bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
KONVENSI KETATANEGARAAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA PASCA ERA REFORMASI
Authors: Gelora M Ahmad 
Published: September 2020

<p>Sejak era reformasi, Konvensi ketatanegaraan sebagai hukum tertulis mulai tergerus oleh formalisasi hukum. Hampir semua tradisi bernegara Indonesia saat ini dinormakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu sumber hukum, konvensi seharusnya tetap dipertahankan keberadaannya, meskipun karakteristik itu jarang terjadi di negara <em>civil law</em>. Di Indonesia konvensi perlahan demi perlahan mulai menghilang, dikarenakan semua konvensi cenderung untuk dinormakan dalam peraturan tertulis. Apabila kondisi ini dipertahankan secara terus menerus, konvensi sebagai salah satu sumber hukum akan punah. Penelitian ini menggunakan metoda yuridis normatif, dan menyimpulkan bahwa pembuat undang-undang seharusnya menempatkan posisi konvensi dalam hierarki peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan konvensi dalam sistem hukum Indonesia. Artikel ini mencoba untuk melihat posisi konvensi yang tersisa hingga saat ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta bagaimana kita menempatkannya dalam sistem hukum nasional sebagai upaya untuk menjaga tradisi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. </p>
REFORMASI HUKUM TANAH DESA: REDEFINISI DAN PENGUATAN KEDUDUKAN
Authors: Diniyanto Ayon 
Published: September 2020

<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Desa di Indonesia merupakan kesatuan masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) secara tidak langsung memuat kedudukan desa. Perlindungan dari konstitusi bukan merupakan jaminan desa terlepas dari permasalahan. Salah satu permasalahan yang ada di desa yaitu terkait dengan tanah desa. Tanah desa dilihat dari segi regulasi mempunyai problem. Problem terkait dengan tanah desa yaitu tentang definisi, jenis, dan kedudukan. Tidak ada kejelasan terkait dengan definisi, jenis, dan kedudukan tanah desa. Bahkan problem yang lebih krusial terjadi kerancuan pengertian antara tanah desa dengan tanah kas desa. Peraturan perundang-undangan tidak konsisten dalam menerapkan materi muatan tentang tanah desa. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk memecahkan problem tersebut. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Permasalahan terkait dengan regulasi tanah desa dapat diselesaikan dengan reformasi hukum tanah desa yang salah satunya meliputi redefinisi. </span><span>Penguatan kedudukan tanah desa juga perlu dilakukan dalam rangka menjamin dan melindungi keberlanjutan tanah desa </span><span>sebagai warisan leluhur. Diperlukan peran dari berbagai pihak seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak-pihak lain agar reformasi hukum tanah desa dapat terealisasi.</span></p></div></div></div></div>
PROGRESIVITAS MAKNA PEMBACAAN ARAH POLITIK HUKUM REFORMASI PERTANAHAN INDONESIA
Authors: Ulil Ahmadulil Ulil 
Published: September 2020

<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Pembaharuan hukum pertanahan diharapkan menjembatani regulasi sektor bidang pertanahan. Permasalahan yang dikaji adalah: Bagaimana model pembacaan progresifitas makna reformasi hukum pertanahan. Bagaimana Penataan kembali sistem hukum pertanahan dalam sistem hukum nasional yang konstruktif dan integral. Penelitian menggunakan paradigma </span><span>constructivist</span><span>, Metode Pendekatan </span><span>socio-legal research </span><span>dengan metode Kualitatif, </span><span>sepesifikasi </span><span>penelitian deskriptif </span><span>analitis</span><span>. </span><span>Hasil pembahasan didapati hal berikut: </span><span>Pertama, </span><span>wacana pembacaan teks dan politik hukum reformasi hukum </span><span>pertanahan merupakan keniscayaan penalaran hukum. </span><span>Kedua, </span><span>melalui penataan kembali hukum pertanahan perlu </span><span>mengakomodir kepentingan masyarakat bukan konfigurasi kepentingan peranata global. Proses reformasi hukum pertanahan, pelu di pandang secara integral dan konstruktif tidak dipandang penataan yang kontemporer.</span></p></div></div></div></div>
EVALUASI KEBIJAKAN IZIN LOKASI DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PASCA PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION
Authors: Mayasari Ima 
Published: September 2020

