bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan
Authors: Khairuddin Khairuddin, , Barnawy Julius 
Published: November 2019

Abstrak Islam mensyariatkan penyaluran naluri biologis melalui jalan perkawinan yang sah. Selain lembaga perkawinan, maka bentuk penyaluran naluri biologis yang tidak sah tidak dibenarkan dalam Islam. Salah satunya yaitu hubungan homoseksual. Homoseksual merupakan hubungan seks sejenis, baik dilakukan oleh pria maupun wanita. Secara hukum, hubungan homoseksual ini diharamkan dalam Islam, dan pelakunya dihukum dengan berat hingga dibinasakan (hukuman mati) sebagaimana pendapat mayoritas ulama berdasarkan ketentuan umum Alquran dan hadis. Namun, hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tersebut. Untuk itu, permasalahan penelitian yang diangkat adalah apa yang melatar belakangi MUI mengeluarkan fatwa tersebut, dan bagaimana dalil dan metode istinbāṭ hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan permasalahan homoseksual, serta menganalisis ketentuan hukum yang dimuat dalam fatwa MUI. Hasil penelitian dan analisa penulis menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan karena homoseksual di Indonesia telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada usaha dari sejumlah tokoh dan lembaga untuk memperjuangkan eksistensi homoseksual. Terhadap fenomena homoseksual yang merebak, timbul keresahan dan muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukum berikut hukuman bagi pelakunya. Adapun dalil dan metode istinbāṭ hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual yaitu merujuk kepada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis terkait adanya larangan melakukan hubungan seks sejenis. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Secara spesifik, MUI setidaknya merujuk pendapat 9 (sembilan) ulama, diantaranya yaitu pendapat Imam al-Syirazi, Muhammad ibn ‘Umar al-Razi, al-Bujairimi, Imam al-Nawawi, Imam Zakaria, Imam ‘Abdur Rauf al-Munawi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Qudamah, dan pendapat al-Buhuuti. Intinya, MUI menyatakan bahwa homoseksual adalah perbuatan yang haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta’zīr. Kata Kunci: Hukuman-Ta’zīr-Homoseksual
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN
Authors: Bakhtiar Yusnanik 
Published: November 2019

Anak akan melakukan apa yang mereka liat dari orang dewasa. Orang tualah yang akan membentuk watak anak apakah akan menjadi baik atau kebalikannya anak akan menjadi jahat bahkan tidak menutup kemungkinan penjadi seorang pelaku tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memerlukan perlindungan hukum agar hak hak anak bisa terpenuhi dalam proses pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak Kabupaten Siak?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak Kabupaten Siak.Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak sudah sesuai dengan Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum ini diantaranya adalah perlindungan dari segala tindak kekerasan dan diskriminatif serta adanya pendampingan oleh advokat pada pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan maka penyidik dalam hal ini mengupayakan diversi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Diversi adalah upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Kata Kunci: Perlindungan-Tindak Pidana-Anak
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Authors: Jamhir Jamhir , Alhamra Mustika 
Published: November 2019

AbstrakTindak pidana penggelapan adalah salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 373 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan juga telah diatur dalam Pasal yang sama. Sedangkan hukum Islam tidak mengatur secara khusus bagi pelaku tindak pidana ini, namun bisa dianalogikan menjadi ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam hukum positif dan bagaimana ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam. Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui hukum Islam yang mengatur tentang penggelapan dan untuk mengetahui ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam. Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam bagi tindak pidana penggelapan maka dikenakan hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir diberlakukan dari yang ringan hingga terberat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Hukuman ta’zir yang terberat bisa dijatuhi pada khianat,dalam beberapa kasus tertentu. Hukum Islam memandang dari segala tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan dan juga dilihat dari perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja demi kemaslahatan umat manusia. Kata Kunci: Penggelapan - Hukum Positif - Hukum Islam
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)
Authors: Rispalman Rispalman , Oktaviyanti Leny 
Published: November 2019

