bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019
Authors: Sri Hardjanto Untung 
Published: September 2020

Abstract The article aims to find out the legitimacy of the general elections in Indonesia in 2019, especially related to the future implementation of the basic constitution for holding the 2019 general election. Research is normative legal research based on the statutory approach. the results of the study indicate that legitimacy is the recognition and support of the community towards the winner of the election to then form a state government. So that legitimacy is needed for political stability and the possibility of social change and opening opportunities to expand fields in order to improve welfare. For Indonesia, the 2019 Election will receive formal-procedural legitimacy from anyone considering the existence of institutions that carry out the implementation of elections based on the principle of overflow. Whereas the legitimacy that is based on personal characteristics will only be a comparison and directing, leading to the voting of the people, will not affect the government formed given the existence of peaceful and democratic election pacts and the media that has arrived in the regions. Keywords: Legitimacy, Constitution, General Elections, Jurdil, and Luber Abstrak Artikel bertujuan untuk mengetahui legitimasi pemilihan umum di Indonesia tahun 2019, khususnya terkait dengan masa depan pelaksanaan dasar konstitusi penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada pendekatan statutory approach. hasil penelitian menjukkan bahwa legitimasi merupakan pengakuan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemenang pemilu untuk kemudian membentuk pemerintahan negara. Sehingga legitimasi diperlukan untuk kesetabilan politik dan kemungkinan terjadinya perubahan sosial serta membuka kesempatan memperluas bidang-bidang dalam rangka peningkatana kesejahteraan. Untuk Indonesia, Pemilu Tahun 2019 akan mendapat legitimasi formal-prosedural dari siapapun mengingat adanya lemabaga negara yang menjalankan penyelenggaraan pemilu berdasar pada asas luber jurdil. Sedangkan legitimasi yang mendasarkan pada ciri pribadi hanya akan menjadi pembanding dan mengarahkan, menggiring menuju pemberian suara masyarakat, tidak akan berpengaruh pada pemearintahan yang terbentuk mengingat adanya pakta pemilu damai dan demokratis serta mas media yang sudah sampai kedaerah. Kata Kunci: Legitimasi, Konstitusi, Pemilihan Umum, Jurdil dan Luber
Harmonisasi Kewenangan Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Authors: Solechan Solechan , Wilardi Edgar 
Published: September 2020

Abstract This study aims to assess the harmonization of the authority of the organization of integrated licensing services. The research method used is a legal research method that focuses on the implementation of licensing principles. The results showed that licensing and non-licensing services in the One-Stop Integrated Service System (PTSP), including the Regional Government, had separate authority in regional units, including licensing and non-licensing various fields. Regulations concerning PTSP implementation, such as HR, Finance and Supervision, in addition to the institutional form is still in the level where SKPD is intersected with KP2T in the area has been in the form of Dinas or Agency. Therefore, PTSP implementation in the future will run optimally in serving the community. Keywords: Authority, One-Stop Integrated Services, Public Services. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengethui harmonisasi kewenangan lembaga penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang meniti beratkan pada pelaksanaan prinsip prinsip perizinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah yang telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan non perizinan di berbagai bidang. Pengaturan mengenai PTSP di daerah tidak mengatur secara detail beberapa aspek penting pelaksanaan PTSP itu sendiri seperti SDM, Keuangan dan Pengawasan, selain itu bentuk kelembagaannya masih setingkat kantor dimana notabene SKPD teknis yang bersinggungan dengan KP2T di daerah telah berbentuk Dinas atau Badan yang mengakibatkan kesenjangan eselon pimpinan. Oleh karenanya diperlukan perubahan terhadap pengaturan pelaksanaan PTSP di daerah kedepannya agar dapat berjalan dengan optimal dalam melayani masyarakat. Kata Kunci : Kewenangan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Publik.
Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja
Authors: Sonhaji Sonhaji 
Published: September 2020

