bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
MEREPOSISI CARA PANDANG HUKUM NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT DI INDONESIA
Authors: Sulaiman  
Published: February 2020

Adat law is still in a difficult position until now. Even adat law is marginalized, although adat law has a dynamic nature. State law has not fully considered adat law as part of its body. This article wants to understand how state law views adat law so far. Based on that perspective, repositioning is offered in view of adat law. The concept of writing is based on the law of reality perspective. The perspective of such legal studies, does not set out the concept of law in the legislation. From this writing found that from the beginning how to view custom as a law has been debated. When the colonial lawyers formulate the name of the right law related to the law of the natives. There is a process through which custom reaches the degree of law category (adat law). This debate lasted until after independence. This writing wishes to emphasize the importance of state law to change its perspective regarding the existence of adat law and indigenous peoples. Adat law should be seen as part of the body of the nation itself.
Abstrak: Penelitian ini ingin memahami bagaimana hukum negara memandang hukum adat selama ini. Berdasarkan cara pandang tersebut, ditawarkan reposisi dalam memandang hukum adat. Konsep penulisan ini berbasis pada hukum perspektif realitas. Perspektif kajian hukum demikian, tidak berangkat konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dari penulisan ini ditemukan bahwa dari awal cara memandang adat sebagai hukum sudah diperdebatkan. Ketika pada ahli hukum kolonial merumuskan nama hukum yang pas terkait dengan hukum pribumi. Ada proses yang dilalui sehingga adat mencapai derajat kategori hukum (adat). Perdebatan ini berlangsung hingga usai merdeka. Penulisan ini ingin menegaskan pentingnya hukum negara mengubah cara pandangnya terkait keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat. Hukum adat harus dilihat sebagai bagian dari tubuh bangsa sendiri.
Kata Kunci: hukum negara; hukum adat; hukum khas Indonesia.
PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN
Authors: Mutiara  
Published: February 2020

The principle is a norm or value that is agreed universally. The basic principles of the electoral law is needed in order to run the state administration system in Islam which is very dynamic and moves quickly.This study attempted to formulate some basic principles of the laws of political Islam from the perspective of the Quran which is the law of political Islam (fiqh siyasah) is a law that continues to grow rapidly and dynamically, This development requires a knowledge of the basic principles of what defined the scholars in the field siyasah so that the legal development of political Islam does not out of the track and norms that have been agreed upon, both in terms of theory and application.According to Islam, the operating mechanism of the government and constitutional refers to Shari'ah principles which is derived from the Quran and Hadits. The principles of the Islamic state in any of these are basic principles that refer to the clear and unequivocal texts of Shari'ah, and there are additional principles that is conclution and included to fiqh siyasah or Islamic constitutional law.Legal principles of political Islam that has been described by experts on political Islam in various references are very varied, but the study to the principles siyasah and administration of the state in the Qur'an can be formulated seven basic principles of the electoral law of Islam. namely: 1). The principle of sovereignty; 2). The principle of justice; 3). The principle of syura and consensus'; 4). The principle of equality; 5). The principle of the rights and obligations of the state and the people; 6). The principle of amar ma’ruf nahi munkar.
Abstrak: Kajian ini bertujuan merumuskan prinsip dasar hukum politik Islam menurut perspektif Al-Quran mengingat hukum politik Islam (fiqh siyasah) adalah hukum yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis, Perkembangan ini memerlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa yang dirumuskan para ulama dalam bidang siyasah sehingga perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan norma standar yang telah disepakati. Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaran mengacu pada prinsip-prinsip syari’ah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari’ah yang jelas dan tegas, dan ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fiqh siyasah atau Hukum ketatanegaraan dalam Islam. Prinsip-prinsip hukum politik Islam yang telah diuraikan oleh para pakar politik Islam dalam berbagai referensi sangat variatif, dalam kajian ini prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan tujuh prinsip dasar hukum politik Islam. yaitu : 1). Prinsip kedaulatan; 2). Prinsip keadilan; 3). Prinsip musyawarah dan Ijma’; 4). Prinsip persamaan; 5). Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; 6). Prinsip amar ma’ruf nahi munkar.
Kata kunci: Prinsip Dasar, Politik Islam
TELAAH KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM T.M.HASBI AS-SHIDDIQIE
Authors: Rahmiyati  
Published: February 2020

