bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
SURGICAL MANAGEMENT ON POSTERIOR UVEITIS WITH VITREOUS OPACITY SUSPECTED RETINAL DETACHMENT
Authors: Muthie Firda Ayu , Widjaja Sauli Ari , Sasono Wimbo , Firmansjah Muhammad , Yustiarini Ima , Prakosa Ady Dwi , Moestidjab Moestidjab , Suhendro Gatut 
Published: February 2020

Introduction: Posterior uveitis entities are varies between infective or non-infective in aetiology. It can affect the adjacent structures such as retina, vitreous, optic nerve head and retinal blood vessels. Vitreous opacity is the most common features of posterior uveitis and posterior segment evaluation is critical to determine the aetiology and management.
Methods: Case report of 32-year-old male with gradual visual loss on right eye since 2 years ago and getting worse 1.5 months before admission. Visual acuity (VA) was hand movement. Posterior segment evaluation revealed vitreous opacity and ultrasound examination showed membrane shaped lesion attached to the optic nerve suggested retinal detachment.
Result: Vitrectomy was done for diagnostic and therapeutic purpose. VA was remarkably improved by 6/6 and persist until 6 months post vitrectomy, and progressive improvement on posterior segment.
Conclusion: Surgery in the management of posterior uveitis can be divided based on indication, either for therapeutic or diagnostic purposes or to manage its complications. Vitrectomy is one of the modality to manage vitreoretinal complications associated with uveitis
IMPROVEMENT OF LEUKEMIC RETINOPATHY AFTER LEUKAPHERESIS IN CHRONIC MYELOGENOUS LEUKEMIA WITH LEUKOSTASIS
Authors: Ranti Ruchyta , Widjaja Sauli Ari , Sasono Wimbo , Firmansjah Muhammad , Yustiarini Ima , Prakosa Ady Dwi , Moestidjab Moestidjab , Suhendro Gatut 
Published: February 2020

ABSTRACT
Introduction: to report a case of bilateral leukemic retinopathy due to leukostasis that was successfully managed by leukapheresis.
Case Presentation: 31-year-old male with mild visual disturbance was referred to ophthalmology department. He suffered from Chronic Myelogenous Leukemia (CML) with white blood cell (WBC) count 533.900/microL. He was started on hydroxyurea, allopurinol, and once leukapheresis. Ophthalmologic evaluation revealed visual acuity of 4/4 in the right eye and 4/6,3 in the left eye. Funduscopy examination showed the presence of bilateral papilledema, venous engorgement, tortuosity, and retinal hemorrhages. Then this patient continued with second leukapheresis.
Result: Visual acuity, laboratory examination, and funduscopic finding was evaluated. His visual acuity was improved, papilledema and retinal blood vessels abnormality had markedly reduced concurring with the patient’s hematological remission. Decreasing WBC count after leukapheresis has improved blood flow that reflected from the retinal findings and visual acuity improvement.
Conclusion: Leukapheresis treatment is sufficient to improved clinical condition for leukemic retinopathy caused by CML with leukostasis.
Keywords: chronic myelogenous leukemia (CML), hyperleukocytosis, leukostasis, leukemic retinopathy
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN ORANGE TV KOTA BATAM
Authors: Saputra Tommy 
Published: February 2020

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan Pengaruh Lingkungan Kerja dan Penghargaan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Terhadap Kinerja Karyawan Orange TV Distribusi Kota Batam Kepulauan Riau. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Orange TV Distribusi Kota Batam yang berlangsung dua bulan dari bulan Oktober sampai dengan November 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Responden penelitian adalah Karyawan Orange TV Distribusi Kota Batam Kepulauan Riau yang dipilih berdasarkan teknik acak sederhana (simple random sampling). Instrumen yang dipergunakan adalah angket untuk menghimpun data variabel Lingkungan Kerja dan Penghargaan serta Kinerja. Analisis data menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi. Sebelum menguji hipotesis terlebih dahulu diadakan uji normalitas sebagai persyaratan analisis, yaitu uji linieritas dan homogenitas variansi dari variabel Lingkungan Kerja dan Penghargaan serta Kinerja. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: pertama, terdapat pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Orange TV Distribusi Kota Batam Kepulauan Riau; kedua: terdapat pengaruh Penghargaan terhadap Kinerja Karyawan Orange TV Distribusi Kota Batam Kepulauan Riau; ketiga: terdapat pengaruh Lingkungan Kerja dan Penghargaan secara simultan terhadap Kinerja Karyawan Orange TV Distribusi Kota Batam Kepulauan Riau.
Total Quality Management pada Pembuatan Film Radiography
Authors: Abdurahman Nandar Cundara , Alamsyah Nanang , Sumarni  
Published: February 2020

