bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
A Case Report: The CSF Characteristics of HaNDL Syndrome
Authors: McKay Sarah E. , Greenway Melanie R. F. 
Published: July 2020

BackgroundHeadache and Neurologic Deficits with cerebrospinal fluid Lymphocytosis (HaNDL) is a rare and underdiagnosed syndrome that mimics recurrent stroke, migraine with aura, and encephalitis.ObjectiveDescribe the presentation, clinical characteristics, and cerebrospinal fluid (CSF) findings in a patient with HaNDL and provide insight into the importance of the recognition of this syndrome.MethodsThe authors describe a unique case of (HaNDL) during which the patient underwent three lumbar punctures over 26 days.ResultsThe authors demonstrate the natural course of CSF characteristics of a patient with HaNDL, with rising and falling lymphocyte counts. Additionally, the authors provide an example of the clinical presentation of HaNDL, with episodic attacks over the course of 1 month of migraine headache, hemibody paresthesias, hemibody weakness, and encephalopathy.ConclusionsHaNDL is a headache syndrome mimicking viral encephalitis, migraine with aura, and recurrent cerebral ischemic events. While HaNDL is a diagnosis of exclusion, the syndrome's association with characteristic clinical and laboratory findings are important to recognize. Furthermore, a monophasic pattern of CSF lymphocytosis in HaNDL may be observed.Implications for NursingIncreased recognition of this syndrome may help prevent unnecessary tests and treatments when patients present with recurrent episodes.
UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN GURU DALAM KEHADIRAN MENGAJAR DI KELAS MELALUI PENERAPAN REWARD AND PUNISHMENT SMA NEGERI 1 TUAL
Authors: Tukloy Fata , Bahtiar Bahtiar 
Published: July 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif pemecahan masalah sebagai upaya meningkatkan disiplin guru dalam kehadiran mengajar di kelas melalui penerapan Reward and Punishment di SMA negeri 1 Tual. Subjek penelitian ini adalah semua guru mata pelajaran di SMA N 1 Tual yang berjumlah 78 orang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian tindakan sekolah (PTS) yang mengacu pada model Kemmis dan Mc Taggart yang dilakukan sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu: 1) Perencanaan Tindakan, 2) Pelaksanaan Tindakan, 3) Observasi Tindakan, dan 4) Refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Melalui Penerapan Reward And Punishment Pada SMA Negeri 1 Tual dapat meningkatkan disiplin guru dalam kehadiran mengajar di kelas.” Rerata hasil capaian pada siklus I adalah 8,20% dan rata-rata capaian pada siklus II 89,48 % Jumlah guru yang masuk mengajar tepat waktu atau terlambat kurang dari 10 menit mencapai target melebihi target yang ditetapkan yakni 75 %. Hal ini jelas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan disiplin guru pada siklus II yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan pada siklus I. Selain itu model model peenerpan Reward and Punishmen ternyata cukup efektif diterapkan pada SMA Negeri 1 Tual.
El crédito al consumo: sus determinantes estructurales y su lugar en la gestión estatal de la fuerza de trabajo
Authors: Pierre Manigat Matari 
Published: July 2020

Este artículo analiza los determinantes del crédito al consumo a partir del proceso de reproducción del capital social. De todas las formas crediticias, el crédito al consumo surge último como fenómeno significativo, una vez que la producción capitalista ha subsumido los bienes de manutención de los asalariados, condición sine qua non regímenes de producción y consumo de masa. De ahí el lugar del crédito al consumo en lo que Suzanne de Brunhoff llama “gestión estatal de la fuerza de trabajo”. El fordismo y su patrón de consumo inauguraron la integración del crédito al consumo a la gestión estatal de la mano de obra. Secundario hasta la crisis de 1973, el crédito al consumo se convierte en elemento centralde la gestión estatal contemporánea de la fuerza de trabajo.
KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN STUDI KASUS NOMOR 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL
Authors: Jaya Eka Nanda Rahmat 
Published: July 2020

