bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGEMBANGAN INSTRUMEN SOAL ESSAY TIPE HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) MATERI STRUKTUR JARINGAN DAN FUNGSI ORGAN PADA TUMBUHAN KELAS XI SMAN 1 TUMPANG
Authors: Baidlowi M. Hisyam , Sunarmi Sunarmi , Sulisetijono Sulisetijono 
Published: May 2020

Kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher order thinking skills /HOTS) penting bagi siswa untuk memenuhi kompetensi abad ke-21. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, menguji validitas, kepraktisan, reliabilitas, dan keefektifan instrumen tes kognitif tipe HOTS, RPP, dan LKS materi struktur jaringan dan fungsi organ pada tumbuhan. Produk dikembangkan dengan model ADDIE. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu produk sangat valid, sangat praktis, reliabel, dan efektif dalam mengukur dan melatih HOTS. Saran dari penelitian ini yaitu produk perlu dikembangkan pada materi lain, memperbanyak jumlah subjek uji coba, ditambahkan dimensi proses, dan ditambahkan gambar tangan.
Lecturers’ Attitudes towards Online Teaching in the Learning Process
Authors: Mardiana Harisa 
Published: May 2020

The author's interest is to investigate the lecturers' attitudes towards online teaching in the learning process which is the teaching for the 21st-century learning process and to seek the relationship among lecturers’ attitudes, online teaching and learning process. The problem is many lecturers in Tangerang City area are afraid of using technology and some of them are stuttered and technology illiterate. The lecturers still prefer face to face learning in the class more campuses have provided Moodle as a platform of learning. With the circumstances of Coronavirus, the learning has moved to e-learning. In this research, the author used a mixed-method and the number of respondents was 104, data collection was obtained from questionnaires sent via Google Form and distributed through WhatsApp to the lecturers in Tangerang City area. Data is translated into frequency and regression linear. The result showed that 73 lecturers change them toward e-learning and remain 27 lectures had difficulty in teaching online and preferred traditional learning. Keywords: Lecturers' attitudes, online teaching, and learning process
Resúmenes de literatura mundial
Authors: De Obstetricia y Ginecología Federación Colombiana 
Published: May 2020

Una comparación simple - ciega de tratamientos oral e intravaginal en la candidiasis vaginal aguda y recurrente en la práctica generalLuz Helena Pérez Distribucion del ketoconazol oral en el tejido vaginalLuz Helena Pérez Interpretación de los títulos de toxoplasmosis Gilberto Angel M.
Morbi-mortalidad perinatal
Authors: Jubiz Hasbun Alfonso , Londoño Fernández Juan L. 
Published: May 2020

Se analizan los datos maternos y fetoneonatales de 3.404 partos consecutivos ocurridos en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl), durante el año de 1982. Se hace énfasis en la morbimortalidad perinatal. En el presente estudio sólo se incluyen los recién nacidos productos de embarazos únicos. El total de nacidos vivos fue de 3.323 (97.6 %). El 82.7 % de las muertes fetales ocurrieron durante el parto. La principal causa de morbilidad neonatal fue la infección (10.5%) y la primera causa de letalidad neonatal la ocupó la anomalía congénita (147 x 1.000).Se incluyeron todos los recién nacidos con un peso superior a 500 gramos y se analizan los datos relacionados con el embarazo, parto y período neonatal. Durante el mismo lapso murieron nueve madres de causa obstétrica directa (0.3%).
Manajemen Laba dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi
Authors: Sembiring Carolyn Lukita 
Published: May 2020

Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap tindakan manajemen laba, yaitu apakah perusahaan yang memiliki keperdulian yang tinggi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (perusahaan yang etis dan bereputasi baik) akan mengurangi kecenderungan managemen laba, yang justru berpotensi melemahkan kepercayaan investor terhadap kinerja manajer. Penelitian ini juga meneliti variabel pemoderasi yaitu dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional, yang diduga dapat memperkuat pengaruh negatif antara pengungkapan CSR dan manajemen laba. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian, karena sektor pertambangan merupakan sektor yang paling berpotensi merusak lingkungan. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis terdukung, pengungkapan CSR secara signifikan berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan mengungkapkan akuntabilitas sosial yang lebih luas (seperti pengungkapan CSR), maka manajemen laba akan menurun, hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki pengungkapan yang lebih luas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang transparan, dapat dipercaya dan berkomitmen terhadap sosial dan lingkungannya, sehingga cenderung tidak melakukan manajemen laba yang justru dapat merusak kepercayaan tersebut. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional terbukti dapat menguatkan hubungan negatif antara CSR dan managemen laba melalui voting power dan pengawasan yang lebih intens yang mendorong pengungkapan CSR dan menurunkan kemungkinan tindakan manajemen laba.
PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)
Authors: Widyatama Arif , Novita Lola , Diarespati Diarespati 
Published: May 2020

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, Sejauh mana Penerapan Faktor Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan Accountability Framework dan untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi aparatur pemerintah dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .Penelitian ini menggunakan explanatory research, tempat penelitian di Kabupaten Sigi dengan jumlah sampel sebanyak 61 sampel dengan menggunakan random sampling. Teknik analisis yang digunakan Regresi Linear Berganda, uji hipotesis menggunakan taraf signifikansi α = 0,05 dengan bantuan program SPSS versi 16,00. Uji validitas dengan tehnik corrected item- total correlation dengan syarat minimum r = 0,3. Uji reliabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan batas koefisien α > 0,6. Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan variabel Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD , sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD. Kata kunci : Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Alokasi Dana DesaTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, Sejauh mana Penerapan Faktor Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan Accountability Framework dan untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi aparatur pemerintah dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .Penelitian ini menggunakan explanatory research, tempat penelitian di Kabupaten Sigi dengan jumlah sampel sebanyak 61 sampel dengan menggunakan random sampling. Teknik analisis yang digunakan Regresi Linear Berganda, uji hipotesis menggunakan taraf signifikansi α = 0,05 dengan bantuan program SPSS versi 16,00. Uji validitas dengan tehnik corrected item- total correlation dengan syarat minimum r = 0,3. Uji reliabilitas dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan batas koefisien α > 0,6. Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan variabel Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD , sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD. Kata kunci : Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Alokasi Dana Desa
Histological Studies on Digestive System Development and Early Feeding Activity of Pangasius Hybrid Larvae
Authors: Putra AS Agus , Isma M. Fauzan , Humairani Rindhira , Akmal Yusrizal 
Published: May 2020

AbstractThis study was conducted to investigate the digestive system development and early feeding activity of Pangasius hybrid larvae. Four crossbreeding program in triplicate were examined between Pangasius hypopthalmus and Pangasius nasutus. Results showed that the digestive systems of both hybrid larvae were poorly developed immediately after hatching. The digestive system of the newly hatched larvae consisted of straight undifferentiated tube and anus still closed. The gastro intestinal tract, liver and pancreas were formed and developed by 2-dAH. The zymogen granules were also observed in the pancreas and thus imply that function of pancreas started before the exogenous feeding period. Gastric glands were only present and started to secrete enzyme on 6-dAH. Artemia were first seen in digestive tract of the larvae at 54-hAH. However, onset of exogenous feeding was detected at 60-hAH, whereas stomach became enlarged with isometric epithelium cells, which were different from the elongated cells in the intestinal part. Keywords: Pangasius, hybrid, digestive system, histology
EFFECTIVENESS OF FORMING BREASTFEEDING SUPPORT GROUP PROGRAM TO IMPROVE EXCLUSIVE BREASTFEEDING
Authors: Hasanah Dewi Roudhotul , Putri Nuzulul Kusuma , Pramono Andini Yulina 
Published: May 2020