Dalam era global persaingan menjadi semakin tajam. Hanya perusahaan yang dapat menghasilkan kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan yang dapat memenangkan persaingan. Mengacu pada data PT. Astar Testing & Inspection Batam dalam satu bulan minimal terdapat 20% cacat pada photo radiography sampai ditolak pelanggan. Dari cacat tersebut terdapat masalah yang sangat merugikan perusahaan juga orang lain seperti tertundanya pembayaran invoice, waktu yang terbuang sia-sia, dan hilangnya kepercayaan client terhadap kinerja operator RT perusahaan tersebut. Untuk menganalisa suatu kegagalan/cacat dalam film radiography, dilakukan pengolahan data dengan menggunakan alat bantu Statistical Processing Control (SPC) dimulai dengan pengumpulan data check sheet, histogram, diagram pareto, menghitung uji keseragaman dan kecukupan data, batas kontrol, diagram alir, dan diagram sebab akibat. Piranti TQM (Total Quality Manajement) diterapkan dalam langkah-langkah siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) untuk menyelesaikan persoalan kerja yang dihadapi dan mengadakan perbaikan secara terus-menerus. Hasil penelitian yang diperoleh dari cacat radiography antara lain diperlukannya perbaikan kualitas manusia, bahan baku, mesin, metode kerja,dan lingkungan. Untuk film 4’’x10’’ terdapat 64% cacat karena kegagalan pencucian dan penegringan dan film 4’’x15’’ terdapat 49% cacat karena kegagalan pencucian dan pengeringan. Usulan perbaikan yang disarankan adalah pelatihan, pengawasan, perbaikan sarana ruang proses pencucian, pembelian bahan baku sesuai standar kualitas, dan membuat instruksi kerja secara tertulis dan rinci kepada setiap team sebelum memulai pekerjaan.
Analisa Kelayakan Usaha Bebek Petelur di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto
Authors: Widodo Trenggono Tri , Alamsyah Nanang , Andrian Willy 
Published: February 2020

Untuk mendirikan usaha bebek petelur di kecamatan Silungkang kota Sawahlunto diperlukan biaya investasi yang besar, disamping itu usaha bebek petelur memiliki resiko yang cukup tinggi. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan suatu analisa kelayakan usaha bebek petelur yang bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut didirikan. Metode yang di gunakan untuk aspek finansial yaitu metode Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), Average Rate of Return (ARR), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI), Break Event Point (BEP). Adapun untuk untuk aspek non financial (aspek hukum,aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi sosial dan aspek AMDAL) penilaian yang digunakan adalah skala likert. Suatu usaha dinyatakan layak secara finansial jika PP < umur investasi, NPV >0, PI>1, ARR > biaya investasi, IRR> bunga deposito, BEP < Jumlah produksi/harga jual. Kemudian dari aspek non financial usaha dinyatakan layak jika variabel yang diteliti memperoleh nilai skala likert minimal 3 (cukup). Dari pengolahan data didapat hasil PP = 1 tahun 3 bulan < umur investasi (2 tahun 3 bulan), NPV = RP 68,002,440 > 0, PI = 2,2 > 1, IRR = 81 % > bunga deposito, ARR = 2,27 dari modal, BEP = lebih kecil dari jumlah produk/harga jual . Kemudian untuk aspek non finansial nilai dari masing-masing variable memperoleh nilai 3 ke atas. Sehingga dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa usaha bebek petelur di kecamatan Silungkang kota Sawahlunto layak untuk didirikan.
Resident perceptions of Competency-Based Medical Education
Authors: Mann Steve , Hastings Truelove Amber , Beesley Theresa , Howden Stella , Egan Rylan 
Published: February 2020

