bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR: STUDI KASUS DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO
Authors: Tui Fenti Prihatini 
Published: January 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi aparatur di bidang pelayanan perizinan daerah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pengembangan Kompetensi Aparatur di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui: (1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat, dan (2) Diklat dalam Jabatan, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan sikap PNS untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Pengembangan; Kompetensi; Aparatur; Pelayanan Peizinan Daerah
KEMAMPUAN PETUGAS PENGELOLA DALAM PEMANFAATAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KELURAHAN TENDA KECAMATAN HULONTHALANGI KOTA GORONTALO
Authors: Rauf Fauziah , Rachman Ellys 
Published: January 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kemampuan Petugas Pengelola dalam Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo. Jenis penelitian yaitu deskriptif pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah infroman, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian terdiri dari Pengetahuan, koordinasi dan tanggung jawab.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dilihat dari dimensi pengetahuan belum menunjang; dilihat dari aspek koordinasi belum optimal dilakukan; dilihat dari aspek tanggung jawab masih kurang mendukung. Sehingga disarnkan perlunya pimpinan dan staf TPI untuk dapat meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan formal dan non formal, agar memiliki wawasan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang di embannya. Perlunya pimpinan dan staf TPI dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan TPI untuk melakukan koordinasi dan singronisasi secara intensif kepada instansi terkait dan masyarakat, agar terwujud kerjasama yang harmonis dalam mengembangan TPI ke depan yang lebih cerah dan sesuai harapan. Perlunya pimpinan dan staf TPI memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas, agar rencana yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan baik.
Kata Kunci: Kemampuan; Pengelola; Tempat Pelelangan Ikan
PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
Authors: Gobel Nurhayati Van , Alhadar Sofyan 
Published: January 2021

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari data primer yaitu wawancara, dan data sekunder dari buku dan jurnal. Fokus penelitian adalah pendidikan dan pelatihan, peran pimpinan, dan kompetensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur belum mengikuti pendidikan dan pelatihan; peran pimpinan belum maksimal dalam mendorong dan memotivasi para aparaturnya, oleh karena belum mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang ilmu serta penugasan sehingga kompetensi aparatur masih rendah.
Untuk itu disarankan agar aparatur meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang ilmunya; agar pimpinan senantiasa mendorong dan memotivasi aparatur untuk terus mengembangkan kapasitas bawahnnya, agar kompetensi menjadi lebih baik maka sudah selayaknya aparatur tidak berhenti mengembangkan kapasitasnya.
Kata Kunci: Pengembangan; Kapasitas; ASN
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF DI KELURAHAN TULADENGGI KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO
Authors: Ikano Sarja , Tueno Nolfi S. 
Published: January 2021

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan program Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, sosialisasi yang dilakukan oleh para petugas belum optimal. Hal ini terlihat dari bentuk sosialisasi yang hanya tersentral pada satu tempat saja. Pengetahuan masyarakat akan penggunaan dan manfaat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif masih rendah. Hal ini terlihat dari pengetahuan para ibu yang kurang tentang teknik dan tata cara menggunakan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif khususnya untuk Air Susu Ibu (ASI). Pendampingan pelaksanaan program Asi Eksklusif di Kelurahan Tuladenggi belum optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah kader yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja para kader. Selain itu para kader kurang menguasai proses laktasi baik secara teknis maupun secara teoritis.
Disarankan, perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi yang lebih komprehensip dengan melakukan kunjungan langsung kerumah-rumah warga. Perlunya meningkatkan pengetahuan para ibu dengan memberikan kelas khusus tentang pentingnya penggunaan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Perlunya dilakukan pendampingan dengan memberikan pembekalan wawasan dan teknik laktasi kepada para kader
Kata Kunci: Pelaksanaan Program Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
STRATEGI PEMASARAN PRODUK TABUNGAN BOHUSAMI PADA PT. BANK SULUTGO CABANG GORONTALO
Authors: Antu Yahya , Dukalang Moh. Noval , Mustafa Amrain 
Published: January 2021

ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui Strategi pemasaran produk tabungan Bohusami di Bank PT. Bank SulutGo cabang Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang di ajukan kepada sejumlah informan. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat).
Hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa: Strategi pemasaran yang dilakukan oleh bank SulutGo cabang Gorontalo untuk memasarkan produk tabungan Bohusami belum sepenuhnya efektif dijalankan dan belum dilakukan secara optimal dan terukur dalam meningkatkan jumlah nasabah. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang pada bagian marketing dan belum paham tentang strategi-strategi marketing yang baik untuk produk tabungan Bohusami. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bank sulutGo dalam memfasilitasi kegiatan pemasaran belum memadai sehingga kegiatan pemasaran belum optimal dilakukan. Persaingan Produk tabungan yang sejenis sehingga menimbulkan kecenderungan penurunan market share tabungan. Promo-promo yang dilakukan oleh bank sulutGo untuk produk tabungan Bohusami kurang kreatif dan kurang meningkatkan minat masyarakat untuk menabung.
Disarankan kepada bank SulutGo cabang Gorontalo Meningkatkan SDM pemasaran, meningkatkan fasilitas penunjang kegiatan pemasaran, menambah fitur-fitur menarik produk tabungan Bohusami. Meningkatkan kreatifitas kegiatan promosi yang sudah dilakukan agar produk lebih dapat bersaing dengan produk kompetitor.
Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Produk Tabungan
UPAYA PENGEMBANGAN POTENSI DESA MELALUI PENANGGULANGAN RISIKO BENCANA DI DESA BALAYO DAN DESA DUDEPO KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO
Authors: Igirisa Irawati , Tohopi Rustam , Tui Fenti Prihatini , Abdussamad Juriko 
Published: January 2021

ABSTRAK
Tujuan Program KKS Pengabdian ini adalah untuk mendorong dalam upaya mengurangi risiko bencana melalui pengembangan potensi desa di desa Balayo dan desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
Kegiatan KKS Pengabdian melibatkan 30 orang Mahasiswa Peserta KKS yang disebarkan pada di Desa Balayo dan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio. Metode yang digunakan adalah melalui Pemberdayaan masyarakat dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan serta Pendampingan oleh Dosen Pembimbing Lapangan, dinas terkait dan mahasiswa peserta KKS yang ditempatkan dilokasi pengabdian. Pada tahapan awal tim bersama mahasiswa peserta KKS Pengabdian mengadakan observasi dan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, permasalahan yang terkait dengan pengembangan potensi desa dan aktivitas masyarakat serta pemerintahan desa akan dijadikan acuan pula dalam menyusun program kerja KKS Pengabdian.
Hasil dari kegiatan yang telah dicapai antara lain pembahasan rencana penanggulangan bencana, pembentukan forum relawan dan relawan penanggulangan bencana, pembuatan peta dan analisis resiko rawan bencana, pembuatan papan peringatan rawan bencana, pengembangan potensi desa yang dimiliki oleh desa yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, penyuluhan kesehatan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan pelatihan kripik pisang untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
Target akhir dari Program KKS Pengabdian ini menyiapkan desa tangguh bencana melalui peran forum relawan dan Satgas tangguh bencana di Desa Balayo dan Dudepo Kecamatan Patilanggio.
Kata Kunci: Tangguh Bencana, Desa Mandiri
Une lutte franco-européenne : le conflit de définition autour des populations européennes vivant en bidonvilles en France, identifiées comme « Roms »
Authors: Bourgois Louis 
Published: January 2021

Cet article propose une analyse croisée de la manière dont les instances européennes, d’une part, et le gouvernement français, d’autre part, abordent et caractérisent un phénomène apparu depuis les années 1990 : celui des squats et bidonvilles habités par des populations originaires majoritairement de Roumanie, et identifiées comme Roms. Il démontre d’abord l’existence d’un référentiel d’action publique (Muller, 2014) fortement structuré à l’échelle européenne, et centré sur la reconnaissance d’une minorité rom discriminée. Il analyse ensuite le refus catégorique, par l’État français, de cette approche, et les luttes définitionnelles encore en cours au sein de l’hexagone. En effet, si l’on peut observer une nette évolution dans la conception du problème public - visible notamment par une évolution des termes employés – le constat demeure celui d’un processus inabouti, qui oscille entre approche sécuritaire, sociale et racialiste du phénomène.
La revanche de la mémoire en Turquie : qui est le “vrai Köprülü” ?
Authors: Bouquet Olivier 
Published: January 2021

