bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Authors: Fahmi Wirza , Syahbandir Mahdi , Efendi Efendi 
Published: June 2020

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, dan menganalisis kedudukan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan konsekwensi yuridis terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak Diberhentikan karna melakukan tindak pidana jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum empiris. Terkait Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan harus diberhentikan secara tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. konsekwensi yuridis terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberhentikan pemblokiran data base bersangkutan dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, sehingga tidak dapat diberikan pelayanan dalam pembinaan karirnya termasuk tidak berhak untuk memperoleh kenaikan pangkat dan pensiun serta promosi jabatan.Article 87 (4) verse b of the Act Number 5, 2014 regarding Civil Servant (Official Apparatus) states that a civil servant is removed from office irrespectively as being punished or put in custody based on the permanent court decision due to committing official crimes or the crime having relation to official/or public crime. The purpose of this study is to know and analyze the legal status of Civil Servants who have been sentenced who have had permanent legal force for committing crimes of offense and juridical consequences against Civil Servants who are not dismissed for committing offense. The research method used is empirical law study. Related to Position of Civil Servant who was dismissed disrespectfully for Committing Crime of Official Crimes shall be dismissed with respect from his position as Civil Servant. The juridical consequences of Civil Servants who are not dismissed from blocking the relevant data base in the Staffing Service Application System so that they can not be given services in their career development including not being eligible for promotion and retirement and promotion of position.
Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkoba di Aceh (Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga)
Authors: Andriyani Fepry , Rasyid M. Nur , Din Mohd. 
Published: June 2020

Dalam pasal 67 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkoba harus dilakukan pengawasan, pencegahan, perawatan dan Rehabilitasi tetapi Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak penyalahgunaan narkoba lebih pada pemberian sanksi pidana. Hasil penelitian narapi dana anak yang terkena perkara narkoba di Aceh belum dapat dilaksanakan, karena selama ini tidak ada putusan hakim yang memerintahkan untuk melaksanakan rehabilitasi narapidana anak perkara narkoba. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak rehabilitasi anak perkara narkoba yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak Hukum, faktor Sarana prasarana dan faktor lingkungan.Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi antar instansi aparat penegak hokum dalam penegakan hukum dan pembinaan narapidana anak perkara narkoba. Article 67 of the Act Number 35, 2014 regarding Child Protection stipulates that special protection towards a child abusing drug must be done through Monitoring, Prevention, Care and Rehabilitation; however, The law enforcement conducted by law enforcers towards a child abusing drugs is more focusing on repressive way, which is by convicting the perpetrators. The findings are In regard with the juvenile prisoners having problem with the violation of the Act in Aceh especially in Lhoknga Detention Service has not been able to be conducted, as recently, there are no decisions of courts ordering rehabilitation for the prisoners at the narcotic cases. The obstacles faced in the implementation of rehabilitation right fulfillment of children prisoners’ committing narcotic crime are law, its enforcers, infrastructures and environment. The efforts conducted are coordination amongst institutions of law enforcers and guidance of the prisoners through the rehabilitation.
Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Authors: Melisa Gita , Yahya Azhari , Syahbandir Mahdi 
Published: June 2020

Salah satu upaya Pemerintah guna memperlancar kegiatan pengembangan fungsi Kawasan Sabang, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang yang salah satu pelimpahan kewenangannya adalah pada Bidang Penanaman Modal. Kedua peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan memperlancar fungsi kegiatan penanaman modal di Kawasan agar dapat berjalan maksimal. Namun dari hasil penelitian, ditemukan masih ada beberapa faktor kendala dan hambatan pelaksanaan penanaman modal tidak berjalan maksimal seperti kurangnya kemampuan SDM secara internal BPKS dan sarana infrastruktur penunjang investasi, kondisi kemanan yang belum kondusif, kesulitan dalam menarik minat investor, kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi, letak regional Kawasan yang belum strategis serta belum dijadikannya Kawasan Sabang sebagai daerah tujuan investasi.One of the government efforts to stimulate the activity of Sabang’s regional development function is done through the Act Number 37, 2000 regarding the Establishment of the Government Regulation Replacing the Act Number 2, 2000 regarding the Free Trade Area and Free Port of Sabang becoming the Act and the Government regulation number 83, 2010 on the Distribution of the Government Authority to Sabang Regional Board which is one of the authorities given is in the field of Capital Investment. Both regulations are issued in order to boost the capital investment function in the region hence it can run maximally. However, the research shows that there are some hurdles in the capital investment for instances lack of human resources of BPKS, and supporting infrastructures are, insecure, lack of effort to attract investors, lack of confortable condition, the position that is not strategic and the region has not been targeted as the capital investment region.
Kepastian Lembaga Hukum Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Provinsi Aceh
Authors: Hadi Saiful , Purnama Eddy , Din Mohd. 
Published: June 2020

