bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
COMPARISON ANALYSIS OF TAX INCOME OF CLAUSE 25 OF SMALL, MEDIUM, AND MICRO BUSINESS UPON GOVERNMENTAL REGULATION 23 ABOUT TURNOVER (A case study in Orlando Pizza Small, Medium, and Micro Business Surabaya)
Authors: Adi Bayu , Miradji Moh Afrizal 
Published: March 2020

Small, Medium, and Micro Business of Orlando Pizza Surabaya is food business that is built since 2013. This pizza is liked by many circles in Surabaya area and around it. Besides that, Orlando Pizza sells the products by online and offline. The lovers are generally from circles of lecturers, students, and Surabaya people generally by various kinds of toppings. Sometimes, Orlando Pizza Surabaya together with the sales, it achieves turnover around Rp 15,000,000 per month, so therefore, about the taxation entity, Orlando Pizza Surabaya wants to compare between using report of Income Tax 25 of Small, Medium, and Micro Business or using clause of Income Tax 23 i.e. 1% from turnover. Based on the case above, one that becomes measure/method according to Yaana (2018) she explained it becomes 0.5% from turnover, therefore, I as a researcher wants to use this research as comparison reference and it can be made as example by other Small, Medium, and Micro Businesses about comparison entity between using financial report entity and entity compared as follows.
Keywords: Small, Medium, and Micro Business, Tax Income 31 E, Governmental Regulation 46 of Turnover, Tax Income 25 of Small, Medium, and Micro Business
POLA MUSIM PENANGKAPAN IKAN LAYUR (Trichiurus spp) DI PERAIRAN TELUK PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT
Authors: Branenda Widuri Putri , Zulkarnain  , Muninggar Retno , Purwangka Fis , Apriliani Izza Mahdiana 
Published: March 2020

Kegiatan penangkapan ikan layur di perairan Teluk Palabuhanratu umumnya menggunakan pancing layur dan ikan layur merupakan salah satu komoditas ekspor penting dan dominan tertangkap. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penangkapan yaitu pengetahuan mengenai musim penangkapan ikan layur. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola musim penangkapan ikan layur, hubungan panjang dan berat ikan layur, mengetahui Catch Per Unit Effort (CPUE) ikan layur, dan hubungan panjang total dengan panjang mulut dan lebar bukaan mulut ikan layur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode analisis data yang digunakan adalah metode rata-rata bergerak, metode hubungan panjang dan berat, analisis CPUE dan analisis regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indeks musim penangkapan diketahui pola musim ikan layur terdapat pada bulan Desember, Februari, Maret, April, Oktober dan November. Hubungan panjang dan berat ikan layur bersifat alometrik negatif yang berarti pola pertumbuhan panjang ikan layur lebih cepat daripada pertumbuhan beratnya. Hubungan CPUE dengan effort merupakan hubungan yang positif dengan y = 0,0016x + 12,337. Pertambahan panjang ikan layur akan mempengaruhi panjang mulut dan lebar bukaan mulut ikan layur.
Kata kunci: CPUE, musim penangkapan, Palabuhanratu, pancing layur
CASE REPORT: STROKE PREDICTION MODELS AFTER TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK WITH ATRIAL FIBRILLATION
Authors: Rubianto Mason , Yusuf Samudra Andi , Giovani Stefano 
Published: March 2020

Background : Atrial fibrillation (AF) is an independent risk factor for stroke. The role of AF in transient ischemic attack (TIA) is less common. Thus, this situation cannot be underestimated because both TIA and AF are increasing the risk of a patient to get stroke.
Case : An 80 years old woman presented with speech disturbance and disorientation which lasted for 2 hours. Patients look confused with glasgow coma scale total 13 (E4V3M6), blood pressure was 150/80 and heart rate 147 beats/min irregular. From neurological examination, there was paresis nervus facialis central and nervus hypoglossus but completely resolved under 24 hours. Her electrocardiogram showed an AF. Working diagnosis for this patient were TIA with AF and hypertension stage 1.
Discussion : The early risk of stroke seems to be best predicted with ABCD2 score, which is calculated by summing up points for five independent factors: (1) age, (2) blood pressure, (3) clinical features of TIA, (4) duration of TIA and (5) diabetes. The ABCD2 score of this patient is 5 which classified as moderate risk.
Conclusion : These patients require a comprehensive approach and additional an imaging consideration because there are a moderate to higher chance of stroke recurrence.
Keywords : Atrial Fibrillation, ABCD2 Score, Stroke, Transient Ischemic Attack
Peran Neurofilament Light Chain sebagai Biomarker Prediktor Risiko Cognitive Impairment pada Penderita Chronic Kidney Disease
Authors: Nella Rosyalina Damayanti  , Divayari Gardiani  
Published: March 2020

