bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERKAWINAN DALAM AJARAN KHONG HU CU DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA TAHUN 2000
Authors: Nurwullan Siti 
Published: July 2020

ABSTRAK Indonesia adalah bangsa pluralisme yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama, menuntut masyarakatnya untuk saling menghargai keyakinan masing-masing di mana masyarakat tersebut adalah masyarakat pribumi dan pendatang. Salah satu masyarakat pendatang yang memiliki populasi cukup dominan di Indonesia adalah Masyarakat Tionghoa yang berasal dari Negeri Cina yang juga identik dengan kebudayaan Tionghoa dan Agama Khonghucunya. mengingat Agama Khonghucu tergolong baru pengakuannya secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, yang otomatis sangat berpengaruh pada Status Hukum Perkawinan Khonghucu, dimana peristiwa perkawinan tersebut sangat penting bagi pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sepakat mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk suatu keluarga dan meneruskan keturunan. Status hukum juga akan berpengaruh bagi anak-anak dari dari hasil perkawinan tersebut maka akan di bahas bagaimana Perkawinan dalam Ajaran Khonghucu bila dikaitkan dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KATA KUNCI : Agama, Perkawinan, Keabsahan dan Kepastian hukum
PERLINDUNGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERHADAP PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)
Authors: Taufik Kurrohman Rizki Nabawi 
Published: July 2020

Merek adalah identitas sebuah produk atau tanda pengenal yang dapat membawa citra dan persepsi kepada konsumen atau pemakai. Semakin terkenal sebuah merek, maka semakin menambah gengsi konsumen serta tidak menutup kemungkinan adanya pemboncengan atau peniruan merek tersebut.Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan analisa persamaan terhadap merek terkenal yang berbeda jenis dalam putusan pertimbangan hakim dari putusan tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian ini didasarkan peraturan perundang-undangan khususnya berhubungan dengan merek, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap merek terkenal, yang mana hakim didalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan unsur persamaan yang terdapat dalam merek yang menjadi sengketa padahal didalam pengertian merek itu sendiri merek adalah identitas sebuah produk, maka merek yang akan didaftar kan haruslah mempunyai unsur pembeda hal ini juga termuat didalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis hakim dalam memutus perkara ini mengeluarkan SEMA Nomor 3/BUA.6/HS/SP/XII/2015 yang mana menyebutkan bahwa semua gugatan pembatalan merek tersebut diputus dengan amar “tidak dapat diterima” dikarenakan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 mengenai persamaan merek yang beda jenis diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah dan sampai putusan dikeluarkan Peraturan tersebut belum diundangkan. Tidak adanya peraturan menjadi pemicu munculnya masalah peniruan merek yang sudah terkenal sehingga menyebabkan kerugian bagi pemegang merek tersebut. Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal bisa menerapkan asas itikad baik kepada pemohon yang akan mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena membonceng, menjiplak ataupun meniru merek yang sudah terdaftar dan terkenal hal ini akan menipu atau membingungkan konsumen atau masyarakat. Oleh karena itu, harus ada peraturan yang secara tegas mengenai keterkenalan dan persamaan merek pada pokoknya ataupun secara keseluruhan sehingga sengketa terkait peniruan dapat diselesaikan ataupun dihindari.
KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis)
Authors: Susanto Susanto 
Published: July 2020

Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Kepastian hukum juga diperlukan dalam invetasi. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 26 April 2007 Undang-undang ini telah disahkan untuk menggantikan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Guna mengimplementasikan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam UU Penanaman Modal, pada tanggal 12 April 2013 BKPM menerbitkan Peraturan Badan Koordinasi Penananaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.5 Tahun 2013) yang menggantikan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009. Dalam Perka BKPM No.5 Tahun 2013 adalah sebagai panduan dalam layanan penanaman modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang ditujukan kepada pejabat di instansi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya. Salah satu pemegang saham PT. Tunas Mandiri Lumbis mempermasalahkan penerbitan Ijin Prinsip Perubahan Penananaman Modal Asing Nomor 1723/1/IP-PB/PMA/2013, Nomor Perusahaan 24017, tertanggal 02 Desember 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ternyata dalam menerbitkan Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing harus memnuhi prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 25 ayat 4, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atasa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan Penanaman Modal khususnya : Pasal 103 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 103 ayat (5) : Pasal 103 ayat (5) b : Pasal 103 ayat (6) , Pasal 103 ayat (6) a. Tidak adanya kepastian hukum dalam Ijin Prinsip Perubahan Penananaman Modal Asing Nomor 1723/1/IP-PB/PMA/2013, Nomor Perusahaan 24017, tertanggal 02 Desember 2013 sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 17 Juli 2014 karena telah melanggar prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 25 ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan Penanaman Modal.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Investasi, Penanaman Modal
KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DI HUBUNGKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012
Authors: Sutoro Moh 
Published: July 2020

The year 2006 is seen in the most revolutionary in the history of the existence of religious courts in the Indonesian legal system. Delegation of authority to examine, decide and resolve syariah economic case to the Religious Court signaled recognition of the existence of religious courts as well as the realization of the desire of the majority, even all Muslims in Indonesia to resolve the dispute in accordance guidance Shari'a. However, in practice before the judicial reviewe Act No. 21 of 2008 concerning Islamic banking, which in practice contains legal uncertainty because of the problem stems from differences in interpretation in deciding which forum has the authority to resolve disputes Islamic banking at hand that is the Choice of Forum and the Choice of law which in turn raises the formulation of legal uncertainty. Keywords: Competence, Dispute Resolution, legal certainty
Modern Scientific Approaches on Defining an Administrative Offense
Authors: Panaciuk O. V. 
Published: July 2020

The correlation of the terms of “administrative misdemeanor” and “administrative offense” has been characterized; the legal definition of “illegal act” as the main component of the content of an administrative misdemeanor has been analyzed; the main legislative features of an administrative misdemeanor have been classified, each of them has been characterized.
The author has offered classify offenses according to the following criteria: a) the degree of public danger: crimes and misdemeanors (administrative, civil, disciplinary); b) spheres of public life: in the economy, politics, social sphere, etc.; 3) forms of guilt: committed with intent and committed through negligence. It has been emphasized that an offense is a socially dangerous or socially harmful, illegal, culpable act of a tort person, which entails legal liability. Nowadays, legal science defines several types of them: constitutional and legal misdemeanor, civil misdemeanor, administrative misdemeanor, disciplinary misdemeanor, tax misdemeanor.
It has been analyzed that the current legislation actually equates the concepts of “administrative offense” and “administrative misdemeanor”, which is incorrect, because an administrative offense is inherently much broader than an administrative misdemeanor, since it includes all illegal actions that occur in the field of public management.
It has been emphasized that any violation of administrative law should be considered as an administrative offense, while an administrative misdemeanor is an illegal act, which entails the imposition of an administrative penalty according to the law.
It has been proved that the main component of the content of an administrative misdemeanor is an illegal act. It has been emphasized that the act is characterized by such legislative features as: social harm, illegality, guilt, administrative punishment. It has been noted that the absence of at least one of them makes it impossible to qualify an illegal act as an administrative misdemeanor (a tort).
Structure of Forensic Characteristics of Murdering Hostages or Kidnapped Persons
Authors: Bilyk T. V. 
Published: July 2020

