bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Potret Harmoni Kehidupan Keagamaan di Kabupaten Bojonegoro
Authors: Hamdi Ahmad Zainul 
Published: March 2020

This study aims to investigate the reasons why violence and religious conflict occurred in Bojonegoro district do not lead to radical actions. Departing from the fundamental question, “why does violence and religious conflict not extend into radical actions even though the potential for religious radicalization exists and even explode into destructive social conflict?”, this study found that there are two main factors that make religious life among believers in Bojonegoro keep running in balance and harmonious way, namely cultural and structural factors. The most important cultural factor is the existence of cross-cutting affiliation where there are neutral social spaces that make people from different backgrounds meet without being troubled by their primordial identity. Meanwhile, structural factors that prevent radical action and religious conflict are the presence of the State as a neutral and decisive party; institutionalization of assurance of freedom of faith; and the activeness of the State in early prevention and conflict mediation.
[
Studi ini bertujuan untuk melihat mengapa di wilayah Bojonegoro kekerasan dan konflik keagamaan nyaris tidak pernah meledak secara berarti. Berangkat dari pertanyaan mendasar, faktor-faktor apakah yang menyebabkan tidak terjadi proses radikalisasi keagamaan, sekalipun terdapat beberapa potensi konflik yang sebetulnya bisa meledak menjadi kekerasan atau konflik sosial yang destruktif, penelitian ini menemukan bahwa ada dua faktor penting yang mampu menjaga kehidupan keagamaan masyarakat Bojonegoro tetap seimbang, yaitu kultural dan struktural. Faktor kultural terpenting adalah bekerjanya cross-cutting affiliation. Terdapat ruang-ruang sosial netral yang mempertemukan orang-orang dari latar belakang berbeda, tanpa dibebani oleh identitas-identitas primordial. Sementara, faktor struktural yang mencegah radikalisasi dan konflik keagamaan adalah hadirnya negara sebagai pihak yang netral dan tegas; institusionalisasi jaminan kebebasan berkeyakinan; dan keaktifan negara dalam melakukan pencegahan dini dan memediasi konflik.]
Implikasi Diskursus Kristianitas dalam Serat Dharmogandhul dan Pemikiran Kiai Ibrahim Tunggul Wulung terhadap Komunitas Kristen Tegalombo Pati
Authors: Dikawati Reni , Sariyatun Sariyatun , Warto Warto 
Published: March 2020

Javanese Christianity construction is not only built on the basis of biblical interpretation. Discourse and knowledge contained in literary texts show the existence of acceptance capacity, communication patterns and adjustments to the cultural context, as well as the important role of the agency. Dharmogandul manuscript is a text that is part of the construction of ideas, values, ideas, about Christianity that is understood by Javanese people. This study aims to examine the dynamics of the Dharmogandul fiber texts and discourses with genealogy approaches, connect and compare with the thoughts of Kiai Ibrahim Tunggul Wulung as a real life context, as well as psychological figures that provide worldview to the Christian community in Tegalombo, Pati. Exploring Dharmogandul fiber genealogy shows that the text originated from the concept of religiosity, in the historical development there was a shift in the meaning of Dharmogandul fiber in syncretic direction, until it became attached and became part of the comparison of formalistic religion. The results of the study showed some contradictions and comparisons in accommodating the discourse of meeting several religions in the Dharmogandul fiber with the real conditions of the Tegalombo Christian community.
[Kontruksi Kristen Kejawen tidak hanya dibangun atas dasar penafsiran kitabiah. Wacana dan pengetahuan yang termuat dalam teks sastra menunjukkan adanya kapasitas penerimaan, pola komunikasi, dan penyesuaian konteks kultur, serta peran penting agency. Serat Dharmogandul merupakan salah satu teks yang menjadi bagian dari kontruksi ide, nilai dan gagasan mengenai kekristenan yang dipahami masyarakat Jawa. Penelitian ini bertujuan menelaah dinamika teks dan wacana serat Dharmogandul dengan pendekatan geneologi serta menghubungkan dan membandingkannya dengan pemikiran Kiai Ibrahim Tunggul Wulung sebagai real life context, sekaligus figur psikologis yang memberikan worldview terhadap komunitas Kristen di Tegalombo, Pati. Jelajah geneologi serat Dharmogandul menunjukkan bahwa teks berawal dari konsep religiusitas kemudian bergesr ke arah sinkretis lalu menjadi bagian dari perbandingan agama formal. Hasil penelitian menujukkan pertentangan dan perbandingan dalam mengakomodasi wacana perjumpaan beberapa agama dalam serat Dharmogandul dengan kondisi riil komunitas Kristen Tegalombo.]
Revitalisasi Identitas Diri Komunitas Masjid Saka Tunggal Banyumas, Masjid Raya Al Fatah Ambon, dan Masjid Agung Jami’ Singaraja Bali dalam Perubahan Budaya Global
Authors: Salehudin Ahmad 
Published: March 2020

