bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Implementasi Kebijakan Brigade Siaga Bencana Dalam Tanggap Darurat Di Kabupaten Bantaeng
Authors: Aljurida Azhar , Zulkifli Muhammad 
Published: September 2020

Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat dikabupaten Bantaeng sebagai salah satu produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Bantaeng bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan efisien, namun produk kebijakan tidaklah cukup hanya dengan membuatnya semata melainkan juga perlu diimplementasikan dengan baik sehingga harapan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan sesuai dengan tujuan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mendekripsikan dan menggambarkan secara utuh informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan dari pendekatan teori implementasi van meter dan van horn menunjukkann bahwa Brigade siaga bencana bertujuan untuk mendekatkan dan mempercepat penanganan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh satgas khusus dan terampil yang siaga selama 24 jam penuh, Faktor kondisi alam yang ada dikabupaten Bantaeng terutama dari aspek geografi dan topografi, terkadang menjadi penyebab keterlambatan penangan kesehatan bagi masyarakat, Brigade siaga bencana kabupaten Bantaeng mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dan rumah sakit dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat atau penangan kesehatan pra rumah sakit.
Rekrutmen Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif 2019
Authors: Cumaedy Achmad , Sarofah Riska 
Published: September 2020

This study describes the Golkar Party recruitment process in the 2019 Legislative Election with a case study of the allocation of seats in the Tangerang Districts A and B districts. The problem of recruitment has an impact on the distribution of legislative candidates in allocating DPRD seats, in PKPU RI Number 16 Year 2017 Concerning the Arrangement of Electoral Districts and Chair Allocation Members of the Regency/City Regional People's Representative Council in the General Election, that the seat allocation is a determination of the number of seats in an electoral district. This study used qualitative methods by conducting in-depth interviews and literature studies through sources relevant to this research. The results of the study show that the Golkar Party recruitment pattern is still using the old pattern, namely by using the recruitment system during the new order and trying to retain traditional (old) voters. In the upcoming recruitment, Golkar must involve various elements in the community and the beginning of the recruitment must start from the "grassroots" which can gradually occupy the party management positions.
Keywords: Recruitment, Golkar Party, Seat Allocation, and Electoral District.
Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
Authors: Hilman Yusuf Adam , Rahayu Wakhidah Agustin 
Published: September 2020

The management of the budget at the level of the village is an important thing because of a limited budget as a means of achieving welfare, But it should be noted that it needs to use measurements So that it can be known whether the management of we already have the by the regulations. This research is qualitative descriptive with an emphasis on depiction studies to answer the formulation of the problem at hand. The results of the study explained that indicators of the quality of accountability the management of APBDes lembah Village, Indicators include: accountability leadership, accountability process, accountability, and accountability policy program implemented in The village Lembah administration. In terms of interviews with informants that start over the formulation of management APBDes to accountability APBDes have included all society elements village, all criteria met.
Pengelolaan anggaran di level desa merupakan hal penting karena anggaran merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan, namun perlu diperhatikan bahwa perlu adanya pengukuran terhadap penggunaannya, sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan aturan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penekanan pada penggambaran hasil kajian untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menjelaskan bahwa indikator akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Lembah, indikator tersebut meliputi: akuntabilitas kepemimpinan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Lembah. Ditinjau dari hasil wawancara dengan informan bahwa mulai dari awal proses penyusunan APBDes sampai pertanggungjawaban pengelolaan APBDes sudah mengikutsertakan seluruh unsur masyarakat desa, semua kriteria terpenuhi.
Optimalisasi Sektor Pariwisata Pulau Kenawa Guna Meningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)
Authors: Lestanata Yudhi , Zitri Ilham 
Published: September 2020

