bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Authors: Kambey Pricilia Yuliana 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam memberikan kesaksian terhadap suatu perkara menyangkut akta yang dibuatnya dalam proses peradilan pidana dan bagaimanakah peran notaris dalam memberikan keterangan untuk membantu proses peradilan pidana dikaitkan dengan rahasia jabatannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa : 1. Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya balk sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris karena sebagai seorang kepercayaan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, dan telah dianggap mewakili diri notaris dalam suatu persidangan sehingga akta yang, dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 2. Seorang notaris harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah dan harus jelas kedudukannya dalam suatu perkara sebagai saksi atau tersangka terhadap akta yang dibuatnya, serta harus jelas keterangan apa yang diperlukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, namun notaris dibatasi dengan rahasia jabatan sebagaimana yang tercantum dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akantetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban tersebut mengesampingkan kewajiban umum yang tercantum dalam, Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata karena dalam profesi notaris dikenal adanya istilah mengenai hak ingkar yaitu merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya. Kata kunci: Notaris
PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
Authors: Hahamu Sri 
Published: June 2021

Penelitian di lakukan dengan melakukan metode penelitian hukum normatif yang fokusnya pada bahan-bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan internasional dan nasional tentang pemenuhan dan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara internasional dan nasional eksistensi anak telah dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam realisasinya masih menjadi kendala dalam mengiplementasikan regulasi-regulasi terkait dengan kebutuhan anak. Belum tegasnya penerapan pengaturan tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia yang terkait dengan keberadaan kelompok radikal yang mengatasnamakan kelmpok agama tertentu. Hal ini sangat beresiko bagi keamanan dan keselamatan anak-anak. Hak Asasi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme masih belum jelas kepastian hukumnya di Indonesia bila dikaitkan dengan keberadaan dan doktrin orang tuanya sendiri serta kelompok-kelompok radikal.Kata Kunci: Hak Anak, Pelaku, Tindak Pidana, Terorisme
PENGAWASAN TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
Authors: Karamoy Deicy N. 
Published: June 2021

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas yang didirikan oleh warga negara asing maka dilakukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. 2. Pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing memerlukan dukungan masyarakat melalui upaya berupa pengaduan yang dapat disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah, apabila diketahui ada organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.Kata kunci: Pengawasan, Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan, Warga Negara Asing
PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Authors: Patepa Tizza Ihfada Faizal Dalag 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan khusus bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bagaimanakah cara memberikan perlindungan khusus bagi anak di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan khusus bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan,dan/atau perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak Penyandang Disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. 2. Cara memberikan perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya dan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan serta pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; danpemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.Kata kunci: anak; perlindungan anak;
TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Pontoh Veren Veronika 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mentgetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh limbah rumah tangga terhadap lingkungan hidup dan apakah pencemaran lingkungan hidup oleh limbah rumah tangga sebagai suatu tindak pidana serta bagaimana sanksi terhadap pelaku pencemaran limbah rumah tangga menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Limbah rumah tangga dapat mengganggu kesehatan manusia dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Menumpuknya limbah rumah tangga mengandung bakteri dan sangat membahayakan kesehatan lingkungan. Dampak dari limbah rumah tangga sangatlah mengganggu lingkungan hidup karena mengancam kehidupan ekosistem air, menyebabkan penyakit, menurunnya kualitas air, tumbuhnya kuman penyakit, membuat air tak layak untuk di konsumsi dan menyebabkan banjir. 2. Pencemaran lingkungan oleh limbah rumah tangga telah memenuhi kriteria sebagai suatu tindak pidana, karena limbah rumah tangga yang merupakan sisa hasil kegiatan rumah tangga baik itu berbentuk cair maupun padat sudah melampaui ambang batas baku mutu yang disyaratkan dan merusak atau mencemarkan lingkungan hidup. 3. Sanksi bagi pelaku pencemaran limbah rumah tangga menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 98, 99, 100, 102 dan 103. Terdapat akumulasi pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda.Kata kunci: Tinjauan Hukum, Pencemaran, Limbah Rumah Tangga, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Authors: Sarajar Juvisher Vigoh Rivaldo 
Published: June 2021

Penelitian ini dialkukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup seperti melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. 2. Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan hidup dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya dan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis termasuk menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Kata kunci: Kewenangan, Pejabat, Pengawas, Lingkungan Hidup, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
SANKSI ATAS PELANGGARAN IJIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Authors: Monoarfa Kennisa 
Published: June 2021

