bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PERANCANGAN LEMARI PENYIMPANAN ERGONOMIS SEBAGAI PENERAPAN METODE 5S PADA DIVISI PEMBUBUTAN DI CV.TJOKRO BERSAUDARA CABANG TANGERANG
Authors: Oktavianus Yorvan , Hartono Natalia 
Published: June 2020

CV Tjokro Bersaudara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi alat-alat industri berbahan logam dan non logam yang memiliki banyak cabang, salah satunya adalah cabang Tangerang. Pada cabang Tangerang ini, kualitas lingkungan kerja kurang mendapatkan perhatian.. Setiap peralatan dan komponen yang ada di lemari penyimpanan mesin bubut dibiarkan bercampur sehingga menyulitkan pekerja dalam mencari peralatan dan komponen yang diinginkannya. Selain itu, pekerja juga terpaksa mencari peralatan dan komponen tersebut dalam kondisi membungkuk atau jongkok sehingga sangat buruk dari segi ergonomi. Untuk itulah dilakukan penelitian untuk merancang lemari penyimpanan yang ergonomis untuk meletakkan setiap peralatan dan komponen sebagai bagian dari penerapan 5S. Dilakukan pendataan terhadap peralatan dan komponen yang dipakai untuk mesin bubut serta mengukur dimensi masing-masing alat dan komponen. Dilakukan juga perhitungan ukuran lemari penyimpanan dengan menggunakan data antropometri masyarakat Indonesia berjenis kelamin laki-laki dengan persentil 50 persen untuk ukuran tinggi siku dan persentil 5 persen untuk ukuran panjang genggaman tangan ke depan, dan ukuran tinggi bahu. Panjang lemari penyimpanan yang dirancang akan berukuran 128 cm, lebar lemari penyimpanan bagian horizontal berukuran 65 cm, lebar lemari penyimpanan bagian vertikal berukuran 25 cm, dan ketinggian lemari penyimpanan adalah 100 cm dari lantai. Dirancang lemari penyimpanan dengan ukuran tersebut yang dapat memberikan tempat untuk setiap peralatan dan komponen yang ada sehingga tidak bercampur satu sama lain sesuai prinsip metode 5S.
ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN DENGAN METODE MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP) PADA PRODUK KERTAS IT170-80GSM DI PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
Authors: Rizkiyah Nyimas Desy , Fadhlurrahman Rifqi 
Published: June 2020

PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP), Tbk Tangerang merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis kertas. Didalam menyediakan persediaan untuk membuat berbagai jenis kertas, diperlukan adanya pengendalian persediaan yang baik dan sesuai dengan permintaan produksi. Tetapi, pengendalian persediaan di perusahaan tersebut sering mengalami kendala salah satunya kelebihan stok. Material Requirement Planning (MRP) adalah suatu metode yang digunakan untuk mengendalikan persediaan bahan baku pada perusahaan. Didalam penelitian ini, menggunakan metode peramalan Moving Average, Double Exponential Smoothing, dan Holt Winter Multiplicative. Metode Material Requirement Planning (MRP) yang digunakan adalah Lot For Lot (LFL), Economic Order Quantity (EOQ), Fixed Order Quantity (FOQ), dan Period Order Quantity (POQ). Hasil peramalan yang paling baik adalah Holt Winter Multiplicative dengan nilai error paling kecil dan hasil terbaik dari metode Material Requirement Planning (MRP) yang digunakan adalah Fixed Order Quantity (FOQ) dengan total biaya simpan Rp. 6.200.000 total biaya pesan Rp. 8.100 dan total biaya keseluruhan adalah RP. 6.208.100. Jadi, dengan menggunakan Metode Material Requirement Planning (MRP) dengan teknik Lot Sizing yang digunakan adalah Fixed Order Quantity (FOQ)), perusahaan Indah Kiat bisa meminimumkan total biaya persediaan.
WORKSHOP PEMBUATAN CD PEMBELAJARAN INTERAKTIF BUATAN SENDIRI (PITBUS) BAGI GURU SMP N 1 TURI
Authors: Rahim Abdul , Sakti Syahria Anggita 
Published: June 2020

