bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI PASAL 86 AYAT (4) PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN PENGESAHAN PENGURUS BARU KOPERASI DI KOTA MALANG
Authors: Trisnayani Larasati , Sihabudin Sihabudin , Suryokumoro Herman 
Published: January 2020

<p>Pergantian pengurus baru harus dilaporkan ke Dinas atau Kementerian Koperasi dan UMKM untuk dicatat atau mendapatkan persetujuan, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 86 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pengesahan Pengurus Baru Koperasi. Namun, karena kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pasal tersebut terjadi perbedaan antar koperasi dalam melaksanakan pasal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsi dan menganalisis pelаksаnааn Pаsаl 86 аyаt (4) Perаturаn Menteri Koperаsi dаn Usаhа Kecil dаn Menengаh Republik Indonesiа Nomor 09 Tаhun 2018 Tentаng Kewаjibаn Pengesаhаn Pengurus Bаru Koperаsi pаdа Koperаsi di lingkungаn Kotа Mаlаng. Jenis penelitiаn yаng digunаkаn аdаlаh yuridis empiris dengan metode pendekаtаn Empiris Kuаlitаtif<em>. </em>Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Pelaksanaan Pasal 86 аyаt (4) Perаturаn Menteri Koperаsi dаn Usаhа Kecil dаn Menengаh Republik Indonesiа Nomor 09 Tаhun 2018 Tentаng Kewаjibаn Pengesаhаn Pengurus Bаru Koperаsi di Kota Malang berjalan tidak efektif terutama dikarenakan aspek hukumnya, aparat/ penegak hukumnya dan sarana dan prasarana yang sulit untuk berubah.</p><p> </p><p>The appointment of new executive board in a cooperative must be notified to the Office or Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprise, in order for the datato be recorded and be granted an approval, as its accordance with Article 86 Paragraph (4) Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia Number 09 of 2018 regarding the Obligation to Ratify the Cooperative’s New Executive Board. However, the lack ofdissemination of information concerning the aforementioned article results to the differences among cooperatives in implementing the regulation. The purpose of this research is to identify, describe, and analyze the enforcement of Article 86 Paragraph (4) Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia Number 09 of 2018 regarding the Obligation to Ratify the Cooperative’s New Executive Board in Malang City. This research uses empirical juridical method with qualitative empirical approach. Based on the research result, it can be concluded that the enforcement of Article 86 Paragraph (4) Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia Number 09 of 2018 regarding the Obligation to Ratify the Cooperative’s New Executive Board is not effective, with the main reasons include the legal aspects, the law enforcers, as well as the inflexibility of facilities and infrastructure.</p>
PENGARUH MAZHAB DALAM REGULASI WAKAF DI INDONESIA
Authors: Fakhruddin Fakhruddin 
Published: January 2020

<p>Wakaf merupakan salah satu institusi dalam Islam yang memperhatikan kesejahteraan umat. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia mempunyai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan wakaf. Dengan peluang yang besar ini, pemerintah Indonesia membuat beberapa regulasi untuk mengatur wakaf dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Beberapa regulasi yang telah dibentuk tidak lepas dari pengaruh masyarakat Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi’i, di samping madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Tulisan ini mengkaji tentang pengaruh madzhab terhadap regulasi wakaf di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dapat diambil kesimpulan bahwa madzhab Hanafi mempengaruhi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebanyak 78%, madzhab Maliki dan Syafi’i memiliki pengaruh sebesar 100% dan madzhab Hanbali memiliki pengaruh sebanyak 85%. Lebih lanjut, pengaruh madzhab Hanafi terhadap Kompilasi Hukum Islam adalah sebanyak 85%, dan madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali masing-masing memiliki pengaruh sebesar 100%. </p><p>Waqf is one of the institutions in Islam that considers the welfare of society. As a predominantly Muslim country, Indonesia has a great opportunity to improve the welfare of society through waqf. With this great opportunity, the Indonesian government made several regulations to manage waqf in the form of laws, government regulations, compilation, regulations of the Minister of Religion, and regulations of the Indonesian Waqf Board. Some of the regulations that have been formed are inseparable from the influence of the majority of Indonesian people as the followers of the Shafi'i’s school of thought, besides the thoughts of Hanafi, Maliki, and Hanbali. This paper examines the influence of school of thought (<em>madzhab</em>) on waqf regulation in Indonesia, specifically in Law Number 41 of 2004 on Endowment and Compilation of Islamic Law. Using a quantitative approach, it can be concluded that the Hanafi’s schools influence Law Number 41 of 2004 on Waqf as much as 78%, the Maliki’s and Shafi'i’s schools have an influence of 100% and the Hanbali schools have an influence of 85%. Furthermore, the influence of the Hanafi’s schools in Islamic Law Compilation was 85%, and each Maliki’s, Shafi'i’s, and Hanbali’s schools had an influence of 100%</p>
MODEL PEMBIAYAAN PENDAFTARAN MEREK BAGI PENGUSAHA KECIL MENENGAH DENGAN MELALUI AKAD BAI’ AL ISTISHNA’
Authors: Hidayah Khoirul 
Published: January 2020

