bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Peran Notaris Dalam Hal Perolehan Pengakuan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Authors: Argyanti Nariswari Anak Agung Istri Intan , Cakabawa Landra Putu Tuni 
Published: June 2021

In the era of globalization, many entrepreneurs developing their businesses by creating companies. But in the case, only Limited Liability companies can obtain a legal status. Limited Liability Company is regulated in UU Nomor 40 Tahun 2007. The issue that will be discussed is how the role of the notary public in obtaining the status of a legal entity PT which was approved by SABH and the problems that have been faced by a notary in terms of obtaining the status of the legal entity. This research used empirical research, by using fact approach and law approach. With that research method, it was found that the role of the notary in obtaining the status of a legal entity PT in SABH access is, the Notary log in or enters into the SABH system through a SABH account owned by a Notary; Access a copy of the limited company deed by entering the company data requested by the system to the SABH table; Entering the business fields that have been included in the current deed, the business fields must be the same and consistent with the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI), this is related to the next stage in the management of company business licenses; After everything is already inputted will publish a Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the legalization of the of a Limited Liability Company.
Kedudukan Hukum Pemilik Jaminan dan Debitur dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Yang Terintergrasi Secara Elektronik
Authors: Jania I Putu Asa , I Made Dedy Priyanto 
Published: June 2021

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pendaftaran yang digunakan apabila pemilik obyek hak tanggungan tidak sesuai dengan debitur, dan keabsahan dari tanda tangan elektronik dalam sertifikat hak tanggungan elektronik. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan diberlakukanya Perkaban Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan melalui sistem HT el, menjawab permasalahan terkait kekosongan norma pada pendaftaran objek hak tanggungan yang berbeda nama atas nama debiturnya, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa objek hak tanggungan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut mengatur megenai segala objek hak tanggungan diatur dalam UUHT Nomor 4 tahun 1996. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penemuan hukum oleh Paul Scolthen. Dan menurut Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, menjelaskan bahwa memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila terpenuhinya dasar-dasar tersebut, dan dari sisi lain Perkaban No. 9 tahun 2019 tentang Pendaftaran HT yang dilakukan secara Elektronik, termuat di dalam Penjelasan Umum Pasal 1 Angka 11 yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dibuat secara sistem el- yang memiliki fungsi sama dengan tanda tangan konvensional dan berisikan pemberitahuan yang melekat, berkaitan atas informasi elektronik lainya. Pemberitahuan tersebut digunakan sebagai bahan keaslian dan konfirmasi sebagaimana termuat di dalam UU ITE.
Pengaturan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19
Authors: Rumawi Rumawi , Adawiyah Robiatul 
Published: June 2021

Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit di dalam hukum Indonesia, bagaimana force majeure nisbi dalam pandemi Covid-19 dan bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 bagi UMKM di era pandemi Covid-19. Penelitian ini didasarkan pada metodologi penelitian hukum normatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa regulasi yang telah digunakan dalam restrukturisasi kredit di era Covid-19 adalah UU No.37 Tahun 2004 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Situasi pandemi Covid-19 merupakan force majeure nisbi yakni pembebasan pemenuhan kewajiban bersifat penundaan kewajiban bagi debitur sampai situasi atau kondisi membaik. Restrukturisasi kredit dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dapat membantu masyarakat terdampak Covid-19 sehingga tidak bisa menuntaskan kewajibannya untuk membayar utang serta menyokong dunia ekonomi sehingga dapat bertahan di tengah krisis Covid-19.
Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Investasi Pemodal Kecil Di Pasar Modal
Authors: Kumara Anak Agung  Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga , Purwanto I Wayan Novy 
Published: June 2021

