bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Participación de Enfermería en la Elaboración de Políticas Públicas de Salud en Latinoamérica
Authors: Ruiz Restrepo Diana Inés , Montaña Virgen Johana Patricia , Vargas Moreno Jenith Paola 
Published: July 2021

Las políticas públicas según la revista jurídica de la Universidad Latina de América se denominan como “conjunto de actividades de carácter gubernamental dirigidas a establecer un bienestar a la población mediante acuerdos entre el estado y sociedad, con el fin de dar respuesta a las necesidades que afectan a la comunidad” (1). Se analiza el perfil del profesional de enfermería el cual tiene gran capacidad de liderazgo y gestión, como puntos contundentes para posicionarle en la política, siendo portadores primarios de elaboración de estrategias y proyectos de salud pública; de acuerdo al artículo 17 de la ley 266 del 1996 expresa el ejercicio y competencias del profesional de enfermería facultándoles para organizar, dirigir, y reglamentar la prestación de servicios de salud, así mismo establecer políticas, ejercer control y vigilancia en la prestación de ellos y el desarrollo de las entidades gremiales de salud.
Esta revisión documental se enfoca en identificar la participación del profesional de enfermería en la elaboración de políticas públicas, comparar la participación entre Colombia y Latinoamérica, de esta manera analizar el rol del enfermero y la importancia de la participación activa del profesional en el diseño de políticas, mediante las cuales no solo se satisfacen las diversas necesidades de una comunidad sino que también permite un reconocimiento social al profesional.
Los resultados se evidencian que Brasil es quien tiene mayor aporte en investigaciones y de participación política, con un 78% y le sigue Colombia con un 22%. En muchos de los artículos resaltan la escasa participación de los enfermeros en el área política y las pocas bases brindadas en la academia. En conclusión con lo anterior la enfermería brasileña tiene gran participación en el campo político, sin embargo en cuanto a Latinoamérica en general los enfermeros no se reconocen como seres políticos activos, resaltan que su mayor enfoque se presenta en el área clínico-asistencial y desde la academia no se promueve el perfil y la participación política de la enfermería.
La Responsabilidad Patrimonial del Estado Colombiano Frente al Daño Ambiental Generado por la Extracción de la Minería Ilega
Authors: Murillo Rivas Wilberto , Cuartas Moncada Carlos Mario , Monsalve Jaramillo Luis Alejandro 
Published: July 2021

En nuestro ordenamiento jurídico, la minería ilegal se ha presentado como una de los flagelos ambientales, sociales y económicas de mayor relevancia por la comercialización del oro. Dentro de las consecuencias lineales de la práctica de esta actividad se analiza la vulneración de toda clase de derechos, individuales y colectivos establecidos en la constitución política de Colombia, cuya protección por parte del Estado se pone en entre dicho especialmente en San Francisco de Icho, en el municipio de Quibdó-departamento del Chocó, surgiendo la necesidad de realizar un análisis normativo y práctico que describa qué es lo que pasa con dichas afectaciones y que derechos tienen los sujetos pasivos en cuanto a una efectiva reparación por parte del Estado.
Analizar al Estado colombiano como patrimonialmente responsable de los daños y consecuencias, que se causen al medio ambiente en el ejercicio de la minería ilegal o legal, es un paso transcendental a una verdadera posibilidad de resarcimiento para quienes han visto vulnerados sus derechos por el ejercicio de la extracción de esta actividad, permitiendo la función
de las sanciones administrativas en materia ambiental de forma preventiva, correctiva y compensatoria para garantizar la efectividad de los principios y objetivos de la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. Las medidas preventivas tienen como función “prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atenta con el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SUAP) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA
Authors: Febriana Adinda , Salsabila Viona 
Published: July 2021

Artikel ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara dua hukum di dua negara yaitu Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Malaysia yang menggunakan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694. Pengaturan bentuk tindak pidana korupsi (suap) dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia yang memiliki beberapa persamaan baik dalam pengaturan rumusan tindak pidana nya maupun dalam pengaturan sanksi pidana. Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki keunggulan dan kelemahan dalam pengaturan tindak pidana suap. Kesimpulan: Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Akta Surahanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 memiliki persamaan dan perbedaan tindak pidana korupsi (suap) yang meliputi subjek hukum, unsur-unsur pada pasal, bentuk suapan, rumusan sanksi yang digunakan, pola perumusan pidana, pola ancaman pidana, dan besaran ancaman pidana. Kata kunci :Perbandingan, Tindak Pidana Suap, Indonesia, Malaysi
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN APLIKASI SURVEILANS KESEHATAN PEDULILINDUNGI DAN COVIDSAFE DI INDONESIA DAN AUSTRALIA
Authors: Olivia Denindah , Rosadi Sinta Dewi , Permata Rika Ratna 
Published: July 2021