Abstrak Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur hak-hak saksi dan korban dan penulis lebih memfokuskan kepada hak-hak saksi dalam tindak pidana korupsi, dalam permasalahan hak-hak saksi dan akan berkaitan dengan implementasi dari pasal 5 mengenai ada atau tidak perlindungan saksi yang di terapkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena keberhasilan suatu proses peradilan pidana itu tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan di pengadilan terutama keterangan saksi merupakan faktor yang penting sehingga perlu adanya perlindungan saksi sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang. Dan salah satu faktor tidak adanya penerapan perlindungan saksi yaitu adanya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di BAP dengan di persidangan. Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 2014 terhadap saksi tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan apa faktor penyebab terjadinya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan di persidangan berdasarkan pengamatan hakim. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dari hak-hak saksi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh belum diterapkan sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dikarenakan banyak kendala yang dihadapi yaitu mulai dari lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK), anggaran atau dana, dan dari pemerintah. Dan adanya perbedaan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dengan di Persidangan berdasarkan penelitian bersama hakim yaitu ada tiga faktor, adanya pengaruh dari pihak penyidikan, adanya pengaruh dari pihak terdakwa, dan adanya rasa takut dari saksi. Kata Kunci: Implementasi-Hak Saksi-PN Banda Aceh
Evaluation measure for group-based record linkage
Authors: Nanayakkara Charini , Christen Peter , Ranbaduge Thilina , Garrett Eilidh 
Published: November 2019

Introduction The robustness of record linkage evaluation measures is of high importance since linkage techniques are assessed based on these. However, minimal research has been conducted to evaluate the suitability of existing evaluation measures in the context of linking groups of records. Linkage quality is generally evaluated based on traditional measures such as precision and recall. As we show, these traditional evaluation measures are not suitable for evaluating groups of linked records because they evaluate the quality of individual record pairs rather than the quality of records grouped into clusters.
Objectives We highlight the shortcomings of traditional evaluation measures and then propose a novel method to evaluate clustering quality in the context of group-based record linkage.
Methods The proposed linkage evaluation method assesses how well individual records have been allocated into predicted groups/clusters with respect to ground-truth data. We first identify the best representative predicted cluster for each ground-truth cluster and, based on the resulting mapping, each record in a ground-truth cluster is assigned to one of seven categories. These categories reflect how well the linkage technique assigned records into groups.
Results We empirically evaluate our proposed method using real-world data and show that it better reflects the quality of clusters generated by three group-based record linkage techniques. We also show that traditional measures such as precision and recall can produce ambiguous results whereas our method does not.
Conclusions The proposed evaluation method provides unambiguous results regarding the assessed group-based record linkage approaches. The method comprises of seven categories which reflect how each record was predicted, providing more detailed information about the quality of the linkage result. This will help to make better-informed decisions about which linkage technique is best suited for a given linkage application.
ANALISIS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN MEDAN DENAI
Authors: Akbar Muhammad Rizky , Novira Nina 
Published: November 2019

AbstractSlum has still been a problem in the City of Medan. However, the effort in dealing with it is suspected to be inadequate. Thus, study aims to find out the rate of slum in Denai District and slum handling pattern in Denai District. This research was conducted at the Denai District. The study was conducted in all villages identified slums in Denai District that is Tegal Sari Mandala II Village and Tegal Sari Mandala III Village. Data collection techniques in this study were observation and interview. The data analysis technique used is qualitative descriptive. The results showed that the rate of slum in Denai District in Tegal Sari Mandala II Village is mild slum and Tegal Sari Mandala III Village is mild slum. While slum handling pattern done in Denai District is restoration. Handling made in Tegal Sri Mandala II Village is improvement of drainage and culverts structures, concretes plates and waste facilities like waste cart. While handling made in Tegal Sri Mandala III Village is improvement of drainage structures, waste water management system and waste facilities. Generally, the handling effort has not succeeded in improving the slum status of the neighborhood.Keywords: Rate of Slum, Handling Pattern, Slum AbstrakPemukiman kumuh masih menjadi masalah di Kota Medan. Namun, upaya penanganannya disinyalir masih kurang memadai. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kekumuhan di Kecamatan Medan Denai dan pola penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Medan Denai. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Denai. Lokasi penelitian ini adalah seluruh kelurahan yang teridentifikasi kumuh di Kecamatan Medan Denai yaitu 2 kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Tegal Sari Mandala II dan Tegal Sari Mandala III. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan yang terdapat di Kecamatan Medan Denai adalah Kelurahan Tegal Sari Mandala II masuk dalam kategori kumuh ringan, Kelurahan Tegal Sari Mandala III masuk dalam kategori kumuh ringan. Sedangkan pola penanganan yang dilakukan di Kecamatan Medan Denai adalah pemugaran. Penanganan yang telah dilakukan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II adalah perbaikan struktur drainase dan gorong-gorong, plat beton dan sarana persampahan bak sampah. Sedangkan penanganan yang telah dilakukan di Kelurahan Tegal Sari Mandala III adalah perbaikan struktur drainase, sistem pengelolaan air limbah dan sarana persampahan. Secara umum upaya yang telah dilakukan masih belum mampu meningkatkan status pemukiman tersebut menjadi tidak kumuh.Kata Kunci: Tingkat Kekumuhan, Pola Penanganan, Permukiman Kumuh
SINERGITAS PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI DALAM PENDIDIKAN
Authors: Nisak Khoirotun 
Published: November 2019

