bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGELOLAAN PEKARANGAN UNTUK KETAHANAN PANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19
Authors: Wijayanti Septi Nur , Setiawan Agus Nugroho 
Published: March 2021

Saat ini lahan pertanian tanaman pangan di Gondoarum, Wonokerto, Turi mengalami penyusutan sehingga untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan masyarakat harus membeli di warung atau pasar. Salah satu lahan yang potensial untuk dikelola menjadi lahan pertanian untuk menghasilkan bahan pangan adalah pekarangan. Sebagian besar masyarakat Gondoarum merupakan petani, namun yang mengelola halaman dan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan masih terbatas, karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilannya. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tujuan menjadikan pekarangan rumah di Gondoarum menjadi lahan pertanian produktif. Program pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan metode partisipatif, melalui beberapa tahapan mulai dari koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, implementasi di lapangan, sampai monitoring dan evaluasi dengan melibatkan Tim Pelaksana dari UMY, ibu-ibu PKK, Kepala Dukuh dan Ketua RT serta Ketua RW. Program pengabdian pada masyarakat telah berjalan baik dengan tingkat partisipasi masyarakat Gondoarum cukup tinggi, dan memberikan hasil masyarakat mampu mengelola pekarangan dan mampu mewujudkan halaman asri, teratur, indah dan nyaman, serta produktif. Program pengabdian pada masyarakat telah memberikan kemanfaatan yang luas dengan mampu menyediakan berbagai bahan pangan dari hasil panen di pekarangan dalam masa pandemi Covid-19.
KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DUSUN SEMPU, WONOKERTO, KABUPATEN SLEMAN
Authors: Azmawati Dian , Kartikasari Wahyuni 
Published: March 2021

Dusun Sempu berada di kaki gunung Merapi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai salah satu dari 13 dukuh di Desa wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa Yogyakart, mayoritas warga dusun bermata pencaharian sebagai petani, khususnya salak. Sempu memiliki 330 kk, dengan jumlah penduduk 1136, terdiri dari laki-laki 574 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 562 jiwa. Dusun ini sudah cukup maju, tampak dari kondisi ekonomi sebagian besar warganya dan fasilitas pendidikan serta kesehatan yang baik.
Dalam aspek sosial kemasyarakatan, warga dusun sudah cukup maju dengan aktifnya organisasi, seperti organisasi kepemudaan yaitu Kelompok Karang Taruna dan arisan, serta keagamaan seperti TPA. Kegiatan musyawarah sering dilakukan oleh masyarakat Dukuh Sempu dalam rangka mencari sebuah solusi, dalam pertemuan arisan antar RT, rapat ibu-ibu PKK, Pertemuan bapak-bapak atau pada perkumpulan yang diadakan di Dukuh Sempu. Namun pengambilan keputusan masih sering dilakukan hanya dengan mendengarkan keputusan dari kaum laki-laki, sehingga peran perempuan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan masih rendah. Kultur sosial budaya yang ada menempatkan perempuan pada kelas kedua. Hegemoni budaya patriarkhi menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, organisasi, maupun politik, sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah, sehingga perempuan lebih memilih bersikap pasif. Kondisi tersebut mendorong kami untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat agar pembangunan dusun Sempu dapat berjalan dengan lebih baik. Melalui kegiatan pengabdian dengan tema “Kesetaraan Gender”, diharapkan dengan keterlibatan perempuan, pembangunan yang berjalan menjadi sensitif terhadap kebutuhan berbagai elemen dalam masyarakat, salah satunya adalah perempuan.
PEMBERDAYAAN ANGGOTA AISYIYAH CABANG KASIHAN BERBASIS OLAHAN BAHAN PANGAN LOKAL
Authors: Istiyanti Eni , Sarjiyah Sarjiyah 
Published: March 2021

