bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Akibat Hukum Verifikasi Dan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Terhadap Akta PPAT Di Kabupaten Tegal
Authors: Junaidi Junaidi , Mashdurohatun Anis 
Published: October 2020

Penelitian dengan judul ” Akibat Hukum Verifikasi Dan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Terhadap Akta PPAT di Kabupaten Tegal” dengan menggunakan pendekatan metode yuridis empiris, dalam pengumpulan data yang ada dilapangan dengan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti kemudian dikaji dengan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum.Penelitian ini menghasilkan pada pokoknya : Pelaksanaan verifikasi dan validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Terhadap Akta PPAT Di Kabupaten Tegal di atur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 tahun 2012 Tentang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yaitu pasal 31 sampai dengan pasal 35. Dalam penentuan besaran BPHTB mendasarkan pada nilai terbesar antara nilai jual beli sebagaimana akta jual beli dan nilai NJOP dan nilai transaksi/nilai pasar yang telah di tentukan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah. Akibat hukum dari Sistem verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB yang diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2012 sudah menghilangkan prinsip sistem Self Assessment karena Wajib Pajak tidak dapat lagi menghitung dan membayarkan sendiri utang pajaknya. Sehingga Peraturan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2012 Tentang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Darah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, sehingga dapat dibatalkan demi hukum. Akta PPAT selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta di buat oleh pejabat yang berwenang dengan berdasarkan undang-undang sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana kekuatan hukum akta ontentik, meskipun tidak bisa dilaksanakan ketika dalam Verifikasi Dan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah. Kata kunci : Akibat Hukum, Verifikasi Dan Validasi, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak)
Authors: Sari Lia Malini , Hanim Lathifah 
Published: October 2020

Apabila ada tanah yang tidak digunakan secara efektif (oneffectief gebruik) atau ditelantarkan oleh pemiliknya, maka tanah itu akan dikuasai oleh negara. Tujuan pokok dari UUPA tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah bagi rakyat, tetapi UUPA juga mengatur mengenai macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh perseorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum.Terkait pemberian kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah mendaftarkan tanah haknya, sebagai tanda bukti hak diterbitkan sertipikat yang merupakan salinan register.Penelitian ini berkaitan dengan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak). Dengan metode penelitan yang menggunakan metode pendekatan yuridis/normatif dan kepustakaan, ditunjang dengan pendekatan sosio-legal.Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menemukan dan menganalisa bentuk kepastian hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah memiliki alat bukti (sertifikat), 2) mengungkapkan dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa dan 3) mengungkap dan menganalisis bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan sengketa tumpang tindih Sertifikat Hak Milik (SHM).Upaya penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak tidaklah mudah untuk proses penyelesaiannya karena ada kendala-kendala yang dihadapi. Untuk membuktikan sahnya kepemilikan sertifikat Hak Atas Tanah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kantor Pertanahan Kota Pontianak tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan uji materil dan meneliti kebenaran dalam sertipikat tersebut. Pihak yang mempunyai kewenangan untuk membuktikannya adalah pihak pengadilan dalam hal ini Hakim berdasarkan proses peradilan.Solusi dari penyelesaian sengketa tanah tersebut diupayakan melalui mediasi atau non litigasi, akan tetapi apabila ada masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya, maka untuk mendapatkan kepastian hukumannya, wajib dilaksanakan penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan yang sudah mendapat putusan dari pengadilan.Kata kunci : Kepastian hukum, Sengketa tanah
Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Alih Penggunaan Tanah Pertanian Ke Rumah Tinggal Di Kantor Badan Pertanahan Nasional/ Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Demak
Authors: Setiawan Akril , Hanim Lathifah 
Published: October 2020

