bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kecemasan Remaja pada Masa Pandemi Covid-19
Authors: Ruskandi Joseph Henokh 
Published: August 2021

Corona Virus Disease 2019 atau biasa dikenal dengan sebutan COVID-19 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS CoV-2, salah satu jenis koronavirus yang dapat menyebar antara orang-orang melalui percikan pernapasan (droplet). Sejak WHO menyatakan Covid-19 sebagai pendemic global, semua aktivitas dan kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah tiba-tiba menjadi harus dilakukan dari rumah yang tentunya berdampak pada kecemasan semua kalangan termasuk remaja. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan mengungkapkan tentang kondisi kecemasan yang dialami oleh remaja beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada masa COVID-19 dengan melakukan kajian terhadap 14 jurnal terkait kecemasan remaja. Jurnal ini diperoleh dari database Google Scholar. Hasil yang diperoleh adalah rata-rata remaja mengalami kecemasan pada kategori ringan. Remaja yang memiliki tingkat kecemasan ringan biasanya memiliki tingkat pengetahuan terkait pandemic covid-19 yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan dan keluarga, memiliki koping yang baik serta memiliki tingkat religiusitas yang baik.
Potensi Akar Manis sebagai Pengobatan Infeksi Covid-19
Authors: Putri Tasya Ellyana 
Published: August 2021

Infeksi COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh Virus RNA Single Stranded yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV2). Tingkat penularan virus yang cepat dari manusia ke manusia menyebabkan pandemi. Tujuan dilakukannya literature review ini adalah untuk mengetahui potensi dari akar manis sebagai pengobatan infeksi COVID-19. Penulisan artikel ini menggunakan metode literature review. Artikel ini terbentuk atas informasi yang didapatkan dari 19 artikel dari jurnal internasional dan nasional yang didapatkan dari hasil literature searching dari database Pubmed, NCBI dan Google Scholar dengan kata kunci akar manis (Glycyrrhiza glabra); COVID-19; glycyrrhizin. Dari artikel yang didapatkan selanjutnya dianalisis dengan metode systemic literature review meliputi kegiatan pengumpulan, evaluasi, dan pengembangan penelitian dengan fokus tertentu. Hasil literature review ini didapatkan bahwa Akar manis (Glycyrrhiza glabra) memiliki kandungan glycyrrhizi yang berpotensi dapat mengobati infeksi COVID-19 dengan cara membatasi akses masuknya virus ke dalam sel sehingga memblokir terjadinya replikasi SARS-CoV2 dan mekanisme anti-inflamasinya melalui ekspresi ACE2.
Kualitas Pelayanan Pasien di Rumah Perawatan Usia Lanjut Kristen Bogor
Authors: Ataupah Sosyati , Manalu Novita Verayanti 
Published: August 2021

Rumah pelayanan merupakan salah satu organisasi kesehatan yang digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasein yang dirawat, khususnya bagi rumah pelayanan kesehatan khusus usia lanjut. Kepuasan pelanggan dan atau pasien merupakan respon atau tingkat perasaan pelanggan/pasein yang diperoleh setelah pasein/pelanggan menerima produk (barang/jasa) dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kualitas pelayanan yang diterima oleh pasien di Rumah Pelayanan Usia Lanjut Kristen Bogor. Untuk menentukan tingkat kepuasan ada lima indikator yang menjadi penentu kualitas pelayanan, diantaranya: Tangibles (Bukti langsung), Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya tanggap), Assurance (Jaminan), Empathy (Empati). Peneliti ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik sampel Cluster Random Sampling dengan total Responden 75 orang. Pengambilan data dilakukan mulai tanggal 15 Maret 2021 hingga tanggal 20 April 2021. Dari hasil penelitian didapakan hasil bahwa variabel fisik (tangible) diperoleh tingkat kepuasan sebesar 93,9%, kehandalan (Reliability) terdapat 69 orang (91,3%), Responsiveness terdapat 68 orang (91,2%), Assurance didapati hasil bahwa 68 orang (91%), Empathy didapati hasil bahwa 68 orang (91,2%). Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan banhwa kualitas pelayanan Rumah Pelayanan Usia Lanjutan Kristen sangat bagus dengan rata-rata tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pasien sebesar 91%.
ANALISIS POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TIMUR (SEBELUM DAN SAAT TERJADI PANDEMI COVID-19)
Authors: Assidikiyah Nurul , Marseto Marseto , Sishadiyati Sishadiyati 
Published: August 2021

Dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi. Adanya pergeseran struktur perekonomian dalam PDRB sebelum adanya pandemi dan saat terjadi pandemi covid-19 perlu dianalisis lebih jauh untuk mengetahui sektor – sektor yang potensial untuk dikembangkan agar dapat mendongkrak sektor lain. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ), Shift Share dan Tipologi Klassen. Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh sektor ekonomi mengalami perlambatan namun tidak ada berubahan sektor basis yang artinya Pemerintah Provinsi mampu menjaga kestabilan perekonomian sehingga sektor-sektor ekonomi di Provinsi di Jawa Timur mampu bertahan. Hasil perhitungan shift share menunjukkan terdapat adanya perlambatan sektor ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan progresif dimasa pandemic Covid-19 diantaranya yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Pendidikan.
FAKTOR - FAKTOR INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TIMUR
Authors: Cahyanti Novita Dwi , Muchtolifah Muchtolifah , Sishadiyati Sishadiyati 
Published: August 2021

Di Jawa Timur Indeks Pembangunan Manusia selalu mengalami peningkatan dan sudah masuk dalam kategori tinggi, tetapi jika dibandingkan lima pulau jawa lainnya maka Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur masih paling rendah. Tujuan penelitian ialah untuk melihat pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, serta Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dan data penelitian merupakan data sekunder yang didapatkan dengan cara mengunduh data Badan Pusat Statistik Jawa Timur maupun Badan Pusat Statistik Indonesia dalam runtut waktu 2010-2019. Penelitian ini memakai metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji BLUE yang dibantu oleh SPSS 13.0. Hasil Penelitian: 1) Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi serta Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur. 2) Secara parsial Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur.
ANALISIS PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN
Authors: Br Surbakti Loren Surmila , Marseto Marseto , Sishadiyati Sishadiyati 
Published: August 2021

Perekonomian di suatu daerah tentunya sangat berpengruh terhadap kondisi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjadi peluang kesejahtraan bagi masyarakatnya. Sektor ekonomi unggulan merupakan salah satu yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahtraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan dalam mengetahui dan menganalisis sektor yang menjadi ekonomi unggulan di Kota Medan dan besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor ekonomi unggulan tersebut dalam pembentukan PDRB daerahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menganalisis secara kuantitatif dan menggunakan data Sekunder berupa data runtun (time Series) tahun 2011-2019. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis Location Quotient (LQ), Shift Share, Tipologi Klassen dan analisis Kontribusi. Adapun kesimpulan yang diperoleh terdapat 12 subsektor yang unggulan (basis), Konstruksi merupakan sektor ekonomi yang memiliki keuntungan lokasional serta sebagian besar sektor ekonomi Kota Medan berada pada Kuadran I, kontribusi terbesar di Kota Medan adalah Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
PENGARUH ROE, CR, TATO, DER TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERDAGANGAN BESAR BARANG PRODUKSI & KONSUMSI
Authors: Dini Siti , Pasaribu Farida Bondar 
Published: August 2021

Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisa pengaruh ROE, CR, TATO, DER terhadap harga saham Perusahaan Perdagangan Besar Barang Produksi dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 baik secara parsial maupun simultan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yakni serta, teknik pengambilan sampel ialah purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Uji statistik menggunakan Software SPSS. Sampel yang dipeoleh sebanyak 15 dengan hasil observasi sebanyak 45 sampel. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ROE, CR, TATO, dan DER, tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap Harga Saham. Secara simultan variable independen tidak memberikan pengaruh dan signifikan terhadap harga saham Perusahaan Perdagangan Besar Barang Produksi dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Besarnya koefisien determinasi sebesar 0,247 berarti bahwa sebesar 24,7 %, harga Saham dapat dijelaskan ROE, CR, TATO, dan DER. Sedangkan sisanya 75,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
HUBUNGAN PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG FAKTOR PENYEBAB ASMA DENGAN KEKAMBUHAN ASMA DI RS PKU MUHAMMADIYAH DELANGGU
Authors: Yuniarti Tri , Rejo . 
Published: August 2021

