bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Karakter morfologis dan molekuler udang regang (Macrobrachium sintangense De Man, 1898) dari Daerah Istimewa Yogyakarta
Authors: Rahmawati Rini , Eprilurahman Rury , Hakim Lukman , Arisuryanti Tuty , Rohmah Zuliyati , Trijoko Trijoko 
Published: July 2021

Genus Macrobrachium memiliki anggota spesies yang banyak dan terdistribusi di berbagai negara diantaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos dan Vietnam. Salah satu spesies anggota genus Macrobarachium yang dapat ditemukan di Indonesia adalah Macrobrachium sintangense atau lebih dikenal sebagai udang regang. Identifikasi terhadap spesies ini penting dilakukan sebagai upaya untuk memperluas kajian mengenai udang regang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Identifikasi terhadap spesies ini dilakukan secara morfologis maupun molekuler dengan gen 16S. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakter morfologis dan molekuler dari M. sintangense. Identifikasi morfologis dilakukan dengan mengidentifikasi karakter morfologi, morfometri, dan meristik sesuai kunci identifikasi. Analisis secara molekuler dilakukan dengan isolasi, amplifikasi, elektroforesis, dan visualisasi DNA dengan UV iluminator, DNA di sekuensing oleh 1st Base. Hasil penelitian ini menunjukkan karakter morfologis berupa rostrum sedikit melengkung ke atas atau seperti pisau, post antennular carapace yang membulat, preanal carina tidak ada, terdapat pubescene pada setengah proksimal hingga dua per tiga chela. Secara morfologis semua sampel teridentifikasi sebagai anggota genus Macrobrachium. Ada delapan (8) spesimen dapat di identifikasi sampai tingkat spesies, sebagai M. sintangense. Hasil identifikasi dua (2) spesimen secara molekuler menunjukkan nilai similaritas tinggi dan hubungan kekerabatan yang dekat terhadap M. sintangense dari sampel GenBank serta hubungan kekerabatan yang dekat dengan M. sintangense dari Tukad Panti, Bali, Indonesia. Kesimpulan pada penelitian ini secara morfologis dan molekuler adalah sampel yang ditemukan pada sungai Winongo, Tambakbayan, Code dan Opak di DIY adalah M. sintangense.
DNA barcoding pada invertebrata laut
Authors: Hikam Agus Mohammad , Mubarakati Nurul Jadid , Dailami Muhammad , Toha Abdul Hamid A. 
Published: July 2021

Banyaknya spesies invertebrata laut yang memiliki kemiripan morfologi menyebabkan kesalahan identifikasi sangat mungkin terjadi. Identifikasi spesies secara molekuler sangat diperlukan dalam mempelajari taksonomi yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan identitas invertebrata laut dari Perairan Papua dengan teknik DNA barcoding menggunakan marka gen COI (Cytochrome c oxidase I). Penelitian mengidentifikasi 29 individu invertebrata laut, yang terdiri dari teripang (6 sampel), lobster (6 sampel), gurita (6 sampel), chiton (5 sampel), dan bulu babi (6 sampel). Metode identifikasi molekuler terdiri dari isolasi DNA, PCR fragmen gen COI, sekuensing, dan analisis sekuens DNA menggunakan software bioinformatika.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teripang merupakan spesies Bohadschia marmorata, lobser merupakan spesies Panulirus versicolor, gurita merupakan spesies Octopus cyanea, chiton merupakan spesies Ischnochiton australis, dan bulu babi merupakan spesies Tripneustes gratilla, berdasarkan analisis BLAST dan Boldsystem. Dengan tingkat kemiripan sampel dan rujukan dalam kisaran 84.58 sampai 100.00%. Indeks disparitas, jarak genetik dan pohon filogenetik mendukung hasil ini.
ANALISIS IMPLEMENTASI PRO-POOR BUDGETING PEMERINTAH KOTA SALATIGA DI MASA PENDEMI COVID-19 TAHUN 2020
Authors: HADIWIJOYO SURYO SAKTI , HERGIANASARI PUTRI 
Published: July 2021