This study aims to analyze people's perceptions of small investors' investment interests and examine the efforts made by the government to encourage small investors to invest in the capital market. This study uses empirical legal research methods. The fact that exists in society is caused by the perception that a large amount of capital is needed to invest in the capital market, which then this perception causes small investors to be reluctant to invest in the capital market. Related to this, the government also seeks to encourage small investors to invest in the capital market by providing legal protection and ease of investing in the capital market.
Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap minat investasi pemodal kecil serta mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pemodal kecil berinvestasi di pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Fakta yang ada di masyarakat disebabkan oleh persepsi yang mengatakan bahwa diperlukan modal yang besar untuk terjun dalam investasi pasar modal, yang kemudian persepsi tersebut mengakibatkan pemodal kecil menjadi enggan berinvestasi di pasar modal. Terkait dengan hal itu pemerintah pun berupaya untuk mendorong pemodal kecil berinvestasi di pasar modal dengan cara memberikan perlindungan hukum serta kemudahan dalam berinvestasi di pasar modal.
Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, Kompensasi dan Kinerja Karyawan di Koperasi Pasar Srinadi Klungkung
Authors: Megantari Ni Putu Maetri , Astika Ida Bagus Putra 
Published: June 2021

The purpose of this study was to obtain empirical evidence of the influence of organizational culture, work environment and compensation on employee performance at the Srinadi Klungkung Market Cooperative. This research was conducted at the Srinadi Klungkung Market Cooperative. The number of samples taken as many as 50 employees accounting and finance section, with non probability sampling method with purposive sampling technique. Data collection is done through a questionnaire. The analysis technique used is multiple linear regression. Based on the results of the analysis it was found that organizational culture, work environment and compensation had a positive effect on employee performance. This shows that with a good organizational culture and environment, and giving compensation to employees, employee performance will increase. The results of this study can provide additional information in empirical studies regarding the influence of organizational culture, work environment and compensation on employee performance.
Keywords: Organizational Culture; Work Environment; Compensation; Employee Performance.
Risk Disclosure dan Kinerja Perusahaan dengan Corporate governance sebagai Variabel Moderasi
Authors: Restika Amalia , Lastiati Anies 
Published: June 2021

This study aims to examine the effect of risk disclosure to firm performance. It further examines whether corporate governance (Board of commisioner, independent comminisioner, andgaudit committee) moderates the relationship between risk disclosure and firm performance. The sources of this study were manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2017 – 2018. The number of samples was 174 companies, with a purposive sampling method. The technique of analysis uses confimatory analysis factor (CFA), classic assumption tst, and multiple linear regression test. The results show that risk disclosure has a positive influence on the firm performance. Furthermore results shows that board of commissioner and independent commisioner strengthen the relationship between risk disclosure and firm performance. This role, however is not found in the corporation’s audit committee. The committee does not have any impact whatsoever to the relationship between risk disclosure and coporates’ performance.
Keywords: Corporate Governance; Firm Performance; Risk Disclosure.
Analisis F-Score untuk Pendeteksian Window Dressing dengan Moderasi Manajemen Laba dan Cash Holding
Authors: Primasari Niken Savitri , Tri Wahyuningtyas Endah 
Published: June 2021

Aims to detect financial statements and possibility of window dressing practices with Earning Management and Cash Holding as moderation that will lead to the fraudulent financial statements. The research samples are non-bank companies with DER value more than 2.00 and included in the kompas 100 index. The final result, indicated no companies conduct window dressing practices of their Performa Past Financial although there are several indicates Manajemen Laba concludes moderation for reduces F-Score that representing the Fraudulent Financial Report.
Keywords: Cash Holding; Earning Management; Fraudulent Financial Report; Window Dressing.
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Berbasis Balanced Scorecard di LPD Kabupaten Badung
Authors: Dewi Made Yunita Chandra , Yadnyana I Ketut 
Published: June 2021

Good corporate governance (GCG) is a system to regulate the structure and mechanism so that it can drive the efficiency and performance of the company. This study aims to determine the effect of GCG on the performance of the balanced scorecard based on the LPD in Badung. Proxies used are GCG principles consisting of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Sampl are 72 LPD in Badung. primary data with questionnaires are used and analyzed by multiple regression. The results indicate that the application of the principle of responsibility has a significant effect, while the principles of transparency, accountability, independence, and reasonableness do not have a significant effect on performance based on the Balanced Scorecard.
Keywords: Good Corporate Governance Principles; Performance Based Balanced Scorecard.
Strategi Penetapan Harga Jual Produk Melalui Perhitungan Cost of Goods Manufacture Menggunakan Process Costing Method
Authors: Adawia Popon Rabia , Puspasari Aprilia 
Published: June 2021

