bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGUATAN PERAN TOKOH ADAT SEBAGAI PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
Authors: Muhlizi Arfan Faiz 
Published: September 2020

<p>Penyelesaian perkara nonlitigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Salah saktu aktor yang bisa didorong untuk menjalankan peran ini adalah paralegal. Meski paralegal bisa menjadi solusi bagi terbukanya akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat adat miskin di daerah terpencil, namun masih perlu dirumuskan beberapa hal teknis seperti bagaimana mengintegrasikan bantuan hukum yang diberikan oleh paralegal yang tumbuh dan telah hidup di komunitas masyarakat adat dengan OBH yang telah terakreditasi, serta bagaimana kualitas bantuan hukum yang diberikan bisa memenuhi standar yang dikendaki oleh kebijakan hukum nasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa paralegal yang tumbuh dalam komunitas masyarakat adat yang belum terdaftar pada pemberi bantuan hukum (OBH) harus berafiliasi dengan OBH Terakreditasisehingga output kegiatannyajadi lebih jelas.Selain itu, jika paralegal komunitas tersebut berafiliasi dengan OBH Terakreditasi maka paralegal tersebut dapat mengakses dana bantuan hukumyang diberikan melalui OBH tersebut.Oleh karena itu maka OBH Terakreditasi perlu terus didorong agar terus-menerus untuk merekrut paralegal komunitas adat, atau terus-menerus membuka diri jika terdapat paralegal yang tumbuh dari komunitas adat berkeinginan untuk berafiliasi agar jangkauan bantuan hukum menjadi lebih luas bagi masyarakat adat melalui jalur non litigasi. Selain itu,<strong><em></em></strong>paralegal perlu memperoleh pelatihan yang memadai agar memiliki standar kemampuan yang baik untuk memberikan bantuan hukum non litigasi, serta dapat memahami dan mematuhi kode etik internal Pemberi Bantuan Hukum dimana paralegal tersebut terdaftar; dan standar bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. </p>
TINJAUAN REGULASI TOL LAUT BERDASARKAN TEORI REINVENTING GOVERNMENT
Authors: Mashuda Ali , Taufik Ade Irawan , Ihsan Ridha Nurul 
Published: September 2020

<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menjadi alat pendorong untuk melakukan reformasi birokrasi terhadap konsep pelayanan publik. Merancang reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi mengubah pola pikir </span><span>(mind set) </span><span>dan pola budaya </span><span>(cultural set) </span><span>birokrasi untuk berbagi peran dengan peran aktor non-negara dalam tata kelola Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu strategi </span><span>Reinventing Government </span><span>diaplikasikan di</span><span>dalam birokrasi Pemerintah melalui pendekatan integral yakni menggabungkan pendekatan stuktural dan kultural. Untuk mengonfirmasi penerapan </span><span>Reinventing Government </span><span>di Indonesia, perlu ditelisik dari kebijakan yang diaplikasikan dalam hal ini Tol Laut. Bagaimana penerapan dan tantangan </span><span>Reinventing Government </span><span>dapat dilakukan melalui kebijakan Pemerintah</span><span>dalam kebijakan Tol Laut tersebut dan bagaimana penerapan dan tantangan </span><span>Reinventing Government </span><span>dapat dilakukan</span><span>dalam konteks Kebijakan Tol Laut oleh Pemerintah. Dengan menggunakan metode menggunakan pendekatan konsep secara normatif didapatkan kesimpulan Tol Laut telah menerapkan sebagian besar prinsip-prinsip </span><span>Reinventing Government</span><span>namun terdapat tarik menarik antara konsepsi peraturan dan misi. Tol Laut terlihat banyak digerakkan melalui peraturan dari pada oleh misi, sehingga diharapkan nantinya terdapat harmonisasi antara misi dengan peraturan.</span></p></div></div></div></div>
MENDUDUKKAN KASULTANAN DAN KADIPATEN SEBAGAI SUBYEK HAK MILIK ATAS TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN DALAM KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
Authors: Wicaksono Dian Agung , Yurista Ananda Prima , Sari Almonika Cindy Fatika 
Published: September 2020