The concept and structure of forensic characteristics of crimes against human life and health have been analyzed. Based on the conducted study, the author has offered to define the forensic characteristics of a crime as the system of information about certain types of crimes with a structure consisting of a set of forensically significant elements that help the fastest investigation of the crime.
Studying this issue, we came to the conclusion that the structure of forensic characteristics of the murder of hostages or kidnapped persons is currently insufficiently studied. Accordingly, the purpose of this work is to analyze research and to build a structure of forensic characteristics of the murder of hostages or kidnapped persons. Based on the conducted research, the following elements of the forensic characteristics of the murder of hostages or kidnapped persons have been identified: 1) the method of committing the murder of hostages or kidnapped persons (preparation, commission, concealment); 2) the situation and mechanism of committing the murder of hostages or kidnapped persons (place as part of the material environment, which includes, besides the premises and areas, a set of different items); 3) the subject matter of the crime, the subject matter of criminal encroachment, or, as it is also called, the subject matter of criminal interest; 4) features of committing murders (trace picture); 5) forensic characteristics of the offender (physical, socio-demographic data, etc.); 6) forensic characteristics of the victim.
Legal Principles for the Use of Special Knowledge while Investigating Murders
Authors: Vuima A. H. 
Published: July 2020

Based on the analysis of the Constitution of Ukraine and the Criminal Procedural Code of Ukraine, the author has established the relationship between the general principles of criminal proceedings and some provisions of the Basic Law of Ukraine.
According to the results of the analysis of the provisions of criminal procedural legislation and regulatory acts regulating the activities of experts in case of their involvement in criminal proceedings, it has been determined that the Criminal Procedural Code of Ukraine does not contain an exhaustive list of principles of applying special knowledge of experts, however some of them are defined as the principles of forensic activities in the Law of Ukraine “On Forensic Examination”. For the first time, the author has determined the very general principles of criminal proceedings define the activity of experts in criminal proceedings.
The author has singled out two components in the studied category: legal and organizational ones. The author has determined what should be understood as the legal principles for the use of special knowledge of experts while investigating murders, as well as their list. It has been established that the concept of organizational principles includes procedural features of involving experts.
The author has provided a brief description of the principles of forensic activity, defined in the Law of Ukraine “On Forensic Examination”. The author has suggested provisions that should supplement this Law. Besides, the author has provided examples on how the implementation of the principles established by the legislator is ensured.
It has been established that the purpose of involving an expert in criminal proceedings is to clarify the circumstances relevant to criminal proceedings, for the solution of which special knowledge is required. The author has substantiated the provisions, according to which the involvement of an expert in criminal proceedings requires the existence of two grounds: legal and factual, the content of which is revealed in the provisions of the article.
The formulated conclusions are theoretical categories that determine the direction and content of the activities of experts and law enforcement officers in case of the application of special knowledge in criminal proceedings, in particular during the investigation of murders. The practical significance of the obtained results is to ensure a prompt, complete and impartial investigation and is one of the guarantees of the tasks of criminal proceedings.
Determining the Concept and Structure of Forensic Characteristics of Murders Committed in Connection with Domestic Violence
Authors: Shapoval K. А. 
Published: July 2020

Ukraine continues to work actively to combat domestic violence. The most serious crime that can be committed in this direction is murder, which was preceded by all kinds of domestic violence. There are innovations in criminal law aimed at protecting people from domestic violence. However, murders committed in connection with its use are not legally separated into a certain group of murders and have no qualifying features. In particular, there is no forensic characteristic of murders committed in connection with domestic violence.
The purpose of the work is to define the concept, forensic characteristics of murders committed in connection with domestic violence, and its constituent elements. The general to partial method is used to establish the elements of the forensic characteristics of murders committed in connection with domestic violence. The forensic characteristics of all intentional homicides were taken as the basis. Besides, the author has carried out analysis of the main elements that assisted to distinguish these murders into a separate group, their mandatory features, namely family ties, the place of murder’s commission and the systematic use of domestic violence.
Based on the analysis of scientific research, we have identified the concept of forensic characteristics of murders committed in connection with domestic violence, the constituent elements of the structure of forensic characteristics of such murders and their role in the investigation of criminal offenses.
Role of the WTO in Regulating World Trade in Medicinal Products and Equipment during the COVID-19 Pandemic
Authors: Teremetskyi V. I. , Duliba Y. V. 
Published: July 2020

