bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN
Authors: Puspitosari Hervina , Kusumaningrum Anggraeni Endah 
Published: December 2021

<p>Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya <em>revenge porn</em> dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban <em>renvenge porn</em> dalam perspektif hak asasi manusia. Perkembangan kejahatan dengan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah perkembangan <em>cyberporn</em>. Jenis penelitian ini yuridis normatif, dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang dikuatkan dengan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya bahwa muncul dinamika perkembangan kejahatan berupa <em>revenge porn.</em> <em>Revenge porn</em> atau balas dendam porno adalah “bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku”. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. <em>Victim impact statemens</em> dapat menjadi pertimbangan dalam <em>criminal juctice system</em> sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban <em>revenge porn</em>. Pelaku tidak cukup hanya dipidana penjara tetapi bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya sudah hancur akibat penyebaran foto atau video korban yang melanggar nilai kesusilaan dan penyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban. Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk menghilangkan trauma bagi korban <em>revenge porn</em>.</p><p> </p>
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN DAN DI INDONESIA SAAT INI
Authors: Septiandani Dian , Yulistyowati Efi 
Published: December 2021

<p>Tujuan penelitian ini adalah membandingkan pengaturan pemungutan pajak penghasilan pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini, serta ingin mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap konsep pemungutan pajak penghasilan di Indonesia saat ini. Sumber-sumber penerimaan negara, dapat diperoleh dari berbagai sumber, dimana salah satunya adalah pajak. Begitu pula dalam pemerintahan Islam. Penelitian ini merupakan “penelitian hukum normatif”. Temuan dalam penelitian ini ialah perbandingan pemungutan pajak penghasilan pada dua masa, yaitu pada masa Khulafaurrasyidin dan di Indonesia saat ini.</p><p> </p>
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YANG IDEAL BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH
Authors: Harni Ramadani 
Published: December 2021

<p>Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat dari profesionalisme guru PKn, upaya dalam pengembangan profesionalisme guru PKn dan untuk menganalisis kendala-kendala yang menghambat upaya dalam pengembangan profesionalisme guru PKn dalam proses pembelajarannya. Penelitian ini merupakan penelitian merupakan penelitian mix methods, yang mana penelitian ini merupakan penelitian campuran yang mengkombinasikan anatara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkatan profesionalisme guru PKn dapat dikatakan belum sepenuhnya mampu dalam menguasai beberpa kompetensi yang harus dimiliki. Terutama yang berhubungan dengan pembelajaran, ini disebabkan kebanyakan guru yang mengajar masih tidak sesuai dengan bidang studinya. (2) upaya dalam peningkatan profesionalisme guru PKn dalam proses pengembangannya telah dilakukan oleh tiga pihak yaitu Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan guru-guru PKn di Kecamatan Singingi. Dinas pendidikan telah mengadakan <em>workshop</em> dan seminar- seminar, serta kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam pengembangan profesionalisme guru.</p><p> </p>
UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN NORMA HUKUM DAN KEDISIPLINAN DENGAN PERBANDINGAN MODEL PROJECT CITIZEN DAN COOPERATIVE SCRIPT
Authors: Fithry Nurul Wahyi 
Published: December 2021

<p align="center"><strong> </strong></p><p>Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman konsep dan kedisiplinan peserta didik dalam pembelajaran PPKn. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan guru dalam menggunakan model konvensional sehingga belum bisa mengembangkan pemahaman konsep dan juga kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam melakukan aktivitas di kelas ketika pembelajaran. Model adaptif, yang mendorong peserta didik dan guru melakukan pembelajaran yang efektif yaitu pertama pembelajaran <em>Project Citizen</em> dan kedua pembelajaran <em>Cooperative Script</em>. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan kedua model tersebut, manakah yang lebih meningkatkan pemahaman konsep dan kedisiplinan peserta didik di kelas VII 8 dan VII 9 dalam pembelajaran PPKn di MTsN 1 Pasaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen kuasi dengan <em>Pre test-post test control group</em> design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Nilai rata-rata siswa dengan model pembelajaran <em>Project Citizen</em> (80.26) lebih tinggi dibanding dengan model pembelajaran <em>Cooperative Script</em> (75.13) (2) 9 siswa (23.07%) memiliki tingkat kedisiplinan cukup pada model <em>Project Citizen</em> dan 12 siswa (30.76%) pada model <em>Cooperative Script</em>. (3) Terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman konsep siswa dengan model pembelajaran <em>Project Citizen </em>dan model pembelajaran Cooperative Script ( = 0.000) (4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kedisiplinan siswa dengan model pembelajaran <em>Project Citizen</em> dan model pembelajaran <em>Cooperative Script</em> ( = 0.589). Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran <em>Project Citizen</em> lebih baik dalam meningkatkan pemahaman siswa dibanding dengan model pembelajaran <em>Cooperative Script</em>, namun dalam meningkatkan kedisiplinan siswa tidak terdapat perbedaan antara kedua model pembelajaran.</p>
REPOSISI KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors: Mahmud Bahrudin , Junaidi Muhammad , Sihotang Amri Panahatan , Soegianto Soegianto 
Published: December 2021

