bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata
Authors: Maryono Dwi , Azhar Muhamad 
Published: September 2020

Abstract This paper aims to describe the existence of the decisions of the industrial relations court, especially related to the execution of the decisions of the industrial relations court. This article only elaborates on the empirical issues that have become the problem in carrying out the execution of the decisions of the industrial relations court. The interim findings show that efforts must be made to provide space for the execution of the industrial relations court. So far, the execution of barren industrial relations court decisions has not been implemented. One reason is the lack of regulation on the procedure for the execution of industrial relations court decisions in Law No. 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes. The solution is left to the execution procedure at Herzien Inlandsch Reglement (HIR) and Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). Keywords: Decision Execution, Industrial Relations Court, Indonesian Civil Procedure Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan keberadaan putusan pengadilan hubungan industrial, khusunya terkait dengan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial. Tulisan ini hanya menguraikan sekilan permasalahan empiris yang menjadi kendalam dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial. Hasil temuan sementara menunjukan bahwa harus ada upaya untuk memberikan ruang bagi pelaksanaan eksekusi pengadilan hubungan industrial. Selama ini eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial mandul, tidak dapat dilaksanakan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pengaturan tata cara eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaiannya diserahkan kepada tatacara eksekusi pada Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). Kata Kunci: Eksekusi Putusan, Pengadilan Hubungan Industrial, RUU Hukum Acara Perdata
Perlindungan Homeworker Yang Berkerja Secara Putting Out System
Authors: Solechan Solechan 
Published: September 2020

AbstractThis study aims to describe the homeworker protection that works on the putting out system. The results of the study indicate that homeworker protection working in a putting out system has not been fully implemented. This can be seen in the bell: there are rules that specifically protect homeworkers working in the putting out system.Keywords: Homeworkers, Putting Out System, Legal ProtectionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguraikan perlindungan homeworker yang berkerja secara putting out system. Hasil penelitian menujukan bahwa perlindungan homeworker yang berkerja secara putting out system belum sepenuhnya dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat bel;um adanya aturan yang secara khusus melindungi pekerja rumahan yang bekerjas secara putting out system. Kata Kunci: Homeworkers, Putting Out System, Perlindungan Hukum
Urgensi Penggunaan Instrumen Regeling dalam Pembentukan Kebijakan Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabinet
Authors: Susanto Hermawan 
Published: September 2020

Abstract This study aims to determine the urgency of using legal analysis instruments in the formation of government policies within the Cabinet Secretariat Republic of Indonesia. This research was analyzed by using a qualitative analysis method that uses a comparative approach. The results showed that the use of legal analysis instruments in the formation of government policies within the cabinet secretariat is very important given the strategic role of the cabbage secretariat as an institution whose function is to provide approval to the Minister of State Secretary for requests for permission to draft legislation and on the substance of the draft regulations legislation. Keywords: Legal Analysis, Policy, Cabinet Secretariat, Over Regulation .Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penggunaan instrumen analisis hukum dalam pembentukan kebijakan pemerintah di lingkungan Sekretariat Kabinet. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang menggunakan pendekatan perbandingan konsep (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan instrumen analisis hukum dalam pembentukan kebijakan pemerintah di lingkungan sekretariat kabinet sangat penting dilakukan mengingat peran strategis sekretariat kabinet sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberikan persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Analisis Hukum, Kebijakan, Sekretariat Kabinet, Over Regulasi
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Authors: Prajnaparamita Kanyaka 
Published: September 2020

Social policies designed to protect female workers that worked at night and promote equality in the workplace have a controversial effect on labor market outcomes. Restrictions on working hours and pregnancy benefits stipulated in applicable laws help protect the responsibilities of women workers who work at night for their families and ensure their physical security, but this regulation can raise doubts about the safety of women working at night. Protection of female workers has been regulated in the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Article 76. In addition, the regulation is also regulated in the Transmigration of the Republic of Indonesia No. Kep 224 / Men / 2003 regulates the obligations of employers who employ female workers or laborers, where the application process is carried out directly by the employer through a work agreement between employers and workers which is then supervised by the authorized agency. Keywords: Legal Protection, Women, Working at Night Abstrak Kebijakan sosial yang dirancang untuk melindungi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari dan mempromosikan kesetaraan di tempat kerja memiliki efek kontroversial pada hasil pasar kerja. Pembatasan jam kerja dan tunjangan kehamilan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku membantu melindungi tanggung jawab pekerja perempuan yang bekerja di malam hari terhadap keluarganya dan memastikan keamanan fisik mereka, tetapi peraturan ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keamanan perempuan yang bekerja pada malam hari. Perlindungan terhadap tenagakerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. Selain itu, pengaturannya diatur juga dalam Transmigrasi RI No.Kep 224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan, dimana proses penerapanya dilakukan langsung oleh pengusaha lewat perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja yang kemudian diawasi oleh instansi yang berwenang. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Bekerja di Malam Hari
Pembaruan Hukum Nasional: Pruralisme, Unifikasi Hukum, dan Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
Authors: Adiyanta F.C. Susila 
Published: September 2020