<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) menetapkan </span><span>Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penetapan </span><span>tersebut menjadi diskursus dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia, karena badan hukum yang diperkenankan menjadi pemegang hak milik atas tanah secara definitif disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah (PP 38/1963). Pengaturan dalam </span><span>PP </span><span>a quo </span><span>menimbulkan persepsi seolah-olah Kasultanan dan Kadipaten tidak dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penelitian ini mencoba melihat dari perspektif kajian hukum pemerintahan daerah dan </span><span>hukum agraria dalam kerangka menjernihkan kedudukan hukum Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemegang hak milik </span><span>atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan keistimewaan Yogyakarta dan hukum pertanahan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kasultanan dan Kadipaten merupakan salah satu badan hukum khusus yang terlepas dari ketentuan-ketentuan yang melekat bagi badan hukum publik atau privat </span><span>secara </span><span>an sich</span><span>.</span></p></div></div></div></div>
PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN BENDA YANG ADA DIATASNYA: ANTARA ADA DAN TIADA
Authors: Wahanisa Rofi 
Published: September 2020

<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Perubahan adalah suatu keniscayaan sebagai cara untuk mengikuti perkembangan jaman, bisa terjadi di segala sisi </span><span>kehidupan. Perubahan bisa dilakukan secara cepat maupun secara pelan atau bertahap. Perubahan tersebut sering disebut </span><span>dengan reformasi. Pun dalam bidang hukum, perlu dilalukan reformasi, baik secara cepat maupun bertahap, dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Salah satu bentuk reformasi yang dilakukan secara bertahap di bidang hukum adalah dengan melakukan perubahan undang-undang. Termasuk di bidang pertanahan dengan melakukan identifikasi peraturan yang secara eksistensinya antara “ada dan tiada”. Salah satu peraturan yang secara eksistensi ada namun keberlakuannya hanya sekali diberlakukan yaitu di bidang pengadaan tanah yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya. Dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai keberadaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya, hal ini menjadi penting untuk dibahas dengan semakin massive nya kegiatan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Hal ini tentu, selain memerlukan peraturan yang akamodatif sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, untuk mewujudkan kepentingan umum sekaligus diperlukan aturan hukum yang memberikan kepastian, sekaligus kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan </span><span>tanah.</span></p></div></div></div></div>
REFORMASI HUKUM PERTANAHAN: PENGATURAN KOMERSIALISASI RUANG TANAH
Authors: Helmi Happy Hayati 
Published: September 2020

<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Pemanfaatan ruang tanah karena terkendala lahan dewasa ini, merupakan suatu terobosan seperti pembangunan kereta bawah tanah dan </span><span>skybridge</span><span>. Pengaturan secara umum mengenai pemanfaatan ruang tanah ada dalam UU Pokok Agraria dan UU Penataan Ruang, namun dalam hal pengaturan untuk tujuan komersil seperti </span><span>skybridge </span><span>atau ruko bawah tanah pada area jalur kereta bawah tanah yang pada prinsipnya berada pada wilayah publik belum ada pengaturannya. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder serta perkembangan hukum yang menunjang penelitian. Pembangunan pada ruang kosong dengan tujuan komersil baik di atas atau di bawah jalan raya yang merupakan akses umum harus diatur dalam UU, terlebih mekanisme BOT lebih diminati dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Sebagai langkah preventif, pemerintah harus mengatur mekanisme pembangunan dan pemanfaatan bangunan secara komersil terhadap bangunan di ruang tanah terutama bangunan yang berada di atas atau di bawah jalan raya.</span></p></div></div></div></div>
MEWUJUDKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PERSEORANGAN BAGI USAHA MIKRO KECIL (UMK) MELALUI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA
Authors: Aziz Muhammad Faiz , Febriananingsih Nunuk 
Published: September 2020

