bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
MEMPERTEGAS KEDUDUKAN HUKUM KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMENUHI HAK- HAK KONSTITUSIONAL
Authors: Yulianingrum Aullia vivi 
Published: October 2019

Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hukum positif di Indonesia. Pada kenyataannya issue yang berkembang tentang kehadiran dan hak- hak masyrakat hukum adat adalah terbatasnya ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan demokratisasi pengelolaan wilayah adanya secara berkelanjutan, Konflik tenurial, keterbatasan dan kondisi kekayaan alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak asimetris dengan pertambahan penduduk. Sehingga perlu adanya penegasan kembali bahwa adanya korelasi antara Kesatuan Masyarakat Adat dengan Pemerintah terkait pemenuhan hak Konstitusionalnya yang terkandung dalam pasal Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 dimana aturan ini merupakan semangat otonomi yang diberikan seluas-luasnya kepada daerah. Ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai The Protector of the citizen’s and Constitutional Rights and guardian of constitution juga memberikan secercah harapan bagi para pencari keadilan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat.
ANALISIS YURIDIS PENGAMBILALIHAN SAHAM PT PRIMA TOP BOGA OLEH PT NIPPON INDOSARI CORPINDO, TBK DARI PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 07/KPPU-M/2018)
Authors: Suradiyanto Suradiyanto , Pratiwie Dinny Wirawan 
Published: October 2019

The purpose of this study is to review and analyze the legal consequences of acquisitions made on limited liability companies; and based on theconsiderations used by KPPU to determine that PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Has violated Law Number 5 of 1999 .This research is normative legal research. Secondary data collection in library research is done by studying documents. The data analysis method used in this study is descriptive and analyzed qualitatively.The results of this study are: (1) Acquisition or Acquisition of Limited Liability Companies can also provide legal consequences affecting the Limited Liability Company. The legal consequences referred to in the Limited Liability Company are the legal consequences both institutionally, namely shareholders, employees, and third parties, as well as the legal consequences of certain parties, especially to third parties or creditors from the acquired limited liability company. In practice that has happened so far, the status of creditors' receivables in a limited liability company that has been acquired is the responsibility of the new Shareholders ; and (2) In the reading of the decision it was also explained that the reported party had acquired / taken over shares of PT Prima Top Boga on January 24, 2018, amounting to 32,051 shares (issuance of new shares) taken over by adding capital worth Rp31,499,722,800 , 00 (thirty one billion four hundred ninety nine million seven hundred twenty thousand eight hundred rupiahs) by Pt Nippon Indosari Corpindo, Tbk. After a long process, through the Merger Directorate, it was conveyed that based on the calculation of calendar days, notices of the takeover of shares of the PT Prima Top Boga company should be notified to the Commission no later than March 23, 2018. However, the reported report took place on March 29, 2018. In accordance with PP No. 57 of 2010 that the reported party is obliged to notify the Commission of the acquisition of shares no later than 30 (thirty) working calendar days from the date the juridically effective Business Entity, Business Entity Consolidation or Takeover of Company Shares are effective.
PERANAN DPRD DALAM PENGAWASAN KINERJA PANITIA PENGAWAS PILKADA PROVINSI KALIMANTRAN TIMUR (Suatu studi analisis mengenai implementasi hukum dalam pengawasan tahapan PILKADA oleh Panitia Pengawas Provinsi Kalimantan Timur)
Authors: S.H Jaidun, 
Published: October 2019

Gedung DPRD adalah gedung tempat para politisi berkumpul untuk melakukan aktivitas politik sebagai wakil rakyat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. DPRD menurut ketentuan hukum bisa membentuk dan melantik lembaga Panitia Pengawas Pemilihan sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
Dalam konteks hubungan hukum, antara DPRD dengan Lembaga Panitia Pengawas, bahwa lembaga Panitia Pengawas tersebut dibentuk, dilantik oleh DPRD dan DPRD membantu memproses persiapan anggaran PILKADA yang dibutuhkan secara proporsionalitas oleh Panitia Pengawas dalam rangka memback-up biaya penyelenggaraan tahapan PILKADA.
DPRD mempunyai kapasitas untuk melakukan mengawasan terhadap implementasi hukum yang dilakukan oleh lembaga Panitia Pengawas dalam setiap tahapan pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan harus tetap berkomitmen dengan standar hukum normatif.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA KREDIT PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) DI SAMARINDA
Authors: Safitri Wahyuni 
Published: October 2019

