bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Level of Trust, Knowledge and Religiosity Against Muzakki's Interest in Issuing Zakat at BAZNAS Salatiga City
Authors: Prastyo Heru , Yunianto Tri , Renwarin Rugaya 
Published: December 2021

This research aim to to know: (1) Influence level trust to enthusiasm of Muzakki in releasing religious obligatory, (2) Knowledge to enthusiasm of Muzakki in releasing religious obligatory, (3) Religiusitas to enthusiasm of Muzakki in releasing religious obligatory, (4) Influence between level trust, and knowledge of religiusitas to enthusiasm of Muzakki in releasing religious obligatory in BAZNAS Town of Salatiga. Type Research which is used in this thesis is research of combination (methods mixed) between quantitative diskripsi and diskripsi qualitative. Determination of sampel use method of purposive sampling. Sampel obtained by counted 80 responder of muzakki which paying religious obligatory in BAZNAS Salatiga. Pursuant to result of research in Body of Amil Religious Obligatory National (BAZNAS) Town of Salatiga indicate that: Trust storey;level have an effect on positive and signifikan to enthusiasm of muzakki, Knowledge have an effect on positive and signifikan to enthusiasm of muzakki, Religiusitas have an effect on positive and signifikan to enthusiasm of muzakki, and Storey;Level trust, and knowledge of religiusitas by together influence by signifikan enthusiasm variable of muzakki in [Releasing] Religious obligatory in Body of Amil Religious Obligatory National (Baznas) Town of Salatiga.
ANALISIS PENCAPAIAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MERAIH PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
Authors: Henovanto Khansa , Mansur Muhammad , Ghina Siti , Putri Zahra Karyna 
Published: December 2021

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini senada dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjadi salah satu hal yang perlu ditunaikan oleh tiap pemerintahan, tak terkecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2019, Komisi Informasi memberikan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mana pemerintahan ini merupakan salah satu pemerintahan provinsi dengan permohonan informasi paling banyak dibanding provinsi lain. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis upaya apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga mampu mendapatkan penghargaan tersebut. Hasil analisis ini berhasil menemukan bahwa walaupun DKI Jakarta telah berhasil meraih penghargaan ini, tetap ada hal yang perlu menjadi evaluasi, sehingga analisis ini juga mencari permasalahan yang bisa menjadi bahan masukan baik bagi pemerintahan provinsi DKI Jakarta sendiri maupun pemerintahan provinsi lainnya agar terus menerapkan dan mendukung keterbukaan informasi publik.

Abstract
A good government is one who applied transparency and accountability in their administration. This is similar to Indonesian law no. 14 of 2008 about Public Information Openness. This law has become an obligation for every government organization, including provincial government of DKI Jakarta. In 2019, DKI Jakarta has received an award from Information Commission by being one of the most government organizations that applied Public Information Openness. Moreover, DKI Jakarta has experienced being the most requested of any public informations. This research intends to find out what has provincial government of DKI Jakarta done until they reach the award. The result of this analysis is even though DKI Jakarta has reach its succeed, there is few things that needs to be considered, so that it can be evaluated by DKI Jakarta itself or any other provincial government, along with the goals that all of the governments will always apply and support Public Information Openness.
TOTALITER PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG KOSONG: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Authors: Bayuaji Yunanto 
Published: December 2021

Abstrak
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah dan sebagai bagian dari penyelenggara Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karena itu teori ini di arahkan secara khas ilmu hukum. Keberadaan teori ini adalah untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Temuan dari penelitian ini adalah pentingnya mengisi kekosongan wakil kepala daerah untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena Kementerian Dalam Negeri belum secara tegas mengatur dalam suatu produk hukum, pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yakni Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Kata Kunci: Pemerintah daerah, Jabatan, Wakil Kepala Daerah, Hukum.
Abstract
In government affairs, the government delegates part of the affairs to the government apparatus or regional government representatives. The regional government consists of the regional head and deputy regional head as the highest government holders in the area and as part of the State administration. This research is a normative juridical research, therefore this theory is in the discussion that is typical of legal science. The theory of this research is to provide a solid foundation, in each study must discuss the analysis relating to the analysis and construction carried out methodologically, systematically and consistently. The findings of this study are important which help the deputy regional head vacancies to help regional heads carry out their duties and functions. This is because the Ministry of Home Affairs has not confirmed in a legal product, the filling of regional representative positions is carried out in accordance with the provisions of the legislation concerning the election of regional heads Article 17 of Law Number 10 of 2016 concerning Election of Governors, Regents and Mayors.
Keywords: Local government, Position Deputy Regional Head, Law.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN, KOMPETENSI APARATUR DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PENGAWASAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA DEPOK
Authors: Nur Muhamad , Effendy Khasan , Djaenuri M. Aries , Lukman Sampara 
Published: December 2021

