bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Pencadangan dan Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut di Kabupaten Nagan Raya
Authors: Irhas Zulfikar 
Published: June 2020

Nagan Raya salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang mempunyai ekosistem gambut, dalam rangka pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut menyebutkan “pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya pencadangan ekosistem gambut dan pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan ekosistem gambut dengan fungsi lindung dalam Pasal 27 ayat (2) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Nagan Raya kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 11.380,71 ha terletak di Kecamatan Darul Makmur, berada di Gampong Babah Lueng, Kuala Seumayam, Pulo Kruet, dan Sumber Bakti. Praktinya, ekosistem gambut tersebut telah dimanfaatkan sehingga fungsi dari kawasan tersebut telah beralih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencadangan dan pelestarian fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Nagan Raya tidak dilakukan secara maksimal sehingga eksploitasi rawa gambut masih terus terjadi pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung.Nagan Raya is one of regencies in Aceh Province that has peat ecosystem region, concerning the protection of peat ecosystem as regulated in Article 33 of the Government Regulation Number 71, 2014 regarding Ecosystem Management and Protection of peat states that an effort of taking care peat ecosystem as worded in Article 17 ( 1 ) point b is done through the reservation of peat ecosystem and conservation function as controller of climate change impact. The District Government of Nagan Raya has determined that the protection function of peat ecosystem and sustainability function into Article 27 ( 2 ) Nagan Raya District Local Law (Qanun) Number 11, 2015 regarding spatial planning and Nagan Raya District Area of peat ecosystem as meant by versus ( 1 ) with its width 11.380,71 ha located in Kecamatan Darul Makmur is widespread in Babah Lueng Village, Kuala Seumayam, Pulo Kruet and Sumber Bakti. In practice, the peat areas in Babah Lueng Village, Kuala Seumayam, Pulo Kruet and Sumber Bakti has been converted by palm plantation and people amongst the plantation area hence the function of the area has been transformed. The research shows that an effort of conserving and reserving the peat ecosystem in Nagan Raya District has not been optimal hence its exploitation is still taking place at the ecosystem and its protection function.
Kewenangan Gubernur Dalam Mengatur Cuti Melahirkan Kaitannya Dengan Pemberian Asi Eklsusif di Aceh
Authors: Akbar Taufiq , Syahbandir Mahdi , Mujibussalim Mujibussalim 
Published: June 2020

Dalam Pasal 28 ayat (3), Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, menjelaskan Cuti melahirkan bagi PNS, PPPK atau Tenaga Honorer/Kontrak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 6 (enam) bulan setelah waktu melahirkan untuk pemberian ASI Eksklusif. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 325 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menjelaskan “lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah 3 (tiga) bulan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan Gubernur Aceh dalam mengatur pemberian ASI ekslusif dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tentang Cuti bagi PNS. Kemudian, untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap penerapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tentang Cuti bagi PNS. In 2006, the Governor of Aceh has issued the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding. In Article 28 (3) of the Governor Regulation Number 49, 2016 on the Provision of Exclusive Breastfeeding states that Break for Officials who are giving birth, PPPK or contracting staffs/ladies as mentioned in verse (1) point a is granted for 6 (six) months aftr giving birth for providing exclusive breasfeeeding. The rules are basically against the existing rules especially the Government Regulation Number 11, 2017 on the Mangement of Civil Servants. This research aims to explain and analyze the authority of the Governor of Aceh in regulating exclusive breastfeeding in relation to the Government Regulation on break for civil servants. Later, it is also going to explain and analyze the legal effects on the application of the Governor of Aceh Regulation Number 49, 2016 on Exclusive Breastfeeding in relation to the Government Regulation on Break for Officials.
Kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh
Authors: Kurniawati Erna , Adwani Adwani , Mujibussalim Mujibussalim 
Published: June 2020

Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Praktiknya, di Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh masih mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota TNI. Ini akan membuat suatu peradilan tidak idenpenden hasil penelitian menunjukkan kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh mengadili perkara tindak pidana umum karena tunduk kepada UU Pengadilan militer yang menitikberatkan subyek hukum. Kemudian penghambat tidak diadilinya oknum anggota TNI melakukan tindak pidana umum di peradilan umum yaitu pertama dasar hukumnya, Kedua, masih melihat subjek hukumnya, Ketiga, Kompetensi relatif. Article 25 paragraph (4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority namely, "Military justice as referred to in paragraph (1) is authorized to examine, adjudicate, and decide cases of military crimes in accordance with the provisions of legislation". In practice, the Military Court I-01 in Banda Aceh still prosecutes a general crime committed by members of the TNI which will make a judiciary becomes dependent. The result of the study showed that the authority of Military Court I-01 in Banda Aceh is adjudicating a general criminal case because it is subject to the Military Court Law which emphasizes the subject of law. Then, the obstacle of the TNI members who committed a general crime who have not judged yet in the general court namely, First, legal basis, Second, still observe the legal subject, Third, the relative Competence.
Kepemilikan Tanah Hak Milik Yang Dikuasai Bersama Warga Negara Indonesia (WNI) Dan Warga Negara Asing (WNA) Yang Diperoleh Berdasarkan Warisan di Provinsi Aceh
Authors: Nurlaila Nurlaila , Ismail Ilyas , Syahbandir Mahdi 
Published: June 2020

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa orang asing yang sudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Namun dalam kenyataannya hak-hak milik tersebut ada yang belum dilepas oleh WNA. Article 21 paragraph (3) of Law No. 5 of 1960 about foreigners who already enactment of this Act property rights because inheritance without a will or an engaging treasure because marriage, as well as citizens of Indonesia who have owned and after the enactment this Act lost his citizenship was obliged to relinquish rights within a period of one year from obtaining such rights or loss that citizenship. If after that time period past the property are not removed, then the right remove because of the law and the land falls on the state, provided that the rights of other parties which encumber still persists. However, in fact the property rights there is still not released by the WNA.
Ruang Lingkup Kewenangan Komisi Informasi Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Di Aceh
Authors: Bangun Jehalim , Purnama Eddy , Saleh Muhammad 
Published: June 2020

Kehadiran Komisi Informasi Aceh yang dibentuk berdasarkan amanah Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik merupakan ruang yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimiliki oleh Badan Publik di Aceh. Dalam pelaksanaannya, tentu ada masalah sejauhmana kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menerima dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik di Aceh. Ternyata kewenangan Komisi Informasi Aceh telah diatur secara tegas baik di dalam UU KIP maupaun PERKI PPSIP. Disebutkan bahwa kewenangan Komisi Informasi Aceh terdiri atas kewenangan absolut dan relatif. Kewenagan absolut Komisi Informasi Aceh adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa informasi publik. Sementara kewenangan relatif itu terdiri atas kewenangan untuk mengadili sengekta informasi yang terjadi pada Badan Publik tingkat Provinsi dan lembaga hirarkhis Pusat yang ada di Aceh. Komisi Informasi Aceh juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota, sejauh Komisi Informasi Kabupaten/Kota di Aceh belum terbentuk.The existence of Aceh Information Commission which was established due to the Law No.14 of 2008 about Public Information Transparency (UU KIP) is a huge space for society to access public information about any Public Agencies in Aceh. In doing so, there are surely some obstacles about how far the commission can accept and solve any problems of Public Information in Aceh. It turns out that the authorization of this commissions has been clearly stated both in the Law of Public Information Transparency and Regulations of Public Information Transparency No.1 of 2013 about the Procedure of Solving the Disputes in Public Information. It is mentioned in the Regulations that the Public Information Commission has the absolute authority and relative authority. The absolute authorities of Aceh Information Commission are to accept, check, adjudicate, and decide the disputes in public information. Whereas the relative authorities are the authority to adjudicate the information disputes occurred in the Public Agencies in the Province and Regional Offices in Aceh. Aceh Information Commission is also authorized to solve the disputes occurred in the offices in the regencies only when there is no Information Commission available in the regencies.
Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Authors: Murtadha Teuku Ulya , Ali Dahlan , Din Mohd 
Published: June 2020

