bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Nutritional Status of Under-five Children in Northeast India: Effect of Household Socioeconomic Status
Authors: Wahengbam Bigyananda Meitei  
Published: February 2021

Aim: The study is an attempt to understand the effect of household socioeconomic status on both acute and
chronic undernutrition in northeastern states of India.
Methods: The study used data from the National Family Health Survey (NFHS). Distribution analysis and
concentration index were used to examine the effect of household socioeconomic status on undernutrition.
The study population consists of 31,908 children under five years of age.
Results: The prevalence of stunting is decreasing significantly over time. While prevalence of wasting is
seen to be increasing in states like Arunachal Pradesh, Assam and Sikkim. As the socioeconomic status
of the household increases, the probability of both height-for-age and weight-for-height z-score less than
-2 standard deviation decreases significantly. The variation in the distribution of z-score decreases as the
household socioeconomic status increases. Similarly, the value of concentration index for all the eight
states irrespective of rural-urban place of residence are negative. Except for Sikkim, the concentration of
undernourished children is higher in a household with lower socioeconomic status in urban areas compare
to their counterparts in rural areas.
Conclusion: The study shows the disproportionate concentration of undernutrition among the household
with poorer socioeconomic status in northeast India. And the burden is higher in urban poor. Thus, an effort
to balancing the socioeconomic inequalities accompanying with improving the accessibility of services to
the poor is necessary for improving nutritional status for children under five years of age in northeast India.
REFORMULASI DAN SOSIALISASI KONSEP AMAR MAâ€™RUF NAHI MUNGKAR DALAM BIDANG HUKUM
Authors: Jauhari Iman 
Published: February 2021

Tujuan tulisan ini adalah reformulasi dan sosialisasi konsep amar maâ€™ruf nahi mungkar dalam bidang hokum yang berarti penegakan hkum. Metode yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) dari referensi yang relevan dengan masalah yang dibahas. Reformulasi dan sosialisasi konsep amar maâ€™ruf nahi mungkar dalam bidang hokum perlu dilakukan dalam masyarakat Indonesia yang terus berubah. Perubahan itu perlu dikendalikan oleh system hokum nasional dengan hukum Islam sebagai salah satu unsure penting pembentukannya. Hukum nasional memuat aspirasi dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia ditaati dan ditegakkan oleh penyelenggara Negara serta penegak hokum mulai dari atas (pusat) sampai ke tingkat paling bawah dan pemulihan kedudukan pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Amr maâ€™ruf nahi mungkar adalah gerakan dakwah tetap, yang konsekuen menegakkan kebajikan mulai dari diri sendiri diteruskan pada orang lain serta sungguh-sungguh mencegah kejahatan diri dan orang lain baik perorangan maupun masyarakat, secara serentak dan bijaksana, diiringi argumentasi yang meyakinkan serta tutur kata yang baik dengan selalu memperhitungkan situasi dan kondisi pada suatu masa dan tempat.Â Kata kunci: Reformulasi dan Sosialisasi, Konsep Amr Maâ€™ruf Nahi Mungkar
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS
Authors: Mali Sulaiman 
Published: February 2021

Tulisan ini membahas peranan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terhadap lingkungan sekitar. Pembahasannya menggunakan konstruksi pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan mensejahterakan masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu proses tanggung jawab social dan lingkungan oleh perusahaan pada saat ini dilihat memang berjalan sendiri-sendiri walaupun tujuannya sama yaitu menerapkan apa yang dimaksud tanggung jawab social dan lingkungan karena mereka berangkat dari interpretasi mereka sendiri, selama belum ada skenario pola pengaturan yang jelas.Â Kata kunci: tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkunganÂ
Pelaksanaan Rahasia Dagang di Kawasan Industri Medan (KIM) 1 Sumatra Utara
Authors: Tanjung Aminah 
Published: February 2021

