bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA BUMI KERTIH KARANGANYAR DESA BATUR SELATAN KABUPATEN BANGLI
Authors: Wisma Putra I Kadek Dwi , Bagiastra I Nyoman 
Published: July 2021

Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar hukum dalam pemberian kredit pada BUMDes serta cara penyelesaian kredit macet pada BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan jenis penelitian adalah berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolan Badan Usaha Milik Desa. Dalam pelaksannya BUMDes Bumi Kertih Karanganyar melakukan jenis usaha yang terdapat dalam Pasal 22 dalam bentuk jasa, yang bergerak dalam jasa keungan mikro dalam bentuk pelaksananan pemeberian kredit dan simpan pinjam, Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanan pemberian kredit di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan ini mengacu kepada penerapan pemberian kredit yang dilakuakan sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam menjalankan pemberian kredit kepada calon debitur pihak BUMDes dalam memberikan kredit berdasarkan analisis yang mendalam dengan penerepan prinsip kehati-hatian, pihak BUMDes yakin bahwa sifat atau watak calon debitur benar-benar dapat dipercaya, melihat kondisi ekonomi calon debitur yang akan diberikan kredit serta melihat jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar melakukan proses restrukturisasi kredit melalui penjadwalan kembali (rescheduling).
This journal is written with the aim of knowing and understanding the legal basis for providing credit to BUMDes and how to resolve bad credit at BUMDes. This study uses an empirical legal research method, with the type of research in the form of a statute approach and a fact approach. In accordance with Bangli Regency Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning Guidelines for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises. In the implementation of BUMDes Bumi Kertih Karanganyar, the type of business contained in Article 22 is in the form of services, which is engaged in micro-financial services in the form of credit and savings and loan implementation. refers to the application of credit extension in accordance with Article 8 Paragraph 1 of Law No. 10 of 1998 Concerning Banking, in providing credit to prospective debtors in the BUMDes in providing credit based on in-depth analysis with the precautionary principle, the BUMDes believes that the nature or character of the prospective debtor can truly be trusted, given the economic conditions of prospective debtors who are will be given credit and see the guarantee provided should exceed the amount of credit. Settlement of bad loans at BUMDes Bumi Kertih Karanganyar carries out a credit restructuring process through rescheduling.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA WARALABA ES TEH POCI DI DENPASAR
Authors: Maryono Maria Cynthia Sesa , Purwanto I Wayan Novy 
Published: July 2021

Tujuan Penulisan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui bentuk perjanjian serta akibat hukum bagi pihak penerima waralaba jika melanggar perjanjian waralaba Es Teh Poci dikota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara wawancara dan dilakukan pada orang - orang yang terlibat dalam praktik perjanjian waralaba Es Teh Poci. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk perjanjian waralaba Es Teh Poci dikota Denpasar Selatan merupakan bentuk perjanjian dibawah tangan, pada perjanjian ini mengatur ketentuan yang berlaku dalam menjalankan waralaba Es Teh Poci tetap dapat berjalan dengan baik didalam sistem hukum maupun segi penjualannya. Akibat yang terjadi apabila pihak penerima waralaba melakukan wanprestasi didalam suatu perjanjian waralaba Es Teh Poci di Kota Denpasar Selatan menjelaskan apabila pihak mitra melanggar ketentuan yang berlaku dari segi hak dan kewajiban, maka perjanjian yang telah disepakati dapat berakhir. Pihak pemberi waralaba akan membatalkan perjanjian kerjasama dan meminta pihak penerima waralaba untuk menghentikan penjualan produk pihak pemberi waralaba.
The purpose of writing this scientific paper is to find out the form of the agreement and the legal consequences for the franchisee if it violates the Es Teh Poci franchise agreement in the city of Denpasar. This type of research used in writing this article is a type of empirical legal research. The data collection technique used in this writing is by means of interviews and is carried out on people who are involved in the practice of the Es Teh Poci franchise agreement. The form of the Es Teh Poci franchise agreement in the city of South Denpasar is a form of under-hand agreement, in this agreement the provisions that apply in running the Es Teh Poci franchise can still run well in the legal system and in terms of sales. The consequences that occur if the franchisee defaults in an Es Teh Poci franchise agreement in South Denpasar City explains that if the partner violates the applicable provisions in terms of rights and obligations, the agreement that has been agreed can end. The franchisor will cancel the cooperation agreement and ask the franchisor to stop selling the products of the franchisor.
KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
Authors: Wulandari Putri Ni Kadek Eny , Sudiarawan Kadek Agus 
Published: July 2021

