bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law
Authors: Edwar Edwar , A.Rani Faisal , Ali Dahlan 
Published: January 2020

Notary has the authority to make authentic deeds and has authority in making, agreements and stipulations that are required for those concerned to be stated in an authentic deed that if legal problems occur by a notary then the inspection must be obtained from the Honorary Board of Notary. which resulted in the examination contradicting principle equality before the law. After the issuance of Act No. 2 of 2014 Notary Position, notary publication by law enforcers must obtain permission from MKN which creates legal discrimination. The problem examined is how the position of the notary as a witness is related to the deed or letter under the hand made by him to the judicial process. The aim is finding out how the position of the Notary a witness is related to the deed or letter under his hand made against the judicial process. The results his research were the position of the notary a witness related to the deed he made based on the Notary Position Law resulting in legal proceedings being hampered due to waiting for permission from the Honorary Board of Notaries. In connection with the above procedure, it is indicated that the calling of a notary by law enforcers must be licensed by the Honorary Board of Notaries not in accordance with the concept of equality before the law.
Notaris memiliki suatu kewenangan dalam membuat akta otentik serta memiliki wewenang dalam pembuatan, perjanjian serta penetapan yang diwajibkan bagi yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik yang apabila terjadi permasalahan hukum yang dilakukan oleh notaris maka untuk pemeriksaannya harus izin dari Majelis Kehormatan Notaris. yang mengakibatkan pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan equality before the law. Setelah keluarnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 , pemanggilan notaris oleh aparat hukum ada izin dari MKN yang menimbulkan diskriminasi hukum. Permasalahannya yang dikaji adalah Bagaimanakah kedudukan notaris sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap proses peradilan. Tujuannya adalah Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Notaris sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap proses peradilan. Hasil penelitiannya adalah kedudukan notaries sebagai saksi terkait dengan akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undan Jabatan Notaris mengakibatkan proses hukum terhambat akibat menunggu izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Sehubungan dengan prosedur tersebut diatas menunjukkan bahwa pemanggilan notaris oleh penegak hukum harus izin dari Majelis Kehormatan Notaris tidak sesuai dengan Konsep equality before the law.
Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk
Authors: Wangsa Sailendra , Rahayu Sri Walny , Jafar M. 
Published: January 2020

Aceh as a Province that implements Islamic Sharia is required so that every product circulating to be certified halal before being consumed by the public. The task was given to the Aceh Ulama Consultative Assembly through the Institute for the Assessment of Food, Medicine and Cosmetics Aceh Ulama Consultative Assembly (LPPOM MPU) Aceh. In fact in 2017 the discovery of the same noodle products traded in the city of Banda Aceh and not halal certified. This study discusses to explain and analyze the causes of ineffective consumer protection by the Aceh Ulama Consultative Assembly on Samyang Noodle Product Halal Certification Certification. This research is an empirical juridical legal research using a legal sociology approach and a qualitative analysis approach using an inductive mindset. Based on the results of research that prove the obstacles-which cause less effective consumer protection by the Aceh Ulama Consultative Assembly on the certification of halal labels for Samyang noodles are that the Aceh Government has not issued a Governor Regulation which is a derivative of Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System. And the socialization of the Qanun has not been communicated to the wider community and business people
Aceh sebagai Provinsi yang melaksanakan syariat Islam diwajibkan agar setiap produk yang beredar untuk disertifikasi halal sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Tugas tersebut diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melalui LPPOM MPU Aceh.. Kenyataanya pada tahun 2017 ditemukannya produk mie samyang yang diperdagangkan di Kota Banda Aceh serta tidak bersertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk mie Samyang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan analisis secara kualitatif menggunakan kerangka pikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan-hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap sertifikasi label halal produk mie Samyang yaitu, Pemerintah Aceh belum mengeluarkan Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dan belum tersosialisasinya Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha.
Mereposisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Suatu Keterlemparan (gowerfen-sein) dalam Mitos Modernitas
Authors: Marbun Rocky 
Published: January 2020