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjadi sasaran penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) beriringan dengan meningkatnya pembangunan perekonomian negara dalam bidang perdagangan, industri, dan ekonomi khususnya di Asia Tenggara.Â Sebagai kota ketiga terbesar di Indonesia berdasarkan perekonomiannya Kota Medan memiliki sebuah kawasan industri yang dikenal dengan nama Kawasan Industri Medan (KIM) I dengan beragam fasilitas kegiatan industri, bisnis, perdagangan yang modern dan terkelola secara profesional. RahasiaÂ dagangÂ merupakanÂ salahÂ satu bentuk dari hakÂ kekayaanÂ intelektualÂ yang diberikan perlindungan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perkembangannya masalah perdagangan dan industri tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan.Tujuan penelitian ini adalah Pertama menjelaskan perlindungan hukum rahasia dagang industri dan kaitannya dengan bidang industri di Indonesia. Kedua menjelaskan mekanisme kerja industri dalam menjaga / melindungi kerahasiaan dagang yang berkaitan dengan industri di Indonesia. Ketiga menjelaskan kawasan industri dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap kerahasiaan dagang setiap industri yang beroperasi di dalam Kawasan Industri Medan.PerlindunganÂ Â terhadapÂ Â rahasiaÂ Â dagangÂ Â diberikanÂ Â secaraÂ Â otomatisÂ Â (tanpa pendaftaran)Â danÂ diberikanÂ selamaÂ kerahasiaanÂ terjagaÂ danÂ tidakÂ diumumkan. Terjamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000. Pasal 2 UURD menyatakan: Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Untuk mempertahankan eksistensi rahasia dagang maka pemilik rahasia dagang harus melakukan langkah-langkah konkret untuk melindunginya.Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.Kata Kunci. Rahasia Dagang, Kawasan Industri
PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DENGAN NARAPIDANA DEWASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOKNGA
Authors: Chatias Riza 
Published: February 2021

Anak adalah seorang yang belum cukup umur atau seorang yang belum dewasa dan perlu perhatian khusus dari setiap tindakan hukum, guna terjaminnya hak-hak anak yangÂ berhadapan dengan hukum. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menjaminÂ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atasÂ perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut juga berlaku padaÂ anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yangÂ digunakan untuk membina anak yang berstatus Narapidana dipisahkan dengan lembagaÂ pemasyarakatan untuk membina Narapidana dewasa. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995Â tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan: â€œAnak pidana ditempatkanÂ di LAPAS anakâ€. Hasil penelitian menyatakan saat ini banyak anak yang ditempatkan diÂ LAPAS dengan narapidana dewasa. diharapkan Narapidana anak tidak lagi ditempatkanÂ dengan orang Narapidana dewasa, sehingga pemenuhan hak-hak Narapidana anak diÂ Lembaga Pemasyarakatan dapat terpenuhi hak-hak anak secara efektif, sesuai denganÂ amanat peraturan perundang-undangan. Untuk dapat terpenuhinya hak-hak Narapidanadi Lembaga Pemasyarakatan anak harus dipisahkan dari Narapidana dewasa, karenaÂ hak-hak anak harus diutamakan daripada hak-hak orang dewasa.Â Kata Kunci: Anak, Narapidana, Tahanan Dewasa, Penjara.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH TERHADAP PRA PENEMPATAN TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI
Authors: Rusnin Rusnin 
Published: February 2021

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan PerlindunganÂ Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tenagakerja ialah tenagakerja Indonesia yangÂ selanjutnya disebut dengan (TKI) setiap warga negara Indonesia yang memenuhiÂ syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentuÂ dengan menerima upah. Tujuan penelitian ini mencari alternatif pemecahan masalahÂ yang dihadapi. Berdasarkan Objek masalah terdapat 2 (dua) penelitian yang digunakanÂ dalam tesis ini, penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris. tanggung jawabÂ pemerintah aceh terhadap pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, masih banyakÂ permasalahan hukum yang dijumpai dalam melakukan pengawasan pra penempatanÂ TKI seperti tumpang tindih kewenagan atara instansi, serta aturan hukum yang lebihÂ mengatur prosedural, dan hanya sedikit mengatur hak TKI, dan perlindungan hukum.Â Disarankan kepada pihak Pemerintah Aceh akan perlunya analisis dan pengkajianÂ penyelarasan antara peraturan perundang-undangan tentang TKI agar tidak ada tumpangtindih dan saling berbenturan antara regulasi. Dan memberikan penegasan terhadap izinÂ usaha PPTKIS.Â Kata kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Pra Penempatan Tenaga Kerja
HAK BIOKULTURAL MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI
Authors: Fajrini Rika 
Published: February 2021