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui korporasi ketika menjadi subyek hukum pidana dalam Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan. Penulisan jurnal ini menggunakan dengan cara mengkaji dari bahan hukum primer yakni peruu serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau teori yang didapatkan dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah di dirikan oleh perorangan, memiliki kekayaan sendiri terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya. Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi jika terbukti melanggar izin lingkungan dengan membuang limbah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabutnya izin lingkungan sesuai pasal 76 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
The objective to be achieved in this legal research is to identify corporations when they become criminal law subject in Environmental Preservation and Management Constitution as well as to know corporate criminal liability for environmental destruction caused by disposal of production waste into rivers. The method used in writing this journal is a normative legal research method using a statutory approach. The writing of this journal uses primary legal materials, namely peruu and secondary legal materials, namely doctrines or theories obtained from legal literature and scientific research. The results show that the characteristics of a corporation as a subject of criminal law are that it is established by individuals, has its own separate assets from the assets of the founder and management, has rights and obligations in addition to the rights and obligations of its founders and managers. The form of corporate responsibility if proven to have violated environmental permits by dumping waste into the river will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions imposed by the government, freezing of environmental permits or revocation of environmental permits in accordance with Article 76 Environmental Preservation and Management Constitution.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA PENYEWAAN MOBIL YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI KELALAIAN KONSUMEN
Authors: Darmawan Komang Dicky , Asmara Putra Dewa Nyoman Rai 
Published: July 2021

Tujuan penelitian ini agar mengetahui bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam jasa penyewaan mobil apabila mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian konsumen. Adapun jenis metode dalam penelitian ini adalh metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan mobil apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian konsumen adalah berupa ganti rugi yang termuat dalam perjanjian sewa. Dalam penyelesaian sengketa terdapat 2 cara yaitu di dalam pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana pihak yang dirugikan menuntut untuk ganti rugi dan, penyelesaian diluar pengadilan yaitu para pihak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang sering disebut dengan alternative Penyelesaian Sengketa. Pelaku usaha Bali Cheap Auto Rent dalam menyelesaikan masalah kerugian yang timbul dari kelalaian konsumen biasanya lebih sering menggunakan metode non litigasi dibandingkan litigasi karena menurutnya dalam melalui litigasi lebih banyak menimbulkan kerugian dari segi waktu, dan biaya.
The purpose of this research is to find out the form of legal protection and dispute resolution for business actors and consumers in car rental services in case of an accident caused by consumer negligence. The type of method in this legal research is empirical, namely research that examines the provisions of the Laws and Regulations and looks at the facts that occur in the field. The result of this research the form of legal protection for car rental service business actors if they experience a loss due to consumer negligence is in the form of compensation contained in the rental agreement. In dispute resolution there are 2 ways. First, in court by submitting a lawsuit to the court where the injured party asks for compensation. Second, settlement outside the court is the parties deliberation in resolving problems which are often referred to as alternative Dispute Resolution. Bali Cheap Auto Rent in solving the problem of losses arising from consumer negligence usually use non-litigation methods more often than litigation because according to them, going through litigation causes more losses in terms of time and costs.
KONTRAK STANDAR DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI DARI PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME
Authors: Sukadana Dewa Ayu Putri , Rudy Dewa Gde 
Published: July 2021

