bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PEMBENAHAN TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAPAT MENIADAKAN OPSI HUKUMAN MATI BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA (THE IMPROVEMENT OF QUALITY OF PENITENTIARY CAN ELIMINATE THE DEATH PENALTY OPTIONS OF CONVICTED CRIMINALS IN INDONESIA)
Authors: Siahaan Nomensen Freddy 
Published: October 2019

After a long time was not heard to the public area, lately death penalty toward the criminal cases that classified as extraordinary crime are appear. The author discovers electronic article about the execution of the death penalty which is the prosecutor prepares to execute death penalty toward the drugs dealer. The president of Republic of Indonesia stated that it is necessary to give a deterrent effect to the convicted criminal and keep the morality of Indonesian teenagers. According to my opinion, the author argues that it will be better and wiser if we discuss about renovating all of the Penitentiary in Indonesia than debating whether death penalty could be done in Indonesia or not, because it will be displeasure many parties, death penalty infringed the human rights of the convicted criminals and cause psychological burden to them, families, the executor of the death penalty, and other parties. Because if we have to improve the quality of the Penitentiary, if the function of Penitentiary for fostering moralily has been optimal or properly enough to the convicted criminals, Indonesia will be no longer need the death penalty option as sanction to the convicted crimanals including for the extraordinary crime (especially for drugs trafficking in our country). Penitentiary is one of the public services which aims for fostering the people that initially have bad habits (commited to the crime), so that they will have the awareness to change their bad attitude into the be better ones, will not harm others, and positively contributed to the society. Already Penitentiary’s conditions should be designed in such a way and as good as possible, so that the inmates feels like at their own home (like having a second home after his own home), and feel humaner to spend their days in the Penitentiary. The author believes that if the Penitentiary has been improved and optimized its function well, then the real purpose of Penitentiary will definitely achieved. As stated in Law Number 12 Year 1995 regarding to Penitentiary Article 2 which states "sanction system are organized in order to fostering the convicted criminals in order to be the real man, aware of their fault, improve themselves, and not to repeat the criminal act so that they can be friendly received by the community, can actively participated in the development of our country, and can socialize themselves as good citizen."Article 3 on this regulation also intensifies the function of Penitentiary "the function of Penitentiary is to prepare convicted criminals to be able to properly integrated to the society, so they can be accepted again as members of the public who are free and responsible ones."
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Authors: Pasaribu Parlindungan 
Published: October 2019

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan unsur utusan daerah dan merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 22C dan Pasal 22D, setelah mengalami perubahan. Adapun gagasan semula dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk menggantikan sistem perwakilan satu kamar menjadi dua kamar, namun dalam perjalanannya tidak diberikan kewenangan yang mamadai untuk menjalankan funngsi lembaga perwakilan daerah.
Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah diharapkan dapat secara optimal memperjuangkan aspirasi daerah-daerah, tetapi ternyata Undang-Undang tidak memberikan kewenangan yang mamadai kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk mempresentasikan kepentingan daerah, yaitu fuingsi legislasi, pengawasan maupun anggaran tidak diberikan sepenuhnya , karena DPD hanya dapat mengajukan rancangan Undang-Undang yang kemudian diserahkan kepada DPR, begitu juga tentang anggaran harus menyampaikan kepada DPR agar ditindak lanjuti, sehingga DPD tidak berwenang untuk membahasnya, walaupun juga dapat menjalin hubungan dengan lembaga negara lainnya tetapi tidak seperti DPR, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keberadaan DPD tidak merupakan salah satu kamar dalam lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi merupakan lembaga yang berdiri sendiri, dan mempunyai fungsi berbeda dengan DPR.
KAJIAN TENTANG MANFAAT PENELITIAN HUKUM BAGI PEMBANGUNAN DAERAH
Authors: Santoso PM. Agus 
Published: October 2019

