bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH: RE-FORMULASI LEGALITAS KKR ACEH
Authors: Zaki  
Published: February 2020

The establishment of a Truth and Reconciliation Commission in Aceh is based on Article 229 of Law No. 11 of 2006, then legalized in Qanun No. 17 of 2013. The existence of Aceh's Truth and Reconciliation Commission has further provoked a polemic after the Governor of Aceh appointed several members of the Aceh Truth and Reconciliation Commission based on the Decree of the Governor of Aceh Number 162/796/2016. The pros and cons concerning the dissolution of the Aceh Truth and Reconciliation Commission flourished as the assessment of the Aceh Truth and Reconciliation Commission was established after the abolition of the provisions of the National Commission for Truth and Reconciliation by the Constitutional Court. This paper intends to examine the legality of the Aceh Truth and Reconciliation Commission in terms of legal and legal aspects of the existence of the Aceh TRC according to the laws and regulations.
Abstrak: Pembentukan KKR di Aceh didasarkan pada Pasal 229 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, kemudian dilegalkan dalam Qanun No. 17 Tahun 2013. Keberadaan KKR Aceh makin menimbulkan polemik setelah Gubernur Aceh mengangkat beberapa anggota KKR Aceh berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 162/796/2016. Pro dan kontra mengenai pembubaran KKR Aceh berkembang akibat penilaian KKR Aceh dibentuk setelah dihapuskannya ketentuan KKR Nasional oleh Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini hendak mengkaji mengenai legalitas KKR Aceh ditinjau dari aspek politik hukum dan formulasi hukum mengenai keberadaan KKR Aceh menurut peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: Politik hukum, Pembentukan, KKR Aceh
TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI PENGGANTI EMPAT ORANG SAKSI
Authors: Fadli Era , Djawas Mursyid , Rahmatillah Syarifah 
Published: February 2020

Ulema agrees on two pieces of adultery evidence, namely confession and four witnesses. Today, DNA test evidence is also considered to be accurate in determining someone committing adultery. Aceh Qanun Number 6 of the Year 2014 concerning Law of Jinayat (criminal law) has included DNA test as evidence to replace the four witnesses. This research was conducted using a literature study approach with the juridical-analysis method. The results confirmed that Acehnese People want clear and constitutional rules regarding law enforcement, following up the privileges granted by the central government in establishing sharia law. The DNA test results can be used as evidence to replace four witnesses. Based on sharia law, the adultery can be proved by two alternative pieces of evidence, iqrār (admission/confession) and shahadah (testimony of witnesses). However, DNA test is not mentioned clearly in the Qur’an, hadith or the opinions of scholars. In sharia law, a DNA test can be included as the type of supporting and additional evidence like pregnancy and childbirth beyond the minimum pregnancy limit. The supporting and additional evidence, such as the DNA result cannot replace the four witnesses.
Abstrak: Terdapat dua alat bukti zina yang telah disepakati oleh ulama, yaitu pengakuan dan empat orang saksi. Dewasa ini, terdapat alat bukti lain yang dipandang akurat menetapkan seseorang berbuat zina, yaitu bukti test DNA. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah memasukkan test DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka dengan metode analisis-yuridis. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat Aceh menginginkan adanya aturan yang jelas dan konstitusional tentang penegakan hukum, sebagai tindak lanjut dari keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam menegakkan syari’at Islam. Hasil test DNA tersebut bisa menjadi alat bukti untuk menggantikan empat orang saksi. Menurut Hukum Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan dua alat bukti yaitu iqrār dan syahadah. Kedua alat bukti ini bersifat alternatif. Sementara test DNA tidak disebutkan secara pasti dalam Alquran dan hadis serta pendapat ulama. Test DNA dalam hukum Islam bisa masuk dalam jenis alat bukti pendukung dan tambahan seperti halnya kehamilan dan kelahiran anak di luar batas minimal kehamilan. Alat bukti pendukung dan tambahan seperti hasil test DNA tidak bisa menggantikan empat orang saksi.
Kata Kunci: Tes DNA, Alat Bukti Pengganti, Empat Orang Saksi, Qanun Jinayah
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI TALAK DI LUAR MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
Authors: Binti Mohd Rijal Siti Maimunah , Muhammad Ali Rukiah 
Published: February 2020