<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami reposisi kedudukan <em>justice collaborator</em> dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. <em>Justice Collaborator </em>merupakan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Bagaimana kedudukan <em>justice collaborator</em> dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana Reposisi kedudukan <em>justice collaborator</em> dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kedudukan <em>Justice Collaborator</em> sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan pedoman penggunaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Reposisi Kedudukan <em>Justice Colllaborator </em>adalah menempatkan <em>Justice Colllaborator</em> sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan <em>Justice Collaborator</em> sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.</p>
KEWENANGAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATENG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA
Authors: Anam Muhammad , Sudarmanto Kukuh , Arifin Zaenal , Sihotang Amri Panahatan 
Published: December 2021

<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba dan untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur "<em>penal"</em> (hukum pidana) dan jalur non penal. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baik itu bagi masyarakat umum maupun anggota Kepolisian. Prosesnya yang membedakan antara masyarakat umum dan anggota Kepolisian, karena apabila anggota yang melakukan tindak pidana maka aka nada sidang kode etik yang diatur tersendiri dengan aturan yang berlaku yaitu Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Jalur non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika kepada masyarakat maupun anggota Kepolisian serta ancaman pidana bila mereka melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan Direktorat narkoba Polda Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya melakukan: upaya pre-emtif (penyuluhan) dengan melakukan kerjasama ke berbagai pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah dengan membuat MoU (Nota Kesepahaman) bebas dari narkoba. Upaya represif (penegakan hukum) mulai dari penyelidikan hingga penyidikan yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.</p>
URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL
Authors: Soemarsono Langit Rafi , Dirkareshza Rianda 
Published: December 2021

<p>Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti terkait bagaiamana penegakan hukum terhadap para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan analisis dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan di internet khususnya di berbagai platform media sosial adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik Pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Akibat maraknya pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta khususnya mengenai lagu, tidak sedikit peran dari para musisi ataupun pencipta lagu yang menginginkan pembaharuan terkait peraturan hak cipta khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial. Adapun dalam penelitian ini akan membahas tentang apa bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial dan bagaimana bentuk penegakan hukum bagi para pembuat konten dalam penggunaan lagu media sosial. Bahwa berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan menjadi penting untuk dibuat dalam peraturan pemerintah yang secara spesifik mengenai ketentuan hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial yang kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral. </p>
AKIBAT HUKUM IDENTITAS PALSU DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA PEMBERI JAMINAN
Authors: Pasaribu Puspa , Zulfa Eva Achjani 
Published: December 2021

<p> </p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum identitas palsu debitur dalam akta notaris mengenai perjanjian kredit terhadap pihak ketiga pemberi jaminan serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan akta notaris tersebut. Notaris seyogyanya teliti dan berhati-hati dalam membuat akta autentik, terlebih mengenai perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga pemberi jaminan. Sebab, pihak ketiga pemberi jaminan memiliki kepentingan yang berbeda dengan debitur atau kreditur. Jika debitur secara beritikad buruk memberikan identitas palsu dalam suatu perjanjian, maka akibat hukum adanya identitas palsu tersebut perlu dianalisis dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terkait perlindungan serta kepastian hukum bagi pihak ketiga pemberi jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis akibat hukum identitas palsu dalam akta notaris terhadap pihak selain debitur dan kreditur, yakni pihak ketiga pemberi jaminan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul terhadap suatu akta dengan identitas palsu adalah dapat dibatalkan karena terdapat penipuan di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Penipuan mengakibatkan perjanjian dalam akta tersebut tidak memenuhi syarat subjektif berupa kesepakatan yang bebas berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, untuk membatalkan akta notaris tersebut, penipuan harus terbukti dan tidak dapat dipersangkakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya penipuan agar gugatan pembatalan akta memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, akta tersebut tidak dapat dibatalkan jika unsur penipuannya tidak terbukti sehingga masih menjadi akta autentik dan tetap mengikat.</p>
Hamil usia muda dan stunting pada balita usia 12-59 bulan di Kabupaten Lombok Timur
Authors: Pamungkas Catur Esty , WD Siti Mardiyah , Nurbaety Baiq 
Published: December 2021