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan untuk mengetahu beberapa kasus atau masalah pada semua kegiatan, termasuk masalah-masalah yang sedang berkembang dibeberapa daerah. Penelitian hukum terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum normatif adalah sebuiah penelitian mengenai prinsisp-prinsip, sistematika, sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum yang menggunakan data primer berupa perundang-undangan dan data sekunder berbentuk literatur. Penelitian hukum empiris sosiologis terdiri dari penelitian indentifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian keefektian bekerjanya hukum dilapangan atau pada masyarakat, yang menggunakan data primer berupa gejala sosial pada masyarakat, dan data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan literatur.
Penelitian hukum sangat diperlukan dalam rangka pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pada saat pelaksanaan proyek sampai selesai, dan saat pembuatan laporan pertanggungjawaban. Bahkan pada saat pembangunan sudah selesaipun penelitian hukum masih sangat diperlukan dalam rangka mengevaluasi kegiatan fisik maupun sumber daya manusia dengan menggunan prosedur yang sudah ditentukan.
PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN
Authors: S.H Jaidun, 
Published: October 2019

Advokat merupakan profesi mulia yang mempunyai peran penting dalam penegakkan hukum, mendudukan permasalahan hukum secara proporsional dan professional dalam rangka membantu hakim untuk menemukan kebenaran hukum demi tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, agar tidak terjadi upaya penyalahgunaan wewenang dengan mengatasnamakan hukum yang dapat merugikan orang lain, orang tak berdaya (orang-orang miskin) yang tidak mampu berbuat apa-apa.
Idealnya, profesi Advokat senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan latar belakang, asal-usul, agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, Gender, dan lain sebagainya. Pembelaan terhadap semua orang termasuk juga kepada fakir miskin sebagai salah satu bentuk bantuan hukum merupakan wujud dari penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan perwujudan dari hak untuk didampingi advokat yang dimiliki oleh semua orang.
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERANAN LPS DALAM PENJAMINAN DANA NASABAH PADA PERBANKAN DI INDONESIA
Authors: Susanti Erna 
Published: October 2019

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pemerintah Daerah mandates the establishment of a LPS (Deposit Insurance Agency) as the executor of the guarantee of public funds. one approach is needed separately to build a healthy banking system and strong is to give customers assurance that eksplisif for storage. LPS can function regulate safety and health of banks in general and conduct oversight by monitoring the balance, the practice of lending and investment strategies.
In establishing a permanent guarantor institutions needed reform measures of the banking system as a prerequisite for effective system. Two basic reasons for the government to facilitate the establishment of LPS is the belief in the banking industry is very important for economic growth and the banking system is well controlled to minimize the occurrence of bank insolvency, and bankruptcy itself can be predicted and is an event that can be prevented. Also crucial is also a consideration equal protection of small customers from bankers who are not responsible is an approach that is fair and appropriate. In such conditions the bank can operate in a consistent and reliable to provide credit in the amount sufficient for the health of the economy.
KAJIAN TENTANG PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-MALAYSIA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA
Authors: Erawaty Rika 
Published: October 2019

ABSTRACT
Today ,Advances in technology and transportation are not only have a positive impact for the development of a country, but also a negative impact on their lives. With progress on the one hand it can provide for someone who wants to break away lawsuits. With the transportation advancement he could go to a single country to another country, mainly to neighboring countries which were located near to their home countries, which purpose is to break away lawsuits. For example Malaysia-Indonesia geographic and cultural factors might criminals to escape. Based on the background that the perceived need for a treatment between Indonesia and Malaysia regarding the transfer of criminals who fled. The agreement set forth in the form of Extradition Treatment, an agreement regarding the transfer of a person who has committed a criminal act to another country which is have right for judgment. The agreement stipulated in law No.9 of 1974, and this agreement has prompted Indonesia to ratify and develop national legislation on extradition, namely Law No. 1 of 1979.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN FLYOVER YANG MENGHUBUNGKAN JALAN AW. SJAHRANIE DAN JALAN JUANDA)
Authors: Nugroho Panggih , Pasaribu Parlindungan 
Published: October 2019

