bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan
Authors: Sa'adah Nabitatus 
Published: September 2020

AbstractThis study aims to determine the review of tax dispute resolution through objection agencies. The method used in this study is normative legal research. The results of the study point out that First, the position of the tax objection institution, including one form of administrative effort, is recognized as being in the positive law of Indonesia, specifically to resolve an administrative dispute. Second, the position of the objection institution, on the one hand, is intended to accelerate the settlement of tax disputes, but on the other hand, has a weakness related to the objectivity of the decision considering the breaker is one of the parties that issued the decision. The suggestion of this research is that if the objection institution is seen as very important in its existence, especially in an effort to accelerate the settlement of tax disputes, the institution must be truly able to demonstrate its existence as an institution capable of providing objective dispute resolution. Breakers must uphold moral integrity so that they can produce fair decisions.Keywords: Tax Disputes, Objection Institutions, Legal SettlementAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan terhadap penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menujukan bahwa Pertama, Kedudukan lembaga keberatan pajak termasuk salah satu bentuk upaya administrasi diakui keberadaannya dalam hukum positif Indonesia khususnya untuk menyelesaikan suatu sengketa administrasi. Kedua, Kedudukan lembaga keberatan disatu sisi dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak, tetapi disisi lain mempunyai kelemahan terkait keobyektifan putusan mengingat pemutus adalah salah satu pihak yang mengeluarkan putusan. Saran dari penelitian ini adalah apabila lembaga keberatan dipandang sangat penting keberadaannya khususnya dalam upaya mempercepat penyelesaian sengketa pajak maka lembaga tersebut harus betul-betul mampu menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang mampu memberi penyelesaian sengketa yang obyektif. Pemutus harus menjunjung tinggi integritas moral sehingga mampu menghasilkan keputusan yang adil.Kata Kunci: Sengketa Pajak, Lembaga Keberatan, Penyelesaian Hukum
Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Penggunaan Diskresi Yang Membebani Keuangan Negara
Authors: Juliani Henny 
Published: September 2020

AbstractIn the concept of welfare state, the government has an authority to do discretion in running their tasks to provide a public advantage, Discretion basically is prior to the effectiveness of objectives than referring to formal regulations but should be accountable. This research used empirical juridic approach and the result was analyzed qualitatively, the result showed that Ahok’s discretion in the case of Sumber Waras Hospital and Reclamation of Jakarta Gulf did not cause on legal consequences that burdening public finance. Discretion done by Ahok in both cases were accounted for based on the norm of administrative law, which stated in Act Number 30 of 2014 regarding Government Administration.Keyword: Government Officer, Discretion, Public Finance AbstrakDalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) pemerintah diberikan kebebasan bertindak (diskresi) dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan rakyat. Diskresi pada asasnya lebih mengutamakan keefektifan suatu tujuan daripada berpegang pada ketentuan hukum namun tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa diskresi Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta tidak menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Diskresi yang dilakukan Ahok dalam kedua kasus tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kata Kunci: Pejabat Pemerintahan, Diskresi, Keuangan Negara
Perlindungan Dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif
Authors: Suhartoyo Suhartoyo 
Published: September 2020

Abstract This study aims to determine the protection and safety of workers on board: a normative review. This research is normative legal research. The results showed that the implementation of legal protection for workers on ships or crew based on the form of protection, can be seen in terms of marine labor agreements, when viewed from the legal protection of labor in the sea in relation to the risk of hazards at sea it does not reflect definite legal certainty. Because, in the sea labor agreement only mentions in general, not in detail. Keywords: Work Safety, Ship Manpower, Legal Protection Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan dan keselamatan kerja di kapal: suatu tinjauan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di kapal atau anak buah kapal berdasarkan bentuk perlindungannya, dapat dilihat dari segi perjanjian kerja laut, jika dilihat dari perlindungan hukum tenaga kerja di laut kaitannya dengan resiko bahaya di laut maka tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti. Karena, dalam perjanjian kerja laut hanya menyebutkan secara umum tidak secara detail. Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Anak Buah Kapal, Perlindungan Hukum
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Authors: Sa'adah Nabitatus 
Published: September 2020