<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca penerapan </span><span>Online Single Submission </span><span>(OSS), mengalami perubahan dalam tata kelola. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Penelitian ini terfokus pada evaluasi kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca OSS baik </span><span>retrospective (ex post) </span><span>untuk melihat apa yang terjadi, dan apa</span><span>perbedaannya dengan pengaturan sebelumnya maupun </span><span>prospective (ex ante) </span><span>untuk melihat apa yang akan terjadi dan </span><span>apa yang seharusnya dilakukan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam kewenangan pemberian izin lokasi, yang sebelumnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya menjadi diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen Pelaku Usaha (</span><span>ex post</span><span>) sementara itu secara </span><span>prospective (ex ante) </span><span>hal ini mendorong percepatan perizinan berusaha dan sinkronisasi tata ruang serta pemanfaatan ruang, didukung oleh kebijakan satu peta dan Satu Data Indonesia.</span></p></div></div></div></div>
OMNIBUS LAW DAN IZIN LINGKUNGAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Authors: SUDARWANTO AL SENTOT , Kharisma Dona Budi 
Published: September 2020

<p align="justify"><span lang="EN-US">Masalah perizinan menjadi salah satu masalah terkait investasi yang perlu dibenahi. Oleh karenanya, Pemerintah melalui <em>Omnibus Law </em>melakukan penyederhanaan perizinan. Salah satu bentuk penyederhanaan perizinan yaitu dengan penghapusan izin lingkungan. Upaya tersebut tentunya bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Disatu sisi, polusi dan kerusakan lingkungan masih menjadi salah satu masalah dan tantangan besar Indonesia yang belum bisa terselesaikan saat ini. Merespon permasalahan tersebut, penelitian ini berusaha untuk menganalisis korelasi antara izin lingkungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini juga akan menganalisis mengapa subtansi izin lingkungan dalam <em>Omnibus Law </em>bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi <em>literature </em>dan observasi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa izin lingkungan adalah wujud integrasi antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. <em>Omnibus Law</em> harus dapat menyederhanakan izin usaha dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk tetap menerapkan izin lingkungan dalam subtansi <em>Omnibus Law.</em> Di dalam <em>Omnibus Law </em>perlu dikonstruksikan proses perizinan lingkungan yang cepat, sederhana dan biaya yang memadai melalui rekonstruksi kelembagaan, konsistensi mekanisme penilaian izin lingkungan, dan penambahan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).</span></p>
URGENSI PENGATURAN CYBER NOTARY DALAM MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA
Authors: Alwajdi Muhammad Farid 
Published: September 2020

<p><em>Doing Business</em> yang diterbitkan oleh Bank Dunia disebutkan ada peran notaris yang mempengaruhi indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Peran notaris antara lain dalam hal membuat akta perusahaan. Indeks kemudahan berusaha menilai faktor prosedur dan waktu dalam menentukan skor kemudahan berusaha. Oleh karena itu, semakin cepat dan ringkas prosedur yang diperlukan dalam membuat akta maka semakin naik pula indeks kemudahan berusaha. Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan <em>cyber notary</em> dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga akan berpengaruh terhadap indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan <em>cyber notary</em> untuk mendukung kemudahan berusaha adalah dengan merubah Pasal 15 ayat (1) UUJN dan menambahkan kewenangan agar pembacaan akta dan tanda tangan diperbolehkan tanpa tatap muka (<em>online</em>). Dengan cara tersebut maka prosedur pembuatan akta dapat dipotong, sehingga prosesnya kurang dari 1 (satu) hari.</p>
Cálculo de la correlación entre la complejidad de proyectos, medida por su red de nodos y arcos, y su desempeño, medido utilizando el método de valor ganado
Authors: Polo A Hector , Palma Yarissa 
Published: September 2020

Se plantea la utilidad en la medición de la complejidad de un proyecto, y se realiza el análisis comparativo entre la complejidad de proyectos medida utilizando los cronogramas de obra y el desempeño de estos. Se explica la utilización de los nodos y arcos del cronograma de obra de un proyecto para evaluar su complejidad, adoptando la metodología y formulas propuestas por varios proponentes, produciendo sus respectivos índices de complejidad. A su vez se explica el sistema del valor ganado para medir el desempeño de un proyecto (índice de desempeño) y finalmente se realiza su comparación utilizando el coeficiente de correlación de Pearson.
Velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media elevada en fetos sin anemia: ¿Falsos postivos?
Authors: Huertas Erasmo , Sugajara Ricardo , Ventura Walter , Castillo Walter 
Published: September 2020

