bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Maqâshid Revitalization in Global Era: Istidlâl Study from Text to Context
Authors: Tabrani Mukti 
Published: March 2021

The purposes of Islamic law (Maqâshid syarî`ah) have become principal instruments for Muslim intellectual on producing or reproducing Islamic jurisprudence, to deal with everyday life of Muslim society. The purposes of Islamic law do not only enhance Islamic jurisprudence as a tool but also a spirit. In today’s globalization, maqâshid signify itself as practical necessity of Islamic jurisprudence for responding or challenging realities: from the text to the context. This paper attempts to describe istidlâl (extracting process of Islamic jurisprudence) on answering complexities of social issues and scrutinizing the classification of Maqâshid syarî`ah. This research found that maqâshid-based approach, that is, ingrained in the narrative of revelation, implicitly or explicitly, is needed to answer social problems. This approach could be classified as the necessary for expressing the illat (the underlying reason), explaining the wisdom and the purposes of syarî`ah: partially or communally, generally or specifically. This approach aims to introduce new perspectives of Maqâshid syarî`ah, such as hifz al-bi’ah (environmental preservation), hifz al-‘alm (cosmic protection), tolerance, human rights, and freedom, which are based on contextual relevance. (Maqâshid syarî`ah merupakan instrumen yang sangat penting bagi seorang mujtahid untuk memproduksi hukum Islam sebagai solusi persoalan kehidupan sehari-hari. Tanpa memahami fikih maqâshid, maka ajaran Islam hanya akan terkesan sebagai piranti tanpa ruh. Maqâshid mengindikasikan urgensi pembentukan hukum Islam sebagai tantangan dan jawaban bagi era globalisasi. Karenanya penting untuk merevitalisasi peran maqâshid dalam kajian istidlâl hukum dari teks ke konteks. Tulisan ini akan menggali istidlâl atau proses untuk menyimpulkan dalil dari teks hukum Islam (al-Quran dan al-Sunnah) untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan, dan mengetahui klasifikasi dan dimensi maqâshid syari`ah dalam kerangka revitalisasi hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, persoalan dan tantangan kehidupan yang semakin kompleks dan berkembang, mesti bisa dijawab secara eksplisit maupun implisit melalui teks atau narasi wahyu dengan pendekatan berbasis maqâshid. Ia dapat diklasifikasikan dalam cakupan kepentingan yang sangat mendesak untuk menampakkan illat, menjelaskan hikmah dan tujuan syariah, baik secara parsial ataupun komunal, baik secara umum ataupun khusus, dalam segala sendi kehidupan dalam berbagai tema dalam hukum Islam. Sehingga timbul varian baru dalam koridor maqâshid yang bertajuk hifdz al-bi’ah, hifdz al-`alam, toleransi, HAM, dan kebebasan, yang berpijak pada maslahah yang bersifat kontekstual)
Diskursus Hudûd dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudûd)
Authors: Abdillah Junaidi 
Published: March 2021

The formulation of hudûd law has been more synonymous with criminal and punishment forms. Such formulations and construct are recognized to distort the true concept of hudûd. It also implicates on the theoretical debate in Islamic penal law. The main goal of this paper is to explore and elaborate the hudûd discourse in the study of Islamic law. This paper is a library research with a hermeneutical approach. The data collection technique used in this research is a documentary study (historical) which is elective-eliminative historic in nature. The analysis methods used in the research are the general methodical elements such as interpretation and deductive-inductive also personal reflection. This paper produces several conclusions: (1) The discourse of hudûd penal in the Islamic criminal law studies has experienced a paradigm shift as a dynamic entity from time to time. And the stipulation of hudûd penal is an Islamic Juristic formulation (fuqahā’) and (2) As a product of ijtihad, stipulation of hudûd or its existence is open with criticism using contemporary epistemology. (Rumusan hudûd yang selama ini ada lebih identik dengan bentuk pidana dan hukuman. Rumusan dan konstruksi yang demikian diakui telah mendistorsikan konsep sebenarnya tentang konsepsi hudûd. Paper ini bertujuan mengupas serta mengelaborasi diskursus hudûd dalam studi hukum Islam. Disamping itu, tulisan ini juga melacak pergeseran- paradigma terkait konsepsi dan rumusan hudûd yang muncul sepanjang sejarah. Tulisan ini menggunakan pendekatan hermeneutika-tematis melalui studi dokumenter bersifat historis elektif-eliminatif. Data akan dibandingkan, dianalisis serta disaring hingga tersisa satu teori yang paling relevan. Paper ini menyimpulkan bahwa diskursus hudûd dalam hukum Islam telah mengalami pergeseran paradigma (paradigm shift) dari waktu ke waktu. Dan, rumusan hudûd yang identik dengan bentuk-bentuk pidana (al-ꞌuqûbât al-muqaddarah) merupakan ijtihad para fuqahâ’ atas tradisi kenabian (Sunnah). Sebagai hasil ijtihad, rumusan hudûd yang ada merupakan ruang ilmu yang terbuka dengan kritik)
Green Fatwas in Bahtsul Masāil: Nahdlatul Ulama's Response to the Discourse on the Environmental Crisis in Indonesia
Authors: Mufid Moh. 
Published: March 2021