AbstractThis study aims to determine the mechanism of tax dispute resolution in the justice system in Indonesia, specifically knowing the mechanism of tax dispute resolution and the characteristics of tax dispute resolution if juxtaposed with the justice system in Indonesia. The research method used is normative legal research that uses laws and regulations (positive law). The results show that tax disputes in Indonesia, especially disputes over tax assessment letters, can be resolved through dispute resolution efforts in the executive domain, namely objection efforts which are one form of dispute resolution through administrative efforts, and dispute resolution through pure judicial institutions. namely the Tax Court in the form of appeal lawsuits and claims. Whereas the Tax Dispute Resolution Mechanism when viewed with the judicial system in general shows that there is a separate specificity from other dispute resolution systems in the judiciary. Keywords: Tax dispute, Tax Court, Judicial System Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pajak dalam sistem peradilan di Indonesia, secara khusus mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pajak dan karakteristik penyelesaian sengketa pajak jika disandingkan dengan sitem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendakatan peraturan perundang undangan (hukum positif). Hasil penelitian menjukan bahwa sengketa pajak di Indonesia, khususnya sengketa atas Surat Ketetapan Pajak dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa dalam ranahnya eksekutif terlebih dahulu yaitu upaya keberatan yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan murni (yudikatif) yaitu Pengadilan Pajak yang berupa upaya hukum banding dan gugatan. Sedangkan Mekanisme Penyelesaian sengketa pajak apabila dilihat dengan sistem peradilan secara umum terlihat bahwa ada suatu kekhususan tersendiri yang berbeda dengan sistem penyelesaian sengketa pada peradilan yang lainnya. Kata Kunci: Sengekta Pajak, Pengadilan Pajak, Sistem Peradilan,
Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Authors: Sonhaji Sonhaji 
Published: September 2020

The research aims to determine the juridical review of changes in the authority of labor inspection from the Regency / City Government to the Central Java Provincial Government. The research method used is the legal research method. the results of the study show that the transfer of labor inspection authority to the Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province, made labor inspection activities not yet / less effective. This can be seen since 2017 the number of supervisory staff has decreased, which in 2014 amounted to 585 employees while in 2017 there were only 154 employees, and there was no additional funding budgeted for Central Java Province, which should have been done when the number of activities had to done increasing or increasing. Consequently, the performance of supervisory staff and the number of findings of labor violations has decreased. Keywords: Effectiveness, Supervision, Employment. Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap perubahan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. hasil penelitian menunjukan bahwa Pengalihan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, menjadikan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan belum/kurang efektif. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2017 jumlah pegawai pengawas mengalami penurunan, yang mana pada Tahun 2014 berjumlah 585 pegawai sedangkan pada Tahun 2017 hanya berjumlah 154 pegawai, dan tidak adanya dana tambahan yang dianggarkan untuk Provinsi Jawa Tengah, yang seharusnya dilakukan ketika jumlah kegiatan yang harus dilakukan bertambah atau meningkat. Konsekuensinya kinerja pegawai pengawas dan jumlah temuan pelanggaran ketenagakerjaan mengalami penurunan. Kata kunci : Efektivitas, Pengawasan, Ketenagakerjaan.
Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional
Authors: Ardani Mira Novana 
Published: September 2020

Abstract Based on MPR Decree No.IV / MPR / 1978, a policy on land affairs, known as the chess discipline in the land sector, was published in Presidential Decree Number 7 of 1979, one of which included land administration discipline. How to conduct an orderly administration of land affairs to support the implementation of the authorities, duties, and functions of the National Land Agency. This study uses normative juridical methods. Administration of Land Affairs to support the implementation of the authority, duties, and functions of the National Land Agency by using a computerized system of land activities, which is an electronic system. Keywords: Administrative order, Land Affairs, National Land Agency AbstrakAtas dasar Tap MPR No.IV/MPR/1978, dikeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan catur tertib bidang pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1979, salah satunya meliputi tertib administrasi pertanahan. Bagaimana cara menyelenggarakan tertib administrasi bidang pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dengan cara menggunakan sistem komputerisasi kegiatan pertanahan yang merupakan sistem elektronik. Kata kunci: Tertib administrasi, Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional
Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa
Authors: Anggita Ramadhan Diastama 
Published: September 2020