Pendidikan memerlukan proses yang terus menerus sehingga guru perlu meningkatkan profesionalismenya. Guru profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, dan metode yang tepat, tetapi mampu mengembangkan empat komponen kompetensi guru yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Guru yang tidak mempunyai sikap profesional dapat menyebabkan siswa sulit berkembang dengan baik. Pembuatan media pembelajaran merupakan salah satu solusi untuk mengatisipasi media yang susah didapat Guru dapat membuat sendiri media pembelajaran sehingga tidak memerlukan biaya yang mahal. Pembelajaran menjadi relevan dengan media yang dikonsep sendiri oleh guru. ada cara yang mudah untuk guru untuk membuat media pembelajaran sendiri yaitu dengan slide master. Menu slide master terdapat dalam program Microsoft Power Point yang sering dipakai oleh guru. Slide Master mempunyai keunggulan yang interaktif sehingga dapat melibatkan siswa dalam pembelajaran. peneliti berinovasi untuk melakukan pelatihan pembuatan CD PITBUS (Pembelajaran Interaktif Buatan Sendiri) perlu digalakkan agar guru dapat membuat media pembelajaran berbasis multimedia sendiri. Program pelatihan pembuatan CD PITBUS ini akan dilaksanakan di SMP N 1 Turi. Education requires a continuous process so that teachers need to improve their professionalism. Professional teachers not only possess the right field of knowledge, teaching materials, and methods, but can develop the four components of the competency of the teacher: pedagogic, personality, professional, and social. Teachers who have no professional attitude can cause students to be difficult to develop well. Learning media making is one of the solutions to the media that can be difficult to obtain Guru can create their own learning media so that it does not require expensive costs. Learning becomes relevant to the media that the teacher has conceptualized. There is an easy way for teachers to create their own learning media that is with master slides. The master slide Menu is included in the Microsoft Power Point program, which is often used by teachers. Master slides have an interactive advantage that can involve students in learning. Researchers are innovating to conduct a CD making training in PITBUS (interactive learning) needs to be encouraged so that teachers can make their own multimediabased learning media. The PITBUS CD making Program will be held at SMP N 1 Turi.
A ausência e o vácuo: Educação Ambiental e a Nova Lei do Ensino Médio brasileiro no século XXI
Authors: Colacios Roger Domenech , Locastre Aline Vanessa 
Published: June 2020

Este artigo tem como objetivo analisar a Educação Ambiental junto ao Ensino Médio brasileiro no século XXI. Na mudança legislativa ocorrida em 2017, pode-se perceber que os antigos componentes curriculares foram agrupados por áreas de conhecimento. Diante disso, analisaremos o papel que a Educação Ambiental teria nessa nova conjuntura, na qual é notada uma espécie de ausência ou enfraquecimento da área. A partir de então procurou-se entender os motivos que levaram a essa situação, encontrando um vácuo de políticas públicas em Educação Ambiental desde 2012. A proposta aqui apresentada tem a intenção de entender essa ausência e esse vácuo dentro de uma análise histórica da Educação Ambiental e da legislação educacional brasileira no século XXI. Para compor a investigação, foram utilizados como fontes a Nova Lei do Ensino Médio, a Base Nacional Comum Curricular, além de outros documentos sobre a Educação Ambiental, como a Política Nacional de Educação Ambiental, o Programa Nacional de Educação Ambiental e acordos nacionais e internacionais. Também, como base de interpretação dos resultados foram utilizados autores da área de Educação Ambiental ou sobre Epistemologia Ambiental. O método utilizado foi a pesquisa documental e análise qualitativa, tendo como parâmetro de investigação o campo ambiental e o campo das políticas públicas. Enquanto resultado, espera-se mostrar a ausência de novas políticas para a Educação Ambiental, tendo em vista os desafios educacionais para o século XXI.
Econophysical bourse volatility – Global Evidence
Authors: Ghosh Bikramaditya , MC Krishna 
Published: June 2020

