bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
MEKANISME PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DALAM HAL SALAH SATU PENJUAL MASIH DI BAWAH UMUR DAN PENDAFTARANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
Authors: Restu Anjar 
Published: October 2020

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme peralihan hak atas tanah, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dan bagai mana pemecahanya tersebut dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang terkait dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum dan norma-norma hukum serta peraturan-peraturan yang ada, yang kemudian menganalisis dan mengkaji bekerjanya di masyarakat.bekerjanya hukum di masyarakat dapat di kaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau istitusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap hukum.Berdasarkan metode tersebut penelitian menghasilkan pada pokoknya perwalian dan izin menjual dapat dibuat oleh pengadilan negeri dan desa yang disahkan kecamatan, untuk pengadilan agama hanya perwalian saja. Setiap jual beli berkaitan pertanahan harus menggunakan akta jual beli dari PPAT atau PPATS. Akta tersebut sebagai bukti untuk melakukan pendaftaran di kantor pertanahan.Masalah yang dihadapi di lapangan adalah kurang pahamnya masyarakat tentang hukum pertanahan, perwalian dan izin menjual, aplikasi pertanahan sering eror, tidak teraturnya buku warkah juga mempersulit kerja. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan pengarahan hukum kepada masyarakat dan pengantian sistem warkah menjadi komputerisasi.Mengenai perlindungan hukum bagi wali,sepanjang si-Wali dapat membuktikan bahwa harta sepanjang dipergunakan untuk kepentingan si-Anak maka, maka wali tersebut bebas demi hukum, namun berlaku sebaliknya apabila si-Wali melanggar ketentuan tersebut maka anak tersebut dapat menuntut haknya selama dapat dibuktikan sebaliknya peralihan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat (bukan mutlak).Kata kunci : jual beli, di bawah umur, perlindungan hukum
Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnya Akta Autentik Menurut UU No 2 Tahun 2014 Jo UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Authors: Faozy Khalam , Hafidz Jawade 
Published: October 2020

Jabatan Notaris terus menerus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dalam artian perubahan-perubahan di dalam mempersiapkan para Notaris untuk kepentingan masyarakat, diantaranya diundangkannya perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satunya adalah mengenai pengertian tentang minuta akta dan kewajiban Notaris melekatkan cap ibu jari/sidik jari tangan penghadap. Penelitian dengan judul ”Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnanya Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, bertujuan untuk mengetahui prosedur pembubuhan sidik jari tangan para penghadap sebagaimana dinyatakan dalam UUJN, karena bila tidak dilaksanakan Notaris bisa mendapatkan sanksi administratif.Dalam hal ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana prosedur pembubuhan sidik jari tangan para penghadap berdasarkan UUJN dan sampai sejauh mana sanksi yang dikenakan atas akta yang dibuatnya serta sanksi kepada Notaris sendiri jika tidak melakukan kewajiban tersebut.Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan teknik Deskriptif dan Interpretasi, adapun jenis dan sumber datanya menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya, yaitu mempelajari aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab mengenai isu hukum yang dihadapi serta melakukan wawancara dengan Notaris/PPAT sebagai nara sumber.Kesimpulannya adalah Notaris wajib melakukan pembubuhan sidik jari tangan para penghadap sebagaimana tersebut pada UUJN yang mengatur hal tersebut. Apabila Notaris tidak melakukan pembubuhan sidik jari tangan para penghadap dapat terkena sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11). Terhadap kedudukan aktanya tetap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sudah seharusnya Notaris melakukan kewajiban pembubuhan sidik jari tangan para penghadap dalam pembuatan akta, sehingga amanat Pasal 16 ayat (1) huruf c terpenuhi dan akta yang dibuatnya akan lebih sempurna.Kata Kunci : Pembubuhan Sidik Jari, Minuta Akta
Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik
Authors: Sholikhah Entin , Hafidz Jawade 
Published: October 2020

Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam membuat akta Otentik. Atas dasar tersebut maka diperlukan suatu perlindungan Hukum bagi Notaris apabila dalam melaksakan tugas jabatannya diduga melakukan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN-P), tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan bentuk perlindungan Hukum yang diberikan MKN kepada Notaris. Sehingga menimbulkan permasalahan hukum yaitu bagaimana perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris yang diduga melakukan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik dan bagaimana Prosedur hukum bagi perlindungan hukumnya bagi Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan pada masa Majelis Pengawas Daerah (MPD).Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa UUJN No 30 tahun 2004 bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan MPD berwenang untuk mengambil fotocopy Minuta akta dan atau protokol Notaris yang disimpan dalam penyimpanan Noratis, sedangkan Undang-undang No 2 tahun 2014 (UUJN-P) untuk proses peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.sedangkan untuk Prosedur Hukum bagi perlindungan Hukumnya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan Hukum yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Hal ini dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Noratis (MKN).Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Dugaan Malpraktek, Akta Otentik.
Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
Authors: Dwi Ningsih Sentiya , Chalim Munsharif Abdul 
Published: October 2020

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan perjanjian kredit di bank konvensional dengan akad pembiayaan di bank syariah, bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta akad pembiayaan di Bank Syariah, bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap akta akad pembiayaan di Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan NotarisHasil penelitian ini menyimpulkan notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta akad pembiayaan di Bank Syariah bahwa peran notaris di dalam pembuatan akta akad pembiayaan di bank syariah sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya, Notaris berperan sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, Notaris berperan sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat dan Notaris berperan sepanjang tempat kedudukan pembuatan akta itu. Akibat hukum yang timbul terhadap akta akad pembiayaan di Bank Syariah adalah bahwa pihak yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain, kemudian dari sisi Grosse Akta Pengakuan Hutang akan mempunyai kekuatan eksekutorial dan di samakan dengan keputusan hakim. Akibat yang lain adalah ketergantungan bank terhadap Notaris hingga notaris harus dianggap sebagai mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu akta akad pembiayaan. Kata Kunci: Perjanjian Akad Pembiayaan Syariah Notaris
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK-PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (Studi Kasus Nomor 29/Pdt. G/2014/PN. Wsb)
Authors: SANTOSA KERI , Hanim Lathifah 
Published: October 2020

The purpose and this study is to know the Legal Protection for Good-Strong Parties in Cancellation of Sale and Purchase Agreement of Land and Banguan (Study of PN Decision No. 29 / Pdt.6 / 2014 / PN.wsb). This research is empirical law research, that is research based on implementation in effort to get primary data preceded by library research to obtain secondary data. The research was conducted at Notary Office / PPAT, and all data obtained were analyzed quantitatively. Based on the analysis, the authors conclude several things Legal protection against the good-willed (buyer) in the sale and purchase agreement of land and building if the seller cancel the agreement, then for the signature of partial signing by the parties is a must.Judge's Consideration on Legal Protection for Good-Predicted Parties In Cancellation JuaL Purchases Land and Buildings where the Public Prosecutor should be thorough and careful in preparing the indictment, since the indictment is the basis for the judge to impose or not to bring down the defendant faced beforehand the court, in addition, must also have knowledge or knowledge of the law well, not only the law in formal, but also the law materially so as not wrong in determining where the deeds in accordance with the elements that are indicted. As for constraints and solutions Legal Protection Both parties who are intent on canceling Land and Building Sell To know whether the buyer has good intentions or not, then there must be a way of measuring it, that is by finding out the activeness of the buyer, where the buyer is obliged to examine the material facts and the juridical facts of the object of the transaction. If the buyer has been actively researching related to the material facts of the object of the transaction, then he can be considered as a good-faith buyer who gets legal protection, To know whether the buyer is well or not, then there must be a way of measuring it, that is by finding out the liveliness of the buyer where the buyer is obliged to examine the material facts and juridical facts of the object of the transaction. If the buyer has actively examined the material facts related to the object of the transaction, then he may be considered a good-faith buyer who has legal protection Keywords: Legal Protection, Cancellation of Sale and Purchase of Land and Building
KONTRAK PEGADAIAN BARANG DAN JASA DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES DITINJAU DARI PRESPEKTIF KENOTARIATAN
Authors: Luqmanul Hakim Rizqi Iman Aulia , Maryanto Maryanto 
Published: October 2020