<span lang="EN-US">Pemerintah membentuk RUU tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. RUU ini masuk dalam daftar prioritas Prolegnas Tahun 2020 dan diharapkan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (<em>Ease of Doing Business</em>) Indonesia di dunia khususnya terkait indikator memulai usaha <em>(starting a business)</em> yang tertinggal dari negara tetangga dan menjadi peringkat kelima di tingkat ASEAN. Untuk itu, Pemerintah menciptakan terobosan agar setiap orang dapat dengan mudah memulai usaha khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sejumlah klaster RUU sudah disusun dan salah satu dari sub klaster tersebut adalah terkait dengan pembentukan badan usaha. Dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha tadi, terdapat kebutuhanuntuk membentuk satu jenis badan usaha baru khususnya bagi UMK berupa Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh satu orang. PT perseorangan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam membentuk perusahaan dengan persyaratan dan permodalan minimum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini membahas konsep PT perseorangan dengan membandingkan pengaturan dengan negara lain, diantaranya adalah negara-negara Uni Eropa, United Kingdom<em>, </em>Malaysia, dan Singapura,sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia apabila hendak mewujudkan hal tersebut. Dari hasil kajian dibutuhkan pengaturan yang tepat dan komprehensif dalam rangka mewujudkan PT bagi UMK dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.</span>
ASPEK HUKUM PEMANFAATAN DIGITAL SIGNATURE DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI, AKSES DAN KUALITAS FINTECH SYARIAH
Authors: Cahyadi Thalis Noor 
Published: September 2020

<span lang="IN">Salah satu inovasi layanan </span><span lang="EN-US">f</span><span lang="IN">intek syariah menjadi lebih efisien dan efektif adalah penggunaan tandatangan digital. Salah satu penyedia tandatangan digital yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan fintek adalah PrivyID. Permasalahan dalam riset ini ada tiga yakni bagaimana aspek hukum pengunaan tandatangan digital di Indonesia, bagaimana keabsahan dan cara kerja tandatangan digital yang dikembangkan oleh PrivyID, dan</span><span lang="IN">bagaimana perusahaan fintek syariah memanfaatkan tandatangan digital dalam transaksi bisnisnya. Riset ini dilakukan dengan studi</span><span lang="IN"> lapangan melalui observasi ke PrivyID serta wawancara tidak terstruktur dengan direksi PrivyID serta perusahaan fintek syariah. </span><span lang="EN-US">Hasilnya adalah bahwa </span><span lang="IN">penggunaan </span><span lang="IN">tandatangan digital </span><span lang="EN-US">dalam transaksi keuangan </span><span lang="IN">telah diatur UU </span><span lang="EN-US">ITE</span><span lang="IN"> serta aturan </span><span lang="EN-US">turunan</span><span lang="IN">nya, berupa POJK bahkan Fatwa DSN MUI.</span><span lang="IN"> </span><span lang="IN">Produk PrivyID telah diakui oleh pemerintah baik oleh Kementerian Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan OJK. </span><span lang="EN-US">Ke depan diharapkan agar </span><span lang="IN">penggunaan tandatangan digital </span><span lang="EN-US">yang</span><span lang="IN">merupakan hal baru perlu upaya sosialisasi di masyarakat terutama dalam sektor bisnis dan pemerintahan. </span>
KONSEP DAN PERBANDINGAN BUY NOW, PAY LATER DENGAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA: SEBUAH KENISCAYAAN DI ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI
Authors: Aulianisa Sarah Safira 
Published: September 2020

<span>Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di era digital, tidak terkecuali pada sektor keuangan atau finansial. Salah satunya adalah penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang umumnya disebut sebagai <em>financial technology</em>(<em>fintech</em>). Bagi sektor keuangan, inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan fenomena baru. Sehingga, secara inheren <em>financial technology</em> juga bukan merupakan pengembangan baru bagi industri jasa keuangan. Melalui metode yuridis normatif, akan dianalisis skema pembayaran dengan istilah <em>Buy Now, Pay Later </em>(BNPL) sebagai fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Metode BNPL yang seperti itu menunjukkan kemiripan dan kesamaan dengan unsur-unsur dasar kredit perbankan seperti kepercayaan, jangka waktu, tingkat risiko, dan prestasi dalam bentuk kredit. Namun kesamaan tersebut ternyata tidak </span><span>diimbangi<span> </span>dengan kesamaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam regulasi BNPL di Indonesia saat ini. Hal ini kemudian yang membuka celah akan berbagai <em>potential issues</em> dari mekanisme skema pembayaran BNPL.</span>
Determinación de un índice de riesgo y vulnerabilidad en poblaciones costeras: estudio de caso Portobelo, provincia de Colón
Authors: Grey Ariel Antonio 
Published: September 2020