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan dan berlakunya kontrak standar dari perspektif teori utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berdasarkan dari sisi normatif yang menemukan kebenaran dalam logika keilmuan hukum. Sehingga penelitian hukum normatif merupakan penemuan aturan atau norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil pembahasannya yaitu penerapan kontrak standar dalam perkembangan hukum pembangunan ekonomi yaitu apabila konsumen telah mencantumkan tanda tangan atas kontrak standar yang telah disodorkan pelaku usaha kepada konsumen, maka hal tersebut berarti konsumen secara tidak langsung telah menyetujuinya. Dilihat dari perpsektif Utilitarianisme maka Ketika Kontrak standar atau Klausula Baku memberikan manfaat bagi para pihak terutama bagi perkembangan hukum ekonomi terutama dalam bidang bisnis maka hal tersebut sesuai dengan aliran Utilitarianisme.
The purpose of this paper is to examine further the application and enforcement of the standard contract from the perspective of utilitarianism theory. This study uses normative legal research, which is based on the normative side that finds the truth in the scientific logic of law. So that normative legal research is the discovery of legal rules or norms contained in statutory regulations, agreements, court decisions, and opinions of legal experts. The type approach used is the Statute Approach and Analytical Conseptual Approach. The result of the discussion is the application of standard contracts in the development of economic development law, namely if the consumer has signed a standard contract that has been offered by the business actor to the consumer, then this means that the consumer has indirectly approved it. Seen from the perspective of Utilitarianism, when the standard Contract or Standard Clause provides benefits to the parties, especially for the development of economic law, especially in the business field, it is in accordance with the flow of Utilitarianism.
PENGATURAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA EASE OF DOING BUSINESS DI INDONESIA
Authors: Wiradarma I Wayan , Westra I Ketut 
Published: July 2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Penerapan sistem Online Single Submission serta menganalisa Jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kebijakan baru ini membawa perubahan besar pada iklim investasi sehingga memiliki beberapa hal yang masih dipermasalahkan. Melalui penelitian yang dilakukan secara normatif ini diharapkan dapat memberi pengenalan lebih jauh tentang pendaftaran usaha terbaru dan gambaran pelaksanaannya hingga saat ini. Kebijakan OSS hingga saat ini belum dapat berjalan optimal dikarenakan penyesuaian baik dari Sistem IT yang terintegrasi, peraturan daerah dan pusat terkait penanaman modal, dan lembaga yang berwenang masih dalam transisi untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.
The purpose of this study is to analyze the application of the Online Single Submission system and analyze legal certainty for business actors related to Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Services. This regulation brings huge changes in investment sector hence there are several issues need to be considered. Hopefully, through this normative research, the readers can have deeper understanding about this new policy and the picture of how its implementation until now. This research will describe the reason OSS Policy is not working optimally now. This policy is still needed several adjustment in IT Integrated System, regional dan national regulations concerning investment, and the authority that is responsible to conduct this procedure to enhance ease of doing business in Indonesia.
EKSISTENSI DESTINATION BRANDING DALAM UNDANG–UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Authors: Pranatha Agus Adi , Dharmawan Ni Ketut Supasti 
Published: July 2021

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi destination branding dalam peraturan tentang merek di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pembahasan pada pendekatan undang – undang. Dalam artikel ini penulis menggunakan sumber – sumber berupa bahan hukum primer dan sekunder. Setelah melalui pembahasan dan analisis dapat dinyatakan bahwa, destination branding dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan sebuah ciri khas atau daya pembeda pada sebuah destinasi. Hingga saat ini memang belum ada pengaturan secara khusus yang menjelaskan tentang destination branding dalam undang – undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun bukan berarti destination branding tidak dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena pada prinsipnya destination branding telah memenuhi unsur – unsur sebagai sebuah merek.
This article aims to demonstrate the existence of destination branding in the regulation of brands in Indonesia. This article uses a normative legal research method that emphasizes the discussion of the legal approach. In this article, the author uses sources in the form of primary and secondary legal materials. After going through the discussion and analysis it can be stated that, destination branding can be interpreted as an effort to provide a distinctive feature or distinctive power to a destination. Until now, there is no specific regulation that explains destination branding in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, but that does not mean that destination branding cannot be registered with the Directorate General of Intellectual Property, because in principle, destination branding fulfills the elements as a brand.
Cutaneous Metastasis of Thymic Carcinoma to the Frontal Scalp
Authors: Kou Leon , Wong Austin , Zhong Lily , Danesh Sid 
Published: July 2021

Thymic carcinomas are a rare variant of thymic epithelial tumors. Compared to thymomas, they are much more aggressive, difficult to treat, and have a higher mortality rate. Metastasis outside of the mediastinum is rare and usually to sites such as the lung, lymph nodes, liver, pleura, or bones. We report a case of immunohistochemistry proven thymic carcinoma metastasis to the cutaneous surface of the frontal scalp in a 53-year-old Asian female.
Treatment of Pityriasis Rubra Pilaris with Daily Low-Dose Methotrexate: A Retrospective Cohort Study
Authors: Yi Lauren G , Tran Benjamin A , Flowers R Hal , Greer Kenneth E , Guffey Darren J 
Published: July 2021

