bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Innovation within Small-Medium Scale Contractors in Indonesia
Authors: Bahaswan Rizal , Wulandari Ani , Mudjanarko Sri Wiwoho 
Published: October 2020

In order to survive within the industry, small-medium scale contractors are required to be adaptive. However, many obstacles have been experienced by this group to deal with. The term of survive can be interpreted by doing continuous innovation. This research was conducted to investigate the innovation issues related which possibly could triggering or canceling the innovation within small-medium scale contractors. Literature study was conducted as a primary and followed by a field research using questioners. From the research it was found that the main motivation and orientation within innovation processes was the competitiveness among the group of contractors and followed by the attempt to respond the recently industry environment. However, they tend to avoid the change in their business concept. Finally, the availability in source of funding was highlighted as the main factor which might brough innovation initiative successful.
SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN PELAPORAN SISWA SMAN 5 MATARAM
Authors: Rizqullah Muhammad Naufal , Wijaya I Gede Pasek Suta , Maududi Novian 
Published: October 2020

SMA Negeri 5 Mataram, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dalam peningkatan kualitas sekolah, SMA Negeri 5 Mataram bersama pegawai, guru dan petinggi melakukan pembahasan satu kali setahun. Pentingnya peningkatan kualitas membuat sekolah membutuhkan masukan berupa pelaporan atau keluhan dari para siswa. Untuk memudahkan sekolah dalam mendapatkan laporan dari siswa maka perlu dibuat sistem informasi yang dapat digunakan siswa untuk melaporkan atau keluhan. Maka dibuat Sistem Informasi Pelayanan dan Pelaporan Siswa berbasis web yang dirancang untuk membantu sekolah dalam membantu siswa dalam menyapikan laporannya kepada sekolah. Sistem informasi ini dibangun menggunakan metode waterfall yang mencakup analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. Pembuatan sistem informasi ini menggunakan framework PHP yaitu Laravel dengan penyimpanan menggunakan basis data MySQL. Hasil dari PKL ini menunjukan bahwa sistem informasi ini dapat membantu sekolah dalam masukan laporan dari siswa tentang apa saja yang harus ditingkatkan sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Sehingga berdasarkan laporan tersebut sekolah mampu meningkatkan kualitasnya secara tepat sasaran
Huge complex mediastinal mass presenting as a rare variant of lymphoblastic leukemia/lymphoma.
Authors: Pervez Hira , Pervez Salwa , Niaz Soomro , Imam Saima 
Published: October 2020

The mediastinum is the space that separates the lungs from the rest of the chest. The most common mediastinal masses are neurogenic tumors (20% of mediastinal tumors), followed by thymoma (15-20%). Other masses include lymphoma, pheochromocytoma, germ cell tumors, including teratoma, thyroid tissue, and parathyroid lesions. Lymphoblastic leukemias/lymphomas are neoplasms of precursor T cells and B cells also known lymphoblasts. World Health Organization (WHO) classification has unified these entities as precursor B-cell and T-cell lymphoblastic leukemia/lymphoma. We present here a rare variant of non-Hodgkins lymphoma in a 12-year-old female who complained of worsening dyspnea and lower left-sided chest pain. The patient was empirically treated with anti-tuberculous drugs without relief. On admission, a CT scan chest showed an anterior mediastinal mass approximately 25x12.5 cm adherent to the mediastinal structures. Resection of the mass was done sparing the phrenic nerve. The sample was sent for histopathology which suggested small cells with hyperchromatic nuclei and positive tumor markers. Rare occurrence of this ailment can lead to mistakes with the diagnosis. Therefore the uniqueness of our case lies in the fact that a T-LBL can present with such a huge mass.
Peranan Notaris Dalam Pengikatan Agunan Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan)
Authors: Mushaffa Muhammad Zaky , Hanim Lathifah 
Published: October 2020

