bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Perspektif Gender dalam Putusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual
Authors: Dewi Elisabeth Yulia Rana Sinta , Winata Melina Gabrila , Sakerebau Ella Yolanda 
Published: August 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menghapuskan pandangan diskriminatif akibat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menyebabkan terabaikannya nilai-nilai keadilan moral, sehingga diperlukan kesadaran akan kesetaraan gender dalam kepastian hukum dan dalam sistem peradilan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan bahan primer berupa wawancara dan putusan pengadilan yang diambil secara random sampling, serta bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penanganan kasus pelecehan seksual saat ini tidak lagi memadai, karena per-kembangan jenis macam pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim lebih memper-timbangkan faktor perbuatan daripada faktor korban. Dalam tiga kasus yang penulis teliti penjatuhan pidana jauh di bawah hukuman maksimal akibat penafsiran KUHP yang dilakukan hakim secara gramatikal yang terkurung oleh positivisme. Padahal penemuan hukum oleh hakim akan membentuk yurisprudensi dapat digunakan pada masa mendatang dengan lebih memperhatikan keadilan dan hak pemulihan bagi korban. Gender Perspective in the Court System on Sexual Harassion Cases This study aims to eradicate discriminatory views influenced by patriarchal culture which results in the neglect of moral values, so that awareness of gender equality is needed in the rule of law and in the justice system. This study uses empirical juridical methods. Primary legal materials was collected by conducting interviews and analyzing court decisions taken by random sampling method, as well as secondary legal materials was collected from books, literature, journals and statutory regulations. The substance of the Criminal Code in handling sexual harassment cases is currently no longer adequ-ate, due to the development of types of sexual harassment according to the National Commission on Women. This research concludes that the judge considers the act factor rather than the victim factor. In the three cases the author examined, criminal conviction was far below the maximum sentence due to grammatically interpretation of the Criminal Code by judges confined by positivism perspective. Though the legal finding (rechtvinding) by the judge will form jurisprudence, which can be used in the future by focusing more to justice and the right of recovery for victims.
Pertanggungjawaban Maskapai dan Perusahaan Asuransi terhadap Kematian Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Terbang
Authors: Kamajaya Stefani , Sirait Fernando , Sihombing Klara , Situmorang Karenita 
Published: August 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan dan perusahaan atas kematian penumpang akibat kecelakaan penumpang. Yang disebabkan bukan kesalahan maskapai. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang bagaimana dapat dilakukan oleh masyarakat ketika mengalami hal terse-but. Metode penelitian mengunakan deskriptif yuridis, yaitu dengan mendeskripskan aturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban. Sumber yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisa menunjukkan bahwa maskapai tidak bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas kematian penumpang sepanjang maskapai dapat membuktikan kecelakaan tersebut bukan kesalahan maskapai. Asuransi Jasa Raharja bertanggung jawab untuk membayar santunan kepada ahli waris penum-pang yang meninggal karena kecelakaan pesawat baik karena kesalahan maskapai maupun bukan kesalahan maskapai sepanjang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, asuransi jasa raharja wajib membayar ganti rugi berdasarkan PMK 15 Tahun 2017 karena setiap penumpang sudah membayarkan premi asuransi pada saat membeli karcis/tiket pesawat udara. Liability of Airlines and Insurance Companies Against Passenger Death Because of Flight Accident This study aims to determine the responsibilities of airlines and companies for passenger deaths due to accidents that not caused by airline’s fault, and to determine the legal remedies that can be done by the public when experiencing it. The research method uses descriptive juridical that is by describing the rules of law regarding accountability. Primary and secondary legal data sources is used. The analysis shows that the airline is not responsible for paying compensation for the death of the passenger as long as the airline can prove the accident was not the fault of the airline. Jasa Raharja insurance is responsible for paying compensation to the heirs of passengers who died in a plane crash either because airline fault or not as long as in accordance with Government Regulation No. 17/1965, Jasa Raharja insurance company is required to pay compensation based on PMK 15/2017 because every passenger has paid insurance premium when buying a ticket.
Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah
Authors: Abubakar Muzakkir 
Published: August 2020