Islamic education curriculum has central value for education process, as education vision direction. Islamic education mission is how to create religious people by leaning perfectly. Curriculum becomes one of success applications and quality in education institution most. Curriculum will develop based on global world and people life style existency. Therefore, education should view people life style increased as learning source that is becomed a value for curriculum step making. Beside that, islamic education curriculum development also becomes teacher’s choice to implement learning manner in class. In where, it’s implementation should be arranged and systematically to make maximal learning either in development vision, indicator, lesson teory, lesson model proccess, learning evaluation or teacher’s development skill. The process of islamic education curriculum development must be done good and awesome also seeing several factors as supports and obstacles of it. In other to get an education result based on such the plan made before(education planning).
Estado de exceção permanente?
Authors: Melo Sally Barcelos 
Published: November 2019

O objetivo deste artigo é responder a seguinte questão: o Estado de exceção tornou-se permanente? Para tanto, nos apoiamos na teoria sobre o estado de exceção do filósofo italiano Giorgio Agamben e iniciamos o trabalho de investigação por apresentar uma breve evolução histórica do conceito de estado de exceção. Em seguida, apresentamos a topologia do Estado de Exceção como um fenômeno que está localizado no patamar indeterminado entre a democracia e o absolutismo e é utilizado como política de governo permanente que legitima, sem leis, utilizando da violência, não só repressão física, mas também a violência política, dos governos em atitudes autoritárias contra o povo para defender o ordenamento jurídico com fins de assegurar a soberania. A pesquisa sobre o tema contribui para a desmistificação do Direito e da crença no ordenamento jurídico como patamar de princípios fundamentais, garantidor da justiça e da segurança individual, coletiva e nacional, ao relacionar o Estado e a sua relação com o povo dentro da própria teoria política.
Palavras-chave: Estado de Direito. Estado de Exceção. Emergência. Ordem Jurídica. Necessidade.
New distribution records of Solidago ×niederederi (Asteraceae) in Austria, Italy, and Poland
Authors: Pliszko Artur , Adamowski Wojciech , Pagitz Konrad 
Published: November 2019

Abstract
The paper presents a list of 23 new records of Solidago ×niederederi, a spontaneous hybrid between the North American S. canadensis and the European S. virgaurea. The list includes 8 records from Austria, 3 records from Italy and 12 records from Poland. An increase in the number of hybrid localities over the last 10 years in Europe is pointed out and discussed.
Recently documented occurrence of the Common Wall Lizard (Podarcis muralis) in the Czech part of Silesia
Authors: Vlček Petr , Zavadil Vít 
Published: November 2019

Abstract
A reproducing population of the common wall lizard (Podarcis muralis) is reported from the Czech Silesia (Czech Republic) for the first time. The lizards live in the ruins of the castle Šelenburk which is located on the Cvilín Hill near the town Krnov. This finding extends the known range of P. muralis from the nearest known Moravian locality cca 60 km to the North-West.
Horse flies (Diptera: Tabanidae) collected in Central African Republic, Gabon and Liberia with comments on their updated distribution
Authors: Ježek Jan , Votýpka Jan , Brzoňová Jana , Oboňa Jozef 
Published: November 2019

Abstract
A zoogeographical review summarized the current distribution of 28 morphologically determined horse fly species recently collected in three Western Africa countries. In Malaise trap collections, the family Tabanidae was represented by three subfamilies, Pangoniinae, Chrysopsinae and Tabaninae (tribes Philolichini, Chrysopsini, Tabanini and Haematopotini), and six genera: Philoliche Wiedemann, 1828 (1 species), Chrysops Meigen, 1803 (3 specis), Ancala Enderlein, 1922 (2 species), Euancala Enderlein, 1922 (1 species), Tabanus Linnaeus, 1758 (13 species) and Haematopota Meigen, 1803 (8 species). Information contained in the principal publication The Catalogue of the Diptera of the Afrotropical Region 1980 is complemented by newly published studies on horse flies in Sub-Saharan Africa.
Hunting and Hunting-related Practices among the Kushi (Northeastern Nigeria)
Authors: Batic Gian Claudio 
Published: November 2019

