Status Muslim Sebagai Syarat Ḥaḍānah (Studi Pendapat Imām Al-Ghazālī)
Authors: Akhyar Gamal , AMD Muatsyah 
Published: March 2020

Abstrak: Pengasuhan anak atau ḥaḍānah adalah perkara penting dalam pernikahan. Pihak pengasuh anak diharapkan harus orang-orang yang layak secara hukum. Hal ini dilakukan agar kebutuhan semasa kecil itu dapat terpenuhi dengan bagi. Hanya saja, ulama tidak padu dalam menetapkan syarat pengasuh, khususnya apakah pengasuh itu disyaratkan berstatus muslim atau tidak. Penelitian diarahkan pada kajian pemikiran Imām al-Ghazālī. Permasalahan yang didalami adalah tentang bagaimana syarat ḥaḍānah menurut Imām al-Ghazālī, bagaimana dalil dan metode istinbāṭ yang ia gunakan dalam menetapkan status muslim sebagai syarat pengasuhan, dan bagaimana pandangan Imām al-Ghazālī tersebut dilihat dari konteks kekinian. Penelitian ini dikaji dengan metode analisis-deskriptif. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Imām al-Ghazālī, syarat-syarat ḥaḍānah dalam Islam ada lima, yaitu pengasuh beragama Islam “الإسلام”, berakal “العقل”, merdeka “الحرّيّة”, dapat dipercaya “الأمانة”, dan memiliki kemampuan mengasuh “الفراغ”. Imām al-Ghazālī berpendapat orang tua pengasuh anak harus seorang muslim. Pengasuh yang berstatus non-muslim atau kafir tidak layak mendapat hak asuh, meskipun itu ibu kandungnya. Dalil yang digunakan Imām al-Ghazālī dalam menetapkan status muslim sebagai syarat ḥaḍānah yaitu QS. Āli ‘Imrān ayat 28, QS. al-Nisā’ ayat 141, dan QS. al-Taḥrim ayat 6, dan hadis riwayat Abī Dāwud nomor 2244. Adapun metode istinbāṭ Imām al-Ghazālī cenderung menggunakan dua metode istinbāṭ sekaligus, yaitu metode penalaran bayāniyah dan ta’līliyah. Metode bayāniyah digunakan dalam kaitan pemahaman atas teks ayat Alquran yang berlaku umum. Sementara metode penalaran ta’līliyah terlihat pada adanya analogi hukum tentang larangan perwalian orang muslim atas kafir dengan larangan pengasuhan orang muslim atas kafir. Pendapat Imām al-Ghazālī dilihat dari konteks kekinian di Indonesia tampak sulit untuk diterapkan. Hal ini diindikasikan dari tidak adanya regulasi yang kuat menganai syarat muslim sebagai pengasuhan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memuat syarat muslim bagi pengasuh anak.Abstract: childcare or Ḥaḍānah is an important thing in marriage. Child caregivers are expected to be legally worthy persons. This is done so that the small demand can be fulfilled. The scholars are not only in terms of setting the caregivers, especially whether the nanny is required to be Muslim or not. The research was directed at the study of Imām al-Ghazālī. The issue in question is about how the terms Ḥaḍānah according to Imām al-Ghazālī, how the evidence and method of istinbāṭ that he used in establishing Muslim status as a parenting condition, and how Imām al-Ghazālī 's view is seen from the contemporary context. The study was examined by a descriptive-analytical method. The results of research analysis show that according to Imām al-Ghazālī, the terms of Ḥaḍānah in Islam are five, namely the Islamic Nanny "الإسلام", resourceful "العقل", Merdeka "الحرّيّة", can be trusted "الأمانة", and can nurture "الفراغ". Imām al-Ghazālī thought the parents of the babysitter must be a Muslim. Caregivers who are non-Muslim or pagan are not worthy of custody, even though it is a biological mother. The evidence used by Imām al-Ghazālī in establishing Muslim status as a condition of Ḥaḍānah namely QS. Āli ' Imrān para 28, Qs. Al-Nisā ' verses 141, and Qs. Al-Taḥrim verse 6, and Hadith history abī dāwud number 2244. The Istinbāṭ method of Imām al-Ghazālī tends to use two istinbāṭ methods at once, namely Bayāniyah and Ta'līliyah reasoning methods. The Bayāniyah method is used concerning understanding the text of the Koran. While the method of reasoning Ta'līliyah seen in the analogy of the Law on the Prohibition of custody of Muslims over pagan with the prohibition of the care of Muslims over pagan. The opinion of Imām al-Ghazālī seen from the context of contemporary in Indonesia seems difficult to implement. This is indicated by the absence of strong regulation on the terms of Muslims as a caregiver. Act No. 1 the year 1974 on marriage or the compilation of Islamic law does not contain Muslim requirements for caregivers.