Abstrak
Penyelenggaraan pemerintahan diperlukan sebuah jalannya manajemen pemerintahan yang maksimal guna dicapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tuntutan konstitusi pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa Pendidikan merupakan hak setiap warganegara dan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalis pengaruh implementasi kebijakan pengawasan, kompetensi aparatur, dan budaya organisasi terhadap kinerja pengawasan bidang pendidikan dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan kuesioner terbuka dan tertutup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi kebijakan pengawasan, kompetensi aparatur dan budaya birokrasi terhadap kinerja pengawasan bidang pendidikan dasar baik secara parsial maupun secara simultan.
Kata Kunci: Pengawasan, Kompetensi Aparatur, Budaya Organiasi, Kinerja Pengawasan.
Abstract
The administration of government requires a way of maximizing government management in order to achieve good governance in order to realize the welfare of the people and constitute demands of the constitution at the Preamble of the fourth Alenia 1945 Constitution. Article 31 of the 1945 Constitution states that Education is the right of every citizen and the government and regional government guarantees the implementation of the national education system in accordance with Law Number 20 of 2003. This research aims to examine and analyze the effect of the implementation of supervisory policies, apparatus competencies, and culture organization of supervision performance in the field of basic education. The method used in this research is quantitative with open and closed questionnaires. The results of this study indicate that the causality relationship partially or simultaneously between the Implementation of Supervision Policy, Apparatus Competency and Bureaucratic Culture to the Supervision Performance of the Basic Education Sector is entirely positive and significant.
Keywords: Oversight, Apparatus Competency, Organizational Culture, Oversight Performance.
PENTINGNYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Authors: Pujoyono Surya , Akbar Bahrullah , Djaenuri Aries , Ilham Muh. 
Published: December 2021

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan membagikan kuesioner kepada 104 responden yang diambil secara sensus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemimpinan dan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan.
Kata Kunci: Kepemimpinan, Kompetensi, Kinerja, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Abstract
This study aims to analyze the influence of leadership and competence on the performance of government procurement of goods and services in the Directorate of Prevention and Control of Direct Communicable Diseases of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. This study uses a quantitative approach. Data collection was carried out using questionnaires to 104 respondents taken by census. Data analysis was performed using SPSS. The results found that leadership and competence affect the performance of government procurement of goods and services in the Directorate of Prevention and Control of Direct Communicable Diseases of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, both partially and simultaneously.
Keywords: Leadership, Competence, Performance, Procurement of Government Goods and Services.
EFEKTIVITAS BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENEGAKKAN HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA
Authors: Slamet Suradi Agung , Djaenuri Aries , Effendy Khasan , Lukman Sampara 
Published: December 2021