Dampak menyeluruh yang dialami oleh masyarakat seluruh dunia akibat dari wabah virus Covid-19 mensyaratkan adanya upaya penanggulangan yang perlu untuk ditempuh oleh pemerintah. Salah satu temuan teknologi yang memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi, sistem, dan teknologi informasi bernama PeduliLindungi diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk melakukan tracing, tracking, warning and fencing pengguna aplikasi guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Pengguna aplikasi perlu melakukan pendaftaran akun dengan mencantumkan data pribadi. Meskipun aplikasi ini secara praktis bermanfaat bagi masyarakat luas, namun penyelenggaraan aplikasi ini juga bersinggungan dengan perlindungan data pribadi. Penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi harus sesuai dengan prinsip dan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dipahaminya penerapan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaran aplikasi PeduliLindungi dan CovidSafe dan dianalisisnya perlindungan data pribadi di Indonesia dengan melakukan perbandingan regulasi di negara Australia. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia perlu untuk mengadopsi pengaturan di Australia tentang pemberian sanksi kepada penyalanggunaan data pribadi pada aplikasi surveilans kesehatan pasca pandemi berakhir. Kata Kunci : Covid-19, Peduli Lindungi, Perlindungan Data Pribadi, Indonesia, Australia.
PENGATURAN PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA
Authors: Zia Halida 
Published: July 2021

Pembangunan nasional berdasarkan konstitusi negara Indonesia yakni terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang demokrasi ekonomi. Salah satunya adalah ekonomi kerakyatan yang dapat berkembang menjadi sumber kekuatan ekonomi yang mandiri dan handal. UMKM memiliki peran dan potensi yang strategis yakninya dapat menyerap tenaga kerja dan bertahan pada saat krisis dunia sekalipun namun tentunya juga ada permasalahan UMKM terutama dalam akses permodalan dan kemitraan dengan usaha besar. Peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan kepastian hukum pada UMKM dalam hal akses permodalan terkait dengan jaminan kredit. Ada lebih banyak produk hukum tentang perlindungan terhadap UMKM terutama dari akses permodalan dan kemitraan usaha. Adapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM sebagai payung hukum yang mengatur tentang sumber modal UMKM dan aturan terkait lainnya Seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sayangnya dari sekian banyak produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah namun belum efektif dalam mengembangkan UMKM sebagaimana cita-cita dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar yakninya menciptakan demokrasi ekonomi yang handal dan mandiri dan dapat bersaing baik skala regional maupun global. Saran agar semua stakeholder bersama-sama berpartisipasi dalam mewujudkan kepastian hukum yg jelas dan tegas serta pelaku usaha besar melakukan kemitraan dengan UMKM.Kata Kunci : Pemgaturan, Pengembangan, UMKM
TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
Authors: Sari Nirmala 
Published: July 2021

Peneliti telah berusaha untuk meneliti dan mencermati mengenai Trial By The Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepsi Asas Praduga Tidak Bersalah. Penelitian ini telah menemukan bahwa Implikasi hukum trial by the press terhadap asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Tidak ada aturan dan ukuran yang jelas seorang wartawan atau lembaga pers untuk dikatakan telah melakukan perbuatan trial by the press terhadap tersangka atau terdakwa. Sedangkan Trial By The Press sendiri adalah peradilan sepihak yang dilakukan oleh media massa dengan memberikan berita terus menerus sehingga menarik opini public untuk menghakimi tersangka atau terdakwa yang dianggap bersalah padahal proses perkara belumlah selesai atau berkekuatan hukum tetap. Sehingga Trail by the press dapat mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan vonis dikarenakan tuntutan massa karena pemberitaan yang terus menerus. Pers memiliki undang-undang yang melindunginya yaitu diatur di Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat 1, 2, 3 dan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pasal 2: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Pasal 4 ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000. Diperkuat dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28f, bahwa:“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dan kebebasan pers juga merupakan hak asasi manusia yang dipertegas dalam pasal 19 Deklarasi Universa Hak Asasi Manusia bahwa;“Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.Kata kunci : Trial By The Press, Tindak Pidana Korupsi, Asas Praduga Tidak Bersalah.
Achieving Continuous Improvement in CSSD Management through Performance Measurements using User Satisfaction Surveys and Interventions
Authors: Joseph Lallu , Rabindranath B. , Ponnie Florence , Lee Premila 
Published: July 2021

ABSTRACT

Introduction
The objective of the study was to achieve continuous improvement in Central Sterile Supply Department (CSSD) management through performance measurements using user satisfaction surveys and interventions.