La anemia fetal severa pude ser detectada intrautero a través de la medición de velocidad sistólica máxima de la Arteria Cerebral Media (VSmax-ACM). La tasa de falsos positivos de esta técnica de medición desafortunadamente es alta (34%) por lo que se sugiere el correlato clínico materno fetal y descartar condiciones que eleven falsamente la VPS antes de tomar alguna decisión respecto del diagnóstico de ser de anemia fetal. Presentamos un caso de un feto con VSmax-ACM alterado por encima de 1.5 MoM que nació con valores de hemoglobina normales.
STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ALAM TELUK JERING KABUPATEN KAMPAR
Authors: GINTING ARWANTO HARIMAS , Wardana Data , Zainal Zainal 
Published: September 2020

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang strategi pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Secara empiris objek wisata alam ini belum mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Kampar. Secara teori penelitian ini menggunakan teori strategi pengembangan menurut Cooper dalam Sunaryo (2013: 159) yang terdiri dari atraksi, aksesibilitas, fasilitas, layanan tambahan dan kewenangan lembaga. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dengan informan yaitu pemerintah Kabupaten Kampar, pengelola objek wisata, Kepala Desa, Anggota BPD, tokoh masyarakat dan pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya strategi pengembangan yang dilakukan pemerintah kabupaten Kampar pada objek wisata alam Teluk Jering dan hambatan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak ingin objek wisata ini dikelola oleh pemerintah karena ini akan mengurangi pendapatan bagi masyarakat lokal tersebut dan belum adanya kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pengembangan objek wisata. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Kampar belum melakukan strategi pengembangan objek wisata alam Teluk Jering. Adapun saran penelitian ini yaitu pemerintah harus menyediakan akses tempat tinggal dan fasilitas pendukung, membina komunitas lokal, mengatur kawasan wisata dan membuat peraturan tentang pengelolaan objek wisata ini agar didukung dengan kegiatan budaya local.
Kata Kunci : Strategi Pemerintah; objek wisata alam; dan pengembangan
Діяльність Одеського муніципалітету Трансністрії (1941-1944 рр.)
Authors: Біліченко Лідія 
Published: September 2020

У статті досліджується діяльність Одеського муніципалітету в період румунської окупації Одеси в 1941-1944 рр. Доведено, що діяльність муніципалітету сконцентрувалася, головним чином, на таких аспектах: реформування адміністративної гілки управління, відновлення економіки, реформування органів правопорядку, охорони здоров’я та освіти.
Також перед урядовцями Одеського муніципалітету стояло дуже складне завдання по відновленню більш-менш нормального функціонування міста. Восени 1941 р. Одеса представляла собою жахливу картину після військових дій: підірвана електростанція, зруйнований водопровід, радіостанція, телефонна станція, розграбовані магазини, розбиті склади, хлібозаводи та млини, згарища будинків, зіпсовані мостові, зруйновані лікувальні установи.
Встановлено, що протягом 1941-1944 рр. урядовцям муніципалітету вдалося: відновити електропостачання та трамвайний рух, налагодити постачання води та продовольство у місто, в декотрій мірі відновити зруйновану економіку, провести фінансову реформу, відкрити медичні установи, реформувати шкільну освіту, налагодити поштовий зв’язок тощо.
Prevalence of suspected COVID-19 infection in patients from ethnic minority populations: a cross-sectional study in primary care
Authors: Hull Sally A , Williams Crystal , Ashworth Mark , Carvalho Chris , Boomla Kambiz 
Published: September 2020