Anggota Aisyiyah Ranting Ngestiharjo dan Tamantirto Utara cabang Kasihan mempunyai usaha produksi snack (jajanan) dengan bahan baku sebagian besar dari tepung terigu. Snack yang diproduksi dengan bahan pangan lokal seperti ubi jalar dan ubi kayu masih sangat terbatas dengan tampilan yang kurang menarik konsumen kekinian. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dan ketrampilan dalam mengolah bahan pangan lokal masih terbatas. Tujuan dari kajian ini yaitu 1) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan membuat jajanan (snack) berbasis bahan pangan lokal, 2) mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai agar snack dari bahan pangan lokal dikenal dan diminati banyak konsumen. Guna mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pelatihan pembuatan snack dari bahan pangan lokal (ubi jalar dan tepung mocaf) dan fasilitasi peralatan serta penyuluhan dan pendampingan dalam menerapkan strategi pemasaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa adanya pelatihan dan fisilitasi peralatan dapat meningkatkan ketrampilan dalam mengolah bahan pangan lokal dari ubi jalar dan tepung mocaf menjadi berbagai kue dan roti. Penerapan strategi pemasaran yang tepat dapat meningkatkan permintaan konsumen. Konsumen menjadi bertambah karena tampilan snack menarik, rasanya enak dan harganya tidak mahal.
PEMBERDAYAAN KADER POSYANDU BALITA KENANGA di BIDANG KESEHATAN GIGI dan MULUT
Authors: Arinawati Dian Yosi , Febria Nyka Dwi 
Published: March 2021

Survei Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 menyebutkan sebanyak 57,6% masyarakat mempunyai masalah kesehatan gigi dan hanya 10,2% yang mendapatkan penanganan oleh tenaga medis. Posyandu merupakan program integrasi kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga yang dibantu oleh tenaga kesehatan dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak. Pelaksanaan posyandu dilaksanakan secara kordinatif dan integratif disesuaikan dengan kebutuhan lokal atau situasional dengan mempertahankan aspek pemberdayaan masyarakat. Namun program pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang merupakan pondasi kesehatan dasar belum pernah dilaksanakan di posyandu. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan gigi dan mulut masyarakat melalui pelatihan kader posyandu balita. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Posyandu Kenanga, berlokasi di dukuh Bandut Lor, desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 9 orang kader. Alur pengabdian dimulai dengan pelaksaan pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan dasar seputar kesehatan gigi dan mulut kader, presentasi materi kesehatan gigi dan mulut oleh tenaga kesehatan, dan diakhiri dengan postest. Hasil pretes/postest menunjukkan adanya kenaikan pengetahuan kesehatan gigi dan mulut walaupun tidak 100%. Dengan adanya pelatihan kesehatan dan gigi mulut kepada kader posyandu, diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam upaya edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan gigi dan mulut, mendeteksi dini adanya penyakit gigi dan mulut anak, serta mampu melakukan rujukan ke puskesmas.
PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT DALAM DETEKSI KANKER SERVIKS DAN PAYUDARA DI DESA RINGINHARJO
Authors: Dhiya An Alfun , Wahyuni Alfaina , Hayati Nur 
Published: March 2021

Data Kesehatan Provinsi DIY tahun 2016 menunjukkan angka kejadian kanker serviks di Kota Yogyakarta sebanyak 341 kasus, Kabupaten Sleman sebanyak 962 kasus, Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 105 kasus, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 205 kasus, dan terbanyak di Kabupaten Bantul sebanyak 1.355 kasus. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara. Mitra kegiatan ini adalah Ibu-ibu kader di Desa Ringinharjo, Bantul. Dilaksanakan pada hari Minggu, 13 September 2020 yang dibagi menjadi dua sesi yaitu pada jam 08.30-10.30 dan jam 10.30-12.30. Metode yang digunakan adalah ceramah secara langsung kepada total 34 orang ibu-ibu kader dengan materi berupa pengetahuan tentang kanker serviks, kanker payudara, dan tumor organ reproduksi yang didahului dengan pretest dan posttest pada akhir kegiatan dalam bentuk kuesioner. Kegiatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19. Selanjutnya hasil pretest tentang pengetahuan kanker serviks 71%, dan hasil rerata posttest 80% yang mana dari hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan sebanyak 9%. Sedangkan rerata pretest tentang pengetahuan kanker payudara 63%, dan hasil rerata posttest 76%. Sehingga dari hasil tersebut adanya peningkatan pengetahuan sebanyak 13%. Kegiatan ini diakhiri dengan pemeriksaan USG gratis untuk ibu-ibu kader yang hadir.
Spectrum of pigmented lesions of skin: a retrospective study in a tertiary health care of Southern Assam
Authors: Ahmed S. K. Abdullah , Ullah Sania Sultana , Bhuyan Karishma , Deka Monoj K. , Sheikh Shah Alam 
Published: March 2021

