bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Komputer Akuntansi Sebagai Media Untuk Meningkatkan Kompetensi Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Siswa SMK N 1 Tapung
Authors: Siregar Inova Fitri 
Published: November 2019

Kegiatan Pengabdian ini dilakukan di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Tapung. Para peserta terdiri dari para guru dan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dimana pihak sekolah belum memasukkan kurikulum Aplikasi Komputer Akuntansi sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan kepada siswa yang bersekolah di SMK Telkom. Dan Aplikasi Komputer Akuntansi sebagai salah satu alat untuk memudahkan penyajian laporan Keuangan. Pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam pencatatan, penyajian dan pelaporan laporan keuangan yang lebih cepat, tepat dan akurat, dan untuk memudahkan dalam memahami penyajian dalam pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Tapung. Melalui peningkatan Kompetensi dan penggunaan software Aplikasi Komputer Akuntansi dalam meningkatkan kemampuan penyajian laporan keuangan, diharapkan guru dan siswa-siswa termotivasi untuk mempelajari dan memahami penggunaan software Aplikasi Komputer Akuntansi dalam menunjang kinerja siswa pada saat bekerja nantinya, kemudian tidak merasa kesulitan jika harus menggunakan software akuntansi apapun dalam kegiatan bisnisnya. Metode Pelaksanaan untuk kegiatan pengabdian ini adalah dengan melakukan sosialisasi, simulasi dan praktek bagaimana melakukan pencatatan setiap transaksi yang telah disediakan dan sesuai dengan standar yang berlaku umum dengan menggunakan software Aplikasi Komputer Akuntansi untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Tapung yang akan diambil sebanyak lebih kurang 50 peserta yang terdiri dari guru dan siswa. Hasilnya adalah Pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap software MYOB Accounting dievaluasi melalui jawaban post test yang meningkat signifikan dimana 80%-90% sudah mengetahui MYOB Accounting dan mengetahui manfaatnya, sebelumnya hanya 10% yang mengetahui MYOB Accounting dan 20% yang mengetahui manfaat MYOB Accounting Bahkan dengan sosialisasi yang dilakukan dengan cara simulasi satu kasus perusahaan maka terjadi optimisme peserta terhadap kemampuan menggunakan aplikasi software Myob Accounting dimana 80% menyatakan bisa menggunakan aplikasi software MYOB Accounting. Hal ini berbanding terbalik dengan jawaban peserta sebelum dilakukan sosialisasi dimana hanya 30% yang menyatakan bisa menggunakan aplikasi software MYOB Accounting
Peran Aparatur Sipil Negara Melalui Pelayanan Prima
Authors: Junaidi Junaidi 
Published: November 2019

Pelayanan prima merupakan suatu upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Baik pelayan, pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan, akan memiliki acuan mengenai mengapa, kapan, dengan siapa, dimana dan bagaimana pelayanan mesti dilakukan. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “Excellent Service” yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik.Disebut sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama pelayanan prima.Oleh karena itu setiap aparatur pelayanan berkewajiban untuk berupaya memuaskan pelanggannya.Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila aparatur pelayanan mengetahui siapa pelanggannya, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Dengan mengetahui siapa pelanggannya, maka aparatur pelayan akan dapat mengidentifikasi apa keinginan pelanggan.
Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Melayani Masyarakat
Authors: Fauzi Ahmad 
Published: November 2019

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pendekatan metode penelitian deskriptif. Data primer diperoleh langsung melalui kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara di Kecamatan yang berjumlah 56 orang dan data diolah secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai yang masih belum optimal disebabkan oleh berbagai hal diantaranyanya adalah budaya disiplin dalam bekerja dan juga masalah insentif serta kompetensi daripada ASN dalam bekerja.
Pengelolaan Usaha Dan Pemberdayaan Kelompok Pemuda Tani Cendawan House Desa Makmur Rumbai Pesisir
Authors: Wiyati Rita , Maryanti Sri , Thamrin Muhammad 
Published: November 2019