For reformers, Qur'an and the Sunnah of the Prophet, the primary source of Islamic teachings, are the solution to all current Muslims' problems. The main source of Islamic teachings must be explored using the right to ijtihad so that Islam can solve the current and future problems of the ummah. In the early preparation for the independence of the Republic of Indonesia, the discussion concerning Islamic law from the aspect of fiqh was receding because all Muslims were preoccupied with the formation of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This agendas never made Hasbi forget the agenda of Islamic law reform in Indonesia, even though the many Muslim reformers of his time established social organizations.
Abstrak: Bagi kaum pembaharu, solusi dari seluruh problem umat Islam sekarang ini, adalah kembali kepada Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw. Yang merupakan sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam, harus digali dengan mempergunakan hak berijtihad, agar Islam dapat menyelesaikan masalah umat, baik sekarang maupun akan datang. Pada masa awal persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, perbincangan tentang hukum Islam dari aspek fiqh semakin surut karena semua umat Islam disibukkan dengan pembentukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, kesibukan tersebut tidak pernah membuat Hasbi ikut terlena untuk melupakan agenda pembaruan hukum Islam di Indonesia kendatipun banyak para pembaru Muslim di masanya yang mendirikan organisasi-organisasi kemsyarakatan (Ormas).
Kata kunci: ijtihad, hukum islam, sunnah, pembaharuan
FILSAFAT HUKUM IBNU SINA DAN PERLUASAN PEMIKIRAN PLATO
Authors: Fanny  
Published: February 2020

Stretching knowledge has brought and encourage the prosecution of science to constantly think and continue to assess the abundance of riches of God's grace. Thanks to the knowledge, it gives birth to the figures that adorn science and knowledge, gradually creating a wheel of education in the world. Aben Avicenna, was one of the thinkers who appear to face the world. Being science he produces is also inseparable from the sight and knowledge of previous generations, the pure rational thought and intellectual traditions of Hellenism which he inherited and further back in the system of the Islamic religion. Soul, is one of the topics discussed by Ibnu Sina, where the human soul is the secret of God contained in the servant and become the glory of God in the creatures of His and puzzle humanity that can not be solved and probably will not be solved by satisfactory. Indeed, the soul becomes a source of diverse knowledge and is not limited, but not yet known substance with any confidence. Also soul becomes a source of thoughts clearly, but most thoughts of the soul pervaded by darkness and secrecy, even though the man since the first time until now they always try and investigate what is essentially allied with the soul and the body.
Abstrak: Geliat pengetahuan telah membawa dan mendorong para penuntut ilmu untuk senantiasa berpikir dan terus mengkaji limpahan kekayaan anugerah Tuhan. Berkat pengetahuan, maka lahirlah tokoh-tokoh yang menghiasi khazanah ilmu pengetahuan, berangsur-angsur menciptakan roda pendidikan di dunia. Aben Avicenna, adalah salah seorang pemikir yang tampil ke muka dunia. Wujud ilmu pengetahuan yang ia hasilkan juga tak lepas dari pandangan dan pengetahuan generasi sebelumnya, pemikiran rasional murni dan tradisi intelektual Hellenisme yang ia warisi dan lebih jauh lagi dalam sistem keagamaan Islam. Jiwa, adalah salah satu topik yang dibahas oleh Ibnu Sina, dimana jiwa manusia merupakan rahasia Tuhan yang terdapat pada hamba-Nya dan menjadi kebesaran Tuhan pada makhluk-makhluk-Nya serta teka-teki kemanusiaan yang belum dapat dipecahkan dan barangkali tidak akan bisa dipecahkan dengan memuaskan. Memang jiwa menjadi sumber pengetahuan bermacam-macam dan tidak terbatas, tetapi belum lagi diketahui hakikatnya dengan segala keyakinan. Juga jiwa menjadi sumber pikiran-pikiran yang jelas, namun sebagian besar pikiran-pikiran tentang jiwa diliputi oleh kegelapan dan kerahasiaan, meskipun manusia sejak masa pertamanya sampai sekarang ini masih selalu berusaha dan menyelediki apa hakikatnya jiwa serta pertaliannya dengan badan.
kata kunci: Filosofi Hukum, Pemikiran Plato
PROSES PENIMBANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN LAMPULO KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF MA’QUD ‘ALAIH
Authors: Alfata  
Published: February 2020

