bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
Implementasi Qanun Taman Pendidikan Al-Quran di Kabupaten Simeulue
Authors: Safdiarman Safdiarman , Purnama Eddy , Sjafei Muhammad Saleh 
Published: May 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimanakah implementasi Qanun tentang Taman Pendidikan Al-Quran di Kabupaten Simeulu. Apakah yang menjadi kendala yuridis dan sosiologis pemerintah kabupaten dalam melaksanakan qanun tersebut? Qanun ini memerintahkan agar pemerintah kabupaten membangun Taman Pendidikan Al-Quran pada setiap desa. Pemerintah kabupaten juga diperintahkan agar dibangun sarana dan prasarana yang refresentatif. Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, kajian ini menunjukkan bahwa implementasi dari perintah Qanun Nomor 31 Tahun 2012 belum terealisasi dengan baik, karena pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran hanya sebagian kecil desa saja. Perintah pembuatan peraturan bupati juga belum terlaksana. Terdapat beberapa kendala tidak jalannya perintah dari qanun tersebut, antara lain peraturan bupati belum dibuat karena ketidaksiapan peraturan yang menjadi acuan dalam menjalankan qanun itu. Tidak adanya kepastian honorarium para tenaga pengajar, menjadi satu kendala tersendiri, sehingga menjadi penyebab tidak jalannya Taman Pendidikan Al-Quran yang sudah ada sebelumnya. The Implementation of Qanun Regarding Taman Pendidikan Al-Qur’an In Simeulue District This study aims to determine the implementation of the Qanun on Al-Quran Education Park in Simeulu District. Will the existence of the qanun create juridical and sociological obstacles in its implementation? This Qanun ordered the district government to build Al-Quran Education Parks in each village and build representative facilities and infrastructure. This research uses empirical juridical methods. The results showed that the implementation of the Qanun No. 31/2012 had not been realized properly, because the construction of the Al-Quran Education Park was only in some villages. The order to make regents' regulations also has not been implemented. There are several obstacles in the non-functioning of the qanun, including the absence of a regent regulation which will become a reference in implementing the qanun. The lack of certainty in funding for teaching staff is also an obstacle in running the Al-Quran Education Park.
Pelibatan Perancang Peraturan Kanwil Kemenkumham Aceh dalam Pembentukan Qanun Kabupaten
Authors: Isa Muhammad , Efendi Efendi , Suhaimi Suhaimi 
Published: May 2020

Penelitian ini untuk mengetahui alasan pemerintah kabupaten tidak melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan qanun. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap tahapan pemben-tukan peraturan perundang-undangan melibatkan perancang peraturan perundangan-undangan. Hal ini berdampak pada beberapa qanun yang dibatalkan oleh pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni dengan memadukan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki anggaran untuk melibatkan perancang peraturan perundang-undangan, selain subtansi pengaturan dalam qanun belum perlu melibatkan perancang serta belum adanya kententuan yang mewajibkan melibatkan perancang dalam setiap pembentukan qanun. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah kabupaten untuk melibatkan perancang peraturan perundang-undangan demi menghasilkan sebuah produk hukum yang berkualitas dan dapat berdaya laku dalam masyarakat. The Involvement of Legal Drafter from Kemenkumham Aceh In Formstion of District Qanun This study aims to find out the reason for the district government not involving the drafting of laws and regulations from the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the formation of qanun. As determined in the Laws Formation of Laws and Regulations, each stage in the formation of laws and regulations involves the drafters of laws and regulations. This resulted in several qanuns being canceled by the government. This research uses an empirical juridical approach, which is by combining primary and secondary data. The results showed that the district government did not have a budget to involve the drafter of laws and regulations, in addition to the substance of the regulation in the qanun, it was not necessary to involve the designer and the absence of provisions requiring the involvement of the designer in each formation of the qanun. This research recommends that the district government involve the drafting of legislation in order to produce a qualityof legal product that can be empowered in society.
Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Pejabat Pemerintah Kabupaten oleh Penyidik
Authors: Fadhilah Raden Rangga , Husni Husni , Dahlan Dahlan 
Published: May 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab proses pemeriksaan tindak pidana korupsi terhadap pejabat pemerintahan kabupaten oleh penyidik. Realitas ini menuntut kehati-hatian, profesional, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pejabat atau perangkat daerah sebagai pejabat daerah. Penelitian ini menggunakan Kenyataan memperlihatkan bahwa walaupun sudah bekerja profesional, jujur, adil, dan bertanggung jawab, namun tidak tertutup kemungkinan seorang pejabat daerah menjadi tersangka atau saksi tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya. Untuk itu tentu saja hak-hak mereka sebagai seorang saksi atau tersangka harus diberikan secara optimal. Namun pemanggilan terhadap pejabat daerah oleh penyidik masih ada yang dilakukan dengan menggunakan pesan pendek melalui telepon genggam atau sms (short messaging service), pemanggilan tanpa melalui atau diketahui oleh atasan, bahkan pemanggilan Bupati tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga penyidik dirasakan masih kurang menghargai hukum dalam penanganan saksi dan tersangka yang berasal dari pejabat daerah. The Examination of Corruption Cases of District Government Officials by Investigators This study aims to answer the process of examining corruption cases against district government officials by investigators. This reality requires prudence, professionalism, and responsibility in carrying out governmental tasks by regional officials. This research uses the fact that shows that although they have worked professionally, honestly, fairly and responsibly, it is also possible for a regional official to be a suspect or witness of a corruption case, especially related to the position entrusted to him. For this reason, their rights as witnesses or suspects must be optimally granted. However there are still summons to regional officials by investigators that are done by using short messages via cell phone or sms (short messaging service), summons without going through or being known by superiors, even the calling of the Regent is not in accordance with the provisions of the Law Number 11/2006 concerning the Government of Aceh, so that investigators felt they still lacked respect for the law in handling witnesses and suspects who came from regional officials.
Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang Korupsi untuk Menghasilkan Putusan Berkeadilan
Authors: Ridwan Ridwan 
Published: May 2020