Depuis une trentaine d’années, le recul du kémalisme, l’arrivée au pouvoir en 2002 d’une formation islamique (le Parti de la justice et du développement) favorable à la redécouverte du passé impérial et le déploiement de la politique étrangère turque vers des territoires anciennement ottomans ont engagé une mutation profonde de la culture républicaine et des représentations des citoyens turcs vis-à-vis de leur passé. L’histoire impériale prend sa revanche, les grandes familles ottomanes aussi. Elles défendent d’autant plus ardemment d’anciennes lettres de noblesse impériale remises au goût du jour par les autorités d’Ankara qu’elles sont ramenées à une identité de Turcs blancs inversement dévalorisée. Le présent article en donne une illustration à partir des débats qui entourent l’ascendance de Mehmed Fuad Köprülü (1890-1966), l’historien turc le plus important du xx e siècle. Il retrace les échanges entre l’auteur de l’article et des descendants qui se réclament d’un accès à une mémoire familiale que seule l’appartenance lignagère confère. Il explique en quoi les historiens de métier ont tout intérêt à intégrer la généalogisation des mémoires familiales à leur objet d’étude. L’avantage est double : aborder des réalités ottomanes sous un jour nouveau ; gagner un éclairage complémentaire sur les enjeux de la néo-ottomanisation de la nation turque.
Peut-on en finir avec l’autonomie professionnelle ? Les paradoxes de la prévention du risque dans la restauration parisienne
Authors: Boisson Marine Jeanne , Legros Baptiste , Ponge Rémy 
Published: January 2021

La restauration ne fait pas exception dans le domaine de la prévention des risques sanitaires. Elle connaît depuis les années 1990 une rationalisation de ses dispositifs sociotechniques de contrôle pour garantir une plus grande sécurité aux consommateurs. Si l’État a encouragé la standardisation des pratiques d’inspections des restaurants, en les adossant à des méthodes plus techniques et scientifiques, l’autonomie des inspecteurs – leur capacité à évaluer, en situation, la « bonne manière » de contrôler – n’est pas annulée face aux aléas (humains, financiers et techniques) qui se présentent à eux. Les inspecteurs déploient un sens de la justice, tenant compte d’inégalités entre restaurateurs, qui résiste non seulement à son évacuation dans le dispositif de travail et à la standardisation de l’inspection. L’article souligne alors que l’État, en contraignant davantage l’autonomie professionnelle des inspecteurs, a paradoxalement atténué l’idéal de standardisation et de prévention du risque sanitaire qu’il souhaitait renforcer.
L’antériorité au passé en français : concurrence entre le plus-que-parfait et le passé composé. Enquête en contexte tchèque
Authors: Venušová Alena 
Published: January 2021

Le présent article propose d’explorer l’expression de l’antériorité au passé en français telle qu’elle est perçue par les étudiants de français tchèques. À l’aide d’un questionnaire, nous avons observé comment les étudiants choisissaient entre le plus-que-parfait et le passé composé dans des phrases à deux propositions présentant la constante suivante : un passé composé dans la première proposition suivi d’un événement antérieur exprimé par un verbe conjugué au plus-que-parfait (suite PC - PQP) ou au passé composé (suite de deux PC), plus rarement à un autre temps verbal. Nous montrons que les étudiants ne sont pas équipés des connaissances adéquates pour résoudre ce type de problème, car même dans les grammaires de référence les explications nécessaires se révèlent absentes. Quelques facteurs influençant les réponses obtenues se dégagent toutefois : le caractère révolu ou d’actualité de l’événement, le degré de connaissance du contexte ou d’effort interprétatif, le type de discours. Cette problématique est envisagée de façon contrastive franco-tchèque. Non seulement les deux langues disposent de systèmes de temps verbaux difficilement comparables, mais la perception même de la nécessité de signaler l’antériorité par un moyen quelconque diffère entre les locuteurs de chacune des langues.
Etica dell’ambiente
Authors: Fisso Maria Beatrice , Sgreccia Elio 
Published: January 2021

