bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi
Authors: Meidiana Meidiana Meidiana 
Published: April 2020

This article discusses the testing of constitutional laws by the constitutional court. Testing legislation is a process for testing written rules that contain common binding legal norms, whether established by state institutions or authorized officials. This article concludes, the integration of important legislations to be objectified, is due to the fact that unintegrating system of legislations are causing confusion, causing institutional conflict between constitutional court and supreme court, and causing discredency between legislation regulations from the bottom to the top. This article will therefore require that the testing of legislation be perfomed by the constitutional court, with a record of the number of judges of the constitutional court to be added in order to bring about the development of laws to test for better legislation in the future. This integration effort demands a change in legal norms related to the authority of the Constitutional Court, both contained in the Constitution and the Judicial Power and the Constitutional Court Laws.
Abstrak
Artikel ini membahas tentang integrasi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan adalah suatu proses untuk menguji peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum baik yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Artikel ini menyimpulkan, integrasi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk direalisasikan dikarenakan sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang tidak terintegrasi menyebabkan kerancuan, menimbulkan konflik kelembagaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta mengakibatkan ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas. Oleh karenanya artikel ini menghendaki agar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan secara terintegrasi, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi, dengan catatan jumlah hakim Mahkamah Konstitusi perlu ditambahkan guna mewujudkan pembangunan hukum pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih baik di masa mendatang. Agar integrasi tersebut dimungkinkan, maka perlu dilakukan perubahan norma hukum terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls
Authors: Adlhiyati Zakki , Achmad Achmad 
Published: April 2020

Justice is a principle that should be existed in every part of human life. It should be taken as a basic principle in human relation, such as in business, political, or private matter even in marriage relationship. How marriage relationship maintained in justice based, is justice still be existed when husband do polygamy, both are the issues that will be analysed in this article through philosophical studies. Marriege Law stated that husband and wife have the obligation to respect and stay faithfull to each others. Based on Aristotle, Thomas Aquinas and John Rawls theory, husband and wife positions are the same and in balance. These three philosophers stated that justice must be based on the equality (equality on position, equality on the right and obligation etc). Nevertheless, injustice founded in Marriage Law, first, the marriage law only give the chance to polygamy for husband, and second, polygamy prerequarement only focused on women physical uncompetency. There should be a revision to the marriage law to give equality rights between husband and wife.
Abstrak
Keadilan adalah sebuah nilai yang diharapkan selalu ada dalam kehidupan manusia, mulai dari politik, bisnis, sampai hubungan perkawinan. Dalam perkawinan, nilai keadilan harus menjadi salah satu dasar hubungan lahir batin ini. Bagaimana keadilan dalam poligami, apakah UU Perkawinan telah adil mengatur poligami, merupakan permasalahan yang akan dianalisis dalam artikel ini melalui kacamata filsafat. Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati dan saling setia. Posisi suami dan istri jika dianalisis berdasarkan teori keadilan yang diutarakan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls adalah sama dan seimbang. Ketiganya mendasarkan nilai keadilan sebagai sebuah bentuk persamaan hak dan kewajiban, persaman status, persaman kedudukan. Meskipun demikian ketidakadilan ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan. Setidaknya ada dua hal terkait poligami yang menjadikan UU Perkawinan tidak adil. Pertama, UU hanya memberikan peluang poligami kepada suami, dan kedua, alasan poligami bermuatan gender karena hanya menitikberatkan ketidakmampuan atau cacat fisik istri. Agar adil maka seharusnya ada perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Perkawinan, perlu ada kesetaraan antara suami dan istri.
Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi
Authors: Rahmat Aulia 
Published: April 2020

