KONFLIK POLITIK ANTARA GUBERNUR DAN DPRD DKI JAKARTA DALAM PROSES PENETAPAN APBD 2015
Authors: Jumadin Zainul , Wibisono Yusuf 
Published: August 2020

<h1 align="center">ABSTRAK</h1><p><strong> </strong></p><p>Dalam penyelenggaraan sistem otonomi daerah dan desentralisasi, diskursus tentang pola relasi kekuasaan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi kajian menarik. Hal ini mengingat dalam prakteknya, pasang surut hubungan Kepala Daerah dan DPRD dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang di daerah, seperti halnya yang terjadi dalam konflik Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Penetapan APBD Tahun 2015. Konflik antara Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama dan DPRD menarik untuk diteliti tidak hanya banyak menyita perhatian publik, namun yang lebih penting kasus ini merupakan preseden buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beranjak dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Dalam Penetapan APBD Tahun 2015, serta untuk memahami pola yang digunakan dalam penyelesaian konflik politik antara Gubernur DPRD DKI Jakarta Dalam Penetapan APBD Tahun 2015.</p><p>Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, teori yang digunakan menggunakan teori yang dikemukakan Paul M. Collier yang menyebutkan bahwa secara garis besar konflik politik disebabkan oleh dua hal, yakni karena perbedaan kepentingan, dan perebutan sumber daya (<em>resources</em>) yang langka atau sangat terbatas. Sedangkan teori penyelesaian konflik politik yang digunakan teori yang dikemukakan Simon Fisher, yang menyebutkan pola penyelesaian konflik terbagi menjadi tiga cara, yakni negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus (<em>case study</em>).</p><p>Dari hasil temuan penelitian menyebutkan bahwa faktor utama penyebab konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam penetapan APBD tahun 2015 adalah faktor pemerintahan daerah yang terbelah (<em>divided local government</em>), dan faktor perbedaan kepentingan politik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta akhirnya menemukan titik temu setelah melalui proses panjang dalam upaya penyelesaiannya. Pola penyelesaian konflik yang digunakan adalah pendekatan mediasi, dengan mengikutsertakan Kementeriaan Dalam Negeri RI dalam penyelesaian konflik tersebut, untuk menemukan titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak.</p><p> </p><p>Kata Kunci: Konflik Politik, Hubungan Kepala Daerah dan DPRD</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p align="center"><strong>ABSTRACT</strong></p><p> </p><p>In the implementation of regional autonomy and decentralization systems, the discourse on the pattern of power relations between the Regional Head and the Regional Representative Council (DPRD) is an interesting study. This is because in practice, the ups and downs of the relationship between the Regional Head and the Regional Parliament are influenced by the political dynamics that develop in the region, as was the case in the conflict between the Governor and the Regional Parliament of DKI Jakarta. Determination of the 2015 APBD. not only attracted a lot of public attention, but more importantly this case was a bad precedent for the administration of regional government. Starting from this, this study aims to analyze the factors that cause conflicts between the Governor and the DKI Jakarta DPRD in the 2015 APBD Determination, and to understand the patterns used in resolving political conflicts between the Governor of the DKI Jakarta DPRD in the 2015 APBD Determination.</p><p>In order to answer the research problem, the theory used uses the theory put forward by Paul M. Collier who states that in general political conflict is caused by two things, namely because of differences in interests, and the seizure of scarce or very limited resources. While the theory of political conflict resolution used by Simon Fisher's theory, which states the pattern of conflict resolution is divided into three ways, namely negotiation, mediation, and arbitration. In accordance with the objectives to be achieved, this study was designed using qualitative research methods, with a case study approach.</p><p>From the research findings, it is stated that the main factors causing conflict between the Governor and the DKI Jakarta DPRD in determining the 2015 APBD are the divided local government factor, and the difference in political interests between the Governor and the DKI Jakarta DPRD. The conflict between the Governor and the DKI Jakarta DPRD finally found a common ground after a long process of resolution. The pattern of conflict resolution used is a mediation approach, by involving the Indonesian Ministry of Internal Affairs in resolving the conflict, to find a meeting point that is mutually beneficial to both parties.</p><p> </p><p>Keywords: Political Conflict, Relationship between Regional Head and DPRD</p>