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana korelasi rekam sidang korupsi dalam menunjang ketelitian hakim dalam rangka menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi. Dari penelitian ditawarkan model pengelolaan hasil rekam sidang korupsi yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Hal ini dilandasi bahwa penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan, namun tak boleh sengaja diperlambat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang dilakukan melalui proses wawancara terhadap hakim dan jaksa KPK. Pendekatan penelitiannya adalah yuridis normatif dan partisipatif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa perekaman persidangan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan karena dapat membantu terkait kelengkapan berita acara persidangan. Penggunaan perekaman persidangan akan menghindari keraguan masyarakat atas putusan yang dilakukan oleh hakim, karena semua fakta persidangan dapat diputar kembali melalui video yang dihasilkan dalam perekaman tersebut. Pengelolaan hasil rekam sidang juga dapat digunakan panitera dalam penulisan berita acara persidangan dengan hasil yang lebih baik. Disarankan agar semua perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan perekaman persidangan untuk lebih memudahkan penulisan berita acara terutama untuk panitera pengganti. Utilization of Corruption Trial Recording to Make A Justice Decision This study aims to find out how the correlation of corruption trial records in supporting the accuracy of judges in order to impose criminal sanctions against corruptors. The research offers a model for managing the results of records of corruption trials conducted by judges in court. This is based on that law enforcement related to corruption requires a level of accuracy and accuracy, but it should not be intentionally slowed down. This study uses a qualitative method, which is carried out through an interview process with KPK judges and prosecutors. The research approach is normative and participatory juridical. Through this research, it is known that the recording of trials of corruption is very important because it can help related to the completeness of the minutes of the trial. The use of court recording will avoid public doubts over the judge's decision, because all the facts of the trial can be played back through the video produced in the recording. Management of the results of court records can also be used by court clerks in writing minutes of proceedings with better results. It is recommended that all cases of corruption can be recorded in a trial to make it easier to write the minutes, especially for substitute registrars.
أثر بعض المتغيرات الاقتصادية في التنمية السياحية الجزائر حالة دراسية للمدة(1980-2017)
Authors: Arif Ma'an Th. , Anber Aseel J. 
Published: May 2020

