bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak
Authors: Nurhaliza Rina , Liyus Herry , Wahyudi Dheny 
Published: May 2021

ABSTRAK
Artikel ini membahas pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan belum berjalan dengan baik dikarenakan (1) Sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan kedua pihak; (2) Sulitnya mempertemukan kedua belah pihak dalam proses diversi; (3) Lalainya pelaku dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban; (4) Permintaan ganti rugi yang besar. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kesepakatan diversi yang paling utama dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yaitu lalainya pihak pelaku dalam membayar ganti kerugian.
ABSTRACT
This article discusses the implementation of diversion agreements at the level of investigation in the criminal justice system. Quite a lot of diversion processes reach agreement at the investigation level, but not all agreements are carried out as expected. This research is empirical juridical. The results showed that the implementation of the diversion agreement at the investigation level had been going well and in accordance with Law concerning the Child Criminal Justice System but there are still shortcomings in terms of implementation by the parties concerned. The obstacle encountered in implementing the diversion agreement is the main one carried out by the parties concerned, namely the failure of the perpetrators to pay compensation.
Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika
Authors: Sari Meli Indah , Hafrida Hafrida 
Published: May 2021

ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda dalam putusan kasus narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan putusan pengadilan tentang tindak pidana narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akumulasi antara pidana penjara dan pidana denda dalam undang-undang narkotika ini belum efektif karena dalam penerapannya pidana denda tidak pernah dibayarkan oleh pelaku. Pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti berupa pidana penjara. Hal ini menguatkan pendapat bahwa persoalan ini terjadi karena pidana penjara pengganti denda rendah sehingga cenderung lebih menguntungkan terpidana secara pragmatis. Disarankan pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan efektivitas penetapan sanksi pidana denda dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang seimbang antara beratnya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana penjara pengganti denda.
ABSTRACT
This article seeks to analyze basis of judge's consideration in exercising imprisonment as a substitute for criminal fines in narcotics abuse case. As a normative juridical research, this study examines laws and their application to court decisions regarding narcotics crime. The results of this study demonstrates that the accumulation of imprisonment and criminal fines in the narcotics' law has not been effective to urge the perpetrator pay criminal fines. In reality, the perpetrator pragmatically prefers carrying out imprisonment to substitute sanction. The result of this research has supported the idea that the problem behind the application of imprisonment as a subtitute of fines tends to be pragmatically favourable to that of fines sanction. It is recommended that the policy-makers pay attention to the effectiveness of the stipulating criminal sanctions in the form of fines by formulating a balanced legislation between the severity of imprisonment and its substitute in the form of fines sanction.
Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika
Authors: Dewi Dewi Untari , Arfa Nys. 
Published: May 2021

ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Dalam Putusan yang di teliti, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Seharusnya Hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis para terdakwa tetapi juga peranan para terdakwa dalam tindak pidana karena tindak pidana dilakukan lebih dari 1 orang. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap Rida Susana dan Jasrul Harja dibanding Syahrul Yanto karena yang memulai perbuatan pidana ini adalah Rida Susana dan Jasrul Harja sebagai seorang anggota Polri. Oleh karena itu dalam menjatuhkan beratnya pidana terhadap para terdakwa, hakim diharapkan untuk lebih mempertimbangkan peranan terdakwa dalam tindak pidana agar menimbulkan efek jera dan rasa keadilan baik bagi para terdakwa dan masyarakat.
ABSTRAK
This article aims to discuss the basis for the judges’ consideration in imposing sanction against narcotics offender. The type of research is empirical juridical. It is found that the actions of the defendant had fulfilled the provisions for the application of sanctions against the abuse of Narcotics Group I. In the verdict examined, the judge sentenced him imprisonment for 8 (eight) months. Judges should not only consider the juridical facts, the facts of the trial and the sociological facts of the defendants but also the role of the defendants in the criminal act as the crime was committed by more than 1 person. Judges should have imposed more severe penalties on Rida Susana and Jasrul Harja compared to Syahrul Yanto, as those who started the crime were Rida Susana and Jasrul Harja while in the same time served as member of the National Police. Therefore, in sentencing the sanction against the defendants, the judges are expected to better consider the role of the defendants in the crime in order to create a deterrent effect and sense of justice both for the defendants and the public.
Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika
Authors: Febriani Nadia , Haryadi Haryadi , Rakhmawaty Dessy 
Published: May 2021