The result of this research shows that the case of serious mistake did by worker/laborer in Thailindo Bara Pratama Corporation has gone through bipartite, mediation and conciliation processes. However, all three of them did not reach an agreement and Thailindo Bara Pratama Corporation filed a lawsuit against the worker/laborer to the Industrial Relations Court. Palangkaraya Industrial Relations Court’s Verdict Number 04/G/2012/PHI.PN.PL.R decides that the workers have committed a serious mistake and are subjected to termination of employment but the employer still has to pay their deferred obligation to the worker/laborer. Despite the termination of the employment due to the serious mistake requested by the employer to the Industrial Relations Court is granted, but within the verdict, there are still many legal loopholes. Keywords: Employment, Laborer Serious Mistake, PT. Thailindo Bara Pratama Abstrak Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kasus mengenai kesalahan berat pekerja/buruh di PT. Thailindo Bara Pratama telah melalui proses bipartit, mediasi dan konsiliasi. Namun ketiganya tidak mencapai kesepakatan dan PT. Thailindo Bara Pratama mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palangkaraya Nomor 04/G/2012/PHI.PN.PL.R menyatakan bahwa pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat dan dijatuhi pemutusan hubungan kerja namun pengusaha tetap harus membayarkan kewajibannya yang tertunda terhadap pekerja/buruh. Meskipun pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat yang dimintakan penetapannya oleh pengusaha kepada Pengadilan Hubungan Industrial dikabulkan, namun di dalam putusan pengadilan tersebut masih terdapat banyak celah hukum. Kata kunci : Hubungan Kerja, Kesalahan Berat Pekerja PT. Thailindo Bara Pratama
Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan
Authors: Silviana Ana 
Published: September 2020

Abstract This study aims to study normatively to see the implementation of the one map policy in the land sector and prevent land administration conflicts. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the One Map Policy or One Map Policy in order to realize the Land Administration Order is still a roadblock because there are still many problems that arise related to ownership disputes and duplicate disputes as evidence of land ownership. In an effort to accelerate the development of quality spatial data, efforts have been made through the implementation of land registration to ensure the legal certainty of land rights. Keywords: One Map Policy, Agrarian Conflict, Land Administration Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif untuk melihat implementasi kebijakan one map policy di bidang pertanahan dan mencegah konflik administrasi pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan masih dipersimpangan jalan, karena masih banyaknya permasalahan yang muncul terkait dengan sengketa kepemilikan dan sengketa duplikasi alat bukti kepemilikan tanah. Dalam upaya untuk percepatan pembangunan data spasial yang berkualitas telah dilakukan usaha-usaha melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. Kata Kunci: Kebijakan Satu Peta, Konflik Agraria, Administrasi Pertanahan
Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi
Authors: Susanto Sri Nur Hari 
Published: September 2020

Abstract The research aims to determine the practice of implementing good governance in the context of administrative law. This writing is a legal writing that uses a conceptual approach. The results of the study show that the legislative body in carrying out the regulatory function must base on good / decent regulatory principles / principles by developing knowledge and skills in the field of legislation as mandated by Law Number 12 Year 2011 along with its attachments. In general, there are two main means used to assess good / decent governance, namely Procedure and Facts used in making decisions, in addition to attention to several legal principles as a manifestation of the implementation of the principle of democracy. Judicial control in overseeing government actions against decisions made, including in Judicial Review, which are repressive and prioritize the legality aspect (rechtmatigheid) of a decision. Keyword: Good governance, Administrative law. Keywords: Good Governance, Administrative Law, government Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan good goveranance dalam konteks hukum administrasi. Penulisan ini merupakan penulisan hukum yang menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan legislatif dalam menjalankan fungsi regulasi wajib mendasarkan pada prinsip-prinsip/ asas-asas regulasi yang baik/layak dengan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta lampirannya. Pada umumnya terdapat dua sarana utama yang dipergunakan untuk menilai tentang penyelenggraaan pemerintahan yang baik/layak, yakni Prosedur dan Fakta yang dipergunakan dalam mengambil keputusan, di samping perhatian terhadap beberapa prinsip hukum sebagai wujud dari pelaksanaan asas demokrasi. Kontrol peradilan dalam mengawasi tindakan pemerintah terhadap keputusan yang dibuatnya, termasuk dalam Judicial Review, yang bersifat represif dan mengutamakan aspek legalitas (rechtmatigheid) dari suatu keputusan. Keyword : Good governance, Administrative law. Kata Kunci: Good Governance, Hukum Administrasi, pemerintahan
Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang
Authors: Sri Hardjanto Untung 
Published: September 2020

