bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Framing Berita Polemik Lurah Lenteng Agung Pada Media Online, mengulas tentang pemberitaan tentang Lurah Lenteng Agung
Authors: Juditha Christiany 
Published: June 2020

This study aims to determine of Kompas.com and Republika.online to framing these news about the Lenteng Agung headwoman. The method used is qualitative content analysis with a model framing Robert Entman. The results showed that Kompas.com more than Republika.Online proclaim this problem. Both of these media defines the rejection problem some people Lenteng Agung against the headman Susan Zulkifli by religious differences and gender (define problems) and formulate the problem is not only focused on Susan, but also on other actors such as the Minister and the Governor/Deputy Governor of Jakarta (diagnosis causes). Besides, Kompas.com bring the parties pro Susan or not. While Republika.online not directly involve citizens who refuse Susan (make a moral judgment). Kompas.com featuring independent actors who can look at this case is more independent polemic as resolving. While Republika.online further highlight its own peaceful protest submitted by Susan (Treatment Recommendations). Recommendation of this study is a news portal Kompas.com and Republika.com to consistently keep writing news content according to the vision of the mission. So the news is delivered can provide news construction should be known by the audience.
Keywords: Framing, news, online media, Kompas.com, Republika.online.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media online Kompas.com dan Republika.online dalam me-framing berita tentang polemik Lurah Lenteng Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan model framing Robert Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com lebih banyak memberitakan masalah ini daripada Republika.Online. Kedua media ini mendefinisikan masalah penolakan sebagian warga Lenteng Agung terhadap lurah Susan Zulkifli karena berbeda agama dan jender (define problems) dan merumuskan masalah tidak hanya terfokus pada Susan saja tetapi juga pada aktor lainnya seperti Mendagri dan Gubernur/Wagub Jakarta (diagnose causes). Disamping itu, Kompas.com menghadirkan pihak-pihak yang pro Susan maupun tidak. Sementara Republika.online tidak secara langsung melibatkan warga yang menolak Susan (make moral judgement). Kompas.com menampilkan aktor-aktor independen yang dapat melihat polemik kasus ini lebih independen sebagai upaya penyelesaian masalah. Sedangkan Republika.online lebih menonjolkan aksi damai yang disampaikan sendiri oleh Susan (treatment recommendations).Rekomendasi penelitian ini adalah portal berita Kompas.com dan Republika.com untuk terus konsisten menjaga penulisan isi beritanya sesuai visi misi yang diemban. Sehingga berita-berita yang disampaikan dapat memberikan konstruksi berita yang semestinya diketahui oleh khalayak.
Kata Kunci : Framing, berita, media online, Kompas.com, Republika.online.
Studi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Authors: Andiyansari Popi 
Published: June 2020

Under the provisions of the Universal Service Obligation (USO) on the provision of facilities and access to ICT, Menkominfo pioneering Village Program information in which there is a program called Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). However, this program only to dwell on the form of the means of access services and ICT infrastructure alone. Whereas people in the border areas, rural, and remote mostly unable to use ICT and the internet. This is an opportunity PLIK Nanggulan 2 to conduct training, socialization, and community empowerment through ICT. Formulation of the problem in this study describes How Rural Community Empowerment Through Information and Communication Technology Pusat Layanan Internet Kecamatan in PLIK Nanggulan 2 Kulon Progo Yogyakarta. This study used a qualitative research methodology with case study method. Results from this study that the digital divide in rural communities are not only related to the lack of access and means of course, but also gaps in the ability to use ICT. In this case PLIK Nanggulan 2 perform three steps of empowerment, among others: technical training, socialization ethical use of the internet, planting motivation to seek information via the internet. Empowered communities through ICT with models 'second hand'. People in the region have understood the function Nanggulan internet but not able to independently use the internet, then delegate the functions of the Internet to others who understand. In this regard, research advice to PLIK Nanggulan 2 in order to improve the quantity and quality of the organization and consistency of community empowerment.
Keywords: Community Empowerment, PLIK Nanggulan 2, ICT, Information Village

