bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Влияние международных стандартов финансовой отчетности на качество финансовой информации в цифровой экономике
Authors: Жердева О.В. , Ананко Н.Н. , Петерсонс А.Д. , Казанков К.А. 
Published: December 2024

В условиях цифровой экономики требования к качеству финансовой отчетности становятся более строгими. Внедрение международных стандартов финансовой отчетности значительно улучшает прозрачность и сопоставимость данных, способствует привлечению инвестиций, улучшает доступ к международным рынкам капитала и повышает доверие со стороны инвесторов и партнеров. Анализ финансовых показателей компаний, таких как ООО «Русагро», ООО «Яндекс» и ПАО «Группа Черкизово», демонстрирует заметное улучшение оборачиваемости активов, ликвидности и рентабельности продаж после перехода на данные стандарты. Использование международных стандартов финансовой отчетности помогает компаниям повысить операционную эффективность, управлять рисками и адаптироваться к изменениям на рынке. Эти стандарты стали неотъемлемым инструментом для успешного ведения бизнеса в условиях глобализации и усиливающейся конкуренции.
In the conditions of the digital economy, the requirements for the quality of financial statements are becoming more stringent. The implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) significantly improves transparency and comparability of data. IFRS promotes investment attraction, improves access to international capital markets and increases trust from investors and partners. The analysis of financial indicators of companies such as Rusagro LLC, Yandex LLC and Cherkizovo Group PJSC demonstrates a noticeable improvement in asset turnover, liquidity and return on sales after the transition to IFRS. The use of IFRS helps companies improve operational efficiency, manage risks and adapt to changes in the market. These standards have become an essential tool for successful business in the context of globalization and increasing competition.
The Involvement of African Women in the Development of Christianity in Africa (1894-1912)
Authors: Bello T. 
Published: December 2024

Purpose: Women are very important in African societies. Their place in the society is very vital for human survival. They can contribute to the social, religious economic and political development of our society. This paper tried to discuss the status of women in African societies. The position of women in traditional African political and religious development will be discussed. The role placed by Africa women mostly Ekiti Women in the development of Christianity in Ekiti land. Also the role of women who are ex-slaves in the development of their rural areas in Ekiti land will be discussed. The author, will also ex-ray how Christianity came to some towns in Ekiti land through the help of women who are ex-slaves. The purpose of this paper was to express the role played by women in the development of Christianity in Africa most especially Ekiti, Nigeria
Methodology: The method used mostly is primary and secondary source, through the churches, individual school records and national archives.
Findings: From the findings of the author we were able to know that women also contributed to the growth and development if Christianity in Africa mostly in Ekiti land in Nigeria.
Unique Contribution to Theory, Practice and Policy: One of the contribution of this paper is that it exposes the world to the fact that women are not only contributor to the developmental achievement in Christendom in the society but also charismatic.
Manajemen Lalu Lintas Alam Keselamatan Berkendara dengan Etika Perilaku dalam Berkendara Demi Keselamatan Berkendara
Authors: Kusnaedi Ujang , Asmana Yandi , Zainuddin Zulkifli 
Published: December 2024

Menurut data Korlantas Polri kecelakaan lalu lintas di Indonesia dalam 4 tahun terakhir secara jumlahnya masih mengalami peningkatan dibandingkan penurunan. Data kecelakaan lalu lintas Polda tahun ini, sebanyak 259 kasus kecelakaan tercatat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Tangerang, Polda Banten, terjadi di wilayah hukumnya selama periode Januari hingga September 2022 dengan jumlah korban sebanyak 197 orang dari pekerja/karyawan dan 73 korban dari pelajar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Ensiklopedia Traffic Signs adalah sebuah buku yang berisi tentang rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di pinggir jalan, yang berisi tentang lambang, huruf, angka, kalimat, atau gamabar dengan bentuk yang berbeda-beda seperti bentuk lingkaran, segitiga, kotak dan sebagainya. Ensiklopedia Traffic Signs digunakan untuk memberi peringatan (rambu peringatan), perintah (rambu perintah), larangan (rambu larangan), dan pertunjuk (rambu petunjuk) bagi pengguna jalan.
Tanggung jawab Pidana Kepala Kantor Badan Pertanahan terhadap Sertipikat Hak Milik Ganda di Indonesia
Authors: Afika Alzam , Setiawan Puguh Aji Hari , Hartana Hartana 
Published: December 2024

