bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional
Authors: Sudrajat Tedi 
Published: October 2020

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berlaku pada tahun 2014, namun sampai saat ini masih banyak pemberi kerja dan pekerja yang kurang paham dengan program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan penerapannya masih belum dikategorikan optimal. Hal yang menarik dianalisis adalah Pertama, bentuk perlindungan pekerja dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kedua, persoalan dalam penerapannya. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis serta dianalisis secara normatif kualitatif. Dalam tulisan ini diketahui terdapat perubahan dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ke BPJS kesehatan yang berimplikasi penerapan jaminan dan pelayanan kesehatan bagi pekerja. BPJS membuat prosedur yang dapat meningkatkan keterjangkauan peserta pekerja terhadap pelayanan kesehatan secara berjenjang dari fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes) tingkat pertama ke tingkat lanjut. Terlepas dari hal tersebut, terdapat beberapa persoalan hukum dalam penerapan program JKN meliputi persoalan dari aspek kepesertaan, penggunaan kartu kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan. Social Security Administrative Bodies (referred as BPJS) established in 2014, but until now there are still many employers and workers who are not aware of the programs held by BPJS Kesehatan, moreover the implementation was still not optimal. The problems studied were first, the form of worker protection in the National Health Insurance program and second, legal issues in its implementation. This manuscript used Normative Juridical research with statute approach, analytical approach and qualitative analysis method. In this manuscript, it known that there is a change from the Workers’ Social Security program to BPJS Kesehatan which has implications for the implementation of health insurance and services for workers. After the enactment of the BPJS Law, there are protection scheme for health insurance for both formal and informal workers. In addition, the BPJS provides a mechanism that can increase the affordability of workers to tiered health services from the first level to the advanced level. Meanwhile, there are several obstacles in the implementation of the Social Security program which include constraints on the aspects of participation, use of health cards and health service guarantees.
STREET WORKOUT: PERFIL PSICOSOCIAL DE SUS PRACTICANTES
Authors: Taipe-Nasimba N. , Cantón Chirivella E. 
Published: October 2020

La presente investigación estudia las principales características psicológicas de los practicantes de Street Workout, una modalidad deportiva emergente y en auge en los últimos años. A través de un estudio descriptivo-correlacional, con una muestra de 107 practicantes de España, se elaboró un estudio piloto del perfil psicosocial que incluye la evaluación de los motivos de práctica, la satisfacción muscular, la cohesión y el bienestar psicológico; además de una comparación en función de si compiten. Los resultados señalan que es un deporte practicado mayoritariamente por hombres menores de 23 años, cuya principal motivación es hallar un equilibrio entre la preocupación por la salud y su aspecto físico. Los niveles en cohesión y bienestar psicológico son altos, y bajos en cuatro de las cinco dimensiones de la satisfacción muscular. Por consiguiente, los datos de esta primera aproximación apoyan una visión positiva de las características psicológicas de los practicantes de Street Workout de la muestra.
Analisis Prospektif Usaha Abon Ikan (Kasus: CV Aroma Food Kota Banda Aceh)
Authors: Uyunun Uyunun , Yuliana Ernik , Nurilmala Mala 
Published: October 2020

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang diperlukan oleh tubuh manusia karena memiliki kandungan gizi yang tinggi. Salah satu upaya untuk mempertahankan mutu ikan tuna dan memperpanjang daya simpannya adalah dengan mengolahnya menjadi abon ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan aspek finansial usaha pengolahan abon ikan. Penelitian ini menggunakan metode survei, berlokasi di CV Aroma Food, Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Aroma Food sudah melakukan penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) pada pengolahan abon ikan. Ditinjau dari analisis finansial usaha, CV Aroma Food layak untuk dijalankan, karena usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang signifikan (mempunyai nilai benefit cost ratio 1,55). Kandungan kadar protein abon ikan sebesar 31,14% serta kandungan air sebesar 29,76%. Bakteri Escherichia coli yang ditemukan pada abon ikan < 3 APM/g dan angka lempeng total 2,0 x 104 koloni/g. Uji sensori memperoleh nilai 9. Secara umum, CV Aroma Food sudah menerapkan GMP dengan baik, dan usaha layak dilanjutkan.
Implikasi Pemekaran Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Pasca Reformasi
Authors: Santoso Lukman 
Published: September 2020