Abstract
This paper deals with the practise of shwɛɛ ‘hunting’ among the Kushi, a Chadic speaking community of northeastern Nigeria. Subsistence hunting is still practised by Kushi, even if its importance and impact have been decreasing over the last few decades. A mental model of the past and present hunting practises are kept alive in the collective imagery by means of oral traditions, an instrument of knowledge transmission ubiquitous to many African societies. Shwɛɛ will be described through an oral text in which the narrator – a Kushi hunter – explains the nature and purposes of hunting along with the series of actions to be performed in order to carry it out properly, i.e. in a manner consistent with the values and social norms in force within the community. The procedural text describes some essential aspects of hunting: the way it is announced and who is allowed to lead it, the specificities of the kind of game that is hunted in terms of consumption and general use, and the traditional beliefs that need to be observed before and during hunting.
Toponyms and Identity in Hanang’ District: Their Origin and Meaning
Authors: Alphonce Chrispina , Sane Eliakimu 
Published: November 2019

Abstract
This article is centred on place identity in Hanang’ District. Informed by the literature about place identity, the study describes the origin and the sociolinguistic meaning of place names following the analysis of 110 names that were collected from different places around Hanang’ District. Snowball sampling was appropriately used to obtain 15 informants for face-to-face interviews. Our analysis revealed that many place names in Hanang’ are predominantly from Datooga language and a few from Kiswahili, Nyaturu, Iraqw, Alagwa and Maasai. The qualitative analysis of the names revealed that the names have informative content deriving from landscape features, plants, people, animals and names of birds, events, activities, and the behaviour of some objects in the place. Sometimes, post-modification is done for descriptive specification. This is to say that marked geographical features and events in a particular place characterise the place in Hanang’. Therefore, place names in Hanang’ serve to describe the people’s history, beliefs, or label important features. There is a trend of shift in a number of place names in Hanang’ as a result of contact with the Bantu speakers. This has, consequently, contributed to the replacement of some indigenous sounds by the Kiswahili sounds that contributed to the loss and/or hybridization of names in terms of spelling and pronunciation.
Perceptual Simplicity: The True Role of Prägnanz and Occam
Authors: Luccio Riccardo 
Published: November 2019

Summary
In recent years, the concept of simplicity in perception has acquired a leading role, above all thanks to scholars linked to Bayesian modeling and to theories like structural information theory derived from information theory. Unfortunately, two misleading ideas made their way into the discussion: that in perception, simplicity is equivalent to Prägnanz and that Occam’s razor plays a role in the simplicity of percepts. Here it is shown that in Gestalt theory, simplicity is only one of the factors of Prägnanz and that the use of Occam’s razor is improper, because it applies only to the theories that generate, in this case, a percept, and not to the product of the theory.
Frondizi and Mandelbaum on the Phenomenology and Ontology of Value
Authors: Verstegen Ian 
Published: November 2019

Summary
In this article the ethical systems of Risieri Frondizi and Maurice Mandelbaum, both decisively influenced by Wolfgang Köhler, are investigated for the first time. Each writer took different things from Köhler, Frondizi the idea of value as a Gestalt quality and Mandelbaum the idea of value as a felt demand. Their positions are highly complementary and Frondizi’s axiological approach enlightens the ontology of value whereas Mandelbaum’s phenomenological approach clarifies the nature of “requiredness” (Köhler) or “fittingness.”
Vessel Crowd Movement Pattern Mining for Maritime Traffic Management
Authors: Wen Rong , Yan Wenjing 
Published: November 2019

Abstract
The goal of maritime traffic management is to provide a safe and efficient maritime environment for different type of vessels facilitating port logistics and supply chain business. However, current maritime traffic management mainly relies on the massive individual vessel’s data for decision making. Lack of macro-level understanding of vessel crowd movement around port challenges maritime safety and traffic efficiency. In this paper, we describe a spatio-temporal data mining method to discover crowd movement patterns of vessels from their short-term history data. The method first captures vessels’ crowd movement features by building vessels’ tracklets with their speed and location. A movement vector clustering algorithm is developed to find different travel behaviors for different group of vessels. With nonparametric regression on the classified vessel movement vectors which represent the crowd travel behaviors, an overall vessel movement pattern can then be discovered. In this research, we tested real trajectory data of vessels near Singapore ports. Comparing with the actual massive vessel movement data, we found that this method was able to extract vessels’ crowd movement information. The hotspots on risk area in terms of vessel traffic and speed can be identified. The method can be used to provide decision-making support for maritime traffic management.