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap warga masyarakat yang akan mengubah tanah pertanian menjadi non pertanian. Fungsi dari izingperuntukan penggunaan tanah adalah untuk menekan serta pengendalian alih fungsi lahan yang terjadi. Tanah sawah (tanah pertanian) yang akan diubah ke non pertaniangtentunyagharuslahgsesuai dengan rencana tata ruang dan’wilayahgKabupatengDemak5 agar terjadigkesimbangan dimasa mendatang. Muncul masalah yaitu tentang pelaksanaan izin alih fungsi lahan di Kabupaten Demak dan antisipasi Pemerintah Kabupaten Demak dalam mengurangi alih fungsi lahan. ’Penelitian ’ini ’bertujuan untuk’mengetahui’pelaksanaan’izin’perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggal. Untuk mengetahui’hambatan-hambatan’ dan’ solusi’ dalam’pelaksanaan izin’perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggalPendekatan’penelitian’menggunakan metode’pendekatan secara yuridis empiris dan Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif.Berdasarkan hasilg penelitian gyang gdilakukan, dapat gdiketahui bahwa pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggal Di Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Demak telah sesuai antara regulasi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah terhadap alih penggunaan tanah pertanian ke rumah tinggal di Kabupaten Demak yaitu 1) Kendala Koordinasi Kebijakan, 2) Kendala Pelaksanaan Kebijakan dan 3) gKendala gKonsistensi Perencanaan. Upaya Pemerintah Demak dalam mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian adalah dengan pensertipikatan tanah bagi petani yang bertujuan memberikan kepastian hak dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dikuasai masyarakat petani dan masyarakat secara cepat, tepat, mudah, murah dan amanKata Kunci : Izin, Perubahan Penggunaan Tanah, Alih Penggunaan Tanah Pertanian Ke Rumah Tinggal
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ONLINE
Authors: Permatasari Erina , Hanim Lathifah 
Published: October 2020

The aims of this research were to looking for and analyzing: 1) Company registration procedure by online sysem, 2) Notary’s role and responsibility in the company registration by online system, if had error inputing data, 3) the law effect of notary’s role and responsibility if had been error inputing data, from UU ITE sight and 1365 KUHPerdata chapter sight. Data using was primary data, secoundary and tersier as supporting data, and then analized by quantitative-descriptive methode.Based on nalizing result had some conclusion that: 1) Registratin company procedure by online system that in generally beginning from company name order and been follow up with making the companies act as the SABH forms in electronics by notary. If the data input was complete and right also had been agree by Law and human Right Ministery so been had Decission Letter of law entity legalacyby Minister. 2) Role of the notary in company registration with online system was since client ask to registration the company until Decission Letter of law entity legalacyby Minister was out. The notary responsibility if done guilty like error inputing data, no related with UU ITE because no chapter about, but with 1365 BW chapter where doing of error inputing data was harming another person so hane to re the harmed with repairing the data and make act changing. Keywords: Notary, Company Resgistration, Online
The Responsibility of Public Notary in Case of Ethical Code Violation
Authors: Sofwan Syukron , Purnawan Amin 
Published: October 2020

This study aims to find out the responsibility of public notary and the legal consequence in case of ethical code violation by public notary. This research used empirical juridical method, with analytical descriptive research specification. The data have been analyzed qualitatively in describing the research problem. The result is done by taking the conclusion result deductively. The results of the research are: 1) the responsibility of public notary is obeying the ethical code. Ethical code is a moral guidance or direction for a particular profession or a list of responsibility in carrying out a profession composed by members of the profession itself and bidding them in practice. The punishment is organically applicable when the public notary violates professional ethical code as a guideline made by the professional organization. 2) the legal consequences in case of ethical code violation by public notary is a) in term of obedience, morality, and religion and based on conscience, it should be done by a public notary who holds and carries an honor position especially as a trustee. b) violations done by public notary against professional manner which have been recorded or regulated which have been arranged in written and binding and must be obeyed by all members of professional group and for those who violate the rules will get sanctions; c) the public notary who violates the ethical code as determined in legal constitution are accomplished based on the provision, so that the legal assurance of public notary’s profession are more guaranteed.Keywords: Responsibility; Public Notary; The Violation Of Ethical Code.
Transfer Of Functions Of Agriculture To Non Agriculture Land Under Government Regulation Number 1 Of 2011 Concerning The Establishment And Transfer Function Of Agricultural Land Sustainable The Food
Authors: Fawaizah Indana , Mashdurohatun Anis 
Published: October 2020

