM PENANGGULANGAN COVID-19
Authors: Permadhi Putu Lantika Oka , Sudirga I Made 
Published: July 2021

Wabah Covid-19 saat ini sudah menjadi masalah yang sangat serius hampir diseluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi covid-19 dengan mengeluarkan 3 regulasi. Dikeluarkannya regulasi ini sebagai suatu bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat dari segala penyakit dan/atau dari faktor resiko kesehatan masyarakat yang mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu keadaan darurat kesehatan masyarakat dan juga untuk menstabilkan ekonomi negara ditengah pandemi covid-19. penelitian ini membahas mengenai problematika yang ada antara penerapan sistem karantina wilayah dan PSBB dalam penanggulangan covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami apa itu Sistem Karantina Wilayah dan Sistem PSBB dalam masa Pandemi Covid-19 serta apa problematika yang terjadi dengan penerapannya ini sehingga masyarakat dapat mengetahui mengapa pemerintah menerapkan sistem ini untuk penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Dalam pembahasan ditemukan adanya beberapa kendala-kendala yang terjadi dengan penerapan sistem karantina wilayah maupun PSBB. Dengan adanya berbagai problematika tersebut, diharapkan dalam hal ini pemerintah harus cermat dalam menentukan sistem kedaruratan mana yang harus digunakan dalam memutus pandemi covid-19 ini.
The Covid-19 outbreak has now become a very serious problem in all countries of the world. The Indonesian government has also determined the state of public health emergencies related to the covid-19 pandemic by issuing 3 regulations. The issuance of this regulation as a form of public health protection from all diseases and / or from public health risk factors that have the potential to cause a public health emergency and also to stabilize the country's economy amid the covid-19 pandemic. This study discusses the problems that exist between the application of the regional quarantine system and the PSBB in coping with covid-19. The purpose of this research is to understand what the Regional Quarantine System and PSBB System were during the Covid-19 Pandemic and what problems occurred with their implementation so that the public can find out why the government implemented this system to combat the spread of the Covid-19 virus. In the discussion, it was found that there were several obstacles that occurred with the implementation of the regional quarantine system and PSBB. With these various problems, it is hoped that in this case the government must be careful in determining which emergency system should be used in deciding this covid-19 pandemic.
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM PERJANJIAN BISNIS
Authors: Herianto Sinaga David , Wiryawan I Wayan 
Published: July 2021

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji pengaturan bentuk kontrak bisnis berdasarkan peraturan perudang-undangan atau peraturan internasional. Kontrak konvensional telah diyakini sah dan mengikat secara hukum karena pengaturannya yang sudah jelas dan lebih sering digunakan dalam perjanjian bisnis di Indonesia. Kontrak elektronik merupakan bentuk kontrak yang baru dan perlu dikaji lebih jauh untuk memberikan adukasi bagi masyrakat luas di Indonesia mengenai keabsahannya. Penggunaan metode dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif untuk memecahkan masalah bentuk kontrak elektronik dan keabsahannya dikaji dari Burgerlijk WetBoek, Undang undang Informasi dan Transaksi Elektonik dan United Nation Commission Internasional Trade Law. Hasil studi menunjukkan kontrak elektronik adalah kontrak atau perjanjian yang yang dibuat para pihak melalui sistem elektonik. Peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan internasional tidak pernah menentukan bentuk bentuk kontrak dan format kontrak secara mutlak. Para pihak bebas menentukan bentuk kontrak yang disepakati namun tetap mengikuti semua syarat kontrak utama dan telah diatur oleh undang-undang yaitu adanya kesepakatan dari para pihak yang berkontrak. Kontrak elektronik berlaku sah dan mengikat sah secara hukum.
Conventional contracts are believed to be valid and legally binding due to clear arrangements and are more often used in business agreements in Indonesia. Electronic contracts are a new form of contract and need to be studied further to provide education for the wider community in Indonesia regarding its validity. The method used in writing this journal is a normative juridical legal research method to solve the problem of the form of electronic contracts and its validity is assessed from the Burgerlijk WetBoek, the Information and Electronic Transactions of Law and United Nation Commission Internasional Trade Law. The results of the discussion found that electronic contracts are contracts or agreements made by the parties through the electronic system. Indonesian legislative and even international regulations never determine the form of contract and contract format in absolute terms. The parties are free to determine the type of contract that is agreed upon but still follows the terms of the contract that are primarily and have been regulated by law, namely the agreement of the contracting parties. Electronic contracts are valid and legally binding.
KEABSAHAN PENERAPAN PASAL 93 UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH YANG TIDAK MENETAPKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
Authors: Suardana I Wayan , Wairocana I Gusti Ngurah , Dharma Jaya Ida bagus Surya 
Published: July 2021

Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mengetahui keabsahan penerapan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di wilayah yang belum memberlakukan penyelenggaran kesehatan masyarakat in casu PSBB. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan diatas adalah adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, pendekatan kasus, pendekatan fakta. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah teknik deskriptif dan teknik interpretasi sistematis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pasal 93 UU KK tidak dapat diterapkan terhadap kegiatan ngaben massal Dadia Pasek Kubayan, di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali sehingga penetapan Made Suwardana (Ketua Panitia Pelaksana) sebagai Tersangka tidak sah hukum.
The aim of this research is to know the validity of the application of article 93 of Law No. 6/2018 about Health Quarantine (UU KK) in areas where the implementation of public health in casu PSBB has not been enforced. The reseacrh methods used to analyze problems is normative research, with statute approach, conceptual approach, case approach, and fact approach. It consists of primary, secondary and teritary sources of legal material. The technique of collecting the legal materials are descriptive and systematic interpretative. The result of the research shows that Article 93 UU KK can not be implemented for mass ngaben activity in Sudaji Village, Sawan Sub-Distric, Buleleng Distric, Bali Province. Therefore, the determination of the suspect Mr. Made Suwardana (the chief of executive committee) is not legally valid.
PERLUASAN PENGATURAN PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
Authors: Lestari Pande Putu Indahyani , Kurniawan I Gede Agus 
Published: July 2021

Tujuan studi ini untuk mengkaji perluasan pengaturan pengurusan perseroan terbatas dalam pembaharuan hukum Perseroan Terbatas. Dalam UUPT menyebutkan bahwa Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan pengurusan Perseroan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian menggunakan berdasarkan dengan pendekatan bahan hukum, baik hukum primer dan hukum sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa Direksi sebagai organ perseroan bertanggung jawab atas kepentingan Perseroan, apabila dalam suatu Perseroan tidak memiliki Direksi maka Perseroan tidak akan bisa berjalan atau beroperasional dengan baik selayaknya sebuah badan hukum. Kemudian dalam hal ini ketika masa jabatan Direksi sudah habis mengakibatkan terjadinya kekosongan kepengurusan Direksi, di dalam UUPT tidak ada yang mengatur manakala suatu Perseroan sudah tidak memiliki Direksi.
The purpose of this study is to examine the expansion of management arrangements for limited liability companies in the legal renewal of Limited Liability Companies. The UUPT states that the Directors are authorized and fully responsible for carrying out the management of the Company. This study uses a normative legal research method, which is a research using based on the approach of legal materials, both primary and secondary law. The study results show that the Board of Directors as a corporate organ is responsible for the interests of the Company, if in a Company does not have a Board of Directors, the Company will not be able to operate or operate properly as a legal entity. Then in this case when the term of office of the Board of Directors has expired resulting in a vacancy in the management of the Board of Directors, in the Company Law no one regulates when a Company does not have a Board of Directors.
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA TENAGA KERJA KONTRAK DENGAN PERUSAHAAN:STUDI KASUS SHERATON BALI KUTA RESORT
Authors: Sudharma Kadek Januarsa Adi , Widiati Desak Putu 
Published: July 2021

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan atau pekerja, yang disebabkan oleh sejumlah faktor penting. Diatur pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Hal inilah yang terjadi di Hotel Sheraton Bali Kuta Resort, dimana salah satu karyawan kontraknya mengundurkan diri sebelum masa kontraknya berakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa tenaga kerja kontrak tersebut kepada pihak hotel akibat pengunduran diri sebelum berakhirnya kontrak kerja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif dan mempergunakan data primer berupa hasil wawancara, perjanjian kerja, dan peraturan perusahan pada hotel tersebut dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literature terkait. Hasil penelitiannya adalah bahwa bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah kewajiban bagi pihak yang melakukan PHK untuk membayar uang ganti rugi kepada pihak hotel dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non litigasi yakni negoisasi.
Termination of employment is the termination of employment relations between companies or workers, which is caused by a number of important factors. Regulated in Article 62 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, parties who terminate the work relationship before the end of the period stipulated in the agreement, the party terminating the employment relationship is obliged to pay compensation to the other party. This is what happened at the Sheraton Bali Kuta Resort Hotel, where one of his contract employees resigned before his contract period ended. The purpose of this study is to examine the accountability and settlement of disputes for contract workers to the hotel due to resignation before the end of the work contract. The research method used is juridical empirical with the nature of qualitative descriptive research and uses primary data in the form of interviews, work agreements, and company regulations at the hotel and secondary data in the form of statutory regulations and related literature. The result of the research is that this form of accountability is an obligation for the party who carried out the layoffs to pay compensation money to the hotel and dispute resolution is carried out through non-litigation, namely negotiation.
PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS DISPARITAS PENANGGULANGAN PENJATUHAN PIDANA DI INDONESIA
Authors: Pinarta I Putu Bayu , Mertha I Ketut 
Published: July 2021