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanahkan penyalahguna narkotika direhabilitasi. Kewenangan rehabilitasi dimiliki Badan Narkotika Nasional melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Tentang BNN. Selanjutnya BNN membentuk Badan Narkotika dilevel provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi Aceh, banyak penyalahguna Narkotika telah dijatuhkan sanksi rehabilitasi, namun tempat rehabilitasi belum tersedia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan keberlakuan hukum. Data diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan.Data dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan, kepastian penegakan hukum rehabilitasi oleh BNP Aceh belum berjalan, tempat rehabilitasi belum tersedia, kerjasama BNN dengan instansi pemerintah, atau masyarakat, atau keagamaan dan tradisional yang membidangi penanggulangan ketergantungan obat dan rehabilitasi belum dilaksanakan. Disarankan, adanya revisi Perpres Nomor 23 Tahun 2010 terkait penguatan rehabilitasi penyalahguna Narkotika dengan memuat sanksi apabila rehabilitasi tidak dilakukan oleh BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota, serta membuat MoU dengan instansi pemerintah, atau masyarakat, atau keagamaan dan tradisional sebagai tempat rehabilitasi.Article 54 of the Act Number 35, 2009 regarding Narcotics regulates that drug abuser to be rehabilitated. The power to do it is owned by the National Narcotic Board through the Presidential Regulation Number 23, 2010 on the National Narcotic Board. Moreover, the National Narcotic Board is also established in the Province and district Levels. Many drug abusers in Aceh Province are rehabilitated despite the fact that there are no centres for the rehabilitation services. This is juridical empirical research by law enforcement approach. The sources of data are obtained from library and field research. The data collected then analyzed and qualitatively resulting in prescriptive analytical data. The research shows that the certainty of rehabilitation law enforcement by BNP Aceh has not been going well, it has no the rehabilitation centre, there is no cooperation between the BNN and Governmental, community, religious and traditional organizations in preventing drug abuse and no rehabilitation process yet. It is suggested that the Presidential Regulation Number 23, 2010 should be revised relation to empowerment of the rehabilitation and there should be sanction against BNN, BNP, BNP Districts and make MoU between the BNN and Governmental, community, religious and traditional organizations.
Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)
Authors: Irwanda Fery 
Published: June 2020

Pasal 3 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Terbitnya sertifikat Hak Milik atas tanah Jailani Yusuf cs yang merupakan objek sengketa, telah diputus berdasarkan Putusan Kasasi No.633 K/Pdt/2006. Permohonan pendaftaran hak yang diajukan oleh Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tanpa memberitahukan adanya Putusan Kasasi, sehingga melahirkan sertifikat yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan Putusan Kasasi. Penelitian ini bertujuan, mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah yang melahirkan Sertifikat hak atas tanah yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan Putusan Kasasi dan tanggung jawab Kantor Pertanahan atas penerbitan sertifikat untuk atas pihak yang tidak berhak berdasarkan putusan pengadilan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan meneliti keberlakuan hukum itu dalam kenyataan atau dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah yang melahirkan Sertifikat No.11, 12 dan 21, 22, 23/2015 terdapat cacat hukum administratif yang disebabkan kesalahan subyek dan/atau obyek hak, karena di atas tanah yang diterbitkan sertifikat telah ada Putusan Kasasi. Akibatnya pihak yang mendaftarkan tanah bertanggung jawab secara hukum dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab secara administratif.Article 3 of the Government Regulation Number 24, 1997 on Land Registration states that a land registration aiming to provide law certainty and law protection on land right holder over the land. The issuance on of the land certificate of Jailani Yusuf et.al is a dispute object; it has been decided based on Judicial Review Number 633 K/Pdt/2006. The application on the right registration that is proposed by Abdullah Ibrahim and Cut Ben Ibrahim to Land Authority Office of Aceh Besar without providing the review, hence it results in certificate issuance that the law subject is not based on the decision. This research aims to know the implementation of land registration in the making process of certificate that its legal subject is not based on the court decision, responsibility of land office of the change of certificate issuance for party that is no having right based on the court decision. This is juridical empirical research by exploring the law application into society. The research shows that in the implementation of land registration in making process of Certificates Numbers: 11, 12 and 21, 22, 23/2015 has administrative law lack caused by subject fault and/or object of right, as on the land certificate issued has been reviewed by the Supreme Court. The impact on parties registering their land is legally responsible and the Land Authority Office is administrative legally responsible.
Analisis Terhadap Aturan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh di Kabupaten/Kota
Authors: Mardhiah Ainal , Purnama Eddy , Syahbandir Mahdi 
Published: June 2020

Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh tidak mengatur secara detail tentang Satpol PP dan WH. Satpol PP dan WH diatur dengan Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota atau Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota. Karena tidak ada aturan dari pemerintah pusat yang mengatur khusus tentang Satpol PP dan WH, mengakibatkan adanya perbedaaan struktur organisasi tata kerja, penyebutan nomenklatur dan standar operasional prosedur baik provinsi dengan kabupaten/kota maupun antara sesama kabupaten/kota. Untuk itu perlu aturan khusus yang bersifat nasional atau aturan dari pusat yang mengatur tentang Satpol PP dan WH di Aceh. Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong Pemerintah Pusat melakukan upaya agar melahirkan regulasi yang bersifat nasional yang mampu mengakomodir kepentigan Satpol PP dan WH di Aceh dan terus melakukan review terhadap aturan yang sudah ada maupun yang akan dilahirkan nantinya. The Internal Affair Ministry Regulation Number 95, 2016 regarding Aceh Official Structure does not mention detailed regarding the organizational structure of the Municipal Police and the Sharia Police. The Governor or Head of Region/Major Regulation is only rule on the Municipal Police and the Sharia Police. Hence it has impact on the different structures of working unit organization, the wording and the standard operating procedure either provincial or local or between regions. It is recommended that it is necessary to enact special law, which is nationally ruling on the municipal and Sharia Police in Aceh. In addition, the government of Aceh and the Regional/municipal Government should encourage the central government to enact national laws on the interest of the polices in Aceh and these should be reviewed.
Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika
Authors: Ronaldi Endy , Ali Dahlan , Mujibussalim Mujibussalim 
Published: June 2020

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa sehingga menjadi prioritas pemerintah untuk diperangi. Penanggulangan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu pengaturan dalam undang-undang tersebut adalah pemberian sanksi di bawah minimum melalui putusan hakim. Sebagaimana kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 64/PID/2012/PN Sigli, Putusan No. 1/pid.sus/2016/PN Cag. (narkotika) dan Putusan No. 14/pid.sus/2016/PN Cag. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu faktor penyebab hakim memutuskan sanksi di bawah minimum kepada pelaku narkotika dan implikasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji aspek normatif atas permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasuistik dengan menelaah putusan pengadilan. Putusan pengadilan dengan penetapan sanksi di bawah minimum disatu sisi bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Sehingga hal ini diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015. Narcotics crimes are extraordinary crimes so that become government priorities to be minimized. Tackling narcotics crime is regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. One of the regulations in the law is to impose sanctions below the minimum through a judge's decision. As the case with is the Decision Number 64/PID/2012/PN Sigli. The problems studied are the factors that cause the judge to decide the minimum sanctions for narcotics and their implications. The research method used is a normative juridical method by examining the normative aspects of the problem under study. The approach taken is a casuistic approach by examining court decisions. Court decisions with the determination of sanctions below the minimum on the one hand are contrary to the principle of legality in criminal law. So that accommodated in the Supreme Court Circular No. 3 of 2015.
Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran
Authors: Fitri Irma Mulia , Ismail Ilyas , Suhaimi Suhaimi 
Published: June 2020

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dalam melaksanakan pengawasan, menteri membentuk Majelis Pengawas, Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (Tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (Tiga) orang dan ahli atau akedemisi sebanyak 3 (Tiga) orang. Pengawas terhadap notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Berdasarkan aturan pasal 70 (a) Tentang Majelis Pengawasan Daerah (MPD) berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empris.Supervision towards notaries is conducted by a Minister by foundingsupervisory council which consists of 9 members; 3 are from the government agency; 3 are from the notary agency;and 3 other are from experts or academics. The supervision includes the notaries’ attitude and how the notaries conduct their duties which are regulated in Article 67 of Law No.30 of 2004 and Law No.2 of 2014 about notary position. Based on the regulation in article 70 (a) about Regional Supervisory Council mentions that this council is authorized to hold a meeting to investigate if there are any suspicions about codes of ethics violations or the violation towards notary duties. The type of this study is a Juridical Empirical.
Kewenangan Ketua Mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyumpahan Advokat
Authors: Asyura Muttaqin , A. Rani Faisal , Ismail Ilyas 
Published: June 2020