Background: Exclusive breastfeeding is a problem of maternal and child health in Indonesia. With Breastfeeding Support Group, exclusive breastfeeding is expected to improve. Sugihwaras Village and Sumbergede Village have been initiating Breastfeeding Support Group program. However, the framework of Breastfeeding Support Group program and intervention methods for pregnant and breastfeeding mothers in both villages were different.Aim: It analyzed the effectiveness of forming Breastfeeding Support Group program and intervention programs for pregnant and breastfeeding mothers to improve exclusive breastfeeding in Sugihwaras Village and Sumbergede Village.Methods: This study used a case study approach to the formation of Breastfeeding Support Group program. Comparative analysis was done descriptively by selecting samples from the Fieldwork Report of Group 14 and 15 in the period of 2017/2018, Faculty of Public Health, Universitas Airlangga. This study applied total sampling technique and descriptive analysis by comparing community’s characteristics (as input), a form of intervention and program management (as a process), and results of evaluating the formation of Breastfeeding Support Group (as an output).Results: Community’s characteristics in both villages tend to be similar, and the average duration of each program was the same. Sumbergede Village focused on the readiness of forming cadres for Breastfeeding Support Group program, while Sugihwaras Village focused on breastfeeding mothers and their husbands. Indicator analysis of the program showed that Sumbergede Village (80.00% achieved) had a 5.71% higher percentage of attainment compared to Sugihwaras Village (85.71% achieved). Analysis of the program’s strengths and weaknesses pointed out that Sumbergede Village had more values and power in resources in its region.Conclusion: The intervention program in Sumbergede Village tends to be more effective. It has greater potential to be a sustainable program in the following year to improve 100% exclusive breastfeeding. Keywords: Breastfeeding Support Group, exclusive breastfeeding, intervention, effectiveness.
Wakaf Uang untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah di Indonesia
Authors: Fajariah Ayi Puspita , Sudana Sudana , Rusydiana Aam 
Published: May 2020

Waqf is one of the Islamic law that concern people’s lives which is has a function for the community interest to obey to Allah SWT. In practice, waqf in Indonesia faces many hard problems, because commonly known as non-productive waqf. This research is aim to identify the priority factors that being a barrier to develop the practice of cash waqf on Small Medium Enterprises (SME) financing through Islamic Cooperation in Indonesia using Analytic Network Process (ANP) method. The result shows that the problems appeared in managing cash waqf in Indonesia divided into two important aspects; there is an internal and external aspect. The rank for most priority problems in inner aspect to less priority based on the priority result is the accountability aspect, human resources, and institutional challenge. The position for external issues based on the priority result is authority aspect and public aspect.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (Electronic Data Captured)
Authors: Istiqlal Lana Almira Luthfiana 
Published: May 2020

Artikel ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Tekait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (Electronic Data Captured)”, metode penulisan yang digunakan bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah: (1) Apakah pembebanan biaya transaksi pada mesin EDC (Electronic Data Captured) kepada konsumen pengguna kartu debit melanggar hak konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, (2) Upaya yang dapat dilakukan konsumen pengguna kartu debit akibat adanya kerugian yang timbul setelah melakukan transaksi pembayaran di mesin EDC (Electronic Data Captured). Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dapat disimpulkan pada rumusan masalah pertama terdapat hak-hak konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilanggar jika konsumen dibebankan biaya tambahan oleh merchant, menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, dan Surat Edaran Nomor 11/10/DASP/2009 merchant tidak diperbolehkan untuk mengalihkan beban biaya tambahan kepada konsumen, sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua terkait upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika dikenakan biaya tambahan oleh merchant yaitu dapat melakukan pengaduan nasabah melalui layanan pengaduan nasabah yang telah disediakan oleh bank, jika tidak berhasil dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).
Productions avicoles, bien-être et législation européenne
Authors: GUEMENE D. , FAURE J.M. 
Published: May 2020

