bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2019
Authors: Ali Rahman Rumaloak  , Sampara Lukman  , Etin Indrayani  
Published: December 2021

Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Penulis menemukan masalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur masih lemah memanajemen kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Tahun 2019 hal tersebut terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya serta Strategi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemilihan Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur . Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan teori Dwiyanto.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur dilihat dari indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran serta sulitnya sarana dan prasarana penyeberangan laut. Saran kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Poses Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur antara lain: perlu pengelolaan anggaran yang baik, meningkatkan sosialisasi, melakukan komunikasi dan kerja sama dengan instansi lain yang terkait.
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DODOL KENTANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA LUBUKNAGODANG KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI
Authors: Irma Anitia Dinita  , Sampara Lukman  , Kusworo  
Published: December 2021

Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuknagodang Kabupaten Kerinci. Pemberdayaan UMKM dilakukan di Desa Lubuknagodang sebagai sentra produksi Dodol Kentang yang merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Kerinci.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Lubuknagodang, mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaannya serta menganalisis dan menyusun tindak lanjut yang dilakukan dalam menangani faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM Dodol Kentang agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Lubuknagodang. Teori yang digunakan adalah teori Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Pranarka dan Prijono (1996), yaitu Fase Pemberdayaan: (1) Fase Inisial (2) Fase Partisipatoris, (3) Fase Emansipatoris. Penelitian ini juga menggunakan Metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuknagodang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci belum optimal, karena ditemukannya beberapa faktor penghambat, yaitu Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemberian Diklat yang tidak merata, Pemasaran produk yang masih sederhana dan terbatas di sekitar tempat produksi. Selain itu, alat-alat pembuat Dodol Kentang yang masih manual dan sederhana, serta kualitas SDM yang masih rendah yang menyebabkan rendahnya inovasi terhadap produk UMKM Dodol Kentang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa saran dalam Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Lubuknagodang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci hendaknya mengalokasikan anggaran yang lebih banyak, Pelaksanaan monitoring atas pengembangan Dodol Kentang baik pada aspek inovasi produk maupun pemasarannya, memberikan pelatihan administrasi keuangan untuk menunjang perkembangan UMKM Dodol Kentang. Memanfaatkan media informasi yang baik untuk mempromosikan produk Dodol Kentang, serta Membuat Peraturan mengenai Dodol Kentang sebagai wujud perlindungan atas produk lokal.
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: R. Haitami Lutfiatus Sahlah  , Ermaya Suradinata  , Sampara Lukman  
Published: December 2021

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan kebijakan nasional pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah penambahan permodalan simpan pinjam bagi kelompok usaha perempuan melalui program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya serta upaya strategis dalam meningkatkan keterlaksanaan dan keberhasilan PNPM Mandiri.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif agar dapat menjawab permasalahan dengan lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui alur kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Adapun upaya strategis peningkatan implementasi PNPM Mandiri dirumuskan menggunakan analisis ASOCA (Ability, Strengths, Opportunities, Culture, Agility).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan belum efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan kesesuaian program nasional pemberdayaan masyarakat tersebut agar harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sukasari dapat tercapai.
Wie B zei mag geen A zeggen
Authors: Garvelink S.E. 
Published: December 2021

Wie B zei mag geen A zeggen. De kwestie van de switchende spermadonoren
De term ‘switchers’ wordt gebruikt voor spermadonoren die in het verleden als bekende donor gedoneerd hebben, maar later toch niet akkoord zijn met verstrekking van hun persoonsgegevens aan de met hun zaad verwekte kinderen. De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting lijkt donoren van vóór de inwerkingtreding van die wet de mogelijkheid te geven om zo een switch te maken. Dit jaar waren er twee uitspraken in zaken waarin bij de rechter de bekendmaking van de identiteit van zo’n switcher werd geëist. In dit artikel worden deze uitspraken vergeleken en wordt vooruitgeblikt naar een mogelijke wetswijziging.
Un museo «único en su clase»: vicisitudes de la colección fotográfica de Tomás Camarillo
Authors: Iniesta Sepúlveda Víctor 
Published: December 2021