In this study concluded that: Implementation of agricultural land conversion to non agriculture through several stages, namely: a. The applicant submits the application permit conversion of land attached with the above requirements. b. Setting and Planning Section of Land examination whose results land noted in the minutes of technical considerations arrangement of land. c. The committee did Meetings Land examination, the results are set forth in the Minutes for consideration demolition permit over the land / Land Use Change Permit (IPPT) by the Head of the Land Office. d. Issuance of land conversion permits Decree (SK Land Use Change Permit). e. Delivery of the Decree of the land conversion permit (SK Land Use Change Permit). Act No.41 of 2009 on the Protection of Agricultural Land Sustainable Food, Government Regulation No. 1 of 2011 on the Establishment and Transfer Function Agricultural Land Sustainable Food has been able to balance the food sector while Act No. 26 of 2007 on Spatial Planning, has not fully balance the conversion of agricultural land to non-agricultural because there is a review of every five (years) 1 (one time. Implementation of the transformation of agricultural land to non-agricultural constrained because some of the following: a. Refusal of requests for land use only verbally. b. The term of service of technical considerations of land is 13 (thirteen) days. But in practice it can reach 3 months. c. The calculation of the cost of land use not in accordance with the applicable regulation.Keywords: Judicial Review; Over the function of Land; Agriculture and Non-Agriculture Land.
Implications Juridical Council Regulation Honorary Center Notary Association of Indonesia Number 1 of 2017 About The Limits of Fairness Total Creation Agreement in Semarang
Authors: Adwin Adwin , Abdul Chalim Munsharif 
Published: October 2020

The purpose of writing article is to know and the Honorary Board of Indonesian Notary Association Center for the Determination of Regulation No. 1 of 2017 on the Fairness Limit Per day Total Creation Agreement. This research methods to achieve the objectives of law is the law of sociological or empirical research. Results of the research which set the contents of regulation on the restriction of the notary in the agreement a day in which a number of 20 (twenty) in a day. Destinations create those rules for protecting Notary and society who use the services of a Notary, in case the Honorary Board of Indonesian Notary Association has authority in making these regulations mandate based on the Notary Act. Sanctions For notaries who violate these rules can be wearing the Internal sanctions in question is the organizational and External sanctions.Keywords: Honorary Council Regulation, The Authority, Sanctions.
Notary Role in The Establishment of Foreign Investment Limited Company Based on The Act No. 25 Of 2007 on Investment in Semarang
Authors: Rachmawati Noor , Hanim Lathifah 
Published: October 2020

Research on the role of the notary in the establishment of a Foreign Investment Limited Company (PMA) in Semarang aims to determine the role of a notary in the establishment PT.PMA. The research method is normative with library research and regulatory legislation in the field of investment include field research. This study uses a technique of direct communication with the tool in the form of interview guidelines. Interviews are used is free unstructured but questions that do not come out of the subject matter. Based on the results of the study concluded that the role of the notary in the establishment of PT. PMA is based on Act No. 25 of 2007 on Investment in Semarang are procedures that should be implemented is the submission of PMA addressed to the Investment Coordinating Board (BKPM), with regard to this case, the task of the notary help the government provide legal counseling for the parties to the establishment, make Joint Venture Agreement in accordance with applicable legislation and in charge of manufacture of a limited liability company's certificate of incorporation approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. In the event of an error PT.PMA establishment, the notary is responsible for the deed change, but the responsibility of the notary in the case of the fraud perpetrated by the founder of the company who act in bad faith, then it becomes the responsibility of the founders of the company. Constraints faced by thebusiness licensing constraints, constraints business domicile, the determination of business areas, administrative requirements and constraints lack of capital to start build a company.Keywords: Role of the Notary; Foreign Investment; Limited Company.
The Application Of The Principle Of Notary Prudence In Knowing The Applicant By Notary
Authors: Prayoga Gerin , Hafidz Jawade 
Published: October 2020