Abstract This study aims to identify and reconstruct various issues of national law as the basic framework for national legal reform. The results of the study obtained conclusions: a) the establishment of a modern legal system in Indonesia that is multi-cultural is a challenge for the unification and renewal of national law; b) renewal of national law is a political process whose success depends on the balance of power between the actors involved and the available momentum, so that legal reform requires space and place for the dialectical process involving all components and elements that represent all citizens of a pluralistic society. Recommendations for consideration of renewal of national law are: b) Social, cultural, cultural and Indonesian diversity are the main social capital and capital for national legal reforms that adopt values that become the life and soul views of the nation; b) Establishment of national law must be based on values of diversity and not a form of uniformity based on a political process that considers various aspects of deliberation and consensus for the unity and unity of the Indonesian nation. Keywords: Renewal of National Law, Pluralism, Unification, Government Authority Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi ulang berbagai permasalahan hukum nasional sebagaimkerangka dasar pembaruan hukum nasional. Hasil kajian diperoleh simpulan: a) pembentukan satu sistem hukum modern di Indonesia yang multi kultural adalah suatu tantangan bagi unifikasi dan pembaruan hukum nasional; b) pembaruan hukum nasional adalah proses politik yang keberhasilannya tergantung pada perimbangan kekuatan antar aktor yang terlibat di dalamnya serta mementum yang tersedia, sehingga pembaruan hukum memerlukan ruang dan tempat bagi proses dialektika yang melibatkan seluruh komponen dan unsur yang merepresentasikan seluruh warga masyarakat yang majemuk. Rekomendasi untuk pertimbangan bagi pembaruan hukum nasional adalah: b) Keberagaman sosial, budaya, adat-istiadat, dan tradisi masyarakat Indonesia merupakan modal sosial dan modal kapital utama untuk reformasi hukum nasional yang mengadopsi nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup dan jiwa bangsa; b) Pembentukan hukum nasional harus dilandasi nilai-nilai keberagaman dan bukan merupakan bentuk penyeragaman berdasarkan proses politik yang mempertimbangkan berbagai aspek musyawarah da mufakat untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kata Kunci:Pembaruan Hukum Nasional, Pluralisme, Unifikasi, Pemerintah
Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review
Authors: Sa'adah Nabitatus 
Published: September 2020

Abstract This study aims to find out about the constitutional court as a guardian of democracy and the constitution especially in carrying out constitutional review. The research method used is normative legal research. The results of the study show that there are several limitations to the authority of the Constitutional Court as guardians of constitutional values and democracy, especially in conducting judicial review, these boundaries become a sign for the Constitutional Court to decide upon a judicial review so that it can produce decisions in line with the spirit of democracy Parameters or reference basis for the Constitutional Court to determine whether or not constitutional law is not only based on what is written in the constitution but also based on basic principles are not written, because the basic principles are not written and moral values ideal politics, also included in the unwritten constitution. Keywords: Constitutional Court, Democracy, Institutional Review. Abstrak Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui mahkamah konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi khususnya dalam menjalankan constitutional review. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ada beberapa batasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, khususnya dalam melakukan judicial review , batasan-batasan tersebut menjadi rambu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan atas judicial review sehingga dapat menghasilkan putusan yang sejalan dengan semangat demokrasi Parameter atau dasar rujukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan konstitusional tidaknya suatu undang-undang tidak hanya didasarkan pada apa yang tertulis dalam undang-undang dasar tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tidak tertulis, sebab prinsip-prinsip dasar tidak tertulis dan nilai-nilai moral politik yang ideal, juga termasuk dalam konstitusi tidak tertulis. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Comtitutional Review.
Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional
Authors: Suhartoyo Suhartoyo 
Published: September 2020

