bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
The Enhancement and Study of Sintering Time Effect Toward Content of Fe and Ti Compounds in Mineral Sand
Authors: Fauzi Fauzi , Zulfalina Zulfalina 
Published: May 2020

Pasir mineral merupakan salah satu mineral endapan (sedimen) dengan ukuran butir 0,074-5 mm, ukuran kasar (5–3 mm) dan halus (1 mm), ciri fisik dari pasir mineral ini diantaranya berwarna hitam dan cenderung tertarik oleh magnet. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya didapatkan bahwa kandungan utama dari pasir mineral berupa mineral ilmenit (FeTiO3), hematite (Fe2 - O3), dan magnetit (Fe3O4). Oleh karena itu maka pasir mineral ini sangat potensial untuk menghasilkan logam Fe, Ti, besi oksida dan pigmen titanium oksida. Dalam penelitian ini pengayaan kandungan besi dilakukan dengan metode separasi magnetik kemudian dikarakterisasi menggunakan XRF. Selanjutnya sampel tersebut disinter pada suhu 800oC, dengan variasi waktu penahanan selama 2, 4 dan 6 jam dan di karakterisasi menggunakan XRD, dimana hasilnya dianalisis dengan metode GSAS. Hasil pengujian XRF menunjukkan bahwa pasir mineral murni (bahan mentah) mempunyai kandungan Fe dan Ti masing–masing 14,38 dan 2,80% (%berat), sedangkan setelah separasi magnetik kandungan Fe dan Ti meningkat masing–masing menjadi 83,51 dan 7,25% (%berat). Hasil analisis GSAS menunjukkan bahwa waktu sintering berpengaruh terhadap fraksi berat Fe dan Ti, ini ditunjukkan senyawa Fe3O4 menurun dari 81,85 menjadi 77,76% dan Fe2O3 dari 11,44 menjadi 3,41%, sementara FeTiO3 meningkat dengan bertambahnya waktu sintering dari 6,72 menjadi 18,83%. The mineral sand is one of the mineral sediments with grain size of 0.074 – 5 mm, coarse size (5–3 mm) and fine (1 mm). The physical characteristics of this mineral sand are black color and tend to be attracted by magnets. Based on several studies, the main content of mineral sand is ilmenite (FeTiO3), hematite (Fe2O3), and magnetite (Fe3O4). Therefore mineral sand is very potential to produce Fe, Ti, iron oxide and titanium oxide pigments. In this study, the iron contents from raw materials were enhanced by magnetic separation method, and then the samples were characterized using XRF. Therefore they were sintered at temperature 800oC and variation of holding times 2, 4 and 6 h. The characterization of sample used XRD, where this result is analyzed using GSAS method. The XRF results showed that pure mineral sand (raw materials), has Fe and Ti contents of 14.38 and 2.80% (%weight), whereas after magnetic separation, the Fe and Ti contents increased to 83.51 and 7.25%, respectively. The analysis result of GSAS showed that the sintering time affected the weight fraction of Fe and Ti. These indicated that Fe3O4 decreased from 81.85 to 77.76% and Fe2O3 from 11.44 to 3.41%, while FeTiO3 raise with increasing of sintering time from 6.72 to 18.83%. Keywords: Enhancement, sintering time, compound content, mineral sand, GSAS
PERSEKUTUAN KOMANDITER SEBAGAI SUBJEK PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 2/SE-HT.02.01/VI/2019
Authors: Biya Cokorda Istri Brahmi Putri , Rudy Dewa Gde 
Published: May 2020