Desde el siglo XIX, numerosas iniciativas emplearon la fotografía para registrar el patrimonio cultural. Los acervos resultantes de aquellas campañas fueron integrados, entre otras instituciones, en museos. Pero, dada la singularidad de estas colecciones iconográficas, también se crearon otros centros ex profeso para su conservación: los museos fotográficos, espacios para organizar, exhibir y dar sentido a aquellas imágenes. En este artículo se analizará el Museo Fotográfico Provincial Tomás Camarillo de Guadalajara, que primero estuvo instalado en un domicilio particular, y tras años de reivindicaciones, por fin fue avalado por la Administración provincial. El valor estético y el interés documental de las instantáneas favoreció que, entre otras aplicaciones, se fomentara su uso como recurso turístico. En definitiva, se trató de preservar y visibilizar un patrimonio fotográfico apenas valorado, décadas antes de que el medio, ya reconocido como disciplina artística, se integrara en galerías, museos de arte contemporáneo y otras instituciones.
Associated work in a cooperative is neither dependent work nor selfemployed work
Authors: Fajardo García Gemma 
Published: December 2021

The celebration of the 100th anniversary of the ILO’s Cooperatives Unit sparked interest in reviewing the progress made by this institution in relation to the recognition and promotion of worker cooperatives. To this end, the Promotion of Cooperatives Recommendation (2002) and the Guidelines concerning statistics of Cooperatives (2018) were taken as the focus of study. From the analysis of both documents, the conclusion was drawn that although the former calls for the recognition of cooperatives in the terms established by the ICA, and for their promotion by States, establishing a legal framework favourable to them and compatible with their nature as self-managed enterprises, the fact is that associated work is still not recognised as a mode of work distinct from dependent work (wage-based) and self-employed(individual) work. This lack of recognition does not correspond to the recommendations of the ICA (2005) claiming that “the relationship of the worker-member with their cooperative should be considered as distinct from that of conventional wage-based dependent work and self-employed work”. The lack of recognition is often attributed to the modest size of these cooperatives and their possible use to circumvent the application of labour law. However, as we have shown, the former cannot be proven, and the latter is not sufficient reason to ignore or prohibit them, since there are other means to combat fake cooperatives. The lack of a contractual relationship between the worker-member and the cooperative is not a weakness but a strength and is the result of having a specific legal type for the cooperative, as opposed to other countries such as France or Italy which, because they lack such a type, are incorporated as Public Limited Companies or Limited Liability Companies, and subsequently hire their members so that they can work in their company.
Futuras intenciones de emprender en estudiantes de estudios secundarios chilenos y vascos
Authors: Torres-Ortega Jorge , Monzón Campos José Luis 
Published: December 2021

Las iniciativas emprendedoras -sean estas sociales o comerciales- generan un relevante impacto económico y social. Por esta razón, hoy en día apoyar al emprendimiento y a los emprendedores se ha convertido en una verdadera necesidad, ya que de ello depende en gran medida el desarrollo y crecimiento de nuestros territorios y países. En este contexto, lograr una comprensión más profunda de los principales determinantes del emprendimiento posee sin lugar a dudas un gran valor para las economías y la sociedad en general. Esto es de particular importancia en el caso de los adolescentes, por la necesidad que existe de estimular el emprendimiento desde edades tempranas. El presente artículo pretende ser un aporte en este sentido, planteándose como objetivo central caracterizar y comparar a estudiantes de estudios secundarios de dos territorios distintos desde el punto de vista de una serie de características personales y familiares, relacionándolas con sus intenciones de emprender futuras ya sea en el ámbito del emprendimiento comercial y/o social. Para el logro de tal objetivo, se aplicó una misma encuesta a una muestra de estudiantes chilenos (n=4661) y vascos (n=5767). Los resultados revelan que los estudiantes chilenos exhiben una mayor inclinación hacia seguir una carrera emprendedora que sus pares vascos. Asimismo, se observa que un conjunto de rasgos que dan forma a una “personalidad emprendedora” se asocian con mayores intenciones de emprender futuras en ambos grupos de estudiantes. Quienes desarrollan intenciones de emprender socialmente, por su parte, se vinculan más estrechamente con la posesión de sensibilidad social y sentido ético.
Lessons Learned and Corrective Actions from BSEE Initiated Unannounced Source Control Exercises In 2018–2019
Authors: Calvin John , Grant Lisa , Rogers Bryan 
Published: December 2021