Latar Belakang: Chronic Kidney Disease (CKD) dapat menyebabkan cognitive impairment yang dapat menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan emosional pasien. Neurofilament Light Chain (NF-L) merupakan protein yang terletak di aksoplasma yang berperan menjaga struktur neuron.
Diskusi: Defisit kognitif yang terjadi pada pasien dengan CKD diakibatkan toksin uremik yang menyebabkan cedera saraf. Prevalensi defisit kognitif berkisar 20-50% pada pasien CKD moderat dan 70% pada pasien CKD berat/ menjalani dialisis. Penurunan fungsi kognitif memiliki korelasi positif dengan penurunan eGFR pada pasien CKD. Kadar NF-L serum ditemukan mengalami peningkatan pada pasien setelah cedera akut pada otak seperti iskemia, perdarahan, dan pada pasien dengan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, dibandingkan pada individu sehat. Kadar NF-L serum dapat dideteksi dengan menggunakan pengujian single molecule array (Simoa).
Simpulan: Pemeriksaan NF-L dapat dijadikan biomarker terjadinya defisit kognitif pada pasien CKD.
Kata Kunci: Chronic Kidney Disease, Neurofilament Light Chain, Fungsi Kognitif, Biomarker
Laporan Kasus Sindroma Stokes-Adams: Sinkop Kardiak yang Mirip Bangkitan
Authors: Rahmawati Putu Lohita , Widyantara I Wayan , Antara I Made Putra Swi 
Published: March 2020

Pendahuluan: Kesalahan dalam mengidentifikasi suatu sinkop sebagai bangkitan epileptik merupakan hal yang tidak jarang terjadi. Pasien mendapatkan manajemen epilepsi namun bangkitan tidak kunjung terkendali. Masalah kardiovaskular harus dipertimbangkan dalam keadaan ini karena keterlambatan identifikasi meningkatkan mortalitas.
Kasus: Pasien laki-laki, 26 tahun, mengalami bangkitan onset general motorik tonik klonik yang terjadi lebih dari 20 kali dalam waktu 18 jam dengan durasi 3-5 menit. Diantara kejang pasien sadar baik tanpa adanya periode bingung. Pasien mendapatkan terapi diazepam 10 mg intravena sebanyak 3 kali pemberian namun kejang terus terjadi. Pemeriksaan fisik menunjukkan bradikardia, kardiomegali dengan bising sistolik mitral dan tidak didapatkan defisit neurologis lainnya. Gambaran EKG menunjukkan AV blok derajat 3 dengan gambaran echocardiography dilatasi ventrikel kiri dengan regurgitasi moderat katup mitral. Pemeriksaan CT-scan kepala dan EEG normal. Dilakukan pemasangan alat pacu jantung sementara dan setelahnya pasien tidak mengalami bangkitan.
Diskusi: Aktivitas tonik klonik seperti bangkitan epileptik dapat terjadi pada pasien yang mengalami sinkop akibat AV blok. Penurunan kesadaran mendadak sesaat disertai aktivitas seperti bangkitan akibat aritmia yang menyebabkan penurunan perfusi serebral disebut sebagai sindroma Stokes-Adams. Aktivitas tonik klonik pada keadaan ini tidak responsif terhadap regimen antikonvulsan.
Kesimpulan: Laporan kasus ini mengangkat pentingnya pengenalan tentang sinkop kardiak untuk membedakannya dengan bangkitan epileptik. Pada pelayanan gawat darurat, kesalahan identifikasi menyebabkan keterlambatan penanganan dan meningkatkan mortalitas.
Kata Kunci: Sindroma Stokes-Adams, sinkop kardiak, AV blok
Analisis Koordinasi Pengaman Over Current Relay, Ground Fault Relay, Dan Recloser Pada Penyulang Majenang 08 PT. PLN (Persero) Gardu Induk Majenang Cilacap
Authors: Juniarto Tri , Tamam Muhammad Taufiq 
Published: March 2020

