bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
Authors: Ahmad Sobari  
Published: December 2021

Tesis ini meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Dalam era Globalisasi saat ini yang mengharuskan semua manusia untuk berupaya mengembangkan kompetensi diri dari berbagai macam pengetahuan atau keahlian, kompetensi atau kemampuan yang kita miliki akan bermanfaat dalam mencapai tujuan yang diharapkan apabila tepat memilihnya, kompetisi yang terjadi saat ini bersifat global atau universal.
Desain Penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) keadaan saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan data langsung dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur.
Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan hak dan kesempatan kepada Sumber Daya Manusia Aparatur untuk mengembangkan kompetensi, yaitu dengan mengikutsertakan dalam diklat/pelatihan serta memberikan kesempatan untuk melanjutkan tingkatan pendidikan dengan tugas belajar/izin belajar.
Setiap pengembangan kompetensi terhadap Sumber Daya Manusia Aparatur akan dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier, Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan, diharapkan kebutuhan Organisasi untuk memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur dapat tercapai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PENGUATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Authors: U c u  
Published: December 2021

Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi aspek yang segera harus diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan arah dan kebijakan reformasi secara nasional.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling bagi pihak-pihak yang kompeten untuk memberikan keterangan akurat terkait permasalahan, sementara teknik bola salju (snowball sampling) digunakan pada objek kebijakan yang memperoleh dampak. Wawancara, Observasi dan Studi Kepustakaan menjadi teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data sementara reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan menjadi teknis analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini.
Adapun hasil penelitian ini adalah:

Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dalam Penguatan Aparatur Sipil Negara telah berjalan dengan baik sebagaimana terlihat dengan adanya peran agen perubahan sebagai influence actor bagi ASN lainnya. Berjalannya Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Republik Indonesia dapat dilihat dari aspek standar dan tujuan, sumber daya, hubungan antar- organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor serta aspek sosial, ekonomi dan politik.
Hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Kebijakan Refomasi Birokrasi dalam Penguatan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Republik Indonesia berupa lemahnya tim kerja (team work), penentangan (resistensi) dari dalam birokrasi itu sendiri.
Model akselerasi implementasi kebijakan reformasi birokrasi dalam penguatan ASN di Kementerian Agama Republik Indonesia adalah dengan mengadaptasi RELIGI (Reward and Punishment, Empathy, Leadership, Intuition, Group Working, and Interdependence).
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Authors: Hermansyah  
Published: December 2021

Fokus dari penelitian ini adalah Analisis Kualitas Pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, faktor-faktor yang memengaruhi serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau.
Penelitian ini menggunakan teori oleh Zeithaml, Valerie A, Bitner, Mary Jo terkait dimensi yang menentukan kualitas pelayanan, kemudian faktor yang memengaruhi yaitu faktor organisasi, faktor aparat dan faktor sistem pelayanan. dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau masih kurang baik. Hal ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana yang ada seperti tidak adanya ruang tunggu yang layak dan bersih dikarenakan gedung kantor yang sempit dan kecil, tidak tepat waktu dalam proses penyelesaian dokumen serta kurangnya aparat dalam melayani masyarakat.
Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta kelahiran antara lain:

Menguatkan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi dengan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dalam melayani masyarakat.
Meningkatkan sarana dan prasarana dengan memperluas gedung kantor dan mengganti peralatan yang ada dengan yang baru dan modern.
Mempermudah sistem pelayanan dengan melakukan kegiatan pelayanan jemput bola ke Kecamatan dan ke Kampung-kampung.
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA CIBUNUT KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Ahmad Zulfikar  
Published: December 2021

Penelitian ini berjudul Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan masalah yang di antaranya sumber daya manusia aparatur desa Cibunut yang mengelola keuangan masih rendah tingkat pendidikannya, Minimnya Alokasi Dana Desa Cibunut untuk pembangunan infrastruktur desa serta kurang dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat belum efektif dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepala keluarga miskin di Desa Cibunut semakin meningkat padahal dana yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Majalengka cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat miskin dan pembagian besaran alokasi dana desa yang masih disamaratakan untuk seluruh desa di Kabupaten Majalengka.
Saran teoritis perlu dikaji secara mendalam mengenai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya saran praktis sebaiknya Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan secara efektif apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sesegera mungkin mengubah Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Majalengka. Pemerintah Desa Cibunut sebaiknya memprioritaskan program kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang bersifat bottom up, Pemerintah Desa Cibunut sebaiknya melaksanakan berbagai alternatif strategi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan saling berkoordinasi antar- organisasi pengelola dan lintas sektor lainnya.
PROSES PEMBENTUKAN PERDA MENGENAI DESA ADAT DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU
Authors: Muh. Rival Payapo  , Muchlis Hamdi  , Megandaru Widhi Kawuryan  
Published: December 2021

