bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Specific Treatment of Elderly Pilgrims on Hajj According to the Hadith ; The Approach of Mukhtalif Ahadis
Authors: Mardhatillah Masyithah 
Published: March 2021

Most of Indonesian hajj pilgrims are elderly due to approximately 23 years waiting period. This paper aims to elaborate specific treatment of elderly pilgrims according to the hadith. Some hadith imply indirect prohibition to perform hajj by themselves while others still motivate the hajj in a hard condition. Using the approach of mukhtalif ahâdits, this paper seeks to answer three questions. First, how did hadith say about specific treatment of elderly hajj pilgrims. Second, how to deal with two groups of hadith which slightly look different. Third, how is proper contextual interpretation on the hadith in Indonesian contemporary life. The data compilation is through literature reviews and interviews. Then, the two groups of hadith are compromised using a method called al-jam’u wa al-tawfiq. It truns out that the first hadith applies for those who can’t really perform the hajj while another is for those with physical problems but could still stand for hajj using some facilities and policies. Those all lead to an inevitable need for a special hajj manasik for elderly so they could perform the hajj with better preparation. (Dengan waktu tunggu keberangkatan kurang lebih 23 tahun, sebagian besar jama’ah haji Indonesia adalah lansia. Penelitian ini mendiskusikan pandangan hadist soal perlakuan khusus terhadap jama’ah lansia. Beberapa hadist menyiratkan imbauan untuk tidak melaksanakan haji secara langsung, sedang beberapa lain tetap memotivasi pelaksanaan haji dalam keadaan sulit sekalipun. Dengan pendekatan mukhtalif ahâdits, penelitian ini fokus menjawab tiga persoalan. Pertama, bagaimana pandangan hadist terhadap jamaah lansia. Kedua, bagaimana mengompromikan dua (kelompok) hadist yang sekilas tampak berbeda. Ketiga, bagaimana interpretasi kontekstual hadist-hadist tersebut dalam konteks Indonesia dewasa ini. Data penelitian didapat melalui penelusuran pustaka dan wawancara. Dua kelompok hadist kemudian dikompromikan dengan metode al-jam’u wa al-tawfiq. Hasilnya menunjukkan bahwa hadist pertama berlaku bagi jama’ah yang benar-benar tidak bisa melaksanakan haji, sedang yang kedua adalah bagi mereka dengan kemampuan fisik yang minim namun masih memanfaatkan fasilitas dan kebijakan yang ada. Dari situ, adanya sebuah manasik (kelas haji) khusus lansia di Indonesia menjadi keniscayaan agar jama’ah lansia dapat semakin maksimal memersiapkan dan melaksanakan haji)
MENGGUGAT HEGEMONI IJMÂ'
Authors: Mulyadi Achmad 
Published: March 2021

Ijmâ' telah menjadi simbol dari sebuah hegemoni pemikiran pada suatu disiplin keilmuan. Ini dapat dibuktikan bahwa ijmâ’ telah menjadi senjata legitimis dan ideologis untuk membela atau menumbangkan pendapat atau suatu madzhab pemikiran. Padahal, pemikiran manusia baik secara kolektif maupun individu, bukanlah merupakan suatu pemikiran yang memiliki daya supra kuat, tetapi ia selalu berada dalam wilayah dan kondisi yang berbeda. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran seperti ijmâ' selalu berpeluang untuk didiskusikan, "qâbilun li al-niqâsy wa al-taqhyîr"
KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLÂM
Authors: Ghaffar Abd. 
Published: March 2021

Hukum Islâm sebagai sebuah dimensi telah memberikan ornamen yang mampu menjawab tantangan zaman, termasuk di dalamnya problematik pemindahan kekayaan berupa kewarisan kepada anak angkat. Hukum Islâm dengan tegas menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak menerima harta warisan. Hal ini dikarenakan Islâm memandang bahwa anak angkat tidak memiliki ikatan nasab keturunan dengan orang tua angkatnya. Karenanya, Islâm melarang pemberian hak istimewa kepada anak angkat tersebut, seperti persambungan garis keturunan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Demikian pula, Islâm melarang penghapusan kemahraman anak angkat laki-laki dengan ibu angkat dan saudara perempuan tirinya. Namun demikian, Islam masih memberikan solusi-tawaran berupa hibah, wasiat, atau pun wasiat wâjibah. Mereka merupakan solusi hukum menuju kesejahteraan umat manusia, terutama bagi mereka yang diberikan keterbatasan berupa tidak bisa memiliki keturunan, sehingga ia tetap bisa berderma untuk orang lain khususnya kepada anak angkatnya.
TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Sebuah Kajian Sematik atas Teks-teks Al-Qur’ân)
Authors: Muawanah Elfi 
Published: March 2021