Abstract
Financial Reynolds number (Re) has been proven to have the capacity to predict volatility, herd behaviour and nascent bubble in any stock market (bourse) across the geographical boundaries. This study examines forty two bourses (representing same number of countries) for the evidence of the same. This study finds specific clusters of stock markets based on embedded volatility, herd behaviour and nascent bubble. Overall the volatility distribution has been found to be Gaussian in nature. Information asymmetry hinted towards a well-discussed parameter of ‘financial literacy’ as well. More than eighty percent of indices under consideration showed traces of mild herd as well as bubble. The same indices were all found to be predictable, despite being stochastic time series. In the end, financial Reynolds number (Re) has been proved to be universal in nature, as far as volatility, herd behaviour and nascent bubble are concerned.
The Cost of Using Cash and Checks in Uruguay
Authors: Álvez Marcelo , Lluberas Rodrigo , Ponce Jorge 
Published: June 2020

Abstract
The incorporation of new technologies to financial activities implies challenges and opportunities to financial authorities. They are reacting to the unavoidable trend towards digitalization of financial activities with the objective of preserving stable and efficient payment and financial systems. Uruguay, for instance, has promoted the use of electronic payment instruments and tested in the real economy a central bank digital currency called e-Peso. Digitalization of payment systems would reduce transaction costs by (partially) replacing less efficient means of payment, e.g. paper-cash and checks. In this paper we find that the cost of using cash in Uruguay is approximately 0.61% of GDP. Interestingly, 98.1% of this cost is borne by the private sector: banks and retailers 77.1% and households 21.0%. The cost of using checks is equivalent to 0.04% of GDP. Overall, replacing paper-cash and checks by other (electronic) means of payment would imply a transaction cost reduction for the private sector of the equivalent of up to 0.65% of GDP.
Web-based Financial Reporting Disclosure: Evidence from Selected Banks in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA)
Authors: Sarea Adel M. 
Published: June 2020

Abstract
With insights drawn from legitimacy theory undergirding perceived relative factors expected to influence the level of Web-Based Financial Reporting Disclosure (WBFRD), this paper sheds light on the level of the Web-Based Financial Reporting Disclosure (WBFRD) in selected banks in the KSA in 2017. Several gauges exist for measuring the level of transparency and disclosure practices. As a result of the unique characteristics of the banking sectors operating in the KSA under the Sharia-compliant (Islamic) law, however, the researcher eschewed employing Standard & Poor’s Transparency and Disclosure checklist. Accordingly, the researcher designed a 90-item index based on metrics identified in previous studies. The selected banks in the KSA evince a high level of Web-Based Financial Reporting Disclosure (WBFRD) on the order of 76%. Regression analysis indicates a positive association between the independent variables Bank Size, Bank age, and Profitability on one side, and the dependent variable Web-Based Financial Reporting Disclosure (WBFRD) on the other side.
Macro Stress Testing Credit Risk: Case of Madagascar Banking Sector
Authors: Rakotonirainy Miora , Razafindravonona Jean , Rasolomanana Christian 
Published: June 2020

Abstract
This study proposes to assess the vulnerability of banking sector’s credit portfolio under macroeconomic shocks and to evaluate its impact on banking system capitalization. Our method uses the Global Vector Autoregressive (GVAR) Model to generate adverse macroeconomic scenarios. The GVAR model is combining by the satellite credit risk equation to find the non-performing loan under stress conditions. The advantage of using GVAR model is that on the one hand, it captures the transmission of global, external and domestic macroeconomic shocks on banks non-performing loans. On the other hand, this model considers the nonlinear pattern between business cycle and the bank credit risk indicator during the extreme events as highlighting by the macro stress test literature. The forecast of non-performing loan is then used to obtain stress projections for capital requirement for the banking system level. This article attempts to fill the lacks concerning the stress testing works about Madagascar which study is a recent framework, whose no study on dynamic macro stress testing was treated before. The Results outline the interaction of aggregate non-performing loan with macroeconomic evolution. The horizon of capital prediction shows that banking sector reacts most to a GDP shock. Also, Madagascar banking sector is quite resilient and remains sufficiently capitalized under all macroeconomic scenarios designed with a solvency ratio higher than the minimum regulatory CAR ratio.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1696K/PDT/2016)
Authors: . Michael , Djajaputra Gunawan 
Published: June 2020