This research is based on Circular Letter 2/SE- HT.02.01/VI/2019, dated June 28, 2019 concerning the Granting of Building Use Rights for the Military Alliance (commanditaire vennootschap). This circular is a guideline for implementing the granting of HGB to the temporary Limited partnership companies (CV) when referring to Article 35 paragraph (1) of the Agrarian Law that Building Rights can only be owned by Indonesian Citizens and Legal Entities established under Indonesian law and domiciled in Indonesia, as also described in Article 19 Implementing Regulations, namely Government Regulation Number 40 of 1996 concerning Land Use Rights, Building Use Rights and Land Use Rights. Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019, dated June 28, 2019 concerning the granting of Building Rights for the Limited partnership companies(CV), cause a conflicts of legal norms between laws and regulations of one degree or another or between laws and regulations in a hierarchical manner. Furthermore is the arising of legal uncertainty from the description above, the problems that can be raised in this study are: What is the legal position of the Limited partnership companies (CV) according to the legal provisions in Indonesia and whether the Limited partnership companies (CV) can be used as the subject of the Right to Use. This research uses the Normative legal research method by using a type of approach in the form of a statutory approach and an analytical conceptual approach. Sources of legal materials used in this study include primary, secondary and tertiary legal sources. The results of this study indicate that the legal status of limited partnership (CV) in Indonesian law is that Limited partnership companies(CV) is not a legal entity but only as a business entity. This can be assessed based on the characteristics of the legal entity that is the separation of assets of the state-owned companies with the assets of business entities, so that the state-owned companies are only responsible for the limited assets owned. Meanwhile, in CV, all active (complementary) and passive (limited partnership)

companies may be held liable for losses suffered by CV, as Article
21 of the Code of Business Lawthat said CV companies has
jointly responsible and jointly responsible (CV) cannot be the
A PENYELESAIAN KONFLIK AKIBAT PERJANJIAN NOMINEE DALAM PERSPEKTIF ADR
Authors: DIRAWAN DEDY ARYA 
Published: May 2020

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang kekayaan alamnya telah diakui oleh dunia Internasional sangat menarik minat banyak wisatawan (warga negara asing). Berbagai macam tujuan orang asing itu pada saat melakukan kegiatannya di Indonesia, mendorong keinginan orang asing untuk mempunyai tempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang memilih untuk bertempat tinggal di Indonesia dapat menimbulkan dampak positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia salah satunya dengan melakukan investasi di Indonesia.
Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik akibat perjanjian nominee dalam perspektif Alternatif Dispute Resolution disebut (ADR) dan Untuk memahami bagaimana kekuatan hukum penyelesaian konflik akibat perjanjian nominee melalui mediasi bagi para pihak yang bersengketa.
Penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa hak milik atas tanah akibat perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing melalui mediasi dalam perspektif ADR. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah menggunakan penelitian hukum normatif yaitu lebih mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, UUPA, Pasal 58 UU No 48 Tahun 2009, dan UU No. 30 Tahun 1999.
Penyelesaian konflik akibat perjanjian nominee dalam perspektif ADR memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Kesepakatan tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri, terakhir pelaksanaan akta perdamaian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan itikad baik. Hasil isi kesepakatan yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Akta perdamaian seperti putusan biasa yakni dapat diminta eksekusi jika suatu saat nanti salah satu pihak tidak mentaatinya, tidak dapat dibanding dan bersifat final mengikat kedua belah pihak.
Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik
Authors: Wiguna I Wayan Jody Bagus 
Published: May 2020

Penelitian ini dilakukan karena ada pertentangan antara UUHT dengan Perkaban 9/2019. Dari hal tersebut dirumuskan 2 rumusan masalah: (1) Bagaimanakah proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik?; (2) Bagaimanakah pemberlakuan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik ditinjau dari UUHT?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan pemberlakuan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik ditinjau dari UUHT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dilakukan melalui sistem HT-el oleh PPAT dengan memasukkan warkah-warkah yang diperlukan berupa dokumen elektronik sampai mendapat Sertipikat Hak Tanggungan dan catatan hak tanggungan pada buku tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam bentuk dokumen elektronik; dan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik belum bisa diberlakukan karena UUHT masih berlaku dan tidak memeberikan kewenangan delegasi pada perkaban 9/2019 untuk memberlakukan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik.
Tanggung Jawab Atas Kebijakan Yang Diterapkan Oleh Perusahaan Induk Kepada Perusahaan Anak Yang Berakibat Pada Timbulnya Suatu Kerugian
Authors: Sari Sumantri Made Gede Niky 
Published: May 2020