Myths in the modern era are things that are considered like truth. It arises through the process of hegemony and dialectical domination by the authority in history. So, myth is a phenomenon of common sense without criticism. The state's presence in the criminal justice process as a grand narrative identified with the interests of victims and society, in general, is common sense without criticism. This study aims to reveal whether the myth of modernity is a representation of victims in the Criminal Justice System. This study uses a normative juridical method based on secondary data with several models of approaches, including conceptual approaches, philosophical approaches, and critical approaches. The result of this research shows the phenomenon of objectification and reification of the people as victims in the Criminal Justice System in Indonesia.
Mitos dalam era modern merupakan hal-hal yang diandaikan begitu saja sebagai suatu kebenaran. Hal tersebut tampil melalui proses hegemoni dan dominasi dalam dialektika otoritas dalam sejarah. Sehingga, mitos merupakan suatu fenomena common sense tanpa kritik. Kehadiran negara dalam proses peradilan pidana sebagai narasi tunggal (grand narrative) yang diidentikan dengan kepentingan korban dan masyarakat secara umum, merupakan common sense tanpa kritik. Penelitian ini ditujukan untuk membongkar apakah mitos modernitas tersebut merupakan representasi korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis kepada data sekunder dengan beberapa model pendekatan, antara lain pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, dan pendekatan kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya fenomena objektivikasi dan reifikasi terhadap masyarakat sebagai korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
Bamboonomic: Ekonomi Bambu Pendukung Desa Wisata Tegaren
Authors: Dwiridhotjahjono Jojok , Wibowo Prihandono , Nuryananda Praja Firdaus 
Published: January 2020

Tegaren village is the biggest besek producer in Trenggalek, East Java. In collaboration with UPN "Veteran" of East Java, the people of Tegaren then developed an educational tourism that made besek as the main tourist attraction. Using the asset based community development (ABCD) method, leadership, and tourist gaze 3.0, the research team sought to make a scientific contribution to the development of the Tegaren’s tourism. After proceeding for one year, Tegaren’s people, especially women who made besek, began to feel the impact of improving the quality of life by the existence of a tourism village. There are three scientific arguments why besek, or bamboo, is used as the backbone of the development of the Tegaren’s tourism and later we call it as bamboonomic, namely 1) bamboo and besek have long been one of the heart of Tegaren’s life, 2) the tourism which was built based on natural assets and cultural assets creates ways of feeling as conceived in tourist gaze 3.0, and 3) this tourism is able to bring up and come up with leadership that brings Tegaren more advanced and prosperous.
Keywords: besek, asset based community development, tourism, village, bamboo
Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Citra dan Keputusan Menginap Wisatawan di Hotel Bagus Jati, Ubud
Authors: Pemayun Tjok Istri Indriyanti , Suryawardani I Gst Ayu Oka , Wiranatha Agung Suryawan 
Published: January 2020

Bagus Jati Hotel is one of the accommodations in Bali which is favoured by tourists, located in Ubud, Gianyar Regency. The imagery of Bagus Jati Hotel is the consideration for tourists to decide whether they want to stay or not. The imagery can be measured through the perceptions of tourists by assessing the marketing strategy which has been applied. The aim of the studys is to identify the indicators which form the Marketings Mix variables that influence the imagery and decision of tourists staying in Bagus Jati Hotel. The study uses quantitative methods which are supported by qualitative data. The study was conducted at Bagus Jati Hotel with correspondents of 100 tourists who were being staying there. The questionnaire questioned 19 indicators and literature reviews to support the results of statistical analysis. The validity and reliability tests of the data produced 17 valid and reliable indicators. Afterward the analysis of the Structurals Equations Model was conducted by using the Smarts_PLS Version 3.0 program. The results of the analysis resulted that: 1) A simultaneously Marketing Mix has a significant effect on imagery, 2) Marketing Mixed has a significant effect on tourist decisions to stay overnight, 3) Imagery has a significant effect on purchasing decisions.
Keywords: Marketing Mix, Imagery, Purchasing Decision, Consumer Behaviour
ENHANCEMENT OF STUDENT LEARNING THROUGH SELF-REFLECTION
Authors: Soriano Laura , Mann Danny , Friesen Marcia R. 
Published: January 2020

