bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
THE MANIFESTATION OF THE RECHTSIDEE OF PANCASILA IN REGULATING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS IN INDONESIA
Authors: Thohari A.Ahsin 
Published: January 2020

Abstract: Pancasila is the ideal of the state (staatsidee). It also serves as legal ideal (rechtsidee), fundamental of philosophy (philosofische grondslag), fundamental state norm (staatsfundamentalnorm), and view of life (weltanschauung). It is a flexible ideology that can be drawn, pressed, and broaden to cover almost all circumstances. The perspective and mindset forming the constitution concerning human rights, and citizen constitutional rights had changed due to the changes in worldview attitudes, internationalism, and cosmopolitanism about human and constitutional rights. The constitution in Indonesia had changed several times. However, the provision of the civil rights in the Indonesian constitutions or known as constitutional rights were not eliminated in the 1945 Constitution (since august 18th 1945), the 1949 Union Republic of Indonesia Constitution, the 1950 Temporary Constitution, the 1945 constitution (after the President Decree in July 5th,1959) and 1945 constitution after amendment. Pancasila, also known as five principles, has the function as the bedrock of Indonesia. However, as a philosophical principle, Pancasila can interpret in myriad perspective, potentially used for multiple purposes.
Abstrak: Pancasila sebagai cita negara (staatsidee). Pancasila yang juga berfungsi sebagai cita hukum (rechtsidee), dasar filsafat (philosofische grondslag), norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm), dan pandangan hidup (weltanschauung). Pancasila adalah ideologi yang bersifat fleksibel yang dapat ditarik, ditekan, dan dilebarkan untuk mencakup hampir semua keadaan. Cara pandang dan pola pikir pembentuk Undang-Undang Dasar (UUD) terhadap Hak Asasi Manusia, konstitusi, dan hak-hak konstitusional warga negara mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan sikap-sikap pandangan dunia, internasionalisme dan kosmopolitanisme tentang HAM dan hak konstitusional. Konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, namun ketentuan-ketentuan tentang hak-hak warga negara dalam konstitusi-konstitusi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan hak konstitusional tidak pernah hilang, baik dalam UUD 1945 yang berlaku mulai 18 Agustus 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, dan UUD 1945 setelah Perubahan. Pancasila, yang juga dikenal sebagai lima prinsip, berfungsi sebagai landasan negara Indonesia. Namun, sebagai prinsip filosofis, pancasila dapat ditafsikan ke berbagai perspektif yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan.
Kata Kunci: Cita Hukum (Rechtsidee), Pancasila, Hak Konstitusional
A máscara não pode ser esquecida
Authors: Gonçalves Conceição Jessy Kerolayne 
Published: January 2020

Em 1968, a Igreja do Rosário, localizada no subúrbio carioca. montou uma exposição em homenagem aos 80 anos de Abolição da Escravatura, revelando entre as obras expostas a litografia Castigo de Escravos. A imagem carrega uma figura feminina de olhos fixos que nos encaram, enquanto em sua boca leva uma espécie de mordaça, conhecida como máscara de flandres. Ganhando apreço de religiosos, hoje ela é afamada como a Escrava Anastácia. Não se sabe ao certo a biografia oficial da escrava, o que nos diz respeito a profundas tentativas de silenciamento. O intuito do presente artigo é trazer uma análise através das biografias e imagem de Anastácia, do ponto de vista da teórica e artista Grada Kilomba e dos trabalhos da artista visual Rosana Paulino. Ambas resgatam a imagem de Anastácia e a máscara de flandres para o campo simbólico de maneira a criar uma metáfora sobre os processos de colonização, silenciamentos e como os resquícios dessa violência nos afeta até os dias atuais.
Linguagem em carne viva: corpo, percepção, linguagem (rumo a uma semântica aberta do gesto)
Authors: Basbaum Sérgio Roclaw 
Published: January 2020

