bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
HAMBATAN KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PIUTANG KOPERASI YANG DIPUTUS PAILIT
Authors: Afreeportamara Nindita Widi , Pujiyono , 
Published: August 2021

<p>Abstract<br />This article discusses the challenges posed by curators in handling bankrupt assets and their solutions. This study uses normative or doctrinal legal research methods that act prescriptively or applied. This study uses sources of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive thinking patterns. Based on the results of this study it can be concluded. Curators when settling receivables of cooperatives that are decided bankrupt experience obstacles, namely in terms of regulations in the form of a lack of legal protection for curators and collisions between Law Number 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponement of debt repayment obligations Article 9 and Article 16. The Cooperative Management still recognizes cooperative assets and the existence of irresponsible Managers. In the case of the amount of money spent for the Cooperative in a state of loss and unable to pay its debts. Curators have difficulty determining Creditors and there are Fictitious Creditors, the last to approve the funds because they ask the Cooperative that is terminated requires not small amounts of funds<br />Keywords: obstacle; bankruptcy; cooperative; curators</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kurator dalam mengurus harta pailit beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan. Kurator saat menyelesaikan piutang koperasi yang diputus pailit mengalami hambatan-hambatan yaitu dalam hal regulasi berupa kurangnya perlindungan hukum terhadap kurator dan benturan antara Pasal 9 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengurus Koperasi masih menguasai harta koperasi dan adanya Pengurus yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal Jumlah harta yaitu apabila Koperasi dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya. Kurator kesulitan menentukan Kreditor dan terdapat Kreditur Fiktif ,yang terakhir Ketersediaan dana karena penyelesaian suatu Koperasi yang diputus membutuhkan dana yang tidak sedikit.<br />Kata kunci: hambatan; kepailitan; koperasi; kurator</p>
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU MONEY LAUNDERING MELALUI BINANCE COIN
Authors: Pramudiya Kt Firnanda 
Published: August 2021

<p><em>The results of this research in this article show that the existence of virtual money in trade as a means of investment and payment in Indonesia can be said to be illegal when viewed from Law Number 7 of 2011 concerning Currencies. Digital money users in Indonesia are widely used in terms of business, which if traced in Indonesia there are already digital money such as Bitcoin and Binance Coin and others. Then, there is also the responsibility of perpetrators of money laundering crimes who use digital money as an investment tool that has a negative impact on the State of Indonesia, especially those related to this business because the person or group who committed the crime uses technological advances with dirty goals so that the perpetrator can be caught law using Law No. 8 of 2010 concerning The Prevention and Eradication of Money Laundering.</em></p><p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: Money laundering, digital currency, criminal liability</em></p><p> </p><p>Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan eksistensi uang virtual dalam perdagangan sebagai alat investasi dan pembayaran di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya jika dilihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pengguna uang digital di Indonesia banyak dipakai dalam hal bisnis, yang jika ditelusuri di Indonesia sudah ada uang digital seperti Bitcoin dan Binance Coin dan lain-lain. lalu, ada pun tanggung jawab pelaku tindak pidana pencucian uang yang memakai uang digital sebagai sarana alat investasi berdampak negative bagi Negara Indonesia, terutama yang menyangkut terkait bisnis ini disebabkan orang atau kelompok yang melakukukan kejahatan tersebut menggunakan kemajuan teknologi dengan tujuan yang kotor sehingga pelaku bisa di hukum menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.</p><p><strong>Kata Kunci: </strong>Pencucian uang, mata uang digital , pertanggung jawaban pidana</p>
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM PENANGANAN COVID 19
Authors: Handini Dyah Tri 
Published: August 2021