Abstract. The purpose of this study was to: 1) To Know and analyze the application of the principle of notary prudence In Knowing the applicant. 2) To Detect and Analyze Effects Of Authentic And Notary Deed Not Applying the Precautionary Principle In Knowing the applicant. The data used in this study are primary data, secondary data and data that can support tertiary study, which was then analyzed by the method of description and interpretation.Based on the results of data analysis concluded that: 1) The principle of recognizing User Services as referred to in paragraph (1) at least includes identification of User Services, User Verification Transaction Monitoring Services and User Services. Reporting to the Financial Transaction Analysis and Reporting Center (PPATK) is recommended if it is believed their suspicions of money laundering schemes will be carried out, the registration obligation remains to be done, the registration once for serving. Reporting through the application system GRIPS (Gatahering Report Information Processing System). 2) an authentic deed which turned out later proven to be pecucian money, then it becomes the responsibility of the applicant own. Notaries who do not register GRIPS, will apply sanctions in the form of the temporary closure of access to AHU account on line, and thus access to the system notary Legal Administration (SABH) will be automatically blocked.Keywords: Notary; Precautionary Principle; Protection.
¿Nacer de pie o haber nacido de pie? La lematización de las locuciones verbales con el infinitivo compuesto
Authors: Montoro del Arco Esteban T. 
Published: October 2020

Verbal idioms are usually lemmatized in dictionaries with their infinitive form (eg., nacer de pie). However, some of them are eventually registered with their perfect infinitive form (eg., haber nacido de pie), conveying the idea that they are preferably used with compound or past tenses. Our hypothesis is that not all idioms of this type are actually used in the same way. To prove it, thirty idioms, lemmatized once at least by the perfect infinitive, have been extracted from five different European Spanish phraseological dictionaries. The information collected is compared with the data obtained from a web text corpus. The main results are: firstly, the chosen lemma sign does not always correspond to the actual use of several idioms; secondly, there are clear differences among dictionaries regarding the treatment that they give to this kind of idioms; thirdly, it seems not to be a common pattern even within the same dictionary; finally, the information provided by a lemma sign sometimes does not fit properly with the definition and/or the example.
Organoleptic Characteristics of Rimau Gerga Lebong (RGL) Orange Coated With Cassava Peel Starch and Chitosan Saved at Temperature Room For 20 Days
Authors: Prasetya Adwini , Apriani Siska , Mujiharjo Sigit 
Published: October 2020

Consumers’ preference level, especially on agricultural or food products, can be used as a benchmark measure or determine the market or shelf life of the product. This research aims to determine organoleptic quality through the level of people's preference for RGL citrus fruits coated with edible coating starch from cassava peel plus chitosan. Aplication of coating on the fruits and storage layout of this study was conducted following a completely randomized design (CRD) with 2 different factors; cassava skin starch concentration; namely 3%, 5%, and 7%; and chitosan concentration; i.e. 0%, 0.5%, 1%, 1.5%. The observed variables are the panelists’ preference level with organoleptic test on color, flavor, texture and taste of RGL orange that has been treated and stored at room temperature for 20 days. Research result indicates that the color of the orange that the panelists favored is absent; the level of panelist most prefer is neutral, if the starch is 3% with chitosan 0% (preference score 3.92); and if the starch 7% with chitosan 0.5% (score 3.44). The preferred aroma of orange is absent; the level of panelist highest preference on aroma is neutral, if the starch is 5% with chitosan 1.5% (score 3.12); and if the starch 7% with chitosan 0.5% (score 3.04). The texture of the orange is preferred to be absent; the level of panelist higherst preference on texture is neutral, if the starch is 7% with chitosan 0.5% (score 3.60); and if the starch is 3% with chitosan 0.5% (score 3.56). The taste of citrus fruits is preferred if the starch is 7% with chitosan 0.5% (score 4.00); and if the starch is 3% with chitosan 0% (score 3.44). Therefore, RGL citrus fruits can be stored at room temperature for up to 20 days, if it is coated with 7% cassava peel starch with 0.5% chitosan
Pengaruh Kemasan Retorted dan Penyimpanan pada Suhu Ruang Terhadap Kualitas Fisik dan Mikrobiologi Sate Ayam
Authors: Triyannanto E. , Arizona A. S. , Rusman Rusman , Suryanto E. , Sujarwanta R. O. , Jamhari Jamhari , Widyastuti I. 
Published: October 2020

