bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Plasticity and stability of hybrid aspen clones in 14 field trials over Sweden, Finland and north-west Russia
Authors: Fedorkov Aleksey , Stener Lars-Göran , Pulkkinen Pertti 
Published: June 2021

Abstract
The study aimed at estimating the genotype × environment (G × E) interaction, stability and plasticity parameters for height growth and survival of hybrid aspen (Populus tremula L. × Populus tremuloides Michx.) clones. A set of 17 hybrid aspen clones were studied at age four in 11 field trials (series 1) and a set of 12 clones were studied at age 12 in three field trials (series 2) in Sweden, Finland and north-west Russia. There was an intermediate and significant correlation between height ranks at four and 12 years, showing modest G × E interaction for tree height. The corresponding correlation for survival was weak and insignificant, indicating a stronger G × E interaction than for height. The stability parameter (S) for height showed large differences among clones. The plasticity index (PI) values for height ranged from 0.6 to 0.8 among clones, demonstrating high levels of phenotypic plasticity.
Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik
Authors: Suwantara I Putu , Pratama Sukma Putu Angga 
Published: June 2021

The purpose of this paper is to analyze the application form of the concept of cyber notary in guaranteeing the authenticity of electronic transactions and to examine notary arrangements in guaranteeing the authenticity of electronic transactions. This is a departure from the vagueness of norms in Article 15 paragraph (3) of the Law on Notary Position, regarding the need for legal norms on the function and role of notaries in electronic business transactions. This paper uses a normative legal research method because the focus of the study departs from the obscurity of norms. The form of application of the concept of cyber notary in guaranteeing the authenticity of electronic transactions is that the parties keep coming and dealing with the notaries. However, the parties immediately read the draft deed on their respective computers, after agreeing, the parties immediately signed the deed electronically at the notary's office. Notary arrangements in guaranteeing the authenticity of electronic transactions play a role in the issuance of electronic certificates through Electronic Certification Providers. The role of a notary for Certification Authority and in issuing Electronic Certificates through Electronic Certification Providers.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bentuk penerapan dari konsep cyber notary dalam menjamin keautentikan terhadap transaksi elektronik dan mengkaji pengaturan notaris dalam menjamin keautentikan terhadap transaksi elektronik. Hal tersebut beranjak dari adanya kekaburan norma dalam Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris, akan kebutuhan norma hukum terhadap fungsi dan peran notaris dalam transaksi bisnis elektronik. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian beranjak dari kekaburan norma. Bentuk penerapan dari konsep cyber notary dalam menjamin keautentikan terhadap transaksi elektronik adalah para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor Notaris. Pengaturan notaris dalam menjamin keautentikan terhadap transaksi elektronik berperan dalam penerbitan sertifikat elektronik melalui lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Peran notaris untuk Certification Authority maupun dalam penerbitan Sertifikat Elektronik melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
Formulasi Kebijakan Concreto in Abstracto UU ITE
Authors: Kurniawan Efendik , Romadhon Ahmad Heru , Kusumawardani Indri Ayu , Zakaria Zakaria , Rudi Iswono Akhmad 
Published: June 2021

The focus of this research study aims to reaffirm the contents of article 45 paragraph (5) of the ITE Law related to complain offenses which are considered confusing in providing clear definitions and obscurity of legal certainty which can hinder the law enforcement process for justice seekers if there is a dispute in cyberspace. This type of research is normative legal research, descriptive using deductive reasoning. From the results of the discussion, this study shows that the complaint offense listed in the ITE Law which is abstract in nature is blurred if the complaint does not have a more concrete explanation of the meaning of the complaint. So that the Judicial Review needs to review the contents of the article. Policy formulation UU ITE No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which was last amended by Act No. 19 of 2016 specifically with the interaction of social change and changes in law today address alignments on the one hand in the interests of a group.
Fokus dalam studi penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali isi pasal 45 ayat (5) UU ITE terkait dengan delik aduan yang dirasa membingungkan dalam memberikan definisi yang jelas serta terkaburnya sebuah kepastian hukum yang dapat menghambat proses penegakkan keadilan hokum bagi pencari keadilan apabila ada sengketa di ruang cyber space. Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, deskriptif dengan mengunakan penalaran deduktif. Dari hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa delik aduan yang tercantum dalam UU ITE yang bersifat abstrak menjadi kabur apabila delik aduan ini tidak mempunyai penjelasan yang lebih konkrit dari arti delik aduan tersebut. Sehingga dirasa perlu Judicial Review mengkaji lagi muatan pasal tersebut. Formulasi kebijakan UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 khususnya dengan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum dewasa ini menujukan keberpihakan pada satu sisi dalam kepentingan suatu golongan.
Dual Mediation : Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice
Authors: Triwijaya Ach. Faisol , Fajrin Yaris Adhial , Meilany Nurrahma Chintya 
Published: June 2021