This was a normative-judicial research on consumer legal protection in purchasing motorcycles by instalment through Federal International Finance (FIF) in Samarinda. It was aimed at investigating to what extend the purchasing of motorcycles by instalment through FIF is legally protected. The research collected both primary and secondary data. The primary data was collected by field survey conducted through semi-structured interview, while the secondary data was obtained by means of literature review.
It was concluded, firstly, that the position of consumers in making instalment credits for motorcycles at FIF Samarinda was very weak. This was because the sale contract or credit agreement has been prepared in advance by the FIF. Legally, such a condition is acceptable because FIF is having good faith based on consumers’ agreement as stipulated in Article 1320 of KUH Perdata. Secondly, whenever the objets of the contract or agreement were in force majeure condition, the consumers were hardly protected.
KEBIJAKAN PERWAKAFAN DI INDONESIA (KAJIAN SEJARAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN)
Authors: S.H Mursyid, 
Published: October 2019

Kebijakan perwakafan di Indonesia mengalami fluktuasi dalam pengembangannya.. Bijblad yang pernah dikeluarkan pada masa Hindia Belanda dan Pra Kemerdekaan, kebanyakan hanya untuk keperluan administratif semata.
Sementara pada masa kemerdekaan dan era reformasi, kebijakan perwakafan menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Ini terbukti dengan lahirnya beberapa peraturan pelaksanaan perwakafan, baik yang melekat dengan adat istiadat masyarakat, seperti tanah Perdikan di Jawa Timur, tanah Pareman di Lombok dan Huma Serang di Banten atau dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Inpres No. 1 tahun 1991 sampai kepada lahirnya UU No.41 tahun 2004. Hadirnya UU 41 tahun 20014 merupakan buah dari fatwa MUI tentang Wakaf Uang tanggal 28 Syafar 1423 H / 11 Mei 2002 dan merupakan jawaban atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M. A. Mannan yang menyebutkan bahwa wakaf adalah sebagai Financial Instrument, Social Finance and Voluntary Sector Banking.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KENDALA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA SAMARINDA
Authors: Safitri Hj. Wahyuni 
Published: October 2019

Pendaftaran tanah secara pasif sangat tergantung dari aktifitas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah sertifikat hak atas tanah. Pendekatan yang dilakukan penulis dalam tulisan ini adalh dengan menggunakan metode yuridis empiris.
Dalam penelitian yang dilakukan tersebut, penulis menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Samarinda, yaitu faktor petugas, lemahnya koordinasi antar instansi, masuknya sejumlah perusahaan swasta, budaya masyarakat lokal, serta lemahnya kesadaran masyarakat.
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tersebut, diharapkan akan ditemukan solusi terhadap kendala-kendala di atas, sehingga kemudian dapat lahir kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.
“TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SAMARINDA”
Authors: Rehas Abdul Mukmin , Pasaribu Parlindungan 
Published: October 2019

ABSTRAK
Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidakdisiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan akibat timbunan sampah. Salah satu bentuk perilaku membuang sampah pada masyarakat adalah dengan membuang sampah di sungai. Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar tepi sungai terlihat sangat kotor akibat tumpukan sampah, lalat beterbangan, banyak tikus dan nyamuk, bahkan menyebarkan aroma yang tidak sedap. Kota Samarinda adalah salah satu kota yang sampai saat ini masih menghadapi masalah persampahan. Sehingga bagaimana peran pemerintah Kota Samarinda dalam menangani mengenai Permasalahan sampah di Kota Samarinda. Dengan menggunakan metode Yuridis Empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani sampah di Kota Samarinda dan apa kendala yang hadapi oleh pemerintah dalam penanganan sampah tersebut. Berdasarkan hasil tersebut bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani persampahan di Kota Samarinda sudah efektif namun kurang didukung oleh Lapisan Masyarakat. Sehingga perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk menjadi pelopor lingkungan yang bersih dan sehat karena manfaat lingkungan yang bersih akan dirasakan sendiri manfaatnya.
Integrating Pharmacist MTM Services into Medical Clinics as part of a Health Department Partnership Project
Authors: Nuffer Wesley , Dye Leigh , Decker Samantha 
Published: October 2019