<p>Kepemilikan hak merek bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menghadapi perdagangan bebas sangat diperlukan. Selain sebagai identitas produk, juga dapat menunjukkan kwalitas suatu barang. Merek yang digunakan dalam perdagangan akan mendapatkan perlindungan hukum jika sudah didaftarkan di dirjen HKI. Persoalan sering ditolaknya pendaftaran merek adalah karena kemiripan merek dengan yang sudah terdaftar, tentunya menjadikan pelaku usahaenggan mendaftarakan mereknya. Untuk mengatasi persoalan ini, maka pelalu usaha perlu bantuan jasa konsultan merek untuk melakukan penelusuran merek yang ada sebelumnya dan bisa membantu memperbaiki desain mereknya. Penggunaan jasa konsultan merek di dalam prakteknya biayanya cukup mahal. Pada penulisan ini akan diberikan alternative pembiayaan yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk membantu UKM dalam mengatasi masalah lamanyawaktu pengurusan dan mahalnya biaya pendaftaran merek melalui jasa konsultan merek. Merek yang diajukan permohonan pendaftaran tidak serta merta menjadi hak atas merek, namun membutuhkan proses pembuatan merek yang nantinya tidak boleh memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar. Nasabah bisa memesan gambar merek yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Berdasarkan analisis praktek dalam pendaftaran merek dengan menggunakan fatwa DSN MUI tentang jual beli istishna’ , maka model pembiayaan yang kemungkinan dapat digunakan untuk membantupelaku UKM adalah model pembiayaan dengan akad istishna’.</p>
Analisis Faktor Konfirmatori Terhadap Alat Ukur Kesehatan Mental Berdasarkan Teori Dual Model
Authors: Aziz Rahmat , - Zamroni - 
Published: January 2020

<p><strong>Abstra</strong><strong>ct</strong>.<strong> </strong>This study aims to test mental health inventory using a dual model theory approach. The subjects were 520 students (179 men and 341 women) in the age of 17-24 years. Confirmatory factor analysis used for testing the construct validity of mental health inventory. There are two aspects tested in the structural equation model (SEM), namely 1) the psychological well-being aspect consists of three factors namely positive emotions, love and satisfaction, and 2) the psychological distress aspect consists of three factors namely anxiety, depression and loss of control. The results showed that the mental health inventory had met the psychometric requirements. In psychological well-being aspects all aspects have a high level of reliability, whereas for psychological distress aspects one aspect has a high category and two aspects have a sufficient category.</p><p> </p><p><strong>Keywords</strong>: confirmatory factor analysis, mental health, dual model theory</p><p> </p><p><strong>Abstrak</strong>.<strong> </strong>Penelitian ini bertujuan untuk menguji alat ukur kesehatan mental dengan menggunakan pendekatan teori dual model. Subjek penelitian sebanyak 520 mahasiswa (179 laki-laki dan 341 perempuan) dalam usia 17-24 tahun. Analisis faktor konfirmatori menjadi dasar untuk pengujian validitas konstruk alat ukur kesehatan mental. Ada dua aspek yang diuji dalam model persamaan structural (SEM), yaitu 1) aspek <em>psychological well</em><em>-</em><em>being</em> terdiri dari tiga faktor yaitu emosi positif, cinta dan kepuasan, dan 2) aspek <em>psychological distress </em>terdiri dari tiga faktor yaitu cemas, depresi dan kehilangan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat ukur kesehatan mental telah memenuhi persyaratan psikometrik. Pada aspek <em>ps</em><em>ych</em><em>ological well</em><em>-</em><em>being</em> semua aspek mempunyai tingkat reliabiltas yang tinggi, sedangkan untuk aspek <em>psychological distress</em> satu aspek mempunyai kategori tinggi dan dua aspek mempunyai kategori cukup.</p><p> </p><p><strong>Kata kunci</strong>: analisis faktor konfirmatori, kesehatan mental, teori dual model</p>
La intervención del gobierno en las elecciones de la provincia de Valencia durante la Restauración (1876-1923) = Electoral intervention during the restoration in the Valencia province (1876-1923)
Authors: Martínez Relanzón Alejandro 
Published: January 2020