Abstract The study aims to determine the policy of publishing identity cards for children in Semarang. The method of approach taken in this study is normative juridical. Data collection is obtained from the results of interviews and through library research. The data analysis method used is a qualitative descriptive analysis method. The results showed that the Regional Government of Semarang City in carrying out KIA issuance made PERDA No.4 of 2016, but its implementation was in 2017. Delay in the implementation of MCH due to the lack of coverage of ownership of birth certificates for children. The preparations made by the Semarang City Government in the context of the implementation of the MCH in 2017 are collecting data on children, discussing the additional benefits of KIA with several official agencies and the private sector, conducting comparative studies in regions that have implemented KIA and the basis of its arrangements. Preparation of the Regional Government of Semarang City in the issuance of KIA experienced several obstacles, among others, the unclear distribution of KIA forms, limitations and delays in budgeting, lack of competent human resources for the operation of SIAK. For ITU, the Semarang City Government made an effort to procure KIA sheets themselves, prepare computerized system training or SIAK, and make Mayor Regulations as technical implementation of Regional Regulation No.4 of 2016 concerning Implementation of Population Administration. Keywords: Child Identity Card, Policy, City of Semarang Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan penerbitan kartu identitas anak di kota semarang . Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan melalui penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan penerbitan KIA membuat PERDA No.4 Tahun 2016, namun pelaksanaannya pada tahun 2017. Keterlambatan pelaksanaan KIA karena masalah cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak yang masih kurang. Persiapan yang dilakukan Pemda Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan KIA di tahun 2017 adalah mengumpulkan data anak-anak, membahas penambahan manfaat KIA dengan beberapa pihak dinas dan pihak swasta, melakukan studi banding ke daerah yang sudah melaksanakan KIA dan dasar pengaturannya. Persiapan Pemda Kota Semarang dalam penerbitan KIA mengalami beberapa kendala antara lain ketidakjelasan pendistribusian blanko KIA, keterbatasan dan keterlambatan pemberian anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk pengoperasian SIAK. Untuk ITU Pemda Kota Semarang melakukan upaya yakni pengadaan blanko KIA sendiri, mempersiapkan pelatihan sistem komputerisasi atau SIAK, dan membuat Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan teknis dari Perda No.4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kata Kunci: Kartu Identitas Anak, Kebijakan, Kota Semarang
Pengawasan Pelaksanaan Sistem Outsourcing yang Berbasis Pada Hak Asasi Manusia
Authors: Solechan Solechan 
Published: September 2020

This study aims to find out, First, knowing the conditions of labor inspection; Second, knowing the efforts to optimize the supervision of outsourcing systems oriented to human rights. This method of writing scientific papers uses the writing of juridical-normative law, with a statutory approach. The results of writing indicate that: First, enforcement of labor law is not optimal. It is known from the existence of problems that occur, among others, the absence of social security, very low wages and the placement of outsourced workers who are not in accordance with the laws and regulations make outsourcing workers lose their basic rights. Second, efforts to optimize the supervision of outsourcing systems oriented to human rights can be done through the enforcement of integrated labor law. Supervision of the outsourcing system must emphasize protection (to protect), fulfillment (to fulfill), and respect to be more optimal. Therefore, concrete steps are needed in the enforcement of labor law. One of them is the establishment of a complaint center specifically centered at the Ministry of Manpower and integrated with the provincial level Manpower and Transmigration Office. This call center serves complaints about violations and is expected to improve the performance of labor inspectors. Keywords: Supervision, Outsourcing System, Human Rights Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, mengetahui kondisi pengawasan bidang ketenagakerjaan; Kedua, mengetahui upaya optimalisasi pengawasan sistem outsourcing yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia. Metode penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan penulisan hukum yuridis-normatif, dengan pendekatan statutory approach. Hasil penulisan menujukan bahwa: Pertama, penegakan hukum ketenagakerjaan belum optimal. Hal tersebut diketahui dari masih adanya persoalan-persoalan yang terjadi antara lain tidak adanya jaminan sosial, upah yang sangat rendah dan penempatan tenaga kerja outsourcing yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadikan tenaga kerja outsourcing kehilangan hak-hak dasarnya. Kedua, upaya optimalisasi pengawasan sistem outsourcing yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia dapat dilakukan melalui penegakan hukum ketenagakerjaan terpadu. Pengawasan sistem outsourcing harus menekankan pada perlindungan (to protect), pemenuhan (to fulfill), dan penghormatan (to respect) agar lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Salah satunya dengan pembentukan call center khusus pengaduan yang terpusat di Kementerian Ketenagakerjaan dan terintegrasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat provinsi. Call center ini melayani pengaduan atas terjadinya pelanggaran dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawas ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pengawasan, Sistem Outsourcing, Hak Asasi Manusia
Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia
Authors: Susila Wibawa Kadek Cahya 
Published: September 2020