Gli autori presentano in questa prima parte del loro scritto quella che sarà l’introduzione a una raccolta bibliografica commentata, di prossima pubblicazione, in merito ad alcune questioni di etica ambientale. Dapprima vengono indicate le tappe in cui l’evoluzione della civiltà è stata condizionata nel corso del tempo dal rapporto uomo-ambiente: civiltà primitiva, pastorale, industriale e tecnologica o nucleare o spaziale o, anche detta, della rivoluzione genetica. Successivamente viene mostrato come a partire dalla seconda metà degli anni Settanta si è data progressivamente una diversa rilevanza alla natura, non considerata più un semplice oggetto di studio da parte delle scienza, ma reputata degna di riflessione etica. Da questo momento infatti l’etica ambientale ha acquisito la forza di una disciplina istituzionale.
Tuttavia il dibattito filosofico su questi argomenti si è sviluppato negli ultimi quindici anni soprattutto nei Paesi di lingua inglese, mentre in Italia si trova ancora in una fase iniziale.
Il pensiero filosofico classico è sempre stato impostato in modo fortemente antropocentrico; ma negli anni Settanta alcuni filosofi hanno cercato di superare questo approccio per proporre una visione meno antropocentrica o addirittura ecocentrica.
Dopo una accurata disamina di queste diverse correnti di pensiero gli autori concludono questa prima parte del loro articolo respingendo sia gli estremismi delle ecofilosofie, sia l’opinione di quanti credono nella illimitata possibilità di sfruttamento della natura, infatti le nuove acquisizioni scientifiche e culturali impongono di ripensare il rapporto uomo-natura al fine di stabilire dei principi etici che orientino la condotta umana in questo settore.
L’aborto provocato: dimensioni planetarie del fenomeno
Authors: Spaziante Ermenegildo 
Published: January 2021

La concentrazione del dibattito sulla liceità etica dell’aborto terapeutico espone al rischio di trascurare la realtà molto più consistente e diffusa dell’abortività provocata volontariamente e legalmente non per ragioni mediche, ma per libera opzione personale (aborto volontario), o per il controllo demografico delle nascite (aborto sociale).
L’autore con questo studio si propone di fornire una visione globale del fenomeno abortivo su basi essenzialmente statistiche che consenta una migliore conoscenza delle dimensioni epidemiologiche e dell’estensione planetaria dell’abortività provocata così da evidenziarne il rapporto sia con l’evoluzione demografica sia con le prospettive di contenimento e prevenzione.
La pratica abortiva è di fatto una acquisizione del costume corrente in ampi strati della popolazione in molti Paesi, mentre è sovente coperta in altri Paesi da un silenzio ingiustificato, ma significativo. Con ogni probabilità - ritiene l’autore - l’evoluzione culturale porterà ad evidenziare sempre più il carattere rozzo e disumano dell’aborto, come si è verificato per altri problemi sociali. La conoscenza oggettiva del problema medico e sociale dell’aborto indotto è auspicabile che solleciti normative e programmi tesi al suo massimo contenimento ed alla sua eliminazione; ma si tratterà di un’evoluzione lenta, progressiva e determinata ancor prima che dalle norme di legge emanate, dalla maturazione della coscienza civile, morale e sanitaria delle popolazioni.
L’antropologia alla base della medicina: un dibattito antico ed attuale
Authors: Catananti Cesare 
Published: January 2021

La storia della medicina è stata costantemente punteggiata da un vivace dibattito su quelli che sono i contenuti del sapere medico, su quello che è il corretto esercizio applicato di quel sapere e sul se e sul come quel sapere e quell’agire si integrino in un’ottica antropologica. Questo costante richiamo ad una umanizzazione dell’assistenza medica tradisce il profondo bisogno di una medicina centrata sull’uomo e non sulla malattia. Un bisogno molto antico dato che già nel V sec. a.C. le divergenze tra la scuola medica di Cos e quella di Cnido vertevano proprio su tale questione.
L’autore dopo aver ripercorso brevemente in questa prospettiva la storia della medicina, mette in luce come con l’individuazione e la diffusione del metodo scientifico, quantitativo, nel XVII sec. gli aspetti tecnici, economici, sociologici hanno prevalso su quelli relazionali. Mentre, a suo giudizio, è nella ricerca delle integrazioni psico-biologiche che il medico doctus ed expertus potrà far valere la sua sapientia, scientia e sapienza cordis tra loro amalgamate; falitando così il suo rapporto con il paziente il quale sarà caratterizzato non da un atteggiamento paternalistico o autoritario ma di paritaria empatia.
Si tratta allora di costruire una tecnè che poggi in maniera armonica ed equilibrata su due pilatri: quello della conoscenza scientifica e quello dell’ethos umanitario. una medicina, quindi, che faccia coincidere antropologia e tecnologia.
Teorie della giustizia e allocazione delle risorse sanitarie
Authors: Palazzani Laura 
Published: January 2021