Sate ayam merupakan produk olahan daging tradisional yang diminati masyarakat luas namun memiliki daya simpan yang rendah. Ready-to-eat (RTE) sate ayam diproduksi dengan menggunakan metode sterilisasi pada temperature 121°C selama 45 menit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan bahan pengemas, pengaruh lama penyimpanan produk pada suhu ruang. Sampel sate ayam dikemas dengan kemasan polyethylene dan retort pouch. Masing-masing sampel diuji pada minggu 0, 2, 4, 6, dan 8. Parameter yang diamati adalah kualitas fisik (pH, daya ikat air -DIA, dan keempukan) and TPC (Total Plate Count). Data kualitas fisik dan mikrobiologi dianalisis dengan rancangan acak lengkap pola faktorial. Perbedaan rerata diuji dengan uji Duncan’s New Multiple Range Test. Masing-masing perlakuan dilakukan sebanyak tiga kali ulangan. Hasil analisis statistik terhadap kualitas fisik dan mikrobiologi menunjukkan bahwa perlakuan masa simpan pada suhu ruang memberikan pengaruh nyata pada nilai rata-rata (P<0,05) kualitas fisik (meningkatkan nilai pH, menurunkan DIA, dan meningkatkan kealotan selama penyimpanan). Selain itu, pengemasan retorted dapat mempertahankan jumlah bakteri dibawah SNI sampai dengan 8 minggu penyimpanan, sedangkan pengemasan polyethylene hanya sampai dengan 2 minggu penyimpanan. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa perbedaan bahan pengemas dan lama penyimpanan pada suhu ruang memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas dari sate ayam.
Pengaruh Penggunaan Aditif Kunyit terhadap Bobot Relatif Organ Pencernaan Ayam Kampung Super
Authors: Badrussalam A. , Isroli Isroli , Yudiarti T. 
Published: October 2020

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan aditif kunyit terhadap bobot relatif organ pencernaan ayam kampung super.Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 September 2017 sampai 10 November 2017 di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Ayam kampung super yang digunakan dalam penelitian yaitu Day Old Chick (DOC) yang diproduksi oleh PT. Tirto Hartono, Sleman, Yogyakarta sebanyak 200 ekor. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap, dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan, sehingga ada 25 unit percobaan, setiap 1 pen diisi 8 ekor ayam kampung super. Perlakuan yang digunakan adalah : T0 = Ayam kampung super tanpa diberi aditif kunyit, T1 = Ayam kampung super diberi aditif perasan air kunyit dalam air minum 1:3, T2 = Ayam kampung super diberi aditif tepung kunyit dalam ransum 0,5%, T3 = Ayam kampung super diberi aditif fermentasi ampas kunyit dalam ransum 0,5%, T4 = ayam kampung super diberi aditif ampas kunyit dalam ransum 0,5%. Parameter yang diamati adalah bobot relatif organ pencernaan. Apabila uji keragaman berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian aditif kunyit terhadap bobot relatif organ pencernaan pada ransum ayam kampung super berpengaruh nyata (P<0,05) pada rataan bobot relatif proventrikulus tetapi tidak berpengaruh nyata pada rataan bobot relatif organ pencernaan gizzard, hati, duodenum, jejunum, ileum dan sekum. Kesimpulan hasil penelitian diperoleh bahwa pemberian aditif kunyit baik dicampur pakan maupun air minum dapat meningkatkan rataan bobot relatif proventrikulus tetapi tidak meningkatkan rataan bobot relatif gizzard, hati, duodenum, jejunum, ileum dan sekum.