Resumen: Es bien conocido que buena parte de la historiografía española piensa que los comicios de la Restauración no eran más que un simple trámite administrativo donde la élite política gobernante, apoyada por las redes caciquiles a su servicio, se aseguraba el resultado por medio del uso sistemático de procedimientos fraudulentos y corruptos. Sin embargo, estas conclusiones han carecido de un análisis profundo de las fuentes y se han basado más en las críticas al poder establecido que en pruebas fehacientes. La pregunta que se plantea a continuación es la siguiente, ¿realmente los gobiernos de aquella época determinaban con maniobras ilícitas el resultado? En el siguiente artículo se intentará determinar a través de la correspondencia entre los políticos y autoridades involucrados en las elecciones en la provincia de Valencia el alcance de la intervención gubernamental entre 1876 y 1923 en aquel territorio, y por extensión en el resto de España. Y lo que es más importante, si ésta realmente determinó el resultado o no.Palabras clave: Restauración, intervención gubernamental, elecciones, pucherazo.Abstract: It is well-known that many Spanish historians believe that the elections during the Restoration period were just a mere formality in which results were previously arranged upon by a dominant elite assisted by corrupted local notables. Nevertheless, these conclusions lack an in-depth analysis of the sources and have been based on extreme criticism rather than on strong evidence. The question that arises is this: did the Spanish governments of the time really determine elections through manipulation of the final results? With intensive study of unpublished documents from the archives of the minister of Internal Affairs and local governors in the Valencia province, the author attempts to reopen a debate about whether the governmental intervention determined electoral outcomes in Spain between 1876 and 1923.Keywords: Restoration, governmental intervention, elections, vote-rigging.
La Fronde’s feminist chronicles. Feminist Associative movementis in the turn-of-the century Paris = Las crónicas feministas de La Fronde. Asociacionismo femenino en un París intersecular
Authors: Luengo López Jordi 
Published: January 2020

Resumen: La Fronde (1897-1905), fundada por Marguerite Durand (1864-1936), fue un proyecto donde sólo participaban mujeres que, con salarios análogos a sus equivalentes masculinos, se encargaban de su redacción, administración y distribución. Las temáticas que se trataban confluían en la mejora de las condiciones del colectivo femenino en la sociedad francesa y la sección “Chronique féministe” abordaba todas aquellas cuestiones relacionadas con la denuncia de las injusticias sufridas por las mujeres, la lucha por sus derechos y los proyectos de consecución de un estado de ciudadanía plena. Estas crónicas nos permiten, además, conocer qué asociaciones existían en ese París intersecular, así como el posicionamiento del diario feminista frente a éstas y otras habidas en el extranjero.Palabras clave: La Fronde, feminismo francés, asociacionismo de mujeres, crónicas periodísticas.Abstract: La Fronde (1897-1905) was founded by Marguerite Durand (1864-1936) as a women-only project in which women were paid the same wage as men, and were in charge of writing, managing and distributing it. The topics covered touched on the improvement of women's conditions in French society and the section “Chronique féministe” covered all topics related to reporting injustices suffered by women, fighting for their rights and helping women achieve full citizens' status. Moreover, those chronicles enable us to understand what associations existed at the turn of the century in Paris, as well as the positioning of the feminist daily towards them and others from abroad.Keywords: La Fronde, French Feminism, women’s associations, journalistic chronicle.
ANALISIS PERGESERAN LEMPENG BUMI YANG MENINGKATKAN POTENSI TERJADINYA GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK
Authors: Syafitri Yanita , Bahtiar Bahtiar , Didik Lalu A. 
Published: January 2020