AbstrakTulisan ini akan membahas mengenai perkembangan hak biokultural dalam hukum internasional dan bagaimana kebijakan dan hukum konservasi Indonesia mengakomodasi hak biokultural masyarakat. Dari penelitian ini ditemukan bahwa hak biokultural masyarakat adat dan masyarakat lokal sudah mendapatkan pengakuan di beberapa instrumen hukum lingkungan internasional. Peraturan konservasi Indonesia pun telah mengakui hak biokultural masyarakat yang biasa diasosiasikan dengan kearifan lokal dan hak ulayat. Namun sejauh mana pengakuan ini diwujudkan dalam tindakan dan mekanisme konkrit di lapangan masih memerlukan perbaikan. Kebijakan konservasi saat ini pun lebih menempatkan negara sebagai aktor utama konservasi, hal ini membuat konservasi yang berbasis pengampuan masyarakat menjadi terabaikan. AbstractThis paper will discuss about the development of biocultural right in international environmental law and how Indonesia policy and law on conservation accomodates communities biocultural right. This research found that biocultural right have been recognized in several international law instrument and jurisprudence. Meanwhile, Indonesia law and policy on conservation also have acknowledge biocultural right which is usually associated with the term of local wisdom and customary right, However, improvement is still needed in term of translating this regulation into concrete action and system of conservation management. The current policy conservation centered around state as the main actor, this situation make the conservation based on community’s stewardship is neglected.
ASPEK HUKUM DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK LAUT: KEBUTUHAN DAN TANTANGAN
Authors: Fatimah Isna 
Published: February 2021

AbstrakPelestarian sumber daya genetik laut (SDG laut) merupakan kegiatan yang meliputi upaya-upaya pemanfaatan dan pelindungan SDG laut sebagai investasi potensial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara yang dianugerahi kemewahan wilayah laut kepulauan, seharusnya perhatian terhadap SDG laut sudah mengemuka. Sayangnya, Indonesia belum mempunyai kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur pelestarian SDG laut. Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran tentang kebutuhan dan tantangan Indonesia dalam mengatur pelestarian SDG laut. Fokus penulisan dibatasi pada aspek hukum dalam manajemen pemanfaatan dan pelindungan SDG laut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, berkenaan dengan hukum laut dan keanekaragaman hayati, serta beberapa peraturan nasional lain yang terkait. Adapun berbagai teori dan informasi pendukung diperoleh melalui data dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan sekaligus menjadi tantangan dalam membangun kerangka hukum pelestarian SDG laut meliputi: (1) pembuatan kerangka kebijakan integratif tentang penguasaan negara dan hak masyarakat atas pemanfaatan SDG laut; (2) penguatan koordinasi antar instansi yang mengemban fungsi terkait pelestarian SDG laut; dan (3) penguatan dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait pelestarian SDG laut. AbstractThe scope of preserving marine genetic resources (MGRs) shall involve the act of utilization and protection towards sowing potential benefits to reach sustainable development. Privileged by its archipelagic form, Indonesia should have been in the forefront in valuing the importance of MGRs. Unfortunately, comprehensive regulations on the preservation of MGRs are not yet exist in Indonesia. This article aims to give description on the needs and challenges to regulate preservation of MGRs in Indonesia. This article is focusing on legal aspect in the management of utilization and protection of MGRs. Method conducted for this research is normative approach by analyzing ratified international agreements regarding law of the sea and biodiversity and other relevant national regulations. Meanwhile, supporting theories and information are obtained through secondary data and literature of laws. The research shows that needs as well as challenges in designing legal framework on MGRs requires: (1) creating integrative policy on State’s sovereignty and people’s right over MGRs utilization; (2) strengtening coordination among institutions; and (3) strengthening and harmonizing regulations related to MGRs.
Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Torus Jaya Mandiri)
Authors: Raharjo Joko S. Dwi , Sidik Achmad , Marbun Nurhayati 
Published: February 2021