Fish Auction Place (TPI) in Lampulo, Banda Aceh, is the largest place of loading and unloading fish in Aceh. However, it has not succeeded in providing the best service to consumers. The accuracy of the scales used by traders is often unclear in weighing fish so that consumers are disadvantaged. The results of the study revealed that the process of weighing fish in TPI Lampulo was inaccurate in term of the scale measurement, and rounding of the scales had been practiced to gain more benefits for the traders yet disadvantages the consumers. Furthermore, the fish traders who sell fish in large quantities do not pay attention to the containers when weighing. Fish weighing containers are sometimes wet or dry, a dry container weighing approximately 2.8 kilograms or 3 kilograms for the wet one. The fish traders in TPI lampulo Banda Aceh rounded the weight to 3 kilograms, meaning 0.2 kilograms of loss for consumers. According to some traders, it had become customary. It can be concluded that the process of weighing the fish at TPI Lampulo Banda Aceh was not accurate in term of measuring the scales.
Abstrak: Tempat Pelelangan Ikan di Lampulo Kota Banda Aceh, merupakan tempat yang terbesar di Aceh dimana bongkar muat ikan, namum dengan begitu belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, pedagang dalam menimbang ikan belum jelas keakuratan timbangan sehingga konsumen merasa dirugikan. Dari hasil penelitian ditemukan proses penimbangan ikan di TPI Lampulo tidak akurat takaran timbangannya, dan pembulatan ukuran timbangan sudah menjadi kebiasaan demi mendapatkan keuntungan bagi pedagang yang merugikan konsumen, para pedagang ikan yang menjual ikan dalam jumlah yang banyak ketika melakukan penimbangan tidak memperhatikan wadah tempat penimbangan ikan. Wadah tempat penimbangan ikan kadang kala basah atau kering. Terdapat perbedaan berat wadah yang kering mencapai 2,8 kilogram ketika basah wadah tersebut mencapai 3 kilogram. Para pedagang ikan di TPI lampulo Kota Banda Aceh membulatkan menjadi 3 kilogram terdapat 0,2 kilogram kerugian bagi konsumen. Menurut beberapa pedagang hal tersebut sudah menjadi kebiasan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses penimbangan ikan yang tejadi di TPI Lampulo Banda Aceh tidak akurat takaran timbangan.
Kata kunci: Proses, Timbangan, TPI, Ma’qud ‘Alaih.
Force magnitude as a variable in maxillary buccal segment intrusion in adult patients with skeletal open bite:
Authors: Akl Heba E. , Abouelezz Amr M. , El Sharaby Fouad A. , El-Beialy Amr R. , El-Ghafour Mohamed Abd 
Published: February 2020

ABSTRACT

Objectives
To compare the effects of two different force magnitudes on maxillary posterior segment intrusion using mini-screws. The null hypothesis was that there would be no difference between the two force magnitudes.

Materials and Methods
Adult patients with skeletal open bite and a dental open bite ranging from 3 to 8 mm were recruited for this trial. The comparator group had 200 g of intrusive force applied for posterior segment intrusion, whereas 400 g of force was applied in the intervention group. Primary outcomes were the amount of posterior teeth intrusion and anterior open bite closure.

Results
Twenty-two subjects were randomized to include 11 participants in each group. One participant dropped out in each group, leaving us with 10 subjects to be analyzed per group. There was statistically significant posterior teeth intrusion of 2.42 ± 2.06 and 2.26 ± 1.87 mm for the comparator and intervention groups, respectively, with no difference between them. Statistically significant open bite closure was achieved in both groups, measuring 2.24 ± 1.18 and 3.15 ± 1.06 mm in the comparator and intervention groups, respectively, with no difference between them.

