bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF BAGI TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN PEKERJA
Authors: Nuradi Nuradi 
Published: November 2019

ABSTRAK : Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum pekerja alih daya dalam pelaksanaan hubungan industrial untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja sudah sangat optimal. Optimalisasi perlindungan hukum tersebut terkait dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945; UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara khusus optimalisasi perlindungan pekerja tercantum dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian implementasi perlindungan hukum pekerja alih daya tersebut belum optimal karena adanya kelemahan dalam Pasal 64. 65 dan Pasal 66 UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Kendala perlindungan hukum pekerja alih daya dalam pelaksanaan hubungan industrial untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja adalah (1) kurangnya sosialisasi peraturan tentang perlindungan hukum pekerja alih daya; (2) keterbatasan dukungan sumber daya aparatur instansi ketenagakerjaan dalam menyosialisasikan ketentuan hukum perlindungan pekerja kepada para pihak perusahaan maupun pekerja/buruh; (3) kecenderungan sikap aparatur yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu; (4) Pasal 17 dan Pasal 32 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yang berpotensi membatasi perkembangan pekerjaan alih daya dan menimbulkan perselisihan pelaksanaan pekerjaan alih daya. Konsep perlindungan hukum pekerja alih daya dalam pelaksanaan hubungan industrial untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja adalah konsep yang mencakup tiga komponen perlindungan : pertama, perlindungan hukum pekerja alih daya yang berkeadilan bagi semua pihak; kedua, perlindungan hukum pekerja alih daya untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif; dan ketiga, perlindungan hukum pekerja alih daya yang mendukung tercapainya kesejahteraan pekerja.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Alih Daya, Pelaksanaan Hubungan Industrial
URGENSI PENGATURAN STATUS BADAN HUKUM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
Authors: Setiadi Teguh 
Published: November 2019

ABSTRAK Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik pemerintah/daerah maupun swasta, saling berkompetisi. Di dalam kontens demikian, maka kompetisi dilakukan secara sehat dengan memperhatikan aturan dan tata kelola yang baik. Selama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Syaratnya secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 UUD 1945 di mana pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Salah satu badan usaha berbadan hukum di daerah yang didirikan pemerintah daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada saat ini, BUMD diatur melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tersebut melakukan perubahan nomenklatur dan pengatur status badan hukum dibandingkan ketentuan sebelumnya pada Badan Usaha Milik Daerah atau lazim disingkat BUMD. Sebagai turunan dari ketentuan UU Pemda yang mengatur BUMD, maka pada 27 Desember 2017 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kata kunci : Pengaturan, badan hukum, perusahaan umum daerah.
PERJANJIAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN (ASEAN FREE TRADE AREA)
Authors: Sukmana Sobar 
Published: November 2019

ABSTRAK Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area) sudah menjadi keputusan dan ketetapan yang harus dihadapi semua negara Asean. Dengan adanya bea masuk impor barang 0 %, maka harga produk menjadi kompetitif di tingkat konsumen antar negara anggota Asean. Perlu adanya sosialisasi yang terus menerus dan berkesinambungan, sinergitas seluruh elemen bangsa terutama pemerintah dan para pelaku usaha harus selalu terjalin, Pada akhirnya bukan hanya para pelaku usaha baik besar, menengah maupun kecil yang merasakan langsung atmosfer persaingan usaha termasuk masyarakat umum selaku konsumen tentunya menginginkan agar pelaku usaha Indonesia dapat memenangkan persaingan sehingga Indonesia tidak menjadi “surganya” barang-barang impor. Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dengan jumlah penduduk terbesar di Asean merupakan modal awal untuk memenangkan persaingan. Tidak ada lagi kata tidak siap, semua harus siap.Kata kunci : ASEAN, perdagangan bebas, AFTA.
MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Authors: Rohaedi Edi , H. Insan Isep , Zumaro Nadia 
Published: November 2019

ABSTRAK Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan. Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda yang ada diatasnya yang dilakukan secara sukarela. Pengaturan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil Penyelenggaraan pengadaan tanah juga sering bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak asasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.Kata Kunci : pengaturan, pengadaan tanah, kepentingan umum.
PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DALAM MEMAHAMI KISAH KETELADANAN WALI SONGO
Authors: Suprapti Tuti 
Published: November 2019