Abstract The legal politics of Article 18, Article 18A and Article 18B of the UUDNRI 1945 (Indonesian Constitution) do not strictly state that Indonesia adheres to the concept of asymmetric decentralization in the administration of local government. Until now, Indonesia does not yet have a grand design of asymmetric decentralization policy. The asymmetrical idea runs by itself without having its main design. Indonesia needs to affirm its asymmetrical decentralization policy to ensure the implementation of local government by the politic of law in the UUDNRI 1945. The establishment of a basic law on asymmetric decentralization is one way to emphasize that Indonesia adheres to asymmetric devolution in the operation of central government relations with local governments. The construction of the act that is built remains in the spirit of decentralization rather than centralization is carried out asymmetrically rather than symmetrically, and remains within the framework of the United States of the Republic of Indonesia. The act becomes the lex genres of all laws relating to the broadest local autonomy and special autonomy. Keywords: Asymmetric Decentralization, Local Government, Central Government, Autonomy. Abstrak Politik hukum Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUDNRI 1945 menyatakan secara tidak tegas bahwa Indonesia menganut konsep desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indonesia sampai saat ini belum memiliki grand design kebijakan desentralisasi asimetris. Konsep asimetris berjalan dengan sendirinya tanpa ada design utamanya. Indonesia perlu penegasan kebijakan desentralisasi asimetris untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai politik hukum dalam UUDNRI 1945. Pembentukan undang-undang pokok mengenai desentralisasi asimetris merupakan salah satu cara untuk menegaskan bahwa Indonesia menganut desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Konstruksi undang-undang yang dibangun tetap dengan semangat desentralisasi bukan sentralisasi, dijalankan secara asimetris bukan simetris dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi lex generelis dari semua undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah seluas-luasnya, otonomi khusus, dan otonomi istimewa. Kata kunci: Desentralisasi Asimetris, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Otonomi.
Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Authors: Sonhaji Sonhaji 
Published: September 2020

Abstract Women are naturally different from the men so that women have special rights granted while men are not given. Female workers/laborers likewise have special rights such as the right to leave miscarriage, the right to maternity leave, menstrual leave, the right to a shuttle if employed at night, and so forth. The special rights of female workers/laborers like these should be considered either by the company or by the workers/laborers women themselves. PT. Dian Andilta Utama is not yet fully apply the special rights of female workers/laborers, obstacles in implementing the special rights of female workers/laborers are in the application of the provision of menstrual leave and leave miscarriage, efforts to overcome obstacles in the implementation of the exclusive rights of female workers/laborers are female workers/laborers should correctly understand the content of the employment agreement is given at the beginning will sign a cooperation agreement. Keywords: Special Rights Of Women Workers, Act No. 13 of 2003 Abstrak Perempuan secara kodrati berbeda dengan laki-laki sehingga perempuan memiliki hak-hak khusus yang diberikan sedangkan laki-laki tidak diberikan.Pekerja/ buruh perempuan demikian pula memiliki hak-hak khusus seperti hak cuti keguguran kandungan, hak cuti melahirkan, hak cuti haid, hak mendapatkan antar jemput jika dipekerjakan pada malam hari, dan sebagainya.Hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan seperti ini sudah seharusnya diperhatikan baik oleh pihak perusahaan maupun oleh para pekerja/ buruh perempuan itu sendiri. PT. Dian Andilta Utama belum sepenuhnya menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan, hambatan dalam menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah dalam penerapan pemberian cuti haid dan cuti keguguran, upaya mengatasi hambatan dalam penerapan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah pekerja/ buruh perempuan harus memahami secara benar isi dari perjanjian kerja yang diberikan pada saat awal akan menandatangani perjanjian kerja. Kata kunci: Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia
Authors: Susila Wibawa Kadek Cahya 
Published: September 2020

Abstract The holding of the first simultaneous elections in Indonesia is full of the complexity of the problems. Bawaslu, as an institution tasked with overseeing the implementation of the election, has limitations in terms of area coverage, personnel, objects of oversight are very much. Supervision outside the Bawaslu needs to be strengthened to realize quality elections. The urgency of public participation in the supervision of simultaneous election is not only will strengthen the oversight capacity of the holding of elections, but an oversight by civil society also encourages the expansion of the area of supervision. Participatory oversight by the public is one of the important pillars in carrying out the controlling function of the simultaneous election. Supervision by the public (participatory) is part of the implementation of good governance in the holding of simultaneous elections in Indonesia. The level of community participation is closely related to the level of public trust, legitimacy, accountability, public service quality, and preventing public disobedience. Keywords: Information disclosure, public service, good governance. Abstrak Penyelenggaraan pemilu serentak pertama di Indonesia penuh dengan kompleksitas permasalahannya. Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu tersebut memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan wilayah, personil, obyek pengawasan yang sangat banyak. Pengawasan di luar Bawaslu perlu untuk diperkuat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Urgensi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh civil society pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi controlling terhadap pemilu serentak. Pengawasan yang dilakukan masyarakat (partisipatif) merupakan bagian dari pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), legilimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountability), kualitas layanan pablik (public servis quality) dan mencegah gerakan pembangkangan publik (public disobedience). Kata Kunci: Pemilu serentak; pengawasan partisipatif; pemilu; Bawaslu; good governance.