BSTRACTThe Covid-19 pandemic has implications for the welfare level of the people of Salatiga City. This study aimsto analyze the implementation of Pro-Poor Budgeting in the Salatiga City Government during the Covid-19Pandemic. The research is limited to the application of Pro-Poor Budgeting for the City of Salatiga in 2020.The method used is descriptive qualitative with interviews and field studies to the Bappeda of Salatiga City.The results of the research on the implementation of budgeting for poverty reduction programs have taken intoaccount the principles in Pro Poor Budgeting, namely the target is the poor, focuses on the root causes ofpoverty, maximizes benefits for the poor and involves the participation of the poor. In conclusion, in theimplementation of Pro Poor Budgeting, there are three strategic issues that are the focus of attention, namelysynchronization of data on poor families with data from communities affected by Covid-19 from fosteredpartners owned by Regional Apparatuses, Standard Operating Procedures (SOP) for program implementation,especially those related to communities affected by Covid-19 and innovative activity programs that have thepower to improve the community's economy. In addition, the success of the implementation of Pro PoorBudgeting and the handling of strategic issues is influenced by four aspects, namely bureaucratic structure,resources, disposition, and communication.
Keywords: Policy Implementaion, Covid-19 Pandemic, Salatiga City Government, Pro Poor Budgeting,
Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru oleh Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community
Authors: Hidayah Khoirul , Nasyi’ah Iffaty 
Published: July 2021

Kopi adalah salah satu produk pertanian yang mempunyai peluang pasar di luar negeri. Kabupaten Malang memiliki produk kopi yang ditanam di lereng semeru yang telah diekspor ke luar negeri. Kabupaten Malang sampai pada saat ini belum mendaftarkan satupun produk unggulan pertanian yang memiliki indikasi geografis (IG). Persoalan yang dikaji dalam artikel ini adalah upaya apakah yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malang guna memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pendaftaran IG bagi masyarakat petani kopi lereng semeru dalam menghadapi pasar bebas ASEAN Economic Community dan bagaimanakah upaya tersebut ditinjau dalam perspektif keadilan. Artikel ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatankualitatif. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat petani lokal adalah pada tahun 2015mengajukan penganggaran pendaftaran IG Kopi Robusta lereng semeru kepada Bupati, namun belum mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang.Upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kopi lereng Semeru sebagai kekayaan masyarakat tradisional melalui IG merupakan upaya memberikan keadilan bagi masyarakat lokal. Keadilan dapatterwujud denganmemberikan kebahagiaan masyarakat lokal melalui diakuinya kopi lereng semeru sebagai IG dan juga mampu memberikan kemanfaatan yaitu semakin dikenalnya kopi lereng semeru di pasar global.
The Profit-Sharing System Between Landowners and Cultivators of Tobacco : Islamic Economic Law Perspective
Authors: Susanti Dyah Ochtorina 
Published: July 2021

This research aims to find profit-sharing system between landowners and cultivators of tobacco based on Islamic Economic Law, so that it can be used by landowners and cultivators to cooperate in cultivating tobacco fields. The method in this research using the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach. The results of the study in the form of 3 (three) forms of profit-sharing systems between landowners and tobacco cultivators according to Islamic economic law, which can be used, namely muzara'ah, mukhabarah, and musaqah. In the final part of this research, the researcher also provides advice to landowners and cultivators to put the cooperation agreement into written form, to prevent conflicts and disputes in the future. Further suggestions are addressed to the Government. The government needs to socialize the production sharing system in agriculture according to Islamic economic law.
Novo marco legal sobre regularização fundiária: novos conceitos, velhos dilemas
Authors: Câmara Andreza Aparecida Franco 
Published: July 2021

O presente estudo abordará sobre a nova lei geral de regularização fundiária editado em 2017. Objetivo – Pretende-se analisar os principais aspectos do novo marco legal de regularização fundiária e examinar o instituto da legitimação fundiária e as principais teses de inconstitucionalidade apresentadas da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Materiais e Métodos – Apresentando metodologia qualitativa, por meio do método hipotético-dedutivo será empregada a revisão de literatura, a análise de legislação e jurisprudência dos tribunais superiores. Resultados – Verificou-se que a legislação flexibilizou alguns procedimentos anteriormente previstos em outras normas, com o propósito de resolver situações fundiárias por meio da titulação dos ocupantes, criando institutos jurídicos que se confrontam a ordem constitucional vigente. Conclusões – Conclui-se que a Lei nº. 13.465/2017, ao reestruturar os regimes de regularização fundiária urbana, com ênfase na distribuição de títulos de propriedade, embora estabeleça critérios de acesso da população de baixa renda, reforça a desigualdade social ao contribuir para a concentração de terras.
شاشییێن بەربەلاڤ د رێنڤێسینێدا ل دەڤ قوتابیێن پشکا زمانێ کوردی ل کولیژا پەروەردا بنیات، ل دویڤ ڕا و بۆ چوونێن مامۆستایێن وان
Authors: Sabri Sherzad , Abdullah Nasreen Mohammed 
Published: July 2021