Peculiarities of international trade in medicinal products and equipment during the COVID-19 pandemic are considered.
The purpose of the article is theoretical and methodological substantiation of the role of the WTO agreements within international trade in medicinal products and equipment during the COVID-19 pandemic, development of important priorities of international trade policy in this area.
The methodological basis of the article is a set of general and special research methods. In particular, the shortcomings of international trade in medicinal products and equipment in 2020 were identified by using the logical and semantic method.
The export of medical equipment and devices in 2020 is analyzed and the main problems that exist in this area are outlined. The WTO agreements regulating international trade in medicinal products and equipment are analyzed.
It is stated that the WTO is an effective regulator of international trade and should take all measures to further provision of stable functioning of the system of international trade relations, liberalization of international trade, ensuring transparency of trade procedures and the abolition of trade restrictions.
It is concluded that the COVID-19 pandemic stressed the strengthening of cooperation and efforts to reduce barriers to international trade. Global integration of all activities and international cooperation are important to overcome the impact of the COVID-19 virus on the health and economic.
It is emphasized that aspects of the settlement of trade disputes related to the export of medical equipment and devices during the COVID-19 pandemic can be considered as a perspective area of further research.
Training Technologies as Means for Forming the Professional Identity of Police Officers during Professional Genesis
Authors: Shlomin O. Y. 
Published: July 2020

One of the modern technologies for training and developing individuals is a variety of trainings, including professionally-oriented ones. Since the training of modern police officers in higher educational institutions with specific learning conditions should focus on professional self-development of personality, formation and development of professional identity and other necessary personal and professional qualities, the aim of the study was to identify the effectiveness of training procedures on the dynamics of professional identity. Modern concepts of professional genesis, psychological theory of activity and the concept of genetic development of personality became the methodological basis of the study.
It is noted that the developed and worked out program of comprehensive training to optimize the professional genesis of the employees of preventive units of the National Police consists of three modules and allows participants to solve problems (professional and life) situations during training exercises. It was found out that the training expands the knowledge of cadets on the professional identity of police officers, helps to deepen their knowledge of the prerequisites for professional formation and development, outlines their priorities in professional activities.
It is established that after the training there is a positive dynamics of growth of both the level of professional identity of cadets in the whole and its individual components. In particular, the design-behavioral and motivational-value components of professional identity have been changed, which indicates about a clearer assessment of cadets’ professional plans, as well as clarity, independence in the process of building them, the desire to remain in the profession and to be successful there. The author has noted the cadets’ need for self-realization, the conformity of their personal and life values to the values of the profession and the professional community, the value of the chosen profession for them, the established emotional attitude of cadets to the chosen police profession and to themselves as its representative.
It is expedient to use the received results of the research for drawing up the programs of psychological support of police officers at various stages of the professional genesis.
Temporary Access to Documents Containing Medical Secrecy (Criminal Procedural Aspect)
Authors: Ablamskyi S. Y. , Romaniuk V. V. 
Published: July 2020

The relevance of the issue under research is due to the fact that the investigation of certain types of crimes is not possible without studying documents that contain information that may constitute medical secrecy. That is why, the procedure for temporary access to documents containing information that may constitute medical secrecy should be provided at the legislative level in order to ensure their protection.
While writing this research, the author has used a set of methods applied in legal science. With the help of comparative and legal, formal and legal methods, the author has analyzed provisions of the current legislation of Ukraine, which regulate the procedure for protecting medical secrecy and access to documents that may contain such information. The search and bibliographic method provided a search for literature sources on the issue under research, which provided the definition of access to information containing medical secrecy.
The legal basis for the protection of information that may constitute medical secrecy has been clarified. Legislative provisions, which provide the peculiarities of access to documents containing information that may constitute medical secrecy, have been singled out and analyzed. It has been argued that the evidence collected in violation of the procedure of such a measure to ensure criminal proceedings is inadmissible, so can not be taken into account by the court in the future. Particular attention has been paid to the fact that the seizure of documents containing information that may constitute medical secrecy should be carried out only through the temporary access to them. In order to eliminate legislative gaps within the issue under research, it has been offered to make appropriate amendments and alterations to the current legislation.