This study aims to help SMEs for shoe products in calculating the Cost of Goods Manufacture (COGM) appropriately using the process costing method as a strategy to determine the selling price of competitive shoes so that it is hoped that the business can continue. The research was conducted at one of the MSME Shoe Products, namely the Amira Collection, which is located in East Karawang. The comparative descriptive method is used to describe the production costs that occur in the production process including costs to buy raw materials, auxiliary materials, labor costs and factory overhead costs. The COGM calculation results show the variance (difference) between the company's COGM calculation system and the COGM calculation system using the process costing method where the company's COGM calculation results are lower.
Keywords: Process Cost; Cost Of Goods Sold; Production Cost; Selling Price.
Pengaruh Ukuran Partikel dan Suhu Ekstraksi Terhadap Karakteristik Ekstrak Pewarna Alami Bunga Kenikir (Tegetes erecta L.)
Authors: Purnama Yanti Gusti Ayu Kade Diana , Wartini Ni Made , Antara Nyoman Semadi 
Published: June 2021

PENGARUH UKURAN PARTIKEL DAN SUHU EKSTRAKSI TERHADAP KARAKTERISTIK EKSTRAK PEWARNA ALAMI BUNGA KENIKIR (TEGETES ERECTA L.). Bunga kenikir marigold berpotensi sebagai sumber pewarna alami. Warna kuning hingga oranye diperoleh melalui proses ekstraksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran partikel dan suhu ekstraksi terhadap ekstrak pewarna alami bunga kenikir serta menentukan perlakuan terbaik untuk mendapatkan ekstrak pewarna alami bunga kenikir marigold. Rancangan dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan dua faktor. Faktor I adalah perlakuan ukuran partikel yang terdiri dari tiga taraf yaitu 40, 60, dan 80 mesh. Faktor II adalah perlakuan suhu ekstraksi yang terdiri dari tiga taraf yaitu 30±2 ºC, 45±2 ºC, dan 60±2 ºC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan ukuran partikel dan suhu ekstraksi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap rendemen, total karotenoid, tingkat kecerahan (L*), tingkat kemerahan (a*), dan tingkat kekuningan (b*). Interaksi kedua perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap rendemen, total karotenoid, tingkat kecerahan (L*), tingkat kekuningan (b*) dan berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap tingkat kemerahan (a*). Ukuran partikel 60 mesh dan suhu ekstraksi 45±2 ºC merupakan perlakuan terbaik untuk menghasilkan ekstrak pewarna bunga kenikir dengan karakteristik rendemen 8,79%, kadar total karotenoid 21,52%, tingkat kecerahan (L*) 21,05, tingkat kemerahan (a*) 11,43, dan tingkat kekuningan (b*) 19,66.
Studi Laju Evaporasi Pada Direct Evaporative Cooling Berbahan Pad Jerami Padi dan Tapis Kelapa
Authors: Susila I Putu Pradnya , Wijaksana Hendra , Suarnadwipa I Nengah 
Published: June 2021

STUDI LAJU EVAPORASI PADA DIRECT EVAPORATIVE COOLING BERBAHAN PAD JERAMI PADI DAN TAPIS KELAPA. Penggunaan sistim pendingin yang berbasis kompresor telah terbukti dapat menyebabkan peningkatan penggunaan energi bahan bakar fosil, dan juga dapat meningkatkan kerusakan lingkungan. Sistim pendingin evaporative banyak dikembangkan sebagai sistim pendingin alternative pengganti sistim pendingin berbasis kompresor. Dalam penelitian direct evaporative cooling ini akan dipelajari laju evaporasi yang terjadi pada cooling pad yang berbahan jerami padi dan tapis kelapa. Penelitian dilakukan dengan tiga variasi kecepatan putar fan 1440, 1470 dan 1500 rpm, dengan dua material pad yang berbeda jerami padi dan tapis kelapa, dan dengan waktu pengujian selama 60 menit dengan pencatatan data setiap selang 15 menit. Dari penelitian ditemukan bahwa laju evaporasi tertinggi terjadi pada kecepatan putar rendah 1440 rpm sebesar 0.00157 liter/menit dan 0.00293 liter/menit masing-masing untuk jerami padi dan tapis kelapa. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa tapis kelapa menghasilkan laju evaporasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jerami padi pada kecepatan putar rendah yang sama.
Pengaruh Pemberian Infusa Seledri (Apium Graveolens) Terhadap Efek Diuresis Mencit (Mus Musculus L.) Dengan Metode Experimental Murni
Authors: Dewi Ida Ayu Mas Laksmi , Tirta Luh Pande Putu , Pramesti Ni Kadek Ayu , Satriyani Desak Putu Putri , Septyani Luh Vela , Primananda Ni Putu Wahyudewi , Ginarsih Ni Made Ari , Santiyani Ni Luh , Wijayanti Ni Putu Ayu Dewi 
Published: June 2021