Sertifikat Hak Milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berdasarkan pasal I angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997. Kekuatan hukum Sertipikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Namun seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertipikat palsu, asli tapi palsu maupun sertipikat ganda.Hal ini akan mengakibatkan masalah hukum yang menjadi tanggungjawab pidana Kepala Kantor Pertanahan. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder . Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan interprestasi merupakan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakuan dengan metode analisis yuridis normatif. Kepala Kantor Pertanahan dalam hal sengketa tanah yang berkaitan terbitnya sertipikat ganda di Indonesia dapat dipidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP dapat sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Namun kesemuanya itu harus memenuhi setiap unsur yang tindak pidana. Bilamana terdapat unsur yang tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban hanya bersifat administrative dan etik terhadap Kepala Kantor Pertanahan hingga dapat dibuktikan di pengadilan. Akibat hukum terbitnya sertipikat ganda yaitu hilangnya kepastian hukum.
Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan yang Dianggap Sesat Kemudian Hari
Authors: Yanti Rama , Yusuf Hudi 
Published: December 2024

Jangan pernah mengingkari kebenaran hukum dan jangan merekayasa peristiwa hukum sehingga mengakibatkan pihak yang tidak bersalah menjadi bersalah, karena alam semesta akan menunjukkan yang sebenarnya. Atau hukum yang ‘buta’ itu akan mencari Jalannya sendiri.Dokumenter viral Netflix yang berjudul “Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso” menyebabkan kasus pembunuhan Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan kembali. Dokumenter itu membahas jalannya sidang Jessica yang dihukum karena kasus kopi sianida. "Ice Cold" menuai pro dan kontra di kalangan publik, dan cukup banyak juga orang-orang yang secara terbuka membela Jessica Wongso yang dituduh menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Namun, apakah sebenarnya dokumenter "Ice Cold" sudah menyajikan seluruh fakta dari persidangan? Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan interprestasi merupakan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normative. Berdasarkan tayangan Netflix, keterangan pengacara, pengakuan Jessica, pendapat para ahli dan ujaran-ujaran masyarakat. Kasus kematian Mirna Wayan Salihin adalah misterius. Dan terpidana Jessica Kumala Wongso adalah 'korban' yang dipaksa menjadi pelaku. Konspirasi hukum, bila benar ada harus diungkap seterang-terangnya. Kalau memang tidak ada konspirasi dalam kasus ini, harus juga diungkap dengan terang-benderang. Harus diungkap siapa yang bermain dan apa tujuannya?
Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Pembagian Tanah Warisan Serta Peran Tetua Adat dalam Penyelesaian Konflik Tanah Menurut Hukum Adat Manggarai
Authors: Filio Krisostomus Raka , Aloysius Sukardan , Mauritius Darius 
Published: December 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah sistem pembagian tanah warisan menurut hukum adat Manggarai serta peran tetua adat dalam penyelesaian konflik tanah warisan menurut hukum adat Manggarai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu: penelitian yang dilakukan langsung ke pihak terkait agar dapat mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti. Terdapat 2 cara teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu; wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang kedua dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Manggarai menganut sistem pewarisan patrilineal yang dimana hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan berupa tanah. Peran tua adat dalam penyelesaian konflik tanah warisan adalah sebagai penengah dalam penyelesaian secara lonto leok (musyawarah adat masyarakat Manggarai) dan bertindak sebagai saksi jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara adat sehingga ditempuh melalui jalur hukum. Masyarakat Manggarai menganut sistem waris patrilineal serta peran tetua adat dalam penyelesaian konflik tanah waris adalah sebagai penengah.
Kepastian Hukum E-Tle Mobile terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jakarta Pusat
Authors: Hidayat Achmad , Setiawan Puguh Aji Hari , Iryani Dewi 
Published: December 2024