Anak dan orang dewasa yang bekerja di luar negeri rentan mengalami trafficking. Meskipun disebutkan dalam sebuah Hadîts bahwa rezeki keluarga diperoleh di negerinya sendiri atau bahkan di daerahnya sendiri, namun seseorang mempunyai pilihan untuk bekerja di dalam atau di luar negeri. Dalam kaitan ini, apabila bekerja di luar negeri sudah merupakan pilihan untuk mensejahterakan keluarga, maka yang perlu diantisipasi adalah bagaimana dalam bekerja tersebut seseorang dapat terhindar dari trafficking. Beberapa upaya penanggulangan banyak ditawarkan oleh berbagai elemen masyarakat. Namun, dalam tulisan ini akan ditawarkan sebuah upaya lain untuk menanggulangi trafficking tersebut, yakni melalui telaah atas ayat-ayat al-Qur’ân sebagai suatu bentuk penanggulangan yang bersifat prefentif. Dalam pada itu, terdapat tiga elemen penting yang ditemukan untuk penanggulangan prefentif trafficking yaitu, pemberdayaan TKI, pemberdayaan majikan/PJTKI, dan perlindungan hukum bagi TKI.
IJTIHÂD PERSPEKTIF MUHAMMAD IBN 'ABD AL-WAHHAB
Authors: Ashari Basry 
Published: March 2021

Perjumpaan antara dunia Muslim dan peradaban sejak abad ke-19 M membawa implikasi berupa ketersisihan hukum Islâm (syarî'ah) dari posisi sentralnya. Ketika dunia Muslim secara politis terlepas dari hegemoni Barat, persoalan yang muncul adalah bagaimana menformulasikan syarî'ah agar kompatibel dengan standar HAM universal. Dalam konteks inilah, An-Na'im menawarkan gagasan evolusi syarî'ah, sebuah upaya untuk merekonsiliasi ketegangan antara syarî'ah dan HAM universal. Dalam proyek ini, An-Na'im mula-mula membedakan secara kategoris antara syarî'ah historis (Madânîyah) dan syarî'ah moderen(Makkîyah). Menurutnya, syarî'ah historis sudah tidak relevan lagi untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer. Karenanya, melalui teori naskh, ia harus ditangguhkan pemberlakuannya dan diganti dengan syarî'ah moderen yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan kontemporer sesuai dengan standar HAM universal.
MORAL HAZARD DAN AGENCY COST (Pencederaan Kontrak Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Syarî’ah)
Authors: Wadhan Wadhan 
Published: March 2021

A contract for business organization or production process may generally involve Principal- agent problems due to information asymetry. Islâmic business contracts has manifold avenues and modalities to be implemented as according to the suitability of time, place and environment.The essential benefits of the Islâmic business contracts is to ensure the benefit of the both partners in the contract. Since the contract for business organization or production process embodies some sort of problems like principal- agent problem due to information asymetry and moral hazard, this also be easily minimised in an Islâmic contract. Therefore, it may be said that if in an Islâmic economy, Islâmic firm implements the business contract as designed and approved by the shariah, then principal- agent problem will be minimised and society will be more benefited from the welfare motive of the producer and other market agents.
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera)
Authors: Fadlan Fadlan 
Published: March 2021

Abstract: Islam anticipates economic developmen, however it still consider as a part of the development of human being as the greatest one. The essence is that human being enables to control the economic environment as well as to improve the life quality. There are four basic Islamic teachings dealing with the philosphy of Islamic economic development: tawhîd, rubûbiyah, khalîfah and tazkiyah. The principle of tauhîd is to prevent a concentrated economy power. khalîfah principle is to guard against environmet damage and to protect natural sources conservation. The principle of tazkiyah to prohibit social imbalance and to realize equality and justice. Accordingly, it can give shape to a continuity development. The concept of continuity development is essentially the implementation of the principle of rubûbiyah, it is the priciple of education, maintenance, and continuity to the perfectness, as the principle of divinity (ilahi). Hence, if the four principles are realized in the Indonesian economic development, government will easily create the nation’s ambition, a prosperous and justice nation. Key Words: ekonomi Islam, homo economicus, dan pembangunan ekonomi
TRAFFICKING PRESPEKTIF HUKUM PIDANA
Authors: Dian Novita Dian Novita 
Published: March 2021