Abstract The research aims to find out the legal protection for workers in the national labor law system. The research method used is normative legal research that uses the regulatory approach. the results of the study show that legal protection for workers in the national labor law system includes: 1). Protection about wages, welfare, labor social security; 2). Occupational safety and health protection; 3). Legal protection to form and become a member of a trade union/labor union; 4). Protection of basic rights of workers/laborers to negotiate with entrepreneurs. Keywords: Legal Protection, Labor, Labor Law System Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan. hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional meliputi: 1). Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja; 2). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3). Perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/ serikat buruh; 4). Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja / buruh untuk berunding; dengan pengusaha. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, Sistem Hukum Ketenagakerjaan
Permasalahan Subkontrak Pada Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah
Authors: Sujoko Ajik 
Published: September 2020

Abstract The problem of subcontracting construction work in government is interesting to discuss because in practice, construction work is a common thing to do. Therefore it is necessary to understand what subcontracting in construction work in government can be applied, bearing in mind that the current construction work is carried out by a subcontractor network. Three things that need to be considered when implementing subcontracts in government construction work, namely the determination of subcontracts, contract design, and subcontracting provisions. Keywords: Subcontracting, Construction, Government Abstrak Permasalahan subkontrak pekerjaan konstruksi di pemerintah menarik untuk dibahas, karena dalam praktik pekerjaan konstruksi merupakan hal yang biasa dilakukan. Oleh karena itu perlunya pemahaman subkontrak seperti apa di dalam pekerjaan konstruksi di pemerintah yang dapat diterapkan, mengingat pelaksanaan konstruksi saat ini dilakukan oleh jaringan subkontraktor. Ada empat hal yang perlu diperhatikan ketika menerapkan subkontrak dalam pekerjaan konstruksi pemerintah yaitu penentuan subkontrak, rancangan kontrak dan ketentuan subkontrak. Kata Kunci: subkontrak, Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa
Concentrations of dioxins, furans and dioxin-like PCBs in natural animal feed additives
Authors: Ossowski Mateusz , Wlazło Łukasz , Nowakowicz-Dębek Bożena , Chmielowiec-Korzeniowska Anna , Bis-Wencel Hanna 
Published: September 2020

AbstractThe study aimed to assess the concentration of dioxins, furans, and dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) in natural feed additives used in animal nutrition. The research material consisted of four natural sorbents used as feed additives registered in the EU. The samples were analysed for the content of six octachlorodibenzo-p-dioxins (OCDDs) congeners, nine octachlorodibenzofurans (OCDFs) and fourteen dL-PCBs, and seven PCB congeners. Detailed analysis was performed using gas chromatography with high-resolution mass spectrometry. Analysing the results of congeners of individual sorbents, it was found that they were below the limit of detection or quantification and can be used as feed additives.
Numerical study of the coefficient identification algorithm based on ensembles of adjoint problem solutions for a production-destruction model
Authors: Penenko Alexey V. , Mukatova Zhadyra S. , Salimova Akzhan B. 
Published: September 2020

Abstract
A numerical algorithm for the solution of an inverse coefficient problem for nonstationary, nonlinear production-destruction type model is proposed and tested on an example of the Lorenz’63 system. With an ensemble of adjoint problem solutions, the inverse problem is transformed into a quasi-linear matrix problem and solved with Newton-type algorithm. Two different ways of the adjoint ensemble construction are compared. In the first one, a trigonometric basis is used. In the second one in situ measurements are taken into account. Local convergence properties of the algorithm are studied numerically to find out when the use of more data can lead to the degradation of the reconstruction results.
The Mind of Matthew, or the Text? Retrieving Eusebius’ Intertextual Proposal on the Crux Interpretum of Matthew 28:1
Authors: Johnson Nathan C. 
Published: September 2020

Abstract
The translation of Matthew 28:1 is notoriously difficult (ὀψὲ δὲ σαββάτων τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων). Following a survey of proposals that place the discovery of Jesus’ resurrection at dawn or during the night, and finding these solutions wanting, this article highlights overlooked evidence in this passage’s long reception history. Some of this evidence is intratextual, namely, passages which could favor a day-night schema (Matt 4:2; 12:40) or in which Matthew discusses commerce and travel at night (Matt 14:15; 25:1-13). The second, intertextual set of evidence is found in the works of Eusebius, Didymus of Alexandria, Jerome, and Theodoret. These patristic authors provide a forgotten proposal whereby the resurrection is connected with the “dawn” of Ps 21:1 LXX. Since Matthew’s Passion Narrative appeals to this psalm in so many other instances, this patristic insight helpfully reframes the debate on this crux around the text and its reception history (intentio operis) rather than the elusive category of authorial intent (intentio auctoris).
Quasi-passive reflexive constructions: Bridging autonomous and passive situations
Authors: Mitkovska Liljana , Bužarovska Eleni 
Published: September 2020