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi melalui penggunaan perangkat elektronik berupa kamera CCTV, melalui teknologi ini, berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi dengan akurat, merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian didalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat, terutama metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera handphone oleh petugas kepolisian. E-TLE Mobile terpasang di mobil patroli polisi lalu lintas, di bawah lampu strobo pada bagian atap mobil yang memiliki dua kamera yang mampu mengcapture pelanggaran lalu lintas yang ada di depan maupun di belakang mobil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah untuk mengetahui konsep E-TLE sebagai pembangunan sistem penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik, serta untuk mengetahui pengaruh keberadaan E-TLE terhadap peraturan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat.
Studi Literatur: Pemanfaatan Basis Data Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap untuk Kadaster Multiguna di Indonesia
Authors: Yuliani Ella Erwindah , Utama M. Luthfi Alif , Chamdani Chamdani 
Published: December 2024

Tanah menjadi sumberdaya kehidupan yang sering terjadi konflik sosial. Pertanahan diatur dalam UUPA ( Undang Undang Pokok Agraria) dan UUD 1945 yang mengandung isi bahwa pertanahan adalah untuk kemakmuran rakyat. Negara Membentuk Badan Pertanahan menjadi Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan manajemen administrasi pertanahan mempunyai program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang berisi data Fisik dan Data Yuridis tanah. Paradigma penunjang pengelolaan Manajemen Pertanahan yaitu Kadaster Fisik yang berisi tentang Sistem Informasi Pertanahan yang didalamnya berisi Data Fisik dan Data Yuridis Tanah. Penelitian ini Bertujuan untuk melakukan Studi Literatur yang membahas Pemanfaatan Basis Data Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap untuk Kadaster Multiguna. Penelitian ini menggunakan penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif Dengan Jenis Penelitian kepustakaan atau Studi Literatur. Hasil yang diperoleh melalui Studi Literatur yang diperoleh dari 4 jurnal terindeks Google Scholar yang relevan dengan tema penelitian bahwa penyusunan maupun pengembangan Kadaster Multiguna tidak lepas dari pemanfaatan Basis data PTSL. Hal itu dikarenakan Kadaster Multiguna menjadi Sistem informasi Publik yang berisikan informasi Basis Data PTSLtentang pertanahan yang berisi data fisik dan data Yuridis dari hasil pendaftaran PTSL.
Penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dalam Kasus Pidana Putusan No.10/Pid.Sus/2022/PN Bit
Authors: Kusumo Elok  Triyo , Yusuf Hudi 
Published: December 2024

Pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang semakin marak dalam Masyarakat disebabkan karena harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar.Keadaan ini sangat memperihatinkan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Sesungguhnya tujuan pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 98 sampai dengan 108 dan pasal 197 UU no.36/2009. Mengapa hal ini terjadi? Apakah penerapan ketentuan undang-undang tersebut kurang Effektif? Untuk itu Penelitian ini membahas masalah tersebut dengan mengupas Putusan No. 10/Pid.Sus/2022/PNBit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan mengkaji melalui analisis kasus menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor Perkara 10/Pid.Sus/2022/PN Bit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus dalam putusan tersebut dengan menggabungkan pendapat para ahli sehingga menjadi argumentasi hukum peneliti, dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan putusan pengadilan. Dalam Putusan No,10/Pid.Sus/2022/PN Bit hakim menggunakan penilaian yuridis dan penilaian bukan yuridis atau pertimbangan Sosiologis dengan dakwaan melanggar Pasal 106 ayat 1 dan 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam Putusan Pidana No.43/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pmk
Authors: Rasong Yohannes Don Bosco Ketty , Yusuf Hudi 
Published: December 2024

Dewasa ini Pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar semakin marak dalam Masyarakat . Hal ini disebabkan karena harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar.Keadaan ini sangat memperihatinkan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Sesungguhnya tujuan pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 98 sampai dengan 108 dan pasal 197 UU no.36/2009. Mengapa hal ini terjadi? Apakah penerapan ketentuan undang-undang tersebut kurang Effektif? Untuk itu Penelitian ini membahas masalah tersebut dengan mengupas Putusan No.43/Pid.Sus/2022/PN Pmk. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan mengkaji melalui analisis kasus menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus dalam putusan tersebut dengan menggabungkan pendapat para ahli sehingga menjadi argumentasi hukum peneliti, dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan putusan pengadilan. Dalam Putusan No,43/Pid.Sus/2022/PN Pmk hakim menggunakan penilaian yuridis dan penilaian bukan yuridis atau pertimbangan Sosiologis dengan dakwaan melanggar Pasal 197 jo pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya
Authors: Bili Martinus , Yohanes Saryono , Lamataro Cirilius W.T 
Published: December 2024