Background: Pityriasis rubra pilaris (PRP) is a rare disease that is difficult to manage. Treatment options include corticosteroids, immunomodulatory drugs, and biologics. Available literature has primarily described the use of weekly dosing of methotrexate, but there is limited data investigating the effectiveness of daily low-dose methotrexate in PRP treatment.
Methods: A retrospective cohort study was conducted from September 2010 to December 2019 to determine the effectiveness of daily low-dose methotrexate in treating PRP.
Results: The average duration of follow-up was 13.5 months. 14 patients were treated with oral daily low-dose methotrexate. 13 patients (92.9%) showed improvement on oral daily low-dose methotrexate. Mean time to clinical response was 5.9 weeks. In seven patients (50%), complete response on methotrexate monotherapy occurred within an average of 11.9 months. 12 patients (85.7%) developed asymptomatic transaminitis that resolved in most patients (66.7%) after dose reduction.
Conclusions: In this study, daily low-dose methotrexate was an effective treatment of PRP and may be considered in patients unresponsive to weekly dosing. Due to the high incidence of transaminitis, the authors recommend frequent lab monitoring and screening for risk factors. Further studies are warranted to elucidate the efficacy of daily low-dose methotrexate in the management of PRP.
Hidden Impact of Molluscum Contagiosum: A Survey of Caregivers’ Experiences with Diagnosis, Treatment, and Impact on Quality of Life
Authors: Kwong Pearl , Hebert Adelaide , Utley Collette , Olivadoti Melissa 
Published: July 2021

Objective: Molluscum contagiosum (molluscum) is considered benign and self-limiting. However, the caregiver and patient experience largely remains a mystery. This online survey aimed to collect caregivers’ views on their experiences with molluscum infection in their children, including diagnosis, treatment, and the impact of the virus on the caregivers’ and their child’s life.
Methods: Parents, caregivers, and/or legal guardians (ages 18+, 20% male and 80% female) of children diagnosed with molluscum in the past 4 years (ages 3-16 years of age) answered a 15-minute paid online survey with questions about their experience with molluscum.
Results: Caregivers (n=150) were mostly Caucasian (85%), 25-44 years of age (87%) and had at least one child with active molluscum (75%) at the time of the survey. The average number of health care providers (HCPs) consulted for molluscum was 1.95 and diagnosis was made by a variety of HCP types. The spread of molluscum to ≥ 1 child in the household was reported by 60% of caregivers in multi-child households. The average number of treatments used were 2.36 including HCP-administered treatments and consumer products. Caregivers reported moderate to major impact on their lives (62%) or their child’s life (74%) due to molluscum.
Limitations: Questions were not validated, recall time was up to 4 years.
Conclusions: Molluscum patients may receive a diagnosis from many sources. Caregivers may utilize more than one treatment modality to help clear the infection including consumer products. Molluscum can cause an impact on quality of life for affected children and their caregivers.
Evaluation of apical root resorption in Class III patients who received one- or two-phase orthodontic treatment
Authors: Seker Elif Dilara , Yilmaz Berza Sen , Yagci Ahmet 
Published: July 2021

Objectives:
The aim of this study was to compare the incidence root resorption and dilaceration between the patients with and without previous orthopedic treatment after the fixed orthodontic treatment.

Materials and Methods:
The pre- and post-treatment digitized panoramic films of 40 Class III adult patients meeting the inclusion criteria were selected from patient population of the orthodontic department. Half of the patients were treated with two-phase treatment (orthopedic therapy followed by fixed appliance treatment; Group 1), while the others wore only fixed appliances (Group 2). Root resorption was evaluated from the first molar to the first molar for each arch using the ImageJ software (Bethesda, Maryland, USA). The presence of root dilacerations was also recorded on the pre-treatment panoramic radiographs. Paired samples t-test and Mann– Whitney U-test were used to compare root length.

Results:
Intragroup comparisons for each tooth indicated that the upper and lower incisors, first molars and upper left second premolars presented a significant decrease in Group 1 (P < 0.05). In contrast, in Group 2, a significant decrease in tooth length was found only in the upper incisors (P < 0.05). Intergroup comparisons for root length change indicated statistically significant differences for the lower incisors, upper second premolars, and all first molars except for the upper left molars (P < 0.05). Nevertheless, the prevalence of root dilaceration in Group 1 was higher than that in Group 2.

Conclusion:
Class III patients who received two-phase treatments experienced more root resorption and dilaceration compared with patients who received one-phase treatments. It should be remembered that early orthopedic forces may have potential adverse effects on a dental root in the long-term.
REGISTER OF BAD-FAITH SUPPLIERS AND PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN CIVIL LAW
Authors: Жуков Федор Федорович 
Published: July 2021

В статье показываются изменения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступающие в силу 01.07.2021. Доказывается, что наименование реестра недобросовестных поставщиков и его фактическое содержание не совпадают. Оспаривается критерий включения исполнителей в публичный реестр на основании их недобросовестности. Приводятся предложения по совершенствованию действующего законодательства.
The article shows the changes in the Federal Law of 05.04.2013 No. 44-FZ «On the contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs», which enter into force on 01.07.2021. It is proved that the name of the register of bad-faith suppliers and its actual content do not coincide. The criterion for including contractors in the public register on the basis of their bad faith is contested. The suggestions for improving the current legislation are provided.