bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia
Authors: Azhar Muhamad 
Published: September 2020

This study aims to determine the application of the omnibus law concept as a solution to hyper-regulation towards synchronization and harmonization of laws and regulations in Indonesia. The research method used is legal research using a comparative approach and a comparative approach. Overall data analyzed using synthesis analysis. The results of the study show that the application of the concept of the omnibus law as a solution to the regulation in Indonesia. Hyperegulation in Indonesia occurs at every level of laws and regulations. The potential for overlapping legal regulations including 7621 ministerial regulations, 765 Presidential Regulations, 452 government regulations, and around 30,000 regional regulations. The hyperregulation puts a burden on the synchronization and harmonization of laws and regulations in Indonesia. There is not even one institution that can monitor and evaluate the existence of the hyper-regulation. The synchronization and alignment are carried out within the framework of the four pillars as the basis of the Indonesian Republic. Thus, it is necessary to implement a study on the application of Omnibu law as a solution to the hyper-regulation of legislation in Indonesia. Keywords: Omnibus Law, Hyperregulation, Singronization, Harmonization, Regulation. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep omnibus law sebagai solusi hiperregulasi menuju sonkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perbadingan, dan pendekatan perbandingan. Keseluruhan data dianalisis mengguanakan analisis sitesis. Hasil penelitian menujukan bahwa penerapan konsep omnibus law sebagai solusi hiperregulasi regulasi di Indonesia. Hiperegulasi di indonesia terjadi pada setiap tingkatan peraturan perundang undangan. Potensi tumpang tindih peraturan perundang undagan diantarannya terdapat 7621 peraturan menteri, 765 peraturan presiden, 452 peraturan pemerintah dan sekitar 30.000 peratruan daerah. Hiperregulasi tersebut memberikan beban dalam melakukan sonkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan di Indonesia. Bahkan tidak ada satupun lembaga yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap adanya hiperegulasi tersebut. Sonkronisasi dan Harmonisasi dilakukan dalam kerangka empat pilar sebagai dasar negara Rebublik Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan diterapkannya kajian penerapan omnibu law sebagai solusi atas hiperregulasi perundang undangan di Indonesia. Kata Kunci: Omnibus Law, Hiperregulasi, Singronisasi, Harmonisasi, Peraturan.
Implikasi Penyalagunaan Wewenang Administrasi Dalam Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak
Authors: Azhar Muhamad 
Published: September 2020

Abstract This study aims to find out how the implications of the abuse of Administrative Authority in the Village Apparatus Selection in Demak Regency. The research is a concise study based on cases that were consulted at the Legal Consultation Board, Faculty of Law, University of Diponegoro. Research Results Aimed that the abuse of authority occurred in the process of selecting village officials in Demak Regency. The authority to determine the selection committee of the village apparatus is the authority of the Village Head as mandated by the Law - Invitation on the Village, and not the authority of the Regent of Demak Regency. Keywords: Power Utilization, Village Officials, Demak Regency. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui bagaimana implikasi penyalagunaan Wewenang Administrasi Dalam Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Demak. Penelitian merupakan kajian ringkas berdasarkan pada kasus yang dikonsultasikan pada Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hasil Penelitian Menujukan bahwa penyalagunaan wewenang terjadi pada proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak. Kewenangan untuk menetapkan panitian seleksi perangkat desa merupakan kewenangan dari Kepala Desa sebagaimana amanat Peraturan Perundang – Undangan tentang Desa, dan bukan berada pada kewenangan Bupati Kabupaten Demak. Kata Kunci: Penyalagunaan Wewenang, Perangkat Desa, Kabupaten Demak.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan
Authors: Shadiqin Moch Thariq 
Published: September 2020

The use of foreign workers in Indonesia is increasingly in demand by companies. The Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia (Kemnaker) noted that throughout 2016 there were 74,183 TKA in Indonesia). The Foreign Workers are to meet the needs, skilled and professional workforce in specific fields that cannot yet be filled by workers, Indonesia and to encourage the transfer of knowledge and technology. With the normative juridical case approach method, this study conducted to analyze how legal certainty and justice related to regulation. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that every citizen has the right to work and a decent life. Consequently, citizens have the right to receive compensation and fair treatment in employment relations and the state has the constitutional responsibility to guarantee the fulfilment of the right to work (TKI) and Foreign Workers (TKA) to create legal certainty and legal protection between them.Keywords : Legal Protection, Foreign workers, Principle of Certainty and Justice. AbstrakPenggunaan tenaga kerja asing di Indonesia semakin banyak diminati oleh perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) mencatat bahwa sepanjang tahun 2016 terdapat 74.183 TKA di Indonesia. Tenaga Kerja Asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan, tenaga kerja yang terampil dan professional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja, Indonesia serta mendorong alih ilmu dan teknologi. Dengan metode pendekatan kasus yang bersifat yuridis normative, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana kepastian dan keadilan hukum terkait regulasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan hidup yang layak. Konsekuensinya, warga negara berhak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja dan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya keseimbangan hak atas pekerjaan Tenaga Kerja (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) guna tercipta perlindungan kepastian dan keadilan hukum di antara keduanya.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing, Asas Kepastian dan Keadilan.
Dualisme Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik
Authors: Utama Kartika Widya , Sukmadewi Yudhitiya Dyah 
Published: September 2020