AbstractThe diversity of Indonesian people will affect the social condition, including political life and decision. About the general election, Indonesian people who consist of various tribes, culture, and religion, highly depend on the political party to transfer their aspirations. Indonesian political party has a vital role in Indonesian political culture. Hence, there are so many political parties in Indonesia because of the number of its citizens. The multi-party mechanism becomes much more important, considering Indonesia's social and geographical conditions. In the context of simplifies the number of the political party in Indonesia, this process will damage the diversity of the people. This article is using normative research method. Later on the discussion, this article will discuss the simplifying process of the political party in Indonesia. Furthermore, it will also examine the impact of the political party simplification on the Unity of the nation. Keywords: General Election; Simplification; Political Party; Unity AbstrakKeberagaman masyarakat Indonesia merupakan salah satu kelebihan bangsa. Keberagaman masyarakat tersebut kemudian akan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat termasuk juga dalam hal politik. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang terdiri dari berbagai suku budaya dan agama ini membawa konsekuensi banyaknya aspirasi masyarakat yang antara satu dengan yang lain membawa kepentingan yang berbeda. Partai politik sebagai salah satu kanal aspirasi masyarakat mempunyai peran yang sangat vital. Mekanisme multipartai di Indonesia menjadi suatu keharusan dengan melihan kondisi sosial dan geografis Indonesia. Dalam konteks penyederhanaan partai politik, proses penyederhanaan kemudian akan merusak tatanan keberagaman tersebut. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada bagian pembahasan penulis akan melakukan kajian terhadap proses penyederhaan partai politik yang pernah terjadi serta mengkaji bagaimana penyederhanaan jumlah partai politik ini dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Kata Kunci: Pemilu, Penyederhanaan, Partai Politik, Persatuan
Current Developments of Legal Instruments to Prevent and Control of Pollution In The Straits of Malacca
Authors: Hari Hananto Pulung Widhi 
Published: September 2020

The Strait of Malacca is one of the busiest straits in the world, with more than 60,000 vessels through the strait per year. This strait is located in a strategic location to connect the west part and east part of the world. However, the number of vessels transit and pass through the strait affects marine environmental issues. Pollution, especially vessel-based sources, may affect marine life. To settle the issues along with the boundary issue, Indonesia, Malaysia, and Singapore have entered into some agreements to cooperate to manage the Strait of Malacca since the 1970s. Recently, the concept of Cooperative Mechanism has been developed. Several meetings amongst these states have been done with some positive deals. With this concept, the littoral states believe that it can prevent, reduce, and control of marine pollution in the Strait of Malacca. However, more progress is still needed to enhance from the implementation of the Cooperative Mechanism. Keywords: Strait of Malacca, Pollution, Marine, Environment, Cooperative Mechanism.
Entropy as an integral operator: Erratum and modification
Authors: Rahimi Mehdi 
Published: September 2020

Abstract
In [Rahimi, M.: Entropy as an integral operator, Math. Slovaca 69(1) (2019), 139–146], we assigned an integral operator on a Hilbert space to any topological dynamical system of finite entropy and stated the entropy of the system in terms of the spectrum of the defined operator. Unfortunately, there is a mistake in the proof of the main theorem of the paper which makes the result incorrect. So, we can not extract the entropy of a topological dynamical system in terms of the spectrum of the introduced operator. In this note, we modify the main theorem of [11] by giving a modification to the proof of the theorem. Then, replacing the integral operator introduced in [11] by another linear operator, we will state the entropy of the system in terms of the spectrum of the new operator.
Two semigroup rings associated to a finite set of meromorphic functions
Authors: Cimpoeaş Mircea 
Published: September 2020

Abstract
We fix z
0 ∈ ℂ and a field 𝔽 with ℂ ⊂ 𝔽 ⊂ 𝓜
z
0
:= the field of germs of meromorphic functions at z
0. We fix f
1, …, fr
∈ 𝓜
z
0
and we consider the 𝔽-algebras S := 𝔽[f
1, …, fr
] and

S
¯

:=

F

[

f
1

±
1

,
…
,

f
r

±
1

]
.