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Nanggulan 2 Kulon Progo Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang Bagaimanakah Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Program Pusat Layanan Internet Kecamatan di PLIK Nanggulan 2 Kulon Progo Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini bahwa kesenjangan digital pada masyarakat pedesaan tidak hanya terkait dengan minimnya akses dan sarana saja, akan tetapi juga kesenjangan secara kemampuan dalam menggunakan TIK. Dalam hal ini PLIK Nanggulan 2 melakukan tiga langkah pemberdayaan, antara lain: pelatihan secara teknis, sosialisasi etika penggunaan internet, penanaman motivasi untuk mencari informasi melalui internet. Masyarakat terberdayakan melalui TIK dengan model ‘tangan kedua’. Masyarakat di wilayah Nanggulan telah memahami fungsi internet akan tetapi tidak mampu secara mandiri menggunakan internet, kemudian mendelegasikan fungsi internet kepada pihak lain yang lebih memahami. Dalam hal ini, saran penelitian untuk PLIK Nanggulan 2 agar meningkatkan kuantitas dan kualitas organisasi dan konssitensi pemberdayaan masyarakat.
Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, PLIK Nanggulan 2, TIK, Desa informasi
Positioning Partai Demokrat dalam Pemberitaan Surat Kabar
Authors: Buluamang Yohanes Museng Ola 
Published: June 2020

Media coverage about the involvement of M. Nazaruddin in the bribery case of SEA Games athlete development leads to low credibility of the Democratic Party. Through publications in mass media, the Democratic Party showed political positioning to minimize the formation of a negative image. This study aims to determine the difference of illustration and newspaper accounts about the positioning of the Democratic Party in an attempt to address the involvement of M. Nazaruddin cases related to bribery athlete development SEA Games. The research method that used is quantitative, with media content analysis approach. Data were analyzed using chi-square distribution and the frequency of the five indicators of positioning and twenty categories of research. Through the chi square calculation results, it was found that the significance of differences in positioning indicators and positioning categories of significant and insignificant.
Keywords: positioning democrat party, newspapers coverage, media content analysis

ABSTRAK
Pemberitaan seputar keterlibatan M. Nazaruddin dalam kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games menyebabkan rendahnya kredibilitas Partai Demokrat. Melalui publikasi di media massa, Partai Demokrat menunjukkan positioning politik untuk meminimalisir terbentuknya citra yang negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggambaran dan perbedaan pemberitaan surat kabar tentang positioning partai Demokrat dalam upaya menyikapi keterlibatan M. Nazaruddin terkait kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pendekatan analisis isi media. Teknik analisis data menggunakan distribusi frekuensi dan chi square terhadap lima indikator positioning dan 20 kategori positioning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan frekuensi pemberitaan tentang positioning partai Demokrat antara Harian Kompas, Media Indonesia, dan Jurnal Nasional. Melalui hasil perhitungan chi square, ditemukan bahwa signifikansi perbedaan indikator positioning dan kategori positioning signifikan dan tidak signifikan.
Kata Kunci: positioning partai demokrat, pemberitaan surat kabar, analisis isi media
KEDALAMAN GAMBUT TERHADAP ZONASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KEBUN RAYA SRIWIJAYA
Authors: Maryani Sri , Juairiyah Oktaf 
Published: June 2020

Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan konservasi ekosistem gambut harus tetap dijalankan. Tujuan penelitian yaitu mengkaji karakteristik lahan gambut dalam pelaksanaan pembangunan di Kebun Raya Sriwijaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini diperoleh data bahwa pembangunan infrastruktur di lokasi Kebun Raya Sriwijaya akan menempati titik gambut dengan kedalaman 425–550 cm, dan pada posisi elevasi 15–22. Zona C2 merupakan zona pembangunan laboratorium, herbarium, bank biji dan farmakologi, berada pada lahan dengan kedalaman tertinggi yaitu ±545 cm sedangkan pada zona E2 untuk pembangunan paranet berlokasi pada lahan gambut dengan kedalaman gambut terendah yaitu ±350 cm. Pembangunan pada Perpustakaan (Zona C2), Cafetaria (Zona G), dan Sarana Rekreasi (Zona H) pada elevasi tertinggi yaitu 20 hingga 22 cm. Sedangkan pada Zona B2, Rumah Dinas dan Mess Karyawan terletak pada elevasi terendah yaitu 15- 16 cm.
KELAYAKAN INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA DI DESA SERI TANJUNG KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
Authors: Yesi Desri , Natalia Beta 
Published: June 2020