Nell’attuale dibattito bioetico e biogiuridico particolare rilievo ed importanza ha la questione dell’allocazione o distribuzione delle risorse sanitarie. Ovviamente tutti auspicherebbero la situazione ideale in cui vi fosse disponibilità sufficiente di risorse per ognuno. Ma il dato empirico della finitezza delle risorse in sanità da un lato e l’esigenza, avvertita con sempre maggiore urgenza nella società attuale, di un accesso alle cure che sia sempre più esteso quantitativamente e sempre migliore qualitativamente, acuisce il problema della distribuzione delle risorse sanitarie, facendo emergere con forza la necessità di rispondere preliminarmente alle domande: “che cosa”, “quanto”, “quando” e “come” distribuire, “chi” distribuisce e soprattutto “a chi” distribuire in ambito sanitario. Da tutto ciò si evince la rilevanza etica e giuridica della questione.
Se tutti sono d’accordo nel distribuire “giustamente” le risorse sanitarie, non tutti sono d’accordo nel modo di concepire la giustizia, nel contesto del pluralismo filosofico che caratterizza il dibattito attuale.
Dall’esame dei diversi modelli teorici - liberalismo individualistico, utilitarismo sociale, egualitarismo, personalismo ontologicamente fondato - dei problemi legati alla micro-allocazione e alla macro-allocazione delle risorse e ai concetti di giustizia distributiva e giustizia commutativa, si evidenzia come l’applicazione del pensiero personalista e giusnaturalista consente di individuare un modello terico che si contrappone sia al collettivismo sia all’individualismo bilanciando i diritti individuali di libertà e i diritti sociali collettivi, nella ricerca del diritto alla vita e alla tutela della salute del singolo nel contesto della solidarietà e della responsabilità sociale in vista di un miglioramento globale del bene comune.
L’insegnamento di bioetica nel Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Authors: Sgreccia Elio , G. Spagnolo Antonio 
Published: January 2021

In seguito all'attivazione anche nel sesto anno del corso di laurea in Medicina e Chirur gia della nuova Tabella XVIII relativa al riordinamento didattico in vigore già dall'a.a. 1988-1989, gli autori hanno ritenuto opportuno fornire alcuni ragguagli in merito all'esperienza dell'insegnamento della bioetica così come è stato attuato nella facoltà di Medicina e Chirurgia "A.Gemelli" dell’Università Cattolica del S. Cuore di Roma.
Nella prima parte dell'articolo pertanto essi espongono ampiamente le modalità con cui si è articolato finora tale insegnamento nel corso dell'iter formativo dello studente di medicina, dando ragione anche del perché si sono operate certe scelte metodologiche, come pure di alcune opportune modifiche che potrebbero migliorare il coordinamento della formazione bioetica nei diversi anni e fra le discipline strettamente connesse. Loro obiettivo per i prossimi anni è quello di attivare una serie di seminari di bioetica clinica all'interno di altre aree cliniche, in stretta collaborazione con i docenti soprattutto delle aree di medicina clinica, di ginecologia e di ostetricia, delle emergenze medico-chirurgiche e della pediatria.
Nella seconda parte dello scritto, invece, gli autori hanno voluto presentare alcune loro riflessioni in merito alla collocazione della bioetica all'interno del progetto di revisione dell'Ordinamento tabellare approvato già nel corso dell'anno precedente dal Consiglio Nazionale Universitario (CNU), ma mai pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.