Public Information Transparency after 1998 reformation has gained momentum since the issuance of Law No. 14 of 2008 concerning Transparency of Public Information. Public access to obtain information owned by the state administrative body does not always run smoothly. The role of the Administrative Court as a Judiciary that guarantees the upholding of Good Public Order Principles, especially the principle of public transparency, was tested. This article will discuss the extent of the role of PTUN in disputes over requests for public information, which in the process will also discuss the part of the Public Information Commission in requests for public information in terms of authority and competence. As a conceptual article, the conclusion that can be drawn is that the state administrative dispute procedure needs to be clearly stated, whether it is mandatory to use the procedure for requesting public information through the Public Information Commission or whether it can use a claim mechanism through the State Administrative Court. Keyword: Open Government, Administrative Court, Good Governance Principle Abstrak Keterbukaan Informasi Publik pasca reformasi semakin mendapatkan momentum semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dimiliki oleh badan administrasi negara tidak selalu berjalan dengan lancar. Peran PTUN sebagai Badan Peradilan yang menjamin tegaknya Asas-asas Umum Ketertiban yang Baik khususnya asas keterbukaan publik pun diuji. Artikel ini akan membahas sejauh mana peran dari PTUN dalam sengketa permohonan informasi publik yang dalam prosesnya akan membahas pula mengenai peran Komisi Informasi Publik dalam permohonan informasi publik dari sisi kewenangan dan kompetensi. Sebagai artikel konseptual, kesimpulan yang dapat diambil adalah perlu ditegaskan dengan jelas prosedur sengketa administrasi negara apakah diwajibankan menggunakan prosedur permohonan informasi publik melalui Komisi Informasi Publik ataukah dapat menggunakan mekanisme gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Keterbukaan informasi publik, PTUN, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif
Authors: Lumbanraja Anggita Doramia 
Published: September 2020

In the Lex Silencio Positivo cases, there is no Consultative Meeting and Preparatory Examination. Meanwhile, the two examinations are necessary. This research intends to explore the Role of Judges in Lex Silencio Positivo cases where the Judge does not get a particular stage to examine the Applicants' petition files, both formal and material terms. This study uses the normative juridical method. The results of this study Judges play an essential role in distributing the burden of evidence fairly. The Judge should also carefully examine the Applicants' petition files to prevent the misuse of Positive Fictitious Decisions by the Applicants Keywords: Judges, Lex Silencio Positivo, Evidence. AbstrakPada Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif tidak ada Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan karena sifatnya yang berupa permohonan. Sementara kedua pemeriksaan tersebut penting karena untuk memeriksa dari segi formil dan segi materiil. Penelitian ini hendak menggali Peran Hakim pada Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif di mana Hakim tidak mendapatkan tahapan khusus untuk memeriksa berkas Permohonan Pemohon baik dari segi formil maupun materiil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam. Hasil dari penelitian ini Hakim memegang peranan penting dalam membagi beban pembuktian secara adil. Hakim juga harus memeriksa dengan teliti berkas Permohonan Pemohon untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Keputusan Fiktif Positif oleh Pemohon. Kata Kunci : Hakim, Keputusan Fiktif Positif, Pembuktian.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik
Authors: Solechan Solechan 
Published: September 2020

Abstract The purpose of this research is to find out how the role of the health insurance provider (BPJS) as a form of public service in Indonesia. Research is a normative study with a comparative approach. The research results show that public services or public services can be defined as all forms of services, both in the way of goods and services which in principle are the responsibility and are carried out by government agencies at the central, regional and in the environment of state-owned enterprises or business entities Regional Owned. One of them is the Social Security Organizing Agency is a legal entity to organize social security programs to ensure all people can meet the basic needs of a decent life. BPJS is held based on the principles of humanity, benefits, and social justice for all Indonesian people with the aim of realizing the fulfillment of the basic needs of a decent life for every Indonesian people who have become basic human rights. Keywords: Social Security Organizing Agency, Health, Public Services Abstract Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui bagaimanakah peran badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menujukan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia. Kata Kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kesehatan, Pelayanan Publik
The Development of Exceptional Case Marking in Romance with a Particular Focus on French
Authors: Sheehan Michelle 
Published: September 2020