The Goods and Services Procurement Agreement is a complex agreement because it regulates many aspects both legally and technically about the procurement process of goods and services, requiring further study in order to find the ideal contract format for procurement of goods and services in accordance with the needs and able to provide protection and certainty law for the parties that make it.The problems in this research are: 1) How is the legal force of the government procurement contract made under the hands? 2) How is Notary's role in making government procurement contracts? 3) How is the legal protection of the parties in the event of breach of contract (wanprestasi) that harms the State?Approach method used in this research is normative juridical approach method, this research specification is analytical descriptive, data source that is primary and secondary data, data collecting method use by library study, method of data analysis with qualitative analysis.Result of research: 1) Agreement under the hand signed by the parties concerned. Such an agreement is only binding on the parties to the treaty but has no binding power to a third party. 2) Notary's role in the manufacture of Government Procurement of Goods and Services Contract in the form of an authentic deed, According to Article 1 paragraph 1 of Law Number 2 Year 2014 Notary Public Notary: Public Notary is authorized to make authentic deeds and other powers as referred to in the Act, 3) The protection of the law shall be initiated by the obligation of the parties to enter into a procurement agreement of goods and services by containing the clauses already stipulated as one of the legal protection measures for the parties, in the charter agreement.Suggestions in this research is Need a good coordination between the assignor, contractor, planner and supervisor in the implementation pemborongan building. With good coordination, the implementation of building projects can be implemented efficiently, effectively and planned. Keywords: Contract, Goods And Services From, Notary's Perspective
PERAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN UMUM
Authors: Amirudin Abdullah , Khisni Akhmad 
Published: October 2020

Wakaf is one manifestation of love to Allah SWT, seeking ridho 'by donating some of their possessions with the best treasure. Wakaf plays an important role in economic development so as to realize the benefit for all ummah. In practice there are still many of the wakif who have memakafkan some of his property and has been submitted to nadzir, but not yet on the list so that the waqf objects are not teradministrasi well and kebaradaanya still many who have not known its existence.Unregistered wakaf land has caused many problems in the community, such as the cancellation of wakaf land by the heirs as well as the exchange of wakaf land due to the development of many sectors both industrial expansion and construction of public places such as toll road development. The role of a notary publicly acting as an official of the land deed as the official of the deed of pledge of waqf in the registration of wakaf land lies in the making of the pledge of wakaf pledge, as the basis for registration of wakaf land to the national land agency. And the making of deed of exchange of bolsters and release of right to execution of land exchange of wakaf land, so that become base of perfect proof for public benefit. Keywords: notary, wakaf, deed.
PERAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Authors: Firmansyah Irawan Arief , Wahyuningsih Sri Endah 
Published: October 2020

Research on "Notary's Role for Witnesses in Criminal Justice Process" to re-examine the authority of the Constitutional Court against notary notarization, the role of notary as the cost of criminal cases.MPD Regulation concerning notarial notes having domicile must be through MPD in accordance with Art. 66 (1) of Notary Act No. 30 Year. 2004 because it is not in line with the rules of Ps. 27 (1) and Psl. 28 D (1) of the 1945 Constitution on the equality of citizens' attitudes before the law in order to facilitate criminal justice for the realization of community justice. The role of a notary as a means in a criminal case is to provide information in accordance with the aspect of formal / material aspects of the deed which is the responsibility. Protection of a notary as a criminal offense after the release of the Constitutional Court verdict. 49 / PUU-X / 2012 is notary calling through Notary Board of Honor according to the provisions of Art. 66 Psl. UU no. 2 Yrs. 2014. In addition, the notary still gets an order from the rights and responsibilities of the notary public. Keywords: Notary, Witness, Criminal Case
Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama
Authors: Maslikan Maslikan , Sukarmi Sukarmi 
Published: October 2020

