bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Virgin Coconut Oil for HIV - Positive People
Authors: Dr. Kadek Dharma Widhiarta  
Published: April 2020

The objective of the study was to determine effects of 3 x 15 ml/day Virgin Coconut Oil supplementation for 6 weeks in subject to CD4+ T lymphocyte concentration and conducted at Special health center on Dharmais Cancer Hospital, Jakarta. The methods involved experimental study with parallel design on 40 HIV subject with CD4+ T lymphocyte count > 200 cell/µL divided into two groups, VCO group, subject in this group received VCO supplementation 3 x 15 ml/day for 6 weeks and non-VCO Group (without VCO supplementation). Data collected includes demographic characteristic (age and sex), anthropometric (weight, height, and body mass index), daily intakes by food recall 1 x 24 hours and laboratory (CD4+ T lymphocyte count). Statistical analysis was performed with independent t test and Mann-Whitney U test. The results could be summarised as follows. The average BMI were 20.8 ± 2.29 kgs/sqm (VCO group) and 20.7 ± 3.38 kgs/sqm (non-VCO group). Energy and fat intake between VCO group (1459 ± 327.4 Cal/day and 81.8 ± 19.35 gs/day) and non-VCO group (1101 ± 319.8 Cal/day and 37.1 ± 19.35 gs/day). Carbohydrate and protein intake between VCO group (143.8 ± 44.58 gs/day and 41.6 ± 14.04 gs/day) and non-VCO group (151.6 ± 14.04 gs/day and 39.5 ± 18.31gs/day). There were significant differences (p = 0.047) in average of CD4+ T lymphocyte count after 6 weeks intervention between VCO group (481 ± 210.0 cell/µL) and non-VCO group (343 ± 129.1 cell/µL). The conclusion is that Virgin Coconut Oil supplementation 3 x 15 ml/day for 6 weeks increases CD4+ T lymphocyte concentration in HIV patient.
INTERPERSONAL COMMUNICATION BETWEEN OPINION LEADER AND MINORITY GROUP ON SOCIAL HARMONY IN SOUTH SULAWESI
Authors: Bahfiarti Tuti , Arianto Arianto , Fatimah Jeanny Maria 
Published: April 2020

Abstrak
Interpersonal communication involves the exchange of verbal and non-verbal messages that can directly affect the sender and recipient of the message. The context of interpersonal communication can be applied to opinion leaders and minority groups in direct interaction. Relationship between opinion leaders and minority groups have differences in religion, beliefs, culture, and customs can be applied through open interpersonal communication, empathy, and equality. The goal is to maximize the role and opinion leader function of the majority group, namely the Toraja ethnic group in interacting with the Bugis ethnic minority group of Makassar for social harmonization in a multicultural and multiethnic society.
The research method approaches the constructivism paradigm. Methods of data collection through Focuss Group Discussion, observation, and in-depth interviews. Furthermore, the data collected in the analysis uses a qualitative approach to generalize the conclusions of the results of data analysis inductively. Informants were determined through purposive sampling based on high opinion leader interaction levels with individuals or groups outside their ethnicity, with the aim that the informants interviewed had a wealth of insight and extensive knowledge about ethnic opponents, and had experience of associating with individuals or groups outside their ethnicity. 3 informants were chosen in Toraja Regency and 3 in Makassar City, and 7 Bugis Ethnic Makassar who interacted directly with opinion leaders and the community in the majority group.
The results of the study found that interpersonal communication was carried out by open opinion leaders, empathy, and equal attitudes. Opinion leader applies the concept of interpersonal communication with minority groups through interpersonal communication skills, such as the ability to imitate, identification skills, and the ability of sympathy with minority groups dominated by ethnic Bugis Makassar and the majority group dominated by ethnic Toraja. The obstacle factor of interpersonal communication between opinion leaders and minority groups is first, barriers to the status effect, perceptual distorsion barriers, and barriers to cultural differences on minority groups that have different cultures, religions and social environments.
Transformasi Wilayah Peri-Urban Kota Makassar
Authors: Muhtar Ghinia Anastasia , Dangkua Talha , Matalapu Irawan 
Published: April 2020

