PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN PENGEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/ Pdt.Sus Pemb. Perdamaian/ 2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst)
Authors: , Edwin Prasetyo , , Djuwityastuti 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This article aims to explain how the legal protection of property buyers on bankrupted developer <br />companies based on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Credits Obligations Postponement. This <br />research is a prescriptive normative legal research that uses the approach of legislation. Types of data <br />used include: secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary <br />legal materials. Data collection techniques conducted are literature research techniques or document <br />studies. The property selling mechanism as well as today’s flats, is familiar with the concept of selling <br />property that can be marketed before the property is completed. At that stage of development, people <br />can order or buy certain desired property and will wait within a certain time to be submitted to the property <br />purchased. The buying and selling mechanism is set forth in the Sale and Purchase Agreement (PPJB). <br />Often the property buyers of PPJB holders are harmed by the actions of the developer companies as <br />well as unable to finish the construction and end up in bankruptcy proceedings. This bankruptcy status <br />given by will enforce the uncertainty on debts payments for the property buyers.<br />Key Words: Bankruptcy; Law Protection; Real Estate Buyer.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli properti <br />atas kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang <br />Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum <br />normatif bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang <br />digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, <br />dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan <br />atau studi dokumen. Mekanisme penjualan properti seperti halnya rumah susun, dewasa ini, mengenal <br />konsep penjualan properti yang dapat dipasarkan sebelum properti tersebut selesai dibangun. Pada tahap <br />pembangunan tersebut, masyarakat dapat memesan ataupun membeli produk properti yang diinginkan <br />dan akan menunggu dalam kurun waktu tertentu untuk dilakukan penyerahan terhadap properti yang <br />dibeli. Mekanisme jual-beli tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Seringkali <br />pembeli properti pemegang PPJB dirugikan oleh perbuatan perusahaan pengembang seperti halnya tidak <br />dapat selesainya pembangunan dan berakhir pada proses kepailitan. Adanya pernyataan pailit terhadap <br />perusahaan pengembang memberikan kepastian hukum terhadap pembeli properti atas piutangnya <br />kepada perusahaan pengembang.<br />Kata Kunci: Kepailitan; Perlindungan Hukum; Pembeli Properti.</p>