Background: Pigmented lesions are one of the most common cause for dermatological consultation. Most of them are benign, while a majority of them have malignant transformation and are called as melanoma. A careful histopathological interpretation by the pathologist is needed in the diagnosis and management of these lesions. Aims and objectives of the study were- 1. To study the spectrum of various pigmented skin lesions. 2. To establish the correlation between the microscopic pathological findings of various skin lesions with the presenting clinical features.Methods: A 3-year study was conducted in the pathology department of tertiary care centre on all skin biopsy tissue which came as pigmented lesion. The entire skin biopsy is submitted for routine processing and embedded in paraffin wax. 3-5 mm thick paraffin sections of the skin biopsy are stained with H and E.Results: Out of 432 skin biopsies studied during this period, 58 cases were diagnosed as pigmented skin lesions. Of these, the biopsy tissue was inadequate in 5 cases while five cases presented with non-specific findings. Of the remaining cases, 15 were malignant and 33 were benign lesions. Only 18 of these were of melanocytic origin with 8 cases of malignant melanoma and 10 nevi. In the present study an analysis of the clinical diagnosis with the histopathological diagnosis revealed a positive correlation in 54% cases.Conclusions: A good clinical correlation and biopsy with histopathological diagnosis is necessary for the accurate diagnosis and definite treatment of patients with pigmented skin lesions.
Regulation of water regime of sod-podzolic soil in fruit tree nursery and water distribution pattern in the soil profile under different irrigation regimes
Authors: Romanovskaya A. Yu. , Shumakova K. B. 
Published: March 2021

Based on the results of field experiments carried out in the nursery of Michurin garden of Russian State Agrarian University named after K.A. Timiryazev, rational irrigation schedules for apple-tree seedlings of different age (1-, 2- and 3-year-old) were developed and scientifically substantiated. Excess water was diverted from the experimental plot by underground drainage system, and the drip irrigation system was used for watering plants. With its characteristic low rate of water usage and highly frequent irrigation applications it allows the moisture content to be maintained within a narrow range. The effectiveness of irrigation schedules was evaluated by the response of seedling – their biometric characteristics, determining the productivity of apple trees in orchard in future, such as average plant height, stem diameter at 20 cm height, leaf surface area, which were measured. The amount of high-quality planting stock was recorded in each variant as well. In order to btain 1-year-old apple seedlings it is recommended to maintain soil moisture within the range of 70–90% of field capacity (FC). This irrigation schedule results in the maximum amount of standard planting stock (1-st and 2-nd category) – 25.9 thousand seedlings per ha, with the average leaf surface area of 1 468 cm2, trunk diameter – 1.8 cm, plant height – 140 cm. For 2- and 3-year-old seedlings the differentiated irrigation schedule was developed, whereby the moisture content and depth of the wetted layer varies as the root system grows. In the first year of growth soil moisture should be maintained within the range of 70–90% FC in 0–30 cm layer because of the poorly developed root system; for 2- and 3-year-old nurslings soil moisture can be reduced to 60–80% FC in 0–40 cm and 0–50 cm layer respectively. The height of 2-year-old seedlings was on average 174 cm, leaf surface area – 3 715 cm2, stem diameter at 20 cm height was 2.3 cm, the amount of standard planting stock was 25 thousand seedlings per ha. The 3-year-old seedlings reached the height of 214 cm, were characterized by leaf surface area of 5 973 cm2, stem diameter at 20 cm of 2.8 cm, the yield of standard seedlings was also 25 thousand seedlings per ha. Moreover, for two variants of irrigation (60–80% FC and 70–90% FC) moisture distribution contours immediately after irrigation, 24 hours after irrigation and before the next irrigation application were designed. The areas of segments with different moisture content in vertical section of contours were calculated, thus, revealing the character of moisture distribution down the soil profile and allowing performance of comparative characteristic of irrigation schedules. The obtained wetting contours indicate the absence of unproductive losses of irrigation water for infiltration into the underlying horizons when the considered drip irrigation schedules were applied.
POLITIK PEMBERLAKUAN SYARI`AT ISLAM DI ACEH DAN KELANTAN (1993-2014)
Authors: Zada Khamami 
Published: March 2021

