bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
LITERATURE REVIEW IMPACT OF TAX AND SUBSIDY ON REDUCING INCOME INEQUALITY IN INDONESIA
Authors: Prabowo Sakti 
Published: December 2021

Many countries have used fiscal policy Tax and subsidy as a tool to reduce income inequality and many of them have succeeded to achieve it. In contrast, tax and subsidy in Indonesia tend to have a neutral effect on inequality today. This research aims to identify the factors caused Indonesia fiscal policy doesn't have a significant impact on income inequality reduction and what steps should be taken by the government to improve the role of fiscal policy in order to reduce income inequality. From the literature review, this paper finds that Indonesia should improve the quality of public spending. Indonesia government should Prioritize social spending and infrastructure to improve the fiscal policy role to reduce inequality. In addition, increasing direct tax such as personal income taxes should be done in order to make it more effective.
APAKAH KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS REVALUASI ASET TETAP SEJALAN DENGAN KONVERGENSI IFRS?
Authors: Suyani Emik 
Published: December 2021

ABSTRAK Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis selisih lebih revaluasi aset tetap berdasarkan konsep penghasilan menurut akuntansi dan pajak serta pengenaan pajak penghasilan atas selisih lebih revaluasi aset tetap tersebut dikaitkan dengan prinsip penghasilan dan komitmen untuk melakukan konvergensi IFRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi akuntansi, selisih lebih revaluasi aset tetap merupakan penghasilan yang berupa keuntungan yang belum direalisasi. Sedangkan dari sisi pajak, selisih lebih revaluasi bukan penghasilan karena belum direalisasi (tidak ada transaksi eksternal). Peraturan perpajakan mengenai pengenaan pajak atas selisih lebih revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan yang berlaku saat ini perlu dikaji ulang karena tidak sesuai dengan prinsip penghasilan serta tidak selaras dengan komitmen Indonesia untuk melakukan konvergensi IFRS.
SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN DENDA PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK?
Authors: Liyana Nur Farida , Liyana Nur Farida 
Published: December 2021

Tax compliance is the important role for optimalizing tax revenue. Nowdays, many studies revealed there are psychological factor which determined tax compliance behavior. This study refer to behavioral theory to seek the rational behind decision making of tax compliance. Those variable are probability of being audited and penalty/fines. Therefore , survey had been conducted in Surabaya City involving 300 of taxpayers. The regression model show a positive and significant effect. It means probability of being audited and fines have a positive impact on increasing tax compliance behavior. Therefore , Indonesian tax authority should give more attention on dissemination of audit and the taxation rule to increase tax compliance behavior.Kepatuhan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk optimalisasi penerimaan. Dewasa ini banyak penelitian terkait factor-faktor psychology yang mendasari seserorang untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Teori perilaku ini yang mendasari penelitian ini untuk melihat adanya rasional pengambilan keputusan seseoran untuk patuh terhadap pajak. Diantaranya adalah adanya peluang dilakukan pemeriksaan dan adanya denda jika tidak patuh terhadap aturan pajak. Untuk itu dilakukan survey terhadap 300 Wajib Pajak di Surabaya. Dengan menggunakan analisis regresi diperoleh hasil positif dan signifikan bahwa adanya peluang diperiksa dan adanya denda mengakibatkan seseorang patuh terhadap pajak. Sehingga hal ini perlu untuk menjadi perhatian bagi institusi pajak di Indonesia untuk dapat melakukan diseminasi secara masif adanya peluang diperiksa dan denda terhadap setiap ketidakpatuhan pajak.
PERAN PENERIMAAN PAJAK DALAM USAHA PEMERATAAN PENDAPATAN
Authors: Nusiantari Dwi , Swasito Adhipradana Prabu 
Published: December 2021

Income inequality is a classic problem that is always a concern either by policymakers or academics. Currently, policymakers use tax as a tool to encourage income redistribution and reduce income inequality. This study presents empirical evidence regarding the effect of tax revenue on income distribution in several countries. This study utilizes data (panels) from several countries since 1999 and found that tax revenue did not have a significant impact on income distribution efforts. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah klasik yang selalu menjadi perhatian baik oleh para pengambil kebijakan atau para akademisi. Saat ini para pengambil kebijakan menggunakan pajak sebagai alat untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menekan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini memaparkan bukti empiris mengenai pengaruh dari penerimaan pajak terhadap pemerataan pendapatan di beberapa negara. Menggunakan data (panel) dari beberapa negara sejak tahun 1999, penelitian ini menemukan bahwa, penerimaan pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha pemerataan pendapatan.
PENGARUH RELIGIOSITY DAN LINGKUNGAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI DI SURABAYA
Authors: Ambarwati Ria Dewi , Liyana Nur Farida 
Published: December 2021