Kelompok pemuda tani cendawan house adalah kelompok usaha yang anggota nya kelompok pemuda dan mahasiswa univeritas lancang kuning, saat tim PKM survey kelapangan , kelompok mitra masih merasa kesullitan dalam pengelolaan pembukuan serta usaha dalam pemasarannya, karena dalam wawancara pada waktu survey pemasarannya masihlah sangat belum kekinian yang artinya produk budidaya jamur putih ini dikenal hanya sebatas oleh kalangan terbatas dan belum secara meluas mata rantai dalam memasarkan produknya. Tujuan dari diadakannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah diharapkan mitra dapat mengelola pembukuan dengan lebih baik dan produk yang dihasilkan oleh kelompok pemuda tani cendawan house mampu bersaing dipasaran terutama dikota Pekanbaru. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengadakan pelatihan, penyuluhan tentang pentingnya mengelola usaha oleh kelompok mitra dan mampu memasarkan produknya lebih luas , jika perlu sampe keluar kota Pekanbaru dengan aplikasi media digital. Hasil Pengabdian masyarakat antara lain : adanya peningkatan pemahaman para peserta anggota kelompok pemuda tani desa Makmur, hal ini terlihat dari hasil rekapan kuisioner yang awalnya anggota belum memahami stelah mengikuti kegiatan PKM sudah mulai memahami tentang manajemen usaha, cashflow, pembukuan sederhana, laporan laba rugi secara sederhana serta cara pemasaran yang efektif.
Pelaksanaan Asas Hukum Retroaktif terhadap Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Efektivitas Pengembalian Keuangan Negara
Authors: Subarysah Subarysah 
Published: November 2019

Abstract. The consequence of within the legality principle in Indonesian legislation is the prohibition of retroactively imposing a criminal legislation or known as non-retroactive, related to the financial losses of the state especially regarding the criminal act of corruption that occurred prior to the issuance of the law, retroactive law in the return of state finances based on the losses incurred to the state caused by a crime, in principle regulated in the PTPK Law because one of the purposes of the enactment of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 is to restore the state losses. Therefore, the enforcement of criminal law prioritizes the return of state money from corruptor actors, how is the implementation of retroactive legal principle in criminal law enforcement in the framework of effectiveness of state financial return as well as what implications and constraints that arise in the mechanism of implementation of retroactive legal principle in rangaka settlement of state finances.
Abstrak. Konsekuensi dari dalam asas legalitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang-undangan pidana atau yang dikenal dengan istilah non-retroaktif, terkait kerugian keuangan negara khususnya mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum keluarnya undang-undang itu, pelaksanaan asas hukum retroaktif dalam pengembalian keuangan negara yang didasarkan kepada kerugian yang terjadi terhadap negara yang disebabkan oleh suatu tindak pidana, secara prinsip diatur dalam UU PTPK karena salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku tindak pidana korupsi, bagaimanakah pelaksanaan asas hukum retroaktif dalam penegakan hukum pidana dalam rangka efektivitas pengembalian keuangan negara serta Implikasi dan kendala apa yang muncul dalam mekanisme pelaksanaan asas hukum retroaktif dalam rangaka penyelesaian keuangan negara.
Analisis Usahatani, Tataniaga dan Peran Kelembagaan Petani Teh Rakyat di Kabupaten Cianjur Sebagai Kawasan Perkebunan Teh Nasional
Authors: Indra Nurhayat 
Published: November 2019

Abstract. This research is based on the phenomenon that the condition of tea plantation in Cianjur Regency is abandoned and damaged by the condition of underplanting population, whereas based on the Decree of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 46 / Kpts / PD.300 / 1/2015, Kabupaten Cianjur has designated as National Tea Plantation Area. The purpose of this research is to know: 1) Feasibility of Tea Tea farm in Cianjur District; 2) The condition of the tea community trading in Cianjur regency; and 3) The role of farmer institution in the development of Tea people in Cianjur Regency. The research was conducted in 3 (three) sub-districts of Cianjur People's Tea Center namely: Campaka, Takokak, and Sukanegara. The research methodology uses the descriptive and descriptive research with secondary and primary data sources collected through FGD. The result of this research are: (1) Farming Farming (agribusiness) of tea plantation in Cianjur Regency is not economically feasible; (2) Tatuiaga Teh shoot still using the village and / or village collectors trader channel, the margin obtained by farmers and traders of collectors is still reasonable, the added value of processing is still enjoyed quite large by the local green tea processor and dry / black tea; (3) Tea farmers' institutions in improving the bargaining position of farmers in the market have not been effective yet.
Keywords: People's Tea, Farming, National Plantation Area
Abstrak. Penelitian ini dilandasi oleh adanya fenomena bahwa kondisi perkebunan Teh rakyat di Kabupaten Cianjur banyak yang terlantar dan rusak dengan kondisi populasi yang underplanting, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015, Kabupaten Cianjur telah ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Teh Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kelayakan usahatani Teh rakyat di Kabupaten Cianjur; 2)Kondisi tataniaga Teh rakyat di Kabupaten Cianjur; serta 3)Peranan kelembagaan petani dalam pegembangan Teh rakyat di Kabupaten Cianjur. Penelitian dilakukan di 3 (tiga) kecamatan sentra Teh rakyat Kabupaten Cianjur yaitu: Campaka, Takokak, dan Sukanegara. Metodologi penelitian menggunakan penelitiandeskriptif dengan sumber data sekunder dan primer yang dihimpun melalui FGD. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Usahatani (agribisnis) perkebunan Teh rakyat di Kabupaten Cianjur tidak layak secara ekonomi; (2) Tataniaga Teh pucuk masih menggunakan saluran pedagang pengepul desa dan atau Kecamatan, margina yang diperoleh petani dan pedagang pengepul masih wajar, nilai tambah pengolahan masih dinikmati cukup besar oleh pengolah Teh hijau local dan Teh kering/hitam; (3) Kelembagaan petani Teh dalam meningkatkan posisi tawar para petani di pasar belum berfungsi efektif.
Kata kunci: Teh Rakyat, Usahatani, Kawasan Perkebunan Nasional
Über die (Un-)Möglichkeit, die Beziehung zwischen Kolonialität, Urbanität und Sexualität zu thematisieren. Kommentar zu Stephan Lanz’ „Über (Un-) Möglichkeiten, hiesige Stadtforschung zu postkolonialisieren“
Authors: Haritaworn Jin 
Published: November 2019