Introduction: Medication therapy management (MTM) services are an essential way for pharmacists to provide cognitive services to patients and receive reimbursement. Traditional MTM delivery has been identified as suboptimal, often done by telephone without any provider-patient relationship. New ways for delivering MTM need to be explored to optimize the pharmacist’s role in this area and help establish the pharmacist as an essential part of the interprofessional team.
Methods: A local public health department partnership with regional medical offices integrated pharmacist MTM services on site as part of patients’ routine medical care. Referral criteria were established to identify patients who would be good candidates for services. Efforts were made to provide the initial consultation in the medical office, with follow-up consults being based upon patient preferences.
Results: Over a 3-year period, 180 patients received 361 pharmacy MTM consultations, averaging 40 minutes in length. A comprehensive medication review was performed on 87% of patients receiving these consults. The pharmacy team identified 719 medication-related problems, and improved participating patients’ adherence rates. Pharmacy recommendations were accepted as is or modified by providers 55% of the time. Patients reported high satisfaction with the pharmacy services.
Conclusions: A novel pharmacist MTM program integrated into provider offices demonstrated a positive impact on the clinics and on patients served, and successfully overcame barriers to successful MTM completion.

Article Type: Original Research
International travel as risk factor for Chlamydia trachomatis infections among young heterosexuals attending a sexual health clinic in Melbourne, Australia, 2007 to 2017
Authors: Aung Ei T , Chow Eric PF , Fairley Christopher K , Hocking Jane S , Bradshaw Catriona S , Williamson Deborah A , Chen Marcus Y 
Published: October 2019

Background
International travel is considered a risk factor for acquiring Chlamydia trachomatis; however, there are little empirical data to support this.

Aim
To examine the prevalence and risk factors for Chlamydia trachomatis infections among heterosexual international travellers (n = 28,786) attending the Melbourne Sexual Health Centre (MSHC), Australia, compared to Australian residents (n = 20,614).

Methods
We conducted a repeated cross-sectional study and analysed sexual behaviours and chlamydia positivity among heterosexual males and females aged ≤ 30 attending MSHC for the first time between January 2007 and February 2017. ‘Travellers’ were defined as individuals born outside of Australia who had resided in the country < 2 years. Associations between patient characteristics and chlamydia positivity were examined.

Results
Chlamydia positivity was higher among travellers (11.2%) compared with Australian residents (8.5%; p < 0.001). Male travellers had higher chlamydia positivity (12.1%) than Australian males (9.3%; p < 0.001), as did female travellers (10.4%) compared with Australian females (7.7%; p < 0.001). Travellers had a higher mean number of sexual partners than Australian residents among males (5.7 vs 4.7; p < 0.001) and females (3.6 vs 3.2; p < 0.001). Travellers from the United Kingdom, Europe, Ireland and New Zealand accounted for 29.6%, 21%, 8.5% and 5.8% of C.
trachomatis infections, respectively. Chlamydia in males and females was associated with younger age (≤ 25), inconsistent condom use, a higher number of sexual partners (≥ 4 partners) and being a traveller (p < 0.001).