Notaris merupakan pejabat umum bersifat mandiri dalam menjalankan tugasnya tanpa dicampuri oleh instansi manapun. Notaris memiliki Kewenangan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kewenangan yang ditentukan dengan undang-undang lainnya. Kenyataannya secara normatif bahwa notaris dalam melaksanakan kewajiban lainnya wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang diawasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Perluasan kewajiban tersebut juga tidak diikuti dengan kewenangan yang memadai untuk dilaksanakan secara optimal sehingga terkesan absurd. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum pelaksanaan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Menganalisa kewenangan notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan notaris sebagai pihak pelapor tidaklah mengganggu independensi notaris namun dalam pelaksanaan kewajiban melaporkan tersebut notaris tidak diberikan kewenangan yang memadai dan kewajiban-kewajiban tambahan tersebut dianggap terlalu jauh bagi notaris untuk melaksanakannya. Penetapan notaris sebagai pihak pelapor harus diikuti dengan amandemen Undang-undang Jabatan Notaris dan pemberian kewenangan yang jelas dan pasti.Notary is a public officer that has to be independent in performing it's duties without getting intervened by any other institution. Notary possesses the authority regulated in act number 30 year 2004 concerning notary office and other authorities regulated by other regulation. The normative reality shows notary in the extention of it's duty stated to submit suspicious transaction supervised by report and analysis center of finance transaction. Moreover the extention of the duty is not followed by sufficient authority to perform optimally so that seem to be absurd. The purpose of the research mainly to analize legal norm in performing suspicious transaction report's obligation of notary service demand toward notary's independency as a public officer, notary's obligation generally and notary's authority in law and human right ministery regulation Number 9 year 2017 principle implementation of client identify for notary. The output reveals that notary settlement as a whistleblower may not interupt notary's independency however in that particular obligation notary was not given such adequate power and those extentional obligations seems to be too far for notary to perfom it. Notary settlement as a whistleblower has to be followed by amandement of act of notary office and clear, sufficient authority distribution.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen Electronic Banking Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sigli
Authors: Nazaruddin Nazaruddin 
Published: June 2020

Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK, mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 28 huruf a UU OJK menyatakan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, salah satunya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan edukasi yang dilakukan oleh pihak perbankan tersebut tentu saja berada di bawah pengawasan OJK, sehingga secara tidak langsung OJK pun bertanggung jawab terhadap risiko penggunaan produk e-banking yang dapat merugikan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang meneliti dan menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menujukkan Tanggung Jawab OJK terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan layanan e-banking adalah melakukan pendampingan bagi konsumen dan sebagai fasilitator dalam rangka melakukan gugatan ganti kerugian terhadap bank dengan jalan Eksternal Dispute Resolution, baik melalui litigasi maupun non litigasi.The Government Regulation No. 21 of 2011 Article 9 (c) regarding the Financial Services Authority (hereinafter referred to as UU OJK) states that in order to carry out the supervision other task to the financial services instituition the subject and/or the supporting financial services activities, as referred to the regulation about financial services activity. Article 28 (a) of UU OJK also states that in protection of consumers and people, OJK authorized to act in preventing costumer and people loss by providing information as well as education for the people regarding the characteristic of the financial services sector, the services and the products. In fact, however, the execution of the educating process done by the bank is under the supervision of OJK so OJK is indirectly responsible for the risk of e-banking products usage that harm consumers. This type of research used in this research is juridical empirical research that examines the types of research and study the effectiveness of laws. The result of the result indicated that the responsibility of OJK to the consumer who suffered losses by the e-banking service is by providing assistance and act as a facilitator in pursuing a lawsuit to get compensation from the bank by external dispute resolution, both by litigation and non-litigation.
Perda, Qanun, dan Perdasi Dalam Sistem Hukum Nasional
Authors: Susantri Yulia , Hidayat Roni 
Published: June 2020

Konstitusi memberikan kewenangan bagi daerah otonomi maupun daerah otonomi khusus untuk membentuk peraturan daerah (perda) untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai peraturan pelaksana sesuai dengan konteks kedaerahan, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota. Namun, ada hal yang lebih spesifik (khusus) yang perlu diatur bagi daerah-daerah yang berstatus khusus seperti Aceh dan Papua. Di Aceh dengan sebutan qanun dan peraturan daerah khusus di Papua dengan sebutan perdasi yang masing-masing mengacu pada Undang-undang Otonomi daerah dan Otonomi khusus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan peraturan daerah (perda) merupakan peraturan daerah secara umum (produk hukum) di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia kecuali Aceh dan Papua. Qanun merupakan produk undang-undang yang selevel dengan perda di provinsi lain, dan termasuk dalam turunan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, baik provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Perdasus merupakan nama lain perda di daerah lain yang merupakan peraturan pelaksana undang-undang khusus di Papua dan Papua Barat sebagai provinsi yang diberlakukan otonomi khusus. Sedangkan perdasi merupakan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota bersama-sama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menghasilkan kebijakan daerahnya sesuai dengan kondisi daerah pasca ditetapkan sebagai daerah otonom.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak
Authors: Septiani Elly , Nurhafifah Nurhafifah 
Published: June 2020