Tujuan dilakukannya peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Ketentuan Tentang Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan bagaimana Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berkaitan dengan ketentuan tentang ijin tinggal Warga Negara Asing, pada prinsipnya keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal kebaradaan dan kegiatannya. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai instrumen, perizinan di bidang keimigrasian, sebagaimana ditentukan dalam UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi Orang Asing di Indonesia. Pada dasarnya setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dan ijin ini diberikan sepanjang memenuhi persyaratan keimigrasian. Ijin Tinggal diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Ijin tersebut terdiri atas, Iiin Tinggal diplomatik, Ijin Tinggal dinas, Ijin Tinggal kunjungan, Ijin Tinggal terbatas dan Ijin Tinggal tetap. 2. Bahwa tidak semua tindak pidana keimigrasian, khususnya pelanggaran ijin tinggal (overstay), dan tidak memiliki izin tinggal (illegal stay) warga negara asing dapat diterapkan sanksi pidana, karena di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimungkinkan diterapkan tindakan keimigrasian yang bersifat administratif non penal. Namun apabila tetap diproses melalui jalur hukum dan diterapkan sanksi pidana terhadap pelakunya, hal ini merupakan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dan sifatnya kasuistis. Tindakan administratif yang dapat diterapkan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, dan deportasi dari wilayah Indonesia (Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011).Kata kunci: Sanksi, Pelanggaran Ijin Tinggal, Warga Negara Asing, Keimigrasian
Weight Change and Predictors of Weight Change Among Patients Initiated on Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide or Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide: A Real-World Retrospective Study
Authors: Emond Bruno , Rossi Carmine , Côté-Sergent Aurélie , Dunn Keith , Lefebvre Patrick , Lafeuille Marie-Hélène , Donga Prina 
Published: June 2021

Background: Recent evidence suggests that integrase strand transfer inhibitors are associated with greater weight gain than protease inhibitors in patients with human immunodeficiency virus (HIV-1). Objectives: To describe demographic and clinical characteristics of insured patients with HIV-1 in the United States initiating darunavir/​cobicistat/​emtricitabine/​tenofovir alafenamide (DRV/c/FTC/TAF) or bictegravir/FTC/TAF (BIC/FTC/TAF), assess the differences in weight and body mass index (BMI) change between cohorts up to one year after treatment initiation, and identify the predictors of weight gain associated with each treatment. Methods: The Symphony Health, IDV® database (July 17, 2017 – September 30, 2019) was used to identify treatment naïve or virologically suppressed stable switchers who initiated DRV/c/FTC/TAF or BIC/FTC/TAF (index date) on or after July 17, 2018, were ≥18 years of age on the index date, and had ≥12 months of continuous clinical activity pre-index (baseline period). To account for differences in baseline characteristics, inverse-probability of treatment weighting (IPTW) was used. Mean weight and BMI change from pre- to post-index measurements were compared between weighted cohorts at 3, 6, 9, and 12 months post-index using mean differences. Predictors of weight or BMI gain ≥5% were evaluated at last measurement, for each treatment cohort separately. Results: After IPTW, 452 and 497 patients were included in the DRV/c/FTC/TAF and BIC/FTC/TAF cohorts, respectively. Baseline characteristics were generally well-balanced (mean age=~50 years, female: ~30%), except for the type of antiretroviral therapy from which patients switched. Patients initiated on BIC/FTC/TAF experienced greater weight and BMI increases between the pre-index period and each measurement of the post-index period than patients initiated on DRV/c/FTC/TAF, although results were only statistically significant at 9 months post-index (weight: mean difference=2.50 kg, P=0.005; BMI: mean difference=0.66 kg/m2, P=0.027). A common predictor of weight or BMI gain ≥5% among patients in both cohorts was female gender (DRV/c/FTC/TAF: odds ratio [OR]=5.92, P=0.014; BIC/FTC/TAF: OR=2.00, P<0.001). Conclusion: Patients in the BIC/FTC/TAF cohort experienced greater weight and BMI increases than patients in the DRV/c/FTC/TAF cohort, with differences reaching statistical significance at 9 months post-index. Weight gain is an important factor to consider when selecting antiretroviral regimens, since it is associated with long-term health consequences. Future studies with larger sample size and longer follow-up time are warranted.
Poles Apart. Have There Been Any Male and Female Graves?
Authors: Hjørungdal Tove 
Published: June 2021

This paper discusses archaeological burial analysis, and some ideological problems with the application of sex/gender defined as a dual positions construction, i.e. sex/gender as the male-female metaphor. Through traditional criteria as well as through multidimensional methods of defining male and female graves, we reproduce a binary assymetrical interpretation of gender. Alternatively, the ongoing discussion on ideological and theoretical aspects of gender is regarded as a challenge to archaeological burial analysis. A gender critical point of departure opens up the possibilities of looking away from the old tradition of burial analysis by which gender has been fixed in advance through a given male-female bipolarity.
The Earliest Settlement in Southern Sweden - Late Paleolithic Settlement Remains at Finjasjön, in the North of Scania
Authors: Larsson Lars 
Published: June 2021