The use of the environment today is very important in order to provide benefits to the community. Utilization must also be balanced with good management and avoid damage. Anomaly in the use of the environment that causes widespread damage occurs where there is a role of the corporation as the main actor. The presence of the PPLH Law has not been able to be a solution amid the chaotic environment utilization that is in line with the damage because the existing legal instruments are not able to overcome the problem. This paper has a purpose to analyze the weakness in the resolution of criminal acts of the environment and the extent to which restorative justice is able to overcome the conflict due to environmental criminal act between the corporation and the community. This research method uses normative legal research methods with a conceptual approach. This study obtained the first result, the legal instrument in the PPLH Law has not shown success where there is still widespread environmental destruction today. Second, through the restorative justice approach it is expected to be able to reduce the number of environmental criminal acts by corporations using the dual mediation pattern, namely the merging of the concepts of civil case mediation and penal mediation so as to create a balance pattern that is in line with the direction of the renewal of national criminal law.
Pemanfaatan lingkungan hidup dewasa ini amat penting dilakukan guna memberikan manfaat terhadap masyarakat. Pemanfaatan harus pula diimbangi dengan pengelolaan yang baik dan menghindari kerusakan. Anomali pemanfaatan lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan marak terjadi, di mana terdapat peran korporasi sebagai aktor utama. Kehadiran UU PPLH masih belum mampu menjadi solusi di tengah carut marutnya pemanfaatan lingkungan yang sejalan dengan kerusakan karena instrumen hukum yang ada tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisa kelemahan dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup dan sejauh mana restorative justice mampu mengatasi konflik akibat tindak pidana lingkungan hidup antara korporasi dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini memperoleh hasil pertama, instrumen hukum di UU PPLH belum menunjukkan keberhasilan di mana masih maraknya kejadian pengrusakan lingkungan hidup hingga saat ini. Kedua, melalui pendekatan restorative justice diharapkan dapat menekan angka tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi menggunakan pola dual mediasi yaitu penggabungan konsep mediasi perkara perdata dan mediasi penal sehingga dapat menciptakan pola keseimbangan yang selaras dengan arah pembaruan hukum pidana Nasional.
Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta
Authors: Achmad Atiekah , Roisah Kholis 
Published: June 2021

Ghostwriting is an act by the writer intended to be used on the other party's benefit. A person who does ghostwrite is called a ghostwriter. They are an anonymous writer who wrote on behalf of other people to write what they are asked to. Ghostwriter also can be told as a paid writer, who does work to write something from people who do need their skill in writing. As a writer, the ghostwriter does not have any rights over his writings or books that are published. The rights they have merely the fee and any kind of additional payment when the profit from the book selling’s reached a certain level according to the agreement between them. Due to selling his writing skills is the same as erasing his identity as the writer. Through the approaching method, the writer aimed for the research can help others to identify or to be used as an object to identified plagiarism which is committed by the same act as in this research. Act number 28 years 2014 is used to identify copyright violations. Due to its variant view about the legality of the ghostwriting act, the writer also applying the viewpoint few journals that have a similar problem.
Ghostwriting adalah perbuatan yang dilakukan penulis untuk digunakan demi kepentingan orang lain. Pelaku ghostwriting dikenal sebagai ghostwriter. Mereka adalah penulis anonym yang menulis untuk kepentingan karya tulis milik orang lain. Ghostwriter bisa dikatakan sebagai penulis bayaran, yang bekerja dibayar bakat menulisnya untuk menuliskan sebuah karya tulis bagi yang memiliki kepentingan. Sebagai penulis, ghostwriter tidak memiliki hak atas karya ciptaannya setelah diterbitkan. Hak yang dimiliki oleh ghostwriter hanya sebatas berupa fee yang dijanjikan dan insentif tambahan apabila terdapat keuntungan dari penjualan buku yang diterbitkan mencapai suatu level tertentu sesuai dengan perjanjian yang mereka setujui. Dengan menjualbelikan keahliannya bersamaan dengan itu dia menghilangkan identitasnya sebagai pencipta. Melalui Metode Pendekatan normative-empiris yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian ini dapat dijadikan acuan atau petunjuk untuk mengidentifikasi bentuk plagiarisme menggunakan jasa ghosrtwriter. Hal ini tidak hanya dijadikan acuan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak cipta sebagai mana di dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Melalui Undang-Undang dapat diidentifikasi apakah seseorang melakukan plagiarisme dengan menggunakan jasa ghostwriter. Juga dengan alasan sulitnya perbuatan ini dikatakan sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual penelitian ini ditulis dengan mempelajari pendapat mengenai ghostwriting. Adanya berbagai pandangan dan kasus-kasus yang pernah ada di berbagai negara menjadi tolok ukur dalam mengidentifikasi masalah yang diangkat penulis dalam penelitian.
Penerapan Distinction Principle Dalam Perundang-Undangan di Indonesia
Authors: Prasetiawan Eno , Hastuti Lina 
Published: June 2021