Abstract: This article discusses implication of regional expansion of with the creation of Pesawaran Regency, the Province of Lampung, which was legally created based on the Law No. 33/2007 and officially promulgated on 2nd of November 2007. Before becoming a separate regency, Pesawaran was part of South Lampung Regency. There are both positive and negative implications of this expansion. Among positive implications are more effective control, available positions in bureaucracy for locals, better service delivery, fiscal distribution to newly created regency for development and infrastructures. Whereas negative implications include dispute in the site of regency office, shortage in budget allocation, infrastructure limitation, worsening public services and deteriorating relationship among key regional executives.
Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang implikasi pemekaran daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung pasca reformasi. Terbentuknya Kabupaten Pesawaran berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2007 yang memekarkan diri dari Kabupaten Lampung Selatan, dan diresmikan pada 2 November 2007. Terdapat implikasi positif dan negatif yang timbul dari pemekaran kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Di antara implikasi positifnya adalah rentang kendali pemerintahan semakin dekat, terbukanya jabatan-jabatan (peluang kerja) baru untuk sebagian kecil masyarakat asli dan sekitar, terutama dalam sektor pemerintahan kabupaten, akses pelayanan publik semakin dekat, dan adanya distribusi fiskal ke daerah otonom baru sebagai upaya pembangunan dan penunjang struktur dan infrastruktur baru. Adapun implikasi negatifnya adalah terjadinya silang sengkarut lokasi kantor pemerintah kabupaten, keterbatasan anggaran sehingga terbengkalainya pemilukada perdana, keterbatasan infrastruktur, pelayanan publik yang semakin buruk, dan hubungan kerja yang kurang harmonis antar pimpinan dan pejabat daerah.
Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia
Authors: Setiyanto Danu Aris 
Published: September 2020

Abstract: This article discusses the prohibition interreligious marriage as regulated in Kompilasi Hukum Islam from the perspective of human rights discourse. There are two perspectives of human rights discourse when applied to the issue of interreligious marriage. The first is those who believe that concept of human rights is anthropocentric. Thus, prohibition of interreligious marriage in Kompilasi Hukum Islam contravenes individual freedom because the only aspect that counts in Islamic marriage is intention to realize compassion and care (rahmah). The second is the group who believes that human rights should not be contradictory to religious principles. Since Indonesia by constitution acknowledge religion as mentioned in Pancasila and Constitution article 29, prohibiting interreligious marriage is justifiable. In Islamic perspective, the prohibition of interreligious marriage is in accordance with the concept of maslahah of protection oneâ€™s faith which is prioritized over individual wellbeing. Thus, theological basis of marriage comes first at the expense of human rights.
Abstrak: Tulisan ini membahas tentang larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif hak asasi manusia. Berkaitan dengan hak asasi manusia, terdapat dua pandangan yang berbeda tentang larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam: Pertama, kelompok yang menekankan nilai-nilai HAM yang berpusat pada antroposentris, yang menganggap bahwa perkawinan beda agama yang diatur dalam KHI mengurangi kebebasan yang bersifat individual untuk membentuk keluarga, maka perkawinan beda agama seharusnya diperbolehkan karena searah dengan tujuan dan spirit kehadiran Islam yaitu rahmah. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa HAM yang melingkup kawin beda agama harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Indonesia yang merupakan berdasarkan negara Ketuhanan tercantum dalam sila pancasila dan UUD 1945 Pasal 29, sehingga larangan perkawinan beda agama adalah hal yang benar karena sesuai dengan agama Islam bahwa kemaslahatan menjaga agama lebih diutamakan daripada maslahah kemanusiaan. Dalam hal ini, mereka lebih menekankan landasan teologis dalam sebuah perkawinan daripada antroposentris.
Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah
Authors: Hafidzi Anwar 
Published: September 2020