Conclusions
Both the 200 g and 400 g intrusive forces yielded similar outcomes in terms of posterior teeth intrusion and anterior open bite closure.
Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn
Authors: Kvåle Gunhild 
Published: February 2020

Artikkelen undersøker literacy-syn og kvalitetstrekk i abc-apper fra kommersielle produsenter ved å analysere ni abc-apper for norskspråklige førskolebarn. Undersøkelsen er teoretisk forankra i sosiokulturell literacy-forskning og sosialsemiotiske perspektiver på multimodalitet og semiotisk teknologi. Analysen viser at appene domineres av sju typer literacy-aktiviteter: bokstav-lyd-kopling, bokstavutforming, staving, hukommelsesaktiviteter, tekstproduksjon, lesing og sang. For hver av disse aktivitetene identifiseres det trekk som bidrar til å svekke eller styrke kvaliteten, totalt tretten trekk. I diskusjonen reflekteres det over hva slags literacy-forestillinger appene er innskrevet med, deriblant over korrekt/ukorrekt-dimensjonens sentrale posisjon. Det diskuteres også hvordan kvaliteten i appene i flere tilfeller får svekka kvalitet som følge av at aktørene i begrensa grad utnytter samfunnets kunnskapsbase. Artikkelen peker avslutningsvis på det store mulighetsrommet for utvikling av gode abc-apper for målgruppa.
English abstract
Is the right the best? Literacy views and quality features in commercial abc apps for Norwegian pre-school children
This paper investigates literacy views and quality features in abc apps from commercial producers by analysing nine abc apps for Norwegian pre-school children. The study is theoretically informed by sociocultural literacy studies and multimodal social semiotic technology studies. The analysis shows that the apps include mainly seven literacy activitites: 1) connecting letters and sounds, 2) shaping letters, 3) spelling, 4) memory activities, 5) free text production, 6) reading, and 7) singing. Quality features are identified for each of these activitites, in total thirteen features. The discussion reflects on the literacy ideas that are inscribed in the apps, including the prominent role of correct/incorrect. It also discusses how quality in several instances become weakened due to limited exploitation of available knowledge on literacy. Finally, the article addresses some possibilities for the future development of good abc apps for pre-school children.
Pengaruh latihan menggunakan parachute terhadap kecepatan Mendribbling bola pada pemain sepak bola FC GEMSIK Tanah Datar
Authors: Dani Hamal , Mukhtarsyaf Fahd 
Published: February 2020

Masalah pada penelitian ini adalah diduga kemampuan kecepatan dan dribbling pemain sepak bola FC GEMSIK Tanah Datar. Peneliti bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan mengunakan parachute terhadap kecepatan mendribbling bola pada pemain sepak bola FC GEMSIK Tanah Datar.
Jenis penelitian ini adalah penelitin eksperimen semu, yang dilakukan terhadap pemain sepak bola FC GEMSIK Tanah Datar. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 62 orang adalah pemain sepak bola FC GEMSIK Tanah Datar. Teknik pengambilan data menggunakan porposive sampling yang berjumlah 15 orang. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes dribbling, sedangkan teknik analisis data stasistik menggunakan uji liliefors data dan uji-t dengan taraf signifikan α = 0,05. Data yang telah dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan analisis uji-t terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan analisis uji-t diperoleh thitung sebesar 1,85 dan ttabel sebesar 1,76 (thitung 1,85 > ttabel 1,76). Artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap kecepatan mendribbling bola pada pemain FC GEMSIK Tanah Datar.
Freedom of speech issues in Peach v Toohey and a hypothetical variant of that case
Authors: Keyzer Patrick 
Published: February 2020

The purpose of this article is to consider the tensions within Australian free speech jurisprudence based on a hypothetical variant of the facts of the decision of the Supreme Court of the Northen Territory in Peach v Toohey. In particular, this article briefly explores the competing legal interests that operate when journalists seek access to restricted areas, in this case aborginal land, in the course of an investigation. After considering the case and the issues it raises the author develops a hypothetical that draws out some of the deeper tensions in this area of the law. The article concludes with proposals for new apporoaches to the test developed by the High Court of Australia in Lange v Australian Broadcasting Corporation for the balancing of freedom to discuss political and governmental affairs—including the public right to know — against other legitimate objectives such as the maintence of property rights and the privacy interests that can be associated with propety rights.
REVIEW: Distortions of imperialism afflict media view of Islam
Authors: Robie David 
Published: February 2020

For journalists in New Zealand bemused by the apparent paranoia in Australia over the issue of 'boat people' in the wake of the international incident on the high seas off the northwestern coast involving the Norwegian freighter Tampa. Peter Manning's damning monograph clears much of the fog. Through two years of textual analysis, he has laid bare how Australia's discourse of fear came to be focused on some 4000 people on board leaky boats, seeking asylum without visas.
Challenges lie ahead for MTS in the Aotearoa public sphere
Authors: Paul Joanna 
Published: February 2020