Penelitian ini mengkaji kelayakan usaha industri tepung tapioka di Ogan Ilir dari aspek ketersediaan bahan baku, potensi pasar, dan proyeksi laba/rugi sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menunjang hilirisasi industri singkong kususnya industri tepung tapioka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan lokasi berdirinya industri tepung tapioka. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja atau purposive. Data yang diperoleh diolah dan dianalisa secara manual dan menggunakan komputer, dan disajikan secara deskriptif kuantitatif. Dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa Industri tepung tapioka di Ogan Ilir memiliki kapasitas produksi sebesar 60 ton tepung tapioka per tahun atau kebutuhan bahan baku singkong sebesar 240 ton per tahun. Kebutuhan bahan baku singkong ini dapat dipenuhi oleh Kabupaten Ogan Ilir yang tercatat 310,05 ton. Dengan kemampuan produksi tersebut industri ini mampu memenuhi seluruh kebutuhan pasar dari tepung tapioka di Kabupaten Ogan Ilir, bahkan dapat memenuhi hampir 40 persen kebutuhan tepung tapioka di Provinsi Sumatera Selatan. Dari sisi finansial diperoleh Break Even Point sebesar Rp 341.246.269,- atau tapioka sejumlah 31.022 kg. Nilai Internal Rate Return sebesar 14,41%, Net B/C 1,01 dan Pay Back Periode selama 3 tahun.
Subpredicação e Small Clause na sintaxe mais simples: um caso de não-uniformidade na interface
Authors: Miliorini Rafaela , Moura Heronides 
Published: June 2020

Esta pesquisa analisa o fenômeno semântico da subpredicação a partir da Teoria da Sintaxe mais Simples (SMS) (CULICOVER; JACKENDOFF, 2005). Nessa abordagem, uma vez que a semântica é gerada paralelamente, é proposta a não-uniformidade de interface como opção de economia teórica: a estrutura sintática é reduzida, projetando somente os itens pronunciados. Analisamos sentenças com verbos que selecionam subpredicação e aplicamos testes de constituência para verificar em quais casos esses verbos licenciam um único constituinte sintático como complemento. Nos casos em que é atestada a formação de constituinte, a subpredicação é projetada sintaticamente como uma small clause (SC); nos demais, a relação de predicação ocorre diretamente com o verbo e não é formada uma SC – para esses verbos, a representação sintática é semelhante à projeção de verbos triargumentais. Os resultados mostraram que muitos verbos tradicionalmente considerados selecionadores de SC não o são, embora estabeleçam relação de subpredicação no nível semântico.
UN DISCOURS SUIVI D’EFFET ? LA SÉCURITÉ DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES DU QUÉBEC
Authors: Morin David , Poliquin Myriam 
Published: June 2020

Quelle est la place de la sécurité dans les relations internationales du Québec ? Quels enjeux cette dernière revêt pour le Québec ? Comment s’articule le partage des compétences dans ce domaine dans le cadre du fédéralisme canadien ? Que peut revendiquer le Québec quant à son ambition de jouer un rôle par-delà la frontière sur le continent américain et dans le reste du monde ? Quels types d’action et de coopération le Québec entreprend-il en la matière ? À l’heure où le gouvernement québécois entreprend la révision de son énoncé de politique internationale, ces questions demeurent d’autant plus pertinentes aujourd’hui que le Québec fait face à des défis importants en matière de sécurité, en particulier au chapitre de la criminalité transnationale et de la violence extrémiste, qui exigent une présence, des échanges et une coopération accrues sur la scène internationale. L’hypothèse défendue ici est que la sécurité a fait l’objet d’une politisation croissante de la part du gouvernement québécois dans le contexte post-11 septembre. En 2006, il consacre ainsi, pour la première fois, un chapitre et un axe stratégique spécifiques à ce thème dans son énoncé de politique internationale. Si cette politisation s’est traduite dans les énoncés de politique et certaines ententes internationales, tout porte à croire qu’elle est avant tout dictée par des impératifs conjoncturels, mais ne procède pas d’une ambition réelle ou d’un appétit particulier de voir le Québec jouer véritablement un rôle en matière de sécurité transnationale. Jusque-là, il n’y a pas eu un investissement politico-diplomatique et financier permettant d’affirmer que la doctrine Gérin Lajoie ait investi le champ de la sécurité et donné lieu au déploiement d’une paradiplomatie semblable à celle exercée dans d’autres champs d’activité. En revanche, ce contexte a vu se densifier, aux niveaux techniques et administratifs, un réseau de relations intergouvernementales entre certaines organisations québécoises, policières notamment, et leurs homologues étrangers. Si celui-ci est encore trop peu structuré pour être constitutif d’une réelle gouvernance à paliers multiples, il a toutefois contribué à rendre davantage effective, dans une certaine mesure, l’action internationale du Québec en matière de sécurité.
LES NOUVELLES APPROCHES DU DROIT INTERNATIONAL
Authors: Delabie Lucie 
Published: June 2020