Religiosity and environmental influences (group references) are two things that are believed to have a positive influence on tax compliance. This has been proven by previous studies focusing on the determinants of tax compliance. For this reason, this study will conduct a survey of 300 individual taxpayers in Surabaya to see whether there is an influence of religiosity and environmental influence on a person's decision to comply with tax rules. For this reason, a regression analysis was conducted and it was found that there was a significant positive effect between the level of religiosity and the influence of the environment (referent group) on tax compliance. This means that the more religious a person is, the more chance he will obey the tax rules. Likewise, a person's chances of complying with taxes will increase if one's environment is also compliant with taxes. For this reason, DGT needs to collaborate with religious organizations, religious leaders and communities to be able to voice the importance of taxes and the need for compliance with tax regulations. Kereligiusan seseorang dan pengaruh lingkungan (referensi kelompok) merupakan dua hal yang dipercaya memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian-penelitian tedahulu yang berfokus kepada faktor penentu kepatuhan pajak. Untuk itu di penelitian ini akan dilakukan survey kepada 300 Wajib Pajak orang pribadi di Surabaya untuk melihat apakah ada pengaruh religiusitas dan pengaruh lingkungan kepada keputusan seseorang untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Untuk itu dilakukan analisis regresi dan diperoleh bahwa benar terdapat pengaruh positif signifikan antara tingkat religiustas (religiosity) dan pengaruh lingkungan (referent group) terhadap kepatuhan pajak (tax compliance). Hal ini berarti semakin religious seseorang maka peluang dia untuk patuh terhadap aturan pajak semakin tinggi. Demikian pula bahwa peluang seseorang untuk patuh terhadap pajak akan meningkat jika lingkungan seseorang tersebut juga patuh terhadap pajak. Untuk itu DJP perlu untuk melakukan kerjasama denga organisasi keagamaan, tokoh agama dan komunitas-komunitas untuk dapat menyuarakan pentingnya pajak dan perlunya kepatuhan terhadap aturan perpajakan.
KEPATUHAN BENDAHARA DESA DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM PRESPEKTIF TEORI PLANNED BEHAVIOR
Authors: Andriana Nina 
Published: December 2021

This study aims to explore the problems faced by the Village Treasurer in fulfilling their tax obligations. This research is a descriptive explorative qualitative research. The study was conducted by analyzing the literature, regulations, theories, and research related to the treasurer's compliance in fulfilling his tax obligations, after which the writer made a synthesis to obtain a general picture of what was the problem for the Village Treasurer in fulfilling obligations the taxation. The Village Treasurer as the village representative in carrying out payments at the expense of the APBDes is given the obligation to withhold and collect income tax and other taxes under tax provisions. Results of deductions and tax collections must be deposited into the state treasury. However, according to the Directorate General of Taxes in pajak.go.id, it is known that most villages have not fully implemented their tax obligations. The non-compliance of the Village Treasurer in fulfilling his obligations when viewed from the perspective of the Planned Behavior Theory is caused by several factors including (1) the attitude of the treasurer's behavior that does not fully understand the importance of taxes for the nation and state, (2) subjective norms namely Village Treasurer do not feel that the implementation of taxation obligations is the desired action by the closest important people such as Central and Regional Governments, Village Heads as superiors, colleagues, and (3) Perception of behavioral control felt by Village Treasurers that implementation of tax obligations is sufficient complicated so that the Village Treasurer has not done it optimally. To increase the compliance of the Village Treasurer in fulfilling their obligations, it is necessary to provide an understanding to the Village Treasurer of their tax obligations, whether through training, outreach, or workshops. Also, the Village Head is expected to provide intensive guidance and supervision to the Village Treasurer in carrying out tax obligations by monitoring and requesting treasurer accountability reports regularly so that the Village Treasurer feels that reporting tax obligations is an important action according to important people around him. The role of the local government as a village supervisor is also needed to increase the obedience and compliance of the Village Treasurer through coaching by the Inspectorate.
“I CAN(NOT) DRAW”: THE USE OF VISUAL METHODS IN RESEARCH ON TAX ADMINISTRATION REFORM AND CORRUPTION
Authors: Ratnasari Gusti Ayu Indah 
Published: December 2021

