bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN ANALISIS RASIO PROFITABILITAS PADA PT PUTRA KUNDUR TRANSPORTASI BATAM
Authors: Aznedra Aznedra , Putra Rizki Eka 
Published: July 2020

Penelitian ini dilakukan pada perusahan PT.Putra Kundur Trasnportasi Batam yang bergerak dalam bidang jasa transportasi laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu untuk memberikan penjelasan tentang perhitungan rasio profitabilitas dalam menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penelitian dari laporan keuangan beserta unsur-unsurnya untuk menilai kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja perusahaan PT. Putra Kundur Transportasi dalam menghasilkan laba yang optimal dengan menggunakan teknik analisis rasio profitabilitas. Metode analisis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan analisis rasio profitabilitas secara keseluruhan pada tahun 2018 lebih baik jika dibandingkan tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih sudah baik dilihat dari : Hasil pengembalian atas Aset ( Return on Asset ), Hasil pengembalian atas Ekuitas ( Return on Equity ), Marjin Laba Kotor ( Gross Profit Margin ), Marjin Laba Operasional ( Operating Profit Margin ), Marjin Laba Bersih ( Net Profit Margin )
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Authors: Situmeang Sahat Maruli Tua 
Published: July 2020

Kebijakan kriminal dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan kriminal dalam arti sempit dan kebijakan kriminal dalam arti luas. Kebijakan kriminal yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu tujuan akhir dari berbagai kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ilmiah ini adalah bagaimana kebijakan kriminal yang diambil dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam prespektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan data Lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam hal ini adalah bahwa pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) harus merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam arti bahwa setiap pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhatikan faktor yang mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. kebijakan non penal haruslah dioptimalkan karena hal tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila
KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA
Authors: Pane Musa Darwin 
Published: July 2020

Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang sudah diberlakukan sejak lama dan pertama kali diatur dalam undang-undang raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-19 AD. Indonesia hingga saat ini merupakan salah satu negara yang masih memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan tertentu yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Hukum positif di Indonesia saat ini sebagian besar berasal dari hukum Belanda pada era jaman kolonial, termasuk hukum pidana yang mengatur hukuman mati, walaupun pemerintah Belanda telah menghapuskan hukuman mati pada tahun 1870. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kebijakan hukuman mati ditinjau dari Hak Asasi Manusia ? dan 2) Bagaimana efektivitas hukuman mati bagi pelaku kejahatan di Indonesia ?. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum positif dan Hak Asasi Manusia. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian lepustakaan (library research) dan data Lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara, yaitu studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 1) Kebijakan hukuman mati apabila ditinjau dari Hak Asasi Manusia sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan hak hidup merupakan hak asasi yang paling hakiki. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya; dan 2) Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan di Indonesia pada kenyataannya sangat tidak efektif. Hal ini terlihat antara lain pada kejahatan narkoba. Para pelaku kejahatan narkoba banyak yang telah dihukum mati namun kejahatan narkoba semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas
TINDAK PIDANA PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
Authors: Yeni Nuraeni L. Alfies Sihombing, 
Published: July 2020

Abstract
Not all articles of the banking law can ensnare perpetrators of criminal acts as regulated in Article 49 and Article 50 of Law No.10 of 1998 concerning Amendments to Law No.7 of 1992 concerning Banking, so as long as it is not regulated by This law can be applied to the Criminal Code (KUHP), such as criminal acts relating to documents or scripts forgery, so the provisions of Article 263 or Article 264 of the Criminal Code can be applied to regulate fraud, or embezzlement can be imposed under article 372 of the Criminal Code which regulates embezzlement, Article 378 (fraud), Article 362 (theft). Given the banking function and strategic position as supporting the smooth payment system, implementing monetary policy and achieving financial system stability, it is necessary to have Good Corporate Governance, healthy, transparent banking institutions and uphold the principles of professionalism and compliance with applicable provisions and regulations which can subsequently minimizing criminal acts in the banking sector.
Key Word : Banking, regulation and criminal act
Abstrak
Tidak semua pasal-pasal dari undang-undang perbankan dapat menjerat pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka sepanjang tidak diatur oleh Undang-undang ini dapat diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti tindak pidana yang berkaitan dengan tindakan pemalsuan dokumen atau warkat, maka dapat diberlakukan ketentuan Pasal 263 atau Pasal 264 KUHP yang mengatur pemalsuan surat, atau penggelapan dapat dikenakan pasal 372 KUHP yang mengatur tentang penggelapan, Pasal 378 (penipuan), Pasal 362 (pencurian). Mengingat fungsi perbankan dan kedudukan strategis sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, maka diperlukan adanya Good Corporate Governance, institusi perbankan yang sehat, transparan serta menjunjung tinggi azas profesionalisme dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku yang selanjutnya dapat meminimalisasi dilakukannya tindak pidana di bidang perbankan.
Kata kunci : Perbankan, Peraturan dan tindak Pidana.
DELIK EUTHANASIA YANG DILAKUKAN MELALUI BANTUAN TENAGA KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA
Authors: Musa Darwin Pane Gunawan Napitupulu, 
Published: July 2020