AbstractThis article aims to discuss environmental issues in the Nahdlatul Ulama (NU) tradition as a response to the phenomenon of the environmental crisis in Indonesia. This article answers the question of what is the social context that underlies the birth of the fatwas with ecological nuances among Nahdlatul Ulama? and how is the contribution of Nahdlatul Ulama in realizing eco-literacy among Nahdliyin? The results of the study indicate that the emergence of ecological fatwas or green fatwas was based on the concern of the Nahdlatul Ulama Executive Board as the largest Islamic organization in Indonesia who realized that the phenomenon of the environmental crisis in Indonesia was increasingly concerning. The idea to respond to this environmental crisis phenomenon has occurred since the 29th NU Congress in Cipasung, Tasikmalaya, West Java. The contribution of the Nahdlatul Ulama (NU) through the Bahtsul Masail Institute in realizing an environmentally conscious society (eco-literacy) is by formulating ecological nuances from a fiqh perspective as a guide for Nahdliyin in interacting with its environment in a friendly and sustainable manner. In this context, Nahdliyin residents are obliged to fight for the values of environmental preservation (jihād bi'iyah) as a manifestation of the ethical-ecological responsibility of the khalīfah on earth. (Artikel ini bertujuan mendiskusikan respon Nahdlatul Ulama (NU) terhadap fenomena krisis lingkungan di Indonesia. Ia membidik konteks sosial yang melatari lahirnya fatwa-fatwa bernuansa ekologis di kalangan Nahdlatul Ulama serta konstribusinya dalam mewujudkan eco-literacy di kalangan Nahdliyin. Hasil kajian menunjukkan bahwa lahirnya fatwa-fatwa ekologis atau green fatwas dilatari keprihatinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menyadari bahwa fenomena krisis lingkungan di Indonesia semakin memprihatinkan. Gagasan untuk merespon terhadap fenomena krisis lingkungan ini telah muncul sejak Muktamar NU ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Konstribusi Nahdlatul Ulama (NU) melalui forum Bahtsul Masail dalam mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan (eco-literacy) adalah dengan merumuskan fatwa-fatwa bernuansa ekologis dalam perspektif fiqh sebagai panduan bagi Nahdliyin dalam berinteraksi dengan lingkungannya secara ramah dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, warga Nahdliyin diwajibkan memperjuangkan nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup (jihād bi’iyah) sebagai manifestasi tanggungjawab etis-ekologis khalīfah di bumi)
SENGKETA KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PERKARA WARIS AKIBAT ADANYA PILIHAN HUKUM
Authors: Susylawati Eka 
Published: March 2021

Hukum waris sebagai bagian dari hukum perdata, memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih hukum waris apakah yang dirasa cocok dan adil. Salah satu aturan yang mengatur perihal pilihan hukum dalam bidang hukum waris adalah Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa pihak-pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan, apakah hukum waris Islam, adat atau Barat. Persoalannya, hukum waris Islam menurut Undang-Undang tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama, dan hukum waris adat/Barat menjadi kewenangan pengadilan negeri. Sengketa kewenangan dapat terjadi jika dalam suatu sengketa waris terdapat pihak yang memilih hukum waris Islam dan sebagian yang lain memilih hukum waris adat/ Barat.
KEBERHASILAN RU`YAT AL- HILÂL (Problematika antara Egoisme Fiqh dan Keberpihakan Ilmu Astronomi)
Authors: Mulyadi Achmad 
Published: March 2021