Images have been used in other studies to investigate organisational change, although far less common than the interview as a method. However, images have rarely, if ever, been used to study tax reform (as a form of public sector change) and corruption. This article focuses on the assessment of visual methods, using empirical data which are drawn from a wider study on the interplay between organisational change and corruption, an issue which is still underexplored. Using the Indonesian tax administration reform in the 2000s as a case study, the study employs visual methods (drawings and photographs), the interviews and focus group discussion to collect the data, which are analysed thematically. Assessment on the visual data shows that this study confirms the existing literature on the values of images in stimulating responses, conveying complex ideas and drawing out paradoxical emotions toward organisational change. Additionally, there is potential ability of images to unveil the ‘dark side’ of organisational change and its management. Despite the benefits of visual methods, this study also provides evidence on the drawbacks of using images and recommendations for future research. Gambar telah digunakan sebagai metode penelitian dalam beberapa studi tentang perubahan organisasi, meskipun penggunaannya jauh lebih jarang daripada wawancara. Namun, gambar sangat jarang, bahkan belum pernah, digunakan untuk meneliti reformasi pajak (sebagai bentuk perubahan organisasi sektor publik) dan korupsi. Fokus dari artikel ini adalah pada evaluasi atas metode visual, dengan menggunakan data empiris dari studi yang lebih luas tentang interaksi antara perubahan organisasi dan korupsi, di mana hal ini merupakan suatu topik yang penelitiannya masih sangat terbatas. Dengan menggunakan reformasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2000-an sebagai studi kasus, studi ini menggunakan metode visual (gambar dan foto), wawancara, dan diskusi kelompok terpumpun (atau focus group discussion) untuk mengumpulkan data yang dianalisis secara tematik.Evaluasi atas data visual menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung literatur yang ada tentang kemampuan gambar dalam menstimulasi respon, menyampaikan ide-ide kompleks, dan menggambarkan emosi paradoks atas perubahan organisasi. Selain itu, terdapat potensi kemampuan gambar untuk mengungkap 'sisi gelap' dari perubahan organisasi dan manajemen perubahan. Terlepas dari manfaat metode visual, penelitian ini juga memberikan bukti empiris tentang kelemahan penggunaan gambar dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.
AUDIT DATA ANALYTICS DENGAN MS-EXCEL: USE CASE PEMERIKSAAN PAJAK
Authors: Febrian Febrian 
Published: December 2021

Dalam pemeriksaan pajak , kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pengujian bukti. Pengujian bukti ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data yang diterima dari Wajib Pajak. Isu yang berkembang adalah data yang diolah dari Wajib Pajak tidak hanya berupa data dalam bentuk fisik, akan tetapi juga berupa data elektronik seperti pembukuan general ledger (buku besar). Proses pengolahan data elektronik ini menjadi sangat penting pada masa sekarang. Disiplin ilmu pemeriksaan pun ikut berkembang dengan adanya istilah Audit Data Analytics yang merupakan bagian dari Teknik Audit Berbantuan Komputer untuk melakukan pengolahan data elektronik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode design science research mengajukan temuan artefak yang berkaitan dengan model dan instantiasi (instantiation) MS-Excel untuk implementasi ADA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam pemeriksaan pajak berupa artefak dalam bentuk instantiasi penggunaan MS-Excel untuk melakukan data analytics dengan sumber dari general ledger wajib pajak.
REFORMULASI PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PASCA OMNIBUS LAW
Authors: Wijaya Suparna , Izma Awwalia Sabina Dewani 
Published: December 2021

Input tax crediting is one of the obligations that must be carried out by taxable person. In order to provide convenience and relief for taxable person as taxpayers, the tax authority regulates the provision through relaxation of input tax crediting in the Job Creation Law. But in the implementation of relaxation of input tax crediting still causes conflicts between taxable persons, one of which is related to input tax crediting before the business is confirmed as a taxable person. Other derivative regulations related to input tax crediting are also considered to have not reflected fairness and are considered irrelevant. The purpose of this research is to further review how the implementation of the guidelines for calculating input tax crediting before the business is confirmed as a taxable person and provide advices and ideas for the tax authority on how the regulation on input tax crediting should be in accordance with the principles and characteristics of Value Added Tax. Thus, this research needs to be done so that the input tax crediting regulations can be reformulated, considering the enactment of the Omnibus Law is a very appropriate momentum for the Directorate General of Taxes to improve regulations in the taxation sector.

Pengkreditan pajak masukan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kena pajak. Dalam rangka memberikan kemudahan dan keringanan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) selaku wajib pajak, otoritas pajak mengatur ketentuan tersebut melalui Relaksasi Pengkreditan Pajak Masukan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun di dalam pengimplementasiannya relaksasi pengkreditan pajak masukan masih menimbulkan konflik antar pengusaha kena pajak, salah satunya terkait pengkreditan pajak masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Peraturan turunan lain terkait pengkreditan pajak masukan juga dirasa belum mencerminkan keadilan dan dianggap sudah tidak relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP serta memberikan saran dan masukan bagi otoritas pajak bagaimana seharusnya peraturan mengenai pengkreditan pajak masukan agar sesuai dengan prinsip dan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan agar nantinya peraturan pengkreditan pajak masukan dapat direformulasi. mengingat disahkannya Omnibus Law merupakan momentum yang sangat tepat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki regulasi di sektor perpajakan
PENGARUH DANA DESA DAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI INDONESIA
Authors: Priyoko Pambudi Rido , Syarifah Naili Luthfi , Nugraha Dwiyan Irfan , Vito Bernadi 
Published: December 2021

