bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG HIV/AIDS DENGAN SIKAP DAN TINDAKAN PENGGUNAAN KONDOM PADA WANITA PEKERJA SEKS DI WILAYAH LOKALISASI KM 12 PALANGKARAYA TAHUN 2013
Authors: Fransisca Diana Alexandra  , Fatmaria  , Angeline Novia Toemon  
Published: February 2021

HIV/AIDS merupakan penyakit dengan angka kejadian yang terus meningkat di Indonesia. Epidemi HIV/AIDS terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Salah satu cara pencegahan HIV adalah dengan menggunakan kondom saat berhubungan seksual dengan pasangan berisiko (Riskesdas, 2010 :280). Berdasarkan data riskesdas tahun 2010, prevalensi nasional penduduk yang mengetahui cara pencegahan yang benar bahwa HIV dapat dicegah salah satunya dengan menggunakan kondom saat berhubungan seksual dengan pasangan berisiko adalah sebesar 41,9% dimana Kalimantan Tengah memiliki persentase sebesar 36,7% (penduduk usia 15 tahun ke atas) (Riskesdas, 2010:7,282). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan pengetahuan tentang HIV/AIDS dengan sikap dan tindakan penggunaan kondom pada wanita pekerja seks di wilayah lokalisasi km 12 Palangka Raya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengumpulan data secara wawancara menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner terdiri dari tiga bagian yaitu penilaian pengetahuan responden mengenai HIV/AIDS dan kondom, penilaian sikap responden dalam mencegah HIV/AIDS dengan penggunaan kondom dan penilaian tindakan responden dalam penggunaan kondom. Populasi penelitian ini adalah para wanita pekerja seks di lokalisasi km 12 Palangka Raya sebanyak 140 orang. Sampel penelitian ini berjumlah 65 orang yang dipilih dengan pendekatan acak sederhana namun mengalami drop out sebanyak 5 orang sehingga jumlah responden menjadi 60 orang. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan software SPSS for windows versi 11.5 dan menggunakan metode analisis univariat dan bivariat. Hasil analisis penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan responden tentang HIV/AIDS dan kondom terhadap sikap dan tindakan responden dalam penggunaan kondom (chi-square hitung >chi-squaretabel).
ANALISIS TEORITIK MODEL PEMBANGUNAN DAERAH (DESA) TERTINGGAL
Authors: SYAMSURI  
Published: February 2021

Daerah tertinggal merupakan suatu daerah yang tingkat pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya tertinggal atau kurang berkembang dari daerah lain. Dengan berbagai persoalan yang dialami oleh daerah tertinggal, diantaranya terbatasnya sumberdaya alam, rendahnya sumberdaya manusia, sangat terbatasnya prasarana dan sarana seperti sarana transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya serta kemiskinan, maka dibutuhkan suatu model kebijakan/program pembangunan yang diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Model yang dimaksud disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan persoalan yang dialami oleh daerah tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menambah khasanah teoritik dalam melakukan kajian tentang pembangunan daerah (desa)tertinggal.
MEMBANGUN BIROKRASI ANTI KORUPSI
Authors: SRI MUJIARTI ULFAH  
Published: February 2021

Korupsi menjadi masalah serius negeri ini, jika tidak dtuntaskan sampai keakar masalah akan mengakibatkan krisis kepercayaan yang akut terhadap pemerintah. Birokrasi yang bersih dan baik menjadi idaman masyarakat. Berbagai langkah reformasi birokrasi pun dilakukan seperti implementasi Teori Good Governance, yang dipertegas dengan lahirnya Reinventing Governmant bahkan New public manajement namun sampai saat ini tidak memperlihatkan progress yang signifikan, salah satunya adalah struktur birokrasi kita masih sangat gemuk sehingga mengakibatkan tidak hanya korupsi namun juga membawa efek lain yang merugikan masyarakat seperti birokrasi yang tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dengan berbagai kondisi itulah Islam mampu menjawab permasalahantersebut.
PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAHDAERAH DI BIDANG PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH
Authors: NURUL HIKMAH  , TEGUH BATUAH  
Published: February 2021