O artigo documenta um percurso pedagógico original, com achados, sínteses e intuições importantes na trajetória de pesquisa. Por meio de uma abordagem transdisciplinar, marcada pelo pensamento fenomenológico, descreve-se a descoberta e formalização de uma metodologia para o estudo das relações entre corpo, percepção e inguagem, tendo como atrator uma semântica do gesto. Tomando como preceitos conceituais: a) a primazia da experiência; b) uma opção pela percepção enativa, culturalmente modulada; c) uma definição de gesto; e d) a opção por uma semântica baseada no corpo, reflexões, práticas e exercícios foram propostas, resultando na elaboração de um modelo de Glossário dos Próprios Gestos.
Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Authors: Yarni Meri , Kosariza Kosariza , Irwandi Irwandi 
Published: January 2020

Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui dan menganalisis Prosedur Pengawasan Dana Desa Menurut Perundang-Undangan dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pejabat yang berwenang Sehingga tidak terjadi pertentangan peraturan perundangan-undangan dan pelaksanaannya. Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam pelaksanaan tugas dari pejabat yang berwenang dalam pengawasan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-perundangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen (penelitian kepustakaan) dan studi pustaka. Dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif lalu diuraikan secara deskritif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengawasan dana desa dalam penggunaan alokasi dana desa dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten yang dimulai dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyarwatan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerntahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban, pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa dimulai secara mekanisme dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta diakhiri dengan pertanggungjawaban penggunaannya.Dari hasil penelitian dapat disarankan Agar mekanisme pertangungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten berjalan dengan baik maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah) maupun Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan pengawasannya supaya tidak saling tumpang tindih sehingga pelaksanaan pada tingkat pemerintahan desa lebih jelas dan menghindari adanya penyimpangan dalam hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK KERAJINAN KERIS BERDASARKAN ANALISIS GLOBAL VALUE CHAIN (Studi Kasus Kerajinan Keris di Kabupaten Sumenep)
Authors: Tini Dwi Listia Rika 
Published: January 2020

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis global value chain produk kerajinan keris di Kabupaten Sumenep. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk melihat bagaimana peran pemerintah lokal dalam mengembangkan keris dan peningkatan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Terdapat beberapa peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dilihat dari metodologi GVC. Pertama, Melihat ciri dari bahan baku mentah maka pemerintah berperan sebagai market yang mengatur lalulintas barang guna terciptanya stabilitas. Kedua, Mendorong berkembangnya industri keris melalui restrukturisasi mesin, informasi, pelatihan SDM, dan penyediaan BBM. Ketiga, Melakukan pemasaran melalui ajang pameran keris yang diikuti mayoritas oleh pengusaha kecil dan menengah, dibukakannya gerai keris oleh Dinas terkait dan dibentuknya monumen sebagai symbol kota sumenep sebagai kota keris. Walaupun peran pemerintah yang dijalankan oleh DISPERINDAG cukup berhasil, namun tanpa adanya dukungan dari ketersediaan bahan baku menjadikan produksi terhenti. Hal ini tentu menciptakan risiko yang besar apalagi bahan baku harus di topang dari barang import. Dengan hal tersebut, akan menyebabkan produk keris di Kabupaten Sumenep akan kehilangan keunggulan komparatifnya sehingga menyulitkan dalam pemasaran.
DISKRIMINASI BISSU DALAM NOVEL TIBA SEBELUM BERANGKAT: KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA (Bissu Discrimination in Novel Tiba Sebelum Berangkat: Sociological Literature Study)
Authors: Hariyono Saharul , Suryaman Maman 
Published: January 2020