Abstract: This paper discusses about the problematic of the polygamy rules between text and context of the suitability of polygamy requirements stipulated in the Compilation of Islamic Law and some positive Indonesian law with the requirements and permissibility of polygamy in the book of Islamic Jurisprudence of Wahbah Zuhaili. According to Wahbah Zuhaili, the polygamy requirements are only two namely justice for their wives or children and a husband must be able to provide for the maintenance. Meanwhile, according to the Compilation of Islamic Law, several clauses explain the requirements that must be fulfilled by the husband when he wants to do polygamy. They are to maintain the welfare of the soul, wealth (livelihood), and environment. Zuhailiâ€™s mashlahah approach is more directed to the practice of polygamy that must really achieve the goodness of the Islamic law clearly and confidently, not just lust. While the mashlahah approach in the Compilation of Islamic Law leads more to the adjustment of the ability of the soul, the provision of decent living, there is no tendency among the brideâ€™s family, and not creating mudharat in the household and social life. The issue of the requirements as mentioned in the Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law has similarity as to avoid as much harm as possible.
Abstrak: Tulisan ini membahas problematika aturan poligami antara teks dan konteks yaitu kesesuaian persyaratan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta beberapa hukum positif Indonesia dengan persyaratan dan dibolehkannya poligami dalam kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Zuhaili. Menurut Wahbah Zuhaili, persyaratan poligami hanya ada dua yaitu keadilan bagi para istri atau anak-anak mereka, dan seorang suami harus mampu memberi nafkah untuk memelihara kemaslahatannya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami, yaitu demi menjaga kemaslahatan jiwa, harta (nafkah), dan lingkungan. Pendekatan mashlahah Zuhaili lebih mengarah pada praktik poligami yang harus benar-benar mencapai kebaikan dari syariat Islam secara jelas dan yakin, bukan sekedar nafsu belaka. Sementara pendekatan mashlahah dalam KHI lebih mengarah pada penyesuaian kemampuan jiwa, pemberian nafkah yang layak, tidak ada tendensi antar keluarga mempelai, dan tidak menjadikan mudharat dalam rumah tangga dan lingkungan sosial masyarakat sekitarnya. Prasyarat poligami dari perspektif mashlahah antara kitab Fiqih Islam dan KHI memiliki kesamaan dalam masalah pemenuhan syarat berpoligami dan menghindari kemudharatan semaksimal mungkin.
Analisis Sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini Dan Perceraian di Jawa Timur
Authors: Sukamto Sukamto 
Published: September 2020

Abstract: This study examines the dynamics of early marriage and divorce occurring in a strong Islamic cultural tradition. The results of the research show that there are significant factors on the early marriage and divorce rates as the influence of socio-cultural traditions of the societies. These symptoms can not be separated from the influence of social systems and values â€‹â€‹prevailing in society. Local cultural traditions that only take place in certain areas are often used as a foothold in early marriage as well as the prevailing social systems. Although both of the local cultural traditions and social systems have a significant role in influencing the cases, but in terms of nature, marriage and divorce are more individual and casuistic issues. It is found that in addition to these two factors, economic factor also become the main variable in motivating people to do early marriage and divorce .
Abstrak: Studi ini mengkaji tentang dinamika pernikahan usia dini dan perceraian yang terjadi di wilayah Jawa Timur berbasis tradisi budaya Islam yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang cukup signifikan terhadap timbulnya gejala pernikahan usia dini serta meningkatnya angka perceraian, yakni pengaruh tradisi sosial budaya masyarakat. Gejala tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Tradisi budaya lokal yang hanya berlangsung di daerah tertentu sering dijadikan sebagai pijakan dalam pernikahan usia dini, begitu juga dengan sistem sosial yang berlaku di wilayah tersebut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian. Meskipun tradisi budaya lokal dan sistem sosial mempunyai peran dalam mempengaruhi peristiwa tersebut, tetapi dari segi sifatnya, pernikahan dan perceraian lebih individual dan persoalan kasusistik, maka ditemukan bahwa selain kedua faktor tersebut, faktor ekonomi menjadi variabel utama dalam menggerakan seseorang melakukan pernikahan usia dini dan perceraian.
Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia
Authors: Ulum Fahrur 
Published: September 2020