Sistem distribusi tenaga listrik adalah sistem yang berguna untuk mendistribusikan tenaga listrik dari Gardu Induk ke konsumen, yang mana tidak terlepas dari masalah, diantaranya gangguan arus hubung singkat. Untuk melokalisasi gangguan tersebut diperlukan sistem proteksi yang memenuhi persyaratan sensitifitas, keandalan, selektifitas dan kecepatan. Penyulang MJN 08 memiliki panjang 32,950 km terdapat over current relay (OCR) dan ground fauly relay (GFR) yang berfungsi untuk memberi perintah kepada Recloser atau PMT. Pada penelitian gangguan arus hubung singkat dan koordinasi proteksi di penyulang MJN 08 dilakukan perhitungan manual dan simulasi menggunakan ETAP. Hasil perhitungan dan simulasi arus hubung singkat diketahui bahwa semakin jauh titik gangguan yang terjadi maka arus hubung singkat akan semakin kecil. Hasil perhitungan manual koordinasi proteksi waktu kerja relai arus hubung singkat 3 fasa adalah 0,301 detik – 0,534 detik dan pada simulasi dengan ETAP 0,303 detik – 0,532 detik, pada perhitungan manual arus hubung singkat 2 fasa 0,331 detik – 0,755 detik, dan simulasi ETAP 0,319 detik – 0,582 detik. Waktu kerja OCR sudah mendekati standar SPLN yaitu 0,35 detik – 0,4 detik, tetapi mempunyai selisih waktu lebih lambat 0,1 detik. Hasil perhitungan manual hubung singkat 1 fasa ke tanah 0,765 detik – 1,496 detik sedangkan pada simulasi ETAP adalah 0,706 detik – 1,243 detik. Dari hasil perhitungan dan simulasi nilai waktu kerja proteksi GFR belum sesuai dengan SPLN.
Методика оцінювання ефективності функціонування системи логістичного забезпечення сил оборони держави
Authors: Наконечний О.В. 
Published: March 2020

Розвиток системи логістичного забезпечення завжди здійснювався паралельно з розвитком збройних сил і способів ведення війни, операції (бою). Нові види озброєння та військової техніки, способи ведення бойових дій висували свої вимоги до системи логістичного забезпечення, змушували виробляти більш сучасні форми організації системи логістичного забезпечення і способи забезпечення військ. В ході проведеного автором статті дослідження розроблено методику оцінювання ефективності функціонування системи логістичного забезпечення сил оборони держави. Зазначена методика дозволяє оцінити ефективність функціонування системи логістичного забезпечення сил оборони держави та визначити її вплив на ефективність функціонування бойових підрозділів сил оборони держави за кожним з напрямків забезпечення та завданням, що необхідно виконати; враховує важливість кожного з показників ефективності функціонування системи логістичного забезпечення сил оборони держави. За результатами проведеного дослідження автором було поставлено завдання на оцінку ефективності функціонування системи логістичного забезпечення сил оборони держави.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Authors: Afifah Wiwik , Lessy Gusrin 
Published: March 2020

Abstrak.Â Anak sebagai generasi penerus, sering disalahartikan sebagai komoditas oleh orang dewasa. Sehingga pola asuh yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak dapat memicu mereka menjadi anak konflik hukum. Keberadaan anak harus mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, lingkungan maupun negara. Anak yang berhadapan dengan hukum seringkali harus menyelesaikan permasalahannya di peradilan pidana anak. Sementara itu, peraturan dan perundang-undangan yang ada masih belum optimal dalam memberikan perlindungan, khususnya yang berkaitan perlindungan kepada anak sebagai saksi dalam peradilan pidana.Perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana antara lain berbentuk jaminan keselamatan, perlindungan jati diri, hak mendapatkan pendampingan,dan hak untuk didampingi pembela, hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.Penulisan ini akan menjelaskan kerangka perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, serta untuk menganalisis implikasi hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses peradilan anak. Kata kunci : UU No. 11 Tahun 2012, perlindungan anak, saksi.
KRITIK TERHADAP KATA â€œAGAMAâ€ PADA â€œKUESIONER RIWAYAT KESEHATAN & PERNYATAAN DONORâ€ DI PALANG MERAH INDONESIA KOTA SURABAYA UNIT DONOR DARAH
Authors: Michael Tomy 
Published: March 2020

Abstrak:Â Adanya kata â€œagamaâ€ Pada â€œKuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donorâ€ bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Palang Merah Indonesia Kota Surabaya menciptakan suatu norma yang bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Sebagai jalan keluar yaitu Palang Merah Indonesia Kota Surabaya wajib menghapus kata â€œagamaâ€ pada â€œKuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donorâ€ di setiap tingkatan. Pemerintah wajib menghilangkan unsur-unsur agama dalam hal pelayanan publik seperti kelahiran dan kematian. Menghilangkan agama dalam hal ini memiliki arti bahwa agama tidak dapat dijadikan alasan pembenar ketika masyarakat membutuhkan hak-haknya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Pasal 90 ayat (3) UU No. 36-2009 wajib dipahami bahwa Tuhan yang dimaksud adalah milik seluruh makhluk hidup. Hal ini sesuai ajaran umat Buddha yaitu sabbe satta bhavantu sukhitatta.Kata kunci: Tuhan, agama, keadilan, pendonor darah.
EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DALAM MEMBINA NARAPIDANA
Authors: Aryana I Wayan Putu Sucana 
Published: March 2020