Abstract: Trafficking is a classic matter that has been existed since the establishment of human culture. The major cause of the trafficking is the lack of information about trafficking, poverty and the law level of education and skill of people, specifically villagers. To fight against trafficking, the government needs to accelarate the education and skill quality and cooperate with other countries. Besides, it is important to provide a sufficient law device for international scale in order to drag feet the trafficking network. Furthermore, trafficker must be punished with heavy penalties and the victim must be protected properly. Key Words: Trafficking, hukum pidana, pelaku dan korban
HADÎTS SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN TRADISI ISLAMI
Authors: Karimullah Karimullah 
Published: March 2021

Abstract: Hadîts both of as basic of Islam law, in the implementation be sure as basic in daily life, that it will appear many dialectics between Hadîts with a local tradition and culture what have been present in the society, even it has been strong roof in the society. Because of that, in this discussion, it will discuss about the function of hadîts in acomodation various of tradition in society, in order to appropriate theory of Islam. The problems what becom main study in this working paper, that is: the first, what are the forms of interaction hadîts in context with tradition in society. Second, context pattern what can connected between both of them. In order to, in acomodation process or Hadîts aculturation into locak tradition in society don’t make trouble what more become wide and dangerous. Until development local culture-tradition what in the society we able to build agree with theory of Islam. Some concept what can be solution, when we want to development Islamic studies especially in Indonesia. That aculturation process between Hadîts and tradition culture what have been development in society become harmonie one of unity, with apply four context system, that is islamization, pribumization, negotiation, and tolerance. And the last will formed a construction process and aculturation of local traditions what is not appropriate with theory of Islam become a tradition Islamic. Key Words: Hadîts, tradisi, Islamisasi, pribumisasi, negosiasi, dan toleransi
ENVIRONMENTAL-BALANCED SCORECARD DAN ETIKA BISNIS ISLÂM (Suatu Sintesis Manajemen Strategi dalam Persaingan Global)
Authors: Rudy Haryanto Rudy Haryanto 
Published: March 2021

Abstract: Business activity is an integral part of economic discourse. Islamic economy system starts from ethical awareness. For its viability, a company runs an old fashioned-management, it is a material-prosperity attainmnet oriented. However, it results a social contradiction. In Islamic ethic, a business must combine material and moral indicators emphesizing profit and expediency harmonies. Islamic business must be on the basis of natural and human resources that is moved by a motivation of dynamic devotion. Thus, it is significant to have a management strategy that are religious, morality, and humanity oriented. Furthermore, the paradigm change that company goal maintaining the financial aspect change into social and environmental aspects is certain. Key Words: Manajemen srategis, etika, perusahaan, lingkungan, dan Balanced Scorecard
LANDASAN HUKUM POSITIF PEMBERLAKUAN HUKUM ISLÂM DI INDONESIA
Authors: Eka Susylawati Eka Susylawati 
Published: March 2021

Abstract: Islamic law has been valid since a long time ago in Indonesia and it expriences dynamical effect since the era of ancient kingdom, colonialism, and post-independence. The population of Muslim is major, it reaches more than 200 hundred millions people. This becomes sociological and functional considerations to the validity of Islamic law in Indonesia. For the shake of effectiveness, efficiency, and Muslim aspiration fulfillment, it seems feasible to adopt Islamic law as a part of public law. Indonesia is not a secular country, it is not necessary to seperate religious and statehood affairs. In advance, Islamic law has been partly adopted and it inspires the Indonesian legislation. Key Words: hukum positif, hukum Islâm, dan fiqh
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islâm Vis-a-Vis Hukum Positif di Indonesia)
Authors: Mohammad Mohammad 
Published: March 2021