BackgroundThe first wave of the London COVID-19 epidemic peaked in April 2020. Attention initially focused on severe presentations, intensive care capacity, and the timely supply of equipment. While general practice has seen a rapid uptake of technology to allow for virtual consultations, little is known about the pattern of suspected COVID-19 presentations in primary care.AimTo quantify the prevalence and time course of clinically suspected COVID-19 presenting to general practices, to report the risk of suspected COVID-19 by ethnic group, and to identify whether differences by ethnicity can be explained by clinical data in the GP record.Design and settingCross-sectional study using anonymised data from the primary care records of approximately 1.2 million adults registered with 157 practices in four adjacent east London clinical commissioning groups. The study population includes 55% of people from ethnic minorities and is in the top decile of social deprivation in England.MethodSuspected COVID-19 cases were identified clinically and recorded using SNOMED codes. Explanatory variables included age, sex, self-reported ethnicity, and measures of social deprivation. Clinical factors included data on 16 long-term conditions, body mass index, and smoking status.ResultsGPs recorded 8985 suspected COVID-19 cases between 10 February and 30 April 2020.Univariate analysis showed a two-fold increase in the odds of suspected COVID-19 for South Asian and black adults compared with white adults. In a fully adjusted analysis that included clinical factors, South Asian patients had nearly twice the odds of suspected infection (odds ratio [OR] = 1.93, 95% confidence interval [CI] = 1.83 to 2.04). The OR for black patients was 1.47 (95% CI = 1.38 to 1.57).ConclusionUsing data from GP records, black and South Asian ethnicity remain as predictors of suspected COVID-19, with levels of risk similar to hospital admission reports. Further understanding of these differences requires social and occupational data.
Hospital admissions after vertical integration of general practices with an acute hospital: a retrospective synthetic matched controlled database study
Authors: Yu Victor , Wyatt Steven , Woodall Michael , Mahmud Sultan , Klaire Vijay , Bailey Karla , Mohammed Mohammed Amin 
Published: September 2020

BackgroundNew healthcare models are being explored to enhance care coordination, efficiency, and outcomes. Evidence is scarce regarding the impact of vertical integration of primary and secondary care on emergency department (ED) attendances, unplanned hospital admissions, and readmissions.AimTo examine the impact of vertical integration of an NHS provider hospital and 10 general practices on unplanned hospital careDesign and settingA retrospective database study using synthetic controls of an NHS hospital in Wolverhampton integrated with 10 general practices, providing primary medical services for 67 402 registered patients.MethodFor each vertical integration GP practice, a synthetic counterpart was constructed. The difference in rate of ED attendances, unplanned hospital admissions, and unplanned hospital readmissions was compared, and pooled across vertical integration practices versus synthetic control practices pre-intervention versus post-intervention.ResultsAcross the 10 practices, pooled rates of ED attendances did not change significantly after vertical integration. However, there were statistically significant reductions in the rates of unplanned hospital admissions (−0.11, 95% CI = −0.18 to −0.045, P = 0.0012) and unplanned hospital readmissions (−0.021, 95% CI = −0.037 to −0.0049, P = 0.012), per 100 patients per month. These effect sizes represent 888 avoided unplanned hospital admissions and 168 readmissions for a population of 67 402 patients per annum. Utilising NHS reference costs, the estimated savings from the reductions in unplanned care are ∼£1.7 million.ConclusionVertical integration was associated with a reduction in the rate of unplanned hospital admissions and readmissions in this study. Further work is required to understand the mechanisms involved in this complex intervention, to assess the generalisability of these findings, and to determine the impact on patient satisfaction, health outcomes, and GP workload.
Reseñas Núm. 10 (2013)
Authors: Alarcón Natalia , Basconzuelo Celia , Pellegrini Malpiedi Micaela , Menotti Paulo , Yunis Micaela , Suárez Norma Alicia 
Published: September 2020

Reseña de CASTRO, Martín O., El ocaso de la república oligárquica: poder, política y reforma electoral, 1898-1912, Edhasa, Buenos Aires, 2012, 392 páginas.Reseña de DAGHERO, Sergio, Avellaneda y Roca: frontera y poder, UniRío Editora, Río Cuarto, 2012, 140 páginas.Reseña de KAUFMANN, Carolina (directora) Ahorran, acunan y martillan. Marcas de urbanidad en los escenarios argentinos (primera mitad del siglo XX), EDUNER, Paraná-Entre Ríos, 2012, 324 páginasReseña de JASINSKI, Alejandro, Revuelta obrera y masacre en La Forestal. Sindicalización y violencia empresaria en tiempos de Yrigoyen, Buenos Aires, Biblos, 2013, 280 páginasReseña de PITA, Valeria Silvina, La casa de las locas. Una historia social del Hospital de Mujeres Dementes. Buenos Aires 1852-1890, Prohistoria Ediciones, Rosario, 2011, 217 páginas.Reseña de PLOTKIN, Mariano y ZIMMERMANN, Eduardo (compiladores) Los saberes del Estado, Edhasa, Buenos Aires, 2012, 249 páginas
Un proceso policéntrico. La transición de la dictadura a la democracia en España
Authors: Molinero Carme , Ysás Pere 
Published: September 2020