Recent accreditation requirements by the Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB) have forced engineering educators to focus on the outcomes of their teaching efforts. Faculty members are rapidly gaining expertise in the assessment of the 12 graduate attributes, and it is envisioned that emphasis on outcomes-based assessment will improve both the quality of the overall curriculum and individual course instruction.
Nevertheless, the ultimate goal of any educational activity is to foster student learning. It is anticipated that students will gain a better understanding of the graduate attributes being covered in their courses if they are given the opportunity to self-reflect upon their educational experiences and achievements.
The portfolio is the tool most often used to achieve this goal of self-reflection. A project has been undertaken in the Department of Biosystems Engineering at the University of Manitoba to assess the impact of self-reflection on student learning. During the fall of 2018, a series of voluntary workshops were organized
i) to introduce Biosystems Engineering students to the purpose and art of self-reflection,
ii) to describe self-reflection in the context of the Canadian Engineering Accreditation Board graduate attributes,
iii) to introduce the e-portfolio tool,
iv) to develop the skill of self-reflective writing, and
v) to demonstrate the link between e-portfolio development and career success.
The purpose of the paper is to describe the workshop series, the focus groups that followed the workshop series, and the theoretical framework within which the work is positioned.
INCORPORATING TIMBER EDUCATION INTO EXISTING ACCREDITED ENGINEERING PROGRAMS
Authors: Chorlton Bronwyn , Mazur Natalie , Gales John 
Published: January 2020

The demand for large and tall timber buildings is increasing across Canada. The recently constructed Brock Commons building in Vancouver and the upcoming Arbour building in Toronto are two such examples. These buildings are challenging for practitioners to design, and presently only a limited number of engineering institutions across Canada offer a course in timber design. There is a growing demand for engineering graduates who can contribute to the creation of these structures; however, the number of graduates who meet this criterion is lagging. Separate courses in timber could be introduced to more universities, however the addition of a new course may overload students, whose course schedules are already tightly regulated by the Canadian Engineering Accreditation Board. Moreover, the creation of a new course can take several years and will therefore not meet the current industry demand quick enough.
The research herein presents a method of incorporating timber education within the existing civil engineering curriculum in Canada, without the introduction of an additional course. The purpose of the proposed method is to offer an efficient solution that will provide engineering students with knowledge of the timber industry quickly to meet industry demand. Two timber learning modules were integrated within the existing Structural Steel Design course at an accredited university. The timber learning modules paralleled the topics covered within an undergraduate timber design course. Students were surveyed before and after the learning modules were presented to assess level of interest and motivations, knowledge of the industry, and level of understanding. After the learning modules were presented, 76% of students indicated they had some level of confidence in contributing to the design of a timber building. These results show that the timber learning modules were successful at introducing and generating an interest in timber design, and that students gained basic knowledge they could apply in practice.
A SNAPSHOT OF THE CANADIAN ENGINEERING EDUCATION SYSTEM: REFLECTIONS FROM AN EMERGING SCHOLAR TRYING TO SUPPORT NATIONAL CURRICULUM CHANGE
Authors: Mattucci Stephen 
Published: January 2020