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah. Koperasi simpan pinjam menyediakan pinjam uang kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. Koperasi Torus Jaya Mandiri merupakan koperasi simpan pinjam yang memberikan kredit kepada nasabah di wilayah Sangiang, Tangerang. Koperasi ini memiliki nasabah sebanyak 150 orang. Pengelolaan data simpan pinjam masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan kesalahan pencatatan data dan keterlambatan pembuatan laporan. Perancangan ini menggunakan metode waterfall yang digambarkan melalui UML (Unified Modelling Language), serta pengimplementasiannya menggunakan bahasa pemrograman PHP berorientasi objek dan menggunakan database PhpMyAdmin. Sistem yang dirancang ini menghasilkan aplikasi simpan pinjam yang memudahkan pengguna dalam pengelolaan data dan pembuatan laporan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat.
Identifying Black Hole Central Engines in Gamma-Ray Bursts
Authors: Sharma Vidushi , Iyyani Shabnam , Bhattacharya Dipankar 
Published: February 2021

Abstract
The nature of the gamma-ray burst (GRB) central engine still remains an enigma. Entities widely believed to be capable of powering the extreme jets are magnetars and black holes. The maximum rotational energy that is available in a millisecond magnetar to form a jet is ∼1052 erg. We identify eight long GRBs whose jet-opening angle-corrected energetics of the prompt emission episode are >1052 erg with high confidence level and, therefore, their central engines are expected to be black holes. The majority of these GRBs present significant emission in the sub-GeV energy range. The X-ray afterglow light curves of these bursts do not show any shallow decay behavior such as a plateau; however, a few cases exhibit flares and multiple breaks instead of a single power-law decay. For a minimum mass of the black hole (∼2 M
⊙), we find the efficiency of producing a jet from its rotational energy to range between 2% and 270%. Highly energetic jets requiring high efficiencies implies that either the mass of these black holes are much larger or there are, in addition, other sources of energy that power the jet. By considering the Blandford–Znajek mechanism of jet formation, we estimate the masses of these black holes to range between ∼2 and 60 M
⊙. Some of the lighter black holes formed in these catastrophic events are likely candidates to lie in the mass-gap region (2–5 M
⊙).
A new species of the genus Euseius Wainstein (Acari: Phytoseiidae) from Republic of Congo
Authors: Belle Mbou Okassa Mireille , Dibangou Valentin , Nianga Grace , Mbama Ntabi Dollon , Lenga Arsène 
Published: February 2021

Several individuals belonging to the genus Euseius, have been collected from three host plants (cassava, okra, and chilli) in the Republic of the Congo. Previous molecular and morphological analysis (integrative approach) have shown that 1) morphological differences existed between the Euseius sp. and both E. neodossei and E. fustis, and 2) both mitochondrial DNA fragments considered (i.e., 12S rRNA and ITSS) showed a clear delineation between Euseius sp. and E. fustis. It was not possible to compare these species with E. neodossei (a morphologically close species) owing to the lack of DNA sequences in GenBank for this species. The purpose of this study was to describe a news species Euseius congolensis sp. nov from Republic of the Congo.
Molecular phylogeny suggests synonymy of Sandalia bridgesi within Sandalia triticea (Gastropoda: Ovulidae)
Authors: Wu Qiong , Xing BingPeng , Lin Mao , Chen GuangCheng , Wang ChunGuang 
Published: February 2021

The Ovulidae are the most ecologically diverse family of the order Littorinimorpha. And the Sandalia is a small genus containing only three species. In the present study, we collected 44 specimens of Ovulidae (Gastropoda: Cypraeacea), belonging to six genera and eight species, including 20 Sandalia bridgesi and 2 Sandalia triticea individuals. The cytochrome c oxidase I gene (COI), 16S rRNA, and ITS1-5.8S-ITS2 sequences were obtained from the specimens and compared with sequences downloaded from GenBank to calculate genetic distances and construct phylogenetic trees. The sequences of S. bridgesi and S. triticea exhibited a high degree of similarity, and the S. bridgesi does not formed a separate clade, supporting the proposition that S. bridgesi should be considered a synonym of S. triticea.
Cryptic diversity found in Didymellaceae from Australian native legumes
Authors: Keirnan Elizabeth C. , Tan Yu Pei , Laurence Matthew H. , Mertin Allison A. , Liew Edward C. Y. , Summerell Brett A. , Shivas Roger G. 
Published: February 2021