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana korupsi yang menimbulkan disparitas dan konsep ideal agar tidak ada lagi disparitas pidana pada penjatuhan pidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan disparitas putusan pidana meliputi faktor perundang-undangan; pribadi hakim; dan lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi dan konsep ideal agar tidak ada lagi disparitas pidana pada penjatuhan pidana tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara dibuatnya pedoman pemidanaan; mengkonstruksi kembali (rekonstruksi) pola pemikiran dan perilaku etik hakim; dan upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi.
The objective of this research to reveal factors that are considered by the judge in the criminal punishment on corruption cases which causes disparity and the ideal concept to avoid no more criminal disparity on the criminal punishment of corruption. The method used in this research uses normative juridical legal research with a statutory or statutory approach to analysis. The result of this research indicates that factors that are considered by the judge in the criminal punishment on corruption cases which causes disparity included legislation factors; judge personal factors; and environmental factors which include political and economic factors and the ideal concept so that no criminal disparity on the criminal punishment of corruption can be done by the way made sentencing guidelines that can be used as a reference or guidelines for judges to impose criminal sanctions; constructing (reconstruction) patterns of thought and ethical behavior of judges; and an attempt to break free cases tendencies.
KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT DI INDONESIA
Authors: Manihuruk Togar , Triana Yeni , Hasnati Hj. 
Published: July 2021

Tujuan study ini untuk menganalisis kedudukan hukum pemegang polis perusahaan asuransi pailit, apakah sebagai kreditur preferen atau kreditur kongkuren menurut hukum kepailitan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptuan dan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemegang polis perusahaan asuransi pailit menurut hukum kepailitan di Indonesia adalah masuk kategori kreditur preferen.
The purpose of this study is to analyze the legal position of bankrupt insurance company policyholders, whether they are preferred creditors or non-secured creditors according to bankruptcy law in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a conceptual approach and statute approach. The study result shows that the legal position of bankrupt insurance company policyholders according to the bankruptcy law in Indonesia is in the preferred creditor category.
PENGATURAN BIROKRASI APARATUR SIPIL NEGARA YANG NETRAL DAN BEBAS DARI INTERVENSI POLITIK
Authors: Adi Lestari Anak Agung 
Published: July 2021

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi prinsip netralitas aparatur sipil negara dalam politik sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan menganalisis konsep birokrasi yang netral dan bebas dari intervensi politik bagi Aparatur Sipil Negara. Metode Penelitian menggunkan jenis penelitian hukum normatif. Netralitas Aparatur Sipil Negara sangat dibutuhkan bagi organisasi pemerintahan yang misi utamanya adalah mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat dan Konsep birokrasi yang netral dan bebas dari intervensi politik hendaknya berdasarkan pada kualifikasi Manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.
The purpose of this study is to examine the implementation of the principle of neutrality of the state civil servants in politics as referred to in Law Number 5 of 2014 and to analyze the concept of a bureaucracy that is neutral and free from political intervention for the State Civil Apparatus. The research method uses normative legal research. The neutrality of the State Civil Apparatus is urgently needed for government organizations whose main mission is to regulate, serve and empower the community so that public welfare is realized and the concept of a bureaucracy that is neutral and free from political intervention should be based on the qualifications of State Civil Apparatus Management organized based on the Merit System.
AKIBAT HUKUM SERTA PENYELESAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN
Authors: Kristanty Mahadewi Ida Ayu Putu , Rai Asmara Putra Dewa Nyoman 
Published: July 2021