En Europe, l’élaboration de la législation concernant le bien-être animal est le fait de deux organisations qui sont le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne. Une convention générale concernant toutes les espèces domestiques et par conséquent les oiseaux (1976) ainsi qu’une directive ayant la même portée (98/58/CE, 1998) ont été adoptées, respectivement, par le comité permanent de la Convention européenne (Conseil de l’Europe) et l’Union Européenne. Par ailleurs, l’Union Européenne a adopté une seconde directive spécifique, concernant la poule pondeuse (Gallus gallus) (1999). Des rapports scientifiques concernant respectivement les poules pondeuses (1992-1996), la production de foie gras (1998) et le poulet de chair (2000) ont été rédigés à la demande du comité scientifique vétérinaire (CSV) de l’Union Européenne, remplacé aujourd’hui par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (AESA). Parallèlement, le comité permanent du Conseil de l’Europe a adopté six recommandations spécifiques concernant l’espèce Gallus (1986), les ratites (1997), les palmipèdes (trois recommandations en 1999) et la dinde (2001). Conformément à la convention de 1976, toutes ces recommandations doivent êtres révisées dans un délai de cinq ans après leur adoption et peuvent êtres éventuellement amendées. En outre, selon la directive 98/58/CE (Union Européenne 1998), chaque recommandation adoptée doit être ensuite transcrite en droit national par les états membres. En tout état de cause, ces textes nationaux ne peuvent qu’être plus restrictifs.
Parasitisme helminthique en élevage biologique ovin : réalités et moyens de contrôle
Authors: CABARET J. 
Published: May 2020

Le maintien d’une bonne santé est un problème majeur en élevage biologique ovin (5 à 30 % des coûts d’élevage). L’infestation par les parasites est une des composantes principales du maintien de la santé. L’identification des parasites est le premier pas dans la démarche de construction d’un programme de contrôle parasitaire. Les outils de diagnostic sont disponibles, mais ne sont pas beaucoup utilisés, bien qu’ils soient un élément essentiel de la maîtrise. Un diagnostic permet de choisir l’antiparasitaire de synthèse le plus opportun, ou aussi d’orienter sans trop de risque vers des choix phytothérapiques ou homéopathiques. Le choix des animaux qui recevront avec profit ces traitements, ou qui devraient être suivis particulièrement en tant que source principale de contamination des pâtures, est important. Le FAMACHA© (un indicateur d’anémie) et l’index de diarrhée sont des instruments disponibles pour les éleveurs. L’efficacité du FAMACHA© repose sur la présence d’Haemonchus et est donc d’un intérêt limité en région tempérée, bien que cet indicateur puisse être très utile en été-début d’automne pour les sites avec Haemonchus. L’indice de diarrhée semble prometteur mais nécessite des approfondissements. La difficulté principale est de construire un contrôle intégré du parasitisme chez les ovins. Celui-ci dépendra fortement de l’organisation de la ferme, de la faune parasitaire et du type d’animal au pâturage. La gestion du parasitisme est donc différente d’une ferme à l’autre, et les règles de décision devraient être proposées aux éleveurs ovins.
La raniculture est-elle une alternative à la récolte ? Etat actuel en France
Authors: NEVEU A. 
Published: May 2020