ABSTRAK Penelitian dengan judul ”Peranan Notaris dalam Pengikatan Agunan dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah BMT BAHTERA Kota Pekalongan)” bertujuan untuk mengetahui peranan notaris dalam Pengikatan Agunan dengan Hak Tanggungan benda tak bergerak, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengikatan hak tanggungan serta akibat hukumnya bila dilakukan tidak di depan notaris.Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.Berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan, menghasilkan pada pokoknya (1) Peran notaris dalam pengikatan agunan benda tak bergerak sangat penting, merujuk pada pasal 15 ayat (1) UUHT yang menentukan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT (2) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengikatan agunan dengan hak tanggungan dapat dipetakan dalam dua tahap yaitu tahap sebelum pengikatan, pada umumnya terkait dengan pemberkasan persyaratan pengikatan seperti dari identitas diri para pihak, obyek jaminan, dan kewenangan bertindak para pihak dan tahap setelah pengikatan, pada umumnya terkait dengan sikap debitur dan proses pengikatan pada Badan Pertanahan Nasional setempat(3) Akibat Hukum Pengikatan Agunan Apabila Tidak Dilakukan Di Hadapan Notaris antara lain: a). perjanjian yang dilakukan kehilangan otentisitasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN, mengakibatkan akta tersebut tidak dapat didaftarkan, sehingga merugikan para pihak khususnya pihak Koperasi b.Selaku penerima Hak Tanggungan jika pembebanan jaminan Hak Tanggungan dilakukan dibawah tangan maka kreditur tidak mendapat kedudukan yang diutamakan (droit de preference), c. bila terjadi wanprestasi, jaminan tidak dapat langsung dieksekusi, d.pembuktian terhadap akta yang dibuat tersebut tidak berlaku pada pihak ketiga, sehingga penyelesaian yang bisa ditempuh hanya melalui penyelesain secara kekeluargaan, e.dalam hal tertentu, mempengaruhi motivasi anggota pembiayaan untuk memenuhi prestasinya dengan baik. Kata kunci : Perjanjian, Notaris, Hak Tanggungan
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK DALAM JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN REMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 05/Pdt.G/2009/PN.Rbg)
Authors: Nor Cahyo Faizal Indra , Gunarto Gunarto 
Published: October 2020

In the sale and purchase of land rights of course there are various parties, including Sellers and Buyers. In this case, Seller (RJ) and Purchaser (IS) 1 purchased land on September 26, 2007 with 10 certificates and total purchase value of land object amounting to Rp 2.232.650.000, - (two billion two hundred thirty two million Six hundred fifty thousand rupiah), due on July 31, 2008, which is until the due date the Purchaser (IS) has not been able to repay it. On the other hand, the Notary of MJ who made the Deed of Sale and Purchase Agreement committed a Law Against Act (PMH) by issuing a Sale and Purchase Deed which should not be issued in case of non-payment. With the formulation of the problem studied are: 1. What are the legal consequences that occur on a Notary who commits an unlawful act against the Deed of Sale and Purchase Land made? 2. How to solve a case against a Notary who committed a Legal Actions (PMH) on the Deed of Sale and Purchase of Land?Approach method used in this research is normative juridical research supported by empirical juridical, research specification is analytical descriptive, writer use primary data and secondary data to get data related to this research.Based on the results of this study, based on the Case Court's Decision Number 05 / Pdt.G / 2009 / PN.Rbg, the case investigation between the Seller (RJ) and the Buyer (IS) on the first issue of the formulation of Notary MJ because it was proven to Act Against Law Falsify the information contained in the Deed of Sale and Purchase which is different from the Deed of Sale and Purchase Bond that has been agreed by both parties, then he must finish the Deed of Sale and Purchase Agreement between the RJ and the IS, and automatically does not Occur And in the formulation of the problem Second, the Buyer (IS) who has made a default booking by not automatically paying the purchase price with the binding agreement between himself and the Seller (RJ), he is charged with a 13th Stipikat to Seller (RJ) discount, With the payment already given To Seller (RJ) by Buyer (IS) is irrevocable and automatically becomes the property of Seller (RJ). As well as Buyer (IS) are charged the court fees that have arisen in advance of the trial.The author's suggestion in this research is for the seller, should be more careful in choosing and revoking the prospective buyer, thus minimizing the undesirable things that will be done by the Buyers so as to disadvantage the Seller, for the buyer, he must have good faith It should always be upheld that there will be no future Seller, for Notary Public, Notary as a public official should have a Neutral attitude toward both parties in the agreement, can be mediator, law-abiding and not doing the Fight Against Act (PMH), by reason No party harmed. Keywords: Sale and Purchase Agreement, Unlawful Actions, Wanprestatie.
IMPLEMENTASI KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP HAK TANGGUNGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET BERDASARKAN AKTA YANG TELAH DIBUAT OLEH NOTARIS
Authors: Sundah Fadhilah , Hafidz Jawade 
Published: October 2020