Keberhasilan ru`yat al-hilâl pada awal Syawwâl 1427 H di Pantai Gebang Bangkalan merupakan fenomena baru yang mengundang polemik dan sangat kontroversial. Kontroversi ini terjadi karena sebagian ilmu hisâb menganggapnya mungkin dilihat (imkân al-ru`yah), sementara sebagian yang lain tidak memungkinkannya (ghayr imkân al-ru`yah), apalagi tidak dilengkapi data-data akurat secara astronomis. Bagaimanakah fiqh memandangnya dan ilmu astronomis menganalisisnya? Tulisan ini akan mengelaborasi keberhasilan ru`yat al-hilâl tersebut menurut perspektif keduanya. Dalam perspektif fiqh, keberhasilan ru`yat al-hilâl dapat diterima selama perukyat bersedia disumpah. Sedangkan dalam perspektif ilmu astronomi, fenomena alam, terutama posisi dan gerakan benda-benda langit, dapat diukur dan dianalisis dengan derajat kecermatan yang memuaskan. Karenanya, ilmu ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Polemik antara keduanya akan terus berlangsung selama tidak ada "kearifan" dari keduanya menuju penyatuan.
PERADILAN SATU ATAP SEBAGAI PERWUJUDAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA
Authors: Supraptiningsih Umi 
Published: March 2021

Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Maksud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif atau kekuasaan ekstrayudisial dalam melaksanakan fungsi peradilan. Untuk menciptakan kekuasaan kehakiman dalam posisi “independen” tersebut, maka harus ada korelasi antara fungsi yudikatif/peradilan dan proses demokrasi, dimana pembentukan dan jaminan independensi atau kebebasan kekuasaan kehakiman seharusnya diciptakan secara aktif oleh semua sarjana hukum, polisi, kejaksaan dan penegak hukum lainnya. Dengan mewujudkan sistem satu atap (one roof system) diharapkan apa yang menjadi cita-cita hukum (rechtsidee) untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent) dalam rangka penegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
PROSPEK BISNIS WEALTH MANAGEMENT BERBASIS SYARÎ’AH
Authors: Handayani Sri 
Published: March 2021

At the moment the growth of HNWI (High Net Worth Individual) is significantly developed. HNWI is a group of rich people having no idea in managing the properties. As a matter of course, this becomes a new prospective field on wealth management business for banking. In fact, banks dominate money market mainly in Indonesia. in accordance to this issue, this article tries to portray the following subject matters---the importance wealth management as a service product for banks customers, the factors supporting the wealth management business in Indonesia, the criteria and characteristics of HNWI, the requirements of Islamic economic principles in applying wealth management syarî’ah base, and the challenge of organizing wealth management syarî’ah -base. From public view, the existence of wealth management syarî’ah base remains significant therefore it has a huge prospect considering the decrease of loan rate. It accelerates public to invent an alternate way instead of saving. On the other hand, there is a challenge of professional profit-share, unavailability of large amount of fresh money from investor, the minimum number of people understanding the proper syarî’ah finance management, and the existence of false assumption among publics that the current syarî’ah finance system has been only symbols interchange from conventional system to Islamic ones.
IBN RUSYD DAN METODE IJTIHÂD-NYA DALAM KITAB BIDÂYAT AL-MUJTAHID
Authors: Fahruddin Ali Sabri Fahruddin Ali Sabri 
Published: March 2021

Abstract: Ushûl fiqh has a significant role in Islamic science, since Islamic lawpartly regulates the essential problems not the detail ones. It became nature because Islamic law rules by the end of time. However in human being live there must always be change of social design, so that it always araises new problem in society. This article is to describe the Ibnu Rusyd’s method in deciding syar’i law. His capacity as fiqih expert is undoubtful. His masterpiece, Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid is a comparison of fiqh book Key Words: Ibn Rusyd, ijtihâd, dan hukum Islâm
PERS DALAM WACANA HUKUM (Kajian tentang Kebebasan, Tanggungjawab, dan Deviasi Pers dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)
Authors: Idri Idri 
Published: March 2021