ABSTRAK
Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penggunaan saksi mahkota (Kroongetuige) dalam pembuktian di persidangan dan Kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana narkotika. Dengan menggunakan metode yuridis normative, Artikel ini menunjukkan penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) dalam pembuktian di persidangan terhadap tindak pidana narkotika diterapkan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dalam perkara penyertaan, dan berkas perkara telah dipisah, serta terdapat kekurangan alat bukti keterangan saksi yang mengetahui secara terperinci tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan penggunaan saksi mahkota tergantung dari kebijakan hakim dan kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana narkotika mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila saksi mahkota dinyatakan sah sebagai alat bukti keterangan saksi dengan memberikan keterangan didepan persidangan dan telah disumpah terlebih dahulu serta keterangan yang diberikan bersesuaian dengan keterangan saksi lain maupun alat bukti lain serta ditambah dengan keyakinan hakim.
ABSTRACT
The purpose of this article is to study the Use of the Crown Witness (Kroongetuige) in Proof in Trials Against Narcotics Crimes. How to use the Crown Witness (Kroongetuige) in Proof in Trial Against Narcotics and How the Strength of the Crown Witness Uses Evidence in Proving Narcotics Crimes. The research method used is a normative juridical method with agreement, conceptual agreement and case access. This article discusses the use of crown witnesses (kroongetuige) in evidence in trials of narcotic crimes applied to search for and obtain material truth in inclusion cases, and forged cases posted, and also the reporting tools for complaints that are used together and the use of crowns depending the judge's policy and the power of the crown as evidence in proving narcotics crime has a value of proof power. Having fun with other statements besides evidence is also added to the judge's conviction.
Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia
Authors: Arwansyah Leo , Najemi Andi , Prayudi Aga Anum 
Published: May 2021

The purpose of this article is to find out how the aspects of legal certainty and justice in the implementation of the death penalty in Indonesia and how the concept of the deadline for the execution of capital punishment that is legal and just. By using the normative juridical method, this article shows that the aspects of certainty and justice regarding the time limit for the implementation of the death penalty are still not regulated in positive law, the practice of capital punishment often raises problems related to the time limit for execution, aspects of legal certainty and justice for death convicts have not. guaranteed, so that it is necessary to renew the laws and regulations related to the implementation of the death penalty both in material criminal law, formal criminal law, and criminal law enforcement.
Abstrak
Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia serta bagaimana konsep batas waktu pelaksanaan pidana mati yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini menunjukkan aspek kepastian dan keadilan mengenai pengaturan batas waktu pelaksanaan pidana mati masih belum terdapat pengaturannya di dalam hukum positif, praktik pidana mati kerap menimbulkan persoalan terkait batas waktu pelaksanaan eksekusi, aspek kepastian hukum dan keadilan bagi terpidana mati belum terjamin, sehingga perlu pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati baik dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana.
Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia
Authors: Prima Kukuh , Usman Usman , Liyus Herry 
Published: May 2021

This article aims to investigate and analyze the regulation of homosexuals under Indonesian criminal law and to find out and analyze criminal law policies regarding homosexuals. The research method used in this research is normative juridical. The results of this study are same-sex sexual relations committed by homosexuals as part of a criminal act according to Indonesian criminal law, which is regulated in the provisions of Article 292 of the Criminal Code, but these provisions are limited to only regulating adults who commit homosexuality with a minor. . Homosexual acts between adult perpetrators need to be made a crime in Indonesia and can be based on three basic things, namely juridical, theoretical and sociological grounds. Suggestion After the authors conducted research on the regulation of homosexuals in Indonesian criminal law, the authors would like to suggest that it is necessary to criminalize a wider range of homosexual relationships than just those committed by adults with minors and also to same-sex sexual relations committed by fellow adults.
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan homoseksual menurut hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai homoseksual. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh homoseksual merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, tetapi ketentuan tersebut terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan homoseksual dengan seorang anak di bawah umur saja. Perbuatan homoseksual antara pelaku dewasa perlu dijadikan sebagai tindak pidana di Indonesia dapat didasarkan pada tiga hal medasar, yakni dasar yuridis, teoritis, dan sosiologis. Saran Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pengaturan homoseksual dalam hukum pidana indonesia, maka penulis ingin memberi saran yaitu bahwa perlu dilakukan kriminalisasi yang lebih luas terhadap hubungan homoseksual dari sekedar yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur diperluas juga terhadap hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa.
Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
Authors: Dahlan Ahmad , Usman Usman , Liyus Herry 
Published: May 2021