This article examined the problem to reduce divorces outside the court. The Malaysian government has established sanctions for the perpetrators. This research was conducted employing a case study approach with descriptive-analysis method. The results showed that the implementation of divorce sanctions outside the Syariah Subordinate Court of Selangor was less effective in reducing divorces. The high number of divorce cases were found in the country of Selangor, increasing by 71.8% of cases from 2012 to 2017. However, the cases in the West Gombak Syariah Subordinate Court has decreased slightly between 2015 and 2017, indicated by only a few cases were registered. Two factors influenced the implementation of divorce sanctions outside the Syariah Subordinate Court. First, the Selangor Islamic Family Law has regulated the divorce law outside the court in a detailed and clear. Still, the socialization for the public was lacking, and the society took this rule seriously so that the sanction implementation for divorce cases outside the court became a legal solution. Second, the high number of divorce cases found outside the court required a legal policy to impose a legal sanction on the perpetrators.
Abstrak: Artikel ini mengkaji masalah untuk mengurangi talak di luar Mahkamah, pemerintah Malaysia telah menetapkan sanksi bagi pelaku. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor masih kurang efektif dalam mengurangi perceraian. Kasus perceraian ditemukan cukup banyak di negeri Selangor sebanyak 71.8% kasus meningkat dari tegang waktu tahun 2012 hingga 2017 namun kisaran kasus di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat agak sudah sedikit menurun dari tahun 2015 hingga 2017 hanya ditemukan beberapa kasus yang terdaftar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor ada dua. Pertama, Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Selangor telah diatur hukum perceraian di luar mahkamah secara rinci dan jelas, namun masyarakat masih kurang sosialisasi dan mengambil berat terhadap aturan ini sehingga penerapan sanksi atas kasus talak di luar mahkamah muncul sebagai solusi hukumnya. Kedua, banyaknya temuan kasus talak di luar mahkamah mengharuskan adanya kebijakan hukum berupa penjatuhan sanksi hukum bagi pelakunya.
Kata Kunci: Efektivitas, Sanksi, Talak, Luar Mahkamah
MARK UP PENJUALAN HARGA TIKET BUS PADA LOKET TERMINAL BATOH DALAM PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI
Authors: Aris  
Published: February 2020

The price of bus tickets varies based on the facilities offered by the bus company. The passengers can choose the bus, either the regular or luxury coaches and the bus ticket prices have been agreed by the Organization Land Transportation (ORGANDA). This study focused on the system of determining bus ticket prices at the Batoh Terminal counter, the reason for the ticket providers to unilaterally increase the price outside the price set by ORGANDA. It also reviewed the Tas'ir Al-Jabari of the ticket price increase at the Batoh terminal counter. The results of the study showed that the ticket price in the Batoh terminal on the eve of the Islamic holiday was marked up. Thus, the Ministry of Transportation must supervise (Tas'ir Al-Jabari) the Batoh terminal on the eve of the Islamic holiday. The ticket price in the Batoh Terminal should be based on proposal and consideration by the company and approved by ORGANDA and the Ministry of Transportation. However, the marked up price made by the bus company before the Islamic holiday was without the approval of the ORGANDA and the Ministry of Transportation.
Abstrak: Harga tiket bus yang dijual diloket berbeda-beda, sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan oleh pihak perusahaan bus, penumpang bisa memilih sesuai dengan bus yang ingin di tumpanginya, baik bus kelas biasa ataupun bus mewah, tentunya harga tiket bus tersebut telah disetujui oleh Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA). Maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini, tentang sistem penetapan harga tiket bus pada loket Terminal Batoh, penyebab pihak pengelola tiket menaikkan harga tiket bus secara sepihak diluar ketentuan harga yang ditetapkan oleh Organda, serta tinjauan Tas’ir Al-Jabari terhadap kenaikan harga tiket pada loket terminal Batoh. Dari hasil penelitian harga tiket yang dijual diloket terminal Batoh pada menjelang hari raya Islam memang mengalami kenaikan harga (Mark Up). Pihak Kementerian Perhubungan harus melakukan pengawasan (Tas’ir Al-Jabari) terhadap loket terminal Batoh pada saat menjelang hari raya Islam. Penetapan harga tiket yang dijual diloket Terminal Batoh berdasarkan pengajuan dan pertimbangan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga (Mark Up) yang dilakukan oleh perusahaan bus menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan oleh Organda dan Kementerian Perhubungan.
Kata kunci: Harga Tiket, Mark Up, Tas’ir Al-Jabari
INTERACTIVE LEARNING MEDIA FOR DYSLEXIC STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL
Authors: Rosita Tita , Alawiyah Tuti , Rochyadi Endang , Sunardi Sunardi 
Published: February 2020