The Canadian Engineering Education Challenge (CEEC) is an initiative with the goal of ‘developing a national collaboration to target engineering curriculum to graduate students who will be eminently prepared to take on the challenges of the future’. The National Coordinator performed a scan of the education system across Canadian engineering programs to determine existing initiatives, and common challenges. The objectives of this work are: 1. Identify needs and challenges of the Canadian Engineering Education system, and 2. Identify challenges and opportunities in providing support to curricular change initiatives.
This work is conceptually framed and driven through the Coordinator’s perspectives, assumptions and goals, using an action research framework. A qualitative inductive thematic analysis is used to identify common themes and trends from across visits and conversations with over 60 individuals from 14 institutions. A secondary goal of this work is to share the process, lessons learned, and personal reflections, with those who have contributed to generating the data, and others entering into the field of Engineering Education.
Several trends emerged from the data, which elucidate needs and challenges. These include: distinct roles in the system, curricular initiatives relating to non-technical skills and design spine, challenges associated with Engineering Education Research and the Scholarship of Teaching and Learning, the impact and inertia of culture, modeling and instructor training related to non-technical skills, funding promotes change, and the importance of terminology and shared understanding.
Considerations became apparent which may inform how to best support individuals and the system. These include: the need to align with the existing priorities of others, the desire for engineering educators to learn from each other, the power of culture, and incentives to promote engagement.
This work will serve to identify potential opportunities for the CEEC to leverage collaboration between institutions with common alignment, as well as important considerations to be incorporated for the CEEC to maximize impact. Finally, this work hopes to provide valuable insight to others who wish to engage more deeply in Engineering Education.
KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI YANG PARA PIHAKNYA ADALAH KELUARGA NOTARIS YANG DIGANTIKAN
Authors: Huduri Andi Nurlaila Amalia 
Published: January 2020

Substitute Notaries and Notaries have the same in terms of authority, obligations, and responsibilities, as well as the prohibitions that apply to the Notary Public also apply to the Notary Substitute. As in the case of making an authentic deed based on Article 15 paragraph (1) of the UUJN, as well as with the Notary Substitute, nothing is different in terms of its authority, as long as it is not excluded by the Law. Likewise with the prohibition that applies to the Notary also applies to the Notary Substitute, one of the core discussion in this paper is that a Notary in making a deed is prohibited from making it for the Notary himself, a marriage-bound spouse, or someone who has a blood related relationship, a straight down line of ties, to the top, and the line to the side with the Notary. But what about the deed made by a Surrogate Notary at the request of the family of the Notary he replaces, if the Surrogate Notary does not have blood ties with the Notary he has replaced. In UUJN itself, which is a guideline for all Notaries, there are no specific rules or implicit or explicit rules governing the validity and position of the deed made by the Substitute Notary whose parties are the replaced Notary's family.Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki kesamaan dalam hal kewenangan, kewajiban, serta tanggungjawab, begitupun dengan larangan yang berlaku pada Notaris berlaku juga untuk Notaris Pengganti. Seperti hal dalam membuat akta otentik berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, begitupun dengan Notaris Pengganti, tidak ada yang berbeda dalam hal kewenangannya, selama tidak dikecualikan oleh UU. Begitupun dengan larangan yang berlaku bagi Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, salah satunya inti pembahasan dalam tulisan ini ialah seorang Notaris dalam membuat akta dilarang membuatkan untuk Notaris itu sendiri, pasangan terikat perkawinan, atau orang yang mempunyai pertalian sedarah, garis pertalian lurus ke bawah, ke atas, serta garis ke samping dengan Notaris tersebut. Namun bagaimana halnya dengan akta yang dibuat oleh seorang Notaris Pengganti atas permintaan keluarga Notaris yang digantikannya, jika Notaris Pengganti tersebut tidak memiliki ikatan darah dengan Notaris yang digantikannya. Dalam UUJN sendiri yang merupakan pedoman untuk semua Notaris belum ada aturan khusus atau yang tertuang secara implisit maupun eksplisit yang mengatur tentang keabsahan dan bagaimana kedudukan atas akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang para pihaknya adalah keluarga Notaris yang digantikan.
MODEL SISTEM PERADILAN ANAK DENGAN PENDEKATAN PSIKOLEGAL
Authors: Panji Asmara Gregorius Yoga , Mangesti Yovita Arie 
Published: January 2020