Background. Asthma is a respiratory disease of the respiratory tract. Recurrence of asthma can be triggered by several factors such as environment, food, cold air, and emotion. Health education is an application or application in the field of health in everyday life. Increased health education on the relapse of asthma can be done with health counseling. The Aim of the Study. To determine the relationship of health education about the factors that cause asthma relapse asthma in PKU Muhammadiyah Delanggu General Hospital.Subject and Method. Research subjects were 25 respondents and data were analyzed using Chi Square. Result. Based on analysis test by using chi square analysis with linear alternatives by linear Â x2 = 5.538 and p-value = 0.019 so that there was of significant relation between health education about factor of asthma cause to asthma relapse at PKU Muhammadiyah Delanggu General Hospital (p=0.019). Conclusion: There is a relationship of health education about factors causing asthma to asthma relapse at PKU Muhammadiyah Delanggu General Hospital.Keywords: Asthma, Asthma Relapse, Health EducationÂ Korespondensi: Tri Yuniarti. STIKES Mambaul Ulum Surakarta, Jl.Ring Road Utara KM. 03 Tawangsari, Mojosongo, Jebres Surakarta. Email: yuniartitri3006@gmail.com.
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DENGAN TINDAKAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK
Authors: Kristanto Budi , Setyaningsih Rahayu 
Published: August 2021

Background. According to Indonesian Ministry of Health in February 2019, there were 16,692 cases DHF with 169 deaths, this has increased compared to 2018 which only 13,683 cases with 133 died. Central Java is one of the provinces with the most cases and including Kenokorejo Village Sukoharjo Regency where almost every year there are dengue cases.The Aim of the Study. To Know the relationship between the level of knowledge about Dengue Hemorrhagic Fever and the eradication of mosquito nests.Subject and Method. Observational analytic research, correlation design with cross sectional approach. Respondents were 47 Residents of the Village of Kenokorejo taken by sampling saturation. Data were analyzed using Pearson Correlation.Result. The majority of respondents have good category knowledge of 95.74%, while less than 4.25%, the majority of respondents with good PSN actions are 53.19%, and categories of less 6.38%.Conclusion. There is no relationship between the level of DHF knowledge with mosquito eradication Â (p = 0.367).Keywords: dengue hemorrhagic fever, eradication of mosquito nests, knowledgeKorespondensi: Budi Kristanto. AKPER PANTI KOSALA SURAKARTA. Jalan Raya Solo-Baki Km. 4 Gedangan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Email: budikrist18@gmail.com.
Ordre public et libertés publiques
Authors: Stirn Bernard 
Published: August 2021

L’auteur étudie d’abord l’étendue de la notion d’ordre public, protectrice des conditions fondamentales de la vie en société et s’étendant donc jusqu’à la notion objective de dignité humaine mais s’arrêtant aux appréciations subjectives d’ordre esthétique ou moral. Il examine ensuite le rôle fondamental du juge, notamment dans l’exercice du référé liberté et de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
La production de la sécurité publique
Authors: Lamy Francis 
Published: August 2021

Partant de son expérience préfectorale l’auteur envisage la production de l’ordre public sous trois aspects : l’adaptation aux spécificités locales ; l’anticipation, incluant notamment le renseignement, la prévention de la délinquance et l’organisation spécifique aux grands événements ; le recours à la force publique, en particulier dans le cas des manifestations, des émeutes et des prises d’otages. Il conclut en montrant que les différentes autorités concernées s’articulent selon un modèle français, qui protège les libertés sous le contrôle du juge administratif.
L’ordre public et les migrations
Authors: Derepas Luc 
Published: August 2021

L'auteur retrace l'histoire récente du droit des étrangers à partir de la distinction entre ordres publics de direction et de protection. Il montre que d'une base de « haute police » sont nées plusieurs branches distinctes : sécuritaire, dissuasive et économique. Il s'interroge sur le débordement de ce modèle par la crise migratoire et propose une conception renouvelée, en partie extra-territoriale, de l'ordre public migratoire européen.
L’ordre public à Paris
Authors: Renaudie Olivier 
Published: August 2021