AbstractThis paper traces the development of so-called Exceptional Case Marking (ECM) under perception, permissive and causative verbs in Romance. Synchronically, we can observe various patterns in the distribution of ECM complements under these verbs. In Portuguese and Spanish, ECM is often possible under all permissive and causative verbs, whereas in French, Catalan and Italian it is usually restricted to perception and permissive verbs. A detail that has not been much discussed is the fact that, for many speakers, ECM with a given verb is often restricted to contexts in which the embedded ‘subject’ is a clitic. Some speakers of Modern French display this pattern with the verbfaire‘make’, for example (Abeillé, Anne, Danièle Godard & Philip Miller. 1997. Les causatives en français : Un cas de compétition syntaxique.Langue Française115. 62–74.https://doi.org/10.3406/lfr.1997.6222). In this paper, I claim thatlaisser‘let’ probably also displayed this pattern in Middle French. In Old French, however, what appears to be the opposite pattern is observed. Following (Pearce, Elizabeth. 1990.Parameters in Old French syntax: Infinitival complements. Dordrecht: Kluwer), I attribute this to the morphological variability of dative case in Old French. I propose a case-based analysis of the clitic ECM pattern, whereby ECM complements in Romance are phases unlike clause union complements (see Sheehan, Michelle & Sonia Cyrino. 2018. Why do some ECM verbs resist passivisation? A phase-based explanation. In Sherry Hucklebridge & Max Nelson (eds.),Proceedings of NELS 48(vol 3), 81–90. University of Massachusetts). Where such complements are embedded under light verbs, the Phase Impenetrability Condition (Chomsky, Noam. 2001. Derivation by phase. In Michael Kenstowicz (ed.),Ken hale: A life in language, 1–52. Cambridge, MA: MIT Press) prevents accusative case from being assigned to the lower subject except in instances of cliticization. When the matrix verb is reanalysed as a full verb, however, v becomes the case-assigning head and so ECM becomes generally available, regardless of the clitic/non-clitic status of the causee.
Multiple Loci Control Variation in Plasticity to Foliar Shade Throughout Development in Arabidopsis thaliana
Authors: Ta James , Palmer Christine , Brock Marcus , Rubin Matthew , Weinig Cynthia , Maloof Julin , Runcie Daniel 
Published: September 2020

Abstract
The shade avoidance response is a set of developmental changes exhibited by plants to avoid shading by competitors, and is an important model of adaptive plant plasticity. While the mechanisms of sensing shading by other plants are well-known and appear conserved across plants, less is known about the developmental mechanisms that result in the diverse array of morphological and phenological responses to shading. This is particularly true for traits that appear later in plant development. Here we use a nested association mapping (NAM) population of Arabidopsis thaliana to decipher the genetic architecture of the shade avoidance response in late-vegetative and reproductive plants. We focused on four traits: bolting time, rosette size, inflorescence growth rate, and inflorescence size, found plasticity in each trait in response to shade, and detected 17 total QTL; at least one of which is a novel locus not previously identified for shade responses in Arabidopsis. Using path analysis, we dissected each colocalizing QTL into direct effects on each trait and indirect effects transmitted through direct effects on earlier developmental traits. Doing this separately for each of the seven NAM populations in each environment, we discovered considerable heterogeneity among the QTL effects across populations, suggesting allelic series at multiple QTL or interactions between QTL and the genetic background or the environment. Our results provide insight into the development and variation in shade avoidance responses in Arabidopsis, and emphasize the value of directly modeling the relationships among traits when studying the genetics of complex developmental syndromes.
Ectopic Expression of a Maize Gene Is Induced by Composite Insertions Generated Through Alternative Transposition
Authors: Su Weijia , Zuo Tao , Peterson Thomas 
Published: September 2020