Child protection is a constitutional right to realize human rights even though it is aimed at child offenders. The problem of saving culture (deviant culture) is still a major consideration as a cause of the emergence of bad behavior by children. Psycholegal approach found that crime committed by children is influenced by the process of imitation. Incorrect socialization in this imitation process, or exposure to violations of the law, is obtained from the family or social environment around children during prenatal, Christmas, adolesencence until adulthood. Starting from the wrong socialization process and the inability to understand the law in childhood. become one of the triggers of crime. The juvenile justice system model with a psycholegal approach requires diversion by strengthening the legal substance, namely (a) right to as soon as possible without delay by a free/impartial judiciary, (b) standardization of parents/supervisors who are monitored, (c) revitalization of roles Bapas as the oversight body diversion. (d) the elimination of stigmatization and (e) respect for children's privacy rights.Perlindungan anak merupakan hak konstitusional untuk mewujudkan hak asasi manusia meskipun itu ditujukan bagi anak pelaku kejahatan. Masalah sub-budaya menyimpan (deviant culture) masih menjadi pertimbangan utama sebagai penyebab munculnya perilaku jahat oleh anak. Pendekatan psikolegal menemukan bahwa kejahatan yang dilakukan anak dipengaruhi proses peniruan. Sosialisasi yang salah pada proses peniruan ini, atau terpaparnya tindak pelanggaran hukum, didapat dari keluarga atau lingkungan sosial di sekitar anak semasa prenatal, natal, adolesencence hingga dewasa.. Bertitik tolak dari proses sosialisasi yang salah serta ketidakmampuan memahami hukum di masa kanak-kanak ini menjadi salah satu pemicu munculnya kejahatan. Model sistem peradilan anak dengan pendekatan psikolegal menghendaki diversi dengan penguatan substansi hukum, yaitu (a) hak untuk sesegera mungkin tanpa penundaan oleh badan pengadilan yang bebas/tidak memihak, (b) standarisasi orang tua/pengampu yang terpantau, (c) revitalisasi peran Bapas sebagai badan pengawas diversi. (d) penghapusan stigmasi dan (e) penghargaan terhadap hak privasi anak.
Absenteeism among female pluckers in a tea plantation in south India
Authors: Kumara Rashmi Paniye , Fathima Farah Naaz , Fernandes Steve , Xavier Vinod , Ramesh Naveen 
Published: January 2020

Background: The tea industry which is one of the world’s oldest agro-based industry provides direct employment to more than a million workers, of which most are women. Two of the main causes for decreased tea production in India is due to shortage of pluckers and their absenteeism which impacts tea productivity. So, this study was undertaken to study absenteeism rates and the causes of absenteeism among female pluckers in a tea plantation in South India.
Methodology: This was a cross section study undertaken in tea estates located in Anamalais, Tamilnadu. All female pluckers working in the estates were eligible to part of the study. The study population consisted of 256 female tea pluckers who were selected at random and an interview schedule was used to collect the following information – socio-demographic status, nature of the job, job satisfaction and reasons for absenteeism.
Results: The study population consisted of 80.9% permanent workers and 19.1% temporary workers, with an average work experience of 21.6years.The main cause of absenteeism was health related (47.8%), followed by visit to native place (29.3%), then illness among family members (15.7%) and either lazy of bored to report to work (7.2%).There was an association between absenteeism and hospitalization in the past one year, increasing number of children in the family and the number of years of work experience.
Conclusion: Majority of the pluckers were in the age group of 40-45 years. Women in this age group are more vulnerable to health issues such as osteoporosis, osteoarthritis, work related musculoskeletal disorders and also probably time taken off to take care of dependents apart from house old chores. Increasing age, illness of self or family member were the most important factors which contributed to increase absenteeism.