This study examines how three communal mosques: Masjid Saka Tunggal Cikakak Banyumas, Masjid Raya Al Fatah Ambon, and Masjid Agung Jami’ Singaraja respond toward globalization. Globalization that is characterized with the territorial demarcations of states’ administration jurisdiction, political currents, economic strata, and religions has shaped global villages with cultural homogeneity as its estuary. Strong cultures tend to crush the vulnerable cultures. These conditions tend to generate a dilemma for the existence of an identity, including the identity of communal mosques. However, communal mosques are not merely a set of inanimate objects which can only passively accept external influences. They are a collection of beings who “tactically” respond to the “strategy” of the global cultural cooptation. The result of this study reveals that communal mosques become a collective awareness of each its individual to respond to and live the life amidst the increasingly uncontrollable wave of global cultures. Global cultures, as long it benefits, are adapted and adopted to strengthen their communal identity and, otherwise, left when they bring disadvantages. In order to protect communal identities, the result of this study offers three ways: habituation and institutionalization of the communal identity, reinforcing the ancestral authority, and affirming the institutional vision and mission.
[Penelitian ini mengkaji respon tiga komunitas masjid, yaitu Masjid Saka Tunggal Cikakak Banyumas, Masjid Raya Al Fatah Ambon, dan Masjid Agung Jami’ Singaraja terhadap globalisasi. Globalisasi yang ditandai oleh menghilangnya batas-batas administrasi negara, aliraan politik, strata ekonomi, dan agama telah membentuk kampung global dengan homogenisasi budaya sebagai muaranya. Budaya yang kuat cenderung menggilas budaya yang lemah. Kondisi ini cenderung melahirkan dilema bagi eksistensi identitas, termasuk identitas komunitas masjid. Namun demikian, komunitas masjid bukanlah sekumpulan benda mati yang hanya bisa pasrah menerima pengaruh luar, tetapi sekumpulan mahluk hidup yang “taktik” untuk merespon “strategi” kooptasi budaya global. Hasil penelitian menunjukkan masjid-masjid komunitas menjadi collective awareness para individu untuk merespon dan menjalani kehidupan di tengah samudra budaya global yang semakin tak terkendali. Budaya global diadaptasi dan diadopsi selama bermanfaat untuk menguatkan identitas komunitasnya, dan bersikap acuh jika tidak sesuai atau membahayakan. Untuk melindungi identitas komunitasnya, ada tiga hal yang dilakukan, yaitu melalui pembiasaan dan pelembagaan identitas komunitas, meneguhkan otoritas leluhur, dan peneguhan visi misi lembaga.]
Urgensi Sejarah Sosial Sebagai Konsep Teoretis Bagi Living Hadith di Indonesia
Authors: Dewi Subkhani Kusuma 
Published: March 2020