This study aims to empirically examine the effect of Dana Desa on Regional Revenue in Indonesia. In addition, this study also examines whether the quality of implementing regional governance as measured by the EKPPD score strengthens the influence of Dana Desa on Regional Revenue. This study is tested with two models: non-lagged and lagged panel regression models. It is found that Dana Desa has a positive effect on Regional Revenue. In addition, this study also finds that the moderation in the quality of local government administration strengthens the positive influence of Dana Desa on Regional Revenue. These results indicate that the granting of Dana Desa to the Regions with good governance promotes the ability of the Regions to generate their Regional Revenue. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Dana Desa terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan nilai EKPPD memperkuat pengaruh Dana Desa terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini diuji dengan dua model yaitu non-lagged panel regression model dan lagged panel regression model. Penelitian ini menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa moderasi kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah memperkuat pengaruh positif Dana Desa terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian Dana Desa ke Daerah dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik mendorong kemampuan Daerah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah mereka.
PENGARUH MASA KERJA, PELATIHAN, DAN NILAI KETETAPAN PAJAK TERHADAP KUALITAS KEPUTUSAN KEBERATAN
Authors: Arham Amardianto , Cipta Budhi Mulia , Novitasari Ragil 
Published: December 2021

The purpose of this study is to analyze the effect of tenure, training, and the value of tax assessments on the quality of objection decisions. This study uses a quantitative method with purposive sampling. The results of this study indicate that the tenure does not affect the quality of the objection decision, training has a significant positive effect on the quality of the objection decisions, and the value of the tax assessment has a significant negative effect on the quality of the objection decision. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masa kerja, pelatihan, dan nilai ketetapan pajak terhadap kualitas keputusan keberatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masa kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas keputusan keberatan, pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas keputusan keberatan, dan nilai ketetapan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas keputusan keberatan.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBALIAN PPN (VAT REFUND) DI BANDARA INTERNASIONAL NGURAH RAI UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN ASING DI INDONESIA
Authors: Aribowo Irwan , Ardiana Gede Angga 
Published: December 2021

ABSTRACTThis research was conducted to find out the role of the Tax Return policy in order to increase the number of tourist visits in Indonesia and to study not olny any aspects related to the implementation of the Tax Return policy in Indonesia but also the solutions to overcome it. This research is established as a concern on the government's target to reach 20 million tourist arrivals to Indonesia in 2019. To achieve this target, additional strategies are needed, one of which is the VAT refund policy for foreign tourists. This money refund is made as an incentive for foreign tourists in order to make them interested on visiting Indonesia. A qualitative approach is used in this study, precisely by using case studies. The results of the study show that VAT refund policy in Indonesia is not effective enough to increase the number of tourist visits to Indonesia. It can be derived by the minimum amount submitted for refunding foreign money. ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan VAT Refund di Indonesia terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing di Indonesia dan untuk lebih mengetahui tentang masalah yang ada dalam pelaksanaan kebijakan pengembalian PPN di Indonesia serta solusi-solusi untuk mengatasinya. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah adanya target dari pemerintahan sekarang agar dapat memenuhi target 20 juta wisatawan asing pada tahun 2019 berkunjung ke Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan berbagai strategi ekstra diantaranya adalah melalui kebijakan pengembalian PPN atau yang sering dikenal dengan isntilah VAT Refund khususnya bagi wisatawan asing. Pengaturan terkait VAT Refund ini dibuat sebagai insentif bagi wisatawan asing agar tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, lebih tepatnya dengan menggunakan studi kasus. Hasil penelitian berkaitan dengan Pengembalian PPN di Indonesia yang belum cukup efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia.. Hal ini dibuktikan dengan minimnya jumlah wisatawan asing yang mengajukan permohonan pengembalian.
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU
Authors: Herdiyana Deni , Rokhim Muhammad Luqman 
Published: December 2021

This research is conducted to analyze the the fixed asset accounting policies at KPPBC Type Madya Pabean C Pasar Baru Post Office for financial reports for the 2017-2018 fiscal year.
The research method used is through a qualitative approach. To support this research, data collection methods were carried out consisting of literature studies, field studies and interviews.
The results of the study can be concluded that the application of fixed asset accounting at KPPBC TMP C Pasar Baru Post Office as a whole is in accordance with the fixed asset accounting policy, however there is a presentation and disclosure of fixed assets in the balance sheet and notes on financial statements that are still not in accordance with government accounting standards and statutory regulations.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru untuk laporan keuangan periode tahun anggaran 2017-2018.
Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Untuk mendukung penelitian tersebut, dilakukan metode pengumpulan data yang terdiri dari studi literatur, studi lapangan, dan wawancara.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru secara keseluruhan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap, namun masih terdapat penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca dan CaLK yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan.