bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KONSEP FIKTIF POSITIF: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara
Authors: - Ahmad 
Published: June 2020

Fiktif positif merupakan satu konsep tentang relasi dan komunikasi antara warga masyarakat dengan pemerintah dalam penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan atas suatu permohonan warga masyarakat dalam waktu tertentu tidak direspon oleh pemerintah dianggap permohonan dikabulkan. Terobosan baru ini merupakan antitesa atas konsep fiktif negatif yang dianut dalam undang-undang peradilan tata usaha negara yakni jika warga masyarakat mengajukan permohonan dalam batas waktu tertentu dan tidak ada respons dari pemerintah maka permohonan tersebut dianggap ditolak. Permohonan fiktif positif dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keputusan. Bentuk permohonan seperti apa yang dapat diajukan kepada PTUN agar mendapatkan keputusan merupakan persoalan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian library research/studi kepustakaan dan putusan pengadilan tata usaha negara No. 17/P/FP/2017/PTUN.JKT dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, permohonan fiktif positif menurut ketentuan dalam undang-undang adminitrasi pemerintahan tidak menentukan secara jelas dan tegas bentuk permohonannya harus merupakan permohonan baru atau permohonan dalam bentuk lain sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan penemuan hukum. Adapun permohonan keberatan atas pembatalan ijin yang pernah diberikan oleh badan dan/atau pejabat sebagaimana putusan putusan pengadilan tata usaha negara yang digunakan penulis dalam melakukan analisis tulisan ini menurut putusan putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta bukan merupakan permohonan fiktif positif. Adanya syarat yang menjadi obyek permohonan fiktif positif haruslah permohonan yang baru menjadikan semangat dalam perbaikan pelayanan adminitrasi pemerintah bertentangan dengan spirit dari pembentukan undang-undang adminitrasi pemerintahan sehingga konsep fiktif positif dalam undang-undang adminitrasi pemerintahan harus dipertegas landasan hukumnya mengenai bentuk permohonan fiktif positif. Kata Kunci: Permohonan Fiktif Positif, Adminitrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara.
TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK DI INDONESIA
Authors: Alam Sumarni 
Published: June 2020

Kerusakan yang timbul akibat korupsi itu sudah sangat parah, sudah sangat keterlaluan. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merusak moral bangsa ini, menimbulkan kebodohan bangsa ini. Budaya korupsi telah menjadi seperti darah daging dalam kehidupan masyarakat negeri ini. Dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan masyarakat yang berhubungan dengan instansi pemerintah, atau sebaliknya, tanpa terkecuali, terjadi praktek korupsi.Korupsi benar-benar telah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa, karena pebuatan korupsi itu terbukti telah mengakibatkan kesengsaraan terhadap rakyat Indonesia, telah menghapus kesejahteraan yang harusnya dinikmati oleh mereka, telah merampas hak-hak sosial mereka, bahkan dalam kasus-kasus tertentu telah merampas pula nyawa manusia.Permasalahan yang dibahas dan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana penyebab yang mendorong orang untuk melakukan perbuatan korupsi. Bagaimana upaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dalam mengambil langkah-langkah dalam pemberantasan korupsi dan bagaimana bentuk pembaharuan kebijakan yang harus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran atau bahan pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.Penulisan ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain serta selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau ketidakjujuran. Dan korupsi akan berdampak pada masyarakat luas serta akan merugikan masyarakat umum dan negara. Di Indonesia, korupsi identik dengan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya.Penerapan hukum juga merupakan penyebab lain meluasnya korupsi. Seperti halnya delik-delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Kata Kunci : Tinjauan yuridis atas tindak pidana korupsi.
KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT
Authors: Nasir Gamal Abdul 
Published: June 2020

Dalam pembentukan suatu undang-undang memiliki dua aspek yaitu pembentuk undang-undang menetapkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat konkrit dari undang-undang tersebut diserahkan kepada Hakim untuk menafsirkannya, disamping itu pembentuk undang-undang sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan di dalam lingkungan masyarakat, sehingga Hakim sering menambahkan kekurangan yang ada dalam undang-undang tersebut. Apabila Hakim tersebut melakukan hal demikian, artinya Hakim telah mengisi kekosongan hukum. Teori pengisian kekosongan hukum tersebut baru dapat diterima pada abad 19 seiring dengan pendapatnya Scholten bahwa hukum itu merupakan sistim yang terbuka, dan pendapat ini muncul seiring pesatnya perkembangan masyarakat sehingga potensi terjadinya kekosongan hukum makin terbuka. Dalam konstruksi tentang hukum menurut Scholten terdapat tiga bentuk yaitu analogi penafsiran dari suatu peraturan perundang-undangan, penghalusan hukum dan argumentum a contrario. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat menciptakan keadilan, kepastian dan manfaat bagi kehidupannya. Tetapi dalam praktik penyelenggaraan negara sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dan juga manfaatnya bagi masyarakat, hal ini dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakatnya serta faktor kebudayaan. Supaya hukum itu efektif, maka kekosongan sebaiknya tidak terjadi dan hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu kolaborasi antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu di luar ilmu hukum dapat mempercepat penemuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan dalam pertumbuhan masyarakat yang semakin dinamis. Kata Kunci : Kekosongan Hukum
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (Studi Kasus Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat)
Authors: Tohadi - 
Published: June 2020

Pengaturan pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri menimbulkan interpretasi yang berbeda. Dalam penelitian ini telah dihasilkan, pertama, bahwa pengaturan pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU Pilkada dan UU ASN, juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai anggota TNI dan anggota Polri, sebagaimana diatur dalam UU TNI dan UU Polri yang merupakan hukum khusus (lex specialis) bagi anggota TNI dan anggota Polri tersebut. Kedua, pengangkatan penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan dan dinas kepolisian tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat yang masih aktif sebagai anggota Polri dan tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian tidak tepat, jika dilihat dari hukum positif. Khususnya yaitu UU Polri, PP No. 15/ 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI Menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP 4/ 2002 dan terakhir diubah dengan PP 21/ 2002; dan PP 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RIKata Kunci: Penjabat Kepala Daerah, Penjabat Gubernur, Hukum Khusus (Lex Specialis), Hukum Umum (Lex Generali), Peraturan Perundang-undangan
AUL DALAM TEORI DAN PRAKTEK HUKUM WARIS ISLAM
Authors: Syahendra Hulia 
Published: June 2020

Sistem hukum waris yang berlaku bagi penduduk Indonesia, yaitu: hukum Islam, hukum Barat (Eropa), dan hukum adat. Untuk kewarisan diluar beragama Islam tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedangkan yang beragama Islam merujuk kepada kumpulan-kumpulan aturan hukum Islam yang di dalamnya terdapat aturan kewarisan. Kumpulan-kumpulan itu dikenal dengan sebutan Kompilasi Hukum Islam. hingga saat ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengalami perubahan-perubahan walaupun dinilai banyaknya kebutuhan hukum dalam masalah-masalah kewarisan yang timbul di masyarakat. Asas yang mendasari terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah agar terjaminnya rasa keadilan kewarisan yang susai menurut syariat Islam. Oleh karenanya asas keadilan tersebut mengejawantahkan aturan yang jelas menentukan hak-hak setiap ahli waris secara bijaksana dan adil sebagaimana banyak ulama yang memberikan penjelasan tentang hal tersebut yang bersumber dari al-Qur’an. Salah satu contoh yang ulama menjelaskan tentang pembagian yang cara pembagiannya diluar cara-cara biasa yang penyelesainnya dikenal dengan istilah Aul atau ada pembagian yang al-Quran sendiri tidak mengaturnya sehingga sahabat berijtihad mencari hukum pembagiannya yang dikenal dengan sebutan perkara atau pemasalahan Akdariyah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri tidak banyak mengatur tentang Aul namun begitu kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah berumur 27 tahun dirasa cukup mampu menjadi sandaran hukum waris Islam walaupun kedepannya perlu ada perbaikan. Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Aul dan Akdaryah.
PELUANG MAHASISWA DAN DOSEN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK PATEN (UU NO.13 TAHUN 2016 TENTANG HAK PATEN)
Authors: Sumarna Boru Dwi 
Published: June 2020

Hak Kekayaan Intelektual, HaKI yang sudah diganti istilah menjadi HKI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI nomor 03.PR.07.10 tahun 2000, mempunyai sejarah yang cukup panjang, peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual telah ada sejak tahun 1840 pada saat pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada 1844, kemudian pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, selanjutnya UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Hindia Belanda nama Indonesia saat itu juga telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak 1914. Pada zaman pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. “Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia, alasannya adalah, berdasarkan Undang-Undang Paten peninggalan Belanda itu, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia, tetapi pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. Sehingga Indonesia mulai menerapkan aturan paten diatur sendiri oleh pemerintah Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama menyangkut hak paten, selalu berkembang dari masa ke masa, undang-undang yang pertama kali mengatur paten adalah UU No. 6 Tahun 1989, hingga yang terbaru UU No. 13 Tahun 2016. Di antara kedua UU itu, masih ada lagi dua UU lagi yang mengatur Paten. Yakni UU No.13 Tahun 1997 , dan UU No.14 Tahun 2001. Salah satu topik yang tak luput diatur dalam empat UU Paten yang pernah ada di Indonesia adalah kewajiban pemegang paten terhadap paten yang dipegang atau produknya. Dari masa ke masa, ada perubahan yang cukup signifikan terkait kewajiban pemegang paten di Indonesia.Kata kunci : HKI, Paten
REPRODUCING QUALITIES OF RAMS OF THE MOLDOVAN TYPE KARAKUL BREED
Authors: Rotari D. 
Published: June 2020

Issues related to the reproduction of animals have been and remain one of the most complex and relevant problems of biology and are constantly finding a direct and effective way out into livestock farming practice. The rational use of breeding sheep as producers is limited by the lack of standard, objective methods and methods for the timely assessment of their reproductive ability. The article presents the results of evaluating the sperm production of rams-producers. For the first time, the freshly obtained sperm of rams of Moldavian type producers of the Karakul breed was evaluated using the macroscopic method - ejaculate volume, color and smell, as well as the microscopic method - motility, sperm concentration in the ejaculate, total sperm count in the ejaculate sperm movements (VAP; VSL and VCL) as well as the percentage of abnormal forms of sperm. The experiments were carried out on sheep producers grown on a pedigree farm of the experimental farm of the Moldavian Scientific and Practical Institute of Biotechnology in Animal Husbandry and Veterinary Medicine. As a result of the studies, it was found that the ejaculate volume on average was 0.99 ± 0.04 ml, motility was 0.95 ± 0.02 and sperm concentration 1.51 ± 0.14 billion/ml. The percentage of pathological forms in sperm averaged 13.72 ± 0.61, an indicator that characterizes the high quality of sperm. The average quality indicator of ejaculates obtained from ram-producers of the Moldavian type of the Karakul breed corresponds to physiological standards for the Karakul breed. The average percentage of pathological forms of sperm found in ejaculates indicates that the rams were in good conditions of feeding and keeping. According to research, we can say that the Moldovan type of Karakul rams can be successfully used to obtain high quality ejaculates suitable for freezing sperm at 196°C.
THE PRESENCE OF A POTENTIAL PATIENT OF COLIBACTERISIS IN THE POPULATION OF PIGS OF LOCAL SELECTION OF UKRAINIAN MEAT BREED
Authors: Syrovnev G. I. , Mykytyuk V. V. , Khmeleva E. V. 
Published: June 2020