Conclusions
We found that international travel is an independent risk factor for chlamydia among young heterosexual travellers in Australia, who should therefore be a target group for chlamydia prevention.
EMPLOYING SELF-ASSESSMENT TECHNIQUE TO PROMOTE STUDENT’S WRITING ABILITY IN COMPOSING CAUSE-EFFECT ESSAY AT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
Authors: Saud Indah Wardaty 
Published: October 2019

This present study aimed to improve students’ writing ability through self-assessment technique. The researcher used an action research method with two cycles. Each of cycle compromised four procedures namely: planning, implementation, observation, and reflection. The data was collected by observation and test. The researcher used an observation sheet towards students and teacher’s activities during teaching and learning process. In addition, the researcher used test to assess students’ achievement in writing. The subject of this study were 25 students of English Literature in Universitas Muhammadiyah Gorontalo who enrolled Essay Writing Subject in academic year of 2016/2017.
The result showed that students’ writing ability improved significantly through self-assessment technique. The students had improvement in five aspects such as content, organization, vocabulary, language use and mechanics. The students’ writing average score achieved 86,2. The students’ response towards the technique was good, that the students agree of the benefits they obtained through self-assessment technique.
General Procedures for Failure Analysis
Authors: McGarry Dennis 
Published: October 2019

Abstract
This appendix focuses on procedures, techniques, and precautions associated with the investigation and analysis of metallurgical failures that occur in service. It describes the steps of an orderly failure analysis from collecting and examining samples to performing mechanical and nondestructive tests, preparing and examining fractographs and micrographs, determining failure mode, writing the report, and developing follow-up recommendations. It also examines the fundamental mechanisms of failure, why they occur, and how to identify them by their characteristic features.
COMPARATIVE INVESTIGATION OF THE DURUM VARIETIES (TRITICUM DURUM) ON THE ELEMENTS OF PRODUCTIVITY AND PLASTICITY
Authors: Kiryakova M. N. , Evdokimov M. G. , Yusov V. S. , Glushakov D. A. 
Published: October 2019

In Western Siberia, during the laboratory studies of the durum wheat breeding in the Omsk Agrarian Scientific Center in 2015-2018 the productivity of durum wheat varieties from the nursery of ecological variety testing was studied. Scientific data on the elements of the crop structure are presented, depending on the agrometeorological conditions of the growing season. Years of research in Omsk were quite contrasting in terms of temperature and moisture supply. Durum wheat productivity was estimated by ripeness groups and correlative interconnections were revealed by productivity elements. The conditions of the growing season significantly affected the productivity of durum wheat. The productive bushiness varied slightly from year to year during the research. The density of the stalk has increased to two productive stems in some species in 2018. There was also found an increase in the spike content of the spike up to 30 pcs in 2018. A correlation between the number of grains in an ear and the grain weight of the main ear was established. A reliable interconnection between productivity and the grain mass of the main ear was observed. The grain weight of the main spike varied between 1.1-1.6 g. Oazis and Omsk emerald were distinguished by all productivity indicators. It was found that most of the studied species formed a high yield in 2018 and the lowest in 2016 with a lack of moisture during harvest. In the course of research, the most productive and plastic species were identified by a number of characteristics. The Omsk emerald species has a high productivity potential and it is resistant to sharp weather conditions. The calculation of ecological plasticity showed that the species Pamyati Chekhovich and Oasis are most responsive to changing growing conditions, but more demanding on agricultural technology. For cultivation in Omsk region farms the species Omsk Amber, Omsk Steppe, and Pearl of Siberia can be recommended.
Postoperative Pain Survival and Correlating Factors in Endometriosis Patients
Authors: Sumapradja Kanadi , Nuryadi Fitriana M. 
Published: October 2019

Abstract
Objective: To determine the survival of pain complaints at 3, 6, 9 and 12 months and the correlation between age at diagnosis, age of menarche, parity, stage of disease and post-operative medication in endometriosis patient at RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.
Methods: This was a prospective cohort study with survival analysis method of 139 women of productive age with endometriosis who came to Gynecology Outpatient Clinic in Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital from January 2015 to January 2017. The patients were observed at 3 months, 6 months, 9 months and 12 months after the surgery.
Results: Survival of pain complaints at 3, 6, 9 and 12 months after endometriosis operation was 99.2%, 96.6%, 93% and 88.4% respectively. There was no significant correlation between post-operative pain survival and age of diagnosis (p=0.138), age of menarche (p=0.492), parity (p=0.110) and stage of disease (p=0.908). There was a significant correlation between post-operative medical therapy and pain complaints survival. Subjects who were given medication had a risk of 0.26 times (CI 95% 0.081-0.857) pain recurrence compared to those who were not.
Conclusion: Pain complaints survival were significantly associated with post-operative medical therapy, but not associated with age, age of menarche, parity and stage of disease.
Keywords: endometriosis, postoperative medical therapy, postoperative pain, survival