PENGARUH PEMBERIAN INFUSA SELEDRI (APIUM GRAVEOLENS) TERHADAP EFEK DIURESIS MENCIT (MUS MUSCULUS L.) DENGAN METODE EKSPERIMENTAL MURNI. Pengujian pemberian infusa seledri (Apium Graveolens) yang dilakukan pada mencit untuk mengetahui efek diuresis mencit (Mus Musculus L.) dengan metode eksperimental murni. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui prinsip dan etika penelitian dengan menggunakan hewan coba mencit (Mus Musculus L.), mengetahui efektivitas infusa seledri sebagai diuretik dengan tiga variasi dosis yaitu pemberian 50%, 100%, 150%, mengetahui dosis infusa seledri yang memiliki efek paling kuat sebagai diuretik dibandingkan dengan kontrol positif. Eksperimental ini menggunakan rancangan acak lengkap pola searah. Variabel kontrol dibedakan mejadi kontrol positif yaitu hewan uji yang diberikan infusa seledri dan kontrol negatif yaitu hewan uji yang tidak diberikan obat herbal (Infusa Seledri) melainkan diberikan akuades. Variabel bebas adalah dosis obat herbal (Infusa Seledri) yang diberikan. Variabel terikat adalah volume, pH , warna urin, dan waktu onset yang dihasilkan hewan uji (mencit). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurva hubungan antara dosis infusa seledri yang diberikan dengan volume urin yang dihasilkan mencit pada perlakuan minggu pertama hingga minggu ketiga diketahui bahwa volume urin pada minggu kedua merupakan volume urin rata-rata yang terbesar diantara perlakuan pada minggu ke I, II dan III. Konsentrasi 100% (pada minggu ke-II) mampu memberikan efek diuresis yang maksimal, konsentrasi 50% (pada minggu ke-I) memberikan efek diuresis lebih rendah dibandingkan perlakuan minggu ke-I, sedangkan dengan penambahan konsentrasi menjadi 150% (pada minggu ke-III) menunjukkan adanya efek diuresis namun lebih rendah daripada dengan perlakuan pada minggu ke-II denga pemberian dosis 100%. Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa efek maksimal dari daun seledri pada penelitian ini ada pada konsentrasi 100%, dibuktikan dengan meningkatnya konsentrasi terjadi penurunan efek diuresis.
Paradara: Offence in Decency in The Perspective of Hindu Law Occuring in Denpasar City
Authors: Alit Putrawan I Nyoman 
Published: June 2021

The purpose of this study to discuss the paradara phenomena that occur in Denpasar and its causal factors as well as sanctions. This research is an empirical legal research conducted in the city of Denpasar. Primary data obtained through observation and interview techniques. The secondary data obtained through library research. The forms of paradara cases that occur in the city of Denpasar, among others: rape, sexual abuse of children, and adultery. The factors causing the paradara are unwise use of social media, economic factors, family factors and social environment. Sanctions that can be imposed on perpetrators of paradara are criminal as stipulated in Article 284 of the Criminal Code and imposition of customary sanctions. In Hindu law, the prohibition of paradara is regulated in several sacred libraries, including: Manawadharmasastra, such as Manawa Dharmasastra, Sulwasutra, Jyotisastra, and Purana. According to Hindu law, women must be respected and get the highest place.
Putusan Mahkamah Agung Perlindungan Konsumen, Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Authors: Rachmanto A Dwi 
Published: June 2021