Ascochyta koolunga (Didymellaceae, Pleosporales) was first described in 2009 (as Phoma koolunga) and identified as the causal agent of Ascochyta blight of Pisum sativum (field pea) in South Australia. Since then A. koolunga has not been reported anywhere else in the world, and its origins and occurrence on other legume (Fabaceae) species remains unknown. Blight and leaf spot diseases of Australian native, pasture and naturalised legumes were studied to investigate a possible native origin of A. koolunga.
Ascochyta koolunga was not detected on native, naturalised or pasture legumes that had leaf spot symptoms, in any of the studied regions in southern Australia, and only one isolate was recovered from P. sativum. However, we isolated five novel species in the Didymellaceae from leaf spots of Australian native legumes from commercial field pea regions throughout southern Australia. The novel species were classified on the basis of morphology and phylogenetic analyses of the internal transcribed spacer region and part of the RNA polymerase II subunit B gene region. Three of these species, Nothophoma garlbiwalawardasp. nov., Nothophoma naiawusp. nov. and Nothophoma ngayawangsp. nov., were isolated from Senna artemisioides. The other species described here are Epicoccum djirangnandirisp. nov. from Swainsona galegifolia and Neodidymelliopsis tinkyukukusp. nov. from Hardenbergia violacea. In addition, we report three new host-pathogen associations in Australia, namely Didymella pinodes on S. artemisioides and Vicia cracca, and D. lethalis on Lathyrus tingitanus. This is also the first report of Didymella prosopidis in Australia.
Intubation Quality and Hemodynamic Response in Endotracheal Intubation with Ultrasound-Guided Bilateral Superior Laryngeal Nerve Block
Authors: Tri Agus , Widnyana I Made Gede , Sucandra Made Agus Kresna , Senapathi Tjokorda Gde Agung 
Published: February 2021

Abstract
General anesthesia works centrally, causing loss of consciousness and blocking the pain response. Some of the general anesthesia techniques are using laryngoscopy and intubation. The side effects of endotracheal intubation, for instance, are stimulating cough reflex, laryngospasm, and sympathetic nervous system response that increases catecholamine levels. The side effects are increases in blood pressure and heart rate. Hereby, a big consent for anesthesiologists thus intravenous, topical, and regional drugs are usually needed to facilitate this action. Using a muscle relaxant to facilitate intubation is often performed but does not suppress the hemodynamic responses. Intubation with superior laryngeal nerve block technique has an equivalent quality compare with muscle relaxant uses. This technique can prevent hemodynamic responses from laryngoscopy endotracheal intubation.
Early Clinical Outcome and Complications Associated in Neonates with Hypoxic Ischemic Encephalopathy Grade II/III who Underwent Treatment with Servo Controlled Whole-Body Therapeutic Hypothermia
Authors: Phadke Abhishek K. , Kumble Ali , Ravikumar Kushal 
Published: February 2021

Background:
There are limited data regarding servo-controlled whole-body therapeutic hypothermia (TH) for neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) Stage II/III in the Indian setting. The objectives of this study were to determine the early clinical outcome of neonates with HIE Stage II/III treated with TH and to determine the mortality rate and associated complications.

Methods:
This study was a prospective observational study done at a Level 3A National Neonatology Forum accredited tertiary care neonatal intensive care unit (NICU). Term neonates with HIE Grade II/III admitted to NICU within 6 h of birth were enrolled in the study. Subjects underwent servo-controlled whole-body therapeutic cooling as per the research protocol.

Results:
Out of 54 subjects, 22 (40.7%) had stage II HIE and 32 (59.3%) had Stage III. The mortality rate was 24% (n = 13), with all having Stage 3. Direct breastfeeds was achieved in 65.9% of successfully cooled babies within 48 h after TH treatment. About 85.4% of babies who were successfully cooled had good early clinical outcomes as evidenced by good activity, normal tone, successful direct breastfeeding, and early discharge within 72 h post treatment with TH. Coagulopathy was observed in 70.4%, raised liver enzymes in 96.3% and thrombocytopenia in 9.3%.

Conclusion:
There is a significant correlation of grade of encephalopathy and blood gas abnormality at admission with the outcome in babies with HIE treated with TH. Majority of babies with HIE stage 2/3 who successfully completed TH had good early clinical outcomes at the time of discharge.