THE AUDIO-VISUAL MEDIA IN IMPROVE STUDENT LEARNING OUTCOMES TO UNDERSTAND STORY OF WALISONGO RELIGION This research is a Classroom Action Research (CAR) conducted at primary school (SD Negeri Kampung Sawah) in Bogor Utara District at Semester 2 of the 2017-2018 Academic Year. The research was conducted in two cycles, each cycle consisting of four stages, namely: planning, implementation, observation and reflection. The minimal completeness criteria is when a minimum score of 75(quite active). Benchmarks for success in this class action research are if the learning outcomes of PAI learners grade IV B SDN Kampung Sawah District Bogor Utara Bogor City in the last cycle if the KKM 75 Students who reach the KKM are above 75%, Students are active in learning above 75% Activity teachers during the learning process above 75% The analysis found that there was an increase in the activity and competence of teachers in preparing the Student Worksheet from cycle I to cycle II. Achievement of performance indicators is in action II. Thus, it can be said that cluster activities can improve the competence of students in Kampung Sawah State Primary School, North Bogor District, Bogor City Semester 2 2017-2018 Academic Year. The teacher gave a positive response to the results of the workshop in the Cluster. The results showed that audio-visual media can improve student learning outcomes, especially about understanding the exemplary story of Wali Songo in Kampung Sawah State Elementary School. Thus it can be recommended to providers, friends or other researchers to use audio-visual media to improve student learning outcomes that are carried out continuously. The use of audio-visual media can improve student learning outcomes, especially in public elementary schools in improving student achievement
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT PADA SUBTEMA BERSYUKUR ATAS KEBERAGAMAN UNTUK SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR
Authors: Novita Lina , Windiyani Tustiyana , Fazriani Rifa 
Published: November 2019

DEVELOPMENT OF LEARNING MEDIA OF ICT BASED ON SUBTEMA BE GRATEFUL FOR DIVERSITY FOR CLASS IV STUDENTS ELEMENTARY SCHOOL This research is uses development procedures that produce the final product design in the form of developing ICT-based learning media using interactive PowerPoint. This product was developed by researchers combining research steps from Borg and Gall and the ASSURE model. The product developed in this research is ICT-based learning media referring to the 2013 curriculum for fourth grade students of elementary schools. Based on the steps of the development procedure above the researcher only limited to the 5 steps of the development procedure, namely (1) potential and problems, (2) data collection, (3) product design, (4) expert validation, and (5) design revision. This is because the limited time needed in research and ICT-based learning media is made to be a teacher's grip so it is sufficiently validated by four fourth grade elementary school teachers who make ICT-based learning media in the implementation of the 2013 Curriculum aided by researchers
PERAN BIMBINGAN BELAJAR ORANG TUA TERHADAP DISIPLIN BELAJAR SISWA
Authors: Elvira Bella , Sukmanasa Elly , Muhajang Tatang 
Published: November 2019

THE EFFECT OF PARENTAL TUTORING ON STUDENT DISCIPLINE The purpose of this study was to determine the effect of parental tutoring on student learning discipline. The data of this study were obtained using a questionnaire instrument for both variables. The validity test of the instrument of social interaction and discipline is calculated using the Pearson Product Moment Correlation Coefficient formula and the reliability coefficient is calculated using the Cronbach Alpha formula. The population in this study were the fifth grade students of Cibeureum 4 Public Elementary School in Bogor City, amounting to 89 students. The samples taken by 47 students were obtained using the Taro Yamane formula. Tests for analysis prerequisites in the form of a normality test (Liliefors). After the normality test, homogeneity (Fisher) was tested. Data that has been declared normal and homogeneous is used to test the hypothesis, the results of which show that there is an influence of parents' tutoring on student learning discipline. Simple correlation regression analysis technique produces a relationship model which is expressed in the form of a regression equation that is Ŷ = 9.99 + 0.86X, with a tcount of 17 greater than t table with a real level of 0.05 of 2.021 and a contribution based on research results of 86 %. Based on the results of the above research, it can be concluded that there is an influence of parents' tutoring on the discipline of learning in grade IV students at Cibeureum 4 Elementary School in Bogor City 2018/2019.
Synthesis, crystallographic data, solubility and electrokinetic properties of copper-, nickel- and cobalt˗uranylphosphate
Authors: Vochten Renaud , Piret Paul , Goeminne André 
Published: November 2019