La question du maintien de l’ordre public à Paris possède une forte dimension historique. Elle est aussi au cœur de l’actualité en raison de l’adoption par le Sénat en mai 2015 d’une proposition de loi visant à réformer le régime applicable à Paris en matière de police et l’affirmation par la maire de Paris, en septembre 2015, de sa volonté de réformer le statut de Paris et, notamment, de modifier la répartition des compétences entre le préfet de police et le maire de Paris. La présente étude se propose de mettre en perspective ces projets de réforme en s’interrogeant sur le point de savoir si le maintien de l’ordre public à Paris est ou non spécifique. La réponse à cette interrogation apparaît nuancée.
L’ordre public culturel
Authors: Hubac Sylvie 
Published: August 2021

L’auteur propose une approche originale de l’ordre public culturel, construit autour de trois piliers : la liberté de création, incluant le droit à la rémunération et à la diffusion de l’œuvre, la protection du vivre-ensemble, et notamment des plus faibles, le droit pour les générations présentes et futures d’accéder aux biens culturels composant le patrimoine artistique d’une nation.
Les différentes natures de l’ordre public économique
Authors: Frison-Roche Marie-Anne 
Published: August 2021

Renvoyant au rapport de force entre le Droit et l’Économie, l’ordre public économique a plusieurs natures. En premier lieu, l’on doit distinguer l’ordre public « gardien des marchés », de l’ordre public « promoteur des marchés », de l’ordre public « architecte des marchés ». En passant de l’un à l’autre, la dimension politique, voire souveraine, de l’ordre public économique s’accroît. En second lieu, l’on doit distinguer l’ordre public de « constitution des marchés » de l’ordre public posant des « octrois aux marchés ». En effet, à l’intérieur des marchés, c’est par des règles d’ordre public que le Droit garde les marchés, les bâtit ou les conçoit. Mais un ordre public économique premier plus radical construit des « octrois de marchés » pour empêcher que les objets de désir, objets naturels d’échanges, deviennent de ce seul fait objets de marché. Cet ordre public économique hautement politique brise des élans de désir. Si on ne l’admet pas, alors que cette nature-là concrétise la prétention que constitue l’ordre public économique, le Droit ne serait plus que l’agent d’effectivité de l’Économie, donnant efficacité à une simple société d’ajustement des désirs individuels.
L'ordre public social
Authors: Baugard Dirk 
Published: August 2021

L’ordre public social constituerait, selon la fameuse formule d’Alain Supiot, « la clé de voûte du droit du travail français ». Bien qu’elle semble donc constituer une notion centrale en la matière, il s’avère que de nombreux auteurs ne lui attribuent pas, aujourd’hui encore, une définition ou une fonction clairement et précisément définie. En doctrine, l’ordre public social peut ainsi désigner le fait que la loi, au sens large, admettrait en principe, en droit du travail, des « dérogations » par contrat de travail ou accord collectif plus favorables ; il est également employé comme étant en relation avec le principe de l’application de la disposition la plus favorable. Quel que soit l’angle sous lequel il est envisagé, cet ordre public social a perdu du terrain. Depuis de nombreuses années, la loi admet en effet des dérogations conventionnelles, et au cours des dix dernières années, le « principe de faveur » a vu son champ d’application se restreindre. A un moment où le droit du travail est de plus en plus perçu ou présenté comme susceptible, dans une certaine mesure, de nuire à l’emploi, de nouvelles « régulations » se mettent ainsi en place et pourraient au cours des prochaines années aboutir à un droit du travail étatique très largement supplétif, les normes applicables à l’entreprise provenant alors en principe des accords d’entreprise.
Refonder un ordre juridique avec Georges Gurvitch
Authors: Bouvier Michel 
Published: August 2021

L’auteur montre comment, en réaction à l’individualisme porté par le libéralisme, le juriste et sociologue Georges Gurvitch entend construire un droit social, essentiellement pluraliste, fondé sur des groupements constitutifs de formes de sociabilité : une telle réflexion lui semble rester d’actualité à l’heure du numérique et de la mondialisation.
La cosmologie juridique de la Cour de justice de l’Union européenne illuminée par le droit international privé
Authors: Marzal Toni 
Published: August 2021