ئارمانج ژئەڤێ ڤەکۆلینێ،ئەوە دیارکرنا شاشییێن بەربەلاڤ درێنڤێسینێدا ل دەڤ قوتابیێن پشکا زمانێ کوردی ل پەروەردا بنیات، ل دویڤ ڕا و بۆ چوونێن ماموستایان، و نموونە ئەڤێ ڤەکولینێ یا پێکهاتییە ژ(33) ماموستایێن وانایان ل قۆناغا ئێکێ و دوویێ دبێژن ل دەواما سپێدەهیان و ئێڤاران، کو هەژمارا مامۆستایێن پۆلا ئێکێ (17)نە ومامۆستایێن پۆلا دوویێ (16) نە، ژبۆ جێبەجێکرنا ئارمانجا ڤەکۆلینێ،ڤەکولەران ب دانانا ڕاپرسینێ ڕابووینە کو ژ (32) بڕگەییان پێکدهێت ب شیوەکی کو بەرسڤ لسەر سێ پێگوهۆران پێکدهێت، ئەوژی ( ب شێوەیەکێ زۆر، ب شێوەیەکی ناڤنجی، ب شێوەیەکێ کێم)، هەروسا ڤەکۆلەران راستگۆی و خۆجهییا ڤەکۆلینێ جێبەجێکرییە ژ تایبەتمەندیێن سایکومتری ل دور پراکتیکرنا ڕاپرسینێ ل سەرنموونا دیارکری کو یا پێکهاتییە ژ (10)شارازیان د بوارێ زمانێ کوردی و ڕێکێن وانەگوتنا زمانێ کوردی و پشتی پراکتیکرنا دووماهییێ و کۆمکرنا پێزانین وداتا و شرۆڤەکرنا ئەوان و ب کارهێینانا ئاماری یا فاکتەریێن گرێدانا پێرسونی و ناڤەندا مەرجحی (الوسط المرجح) و تاقیکرنا(t-test ) ژبۆ دوونمونیێن سەربەخۆ ئاماژە ب ئەڤان ئەنجاماهاتە دان:

ڕێژەیەیا ڕاو بۆچوونێن مامۆستایێن پۆلا ئێکێ ژ( تاکێن سەمپلێ) ل دور شاشییێن بەبەڵاڤ د رێنڤێسینێدا ل دەڤ قوتابیێن ئەوان ل پشکا زمانێ کوردی ل پەروەردا بنیات (73%) یە. دیسان جوداهییا ڕاماندارا ئاماری د ناڤبەرا ڕا و بۆچوونێن مامۆستایێن پۆلا ئێکێدا ل پشکا زمانێ کوردی هەیە، د شاشییێن بەربەلاڤ د ڕێنڤێسینێدا ل دەڤ قوتابیان ل کۆلیژا پەروەرابنیات.
ڕێژەیەیا ڕاو بۆچوونێێن مامۆستایێن پۆلا دوویێ (تاکێن سەمپلێ) ل دۆر شاسییێن بەربەلاڤ د ڕێنڤێسینێدا ل دەڤ قوتابییێن ئەوان ل پشکا زمانێ کوردی ل پەروەردا بنیات (33%)) یە.هەروساجوداهییا راماندارا ئاماری د ناڤبەرا ڕاوبۆچوونێن ماموستایێن قۆناغا و دوویێ ل پشکا زمانێ کوردی هەیە، د شاشییێن بەربەلاڤ د ڕێنڤێسینێدا ل دەڤ قوتابیان.
جوداهییا ڕاماندارا ئاماری د ناڤبەرا ڕاوبۆچوونێن مامۆستایێن پۆلا ئێکێ و دوویێ ل پشکا زمانێ کوردی نینە ، د شاشییێن بەربەلاڤ د ڕێنڤێسینێدا ل دەڤ قوتابیان.و پاشی ڤەکولەر ڕابووینە ب دەرئێخستنا ئەنجام وراسپاردن و پێشنیازان دەربارەی ڤەکۆلینێ.
The Quest for Fairness: An Empirical Examination of the Determinants of Compensation Satisfaction in Ghanaian Mining Communities
Authors: Twerefou Daniel Kwabena 
Published: July 2021