Abstract: This paper discusses about the progressive regulation of Islamic finance in Indonesia and its relation with the government's political will in shariâ€™ah financial institutions. The progress of shariâ€™ah financial regulation in Indonesia is good enough to solve various demands of operational optimization of shariâ€™ah financial institutions in Indonesia. It shows that shariâ€™ah financial regulation is massive and experiencing good progressive to answer operational problems of shariâ€™ah financial institutions. The situation is also reinforced by the massive of the fatwa of the National Shariâ€™ah Council (DSN). Various development programs of Islamic financial institutions conducted by the government through Bank Indonesia, BAPEPPAM, Financial Services Authority (OJK), and DSN show the existence of political will of the government to shariâ€™ah financial institutions. To give a certain regulation in order to optimize the operational of shariâ€™ah financial institutions, the government has massively issued various regulations. The progressiveness of shariâ€™ah financial regulations prove that the political will of the government is seen in the effort of developing syariâ€™ah financial institutions.
Abstrak: Tulisan ini membahas tentang progresifitas regulasi keuangan syariah di Indonesia dan kaitannya dengan political will pemerintah pada lembaga keuangan syariah. Progres regulasi keuangan syariah di Indonesia cukup bagus untuk menyelesaikan berbagai tuntutan optimalisasi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa regulasi keuangan syariah cukup masif dan mengalami progresifitas yang baik untuk menjawab persoalan-persoalan operasional lembaga keuangan syariah. Keadaan tersebut diperkuat dengan progres fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) yang cukup masif pula. Berbagai program pengembangan lembaga keuangan syariah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, BAPEPPAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN menunjukkan adanya political will pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah. Untuk menjawab kepastian regulasi demi optimalisasi operasional lembaga keuangan syariah, pemerintah secara masif mengeluarkan berbagai regulasi keuangan syariah. Progresifitas regulasi keuangan syariah menjadi bukti bahwa political will pemerintah tampak dalam upaya pengembangan lembaga keuangan syariah.
Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam
Authors: Maghfiroh Rahma Ulfa 
Published: October 2020

Kemajuan pemikiran dan peradaban manusia terus berkembang, begitu pula dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat. Perkembangan teori keuangan yang saat ini juga bermunculan sehingga menjadi masalah yang hangat diperdebatkan, salah satunya adalah konsep time value of money atau lebih dikenal dengan nilai waktu dari uang. Konsep nilai waktu dari uang ini menyebutkan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dari sejumlah nilai uang yang sama di masa mendatang. Agar uang tidak tergerus nilainya seiring dengan berjalannya waktu maka hal tersebut tidak terlepas dari yang namanya bunga. Menurut konsep ekonomi Islam menegaskan bahwa dalam al-Quran telah mengharamkan bunga atas uang, di mana hal tersebut disamakan dengan riba. Dalam berbagai pandangan yang dikaji dari sudut pandang Islam teori nilai waktu dari uang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, uang bukanlah-modal serta tidak memberikan kegunaan, namun fungsi uang tersebut yang memberikan kegunaan. Dalam Islam memandang time value of money yang populer dengan nilai waktu uang kemudian digantikan dengan konsep economic value of time. Konsep tersebut menunjukkan bukan uang yang memiliki waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomis. Maka dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menjawab bagaimana konsep nilai waktu dari uang dalam sudut pandang ekonomi Islam?, dengan metode kualitatif dan pendekatan library research didapat bahwa dalam ekomoni Islam tidak mengenal nilai waktu uang atau time value of money namun teori economic value of time lah yang dianggap benar dari pandangan ekonomi Islam. Artinya uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomis.
Analisis Dampak Sukuk pada Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid 19
Authors: Asiyah Binti Nur , Aini Indah Nur , Mahardika Rama Prasetya , Laili Lyliya Nurul 
Published: October 2020

Sukuk is a form of investment that has an impact on the national economy which is currently weakening due to the Covid-19 pandemic. Covid 19 has had an impact on the faltering of the people's economy from business to financial institutions (sharia and conventional). The state has the need to fulfill the state budget in order to address the problem of the impact of covid 19 quickly. This paper is intended to analyze the impact of sukuk on economic growth during the covid pandemic 19. The process of collecting data is done by analyzing data observed through OJK statistics and collecting various information related to covid-19 and the data are analyzed qualitatively. Based on the results of the study it was found that Sukuk became a source of funds for the government to finance development, thus creating new jobs for the community in the long run. Sukuk provide benefits for the liquidity of Islamic financial institutions due to the impact of covid 19, and also investment facilities for the community.
Key Words: Impact; Sukuk; national economiy; Covid-19.