The mortgage right is one of the guarantee institutions in Indonesia that is often used in the provision of credit agreements whose arrangements are regulated in Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights. Against a non-performing loan, the mortgage holds stronger executorial strength compared to other guarantees in general. Registration of mortgages can only be done by the Land Acquisition Authority (PPAT) who has the authority as mandated by law with the establishment of a Deed of Assignment Rights (APHT) and registered by the relevant official to the National Land Agency (BPN) with the terms and times that have been determined as well.The existence of a bad credit is also caused by the debtor who has bad faith in installing the credit and expected a self-know system to know the financial history of debtors to the bank more thoroughly in conducting credit analysis. Keywords: The power of ekskutorial, mortgage rights.
TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PURBALINGGA
Authors: Priyambodo Yogi , Gunarto Gunarto 
Published: October 2020

An insufficient Notary only owning membership of law but also have to base on responsibility and carrying out of to be august of ethics and prestige. Role and of Notary of vital importance to traffic punish in society, therefore Notary have to earn to run its profession professionally have, high dedication to and also always hold high standing and its prestige by upholding code of ethics Notary. So that can run its duty better as steward of society, a professional have to run its occupation by harmonizing among owned membership by respect code of ethics profession. Ethics is norms, rules and conditions, which must fulfill by a group of one who is conceived of by circle of professional. Therefore, of vital importance to all Notaries to be able to more comprehend of that deed can be told as collision of code of profession. Ethics, how organizational effectiveness Notary Indonesia in giving construction to all Notaries in order not to happen things which harming Notary and served society it.Pursuant to the things hence problems to check in this research: A Violations code of ethics, barriers and solutions Violations of code of conduct, as well as the legal consequences violations of the code of ethics by notary in district Purbalingga.Approach method the used is approach of empirical yuridis and specification of which is used in this research have the character of analytical descriptive research. Pursuant to result of research can be concluded supervisory council area district Purbalingga which acts as watching and collecting facts about the society and finding relations to violation and board of trustees having authority fall of sanctions to offenders, barriers experienced in the form of inadequate infrastructure, while the legal consequences about moral judgment and ethics Notary itself.Keywords : Violation, Code of Ethics
PELAKSANAANuPERALIHAN HAKuATAS TANAHu BERDASARKAN HIBAHuWASIAT OLEHuPELAKSANA WASIAT BERDASARKAN PERATURANuPEMERINTAH NOMORu24 TAHUNu1997
Authors: Pamungkas Awal Candra , Djauhari Djauhari 
Published: October 2020

Research on "Implementation of Land Rights Transition Based on Grants by Testament E ecuti es Based on Go ernment Regulation Number 24 Year 1997" aims to know: (1) How are the legal grounds for registration and transfer of ownership of land based on the grant of wills, (2) registration and transfer of ownership of land based on a grant of probate in Kendal District, (3) How practices, constraints and solutions in the transfer of land rights are based on a grant of probate in Kendal Regency.This research uses empirical juridical approach, empirical juridical approach in this research means that in analyzing the problem is done by combining legal materials (which is secondary data) with primary data obtained in the field.The results of this study indicate as follows: (1) Fundamentally the concept of grants and testaments in the re iew of the i il ode defines grants and testaments solely as a ci ic relationship, while in khasanah study of Islamic Law interpreted as piety and ma'ruf. Thus, the concept of grants and testaments is ery applicable when applied in the community of Kendal Regency, which is predominantly Muslim, (2) Land registration process in the Land Office of Kendal Regency has been done and in accordance with the procedures and requirements mandated in Go ernment Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registry. Therefore, the purpose of land registration as intended in Article 3 PP No.24 of 1997 can be realized, (3) The implementation of registration of land rights in the district of kendal in relation to grants and wills goes well, starting from registration in PPAT to Office Land. Factors that hamper the registration process seem to be difficult because of misinformation, objections or objections from other parties, and brokering practices in the management of land registration that is still rife.Keywords: Grants, Testament, Registration and Transfer of Rights, Land Rights
Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Di Pt. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Cirebon)
Authors: Sugiarto Yusup , Gunarto Gunarto 
Published: October 2020

ABSTRAKKebutuhan akan lembaga notariat tidak terlepas dari kebutuhan akan perlunya pembuktian tertulis dalam lapangan hukum perdata. Mengingat keadaan ini maka notaris tidak saja berperan sebagai orang yang membuat alat bukti autentik namun juga sebagai penemu hukum. Notaris dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penandatanganan akta notaris dalam pembuatan SKMHT dan akibat hukum penandatanganan akta SKMHT oleh penerima kuasa tidak di hadapan notaris dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan sifat dari penelitiannya sendiri bersifat deskriptif analisis. Penandatanganan akta notaris oleh penerima kuasa dalam akta SKMHT dimungkinkan untuk dilakukan tidak di hadapan notaris, karena lazimnya suatu akta SKMHT ada kaitannya dengan akta perjanjian kredit yang telah dibuat terlebih dahulu oleh para pihak. Akibat hukumnya penerima kuasa dalam akta SKMHT menjadi terikat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam SKMHT.Kata kunci: notaris, akta, perdata, kredit, perjanjian. ABSTRACTThe need for notarial institutions is inseparable from the need for the necessity of verification in the field of civil law. In view of this situation the notary not only plays the role of the person who makes authentic evidence but also the inventor of the law. Notary in his profession is in fact an institution which with its deeds evokes written proof means with authentic nature. This study aims to analyse the execution of the signing of notary deed in the making of SKMHT and the effect of the signing of SKMHT deed by the power of attorney not before the notary in the mortgage agreement. The method used in this study is the normative juridical approach, while the nature of the research itself is descriptive analysis. The signing of notarial deed by the power of attorney in the deed of SKMHT is possible to be done not in the presence of a notary, because usually a deed of SKMHT is related to the credit agreement which has been made beforehand by the parties. As a result of the law the power of attorney in the SKMHT deed becomes bound to comply with the provisions contained in SKMHT.Keywords: notary, deed, civil, credit, agreement.
Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal
Authors: Bagus wibisono Dwikky , Ma’ruf Umar 
Published: October 2020

AbstrakLembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan.Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan ketiga, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas.Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Pengawasan,Jabatan Notaris AbstractsThe Notary Institution is one of the existing social institutions in Indonesia, this institution arises from the needs in the association of fellow human who wants a proof of the relationship of civil law existing and / or occur between them.The approach method used in this research is empirical juridical, the specification used in this research is analytical descriptive, this data collection technique using field research and literature study.Notary as a general official in carrying out his / her position needs to be given legal protection, among others, first to maintain the nobility of dignity and dignity of office including when giving testimony and proceeding in examination and trial. Second, to keep secret deeds obtained for making the deed and third, to keep the minuta or letters attached to the Minutes of Notary or Notary's protocol in the Notary's depository. These are the basic principles of Article 66 of the UUJN in the case of calling a Notary to the judicial, investigative, prosecutorial or judicial process with the approval of the Supervisory Board.Keywords: Regional Supervisory Board,Supervision,Notary Position
Politik Hukum Pemberian Kewenangan Kepada Notaris Untuk Membuat Akta Pertanahan Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan PPAT
Authors: Kustiyah Sri , Hasrul Hasrul 
Published: October 2020

AbstrakPolitik Hukum Pasal 15 Ayat (2) huruf f UUJN yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk dapat membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan adalah dalam rangka terciptanya unifikasi jabatan antara Notaris dan PPAT sehingga seorang yang diangkat menjadi Notaris akan otomatis menjadi PPAT. Akan tetapi, keinginan ini belum bisa terlaksana akibat tidak adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kedua jabatan tersebut sehingga kewenangan-kewenangannya saling tumpeng tindih.Kata kunci : Politik Hukum, Kewenangan Notaris, Akta Pertanahan, Kewenangan PPAT AbstractPolitical Law Article 15 Paragraph (2) letter f UUJN which gives authority to Notary to be able to make deed related to land is in the framework of the unification of position between Notary and PPAT so that a person appointed to Notary will automatically become PPAT. However, this desire can not be accomplished due to the absence of harmonization of legislation regulating these two positions so that their respective powers overlap.Keywords: Legal Politics, Notary Authority, Land Acts, PPAT Authority
The Implementation Of Boundary Marks Obligations For Land Ownership Rights Based On Pp No 24 Of 1997 As One Of The Facilities Of Legal Certainty Provision In Kudus
Authors: Andriyanto Lucky Wahyu , Purnawan Amin 
Published: October 2020

In order to ensure certainty of land rights and certainty, the UUPA has outlined the necessity to carry out land registration throughout Indonesia. One of the land registration activities is the land measurement with the obligation to install boundary line markers for land owners, in order to avoid land disputes in the later days. The approach method was done by social jurisdiction by using primary data and secondary data. The data were gained through interview and library method, then they were analyzed qualitatively. The results of the discussion indicate that (1) the implementation of the obligation to install the land boundary line is done by the holder of the land right with the approval of the neighbors land holder who is bordered by the village apparatus or device and the legal consequences can cause the land dispute (2) provide legal certainty to the holder of the land rights (3) The obstacles faced are the absence of the holder of the land right and the need for the presence of the right holder in accordance with the timing of the installation of the land boundary.Keywords: Land Registration; Legal Certainty; Installation of Land Border Marks