<p><em>This article aims to understand the concept of legal protection for medical personnel in handling COVID-19. The increase in the incidence of covid 19 has an impact on the workload experienced by medical personnel, causing a decrease in the immune system of medical personnel. Most people who think that covid 19 is just a conspiracy have an impact on reducing public awareness in preventing covid 19. People who lack awareness of the importance of the covid 19 protocol will result in medical personnel being more at risk of being exposed to and experiencing covid 19. The results of this article show that there has been legal protection for medical personnel in handling COVID-19, both criminal law protection and employment law. The conclusion of this article is that the aspect of legal protection for medical personnel is contained in the codeki, Law R1 NO 29 of 2004 concerning Medical Practice, especially Article 48 concerning Medical Secrets, Regulations of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 269 and 290 and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia</em><em>.</em></p><p><strong>Keywords<em>:</em></strong><em> Legal Protection, Medical Personnel, Covid-19.</em></p><p> </p><p>Artikel ini bertujuan untuk megetahui konsep perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covdi 19. Peningkatan kejadian covid 19 berdampak pada beban kerja yang dialami oleh tenaga medis sehingga meyebabkan penurunan sistem imun pada tenaga medis. Kebanyakan masyarakat yang menganggap bahwa covid 19 hanyalah sebuah konspirasi berdampak pada berkurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan covid 19. Masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya protokol covid 19 akan mengakibatkan tenaga medis lebih berisiko terpapar dan mengalami covid 19. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa telah adanya perlidungan hukum bagi tenaga medis dalam penanganan covid 19, baik perlindungan hukum pidana maupun hukum ketenagakerjaan. Kesimpulan artikel ini bahwa aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis tertuang pada kodeki, UU R1 NO 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, khususnya pasal 48 tentang Rahasia Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 dan 290 serta Kemenkes RI.</p><strong>Kata Kunci:</strong> Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Covid-19
HUKUM DAN HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMIK
Authors: UTORO DWI 
Published: August 2021

<p><em>The whole world community agrees that the right to health is a basic right (Fundamental Right) that is owned by every human being. The right to health which was previously seen as merely a private matter related to the fate or gift of God, has now undergone a very large paradigm shift into a legal right (legal rights) which is certainly guaranteed by the state. In the midst of the Covid-19 pandemic that has spread to almost all regions of Indonesia, the Government must be prepared to issue various strategic policies so that it can carry out its obligations to always guarantee the fulfillment of the right to health for all people. This research uses the method of library research with the statutory approach. This research found that the Government's policy to determine the Public Health Emergency status and choosing Large-Scale Social Restrictions as an option to respond to Public Health Emergency is a wise step, besides the Government must also pay attention to the economic and fiscal sectors according to the conditions and capabilities of the country.</em></p><p><strong>Keywords<em>:</em></strong><em> Right to health, health service, Pandemic Covid-19.</em></p><p> </p><p>Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya Pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai opsi untuk merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping Pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.</p><p><strong>Kata Kunci:</strong> Hak Pasien, Pelayanan Kesehatan, Pandemi Covid-19.</p>
Hybrid Strategy for Routing, Modulation and Spectrum Assignment in Elastic Optical Networks
Authors: Assis Karcius , Santos Alex , Almeida Raul , Moura Thiale , Vieira Rafael , Mesquita Leonardo , Correia Felipe , Pereira Helder 
Published: August 2021

Abstract
In this paper, we propose a novel hybrid strategy that combines mixed integer linearprogramming (MILP) formulation with different alternative routing approaches that is capable ofsolving, simultaneously, the routing, modulation format and spectrum assignment problem in thedesign of elastic optical networks. We extend our proposal to a path-link formulation that, althoughit is not guaranteed to find the optimal solution, it has shown reasonable solutions within inferiorsimulation time, allowing it to be used in not very short networks. We also compare our proposalwith another MILP formulation and three adapted heuristics, all available in the literature. Theresults show the benefits of our proposal considering diverse simulation scenarios and differentnumber of modulation formats over19realistic networks in terms of simulation run time andmaximum number of used set of slots.
Environmentally Sound Alternative Cropping Systems For Rice-Wheat Systems In North West India
Authors: Tripathi SC , Venkatesh Karnam , Meena Raj Pal 
Published: August 2021