Liability to the parent company for policies implemented by subsidiaries that result in losses with third parties is a major problem in the practice of group. This problem This problem is due to absence of legislation that specifically regulate of the company group, the regulatory framework of the realationship the parent and it’s subsidiaries in the group companies is use Corporate Law. The incorporation of the company’s subsidiary in the group does not abolish the legal status of a subsidiary. Parent companies in the group company contractions have immunity over the implementation of the principle of limited liability. the purpose of writing this journal is to know, how is the assignment legal liability to the parent company for the policies applied to the subsidiary companies resulting in a loss to a third party and how to anticipate control without legal liability the parent company for its policies that impact the economic insecurity of the subsidiary in the construction of group companies. The research that the author uses is normative legal research. From this research, assigning legal liability to the parent company through the implementation of policies implemented by the subsidiary is certainly seen from the fault that cause losses. One effort that can be done to anticipate control without legal liabilty of the parent companies it’s Make Charter Corporate Relations and Between Subsidiaries or make agreement control between the parent company and subsidiary.
ATTITUDES TOWARDS THE NAMES AND THE TASTES OF FOODS IN SONGKHLA PROVINCE, THAILAND
Authors: Angsuviriya Angsuviriya , Chanokporn Chanokporn 
Published: May 2020

The objective of this article is to study the attitudes of different age and ethnic groups reflected through the names and the taste of food, that is the southern Thais have a positive attitude towards more tasteful or the taste of hot than the other ethnic groups while the Chinese Thais they have a more positive attitude towards insipid taste than the other ethnic groups. For the Malaysian Thais they have a more positive attitude towards the taste of sweet than the other two ethnic groups. As for main course dish, the most popular main course dishes in all the 3 groups are “Kangsom” (sour soup made of tamarind paste) and “KangTaipla” or “KangPhungpla”. As for dessert, the most favorite desserts in all the 3 groups are “Klauybuatchee” or Klauybuat (banana in coconut milk) and “Lotchong” or “Singaporean Lotchong”. In addition, it is found that the Chinese Thais and the southern Thais have a negative attitude towards beef, eels, buffalo meat etc, while the Malaysian Thais have a negative attitude towards pork because they are Muslim. When age groups have been taken into account, age group 1 (15-25) does not like spicy foods, compared with the other age group. While age group 2 (35-45) has similarities in the food names of those in age group 1 and age group 3; therefore, there are more food names in age group 2 than those in the other groups. In addition, for age group 3 (55 or more) more local names of foods are found.

Keywords: Attitudes, the names and the tastes of foods, the ethnic
HEGEMONY OF MODERNITY IN THE PRACTICE OF USADA BALI TREATMENT IN DENPASAR
Authors: Suatama Ida Bagus , Anom Kumbara A.A. Ngurah , Wirawan A.A. Bagus , Arjani Ni Luh 
Published: May 2020

The phenomenon of the hegemony of modernity in the practice treatment of Usada Bali in Denpasar City is interesting to observe. On the one hand, public interest in Usada Bali is still quite high, but also on the other hand modern medical dominance is so strong. Through a postmodernism approach and a qualitative method that relies on the workings of critical theory, its causes, forms, and implications, reveal this phenomenon. The cause of the hegemony of modernity is due to state regulation, the modern and traditional medical dichotomy, the disposition of rationality, and the expansion of material energy. The form of modernity hegemony includes the formalization of medical practices, identity mimesis, praxis of praxis awareness, and commodification of Usada Bali. The implications of the hegemony of modernity includes the strengthening of the existence of Usada Bali, the competition of health services, the reproduction of medical discourse, and the ambivalence of spirituality. This study found that modernity has more power, than traditional values. The discourse of development and empowerment of traditional medicine has not targeted Usada Bali as autonomous knowledge. The violations of sasana balian undoubtedly due to the strong influence of materialism. The existence of Usada Bali is in line with the community’s belief in the etiology of sakala and niskala.

Keywords: Hegemony, Modernity, Practice of Medicine, Usada Bali
CHARACTER EDUCATION VALUES AS REFLECTED BY GATOTKACA DRESS PROPERTIES IN SURAKARTA PUPPETRY STYLE
Authors: Rendra Vayoga Brahmana , Suyanto Suyanto , Subiyantoro Slamet 
Published: May 2020

