IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK PAKAIAN DARI TINDAK PELANGGARAN MEREK (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim)
Authors: , Achmad Rayhan Akbar , , Albertus Sentot Sudarwanto 
Published: February 2021

<p>Abstract<br />This paper discusses how the implementation of legal protection against rights holders of brands under <br />the Act No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. Legal Writing Method used is Empirical <br />Legal Writing Method with research location in D.I.Yogyakarta Regional Police, Regional Office of Ministry <br />of Law and Human Rights of West Java Province, and Office of Kick Denim clothes brand. The results of <br />this study explain that the holder of the right to the brand has the certainty of Legal Protection by Law No. <br />20 of 2016 since the registration of the mark is received by the Directorate of Intellectual Property of the <br />Ministry of Justice and Human Rights until a period of 10 (ten) years and can be extended for a period of <br />time the same. Legal Protection granted by Law No. 20 of 2016 includes the regulation of forms of breach <br />of the brand, criminal sanction for brand infringement, the granting of rights to the holder of the right to <br />the mark whose rights are violated to take a civil suit through the Commercial Court, making complaints <br />to the Police or selecting the Alternative Dispute Resolution pathway, as well as the Directorate General <br />of Intellectual Property of the Ministry of Justice and Human Rights as the state authority in the field of <br />assisting the holder of the rights to the brand to prove his right by providing all necessary administrative <br />assistance for the proofing process of a brand.<br />Keywords: Legal Protection; Right Holder of Brand; Brand Infringement</p><p>Abstrak<br />Tulisan ini membahas tentang bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak <br />atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. <br />Metode Penulisan Hukum yang digunakan adalah Metode Penulisan Hukum Empiris dengan lokasi <br />penelitian di Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi <br />Jawa Barat, dan Kantor merek pakaian Kick Denim. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemegang <br />hak atas merek mendapat kepastian Perlindungan Hukum oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 <br />sejak pendaftaran merek tersebut di terima oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian <br />Hukum dan HAM hingga jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu <br />yang sama Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mencakup <br />pengaturan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek, sanksi pidana atas pelanggaran terhadap <br />merek, pemberian hak kepada pemegang hak atas merek yang hak nya dilanggar untuk melakukan <br />gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga, melakukan Tuntutan Pidana dengan membuat aduan kepada <br />Kepolisian ataupun memilih jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Direktorat Jendral Kekayaan <br />Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas Negara dibidang merek membantu pemegang <br />hak atas merek membuktikan haknya dengan cara memberikan segala bantuan administrasi yang <br />diperlukan untuk proses pembuktian sebuah merek .<br />Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemegang Hak Atas Merek; Tindak Pelanggaran Merek</p>