Background: Residency training programs in Canada are undergoing a mandated transition to competency-based medical education (CBME). There is limited literature regarding resident perspectives on CBME. As upper year residents act as mentors and assessors for incoming cohorts, and are themselves key stakeholders in this educational transition, it is important to understand how they view CBME. We examined how residents who are not currently enrolled in a competency-based program view that method of training, and what they perceive as potential advantages, disadvantages, and considerations regarding its implementation.
Methods: Sixteen residents volunteered to participate in individual semi-structured interviews, with questions focussing on participants’ knowledge of CBME and its implementation. We used a grounded theory approach to develop explanations of how residents perceive CBME.
Results: Residents anticipated improved assessment and feedback, earlier identification of residents experiencing difficulties in training, and greater flexibility to pursue self-identified educational needs. Disadvantages included logistical issues surrounding CBME implementation, ability of attending physicians to deliver CBME-appropriate feedback, and the possibility of assessment fatigue. Clear, detailed communication and channels for resident feedback were key considerations regarding implementation.
Conclusions: Resident views align with educational experts regarding the practical challenges of implementation. Expectations of improved assessment and feedback highlight the need for both residents and attending physicians to be equipped in these domains. Consequently, faculty development and clear communication will be crucial aspects of successful transitioning to CBME.
PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MELAKSANAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMP NEGERI 4 BILAH HULU DUSUN TALUN MANOMBUK KABUPATEN LABUHANBATU KECAMATAN BILAH HULU PROVINSI SUMATERA UTARA
Authors: Zega Natalia , Siregar Marlina , Toni Toni 
Published: February 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara bapak kepala sekolah dalam memanajemen baik sarana prasarana sekolah, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum serta kemitraan sekolah dengan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan cara wawancara kepada responden yaitu dengan bapak kepala sekolah SMP Negeri 4 Bilah Hulu dan juga dengan cara penyebaran angket kepada responden yaitu para guru SMP Negeri 4 Bilah Hulu dengan jumlah angket sebanyak 18 angket. Dengan teknik wawancara dan juga penyebaran angket dapat menghasilkan nilai dari pada cara bapak kepala sekolah mengolah dan memanajemen SMP Negeri 4 Bilah Hulu. Hasil presentase tersebut terbukti dari hasil penyebaran angket dimana diperoleh nilai dari hasil pembahasan dengan penyebaran angket dapat disimpulkan bahwa penilaian Peran Kepala Sekolah dalam Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 4 Bilah Hulu, berada pada opstion Baik berjumlah 236 Frekuensi dengan keterangan paling tingginya presentase dalam tabel, sedangkan opstion Cukup Baik berjumlah 72 Frekuensi dengan keterangan sedang dalam presentase dalam tabel, sedangkan opstion Sangat Baik berjumlah 37 Frekuensi, dan opstion Kurang Baik berjumlah 3 Frekuensi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian Peran Kepala Sekolah dalam Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 4 Bilah Hulu berada pada kategori Baik. Berdasarkan penjabaran diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa presentase dari peran kepala sekolah dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 4 Bilah Hulu sudah Baik secara menyeluruh, dan peneliti memberikan saran kepada kepala sekolah agar lebih memperhatikan lagi sekolah yang dipimpinnya dengan cara mengontrol dan mengawasi. Selain kepala sekolah, ada guru yang dipandang sebagai faktor kunci yang berhadapan langsung dengan para peserta didik dan faktor lain seperti lingkungan yang mempengaruhi proses pembelajaran. Namun Kepala Sekolah memiliki peran yang berpengaruh terhadap jalannya sistem yang ada di sekolah. Kata kunci : Peran, Kepala Sekolah, Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGAR KETENTUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA
Authors: Sugama I Gede Weda , Remaja I Nyoman Gede 
Published: February 2020

Untuk mendukung pengembangan kepariwisataan, Pemerintah membuat kebijakan bebas visa kunjungan bagi pengunjung dari 169 negara. Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Peraturan Presiden ini dibuat dalam rangka memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Dampak negatif dari kebijakan ini, ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa. Penelitian ini meneliti pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan didukung Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan adalah: keterbatasan dalam pengawasan yang diakibatkan oleh kurangnya personil, keterbatasan sarana/prasarana, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), dan belum optimalnya sistem e-office yang dikembangkan pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).
Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng
Authors: Arnawan Gede Edi , Surata I Gede 
Published: February 2020

Penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan pengolahan data kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kegiatan ini sejalan dengan tugas dan fungsi Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun seksi Penataan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Penelitian ini meneliti peranan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng dan kendala- yang dihadapi oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng bertkaitan dengan Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Kabupaten Buleleng belum meniliki Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang perencanaan, penetapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), padahal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. Sosialisasi (LP2B) di Kabupaten Buleleng belum optimal. Kerjasama dan komunikasi yang lebih intensif antar instansi yang menjadi pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga belum optimal.
Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
Authors: Sastrawan Gede , Mandala Saptala 
Published: February 2020

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa/Kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini meneliti kesesuaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, berlokasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan menggunakan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secar kualitatif. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 belum berjalan secara maksimal, sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegerasi serta terbatasnya cakupan pelaporan yang terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan. Faktor–faktor yang menjadi kendala antara lain: masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Buleleng tentang pentingnya administrasi kependudukan., belum sempurnanya program SIAK, yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, belum terlaksananya jaringan SIAK online antara Kecamatan dengan Kabupaten, petugas pelaksanaan SIAK atau disebut dengan operator belum disesuaikan dengan aturan yang ada.
Penyelesaian Masalah Melalui Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian Resor Buleleng
Authors: Sumarjaya I Gede , Ardana Putu Sugi 
Published: February 2020

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategi serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan anak dan perkembangan fisik anak, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, juga seimbang. Oleh karena itu, setiap hak anak harus di jungjung tinggi demi pencapaian suatu tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan hidup berbangsa. Sehingga anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskiriminasi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap masalah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana dapat diselesaikan melalui Diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dan pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku yang diselesaikan melalui Diversi. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Reso Buleleng, dengan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh, disajikan dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan tindak pidana dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui Diversi. Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti dapatkan, maka disampaikan terhadap penanganan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Perdilan Pidana Anak, aparat penegak hukum dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 belum optimal menerapkan pelaksanaan Diversi dan juga aparat penegak hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku yang diselesaikan melalui Diversi.
Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak-Hak Atas Tanah Karena Rusak di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
Authors: Saputra I Putu Wahyu , Surata I Gede 
Published: February 2020

Sertipikat hak atas tanah dapat rusak karena bencana alam, atau kejadian lain, sehingga tidak dapat dengan jelas menyatakan hak-hak yang terkandung di dalamnya. Dalam keadaan demikian dimungkinkan diterbitkan sertipikat pengganti. Penelitian ini meneliti tentang konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan penggantian sertipikat hak atas tanah yang rusak, pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan kekuatan hukum sertipikat pengganti hak-hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan penggantian sertipikat hak atas tanah yang rusak adalah sertipat tersebut tidak dapat lagi membuktikan secara kuat hal-hal yang tidak dapat terbaca dari sertipikat tersebut. Pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dapat dilakukan sesuai ketentuan. Kekuatan hukum sertipikat pengganti hak-hak atas tanah tidak berbeda dengan sertipikat hak atas tanah, karena pengertian dan fungsi sertipikat pengganti pada dasarnya tidak berbeda dengan sertipikat hak atas tanah.
Penanggulangan Balapan Motor Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng
Authors: Pradita I Gede Mas Saka Putra , Surata I Nyoman 
Published: February 2020

Salah satu bentuk kenakalan remaja adalah kebut-kebutan secara liar di jalanan. Balap liar sebagai suatu bentuk kenakalan remaja sangat membahayakan, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain, khususnnya pengguna jalan yang lain. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mendorong terjadinya balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat deskriptif. Data diperoleh dari sumber kepustakaan dan lapangan, sehingga jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng adalah: faktor hobi, faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bulelen antara lain: antisipasi balapan liar pada malam minggu, kegiatan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan secara terjadwal, patroli dilakukan oleh satuan lalu lintas kepolisian resor buleleng dan petugas dari kepolisian sektor, pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak muda, penindakan dengan melakukan pemidanaan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi balapan liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng antara lain: kerja sama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait masih perlu ditingkatkan, ketiadaan sirkuit resmi, masyarakat yang cenderung menyenangi perjudian juga menjadi kendala.