This article aims to find out and analyze the similarities and differences in the protection of witnesses to the crime of money laundering in law of Indonesia and Malaysia. The research method used is normative juridicial. The data collection techniques used are secondary data collection that carried out by library research to collect and compile data related to the problem under study, by taking an inventory and studying laws and regulations, books , writings and documents related to the issues that the author examined. The data analysis techniques with content analysis. The results obtained from this study are that the arrangements for witness protection in the Money Laundering Law in Indonesia and Malaysia are different. protected subjects (namely: witness, the reporter, the family of the witness/reporter) as well as the broader arrangements in Indonesia as well as in its implementation special protection arrangements have been made in the PP and Decree of the Chief of the Indonesian National Police. Protection provided at all stages of case examination, in the form of special and legal protections. Whereas in Malaysia, the implementation only refers to the provisions of witness protection. Protection only takes the form of legal protection provided to reporting witnesses only, so that during the trial process , a witness has no protection.
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia. Jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengumpulan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang- undangan, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data dengan analisis isi (content). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa pengaturan perlindungan saksi di Indonesia dan Malaysia adalah berbeda. Dalam hal subjek yang dilindungi (yaitu: saksi, pelapor, keluarga saksi/pelapor). Perlindungan yang diberikan pada semua tahap pemeriksaan perkara, dalam bentuk perlindungan khusus dan hukum. Sedangkan di Malaysia, pelaksanaanya hanya merujuk pada ketentuan perlindungan saksi. Perlindungan hanya berupa perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelapor saja, sehingga dalam selama proses persidangan, seorang saksi tidak mendapat perlindungan.
Romanticism: Characteristics, Themes and Poets
Authors: Amit Mr 
Published: May 2021

This paper examines about Romanticism or Romantic era, themes and some famous writers, poets and poems of romantic era. Romanticism is one of the repetitive topics that are connected to either creative mind, vision, motivation, instinct, or independence.
The subject frequently condemns the past, worries upon reasonableness, disconnection of the essayist and pays tribute to nature. Gone before by Enlightenment, Romanticism brought crisp verse as well as extraordinary books in English Literature. Begun from England and spread all through Europe including the United States, the Romantic development incorporates well known journalists, for example, William Wordsworth, Coleridge, Keats, Lord Byron, Shelley, Chatterton, and Hawthorne. ‘Romantic’ has been adjusted from the French word romaunt that implies a story of Chivalry. After two German scholars Schlegel siblings utilized this word for verse, it changed into a development like an epidemic and spread all through Europe.
Romanticism in English writing started during the 1790s with the distribution of the Lyrical Ballads of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. Wordsworth's "Preface" to the subsequent version (1800) of Lyrical Ballads, in which he portrayed verse as the spontaneous overflow of powerful feelings", turned into the statement of the English Romantic development in verse.
The first phase of the Romantic movement in Germany was set apart by advancements in both substance and artistic style and by a distraction with the mysterious, the intuitive and the heavenly. An abundance of abilities, including Friedrich Hölderlin, the early Johann Wolfgang von Goethe, Jean Paul, Novalis, Ludwig Tieck, A.W. what's more, Friedrich Schlegel, Wilhelm Heinrich Wackenroder, and Friedrich Schelling, have a place with this first phase.
The second phase of Romanticism, involving the period from around 1805 to the 1830s, was set apart by a reviving of social patriotism and another regard for national roots, as bore witness to by the accumulation and impersonation of local old stories, people songs and verse, society move and music, and even recently disregarded medieval and Renaissance works. The resuscitated recorded appreciation was converted into creative composition by Sir Walter Scott, who is frequently considered to have imagined the verifiable novel. At about this equivalent time English Romantic verse had arrived at its peak in progress of John Keats, Lord Byron, and Percy Bysshe Shelley.
Ambiência hospitalar: a psicologia da saúde com trabalhadores do setor de materiais de um hospital escola
Authors: Pisicchio Rosely Jung , Araujo Amanda 
Published: May 2021

