bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN GETARAN BERBASIS VIDEO YOUTUBE UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MAHASISWA POLITEKNIK
Authors: Rasagama I Gede 
Published: October 2020

This study aims to find out: (i) video-based vibration learning model from http://youtube.com to improve concept understanding; (ii) the feasibility of the learning model; and (iii) strengths and weaknesses of the learning model. Research using the R&D approach includes 4 phases. The results showed: (i) the learning model was divided into: preliminary phases, core activities, and closing phases, containing objectives, sequence of material, and discussion based on student questions; (ii) an expert assesses the model is correct in the category: "in scope of concept" and "truth of concept"; (iii) Students in the limited trials I and II, respectively, judging by the categories between: "good enough and good ", and "good and very good"; (iv) strength: the scope of the concept is comprehensive, easy to access and repeat, saves lecturers' power, and references to 1 sub-topic are available from several varied videos; (v) weaknesses: learning 1 sub topic is still in the form of file compilation, Indonesian language references are limited, and the purpose of learning videos is binding.
COST BENEFIT ANALYSIS OF INSTALLING OF SOLAR AND WIND POWER PLANT USING DIFFERENT PARAMETER
Authors: Kumar Kishanpuri Amit , Sharma A.K. 
Published: October 2020

In this paper, we are discussing about the solar power plant and wind power plant. The electrical power is depend on the ray of sun. These are optimizing output by following the sun across the sky for maximum sunlight. These typically give you about a 15% increase in winter and up to a 35% increase in summer. The panel temperatures are much lower in winter, and then find out the minimum power. And the panel temperatures are higher in summer, and then find out the maximum power.
Phytoplankton Diversity as Bioindicator of Pandanduri Dam Waters, East Lombok Regency
Authors: Zohri Lalu Hasan Nasirudin , Idrus Agil Al , Japa Lalu 
Published: October 2020

Pandanduri Dam waters has an essential function for the community made the activities of the surrounding community inseparable from the Pandanduri Dam that made potentially quality change of the Pandanduri Dam waters. Good water quality is an important requirement for humans that made water quality research is essential to be done. Human activities will affect environmental factors such as biological parameters, especially phytoplankton, which are indicators of water quality. The aim of this study was to analyzed water quality of Pandanduri Dam through study of phytoplankton community and diversity. Sample sites were determined based on haphazard sampling method and phytoplankton data were analyzed based on the shannon-weiner diversity index. The results showed that the phytoplankton community identified in Pandanduri Dam consisted of 5 classes, 13 orders, and 31 species withÃÂ species diversity index of 2,659. Based on fitoplankton diversity index value the water ofÃÂ Pandanduri Dam was in lightly polluted category. It is suggested to more detailed studies should be undertaken especially on species that produce toxins over a longer time scale.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)
Authors: Manurung Martin Anggiat Maranata , Hafidz Jawade 
Published: October 2020

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)” adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit bermasalah terhadap objek jaminan fidusia yang hilang dan apabila debitor wanprestasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga dan untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan hukumnya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana sumber datanya adalah data primer dan data sekunder.Penyelesaian kredit bermasalah dalam hal objek jaminan fidusia yang ternyata hilang dan apabila debitor wanprestasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga ternyata dilakukan dengan cara yang sama yaitu : melakukan pendekatan secara kekeluargaan; melakukan penagihan secara langsung ke debitor; melakukan analisa ulang terhadap kredit; dan melakukan tindakan litigasi.Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal jaminan fidusia adalah sampai sejauh mana eksekusi dapat dilakukan. Apakah kreditor dalam posisi safety untuk melaksanakan eksekusi dengan dokumen pengikatan kredit dan agunan yang ada. Pengikatan agunan secara fidusia harus didaftarkan, dimana akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kreditor juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta melakukan pelunasan utang dari hasil penjualan, atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak, dimana penjualan secara sukarela ini biasanya melalui penyerahan secara sukarela dari debitor kepada bank untuk melunasi hutang debitor. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi
Akibat Hukum Pengalihan Hak Jual Beli Melalui Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris Lainnya
Authors: SOFIANA ANITA , KHISNI AKHMAD 
Published: October 2020