Our knowledge of Late Palaeolithic settlements in Southern Sweden has been increased significantly by investigations which started at the end of the 1980s. Great interest attaches to the new find locations discovered close to lake Finjasjön in the north of Scania. Two find locations have been investigated at the outlet of the river Almeån from the lake. The Vångamossen bog is a camping place dating from the Bromme Culture. Finds recovered from a sandy hill at Mölleröd indicate brief visits including during the Hamburg Culture. This find location is the first to contain remains from the Hamburg Culture in Sweden. New studies into the changes which took place in the Öresund area during the ice melting phase point to the existence of a land bridge only for short periods. The outflow of meltwater through the Öresund at other times during the Late Glacial period prevented or obstructed the fauna migration routes. These factors must be taken into account in any comparison of Late Palaeolithic settlement in Southern Sweden with the various cultural complexes which occur in North Germany and in the Danish region.
MODERASI BERAGAMA DALAM RUANG DIGITAL: GERAKAN OPINI DIGITAL #SKB3MENTERI
Authors: Nasution Nadya Amalia , Rojiati Umi 
Published: June 2021

The study examines Digital Movement of Opinion (DMO) by using hastag #SKB3Menteri hashtags on Twitter, thus forming a mobilization of digital opinion support between actors and hashtags as well as digital opinions. The research data was taken through Netlytic software ranging from February 03, 2021 to February 11, 2021. The method used is Social Network Analysis combined both quantitative and qualitative approach. Quantitatively, the study investigated 2500 samples from communication networks and tweets #SKB3Menteri as many as 3,232. Qualitatively, the researchers analyzed the text which describes social networks related to #SKB3Menteri. The results showed that #SKB3Menteri hashtag creates mobilization with a wide network system. The study also showed the hashtag was able to reach out Twitter users to giving their opinions. Keywords: Religious moderation; Twitter; SKB 3 Ministers; Digital Movement of Opinion; Social Network Analysis
Deprojecting Sérsic Profiles for Arbitrary Triaxial Shapes: Robust Measures of Intrinsic and Projected Galaxy Sizes
Authors: van de Ven Glenn , van der Wel Arjen 
Published: June 2021

Abstract
We present the analytical framework for converting projected light distributions with a Sérsic profile into three-dimensional light distributions for stellar systems of arbitrary triaxial shape. The main practical result is the definition of a simple yet robust measure of intrinsic galaxy size: the median radius r
med, defined as the radius of a sphere that contains 50% of the total luminosity or mass, that is, the median distance of a star to the galaxy center. We examine how r
med depends on projected size measurements as a function of Sérsic index and intrinsic axis ratios, and demonstrate its relative independence of these parameters. As an application we show that the projected semimajor axis length of the ellipse enclosing 50% of the light is an unbiased proxy for r
med, with small galaxy-to-galaxy scatter of ∼10% (1σ), under the condition that the variation in triaxiality within the population is small. For galaxy populations with an unknown or a large range in triaxiality an unbiased proxy for r
med is 1.3 × R

e
, where R

e
is the circularized half-light radius, with galaxy-to-galaxy scatter of 20%–30% (1σ). We also describe how inclinations can be estimated for individual galaxies based on the measured projected shape and prior knowledge of the intrinsic shape distribution of the corresponding galaxy population. We make the numerical implementation of our calculations available.
Subcriticality control elements in a reactor system with an extended plasma source of neutrons with regard for temperature
Authors: Knyshev Vladimir V. , Karengin Aleksandr G. , Shamanin Igor V. 
Published: June 2021

Materials have been selected for the shim rods and burnable absorbers to compensate for the excessive reactivity of the facility’s blanket part and to provide for the possibility of reactivity control in conjunction with a plasma source of neutrons.
Burnable absorber is a layer of zirconium diboride (ZrB2) with a thickness of 100 μm applied to the surface of fuel compacts. Boron carbide (B4C) rods installed in the helium flow channels and used to bring the entire system into a state with keff = 0.95 have been selected as the shim rod material. Throughout its operating cycle, the facility is subcritical and is controlled using the neutron flux from the plasma source.
Verified codes, WIMS-D5B (ENDF/B-VII.0) and MCU5TPU (MCUDВ50), as well as a modern system of constants were used for the calculations.
The facility’s neutronic performance was simulated with regard for the changes in the inner structure and temperature of the microencapsulated fuel and fuel compact materials caused by long-term irradiation and by the migration of fission fragments and gaseous chemical compounds.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN KERAJINAN HOME SET UNTUK PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA BAGI IBU –IBU PKK KELURAHAN BANJARSARI SURAKARTA
Authors: Rahayu Basuki Sri , Sulistyowati Murni , Herawati Nunuk 
Published: June 2021

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat selain sebagai pemenuhan kewajiban melakukan Tridharma Perguruan Tinggi juga sebagai wujud kepedulian kepada warga masyarakat sekitar untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga sebagai fundamental membangun perekonomian bangsa
Pendekatan metode yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini dengan pendekatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan cara membuat kerajinan home set yang mempunyai nilai ekonomis, yang nantinya dapat dijual sebagai sumber penghasilan keluarga.
Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat mendapatkan wawasan tentang cara membuat kerajinan home set dengan memanfaatkan kain batik atau jenis kain motif lain , melalui simulasi dan praktek pembuatan home set dengan harapan dapat diteruskan dirumah masing –masing dan terus dikembangkan dengan kreatif dan inovatif.