$\begin{array}{}
\overline S: = \mathbb F[f_1^{\pm 1},\ldots,f_r^{\pm 1}].
\end{array} $

We present the general properties of the semigroup rings

S

h
o
l

:=

F

[

f

a

:=

f
1

a
1

⋯

f
r

a
r

:
(

a
1

,
…
,

a
r

)
∈

N

r

and

f

a

is holomorphic at

z
0

]
,

S
¯

h
o
l

:=

F

[

f

a

:=

f
1

a
1

⋯

f
r

a
r

:
(

a
1

,
…
,

a
r

)
∈

Z

r

and

f

a

is holomorphic at

z
0

]
,

$$\begin{array}{}
\displaystyle S^{hol}: = \mathbb F[f^{\mathbf a}: = f_1^{a_1}\cdots f_r^{a_r}: (a_1,\ldots,a_r)\in\mathbb N^r \text{ and }f^{\mathbf a}\text{ is holomorphic at }z_0],\\\overline S^{hol}: = \mathbb F[f^{\mathbf a}: = f_1^{a_1}\cdots f_r^{a_r}: (a_1,\ldots,a_r)\in\mathbb Z^r \text{ and }f^{\mathbf a}\text{ is holomorphic at }z_0],
\end{array} $$

and we tackle in detail the case 𝔽 = 𝓜<1, the field of meromorphic functions of order < 1, and fj
’s are meromorphic functions over ℂ of finite order with a finite number of zeros and poles.
Dissecting the Tectal Output Channels for Orienting and Defense Responses
Authors: Isa Kaoru , Sooksawate Thongchai , Kobayashi Kenta , Kobayashi Kazuto , Redgrave Peter , Isa Tadashi 
Published: September 2020

AbstractElectrical stimulation and lesion experiments in 1980’s suggested that the crossed descending pathway from the deeper layers of superior colliculus (SCd) controls orienting responses, while the uncrossed pathway mediates defense-like behavior. To overcome the limitation of these classical studies and explicitly dissect the structure and function of these two pathways, we performed selective optogenetic activation of each pathway in male mice with channelrhodopsin 2 (ChR2) expression by Cre driver using double viral vector techniques. Brief photostimulation of the crossed pathway evoked short latency contraversive orienting-like head turns, while extended stimulation induced body turn responses. In contrast, stimulation of the uncrossed pathway induced short-latency upward head movements followed by longer-latency defense-like behaviors including retreat and flight. The novel discovery was that while the evoked orienting responses were stereotyped, the defense-like responses varied considerably depending on the environment, suggesting that uncrossed output can be influenced by top-down modification of the SC or its target areas. This further suggests that the connection of the SCd-defense system with non-motor, affective and cognitive structures. Tracing the whole axonal trajectories of these two pathways revealed existence of both ascending and descending branches targeting different areas in the thalamus, midbrain, pons, medulla, and/or spinal cord, including projections which could not be detected in the classical studies; the crossed pathway has some ipsilaterally descending collaterals and the uncrossed pathway has some contralaterally descending collaterals. Some of the connections might explain the context-dependent modulation of the defense-like responses. Thus, the classical views on the tectal output systems are updated.
SOÑANDO EN DIFERENCIA: ASPIRACIONES SOBRE EL FUTURO DE JUVENTUDES COSTARRICENSES DREAMING IN DIFFERENCE: ASPIRATIONS ABOUT THE FUTURE IN COSTARICAN YOUTH
Authors: Beirute Brealey Tatiana 
Published: September 2020