Jurnal ini untuk mengetahui urutan proses cara balik nama jual beli tanah, meskipun itu tanah warisan yang pemilik tanah sudah meninggal dunia, dan dikuasai oleh ahli warisnya, sehingga akan memberikan pengetahuan dan pemahaman. Penelitian ini dengan yuridis normatif, serta deskriptif yang menggambarkan keadaan obyek yang diteliti sesuai studi pengumpulan data permasalahan yang diajukan, tetapi juga mempelajari buku-buku, per undang-undangan yang terkait, selanjutnya wawancara dilapangan kenyataan yang ada. Prosedur jual beli tanah warisan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu mempersiapkan syarat-syarat penjual dan pembeli yang diminta oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR setempat, melakukan proses balik nama waris apabila pemegang hak sudah meninggal, selanjutnya membayar pajak PPH dan BPHTB bagi yang kena pajak kemudian baru dibuatkan Akta Jual Beli oleh PPAT setempat untuk ditanda-tangani sehingga bisa dilanjutkan dengan pendaftaran ke Kantor BPN, dengan disertakan semua syarat-syarat diatas semua sudah terpenuhi. Akibat hukum akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atas tanah warisan yang dijual oleh ahli waris tanpa persetujuan salah satu ahli waris lainnya batal. Berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdata berbunyi jual beli demikian itu batal. Upaya perlindungan hukum bagi salah satu ahli waris lainnya yang menuntut hak nya atas sebagian jual beli tanah warisan tersebut dengan cara salah satu ahli waris tersebut menggugat penjual tanah atas dasar perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer dan Pasal 1365 KUHPer jo. Dan jika salah satu ahli waris tersebut ingin meminta kembali tanah warisan tersebut maka dapat mengajukan gugatan untuk meminta agar diserahkan kepadanya penggugat segala haknya atas harta peninggalan beserta segala hasil, pendapatan, beserta ganti rugi berdasarkan Pasal 834 KUHPerdata.Kata Kunci : Sertipikat Asli, Pajak Bumi Bangunan, Surat Keterangan Warisan
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA IZIN ROYA HAK TANGGUNGAN KARENA HAPUSNYA HUTANG DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
Authors: SUDIBYO EFTY HINDARU , Purnawan Amin 
Published: October 2020

Making of license process of roya mortgage right need the role of notary. The research Notary's role in the making of license deed of roya mortgage right because the debt elimination in perspective of legal certainty. The problem in this research are 1) how did the process of making Permit Roya Deed Rights due to debt removal, 2) notary role in making deed of Permit Roya Mortgage Rights due to the elimination of Debt in perspective of legal certainty and 3) what are the Constraints and solutions in the role of notary in making the deed of Roya mortgage right due to the elimination of Debt in the perspective of legal certainty.Approach method used is juridical empirical method, juridical research with the object in the form of law, empirical research is the existence or results of research on the pouring of the applicable laws in the community.The result of this research is that the process of making Deed of Roya mortgage right due to debt removal is based on requests from interested parties and deletion based on the decision of the District Court. The role of a notary in the making of the deed of Roya mortgage right because of the elimination of Debt in the perspective of legal certainty is that roya can be processed if all the requirements are complete. One of them is Roya Letter. The problem is if the roya letter is lost or the certificate of mortgage is lost then the roya process can not be executed by the National Land Agency, then in this case the notary can help with the record in accordance with the rules of notary can issue or make Roya Permit or can be called as a roya concentrate in the form Notarial deed prior to the preparation of a loss report from the police to be issued a certificate of loss. The constraints of the notary's role in the making of the deed of Roya Hak Liability due to the elimination of Debt in the perspective of legal certainty are Roya period exceeds seven days from the date of application, Roya costs exceeds the provisions, Roya Partial Objects of Mortgage Rights which are Not Consist of Multiple Rights to Land and Completeness Roya Requirements Not Fulfilled. While the Solution to overcome the constraints in the role of notary in making the deed of Permit Roya mortgage right due to the elimination of Debt in the perspective of legal certainty is the Accuracy of Time In Roya Settlement Completion Settlement, Roya Rights Cost Assurance and Completeness of Roya Key words; Notary, Roya, Mortgage Right
Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Lunas Pembayarannya
Authors: Luthfi M. Adib , Khisni Akhmad 
Published: October 2020