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah diterapkan perlindungan terhadap anak, dan korban anak. Namun pada kenyataannya anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan berat tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan berat, upaya penangulangannya, serta hambatan dalam penerapan perlindungan. Penulisan dilakukan dengan metode yuridis empiris yang dilakukan melalui wawancara dengan informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum yang dilakukan hakim pada kasus penganiayaan berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hakim melakukan penyelesaian perkara ini secara diversi. Akan tetapi, anak sebagai korban masih belum medapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Upaya yang dilakukan meliputi upaya preventif, upaya represif, dan pemberian bantuan hukum. Hambatan dalam perlindungan hukum yaitu aparat penegak hukum tidak seluruhnya memahami semua tentang kepentingan anak. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk memahami perlindugan hukum terhadap anak serta kepentingan anak agar tercapai semua hak-haknya.
Custom Focal Trough in Cone-Beam Computed Tomography Reformatted Panoramic Versus Digital Panoramic for Mental Foramen Position to Aid Implant Planning
Authors: Beshtawi Khaled , Qirresh Emad , Parker Mohamed , Shaik Shoayeb 
Published: June 2020

Objectives:
To compare the linear measurements from digital panoramic (DP) radiographs and cone-beam computed tomography (CBCT) volumes for the localization of the mental foramen (MF).

Material and Methods:
Thirty-one patients with panoramic and CBCT radiographs depicted on the same machine were analyzed. The vertical and horizontal positions of the MF were compared by the differences in distances measured from reference points to the boundaries (tangents) of the MF in digital panoramic (DP) and CBCT reformatted panoramic (CRP) views. The vertical position of MF was also analyzed on CBCT oblique coronal views (CORO) and compared with its corresponding distances on DP and CRP views.

Results:
Statistically significant differences (P < 0.05) were found in all compared measurements between CRP and DP views. In addition, the vertical distance (Y1) compared between DP, CRP, and CORO views also showed a statistically significant measurement discrepancy in the mean distance (P < 0.000) with the highest mean difference of 1.59 mm (P < 0.05) was attained from Y1 (DP-CORO). Inter- and intra-examiner analysis indicated a high level of agreement for all measurements.

Conclusion:
The mean values of discrepancies in measurements between DP and CRP views for horizontal and vertical linear measurements were clinically tolerable. Nevertheless, significant differences in the vertical MF position were detected between the panoramic views (DP, CRP) and the coronal views (CORO). This implies that the use of coronal view measurements during implant planning might reduce the risk of neurovascular injuries.
Masalah Rute Kendaraan Heterogen, Waktu Jendela, Produk dan Penyimpanan Majemuk Serta Mempertimbangkan Faktor Emisi Kendaraan
Authors: Muttaqin Prafajar Suksessanno , Setyawan Erlangga Bayu , Novitasari Nia 
Published: June 2020

<p><em>Masalah rute kendaraan (MRK) adalah salah satu hal penting dalam kegiatan transportasi dan distribusi dalam manajemen rantai pasok. Penugasan kendaraan hingga penentuan urutan distribusi menjadi salah satu keputusan yang penting dalam hal tersebut. Penelitian ini membahas mengenai beberapa jenis dari masalah rute kendaraan (MRK) dasar yang meliputi varian-varian masalah rute kendaraan, yaitu: kendaraan heterogen (heterogeneous fleet), waktu jendela (time window), produk dan penyimpanan majemuk (multiple product and compartments), serta mempertimbangkan faktor emisi. Fungsi tujuan pada penelitian ini adalah meminimasi total biaya transportasi yang meliputi biaya tetap (fixed cost), biaya variabel (variable cost), dan biaya tentative (tentative cost). Variabel keputusan pada masalah rute kendaraan di penelitian ini adalah kendaraan yang digunakan dan urutan distribusi produk. Kendaraan yang digunakan dalam pemecahan masalah rute kendaraan pada penelitian ini adalah kendaraan CDE dengan kapasitas 7,2 </em> <em> dan CDD dengan kapasitas 13,2 </em> <em>. Algoritma nearest neighbour digunakan untuk menentukan solusi awal dan selanjutnya digunakan algoritma Harmony Search untuk memecahkan masalah rute kendaraan. Model matematika pada penelitian ini dilakukan penyelesaian menggunakan software MATLAB R2014. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dikethaui bahwa model MRK untuk distribusi produk dapat meminimasi total jarak sebesar </em><em>402 km atau sebesar </em><em>21,3 % dan meminimasi total biaya transportasi sebesar 541.685,7 rupiah atau sebesar 15,34 %. Penelitian selanjtunya dapat memepertimbangkan faktor kemacetan maupun akses jalan yang dilalui kendaraan.</em></p>