Définir ce que sont les « Nouvelles approches du droit international » relève à première vue de la gageure compte tenu de l’éclectisme de cette tendance doctrinale. D’abord associé aux membres de Harvard, ce projet a pris son essor dans les années 1990 et s’est diffusé sous des formes variées en dehors du continent américain. Mais qu’en est-il en 2014 ? Dans quelle mesure cette coalition instable de chercheurs, dont les frontières identitaires ont évolué, ont tenu leur promesse de réinvention de la discipline du droit international ? En intégrant la méthode déconstructiviste dans l’analyse du droit international, ses membres ont incontestablement renouvelé la compréhension de celui-ci dans une perspective interdisciplinaire. Ils montrent que l’on ne peut comprendre le droit sans tenir compte de l’indétermination qui lui est inhérente et proposent ainsi une lecture critique très stimulante dans l’appréhension des rapports entre les règles juridiques, dont la neutralité est selon eux illusion. Mais, à force de déconstruction, et en dépit de leur propre autocritique, il semble qu’ils ne parviennent pas à faire pleinement entendre leur voix au sein de la doctrine. Parfois qualifiés de nihilistes, les partisans des « Nouvelles approches », en mettant l’accent sur l’impossible neutralité des règles juridiques, invitent à une réinterprétation constante de celles-ci et, de manière subséquente, à une forme d’instrumentalisation du droit par les décideurs politiques. Cela ne remet toutefois pas en cause l’apport significatif de ce mouvement à une meilleure compréhension des fondements de notre discipline.
LA CRIMINALISATION DE LA PARTICIPATION CITOYENNE PAR DES « DÉMOCRATIES PARTICIPATIVES »
Authors: Peñafiel Ricardo 
Published: June 2020

Au moment même où l’idée de démocratie participative s’érige au rang de « nouveau paradigme de l’action publique », on assiste à l’exacerbation des versants autoritaires du gouvernement représentatif, qu’on constate, notamment, dans la tendance actuelle à la criminalisation de l’action collective et à la banalisation de l’état d’exception. Plutôt que d’y voir une contradiction entre un discours « participatif » et des pratiques autoritaires, cet article cherche à montrer comment la criminalisation contemporaine de la protestation sociale trouve ses conditions de possibilité au sein même du « discours participationniste » ainsi que dans les pratiques et institutions sociales et politiques qui y sont liées. En analysant quatre formes de légitimation de la répression massive et systématique d’actions collectives dans les Amériques (Québec, Chili, Équateur, Venezuela), le texte met en lumière comment l’exercice de droits fondamentaux (comme ceux d’association, d’expression et de rassemblement) est considéré comme une menace à la « démocratie » au nom de « consensus » supposément atteints au sein de forums « délibératifs » (consultatifs) organisés par le pouvoir et au sein desquels celui-ci préserve ses prérogatives de la « qualification » des participants, mais surtout de la « décision ». Il s’en suit une lutte pour le sens entre deux conceptions et pratiques de la participation : l’une « consensuelle » et encadrée et l’autre « sauvage » ou insurgeante. Pour rendre compte de cette conception sauvage (non domestiquée) de la démocratie et de la participation, le texte se base sur des « récits de vie » de participants anonymes d’actions contestataires transgressives ayant eu lieu dans les Amériques au cours du dernier quart de siècle. Cette analyse de deux conceptions et pratiques de la participation citoyenne tend à montrer que, loin de représenter un danger pour la démocratie, la participation insurgeante en constitue son principe dynamique.
ACTE FONDATEUR OU LOI ORDINAIRE ? LE STATUT DE LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE DANS L’ORDRE JURIDIQUE QUÉBÉCOIS
Authors: Bosset Pierre , Coutu Michel 
Published: June 2020