Abstrak
Tulisan ini mengkaji mengenai perkembangan peri-urban (wilayah pinggiran kota) dari segi aspek fisik dan sosial secara spasial di Kota Makassar, pada tahun 2006 dan tahun 2017. Wilayah penelitian meliputi 14 kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan analisis overlay, pembobotan dan spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama rentang 11 tahun (2006-2017) telah terjadi perubahan tipologi di beberapa kecamatan yang awalnya tipologi Peri-urban Sekunder (PUS) menjadi Peri-urban Primer (PUP) yaitu pada Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, sehingga menyebabkan semua kecamatan di Kota Makassar telah berada pada kategori PUP. Perubahan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Makassar yang telah tinggal di Makassar sebelum tahun 2006 sampai dengan 2018. Dampak nyata tersebut antara lain bangunan-bangunan yang tinggi sehingga menghalangi sinar matahari yang masuk kedalam rumah-rumah penduduk dan bertambahnya jumlah kendaraan di jalan yang menyebabkan kemacetan. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Makassar untuk menata Kota Makassar, sehingga masyarakat leluhurkota Makassar yang telah tinggal sangat lama di kota Makassar masih dapat merasakan adanya originalitas dari Kota Makassar sejak dahulu sampai generasi yang akan datang.
Pembelajaran Muhadasah dan Problematikanya Mahasiswa Prodi Sastra Arab Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Authors: Sarif Suharia , Pakaya Nurul Aini N. 
Published: April 2020

Tujuan penilitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Muhadasah pada peserta didik Prodi Sastra Arab Universitas Muhammadiyah Gorontalo 2) Untuk mengetahui kemampuan Muhadasah peserta didik Prodi Sastra Arab Universitas Muhammadiyah Gorontalo 3) Untuk mengungkapkan permasalahan apa saja yang menjadi problematika pembelajaran Muhadasah pada peserta didik Prodi Sastra Arab Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan linguistik dan pedagogik. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para dosen, peserta didik, ketua jurusan dan para koordinator kegiatan peserta didik Prodi Sastra Arab Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Data dianalis melalui reduksi data, display data dan verifikasi data.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1) Bentuk pelaksanaan pembelajaran Muhadasah pada Peserta didik Prodi Sastra Arab Universitas Muhammadiyah Gorontalo dilakukan dengan beberapa teknik pembelajaran yaitu : pemberian kosakata, latihan tanya jawab, latihan menebak kata, latihan menyusun dan menyambung kalimat, latihan bermain peran, latihan mengidentifikasi kalimat, bercerita berdasarkan topik, latihan percakapan. Adapun metode yang digunakan tidak terfokus pada satu metode saja melainkan disesuaikan dengan materi pembelajaran maupun kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan. Akan tetapi media pembelajaran yang digunakan masih menggunakan media yang seadanya. 2) Kemampuan mereka dalam mengimplementasikan bahasa Arab dalam kesehariannya masih sangat minim sekali. Faktor penghambatnya berasal dari faktor linguistik yakni kemampuan peserta didik itu sendiri dalam berbahasa dan non lingustik berasal dari luar kemampuan peserta didik dalam berbahasa seperti : pengajar, media, lingkungan dan hal lainnya yang menghambat pelaksanaan pembelajaran tersebut.
Peace education dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW Periode Madinah: Studi Komparasi antara Materi MA dan SMA
Authors: Doni Chaterina Puteri 
Published: April 2020

Secara faktual, moralitas dan karakter bangsa, khususnya dikalangan pelajar tingkat SLTA saat ini telah mulai runtuh. Hal ini terbukti dengan tingginya tingkat kekerasan seperti tawuran, pelecehan seksual dan perkelahian di dunia pendidikan. Isu-isu utama tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Kasus-kasus yang terjadi di kalangan pelajar saat ini telah masuk dalam kategori sangat memprihatinkan bahkan tidak sedikit yang berurusan dengan aparat hukum. Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan adalah melalui pendidikan yang berbasis perdamaian atau peace education. Dalam hal ini peace education dianggap sebagai salah satu solusi alternatif dari masalah yang terjadi saat ini.
Masalah utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut, pertama bagaimana konsep dari peace education. Kedua, menganalisis nilai dan implementasi dari peace education yang terkandung dalam materi Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah antara materi MA dan SMA
Penelitian ini dilihat dari jenisnya menggunakan metode library research (kepustakaan). Penelitian ini menggunakan pendekatan Grounded Theory Library Research.
Hasil penelitian ini adalah: pertama, peace education merupakan konsep pendidikan yang bermuara pada generasi yang cinta damai, berkembangnya budaya anti kekerasan dan keterampilan dalam menyelesaikan konflik. Kedua, nilai dan implementasi yang terkandung dalam materi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah adalah: persatuan, solidaritas kemanusiaan, toleransi, kasih sayang dan empati.
Kata-kata kunci: Peace Education, Materi Dakwah
Studi Integritas Nilai-Nilai Karakter Melalui Penerapan Model-Model Pembelajaran Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah
Authors: Moita Sulsalman , Damsid Damsid , Monto La Ode , Sarmadan Sarmadan 
Published: April 2020