Abstract
Continuous cultivation of Rice-Wheat Cropping System (RWCS) in Indo-Gangetic Plains of India is showing declining factor productivity coupled with many environmental problems. Diversifying the RWCS is one of the environmental friendly options for sustaining food production.Four crop rotations involving maize and sorghum in summer, wheat/ potato/ mustard in winter followed by short duration green gram in late spring were studied to identify the most productive and economic combination from 2017 to 2020. Ranking of treatments by Tukey’s test of significance indicated that the maize-potato-wheat (16.49 t ha-1) combination was best in terms of system productivity calculated in terms of wheat equivalent yield (WEY). Maize-wheat-green gram crop sequence was most profitable by having higher Land Use Efficiency (LUE=87.67%) and net return (NR=1577.1 $ha-1). The gross margin comparison revealed that maize-based crop sequences earned higher gross returns (23.17%), net return (93.66%), and B: C ratio (23.7%) than sorghum-based crop sequences. Soil health parameters were improved under the maize-mustard-green gram system, which increased the organic carbon content by 28.65% and available N by 34.91%. Adoption of alternate cropping sequences instead of rice-wheat, in the Indo-Gangetic Plains of India could be more sustainable, profitable, and environment friendly.
Strategy for Rapid Recovery of Simultaneous Sulfide and Nitrite Removal under High Substrate Inhibition
Authors: Wang Kaiquan , Qaisar Mahmood , Chen Bilong , Liu Siyi , Wu Yuanyuan , Zheng Ziling , Cai Jing 
Published: August 2021

Abstract
The paper deals with the strategy for a quick recovery of reactor treating sulfide and nitrite simultaneously under inhibition caused by high substrate concentration. For influent sulfide concentration of 360 mg S/L, respective sulfide and nitrite removal percentages dropped to 74.19% and 14.33% due to inhibition caused by high sulfide and nitrite concentrations. It was found that reduction in the influent substrate concentration (300 mg S/L) could not revive the nitrite removal performance in 4 days’ operation, which still showed a declining tendency from 47.16–18.52%. Regulating the influent pH around 6.70 ± 0.10, it only took 4 days to recover the performance for 300 mg S/L. Furthermore, at influent sulfide concentration increased to 360 mg S/L, respective sulfide and nitrite removal percentages were 99.76 ± 0.27% and 100%. The strategy of regulating influent pH could recover the process performance in a short term, which would provide great convenience for subsequent process research.
Genetic Fine-Mapping With Dense Linkage Disequilibrium Blocks
Authors: Mo Chen , Ye Zhenyao , Hatch Kathryn , Zhang Yuan , Wu Qiong , Liu Song , Lu Qing , Mitchell Braxton , Hong L. Elliot , Kochunov Peter , Ma Tianzhou , Chen Shuo 
Published: August 2021

Abstract
Background: Fine-mapping is an analytical step for causal prioritization of the polymorphic variants in a trait-associated genomic region observed in genome-wide association studies (GWAS). Prioritization of causal variants can be challenging due to linkage disequilibrium (LD) patterns among hundreds to thousands of polymorphisms associated with a trait. Hence, we propose an ℓ0 graph norm shrinkage algorithm to disentangle LD patterns by dense LD blocks consisting of highly correlated single nucleotide polymorphisms (SNPs). We further incorporate the dense LD structure for fine-mapping. Based on graph theory, the concept of "dense" refers to a condition where a block is composed mainly of highly correlated SNPs. We demonstrated the application of our new fine-mapping method using a large UK Biobank (UKBB) sample related to nicotine addiction. We also evaluated and compared its performance with existing fine-mapping algorithms using simulations.Results: Our results suggested that polymorphic variances in both neighboring and distant variants can be consolidated into dense blocks of highly correlated loci. Dense-LD outperformed comparable fine-mapping methods with increased sensitivity and reduced false-positive error rate for causal variant selection. Applying to a UKBB sample, this method replicated the loci reported in previous findings and suggested a strong association with nicotine addiction.Conclusion: We found that the dense LD block structure can guide fine-mapping and accurately determine a parsimonious set of potential causal variants. Our approach is computationally efficient and allows fine-mapping of thousands of polymorphisms.
Optimization of Lipase Catalyzed Biofuel Synthesis From Waste Filter Coffee Using Response Surface Methodology
Authors: KUTLUK TOGAYHAN 
Published: August 2021