La doctrine de droit international privé a tendance à organiser le rapport entre le droit de l’Union européenne et les réglementations nationales de droit international privé par le biais des principes de hiérarchie normative et d’attribution de compétence, de sorte que l’on s’interroge principalement sur le contenu et les limites de la nécessaire adaptation du droit national à la construction européenne. Le droit international privé est ainsi soumis à l’épreuve du droit européen. À l’inverse, à partir d’une conception alternative du rapport entre les deux, comme un conflit entre visions du droit différentes, nous proposons de soumettre le droit de l’Union européenne, en particulier l’application des libertés de circulation par la Cour de justice de l’Union européenne, aux outils analytiques de droit international privé. En particulier, les notions de droit applicable, lois de police et exception d’ordre public vont nous permettre de mieux comprendre l’originalité et particularité de la « cosmologie juridique » qui anime cette jurisprudence.
L’algorithme et l’ordre public
Authors: Baumard Philippe , Kobeissi Nadim 
Published: August 2021

Philippe Baumard et Nadim Kobeissi explorent la relation entre liberté, transparence et sécurité. Dans le contexte de l’invalidation du 6 octobre 2015 de l’accord « Safe Harbour » par la Cour de justice de l’Union européenne, et revenant sur les implications de l’affaire Volkswagen, les auteurs dénouent les liens réputés inextricables entre les notions de souveraineté numérique, libertés individuelles et publiques, et de sécurité. Les deux auteurs considèrent ainsi la perspective qu’une meilleure transparence, gérée avec rigueur, peut battre aussi bien l’efficience de marché, sans pour autant la délaisser, qu’une régulation excessive, ou l’opacité d’une économie numérique fondée sur le secret industriel et le secret des algorithmes »
La diffusion des travaux de Hans Kelsen en France
Authors: Pina Sandrine 
Published: August 2021

Cette étude examine la diffusion de la théorie du droit de Hans Kelsen en France. Cette réception débute dès les années 1920 avec les travaux de Charles Eisenmann, Léon Duguit ou encore Raymond Carré de Malberg. Il faut aussi évoquer le rôle joué par les jeunes théoriciens du droit travaillant alors avec les concepts kelséniens. Après une période d'indifférence, la doctrine kelsénienne renoue avec le succès à partir des années 1990. Cet article met en exergue la réception récente et le développement des traductions.
Le transhumanisme, une utopie utile
Authors: Sève René 
Published: August 2021

L’auteur présente les différentes contributions à cet ouvrage collectif en montrant qu’avancées de la bio-économie et de l’intelligence artificielle doivent conduire les régulateurs à affiner leur conception de la personnalité et de la liberté. Il envisage ainsi successivement les questions de régulation de la personnalité biologique et de la personnalité numérique. En conclusion, il envisage un scénario économique qui, s’il rend les objectifs trans- ou post-humanistes très lointains, les considère comme utiles pour stimuler les recherches et les investissements.
Transhumanisme et posthumanisme : un essai de clarification
Authors: Hottois Gilbert 
Published: August 2021

Au sein de la nébuleuse transhumaniste et posthumaniste, nous distinguons les différents usages de ces deux termes. Le transhumanisme comme philosophie de l’amélioration volontaire de l’individu par des moyens techniques est bien défini. Un premier usage de « posthumanisme » comme quasi synonyme de « transhumanisme » met en évidence que l’amélioration transhumaine indéfiniment poursuivie risque de conduire au posthumain. Deux autres usages de « posthumanisme » sont à distinguer. L’un est idéologique critique et vise à déconstruire des préjugés attachés aux humanismes traditionnels et modernes. Il invite à repenser le sujet humain (la personne) non à modifier biophysiquement l’individu ou l’espèce. Le second est le posthumanisme autonome qui anticipe des évolutions technologiques (robotique, algorithmique, biosynthétique, neuromorphique…) rompant avec l’espèce humaine et substituant à celle-ci de nouvelles formes de vie intelligentes. L’annonce d’une singularité technologique en est emblématique. Enfin, nous analysons dans quel sens le transhumanisme peut être compris comme un nouvel humanisme critiquant et enrichissant les humanismes traditionnels et modernes.