Upaya Paksa adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam membantu menjalankan tugasnya sebagai penyidik suatu kasus, macam macam upaya paksa diatur lebih lanjut dalam KUHAP. Untuk mengawasi upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik, pengadilan negeri membuat suatu Lembaga praperadilan yang tugasnya menilai apakah upaya paksa yang dilakukan penyidik telah memenuhi syarat formil yang tertuang dalam KUHAP, hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi dengan dinamika permasalahan dan kasus yang semakin hari semakin beragam ini, mengakibatkan Hakim sebagai wakil tuhan di bumi juga melakukan inovasi dalam memberikan putusan praperadilan, akan tetapi inovasi putusan praperadilan yang diberikan Hakim tidak sesuai dengan kewenangan atau bisa dikatakan melebihi kewenangan (Ultra Vires) yang diberikan oleh KUHAP. Terlebih, terhadap putusan hakim praperadilan yang telah melebihi kewenangan (Ultra Vires) ini tidak bisa dimintakan upaya hukum, baik upaya hukum banding yang dilarang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, kasasi dalam Pasal 45A Undang – Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 dan peninjauan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014.
PERLINDUNGAN PEKERJA LOKAL YANG DIPAKSA BERBAHASA ASING OLEH PEMIMPIN PERUSAHAAN YANG TENAGA KERJA ASING
Authors: Labibah Hanin Alya’ 
Published: July 2020

Penelitian ini mengaji mengenai perlindungan pekerja lokal yang dipaksa berbahasa asing oleh pemimpin perusahaan yang tenaga kerja asing serta mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja lokal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil yang didapatkan dalam penelitian adalah tidak dibenarkan apabila pemimpin perusahaan yang tenaga kerja asing membuat aturan agar pekerja lokal untuk berbahasa asing di kalangan kerjaberdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Karena pada dasarnya Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk komunikasi resmi dalam lingkungan kerja, baik swasta maupun pemerintah dan sebagai sarana komunikasi tingkat nasional. Hasil penulisan ini dalam hal mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja lokal adalah melalui penyelesaian hubungan industrial secara sukarela (voluntary) maupun secara wajib. Selain itu pekerja lokal juga dapat melaporkan ke pengawas ketenagakerjaan
Pengendalian Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Upaya Pelestarian Habitat Orangutan di Indonesia
Authors: Putra I Made Kusuma Arya 
Published: July 2020

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan yang berkembang pesat di Indonesia, dengan total luas lahan perkebunan seluas 11.672.861 ha pada tahun 2016. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit seringkali dilakukan dengan mengalihkan fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan, hingga menimbulkan berbagai dampak, mulai deforestasi hingga menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati di Indonesia, tidak terkecuali orangutan. Orangutan adalah salah satu satwa endemik indonesia yang hanya dapat ditemukan di pulau Kalimantan dan pulau Sumatera turut mengalami kerusakan habitat dan penurunan angka populasi. Berdasarkan Assessment Information yang dikeluarkan oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) orangutan menyandang status konservasi Critically endangered pada tahun 2016. Dalam rangka perlindungan habitat orangutan di Indonesia, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tunduk pada instrumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Gangguan Jiwa pada Tenaga Kerja Indonesia yang Mengalami Deportasi di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara
Authors: Irwansyah Ady , Muljohardjono Hanafi , Konginan Agustina 
Published: July 2020