Human life is highly dependent on natural resources. It is the main and fundamental capital to meet the needs of human life. In this regard, optimizing the use of natural resources must be achieved by considering the potential aspects, conformity sustainability, and consistency, of the benefits to realize its sustainability. To achieve this optimization required the maintenance action at the point of normal balance. This study aims to find out how the role of Local Government in optimizing the potential of tourism in Kenawa Island and what are the factors inhibiting the optimization of tourism potential in Kenawa Island. This type of research is qualitative descriptive, taking the location in Poto Tano Village Poto Tano Sub-district, West Sumbawa Regency, data source in this research is primary data and secondary data. Based on the results of the research indicates that the optimization efforts undertaken by the Regional Government in developing the tourism potential of Kenawa Island are with community participation, environmental carrying capacity, promotion, the involvement of all stakeholder, local ownership involvement, resource utilization continues, accommodating community aspirations, monitoring and program evaluation, environmental accountability, community training.
Kehidupan manusia sangat tergantung pada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan modal utama dan fundamental untuk memenuhi kebutuhan kehidupan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka optimalisasi penggunaan sumber daya alam harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek potensi, kesesuaian, kelestarian dan konsistensi manfaat untuk mewujudkan keberlanjutannya. Untuk mencapai optimalisasi ini diperlukan adanya tindakan pemeliharaan pada titik keseimbangan yang normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalisasikan potensi wisata di Pulau Kenawa serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi potensi wisata di Pulau Kenawa. Jenis penelitian ini adalah deskriftif kualitatif, mengambil lokasi di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi wisata Pulau Kenawa adalah dengan partisipasi masyarakat, daya dukung lingkungan, promosi, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, keterlibatan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, monitor dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat.
Problematics of Multiparty Systems in Indonesia
Authors: Adiguna Aditya Putera , Rifaid Rifaid , Rusnaedy Zaldi 
Published: September 2020

Political parties are not only an important part of the many functions they carry out such as representation, recruitment and outreach), but there are complex relationships between parties and form work systems in their political practice. Party system is an analysis to examine party behavior as part of a system, that is, how each party interacts with each other. the party system consists of single parties, dual parties and multiparty parties. This paper tries to identify various kinds of problems caused by the application of a multiparty system by using literature studies based on upstream research. Indonesia is a democratic country that adopts a multiparty system in its political activities which is characterized by the many parties competing for government power. A multiparty system when combined with a presidential government system raises various problems, such as the possibility of electing a minority president, too many parties joining the coalition to become a fat coalition, and the stability of the government is disrupted.
Partai politik tidak hanya merupakan bagian penting dari banyak fungsi yang dilakukan seperti perwakilan, rekrutmen dan penjangkauan, tetapi ada hubungan yang kompleks antara partai-partai dan pembentukan sistem kerja dalam praktik politik. Sistem kepartaian adalah analisis untuk memeriksa perilaku partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana masing-masing pihak berinteraksi satu sama lain. sistem kepartaian terdiri dari partai tunggal, dwi-partai dan partai multipartai. Artikel ini mencoba mengidentifikasi berbagai jenis masalah yang disebabkan oleh penerapan sistem multipartai dengan menggunakan studi literatur berdasarkan penelitian terdahulu. Indonesia adalah negara demokratis yang mengadopsi sistem multipartai dalam kegiatan politiknya yang ditandai oleh banyak pihak yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintah. Sistem multipartai ketika digabungkan dengan sistem pemerintahan presidensial menimbulkan berbagai masalah, seperti kemungkinan memilih presiden minoritas, terlalu banyak partai yang bergabung dalam koalisi untuk menjadi koalisi yang gemuk, dan stabilitas pemerintahan terganggu.
Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19
Authors: Abdullah M. Amin 
Published: September 2020

Hubungan agama dan ilmu menurut Ian G. Barbour dapat diklasifikasi menjadi empat corak, yaitu, Konflik, Independen, Dialog dan Integrasi. Apa implikasi dan konsekwensi dari paradigma Dialog dan Integrasi jika diterapkan dalam keilmuan agama, khususnya agama Islam, melalui perspektif pemikir Muslim kontemporer. Hal ini penting karena praktik pendidikan dan dakwah agama pada umumnya masih menggunakan paradigma Konflik dan Independensi. Baik yang menggunakan paradigma Konflik dan atau Independen maupun paradigma Dialog dan Integrasi akan besar berpengaruh pada pembentukan budaya berpikir sosial-keagamaan baik di ruang privat maupun publik. Argumen yang hendak diajukan adalah bahwasanya hubungan antara agama, dalam hal ini ‘Ulumu al-din (ilmu-ilmu agama Islam) dan ilmu, baik ilmu kealaman, sosial maupun budaya meniscayakan corak hubungan yang bersifat dialogis,
integratif-interkonektif. Hubungan antara disiplin ilmu keagamaan dan disiplin ilmu alam, sosial dan budaya di era modern dan post-modern adalah bersifat semipermeable, intersubjective testability dan creative imagination. Studi Keislaman (Dirasat Islamiyyah) kontemporer memerlukan pendekatan multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Linearitas ilmu dan pendekatan monodisiplin dalam rumpun ilmu-ilmu agama akan mengakibatkan pemahaman dan penafsiran agama kehilangan kontak dengan realitas dan relevansi dengan kehidupan sekitar. Budaya berpikir baru yang secara mandiri mampu mendialogkan sisi subjective, objective dan intersubjective dari ilmu dan agama menjadi niscaya dalam kehidupan multireligi-multikultural dan terlebih di era multikrisis yang melibatkan sains, kesehatan, sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, keuangan sekaligus akibat penyebaran pandemi Covid-19 di dunia sekarang ini. Kesemuanya ini akan mengantarkan perlunya upaya yang lebih sungguh-sungguh dan ketekunan untuk melakukan rekonstruksi metodologi studi keilmuan dan metodologi studi keagamaan di tanah air sejak dari hulu, yakni filsafat ilmu dan filsafat ilmu-ilmu keislaman sampai ke hilir, yaitu proses dan implementasinya dalam praksis pendidikan dan dakwah keagamaan.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011)
Authors: Lubis Diana 
Published: September 2020