Abstrak: Sukuk termasuk bentuk investasi yang memberikan dampak bagi perekonomian nasional yang saat ini melemah karena adanya pandemi Covid-19.Covid 19 telah memberikan dampak bagi tersendatnya perekonomian masyarakat mulai bisnis hingga lembaga keuangan (syariah dan konvensional). Negara memiliki kebutuhan pemenuhan APBN guna menjawab masalah dari dampak covid 19 secara cepat. Paper ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak sukuk bagi pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid 19. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data yang diobservasi melalui statistik OJK dan mengumpulkan berbagai informasi terkait covid-19 dan data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil pengkajian diperoleh bahwa Sukuk menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan, sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dalam jangka panjangnya. Sukuk memberikan kemanfaatan bagi likuiditas lembaga keuangan syariah akibat dampak covid 19, dan juga sarana investasi bagi masyarakat..
Kata Kunci : Dampak; Sukuk; Perekonomian Nasional; Covid-19.
Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya
Authors: Arafat Fashihuddin 
Published: October 2020

The existence of BMT as Baitul Maal wat Tamwil is an indication that there are the strengthening of the Islamic economy in the microfinance sector in Indonesia, but since its establishment in 1984 until now, there has not been a single law that regulates BMT. Whereas BMT is a form of institutional entity that integrates commercial aspects (profit) in the form of Baitul Tamwil and social aspects (non-profit) in the form of Baitul Maal. This shows the difficulty of developing BMT institutions in Indonesia. This article was written with the aim of knowing the clarity of the existence of functions held by BMT, namely as Baitul Maal and Baitul Tamwil. whether it still holds that status or has changed by just becoming Baitul Tamwil and how it illustrates the problem law. The method used is descriptive-qualitative with juridical-normative approach. Based on research results show that BMT can still exist with one or two functions. in order to continue to exist constitutionally, there are several legal umbrella options including; BMT can be in the form of Koperasi or Perseroan Terbatas with consequences that must be subject to regulations that underlie BMT activities, although the Maal function is contrary to Article of The Act Number 23 Year 2011 concerning Management of Zakat.
Keywords: Existence; BMT; Law problem.

Abstrak : Keberadaan BMT sebagai Baitul Maal wat Tamwil merupakan indikasi adanya penguatan ekonomi syariah pada sektor lembaga keuangan mikro di Indonesia, namun sejak berdiri di tahun 1984 hingga saat ini, belum ada satupun produk undang-undang yang mengatur secara khusus tentang BMT. Padahal BMT merupakan wujud entitas lembaga yang mengintegrasikan aspek komersil (profit) dalam bentuk Baitul Tamwil dan aspek sosial (non-profit) dalam bentuk Baitul Maal, yang bisa menjadi solusi gambaran bagi potret ekonomi Islam kaffah (ekonomi islam terintegrasi). Hal ini mengindikasikan sulitnya mengembangkan lembaga BMT di Indonesia. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui kejelasan eksistensi fungsi yang dimiliki BMT, yaitu sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwil, apakah tetap menyandang status tersebut atau telah berubah dengan hanya menjadi Baitul Tamwil dan bagaimana gambaran problematika hukumnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil pengkajian menunjukkan bahwa BMT tetap bisa eksis dengan satu atau dwifungsinya (Baitul Maal Wat Tamwil), agar tetap bisa eksis secara konstitusional, terdapat beberapa pilihan payung hukum diantaranya; BMT dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas dengan konsekuensi harus tunduk pada peraturan yang melandasi kegiatan BMT, meskipun dalam fungsi Maal-nya terdapat pertentangan dari Pasal 18 ayat (2) butir (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.