Abstract:Â Imprisonment is the most frequent primary sanction imposed by the judge. It is influenced by classical thinking about retaliation against the perpetrators. Implementation of imprisonment has not been effective to provide coaching and preparing the former inmates to return to society. Prison will only be a place for someone to learn about committing crimes more professional. Negative stigma always attached to ex-prisoners, so they are hard to get back into his social life. One attempt to minimize the imposition of imprisonment is to resolve the criminal matter amicably out of court (through penal mediation). Completion of a criminal case in a peaceful manner will reduce the workload for law enforcement and provide better justice for perpetrators, victims and their families.Keywords: imprisonment, inmates and penal mediation.
KARAKTER HUKUM PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Authors: Yudianto Otto 
Published: March 2020

Pada saat ini bangsa Indonesia memiliki momen penting dalam kehidupan nasional maupun global, karena sejak Januari 2016 telah diberlakukan Masyarakat Ekonomi AseanÂ (Economic Asean Community), yaitu era Sumber Daya Manusia dari negara-negara ASEANÂ secara bebas memasuki pasar di negara anggota ASEAN lainnya. Era MEA dapat disebutÂ juga sebagai era kompetisi dan kompetensi. Disebut era kompetisi karena sumber daya manusia Indonesia bersaing secara ketatÂ dengan sumber daya manusia negara anggota ASEAN lainnya. Sumber daya manusiaÂ negara lain akan memasuki lowongan dan kesempatan kerja yang ada di Indonesia bersaingdengan orang Indonesia, sebaliknya sumber daya manusia Indonesia juga dapat memasukiÂ pasar kerja di negara-negara ASEAN lainnya. Disebut era kompetensi karena untuk memasuki dunia kerja, baik di IndonesiaÂ maupun di negara-negara ASEAN lainnya harus didasarkan pada standart kompetensi yangÂ telah ditetapkan dan disepakati bersama. Hanya orang yang memiliki dan diakuiÂ kompetensinya yang dapat memasuki pasar kerja di negara ASEAN.
REDAKSI DAN DAFTAR ISI
Authors: Jurnal Ilmu Hukum DIH 
Published: March 2020

ISSN: 0216-6534DiH Jurnal Ilmu HukumVolume 12 Nomor 24Agustus 2016Â Pemimpin RedaksiDr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.Â Sekretaris RedaksiTomy Michael, S.H., M.H.Â Dewan PenyuntingProf. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.Dr. Hufron, S.H., M.H.Â Penyunting BahasaSugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.Â Mitra BebestariProf. Dr. Mashudi, S.H., M.H.Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H.Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.Prof. Dr. IB. Supancana, S.H., M.H.Prof. Dr. Zudan Arif F, S.H., M.H.Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.Dr. Harjono, S.H., M.C.L.Â Pelaksana AdministrasiKasdi, S.Sos.Â PenerbitLaboratorium HukumFakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaJl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442http://jurnal.untag-sby.ac.id/lab-hukum@untag-sby.ac.id
KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
Authors: Pedhiena Ginta Pedhiena 
Published: March 2020

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang diatur lebih detail pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. SedangkanÂ Transportasi Udara di Indonesia ditangani oleh Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Pehubungan adalah salah satu kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna. Pembinaan dilakukan secara terkoordinasi dan didukung oleh instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang industri pesawat udara, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keuangan dan perbankan sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.Kata kunci : Kewenangan, Kantor Otoritas Bandar Udara
Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
Authors: Jufri Ahmad Muh. 
Published: March 2020

Sistem Peradilan yang mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya karenaÂ kejahatan yang dilakukan anak, maupun anak menjadi saksi dan korban, akan membawa dapak psikis terhadap anak. Pemeriksaan sampai proses persidangan anak secara yuridis maupun aspek-aspek sosiologis-kriminologis harus melindungi hak-hak asasi anak.
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DAN RUMAH SAKIT AKIBAT TINDAKAN MEDIS YANG MERUGIKAN DALAM PERSPEKTIF UU No 44 Th 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
Authors: Njoto Haryanto 
Published: March 2020