The ratification of the 1949 Geneva Convention implies that Indonesia must obey and implement international humanitarian law, specifically the distinction principles. One of the distinction principle relates to the separation of civilian objects and military objects, where attacks are only passed on to military objects. civilian objects and military objects in Indonesia are practically not separated and close together. This has the potential to become a threat if it does not follow the rules in international humanitarian law. The purpose of this study is to find out the importance of applying the distinction principle regarding civil objects and military objects in legislation in Indonesia. This writing uses a normative legal research method, the approach is carried out through a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the separation of civilian and military objects is a preventive effort in protecting civilians and civilian objects in the event of war or armed conflict. Although it has been a party to the 1949 Geneva convention, the application of the principle of differentiation has not yet been fully implemented by Indonesia, there are no specific regulations regarding the separation of civilian and military objects in its national legislation.
Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 berimplikasi adanya kewajiban Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan hukum humaniter internasional, khsusnya prinsip pembedaan. Salah satu prinsip pembedaan terkait pemisahan objek sipil dan objek militer, di mana ketika berperang serangan-serangan hanya dibenarkan ke objek-objek militer saja. Objek sipil dan objek militer di Indonesia secara praktik tidak dipisahkan atau berdekatan. Ini berpotensi menjadi ancaman khususnya bagi keselamatan penduduk sipil apabila tidak mengikuti aturan di dalam hukum humaniter internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya penerapan distinction principle terkait objek sipil dan objek militer dalam perundang-undangan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemisahan objek sipil dan militer merupakan upaya preventif dalam melindungi penduduk sipil dan objek-objek sipil jika terjadi perang atau konflik bersenjata. Meskipun telah menjadi pihak dalam konvensi jenewa 1949, penerapan prinsip pembedaan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Indonesia, belum ada peraturan khusus terkait pemisahan objek sipil dan militer dalam legislasi nasionalnya.
Surveillance Urgency to Prevent Village Fund Corruption
Authors: Rai Setiabudhi I Ketut , Arsha Putra I Putu Rasmadi 
Published: June 2021

This study aims to understand and analyze what is potential for corruption in village funds, and how Prevention Efforts Against Village Funds Irregularities to develop mechanisms and observe symptoms that appear to have a tendency to indicate danger as an effort to prevent irregularities in village funds that can cause losses to the state so it needs to watch out. This study uses normative legal research methods supported by empirical research. In an effort to approach using the statutory approach which has links to issues of financial oversight, corruption, villages and related to the management of village funds. The results of this study are that several things could potentially lead to corruption in village funds that can harm state finances, including the first being the village government's unpreparedness in managing village funds, second is in terms of planning that does not involve the community and the lack of involvement of the Village Consultative Agency, third implementation, in this case, the implementation of the use of village funds is still many do not follow the existing procedures and the politicization of the budget, and the fourth is accountability. In the case of efforts to prevent misuse of village funds, a preventative effort is needed so that a regulatory regulation is needed to avoid undesirable things that can disrupt and harm state finances.
Penggunaan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Pelunasan Utang Dalam Peralihan Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah
Authors: Lianda Islami Rosa , Dahlan Dahlan , Suhaimi Suhaimi 
Published: June 2021