ABSTRAK

Euthanasia adalah tindakan pengakhiran hidup secara tenang serta dilakukan oleh bantuan orang lain, tidak semua negara memandang hak mati sebagai hak sehingga larangan terjadi di berbagai negara termasuk indonesia. Melalui peraturan dalam Pasal 344 KUHP menghilangkan nyawa orang lain dengan kesungguhan orang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, sementara Pancasila dipandang memberikan ruang untuk Implementasi Euthanasia. Pancasila memberikan ruang sebab negara Indonesia menggunakan Pancasila sebagai fundamental bangsa dan Pancasila memiliki salah satu jiwa yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dengan artian meejawantahkan keberadaan Tuhan kedalam peradilan yaitu Hakim sebagai wakil Tuhan dimuka bumi. Berdasarkan teori hukum alam atau kodrat (neutral law theory) bahwa orang menaati hukum karena tuhan atau alam menghendaki demikian, teori ini dianut hingga abad pertengahan dan busa dibedakan antara teori hukum alam yang bersumber kan agaman yang mengembalikan segala sesuatunya pada kehendak tuhan.penulis memandang dengan tinjauan keberadaan Euthanasia sebagai hukum baru. Praktik bernegara yang dilaksanakan oleh negara republik Indonesia telah melarang tindakan yang disebut sebagai tindakan bunuh diri, namun satu sisi hukuman mati masih digunakan sampai pada hari ini. Semangat bangsa Indonesia, menjadi gambaran bahwa bangsa ini akan semakin maju. Euthanasia sebagai langkah mundur bagi sebagian orang, namun juga sebagai langkah cerdas memandang hukum kedepan sebagai peran nya menjadi social control bahwa hukum akan selalu bergerak mengikuti dinamika masyarakat.

Kata kunci: Euthanasia, Bunuh diri, Pancasila
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Authors: Gunawan Heri 
Published: July 2020

Kehadiran internet dengan berbagai media sosial yang ada saat ini dan digunakan oleh masyarakat membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, salah satu dampak negatif diantaranya adalah beredarnya berbagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan, termasuk ujaran kebencian (hate speech) di dunia maya. Setiap orang pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Setiap orang, dalam menyampaikan pendapatnya tidak boleh mengungkapkan kebencian terhadap satu suku, ras, agama atau golongan tertentu. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini antara lain adalah : 1) Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan maraknya ujaran kebencian (hate speech) yang beredar di media sosial; dan 2) Bagaimana penerapan penegakkan hukum pada para pihak yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis dan diharapkan mampu menggambarkan berbagai hal terkait dengan tinjauan yuridis mengenai ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan baik dengan studi dokumen maupun dengan melakukan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah : 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan upaya pencegahan berupa tindakan preventif; dan 2) Apabila tindakan pencegahan atau preventif tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari ujaran kebencian maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan penegakkan hukum yang merupakan tindakan represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.
Kata Kunci : Ujaran Kebencian (Hate Speech), Media Sosial, Kebebasan Berpendapat
Studi Komparasi Beberapa Pengendali untuk Pengontrolan Lampu Lalu Lintas Dua Persimpangan Berdekatan
Authors: Permana Muhammad Yudha 
Published: July 2020

Tujuan di lakukannya penelitian ini untuk merancang sebuah sistem lampu lalu lintas yang memiliki pewaktuan pergantian warna lampu yang efektif, merancang sebuah sistem yang dapat mengatur lampu lalu lintas menggunakan sistem Counter, adaptive fix timer, semi intellegent controller, dan Vehicle Actuated Controller untuk menghitung kepadatan kendaraan pada suatu jalur dalam dua persimpangan yang berdekatan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan pada jalur tersebut, dan membandingkan semua sistem yang dibuat agar dapat di ketahui mana sistem yang lebih unggul. Sistem Counter, Adaptive Fix Timer, Semi Intellegent Controller, dan Vehicle Actuated Controller merupakan sebuah intruksi pengontrolan PLC (Programmable Logic Controller) yang di buat menggunakan aplikasi Cx – programmer untuk mengontrol lampu lalu lintas pada simulator dua persimpangan yang di hubungkan secara serial dengan mikrokontroler Atmega2560 yang terdapat pada hardware interface. Setiap sistem memiliki keunggulan dari sistem lain dalam kondisi tertentu, setiap sistem memiliki nilai rata – rata waktu tunggu yang berbeda – beda sistem counter 8,04164, sistem Adaptive Fix Timer 10,82615, sistem Semi Intellegent Controller 9,99704, dan sistem Vehicle Actuated Controller 11,34686. Perancangan simulator dua persimpangan dibuat menggunakan apliksi LabVIEW yang di kontrol menggunakan PLC dan perbandinga setiap sistem berhasil dilakukan
Kepadatan Populasi Hama Utama Pada 2 Varietas Tanaman Jagung Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara
Authors: Thamrin Nining Triani , Sudartik Eka 
Published: July 2020