The purpose of this study is to develop web-based learning media to improve reading comprehension of dyslexic students. Dyslexia is a condition caused by neurobiological abnormalities that are characterized by difficulty in recognizing words accurately in spelling and inability to encode symbols which lead to reading disorder. The research method used is research and development. This research develops web-based learning media called LexiRoom learning applications. The LexiRoom web was trialed to dyslexic students of the fourth grade of elementary school and obtained effective results to help students to have better comprehension of words and sentences within a paragraph.
Lei Áurea no Brasil, festas em Lagos (Nigéria): identidade e representação
Authors: Da Silva Angela Fileno 
Published: February 2020

Este artigo propõe discutir as formas de representação da identidade dos brasileiros que viveram na cidade de Lagos, em 1888. A ideia é analisar as comemorações que saudaram a notícia da abolição da escravidão no Brasil. Estas festas foram realizadas por brasileiros estabelecidos em território lagosiano, duraram vários dias e ganharam as páginas de jornais como o Lagos Observer e a Government Gazette. Nestes periódicos é possível perceber que alguns dos signos de pertencimento à comunidade foram constituídos por indivíduos de fora do grupo. Estes signos de pertencimento construídos sobre os brasileiros se diferenciavam daqueles formulados pelos próprios brasileiros estabelecidos na cidade. A distinção entre as duas elaborações discursivas registradas pela imprensa lagosiana serve de suporte para pensar as variações dos sentidos de ser brasileiro em Lagos no final do século XIX.
Palavras-chave: ideologia da escravidão, Catolicismo africano, inquisição, Igreja Católica, Cabo Verde.
Descolonizando telas: o FESPACO e os primeiros tempos do cinema africano
Authors: De Oliveira Janaina Perreira 
Published: February 2020

Criado em 1969, o Festival Pan-africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, o Fespaco, é parte fundamental na história do cinema africano. Os elementos que compõem sua história têm servido a cineastas, curadores, pesquisadores e estudiosos da temática tanto como um termômetro de tendências cinematográficas quanto de direcionamento das políticas de cultura presentes dos caminhos do cinema continente. Mais ainda, sua história se conecta diretamente com os acontecimentos e debates no âmbito das políticas do continente. O presente artigo apresenta alguns dos elementos que entrelaçam o desenvolvimento do cinema africano à história do Fespaco, no intuito de montar não só um panorama histórico do Festival mas também fornecer meios para a compreensão do cenário de desenvolvimento da produção de filmes na África.
Palavras-chave: Cinema Africano, Fespaco, história da África.
Geertz e os usos da diversidade: uma perspectiva pós-estruturalista
Authors: Fernandes Alexandre De Oliveira 
Published: February 2020

Este ensaio coloca em questão os “usos da diversidade” em uma perspectiva pós-estruturalista. Para tanto, faz surgir um discurso agonístico e ambivalente dos estudos antropológicos de Clifford Geertz. Ali, dá-se a ver um saber e uma clivagem abertos à Filosofia e à Ética comprometidas com o poder decolonial.
Palavras-chave: Diversidade; Antropologia; Pós-estruturalismo.
Comunidade Barroso (Camamu - BA) pós 2008: a certificação e a nova configuração de quilombo
Authors: Barbosa Ana Angélica Leal , Cruz Moy Emily Alves , Da Silva Flavia Querino 
Published: February 2020

Este trabalho é parte de um estudo etnográfico em andamento no mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade, período entre 2015-2017 com crianças da Comunidade Quilombola Barroso, município de Camamu-Bahia. Para construção dos dados foram realizadas pesquisas de campo, análises documentais, leituras de periódicos, livros e pesquisas online. Durante as observações pretendeu-se investigar como se dá o processo de construção identitária das crianças, tendo como objetivos específicos conhecer como os estudantes expressam sua identidade na escola e analisar de que forma as relações estabelecidas na escola influenciam na construção identitária das crianças. Para além da escola, visitamos outros espaços por considerar importante e necessário conhecer como elas se relacionam, direcionando este primeiro olhar para o contexto sócio-histórico, político e cultural da comunidade.
Palavras chave: Identidade. Quilombo. Símbolo.
Angolanidade e angolanização: interfaces da governança no pós-guerra civil em Angola
Authors: Gaio Gabrieli Fernandes Fickelsherer 
Published: February 2020