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada desa di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku. Peluang ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan membentuk peraturan daerah mengenai desa adat guna mangatur jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat, walaupun dalam proses pembentukannya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 belum dapat ditetapkan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan peraturan daerah mengenai desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan teori Indrati (2017), faktor-faktor yang memengaruhi menggunakan teori Halim (2013), dan Strategi dalam mengefektifkan proses pembentukan peraturan daerah mengenai desa adat menggunakan analisis SWOT.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menyajikan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis reduksi data, display data, dan penarikan Simpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah mengenai desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat belum dilaksanakan sesuai dengan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan rancangan peraturan daerah mengenai desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat belum dapat ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi, yaitu kurangnya kualitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, adanya kepentingan berbagai pihak, kurangnya kualitas SDM tenaga pendukung, lambatnya penetapan desa adat oleh Pemerintah Daerah dan kurangnya pelibatan partisipasi masyarakat khususnya pelibatan lembaga adat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Strategi dalam mengefektifkan pembentukan peraturan daerah mengenai desa adat, yaitu membangun komunikasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah mengenai desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melibatkan partisipasi masyarakat khususnya lembaga adat dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah, dan meminimalisir kepentingan yang bertentangan dengan aturan normatif dan aturan adat di Kabupaten Seram Bagian Barat.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Authors: Ismael Halla  , Lenny Tamunu  , Nursalam  
Published: December 2021

Dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti masalah efektivitas pelayanan dan faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ilmu sosial secara kualitatif untuk mengukur UPTD dalam melaksanakan pelayanan secara efektif dan efisien sesuai pembentukan UPTD berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Disdukcapil. Input data, proses dan output di UPTD Disdukcapil di lima wilayah kecamatan masih sangat dibutuhkan sumber daya manusia, sebab jumlahnya masih sangat sedikit sehingga responsivitas belum memadai. Masih terkendala oleh prosedur pelayanan, semangat kerja sama dan loyalitas kelompok kerja, sarana prasarana, kecermatan, gaya pemberian layanan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Layanan Akta Kelahiran di UPTD belum terpenuhi secara maksimal. Adapun faktor Pendukungnya: Anggaran yang belum memadai. Komitmen Pemerintah sesuai rencana kerja belum efektif, sumber daya manusia yang jumlahnya masih sangat kurang. Kebijakan Peraturan Daerah yang belum rasional memahami kondisi wilayah pelayanan. Faktor Penghambat berupa Sarana dan Prasarana, Budaya kerja dan pelayanan, Kesadaran Masyarakat, dan Kedisiplinan Pegawai. Diharapkan dengan adanya penilaian kinerja maka semua penyebab yang menghambat dapat dikendalikan.
PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RANTAUPANJANG KIRI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKANHILIR PROVINSI RIAU
Authors: Helwani  
Published: December 2021

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang Batas Wilayah Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peraturan Desa, dan lain-lain. Sedangkan dalam Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Lebih lanjut undang-undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berada di desa. Perangkat desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa, karena pengalokasian dana desa tentunya diatur oleh perangkat desa, pemasukan hingga pengeluaran juga transfer dana dari APBN yang masuk ke desa dan menjadi APBDesa tentunya menjadi tanggung jawab para perangkat desa.
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data. Hasil dari penelitian ini, para perangkat desa di Desa Rantaupanjang Kiri melakukan pengalokasian dana desa sesuai dengan semestinya. Menerapkan seluruh komponen anggaran desa seperti pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Juga melakukan tahapan pengelolaan dana dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Terjadi beberapa hambatan yang dirasakan dalam pengalokasian dana desa, yakni cuaca, terlambatnya pencairan uang desa dan juga akses desa yang sulit ditempuh.
KINERJA SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENERAPAN E-GOVERNMENT
Authors: Eem Nurnawati  
Published: December 2021

Pemerintah telah menetapkan kebijakan e-Government melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik. Harapan yang muncul dari implementasi e-Government salah satunya adalah meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan.
Kajian ini mengupas perihal ada tidaknya pengaruh implementasi e-Government terhadap peningkatan kinerja aparatur. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan kajian terhadap temuan-temuan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi e-Government berpengaruh terhadap kinerja aparatur. Pengaruh tersebut paling terasa pada dimensi kuantitas kerja dan dimensi ketepatan waktu. Di sisi lain, diketahui bahwa implementasi e-Government belum berpengaruh terhadap dimensi kualitas kerja. Temuan tersebut menandakan masih perlunya upaya-upaya pengembangan kompetensi aparatur dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan instrumen utama dalam implementasi e-Government.
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA SEMANGAT BERTANI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA RAHARJA KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Didi Supriadi  
Published: December 2021