Masyarakat menilai bahwa potret dunia pendidikan kita semakin buram. Pendidikan akhir-akhir ini dinilai sarat dengan muatan intelektualistik dan materialistik, yang mengesampingkan nilai-nilai moral budaya dan budi pekerti dalam membentuk karakter siswa, sehingga menghasilkan siswa yang pintar tetapi tidak bermoral. Fakta ini menjadi tantangan bagi para pendidik dan para praktisi pendidikan, termasuk menjadi tantangan bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai karakter yang terintegrasi dalam mata pelajaran menjadi urgen untuk dilakukan daripada penambahan mata pelajaran pendidikan karakter sebagai mata pelajaran baru. Pengintegrasian pendidikan karakter pada mata pelajaran selain agama dan pendidikan kewarganegaraan harus mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak pengiring berkembangnya karakter positif siswa.
Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Kepulauan bertujuan: mengkaji bentuk nilai-nilai karakter yang perlu diiintegrasikan pada proses pembelajaran; dan menganalisis peran guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter melalui penerapan model-model pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Integritas nilai-nilai karakter terhadap model-model pembelajaran, menempatkan posisi kepala sekolah dan guru sebagai faktor determinan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sebagian guru terutama pada jenjang pendidikan SMP dan SMU/SMK mampu menerapkan studi integritasi nilai-nilai karakter melalui model-model pembelajaran, yang kemudian menghasilkan karakter yang diperlukan baik sebagai siswa maupun sebagai anggota masyarakat, seperti karakter kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu pada model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian karakter toleransi, karakter demokratis, karakter bersahabat/komunikatif, karakter peduli sosial pada model pembelajaran kooperatif. Karakter jujur, religus, peduli sosial, peduli lingkungan pada model pembelajaran deduktif (satu arah). Pada kondisi yang lain, guru-guru pada jenjang pendidikan SD lebih banyak menerapkan model pembelajaran deduktif (modeling), akan sulit mengelaborasi nilai-nilai karakter siswa.
Kata Kunci: Integritas, Nilai Karakter, Pendidikan, Model Pembelajaran
PENGELUARAN RUMAH TANGGA NELAYAN PANCING DAN KAITANNYA DENGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN KABILA BONE, KABUPATEN BONE BOLANGO
Authors: Asruddin Asruddin , Syariah Nimawati 
Published: April 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pengeluaran rumah tangga nelayan pancing yang dikaitkan dengan kemiskinannya. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah survai dengan sampel 32 rumah tangga nelayan sebagai responden yang dipilih secara simple random sampling sesuai dengan tujuan penelitian menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat pengumpulan data. Data dianalisis dengan menghitung pengeluaran rumah tangga dan mengaitkannya dengan pendekatan garis kemiskinan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk bahan makanan sebesar Rp 1.196.875,-/bln atau sebesar 61,63%, dengan rata-rata pengeluaran pangan perkapita adalah Rp 436,254,-/bln. sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangga non makanan sebesar Rp 745.313,-/bln atau sebesar 38, 37%.. Sementara itu rata-rata total pengeluaran rumah tangga perbulan adalah sebesar Rp 1.942.188,-/bln dengan rata-rata total pengeluaran rumah tangga perkapita sebesar Rp 720.644,-/bln. Terkait dengan garis kemiskinan yang ditinjau dari kriteria garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Sajogyo, maka di Kecamatan Kabila Bone tidak terdapat rumah tangga nelayan pancing yang berada di kategori rumah tangga paling miskin, untuk kategori rumah tangga miskin sekali terdapat sebanyak 9,38%, untuk kategori rumah tangga miskin sebanyak 21,88% dan yang termasuk bukan kategori rumah tangga miskin adalah sebesar 68,75%.
Kata Kunci : Pengeluaran Rumah Tangga, Nelayan Pancing, Kemiskinan
Crises économiques, crise du droit du travail ? Quelques leçons de Weimar
Authors: Coutu Michel 
Published: April 2020