Abstract
This study was executed that optimize an environmentally friendly lipase (Resinase® HT with the activity of 135,56 U/ml) catalyzed transesterification process from novel feedstock waste filter coffee oil for biofuel production. Response surface methodology (RSM) with the central composite design was performed to investigate the effect of experimental factors (enzyme content, oil/methanol molar ratio, reaction temperature) on the fatty acid methyl ester (FAME) conversion and also investigated to resolve the optimum design points. After the experimental studies the lowest FAME conversion was found as 71% when the enzyme content was 15%(%gr w/w), oil/methanol molar ratio was 0.17 and the reaction temperature value was 45 °C. According to the design response, 70.83% was observed in the same conditions. The highest FAME conversion of 97% was found when the enzyme content was 5%(%gr w/w), oil/methanol molar ratio was 0.25 and the reaction temperature value was 35 °C. The experimental run gave the FAME conversion of 96.80% at the same reaction conditions. The model fitted with the experimental values with R2 = 0.98. Also, classical soxhlet extraction and Dyer method oil yields were compared. 24 % and 20 % oil removed from waste coffee grounds in traditional soxhlet and Dyer method respectively. The extraction process took 30 minutes with the soxhlet method and 45 minutes with the Dyer method. The results are promising for the application of lipase catalyst for environmentally friendly and sustainable biodiesel production from waste coffee oils all over the world.
Finding the “switch” in platelet activation Prediction of key mediators involved in platelet hyperreactivity using a novel network biology approach
Authors: Lemmens TP , Coenen DM , Niessen ICL , Swieringa F , Coort SLM , Koenen RR , Kutmon M , Cosemans JMEM 
Published: August 2021

Abstract
The healthy endothelium controls platelet activity through release of prostaglandin I2 (PGI2) and nitric oxide. The loss of this natural brake on platelet activity can cause platelets to become hyperreactive. PGI2 attenuates platelet activation by adenosine diphosphate (ADP) through stimulation of cyclic adenosine monophosphate (cAMP) production and subsequent phosphorylation changes by protein kinase A (PKA). We hypothesize that proteins/processes involved in platelet hyperactivity downstream of the cAMP-PKA pathway can serve as a “switch” in platelet activation and inhibition. We designed a network biology approach to explore the entangled platelet signaling pathways downstream of PGI2 and ADP. The STRING database was used to build a protein-protein interaction network from proteins of interest in which we integrate a quantitative platelet proteome dataset with pathway information, relative RNA expression of hematopoietic cells, the likelihood of the proteins being phosphorylated by PKA, and drug-target information from DrugBank in a biological network. We distilled 30 proteins from existing phosphoproteomics datasets (PXD000242 and PXD001189) that putatively can be “turned on” after ADP-mediated platelet activation and subsequently switched “off” after platelet inhibition with iloprost. Enrichment analysis revealed biological processes related to vesicle secretion and cytoskeletal reorganization to be overrepresented coinciding with topological clusters in the network. Our method highlights novel proteins related to vesicle transport, platelet shape change, and small GTPases as potential switch proteins in platelet activation and inhibition. Our novel approach demonstrates the benefit of data integration by combining tools and datasets and visualization to obtain a more complete picture of complex molecular mechanisms.
Dynamic Nexus Among CO2 Emissions, Fossil Energy Usage and Human Development in East Africa: New Insight From Novel DARDL Simulations
Authors: Dumor koffi , Li Yao , Kursah Matthew Biniyam , Ampaw Enock Mintah , Akakpo Koffi , Amouzou Edem Koffi 
Published: August 2021