National development carried out in order to meet the mandate of the 1945 opening of the year to year increase. At the same time, the population has been continues to increase and it is relation with the development and results, it is increasing and the variety of all the needs of the population in Indonesia which is increasing with the level of prosperity is getting better it would require public facilities such as: network / transport facilities education, worship, sports facilities, communication facilities, public safety facilities and so forth. Construction of public facilities such as the above needs the land as the site. In terms of land supply is still widespread, the construction of public facilities had no problems, but that the problem in case is the area being used is soil that experienced land acquisition therefore whether infrastructure planning (flyover), which has been built in line with Law No. 2 the year 2012 on land Acquisition for Development for Public Interest.
O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO SOB A ÓTICA DA NORMATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS: A SOLUÇÃO CONSTITUCIONAL AO CONFLITO DOS PRINCÍPIOS DE ORDEM ECONÔMICA E AMBIENTAL
Authors: Oliveira Lizziane Souza Queiroz Franco de 
Published: October 2019

O desenvolvimento enquanto fundamento da República Federativa do Brasil merece destaque principalmente em virtude dos planejamentos propostos pelo Estado, cujo maior vetor é a redução das desigualdades regionais com a promoção do desenvolvimento. A problemática é tentar enquadrá-lo em uma das categorias já existentes no ordenamento. Assim, a premissa adotada neste estudo é que o desenvolvimento deve ser encarado como um principio, resultante da colisão de outros princípios, dentre eles, os atinentes à ordem econômica e os de proteção ao meio ambiente. A partir de então, busca-se traçar a base principiológica da Constituição e a efetividade destas espécies normativas, tema que ainda é considerada uma árdua tarefa ao jurista. A partir da análise jurídica do desenvolvimento, filiamo-nos à corrente de que este só ocorre aliado à noção de sustentabilidade; quando há o fomento ao desenvolvimento da economia, visando à livre concorrência, a livre iniciativa, o empreendedorismo, tem-se a proteção ao meio ambiente, as zonas de proteção ambiental, enfim, todo o ambiente, seja ele natural, urbano, que deve ser levado em consideração até porque é considerado um direito fundamental da ordem constitucional. E é neste desiderato que o presente estudo busca conciliar a atuação dos princípios de ordem ambiental e de ordem econômica sob o prisma do desenvolvimento, encarando este como uma direção à ser considerada quando da efetivação do planejamento do Estado.
PERANAN STYLING DAN ERGONOMI PADA CITY CAR TERHADAP MASYARAKAT URBAN JAKARTA
Authors: Islamsyah Hapiz 
Published: October 2019

Design is connecting to all about aspect, the most important aspect is functions and aesthetic, design whit out aesthetic become emptiness and design whit out functions became useless, in this days science, technology and culture its become part of lifestyle, all about of goods, gadget was born from designer to fill basic needs and desire of humanity, modern human lifestyle is the most essential pride, automotive electrical goods mostly connected to their life. In this research talk about performance of LCGC ( Low Cost Green Car ) the most common used from urban society in Jakarta whit looking from styling and ergonomic aspect
Keywords : lifestyle, functions, ergonomic, styling, LCGC
Pengaruh Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) Terhadap Hasil Belajar IPA Fisika Siswa SMP Negeri 1 Lembar Tahun Ajaran 2015/2016
Authors: Safitri Elistiana , Kosim Kosim , Harjono Ahmad 
Published: October 2019

The aim of this research is to know the effect of using Predict Observe Explain (POE) method toward studentsÃ¢â¬â¢ achievement in Physics. This is an experimental research by using experimental group and control group. The research design was Post-test Only Control Group Design. The population of this research was the students of class VII SMPN 1 Lembar academic year 2015/2016. The sampling technique was Cluster Random Sampling in which class VII 2 as the control group and class VII 3 as the experimental group. Both of the groups were given a pre-test before the treatment to know the homogeneity of the groups. The instrument used is an objective test in form of multiple choices. The finding showed that the mean of the posttest in experimental group was 70 and the control group was 60.67, in which both of them were distributed normal and homogeneous. The post-test result was analyzed by using t-test (t-test polled variants) in which the value of the was 2.473 and the ÃÂ was 2.015 with dk=46 and the significant level was 5%. It showed that the was accepted and was rejected. Therefore, it can be concluded that Predict Observe Explain (POE) Method gave significant effect to the studentsÃ¢â¬â¢ achievement in Physics at Class VII SMPN 1 Lembar Academic year 2015/2016.
APAKAH KEINTIMAN KEPADA KONSUMEN BERPENGARUH TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN? STUDI KASUS PADA TEMPAT PENYEDIA JASA SERVIS MOBIL DI KOTA BANDUNG
Authors: Kamal Irsyad , Indika Deru R , Revinzky Muhamad Aqshel 
Published: October 2019