Legal relationships that occur between legal subjects with each other occurs with the existence of an engagement or agreement. Engagement made rights and obligations in the field of property law for the parties making the agreement. Agreement is made to bind the parties to the agreement. The agreement proves that the legal relationship of the parties is a legal fact. Agreements must born of the will and should be implemented in accordance with the intent of the parties made an agreement in good faith. An agreement starts from a difference or inequality of interest between the parties. The formulation of such agreement relationships is generally always preceded by a negotiation process between the parties. Each agreement is subject to the treaty law, so the agreement must be executed in good faith as set forth in the article 1338 Civil Code or Burgelijk Wetboek (BW). The good faith of contract implementation refers to the objective good faith. The standard used in good faith is an objective standard that refers to an objective norm. In a society often buying and selling that cause various problems, particularly in the sale and purchase of land, among others, the sale and purchase of land owned by others, where the land is not the owner of the seller. As a result of buying and selling like this then the buyer who is honest and good faith will experience disruption to enjoy the goods that they want to buy.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DENGAN BERAT NETTO 36 GRAM (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 637/Pid.sus/2015/PN.JKT.SEL)
Authors: Paulus Clarissa Meidy , Tawang Dian Andriawan Daeng 
Published: June 2020

Due to a rise in cases related to narcotics in Indonesia, the government is stiffening penalties for drug offences. Now, anyone who violates certain drug laws in the nation may end up serving a minimum of four years prison time. Depending on the severity of the violations, the government may even sentence more drug offenders to death. Examines the impact of globalization and new technology on the narcotics industry. Examines the challenges that new technologies, such as the internet, pose to drug law enforcement. Illicit trafficking of narcotics has been very widespread in Indonesia, Similarly, what happens in this case, someone who ordered narcotics from America-Indonesia. This transaction is done online, But in this case the judge handed down the rehabilitation decision to the narcotics dealer. The order made by the defendant is narcotics with a net weight of 36.1318 grams. From the results of this study based on interviews conducted if giving narcotics to other people with or without the transaction can already be declared as a dealer. Millions of people are affected by drugs in Indonesia. According to the National Agency for Narcotics (BNN), one million people are addicted to drugs with little chance of recovery. Around 1.6 million people occasionally take drugs while 1.4 million are regularly consumers.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN INSES YANG MELAKUKAN ABORSI PADA TINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS.ANAK/2018/PN.MBN.)
Authors: Kusnadi Febefitriany , Firmansyah Hery 
Published: June 2020

Law Number 36 Year 2009 regarding Health still gives room for abortion for a certain reason, namely by reason of medical indications, but medical indications in the law only state the limits, where incest rapes can be used as medical indications for having an abortion so that the crime is abolished. The problem faced is whether there is a violation of procedural law at the examination at the Muara Bulian District Court, related to decision of number .5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn and how the legal protection of women victims of incest rape who have an abortion at the court examination level (Study of Case of Decision Number 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn). Method of research used in writing this thesis is normative legal research. The results showed that violations of the WA during the examination period at Muara Bulian District Court, Jambi were the detention of children who were raped, where the Defendant was still a child category and during the trial process was detained, the child victims of rape clearly needed protection from the trauma of rape experienced. the need for psychosocial assistance from the time of treatment to recovery; and the provision of protection and assistance at every level of the examination starting from the investigation, prosecution, until the examination in the court hearing.
TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM ATAS HAK MEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIHAN TETAP (STUDI KASUS DI DESA CIMEKAR KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG)
Authors: Yulianingsih Dany , Rasji Rasji 
Published: June 2020

The general election regulated in constitution No 7 on 2017 in a manner implemented one, freely,secretly, and fair is one important element because in the general election apart from the mechanism for selecting leaders to guarate periodic chanfe in leadership. This is a manifestation of the from of political night of citizens. Because Indonesia is one of the countries which uphotls human rights (HAM). In a state responsibilities for implementation and who registered the data vote in pemilukada, updating vote data based on population data prepared and submitted by the govermment for unregistered vote as potensial vote in the election can make a claim by the personality in a governing election in carry out on duty calling in conducting outreach and direction to the society, menkers of the public who are not registered on the permarent votes list still can using it political right in the from of the right to votr . that’s enogh to bring the identification card (KTP), passport or other identity that prones it is a local society or a move from another area. Letter as or transder letter for resettled residents from another regions. How ever this was not finish by election officials at the district level, so that the community still did’nt exercise their voting rights in the elections of 2015.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIUBAH SECARA SEPIHAK (CONTOH KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 146/PDT/2018/PT.BDG.)
Authors: Ongko Michelle Starla , Gunadi Ariawan 
Published: June 2020