Penelitian ini ingin menjawab fenomena cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya melalui lembaga pengadilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan dengan gugatan talak yang diajukan oleh pihak suami terhadap istrinya. Cerai gugat atau gugatan talak melalui lembaga pengadilan memiliki dampak yang cukup besar, baik terhadap para pihak itu sendiri maupun terhadap anak-anak dan keluarganya yang lain. Dengan melakukan studi dokumen diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat sangat bervariasi sesuai dengan kasusnya masing-masing, yaitu karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya pemahaman tentang kesamaan hak antara suami isteri (isu gender) sehingga harus mendapat perlindungan hukum, adanya pergeseran nilai kearah modernisasi yang merupakan pengaruh budaya luar yang menganggap perkawinan sebagai salah satu bentuk hubungan perdata, meningkatnya kesadaran hukum perempuan akan hak-hak dalam perkawinan dan rumah tangga, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif dan dinilai memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan (isteri). Increased Divorce in the Syari’ah Court This study aims to answer the phenomenon of divorce which is filed by the wife through a court that continues to increase from year to year compared to divorce lawsuits filed by the husband. Divorce through a court has a considerable impact, both on the parties and on the children and other families. By conducting a document study, the research found that the factors causing the divorce are due to: lack of harmony in the family which causes ongoing disputes and quarrels; an understanding of equal rights between husband and wife (gender issues) so that both must receive legal protection; the existence of shifting values towards modernization which is an influence of external culture that considers marriage as a form of civil relations so that increasing women's legal awareness of rights in marriage and the household; there is a law for women in defending their rights that are normatively regulated and assessed has a stake in raising awareness of women's (wife's) rights.
Mewujudkan Keharmonisan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Daerah
Authors: Yani Teuku Ahmad , Mansur Teuku Muttaqin 
Published: August 2020

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis asas lex spesialis terkait dengan keharmonis-an Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Daerah. Perusahaan perseroan daerah merupakan salah satu badan usaha dari sejumlah badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Ciri khas hukum perusahaan di Indonesia, masing-masing jenis perusahaan diatur dengan undang-undang yang terpisah. BUMD diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, sedangkan perseroan terbatas diatur dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuri-dis normatif, dengan mendalami upaya harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjuk-kan bahwa perseroan daerah pada dasarnya juga perseroan terbatas yang dapat dimiliki sepenuh sahamnya oleh satu pemerintah daerah, namun dalam UUPT, tidak diakomodir sebagai perseroan terbatas dengan saham tunggal dapat didirikan oleh satu pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya sebagian notaris berupaya melakukan terobosan yang kemudian diakui oleh pemerintah dengan memberikan status badan hukum pada perseroan yang didirikan sepenuhnya oleh satu pemerintah daerah sebagai satunya pendirinya Perseroda. Hal ini, menimbulkan pertanyaan hukum, apakah landasan hukum yang dapat digunakan oleh notaris dan pemerintah untuk menerobos UUPT untuk memenuhi kaedah yang terdapat dalam Undang-Undang Pemda. Bringing the Harmony of the Limited Liability Law in the Establishment of Regional Company The purpose of this study is to analyze the lex specialist principle related to the harmony of the Law on Limited Liability Companies in the establishment of regional companies. Regional company is one of business entities in Indonesia legal system. The characteristic of company law in Indonesia is each type of company regulated by a separate law. BUMD (regional company) is regulated by the regional government law while limited liability company is regulated by UUPT. This study uses a normative juridical method, by exploring efforts to harmonize the law. The results showed that the regional company is basically also a limited liability company that can be fully owned by regional government, but based on the company law, it is not accommodated as a limited liability company because the company has only a single share which is one local government. However, in practice some of notaries tried to make a breakthrough which was later recognized by the government by giving legal status to regional company. This raises the question of what legal basis can be used by notaries and the government to break through the company law so that it meets the methods contained in the regional government law.
Bekerjanya Hukum Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Babon
Authors: Jayanti Offi , Suteki Suteki 
Published: August 2020