Une discussion est consacrée à la transformation en milieu acide de curite en phosphate d'uranyle de cuivre, de nickel et de cobalt. A partir d'analyses chimiques, thermodifférentielles et thermogravimétriques, les formules cristallo-chimiques calculées sont Cu (UO₂/PO₄)₂ • 8 H₂O, Ni (UO₂/PO₄)₂ • 7 H₂O et Co (UO₂/PO₄)₂ • 7 H₂O. Les deux derniers produits cristallisent dans le système triclinique, groupe spatial P1 ou P[-1]. Les paramètres de la maille valent : a = 6,975 Å ; b = 6,938 Å ; c = 10,700 Å ; α = 106,2° ; β = 104,8° ; γ = 90,3° pour Ni (UO₂/PO₄)₂ • 7 H₂O et a = 7,007 Å ; b = 6,981 Å ; c = 9,105 Å ; α = 102,6° ; β = 106,1° ; γ = 90,4° pour Co (UO₂/PO₄)₂ • 7 H₂Ο. Cu (UO₂/PO₄)₂ • 8 H₂O cristallise dans le système quadratique, groupe spatial P4/nmm et les paramètres de la maille valent : a = b = 6,969 Å et c = 17,306 Å. D'après les mesures de la solubilité, les produits de solubilité ont été calculés comme : 10exp[-12,8], 10exp[-9,5] et 10exp[-9,9] respectivement pour les phosphates d'uranyl de cuivre, de nickel et de cobalt. Les propriétés électrocinétiques de ces trois produits ressemblent à celles de la métatorbernite naturelle : le potentiel zéta est négatif et le point de charge électrique nul ne peut pas être atteint dans l'intervalle de pH de 2 à 9.
PENGOLAHAN LIMBAH KULIT RAMBUTAN MENJADI PRODUK MINUMAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA RONG DURIN KABUPATEN BANGKALAN
Authors: Ramdhan Tri Wahyudi , Kholid M. 
Published: November 2019

Abstract: This Community Service stems from the desire to provide skills that can improve the economy in Rong Durin, Bangkalan by utilizing existing natural products so that they are more economically valuable. The benefit of rambutan natural resources is not the fruit only but the skin which has only become waste. Based on this phenomenon, the rambutan skin waste is extracted into a drink that is suitable for consumption. The method and approach used is problem solving with a short learning by doing method which is done through lectures, discussions and practices. While the results obtained from this activity are 1) the existence of knowledge and skills to process rambutan skin waste into rambutan tea drinks, 2) The product is produced in the form of rambutan tea from rambutan skin extraction. 3) Increased awareness of the environment and the creation of jobs. The two results above are expected to be able to improve the economy of the people of Rong Durin Village, the majority of whom are farmers
SOCIAL OVERHEAD CAPITAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PENGEMBANGAN PROVINSI PAPUA BAGIAN SELATAN
Authors: Djanggo Romualdus Turu Putra Maro 
Published: November 2019

Social Overhead Capital and Society Prosperity in Development Region of South Part of Papua Province.

This Research aim to explain the development of road infrastructure, air and sea transportation infrastructure, economic infrastructure, agriculture infrastructure, education infrastructure, and health infrastructure which have shown the vary pictures to improve society prosperity and economic growth.

This research use quantitative approach within descriptive analysis method. The analysed data is the secondary of time series data by the year 2005-2014. The source of seconcary data is the infrastructure development data within their indicators in BPS of four regency of Papua Province.

Result of research indicate that road infrastructure, air and sea transportation infrastructure, agriculture infrastructure with irrigation channel indicator, economic infrastructure within traditional market indicator, and education infrastructure have shown positive effect to society prosperity, but do not show the positive effect to economics growth. Health infrastructure have shown the positive effect to society prosperity. Economic growth do not show the positive effect to society prosperity.

Keywords: social overhead capital, infrastructure, society prosperity
POTENSI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNGWOGEKEL, DISTRIK ILWAYAB, KABUPATEN MERAUKE
Authors: Lembang Hendricus , Siman Sebestina 
Published: November 2019

The village has the authority to manage the existing potential for public welfare. So that the village government can form economic institutions, namely Village Owned Enterprises (BUMK). Kampung Wogekel has marine and swamp fisheries resources. The study uses a PRA approach based on community participation with SWOT analysis. The results of this study found: Strength Aspects namely 1). Sufficient labor is available, 2). The productive age potential of coastal communities, 3). Natural resources are very available, 4). Public facilities such as ports, Pertamina logistics, banking institutions, 5). Fishing boats belonging to the village. Weakness aspects are: 1). Weak capital, 2). Fisheries business technology is still simple, 3). Electricity, ice factories and shelters and storage vessels, 4). Limited access to marketing, 5). Community culture that does not have entrepreneurial spirit. Opportunity Aspect: 1). Job opportunities, 2). Natural resources have not been fully utilized, 3). Authority to establish BUMK, 4). Government support. Threat aspects, namely: 1) Low fish prices, 2). Weather and bad season, 3). There is still massive fishing to only take bubbles and also illegal fishing, 4). Central government regulation of the moratorium has not been revoked. So that the potential business sector is a fish shelter business. While alternative businesses are salted fish, coarse salt, nine household basic needs, tubers and crabs.