The perspective on Islamic history has become an important topic of discussion in Islamic studies. Its existence, at the same time, is also very helpful in the study of texts, such as the interpretation of the Alqur'an or riwâyat and dirâyat studies of Hadith. But the existence of social history as a new theoretical concept came later. A perspective that emphasizes on the sociological aspects of a collection of events, social history also puts forward the process of criticism in it, as has been done by peripheral social history. In the first sub-chapter, this article needs to show that such a perspective has long been carried out by Muslim historians, such as Ibn Khaldun, or Hamzah Al-Sam'ani's Tarikh Jurjan. Unlike the political perspective, the history of Muslim societies have varieties of fragments, different kinds of local tradition and focus on social history. The second part of this article proves that the existence of ijâzah (authorization) as a juristic authority through the tradition of sanad is another way of the documentation for the transmission (or also transformation) of Hadith in the community. Hadith authority does not take place statically. Social history narratives in this context will be able to provide evidence that authority of Hadith local religious leaders would not be possible if there were no community acceptance as explored by its various dimensions (economic, social, political, religious) through social history.
[Cara pandang terhadap sejarah islam telah menjadi topik diskusi penting dalam studi Islam. Keberadaannya, pada saat yang sama, juga amat membantu studi teks, seperti tafsir Qur’an ataupun studi riwâyat dan dirâyat Hadith. Tetapi keberadaan sejarah sosial sebagai sebuah konsep teoritik baru datang belakangan. Sebuah cara pandang yang menekankan pada aspek sosiologis sebuah kumpulan peristiwa, sejarah sosial juga mengedepankan proses kritisisme di dalamnya, seperti yang telah dilakukan oleh sejarah sosial pingiran. Pada sub-bab pertama, artikel ini berkebutuhan untuk menunjukkan bahwa cara pandang seperti ini telah lama dilakukan oleh sejarawan muslim, seperti Ibn Khaldun, ataupun Tarikh Jurjan karya Hamzah Al Sam’ani. Berbeda dengan perspektif politik, sejarah masyarakat muslim adalah ragam fragmen, ragam sejarah lokal yang berbeda-beda, focus pada sejarah sosial. Bagian kedua dari artikel ini membuktikan bahwa keberadaan ijâzah (otorisasi) sebagai penyambung otoritas keulamaan melalui tradisi sanad merupakan bahasa lain dari dokumentasi transmisi (atau juga transformasi) Hadith di masyarakat. Otoritas Hadith tidak berlangsung secara statis. Narasi sejarah sosial pada konteks ini akan mampu menyuguhkan bukti bahwa suatu otoritas atau kewenangan Hadith para local religious leaders tidak akan mungkin diakui bila tidak ada penerimaan masyarakat sebagaimana diekplorasi ragam dimensinya (ekonomi, sosial, politik, agama) melalui sejarah sosial.]
The Social - Political Significance of Ruwatan Desa Ritual
Authors: Wahidah Hidayatul , Afandi Akhmad Jazuli 
Published: March 2020

The Punden of Mbah Sentono is a sacred landscape that is used frequently by people to increase their spirituality. It is recognized as a sacred place to perform rituals such as tahlilan, slametan and ruwatan desa. The main issue I raise in this paper concerns the social-political significance of the rituals. The three main questions are, first, how is ruwatan practiced in the Punden of Mbah Sentono? Second, how have political actors used the ritual in the punden as a political tool in an election? The last, how have people also used the ritual in the punden to counter the political actors’ use the ritual? I will show that the rituals do have social-political significance and argue that both political actors and people in society have mutual relations through the rituals. From this point of view, I state that ritual in the Punden of Mbah Sentono is divided into two time periods, “during election period” and “after election period”. “The ritual during election period” are tahlilan and slametan which are handled by the candidates of the local election to build political support, whereas “the ritual after election” is ruwatan desa which is also used by the winner for negotiation and reconciliation to ease the negative impacts of the competitions during the local election, which affect people. On the other hand, people also use the rituals to ask for financial support from the candidates for holding big ruwatan desa and kirap. In the years before and after the election, ruwatan desa is held as small events. In this research, I analyze the social-political significance of ritual, using a theoretical framework informed by Kertzer.
[Punden Mbah Sentono adalah tempat sakral yang sering digunakan sebagai tempat spiritual oleh orang-orang untuk meningkatkan spiritualitas mereka. Punden tersebut diakui sebagai tempat sacral untuk melakukan tahlilan, slametan dan ruwatan desa. Isu utama yang saya angkat didalam tesis ini adalah siknifikansi social-politik pada ritual. Ada tiga pertanyaan utama; yakni, pertama, bagaimana ruwatan desa ritual dipraktekkan di punden Mbah Sentono? kedua, bagaimana actor politik menggunakan ritual didalam punden sebagai alat politik didalam pemilihan? Terakhir, bagaimana masyarakat menggunakan ritual di punden untuk keluar dari actor politik? Saya akan menunjukkan bahwa ritual mempunyai siknifikansi social-politik dan beranggapan bahwa actor politik dan masyarakat mempunyai hubungan timbal balik melalui ritual.]
Nama Tuhan dalam Alquran dan Injil Berbahasa Arab
Authors: Yahya Yuangga Kurnia 
Published: March 2020