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaranpada sempadan Sungai Babon. Idealnya sempadan sungai berfungsi untuk menjaga kelestari-an, fungsi dan manfaat sungai dari aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Keberada-an ruang yang terbatas dan minimnya pemahaman masyarakat disekitar Sungai Babon menyebabkan sebagian masyarakat memanfaatkan lahan sempadan Sungai Babon untuk lahan pembangunan industri dan permukiman serta lahan pertanian. Metode penelitian ini adalah socio-legal research, dalam penelitian ini ada tahapan implementasi atau penerapan hukum di lapangan (law in action). Spesifikasi pada penelitian ini ialah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran Pasal 22 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 atas pendirian bangunan di sempadan Sungai Babon, hal ini karena pemanfaatan batas Sungai Babon tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015. Dampak dari pendirian bangunan di perbatasan Sungai Babon meliputi penurunan kualitas air sungai, peningkatan gerus-an tepian sungai, dan mengurangi jumlah debit air. Strategi untuk mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan rencana tata ruang dalam bentuk dokumen rencana tata ruang dan peraturan zonasi dalam peraturan daerah, penyaringan penerbitan izin pembangunan, memberikan insentif dan disinsentif, pembe-rian saknsi, pelatihan dalam kontrol, pengawasan dan kontrol kepada pemangku kepentingan. Law Enforcement of Establishment of Building in the Border Line of Babon River This study aims to determine the cause of violations on the border of the Babon River. Ideally, the border of the river functions to maintain the sustainability, function and benefit of the river from the activities that develop around it. The existence of limited space and the lack of understanding of the community around the Babon River causes some people to use the Babon River border land for industry, settlement, and agricul-tural. The study uses the socio-legal research method, by conducting research at the stage of implementation or application of law (law in action). The specifications in this study are analytical descriptive. The results showed that there was a violation of Article 22 of PUPR Regulation No. 28/PRT/M/2015 for the construction of buildings on the border of the Babon River because the utilization of the river boundary is not appropriate as regulated in the regulation. Impacts of building construction on the Babon River border include a decrease in river water quality, increased scouring of river banks, and reduce the amount of aquatic life. Strategies to control and supervise spatial use are carried out through the establishment of spatial plans in the form of spatial planning documents and zoning regulations in regional regulations, screening the issuance of development permits, providing incentives and disincentives, providing sanctions, providing training in supervision and control to stakeholders.
Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Rawa Tripa
Authors: Zulfikar Muhammad Nahyan , Aminah Aminah 
Published: August 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma antroposentrisme menuju paradigma ekosentrisme dan efektivitas peraturan perundang-undangan dibi-dang lingkungan hidup di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma ekosentrisme merupakan sebuah solusi yang tepat terhadap krisis pemikiran saat ini. Pada dasarnya, alam sama pentingnya dengan manusia. Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakomodir konsepsi pencemar membayar. Namun pada tataran implementasinya, dari 11 kasus pembakaran hutan di Indonesia, salah satunya di Provinsi Aceh yaitu, pembakaran hutan lindung Rawa Tripa sebagai-mana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dengan Qanun No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 kawasan lindung Aceh di Kabupaten Nagan Raya oleh PT. Kalista Alam yang sudah diputuskan oleh pengadilan dari tingkat pertama sampai upaya hukum luar biasa masih belum dieksekusi oleh pengadilan. The Effectiveness of Laws and Regulations in Managing Tripa Swamp Area This study aims to analyze the change of anthropocentrism paradigm towards the ecocentrism paradigm and the effectiveness of environmental legislation in Aceh Province. This study uses a normative legal research method with a statutory and case approach. The results showed that the ecocentrism paradigm is an appropriate solution to the current crisis of thought. Basically nature is as important as humans. Article 87 paragraph (1) of Law No. 32/2009 concerning Environmental Management has accommodated the concept of paying pollutants. However, at the implementation level, one of 11 cases of forest fires in Indonesia occurred in Aceh Province, namely the burning of Tripa Swamp forest in which the area has been determined by the Aceh Government by Qanun No. 19/2013 concerning Aceh regional spatial plan 2013-2033 as the protected area (kawasan lindung) in Nagan Raya Regency. The case of forest fires by PT. Kalista Alam has been decided by the court from the first instance to extraordinary legal remedies but it has not been executed by the court.
A case report of duodenal and enteric perforation in a single patient
Authors: Ammar Ahmed Siddique , Khalid Ahmed Usman , Noumani Ahmed Raza 
Published: August 2020