Objetivo: Verificar como o espaço e as relações que ele compreende influenciam a saúde ocupacional e a forma como funcionários concebem o próprio trabalho. Métodos: Trata-se de uma análise categorial qualitativa. A amostra, 34 profissionais da Central de Materiais Esterilizados (CME) de um hospital escola, pertence a ambos os sexos e tem idades entre 26 e 62 anos. Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas, avaliando a ambiência no setor, a saúde dos funcionários e o que o trabalho significava para cada participante. Resultados: A análise destacou a falta de trabalhadores, de condições estruturais e de reconhecimento, associadas à elevada incidência de problemas de saúde na amostra. Ademais, os funcionários descreveram o trabalho de forma positiva e abrangendo mais que os seus sentidos econômicos. Conclusão: A pesquisa discute temas pouco explorados, assim como sugere mudanças que otimizem as atividades do setor e desenvolvam a saúde dos seus trabalhadores. Como o estudo se limita a um único local e a coletar informações, é vantajoso que pesquisas futuras incluam outros setores que interagem com a CME e elaborem intervenções práticas.
Quality of the reporting of exercise interventions in solid organ transplant recipients: a systematic review
Authors: Raje Uma , Saumur Tyler M , Pesce de Souza Fernanda , Mathur Sunita , Janaudis-Ferreira Tania 
Published: May 2021

Background:Exercise training programs must be described in detail to facilitate replication and implementation. This study aimed to evaluate the quality of exercise training program description in randomized controlled trials (RCTs) involving solid organ transplant (SOT) recipients.
Methods: We evaluated 21 RCTs reporting on exercise interventions in SOT recipients that were included in a recent systematic review/meta-analysis conducted by the research team. This previous review investigated the effects of exercise training (versus no training) in adult SOT recipients. Several databases (MEDLINE, EMBASE, CINAHL, and Cochrane Central Register of Controlled Trials) were searched from inception to May 2019. Three reviewers independently rated the exercise programs for SOT using the Consensus on Exercise Reporting Template (CERT).
Results: Mean score of the CERT was 6/19. None of the RCTs described all items of the CERT. Items of crucial importance, such as adherence, whether the exercise was done individually or in a group, whether there were home program or non-exercise components, and the type and number of adverse events, were either not mentioned or not described in detail.
Conclusion: RCTs in exercise in SOT recipients did not satisfactorily report their exercise protocols, which can lead to difficulties in replication by researchers and implementation by clinicians.
Pengembangan Bahan Ajar Fisika Eksperimen Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Penguasaan Scientific Method Calon Guru.
Authors: Sutrio Sutrio , Harjono Ahmad , Sahidu Hairunisyah 
Published: May 2021

Mahasiswa calon guru fisika memiliki peranan penting yang sangat strategis dalam memperbaiki proses pembelajaran fisika di sekolah pada masa yang akan datang. Salah satu kelemahan proses pembelajaran di sekolah masih kurangnya penanaman nilai dan semangat Scientific Method. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar mata kuliah Fisika Eksperimen berbasis proyek yang dapat meningkatkan penguasaan Scientific Method mahsiswa. Bahan ajar ini dikembangkan untuk membantu mahasiswa calon guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan penguasaan scientific method. Metode penelitian yang digunakan dalam mengembangkan bahan ajar ini adalah metode Research and Development (R&D). Untuk mengetahui kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dilakukan validasi bahan ajar oleh ahli, respon mahasiswa terhadap bahan ajar dan analisis penguasaan scientific method mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahan ajar yang telah dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran, memenuhi uji validasi oleh ahli untuk komponen kelayakan isi, penyajian dan kebahasaan dengan kategori baik. Respon mahasiswa terhadap bahan ajar sangat baik, mudah dipahami dan layak untuk digunakan. Bahan ajar yang diuji cobakan dalam pembelajaran Fisika Eksperimen mampu meningkatkan penguasaan scientific method mahasiswa.