This research is a qualitative research. Where the purpose of this research is to find out how the shifts of the earth’s plates around Lombok Island can increase the frequency of potential earthquakes on Lombok Island. This study uses a qualitative approach by paying attention to the theory of earth’s plates and the movements of the earh’s plates that have been described previously. The results of this study indicate a link between earth plate shifts and the frequency of earthquakes on Lombok Island. The world’s active tectonic plates in which the movements of two of them (the Indo-Australian Plate and the Eurasian Plate) greatly affect the frequency of earthquakes due to passing through Lombok Island. In addition to the two active tectonics plates of the world, there is also one Fault namely the Flores Up Fault which stretches from Flores to Lombok Island which forms a trough amd is very active.
Fibroblast Growth Factor 2 Augments Transforming Growth Factor Beta 1 in Inducing Epithelial-Mesenchymal Transition in Human Lung Epithelial Cells
Authors: El-Baz Lamis M.F. , Shoukry Nahla M. , Salem Mohamed L. , Hafez Hani S. , Guzy Robert D. 
Published: January 2020

Abstract
The authors have withdrawn the journal submission associated with this preprint and requested that the preprint also be withdrawn.
Microglia induce neurogenesis by stimulating PI3K/AKT intracellular signaling in vitro
Authors: Lorenzen Kristi , Mathy Nicholas W. , Whiteford Erin R. , Eischeid Alex , Chen Jing , Behrens Matthew , Chen Xian-Ming , Shibata Annemarie 
Published: January 2020

Abstract
Background: Emerging evidence suggests that microglia can support neuronal survival, synapse development, and neurogenesis in classic neurogenic niches. Little is known about the ability of microglia to regulate the cortical environment and stimulate cortical neurogenesis outside classic neurogenic niches. We used an in vitro co-culture model system to investigate the hypothesis that microglia respond to soluble signals from cortical cells, particularly following injury, by altering the cortical environment to promote cortical cell proliferation, differentiation, and survival.
Results: Analyses of cell proliferation, apoptosis, protein expression, and intracellular signaling were performed on uninjured and injured cortical cells in co-culture with an EOC2 microglial cell line. Microglia soluble cues enhanced cortical cell viability and proliferation of uninjured and injured cortical cells. Co-culture of injured cortical cells with microglial cells significantly reduced cortical cell apoptosis. Microglial significantly increased Nestin+ and a-internexin+ cells within and outside the injury site. NeuN+ cells increased in injured cortical cultures with microglia. Multiplex ELISA assays showed decreased levels of inflammatory cytokines in conditioned media collected from injured cortical cell and microglial co-culture. RTPCR analysis of microglial mRNA was performed. AKT phosphorylation in uninjured, and particularly injured cortical cells, significantly increased when co-cultured with EOC2 microglia. Inhibition of AKT phosphorylation in cortical cells blocked the microglial-enhanced cortical cell viability and expression of neurogenic markers in vitro .
Conclusion: This in vitro model system allows for assessment of the effect of microglial-derived soluble signals on cortical cell viability, proliferation, and stages of differentiation during homeostasis or following injury. These data suggest that EOC2 microglia downregulate inflammatory cytokine production following activation by acute cortical injury to enhance proliferation of new cells capable of neurogenesis. Inhibition of AKT signaling in cortical cells blocks the microglial-derived enhanced proliferation and expression of neurogenic markers in injured cortical cultures. This in vitro system is useful for continued studies with other microglial cell lines and primary microglial cells. Increasing our understanding of the mechanisms that drive cortical neurogenesis stimulated by microglial cells during homeostasis and following injury will provide insight into the potential mechanisms of the neuroprotective role of immune activity in the central nervous system (CNS).
Association between perceived environmental pollution and health among urban and rural residents-A Chinese national study
Authors: Yang Ting 
Published: January 2020