Novel Tiba Sebelum Berangkat adalah sebuah karya fiksi yang tidak tercatat dalam sejarah, tetapi peristiwa-peristiwa yang dialami bissu merupakan konstruksi sejarah periode 1960-an. Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat permasalahan mengenai bentuk-bentuk diskriminasi manusia bissu serta resistensi bissu terhadap bentuk diskriminasi yang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan teori sosiologi sastra Ian Watt. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, fenomena diskriminasi dilakukan oleh pemerintah dengan menganggap bissu sebagai kelas gender yang menyalahi kodrat manusia serta dianggap tidak Islami. Kedua, fenomena diskriminasi dilakukan juga oleh masyarakat, sehingga membuat keberadaan bissu tidak lagi dihormati, bahkan dijadikan sasaran lemparan, dan olok-olokan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Ketiga, fenomena diskriminasi dalam bentuk budaya berdatangan secara bersisian dari masyarakat maupun pemerintah setelah berakhirnya huru-hara gerombolan DI/TII. Dari masyarakat sendiri, bissu tidak lagi diposisikan sebagai masyarakat adat. Sementara itu, pemerintah melakukan revitalisasi adat yang menyebabkan bissu dilarang untuk mengadakan upacara karena tidak sesuai dengan nilai dan tradisi. Mereka hanya diperbolehkan sebatas aktivitas seni untuk menarik perhatian para wisatawan. Dari bentuk diskriminasi yang ada, para bissu mencoba melakukan reaksi (resistensi), yang sebenarnya dilakukan untuk bertahan hidup serta mempertahankan kepercayaan mereka kepada dewata.(Novel Tiba Sebelum Berangkat is a fiction work that is not recorded in history, but the events experienced by bissu a historical construction history in the 1960s period. This study aims to raise the issue of bissu human forms discrimination and bissu resistance to the forms of discrimination that occurs. Type research is descriptive qualitative, with the approach the sociology literature study Ian Watt. Results showed: First, the phenomenon of discrimination made by the government about bissu as gender class that violates human nature and considered un-Islamic. Second, the phenomenon of discrimination made by the society, so that makes the existence of bissu no longer respected, even targeted for the throw, and mockery by the society of South Sulawesi. Third, the phenomenon of discrimination in the form of culture came simultaneously both society and government after the end of violence group DI/TII. From society, bissu no longer positioned as indigenous peoples. Meanwhile, the government did cultural revitalization that causes bissu forbidden to hold a ceremony for being incompatible with the values and traditions. They are only allowed to the extent of arts activities to attract tourists. Of the forms of discrimination that exist, the bissu tries to do the reaction (resistance), which does to survive and maintain their belief in dewata.)
SUNGAI, SAWAH, DAN SENGKETA: TINJAUAN EKOFEMINISME KARYA SASTRA BERLATAR ASIA TENGGARA (River, Rice Field, and Conflict: An Ecofeminist Reading of Fictions Set in Southeast Asia)
Authors: Dewi Novita 
Published: January 2020

Penelitian ini bertujuan menelisik persamaan dan perbedaan representasi sungai, sawah, dan sengketa dalam novel dan cerpen dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Meskipun sungai dan sawah menjadi simbol kekuatan sebagai pemberi kehidupan, tetapi keduanya juga merupakan situ perlawanan sebagian besar masyarakat Asia Tenggara, terutama pada masa-masa sulit ketika perempuan sering menjadi korban. Masalah penelitian adalah bagaimana sungai dan sawah serta keterlibatan perempuan ditampilkan pada enam karya yang berlatar di negara-negara dalam kawasan tersebut. Metode analisis konten digunakan dalam penelitian ini dengan perspektif teori ekofeminisme. Hasil penelitian menunjukkan adanya relasi erat antara perempuan dan alam yang direpresentasikan dengan keterlibatan dan kepedulian tokoh perempuan dalam merawat sungai dan sawah. Sebaliknya, tokoh laki-laki digambarkan seolah-olah tidak hirau pada keberadaan alam. Hal ini sekaligus menjadi representasi resistensi terhadap budaya patriarkat yang melakukan dominasi atas perempuan dan alam.(This study aims to explore the similarities and differences in the representation of rivers, rice fields, and disputes in novels and short stories from Indonesia, Malaysia, the Philippines, Cambodia, Thailand, and Vietnam. Although rivers and rice fields are symbols of strength as life-giving forces, they are also the sites of resistance for most Southeast Asian people, especially in difficult times when women are often victims. The research problem is how rivers, rice fields, and the involvement of women are depicted in six literary works set in the region. Content analysis method is applied in this study using ecofeminist theory as the standpoint. The analysis result shows that a close relationship between women and nature which is represented by the involvement and care of women characters in caring for rivers and rice fields. Conversely, male figures are depicted as if they are not bothered by the existence of nature. This is considered as representation of resistance to patriarchal culture that has dominated women and nature.)
Los(as) estudiantes de Psicología y su relación con la Metodología de la Investigación
Authors: Huerta Mata Rosa M. 
Published: January 2020