Abstract
It is common for languages crosslinguistically to employ the same verb form in several diathetic constructions distinguished by a different degree of agent suppression. In South Slavic languages the so called ‘quasi-passive reflexive se-constructions’ (QRCs) encode a number of non-factual situations, expressing an array of semantically close meanings unified by modal semantics. The paper argues that QRCs in South Slavic languages represent a gradient category comprising potential, normative and generalizing situation types. The difference between these subclasses depends on the degree of implication of the agent in the construction: the agent is indirectly evoked in the potential, its presence can be felt in the normative, and a non-referring agent is present in the generalizing constructions. The intended interpretation of QRCs is obtained through the predicate-participant relation and pragmatic factors. In shaping the setting the latter may trigger overlapping between the subclasses. The goal of the paper is to prove that QRCs supply the cognitive link between anticausative reflexive (coding autonomous events) and passive reflexive constructions (coding agent defocusing situations): the potential type is closer to anticausatives, while the generalizing type shows affinity with passives. Such scalar analysis of QRCs may contribute to a better understanding of the typology of reflexive constructions.
Root separation for polynomials with reducible derivative
Authors: Dubickas Artūras 
Published: September 2020

AbstractSupposefis a degreedpolynomial with integer coefficients whose derivativef′ is a polynomial reducible over ℚ. We give a lower bound for the distance between two distinct roots offin terms ofd, the heightH(f) off, and the degreemof the irreducible factor off′ with largest degree. The exponent (d+m− 1)/2 that appears as the power ofH(f) is smaller than the corresponding exponentd− 1 in Mahler’s bound.
Unbounded oscillation of fourth order functional differential equations
Authors: Tripathy Arun Kumar , Mohanta Rashmi Rekha 
Published: September 2020

AbstractIn this paper, sufficient conditions for oscillation of unbounded solutions of a class of fourth order neutral delay differential equations of the form(r(t)(y(t)+p(t)y(t−τ))″)″+q(t)G(y(t−α))−h(t)H(y(t−σ))=0$$\begin{array}{} \displaystyle (r(t)(y(t)+p(t)y(t-\tau))'')''+q(t)G(y(t-\alpha))-h(t)H(y(t-\sigma))=0 \end{array}$$are discussed under the assumption∫0∞tr(t)d  t=∞$$\begin{array}{} \displaystyle \int\limits^{\infty}_{0}\frac{t}{r(t)}\text{d}~~ t=\infty \end{array}$$
On the topological complexity of Grassmann manifolds
Authors: Ramani Vimala 
Published: September 2020

Abstract
We prove that the topological complexity of a quaternionic flag manifold is half of its real dimension. For the real oriented Grassmann manifolds G͠

n,k
, 3 ≤ k ≤ [n/2], the zero-divisor cup-length of the rational cohomology of G͠

n,k
is computed in terms of n and k which gives a lower bound for the topological complexity of G͠

n,k
, TC(G͠

n,k
). When k = 3, it is observed in certain cases that better lower bounds for TC(G͠

n,3) are obtained using ℤ2-cohomology.
A simple Mie-resonator based meta-array with diverse deflection scenarios enabling multifunctional operation at near-infrared
Authors: Aalizadeh Majid , Serebryannikov Andriy E. , Ozbay Ekmel , Vandenbosch Guy A. E. 
Published: September 2020

Abstract
Deflection, a basic functionality of wavefront manipulation is usually associated with the phase-gradient metasurfaces and the classical blazed gratings. We numerically and experimentally demonstrate an unusually wideband and simultaneously wide-angle deflection achieved at near-infrared in reflection mode for a periodic (nongradient), ultrathin meta-array comprising only one silicon nanorod (Mie resonator) per period. It occurs in the range where only the first negative diffraction order and zero order may propagate. Deflection serves as the enabler for multifunctional operation. Being designed with the main goal to obtain ultra-wideband and wide-angle deflection, the proposed meta-array is also capable in spatial filtering and wide-angle splitting. Spatial filtering of various types can be obtained in one structure by exploiting either deflection in nonzero diffraction orders, or the specular-reflection (zero-order) regime. Thus, the role of different diffraction orders is clarified. Moreover, on–off switching of deflection and related functionalities is possible by changing polarization state of the incident wave. The suggested device is simple to fabricate and only requires cost-effective materials, so it is particularly appropriate for the large-area fabrication using nanoprint lithography. Ultra-wideband wide-angle and other deflection scenarios, along with the other functionalities, are promising for applications in optical communications, laser optics, sensing, detection, and imaging.