Abstract: Press takes an important role in expanding the country development, lastly it is not only lusty, free, and responsible but also it functions as an objective information disseminator, constrcutive social controll agent, public aspiration supplier, and to broaden public communication and participation. In brief, it needs to develop positive and harmony interaction among press, government, and society. The freedom of press in extending information to public has been one of the realizations of people soverignty, furthermore it becomes a significant aspect to establish life of civility on the basis of the priciples of democracy, justice, and law supremacy. On the whole, press independency might be a responsible freedom: toward government, public, and press council. Key Words: Pers, kebebasan pers, dan tanggung jawab pers
OPTIMALISASI BANK SYARI’AH MENUJU GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Authors: Fahrur Ulum Fahrur Ulum 
Published: March 2021

Abstract: Syarî’ah banking must be optimized earnestly to fulfill the stakeholders interest. The effective implementation of cooporate governance would realize the goal of fairness, accountability, and transparancy. There are several prior focus of this system manager: basic concept and problems of cooperate governance in syarî’ah banking, the pillars of implementation, and the mechanism. As a result, to create an effective cooperate governance of syariah banking, the following aspects must be urgently required: a contract clarity, market discipline, moral dimension, socio-political atmosphere, law enforcement, and institution. Board of directors, senior management, stockholders, and depositors have important roles to establish the harmony of syariah banking development. The stakeholders are directly connected to the mechanism of cooperate governance of syariah banking. Key Words: corporate governance, bank syari’ah, stakeholders, dan mudlârabah
PEROLEHAN TANAH DALAM PENGADAAN TANAH BERSKALA KECIL
Authors: Urip Santoso Urip Santoso 
Published: March 2021

Abstract: Government is a side or party that needs land in terms of trivial scale of land provision. The way of land acquisition in trivial scale must pass through the way of referential settlement release by the land owner. It is not allowed to have it by purcahsing and saling and also exchanging. The later way of land acquisition cannot be done due tp in adequacy of term of material of purcahsing and saling as well as exchanging. Key Words: Pengadaan tanah, berskala kecil, jual beli, tukar-menukar, dan pelepasan hak atas tanah.
ADOPSI (Sebuah Tawaran Hukum Islâm menuju Kebaikan Masa Depan Anak Terlantar)
Authors: Fahruddin Ali Sabri Fahruddin Ali Sabri 
Published: March 2021

Abstrak: Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islâm tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung. Dalam konsep Islâm, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islâm adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur’ân dan sunnah serta hasil ijtihâd. Memelihara anak terlantar merupakan salah satu dari kewajiban Negara, pemerintah hendaknya menyarankan kepada warga yang mampu untuk mengadopsi anak terlantar, hal ini dilakukan untuk melindungi dan mengangkat harkat dan martabat anak terlantar. Abstract : This article higlights the concept of child adoption from the perspective of Islâmic law. It finds that claiming foster child as biological child is forbidden in Islamic law, it only allows the adopters to treat them in terms of expressing affection, giving basic necessities of life and facilitating the education. Islamic law also states that child adoption must not delink the lineage between the foster children with their biological parents. Islamic law based adoption is a child adoption which is based on al-Qur’ân, Sunnah, and Ijtihâd that is applied in Indonesia and they are formulated in any products of Islamic laws. They might be in form fiqh, fatwâ (binding ruling in Islamic matters), decretal, and official legal regulations, including Islamic Laws Compilation. Raising waif is also a country obligation, the government must recommend the wealthy citizens to adopt the waif to protect and to promote their prestige and dignity. Kata-kata Kunci: Adopsi, sadd al-dzarî’ah, dan anak terlantar
THE SEARCH FOR NEUROPROTECTIVE COMPOUNDS AMONG NEW ETHYLTHIADIAZOLE DERIVATIVES
Authors: Cherevatenko R. F. , Antsiferov O. V. , Skachilova S. Y. , Pokrovsky M. V. , Gureev V. V. , Banchuk I. I. , Banchuk A. Y. , Golubinskaya M. I. , Syromyatnikova A. A. , Rozhkov I. S. , Mostovykh A. A. 
Published: March 2021

