bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Methodical Aspects of Indirect Assessment of Household Incomes in Determining the Eligibility for Government Social Support
Authors: Sarioglo V. Н. 
Published: May 2020

In present-day Ukraine, a large number of families and individuals are beneficiaries of programs for social support of the population. Economic and political crises, reforms in tariff and social policies, added by the pandemic of coronavirus infection in the latest time, result in the worsening life standards of a considerable share of the population in certain periods of time. In was in 2015–2018 that in some of the quite populated localities social programs covered as many as 70% of the population. This triggered a respective growth in the social support from the central and local budgets. Such situation aggravated the problem of targeting of the government social support, decreasing the number of cases when a social aid is assigned in an improper or baseless manner, and the scopes of fraud in this sphere.
One of the ways for reforming the system of social support in the present days is to adopt the method of assigning all the categories of support with consideration of incomes and property status of applicants. The property status of families or individuals can be quite accurately measured given the access to the registers containing data on houses, land plots, transport vehicles etc. either possessed or disposed by them. However, given a high level of employment in the informal sector, large scales of the shadow economy and external labor migration, assessment of the actual income level of families constitutes a serious problem. Quite often the stated incomes do not correspond with actual ones, and applicants do not have stimuli to disclose their real life standards.
The article’s objective is to expose a methodological approach to operational assessment of potential incomes of applicants and recipients of social support. Approaches based on statistical models of correlation between life standards and sets of households’ or individuals’ characteristics have been constructed and used in many developing countries where the conditions for formation of the population incomes are similar to the ones in Ukraine. The article highlights methodological foundations for building up the models for operational assessment of the population income, with due account to issues of information support to modeling and use of income assessment results. Examples of computations by the proposed models are given.
TIPOLOGI PERUMAHAN TERENCANA BERDASARKAN KRITERIA LAYAK HUNI
Authors: Chairini Rizka , Widyasari Mutiara , Aulia Dwira Nirfalini 
Published: May 2020

Perumahan terencana memiliki keterkaitan dengan tipologi. Dalam sebuah kawasan perumahan, tipologi akan mengarah pada upaya mengelompokan atau mengkelaskan suatu bangunan berdasarkan fungsi. Dan pengaruh pola jalan (paths), pola jalur pejalan kaki (pedestrian), pola parkir (parking), hingga pola ruang privat dan ruang publik (private space and public space). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tipologi pada perumahan layak huni, mengungkapkan aktivitas dan interaksi sesama warga serta adanya keterkaitan dengan perilaku warga perumahannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dan pembagian kuesioner dengan menggunakan tema eksplorasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, dimana peneliti menyajikan data dengan tabel, grafik, diagram serta presentase. Proses analisa data dilakukan dengan pengumpulan data secara bersamaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat tiga pola perumahan terencana yang terdapat di Kota Medan, yaitu pola grid-kluster, kluster dan juga grid. Dalam suatu kawasan perumahan terjadi pengelompokan bangunan berdasarkan fungsi. Area komersil terletak di dekat akses masuk menuju kawasan perumahan. Selain itu, dalam satu blok kawasan rumah terdapat tiga hingga empat tipe rumah. Pola perumahan juga dapat berpengaruh pada perilaku serta aktivitas dan interaksi warganya. Adanya ruang publik serta ruang terbuka memungkinkan terjadinya interaksi antar warganya maupun masyarakat dari luar perumahan.
PERANCANGAN PERMUKIMAN KAMPUNG AUR DI KOTA MEDAN (DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR PERILAKU DAN LINGKUNGAN)
Authors: Sembiring Dicky Andrea 
Published: May 2020