Le droit du travail est plongé dans la tourmente dans plusieurs grands pays industrialisés à économie de marché. Cette « crise » du droit du travail est apparue bien avant la crise financière de 2007-2008 et ses suites. En fait, la crise financière a accentué le recul du droit du travail vers ses formes initiales, contractuelles et civilistes. La méthode historico-comparative peut s’avérer ici éminemment féconde, surtout si l’on pense au précédent de la crise économique de 1929. Dans cette perspective, nous considérerons un texte marquant de Hugo Sinzheimer sur la « crise du droit du travail » dans l’Allemagne de Weimar, et une étude d’Otto Kahn-Freund relative à la fonction changeante du droit du travail. Les travaux de Sinzheimer et de Kahn-Freund seront reliés à la notion de « constitution du travail », que notamment Max Weber développa dans un sens empirique, lequel trouve son prolongement dans des travaux importants de Thilo Ramm, travailliste de réputation internationale.
La crise de la régulation par la sanction ex post : les nouvelles voies de la régulation financière, de la crise des subprimes au trading haute fréquence
Authors: Marty Frédéric , Kirat Thierry , Bouthinon-Dumas Hugues , Rezaee Amir 
Published: April 2020

Un fonctionnement non altéré des marchés financiers et la protection des investisseurs et des épargnants supposent la mise en œuvre d’une régulation financière à même de prévenir et de sanctionner des pratiques illicites consistant en des manquements ou en des abus de marché. La complexification croissante des activités financières peut être de nature à rendre plus difficile la caractérisation des pratiques illicites et donc leur dissuasion par des sanctions pécuniaires ou financières dans le cadre de procédures contentieuses. Cet article explore les intérêts et les limites de trois des voies qui sont ouvertes au régulateur financier pour répondre à ces difficultés : le recours à des procédures transactionnelles, la mise en œuvre de stratégies de régulation procédurale et enfin le recours à des dispositifs de régulation algorithmique.
L’échec de la « démocratie industrielle » aux États-Unis : retour sur les « mirages » de l’« Industrial Pluralism »
Authors: Baudry Bernard , Charmettant Hervé 
Published: April 2020

Le déclin des entreprises « organisées » aux États-Unis semble signer la fin de l’espoir, ouvert par le Wagner Act et au cœur de l’ Industrial Pluralism , de rééquilibrer les pouvoirs intra-firme par la négociation collective entre l’employeur et les syndicats. Au moment où se développent en France les accords d’entreprise, il importe de revenir sur les raisons de cet espoir déçu afin d’en tirer les leçons. Nous montrons ainsi que c’est la dérive de la négociation vers un cadre purement contractuel qui a lié ses résultats à un rapport de forces dont l’évolution est devenue défavorable aux syndicats. Le second enseignement de notre analyse concerne les pouvoirs de gouvernance dont le maintien de leur détention exclusive par les dirigeants d’entreprise ne pouvait que conduire à l’échec de cette voie de rééquilibrage des pouvoirs.
Ce que peut (encore) le peuple
Authors: Gay-Para Gabriel 
Published: April 2020

Malgré nos convictions démocratiques, il faut reconnaître que « nous ne savons pas quoi faire du peuple ». D’un côté, nous le reconnaissons volontiers comme le fondement de tout État légitime. De l’autre, nous nous inquiétons des revendications sociales qu’il porte et de son manque de compétence politique. Aussi nos institutions reconnaissent-elles le peuple comme souverain mais visent à minimiser, autant que possible, sa participation à l’exercice effectif du pouvoir. Cette hésitation politique a un soubassement philosophique. C’est ce que nous cherchons à montrer dans un deuxième temps, en examinant, dans le détail, deux arguments classiques : l’argument de l’incompétence (Platon) et l’argument de l’irréalité (Hobbes). Dans un troisième et dernier temps, nous cherchons (à partir d’Aristote et en lien avec la philosophie politique contemporaine et son « tournant épistémique ») à réhabiliter le peuple, et donc la démocratie.
L'essentialisme au pays des œuvres d'art
Authors: Devillers Jean-François 
Published: April 2020

Le projet de définir l'essence ou la nature des œuvres d'art, en raison des difficultés qu'il rencontre et des moyens qu'il emploie pour en triompher, nous en apprend finalement beaucoup moins sur les œuvres d'art elles-mêmes que sur le dessein de les définir : fonder la légitimité de prédilections socialement distinctives sous couvert de décrire les œuvres d'art telles qu'elles sont. S'agit-il là d'un malheureux détournement de l'essentialisme à des fins qui lui sont en principe étrangères ou de la révélation de ce que l'essentialisme ne peut pas ne pas être : une entreprise foncièrement normative ? Telle est la thèse qui sera ici défendue. Ce faisant, il sera question de Danto et de Wittgenstein, mais surtout de l'initiateur de l'essentialisme : Platon.
Longitudinal Comparison of Hospital Nurses' Values, Knowledge, and Implementation of Evidence-Based Practice
Authors: Duffy Joanne R. , Culp Stacey , Marchessault Patricia , Olmsted Katherine 
Published: April 2020

Background:
Hospital-based educators use resource-intensive residency and continuing education programs to assist RNs in delivering evidence-based practice (EBP). Yet, little is known about whether such programs improve or sustain nurses' EBP values, knowledge, and implementation.