Keywords: Development, economic institutions, entrepreneurship
WISATA PERBATASAN (CROSS BORDER TOURISME) UNTUK KESEJAHTERAAN PENDUDUK LOKALDI KAMPUNG SOTA, DISTRIK SOTA, KABUPATEN MERAUKE
Authors: Siman Sebestina , Lembang Hendricus 
Published: November 2019

Sota Village has an unique attraction as a cross border tourism between Indonesia and Papua New Guinea and has become the favorite destination in Merauke Regency. This study aims to find and prove the determinant factors of cross border tourism to improve the welfare of local residents in Sota Village, Sota District, Merauke Regency. The type of research used is a qualitative approach by expolarizing information on field data and literature so that data can describe the events that take place factually, systematically and accurately. The results of the study found that cross border tourism has made a positive contribution in supporting the regional economy, business sectors related to the tourism industry sector have increased income, distribution of basic needs, expansion of economies of scale. In addition, infrastructure and other supporting facilities, the community has felt the benefits such as the ease and smooth flow of human and goods mobilization. However, the indigenous people of the Kanum Tribe are still very limited and have not had much direct impact on their welfare. Because they are still very few who are directly involved in business activities related to tourism such as: food businesses, trade, even cultural arts, crafts and so on. Several causes are the quality of human resources is still low, lack of the spirit of entrepreneurship, awareness of the role of the tourism industry sector for economic life. So that the attention of the cultural values â€‹â€‹and customs of the Kanum Tribe as a native population has not been widely appointed as one of the tourist advantages.
Keywords: Border tourism, welfare, attention to cultural values
DAMPAK KENAIKAN HARGA KEDELAI TERHADAP PENDAPATAN HOME INDUSTRI TAHU DAN TEMPE DI KOTA MERAUKE
Authors: Tawakal Muhammad Abdullah , Syahruddin Syahruddin 
Published: November 2019

The research aimed to observe the impact before and after the increase in soybean prices to income and business feasibility and Tahu in the District of Merauke. Data obtained are primary and secondary data.
Total population in the research of 5 respondents Home Industry Tahuand tempeh with the sampling technique is done with all the amount of the census population sampled. The basic method used to see earnings before and after the increase in soybean prices are observation, interviewing, writing, and analysis of quantitative and qualitative descriptive hereinafter the next with the data analysis stage in the form of analysis of revenue and efficient level analysis Revenue Cost Ratio.
The research result indicate that there is a price increase impact on revenues Home Industry soybean,Tahu and Tempe in the District of Merauke, while the impact contained in input factor prices, industry costs, the price of Tahu and tempeh, revenue growth entrepreneurs Tahu and tempeh. Rising soybean prices, which reached 8.8% of business Tahu and tempeh still remain profitable this is because employers make changes to the price of Tahuand tempeh,

Keywords: analysis of incomeand Revenue Cost Ratio Home Industry Tahu and tempeh
ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ) LAPANGAN USAHA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Authors: Nahumury Marthen A I , Tawakal Muhammad Abdullah 
Published: November 2019

This research aims to see the flagship sector or the base sector in Merauke Regency. The type of data in this research is the data that is made from the central body statistic the District of Merauke with a time period 2016-2018.
The method used in this study is the Location Quotient (LQ) which is often used to see the development of the base sector in an area with the criteria LQ > 1 = base sector, LQ < 1 = Not a superior sector and if LQ = 1 Then the sector is only able to Meet the needs of its own region.
The results of this study were obtained, almost all the business sector in Merauke District is a base sector. Where there are 3 sectors that are with the average value of LQ for the last three years, government administration, defence and social Security mandatory 0.04, Real Estate 0.97, as well as mining and excavation with LQ of 0.04 that is not a base sector. While 17 of the total sectors of 14 of them are the basis sectors where the results of the LQ showed that the agriculture, forestry, and fisheries sectors are still very superior to the average LQ 2.10 It is undeniable that the district Merauke is one of the largest rice suppliers for the surrounding area, such as Asmat District, Mappi and some other areas even the intereste state of Papua New Guinea.p
Keywords: Featured sector, Location Quotient