Kampung Aur is one of the densely populated settlements situated on the banks of the Deli River, Medan. So far there have been several type of solution to the matter regarding densely populated settlements ranging from forced evictions, construction of new settlements in the form of flat / rusunawa and kampung improvement program. It can be said, the government began to realize that the problem can not be solved with one-way system. There must be communication with the slum dwellers. This then prompted the authors to make the planning of Kampung Aur settlements with environmental-behavioral approach to be the title of his thesis. This study aims to produce a design of settlement which can accommodate social and cultural aspects of society through environmental behavior approach. To achieve these objectives, participatory observation will be conducted on each dominant communities that exist on the site. Through these observations it will be known how the environmental setting and behavior setting works in Kampung Aur. The data of environmental setting and behavior setting will then be processed to produce design criteria of Kampung Aur Settlement.
From this research it was found that there are two dominant tribe in Kampung Aur, the Chinese and Minang. Minang communities further demonstrate characteristics that have a high degree of territoriality and low privacy, while Chinese are just the opposite. Based on the characteristics of the existing society, a desing can be produced in accordance with the behavior of each communities in Kampung Aur.
PENATAAN JALUR PEJALAN KAKI BERDASARKAN AKTIVITAS PENGGUNA KORIDOR PADA KORIDOR SEI RAMPAH
Authors: Dwira Nirfalini Aulia  , Fabiani Novitasari  
Published: May 2020

Koridor Sei Rampah yang terletak di jalan arteri lintas Sumatera merupakan penunjang kehidupan sosial dan ekonomi yang ditandai dengan aktivitas yang cukup tinggi. Bangunan di sepanjang koridor terdiri dari ruko lama dan ruko baru yang mempunyai kondisi perkerasan yang tidak baik serta penggunaan jalur pejalan kaki yang tidak efisien. Ruko-ruko baru mempunyai garis sampadan bangunan yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan parkir sekaligus jalur pejalan kaki dan sudah menggunakan material yang baik. Namun jalur pejalan kaki pada ruko baru kurang dimanfaatkan dengan baik karena banyak pedagang kaki lima yang menggunakannya sebagai area jualan. Identifikasi terhadap koridor Sei Rampah bertujuan untuk mewujudkan jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman, serta dilengkapi dengan perabot jalan seperti lampu, tempat sampah, tempat duduk, halte, papan reklame dan lain lain sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih senang berjalan kaki serta bisa dilalui oleh semua orang termasuk para penyandang cacat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang lebih menonjolkan proses dan makna perspektif subjek. Dari hasil penelitian maka diperoleh rumusan hasil pengamatan perilaku pengguna koridor yang kemudian dapat ditentukan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan dimensi perabot jalan yang akan dikembangkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh pemerintah daerah Kota Sei Rampah maupun dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan menerapkan pedoman penataan jalur pejalan kaki berdasarkan aktivitas pengguna koridor diharapkan dapat menciptakan jalur pejalan kaki yang baik pada koridor Sei Rampah.
ELEMEN SIRKULASI DAN PARKIR PADA PENATAAN KORIDOR JAMIN GINTING-BRASTAGI
Authors: Nurlisa Ginting  , Selamat Sejahtera  
Published: May 2020

Elemen Sirkulasi dan parkir merupakan bagian penting dalam membentuk identitas sebuah kota, kota Berastagi memiliki potensi-potensi ekonomi dan pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, namun belum tergarap optimal,salah satu bagian yang sangat penting dalam membentuk identitas kota Brastagi adalah Koridor antara Tugu Pahlawan sampai dengan Tugu Kol Brastagi yang merupakan suatu kawasan perdagangan yang berada pada jalan arteri pada pusat kota. Identitas kota Berastagi akan terbentuk dengan baik apabila system sirkulasi dan parkir ditata dengan baik, nyaman, aman serta memadai pada kawasan ini, akan tetapi hal seperti ini hampir tidak bisa kita dapati pada sepanjang jalan koridor ini, dimana ada berbagai permasalah yang kita temui diantaranya kemacetan dan permasalahan lainnya yang disebabkan tidak adanya acuan atau regulasi yang jelas untuk pengaturan system sirkulasi dan parkir pada koridor ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menata system sirkulasi dan parkir guna mendukung kelancaran aktifitas pada Koridor tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan Pendekatan observasi dan dokumentasi serta kajian teori dan studi kasus persoalan sejenis untuk menemukan prinsip-prinsip normatif Penataan di koridor jalan ini. Hasil dari penelitian ini adalah pedoman atau guide line yang dapat dijadikan acuan dalam penataan system sirkulasi dan parkir pada koridor Jalan Jamin Ginting Brastagi. Dengan harapan terciptanya system sirkulasi dan parkir yang nyaman, aman dan memadai di sepanjang koridor ini
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Authors: Bunga Marten 
Published: May 2020