Orientasi pemasaran yang mulai beralih dari pemasaran transaksional menjadi pemasaran yang bersifat jangka panjang dan melibatkan emosi menjadi tren saat ini. Salah satu cara yang banyak dilakukan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan saat ini adalah dengan melakukan customer intimacy terhadap konsumennya. Penelitian bertujuan untuk melihat hubungan antara customer intimacy terhadap customer satisfaction yang diukur berdasarkan regresi linier sederhana. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah customer intimacy dengan faktor- faktor Tailoring, Coaching, dan Partnering sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah customer satisfaction dengan faktor-faktor Tangible, Empathy, Responsiveness, Reliability, dan Assurance yang diolah menggunakan metode customer satisfaction index. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan 100 tangapan responden untuk diteliti. Data dianalisis dengan regresi linear sederhana. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t simultan dengan tingkat signifikansi 10%. Hasil pengujian menggunakan uji t menunjukan bahwa di tempat penyedia jasa servis mobil variabel customer intimacy berpengaruh positif signifikan terhadap customer satisfaction. Selain itu variabel customer intimacy dapat menjelaskan 14,8% variabel customer satisfaction. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh yang rendah tapi pasti dari customer intimacy terhadap customer satisfaction di tempat penyedia jasa servis mobil.
Sistem pengolahan lahan tanpa bakar dalam kebakaran hutan dan lahan pada kawasan gambut Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
Authors: Yuliani Febri , Saktioto Saktioto , Rosnita Rosnita , Pailis Eka Armas , Murniati Murniati , Tjarsono Idjang 
Published: October 2019

Kebakaran hutan merupakan masalah yang krusial dan perlu penanganan yang sungguh-sungguh, karena kebakaran ini disamping menyebabkan terjadinya gangguan lingkungan hidup dari asap yang timbul juga berakibat hilangnya potensi hutan dan penuruanan keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu upaya pengendalian kebakaran hutan yang efektif dan efesien. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Pada kegiatan Desa Binaan yang akan dilakukan adalah pada Kecamatan Bukit Batu, hal ini dilakukan mengingat bahwa Kecamatan Bukit Batu memiliki potensi pengembangan berbagai aspek ekonomi dan sosial dan dengan kondisi gambut yang luas, hal inilah yang menarik tim pengabdian masyarakat Universitas Riau untuk melakukan Desa Binaan dikawasan tersebut. Identifikasi masalah antara lain: kelembagaan yang belum optimal dan kurang seriusnya pemerintah dan kelompok tani untuk melakukan sistem pengolahan lahan tanpa bakar dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan pada kawasan gambut yang disebabkan oleh kurangnya informasi dan teknologi dan kelembagaan dalam pengolahan lahan tanpa bakar. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: Meningkatkan keterampilan masyarakat di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sehingga mampu menerapkan teknik membuka lahan pertanian tanpa bakar, pengelolaan air, dan budidaya pertanian di lahan gambut, serta panen dan pasca panen. Meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga mampu memperkuat kelembagaan, analisis usaha dan pasar, serta penumbuhan jiwa kewirausahaan. Metode pengabdian dilakukan beberapa tahap yaitu: (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap Penyusunan Program Kerja, (3) Tahap Pelaksanaan Workshop, (4) Tahap Pelaksanaan Pendampingan, (5) Tahap Monitoring dan Evaluasi program, dan (6) Tahap Pelaporan. Dari pengabdian Desa Binaan ini diketahui bahwa: kebakaran hutan dan lahan bukan semata-mata karena faktor alam berupa kekeringan. Faktor alam menyediakan kondisi untuk terjadinya kebakaran, tetapi manusia juga memegang peranan penting. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia terjadi karena adanya aktifitas Masyarakat lokal memiliki peran kontrol yang sangat substansial dalam pengembangan desa karena kontrol terhadap proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada mereka yang nantinya menanggung akibat pengembangan termasuk kegagalan atau dampak negatif yang terjadi akibat pengembangan Desa. Oleh karena itu, kewenangan pengambilan keputusan harus diberikan kepada masyarakat lokal. Parameter partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah keterlibatan dalam tim pengawasan berikut kewenangan yang dimiliki.
Penyuluhan manipulasi fotoperiod pada budidaya ikan patin (Pangasius hypopthalmus) di RW VIII Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru
Authors: Windarti Windarti , Riauwaty Morina , Syawal Henni , Simarmata Asmika H , Mulyani Isma 
Published: October 2019