Desa wisata sebagai alternatif tujuan wisata yang menonjolkan pada gaya hidup dan kualitas hidup masyarakat dengan keasliannya juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial. Penelitian ini mengambil fokus pada strategi pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Semangat Bertani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Raharja. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Semangat Bertani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa raharja, untuk menganalisis faktor-faktor penghambatnya dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani faktor-faktor penghambat tersebut. Metode Penelitian yang penulis digunakan, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknis pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan analisis peninjauan literatur dengan menggunakan analisis SWOT untuk mencari strategi yang akan digunakan.
Berdasarkan hasil penelitian, dihasilkan alternatif strategi agar dapat dilaksanakan dan direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun Pemerintah Desa Raharja, yaitu: Penampilan kesenian dan kebudayaan masyarakat Desa Raharja secara rutin.
Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang agar memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raharja dan segera menerbitkan Keputusan Bupati Sumedang tentang penetapan Desa Raharja menjadi Desa Wisata. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar menguatkan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta mengadakan Pendidikan dan Pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Raharja agar pemberdayaan masyarakat lebih optimal dalam hal sadar wisata.
Kemudian bagi Pemerintah Desa Raharja agar segera membuat regulasi yang mengatur dan mendukung dalam strategi pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata Semangat Bertani dalam upaya Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Raharja dan juga memberikan pengertian bagi masyarakat akan manfaat Desa Wisata Semangat Bertani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Raharja.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Raden Wijaya  , Rezky Aprilia  
Published: December 2021

Tingkat kepuasan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur, apakah pelayanan yang diberikan dapat dikatakan baik atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatinangor dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat serta untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi indeks kepuasan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Jatinangor.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan induktif. Ruang Lingkup Penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi (Pengamatan), Wawancara, Dokumentasi dan Kuesioner. Data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dan kuesioner kemudian akan dianalisis menggunakan teknik skor dan persentase.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih dinilai kurang oleh masyarakat, yaitu penilaian terhadap kinerja aparat di kecamatan, ketepatan waktu juga biaya dalam mendapatkan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, serta kenyamanan dan keamanan dalam mendapatkan pelayanan. Hal ini diketahui berdasarkan beberapa indikator efektivitas yang digunakan untuk mengukur apakah sudah efektif pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Jatinangor di antaranya, yaitu produktivitas, mutu atau kualitas, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan.
IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (SIMPATEN/OSS) DI KECAMATAN BANDUNG KIDUL KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Nanang Rohiatna  
Published: December 2021

Inovasi dalam kebijakan pelayanan publik berbasis e-government ditujukan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang lebih berkualitas. Pelayanan perizinan secara online dengan SIMPATEN/OSS di Kecamatan Bandung Kidul ternyata belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari sedikitnya masyarakat yang melakukan permohonan izin sesuai kebijakan Wali Kota Bandung.
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Secara Online dengan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu (SIMPATEN/OSS). Metode penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi dan penentuan informan menggunakan snowball sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah terlaksana dengan baik namun masih adanya Kendala-dendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, sehingga pelayanan pada masyarakat belum tercapai dan diperlukan juga evaluasi kebijakan secara periodik.
PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN DESA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA NAGROG KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Rusmini  
Published: December 2021

Penelitian ini mengkaji masalah yang muncul dalam perjalanan desa Mandiri. Keterbatasan SDM, fasilitas, dan kurangnya pelatihan pra program di Desa Nagrog. Tujuan pelaksanaan program ini, untuk membantu Pemerintah dan Masyarakat mengatasi masalah: permodalan atau dana, pembangunan dan kegiatan padat karya produktif dalam mewujudkan desa mandiri. Metode yang digunakan penulis, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program di desa Mandiri Desa Nagrog dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses pelaksanaan dan tujuan pelaksanaan program desa Mandiri. Dalam proses pengelolaan organisasi dibagi menjadi dua program, yaitu desa Mandiri OKMS dan BUMDes. Tahapan Proses dijelaskan: tahap persiapan kegiatan, tahap implementasi, manajemen organisasi, mekanisme pengiriman bantuan, untuk evaluasi dan pelaporan. Tujuan program Mandiri di Desa Nagrog menggambarkan bagaimana manajemen bisnis melalui BUMDes dan bagaimana implementasi proyek infrastruktur yang dikelola oleh OKMS.
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA RAWABOGO KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Agus Supriatna  
Published: December 2021

Penelitian ini mengambil fokus pada strategi pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Rawabogo. Tujuan penelitian yang penulis sajikan adalah untuk menganalisis faktor-faktor penghambatnya dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani faktor-faktor penghambat.
Metode yang penulis digunakan, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknis pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan analisis peninjauan literature dengan menggunakan analisis SWOT untuk mencari strategi yang akan digunakan. Hasil penelitian terdapat alternatif strategi agar dapat dilaksanakan dan direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung maupun Pemerintah Desa Rawabogo, yaitu: keasrian alam, Penampilan kesenian dan kebudayaan masyarakat Desa Rawabogo. Dengan harapan Pemerintah Kabupaten Bandung agar memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Rawabogo dan segera menerbitkan Keputusan Bupati Bandung tentang penetapan Desa Rawabogo menjadi Desa Wisata.
Manfaat adanya penguatan sumber daya manusia dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Rawabogo agar pemberdayaan masyarakat lebih optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.