Power of attorney is a statement whereby a person gives authority to another person or legal entity to and on his behalf perform legal acts. The practice of granting power of attorney based on a power of attorney to sell made by a notary is not in accordance with the regulations, as a result the power of attorney used as collateral for debt repayment contains elements of illegal acts. The decisions reviewed in this thesis research are decision number: 69 / Pdt.G / 2018 / PN.Bna and decision number: 70 / PDT / 2017 / PT.BDG. The purpose of this study is to analyze the law of the use of selling deeds as collateral for debt repayment in the transfer of ownership of land rights. This type of research is normative juridical with an invited approach and a case approach. The source of the legal material used is secondary data which is analyzed qualitatively and comes from deductive. The results reveal that whether the deed that sells as collateral for debt repayment in the transfer of ownership of land ownership is in accordance with the regulations.
Kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum. Praktiknya pemberian kuasa berdasarkan akta kuasa menjual yang dibuat notaris tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, akibatnya akta kuasa menjual yang digunakan sebagai jaminan pelunasan utang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Adapun putusan yang dikaji dalam penelitian tesis ini yaitu putusan nomor: 69/Pdt.G/2018/PN.Bna dan putusan nomor : 70/PDT/2017/PT.BDG. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari penggunaan akta kuasa menjual sebagai jaminan pelunasan utang dalam peralihan kepemilikan hak milik atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa apakah akta kuasa menjual sebagai jaminan pelunasan utang dalam peralihan kepemilikan hak milik atas tanah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Manak Salah di Bali
Authors: Wijaya Negara Putu Endra , Oka Parwata A.A. Gede 
Published: June 2021

This study aims to determine the arrangement of customary traditions based on Indonesian law and to understand the guarantee of Human Rights in the Manak Salah Tradition in Bali. The method used in research related to human rights assurance in the Manak Salah Tradition in Bali uses normative juridical legal research, using a statutory approach or a statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study found that human rights guarantee in the Manak Salah Tradition in Bali basically have to be uniform. This is because a tradition will be very difficult to erase, this is because customary law is recognized in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B paragraph (2) even though customary law cannot conflict with national law. So that in order to guarantee human rights from the wrong tradition, special arrangements are needed in the form of proper housing facilities, visited by other village krama, provision of MCK facilities, assisted with readiness by all village manners as a whole so as to help ease the burden on the family who is subject to sanctions, help ease the family.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tradisi adat berdasarkan Hukum Indonesia serta memahami jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Tradisi Manak Salah di Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait jaminan HAM dalam Tradisi Manak Salah di Bali ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini. Hasil dari studi ini menemukan jika jaminan HAM dalam Tradisi Manak Salah di Bali pada dasarnya harus dilakukan penyeragaman. Hal ini dikarenakan suatu tradisi akan sangat sulit untuk dihapuskan, hal ini dikarenakan hukum adat diakui dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) meskipun hukum adat tidak boleh berlawanan dengan hukum positif Indonesia. Sehingga untuk menjamin HAM dari tradisi manak salah diperlukan pengaturan secara khusus berupa fasilitas perumahan yang layak, dikunjungi oleh krama desa yang lain, penyediaan fasilitas MCK, dibantu kesiapannya oleh seluruh krama desa secara keseluruhan sehingga membantu meringankan beban pihak keluarga yang terkena sanksi, membantu meringankan keluarga.
Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender
Authors: Pusparini Dwi , Swardhana Gede Made 
Published: June 2021

The purpose of writing/research to answers to legal problems experienced by female journalists in a gender perspective and to know strategy of legal protection for female journalists in the future. This type of research is normative legal research. The type of approach used is the statutory and conceptual approach. The results of this study showed that the problem of gender in media is more or less related to the position of marginalization and subordination for women in various fields, among others, the lack of involvement for women in journalism activities, legitimacy regarding gender bias, economic and political interests that dominate, regulation in media that is insensitive about gender and the gap between conventional and gender sensitive journalism. Prevention of protracted gender inequality concerning women, especially against female journalists, it is necessary to have a legal reconstruction considering that women are citizens in the development of women's resources certainly have the same position as men in terms of their position, their rights and obligations so as to get equal opportunities in various fields.
Tujuan penulisan/penelitian adalah mengetahui jawaban mengenai permasalahan hukum yang dialami oleh jurnalis perempuan dalam perspektif gender dan mengetahui strategi perlindungan hukum terhadap jurnalis perempuan dimasa yang akan datang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Permasalahan berspektif gender pada media menyangkut pada posisi marginalisasi dan subordinasi bagi perempuan diberbagai bidang antara lain, sedikitnya keterlibatan bagi perempuan pada aktivitas jurnalisme, legitimasi mengenai bias gender, kepentingan ekonomi dan politik yang mendominasi, regulasi pada media yang tidak sensitive mengenai gender serta kesenjangan antara jurnalisme konvenssional serta sensitive gender. Pencegahan ketimpangan gender yang berlarut-larut mengenai perempuan khususnya terhadap jurnalis perempuan maka perlu adanya rekonstruksi hukum mengingat perempuan merupakan warga negara dalam pembangunan sumber daya perempuan tentu mempunyai kedudukan sama terhadap laki-laki dalam hal kedudukannya, hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya sehingga memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai bidang.