في وقتنا الراهن، أصبح مقياس الحجم الأداة الأكثر إستعمالاً للتمييز بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، فضلاً عن وجود معايير دولية خاصة بتلك المنشآت لتلبية إحتياجات مجموعة عريضة من مستعملي البيانات المالية في الحصول على معلومات محاسبية تتسم بالملائمة والموثوقية والشفافية وبما يحقق أعلى مراتب الجودة في عملية الإبلاغ المالي.
من هنا، استهدف البحث إستجلاء آراء عينة من المبحوثين حول إمكانية تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في إقليم كوردستان وأثره في تعزيز جودة الإبلاغ المالي عن طريق توضيح الإطار المفاهيمي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، والخوض في موضوعة الإبلاغ المالي وجودته، مع البحث في المعيار الدولي للتقرير المالي لتلك المنشآت، وبيان الأثر المرتقب لإمكانية تطبيقه في تعزيز جودة الإبلاغ المالي.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث، تم تصميم استبانة تألفت من جزأين يمثل الجزء الأول المعلومات العامة لأفراد عينة البحث، أما الجزء الثاني فيتكون من محورين رئيسين انتظمت تحتهما(20) فقرة لجمع البيانات من عينة عشوائية قوامها(82) موزعة على عدد من المحاسبين والمـدققين الـداخليين العاملين في عدد من المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات بإستخدام برمجية (SPSS) وكذلك التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية لتحليل البيانات والتوصل إلى النتائج.
وإستكمالاً لإجراءات البحث فقد تم إجراء مقابلات عديدة مع مجموعة من الخبراء وذوي الاختصاص للإفادة من آرائهم وخبراتهم بموضوعة البحث.
وخلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات منها: إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في إقليم كوردستان يمثل فرصة حقيقية لبلوغ مستويات جودة مقبولة في عملية الإبلاغ المالي، وبما ينعكس إيجاباً بإتجاه تعزيز ثقة المستفيدين كافة ودعم النمو والإزدهار الإقتصادي في الإقليم.
كما تم تقديم مجموعة من التوصيات في ضوء ما توصل إليه البحث من إستنتاجات أبرزها: هنالك ضرورة مُلحة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في البيئة العراقية عموماً وفي إقليم كوردستان خصوصاً نظراً لخصوصية تلك المنشآت مقارنةً بالمنشآت كبيرة الحجم من جهة، فضلاً عن مواجهة تعقيدات التطبيق والممارسة الناتجة عن إعتماد المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم لمعايير لا تتلائم مع طبيعة عملها من جهة أخرى.
Probe Feed Rectangular Microstrip Patch Antenna for1.5 GHz WLAN Application
Authors: Ata Allah Faris Salih , H.M Abdullah , Ali Saad  Namis 
Published: May 2020

In this paper the design of coaxial probe feed one layer microstrip patch antenna (MSA) . for 1.433 GHz WLAN application is presented, The impedance equivalent and the radiation physiognomies of this proposed assembly are planned and analyzed. by CPU Simulation Knowledge (CST) Microwave Studio. which is a commercially obtainable electromagnetic simulant founded , on the technique of fixed change time sphere method to attain. the wanted specification, The projected antenna founded on coaxial probe feed structure has the supreme possible bandwidth gotten. around 9.3 MHz -10 dB replication coefficient which agrees to WLAN 1.433 GHz frequency band, the supreme possible gain is 4.48 dB. Stable radiation physiognomies exist found crossways the frequency band .
Pengaruh Peranan Bank Sampah Dalang Collection terhadap Kesejahteraan Karyawan Perspektif Ekonomi Syari’ah
Authors: Efendi Rustam , Bakhri Boy Syamsul , Mursi Yuhermi Okta 
Published: May 2020

This research is based on the results of pre-research conducted by the writers after looking at “Dalang Collection” Garbage Bank in Pekanbaru city which is an alternative solution in handling waste in Pekanbaru. Although it was only established in 2012, the “Dalang Collection” Garbage Bank has been able to empower communities around to become more productive and earn income, especially for mothers. Therefore, the writers are interested in examining the influence of roles of the “Dalang Collection” Garbage Bank on employee welfare. The problem formulation of this study is how the “Dalang Collection” Garbage Bank influences employee welfare and whether the role of the “Dalang Collection” Garbage Bank on employee welfare is in accordance with the sharia economic perspective. The research objective was to determine the influence of the role of the “Dalang Collection” Garbage Bank on the welfare of employees and to know the extent of the influence of the role of the “Dalang Collection” Garbage Bank on employee welfare in accordance with the sharia economic perspective. In analyzing quantitative data, simple linear regression analysis is used where the calculation process uses SPSS for windows version 23.0. The sample of this study was 42 people. The results of this study note the role of “Dalang Collection” Garbage Bank on employee welfare has a very close relationship, this is known from the correlation coefficient of 90.1%. While the partial test results have a significant effect between the role of the ”Dalang Collection” Garbage Bank on employee welfare, it is known from the t-count (13.164) is greater than t-table (1.684). It means that partially it can be seen that the variable X (role) affects the variable Y (employee welfare). Employees of the “Dalang Collection” Garbage Bank have had moral welfare, spiritual welfare and social welfare while material welfare has not been fulfilled so that it cannot be said prosperous according to the sharia economic perception.
A Study on Students' Cognitive Development in Answering English Task
Authors: Agustina Agustina , Ahmad Muhammad Yusuf 
Published: May 2020