This research aimed to understanding the concept of divinity in Arabic culture through lexemes which mean God used in the Qur’an dan Arabic Gospel. Lexeme is a smallest unit of meaning that formes a word. From the lexem, words, phrases, clauses, and discourses are formed according to Arabic’s concept of divinity. This research uses a semantic approach, through discussion on form and meaning, Brown-Yule’ s idea of text and co-text, and Sapir-Whorf hypothesis on culture and language. This research found that the lexeme of Allah (God) has been known by Arabic people before the birth of Islam and Christian. This lexeme means the name of the highest God in Arabic polytheism and was estimated to be used from the fifth century BC. Arabic Christians used this lexeme as the translation of “God” and referred to “The Only One God” about 500 years before Muhammad’s birth. The lexemes of God in the Quran could be named as Allah, Rabb, Ilah, dhmir (ana, anta, huwa, and nahnu), and the names of Allah (sifat-Allah wa asma-Allah), while the lexemes of God in Arabic Gospels are Allah, Rabb, Ilah, ab (father), Yasu’ (Jesus), al-Ruh al-Quds (Holy Spirit), al-Ibn (Son), as-Sayyid (Lord), al-Mu’allim (Master), al-Malik (King), and dhamir (ana, anta, and huwa). The lexeme of Allah, Rabb, and Ilah are found in both the Qur’an and Arabic Gospel, but these lexemes have some differences in word category, sintaxis function, and semantic role. Furthermore, another lexeme are used with same purpose, such as presenting a more complete and more familiar picture of God.
Editorial
Authors: Campani Giovanna , Terrón-Caro Teresa 
Published: March 2020

La revista Collectivus, con esta nueva publicación del volumen 6, número 2, titulado “Derechos Humanos y Migraciones Femeninas. Una mirada transdisciplinar”, ofrece un espacio monográfico inédito cuyo propósito es profundizar el estudio sobre los movimientos humanos mundiales analizando, especialmente, la realidad y el enfoque femenino.Los 12 artículos que componen este monográfico abordan temas como las relaciones de poder, las dificultades socioeconómicas de la mujer migrante o los desafíos de la Agenda 2030 relativos a los movimientos migratorios, entre otros, siempre desde una perspectiva de género y haciendo hincapié en la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres migrantes. AbstractCollectivus magazine, with this new publication of volume 6, number 2, entitled “Human Rights and Female Migrations. A transdisciplinary look ”, offers an unprecedented monographic space whose purpose is to deepen the study of world human movements, especially analyzing the reality and the feminine approach.The 12 articles that make up this monograph address issues such as power relations, socio-economic difficulties of migrant women or the challenges of the 2030 Agenda related to migratory movements, among others, always from a gender perspective and emphasizing vulnerability to which migrant women are exposed.
Salário-Maternidade e suas Alterações: um Direito Previdenciário, Trabalhista e Constitucional à Maternidade
Authors: Yano Bruna Roberta Mendes Pequito 
Published: March 2020

Com o advento da Revolução Industrial, houve a ruptura com o modelo de sociedade feudal para a sociedade capitalista e a mulher ingressou no mercado de trabalho. Diante das injustiças sofridas pelas mulheres nas indústrias, surgiram as primeiras leis de proteção ao trabalho da mulher. Tem-se assim a proteção à maternidade, com a consequente concessão do salário-maternidade, assegurada pela Constituição Federal de 1988 e pelas leis previdenciárias vigentes. Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo geral evidenciar a importância da viabilização e da divulgação da legislação previdenciária numa linguagem acessível e de fácil compreensão e assimilação pelo cidadão, traçando os contornos, características e hipóteses referentes ao salário-maternidade, e principalmente às respectivas alterações legislativas. Para alcançar o objetivo proposto, a pesquisa pode ser caracterizada como revisão bibliográfica, que envolve embasamento teórico, voltado à promoção e à efetivação de direitos constitucionais, trabalhistas e previdenciários materializados no salário-maternidade. Palavras chave: Salário-Maternidade. Proteção. Cidadania. Abstract With the advent of the Industrial Revolution, there was a break with the feudal society model for capitalist society and women entered the job market. Faced with the injustices suffered by women in the industries, the first laws to protect women´s work appeared. Thus, there is maternity protection, with the consequent granting of maternity wages, ensured by the Federal Constitution of 1988 and by the current social security laws. Thus, this article has the general objective of highlighting the importance of enabling and disseminating social security legislation in an accessible and easily understood and assimilated language by the citizen, tracing the contours, characteristics and hypotheses regarding maternity wages, and especially the respective legislative changes. To achieve the proposed objective, the research can be characterized as a bibliographic review, which involves a theoretical basis, aimed at the promotion and enforcement of constitutional, labor and social security rights materialized in the maternity wage. Keyword: Maternity Salary. Protection. Citizenship.
América Latina y el desafío de la planificación basada en capacidades. Aportes preliminares desde la experiencia de Chile
Authors: Álvarez Fuentes Gonzalo , Figueroa Sepúlveda Margarita 
Published: March 2020