Birokrasi sebagai suatu organisasi modern memiliki fungsi dan peran diantaranya adalah melaksanakan tugas administratif memberikan masukan dan nasehat dalam pembuatan kebijakan, melakukan artikulasi, dan aggregasi kepentingan, danmenjaga stabilitas politik. Salah satu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari birokrasi maupun organisasi dengan bentuk dan tujuan apapun adalahkearsipan.
Pelayanan kearsipan yang diselenggarakan di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bertumpu pada Badan Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi (BPAD). Badan inilah yang bertugas untuk mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh dokumen-dokumen yang dianggap penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan yang menarik untuk diteliti adalah 1) bagaimana profesionalisme aparatur pemerintah daerah di bidang pelayanan kearsipan daerah ?, 2) apa yang menjadi faktor penghambat profesionalisme aparatur pemerintah daerah dibidang pelayanan kearsipan daerah?
Penelitian ini menggunakan perspektif atau pendekatan deskriptif-kualitatif. Peneliti memilih pendekatan ini untuk dapat menggambarkan secara jelas profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam hal pegawai Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi dibidang pelayanan kearsipan daerah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian model Milles and Huberman. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dandokumentasi.
Berdasarkan hasil temuan dilapangan maka dapat disampaikan bahwa profesionalisme aparatur pemerintah daerah dibidang pelayanan kearsipan daerah di BPAD Kalimantan Tengah belum menunjukkan profesionalisme yang utuh. Dari aspek responsivitas semua pegawai sudah baik, namun ditinjau dari aspek kreativitas dan aspek inovasi dianggap peneliti masihkurang.

Kata-kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur Pemerintah Daerah, PelayananKearsipan
OTONOMI DAERAH DAN KORUPSI
Authors: NORSANTI  
Published: February 2021

The regional autonomy policies generally appear because of bad implementation from government machine. It does not go from local society and small society needs. The regional disatisfaction to the government also is encouraged by massively exploitation of natural resources that occure in regoins that have many natural resources, but there is not optimalization of holding development in the region. However, in the fact, since the regional autonomy is applied in 1999 until now the wishes of society in order to get optimalization of holding development in a region are not implemented even, the moving of corruption is occurred from central toregions.
Islam has an unique method to prevent corruption in a region. In Islamic government (khilafah), there is not regional autonomy because the from of islamic state is a united state. A governor (wali) is elected by khalifah directly, it also occures in smaller regions. Wali is not elected by citizens and DPRD because there is not DPRD in khilafah state. The directly pointing makes candidates of governor do not need confuse to prepare a lot of donation for campaign or bribe citizens in order to choose them until they do not need fund in jection from others (enterpreneur). In addition, the moneter policies in khilafah system also follow sentralization principle, that very different with fiscal desentralization in the regional autonomy in khilafah system, donation from the whole regions is pulled by central region to distribute to each regions based their needs. It doesn’t distribute based on the amount of incomes.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA
Authors: Andry Heriady  
Published: February 2021

Kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kota Palangka Raya memang sudah di klasifikasikan sebagai bencana alam musiman oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya kerena selalu terjadi setiap tahunnya, dengan hal ini perlu perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya terhadap penanganannya agar dampak kesehatan, lingkungan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang ditimbulkan bisa berkurang. Dan jika terdapat kendala dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan maka Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya diberikan wewenang untuk memecahkan permasalahan ini bersama-sama dengan pihak lain yang juga ikut serta dalam penanganan permasalahan ini. Pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentu akan menghadapi suatu kendala dalam pelaksanaannya, namun jika suatu kebijakan ingin berjalan dengan baik maka wajib memperhatikan beberapa unsur yaitu seperti Komunikasi, Sumber Daya ( sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi dan kewenangan ), Disposisi, dan Struktur Organisasi.
Dalam beberapa kebijakan yang telah dibuat selama ini oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan kebakaran lahan di Kota Palangka Raya memang sudah cukup banyak, namun salah satu kendala yang telah dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan selama ini yaitu dari faktor anggaran setiap tahunnya yang masih kurang serta partisipasi masyarakat yang kurang dalam proses pelaksananaan seluruh kebijakan-kebijakan yang telah diamanahkan oleh Pemerintah. Saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perlunya mempertikan keseimbangan kebijakan-kebijakan dengan faktor penunjangnya yaitu anggaran yang tersedia untuk penanganan permasalahan ini serta partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam proses pelaksanaan semua kebijakan yang telah ada.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA
Authors: Bron  
Published: February 2021