La grenouille est apparue dans la gastronomie européenne au cours du 16e siècle. La plupart des grenouilles consommées sont prélevées sur des stocks naturels, mais ceux-ci ont fortement diminué au cours du 20e siècle du fait de l’augmentation de l’activité humaine (augmentation des prélèvements, diminution des habitats favorables).
La France est le principal pays importateur avec 3000-4000 t/an de cuisses surgelées en provenance des pays d’Extrême-Orient et 700-800 t/an de grenouilles vivantes. Au cours des dernières années, des essais d’élevage intensif de grenouilles ont été conduits dans plusieurs pays. Des essais ont été mis en place dans les années 80 dans l’ouest de la France pour tester les capacités d’élevage de grenouilles du complexe esculenta (deux espèces parentales : Rana lessonae et R. ridibunda et un hybride : R. esculenta). R. ridibunda s’est avérée la plus intéressante pour l’élevage intensif et a fait l’objet d’un essai de longue durée.
Au début de l’essai, les femelles effectuaient plusieurs pontes par an avec une fertilité satisfaisante. Après une dizaine d’années d’élevage, la fécondité et la fertilité ont diminué, sans que les causes de ces diminutions soient totalement élucidées. Le développement des têtards dure de 2 à 3 mois.Les grenouillettes peuvent être alimentées avec des granulés dès la métamorphose. Après 40 jours, le taux de survie est de 92 % et la taille moyenne de 32 mm. La durée d’élevage depuis le sevrage est de 10 à 12 mois, avec une production de 20 à 30 kg/m2 pour une température comprise entre 15 et 25°C.
Une alternative à la production intensive est de reconstituer les stocks naturels. Depuis 1986, plusieurs essais ont été conduits avec R. temporaria, qui associent l’élevage intensif des têtards en étang, le lâcher des grenouillettes dans la nature et le suivi du retour des adultes qui reviennent pondre sur leur lieu de naissance après deux ou trois ans (taux de retour d’environ 6 %). Le choix entre ces deux voies doit également tenir compte des contraintes réglementaires et socio-économiques.
L’élevage de la perche commune, une voie de diversification pour l’aquaculture continentale
Authors: FONTAINE P. 
Published: May 2020

Le secteur de l’aquaculture continentale évolue dans un contexte socio-économique de plus en plus difficile. La diversification des activités, avec notamment la production de perche commune, Perca fluviatilis, représente une réelle alternative. Dans un premier temps, le comportement de l’espèce en milieu confiné et l’identification de points de blocage majeurs (sensibilité à la qualité de l’eau et à certains agents pathogènes, maturité sexuelle précoce) ont orienté le développement de cette perciculture vers un système d’élevage en monoculture hors-sol (circuit fermé). Dans un deuxième temps, les différentes étapes du cycle de production ont été optimisées&nbsp;: contrôle du cycle de reproduction, définition des conditions environnementales optimales à tous les stades de développement, détermination des besoins nutritionnels (effets sur la qualité des produits) et amélioration génétique des populations mises en élevage. Dans un troisième temps, des transferts de technologies ont permis la création des premières fermes pilotes.
Domestication d’espèces de poissons-chats du Mékong de la famille des Pangasiidae
Authors: CACOT P. , LAZARD J. 
Published: May 2020

Parmi les 28 espèces de la famille des poissons-chats Pangasiidae présents en Asie, 13 sont représentées dans le fleuve Mékong. Huit de ces espèces présentent un intérêt aquacole et deux d’entre elles sont actuellement élevées sur une grande échelle dans le delta du Mékong au Vietnam. Jusqu’en 1995, pour ces deux espèces, Pangasius bocourti, élevée en cages flottantes, et Pangasius hypophthalmus, élevée en étangs, l’approvisionnement des élevages était assuré par la capture de juvéniles dans le milieu naturel. La disponibilité en juvéniles ayant été identifiée comme le principal frein au développement de la production, le CIRAD, en collaboration avec l’IRD et plusieurs organismes français et vietnamiens, a développé des travaux visant à maîtriser la reproduction de ces deux espèces en captivité. Celle-ci a pu être obtenue grâce à des traitements hormonaux d’induction de l’ovulation et de la spermiation, associés à la technique de fécondation artificielle. Des recherches ont ensuite été conduites sur l’élevage et la nutrition des alevins. L’application des résultats obtenus a permis d’augmenter considérablement la production (de 50 000 tonnes en 1996 à 200 000 tonnes en 2003) et s’est accompagnée d’importantes modifications des pratiques d’élevage.