Abstrak
Tujuan: Mengetahui kesintasan keluhan nyeri pada 3, 6, 9 dan 12 bulan dan hubungan antara usia saat diagnosis, usia menarke, paritas, stadium penyakit dan terapi medisinalis pasca pembedahan pada pasien endometriosis di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.
Metode: Penelitian kohort prospektif pada 139 wanita usia produktif dengan metode analisis kesintasan pada pasien endometriosis yang datang ke Poliklinik Ginekologi RSUPN Cipto Mangunkusumo pada bulan Januari 2015 hingga Januari 2017. Pasien kemudian diobservasi pada bulan ke 3, 6, 9 dan 12 setelah operasi.
Hasil : Kesintasan keluhan nyeri pada bulan ke 3, 6, 9 dan 12 berturut-turut adalah 99,2%, 96,6%, 93% dan 88,4%. Tidak ada hubungan yang bermakna antara kesintasan nyeri pasca pembedahan dengan usia saat diagnosis (p=0,138), usia saat menarke (p=0,492), paritas (p=0,110) dan stadium penyakit (p=0,908). Terdapat hubungan yang bermakna antara terapi medisinalis pasca pembedahan dan kesintasan keluhan nyeri. Subyek yang mendapatkan terapi medisinalis pasca pembedahan memiliki risiko 0,26 kali mengalami kekambuhan nyeri dibandingkan dengan yang tidak.
Kesimpulan : Kesintasan keluhan nyeri memilki hubungan yang bermakna dengan terapi medisinalis pasca pembedahan namun tidak memiliki hubungan dengan usia saat diagnosis, usia menarke, paritas dan stadium penyakit.
Kata kunci: endometriosis, kesintasan, nyeri pasca pembedahan, terapi medisinalis pasca pembedahan
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
Authors: MÜLAYİM Baki Oğuz , KAYIK AYDINALP Aslıhan 
Published: October 2019

ÖZFazla çalışma, haftalık çalışma süresi olan kırk beş saatin üzerindeki çalışmalar olarak İş Kanunumuzun 41. maddesinin 1. fıkrasında tanımlanmaktadır. Fazla sürelerle çalışma ise aynı maddenin üçüncü fıkrası gereğince haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında kararlaştırıldığı durumlarda ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma kavramı, ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile hukukumuza girmiştir. Fazla çalışmanın belirlenmesinde haftalık çalışma süresinin aşılması, ölçüt olarak belirlenmiştir. Ancak gece çalışmasının yanı sıra yasal olarak günlük çalışma süresinin belirlendiği durumlarda bu ölçüt uygulanmaz. Bunların yanı sıra denkleştirme uygulaması yapılmasında da haftalık çalışma süresinin aşılmasına bakılmaz.Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma kavramı, iş hukukunda işçiler ile işverenler arasında en sık rastlanan uyuşmazlıklar arasında yer alır. Bu nedenle doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, fazla çalışmanın hesaplanması önemlidir.
Peran Kepuasan Konsumen Sebagai Pemediasi Praktek Kualitas dan Kinerja Bisnis UMKM di Kota Banda Aceh
Authors: Nurbismi Nurbismi , Gunawan Endra 
Published: October 2019

The Purpose of this research is to determine the effect of quality practice on customer satisfaction and business performance of small and medium entreprises in Banda Aceh. In the research, customer satisfaction employeed as intervening variable between quality practice and business performance. The sample of the research are 50 owners of small and medium entreprises, and then model analysis operarationalized by hierarchical linier methods. The research found that quality practice has a significant and positive effect on customer satisfaction and business performance. The existence of customer satisfaction can be an intervening variable between business performance and quality practice. The mediating effect showed by customer satisfaction is partial mediating.