El impacto ocasionado por las actividades humanas convierte a las zonas costeras en áreas vulnerables. Es por esto por lo que surge la necesidad de desarrollar un índice de riesgo y vulnerabilidad. El objetivo de la investigación es lograr determinar un índice de riesgo y vulnerabilidad a partir de la calidad fisicoquímico y microbiológico de las aguas superficiales marino-costeras y factores socioeconómicos utilizando como caso de estudio la ciudad costera de Portobelo, provincia de Colon. La metodología se dividió en 3 partes: determinación de un índice de calidad de agua marina costero, el análisis de amenazas y vulnerabilidades y la presentación del índice de riesgo y vulnerabilidad. Como resultado se obtuvo que el Índice de calidad de agua marina fue representada por 71.71, una calidad buena a regular. Se determino las vulnerabilidades, física con un valor de 2.0, moderado a bajo; educativas de 2.7, bajo a moderado; socioeconómicas de 3.6, moderado a alto; y ambientales de 3.7, moderada a alta. Se obtuvo un índice de Riesgo y Vulnerabilidad de 3.0, considerado moderado. El índice de Riesgo y Vulnerabilidad representa una herramienta que puede ser considerada para determinar un valor que defina el grado de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, que está expuesto una comunidad costera y poder implementar medidas de mitigación y concientización a la población para evitar que las amenazas sean de un impacto mayor, provocando desastres mayores y evitando la contaminación de los recursos.
Prevalencia y caracterización de gestantes seropositivas para SARS-CoV-2
Authors: Guevara-Ríos Enrique , Carranza-Asmat Cesar , Zevallos-Espinoza Kelly , Espinola-Sánchez Marcos , Arango-Ochante Pedro , Ayala-Peralta Félix Dasio , Álvarez-Carrasco Ricardo , Luna-Figueroa Antonio , Meza-Santibañez Luis , Pérez-Aliaga Carlos , Racchumí-Vela Augusto 
Published: September 2020

Objetivo: Describir la prevalencia y características de las gestantes seropositivas para SARS-CoV-2. Material y métodos: Estudio cuantitativo, transversal y descriptivo. Realizado en gestantes tamizadas para SARS-CoV-2 que cumplieron criterios de selección al ingreso hospitalario. Se recogieron variables de las características maternas, complicaciones del embarazo y condición del recién nacido a partir del historial médico respectivo. El análisis de datos se realizó utilizando estadígrafos descriptivos e intervalos de confianza al 95%. Resultados: Se tamizaron 1477 embarazadas ingresadas a hospitalización, identificando una seroprevalencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en el 5.28% (IC95%: 4.22%-6.57%). Entre los casos de seroprevalencia positiva, se observó IgM 11.5% (IC95%: 5.7%-21.3%), IgM/IgG 64.1% (IC95%: 5.7%-21.3%), IgG 19% (IC95%: 15.7% y 35.6%), 91% de gestantes seropositivas fueron asintomáticas, 40% de gestantes seropositivas presentó algún tipo de complicación del embarazo, siendo más frecuente ruptura prematura de membranas (14.1%), aborto (4.1%) y amenaza de parto pretermino (4.1%). De las gestantes que culminaron en parto el 69.6% fue vía vaginal, encontrándose un 11.6% de parto pretermino. No hubo muertes maternas ni muertes en recién nacidos. Conclusión: Las gestantes con criterios de hospitalización para atención del parto o por morbilidad del embarazo presentan una prevalencia de serología positiva para SARS-CoV-2 del 5.28%; mayormente son asintomáticas. No se descarta posibles efectos del virus SARS-CoV-2 ante los hallazgos de parto pretermino, ruptura prematura de membrana y aborto espontáneo.
ANALISIS PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DENGAN PEMBERIAN REWARD OLEH PIHAK KETIGA (Studi Kasus pada Kantor Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah)
Authors: Oktabian Roy Haris 
Published: September 2020