This study focuses on students’ cognitive development in answering English tasks based on Piagetian theory. The design of this study is descriptive quantitative with a pilot study to ensure that the tasks are reliable and valid. The subject of this study were 26 students at the third grade of MIN 3 Pekanbaru. While the object of this study is the students’ cognitive development. Data collection techniques used in this study are tests and documentation. Data analysis techniques used are editing, coding and tabulating. After conducting the study, the authors found conclusions on the students’ cognitive development at the third grade of MIN 3 Pekanbaruare in various levels, namely seriation (57.69%), transitivity (43.59%), composition (65.38%), decentering ( 50.00%), reversibility (52.56%), elimination (61.54%) and egocentrim elimination (24.36%). After calculation, the average of students’ cognitive development is in the medicore level (50.73%), whereas their agesare in the middle of the concrete operation stage, that is between 8 and 9 years old.
Canine malposition in Iraqi dental students
Authors: Yaseen Ahmed 
 A , Aldabagh Dhiaa J 
Published: May 2020

Background: This study aims to assess the prevalence of malposed canines among students of College of Dentistry/ University of Baghdad and evaluate the relation between canine malposition and occlusal features.
Material and method: The prevalence of buccally malposed canines was estimated by intra-oral visual examination of 250 young adult subjects (106 males and 144 females), their ages were between 19-24 years.
Results: The prevalence of the mandibular malposed canine (12%) was higher than the maxillary buccally malposed canine (10%). Generally, malposed canines were found higher in females than in males and mostly seen in class l Angleâ€™s classification and buccally more than lingually.
Conclusion: A relationship exists between canine malposition and other occlusal features.
Keywords: tooth malposition, occlusal features, Angle classification
Effect of sulcular green tea extract irrigation on experimental rabbitâ€™s gingivitis (A histopathological study)
Authors: Baban Dilyar A 
Published: May 2020

Background: Considering the antioxidant, anti-inflammatory, and antimicrobial properties of green tea, this study aimed to evaluate the histopathological effect of the sulcular irrigation of green tea extract in the treatment of experimental gingivitis in rabbit.
Materials and methods: For this experimental study, 45 male rabbits, separated in two groups, control non- irrigated group (5rabbits) and study group (40 rabbits), gingivitis induced by ligatures was packed subgingivally in the lower right central incisors of the experimental group for seven days. Then, the animals were randomly designated to two irrigated groups (20 rabbits for each) with 50Âµl/kg of distilled water and 5% green tea extract once daily for seven days starting from the day of ligature removal respectively. Specimens have taken at 1, 3, 7, and 14 days for light microscopical evaluation of inflammatory cellular infiltration.
Results: Regarding study group (5% of green tea extract), results demonstrated a significant reduction in the mean values of inflammatory cell counts within three days (Pâ‰¤ 0.05) to reach the amount of control group within seven days (PËƒ 0.05). A highly significant difference was detected between control group and study group sprayed with distilled water during all healing periods (Pâ‰¤ 0.05). Histological examination showed that the resolution of gingival inflammation, re-epithelization, and tissue healing were achieved much quicker in the group of gingival sulcular irrigation with 5% green tea extract.
Conclusions: In this experimental study, the histopathological analysis demonstrated that the use of 5% extract of green tea as gingival sulcular irrigation might fasten healing after the induction of gingivitis.
Keywords: green tea, animal model, gingival sulcular irrigation, experimental gingivitis.
The impact of histopathological celiac disease activity on dental enamel defects and dental caries
Authors: Al-Obaidi Zainab Q , Radhi Nada  J 
Published: May 2020

