KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSPORTASI PUBLIK DI PURWOKERTO
Authors: Wijaya Shadu Satwika , Setyoko Paulus Israwan , Rosyadi Slamet 
Published: November 2019

THE POLICY OF PUBLIC TRANSPORTATION MANAGEMENT IN PURWOKERTOABSTRAKPotensi kemacetan telah terlihat Purwokerto sebagai salah satu kota transit di Indonesia. Potensi ini terjadi akibat lonjakan jumlah kendaraan pribadi, sementara angkutan umum kian ditinggalkan karena kualitas layanannya yang kurang memadai dan tidak mampu menjawab tuntutan publik. Hal ini mengindikasikan gagalnya kebijakan tata kelola transportasi publik yang diselenggarakan pemerintah daerah. Untuk itu, sebuah alternatif kebijakan diperlukan guna mengatasi masalah transportasi publik. Pengembangan alternatif kebijakan dilakukan dengan teknik participatory policy analysis dalam paradigma analisis kebijakan deliberaitf. Teknik analisis kebijakan yang menekankan pada pengembangan alternatif kebijakan dengan melibatkan unsur masyarakat yang terkait dengan kebijakan dalam proses dialog untuk mengembangkan alternatif kebijakan. Proses dialog untuk pengembangan alternatif kebijakan tersebut dilakukan dengan memerhatikan aspek reciprocity, relationship, learning dan creativity di antara aktor kebijakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif, dengan pemilihan informan menggunakan teknik pusposive sampling terhadap mereka yang dianggap berkompeten dan mewakili setiap unsur masyarakat yang terkait dengan kebijakan transportasi publik di Purwokerto. Penelitian berhasil bahwa pilihan kebijakan reformasi pengelolaan transportasi publik merupakan alternatif ideal untuk menjawab tuntutan publik akan transportasi publik yang berkualitas dan dapat diandalkan. Berdasarkan temuan penelitian, meskipun proses dialog kolaboratif mampu menghasilkan alternatif kebijakan, namun proses dialog itu sendiri tidak terjadi tanpa ada fasilitative leadership dan civil society. Komitmen elit pemerintah yang memfasilitasi (fasilitative leadership) dan adanya kesadaran serta wahana bagi masyarakat menyuarakan kepentingannya (civil society) menjadi aspek yang melengkapi model collaborative policy making.ABSTRACTThe potency of traffic density and congestion is already visible in Purwokerto as one of the city transit in Indonesia. It occurs due to the surge in the number of private vehicles, while public transportation is increasingly abandone, because the public transportation is no longer able to fulfill the public demand with its inadequate quality service. This indicates the failure of public transportation management policy organized by local government. Therefore, an alternative public transportation is needed to address the problem. The problem that arises in this research is what is the alternative policy that can be taken by local government? The development of policy alternative is carried out with Participatory Policy Analysis (PPA) technique. PPA was a deliberative policy analysis technique emphasize on the effort of alternative policy development by involving the public elements associated with public transportation policy were involved in the dialogue process to develop policy alternative. The dialogue process to develop the policy alternative was carried out by observing the aspect of reciprocity, relationship, learning, and creativity among the policy actors. This research was carried out using qualitative approach, with the selection of informant using purposive sampling technique. This research has found the public transportation reform policy are the most likely alternative to solve public interest about quality of public transportation. This research also has successfully developed the model of collaborative policy making based on the research finding, although the process of collaborative dialogue is able to produce the alternative policy; however this process of dialogue itself is not going to happen without the facilitative leadership and civil society. The commitment of government in facilitating (facilitative leadership), the awareness and a place for people to voice their interest can be the aspects that complete the model of collaborative policy making.