Regulations in the area of regional autonomy is as a policy instrument in the regional administration of the widest. The formation of local regulations in accordance with the public interest its implementation should be based on the principles of local autonomy and substance of local regulations must not conflict with the public interest and the law is higher.
Abstrak
Peraturan di bidang otonomi daerah adalah sebagai instrumen kebijakan dalam pemerintahan daerah yang seluas-luasnya. Pembentukan peraturan daerah sesuai dengan kepentingan publik pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi daerah dan substansi peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan publik dan hukum lebih tinggi.
HAKIKAT OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Authors: Moonti Roy Marthen 
Published: May 2020

The essence of regional autonomy in the state system in Indonesia is the authority given to local governments to regulate and manage their own affairs and interests of the community in accordance with the legislation in force.
Abstrak
Inti dari otonomi daerah dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci: Otonomi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia
ESENSI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Authors: D N M Sahari Deselfia 
Published: May 2020

The essence of transparency and accountability in land registration within the legal system in Indonesia has not been realized properly. Due to the weakness of the guarantee of legal certainty and legal protection from the government. In addition, the publication system of land registration adopted is negative with a positive tendency, not applied in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 Year 1997 regarding expiration to file a five-year lawsuit there is a synchronization / non-harmonization concerning land authority between local government Article 14 paragraph (2 ) Letter k of Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government and Authority of National Land Agency (Regulation of Head of National Land Agency No.2 Year 2013 regarding Abundance of Land Rights and Land Registration Authority) and regulation of grace period of entitlement right.
AbstrakEsensi transparansi dan akuntabilitas dalam pendaftaran tanah dalam sistem hukum di Indonesia belum terealisasi dengan baik. Karena lemahnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemerintah. Selain itu, sistem publikasi pendaftaran tanah yang diadopsi negatif dengan kecenderungan positif, tidak diterapkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang berakhirnya pengajuan gugatan lima tahun ada sinkronisasi / non-harmonisasi tentang kewenangan pertanahan antar pemerintah daerah Pasal 14 ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2013 tentang Kelimpahan Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Otoritas) dan peraturan masa tenggang hak cipta.
Kata kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Pendaftaran Tanah; Sistem Hukum;
ANALISIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA
Authors: Hasbi Hasnan 
Published: May 2020

Interfaith marriage has no right to obtain the estate when faith is different from that in this case the heir to the heir to the Muslims. However, when the beneficiary is not a Muslim (non-Muslims), and their heirs and successors religion (non-Muslim), they are still entitled to inherit. It is based on blood relationship between the heir to the heir, as provided for in Article 832 of the Civil Code and Article 171 c Compilation of Islamic Law (KHI), while the factors that impede the rights of inheritance of children born of interfaith marriage is not the unification of the governing the beneficiary because in reality there is pluralism of inheritance law, so that problem solving inheritance rights of children born out of wedlock different religions each party subject to different laws are based on religious or customary law.
AbstrakPerkawinan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan ketika iman berbeda dari yang dalam hal ini pewaris pewaris untuk umat Islam. Namun, ketika penerima manfaat bukan Muslim (non-Muslim), dan ahli waris dan penggantinya agama (non-Muslim), mereka masih berhak mewarisi. Hal ini didasarkan pada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan faktor-faktor yang menghambat hak-hak warisan anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. bukan penyatuan pemerintahan penerima karena pada kenyataannya ada pluralisme hukum waris, sehingga penyelesaian masalah hak waris anak-anak yang lahir di luar nikah agama yang berbeda masing-masing pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama atau hukum adat.
WARALABA (FRANCHISE) DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Authors: Mayasari Riezka Eka 
Published: May 2020