Mo ratou, ma matou, ma koutou, ma tatouFor them, for us, for everyone
As the Māori Television Service (MTS) celebrates its first year on air, it is easy to forget the long and at times painful struggle to get there, the aspirations of those who have worked in, consulted, wrote, and protested their way through the various incarnations of Māori broadcasting. The incarnations include Māori programming on mainstream television, Aotearoa Television, the Electoral College, Te Manu Aute, Nga Aho Whakaari, MTS legislation and the exhaustive process of building a new channel for all New Zealanders. We pay homage to those who have gone before and their passion to see Māori Television for and by Māori, to hear our Reo, tell our stories and to bring our way of life to all New Zealanders.
Diversity, but gaps in how media can achieve MDGs
Authors: Harris Usha Sundar 
Published: February 2020

The 2008 AMIC conference theme, Changing Media, Changing Societies, Media and the Millennium Development Goals, also the title of this publication, highlighted the role of media in this development process, as the editors, Banerjee and Muppidi, point out: In our globalised world, the media is more than just a watchdog. Around the world, in every society, they play important roles including creating awareness, disseminating the relevant messages at various stages of the development process, providing channels of communication between various stakeholders, and ensuring transparency in this global effort of the UN to achieve its millennium development goals (p.3).
EDITORIAL: Introducing PJR
Authors: Robie David 
Published: February 2020

Journalism and related information and mass communication issues have a dearth of outlets in the South Pacific. While the region's news media has developed technically in leaps in bounds in the last decade and journalistic standards have risen, the region's information profile remains much the same. The major daily newspapers remain dominated by foreign ownership — the newest daily, The National in Papua New Guinea, is Malaysian-owned — and television/radio remains, in spite of the increasing number of privately owned FM broadcasters, in the hands of the state or, in the case of PNG's EMTV, an Australian television network.
A photographer's date with a nuclear death
Authors: Robie David 
Published: February 2020

President Jacques Chirac's controversial final round of nuclear tests at Moruroa and Fangataufa atolls in 1995 unleashed an unprecedented storm of international protest. And dilemmas for journalists covering the riots in Papeete and the junkets by French authorities. The Vanuatu government banned news reports on protests. A journalist on board the original environmental campaign ship Rainbow Warrior -- bombed by French secret agents a decade ago -- recalls the events. He was later arrested by the French military.
REVIEW: The challenge and encounters of journalism
Authors: Miva Peter 
Published: February 2020

Review of Pacific Journalism Review 1(1), edited by David Robie and Tande Temane. Port Moresby: South Pacific Centre for Communication and Development.
The challenges and encounters of journalism in the South Pacific have been seasonal, under scrutiny and threats, confrontations, legislation, criticism and praise— all inflicted on the profession. Little is documented to give readers different views about the media's role, and some of the basic characteristics about one of the most tiring and enjoyable tasks, being a journalist.
REVIEW: Vibrant, stimulating view of region's nationalism, media
Authors: Robson Alan 
Published: February 2020

Review of: Blood on their Banner: Nationalist Struggles in the South Pacific, by David Robie. London, Zed Books, 1989; Sydney: Pluto Press, 1990; Manila: Malaya Books, 1991.
Events in recent years in the South Pacific have dispelled hitherto widely held perceptions of the region as a peacefully modernising backwater of traditional societies. In particular, the 1987 coups in Fiji galvanised the attention of politicians and academics. But in truth, this was just one of a series of crises besetting South Pacific island states. David Robie's Blood on their Banner goes beyond the many accounts focusing on the Fiji coups to link together a range of events under the rubric of responses to colonialism and the emergence of Pacific nationalism. His credentials for doing this are excellent.
REVIEW: Independent news champion of the developing world
Authors: Robie David 
Published: February 2020

Review of News on a Knife-edge: Gemini Journalism and a Global Agenda by Richard Bourne. London: John Libbey.
'Biafra is dying bloodily and terror stricken. The triumphant Nigerian Army is advancing into the chaotic heart of General Ojukwu's breakaway country. The demoralised Biafran Army has been stunned by the blitz-krieg onslaught mounted by the Federal forces and now offering little resistance and feeling.'