Methods
A brainstorming session was conducted with the multidisciplinary process improvement team in 2012 on the reasons for dissatisfaction with CSSD services. A baseline survey questionnaire was prepared to assess levels of dissatisfaction for key indicators and to establish target benchmarks for improvement. Charge nurses in the wards were chosen as respondents. The report was presented by the Quality Management Cell (QMC) to the steering committee in the presence of the CSSD managers. Solutions and support were offered to the team for improvement. Similar surveys were conducted in 2014, 2016, 2017, 2018, and 2019 to understand the impact of the changes implemented.

Results
The overall satisfaction of the respondents with the CSSD services increased from 54% in 2012 to 89% in 2019, which is statistically significant (95% Cl: −0.56 to −0.25) with p-value &lt; 0.001.

Conclusion
This exercise helped to build a strong team and create a culture of openness in the CSSD. Improvement measures were data driven and other departments like Radiology and Laundry were motivated to embrace the idea of understanding their user perceptions. This study demonstrates the effectiveness of internal user satisfaction surveys as a valuable tool for continuous quality improvement. This exercise proved beyond doubt that regular monitoring improves quality of services.
Use of recycled tires for earthquake protection of structures
Authors: Gabibov Fahraddin G. , Shokbarov Eraly M. , Habibova Leila F. 
Published: July 2021

The article presents numerous structures of earthquake-resistant foundations that have
been developed by the authors and other engineers over the past more than 30 years, in which recycled metal-cord tires are used. The designs of dynamic dampers of dynamic vibrations, in
which the containers for bulk fillers are made of recycled tires, are presented. Recycled tires are also effectively used in the creation of earthquake shields, as well as reinforcing elements and
seismic insulation
layers of earthquake-resistant ground dams. In all the above-mentioned technical solutions, the earthquake resistance of buildings and structures is achieved due to the unique geometric and physico-chemical-mechanical properties of recycled rubber tires with a metal cord.
Increasing the seismic resistance of operated buildings using special seismic protection methods
Authors: Belash Tatiana A. , Erokhina Elizaveta D. 
Published: July 2021

The change in the level of seismicity of buildings and structures occurs as a result of
updating the maps of general seismic zoning. Ensuring the seismic resistance of buildings and
structures is a factor that must be taken into account, especially during construction in
seismically active regions. Nowadays, one of the main approaches to increasing seismic
resistance is the use of various seismic isolation systems. It is not always profitable and rational to increase the seismic resistance of building structures or foundations for equipment by simply increasing the strength. A classification of seismic reinforcement systems is given, among which the most sparing are special methods of seismic protection in the form of seismic isolation.
Practical examples of the use of seismic isolation systems to improve the seismic resistance of existing buildings are given. A computational study was carried out, the result of which showed
the effectiveness of using rubber-metal supports for hanging the seismic resistance of buildings.
A necessary and sufficient condition for the existence of a mobile singular points for a third-order nonlinear differential equation
Authors: Алероев Темирхан Султанович , Гасанов Магомедюсуф Владимирович 
Published: July 2021

Рассматривается нелинейное уравнение третьего порядка с полиномом второй степени в правой части. Отличительной чертой этого класса уравнений является наличие подвижных особенностей, что делает эти уравнения неразрешимыми в квадратурах. В работе получены интервальные критерии существование подвижных особых точек. Представленная теория является подспорьем для написания различных алгоритмов в различных программных комплексах для нахождения подвижных особых точек.
A nonlinear third-order equation with second degree polynomial on the right. The hallmark of this class equations is the presence of movable singularities, which makes these equations undecidable in quadratures. The work obtained interval criteria the existence of movable singular points. The theory presented is help for writing various algorithms in various software complexes for finding movable singular points.
Circumnuclear Multi-phase Gas in Circinus Galaxy IV: Absorption Owing to High-J CO Rotational Transitions
Authors: Uzuo Taisei , Wada Keiichi , Izumi Takuma , Baba Shunsuke , Matsumoto Kosei , Kudoh Yuki 
Published: July 2021

Abstract
We studied the absorption features of CO lines against the continuum originating from the heated dust in the obscuring tori around active galactic nuclei (AGNs). We investigated the formation of absorption lines corresponding to the CO rotational transitions using three-dimensional non-LTE line transfer simulations considering the dust thermal emission. As in Papers I–III of this series, we performed post-processed radiative transfer calculations using the “radiation-driven fountain model” (Wada et al. 2016), which yields a geometrically thick obscuring structure around the nucleus. This model is consistent with the spectral energy distribution of the nearest type-2 Seyfert galaxy, the Circinus galaxy. We found that the continuum-subtracted channel maps of J = 4−3 and higher transitions show absorption regions along the disk midplane for an edge-on viewing angle. The spectra consist of multiple absorption and emission features, reflecting the internal inhomogeneous and turbulent structure of the torus. The deepest absorption feature is caused by the gas on the near side of the torus between r = 10 and 15 pc, which is located in front of the AGN-heated dust inside r ≃ 5 pc. We also found that a spatial resolution of 0.5–1.0 pc is necessary to resolve the absorption features. Moreover, the inclination angle must be close to the edge-on angle (i.e., ≳85°) to observe the absorption features. The findings of the present study imply that combining our radiation-hydrodynamic model with high-resolution observations of CO (7–6) by ALMA can provide new information about the internal structure of the molecular tori in nearby AGNs.
A Forecast of the Sensitivity on the Measurement of the Optical Depth to Reionization with the GroundBIRD Experiment
Authors: Lee K. , Génova-Santos R. T. , Hazumi M. , Honda S. , Kutsuma H. , Oguri S. , Otani C. , Peel M. W. , Sueno Y. , Suzuki J. , Tajima O. , Won E. 
Published: July 2021