Abstract
This study investigates the relationship among CO2 emissions, human development index, and fossil energy usage. Essentially, the study was informed by the Sustainable Development Goal 7, which stipulates universal access to renewable and contemporary energy technologies. We employed the novel dynamic autoregressive-distributed lag (DARDL) simulations with a dataset spanning between1980 and 2020 from East Africa Community (EAC). The study revealed that human development, access to electricity, and trade have a strong correlation with carbon emissions in the long term, whereas fossil energy usage and economic growth have a negative connection with carbon emission. On the other hand, in the short run, human development and fossil energy usage have a positive correlation with carbon emission, while economic growth and foreign direct investment have a negative correlation with carbon emission. Thus, policies that are tailored to enhance the political environment in East Africa are crucial to ensuring realistic access to clean and modern electricity.
Distribution Coefficients of Nitrogen Pollutants Between Water-Sediment And Their Environmental Risks In Lingang Hybrid Constructed Wetland Fed By Industrial Tailwater, Tianjin, China
Authors: Man Quanli , Li Hongrui , Ma Xiaodong , Gao Peng , Ren Gengbo , Zhou Bin , Liu Honglei 
Published: August 2021

Abstract
Exploring the fate of nitrogen pollutants in constructed wetlands (CWs) fed by industrial tailwater is significant to strengthen its pollution control and promoting the development of CWs in the field of micro-polluted water treatment. In this study, the distribution coefficients and the environmental risks of nitrogen pollutants between water-sediment of the hybrid CW in Tianjin were systematically investigated. From a spatial perspective, the nitrogen pollutants could be removed in this hybrid CW, and subsurface flow wetland played a key role in nitrogen pollutant removal. From a temporal perspective, the consistence of nitrogen pollutants was largely affected by the dissolved oxygen (DO) and temperature. The distribution coefficient of nitrogen pollutants between water-sediment was further clarified, suggesting that NH4+-N was more likely to be enriched in sediments due to microbial process. The overall level of pollution in hybrid CW was moderate according to the nutritional pollution index (NPI) analysis. The risks assessment indicated that timely dredging control measures should be considered to maintain the performance of hybrid CW.
Morphology and Reproductive Biology of Two Hill Stream Cyprinids; Balitora Brucei and Psilorhynchus Balitora, From the Ranganadi River (India), with a Special Note to Their Conservational Threats
Authors: Kaushik Gitartha , Bordoloi Sabitry 
Published: August 2021

Abstract
The Gray’s stone loach Balitora brucei and balitora minnow Psilorhynchus balitora abound in the torrential water bodies of South East Asia. The current paper redescribes morphology based on the fresh collection. Specific parameters of reproductive biology on both the fishes have been studied for the first time. Both the species were adapted to the same ecological conditions of the river Ranganadi. Fish specimens were collected at fortnightly interval from the river in the Lakhimpur district of Assam, India. The detailed study includes morphological data analysed with Mann Whitney U test and specific reproductive parameters such as condition factor (K), gonado-somatic index (GSI), modified gonado - somatic index (MGSI), and Dobriyal index (DI). Progressive development of the gonads were confirmed with dissection and histological study. Both the species are multiple breeders with prolonged reproductive seasons ranging from four to five months. Both the fishes are found to be migrants from upstream and a good number of individuals were recorded during the monsoon season, reflecting the sampling site as a breeding ground. During winter, the local people use various chemicals, piscicidal plants and electric instruments for fishing resulting in a steep decline in number of individuals for both the species. Moreover, effect of the NEEPCO dam is the evident on the decline of the ichthyofaunal diversity of the river.