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian sebanyak 9 orang ditentukan dengan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Badan Keamanan Laut belum efektif dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia, hal ini disebabkan menurunnya pelaksanaan operasi Badan Keamanan Laut selama tahun anggaran 2018. Bila dibandingkan dengan kompleksitas tuntutan dan tantangan keamanan dan keselamatan perairan laut Indonesia yang luasnya mencapai lebih kurang 5,8 juta km2 dengan kondisi geografis negara kepulauan yang terdiri dari 17.054 pulau, maka efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia perlu ditingkatkan. Konsep Baru yang didapat dari analisis efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia adalah konsep baru tentang Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia.
Kata kunci: efektivitas, badan keamanan laut, penegakan hukum.
Abstract
The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Maritime Security Agency in carrying out law enforcement functions in Indonesian marine waters. Research uses a qualitative research approach. 9 informants of the research were determined by snowball sampling. Data collection was carried out using observation, interview and literature study techniques. Data analysis using descriptive analysis developed with triangulation analysis. The results of the study found that the Maritime Security Agency has not been effective in carrying out law enforcement functions in Indonesian marine waters, this is due to the decreasing operation of the Maritime Security Agency during the 2018 budget year. less 5.8 million km2 with the geographical condition of an archipelago consisting of 17,054 islands, the effectiveness of the Maritime Security Agency in carrying out law enforcement functions in the territorial waters of Indonesia and Indonesia's jurisdiction needs to be improved. The new concept obtained from the analysis of the effectiveness of the Maritime Security Agency in carrying out law enforcement functions in the territorial waters of the Indonesian seas and the jurisdiction of Indonesia is a new concept about the Management of Facilities for Indonesia's Marine Security Infrastructure.
Keywords: effectiveness, marine security agency, law enforcement.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada Karyawan Bank BRI Kantor Cabang Cianjur)
Authors: Ilham Ramadhiansah  , Ika Celsie Agustin  , Hilmi Fauzi  , Hilmi Abdil Majid  , Herdiansyah Nurzaini  , Babay Suhaemi  
Published: December 2021

Penelitian ini berjudul Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Bank BRI Kantor Cabang Cianjur), lokasi ini dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa Bank BRI Kantor Cabang Cianjur merupakan salah satu bank terbesar yang ada di Kabupaten Cianjur. Latar belakang penelitian ini adalah Budaya Organisasi sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi Kinerja Karyawan Bank BRI Kantor Cabang Cianjur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi konstruktif, budaya organisasi pasif-defensif, dan budaya organisasi agresif-defensif berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan sebesar 53,4% sedangkan sisanya 44,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Budaya organisasi konstruktif berpengaruh secara parsial dengan nilai signifikan 0,027 lebih kecil dari α = 0,056. Budaya organisasi pasif-defensif berpengaruh secara parsial dengan nilai signifikan 0,038 lebih kecil dari α = 0,055. Budaya organisasi agresif-defensif berpengaruh secara parsial dengan nilai signifikan 0,004 lebih kecil dari α = 0,040. Maka diharapkan Bank BRI Kantor Cabang Cianjur untuk selalu meningkatkan dan menyempurnakan budaya organisasi demi mencapai kinerja karyawan yang maksimal.
PELAKSANAAN PRODUKSI PRODUK HALAL FOOD MENGGUNAKAN AKAD KERJASAMA DI TINJAU DARI PRINSIP TABADUL AL-MANAFI DAN AN’TARADHIN
Authors: Hardiati Neni , Hakim Atang Abdul 
Published: December 2021