The aim of the study is to search compounds with neuroprotective properties among new ethylthiadiazole derivatives in simulated traumatic brain injury.Materials and methods. The experiment was carried out on 78 white male rats 270±20 g line “Wistar” 5–6 months of age and 120 outbred sexually mature mice weighing 20±2 grams. The article describes the search for compounds with neuroprotective properties among new ethylthiadiazole derivatives under the codes LKHT 4–15, LKHT 10–18, LKHT 11–18, and LKHT 12–18 in experimental traumatic brain injury in rats. Acute toxicity of the compounds was studied. Pharmacological screening was performed using behavioral and neurological research methods. The McGraw stroke score scale modified by I.V. Gannushkina and the mNSS psychometric scale were used in the study. The open field and Rota-rod tests were used to assess the behavioral status of the animals.Results. The compound-LKHT 12–18 at a dose of 50 mg/kg was detected as a leader. In pharmacological correction of pathology, this compound had the lowest percentage of fatality among the studied compounds (8%), the severity of neurological deficit was significantly reduced, the lowest scores and a higher level of motor activity of the limbs were registered. The number of rearing in the group of animals receiving the compound LKHT 12–18 at the dose of 50 mg/kg increased by 1.5 times, statistically significant (p<0.05) in comparison with the control group. Based on the results of the “Rota-rod” test, the total time of holding animals on the rod for 3 attempts was statistically significantly different in the groups administered with LKHT 12–18 derivatives (1.5 times longer) at the dose of 50 mg/kg compared with the control (p<0.05).Conclusion. Based on the results obtained in this study, it is planned to study in more detail the compound LKHT 12–18 at the dose of 50 mg/kg.
ADDITIVE NEUROPROTECTIVE EFFECT OF 3-HYDROXYPYRIDINE DERIVATIVES AND HUMAN ERYTHROPOETIN ANALOGUE ON A HEMORRHAGIC STROKE MODEL IN RATS
Authors: Kolesnichenko P. D. , Scheblykina O. V. , Nesterova N. I. , Scheblykin D. V. , Nesterov A. V. , Pokrovskiy M. V. , Zhuchenko M. A. , Tverskoy A. V. , Reznikov K. M. 
Published: March 2021

The correction of free radical oxidation processes is one of the most promising strategies of neuroprotection in acute cerebrovascular disorders.The aim of the study is an experimental study of the neuroprotective effects of 3-hydroxypyridine and erythropoietin derivatives, as well as their combined use.Materials and methods. The study was performed on 109 male Wistar rats. The neuroprotective effect of the substances was studied on a hemorrhagic stroke model. The study drugs were administered to the animals intraperitoneally. Carbamylated darbepoetin was administered three times in advance at the dose of 100 µg/kg within intervals of 3 days, the last injection took place 1 hour before the operation (the total dose was 300 mg/kg). Etoxidol was administered once 1 hour before the surgery at the dose of 50 mg/kg. The survival rate, behavioral features and the state of the animals on the 1st, 3rd, 7th and 14th days were recorded, and the morphological assessment of the brain was carried out.Results. The investigated substances had a positive effect on both the survival rate of the animals during the first day and on the 14th day. The best survival rates on the 14th day were recorded in the group of a combined use of ethoxydol and carbamylated darbepoetin (75%). Thus, in this group of rats, a faster recovery of neurological disorders was already distinguished from the first day on. By the 7th day, more than 50% of the rats receiving the combination of the studied drugs, had had a slight neurological deficit (up to 3 points on the McGrow scale); by the 14th day there had been only minor changes in the neurological status in the rats of this group. A pronounced neuroprotective effect of the combination of 3-hydroxypyridine and erythropoietin derivatives has been confirmed by a histological examination of brain slices – a more rapid decrease in the size of perifocal edema and microcirculation disorders, less damage to neurons and glial elements, and faster processes of resorption and organization of hemorrhage. A macroscopic examination of the brain sections stained with triphenyltetrazolium chloride of the dying rats, showed that perifocal necrosis had been the main cause of high mortality in the control group after the 3rd day.Conclusion. As a result of the experiment, the nephroprotective effect of the studied derivatives of 3-hydroxypyridine and erythropoietin has been proved. Moreover, the combination of these drugs has shown a greater neuroprotective activity than their isolated use. The additive effect of these drugs was due to their action mechanism resulting from the synergism of various structures and components of the cells.