bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Implementasi Program Keluarga Harapan
Authors: Sri Mujiarti Ulfah  , Puput Ratnasari  
Published: February 2021

Program Keluarga Harapan merupakan program yang diadopsi pemerintah dari negara-negara Amerika Latin yang terlebih dahulu telah menjalankan program ini. Sasaran Program ini adalah keluarga sangat miskin dengan pertimbangan bahwa keluarga adalah satu unit yang relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahtaraan, dan masa depan anak. Oleh karenanya, keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Teori Kebijakan Publik yang digunakan adalah teori implementasi implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down. yang dirumuskan oleh Donald Van metter dan Carl Van Horn disebut dengan A model of the policyimplementation.
Pendekatan penelitian dengan menggunakan model penelitian kualitatif, wawancara mendalam dengan key informan (informan Kunci), pejabat di tingkat Kecamatan Sebangau dan beberapa Kelurahan dan pendamping di kecamatan Sebangau. selain itu, wawancara juga dilakukan kepada masyarakat penerima sasaran dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuanPKH.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat ketidaktepatan sasaran, dimana keluarga yang cukup mapan bisa menerima program ini sedangkan yang sangat miskin tidak mendapatkan program ini. Selain itu, permasalahan standar miskin yang dgunakan BPS juga menjadimasalah.
DAMPAK PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PNS DI KABUPATEN LAMANDAU
Authors: Serly Astuti  
Published: February 2021

The research aims to determine the impact of local performance allowance to improve the performance of employees in the district secretariat office lamandau section Administration of the economy and SDA. The research types were descriptive with qualitative approach. With data collecting techniques are observation, interview, and study of documentation. The validity test of the data used source triangulation technique. The data analysis technique was interactive; they are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.
The research results showed that The impact of providing local performance allowances to improve performance for employees in the district secretariat office lamandau in the administration of the economy and SDA, that can be seen from indicators, namely (1) Quantity, the employees work based on employee’s performance target (SKP) and the daily performance report (LKH) (2) Quality, the result of their work can be categorized by their performance (3)thepresenceandactivities areincreasing,theemployeescomeandbacktohomebasedontheofficerule,(4)the cooperation, the employees can do the good cooperation with the senior or workmate, (5) Employee economy, Employees feel satisfied and can improve employee performance.
KINERJA PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Authors: Ramanthia  
Published: February 2021

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam penelitian ini, penulis meneliti kinerja pendamping desa yang bertugas di desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Kinerja pendamping desa disini diukur melalui beberapa indikator, seperti Kualitas Kerja, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektivitas, Kemandirian dan Komitmen Kerja. Selain itu, adapula faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya, seperti Pemahaman Pendamping Terhadap Program, Pemahaman Pendamping Terhadap Karakter Budaya Setempat, Pemahaman Pendamping Terhadap Wilayah Geografis, serta Kemampuan Komunikasi dan Sosialisasi Pendamping. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kinerja pendamping desa yang ada di desa Bukit Rawi dalam memberdayakan masyarakat desa serta apa saja yang menjadi faktor penghambat pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan metode analisis data kualitatif, dimana disini penulis mengumpulkan data serta informasi melalui serangkaian wawancara dari beberapa narasumber sehingga menghasilkan data yang apa adanya saat penelitian dilakukan. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah lima orang, yang memiliki profesi yang berbeda-beda untuk mendukung hasil penelitian.
Hasil penelitian Kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Mesyarakat Desa Bukit Rawi menunjukkan bahwa pendamping desa di Bukit Rawi ini dinilai sukses dalam memberdayakan masyarakat desa dan dinilai baik karena memenuhi indikator penilaian kinerja di atas. Namun, ada satu hal yang menghambat pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya, yaitu keadaan geografis desa bukit rawi yang mengakibatkan tidak berjalannya program pendamping desa secara maksimal.
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
Authors: Nor Emelda  
Published: February 2021