AbstrakDalam pasal 1 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta otentik, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Hal ini penulis mencoba menelaah kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berkaitan dengan kontrak kerjasama.Peneitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Akta-akta yang dibuat oleh Notaris misalnya pedirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan dan risalah umum pemegang saham, pendirian yayasan, pendirian bahan usaha-badan usaha lainnya, kuasa untuk menjual, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, keterangan hak waris, wasiat, pendirian CV termasuk perubahannya, pengakuan utang, perjanjian kredit dan dan pemberian hak tanggungan, perjanjian kerjasama, kontrak kerja, segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain, oleh sebab itu akta yang berkaitan dengan kontrak kerjasama mutlak merupakan wewenang oleh sorang Notaris untuk membuat akta otentik tersebutKata Kunci : kewenangan notaris, akta otentik, kontrak kerjasama AbstractIn article 1 paragraph (1) of Law No 30 Year 2004 concerning Notary Public, Notary is a public official authorized to make authentic deed and other authority as referred to in this law. One of the authority of a notary is to make an authentic deed, which is in accordance with the provisions of Article 15 of Law No 30 Year 2004 regarding Notary Position.This author tries to examine the authority of notary in making authentic deed related to cooperation contract. This research uses normative law research method, where the research approach used is the approach of legislation and conceptual approach.Notarial deeds made by a Notary, such as the establishment of a Limited Liability Company (PT), general shareholder changes and minutes, establishment of foundations, establishment of materials of other business entities, authorization to sell, lease agreements, sale and purchase agreements, inheritance rights, , the establishment of the CV including amendments, recognition of debts, credit agreements and the granting of mortgages, cooperation agreements, contracts of employment, all forms of agreements not excluded to other officials, therefore deeds relating to the contract of cooperation are absolutely authorized by a Notary to make the authentic deedKeywords: notary authority, authentic deed, cooperation contract
Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli
Authors: Puspa Sari Ratih Mega , Gunarto Gunarto 
Published: October 2020

ABSTRACTDalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Dan sejak berlakunya Pemerintah Peraturan Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli atas tanah dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan secara nyata atau riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan. Akta tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya dan pembayaran harganya.Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang haknya yang baru .Kata kunci : Pejabat pembuat akta tanah, Akta Jual Beli Tanah ABSTRACTIn Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 on Amendment to Government Regulation No. 37 of 1998 on the Regulation of the Official of the Author of the Land Deed as meant by the Land Deed Authority Officer, hereinafter referred to as PPAT, is a public official authorized to make the deed- authentic deeds concerning certain legal acts concerning the right to land or the Property Right of the Flats Unit. And since the enactment of Government Regulation Number 10 Year 1961 as has been updated with Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, the sale and purchase of land carried out by the parties in the presence of PPAT in charge of making the act. The sale and purchase deed signed by the parties proves that there has been a transfer of rights from the seller to the purchaser, accompanied by the payment of the price, has met the cash requirements and shows the real or real deed of the sale and purchase law concerned has been executed. The deed proves that the right to have done the legal act of transfer of rights for ever and the payment of the price. Because the legal act is done is a legal act of transfer of rights, then the deed proves that the recipient of the right (buyer) has become the new rights holder.Keyword : Land Deed Official ,The Deed Of Sale And Purchase Of Land
Legal Consequence on Certificate of Property Publishing By the National Land Agency for Unauthorized Purchase
Authors: Setyo Aji Ari , Ma’ruf Umar 
Published: October 2020

The purpose of this study was to analyze: 1)To know and explain about factors which causes of invalidity of buying and selling land. 2) To determine the position of court cases 06 / Pdt.G / 2017 / PN.Btg and legal considerations the judges in deciding the case a quo. 3) To know and analyze the legal consequences of the issuance of certificates of property rights by the National pertananahan body over the unauthorized purchase has no legal force and is against the law in a civil case No.06 / Pdt.G / 20017 / PN.Btg, The approach method in this research is the socio-juridical. The data used are primary and secondary data obtained through interviews and literature, while the data analysis conducted Qualitative AnalysisResults of the research can be concluded: 1) that the sale and purchase of land especially to land inheritance, should involve and seek approval to all heirs. 2) that the sale and purchase of land inheritance that does not involve all the heirs then selling the land becomes invalid so that Mutatis Mutandis certificate publishing rights Illegitimate and Cancel by the Law. 1) that also challenged that the plaintiff must file a lawsuit prior to the Parties involved in the process of buying and selling land inheritance, from the Seller, Buyer, PPAT, and the Land Office as a party to issue a Certificate of Rights Reserved. The solution that should PPAT and Land Office to socialize, it aims to provide insight to the public especially to the sale and purchase of land.Keywords: Legal Consequence; Certificate; Property ;ublishing; Unauthorized Purchase.