Die Kritik von Stephan Lanz an einer deutschen Stadtforschung, die die Kolonialität nordwesteuropäischer Städte wie Berlin umgeht und an entwicklungsparadigmatischen Vorstellungen von ‚Moderne‘ und ‚Tradition‘ festhält, ist willkommen und an der Zeit. Tatsächlich haben deutsche Stadtforscher_innen einen erheblichen Nachholbedarf in Forschungsfeldern wie Postkolonialität und Dekolonialität, environmental justice und Rassismus und Raum (...)
Kritisches Denken aufbereitet. Eine Rezension zu: Belina, Naumann, Strüver "Handbuch kritische Stadtgeographie"
Authors: Beurskens Kristine 
Published: November 2019

Im Sommer des Jahres 2014 erschien das Handbuch kritische Stadtgeographie. Die Her­aus­geber_innen Bernd Belina, Matthias Naumann und Anke Strüver setzten sich mit dem Werk das Ziel, „Studierenden – nicht nur der Geo­graphie, son­dern auch benachbarter Disziplinen – die reichhaltigen Debat­ten kritischer Stadtgeographie – näher zu bringen.“ (Belina/Naumann/Strüver 2014: 12). Dank ihrer spezifischen Inhalte und besonderen Aufbereitung und Verknüpfung von Wissen hat die Publikation einen Anker und Reflexionspunkt zu fachübergreifenden kritischen Debatten und Ansätzen zum Thema ‚Stadt‘ gesetzt.
„Keine unklugen Leute“. Die Durchsetzung des „Stadtumbau Ost“
Authors: Bernt Matthias 
Published: November 2019

Der Beitrag untersucht die Herausbildung des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau Ost“ um die Jahrtausendwende. Er analysiert dabei das Zusammenwirken von Interessen, Ideen und Akteuren, die diesem (damals) neuartigen Ansatz der deutschen Stadtentwicklungspolitik zugrunde lag. In der empirischen Analyse wird deutlich, dass der Stadtumbau in seiner Genese nur als „Hybrid“ aus einem Rettungsprogramm für die ostdeutsche Wohnungswirtschaft und weitergehenden strategischen Planungsansprüchen für die „schrumpfende Stadt“ adäquat verstanden werden kann. Das Zustandekommen dieser doppelten Orientierung spiegelt gleichzeitig die Durchsetzungsstärke einzelner „Schlüsselpersonen“ wieder, denen es gelang, auf die Ausrichtung des im Entstehen begriffenen Programms prägenden Einfluss zu nehmen.
Sorgende Gemeinschaften?
Authors: Laufenberg Mike 
Published: November 2019

Der von Bund, Kommunen und Selbsthilfeorganisationen ausgerufene „demenzfreundliche“ Umbau der Gesellschaft wird einer kritischen Analyse unterzogen. Hierfür werden die polit-ökonomischen und wohlfahrtstaatlichen Rahmenbedingungen des sozialpolitischen Konzepts der „sorgenden Gemeinschaft“ rekonstruiert, welches die Zivilgesellschaft zu einer wesentlichen Akteurin „demenzsensibler“ Kommunen erklärt. Unter den gegebenen Bedingungen läuft diese Entwicklung Gefahr, den mangelnden Ausbau sozialstaatlicher Transfer- und Dienstleistungen in der Altensorge abzufedern. Am Beispiel des Konzepts der „demenzfreundlichen Kommune“ wird gezeigt, dass bürgerschaftliches Sorgepraktiken Menschen mit Demenz zugleich Emanzipationsgewinne in Form von steigender sozialer Partizipation und Selbstbestimmung ermöglichen. Ausgehend von diesem Spannungsverhältnis wird ein Vorschlag unterbreitet, wie gemeinwesenorientierte Care-Arrangements jenseits der Dichotomie von sozialstaatlichem Sparmodell und idealistisch verklärter Sorgegemeinschaft zu fassen wären.
Die Kritik zerbricht an der documenta
Authors: König Tim 
Published: November 2019