The application of Islamic rules in Aceh and Kelantan is also related to the political power. There is a significant difference about political treatment on the application of Islamic law in Aceh and Kelantan. In Aceh, the central government (Indonesia) thinks that it is needed to apply jinâyah law in Aceh as a strategy to solve conflicts. This political rule has been applied in the republic of Indonesia since the leadership of Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri to Susilo Bambang Yudhoyono. The main factor that influences the Indonesian political government rule is the central conflict with the Acehnese in the leadership of Soeharto presidential to the Helsinski Agreement 2005. Some vertical conflicts happened between the central government and the Acehnese were solved by giving special autonomy in applying the Islamic rules. Not only family law and economic law which are given autonomy to be applied in Aceh, but also the autonomy to apply jinâyah Law. In Kelantan, Federal government (Malaysia) did not have political wish to apply Jinayah Law in Kelantan since the leadership of Mahathir Muhammad, Abdullah Badawi to Najib Razak. Moreover the federal government made the issue of the application of jinâyah law as the political commodity to get the political sympathy from the people, who are the partner of non Moslem voters in the national ranks and some Moslem voters who are not affiliated with PAS. This political needs factor is kept by the Federal Government to respond the Kelantan’s government wish to apply Islamic rules.Copyright (c) 2015 by Al-Ihkam. All right reserved DOI : 10.19105/al-ihkam.v10i1.588
Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum dI Indonesia
Authors: Baehaqi Ja'far 
Published: March 2021

ABSTRACT There is a relationship between Islam and culture on the one hand and the law on the other. This paper attempts to answer the question about the influence of Islam and the culture in the formation of law in Indonesia. Through a systems approach gained answer that Islam and culture in Indonesia plays an important role in creating social order and piety. As a comprehensive belief system that includes the dimensions of the hereafter and worldly at the same time Islam play the role as a source of inspiration and legitimacy. Meanwhile, as a product of human in responding to natural and life lived culture played a role as a way of life and behavior on the side of religion. As a means to create order and a tool of social engineering, law in Indonesia can not be separated from Islam and culture. Establishment of state law will inevitably have to consider Islam and culture. If not, then the law will be alienated and lose relevance.
Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia
Authors: Fariana Andi 
Published: March 2021

Fatwa tidak sama dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) kurang lebih sebanyak 107 fatwa dan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi bagian penting dalam sistem Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living law-nya adalah Hukum Islam. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan dengan (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), (2) pendekatan sejarah (hystorical approach), (3) pendekatan politis (Political approach). Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dengan memperhatikan sistem hukum yang berlaku dan kemudian dilakukan penafsiran. (Fatwa is not the same as the state law which has binding force for all citizens, but it may have binding force after being transformed into a legislation. Fatwas that have been issued by the DSN-MUI (the National Sharia Council of Indonesian Ulama Council) are approximately 107 fatwas and have contributed positively to the regulation of the legal system of Islamic economics. Fatwa of the DSN-MUI has became an important part in the law system of the Republic of Indonesia which is based on Pancasila (The Five Principles) in which the first principle of the Pancasila is the Almighty God and one of its living law is Islamic law. This research applies normative legal method with analytical descriptive approach, which describes systematically, factually and accurately all the facts and problems being studied. This is done by associating them with theories of law through (1) statute approach, (2) hystorical approach, and (3) Political approach. Next, the data obtained are analyzed through juridical qualitative method by considering the legal system before being interpreted)
RAGAM TEORI INTERPRETASI HADÎTS NABI SAW (Telaah atas Implikasi Logis dari Keragaman Interpretasi Hadîts)
Authors: Ghazali Ghazali 
Published: March 2021