Background:
The presence of two hollow viscus perforations in a single patient is a rare entity and no case report is available in the literature which shows the finding of duodenal ulcer perforation and enteric perforation in the same patient.

Case presentation:
A 55-year-old male presented in the emergency department of East Surgical Ward of Mayo Hospital, Lahore, Pakistan, in January 2020 with complaint of abdominal pain and vomiting for the past 3 days and fever for the past 5 days. He was a chronic smoker with a history of 10 pack-years. On examination, he had tachycardia with a pulse rate of 114 beats/minutes and respiratory rate was 30/minutes and his whole abdomen was guarding with absent bowel sounds. X-ray of the chest showed free gas under the right hemidiaphragm. The patient was resuscitated and plan of exploration was made with diagnosis of perforated duodenal ulcer. We found a 0.5 × 0.5 cm perforation on the anterior surface of the first part of the duodenum along with a 1 × 1 cm perforation on antimesenteric surface of ileum that is 1 feet proximal to ileocolic junction. Graham’s patch repair was carried out for duodenal perforation, while loop ileostomy was made for ileal perforation. The patient was discharged on the 5th postoperative day. The reversal of loop ileostomy was carried out after 2 months.

Conclusion:
In cases of peritonitis, general inspection of the whole gastrointestinal tract plays a very important role as more than one hollow viscus perforation can be found in a single patient which can be missed and can lead to peritonitis again.
Novel Methodology for Recruitment of High School Students to Health Professions
Authors: Gaspich John , Buzzelli Lindsay `` , Flanagan Michael , Stephens Mark , Neal Maryanne 
Published: August 2020

Medical schools are creating programs to introduce careers in healthcare to students at earlier stages in their education. At the Penn State College of Medicine University Park Regional Campus, we have created and implemented a novel improvisational, case-based, small-group learning curriculum for high school students to introduce integrative thinking in basic and clinical sciences and to cultivate an early interest in health professions careers. The program also includes elements of health systems science and humanities. A multidisciplinary team of educators with both secondary and post-secondary pedagogical expertise worked together to develop a longitudinal case-based curriculum suitable for high school students. This curriculum was administered to a group of 40 students in grades 9-12. At the start of each session, students were challenged to explore personal biases, reflect upon ethical dilemmas, and to step outside their comfort zones with “centering exercises.” Through these activities, we strived to challenge the learners’ preconceptions about their colleagues, medicine, and their role within it. Students were then presented with a case as a large group. At critical junctures in the cases, students worked in small groups of 8-10 with 1-2 medical student facilitators to discuss questions and solve clinical dilemmas associated with the case. Early feedback from students and faculty advisors has been overwhelmingly positive. The authors have no conflicts of interest.
Neurology Telemedicine as Virtual Learning: A Student’s Perspective
Authors: Beck Anne-Taylor , Crump William J. , Shah Jignesh J. 
Published: August 2020