Die documenta14 war eine besonders internationale, kritische und politische Ausstellung und wird genau aus diesem Grund vielfach kritisiert. Dieser Artikel analysiert gängige Thesen der Kunstkritik zur Kasseler Ausstellung am Beispiel eines Magazinbeitrages in der Zeitschrift s u b \ u r b a n. Die Kritik wird an vielen Stellen der documenta14 nicht gerecht, weil sie nur oberflächlich argumentiert. Sowohl die Kunstwerke selbst als auch die kuratorischen Konzepte waren selbstreflexiver als behauptet. Der Vorwurf des Missbrauchs der Kunst zur bloßen Kommunikation von politischen Forderungen lässt sich nicht an den konkreten Objekten nachweisen und fällt somit letztlich auf die Kritiker_innen zurück.
Raumstrategien privater Akteure
Authors: Häuser Friederike 
Published: November 2019

Der Beitrag beleuchtet die Phänomene der unternehmerischen Stadt sowie die Privatisierung des öffentlichen Raums. Am Beispiel des Business Improvement Districs Reeperbahn+ in Hamburg St. Pauli und der Kampagne „St.Pauli pinkelt zurück“ wird die Auslagerung staatlicher Aufgaben erläutert und aufgezeigt, wie die Regulierung und Kommodifizierung von Verhalten das Erscheinungsbild eines Stadtteils beeinflussen soll. Die Maßnahmen der privaten Akteursgruppe werden dargestellt und analysiert. Ihr Beitrag zur Raumproduktion sowie resultierende Widersprüche werden hinsichtlich der Ordnungsvorstellungen der Gewerbetreibenden und der Eigenschaften des Stadtteils St. Pauli dargestellt. Dies leitet hin zur Frage nach der Definitionsmacht privater Akteure und ihrer neoliberalen Interessen.
Urban policy mobilities und globale Produktionsnetzwerke
Authors: Lukas Michael , Brück Andreas 
Published: November 2019

Als Reaktion auf die urbane Krise des chilenischen Entwicklungsmodells haben einige Multinationale Unternehmen der extraktiven Industrien damit begonnen, ihre Aktivitäten im Bereich der Unternehmensverantwortung auf städtische Interventionen hin zu fokussieren. In enger Zusammenarbeit mit international renommierten Architekt_innen, Planer_innen und Soziolog_innen propagieren Unternehmen des globalen Bergbaus und der Forstwirtschaft ein neues Modell der stadtplanerischen Intervention, das auf Diskurse der Nachhaltigkeit und Bürgerbeteiligung abhebt. Durch die Kombination von theoretischen Einsichten der Forschung zu Urban Policy Mobilities und globalen Produktionsnetzwerken und basierend auf über 60 Expert_inneninterviews analysieren wir die Akteurskonstellationen, Interessen und Dynamiken hinter der Entstehung und Mobilisierung des Modells und diskutieren, inwiefern es sich um Prozesse der strategischen Kopplung handelt, d. h. um eine Stadtentwicklung im Einklang mit Interessen der Multinationalen Unternehmen und ihrer Netzwerke.
The Mass–Metallicity Relation at z ∼ 0.8: Redshift Evolution and Parameter Dependency
Authors: Huang Chi , Zou Hu , Kong Xu , Comparat Johan , Lin Zesen , Gao Yulong , Liang Zhixiong , Delubac Timothee , Raichoor Anand , Kneib Jean-Paul , Schneider Donald P. , Zhou Xu , Yuan Qirong , Bershady Matthew A. 
Published: November 2019

Abstract
The spectra of emission-line galaxies from the extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey of the Sloan Digit Sky Survey (SDSS) are used to study the mass–metallicity relation (MZR) at z ∼ 0.8. The selected sample contains about 180,000 massive star-forming galaxies with 0.6 < z < 1.05 and