Kelurahan Delima terletak di kecamatan Tampan Pekanbaru dan memiliki sumberdaya perairan yang memadai. Di kelurahan tersebut terdapat sekolompok ibu-ibu PKK yang sudah pernah melakukan usaha budidaya ikan dalam kolam secara sederhana dan belum menerapkan sistem budidaya ikan yang efektif. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat agar mampu melakukan usaha budidaya ikan secara sederhana dan ramah lingkungan. Kegiatan “Budidaya ikan dengan manipulasi fotoperiod” dilakukan dengan cara ceramah dengan mengunakan slide dan buku TTG sebagai media ajar. Selain itu juga dilakukan praktek langsung untuk membuat kolam terpal, memelihara ikan patin (Pangasius hypopthalmus) memberi makan, merawat ikan serta mengelola kualitas air pada wadah budidaya ikan. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 orang ibu-ibu PKK dari RW VIII. Setelah dilakukan penyuluhan, tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan sekitar 85%. Hasil evaluasi dan monitoring menunjukkan bahwa ibu-ibu PKK di RW VIII tersebut sudah mampu melakukan usaha budidaya ikan dengan manipulasi fotoperiod dengan menggunakan kolam terpal dan kegiatan tersebut dapat berkelanjutan.
Risk Factors for Mortality in Elderly Patients who Live in Nursing Homes: 8-year Follow-up Period
Authors: Kucukardali Yasar , Yalcin Arzu , Terekeci Murat Hakan , Ozturk Mehmet Akif , Kucukardali Betul , Altunok Elif Cigdem 
Published: October 2019

Background: In developed countries and our country, the ratio of the elderly to the total population is increasing due to the rise in worldwide medical care spendings and the medical workforce allocated for the treatment of the acute and chronic problems of the elderly.
Aims and Objectives: The number of studies based on long-term observations of the risk factors that affect the survival and mortality rates of the elderly in nursing homes is quite rare. Currently, there are no studies concerning this issue in the country. The authors carried out an eight years prospective study to determine the risk factors for mortality in a private nursing home with a capacity of 150 beds located in Istanbul.
Materials and Methods: From January 2007 to March 2015, we scanned the number of medications, comorbidities, nutritional status, age, mental score, number of falls and fractures, levels of hemoglobin, albumin, creatinine, and glucose parameters related with mortality in 612 patients admitted to the nursing home.
Results: The median overall survival time was 34 months. A total of 240 (39%) residents died within eight years, 44% within two years and 55% within three years. The evaluation results shothat 360 (51%) of the 612 residents, were females and the mean age was 76.49 (± 11.36) years. Hazard ratios of the related parameters that related to mortality were respectively 1,3 for age, 1,5 for BMI less than 20kg/m2, 4,2 for more than six comorbidities, 7,01 for six to nine number of medications, 5 for dependency, 0,7 for one to three episodes of infection, 0,5for falls, 1,3 for fracture, 3,1 for mental score of less than 18, 1,9 for hemoglobin less than 12gr/dl, 4,03 for creatinine higher than 1.5 mg/dl, 2,43 for glucose greater than 126 mg/dl, 4,8 for albumin less than 3 g/dl (95% CI).
Conclusion: The risk factors causing mortality are; old age, BMI less than 20, more than six comorbidities, more than six medications, dependency, one to three episodes of infection, impaired mental score less than 18, anemia, hyperglycemia, kidney failure, hypoalbuminemia at the patients who admitted to nursing homes. Early optimal monitoring of these parameters can provide a positive contribution to the survival of elderlyresidents in nursing homes.