Each year about 10 million piglets die all over the world because of oodema disease and postweaning diarrhea. These diseases associated with the adhesion of enterotoxic Escherichia coli on the surface of pig intestinal cells are called colibacteriosis. The disease exciter is enteropathogenic hemolytic strains of Eschenchia (E. coli). The enterotoxic E. coli O157 is able to produce specific adhesins in piglet colibacteriosis, the most important role being played by F18 and F4 (K 88). The genetic resistance of piglets to diarrhea is based on the lack of appropriative receptors on the surface of the intestinal cells of animals. It is practical interest in pigs breading to study using polymorphism of E. coli F18 and F4 (ECR F18/FUT1 and ECR F4/MUC4) receptor genes in the selection process associated with the occurrence of colibacteriosis in piglets. The studies were apropiate on the basis of a breeder reproducer of the Ukrainian meat breed pigs of Dnipropetrovsk state agricultural institute selection at "Lugovskoye" Ltd. of firm "Avias 2000" of Solonyansky district, Dnipropetrovsk region. Microbiological studies of the presence of E. coli O157 in the animals faeces were performed at the Department of Biotechnology of the Ukrainian Chemical Technology University, using a ready-made selective Compact Dry EC medium. Animal genotype estimation for FUT1 and MUC4 genes was carried out at the genetic laboratory of the Institute of Pig Breeding andAgro Industrial Production, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, by the PCR-RFLP method. Studies have been conducted to detect enterotoxigenic E. coli O157 in a closed population of pigs of Ukrainian meat breed type of selection of Dnepropetrovsk state agricultural institute. 58.3% of clinically healthy sows were found to contain E. coli O157, while in the 5–12 days group of clinically healthy pigs the detection rate was 20.0% and in piglets with signs of diarrhea 44.5%. On 12th day the average weight of sick piglets was lower on 30.45% compared to the average weight of healthy individuals was found, and the losses among sick pigs at weaning on day 21 reached to 56%. The relationship between colibacteriosis piglets susceptibility with genotypes of FUT1 and MUC4 genes was identified. The studied population of pigs is unreliable for colibacteriosis, so a gene pool study for the presence of the desired colibacteriosis resistance genotypes of FUT1 and MUC4 marker genes, followed by selection of parental cross-breeding forms, should be included in the livestock reproduction program.
The impact of targeted oxygen reduction test in preterm infants on reducing the oxygen exposure
Authors: Hamza W. , AbdElaal N. , Awad H. , Tawfik S. , Elsayed Y. 
Published: June 2020

BACKGROUND: Caring for infants on respiratory support is a challenge in the middle-income countries, applying a protocol of targeted oxygen reduction test (tORT) guided by daily assessment of oxygen histograms is novel and practical approach. OBJECTIVE: To study the impact of tORT guided by daily assessment of oxygen histograms as a quality improvement project aiming to decrease days on oxygen support, and duration of hospital admission in preterm infants. STUDY DESIGN: A quality project conducted in neonatal intensive care units (NICU) of two hospitals, from 2017- 2018 (Epochs II). After a period of observation of a cohort of preterm Infants, 2016-2017 (Epoch I). The main aims were to reduce days on oxygen and hospital admission days. All infants in Epoch II underwent daily assessment of oxygen histograms and a trial of oxygen reduction if applicable as per a predefined protocol. Comparison was made between these two Epochs, and the primary outcome was the time to successful discontinuation of oxygen support. RESULTS: Fifty-nine infants were included; 30 underwent the protocolized tORT (Epoch II) with a median (IQR) of 4 (2–6) tORC per infant. Postanal age at presentation (time of initial tORT assessment was performed at the postnatal age of 8 (5, 13) days. Days on oxygen and total numbers of hospital days were significantly less in Epoch II. Oxygen histograms significantly improved after tORT. CONCLUSIONS: Applying tORT guided by oxygen histograms may have a significant impact on oxygen exposure and hospitalization days of patients admitted to the NICU.
Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до професійного спілкування в конфліктних ситуаціях
Authors: Руденко Лариса 
Published: June 2020