Latar Belakang: Tiap tahun ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dideportasi menuju Shelter Nunukan, Kalimantan Utara, dengan status TKI bermasalah terkait legalitas, terlibat konflik kekerasan fisik, masalah gaji, hingga tidak terpenuhinya hak. TKI korban deportasi mengalami gejala gangguan jiwa, yang dicetuskan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor potensial.Tujuan Penelitian: Menganalisis faktor yang berhubungan dengan kejadian gangguan jiwa pada TKI yang mengalami deportasi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.Metode Penelitian: Penelitian ini adalah analitik observasional korelasi klinis dengan pendekatan cross sectional study. Penelitian dilaksanakan di Shelter, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, selama bulan Februari – Maret 2018. Subyek yang memenuhi kriteria akan diambil datanya secara total sampling melalui instrumen kuesioner dan dianalisis secara statistik.Hasil Penelitian: Seluruh subyek penelitian, 67 orang, didapatkan gangguan jiwa, didominasi episode depresif (14,9%), gangguan anxietas menyeluruh (14,9%), dan distimia (13,4%). Hasil Oneway Anova pada variabel religiusitas (Spiritual Well Being; Religious Well Being; Existential Well Being) dan kategori gangguan jiwa, didapatkan berturut-turut nilai p = 0,962; p = 0,853; p = 0,523 (p > 0,05). Hasil uji Fisher’s exact antara variabel tipe kepribadian dengan gangguan kejiwaan didapatkan nilai signifikansi sebesar p=0,306 (p > 0,05). Hasil uji Fisher’s Exact antara variabel dukungan sosial dan gangguan kejiwaan didapatkan nilai signifikansi p=0,686 (p>0,05). Hasil uji Fisher’s Exact variabel stresor psikososial dengan gangguan jiwa, didapatkan nilai signifikansi sebesar p=0,328 (p > 0,05).Simpulan: Seluruh subyek penelitian didapati mengalami gangguan jiwa dengan tipe yang bervariasi. Tidak didapatkan hubungan antara tipe kepribadian, stresor psikososial, dukungan sosial,daan tingkat religiusitas dengan kejadian gangguan jiwa pada Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami deportasi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
The development of Bojongsari Water Attractions (Owabong)
Authors: Kusumanegara Solahuddin , Soebiantoro M. , Ahdiati Triana 
Published: July 2020

The local government of Purbalingga and society develops Owabong to increase their economic condition. The development has set as a model for other regions. This study aims to describe the policy evaluation of Owabong development as a leading tourist attraction in Purbalingga, Central Java. The study uses a qualitative method with a case-study approach equipped with quantitative data in the form of survey results— the data collected through the observation, in-depth interviews, and document studies. There are 15 informants taken purposively for the interviews, and 76 respondents were randomly selected for the survey sample. The research uses the interactive analysis technique from Miles & Huberman and descriptive statistics analysis to analyze it. The result shows that a low Human Development Index (HDI) associated with a low economic level encourages the government to develop tourism in Purbalingga. The compilation of the particular regulation on Owabong becomes the basis for planning leading tourism development and its implementation compiled by the authorities (87.72%). Based on the regional regulation, the local government, through the regional company of Owabong, succeeds in developing Owabong as a leading tourist attraction and has a positive impact on the local government itself as well as the surrounding communities. Throughout 2016, the regional company of Owabong has contributed to the original regional income of Purbalingga up to 6.684.178.335 IDR. The existence of Owabong has guaranteed business opportunities to the surrounding communities (85%) and increased their income (90%), the level of community support for the existence of Owabong is 100%, the leaders have succeeded in establishing the cooperation of top and bottom line (82.46%). The main factors of being successful are the existence of special regional regulation on leading tourist attractions managed by regional companies, apparatus compliance in carrying out the development as planned, the support from the communities around the tourism object, and leadership. So, the policy of developing tourism through regional regulation before a leading tourist attraction has successfully achieved the goals. In conclusion, the government has succeeded in using social capital as well as the power to reach the goals.
Escolas da Ilha de Mosqueiro e a relação com a Educação Especial
Authors: Fernandes Ana Paula Cunha dos Santos , Oliveira Iranildo da Silva 
Published: July 2020

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa de campo financiada pela FAPESPA/CAPES e objetiva analisar a estrutura e o funcionamento das escolas da ilha de Mosqueiro que relacionam a formação e o trabalho docente na escolarização do aluno público-alvo da Educação Especial, vinculadas ao sistema municipal de ensino de Belém. Realizou-se entrevista semiestruturada com professores da Educação Especial que atuam na sala de recursos multifuncional, professores de sala de aula comum e coordenadores pedagógicos. Os resultados revelam a insuficiência dos recursos materiais; formação dissociada contrapondo o Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE); planejamento conjunto entre professor de Educação Especial e Sala de aula comum, dentre outros.
Palavras-chave: Educação, Educação Especial, Escolas de Mosqueiro.

Mosqueiro Island Schools and the relationship with Special Education
ABSTRACT. This article is an excerpt from a field research funded by FAPESPA/CAPES and aims to analyze the structure and functioning of schools on the island of Mosqueiro that relate the training and the teaching work in the schooling of the target audience of Special Education, linked to the municipal education system in Belém. A semi-structured interview was conducted with Special Education teachers who work in the multifunctional resource room, common classroom teachers and pedagogical coordinators. The results reveal the insufficiency of material resources; dissociated training against the National Education Plan 2014-2024 (PNE); joint planning between Special Education teacher and common classroom, among others.
Keywords: Education, Special Education, Mosqueiro Schools.