Rendahnya produksi tanaman jagung di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah serangan hama yang menyerang tanaman jagung yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas tanaman jagung, di pertanaman dijumpai beragam jenis hama yang menyerang tanaman jagung dan dilaporkan terdapat 70 jenis hama. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kepadatan populasi hama utama pada 2 varietas tanaman jagung di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pembuniang dan Desa Cenning Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang dimulai pada bulan Juli –Oktober 2019, dengan menggunakan 2 jenis varietas tanaman jagung yakni Varietas Sumo dan Varietas Bonanza. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditunjukkan bahwa tanaman jagung Varietas Sumo dijumpai hama Spodoptera litura (3.22 ekor), Ostrinia furnacalis (2.11 ekor) dan Helicoverpa armigera (1.44 ekor) dan pada Varietas Bonanza ditemukan hama Spodoptera litura (2.44 ekor), Ostrinia furnacalis (0.77 ekor) dan Helicoverpa armigera (0.67 ekor), hal ini dikarenakan tersedianya peruntukan makanan secara terus menerus yang menjadi tanaman inang utama dari ketiga hama tersebut.
Strategi Peningkatan Produktivitas Ternak Sapi Melalui Program SIWAB di Gorontalo
Authors: Fadwiwati Andi Yulyani , Hipi Awaludin , Hertanto Dedi , Nasiru Rahmat H.A , Rosdiana Rosdiana , Anas Serli 
Published: July 2020

Program UPSUS SIWAB merupakan sistem terintegrasi yang didukung dengan pengetahuan tentang reproduksi dan manajemen reproduksi yang terstruktur. Provinsi Gorontalo sebagai salah satu yang melaksanakan program UPSUS SIWAB mempunyai target - target yang perlu dicapai setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa tahun 2017 target akseptor sebesar 38.765 ekor, target bunting 21.321 ekor, sedangkan capaian inseminasi buatan (IB) dan kebuntingan masing - masing mencapai 14.249 ekor dan 5.455 ekor. Penelitian bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi peningkatan produktivitas ternak sapi melalui Program Siwab di Gorontalo. Pengambilan data bulan Januari sampai bulan Desember 2018 di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif kuantitatif melalui analisis matriks IFE dan EFE serta analisis SWOT. Alternatif strategi yang direkomendasikan dalam Peningkatan Produktivitas Ternak Sapi Melalui Program Siwab di Gorontalo adalah strategi SO yaitu meningkatkan motivasi peternak dalam meningkatkan produksi sapi dengan memberikan program pendampingan dan penyuluhan serta demonstrasi sehingga meningkat kemampuan peternak, mengoptimalkan SDM,mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, meningkatkan peran tim teknis dalam sosialisasi, pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam mengejar target program pemerintah, optimalisasi lahan hijauan pakan ternak untuk penambahan pakan konsentrat sehingga menambah daya saing pasar.
Pengaruh Umur Pemindahan Serta Jumlah Bibit pada Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi (Oriza sativa L.)
Authors: Sari Kun Rawan , Battong Umar , Sukiman Ardi 
Published: July 2020

Uji Pengaruh Umur Pemindahan Serta Jumlah Bibit pada Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi (Oriza sativa L.) Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Umur Pemindahan dan Jumlah Bibit Serta Intraksinya Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi. Di laksanakan di Desa Pepara Kecamatan Tanah Grorot Kabupaten Paser Pada Tanggal 27 September 2018 Sampai 24 Januari 2019. Dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dua factor Yaitu Berbagai Umur Pemindahan terdiri tiga taraf yaitu Umur Pemindahan umur 7 hari (w1), umur 14 hari (w2) dan 21 hari (w3) sebagai faktor pertama dan Jumlah Bibit terdiri tiga taraf yaitu diantaranya 1 bibit (j1), 2 bibit (j2) dan 3 bibit (j3) sebagai faktor kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umur Pemindahan (W) berpengaruh tidak nyata pada semua parameter, sedangkan perlakuan Jumlah Bibit (J) berpengaruh sangat nyata pada pengamatan jumlah anakan padi pada umur 2, 4 minggu setelah tanam dan berat 1000 biji gabah. Interaksi terhadap perlakuan umur pemindahan dan jumlah bibit berpengaruh tidak nyata pada semua parameter pengamatan dari tinggi tanaman hingga akhir pengamatan berat 1000 biji gabah.
THE PROVINCIAL URBAN AFFAIRS PRESENCE AS AN ORGAN OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION OF MUNICIPAL GOVERNMENT IN THE 70S AND 90S OF THE XIX CENTURY
Authors: Oganesyan Roman G. 
Published: July 2020

