Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia
Authors: Adiananda I Dewa Ayu Maheswari , Pratama I Gede Eggy Bintang , Manik Utama Ida Ayu Brahmantari 
Published: January 2020

Illegal fishing lively going on in the area of the exclusive economic zone is still a threat to Indonesia. This situation is caused by the problem in the law enforcement process. In addressing this issue the Indonesian Supreme Court issued a Circular Letter to reaffirms the implementation of rules and prohibitions against it in UNCLOS 1982, even reap the difference of opinion between the Tribunal Judges that led to differences the verdict in the case. This research aims to analyze the problems and outlines the diversity among the judge ruling against illegal fishing with the promulgation of Circular Letter. This is empirical legal research which analysis documents as the technique. This research showed that in law enforcement against illegal fishing, the Supreme Court issued a circular letter Number 3 the Year 2015 concerning the ban on the overthrow of criminal confinement substitute fines for celebrating the existence of articles 73 on paragraph 3 of UNCLOS 1982. However, in its application in the field of implementation against the circular letter is difficult if the defendant cannot afford or do not want to pay criminal fines, which it is certainly going to lead to a recht vacuum. Against the foregoing, criminal confinement substitutes fines can be applied and does not conflict with Articles 73 paragraph (3) of the UNCLOS 1982 and Articles 102 of The Act of Fisheries, as mandated in the second such provision is there shouldn't be punishment imprisonment and beatings, while criminal confinement have a different understanding with imprisonment.
Penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal yang marak terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan masih terdapat problematika dalam proses penegakan hukumnya. Merespon situasi ini, Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung untuk mempertegas implementasi terhadap aturan dan larangan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yang justru malah menuai perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim yang mengakibatkan terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan mengenai keberagaman putusan di kalangan hakim agung terhadap kasus penangkapan ikan secara illegal dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik studi dokumen dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap kasus penangkapan ikan secara illegal, terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 mengenai larangan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda untuk mempertegas keberadaan Pasal 73 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982. Namun dalam penerapannya di lapangan implementasi terhadap Surat Edaran tersebut sulit dilakukan bilamana terdakwa tidak mampu untuk membayar sejumlah pidana denda yang mana hal ini tentunya akan mengakibatkan kekosongan hukum. Terhadap hal tersebut, pidana kurungan sebagai pengganti denda tentu memungkinkan untuk diberlakukan selama tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 dan Pasal 102 UU Perikanan, karena yang diamanatkan dalam kedua ketentuan tersebut ialah tidak boleh terdapat hukuman penjara dan hukuman badan, sedangkan pidana kurungan memiliki pengertian yang berbeda dengan pidana penjara.