The purpose of this study are: (1) To understand the character of Gatotkaca characters in wayang kulit Surakarta style. (2) To investigate the symbolic meaning of Gatotkaca fashion clothing in Surakarta style puppetry. This study uses qualitative descriptive to present the existing data in the field by way of describing and interpreting. Technique of collecting data is done by interview and direct observation. The results of this study are: (1) Gatotkaca figure represents a humble character, and he has a high spirit of nationalism, (2) Gatotkaca has dress properties such as of Caping Basunanda, Kotang Antra Kusuma, and Trompah Padakacarma, which represent as the key values in character education. Gatotkaca’s personal characteristics and his dress property have a deep meaning and values that can be precious for character education.
Keywords: Gatotkaca, puppet, character education.
INTERNALIZATION OF LOCAL WISDOM VALUE THROUGH I-SPRING TECHNOLOGY-BASED ART AND CULTURE LEARNING
Authors: Fatro Misron Zen , Sulistyo Edy Tri , Nugroho Sugeng 
Published: May 2020

The social change dynamic in globalization era impacts on the students’ reduced love to local wisdom culture so that they understand poorly the meaning of local wisdom culture existence as cultural heritage rich of life prudence values. This research aimed to analyze the internalization of local wisdom culture values through I-Spring technology-based art and culture learning. The unit of analysis used in this qualitative research with case study approach was stakeholders of SMA Batik 2 Surakarta selected using purposive sampling technique. Techniques of collecting data used were observation, in-depth interview, and documentation. Data validation was carried out using source triangulation, while data analysis was carried out using an interactive model. The result of research showed that I-Spring technology-based art and culture learning could be a learning media facilitating the students to internalize local wisdom culture values. Through I-Spring learning media, students could internalize, externalize, and objectify local wisdom values in order to achieve the balance of students’ conscience, supra-ritual, and intellectuality related to God through the content of local wisdom values.

Keywords: Local wisdom, internalization; art and culture learning; i-Spring
CHARACTER VALUE DISCOURSE IN BALI'S POP SONG AND DENPASAR CITY’S PUBLIC RECEPTION
Authors: Sri Marheni Komang , Wirawan A.A. Bagus , Anom Kumbara A.A. Ngurah , Suarka I Nyoman 
Published: May 2020

Character discourse surfaced in response to globalization. Balinese pop songs also contribute to discourse of character values ??in the context of the mass culture industry. This study reveals the ideology, form, and reception of people in Denpasar on the discourse of character values ??in Balinese pop songs. Through a qualitative method with a critical discourse analysis approach based on the semiotic theory, deconstruction, and reception aesthetics, it was concluded that the ideology that constructs the discourse of character values ??in Balinese pop songs includes religious ideology, Ajeg Bali, capitalists, and mass media within the scope of industrialization of mass culture. Forms of character value discourse in Balinese pop songs include the value of religious, nationalist, independent, mutual cooperation, and integrity in various song themes. The public reception in Denpasar on the discourse of character values ??is relatively diverse and ambiguous, both to the meaning of song, capitalist power, producer power, and to the power of the mass media. This study found that the discourse of character values ??in Balinese pop songs reflects ideological construction in the mass culture industry. There is a tendency to shift from the meaning of the song to the aesthetic and artistic realm in accordance with consumer responses. The theory of moral criticism of mass culture is confirmed that the discourse of character values ??in Balinese pop songs can be developed by negotiating meaning, aesthetics, and artistic.
Keywords: discourse, character values, Balinese pop song, reception of community
RECONSTRUCTION OF HINDU PRIEST IN THE DYNAMICS OF THE INTER TRI SADHAKA AND SARWA SADHAKA IN BALI
Authors: Redana Made , Wirawan A.A. Bagus , Parimartha I Gde , Anom Kumbara A.A. Ngurah 
Published: May 2020