Government initiated unannounced exercises (GIUEs) conducted by the Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) provide operators a challenging but fair opportunity to demonstrate their response capabilities. When a source control GIUE is initiated, personnel from both industry and government are expected to perform their response roles in real time as they would in an actual incident. Source control GIUEs are also used to objectively assess spill preparedness and identify any deficiencies and vulnerabilities. The intent of this report is to share appropriately redacted lessons learned and corrective actions that transpired from BSEE source control GIUEs for the benefit of regulators, operators, and other responders seeking to improve upon their existing capabilities.
During the 2018 and 2019 fiscal years, the BSEE Oil Spill Preparedness Division (OSPD) conducted 29 GIUEs. Of those 29 GIUEs, 17 were functional exercises and 12 were full-scale exercises involving the deployment of response equipment. The Source Control GIUEs, which comprised 7 of the 29 exercises, intended to assess a broader scope of readiness as compared to the more familiar capping stack soft shut-in scenarios from past years. OSPD coordinated with numerous stakeholders to ensure the appropriate experts were involved in the GIUE planning process. These interdisciplinary planning teams collaborated to develop previously unexplored but relevant scenarios involving surface blowouts, relief wells, and subsea well interventions. BSEE's intention is to maintain this coordinated effort to produce new and challenging scenarios for the purpose of ensuring maximal preparedness for all potential and plausible response conditions.
Increasing the source control GIUE program's scope and scale in this directed manner resulted in significant lessons learned and corrective actions relevant to both the regulated community and the regulators. OSPD has compiled and summarized these results for distribution. Lessons learned were classified utilizing the following 6 categories adapted from the Homeland Security Exercise and Evaluation Program (HSEEP) Guidance: Communications, Leadership and Management Processes, Organizational Structures, Plans or Procedures, Resources, and Training. With regards to corrective actions, OSPD issued these directives with the intent of providing operators an opportunity to resolve deficiencies identified during the source control GIUEs to ensure adequate preparedness and are not to be considered punitive.
This paper will present a redacted summary of these lessons learned and corrective actions identified during the 2018 and 2019 GIUE years for the benefit of everyone involved in spill response preparedness.
Examination of Current BSEE Oil Spill Response Research Efforts
Authors: Stone Karen N. , Cho Jay J. , McKinney Kristi J. 
Published: December 2021

Abstract No.:1141265
In the decade following the Deepwater Horizon catastrophe, considerable research and development has been accomplished to address known research gaps to respond to offshore oil spills; however, opportunities to enhance spill response capabilities remain. The Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) is the lead agency in the U.S. regulating energy production on the U.S. Outer Continental Shelf. BSEE's Oil Spill Response Research (OSRR) program is the principal federal source of oil spill response research to improve the detection, containment, treatment/cleanup of oil spills and strives to provide the best available information, science, research, and technology development to key decision makers, industry, and the oil spill response community. The paper will highlight several key collaborative projects with federal and industry stakeholders including System and Algorithm Development to Estimate Oil Thickness and Emulsification through an UAS Platform and Methods to Enhance Mechanical Recovery in Arctic Environments. Additionally, the paper will provide an update on the Development of a Low-emission Spray Combustion Burner to Cleanly Burn Emulsions where we partnered the Naval Research Laboratory and met with industry representatives to incorporate their needs in the final phases of the development effort.
SCAT Delineation of Oiling, Cleanup Verification, Chemical Sampling, Coring, and Mangrove Test Planting, Bodo, Eastern Niger Delta, Nigeria
Authors: Iroakasi Ogonnaya I. , Gundlach Erich R. , Visigah Kabari G. , Bonte Matthijs , Giadom Ferdinand D. , Oladipo Sola , Lenu Peter , Shekwolo Philip D. , Nwabueze Vincent O. 
Published: December 2021

Abstract
The Shoreline Cleanup Assessment Technique (SCAT) was effectively applied from 2015 to 2019 during the first stage (Phase 1) of assessment and cleanup of 1000 ha (2471 acres) of intertidal dead mangroves and oiled shorelines in Bodo, Eastern Niger Delta.
New SCAT methods and Phase 1 cleanup criteria were developed to delineate oil levels very soft intertidal mud and to monitor clean up efforts. The end goal of Phase 1 was to reduce subsurface oiling less than 35% as visually observed on the water infilling a pit 25–40 cm deep. Oiling levels and cleanup status were documented at 1065 locations with heaviest oil concentrations found in soft muds lining the intertidal channels (2 m tide range).
A large-scale chemical sampling program provided contemporaneous pit observations and measured hydrocarbons at 0–5 cm and 15–25 cm depths at 322 sites. There was poor conformance between hydrocarbon analyses and SCAT observations for surface sediments, but better conformance with subsurface chemistry as black and / or brown oil was clearly visible in the pits. Results of SCAT observations and chemical sampling show very high variations throughout the spill affected area and over short distances (5–10 m).
A coring study at 30 sites to 2–3 m depths with chemical sampling indicated that oiling is primarily restricted to the upper 40 cm due to water saturated compact deeper sediments inhibiting oil penetration with depth.
Lastly, SCAT developed and monitored a mangrove planting program. In spite of high oil levels (TPH over 40,000 at 6 of 7 sites), results from the first year show plant survival at 82% with 46% height growth of the surviving plants. The SCAT Phase 1 findings enabled the definition of the wider scope for remediation and revegetation of the former mangrove areas and will run through the life-cycle of the clean-up project. However, re-pollution remains a challenge to be managed to achieve success.
Band Encounters of Oiled Birds Rehabilitated and Released by Tri-State Bird Rescue & Research, Inc. between 1990–2016
Authors: Miller Erica A. 
Published: December 2021