Hugo Grotius is a figure who is recognized as a thinker from rational natural law. Grotius thought about law is interesting to review, because of their existence at the turn of the Middle Ages and the tendency to shift or change of thought and knowledge at that time. This article shows that the socio-historical background of Grotius was born and grew up influencing him as a humanist and secular legal figure. At first, the rationalization of law by Grotius was carried out by humanizing natural law, but at the next stage he cundocted secularization by limiting religious domination of state authority. This shift in thinking occurred during the Middle Ages, where reason was no longer intended to explain Divine reason but rather emphasized the ability of logical thinking in humans. In this way, the law-making authority is slowly shifted from God to human ratio. This article also shows that the rationalization of law by Grotius is urgent and relevant at this time, especially in the development of international humanitarian law, international treaty law, intellectual property law, alternative dispute resolution, and arbitration. For Indonesia, the legal idea from Grotius is also relevant in seeking the role of law that supports the development of the economic and tourism sector, which has recently become a priority.
Abstrak
Hugo Grotius merupakan tokoh yang dikenali sebagai pemikir dari kalangan hukum alam yang rasional. Pemikiran Grotius tentang hukum menarik untuk diulas, mengingat keberadaannya pada masa peralihan Abad Pertengahan dan kecenderungan pergeseran atau perubahan pemikiran dan pengetahuan pada masa itu. Artikel ini menunjukkan, latar belakang sosio-historis Grotius lahir dan besar turut memengaruhinya sebagai tokoh yang berhukum secara humanis sekaligus sekular. Apabila pada awalnya rasionalisasi hukum oleh Grotius dilakukan dengan melakukan humanisasi terhadap hukum alam, pada tahap berikutnya ia melakukan sekularisasi dengan mengadakan pembatasan dominasi agama terhadap otoritas kekuasaan negara. Pergeseran pemikiran ini terjadi pada masa peralihan Abad Pertengahan, di mana akal budi tidak lagi dimaksudkan untuk menjelaskan akal budi ilahiah melainkan lebih menekankan pada kemampuan berpikir logis manusia. Dengan begitu, otoritas pembuatan hukum perlahan digeser dari Tuhan kepada rasio manusia. Artikel ini juga menunjukkan, rasionalisasi hukum oleh Grotius urgen dan relevan pada saat ini terutama dalam pengembangan hukum humaniter internasional, hukum perjanjian internasional, hukum kekayaan intelektual, hukum perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa, dan juga arbitrase. Bagi Indonesia, ide hukum dari Grotius juga relevan dalam mengupayakan peran hukum yang mendukung pengembangan sektor ekonomi dan pariwisata, yang belakangan ini menjadi prioritas.
The history of BRICS' International Relations (2009-2019): discourses, innovation and senstitivities
Authors: Gehre Thiago 
Published: April 2020

O artigo discute os principais movimentos históricos das relações internacionais do BRICS entre 2009 e 2019: o surgimento de narrativas sobre o sucesso e o fracasso do BRICS; a capacidade do BRICS de promover inovações na ordem global e a capacidade de resposta do BRICS a uma variedade de temas, o que reflete-se no conceito de “cooperação sob sensibilidade”. Novos nichos de diálogo produtivo (saúde, segurança, desenvolvimento) nas relações internacionais do BRICS criaram circunstâncias de interações sensíveis entreos países, causando controvérsia e rusgas diplomáticas que afetaram os laços bilaterais e multilaterais entre os países do BRICS. Metodologicamente, ele se baseia em múltiplas abordagens que combinam Análise Qualitativa de Conteúdo (QCA), Análise de Política Externa (APF), Pensamento Crítico e uma perspectivahistórica de relações internacionais, com base em forte empiria e uso de fontes primárias e secundárias - incluindo notícias, discurso das autoridades e telegramas oficiais do Itamaraty e os estudos científicos mais recentes sobre o BRICS.
A szeizmikus reflexiós módszerek szerepe a nem szénhidrogénipari kutatásokban Magyarországon – Példák a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat és elődei tevékenységéből
Authors: Cserkész-Nagy Ágnes , Bauer Márton , Takács Ernő , Csabafi Róbert , Gúthy Tibor , Kóborné-Bujdosó Éva , Török István , Szőts Gergely , Redlerné Tátrai †Mariann , Kovács Attila Csaba , Hegedűs Endre 
Published: April 2020

Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kutatási hagyományait megőrizve a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat keretein belül jelenleg is folynak alkalmazott szeizmikus kutatások a mai igényekhez alkalmazkodva. Az archív földtani adatok és az új szeizmikus mérési eredmények együttes értelmezésével hatékonyan csökkenthető a kutatási fázis (rövidtávú) földtani kockázata, így az ezek segítségével kialakított földtani modell jelentős mértékben hozzájárulhat egy a földtani közeget érintő beruházás sikerességéhez. A földtani képződményeket is érintő beruházásoknál, legyenek azok nyersanyagtermeléssel, hulladék elhelyezéssel, vagy akár építésföldtannal kapcsolatosak, a legnagyobb bizonytalanságot az egyes földtani képződmények lehatárolása, kőzetfizikai állapotának, inhomogenitásának meghatározása jelenti. Ezek térképezése pontszerű fúrási adatok alapján csak nagyfokú bizonytalanság mellett tehető meg.
Jelen munkában három magyarországi esettanulmányt ismertetünk, melyeknél kézzelfogható, hogy a projektek teljes költségvetéséhez képest kis kutatási költségeket jelentő szeizmikus mérések milyen pozitív hatása van a földtani bizonytalanság csökkentésében.
A Nyugat-Mecsek területén tervezett nagyaktivitású atomhulladék tároló létesítésnek feltétele, hogy a megcélzott földtani közeg, a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) kiterjedése, vastagsága, térbeli pozíciója a tervezett paramétereknek megfeleljen. Az új szeizmikus eredmények alapján a BAF elterjedésének nyugati határa módosult, a területet tagoló szerkezeti elemek lefutása pontosítható volt, illetve megerősítést nyert az intenzív miocén szerkezeti mozgások jelentősége.
A Győri Geotermikus Projekt Pér–Bőny környéki geotermikus kútpárjai egy többlépcsős szeizmikus kutatás eredményeként kerültek lemélyítésre. A projekt gazdaságosságának kulcsa a repedezett, karsztosodott karbonátos víztartóban a megfelelő vízadó képességű, jelentős mélységű, de laterálisan korlátozott méretű vetőzónák kitérképezése volt, melyhez a fokozatosan közelítő 2D és 3D szeizmikus mérések szolgáltattak lokális, részletező szerkezeti ismereteket.
A nyugat-borsodi Sajómercse szénterület földtanában a legkevésbé ismert, így gazdasági szempontból a legnagyobb kockázatot jelentő képződmények a vetők. A 2019-es kismélységű szeizmikus kutatás keretében a nagyfelbontású karotázskorreláció alapján feltételezett vetők bizonyítást nyertek, kinematikájuk tisztázódott: a szeizmikus szelvények alapvetően transzpressziós tektonika jelenlétére utalnak. Továbbá számos olyan kisebb, de a széntelepek vastagságával összemérhető vetőt sikerült kimutatni, melynek létezése eddig ismeretlen volt.
A településgeológia a magyar földtani kutatás Intézetének 150 éve alatt
Authors: Kuti László , Halupka Gábor , Csörghe-Andó Anita 
Published: April 2020

Hiánypótlónak szánt összeállításukban, a szerzők a magyar földtani kutatás végzésére 150 éve alapított Intézetben zajlott és zajló településgeológiai munka legfontosabb állomásait elevenítik fel, a kezdetektől publikált igazgatói jelentésekre támaszkodva.
Az egyes időszakokat bemutató, a korabeli jelentések felidézése sajátos ízű, részletes áttekintése olyan tudományos tevékenység ívét rajzolja elénk, amely a kezdeti, egyedi megkeresésektől kiindulva, majd egy-egy szakterületre koncentrálva, egyre inkább a több éves, átfogó, gondosan megszerkesztett, korszerű tematikus térképezések tartalmával töltötte fel ezt a napi életet segítő, társadalom-közeli földtudományi területet.
Hazai képződményekből szeparált kvarcok jellemzői az OSL kormeghatározás szempontjából
Authors: Thamo-Bozsó Edit , Füri Judit , Kovács István János , Biró Tamás , Király Edit , Nagy Attila , Törökné Sinka Mariann , Kónya Péter , Mészárosné Turi Judit , Vígh Csaba 
Published: April 2020