Abstract
We compute the expected sensitivity on measurements of optical depth to reionization for a ground-based experiment at Teide Observatory. We simulate polarized partial sky maps for the GroundBIRD experiment at the frequencies 145 and 220 GHz. We perform fits for the simulated maps with our pixel-based likelihood to extract the optical depth to reionization. The noise levels of polarization maps are estimated as 110

μ
K

arcmin

and 780

μ
K

arcmin

for 145 and 220 GHz, respectively, by assuming a three-year observing campaign and sky coverages of 0.537 for 145 GHz and 0.462 for 220 GHz. Our sensitivities for the optical depth to reionization are found to be σ

τ
= 0.030 with the simulated GroundBIRD maps, and σ

τ
= 0.012 by combining with the simulated QUIJOTE maps at 11, 13, 17, 19, 30, and 40 GHz.
Les « bons » corps de la domesticité
Authors: Delpierre Alizée 
Published: July 2021

De quoi le corps est-il le signal dans la domesticité ? Bien que la domesticité ne soit pas un travail qui repose essentiellement sur l’exhibition des corps, cet article défend que le corps y est un facteur central de sélection des candidat·e·s à l’emploi à temps plein chez les grandes fortunes. Sur ce marché du travail, le corps fait office de support privilégié de preuves des compétences professionnelles et des qualités morales. Pour les employeuses, apprendre à lire les corps de leurs employé·e·s est une pratique nécessaire pour légitimer leurs rôles de femmes fortunées dans les entre-soi où elles évoluent.
Les perspectives théoriques en douleur pédiatrique : une revue critique
Authors: de Clifford-Faugère Gwenaëlle , Aita Marilyn 
Published: July 2021

Introduction : les perspectives théoriques sont essentielles pour guider la pratique clinique et la recherche en sciences infirmières. Contexte : les connaissances sur la douleur ont beaucoup évolué, amenant à de nouveaux modèles théoriques intégrant les différentes composantes de la douleur (sensori-discriminative, motivo-affective et cognitive). Objectif : réaliser une revue critique des différentes perspectives théoriques sur la douleur procédurale des enfants. Méthode : une recherche documentaire a été réalisée dans PubMed, CINAHL, Embase et Google Scholar, en lien avec la douleur pédiatrique afin d’identifier les écrits théoriques pertinents. Résultats : six perspectives théoriques portant sur la douleur pédiatrique procédurale ont été identifiées. Ces perspectives théoriques sont décrites, leurs forces et leurs limites sont explicitées. Conclusion : cette revue critique permettra de guider l’infirmière dans le choix d’une théorie pouvant guider un projet de recherche ainsi que sa pratique clinique.
Étude d’un dispositif en interfiliarité dans le cadre du Service sanitaire des étudiants en santé : conception, mise en œuvre et perspectives
Authors: Perez-Roux Thérèse 
Published: July 2021

Dans le cadre du Service sanitaire des étudiants en santé (SEES), des étudiants en masso-kinésithérapie (MK) et en soins infirmiers (SI) d’un même territoire ont été réunis pour participer à un dispositif expérimental. Les étudiants de chaque filière n’étant pas habitués à travailler ensemble (2), il a été nécessaire pour les formateurs de s’organiser afin de créer un environnement pédagogique favorable. Cette contribution s’intéresse à « ce qui s’est joué » dans la mise en place d’un tel dispositif. Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec l’équipe de direction de l’IFMK-L, au début de l’année 2019-2020, et avec les formateurs/ formatrices en MK et SI impliqués dans deux des dispositifs, au terme de l’expérimentation. Les données ont été traitées par une analyse thématique du discours. Au-delà des enjeux d’un tel dispositif, les résultats prennent en compte la manière dont celui-ci a été vécu par les formateurs/formatrices. Des cultures de formation assez contrastées et des positionnements identitaires sont révélés à travers le retour sur l’expérience. L’ensemble du travail permet de repérer les leviers, les freins, les conditions optimales de mise en place de ce type d’action de prévention en interfiliarité et ouvre sur de nouveaux enjeux de formation.