Abstract
Background: China’s economic boom has led to severe environmental pollution, which has created significant health risks for residents. Although current studies have found urban residents can sense the harmful effects of environmental pollution in China, few studies have talked about their rural counterparts’ attitudes towards the health impacts of environmental pollution. Similarly, little research has talked about the inequality of environmental awareness between urban and rural residents.
Methods: Descriptive and analytical statistics were used for the data analyses based on a national survey, namely, The 3rd Survey on the Status of Chinese Women in 2010, which was jointly conducted by the All China Women's Federation and the China Statistical Bureau in 2010. A total of 24741observations were selected.
Results: Among urban residents, 67.21% reported that their total health was good, which was 1.35% lower than the reported rate of their rural counterparts; 25.88% of urban residents reported that their total health was general, which was nearly 3% higher than the reported rate of their rural counterparts; 6.91% of urban residents reported that their total health was poor, which was 1.63% lower than the reported rate of their rural counterparts. The study also found that the rates of urban residents who perceived air pollution (35.67%), water pollution (17.96%), garbage pollution (25.05%), and noise pollution (32.05%) were higher than those of their rural counterparts. Perceived air pollution, and perceived noise pollution both had a negative effect on urban residents’ good health (B=-0.14, p<0.05; B=-0.23, p<0.001). Perceived garbage pollution had a positive effect on urban residents’ poor health (B=0.33, p<0.01). Perceived water pollution had no significant effect on urban residents’ health. The four types of perceived environmental pollution all had insignificant effects on rural residents’ health.
Conclusions: Rural residents lack awareness of the impacts of environmental pollution on health, which may create risks and vulnerability within the rural environment and the livelihood of these residents. Great attention should be paid to the impacts of environmental pollution on the health of not only urban residents but also rural residents, which will highly improve the support of green development among the public in China.
Transcriptome analysis reveals the roles of stem nodes in cadmium transport to rice grain
Authors: Liu Ailing , Zhou Zhibo , Yi Yake , Chen Guanghui 
Published: January 2020

Abstract
Background: Node is the central organ of transferring nutrients and ions in plants. Cadmium (Cd) induced crop pollution threatens the food safety. Breeding of low Cd accumulation cultivar is a chance to resolve this universal problem. This study was performed to identify tissue specific genes involved in Cd accumulation in different rice stem nodes. Panicle node and the first node under panicle (node I) were sampled in two rice cultivars: Xiangwanxian No. 12 (low Cd accumulation cultivar) and Yuzhenxiang (high Cd accumulation cultivar). RNA-seq analysis was performed to identify differentially expressed genes (DEGs) and microRNAs. Results: Xiangwanxian No. 12 had lower Cd concentration in panicle node, node I and grain compared with Yuzhenxiang , and node Ⅰ had the highest Cd concentration in the two cultivars. RNA seq analysis identified 4,535 DEGs and 70 miRNAs between the two cultivars. Most genes related to the “transporter activity”, such as OsIRT1 , OsNramp5, OsVIT2 , OsNRT1.5A, and OsABCC1 , play roles in blocking the upward transport of Cd. Among the genes related to “response to stimulus”, we identified OsHSP70 and OsHSFA2d/B2c in Xiangwanxian No. 12 , but not in Yuzhenxiang , were all down-regulated by Cd stimulus. The up-regulation of miRNAs ( osa-miR528 and osa-miR408 ) in Xiangwanxian No. 12 played a potent role in lowering Cd accumulation via down regulating the expression of candidate genes, such as bZIP , ERF , MYB , SnRK1 and HSPs . Conclusions: Both panicle node and node I of Xiangwanxian No. 12 played a key role in blocking the upward transportation of Cd, while node I played a critical role in Yuzhenxiang . Distinct expression patterns of various transporter genes such as OsNRT1.5A, OsNramp5, OsIRT1, OsVIT2 and OsABCC1 resulted in differential Cd accumulation in different nodes. Likewise, distinct expression patterns of these transporter genes are likely responsible for the low Cd accumulation in Xiangwanxian No. 12 cultivar . MiRNAs drove multiple transcription factors, such as OsbZIPs, OsERFs, OsMYBs , to play a role in Cd stress response.