Las diferentes condiciones socioeconómicas, socio territorial y cultural de la Costa Rica de hoy permitenafirmar que la experiencia de las juventudes no es homogénea. Las condiciones objetivas sondiferentes, pero, vinculadas a éstas, también lo son sus construcciones subjetivas. Resulta importantecomprender la forma en que las realidades objetivas diferenciadas inciden sobre las subjetividades delos jóvenes y por tanto sobre las capacidades reales con las que éstos cuentan. Una forma de comprenderesta incidencia es acercándose a la manera en que los jóvenes se proyectan en el futuro. Este trabajoanaliza las aspiraciones y expectativas sobre el futuro de jóvenes urbanos costarricenses, relacionadoscon el estudio, las profesiones y el ámbito laboral, en función del nivel de inclusión o exclusión en elque se desarrollan. El hecho de que la idea de “sueño” no implica la existencia de un vínculo con unprincipio de realidad, lleva a pensar que los sueños deberían ser infinitos, y que las únicas diferenciasentre lo que las personas sueñan o aspiran hacer con sus vidas, deberían descansar en las particularesindividuales de cada ser humano. Sin embargo, en la práctica esto no necesariamente es así. Las condiciones sociales en las que se desarrollan las personas, sus interacciones y los habitus que se construyen a partir de las diversas formas de conocer y vivir el mundo influyen en sus subjetividades, al punto de convertirse en potencializadores o limitantes del bienestar futuro.
LA INCLUSIÓN DEL GÉNERO Y LA DISCAPACIDAD EN EL CURRÍCULUM DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, SEDE RODRIGO FACIO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA INCLUSION OF GENDER AND DISABILITY IN THE CURRICULUM OF THE SCHOOL OF SOCIAL WORK, RODRIGO FACIO, UNIVERSITY OF COSTA
Authors: Ramírez Morera Marcela 
Published: September 2020

El presente artículo discute la importancia de incluir las perspectivas de género y discapacidad en elcurrículum de la carrera de Trabajo Social de la UCR, mediante la identificación de los conocimientosque la población estudiantil de esta unidad académica tiene acerca de las temáticas de género y discapacidad. Aunado al proceso de concientización de este mismo grupo en dichas realidades.De igual manera, se destaca las conceptualizaciones de violencia estructural, simbólica, discapacidady género, además de las diferentes manifestaciones de dicha violencia en el ámbito académico, seguidopor una descripción del proceso metodológico desarrollado en la investigación, el cual describe laspersonas participantes, las estrategias de recolección de información y algunos detalles de las fasesexperimentadas en la indagación realizada.Finalmente, esta publicación destaca una serie de conclusiones y recomendaciones emanadas de la población participante en la investigación, las cuales son pilares fundamentales para orientar el accionar de las distintas unidades académicas, y en particular, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.
DIGLOSIA BAHASA ARAB (Dilema Penggunaan Dialek Fuṣḥā dan ‘Ᾱmmiyah)
Authors: Hermawan Acep 
Published: September 2020

Masyarakat Arab Jahiliyah sebelum datangnya Islam sudah memiliki bahasa bersama (ligua franca), yang disebut bahasa fusḥā. Seiring dengan perkembangan waktu dan tempat, serta meluasnya pergaulan masyarakat, fenomena laḥn (kesalahan menggunakan bahasa) banyak terjadi, maka muncullah bahasa ‘āmmiyah. Kedatangan Islam melalui Alquran dan Hadis menguatkan bahasa fuṣḥā, namun bahasa ‘āmmiyah tetap digunakan secara alami. Fenomena diglosia ini menjadi dilema karena fuṣḥā yang teratur dan‘āmmiyah yang tak teratur sama-sama digunakan meskipun dalam konteks yang berbeda. Bahasa fuṣḥā digunakan pada forum-forum resmi, keagamaan, dan komunikasi yang luas, sedangkan bahasa ‘āmmiyah digunakan dalam forum-forum tidak resmi dan bebas. Dalam konteks keindonesiaan, bahasa fuṣḥā tumbuh dan berkembang seiring dengan Alquran dan Hadis Nabi sebagai bagian dari materi pelajaran agama Islam di lembaga-lembaga pendidikan. Kondisi ini selanjutnya mengilhami peran bahasa Arab dalam membangun peradaban.