The reconstruction of Hindu Pandita in Bali marked a polarization of Hindu Pandita set in the difference of the clan (Soroh) and the belief system needs to be examined more deeply. The fact shows that there are still many Hindus who think that the Hindu Pandita belong to the Brahmin clan. This gap can be a stimulant misintensity against the issue of the Kapanditan and the condition to construct "Homo hierarchicus versus Homo ecqualis are engaged in Bali in war without End". The research aims to (1) understand the foundations of the thinking of the reconstruction of the Hindu Pandita (RPH) in the dynamics between Tri-Sadhaka and the unconscious Chi Wildlife Station in the Balinese people, (2) understand the driving factors of Hindu's pandy reconstruction in Bali in The dynamics between Tri-Sadhaka – Sarwa Sadhaka, and (3) analyzing the implications of Balinese Hindu's impartiation. This research uses a mix method with the priority of using qualitative methods, which are supported by quantitative methods with value inventory techniques. The theory used as a foundation is the theory of power relations, structuration, deconstruction. The results of this study pertain to three things; First, reconstruction of the fundamentals of Hindu Pandita Thinking in the dynamics between Trisadaka and Chi Wildlife Station Sadaka is the efforts of the description of attitudes and personalities, value-conscious competence, and integrality. In the sense of the Hindu Pandita, which is personally integral, intact, and that is considered sacred, glorious, since he was in prayer beads spiritually through the process of diksa. Secondly, the impetus factors of Hindu reconstruction in the dynamics between Tri-saddleted and a Godly Chi wildlife station in Balinese people concerning historical and geneological dimensions, increased knowledge and chastity factors as a mode of adaptation to Pandita, a social movement in the competition's status, and ideas for movement change. Thirdly, the implications in the dynamics of competition between Trisadaka and Sarwasadaka are concerned with the ideological, social and economic pragmatism and importance of power.

Keywords: the reconstruction of Hindu priest, the dynamics, tri and sarwa sadhaka, economic pragmatism and power
THE CHANGE IN PERCEPTION OF SUBMITTING CHILDREN TO CHILD WELFARE INSTITUTIONS IN DENPASAR CITY IN THE PERIOD 2006-2014
Authors: Westerlaken Rodney , Ardika I Wayan , Ardhana I Ketut , Darma Putra I Nyoman 
Published: May 2020

Terroristic events, like the Bali bombings in 2002 and 2005, have major effects on a society. Prior research towards those effects have focused on the financial, economic and social economic effects, however this study focuses on the social cultural effect in the aftermath of the terroristic effects. The changed social cultural perception of submitting children to a Child Welfare Institution in the period 2006 to 2014 in Denpasar city, Bali. Sub questions to this problem statement what the reasons are that children are living in Child Welfare Institutions in Denpasar city recently and whether it is possible to connect social cultural perceptions of submitting children to Child Welfare Institutions in Denpasar city to coping mechanisms of the society after the terroristic attacks in 2002 and 2005. This research has used a quantitative approach, interviewing 50 children and 23 parents / familial caretakers. The outcomes have been analysed with help of the computer assisted qualitative data analysis software NVIVO. Research indicates that the trend of submitting children to Child Welfare Institutions, as a coping mechanism, in the first years after the second Bali bombing instigated a change in the social cultural system on Bali. The Balinese kinship system partly fell apart as a result of the Bali bombings, the keluarga besar is less considered to be asked for help and submitting a child to a Child Welfare Institution became an easy solution that currently continues to exist. It is concluded that the ethos, the moral formation as described by Foucault, is victimized by the failing system of aletheia and politeia, but that also ethos itself is victimized by contemporary forms of normalization.
Keywords: social cultural change, terroristic attack, coping mechanism, Child Welfare Institutions.
IDEOLOGY OF KIAI IN EDUCATION AT SMAN OF DARUSSHOLAH SINGOJURUH, DISTRIC SINGOJURUH – BANYUWANGI PROVINCE OF EAST JAVA
Authors: Mursidi Agus , Rumawan Salain Putu , Anom Kumbara A.A. Ngurah , Wiasti Ni Made 
Published: May 2020

The implementation of education in Indonesia was mandated by the UUD 1945. The implementation was carried out at the SMAN. Education policy in schools creates controversy as a form of impact on ideology of kiai. The policy deviation is in the form of changes in school curriculum, differences in the learning process, and religion as a public high school identity. This study aims to: (1) find out the ideology of kiai in the dominance of education in SMAN (2) knowing the practice ideology of kiai in SMAN (3) knowing the meaning in the ideology of kiai at SMAN. This is a qualitative research with data obtained through interviews, observation, and document study. The results showed that (1) the dominance of kiai in education due to influence of historical factors in the establishment of SMAN, the role of school committees with most members of Islamic boarding schools, and the political role of kiai (2) Ideology of kiai practices included the formation of superior classes, curriculum changes school identity and extracurricular activities (3) the meaning contained in the ideology of kiai in education at SMAN is a conflict of interest, emancipatory education, economics, and the meaning of polarization.

Keywords: Ideology, Kiai, SMAN