Franchise (Franchise) is one type of modern business that provides a promising advantage. This franchise business also has the benefit that plays an important role in improving the development of small business. In terms of packaging The franchise of this franchise business is also a positive value that can be justified according to Islamic law. In Islamic law, franchise with this model is almost similar to the model syirkah mudharabah (profit sharing), but has progressed with the development of the era and there is a combination of other types of shirkah.
AbstrakWaralaba (Franchise) adalah salah satu jenis bisnis modern yang memberikan keuntungan yang menjanjikan. Bisnis waralaba ini juga memiliki manfaat yang memainkan peran penting dalam meningkatkan pengembangan bisnis kecil. Dalam hal pengemasan Waralaba bisnis waralaba ini juga merupakan nilai positif yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, waralaba dengan model ini hampir mirip dengan model syirkah mudharabah (bagi hasil), tetapi telah berkembang seiring perkembangan zaman dan ada kombinasi jenis syirkah lainnya.
TANGGUNG JAWAB PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP CACATNYA BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG
Authors: Sahban Sahban 
Published: May 2020

The Partnership of Commanders uses some form of responsibility that is first seen from the price of the goods, in this case it means that the partnership partners give full compensation from the price of damaged goods / lost, but in the compensation is made an agreement between the partnership partners and the consumer and second settlement is if the consumer goods damage / defect at the time of delivery of goods that is by tariff price will be cut every time delivery of goods next or give 10% from price of goods to consumer.
AbstrakKemitraan Komandan menggunakan beberapa bentuk tanggung jawab yang pertama kali dilihat dari harga barang, dalam hal ini berarti mitra kemitraan memberikan kompensasi penuh dari harga barang yang rusak / hilang, tetapi dalam kompensasi dibuat kesepakatan antara mitra kemitraan dan konsumen dan penyelesaian kedua adalah jika barang konsumen rusak / cacat pada saat pengiriman barang yaitu dengan tarif harga akan dipotong setiap kali pengiriman barang berikutnya atau memberikan 10% dari harga barang kepada konsumen.
Kata kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian; Angkutan Barang;
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI LEMBAGA ARBITRASE
Authors: Hasbi Hasnan 
Published: May 2020

The arbitral tribunal may be applied to the object of civil disputes of land, whether lands that have land rights or land that have no rights. Mechanisms and procedures of land arbitration agencies are very simple as arbitration courts in trade disputes and banking only need to be added a phase of data analysis and consideration to find a synchronization between data and information, between juridical data and physical data, in order to get a fair and right decision.
AbstrakPengadilan arbitrase dapat diterapkan pada objek sengketa perdata tanah, apakah tanah yang memiliki hak atas tanah atau tanah yang tidak memiliki hak. Mekanisme dan prosedur agen arbitrase tanah sangat sederhana karena pengadilan arbitrase dalam sengketa perdagangan dan perbankan hanya perlu menambahkan fase analisis data dan pertimbangan untuk menemukan sinkronisasi antara data dan informasi, antara data yuridis dan data fisik, untuk mendapatkan keputusan yang adil dan benar.
Kata kunci: Sengketa Tanah; Arbitrase;
Purification of Model Dairy Wastewaters by Ozone, Fenton Pre-treatment and Membrane Filtration
Authors: Zakar Mihály , Farkas Dániel Imre , Hanczné Lakatos Erika , Keszthelyi-Szabó Gábor , László Zsuzsanna 
Published: May 2020

This study aimed to investigate the effect of ozone and Fenton-reaction as a pre-treatment before ultrafiltration of model dairy waste waters containing sodium caseinate. Filtration resistances and pollutant retentions were determined and compared. It was found, that both pre-treatment increased the retention, achieving almost 100 % pollutant elimination efficiency after short term pre-oxidation. The effect of Fe-ion concentration on Fenton pretreatment efficiency also was examined, and it was found that higher concentration resulted in decreased filtration resistances, revealing that coagulation-flocculation effect of reactants has dominant role in the protein separation efficiency. The presence of lactose also affects the pollutant removal efficiency, it promotes fouling in presence of Fenton reagents.
Impresión 3D y COVID-19
Authors: Varela-Aldás José Luis 
Published: May 2020