Keragaman teori interpretasi terhadap Hadîts al-Syarîf (tekstual dan kontekstual) menimbulkan implikasi yang sangat signifikan terhadap produk-produk fiqih Islam. Hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat Islam dahulu, akan tetapi kita yang hidup di era modern inipun merasakan hal yang serupa. Di mana sebagian problematika yang dihadapi bangsa Indonesia terimplikasi oleh adanya keberagaman interpretasi tersebut, seperti masalah jender (kepemimpinan formal sosok wanita dalam pemerintahan), sistem pembagian harta warisan, pembaharuan hukum posistif Indonesia dan lain-lain. Maka dalam menyikapi dan memandang keragaman tersebut tentunya umat Islam terutama kalangan intelektual dituntut untuk bersikap bijaksana, sebab bagaimanapun juga, ini semua sudah ada di depan mata sehingga sangatlah tidak mungkin bagi kita untuk menutup mata dari fenomena keragaman ini. Dan kita yakin bahwa disamping adanya sisi negatif di balik keragaman itu semua, pasti ada sisi positif yang bermanfaat dalam proses pendewasaan pola pikir umat.
Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam terhadap Sistem Ekonomi Konvensional dalam Konsep Pertumbuhan Ekonomi
Authors: Abidin Zainal 
Published: March 2021

Manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut, manusia harus berusaha untuk mendapatkannya melalui berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat penting bagi terpenuhinya kebutuhan manusia. Dalam pandangan ekonomi konvensional, pertumbuhan ekonomi secara garis besar ditujukan untuk kesejahteraan materi. Islam juga memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal.Pertumbuhan ekonomi (economic growth) didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan konstribusi bagi kesejahteraan umat manusia).Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi adalah sumber-sumber investasi yang identik dengan modal, sumber daya manusi yang identik dengan tenaga kerja, enterpreneurship (jiwa wira usaha) dan kemajuan teknologi. Semua faktor tersebut juga dikenal dalam Islam dan tidak ada pertentangan bahkan dukungan dari konsep Islam terhadap faktor-faktor tersebut.Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam adalah sama dengan ekonomi konvensional, hanya saja ada tambahan unsur Zakat dalam proses perhitungannya GNP.Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan memasukkan juga aspek ruhaniyah. Selanjutnya, maksimalisasi tingkat pertumbuhan pendapatan nasional perse, tanpa mempedulikan dampaknya atas distribusi pendapatan dan kesejahteraan umum, tidak dapat menjadi sasaran utama dalam perekonomian Islam.Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani, Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia.Namun demikian, yang lebih baik dari keduanya adalah pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah dari manusia dan disertai dengan distribusi pendapatan yang merata.
EQUALITAS GENDER (Konsep dan Aktualisasinya dalam Islâm serta Implikasinya atas Rumusan Hukum Islâm)
Authors: Naser Jamal Abd 
Published: March 2021

Tulisan ini secara deskriptif argumentatif berusaha mengkaji konsep Islâm tentang kesetaraan gender. Di dalamnya dideskripsikan juga aktualisasi kesetaraan gender dalam perspektif dinamika sosial baik pada level akademis maupun aksi sosial. Tulisan ini akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, bahwa konsep feminisme liberal tentang kesetaraan gender lebih equivalen dengan perspektif Islâm, sehingga sampai batas tertentu, ia dapat diterima oleh masyarakat Muslim, melalui pintu masuk kritis-transformatif-adaptif. Lebih dari itu, konsep tersebut berimplikasi teoritis atas beberapa rumusan hukum Islâm, seperti kemungkinan kesetaraan dalam otoritas persaksian dan pola kewarisan antara laki-laki dan perempuan.