. The spectra are stacked in bins of different parameters including redshift, stellar mass, star formation rate (SFR), specific star formation rate (sSFR), half-light radius, mass density, and optical color. The average MZR at z ∼ 0.83 has a downward evolution in the MZR from the local to high-redshift universe, which is consistent with previous works. At a specified stellar mass, galaxies with higher SFR/sSFR and larger half-light radius have systematically lower metallicity. This behavior is reversed for galaxies with larger mass density and optical color. Among the above physical parameters, the MZR has the most significant dependency on SFR. Our galaxy sample at 0.6 < z < 1.05 approximately follows the fundamental metallicity relation (FMR) in the local universe, although the sample inhomogeneity and incompleteness might have an effect on our MZR and FMR.
Exercise Echocardiography Predicts Future Development of Pulmonary Hypertension in a High-risk Cohort of Patients with Systemic Sclerosis
Authors: Quinn Kaitlin A. , Wappel Stephanie R. , Kuru Tunay , Steen Virginia D. 
Published: November 2019

Objective.To evaluate whether a positive exercise echocardiogram (EE) predicts future development of pulmonary arterial hypertension (PAH) in a high-risk cohort of patients with systemic sclerosis (SSc).Methods.Patients with SSc with features associated with an increased risk for PAH were recruited into a prospective, observational cohort. All patients underwent clinical assessment and EE. A positive EE was defined as an increase of ≥ 20 mmHg in the right ventricular systolic pressure with exercise. All patients with positive EE underwent right heart catheterization (RHC).Results.The study included 85 patients. In the positive EE cohort, 10 of 43 patients (23%) developed resting pulmonary hypertension (PH) on RHC over a mean 4-year followup period [4 with PAH, 5 with pulmonary venous hypertension (PVH), and 1 with PH associated with interstitial lung disease]. In the persistently negative EE cohort, only 3 of 42 patients (7%) developed resting PH (1 PAH, 2 PVH; p = 0.04). Of the remaining 33 patients in the positive EE group who did not develop resting PH, 22 (67%) had a persistently positive EE over an average 5-year followup period.Conclusion.In this high-risk cohort of patients with SSc, a positive EE may predict the future development of resting PH. In addition, a majority of patients may have a persistently positive EE for years without progression to resting PH. Finally, a consistently negative EE may identify patients at low risk for future PH.
La parentalité positive l’est-elle autant qu’on le croit ?
Authors: Neyrand Gérard 
Published: November 2019

En se situant comme un instrument de gestion du néolibéralisme, la parentalité positive produit les instruments de sa critique : linguistique, épistémologique, politique et sociale. Elle promeut des techniques d’intervention qui pousse à la sur-responsabilisation des parents, et amène à développer une réflexion éthique qui débouche sur une remise en cause radicale.
De quoi la parentalité positive est-elle le nom ?
Authors: Delion Pierre 
Published: November 2019

L’auteur se demande à quoi il faut renoncer pour être un adepte de la parentalité positive, prétention nouvelle des parents autoentrepreneurs de leur destin. Comment comprendre ce moment, pour donner aux enfants de demain un monde où il fera bon vivre, désirer et rêver ensemble ?
Une attention positive pour un accueil bienveillant et incitatif
Authors: Rasse Miriam 
Published: November 2019

Même si les jeunes enfants savent, très tôt, initier et déployer une activité autonome constructive, ils ont besoin de l’attention des adultes de leur entourage pour encourager et soutenir leur vitalité et la force de leur élan développemental. Une attention empathique, contenante, ouverte sur le monde interne du petit enfant dans laquelle l’enfant se perçoit compétent, se sent apprécié dans ce qu’il est, et accompagné dans des situations plus difficiles. Une attention qui ne peut être « positive » que si le négatif est accueilli en chacun, enfants et adultes, et les professionnels écoutés et accompagnés.
La musique leur monte au cerveau
Authors: Bouteloup Philippe 
Published: November 2019

Les bienfaits de l’intégration de la musique dans le quotidien du bébé sont vantés chaque jour. On parle des bénéfices de la musique, les expériences musicales aidant à l’épanouissement de l’enfant. Les neurosciences ont considérablement amplifié ce phénomène. Pourtant, rares sont ceux qui parlent de musique pour la musique. On vient de plus en plus à l’atelier d’éveil pour utiliser la musique comme une sorte de prétexte. Quelle place pour le rêve, l’imagination et l’ennui dans ce tourbillon ambiant ? Les orchestres symphoniques bougent eux aussi du côté de l’accueil des très jeunes enfants. S’amuser, jouer, prendre plaisir, être curieux, rêver, s’émouvoir, voyager… Éveiller l’enfant à la musique veut dire le mettre et se mettre dans un bain musical.