Az OSL (Optically Stimulated Luminescence) kormeghatározás alkalmazása a Magyar Állami Földtani Intézetben 2004-ben kezdődött, majd a jogutód Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben folytatódott, és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatban jelenleg is folyik. A felső-pleisztocén és holocén üledékek OSL kormeghatározása során tett megfigyeléseink szerint a kvarcok lumineszcens tulajdonságai és OSL kormeghatározásra való alkalmassága helyi eltéréseket mutat. Ezeknek az eltéréseknek az okait kerestük. Vizsgáltuk a kvarc eltérő forráskőzeteinek hatását olyan kvarcgazdag magmás, metamorf és idősebb üledékes képződményekből nyert kvarcszeparátumokon, amelyek hazánkban jelenleg a felszínen is előfordulnak, és anyaguk a negyedidőszaki üledékbe is bekerülhetett. Az OSL mérések mellett a kvarcszemcsék kristályrács hibáit okozó szennyeződések kimutatására LA-ICP-MS, mikro-FTIR és IR spektrometriai méréseket alkalmaztunk. A kvarcszeparátumok pontosabb jellemzéséhez fénymikroszkópos vizsgálatot, valamint termoanalitikai és röntgen-pordiffrakciós elemzéseket végeztünk. A kvarcokat befoglaló képződmények radioaktív elemtartalmát gamma-spektrometriai mérések segítségével határoztuk meg.
OSL mérési eredményeink alapján az üledékes képződmények és egyes vulkáni tufák kvarcszeparátumai fényesebb, nagyobb intenzitású lumineszcenciát adtak, mint a vizsgált metamorf és mélységi magmás kőzetek. Közvetlenül, az első mállási és szállítási ciklus után az üledékekbe kerülve csupán néhány üledékes képződmény kvarcszemcséi lennének alkalmasak a kormeghatározásra.
A kvarcok OSL tulajdonságait meghatározó kristályrács hibáit az LA-ICP-MS vizsgálat szerint Li, Na, Al, P, K, Ti és Ba beépülése okozhatja, és a mikro-FTIR mérésekkel kimutatott, a Si4+ iont helyettesítő Al3+ + H+, azaz AlOH szerkezeti hidroxil, valamint molekuláris víz. A nagyobb intenzitású OSL-t adó kvarcszeparátumok befoglaló képződményei kisebb K- és Th-tartalommal rendelkeznek, mint a gyengébb OSL-t kibocsátóké.
A negyedidőszaki üledékek kvarcainak lumineszcens tulajdonságaiban és OSL kormeghatározásra való alkalmasságában mutatkozó helyi eltérések oka az eltérő forráskőzeteik, valamint különböző hő- és üledékes történetük lehet. A mélységi magmás és metamorf kőzetek elsődleges lepusztulásából származó kvarcok kedvezőtlen OSL tulajdonságát az eredményezheti, hogy bár magas hőmérsékleten képződve sok kristályrács hiba alakult ki bennük, de azok nagy részét lassú kihűlésük során elvesztették. Az üledékes képződmények kvarcszemcséinek kedvezőbb OSL tulajdonságai elsősorban a szállításuk és áthalmozódásuk során az ismétlődő radioaktív besugárzási, azaz OSL felépülési, és napfényen az OSL lenullázódási ciklusoknak köszönhető, melyek növelik a kvarc lumineszcens érzékenységét.
Juego y educación: reflexiones sobre historia de la recreación en el Uruguay
Authors: Píriz Rodrigo , Caldeiro Martín 
Published: April 2020

Este trabajo se propone reflexionar sobre la relación entre educación y recreación en dos momentos puntuales del siglo XX en Uruguay, a la vez que producir nuevos discursos para leer la historia de la recreación. Revisión a la luz de las evidencias históricas, que se coloca en oposición a un discurso sobre la recreación fuertemente vinculado al mercado y a la privatización del saber y la experiencia, materializado en determinados monopolios que giran en torno del ámbito de la recreación. Este texto es resultado de un encuentro entre dos investigaciones y sus work progress, que se centran en la historia de la recreación en el Uruguay y en su vínculo con la educación. Se presentan las principales empíreas sobre las que se erigen algunas reflexiones para pensar, los sentidos y las prácticas puestas a funcionar por la educación física en el Uruguay bajo la denominación de recreación o recreativo, así como también, aproximarse someramente a los discursos sobre la educación del cuerpo contenidos en este elemento siempre difuso a la interna del campo de la educación, a saber, la recreación. Palabras clave: Recreación. Juego. Educación física. Educación del cuerpo. Historia de la educación.
A formação ética profissional docente: significados, trajetórias e modelos
Authors: Macedo Sheyla Maria Fontenele , Caetano Ana Paula Viana 
Published: April 2020

O artigo é parte do resultado da tese doutoral intitulada A formação ética profissional do pedagogo na realidade brasileira. Um estudo de caso, apresentada na Universidade de Lisboa (UL), no Instituto de Educação (IEL), no ano de 2018. Tem como objetivo geral compreender a ética como dimensão estrutural da formação profissional na esfera da docência. A metodologia adotada é de caráter qualitativo, de cunho bibliográfico. A temática é inovadora, tendo sido a tese, inclusive premiada por aquela Universidade. A pesquisa foi organizada em dois subtítulos, em que no primeiro é revelada a rota que denota a interface entre a ética, a ética profissional e a formação, em que é a ética declarada enquanto competência macro e transversal. No segundo momento, são apresentados modelos formativos no terreno da ética profissional, em que ensaios e experiências na esfera da docência se destacam, evidenciando-se as pesquisas realizadas em Portugal. O resultado proeminente deste trabalho se consolida com base na originalidade da temática no terreno da formação inicial de professores, e por mostrar a necessidade de que as formações integrem a ética profissional, de modo que as sociedades herdem profissionais que tenham um efetivo compromisso com a educação. Palavras-chave: Formação. Ética profissional. Docência.
A constituição da identidade negra nos textos e livros didáticos no Ensino Fundamental
Authors: Santos Marilza de Oliveira , Maciel Francisca Izabel Pereira 
Published: April 2020