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi alokasi dana desa di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, penggunaan dana desa seringkali menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaan, kurangnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh fungsi pemerintah desa serta hambatan dalam penggunaan dana desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua desa memiliki struktur pemerintahan yang relatif lengkap sesuai dengan UU Desa, fungsi pemerintahan desa belum sepenuhnya optimal. Beberapa fungsi pemerintahan desa, seperti penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik masih menghadapi tantangan yang signifikan. Selain itu, hambatan dalam penggunaan dana desa juga ditemukan, termasuk kurangnya transparansi, kurangnya kapasitas administratif, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait alokasi dana desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang mengatur fungsi pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan di lapangan. Rekomendasi disusun untuk meningkatkan kapasitas administratif, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana desa dan optimalisasi fungsi pemerintahan desa.
Kerja Sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Lasaen dan Desa Rabasahain Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka
Authors: Seran Richard Gustavo , Yohanes Saryono , Tupen Rafael Rape 
Published: December 2024

Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif. Faktor penghambat yang ada di desa Rabasahain yaitu sarana dan prasarana kurangnya fasilitas bagi BPD dan sekertaris Desa tidak adanya Ruangan bagi BPD dan sekertaris Desa untuk bekerja,artinya sarana dan prasarana di desa Rabasahain belum memadai. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai beikut: Kerjasama pemerintah Desa di Desa Lasaen dan Desa Rabasahain baik dalam tahap perencanaan dan evaluasi Namun belum berjalan secara efektif. kerjasama Pemerintah Desa di Desa Lasaen da Desa Rabasahain dipengaruhi oleh bebrapa faktor penghambat yaitu : Rendahnya sumber daya manusia dari segi kualitas pemerintahan desa sehingga kerjasama pemerintah Desa hingga pelaksanaan tidak efektif terhadap program program pembangunan yang ada pada Desa. Fasilitas sarana dan prasarananya kurang mendukung.
MUZIUM-MUZIUM DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH: SUATU NOTA PENYELIDIKAN
Authors: M. Malik Ag. Rasin  
Published: December 2024

Abstrak Muzium adalah salah satu bentuk institusi yang mengurusi, memelihara dan memulihara koleksi yang mempunyai nilai budaya dan semula jadi. Muzium telah berubah mengikuti seiring dengan ilmu museulogi dan keuntungan komersial. Siring dengan ini, pengujudan muzium di institusi pengajian tinggi mampu meningkatkan prestij sesebuah universiti sebagai gedung ilmu. Oleh itu, kewujudan beberapa muzium di Universiti Malaysia Sabah (UMS) merupakan usaha ke arah itu sekali gus menjadi salah satu daya tarikan pelancong untuk berkunjung. Makalah ini akan membincangkan usaha universiti ini dalam membangunkan Muzium UMS, Muzium Perubatan, Muzium Marin dan Galeri Borneensis. Untuk melengkapkan kajian ini, kaedah kajian lapangan dilakukan dengan mengunjungi premis pameran berkenaan untuk mendapatkan maklumat daripada bahan yang dipamerkan dan laporan-laporan yang berkaitan. Penulis juga turut mendapatkan maklumat secara temubual bersama kurator dan kakitangan pengurusan di premis masing-masing.
ABSTRACT A museum is one form of institution that manages, preserves and conserves collections that have cultural and natural value. Museums have changed along with museology and commercial profit. Along with this, the creation of a museum in a higher education institution can increase the prestige of a university as a centre of knowledge. Therefore, the existence of several museums at Universiti Malaysia Sabah (UMS) is an effort in that direction as well as one of the attractions for tourists to visit. This paper will discuss the university's efforts in developing the UMS Museum, the Medical Museum, the Marine Museum and the Borneensis Gallery. To complete this study, the field work method was carried out by visiting the exhibition premises to obtain information from the exhibited materials and related reports. The writer also obtained information through interviews with the curator and management staff at their respective premises.