The Village Consultative Body is a manifestation of democracy at the villagegovernment. Therefore, this study aims to explore and describe how the implementation of fuction of the village consultative body in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village and to know the factors that influence of the implementation of the village consultative body in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village.
The method used in this studywas descriptive research with the data analyzed in qualitative. Meanwhile, to collect the data was used observation, interview and documentation. The data resources from this study was chair of BPD, member of BPD, secretary of BPD, society and figure of society.
The results of this study was indicated that the role of BPD in the village of Muara laung II is still weak, caused the minimal number of village regulations generated, as evidenced by only one village regulation that has been established like APBDes is determined by BPD and there were still village regulations Not yet formed, besides BPD still can not be said to accommodate and contribute the aspirations of the society, because there was not of good socialization with the society that resulted in decisions taken not in accordance with the wishes of the society. The main factor was lack of optimization of the implementation of the functions of BPD in Muara Laung II village that was less of involvement and support of community because unable of BPD to motivation and open opportunity of society participation of society. According to the writer was factors that influence the implementation of BPD function was that BPD still not yet understand assignment and its function that must work by BPD. The writer hope BPD in order can deep knowledge about duty and function of village consultative body in order can correct to implementation its function to be good to the future appropriate with instruction of legislation.
Suggestion, the writer suggested necessarily special existence from the local government to the ways of arranging and make village regulation for the village government and BPD in order to be a legal product.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KALIMANTAN TENGAH (Studi Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Destinasi dan Pembangunan Pemasaran Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah)
Authors: Raesha Aprilia Rangin  
Published: February 2021

Pembangunan pariwisata di Kalimantan Tengah berlangsung setidaknya pada satu dekade terakhir ini. Pembangunan pariwisata dilaksanakan mengacu pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas, dan Perda Provinsi Kalteng No. 2 Tahun 2013 tentang Ripparprov. Keberadaan Ripparprov sangat dibutuhkan guna memperjelas arah kebijakan pembangunan pariwisata di Kalimantan Tengah. Sebelum Ripparprov terbentuk pembangunan pariwisata Kalteng terkesan jalan ditempat dan berlangsung sporadis. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendorong pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data-data kualitatif sebagai bahan utama kajian. Data dikumpulkan melalui teknis wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman.Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut: 1) Komunikasi, pola komunikasi kebijakan berlangsung secara formal kedinasan dari atasan ke bawahan. 2) Sumber daya, SDM dan anggaran tersedia dalam jumlah terbatas dan didukung oleh payung hukum yang jelas. 3) Struktur Birokrasi, telah didukung oleh SOP khususnya dalam pembangunan pemasaran, untuk pembangunan destinasi masih belum tersedia. 4) Disposisi, pengangkatan birokrat menjadi kewenangan Kepala Daerah, insentif hanya diberikan kepada pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata. Tidak tersedia insentif bagi implementor kebijakan (birokrat).
KINERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Authors: Kristian Lirit  
Published: February 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah, dalam penelitian ini yaitu inputs (masukan), Process (proses), output (keluaran), Outcomes (hasil), Benefits (manfaat) dan Impacts (dampak). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodelogi kualitatif deskriftif dengan melakukan wawancara kepada pegawai inspektorat provinsi Kalimantan tengah selaku aparat pengawas intern pemerintah. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan langkah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jumlah informan yang di wawancara ada 6 orang dan juga dilakukan wawawancara dengan 3 informan dari SKPD yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian menegnai kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pengawasan dilihat dari input (masukan), process (proses), output (keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat), dan impacts (dampak).Faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pengawas intern pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan meliputi keterbatasan SDM, anggaran, tugas pengawasan yang kompleks dan luas.
PERAN BIRO HUKUM DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (STUDI DI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)
Authors: Sri Magdalena Hutabalian  
Published: February 2021

Harmonisasi Rancangan peraturan daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping).
Biro Hukum merupakan instansi vertikal di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang turut serta dalam pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Prinsip Otonomi Daerah dengan system desentrasasi yakni otonomi yang seluas-luasnya dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semu aurusan Pemerintahan termasuk memiliki kewenangan mengharmonisasikan peraturan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalh penelitian kualitatif dimana memberikan gambaran factual mengenai peran Biro Hukum dalam Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti dan mnegumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bersumber dai Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah serta studi Kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, Undang-undangdan media informasilainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian serta ditunjang oleh data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwaperan Biro Hukum berjalan dengan baik dimana harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan unsure harmonisasi raperda . Biro Hukum memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai instansi vertical mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI DI DESAKANDUI KECAMATANGUNUNG TIMANG KABUPATEN BARITO UTARA
Authors: Beni Fernando  
Published: February 2021