Sengketa tanah adalah tentang sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah sedangkan yang lainnya adalah sengketa hak dan sengketa batas/letak tanah. Hal ini jelas menunjukkan, sebagian besar masyarakat telah mengetahui hak mereka terhadap tanah yang mereka miliki dan kuasai.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi unsur dari perbuatan melawan hukum, bagaimana hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak. bagaimana pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa hak.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk mentelaah data-data sekunder.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak terjadi apabila dilakukn pengambilan dan penguasaan tanah-tanah yang sudah dimiliki/dikuasai oleh masyarakat. Hak seseorang atas tanah semestinya harus dihormati, dalam pengertian tidak boleh orang lain melakukan tindakan yang melawan hukum untuk memiliki/menguasai tanah tersebut. Hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak dapat berupa sertifikat, bukti hak tertulis non sertifikat atau pengakuan/ keterangan yang dapat dipercaya kebenarannya. Jika penguasaan atas tanah dimaksud hanya didasarkan atas kekuasaan, arogansi atau kenekatan semata, pada hakekatnya penguasaan tersebut sudah melawan hokum dan berdasarkan hukum tidak dapat disebut bahwa yang bersangkutan mempunyai hak atas tanah. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah tanpa hak dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata dan tuntutan ganti rugi.
TINJAUAN ATAS PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASA
Authors: Ridwan Lubis Muhammad , Nurita Cut 
Published: September 2020

Hingga saat ini sejauh mana kebebasan pers di Indonesia masih diperdebatkan. Pihak pers menganggap kebebasan pers masih kurang dan terlalu dibatasi oleh undang-undang. Masyarakat berpendapat sebaliknya. Menilik berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan pers, ada pendapat bahwa undang- undang yang mengatur kebebasan pers perlu direvisi kembali agar pihak pers tidak ‘kebablasan’. Namun kenyataannya, pemberitaan yang dianggap merugikan telah terkena kepada pimpinan redaksi dan wartawan SKM “OPOSISI” di Medan, yaitu Dahri Uhum alias Atok Ai dan Drs Daham Siregar, yang dihukum hakim Pengadilan Negeri Medan masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara, karena terbukti telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menista dengan tulisan. Putusan PN Medan tersebut telah dikuatkan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bilakah suatu pemberitaan dari redaksi SKM dinyatakan menjadi suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana, bagaimana putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang dibuat dalam pemberitaan media masa yang berindikasi adanya pencemaran nama baik dan pertanggungjawabannya. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian yang di lakukan adalah melalui studi dokumen (library research). Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Hasil penelitian bahwa Penistaan dengan tulisan diatur dalam KUHP pada banyak pasal di antaranya terdapat dalam Bab XVI, Buku I KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP. Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip praduga tak bersalah, yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap.
PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN
Authors: Sinaga Sarman 
Published: September 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel motivasi dan pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT.Trikarya Cemerlang Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT.Trikarya Cemerlang Medan sebanyak ± 700, sedangkan sampelnya terdiri dari 50 karyawan PT.Trikarya Cemerlang Medan yang bekerja di Transmart Medan Fair. Metode pengambilan sampel mengunakan simple random sampling. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu produktivitas kerja, serta variabel independennya yaitu motivasi dan pengalaman kerja. Metode analisis data mengunakan analisis linear berganda. Sehingga berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu Y=2,295+0,403(X1)+0,582(X2). Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa nila F hitung sebesar 71,132 lebih besar dari nilai F tabel 3.20, serta tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,005 yaitu 0,000 (0,000<0,05) sehingga dapat disimpulkan motivasi dan pengalaman kerja secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikan motivasi adalah 0,000 < 0,05. Serta nilai yang lebih besar dari yaitu 4,404 > 2.01174 sehingga dapat disimpulkan motivasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Sedangkan, pengalaman kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan sesuai dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Serta nilai yang lebih besar dari yaitu 3,902 > 2.01174. Berdasarkan nilai Adjusted R Square diperoleh nilai 0,741. Yang artinya besar pengaruh variabel independen yaitu motivasi dan pengalaman kerja terhadap perubahan variabel dependen berupa produktivitas kerja karyawan sebesar 74,1%, sedangkan 25,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PENERIMA BEASISWA PADA SMKN 8 PADANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT (WP)
Authors: Wendra Yumai , Fadhli Irfan , Putra Yunanda Agung , Rahmawati Hilda , Nugraha Budi 
Published: September 2020