Good government village is depending on the performance of government village employee. Government village employee consist of: village head and staff that the most important person who in charge of managing the administration.
Tumbang Kaman government village as the lowest unit of government have obligation to make good performance employee through administration management, therefore it has been granted as the champion of village competition in 2013.
The research uses descriptive-qualitative methode. Collecting data technic is being done by observation, interview, and documentation. The data analysis technic uses interactive model by Miles and Huberman.
Depend on the fact from the field, found some conclusion that: 1) Good government employee performance have achieved observed by quality, quantity, time work, and tim work. 2) Unsupporting factors in administration management was not meaningfull, but it still there: lower skill administration of the government village employee, the salary should be increase. Supporting factors are: the infrastructure are available well in Tumbang Kaman village and also tim work have achieved well.
PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH KOTA PALANGKA RAYA
Authors: Ajie Sepryadi  
Published: February 2021

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah perlu dilakukan karena masalah sampah yang hingga kini di kota Palangka Raya belum dapat diselesaikan dan berpengaruh pada ikon kota. Hal demikian antara lain disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah kota melalui instansi tekait khususnya pada kawasan jalan Rajawali Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Kondisi di kawasan tersebut ialah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, TPS yang selalu dipenuhi sampah hingga di luar TPS, bau sampah yang menyengat hingga menganggu aktivitas warga yang tinggal di dekat TPS, dan angkutan sampah mengangkut sampah pada jam yang tidak menentu.
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap pengelolaan sampah dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengawasan terhadap pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif peneliti mengamati gejala yang terjadi di masyarakat dan memaparkannya seperti apa adanya tanpa diikuti persepsi peneliti. Kemudian dengan teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara, dan melakukan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan sampah dengan melakukan absen secara manual kepada petugas angkutan sampah, penerapan sanksi kepada angkutan sampah yang melanggar aturan, dan pengawas bekerja sama dengan masyarakat melakukan pengawasan kinerja para petugas angkutan sampah. Faktor pendukung dari pengawasan ialah dengan absenmanualkepadapetugasangkutansampahdanpengawasmelakukanpeninjauankembali di tiap TPS, bekerjasama dengan masyarakat untuk mengawasi angkutan sampah. Faktor penghambat pengawasan ialah pengawasan langsung yang belum sepenuhnya terhadap petugas angkutan sampah dari awal angkutan sampah bekerj ahinggaakhirpetugasangkutansampahbekerja, belumadanyatindakantegasdaripengawasterhadapmasyarakat yang membuangsampahsembaranganuntukmemberikanefekjeradan monitoring terhadap TPS yang rusaksehinggadapatdiperbaiki.
AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIKDI KANTOR CAMAT DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR
Authors: Herry Christiadi  
Published: February 2021

Akuntabilitas pelayanan publik, dimana pemerintah ada untuk melayani masyarakat, sehingga kantor kecamatan dijadikan sebagai pusat pelayanan publik, yang diharapkan bisa memberi rasa puas kepada publik dalam proses pemerintahan. Kepuasan publik akan terpenuhi apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan.
Metode yang peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelayanan publik yaitu deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan data tersebut kemudian diolah dan dianalisis.
Demi terciptanya akuntabilitas pelayanan publik, maka dalam suatu pelayanan yang sangat menyangkut kepentingan publik diharapkan akan diselenggarakan sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan. Oleh karena ruanglingkup akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan tidak hanya kepada informal dengan ruanglingkup organisasi saja akan tetapi juga pada eksternal organisasi dengan kata lain kepada masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan.
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Authors: Riska Riani Veronika  
Published: February 2021