Abstract
Band returns provide an inexpensive and relatively passive means of evaluating survival in the wild after rehabilitation for oil contamination. Unfortunately, most encounters are made when a banded bird is shot by hunters or found dead or injured, with limited sightings of live, banded birds in the wild. This study examines band encounters received on oiled birds that were washed, rehabilitated, banded and released by Tri-State Bird Rescue and Research, Inc. (Tri-State) during the twenty-six years from 1990 to 2016. Included in these data are 228 sightings of live birds that were oiled following the Deepwater Horizon MC252 incident, and 363 encounters (live or dead) of birds impacted by other spills. Not included are birds treated by Tri-State but banded under other permits, such as the 283 birds rehabilitated and released following the 1993 Tampa Bay oil spill. Analysis of these encounters overall reveals information on species survival post-release, distance traveled by individual birds, and evidence of breeding success.
The Freshwater Oil Spill Remediation Study (FOReSt): 2018 Pilot Study at the Experimental Lakes Area, Canada
Authors: Palace Vince P. , Peters Lisa , Berard-Brown Nancy , Smyth Patrick , Shanoff Tanya , Wiseman Grant , Tomy Gregg , Havens Sonya , Dettman Heather , Greer Charles , Kajpust Holly , Black Tyler , Hanson Mark , Gil Jose Luis-Rodriguez , Taylor Elliott 
Published: December 2021

ABSTRACT (#667537)
Monitored natural recovery (MNR) was assessed as a non-invasive method for limiting residual oil exposure in the aquatic environment following contained spills of Cold Lake Blend diluted bitumen (CLB) and conventional heavy crude (CHV) at the IISD-Experimental Lakes Area in Canada. Oils were applied and left in place for 72h to simulate potential spill cleanup response times. After physical removal of free surface oil, biological response and recovery (microbes, zooplankton communities, emergent insects, and benthic invertebrate) was assessed over 80d and exposure of polycyclic aromatic compounds (PACs) and their alkylated forms (aPACS) in water and sediment were characterized. Embryonic development of fathead minnow eggs exposed to water from each of the enclosures was used to determine potential impacts on fish early life stage development. There were significantly different concentrations of PACs in the enclosures treated with diluted bitumen and CHV immediately after application and attenuation differed between the two products throughout the study period. Water contained primarily 3 ring PACs and aPACs. Microbial taxa with known oil degrading capacity increased in water relative to total community abundance. Emergent insect abundance was significantly lower in both oil treated enclosures relative to reference enclosures, but fish development was not significantly impacted by oil treatments. Monitored natural recovery could be successfully applied to oil spill affected freshwater shorelines, but additional data are required to determine long term recovery trajectories.
A Case Study in Planning and Executing a Source-Control Exercise Using a Visual Simulator as a Well Response Training Tool
Authors: Oskarsen Ray T. , Morry Brett , Drieu Mike 
Published: December 2021

ABSTRACT
Since the 2010 Macondo incident, the oil industry has made many strides in improving offshore blowout prevention and preparedness. This includes manufacturing over 20 large subsea capping stacks with other supporting subsea source control equipment (e.g. cutting tools for debris removal, injection and monitoring equipment for subsea dispersants) , and routinely conducting emergency exercises to demonstrate the ability to simulate deploying their subsea control equipment defined in their source control emergency response plans, often on short notice for government initiated unannounced exercises. In 2017, Anadarko partnered with U.S. and Mexican government agencies to conduct a joint-preparedness exercise to demonstrate a binational response to a hypothetical pollution incident that would threaten the border zone of both countries. The exercise conduced in accordance with the Mexico – US (MEXUS) Plan, a bilateral agreement between both countries for offshore spill that would originate in one country and could impact the other country. Coordinating a drill that involved over 300 participants from multiple companies and organizations took several years. A short coming of previous similar exercises have been the lack of visualization and sense of realism. A fit-for-purpose visualization simulator was used improve the overall training and learning experience. The visual simulator is coupled with a dynamic multi-phase simulator to ensure that the physics of the blowout and intervention operations are as realistic as possible. The improved visualizations and physics of the source-control operation significantly improved the learnings compared to previous exercise events. This paper explains the general methodology for closing a capping stack, and, more importantly, the planning process that made the drill successful.