Small rural regional medical school campuses can be challenged to provide the breadth of learning opportunities required in some specialties. Here we report our initial experience with a telemedicine stroke consultation service that addressed one of our concerns. We share an essay from the student perspective as well as those of the regional dean and remote neurology faculty and encourage others to try this technology and report their findings. The authors have no conflict of interest to report and this study was found to be exempt by the Baptist Health Madisonville Internal Review Board.
Evaluation of a Rural Healthcare System Featuring Medical and Premedical Students: The Essentia Health Summer Research Intern Program
Authors: Benziger Catherine Pastorius , Thiel Ryan , Groth Nicole , Pink Vicki , Doerer Joseph , Dean Katherine 
Published: August 2020

Background: Training medical and premedical students in clinical research is challenging with the demands of medical education. Students pursue research opportunities in specialty practice to acquire knowledge and gain experience in the clinical setting. Pairing clinical observation with mentored research informs the value of evidence-based medicine and prepares students for a career in medicine and science. However, programs that offer both research training and clinical observership are rare, particularly in rural areas.
Hypothesis: Early exposure to sub-specialty practice in rural areas is important to recruit and train the next generation of physicians to serve this population.
Methods: This report provides a description of the Essentia Health Summer Research Internship Program, a pilot program with the University of Minnesota Medical School aimed to provide mentored clinical research training and clinical observership for medical and premedical students. The program provided an experiential model of clinical patient interaction, problem solving, and access to research that is integrated into clinical experiences as students learn the value of evidence-based medicine.
Results: Six medical and four premedical students have participated in the internship within the programs first two years. Student-completed weekly journals and surveys reveal enthusiasm for various research and clinical components of the program. Program highlights include the acquisition of research and clinical knowledge through mentorship and research lectures, and observerships throughout the Heart and Vascular Center.
Conclusion: The program aims to provide underrepresented rural students training in research methodology through mentorship and observership within specialty practice.
Building Novel Research Capacity in a Regional Medical Campus Emergency Medicine Program: 1.0 Origins and Partnerships
Authors: Brown N. Shira , Stobbe Karl , Luterman Maynard , Upadhye Suneel , Henderson Christopher , Chambers Larry W. , Heywood David , Graystone Amber , Ahmed Salim , Davies-Schinkel Corrine , Bell Amanda 
Published: August 2020

The Emergency Medicine Researchers of Niagara (EMRoN) program is an evolving research incubator with the Niagara Regional Campus (NRC) of McMaster University’s Michael G DeGroote School of Medicine and Niagara Health (NH) that is becoming a productive research organization aligned with the strategic priorities of its partner organizations (NRC and NH). EMRoN is committed to advancing local community health care standards and sharing best practices with provincial and national peers. In its first two years of operation EMRoN has achieved success in new structures, processes and outcomes that position it well to be a fulsome research organization for years to come.
APPRECIATING BY ALLOWANCE TO INCREASE MOTIVATION OF NURSES WORK IN RSUD M. SANI
Authors: Muharni Sri , Christya Wardhani Utari , Zulhan Muhamad 
Published: August 2020

Motivation with an encouraging or retrospective compensation that is regarded as what makes them work better. The purpose of this research is to know the relationship of giving incentives to the motivation work of nurses in the inpatient installation of RSUD M. SANI. This research draft is quantitative with sampling methods using Total Sampling. The samples in this study consisted of 86 nurses and data analyzed using the Spearman Rank analysis test. The results of the study showed that the number of respondents who were less incentive and good had a comparison of 43 respondents (50%). The most number of respondents has a good work motivation of 50 (58,1%). There is an incentive-granting relationship with the work motivation of nurses working in the inpatient installation of RSUD M. Sani with two variables in the Medium category (p value = 0,000, Rho = 0,424). In this case the hospital is expected to be able to pay attention and increase incentives. The feasible and reasonable thing is to make clear target work conditions so that the wishes of work can increase.