Abstract
Transposable elements (TEs) are DNA sequences that can mobilize and proliferate throughout eukaryotic genomes. Previous studies have shown that in plant genomes, TEs can influence gene expression in various ways, such as inserting in introns or exons to alter transcript structure and content, and providing novel promoters and regulatory elements to generate new regulatory patterns. Furthermore, TEs can also regulate gene expression at the epigenetic level by modifying chromatin structure, changing DNA methylation status, and generating small RNAs. In this study, we demonstrated that Ac/fractured Ac (fAc) TEs are able to induce ectopic gene expression by duplicating and shuffling enhancer elements. Ac/fAc elements belong to the hAT family of class II TEs. They can undergo standard transposition events, which involve the two termini of a single transposon, or alternative transposition events that involve the termini of two different nearby elements. Our previous studies have shown that alternative transposition can generate various genome rearrangements such as deletions, duplications, inversions, translocations, and composite insertions (CIs). We identified &gt;50 independent cases of CIs generated by Ac/fAc alternative transposition and analyzed 10 of them in detail. We show that these CIs induced ectopic expression of the maize pericarp color 2 (p2) gene, which encodes a Myb-related protein. All the CIs analyzed contain sequences including a transcriptional enhancer derived from the nearby p1 gene, suggesting that the CI-induced activation of p2 is affected by mobilization of the p1 enhancer. This is further supported by analysis of a mutant in which the CI is excised and p2 expression is lost. These results show that alternative transposition events are not only able to induce genome rearrangements, but also generate CIs that can control gene expression.
KEPEMIMPINAN BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL VERSUS KONSEP WEWENANG MAX WEBER
Authors: SUGIYANTO SUGIYANTO , GIAWA ANALIUS , MUSOLI MUSOLI 
Published: September 2020

Abstrak. The coordinating body of social welfare activities (BK3S), a non-governmental organization that has the task and responsibility of coordinating the implementation of social welfare efforts organized by social welfare institutions (LKS) for the community, especially gives services to people with social welfare problems. BK3S DIY social actions as government partners cq the social office has the authority to regulate, provide recommendations for licensing, advocate for organizations and strengthen the existence of LKS. The practice of organizing, coordinating, advocating and strengthening organizational governance is analyzed through Max Weber's authority theory. The results of the analysis of social actions in the practice of regulating, coordinating, advocating and engaging in strengthening institutions with Max Weber's theory of authority obtained organizational identity so that it looks strangely different from BK3S or other social organizations. Abstrak. Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) adalah lembaga non pemerintah. Tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai usaha kesejahteraan sosial oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk masyarakat terutama memberi pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tindakan sosial BK3S DIY sebagai mitra pemerintah cq dinas sosial mempunyai kewenangan mengatur, memberi rekomendasi perizinan, mengadvokasi organisasi dan memperkuat keberadaan LKS. Praktik mengatur, mengoordinasikan, mengadvokasi dan memperkuat tata kelola organisasi ini dianalisis melalui teori kewenangan Max Weber. Hasil analisis tindakan sosial dalam praktik pengaturan, koordinasi, advokasi dan keterlibatan memperkuat kelembagaan dengan teori kewenangan Max Weber diperoleh identitas organisasi sehingga tampak kekhasan dan pembeda dengan BK3S atau organisasi sosial lainnya.
LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES
Authors: Rivera Alfaro Ronald 
Published: September 2020

La crisis paradigmática en la que se desenvuelven actualmente las Ciencias Sociales es producto de unaincomprensión de la condición humana como complejidad del cuerpo vivencial, donde los principios -opostulados- teóricos y metodológicos se redujeron a principios simples de medición causal de los fenómenos de la realidad, en este sentido, la interdisciplinariedad vendría a ser condición de posibilidadpara construir nuevas interacciones e interdefiniciones en la investigación social.
LA TEORÍA DEL CAMBIO EN EL PAISAJE A PARTIR DEL CAMBIO DEL USO DE LA TIERRA Y LA COBERTURA DEL SUELO (ENFOQUE LUCC). SU UTILIDAD PARA LA HISTORIA AMBIENTAL
Authors: Montero Mora Andrea , Viales Hurtado Ronny 
Published: September 2020

La teoría del cambio del paisaje desde el enfoque “Land-Use and Land- Cover-Change” (LUCC) explica la relación que existe entre las actividades humanas y la evolución del paisaje, a partir de dos procesos: la agriculturización y la urbanización. Propone estudiar dos dinámicas que se generan a partir de la interacción entre los procesos humanos y biofísicos; a saber: el cambio en el uso de la tierra y el cambio en la cobertura del suelo y su relación con el cambio ambiental global. La cobertura del suelo se define como el estado biofísico de la superficie de la tierra o las características del terreno; y el uso de la tierra, como la manera en que la sociedad utiliza el suelo para desarrollar actividades económicas. El cambio en la cobertura del suelo se define como la transformación de la apariencia física de un paisaje determinado y el cambio en el uso de la tierra, como los cambios en el manejo de la tierra y sus atributos. El presente artículo tiene como propósito introducir los elementos básicos del enfoque para reconocer sus alcances y limitaciones desde la perspectiva de la historia ambiental.