Este artigo busca analisar o modo pelo qual a concepção de angolanidade interage com o mais recente processo de angolanização da economia angolana. É realizada uma breve abordagem histórica acerca das políticas culturais e também uma contextualização relativamente à economia política de Angola, abarcando dos anos da luta pela independência angolana até os dias atuais. O trabalho dedica especial ênfase aos anos do pós-guerra civil, quando o tema das políticas culturais, bem como o processo de angolanização, ganham maior ênfase na agenda governamental e, por sua vez, encontram potencialidades e vulnerabilidades ao se relacionar com a histórica construção da angolanidade enquanto identidade nacional. O trabalho explora o modo pelo qual as concepções de angolanidade e angolanização ultrapassam os espectros das políticas públicas que visam, respectivamente, ao setor cultural e ao setor econômico, de modo que transcendem tais fronteiras e integram um complexo governativo que expõe as urgências e a dinamicidade da construção da nação angolana em um contexto pluriétnico.
Palavras-chave: cultura; políticas culturais; nacionalismo; angolanidade; angolanização.
Ensino de História da África e o conceito de consciência histórica de Jörn Rüsen: um estudo de caso a partir de uma turma do 8º Ano da rede municipal de São Paulo
Authors: Moreno Helena Wakim 
Published: February 2020

Passados mais de dez anos da promulgação da lei 10.639/2003, que entre outras deliberações tornou obrigatório o ensino de história da África no Brasil, a temática paulatinamente vem ganhando espaço na sala de aula pelo crescente reconhecimento do seu papel como um agente de promoção da cidadania através do acesso à memória e à história dos afro-brasileiros e do Brasil, como nação. Este estudo se serve da noção de tipologia da consciência histórica estabelecida por Jörn Rüsen para investigar como alunos do oitavo ano de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) de São Paulo têm pensado a África, os africanos e sua história a partir dos conhecimentos obtidos na escola e reavaliado suas percepções anteriores sobre tema.
Palavras-chave: História da África, Ensino de História, Consciência Histórica.
Pelo caminho das letras e do patrimônio cultural: culturas afro brasileiras nas revistas de Duque de Caxias/RJ
Authors: Bezerra Amália Cristina Dias da Rocha , Da Silva Eliana Santos 
Published: February 2020

O presente estudo se propõe analisar como a produção de conhecimento, em dois periódicos locais em Duque de Caxias: a Revista Hidra de Igoassú (1998- 2012) e a Revista Pilares da História (2002-2014), abordam a temática das culturas afro brasileiras. Assim, o objetivo é identificar como os agentes de produções estão conectadas as agências na cidade de Duque de Caxias e como articulam as produções para projetação e divulgação de ações patrimoniais na cidade.
Palavras-chave: Baixada Fluminense, Culturas afro brasileiras, História Local.
A adocicação do saci na cultura brasileira ou O saci: oralidade, escrita, cultura de massa
Authors: Sebe Bom Meihy José Carlos 
Published: February 2020

Pensando a figura “folclórica” do Saci, a proposta deste texto visou dar forma a tantas ideias soltas, hipóteses formuladas ao longo de anos de suposições sobre a dinâmica de nossa identidade, brasileira, filtrada pelo saber popular, expressa pela indústria cultural. Também buscou-se explicar as transformações do personagem, visto como produto manipulado assumido pelo exercício de transposição de tradições transmitidas oralmente, mas que foram apropriadas como oficiais por meio de longo processo de filtragem de narrativas escritas e ilustradas, e assim, transformadas em mercadorias hoje incorporadas no contexto nacional. Pesou ainda a consideração do sutil constructo da memória coletiva como atributo integrante da requalificação do novo perfil brasileiro, na era da globalização, colocando temas amplos acima de questões de: gênero, classe, credo e principalmente de condição social.
Filmando o Patrimônio Cultural Imaterial em Moçambique e Cabo Verde, relato de duas experiências.
Authors: Gallo Fernanda Bianca Gonçalves , De Oliveira Mauricio Santos 
Published: February 2020