Technology improvements and globalization invokes peopleâ€™s realization about their rights as patients in a hospital.Â They begin to demand getting those rights and when unsatisfied,Â Â they may sue their doctors and the hospital. These litigation cases will, in the end, increase doctorâ€™s and hospitalâ€™s risks. Increased risk means increased cost. It is mentioned in the forty sixth clause of the Hospital Law (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit) that the hospital bears the responsibility of the mistakes done by itâ€™s health workers. This clause seems unfair in taking the side of erroneous health workers, including doctors, and may result in the decrease of doctorâ€™s feeling of responsibility in their patients. Being a corporation, a hospital can not being punished and so the responsibility falls on itâ€™s owner and management. This can be seen as a violation of the human rights law against the hospital owner and management. The yudicial implications of a doctorâ€™s mistakes in the process of taking care of their patients must be seen from the ethical and the law aspect. Seen from the ethical aspect, a doctor has to fulfill many requirements as a doctor. Seen from the law aspect, a doctorâ€™s mistakes has to fulfill the criminal law, the civil law, and the administrative law. Doctor-patient relationships are usually inspanningsverbintenis (expedient relationship). In order to be able to sue their doctor, a patient has to provide provable evidence about the presence of mistakes or negligences made by the doctor, not just the absence of cure. Doctor-patient-hospital relationship is a tripartit relationship based on agreements between the three parties. Each party is entitled to his rights and obligations. A harmonious relationship and good communication between hospital, doctor and patient plays an important role in the prevention of medical litigations againts doctors and hospitals. Practicing dokctors have to realize that they better apply good responsibility by obeying the rules stated in the professional ethics and the law, always strive to increase their service, and master the art of good communication. Hospitals need to apply optimal service as required by the law by applying programs such hospital accreditation and patient safety programs. Medical committee need to be empowered to carry out isâ€™s tasks, especially in credentialing, recredentialing, medical audit, and enforcing medical professional discipline and good clinical governance.
PENGGUNAAN ALTERNATIEF DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH
Authors: Suhartono Slamet 
Published: March 2020

AlternativeÂ Dispute ResolutionÂ is aÂ methodÂ thatÂ has manyÂ advantages Â comparedÂ with setlement throughÂ the judiciary. In additionÂ the process isÂ quick,Â straight forward, low-cost,Â andÂ moreÂ democratic,Â this methodÂ can alsoÂ avoidÂ the hostility Â betweenÂ the parties dispute.Â This method can remove the gap as the government's position is superior to theÂ defendantÂ as theÂ plaintiff'sÂ societyÂ is moreinferior.Â PossibleÂ for useÂ thisÂ methodÂ to settle disputesÂ state administration, in asumtif and argumentative based for various reasons,Â namely the weakness methods ofÂ dispute resolutionÂ throughÂ court institutions, excessÂ AlternativeÂ Dispute Resolution methods, the object of disputes, disputes charac-teristicÂ state administration, the doctrineÂ against theÂ law,Â changes stateÂ paradigm,Â and the enactment ofÂ LawÂ Number 30 ofÂ l999 on the Arbitrase,Â Law NumberÂ 25Â ofÂ 2009Â onÂ the PublicÂ Service, and Law Number 38 of 2007 on Ombudsman.Keywords:Â dispute between people and governmentÂ legal protection, alternativeÂ dispute resolution
PRINSIP PRINSIP HUKUM KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BANJAR
Authors: Muzainah Gusti 
Published: March 2020

ABSTRAKPrinsip-prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum adat masyarakat Banjar terlihat pada norma-norma hukum yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembagian warisan pada â€œlembaga damaiâ€ dengan cara islah danÂ faraid-islah.Â Proses pada lembaga damai ini memperlihatkan bagaimana perempuan diakui kedudukannya sebagai ahli waris dan besarnya bagian warisannya. Penelitian bertujuan menemukan norma hukum waris dan prinsip prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa norma hukum waris adat masyarakat Banjar terdapat dalam â€œlembaga damaiâ€ yaitu dilakukan dengan cara islah dan faraid islah, kedudukan hukum perempuan diakui sebagai ahli waris dan besarnya bagian bersifat relatif, yaitu bisa lebih besar dari laki-laki, bisa sama dengan laki-laki dan bisa lebih sedikit dari laki-laki.Â Relatifnya bagian warisan tersebut ditemukan dalam penelitian adanya prinsip prinsip Ketuhanan, prinsip kemanfaatan dan prinsip keseimbangan yang semuanya bersandarkan pada dalil â€œmaslahah mursalahâ€, sehingga hukum waris adat masyarakat Banjar tidak membedakan kedudukan hukum perempuan dengan kedudukan hukum laki-laki.Kata Kunci : Lembaga damai, islah dan faraid islah, prinsip Ketuhanan, kemanfaatan dan keseimbangan.