Abstrak: Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, hukum negara, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni usia 19 tahun untuk pria dan usia 16 tahun bagi wanita. Sedangkan hukum Islâm tidak menentukan secara kongkrit batas minimal usia perkawinan. Meghadapi dualisme hukum ini, negara seharusnya mengambil langkah tegas. Jika negara sudah melarang perkawinan di bawah umur, maka konsekuensinya segala hukum yang bertentangan dengannya harus ditiadakan, sehingga terjadi kepastian hukum. Abstract: Marriage is the bond of family that becomes one of the elements of social and state life. It is regulated in both Islamic and state laws. To concretize the marriage purpose, state law apllies the constitution of Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 that decides minimal age limit of marriage---19 years old for male citizens and 16 years old for the female ones. On the other hand, the Islamic law do not explicitly declare this. State must take a firm action to face this dualism, it must forbid non-state regulation that is in contradiction against state law including the law that allows the marriage beyond the age limit. It is about to guarantee the legal security or rule of law. Kata-kata Kunci: Hukum Islâm, perkawinan di bawah umur, hukum negara, dan negara.
KESIAPAN KABUPATEN PAMEKASAN SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK
Authors: Supraptiningsih Umi 
Published: March 2021

Salah satu tugas pemerintah untuk memberikan fasilitas, baik secara fisik maupun non fisik demi terwujudnya perlindungan dan tumbuh kembang anak adalah dengan terwujudnya program pemerintah Kabupaten/Kota Layak Anak. Hasil penelitian yang disajikan dalam artikel ini menunjukkan bahwa Pemahaman tentang kabupaten/kota layak anak memberikan pengertian bahwa dalam rangka mewujudkan strategi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, diharapkan adanya komitmen bersama para stake holder dalam perwujudan KLA dan untuk mengetahui berbagai permasalahan anak yang muncul beserta upaya penyelesaian yang tepat. Penganggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah diusulkan kepada Tim Anggaran yang terdiri dari penganggaran Fisik, maupun Non fisik sudah dilaksanakan akan tetapi tidak dilakukan secara terpadu, masing-masing SKPD membuat rencana anggaran masing-masing. dan Target Pamekasan sebagai Kabupaten Layak Anak dapat terwujud dalam waktu kira-kira lima tahun.
Contralateral Lower-Limb Functional Status Before Total Hip Arthroplasty
Authors: Ohmori Takaaki , Kabata Tamon , Kajino Yoshitomo , Inoue Daisuke , Kato Satoshi , Tsuchiya Hiroyuki 
Published: March 2021

Background:Postoperative gait speed, especially comfortable gait speed, is an important factor for predicting function after total hip arthroplasty (THA). In this study, we examined factors related to gait speed, including preoperative lower and upper-limb functional parameters and postoperative lower-limb alignment. In addition, we examined factors related to postoperative good comfortable gait speed (≥1.34 m/s: one indicator of a good clinical outcome). The purpose of this study was to determine if better preoperative functional parameters had a positive effect on postoperative gait speed.Methods:This prospective case-control study included 91 patients with hip osteoarthritis who underwent unilateral THA. Patients who had undergone a prior hip surgical procedure or had Crowe type-3 and 4 hips, complications after THA, knee osteoarthritis-related pain, and severe lumbar conditions were excluded. The 1-leg standing time (OLST) and knee extensor strength of the operatively treated side and the contralateral side and the functional reach test were examined preoperatively and at 1 year postoperatively. The leg-length discrepancy and global offset compared with the contralateral side and leg lengthening were examined using 3-dimensional models captured through computed tomographic scans.Results:The preoperative contralateral side OLST was a significant factor (p < 0.001) for postoperative comfortable gait speed, and the preoperative contralateral-side knee extensor strength was a significant factor (p = 0.018) for postoperative maximum gait speed. Leg-length discrepancy and differences in global offset after THA were not significant factors for postoperative gait speed. The preoperative comfortable gait speed with a cutoff value of 1.115 m/s (area under the receiver operating characteristic curve, 0.690 [95% confidence interval, 0.569 to 0.810]; p = 0.003; sensitivity of 65.5% and specificity of 74.2%) was an independent factor associated with a good postoperative comfortable gait speed. Preoperative contralateral-side OLST was a significant factor (p = 0.027) for preoperative comfortable gait speed.Conclusions:The preoperative contralateral-side, lower-limb functional status is a significant factor for postoperative gait speed. Early surgical intervention before the contralateral-side function declines or a preoperative rehabilitation intervention on the contralateral side may improve THA outcome.Level of Evidence:PrognosticLevel II. See Instructions for Authors for a complete description of levels of evidence.
Involvement of Acid-Sensing Ion Channel 1a&nbsp;Contribute to&nbsp;The Effect of Extracellular Acidosis on&nbsp;Vascular Endothelialcell Damage&nbsp;of&nbsp;Henoch-Schönlein&nbsp;Purpura&nbsp;Patients
Authors: Wang Jin-Kun , Bo Yan , Zhou Qi-lian , Yuan Li-ping 
Published: March 2021