En marzo de 2019, se aplicó un instrumento cualitativo a 46 alumnos(as) de 4º semestre de la Licenciatura en Psicología de la Escuela Superior de Actopan, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El ejercicio consistió en que los(as) estudiantes escribieran una carta a sí mismos(as) donde expresaran sus experiencias en la carrera de Psicología, en uno de los apartados del documento se sugirió que exteriorizaran lo que les decepciona y/o molesta de estudiar la Licenciatura.
El presente trabajo de corte cualitativo pretende analizar la ambigüedad (agrado/desagrado), que reportan en las cartas que laboraron los(as) participantes, sobre las materias concernientes a la metodología de investigación, y la relación que ello puede tener con su trayectoria escolar.
Se propone realizar un análisis más amplio sobre los retos que enfrentan las y los estudiantes al cursar las materias del ámbito de metodología de la investigación, para prevenir y/o corregir que la investigación se convierta en “cuello de botella” para el desarrollo de los(as) alumnos(as) de la Licenciatura en Psicología.
El campo del arte urbano y su función social en la educación, un estudio de caso, en el colectivo Toy nunca pego, en Pachuca de soto, Hidalgo
Authors: Peña Guajardo Francisco Omar , Espejel-Caudillo Víctor F. 
Published: January 2020

El arte urbano, es considerado una forma en que se representa a la sociedad, pues ha desarrollado diferentes funciones sociales, en ocasiones, por el reconocimiento de parte de los miembros del colectivo, al compartir y reproducir un sistema de significados que han permitido configurar una postura artística alterna a la práctica académica que se gesta dentro de la estructura social en los términos de lo “institucional”.
Las funciones sociales del arte urbano responden a la necesidad de sus integrantes, por reivindicar su posición social, retomando el concepto de “Campo”, en los términos de Pierre Bourdieu, el arte urbano responde a un tipo de “campo”, al considerarse un espacio de poder (Bourdieu, 1983), cabe mencionar, que las funciones se marcan transgresoras al orden público, por representar un grupo social estigmatizado y por tanto, excluido de lo “institucional”. Finalmente, se plantea una posible función social, que se retoma desde la Pedagogía Crítica, tomando al arte urbano, como un campo de poder en el que se asimila un estigma social, sin embargo, que por su reproducción social y educativa, puede ser incluido como un tipo de marco de saberes formales “institucionales”, relacionado a una educación artística integral.
El análisis se desarrolla, en el colectivo Toy Nunca Pego, la información recabada representó una parte importante por ser un colectivo reconocido por la trascendencia de las obras de sus integrantes, al desempeñar una reconstrucción de prácticas humanas que muchas veces la educación institucional ignora, posibilitando la categorización del movimiento artístico urbano como un campo de poder.
Síndrome de Klinefelter
Authors: Delgadillo-Hernández Mayra , Martínez-Arévalo Erika G. , Zamudio-Candelas Rubén 
Published: January 2020

El síndrome de Klinefelter es un conjunto de trastornos cromosómicos metabólicos y psicológicos más comunes en la población masculina afectando a 1 de cada 500 varones en el mundo. Este trastorno se encuentra presente en todas las células del organismo afectando a sus cromosomas.
“Este trastorno se debe a la presencia de un cromosoma X extra. Un 75% de estos individuos tienen un cariotipo 47,XXY”. Es un errror aleatorio que ocurre al formarse cualquiera de los gametos, ya sea masculino o femenino.
Instrumentos de evaluación
Authors: Vázquez-Domínguez Eduardo , Gómez-Ortiz Maria del Pilar 
Published: January 2020

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación es un elemento básico, dado que permite valorar el nivel de desempeño y logro de los aprendizajes en otras palabras, es una forma de recolección, sistematización y análisis de información con el objetivo de medir y mejorar el aprendizaje de los alumnos, y el medio para su obtención son las técnicas e instrumentos de evaluación, instrumentos definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos (SEP 2013)
Entre estos Instrumentos tenemos las siguientes:
Evaluación informal, semiformal y formal. La primera de ella teniendo como su principal característica la observación; la segunda la aplicación en ejercicios específicos o bien en la recolección de productos y la última a exámenes específicos.
El uso pertinente y adecuado de cada instrumento permite evidenciar el desempeño de los alumnos en tres criterios específicos que son: evidencia de conocimientos, evidencia de desempeño y evidencia del producto las cuales son integradas a un portafolio.
Diseño, fabricación e instalación de una prensa hidráulica manual
Authors: Sánchez-Flores Samuel , Pineda-Huesca Gustavo , K. K. Tangirala Venkata 
Published: January 2020

En este trabajo se reporta el diseño, la fabricación e instalación de una prensa hidráulica manual (PHM). Así mismo, se diseñó y fabricó un dado con el objetivo de obtener pastillas utilizando nano material a base de semiconductores. Para la fabricación de la PHM se utilizó un gato hidráulico (GH) de 16 toneladas debido que la presión requerida para la fabricación de pastillas es de 12 a 15 toneladas. Para la estructura se utilizó perfil tubular rectangular (PTR) cal 7 de 4x2 pulgadas, así como trozos de PTR calibre 9 de 1.5x1.5 pulgadas y por ultimo para las uniones se utilizó soldadura 60/13 y 70/13. Una de las principales ventajas del presente trabajo, es la obtención de una PHM relativamente más económica en comparación con las existentes. La principal ventaja en el dado es que se pueden fabricar 5 pastillas a la vez en medidas de 0.5, 1 y 9 cm. Las aplicaciones de las pastillas fabricadas son la detección de gases tóxicos y/o el tratamiento de aguas residuales.
La Creación coreográfica en la formación dancística profesional
Authors: Galindo Zavala Beatriz Julieta , Ramírez Reyes Carolina 
Published: January 2020

El presente artículo plantea la importancia de la composición coreográfica en la formación del profesional de la danza, se aborda la creación coreográfica como un área del conocimiento compleja debido a las múltiples aristas que la tocan y conforman, así como a las múltiples posibilidades que el área creativa posibilita. Este estudio parte de consideraciones sobre la percepción y experiencia estética en la danza, abriendo paso a un análisis de los elementos estructurales y herramientas de la creación coreográfica, bajo una visión en donde la relevancia del conocimiento y manejo de dichos elementos, incide en la configuración estética, la experiencia perceptiva y el proceso compositivo. El proceso implicado en la composición coreográfica permite a los alumnos no solo descubrir y desarrollar su potencial creativo si no también hacer un uso de los elementos provistos por otras asignaturas, en este sentido es un proceso que fortalece la transversalidad del conocimiento en la educación.
Fotografía Porfiriana: La intencionalidad y la mirada en la revista El Mundo Ilustrado
Authors: Salas Zamudio Salvador , Atilano-Villegas Ruth Yolanda 
Published: January 2020

Durante el Porfiriato la imagen fotográfica adquirió gran popularidad e importancia en la sociedad, reflejó los aspiraciones de los miembros de la clase dominante conformada por grandes terratenientes aburguesados, grandes industriales, comerciantes y banqueros que pretendían mantener sus riquezas y mantenr su control politica e ideológica, mediante el financiamiento de la mayoría de las publicaciones. Aunque la libertad de expresión y de imprenta había quedado garantizada en la Constitución de 1857, la ley Mordaza de 1882 castigaba a los periodistas subversivos e inmorales que pretendieran trastornar el orden público, incitar a la desobediencia de las leyes o dañar los cánones morales y de comportamiento social.
La prensa porfirista legitimaba el orden y el progreso que sustentaba el gobierno a través de una cantidad importante de contenido gráfico, ilustraciones y fotografías que mostraban el progreso y la estabilidad social. En las páginas de las revistas ilustradas, entre las que podemos mencionar a El mundo ilustrado (1894 – 1914), la élite mexicana se vió reflejada en reportajes escritos y en imágenes fotográficas como copias fieles de la realidad, fotografía que como espejo daban cuenta exacta del conservadurismo y el catolisismo social.
Rafel Reyes Spíndola, propietario, director y editor del semanario domincar El mundo ilustrado, 2… compró rotativas de gran tiraje y empezó a utiizar tanto linotipos alemanes como la técnica de medio tono. (De la Torre, 1998, p. 348)