Escuelas de la Isla Mosqueiro y la relación con la Educación Especial
RESUMEN. Este artículo es un extracto de una investigación de campo financiada por FAPESPA/CAPES y tiene como objetivo analizar la estructura y el funcionamiento de las escuelas en la isla de Mosqueiro que relacionan la capacitación y el trabajo docente en la escolarización del público objetivo de Educación Especial, vinculado al sistema educativo municipal en Belém. Se realizó una entrevista semiestructurada con maestros de educación especial que trabajan en la sala de recursos multifuncionales, maestros comunes de clase y coordinadores pedagógicos. Los resultados revelan la insuficiencia de recursos materiales; formación disociada contra el Plan Nacional de Educación 2014-2024 (PNE); planificación conjunta entre docentes de educación especial y aula común, entre otros. Palabras clave: Educación, Educación Especial, Escuelas de Mosqueiro.
Palabras clave: Educación, Educación Especial, Escuelas de Mosqueiro.
Dossiê Temático: Formação e Trabalho Docente no Campo e Educação Especial: uma interface necessária
Authors: Barbosa Marily Oliveira , Fernandes Ana Paula Cunha dos Santos , Melo Júnior Arlindo Lins de 
Published: July 2020

O ano de 2020 tem dentre seus registros a Pandemia do novo coronavírus (COVID 19) - uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves – que também atingiu ferozmente os povos do campo, reacendendo a desigualdade e que impacta pela devassidão. Nosso agradecimento a todos que lutaram veementemente por seu povo, suas terras, suas identidades, quer professor, trabalhador rural, alunos, pais ou lideranças.
De modo singular, unimo-nos a Revista Brasileira de Educação do Campo e apresentamos esse dossiê que aborda a Educação Especial e a Educação do Campo. A Educação Especial é uma modalidade de educação escolar que perpassa todos seus níveis e modalidades e que deve ser ofertada preferencialmente na rede regular de ensino para alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Já a Educação do Campo destina-se ao atendimento das populações do campo, como: agricultores familiares, assalariados, assentados da Reforma Agrária, remanescentes de quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, indígenas e tantos outros que vivem do e no campo. A interface entre Educação Especial e Educação do Campo, sobretudo, no que tange à formação e trabalho docente impõe a comunidade acadêmica o desafio de pensar a educação de sujeitos cujas demandas sociais foram recentemente colocadas nas agendas públicas.
Os artigos desse dossiê foram organizados de maneira encadeada a fim de que se somem em conhecimento e experiências. Ao todo são onze artigos desta instigante temática que perpassa pela formação de professores, currículo, prática pedagógica e as políticas educacionais da educação básica ao superior.
Continuing Medical Education among resident physicians in Abha , Saudi Arabia : Current Practice and Existing Gaps
Authors: Alsaleem Safar , Almoalwi Najwa , Siddiqui. Aesha Farheen , Alsaleem Mohammed A , Alsamghan Awad S , Mahfouz Ahmed A 
Published: July 2020