The majority of civil case decisions specifically consumer protection are closely correlated with the financial services sector. Looking at and studying the verdicts of consumer protection cases contained in the Supreme Court (MA) website, it can be concluded that the consumer protection cases have increased significantly in the last 3 (three) years, between 2013 and 2017, especially after the enactment of Act Number 21 the Year 2011 concerning Financial Fervices Authority. This paper will analyze non-financial service case decisions, at least from the point of view of whether non-financial service case decisions are appropriately handled and understood by Supreme Court judges, BPSK Members, and by disputing parties based on Act Number 9 of 1999 Concerning Consumer Protection. The purpose of writing is to know what has been exactly done by BPSK and the judge and to analyze what is not appropriate normatively. The decision analysis is based on the classification of consumers, business actors, and the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). This paper will analyze 14 non-financial services Supreme Court (MA) decisions in the span of time between 2013 and 2017, and use the normative juridical research method. From the results of the verdict research, it appears that the understanding of MA judges, BPSK members, and the parties to the dispute has not fully understood the understanding of consumers, business actors, and the authority of BPSK in handling cases.
Mayoritas putusan perkara perdata khusus perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan bidang jasa keuangan. Melihat dan mempelajari putusan perkara perlindungan konsumen yang terdapat dalam laman Mahkamah Agung (MA) dapat disimpulkan bahwa perkara perlindungan konsumen mengalami peningkatan signifikan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, khususnya setelah berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tulisan ini akan menganalisis putusan perkara non jasa keuangan, setidaknya dari sudut pandang apakah putusan perkara non jasa keuangan telah tepat ditangani dan dipahami oleh hakim MA, Anggota BPSK dan oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penulisan mengetahui apa yang telah tepat dilakukan oleh BPSK dan hakim serta menganalisis apa saja yang tidak tepat secara normatif. Analisis putusan dilakukan berdasarkan klasifikasi konsumen, pelaku usaha, dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tulisan ini akan menganalisis 14 putusan MA (MA) non jasa keuangan dalam rentang waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian putusan nampak bahwa pemahaman hakim MA, Anggota BPSK dan para pihak yang bersengketa belum sepenuhnya memahami pengertian konsumen, pelaku usaha, dan kewenangan BPSK dalam menangani perkara.
Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019
Authors: Nitha Dewa Ayu Fera , Westra I Ketut 
Published: June 2021

Current technological developments have digital money or cryptocurrency which is currently being used as an investment by the world community. Seeing this, the government has now issued CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Asset Market in the Futures Exchange to ensure legal protection for investors and legal certainty in the event of a dispute. This study aims to analyze protection The law against Cryptocurrency Investors is reviewed based on Bappebti Regulation Number 5 of 2019 and analyzes the legal efforts made in the event of a dispute in cryptocurrency investment. The research method in this study uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study show that the Indonesian Government has accommodated the interests of crypto asset trading as well as a guideline and clarity for the public regarding the government's recognition of the presence of bitcoin and virtual currancy, namely through Bappebti Number 5 of 2019 and dispute disputes that occur between cryptocurrency investors and cryptocurrency marketplaces by way of non-litigation and arbitration through the Commodity Futures Trading Arbitration Board (BAKTI).
Perkembangan teknologi saat ini telah terdapat uang digital atau cryptocurrency yang saat ini dijadikan sebagai investasi oleh masyrakat dunia. Melihat hal tersebut kini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi para investor dan kepastian hukum apabila terdapat sengketa. Studi ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan Hukum terhadap Para Investor Cryptocurrency dikaji berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 serta menganalisa upaya Hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa dalam investasi cryptocurrency. Metode penelitian dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currancy yaitu melalui Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan perselisihan sengketa yang terjadi antara investor cryptocurrency dengan marketplace cryptocurrency dapat diselesaikan dengan jalan non-litigasi dan abitrase melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).