Angka 6 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat (SK KMA Penyumpahan Advokat) menimbulkan polemik hukum karena substansi materi keputusan tersebut memperluas Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Organisasi Advokat yang dapat mengajukan penyumpahan Advokat di Pengadilan Tinggi. Terkait dengan hal tersebut apakah Ketua Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK KMA Penyumpahan Advokat? Teori freies ermessen menekankan bahwa setiap pejabat pemerintahan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan agar dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, namun keputusan yang dibuat harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berlakunya SK KMA Penyumpahan Advokat memperluas makna Organisasi Advokat yang telah diatur sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh keputusan pejabat pemerintahan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian, Ketua Mahkamah Agung tidak berwenang mengeluarkan SK KMA Penyumpahan Advokat untuk mengatur mengenai Organisasi Advokat yang dapat mengajukan sumpah di Pengadilan Tinggi.Clause 6 a Decree Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on the Oath of an Advocate leads to legal issues due to expanding the decision of the Constitutional Court regarding advocate organization that can submit an oath of an advocate in the high court. Based on that issue, Is the Chief Justice of the Supreme Court authorized to issue a Decree Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on the Oath of an Advocate? Freies Ermessen’s theory states that every government official has authority to make a decree in order to serving public administration. But, the decree must be in accordance with the General Principles of Proper Administration (GPPA). The enactment of the Decree on the Oath of an Advocate leads to legal issues due to expanding the decision of the Constitutional Court. Legal uncertainty caused by the Decree is contrary to the General Principles of Proper Administration (GPPA). Therefore, the Chief Justice of the Supreme Court is not authorized to issue a Decree Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on The Oath of an Advocate to regulate an Advocate Organization that can submit an oath in a High Court.
A case report of splenic artery embolization after delayed presentation following blunt abdominal trauma, complicated by multiple large splenic artery pseudoaneurysms
Authors: Nandurkar Rohan , Kuang Ronny , Clements Warren 
Published: June 2020

Background:
Splenic laceration is the most common injury following blunt abdominal trauma. The injury is characterized by the presence of parenchymal laceration; however, vascular lesions may also be seen such as pseudoaneurysms. Multiple pseudoaneurysms are rare complication. Delayed treatment is traditionally with splenectomy, however, small case series of the use of embolization have been described.

Case Presentation:
A 29-year-old female presented with left upper quadrant pain 22 days after a motor vehicle accident; she was hemodynamically stable. Computed tomography imaging with contrast enhancement demonstrated American Association Staging of Trauma grade IV splenic artery injury with multiple large splenic artery pseudoaneurysms. The patient proceeded to angiography and was treated with proximal coil embolization. Ultrasound demonstrated pseudoaneurysm thrombosis at 4 days and again at 6 weeks after treatment.

Conclusion:
This case demonstrates the success of splenic artery embolization in achieving non-operative management of blunt splenic injury in a sub-acute setting, even with the presence of multiple large splenic artery pseudoaneurysms.
Greater specificity of p40 compared with p63 in distinguishing squamous cell carcinoma from adenocarcinoma in effusion cellblocks
Authors: Kim Nah Ihm , Lee Ji Shin 
Published: June 2020

Objective:
Squamous cell carcinoma (SCC) rarely causes malignant effusions. Distinguishing between SCC and adenocarcinoma in effusion cytology can be a challenge. p63 and p40 have been frequently used to support squamous cell differentiation in both histological and cytological specimens. However, similar results in cytological preparations of effusion fluids have been rarely reported. This study was designed to assess the diagnostic value of p63 and p40 immunoreactivity for the differentiation of SCC from adenocarcinoma in malignant effusions.

Materials and Methods:
Immunocytochemical staining of p63 and p40 was performed on thirty cellblock specimens, including ten malignant effusions carrying SCC and twenty malignant effusions showing adenocarcinoma. Any degree of nuclear staining was considered positive.

Results:
Of the ten SCC cases, 100% tested positive for both p63 and p40, and most cases showed diffuse staining (>25% of tumor cells). The expression of p63 and p40 was detected in 4 (20%) and 2 (10%) of twenty adenocarcinoma cases, and the extent of staining was all focal (≤25% of tumor cells). The p63 reactivity showed 100% sensitivity, 80% specificity, 71% positive predictive value, and 100% negative predictive value for the differentiation of SCC from adenocarcinoma in malignant effusions. The sensitivity of p40 for SCC was 100%, the specificity was 90%, the positive predictive value was 83%, and the negative predictive value was 100%.

Conclusion:
Although p63 and p40 are both useful markers for the diagnosis of SCC in malignant effusions, p40 is more specific than p63 in distinguishing SCC from adenocarcinoma.