potential problems. Although the government has given the strengthening of the implementation of Law No. 6 Year 2014. The government has issued rules implementing namely: PP 43 of 2014 on the implementation of Law No. 6 Year 2014 about the village, PP 60 on the Village Fund Yang Sourced From State Budget, Permendagri 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village.
It is interesting to study in the village Kandui is implementation Permendagri 113 of 2014 is whether the government has met expectations or not. And whether this policy received a positive response from local governments and officials. The purpose of this study were: 1) .To describe the implementation of the Regulation of the Minister of the Interior No. 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village in the Village of Mount Cuddle Kandui District of North Barito regency. 2). To describe the factors driving and inhibiting factors implementations Minister Regulation No. 113 of 2014 concerning Financial Management of the Village in the Village of Mount Cuddle Kandui District of North Barito regency.
This type of research that is selected is a descriptive study presents qualitative data. Data collected by observation, interview, and documentation. Data Analysis Techniques using Flow Analysis Data Model (Miles and Huberman).
Based on the results of field studies, it can be concluded as follows: 1) Implementation Permendagri 113 of 2014 in the village government Kandui has been running but not optimal. That is because still in the stage of deepening of the material and financial management pattern adjustment Kandui village. 2) As for the inhibiting factor is the presence of the current Secretary of the Village while still empty, but this does not interfere significantly. The driving factor is the existence of internal village Treasurer reliable. While external support is mentoring and coaching in financial management BPMDes village of North Barito regency.
AGENDA REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEMBEBASKAN BUDAYA PUNGUTAN LIAR
Authors: Sri Mujiarti Ulfah  
Published: February 2021

Pungutan liar merupakan budaya buruk namun telah lama ada dan tetap dipraktikkan meskipun agenda reformasi birokrasi merupakan program prioritas pemerintah pasca orde baru. Praktik pungutan liar ini menambah daftar panjang patologi birokrasi di Indonesia sehingga jika tidak segera diselesaikan akan melahirkan kebangkrutan birokrasi. Tantangan Reformasi birokrasi adalah politik pragmatis saat ini yang kental dipraktikkan oleh para politisi, politik kepentingan melahirkan reformasi birokrasi yang disetting sesuai kepentingan penguasa. Sehingga penting bagi pemerintah untuk melepaskan diri dari politik kepentingan aar agenda reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan tujuannya.
PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL (Sinergitas Balai Taman Nasional dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dalam Mengelola Kawasan Taman Nasional Sebangau)
Authors: R. RENALDO MANALU  , Bhayu Rhama  
Published: February 2021

Penelitian ini berbicara tentang Penguatan kelembagaan Lokal dan Sinergitas Balai Taman Nasional Sebangau dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dalam Mengelola Taman Nasional Kawasan Sebangau, melihat bahwa Taman Nasional Sebangau merupakan kawasan pelestarian alam Kawasan Taman Nasional Sebangau yang mempunyai sifat ekosistem yang unik dilihat dari struktur jenis tanah, topografi, hidrologi, flora dan fauna.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penguatan kelembagaan Lokal dan Sinergitas Balai Taman Nasional Sebangau dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dalam Mengelola Taman Nasional Kawasan Sebangau. Untuk menganalisisnya, peneliti menggunakan teori Dimensi Pembangunan Kapasitas Merille S. Grindle yang terdiri dari tiga dimensi yang menjadi ukuran pembangunan kapasitas yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Organisasi, dan Reformasi Kelembagaan serta ditambahkan Konsep Dana Anggaran untuk menguatkan teori pembangunan kapasitas.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan sumber daya Balai Taman Nasional Sebangau cukup bagus, penguatan organisasi berjalan dengan baik dan reformasi kelembagaan dalam visi dan misi telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi kurang bersinerginya Balai Taman Nasional Sebangau dengan Masyarakat Kelurahan Habaring Hurung dapat dilihat dari kurangnya komunikasi yang dilaksanakan. Jadi diharapkan kedepannya Balai Taman Nasional Sebangau rutin melakukan kunjungan-kunjugan ke wilayah masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya Taman Nasional Sebangau bagi kehidupan manusia.
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau)
Authors: MARLENDIE  , Anyualatha Haridison  
Published: February 2021