Salah satu sumber PAD yang potensial di Kabupaten Barito Timur terdapat pada sektor Pajak Penerangan Jalan, dari sektor Pajak Penerangan Jalan setiap tahun mengalami peningkatan. Pajak Penerangan Jalan di pemungutan atas penggunaan tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang di peroleh dari sumber lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metodologi Kualitatifdeskriptif dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pajak Daerah. Data yang diperoleh kemudian di olah dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, jumlah informan yang di wawancarasebanyak3 orang.
Dalam penyelenggaraan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pemerintah Daerah melaksanakannya melalui Badan Pendapatan Daerah baik dalam proses, pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Barito Timur belum bisa dikatakan optimal, karena belum dicapainya target dan realisasi pada tahun 2016. Maka Badan Pendapatan Daerah Melakukan Upaya Optimalisasi dari segi petugas pemungutan dan pengawasan.
Faktor yang mempengaruhi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak penerangan jalan meliputi : (1) Faktor pendukung yaitu, adanya sistem self assessment,kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak penerangan jalan dan pemilik perusahaan-perusahaan yang Wajib Pajak Penerangan Jalan dengan antusias mengikuti sosialisasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Barito Timur.(2) Faktor penghambat yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memahami khususnya dari bidang ilmu perpajakan dan kesulitannya mendapat data dari pihak PLN tentang pemungutan dari rekening listrik, dan kurangnya pemahaman Wajib pajak tentang cara pembayaran Pajak Penerangan Jalan.
The pharmacoeconomic comparison of the fixed insulin glargine and lixisenatide combination with insulin degludec family in type 2 diabetes mellitus
Authors: Dyakov I. N. , Zyryanov S. K. 
Published: February 2021

Insulin glargine 100 U/ml (iGla) is gradually giving way to a fixed combination of insulin glargine 100 U/ml+ lixisenatide (iGlaLixi) — an effective and safe drug for Diabetes Mellitus Type 2 (DM2T) control. It has demonstrated the economic benefits in naïve patients as well as for treatment intensification aft er failure of insulins. Economic aspects of iGlaLixi in DM2T in comparison with another effective drugs — insulin degludec (iDeg) and insulin degludec + insulin aspart (iDegAsp) were not evaluated before.Materials and methods. Indirect treatment comparison (ITC) for iGlaLixi with others EDL drugs — iDeg and iDegAsp — has been performed through common comparator — iGla based on published results of efficacy in naïve and insulinized DM2T patients separately. Patients reached target HbA1c level (%) were chosen as a criterion of drugs efficacy. Odds ratio (OR) of efficacy has been calculated, modelling has been performed for direct and indirect costs. Sensitivity analysis was done for validation of results.Results. Efficacy of iGlaLixi were higher as well in naïve as in insulinized patients in comparison with iDeg family: with iDeg comparison OR 2.23 (95 % CI 1.40; 3.53); 3.34 (2.06; 5.40), with iDegAsp OR 1.90 (1.23; 2.95) и 2.49 (1.54; 4.04) accordingly. Direct costs in sum for iGlaLixi were less for iDeg on 22.1, and on 18.3 % for iDegAsp in naïve patient group, and on 35.9 % and 7.0 % for insulinized patients respectively. In total expenditures (direct and indirect costs) for iGlaLixi were less vs iDeg and iDegAsp for naïve patients on 18.9 % and 28 %, and on 15.5 % and 8.9 % for insulinized patients accordingly for 26 weeks treatment. Sensitivity analysis has confirmed of results.Conclusion. iGlaLixi has economic benefits vs iDeg and iGedAsp for DM2T treatment.
PENGARUH KOMPETENSI KERJASAMA TIM DAN KEPEMIMPINAN MELALUI KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA BUMN DI KOTA MAKASSAR
Authors: Hasbiyadi Hasbiyadi 
Published: February 2021

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh (i) kompetensi kerjasama tim terhadap kinerja perusahaan; (ii) kepemimpinan terhadap kinerja perusahaan; (iii) kompetensi kerjasama tim melalui komitmen organisasional terhadap kinerja perusahaan; (iv) kompetensi kepemimpinan melalui komitmen organisasional terhadap kinerja perusahaan; dan (v) komitmen organisasional terhadap kinerja perusahaan.
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksplanasi (explanatory research). Penelitian ini bersifat eksplanatif (eksplanatory research), yakni berusaha menjelaskan hubungan kausalitas (causality relationship) antara variabel kompetensi kerjasama tim, kompetensi kepemimpinan, komitmen organisasi dan kinerja perusahaan. Lokasi penelitian di laksanakan pada PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Persero), dan PT. Pelindo IV (Persero). Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan tetap BUMN yang ada di Kota Makassar.Sampel dalam penelitian ini sebanyak 250 karyawan, pengambilan sampel menggunakan metode Convenience.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Structural Equation Modeling (SEM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kerjasama tim berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan baik secara langsung maupun melalui komitmen organisasional. Kompetensi kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
PENGARUH KEPRIBADIAN TERHADAP PRILAKU TIDAK PRODUKTIF DALAM KALANGAN PEGAWAI PEMERINTAHAN
Authors: Ibrahim Muhamad Ariff 
Published: February 2021