Abstract
Introduction: Henoch-Schönlein purpura (HSP) is a common kind of systematic vasculitis in children characterized by rash, joint pain,abdominal symptoms and renal disease,the detail pathogenesis of HSP has not been elucidated.Acid-sensing ion channels (ASICs) is a proton-gated sodium selective channel that belongs to Degenerin /epithelial Sodium Channel(DEG/ENaC) superfamily,previous research found the expression of ASIC1a in vascular endothellial cells could be stimulated by serum IgA1 from HSP patients under acidic environment.This study aims to investigate the molecular mechanisms of silencing of acid-sensing ion channel 1a(ASIC1a) protects the vascular endothelial cells from Henoch-Schonlein purpura(HSP) patients.Methods:Human dermal microvascular endothelial cells ( HDMVEC) were cultured in vitro，siRNA sequences were designed for the coding region of human ASIC1a gene and HDMVEC cells were transfected with recombinant lentivirus( LV) -sh-ASIC1a． The control group ( NC group) without virus transfection and LV-sh-ASIC1a transfection group ( si-ASIC1a group) were set up． The expression of transfixed ASIC1a gene was detected by RT-PCR． After virus transfection 72 h，serum IgA1from HSP patients and serum IgA1 of normal children were added into HDMVEC cells． ASIC1a and cytoskeleton protein ( sm-α f-actin，MLCK) mRNA and protein expressions were detected by real-time PCR and Western blotting Methods.The binding activity of NF- κB with DNA in HDMVEC was determined by electrophoretic mobility shift assay (EMSA).The whole-cell patch-clamp technique was used to record the current changes and electrophysiological characteristics of ASICs and calcium in HDMVEC.Results：Cytoskeleton protein ( sm-α f-actin，MLCK) mRNA and protein expressions in the group of si-ASIC1a group were significantly increased compared with the NC control group( P ＜ 0． 01) ．The HSP serum and silencing of ASIC1a had no significant effect on the binding activity of NF-κB with DNA in HDMVEC. Compared with the NC control group, the ASICS current and calcium overload of the si-ASIC1A group were reduced( P ＜ 0． 01) ．Conclusion: Silencing ASIC1a can protect HSP vascular endothelial cell injury by inhibiting ASIC1-related calcium influx and reducing the overload of calcium ,not the NF- κB signaling pathway.
The complexity of genomic mutation dictates the prognosis of acute leukemia with ambiguous lineage
Authors: Huang Jin , Xiao Min , Zhou Jing , Mao Xia , Zhu Li , Liu Songya , Li Qinlu , Wang Jin , Zhou Jianfeng , Cai Haodong , Wang Gaoxiang 
Published: March 2021

Abstract
Acute leukemia with ambiguous lineage (ALAL) is a rare and highly aggressive malignancy with limited molecular characterization and therapeutic recommendations. In this study, we retrospectively analyzed 1635 acute leukemia cases in our center from January 2012 to June 2018.The diagnose of ALAL was based on either EGIL or 2016 WHO criteria, a total of 39 patients were included. Four patients diagnosed as acute undifferentiated leukemia (AUL) by both classification systems. The mutations detected in bi-phenotypic acute leukemia enriched in genes related to genomic stability and transcriptional regulation; while AUL cases frequently mutated in genes involved in signaling pathway. Survival analysis of all patients suggested that the prognosis of ALAL was independent of immunophenotype, chromosome karyotype, treatment, but significantly associated with the mutation complexity, also termed numbers of the mutations carried by each patient (Log rank p = 0.009 for progression-free survival [PFS] and Log rank p = 0.047 for overall survival [OS], respectively). Similar results were obtained when the WHO diagnostic system were applied (Log rank p < 0.001 for both PFS and OS). Among these patients, those excluded by WHO criteria had even worse clinical outcome than the patients included (Log rank p = 0.023 for PFS and Log rank p = 0.031 for OS). Collectively, the complexity of genomic mutation of ALAL patients is significantly associated with the clinical outcomes. The rationality and clinical applicability of the diagnostic criteria of WHO system need to be evaluated by more large-scale clinical studies.