À propos de la place de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec dans la structure de l’ordre juridique québécois, Jacques-Yvan Morin a parlé d’une constitutionnalisation progressive. Pourtant, son caractère « quasi constitutionnel » ne rend pas véritablement justice à la Charte, qui reste un texte unique dans l’histoire législative du Québec. Cet article s’inspire de Morin, qui n’a cessé de soutenir qu’il fallait réserver à la Charte une place se situant au sommet de la hiérarchie des normes. Il discute de la primauté de la Charte sur les lois ordinaires, ainsi que de l’intégrité du contenu de ce texte, qui depuis 1975 se veut le symbole des valeurs de la société québécoise. Dans un premier temps, les auteurs mettent en lumière l’ambiguïté inhérente à la notion même de quasi-constitutionnalité. Il est de moins en moins défendable de nier au texte québécois, au prix d’une occultation de son caractère spécifique, le statut d’une véritable loi fondamentale, de caractère constitutionnel. Dans un deuxième temps, les auteurs soulignent que la Charte est loin d’être à l’abri de régressions dues aux vicissitudes du jeu politique, bien qu’elle ait fréquemment été bonifiée au fil du temps et ce, de manière largement consensuelle. Il serait aujourd’hui dans l’ordre des choses que le processus de « constitutionnalisation progressive » que Jacques-Yvan Morin a promu, accompagné politiquement et admirablement décrit dans ses travaux finisse par trouver son aboutissement historique dans une constitutionnalisation explicite des dispositions de la Charte. Il s’impose en effet de reconnaître aujourd’hui, de façon explicite, la Charte québécoise pour ce qu’elle représente pour la société québécoise : une loi fondamentale possédant un caractère constitutionnel.
LA NATION QUÉBÉCOISE PEUT-ELLE SE DONNER LA CONSTITUTION DE SON CHOIX ?
Authors: Seymour Michel 
Published: June 2020

L’automne 2014 aura été ponctué par une période de ferveur nationaliste. Suite à l’interruption de la violence à Gaza, les débats autour de la création d’un État palestinien sont réapparus. Le référendum écossais et la consultation catalane – ces deux expériences nationalistes étant il est vrai beaucoup moins dramatiques que l’expérience palestinienne – ont aussi marqué l’actualité. L’occasion est donc propice pour faire à nouveau le point concernant le nationalisme québécois. Je me propose dans ce texte de développer une réflexion qui, je l’espère, tient compte de l’actuelle situation historique dans laquelle se trouve le peuple québécois. J’entends développer cette réflexion en trois temps. Premièrement, je voudrai défendre l’idée selon laquelle la souveraineté ne doit pas être comprise comme une fin en soi et qu’elle doit plutôt être comprise comme un moyen d’obtenir la reconnaissance. Parmi l’ensemble des citoyens québécois qui ont plutôt tendance à voter « oui » à un référendum portant sur la souveraineté, plusieurs la conçoivent de cette façon. Cette idée, très simple, a des conséquences importantes concernant la forme que doit prendre le nationalisme québécois. Il faut être ouvert à la possibilité que le Canada lui-même puisse en principe assurer cette reconnaissance. Dans un deuxième temps, je tâcherai d’indiquer la réforme constitutionnelle qui devrait être mise en place au Canada pour que le Québec voie un avantage à demeurer au sein de ce pays. Il faudrait notamment que la loi constitutionnelle canadienne soit amendée pour s’adapter à une constitution interne que le Québec voudrait bien se donner. Enfin, dans une troisième et dernière partie, je m’attarderai justement à décrire en quoi pourrait consister cette constitution québécoise.
DÉBAATHIFICATION EN IRAK : JUSTICE TRANSITIONNELLE OU SIMPLE VENGEANCE ?
Authors: Al-Dabbagh Harith 
Published: June 2020

Au lendemain de la prise de Bagdad au printemps 2003, les Américains mirent sur pied un ensemble de mécanismes destinés à définir les modalités selon lesquelles les Irakiens devaient faire face à l’héritage de trente-cinq ans de dictature. La dissolution de l’armée et le démantèlement du parti Baath en constituent la pièce maitresse. L’effet dévastateur de ces mesures sur l’entreprise de reconstruction fut drastique et immédiat : la mise au ban de plusieurs milliers de fonctionnaires sur le seul fondement d’avoir appartenu à l’ancien parti au pouvoir. En opérant une véritable purge de l’administration, le processus prenait tous les traits d’une punition collective. Pour réagir aux vives critiques internes et internationales, une nouvelle loi fut promulguée en 2008 en vue d’aligner le processus irakien sur les meilleures pratiques en matière de justice transitionnelle. À travers une analyse critique de ses fondements théoriques et de ses implications pratiques, la présente contribution propose de mettre en relief le décalage profond qui persiste entre le nouveau dispositif et les finalités de la justice transitionnelle. Il en ressort qu’au-delà de certaines retouches superficielles, le système de justice post-conflit demeure irrémédiablement défectueux, inadéquat et partial. Au lieu de favoriser la réconciliation nationale, il contribue à creuser en profondeur le clivage sectaire, conduisant le pays dans une impasse.