La transición de la dictadura a la democracia en España cuenta ya con una bibliografía importante aunque su caracterización es notablemente diversa entre distintas corrientes historiográficas. Sin embargo, un elemento notablemente común a las diferentes interpretaciones es la escasa atención prestada a la dinámica desarrollada entre centro y periferia. El artículo parte de la tesis de que, por un lado, la transición de la dictadura a la democracia en los años setenta fue posible porque la oposición política-social se había extendido suficientemente como para conseguir que el régimen instaurado en 1939 sufriera una crisis profunda antes de la muerte de Franco. Por otro lado, sostiene que la dinámica política en la periferia peninsular fue decisiva en el empuje del antifranquismo observado globalmente. A partir de ambas premisas, en el artículo se analizarán los elementos que permiten sostener una visión más compleja del proceso general que desembocará en la instauración de la democracia en España y que tiene uno de sus corolarios más destacados en la implantación del modelo autonómico para la organización territorial del Estado, rompiendo con el centralismo exacerbado durante la dictadura.
Para una historia de la Historia argentina reciente en la escuela: inclusiones, dilemas, transformaciones y desafíos (1979-2018)
Authors: González María Paula 
Published: September 2020

La historia argentina reciente -en particular la concerniente a última dictadura- forma parte de la enseñanza de la historia del nivel secundario en Argentina. Así lo manifiestan diversas fuentes (legislación educativa, diseños curriculares, libros de textos escolares, materiales didácticos) y lo demuestran varias indagaciones sobre su tratamiento escolar. Ahora bien, ¿cómo y cuándo se produjo tal inclusión? ¿Qué cambios se produjeron en la década del noventa? ¿Qué transformaciones se dieron en los años dos mil? Este trabajo indicará una serie de elementos políticos, jurídicos, memoriales, historiográficos y pedagógicos así como sus mutaciones a lo largo de casi cuarenta años, elementos que -en conjunto y de manera conectada- permiten comprender los dilemas iniciales, interpretar las sucesivas transformaciones así como advertir los desafíos actuales de la historia argentina reciente en la escuela.
Práctica profesional pensada y no producto de improvisación. Una mirada desde la educación universitaria a distancia
Authors: Álvarez Pérez Sandra Patricia , Díaz Delgadillo Alba Lucia 
Published: September 2020

El presente artículo enfatiza la importancia de la práctica profesional de estudiantes universitarios de Uniminuto durante experiencias significativas en el sector empresarial. Las prácticas desde su carácter formativo buscan consolidarse como un proceso reflexivo y critico ayudando a comprender e interpretar la realidad de la profesión en áreas de conocimiento con aprendizajes significativos. Ellos desarrollan tutorías de acompañamiento en busca de comprender la realidad y resaltar por medio de reflexiones, el sentido del desarrollo de la práctica; así mismo se utiliza como parámetro medir el aprendizaje de los aprendices con enfoque u orientaciones en habilidades blandas y competencias organizacionales. La muestra está definida en tres modalidades: primera: generar ideas de negocio, segunda: planes de mejoramiento organizacional y tercera: contrato de aprendizaje. Finalizando su práctica los estudiantes exponen trabajos por medio de una muestra empresarial, donde los jurados mediante una lista de verificación califican: Análisis del trabajo elaborado de acuerdo a la modalidad escogida, presentación de ponencia y poster. En el análisis general de la muestra se encontró una relación significativa en el desarrollo de habilidades y la formación universitaria con su desempeño empresarial. Por otra parte, se evidenció que el tiempo establecido para acompañamiento del docente en la práctica profesional para el desarrollo de cada proyecto de los estudiantes, influye en la performance del trabajo. También se estima que a la hora de escoger el proyecto donde se debe realizar la práctica debe contarse con aprendizajes en las áreas delegadas por el empresario, para poder ofrecer un mejor desempeño futuro.