В умовах суспільної кризи, яка супроводжується загостренням міжособистісних стосунків, розбіжністю інтересів соціуму й особистості, зростанням конкурентної боротьби, актуалізується потреба підготовки майбутніх практичних психологів і соціальних працівників до професійної комунікації в умовах конфлікту. Людиновимірність професій практичних психологів і соціальних працівників пов’язують зі світоглядними домінантами професійних міжсобистісних відносин, що виявляються як на рівні об’єкта (соціальних груп та окремих людей, які потребують психологічної допомоги та соціальної підтримки), так і суб’єкта (фахівців, які цю допомогу та підтримку забезпечують). Їхня професійна діяльність передбачає постійне, часом тривале контактування з людьми, переважно комунікативну взаємодію з ними в різноманітних, у тому числі емоційно напружених і суспільно нестабільних ситуаціях, які можуть призвести до конфлікту. У статті обґрунтовано конфлікт як закономірний компонент професійної діяльності практичних психологів і соціальних працівників; розглянуті конструктивні функції конфлікту, які забезпечують його продуктивність щодо взаємопізнання учасників, оптимізації міжособистісних взаємин, сприяння самовдосконаленню особистості фахівця соціономічної сфери і, як наслідок – поліпшення якості його професійної діяльності. Їх ефективна реалізація опирається на концепцію діяльнісного опосередкування особистості А. Петровського, згідно з якою усталені міжособистісні стосунки можна зрозуміти лише в контексті змісту, цінностей і смислу спільної діяльності. Розкрито сутність раціонально-інтуїтивного методу подолання конфліктів на основі залучення «соціального інтелекту» (Дж. Г. Скотт), дотримання правил ключових елементів спілкування. Висвітлені окремі методичні аспекти підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до ефективного професійного спілкування в можливих конфліктних ситуаціях.
Роль трансферних процесів у становленні української освітньої моделі в період раннього модерну
Authors: Антонюк Галина 
Published: June 2020

Українська школа, початок якої сягає ранніх періодів історії (ХІ–ХІІ ст.), у всі часи свого становлення була відкритою до надбань інших культур. Активне засвоєння елементів іншої культури в українській освіті відбувалося в період XVI–XVIІІ ст., коли більшість етнічних українських земель опинились у чужому державному утворенні – Речі Посполитій. Підпадання під силове поле іноземної культури зумовило зрушення в тогочасній суспільній свідомості, що, в першу чергу, відобразилось у культурно-освітніх рухах. На прикладі навчальних закладів, які діяли на території України в період раннього модерну (Острозький культурно-освітній центр, братські школи, Києво-Могилянська академія), у статті проаналізовано трансфер західноєвропейських освітніх форм у вітчизняний освітній простір. Становлення власної школи відбувалося у непростих умовах конфронтації двох культурно-освітніх традицій: греко-слов’янської (візантійської) із західноєвропейською з посиленням останньої внаслідок потрапляння етнічних українських територій до складу Речі Посполитої. Трансфер західноєвропейських освітніх зразків уможливив розвиток української школи через синтез східних і західних культурно-освітніх традицій, які найвиразніше прослідковувалися в діяльності Києво-Могилянської академії. Успішний досвід Києво-Могилян­ської академії був використаний українською освітою та педагогікою у наступну часову епоху.
DISKREPANSI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TELAAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
Authors: Kuswardani Kuswardani , Rachmawati Nena 
Published: June 2020

Fokus kajian dalam tulisan ini adalah menjelaskan diskrepansi putusan pengadilan dalam kasus yang sama yaitu kasus kekerasan terhadap anak dalam bentuk pembuangan bayi. Putusan pengadilan yang menjadi kajian adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Bangli. Makalah ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, atau disebut dengan penelitian hukum normatif/doktrinal. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada diskrepansi atau perbedaan antara dua putusan itu. Perbedaan disebabkan bahwa perbuatan pelaku berbeda, meskipun bahwa kedua kasus itu adalah sama (pembuangan bayi). Pada putusan PN Surakarta perbuatan pelaku dengan kualifikasi penelantaran anak, sedangkan pada putusan PN Bangli kualifikasi perbuatan pelaku adalah kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati. Oleh karena itu pasal–pasal yang menjadi dasar hukum pun berbeda, meskipun diatur dalam undang – undang yang sama, yaitu UU No 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.