Renvoi is the changes that was made before the deed was signed by the parties. There is quite a difference between a change in the deed, which are made before signed and the change after signed. Whereas if the change was made after signed, the change must be made in the presence of the parties, witnesses, and the public notary, reported in an official statement of the event and give no regarding the matter to the original copy of the deed with notification of the date and number of the correction. If a Notary does not do as provided in the renvoi procedure, it may result in the deed being considered inauthentic. And could result in one of the party to suffer a loss in the foreseeable future and it could serves as a legal basis to claim compensation, damages plus interests and to be put on the public notary’s responsibility. Based on the example of the present case in Supreme Court Decree No. 146 / PDT / 2018 / PT.BDG, in the making of a rent-to-hire deed, there is a difference between the original copy of the deed which are not similar with the copies that are given to the respective parties. The original copy of the deed is full of correction scribbles, replacements, inserts, additions, and overlays, which are definitely not typing mistakes. Thus, the public notary has violated Article 48 of the Public Notary Act No. 2 of 2014.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E PREPARO DAS LOCALIDADES RIBEIRINHAS PARA AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO ESTADO DO AMAZONAS
Authors: Camila de Oliveira Louzada  , Elizabeth da Conceição Santos  , Edson Vicente da Silva  , Nágila Fernanda Furtado Teixeira  
Published: June 2020

O presente artigo pretende abordar a problemática litigiosa existente na fronteira entre os estados do Piauí e Ceará a parte do interesse de ambos estados pelos recursos naturais e potenciais energéticos e, em contrapartida, dos aspectos identitários que implicam na situação da população que reside na área afetada pela disputa. Desta maneira dialogamos como os interesses das unidades federativas se contrapõem aos sentimentos identitários das comunidades localizadas na fronteira entre os dois estados. Devido a situação atual do processo judicial, são apresentados alguns aspectos que demonstram o interesse do governo piauiense, motivado pelo potencial energético existente na região da Ibiapaba, principalmente no que confere à instalação de parques e usinas eólicas na região. Foi feito, através de uma análise geoetnografica das comunidades fronteiriças, uma análise de como a identidade cultural é um fator basilar para a decisão a ser tomada no Supremo Tribunal Federal, onde, não apenas a cartografia deve ser levada em conta, mas sim toda a construção da ocupação e das relações sociais que se desdobram nas comunidades localizadas entre os dois estados.
PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL AUTORREFERIDA E FATORES ASSOCIADOS
Authors: Thais Soares Macedo Mônica , Marcelo Cantuária Silva Wenderson , Clara Brant Rocha Maria , Ferreira Freitas Ronilson , Santos Brant Rocha Josiane 
Published: June 2020

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença crônica caracterizada por níveis elevados de forma persistente da pressão sanguínea nas artérias. Trata-se de uma patologia que pode acarretar no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, principalmente na população adulta. Diante disso, o objetivo deste estudo foi estimar a prevalência de hipertensão arterial autorreferida e os fatores associados em colaboradores de um centro universitário. Trata-se de um estudo transversal com 128 colaboradores técnicos, selecionados por amostragem probabilística, sendo que a coleta de dados ocorreu entre fevereiro e abril de 2019. Além da variável desfecho, hipertensão arterial autorreferida, foram avaliados os fatores sociodemográficos, hábitos comportamentais e perfil antropométrico. Foram realizadas análises descritivas das variáveis investigadas mediante a distribuição de frequências. Posteriormente, foram realizadas análises bivariadas por meio da regressão de Poisson, e para análises múltiplas utilizou-se regressão de Poisson hierarquizado para identificar fatores associados a hipertensão. A prevalência de hipertensão arterial autorreferida foi de 15,6%. Idade acima de 35 anos e possuir estado de saúde regular estiveram associados com a hipertensão. Em contrapartida, a diabetes apresentou-se como efeito protetor para a hipertensão. Concluindo, a presença de hipertensão está associada a fatores sociodemográficos, hábitos comportamentais e perfil antropométrico.