This study focuses attention on the Openness of the Revenue and Expenditure Budget of the Village from Planning, Implementation, to Accountability with the aim of describing Transparency of Village Fund Allocation Management. This research is conducted because the Implementation Team of the allocation of village funds is considered less in terms of capacity and capability. This research is expected to be useful for District Government of PulangPisau, especially Kahayan Hilir Sub-district of Mintin Village in an effort to increase Transparency of Village Fund Allocation Management
This research was conducted at Mintin Village Office, Kahayan Hilir Sub-district, PulangPisau District. As the selected informants are the Village Head, Village Secretary, Village Kaur and RT who are considered to represent the community in the research unit in the management of the Village Fund Allocation. The study was conducted with in-depth interviews and by direct observation of the implementation
Allocation of village funds.
The results of this study indicate that for the planning and implementation of Village Fund Allocation activities, it already shows the existence of transparent management. While in the accountability seen by physical results have shown a transparent implementation, from the administration side there is no need for further coaching, because it is fully in accordance with the provisions.
Transparency in the Planning of APBDes Desa Mintin which is run by the Village Government apparatus refers to the regulation applied through the Law and Government Regulation and Regent Regulation obtained through various training with technical guidance followed by the Village Government apparatus.
PENGARUH FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA
Authors: Rintama Sitompul  
Published: February 2021

Sebagai upaya untuk merubah mind set dan cultur set di era Globalisasi saat ini peran Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dituntut untuk dapat terus berkembang dalam menjawab tantangan Globalisasi. Bagi suatu bidang instansi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan sebagi aset yang harus dijaga dan dipelihara, maka sangat ditentukan oleh tingkat performa dan mobilitas kinerja serta kemampuan SDM yang ada dalam instansi pemerintahan tersebut.
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apakah Fasilitas Kerja (X) berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai (Y) dikantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan Kuantitatif, dimana populasi dan sampel yang dipilih adalah seluruh pegawai dikantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis Kuantitatif, Teknik Pengumpulan Data dengan angket (Kuisioner).
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pengaruh Variabel (X) Fasilitas Kerja terhadap Variabel Y (Kinerja Pegawai) pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah sebesar 3,6%, 96,4% Kinerja Pegawainya dipengaruhi oleh variabel lain, hasil penelitian ini termasuk dalam kategori Rendah.
Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang ada diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah bagi pihak pimpinan kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, diharapkan untuk dapat meningkatkan Fasilitas Kerja para pegawainya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN ANAK JALANAN DI KOTA PALANGKA RAYA
Authors: Imanuel Jaya  
Published: February 2021

The problems of social welfare that are developing today show that there are citizens who have not fulfilled their basic needs properly because they have not received social services from the state. The existence of homeless people, beggars, prostitutes and street children is a joint task that must be immediately addressed by the Central Government and the Regional Government. In particular, the City Government of Palangka Raya has issued a policy contained in Regional Regulation No. 09 of 2012 concerning Handling of Bums, Beggars, Prostitutes and Street Children. Where this policy aims to provide understanding and skills for actors to be able to live normally in society. The theory used is George Edward III about policy implementation which consists of four indicators, namely, Communication, Resources, Disposition and Structure of the Bureaucracy. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach that is obtained based on the researchers' reasoning ability in connecting facts, data, and information obtained during the research. The study was conducted in the City of Palangka Raya, the Office of Social Services of the City of Palangka Raya. Data collection methods used in the form of observation, interviews, and documents. Analysis of the data used is data reduction, data presentation and conclusion drawing.
Based on the results of the study, related to the Implementation of the Homeless Handling Policy of Beggars and Street Children in Palangka Raya City, the results have been implemented for 6 years but have not had a significant impact. Lack of communication between related parties, inadequate human resources, Disposition (attitude) Implementing policies that have not been decisive become the main factor in the lack of maximum handling. As a supporting and inhibiting factor (Internal), so far the Social Service has received a budget from the Government in carrying out short-term handling in the form of enforcement, rehabilitation (social and mental) and repatriation to the place of origin. As a limiting factor, in the long run the local government still does not have a social rehabilitation institution to provide work skills and social guidance. While from (External) which is a supporting and inhibiting factor is the culture of the community to be together care and not neglect, Political Wiill, and Regulation for the benefit of the community.