Cooperation agreement in the principles of Tabadul al-manafi and An'taradhin is very effectively applied. For this is evident from the fundamentals of the law. This principle is aqidah, shari'ah and morals. This economic system is based on Islamic values, namely equality, usefulness, balance, kindness and universality (rahmat li al-aalmin), so that the people of Indonesia in the future experience improved economic welfare on the basis of sharia principles. According to thrifty authors that the cooperation agreement has the benefit to be applied to the actors of the production of halal food products. The source of the law that underlies all economic activities, and other philosophical foundations of Islamic law that form the basis in developing the Islamic economy anywhere and in any form, and should not be out of the sharia corridor. Benefit is the main objective in Islamic economic activities and avoids all forms of normality. Through this paper by qualitative research method, with normative juridical approach through literature study. So that with this method can be excavated filosifis values in the development of Islamic economy in the field of halal product production.
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEMENANGAN WAKIL BUPATI MELAWAN BUPATI DALAM PILKADA 2015 DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
Authors: Muhammad Ismail  , Djohermansyah Djohan  , Dahyar Daraba  
Published: December 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Faktor-faktor Apa sajakah yang menjadi Penentu kemenangan Wakil Bupati melawan Bupati dalam Pilkada 2015 di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data melalui wawancara dan sumber referensi literatur yang didukung terkait dengan menganalisis temuan data. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam menggali informasi. Secara deduktif, penulis menggunakan teori Peter Schroder (2010) sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan faktor kemenangan Wakil Bupati Melawan Bupati dalam Pilkada 2015.
Hasil penelitian menunjukkan Wakil Bupati Bungo memiliki sejumlah kelebihan dalam faktor internal yang mampu dimanfaatkan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 untuk menarik simpatik para pemilih. Adanya kelebihan dari kekuatan a). Profil pasangan calon yang berdasarkan Basis wilayah dan identitas suku, b). Individu yang religius, 3). Program yang menarik, 4). Kinerja teruji, 5). Kompetensi berdasarkan pendidikan, serta 5). Sumber daya kekuatan tim sukses yang mengakar sampai ke Desa-desa membuat Wakil Bupati meraih Kemenangan dalam Pilkada. Kemudian beberapa strategi yang digunakan berdasarkan analisis: 1. Pemilihan tim sukses, langkah menentukan pemilihan tim sukses di antaranya, yaitua).Pendekatan sebelum pilkada,b). Memperluas pergaulan, c). Karakter loyal, d). Pembentukan tim sampai ke pelosok daerah, e). Komunikasi terhadap tim sukses, 2. Kemampuan pengolahan logistik dari Calon Kandidat untuk dapat menggunakan sumber daya Finansial secara tepat, 3. Pemilihan profil kandidat dan kewilayahan, penyebaran suara yang tidak terfokus pada satu titik saja, serta 4.Perumusan Program yang menarik hati masyarakat berdasarkan dari permasalahan di lapangan yang sesuai dengan persebaran penduduk terbanyak.
ANALISIS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA KARANGJAYA KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU
Authors: Muhammad Ikrom Seknun  , Khasan Effendy  , M. Irwan Tahir  
Published: December 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas Pendampingan di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place, dan paper.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya kecamatan Namlea Kabupaten Buru belum maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pendampingan Masyarakat desa. Hal ini dikarenakan menurut teori menurut T.R. Mitchell, ditemukan kualitas kerja Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal, ketepatan waktu yang belum maksimal, kurangnya inisiatif yang digagas oleh pendamping lokal desa, kemampuan yang belum memadai serta komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Kinerja Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya, sarana pendukung kerja yang belum memadai, serta lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA WANAHERANG KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Authors: Dessi Aflenasari  , M. Aries Djaenuri  , Megandaru W. Kawuryan  
Published: December 2021

Alokasi dana desa di Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor adalah yang cukup besar, yakni lebih dari setengah miliar rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya.
Penelitian ini menggunakan desain kualitatif-deskriptif. Penentuan informan atau sumber data pada penelitian ini secara purposive sampling dan snowball sampling. Selain itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggunakan Triangulasi sumber.
Hasil penelitian menunjukkan pencapaian program/kegiatan dalam rangka pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Wanaherang terlihat dari pemberian layanan terbaik, bermutu dan berkualitas untuk semua jenis pelayanan publik serta terlaksana dengan baik segala program pemerintah desa sebagaimana laporan pertanggungjawaban. Kebijakan alokasi dana desa di Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri berdasarkan empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi juga terimplementasi dengan baik. Adapun upaya pemerintah desa dan masyarakat Desa Wanaherang 1) Mendengar aspirasi masyarakat, 2) Mewujudkan aspirasi masyarakat desa, 3) Memuat dan menyusun aspirasi masyarakat tersebut melalui Musrenbang desa, 4) Melaksanakan musyawarah bersama masyarakat pada saat anggaran alokasi telah dicairkan dan akan digunakan, 5) Menyediakan segala sarana dan prasarana desa, 6) Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan pembangunan secara berkelanjutan , 7) Kerja sama instansi, 8) Masyarakat turut berpartisipasi dalam musyawarah dan juga melakukan pengawasan pada setiap kegiatan pemerintah desa, 9) BPD berperan aktifdalam mengawasi, mengendalikan dan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dari masyarakat, 10) Kontribusi pendamping desa dalam pembinaan teknis maupun operasional kegiatan desa.