This paper examines the determinants of satisfaction of compensation packages in Ghanaian mining communities using survey data and the logit model. The results indicate that an improved and highly improved mining effect on livelihood increases the likelihood of households being satisfied with compensation packages by 19.4 and 24% respectively, while a change in satisfaction with compensation negotiation process from not satisfied to satisfied increases the likelihood of a household being satisfied with compensation package received by 18.8%. Also, a change from low pollution level to moderate or high pollution levels decrease the likelihood of households being satisfied with compensation package received by 9.1% and 11.3% respectively. Furthermore, a change in location from the Obuasi village community to Asutifi, Prestea and Tarkwa village communities increases satisfaction with compensation package by 8.7%, 19.6% and 16.1% respectively. A change in the mean variables will lead to a 14.6 per cent likelihood of a household being satisfied with compensation payment received. We recommend the government to improve compensation negotiation process by educating communities on the compensation regulation. There is a need to economically value assets while strengthening regulatory institutions to enable then properly enforce pollution regulations.
The Triadic Approach to Cash Management: Communication, Advocacy, and Legal Aspects
Authors: Kobushko Iana , Tiutiunyk Inna , Kobushko Ihor , Starinskyi Mykola , Zavalna Zhanna 
Published: July 2021

The article deals with the study of the ability of cash to be a multifunctional instrument of economic policy, propaganda and legalization of proceeds of crime. Based on the cash analysis of the Republic of Belarus, Georgia and Ukraine, the most common signs and images that increase the confidence of the population and form convictions about the stability of the currency have been identified. Cash has been found to be an instrument for promoting national history and achievements of the country for a long time, considerable territory and one-sided influence. The efficiency of using cash to reliably convey information and maximize its absorption by the population has been proved. The reasons, features and consequences of using cash as a tool for money laundering were investigated. The effect of the volume of cash in circulation on the level of the shadow economy on the example of different countries has been estimated. In the article, the authors argue that money is a useful tool for propaganda. They are a significant source of information about a particular country. Money can be used by the authorities of a particular country to create the necessary political narratives. This tool has a long period of influence, which is purposeful. The authors note that it is necessary to take into account inflation in the country in order to understand how long the population will use a particular denomination of money. The authors concluded that there is a different relationship between the level of shadowing of the economy and indicators of the state of money circulation. For most indicators, this relationship was linear. Calculations showed the absence of an asymmetric relationship between the indicators. For some countries (Belarus, Bulgaria, Georgia, Switzerland, Japan), the calculations showed a nonlinear relationship between the level of shadowing of the economy and the functioning of the domestic foreign exchange market.
The impact of tourism marketing on the attracted tourists in the Shaqlawa
Authors: Ali Dashti Hussain 
Published: July 2021

This study concluded that tourism marketing is one of the main factors for the advancement of this sector. Its importance stems from the role it plays in transforming tourism into an arena for competition among all countries of the world, as each country tries to highlight its tourism components in order to acquire the largest possible share of the exporting markets for tourists, And that is by creating a positive image and implanting it in the minds of tourists, based on various marketing policies. This is what was confirmed by the findings, as we find that the tourism sector in Erbil, specifically in the Shaqlawa district, and despite the available tourism resources and attractions for tourists, is still far from the ranks of Arab and international tourism competitiveness, and this was evident through the late ranks it occupied In the index of global competitiveness for tourism and travel for the year 2021, in addition to comparing the reality of tourism in both Iran and Turkey, and the result was the absence of a tourism development plan that reflects the tourism potential in the country, and actually adopts the application of the rules and foundations of tourism marketing. Tourism development does not depend only on the availability of tourism resources and tourist attractions, but on how to use and exploit those resources in the tourism development process.
المدة في عقد العمل بين قواعد واحكام القانون المدني وقانون العمل
Authors: دزه‌یی ڕۆژان عبدالقادر 
Published: July 2021

يتناول هذا البحث موضوع المدة في عقد العمل بين قواعد واحكام القانون المدني وقانون العمل العراقيين، فعقد العمل يعد من العقود ذات الاهمية الكبيرة في حياة المجتمع كون العمال طرفا في هذا العقد، فهم شريحة كبيرة في المجتمع، وعقود العمل تتعلق بالنتيجة بعلاقات اقتصادية واسعة النطاق، والمدة من جانبها تلعب دورا كبيرا في هذا العقد، وتثير ليست العديد من الاسئلة فقط، بل العديد من المشاكل ايضا. وقد تناولنا موضوع البحث في ظل القانون المدني وقانون العمل، لان المشرع نظم عقد العمل في القانون المدني بشكل تفصيلي، ثم عاد ونظم نفس العقد مرة اخرى في قانون العمل، حيث تعرضت الاحكام الخاصة بالمدة وارادة المتعاقدين بشانها الى تعديلات مهمة ومؤثرة، وقانون العمل هذا خضع بدوره لتنظيم جديد من لدن المشرع الذي سن في سنة 2015 قانون العمل الجديد ليحل محل قانون العمل لسنة 1987، ولم تكن الاحكام الخاصة بالمدة في عقد العمل دونما نصيب من التعديلات التي جاء بها القانون الجديد. كل هذه التطورات التشريعية تطلبت الوقوف بالبحث والدراسة على الاحكام الاصلية والمعدلة ومدى ملائمتها للظروف والمستجدات، وهوالمهمة الاساسية لهذا البحث. وقد اتبعنا المنهج المقارن في تناول موضوع البحث، فقارنا نصوص القانون المدني العراقي المتعلقة بالموضوع تقابلها في القانون المدني المصري والسوري، كذا الحال بالنسبة لنصوص قانون العمل العراقي ذات الصلة.
Cerebral venous thrombosis following spontaneous intracranial hypotension diagnosed by craniotomy: A case report and diagnostic pitfalls
Authors: Yokoya Shigeomi , Oka Hideki , Hino Akihiko 
Published: July 2021