The article deals with the activity of the provincial presence for urban affairs — the body that establishes administrative supervision over the activities of city self-government bodies in the 70s and 90s of the XIX century. The study is based on the positions of pre-revolutionary lawyers who consider and analyze innovations in the Urban statute of 1870 and changes that occurred in 1892. First of all, it is worth noting that in post-reform Russia, the provincial presence for urban affairs was created to streamline the work on administrative control over city self-government bodies. Its organization was due to the need to oversee the correctness and legality of their rulings, as well as the desire to speed up the resolution of many cases that had previously often lain for a long time in the departments of the Governing Senate. The presence was mainly assigned to the functions of the administrative court, whose decisions were often not final. Based on archival materials of the post-reform period, the practice of administrative supervision concerning city self-government bodies is analyzed. Special attention is paid to the consideration of complaints from members of the city government on various grounds. After the city counter-reform, which resulted in the adoption of the new Urban statute, the provincial presence for city affairs was merged with the provincial presence for land affairs. This was done to simplify the work since the specifics of the activities of these bodies were almost the same. Thus, after combining the two presences into one, the new organization has the opportunity to monitor and analyze the most important issues related to the interests of the entire province. As a result, it was revealed that the activity of the provincial presence for urban affairs is also determined to an important extent by the public function.
Documentos Oficiais de Política Educacional Brasileira e Portuguesa: aproximações BNCC e OCEPE
Authors: Farias Cristiane dos Santos , Magalhães Cassiana 
Published: July 2020

Considerando a BNCC (BRASIL, 2017) e Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar - OCEPE (PORTUGAL, 2016), documentos de referência das Políticas Educacionais para a Educação Infantil de seus países, este artigo tem como objetivo apresentar um paralelo entre eles com vistas a discutir os documentos oficiais dos dois países e ainda, analisar trechos buscando possíveis aproximações. Os dados foram organizados por meio do projeto de pesquisa intitulado: “Os impactos dos documentos oficiais para a organização do currículo na educação infantil no Brasil e em Portugal”. A pesquisa de abordagem qualitativa consistiu na análise dos documentos oficiais, partindo da busca por descritores, subdivididos em três categorias de análise, a saber: (1) Enquadramento Geral e Educação Infantil; (2) Áreas de Conteúdo e Campos de experiência; (3) Continuidade Educativa e Transições e A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Os dados revelaram aproximações entre os dois documentos, especialmente no sentido de subsidiar a elaboração de currículos voltados para a educação infantil. E ainda, tais orientações são condição, porém não suficientes, faz-se necessário estudo, interlocução com cada realidade e, articulação com uma teoria, capaz de compreender o desenvolvimento humano.
Recebido em: 16/03/2020.Aprovado em:15/05/2020.
WORKSHOP HYPNOMOTIVATION PADA SMA IT Al ICHWAN CIKARANG
Authors: Sutan Faisal  , Syamsul Tri Andika  
Published: July 2020

Mengemban tugas utama seorang dosen terdiri dari tiga tridharma, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Universitas Buana Perjuangan, lewat lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM), berusaha memenuhi Tri Dharma tersebut dengan melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat, seperti workshop hypnomotivation pada siswa yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan pikiran dan penguasaan emosi siswa pada akhirnya memotivasi siswa dan terasahnya kecerdasan yang berefek penongkatan prestasi belajar siswa. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah: Ingin mengetahui adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Sasarannya adalah para siswa di SMK IT Al Ichwan Cikarang. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada workshop hypnomotivation ini dilakukan dengan beberapa teknik penyampaian materi yaitu ceramah, praktek, diskusi dan games. Hasil yang didapat dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah siswa/siswi memahami mengenai isi materi hypnomotivation dan bisa mempraktekan untuk meningkatkan prestasinya selain itu para peserta merasa mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang cara belajar yang efektif,
Kata Kunci : Hypnomotivation, Prestasi