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre constituição da identidade negra em textos e livros didáticos, em escolas do Ensino Fundamental. Buscamos compreender quais eram as relações existentes entre os textos e livros didáticos escolhidos pela escola e a construção da identidade de estudantes negros, na disciplina de português no ensino fundamental. Um dos objetivos específicos foi identificar quais eram as representações acerca da identidade negra presente nos livros didáticos e como estas poderiam ou não ser constituídoras de identidades dos/as estudantes na disciplina de português. Os fundamentos teóricos sustentaram-se nas teorias de linguagem, principalmente na teoria crítica de Fairclough (2001, 2003), bem como de estudiosos da linguagem como Soares (1999), Orlandi (2001), Vygotsky (1993), da identidade, do multiculturalismo, do racismo, Hall (2002), Munanga (2004, 2008), Gomes (2003, 2005) e a legislação pertinente ao tema, lei 10639/2003. A metodologia adotada foi a análise documental. Para realizar a pesquisa foi feito o levantamento dos livros didáticos e paradidáticos utilizados na disciplina de Língua Portuguesa. Após a identificação dos livros, buscou-se identificar e analisar nos livros os textos presentes sobre a temática da identidade negra. Os resultados demonstraram que as narrativas a respeito da cultura afrodescente, ainda são poucas, o que demonstra necessidade de maior investimento nesse campo para que os livros didáticos auxiliem os professores em seu trabalho pedagógico de práticas anti-racistas, questionando, assim, um currículo historicamente eurocêntrico. Palavras-chave: Linguagem. Identidade negra. Didática. Livros didáticos.
CLASSIFICATION OF HIGH AND LOW LEVEL OF PM10 CONCENTRATIONS IN KLANG AND SHAH ALAM, MALAYSIA
Authors: Ahmat Hasfazilah , Musa Nor Syahida , Nazamid Nurhanina , Zaharin Nursyahirah Amirah 
Published: April 2020

Particulate matter (PM) comprises of a complex mixture of small solid or liquid particles of organic and inorganic elements that floats freely in air. PM10 is defined as a particulate matter with an aerodynamic diameter of 10 m or less. The main objective of this paper is to classify the level of PM10 in selected locations in Peninsular Malaysia using discriminant analysis. Two important components considered in this study, namely; the meteorological factors and pollutant factors. The meteorological factors comprise of wind speed, wind direction, humidity and temperature while pollutant factors consist of Carbon Monoxide (CO), Sulphur Dioxide (SO2), Nitrogen Dioxide (NO2) and Ozone (O3). The classification of high or low level of PM10 concentrations was based on the Malaysia Ambient Air Quality Guideline (MAAQG). The findings indicated that the classification equation differs from location to location due to different levels of PM10 concentrations, location of monitoring stations and factors affecting air pollution in that location. The simulation data also verified that the classification of PM10 concentration was almost similar to the real condition that occurred in Klang in October 2015.
Micropropagation and in vitro rooting of Robinia pseudoacacia L. recalcitrant genotypes
Authors: Szyp-Borowska Iwona , Ukalska Joanna , Wojda Tomasz , Sułkowska Małgorzata , Klisz Marcin 
Published: April 2020

Abstract
In forest production, there is an emerging tendency towards the planting of fast-growing trees as attractive, renewable energy sources. Hence, efforts were made to develop a method of micropropagation by organogenesis of seven clones of black locust (Robinia pseudoacacia L.) that are resistant to propagation by traditional vegetative methods, as well as one plus tree (no. 9755) at the age of 60, to see if the age of the mother plant is a limitation in the micropropagation of black locust trees. Overall results suggest that Murashige and Skoog medium supplemented with 30 g l−1 sucrose, 0.6 mg l−1 6-benzylaminopurine (BAP) and 0.1 mg l−1 naphthalene acetic acid (NAA) is better for the propagation of each genotype of R. pseudoacacia than Woody Plant Medium with the same growth regulators, and the age of the donor plant does not affect the organogenic potential. Recalcitrance to adventitious rooting from adventitious shoot formation is a major limitation for the clonal micropropagation of forest trees. Our results showed that although the roots were also formed spontaneously in the growth medium without growth hormones for the tested black locust clones, the application of auxin increased the total root length compared to that in the medium with active carbon and control. A significant effect of the additives of hormone and sucrose on the total root length was found. Increasing the sucrose concentration stimulated the induction of roots in each of the tested concentrations (5, 10, 15 or 20 g l−1). Additionally, the change in sugar dose in the rooting medium caused significant differences in total root length.