Background:
Cerebral vein and dural sinus thrombosis (CVT) is a rare but important complication of spontaneous intracranial hypotension (SIH). The diagnosis is difficult in cases lacking typical symptoms and typical imaging findings.

Case Description:
A 29-year-old male patient with a seizure attack was admitted to our hospital. Based on the head imaging findings, we misdiagnosed the patient with primary cerebral parenchymal lesion and performed an open biopsy. However, during the procedure, the patient was diagnosed with low cerebrospinal fluid pressure and cerebral cortical vein thrombosis.

Conclusion:
Thus, CVT due to SIH should be considered as a probable cause of secondary parenchymal lesions.
Epífitas vasculares da Serra de Baturité, Ceará, Nordeste do Brasil
Authors: Rebouças Natanael Costa , Da Silva Arnaldo Ferreira , De Sousa Luana Mateus , Alencar Cìcero Luanderson da Silva , Da Silva Andrieli Lima , Loiola Maria Iracema Bezerra 
Published: July 2021

A Serra de Baturité, em meio a Caatinga, constitui um dos maiores resquícios de Floresta Atlântica no semiárido, sendo considerada uma região rica em biodiversidade. Como parte do projeto “Flora do Ceará: conhecer para conservar”, o presente estudo objetivou realizar o levantamento florístico das epífitas vasculares da Serra de Baturité, no estado do Ceará. A pesquisa foi baseada na análise dos espécimes depositados nos Herbários ALCB, CEPEC, EAC, HUEFS, HVASF, IPA, JPB, MO, R, RB, S, SP, UFP, UNB e US, bibliografias especializadas e imagens de coleções-tipo. Na Serra de Baturité foram registradas 62 espécies, distribuídas em sete famílias (Araceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Gesneriaceae, Orchidaceae, Piperaceae e Rubiaceae). Orchidaceae foi à família com maior número de representantes (58%). As espécies Gomesa praetexta, Polystachya concreta e Trichocentrum cepula são novas ocorrências para o Estado. Epidendrum anatipedium, E. sanchezii e Guzmania monostachia são endêmicas do Nordeste do Brasil. Vriesea baturitensis e V. carmeniae, são endêmicas do estado do Ceará. Portanto, a Serra de Baturité é uma importante área para a conservação da biodiversidade. Epífitas vasculares (Espermatófitas) da Serra de Baturité, Ceará, Nordeste do BrasilR E S U M OA Serra de Baturité, em meio a Caatinga, constitui um dos maiores resquícios de Floresta Atlântica no semiárido, sendo considerada uma região rica em biodiversidade. Como parte do projeto “Flora do Ceará: conhecer para conservar”, o presente estudo objetivou realizar o levantamento florístico das epífitas vasculares da Serra de Baturité, no estado do Ceará. A pesquisa foi baseada na análise dos espécimes depositados nos Herbários ALCB, CEPEC, EAC, HUEFS, HVASF, IPA, JPB, MO, R, RB, S, SP, UFP, UNB e US, bibliografias especializadas e imagens de coleções-tipo. Na Serra de Baturité foram registradas 62 espécies, distribuídas em sete famílias (Araceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Gesneriaceae, Orchidaceae, Piperaceae e Rubiaceae). Orchidaceae foi à família com maior número de representantes (58%). As espécies Gomesa praetexta, Polystachya concreta e Trichocentrum cepula são novas ocorrências para o Estado. Epidendrum anatipedium, E. sanchezii e Guzmania monostachia são endêmicas do Nordeste do Brasil. Vriesea baturitensis e V. carmeniae, são endêmicas do estado do Ceará. Portanto, a Serra de Baturité é uma importante área para a conservação da biodiversidade.Palavras-chaves: Epidendrum, Floresta Atlântica, Orchidaceae, Vriesea.