Abstract
Background: Continuing Medical Education (CME) is concerned with the maintenance, improvement, and promotion of the health care and exhausts the physicians’ working life-span. Although international research is extensive, only a dearth of studies exists in Saudi Arabia and the Middle East. This study aims to explore CME practices of resident physicians in Abha City, south western Saudi Arabia and the existing gaps.Method: A cross-sectional questionnaire-based descriptive study conducted on residents training in various health-care facilities in Abha city. Results: Three-hundred resident physicians participated in the study (response rate of 75%). Out of them 79,7% (239) reported attending lectures and seminars for their CME needs followed by those who attended case presentations 39.7% (119). Electronic CMEs were used by a minority of residents (n = 24, 8%), and only 27.3% (n = 82,) attended journal clubs. Being busy was the main barrier against self-reading as reported by 70.7% (212) of participants, and by 51.7 % (155) for lectures and seminars, and 41.3% (124) for attending courses. There were no significant differences in satisfaction with CME activities by gender, nationality and training level (p = 0.982, 0.924, and 0.540, respectively). Satisfaction scores with CME activities were variable across different specialties (p = 0.039). The lowest satisfaction scores were among psychiatry residents and the highest was among the restorative dentistry and surgery residents. Workshops and courses were significantly perceived by residents as the most effective method in retention of knowledge, improving attitudes, improving clinical skills, improving managerial skills, and in proving practice behaviors. On the other hand, inter-departmental activities were significantly perceived by residents as most effective in improving academic skills and improving departmental image.Conclusion: The participant physicians favoured contact CME activities. In consistence with global research findings, being busy was the main barrier against CME goals attainment. Participants affirmed that CME activities improved their clinical practice, clinical skills and academic skills. Promotion of online learning in Saudi Arabia. Support of residents with protected time for their CME activities. Encouragement of trainees into further advice about their preference in terms of CME forms to help boost their engagement.
Psychiatric, Cognitive Functioning and Socio-cultural Views of Menstrual Psychosis in Oman: An Idiographic Approach
Authors: Al-Sibani Nasser , Al-Maqbali Mandhar , Mahadevan Sangeetha , Al-Huseni Salim , Al-Muzeni Muna , Al-Adawi Samir 
Published: July 2020

Abstract
Background: Most documented cases of menstrual psychosis have been from Euro-American populations with reports from cross-cultural populations being only a few in number. Objective: To determine whether the cyclical/episodic nature of menstrual psychosis among case series observed at a tertiary care unit in Oman fulfills the diagnostic criteria of the International Classification of Diseases (ICD-10) and diverge into Brockington’s sub-types (World Psychiatry. 2005;4(1):9-17). Related aims were to solicit measures of psychometric functioning of those with menstrual psychosis and narrated idioms of distress. Results: The spectrum of distress among people with menstrual psychosis does not fit existing psychiatric nosology. Evaluations revealed that a majority of the participants displayed something akin to morbid phenomena relating to manic and psychotic symptoms. In the parlance of traditional Omani society, this would be termed “spirit possession”. In terms of classification by timing within the menstrual cycle as expounded by Brockington, the present case series in Oman fulfilled the definition of catamenial psychosis and paramenstrual psychosis. With regard to psychometric function, all participants performed adequately on indices of intellectual functioning but appeared to have impairments in neuropsychological functioning, including the dimensions of processing speed, episodic memory, and executive functioning. Within the given society, the periodicity of mind alteration has been attributed to spirit possession. Conclusions: This is one of the first case series of its kind in the country elucidating whether the manifestation of menstrual psychosis among individuals in Oman fulfills the subtypes postulated by Brockington. The present case series suggests that menstrual psychosis is marked with neuropsychological impairments that were previously observed in other phasic manic episodes or brief psychotic disorders.
Measuring and reducing biofilm in mosquito rearing containers
Authors: Hunt Catherine , Collins Catherine Matilda , Benedict Mark Q. 
Published: July 2020

Abstract
Background: Mosquito rearing containers contain organic-rich water that nourishes numerous bacteria, some of which are capable of forming biofilms. Biofilm is broadly an extracellular polymeric matrix (EPS) in which living bacteria occur, and the accumulation of biofilm is possible during routine stock-keeping as most of these containers are re-used. Whether biofilm has an effect on the mosquito rearing is not a question that has been investigated, nor have measures to reduce biofilm in this context been systematically studied. Methods: We measured biofilm accumulation in standard rearing containers by staining with crystal violet and determining the OD using a spectrophotometer. We also treated rearing containers with 0.1% sodium hypochlorite to determine its effectiveness in reducing biofilm abundance. Lastly, we performed an analysis of the relationship between the occurrence of biofilm and the likelihood of microbial blooms that were associated with larval death during trials of larval diets. Results: We observed that soaking rearing containers overnight in 0.1% sodium hypochlorite greatly reduced biofilm, but we observed no relationship between the use of containers that had not been treated with bleach and subsequent microbial blooms.Conclusions: Larva rearing leaves detectable biofilm. While we were unable to correlate microbial blooms with the presence of biofilm, as a precaution, we recommend that plastic containers that are re-used be treated with 0.1% sodium hypochlorite bleached occasionally.