Disetiap lembaga pendidikan khusunya sekolah banyak sekali beasiswa yang ditujukan kepada siswa, baik yang layak maupun yang kurang mampu. Beasiswa ditujukan untuk membantu meringankan beban biaya siswa yang mendapatkanya. Untuk memperoleh beasiswa tersebut harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Begitu juga kepada SMKN 8 Padang, juga terdapat program beasiswa yang ditujukan kepada siswa, baik yang layak maupun yang kurang mampu dan tentunya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk membantu pihak sekolah menentukan siswa yang berhak menerima beasiswa, maka dapat digunakan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK), dimana salah satu metode keputusan yang dapat digunakan adalah metode Weighted Product (WP). Weighted Product suatu metode yang digunakan untuk mencari siswa optimal dari sejumlah siswa dengan kriteria tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi SPK yang dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net yang dapat membantu pihak sekolah dalam menentukan siapa yang berhak menerima beasiswa berdasarkan kriteria-kriteria serta bobot yang telah ditentukan.
Gestão municipal: transparência dos portais eletrônicos como promotores do accountability
Authors: Cruz Vania Luiza Pagliari , Lima Nilton Cesar , Silva Christian Luiz da 
Published: September 2020

Introdução: Aborda a transparência dos portais eletrônicos como promotores do accountability na gestão municipal. Objetiva identificar quais indicadores socioeconômicos estão relacionados ao nível de transparência nos municípios. Metodologia: Sob uma abordagem quantitativa, utiliza uma amostra não intencional e probabilística de 360 municípios. Por meio da técnica de regressão linear múltipla, verifica quais variáveis estariam relacionadas à transparência pública. Resultados: Admite para aplicação da técnica de regressão linear as variáveis explicativas: receita total, RCL, ativo, população, população alfabetizada, IDH-M, PIB per capita e renda per capita. Na observação dos portais eletrônicos, a média de transparência foi de 3,76. Conclusão: O modelo de regressão explica 11,9% da variação no índice de transparência. Responde ao problema de pesquisa, aceitando a hipótese geral e verificando que todas as variáveis explicativas estão relacionadas ao índice de transparência.
Violência juvenil: fatores sociais associados à agressão física efetuada por adulto da família
Authors: Figueiredo Chiara Lubich Medeiros de , Macena Raimunda Hermelinda Maia , Mota Rosa Maria Salani 
Published: September 2020

Introdução: A adolescência e os seus riscos dependem de vários aspectos, entre eles os contextos em que o jovem está inserido. Objetiva-se identificar contextos sociais e familiares de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental em Fortaleza nos anos de 2012 e 2015 que autorrelataram sofrer agressão física efetuada por um adulto da família. Método: Estudo seccional, base populacional, utilizando dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2012 e 2015. Amostra composta por estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental (PeNSE 2012- n=54 escolas e PeNSE 2015- n=50 escolas) da cidade de Fortaleza/CE. Realizou-se o download do banco em formato Excel® 2010, seguido de padronização e análise da consistência interna. Utilizou-se o software SPSS®, versão 20®, por meio do módulo survey analisys. Resultados: Os jovens moram com a mãe e não realizam alguma refeição com seus responsáveis. Os escolares afirmaram que seus responsáveis não fumavam e a escolaridade materna apresentou uma evolução para Ensino Superior ou pós-graduação. Eles estão se envolvendo mais em briga com uso de arma de fogo e uso de arma branca. Observa-se ampliação da prevalência dos que relatam ter sofrido alguma agressão física na quantidade de vezes, nos últimos 12 meses, em que se envolveram em briga com agressão física, foram seriamente feridos e tiveram maior quantidade de episódios de agressão. Conclusão:Recomenda-se mais estudos voltados para a temática, logo servem de embasamento para a criação de políticas públicas.