Las transformaciones en el contexto estratégico, caracterizadas por la emergencia de amenazas no tradicionales, la interdependencia y la incertidumbre, han propiciado el cambio en los modelos de planificación de la defensa. Varios países, principalmente pertenecientes a OTAN han transitado desde el modelo tradicional de planificación basado en amenazas hacia el nuevo modelo de planificación basado en capacidades. En el caso de América Latina, solo unos cuantos países han iniciado este tránsito, que además de responder a las transformaciones en el contexto estratégico, implica numerosos requerimientos y desafíos para su puesta en funcionamiento.
Considerando las distintas realidades que enfrentan los países latinoamericanos, ¿están estos preparados para enfrentar los desafíos que considera la planificación basada en capacidades? A partir del caso de Chile, que ha iniciado el proceso de tránsito hacia la planificación por capacidades, se sostiene que su implementación requiere de condiciones organizacionales y presupuestarias para una efectiva operacionalización, así como una mayor coordinación entre los diversos organismos del Estado. Además, se requiere de un sistema de asignación presupuestaria en coordinación y coherencia con los objetivos y estrategias definidas en la planificación, con el fin de asegurar el uso eficiente de los recursos asignados.
Evaluasi Model Discrepancy: Salah Satu Model Evaluasi Program Konseling
Authors: Saputra Wahyu Nanda Eka 
Published: March 2020

Konseling adalah jantung hati layanan bimbingan dan konseling. Pentingnya layanan konseling merupakan sebuah peluang dan sekaligus tantangan. Peluang dalam hal ini, konselor memiliki peluang yang besar jika mampu mengimplementasikan program konseling dengan baik untuk mengentaskan masalah siswa. sekaligus tantangan, konselor tidak bisa dihindarkan dari kebiasan konselor yang mengimplementasikan program konseling yang tidak sesuai dengan standar.
Pentingnya program konseling ini, tentunya membutuhkan satu usaha untuk menilai keberhasilan program konseling. Salah satunya adalah dengan melaksanakan evaluasi. Tipe evaluasi yang bisa digunakan adalah evaluasi dengan model discrepancy. Makalah ini akan mendeskripsikan evaluasi model discrepancy untuk melihat kesenjangan performa program konseling dengan standar yang ditentukan.
Use of a Fascia Lata Autograft to Reconstruct a Large Triceps Tendon Defect After En-Bloc Resection of a Soft-Tissue Sarcoma
Authors: Clancy Rachel , Lim Zachary , Ravinsky Robert A. , O'Neill Anne , Ferguson Peter , Wunder Jay 
Published: March 2020

Case:
In this report, we present the case of a patient undergoing en-bloc resection of a large triceps soft-tissue sarcoma, requiring reconstruction of the triceps tendon including its distal insertion. We describe a surgical technique using fascia lata (FL) autograft to reconstruct the patient's extensor mechanism with long-term follow-up and functional results.

Conclusions:
FL autograft is a viable option for reconstruction of large tendinous defects. It is simple and straightforward to harvest, inexpensive when compared with alternatives, with many potential applications.
Time-Dependent Magnetic Resonance Imaging Changes in Occult Femoral Neck Fracture During Conservative Treatment
Authors: Yoshida Naoki , Tsuchida Yoshihiko , Murakami Hiroko , Shirakawa Tetsuya , Futamura Kentaro , Kohzuki Masahiro 
Published: March 2020

Case:
A 53-year-old woman presented to the emergency department with persistent left hip pain after a fall while riding a bicycle. Although x-ray imaging revealed no evidence of fracture, an abnormal intensity vertical line along the left femoral neck was observed in the magnetic resonance imaging (MRI). Furthermore, 2 weeks after injury, MRI revealed a newly developed abnormal intensity oblique band at the femoral neck. After discussing several treatment options with the patients, she chose the conservative treatment.

Conclusion:
Careful follow-ups and MRI were undertaken 6 times within 32 weeks. Bone union was observed 32 weeks after the injury, and no bone displacement was observed.
Osseointegration for Amputees
Authors: Hoellwarth Jason Shih , Tetsworth Kevin , Rozbruch S. Robert , Handal M. Brianne , Coughlan Adam , Al Muderis Munjed 
Published: March 2020

» Osseointegrated prostheses provide a rehabilitation option for amputees offering greater mobility, better satisfaction, and higher use than traditional socket prostheses.» There are several different osseointegrated implant designs, surgical techniques, and rehabilitation protocols with their own strengths and limitations.» The 2 most prominent risks, infection and periprosthetic fracture, do not seem unacceptably frequent or insurmountable. Proximal amputations or situations leading to reduced mobility are exceptionally infrequent.» Osseointegrated implants can be attached to advanced sensory and motor prostheses.