O presente texto relata a experiência da produção de dois vídeos: Rotas da Marrabenta - Música Moçambicana em Movimento (Edital MINC, 2012) e “Esta cultura que te conduz a saber ser”: Um olhar sobre o fortalecimento das capacidades nacionais para a salvaguarda do patrimônio imaterial nos países africanos de língua oficial portuguesa. (UNESCO, 2015). Discutindo a categoria de Patrimônio Cultural Imaterial o texto aponta as possibilidades de se pensar e mostrar a diversidade cultural e social do continente africano por meio de uma linguagem audiovisual em diálogo com a antropologia.
Palavras Chave: Patrimônio Cultural Imaterial, audiovisual, Moçambique, Cabo Verde
Empowering knowledge generation through international data network: the IMeCCHI-DATANETWORK
Authors: Otero Varela Lucia , Le Pogam Marie-Annick , Metcalfe Amy , Kristensen Pia Kjær , Hider Phil , Patel Alka , Kim Hongsoo , Carlini Emanuele , Perego Raffaele , Gini Rosa 
Published: February 2020

IntroductionThe International Methodology Consortium for Coded Health Information (IMeCCHI) is a collaboration of health services researchers who promote methodological advances in coded health information. The IMeCCHI-DATANETWORK initiative focuses on developing a multi-purpose distributed data infrastructure and common data model (CDM) to enable cross-border data sharing and international comparisons.
MethodsIMeCCHI consortium partners from six different countries – Canada, Denmark, Italy, New Zealand, South Korea, and Switzerland – used a questionnaire to describe their original databases which differ in size, structure, content and coding systems. To standardize these data, they agreed on a CDM and mapped their population-based databases to meet the CDM specifications. At the end of this process, local data had a more homogenous content and structure, which made them syntactically and semantically interoperable. Data transformation was performed using a common data management software called TheMatrix.
ResultsThe CDM encompasses four tables of structured data (person characteristics, hospitalizations, outpatient prescription medication and death), linked at the individual level through a person identifier. It can be used to answer research questions across countries using locally converted databases, which facilitates study replication in a distributed fashion. As a proof-of-concept study, an initial research question was addressed using an agreed protocol. Local data were transformed in csv files in the CDM structure and TheMatrix was tested to transform the standardized data from each partner into local analytical datasets. This allowed results to be shared between countries, whilst maintaining local control over each region’s data.
ConclusionThe IMeCCHI-DATANETWORK, a model of a distributed data network, demonstrated that it is feasible to analyze international data using standardized analytical methods that enable independent analyses by regions, without relocating datasets thereby protecting local confidentiality obligations. The distributed data infrastructure can produce results that can be generalized to several countries, while facilitating cross-border data sharing and international comparisons.
ANALISIS KONDISI FISIK ATLET WUHSU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
Authors: Noviani Fauziati Tri , Badri Hanif 
Published: February 2020

The problem in this study is that there is no training center on the physical condition of athletes and coaches have no data about the abilities of the athletes they develop. During training the trainer only focuses on training the components of the physical condition of endurance of the heart and lungs (cardiorespiratory) only. Whereas to support an athlete's achievement improvement, a coach should also know the quality of the components of other physical conditions such as strength, agility, explosive power, speed, and strength.
This type of research is quantitative descriptive. The population in this study were Wuhsu athletes in Limapuluh Kota Regency, which numbered 15 male athletes. The sampling technique uses purposive sampling. Thus the sample in this study amounted to 15 male athletes. To obtain data tests and measurements were made on the abilities of the athlete's physical condition. Data were analyzed using descriptive analysis with percentages.
The results of the study of physical conditions with tests and measurements showed that the physical condition of the largest percentage was as follows: (1) Muscle Power of Wushu athletes was 57.14% in the moderate category, (2) Stomach Strength of Wushu athletes was 71.43% in good category, ( 3) Muscle Strength of 78.57% Wushu athletes in the less category, (4) The speed of 50% Wushu athletes in the medium category, (5) The agility of 35.71% Wushu athletes in the medium category (6) Endurance Wushu athletes 64.29% in the moderate category.