La impresión 3D es actualmente una tecnología en auge y una herramienta de utilidad en la lucha contra el COVID-19, debido a que permite construir equipos de protección individual a bajo costo. Este trabajo presenta la implementación de visores de protección facial usando impresión 3D y materiales accesibles, para esto se realiza el diseño 3D de la estructura de soporte y se describen los componentes requeridos para construir los visores de protección. Los resultados detallan los recursos utilizados y los tiempos de producción para entregar los visores a los beneficiarios. Se concluye conveniente usar impresión 3D en la fabricación de equipos de protección personal y los visores entregados evitan el contacto directo con pacientes o posibles portadores del virus.
El ejercicio físico en el adulto mayor obeso
Authors: Velasteguí López Efraín , García Espinosa Joel 
Published: May 2020

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, a un grupo de personas de la tercera edad con obesidad del municipio de Melena del Sur, provincia Mayabeque, que se encuentra en la zona perteneciente al Equipo Básico de Salud Nº 1 del Policlínico Raúl Curras Regalado, con el objetivo de diseñar una propuesta de ejercicios físicos que contribuyan a mejorar la participación de los adultos mayores obesos en edades comprendidas entre 65 y 75 años, durante3 meses, en un período de tiempo comprendido de Enero a Marzo del año 2020. En el estudio participarán 12 adultos mayores obesos, de ellos 7 son mujeres para un 58.33% y 5 son hombres para un 41.66%.
Masaje para la hipertensión arterial en el proceso de envejecimiento desde de la Cultura Física
Authors: González Pérez Eugenio Rodolfo , Fuentes Martinez Carlos Manuel , Mederos González Adriana 
Published: May 2020

Los avances experimentados en la ciencia y la técnica, han convertido al siglo XXI en el siglo de la información lo cual tiene su repercusión en el campo de la Cultura Física Terapéutica. Se han introducido terapias de manipulación del masaje terapéutico que permiten generar, resolver e intercambiar información acerca del resultado en su uso de estas terapias, promoviéndose una socialización significativa del uso de las mismas, a la cual no está ajena la educación.
El autor propone, como objetivo general, aplicar Masaje para el control de la hipertensión arterial en el proceso de envejecimiento desde de la Cultura Física

La aplicación del masaje estuvo conformada, por tres etapas: etapa de diagnóstico, selección de las técnicas de manipulación y etapa de validación de las técnicas que permiten la planificación de la terapia de manipulación para los afectados.
El diagnóstico incluyó encuesta a 21 especialistas. Se realizó un estudio pre- experimental de control mínimo con pretest-postest para un solo grupo de corte descriptivo de naturaleza holística, en una muestra de 31 pacientes. Los sujetos asistieron al Consultorio Médico 21 de güines, donde se les realizaron evaluaciones iniciales, intermedias y finales al concluir la aplicación técnicas de manipulación.
Los adultos que recibieron el masaje evidenciaron respuestas adaptativas, y mejoría en todos los indicadores evaluados, se les elimino signos y síntomas y mejoró el desempeño en las actividades de la vida diaria. Los especialistas que valoraron y validaron las técnicas lo consideraron muy adecuado, novedoso, efectivo y de utilidad social
La relación entre enajenación y salud teniendo en cuenta la propuesta de los tres niveles de determinación social de la salud
Authors: Mederos González Adriana , Orta Espinosa Osleiys , Martin Morell Daniel Enrique 
Published: May 2020

La alienación surge, cuando el producto del trabajo del hombre, en lugar de satisfacer sus necesidades, se vuelve algo ajeno, es decir el producto cobra una existencia totalmente independiente del hombre que fue quien la produjo, una vez que ese producto cobra su independencia, se genera el trabajo alienado, a través del cual el hombre se vuelve esclavo cada vez más y más de las cosas que produce.
La enajenación es un fenómeno que adquiere su forma más desplegada de manifestación en el capitalismo, donde las relaciones entre los hombres se establecen en el mercado y bajo esta división social capitalista las relaciones humanas aparecen como propiedades de las mercancías.