ABSTRAK. Kegiatan ini adalah sebuah terobosan baru dalam rangka untuk mencapai target retribusi pelayanan persampahan yang dibebankan pada Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah setiap tahunnya. Dengan kegiatan ini, Kecamatan Kota sebagai instansi yang diberi kewenangan melakukan pungutan terhadap retribusi tersebut, menciptakan metode baru dalam melakukan pungutan, yaitu dengan memberikan reward. Reward diberikan kepada Objek Retribusi yang mau membayar retribusi pelayanan persampahan setidaknya 2 (dua) bulan berturut turut. Dengan metode ini, selain dapat mempercepat pencapaian target, sangat diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan sehingga objek retribusi dapat bertambah dan target serta capaian di tahun tahun mendatang pun ikut meningkat. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka Instansi Kecamatan Koba pun dianggap telah memberikan dukungan terhadap tercapainya target Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor retribusi daerah.
Kata Kunci : pelayanan persampahan, reward, percepatan pencapaian
SINERGITAS PROGRAM FANTASTIC!PONOROGO DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PARIWISATA
Authors: Nugroho Irfan , Hilman Yusuf Adam 
Published: September 2020

ABSTRAK. Fantastic! Ponorogo merupakan program pembangunan pariwisata yang bersinergi antara Visi dan Misi dari Bupati Kabupaten Ponorogo yang telah di di uraikan dalam RPJMD 2016 – 2021. Kajian ini berbicara tentang keterkaitan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD Kabupten Ponorogo. 2019 merupakan tahun kunjungan wisata di Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan praktik Collaborative Governance yang menggambarkan proses kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta, bertujuan untuk mengoptimalkan tujuan kegiatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu sinergitas program Fantastis!Ponorogo dalam rangka praktik collaborative Governance dalam sektor Pariwisat yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Dalam studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Praktik Collaborative Governance memperlihatkan sinergitas yang efektif dan berhasil, karena beberapa faktor, diantaranya: 1) adanya komitmen dari Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini para kepala dinas yang supportive terhadap pelaksanaan tahun wisata 2019, 2). Terwujudnya: kolaborasi, Conectivity antar stakeholder, 3). Meningkatnya antusias Masyarkaat yang sangat aktif dalam berbagai event yang diselenggarakan, 4). Media pembelajaran bagi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Kata Kunci: Synergy; Collaborative Governance; Fantastic! Ponorogo; Tourism Development
Тюркські ойконіми новотроїцької локалізації
Authors: Горобець Артем 
Published: September 2020

Матеріали статті вперше висвітлюють систематичне вивчення тюркських ойконімів, що існують у Новотроїцькому районі Херсонської області. Часові рамки охоплюють кінець XVIII століття – першу половину XX століття. За результатами аналізу й узагальнення другого видання топонімічного словника Новотроїцького району Херсонської області автор створив базу даних тюркських назв існуючих поселень. Систематизацію цих топонімів здійснено згідно уніфікованої схеми у рамках комплексного підходу до краєзнавства. Автор продовжив вивчати географічні назви регіону в контексті введених авторських дефініцій «топонімічна гносеологія» та «топонімічний плюралізм». У таблиці курсивом виділено найбільш поширений формати тюркського ойконіму краю. У рамках топонімічної гносеології для окремих населених пунктів тюркського походження наведено кілька варіантів етимології.
Зосереджено увагу на можливостях використання поданих матеріалів у процесі топонімічної соціалізації учнівської молоді. Отже, системне дослідження тюркських ойконімів Новотроїцького району Херсонської області оптимально створює умови розуміння: векторів заселення краю; часових рамок виникнення та перейменуванню поселень; етнічній картині території; господарській спеціалізації мешканців населених пунктів; трансформації природних умов регіону.
З думкою про допомогу: АРА на Півдні України у 1921-1923 рр.
Authors: Тригуб Олександр , Михайловський Тимур 
Published: September 2020

Розкрито діяльність однієї з ключових міжнародних організацій допомоги у південноукраїнському регіоні – Американської адміністрації допомоги (АРА).
Протягом квітня-червня 1922 р. АРА організувала мережу їдалень у Миколаївській та Одеській губерніях (820), де харчувалося 192774 дітей і 1045 дорослих. Також сухі пайки й обіди отримували діти та дорослі закритих установ (дитячих будинків, лікарень, санаторіїв, студентських їдалень тощо). Загалом отримували допомогу 427624 особи.
Окрім харчування АРА розподіляла продуктові та речові посилки, надавала медичну допомогу (організація медичних пунктів, лазень, поставки медикаментів, лікування хвороб, профілактика захворювань, поширення медичної літератури тощо).
АРА завершила свою роботу у червні 1923 р., а 15 липня 1923 р. було ліквідовано український осередок організації і 20 липня 1923 р. було закрито центральний офіс місії у Москві.