Background: Celiac disease is an autoimmune chronic disease that affects the humanâ€™s intestine and subsequently reflects its effect on the entire body health by retardation the absorption and immune mediated complications cause the involvement of oral health. The present study intended to evaluate the impact of the histopathological disease activity upon dental enamel defects and dental caries.
Subjects and methods: Forty celiac-diseased patients aged 7-11 years were collected from 3 different teaching hospitals in Baghdad classified by means of the histopathological activity of the intestinal disease according to modified Marsh-Rostami classification. Dental enamel defects were measured by Aineâ€™s classification, while dental caries experience and severity were measured using d1-4mfs/t and D1-4MFS/T.
Results: The majority of the sample came with partial villous atrophy of the small intestine (Marsh III-a) and almost half of the sample were with no celiac disease specific dental enamel defects (Aineâ€™s 0), while Aineâ€™s I was the most predominant than Aineâ€™s II. Most missed surfaces due to dental caries in permanent teeth came with Marsh II.
Conclusion: The more the severity of celiac disease histopathological activity the more the severity of celiac specific dental enamel defects and the less experienced dental caries.
Keywords: Celiac disease, histopathological activity, dental enamel defects, dental caries.
ANALISA KELAYAKAN USAHA DISTRIBUTOR BUAH KELAPA DI BANGETAYU WETAN GENUK SEMARANG
Authors: Al Buntoni Athfal Alex , Yusuf Muhammad 
Published: May 2020

Potential coconut illustrated from of crop productivity in Central Java as the primary commodity reached 1.2864 million tons in 2015. Cashflow from research object coconut distributor reached Rp. 1.536.678.000/ years. The analyse of activity series composed by organisation structure, distribution plot, product handling. Product diversification, layout, and employe. Value of financial analyse carried out NPV (Net Present Value) 2.056.306.704, value of BC Ratio (Benefit Cost Ratio) 6,23, value of IRR (Internal Rate of Return) 40,16%. This research, if NPV have positif, so haved affect to positif BC Ratio and IRR haved greater value from interest rate so that Musriah coconut bussines keeping worth. Value of payback periode is 0,88, so to recoup only takes 10 month 21 days. Marketing mix contain of 4P with Product 3,69 and Price 3,87. Grade of product and price have a good criteria, cause consumer can fulfilled the expectation. Grade of place is 3,54 and grade of promotion is 3,15. Grade of place and promotion have a good criteria, but needed a repair to be better.
The Requirement of Interest in Administrative Lawsuits in the Light of the
Board of Grievances’ Jurisprudence: An Applied Comparative Study
Authors: bin Abdullah Alosaimi Meshal 
Published: May 2020

يتولى القضاء الإداري حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد وجهة الإدارة، ولا سبيل للأفراد من اقتضاء حقوقهم منها إلا عبر مخاصمتها بالدعوى الإدارية التي مناطها المصلحة، ويشترط استمرارها منذ رفع الدعوى إلى حين البت فيها، وهذا هو المعمول به في النظام السعودي وما عليه الوضع في مصر والأردن بخلاف فرنسا مهد القانون الإداري، وهو ما قد يكون سبيلًا إلى ضياع الحقوق؛ ولذا يعتقد الباحث أنه تلزم إعادة النظر في مسألة استمرار المصلحة مع استمرار الدعوى الإدارية وتعديل الاجتهاد السابق، وهو مبدأ قضائي سبق أن أرسته هيئة التدقيق (المحكمة الإدارية العليا حاليًّا) في المملكة العربية السعودية.
ولما كان القضاء يقوم على الدعوى؛ إذ لا يقبل الفصل في المنازعات الإدارية أمام القضاء ما لم يسبق بدعوى توضع بين يدى القاضي الإداري للنظر فيها؛ لأنها وسيلة للحصول على الحماية القضائية بمعنى أنها وسيلة نظمها القانون لكي يتمكن الأفراد من التمسك بحقوقهم أمام القضاء الإداري وطلب الحماية القضائية. والآراء الفقهية والأنظمة القضائية المقارنة على اختلافها تشترط لقبول الدعوى الإدارية أن تقام من صاحب الشأن أو من يمثله، وأن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة وأن تكون قائمة