Method:
A two-group longitudinal posttest-only study was conducted using a convenience sample of 115 RNs; 51 participants received a comprehensive EBP continuing education intervention, and 64 participants received no intervention.

Results:
Participation rates were 85% at 6 months and 65% at 12 months. Knowledge scores between the two groups were significantly different at 6 months and sustained at 12 months, although the intervention group comprised more master's-prepared nurses. EBP values and implementation scores did not differ between the two groups, and EBP values were not associated with EBP use. The only nurse characteristic demonstrating a statistically significant relationship with the outcomes was highest degree earned.

Conclusion:

Further research is needed with more robust study designs to determine how best to facilitate the use of EBP among hospital RNs. Support for RN advanced education and evidence-based continuing education strategies are recommended.

[
J Contin Educ Nurs
. 2020;51(5):209–214.]
Among queens – Dynastic rights, lineage and legitimacy
Authors: Correia Ana de Fátima 
Published: April 2020

During the middle Ages, women were often considered best as pawns in the chess-game of political and economic interests between families and kingdoms. But families could not deny women a more important role in the processes and shifts of power. There were situations when men looked up to them to find ways of legitimatizing new dynasties or rights of succession. In times of war and political struggles they were definitely an asset; sometimes as active players, using their power and the tools at their disposal to defend their rights and those of their offspring, others by fulfilling passive roles, being evoked by their descendants, spouses, or the next generations for the sole purpose of proving ancestry and bloodline. Occasionally, they were both. Emma «Ælfgifu» of Normandy, Urraca of Leon-Castile and Teresa of Portugal served as conduits of lineage and legitimacy claims. Sons and future generations affirmed their rights through a link to the genitrix whenever it suited their needs best. This paper revisits some ideas on Anglo-Saxon and Iberian Queenship and signals the role of the medieval queen as harbinger for power, memory and legacy. Ultimately, it aims to create a space where dialogue and interdisciplinarity between the Anglo-Saxon and the Iberian world of the eleventh and twelfth century can converge.
De père en fils : éthique et poétique de la peur dans Ysaïe le Triste
Authors: Cals Sarah 
Published: April 2020

At the end of the 14th century an anonymous author writes a sequel to the famous Tristan romances. Ysaïe le Triste fills a gap of the previous romances giving the classic couple a son, eponymous hero, and a grandson, Marc l’Essilié, who reminds about the violent epic knights. I draw this research on work done by Patricia Victorin (2002) who shows the confluence in this romance which mixes literary traditions in a complex narrative construction. I propose to examine fear in Ysaïe le Triste and to compare it to its source, the Prose Tristan. In these, the knight Dinadan has a critical discourse about chivalric values, including manipulating fear. This dinadian discourse splits in Ysaïe le Triste and takes a new shape in several fear schemes related to characters: Drian – Dinadan’s son, the dwarf Tronc, Ysaïe and Marc. My purpose is to examine the splitting of the dinadian discourse and to question its possible inclusion in a chivalric narrative crisis.
Mobilisations féministes sur Facebook et Twitter
Authors: Hübner Lena A. , Pilote Anne-Marie 
Published: April 2020

Cet article explore les usages des médias socionumériques par des collectifs féministes québécois pour combattre les violences sexuelles. Il analyse précisément les pratiques militantes déployées autour du mot-clic #StopCultudeDuViol dans la foulée de la vague d’agressions dans une résidence de l’Université Laval et de l’affaire Paquet-Sklavounos survenues en octobre 2016. À partir d’une observation ethnographique menée dans les comptes Facebook et Twitter de sept collectifs, suivie d’entretiens compréhensifs avec les porte-paroles désignées des collectifs retenus, nous montrons que les féministes québécoises se sont pleinement appropriées le langage numérique. Images, vidéos et mots-clics habillent et complètent leurs discours militants, leur permettant efficacement d’informer, de venir en aide, de prendre position et de faire événement. Il se produit une performativité des actions en ligne qui reconfigure les formes du militantisme féministe et conduit à l’activation d’un « espace de la cause des femmes » autour de la culture du viol.