Stunting mengindikasikan masalah gizi kronis yang berlangsung lama. Kejadian stunting berhubungan dengan berbagai macam faktor salah satunya kehamilan saat muda. Prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Timur meningkat yaitu sebesar 34,6% pada tahun 2016 menjadi 35,1% pada tahun 2017. Kehamilan saat muda meningkatkan kejadian stunting pada balita, hal ini dikaitkan dengan kebutuhan nutrisi selama hamil dan bayi yang dikandungnya. Kehamilan saat muda berdampak pada prilaku ibu saat mengasuh bayi, perilaku ibu postpartum serta kesehatan bayi dan anak, sehingga mempengaruhi pertumbuhan anak dan berakibat stunting. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kehamilan usia muda dengan kejadian stunting pada balita usia 12-59 bulan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 789 responden pada anak balita usia 12-59 bulan dengan teknik consecutive sampling. Analisis uji statistik menggunakan analisis bivariate dengan Chi Square dan multivariate menggunakan uji regresi logistik dengan tingkat kemaknaan 5% dan CI 95%. Hasil penelitian didapatkan ibu hamil saat usia muda (< 21 tahun) sebanyak 136 responden (17%), hamil usia muda memiliki hubungan bermakna dengan kejadian stunting dengan mengontrol variabel pendapatan keluarga, dan jumlah anggota keluarga dengan nilai OR 1.59 (CI 95%: 1.086-2.328). Pendapatan keluarga menjadi variabel dominan dalam penelitian ini dengan nilai OR 2.246 (1.472-3.427).
Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol COVID-19 pada Masa Pemberlakuan New Normal di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia
Authors: Yubo Bouway Dolfinus , I Sinaga Yoshua , R Mamani Christanto , Dewa.G.A Subratha I , H Azwad Rizky , W Ratnasariani , A.M Aibesa Adventa 
Published: December 2021

Jumlah kasus penyakit infeksi COVID-19 di Kota Jayapura saat tiga bulan terahkir terus bertambah, peluang untuk terinfeksi Rt 1,57 artinya bahwa COVID-19 di Kota Jayapura belum terkontrol. Kepatuhan saat melakukan protokol kesehatan pada masyarakat di kota ini masih rendah, pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah dengan harapan bahwa masyarakat tetap taat protokol kesehatan.Penelitian kuantitatif dilakukan dengan pendekatan cross sectional study sedangkan informasi kualitatif mendukung penjelasan varibael yang akan dianalisis secara univariat dan bivariate untuk menampilkan informasi hasil besar risiko dan kemaknaan. Sampel survey probabilitas berjumlah 1033 responden, jumlah responden laki-laki 534 responden (51.7%) dan perempuan 499 responden (48.3%).Hasil penelitian bahwa karateristik suku terhadap tindakan penggunaan masker probabilitas 7 kali terinfeksi COVID-19 di Kota Jayapura sedangkan karakteristik jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan agama terhadap tindakan penggunaan masker probabilitas 2 kali terinfeksi COVID-19 di Kota Jayapura, untuk pemberlakuan protokol kesehatan COVID-19 di Kota Jayapura belum dipatuhi dengan baik oleh masyarakat
Factors Affecting the incidence of VIA positive at Halmahera Health Care Center in 2018-2019
Authors: Aprianti Sintia , Santik Yunita Dyah Puspita 
Published: December 2021