Tujuan penelitian untuk mengkaji akibat hukum serta penyelesaian terhadap harta bersama berdasarkan hukum perkawinan apabila terjadi perceraian dan pemisahan harta bersama karena suatu hal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yakni suatu penelitian yang berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan, bahan pustaka, putusan pengadilan dan ketentuan yang sebagaimana mestinya. Serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa dengan adanya suatu perjanjian dalam perkawinan maka harta benda dan harta bersama dari kedua pihak akan memiliki kepastian hukum yang tetap jika dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaian harta bersama biasanya dilakukan dengan cara pemisahan harta benda kedua belah pihak. Penyelesaian perkara mengenai pembagian harta bersama yang terbaik adalah dilakukan dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian permasalahan mengenai pemisahan harta bersama melalui pengadilan, juga bisa diusulkan melalui pengajuan gugatan sendiri oleh pihak yang berperkara maupun perantara melalui pengacara hukum. Dan permohonan mengenai pemisahan harta bersama tidak bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai.
The purpose of this study is to examine the legal consequences and the settlement of joint assets based on marriage law if the event of divorce and separation of joint assets for some reason. This study uses a normative legal research method, which is a study based on a statutory approach, library materials, court decisions and appropriate provisions. As well as data collection techniques carried out by document study. The results of the study show that with agreement in marriage, the property and joint assets of the two parties will have permanent legal certainty from a legal perspective. Settlement of joint assets is usually carried out by familial way. The settlement of problems regarding the separation of joint assets through the court, can also be proposed through filing a lawsuit by the litigant or intermediary through a lawyer. And applications regarding the separation of joint assets cannot be filed at the same time as a divorce suit.
Fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales de la restitución de tierras en Colombia
Authors: Guzmán Sarmiento Diana Carolina , Ordoñez Losada Julián Ignacio 
Published: July 2021

Este artículo analiza los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales, así como la diversa normativa internacional que ha servido de base para la estructuración del marco normativo de la restitución de tierras, los principios como pilares fundamentales, las diferentes interpretaciones y órdenes, impartidas por el Juez Constitucional, principalmente de la Corte Constitucional colombiana.

Este artículo predica la importancia de los principios de buena fe, igualdad, debido proceso, entre otros. También, se analiza la Justicia Transicional como instrumento Estatal para la consecución de la paz y de la restitución de tierras, la importancia de la sentencia T-025 de 2004. Además, se hace un análisis del concepto de desplazamiento forzado, analizando la situación de las víctimas, sus opciones más relevantes para el retorno o la reubicación y las garantías que los cobijan para superar ese flagelo. Finalmente se acudirá al concepto de bloque de constitucionalidad, figura jurídica mediante la cual se ha introducido importantes principios rectores sobre derechos humanos y sobre derechos de propiedad y de reparación a las víctimas.
Ovarian Clear Cell Carcinoma which Detected in Ascitic Fluid Smear
Authors: Kamelia Muthia , Asri Aswiyanti , Muhammad Syamel 
Published: July 2021

Objective: To report the case of ovarian clear cell carcinoma with involvement of both ovaries and metastatic to ascitic fluid and the label mass in the bladderMethod: Case Report Case: A 51 years old female presented with enlarging abdominal with gradual pain. The result of transabdominal sonography were multiple cysts with solid mass, suspected solid cystic ovarian neoplasm and ascites. The patient prepared for laparotomy; optimal debulking surgery, mass resection from bladder. Cytology examination was performed from ascitic fluid and it was confirmed by histopathology examination.Result: Microscopic features on cytology examination of ascitic fluid smear was suggest carcinoma. Histological examination was confirmed the diagnosis and the result was ovarian clear cell carcinoma. Discussion: Ovarian clear cell carcinoma is a rare subtype of epithelial ovarian cancer and comprises about 5-10% of ovarian carcinomas. Clear cell carcinoma tends to occur in the fifth to seventh decades. Cytology examination showed the cellular smear consists of groups of epithelial cells with large nucleus, hyperchromatic, pale-staining, vacuolated cytoplasm. There is also eosinophilic, extracellular substance. The presence of a tumor in ascitic fluid and the label mass in the bladder can categorize become IIB. This determined based on the FIGO’s ovarian tumor staging system.Keywords: ovarian clear cell carcinoma; ascitic fluid.
Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated: invariance gender in Spanish university students
Authors: García-González Juan Manuel , Fernández-Muñoz Juan José , Vergara-Moragues Esperanza , García-Moreno Luis Miguel 
Published: July 2021

Introduction. This article has two objectives: a) to examine the factorial structure of the Spanish version of the EPQR-A through an exploratory factor analysis and b) to perform a confirmatory factor analysis to determine the psychometric properties of the Spanish version of the EPQR-A in terms of construct validity in an adult academic population. Method: The sample was 826 university undergraduate students volunteered to complete the Spanish version of the Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated (EPQR-A) and to examine the concurrent validity of the EPQR-A, the Spanish version of the questionnaire Dysexecutive Questionnaire (DEX-Sp). We applied exploratory and confirmatory factor analysis. Results. The instrument demonstrated good psychometric properties and reinforcing the original dimensional structure of the scale. The EPQR-A has psychometric characteristics comparable to longer questionnaires, such as the EPQ-R; therefore, it has great suitability when inserted into more extensive protocols. Conclusion. The differences between males and females allow us to affirm that in late adolescence and early youth, promotion, prevention, and intervention health strategies differentiated by gender should be conducted.