Counterproductive work behavior is part of job performance components. This study aims to examine the influence of personality on counterproductive work behavior (CWB) among government servants. A total of 204 respondents participated in this study. This study used International Personality Item Pool (IPIP) to measure personality and the scale of counterproductive work behavior was measured by the two dimensions of (counterproductive work behavior-organization) behavior to the organization (CWB-O) and (counterproductive work behavior-individual) behavior to individual (CWB-I). Results showed that there was a significant relationship between CWB and personality. Findings also indicated that agreeableness was a significant predictor to CWBS, CWBI and CWBO among government servants.
PENGARUH PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA CABANG MAKASSAR
Authors: Ampauleng Ampauleng 
Published: February 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pemberdayaan terhadap kepuasan kerja karyawan. Pendekatan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori yang bersifat menguji hipotesis melalui kajian tentang Pengaruh Pelatihan dan Pemberdayaan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Sumber Cipta Multiniaga Cabang Makassar. Desain penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengumpulan data secara cross-section melalui kuisioner. Penentuan sampel menggunakan Simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 52 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalahAnalisis Regresi berganda. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa Pelatihan , Pemberdayaan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Sumber Cipta Multiniaga Cabang Makassar.. Pelatihan dan Pemberdayaan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan.
Variabilidad metabólica asociada a índices de insulinorresistencia en pacientes de 20-35 años con sobrepeso atendidos en el Hospital General Los Esteros, Manta
Authors: Chamba Mero Bryan Alexander , Zambrano Saltos Magaly Lisseth , Lino Villacreses William Antonio 
Published: February 2021

El Síndrome Metabólico se lo conoce también como Variabilidad Metabólica denominado así por el conjunto de alteraciones metabólicas inmersas en distintos subgrupos de la obesidad, también se lo halla en la disminución de las concentraciones séricas del colesterol unido a altos potenciales de variantes de la Insulina, en el aumento de la presión arterial (PA) y en la hiperglucemia, todos para un diagnóstico necesario en el que los individuos presenten, al menos, tres de estas alteraciones metabólicas, características suficientes para obtener un alto índice de probabilidad en que aparezcan algunas de las enfermedades subyacentes. Objetivo: Determinar la variabilidad metabólica asociado a índices de Insulinorresistencia en pacientes de 20-35 años con sobrepeso atendidos en el Hospital General Clínico Los Esteros del cantón Manta. Para el desarrollo del proyecto se utilizó investigación descriptiva correlacional de corte transversal empleando estudios analíticos, observacional y laboratorio. Metodología: Muestreo no probabilístico a conveniencia empleando los criterios de inclusión y exclusión a partir de encuesta, seleccionando a 123 pacientes que se les realizó las pruebas de Insulina y Glucosa, mediante método cinético y de ELISA. Resultados: Calculando la glucosa con 38 casos equivalentes a un 30,89%, Índice de Cintura y Cadera con 7 casos equivalentes a 5,69%; Presión arterial con un factor de 30 casos equivalentes a 24,39%; Insulina con una alteración de 32 casos equivalentes 26,2%. La correlación positiva respecto a la edad del índice HOMA-IR fue directamente proporcional al incremento de peso en edades comprendidas entre 28-31 años (p=0,007), se observó (p=0,006) con la presión, al nivel de insulina (0,006), sin embargo no se observa correlación con el Índice de cintura y Cadera (p=0,3). Conclusión: los trabajadores de reingreso laboral de los 123 casos presentaron alteraciones en: la glucosa; Presión arterial con un factor de 30 casos; Insulina con una alteración de 32 casos.