Abstract Background : VIA is a simple test with moderate sensitivity and specificity for early cervical lesions screening. The purpose of this study was to determine the relationship between risk factors and the incidence of positive IVA at Halmahera Health Center in 2018-2019.Methods : This type of research is an observational analytic with a case control design. Using purposive sampling technique, the minimum sample size is 68, consisting of 34 cases and 34 controls. Using a questionnaire instrument with interview data collection techniques. Data were analyzed using univariate and bivariate tests using the Chi-Square test with SPSS software.Results : The factors associated with the incidence of positive IVA at Halmahera Health Center were personal hygiene in genital areas (p=0.001, OR = 5.5), history of parity (p= 0.001, OR= 5.9 ) symptoms of vaginal diseases (p=0.003, OR=5.9), and duration of use of hormonal contraceptives (p=0.001, OR=5.25).Conclusion: factors associated with the incidence of positive IVA at Halmahera Public Health Center are personal hygiene of genital area, history of parity, history of genital disease symptoms, and duration of hormonal contraception use.Keywords: Factors, Visual Examination of Acetic Acid, Incidence.
STEM ACTIVITIES WITH ROBOTIC CODING; THE EFFECT ON AWARENESS OF TEACHER CANDİDATES REGARDİNG ITS USE İN SCİENCE LESSONS
Authors: GÜLERYÜZ Hasan , DİLBER Refik 
Published: December 2021

STEM education, which focuses on improving students' 21st century skills, aims to increase interest in engineering professions that have a very important place in the future of the world. Due to continuous innovation in technologies, it is critical to provide STEM and robotics coding training to students. Knowing the content of studies in our country related to STEM is of great importance for awareness of its use in science course. The aim of this study is to investigate the effect of robotics coding STEM activities on teacher candidates ' awareness of their use in science course. 37 science teacher candidates participated in the 12-week study. Qualitative research method was used in this study. Qualitative data was taken from the field notes and semi-structured interview. As part of STEM activities, it is aimed to teach teacher candidates Robotics Coding. In the activities, Arduino IDE, Fritzing programs were taught. Robotics coding STEM activities have had a positive impact on teacher candidates. Teacher candidates reported that activities increased their interest and attitude to science, and that they were instructive, fun, and useful. Teacher candidates expressed that robotics coding activities integrated into education system enabled making learning permanent.
Modern approaches to treatment of echinococcal diseases
Authors: Sultanova R. S. , Mejidov R. T. , Magomedova S. M. 
Published: December 2021

Purpose. To evaluate the results of treatment of echinococcal liver disease, to determine the most effective method of echinococcectomy and its role in the prevention of of the disease recurrence. Material and methods. The analysis of 1072 cases (1358 cysts) of echinococcal liver disease was carried out. Radical (closed) echinococcectomy with the use of high-tech resection devices was performed in 258 patients, including the use of ultrasonic dissectors and aspirators in 105 patients (main group), other resection devices (LigaSure, argon plasmic scalpel) — in 153 patients (comparison group). Results.Length of hospital stay in the main group was 9.4 ± 2.1 bed-days, in the comparison group — 11.6 ± 1.7. Postoperative complications in the main group were recorded in 4.6% of cases, in the comparison group — in 11.0% respectively. Recurrence of the disease in the comparison group was noted in 2.3% of cases, in the main group there was no secondary echinococcusinduced liver injury. The quality of life of patients in the main group was 73.5 ± 1.8 points, in the comparison group — 72.8 ± 1.7 points. There were no deaths among patients who underwent echinococcectomy with the use of resection technologies.Conclusion. The most effective way of echinococcal liver disease treatment is radical echinococcectomy: cystpericystectomy, liver resection. Ultrasound resection technologies are the most optimal for radical surgical interventions, they reduce intraand postoperative complications and improve the immediate and long-term results echinococcal liver disease treatment .
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak
Authors: Ika Dewi Sartika Saimima  , Fransiska Novita Eleanora  , Widya Romasindah  
Published: December 2021

The rise of child crime is increasing, even using networks on socialmedia (Facebook), the culprit is not only personal, but also the corporation, inhandling it using Law Number 11 of 2008 concerning Information and ElectronicTransactions (ITE), by looking at forms of criminal liability corporation in child pornography content providers. the purpose of the study is to find out the criminal liability of the corporation providing the content of child pornography, and to know the obstacles in the prevention of child sexual crime (social media) through internet media. The results obtained were more emphasizing and directing the accountability of corporations providing child pornography content (official loly candy; s group case studies), and the penalties given to perpetrators could provide: deterrent effects and were given punishments in the form of actions and rehabilitation to perpetrators, and the law Indonesia in tackling child crime on social media