ABSTRAKHasil penelitian menyimpulkan, bahewa akibat hukum dari peralihan hak milik atas tanah yang belum lunas pembayarannya adalah sah secara jual beli, akan tetapi apabila pembayaran harga tanahnya tersebut belum dilunasi terlebih dahulu maka peralihan hak nya dapat ditangguhkan (sesuai perjanjian pengikatan jual beli lunas). Setelah pembayaran harganya dilunasi baru proses peralihan haknya dilanjutkan (pembuatan Akta Jual Beli dan proses sertifikat). PPAT membuatkan Akta Jual Beli selanjutnya akta tersebut dijadikan alat bukti autentik yang menerangkan telah terjadi peralihan hak atas tanah melalui jual beli selanjutnya untuk didaftarkan. Sedangkan jual beli tanah yang menganut hukum adat bersifat konkret, kontan, nyata dan riil. Artinya peran PPAT dalam melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut harus benar-benar terlaksana dan kaitannya dengan peralihan hak milik atas tanah yang belum lunas pembayarannya, PPAT harus menentukan sikap tegas untuk tidak membuatkan Akta Jual Beli tersebut sebelum seluruh pembayaran harganya lunas meskipun cara pembayarannya secara bertahap. Solusinya apabila ada permasalahan seperti itu maka PPAT harus membuatkan perjanjian pengikatan jual beli lunas sebelum dibuatkan Akta Jual Belinya. Hal tersebut dilakukan supaya terwujud rasa keadilan dan meminimalisir wanprestasi antara penjual dan pembeli dalam kaitannya dengan jual beli tanah.Kata Kunci : Akibat Hukum, Jual Beli Tanah, Belum Lunas. ABSTRACT The result of this study concludes that the legal effect of the transfer of ownership of land that has not paid off is valid for the sale and purchase, but if the payment of the land price has not been paid in advance then the transfer of its rights can be suspended (in accordance with the agreement of sale and purchase settlement paid). After payment of the price is paid a new process of transfer of rights continue (making Deed of Sale and Purchase certificate process). PPAT makes the Deed of Sale and then the deed is used as authentic proof that there has been a transfer of land rights through subsequent sale and sale to be registered. While the sale and purchase of land that adheres to customary law is concrete, cash, real and real. This means that the role of PPAT in carrying out the mandate of the Act must be fully implemented and related to the transfer of ownership rights to land that has not paid off, PPAT must determine the firm stance to not make the Deed and Sell before all payment of the price paid in full even though the payment method gradually . The solution if there are problems like that then PPAT must make a binding agreement to buy and sell paid before the Deed of Sale. This is done in order to realize the sense of justice and minimize the default between the seller and the buyer in relation to the sale and purchase of land.Keywords: Legal Effect, Sale and Purchase Land, Not Filled.
Legal Protection Of Contract Employees Agreement In The Implementation Of Certain Time In Kendal (National Land Agency)
Authors: Marselli Aldila , Wahyuningsih Sri Endah 
Published: October 2020

Reforms in the field of employment law is done with the purpose to improve and enhance the quality of labor and personnel welfare. Reformation in the field of employment law begins with the issuance of Act No. 21 of 2000 concerning Trade Union / Labor United. Then followed with the release of Act No. 13 of 2003 on Manpower. Problems in this reasearch: (1) To identify and analyze the Implementation of the Employment Agreement in the Specific Time (PKWT) At the National Land Agency of Kendal. (2) To identify and analyze the forms of legal protection for workers at National Land Agency of Kendal with the Specific Time of Work Agreement (PKWT). The results of this study are: (1) Implementation of the Employment Agreement in the Specific Time (PKWT) at the Land Office of Kendal by implementing probation on each worker who recruits including contract workers. Which it is not supposed to apply probation at a certain time and labor agreements remain to be done if the employment agreement becomes null and void. (2) The legal protection of workers / laborers at Specific Time Work Agreement (PKWT) inemployeein practice has not run optimally, given the frequent violations, because of the vagueness of the rules on the implementation of the Employment Agreement for specific time periods, in providing protection against labor law for employees in the Land Office of Kendal.Keywords: Legal Protection; Labor Contract; the National Land Agency.
Juridical Review on Asset Management of Land Rights for Roe Building Which Has Run Out Time (Analysis Decision Dispute in PT. Citra Mandiri, Central Java)
Authors: Arini Hemastuti , Djauhari Djauhari 
Published: October 2020

In this study will be discussed how the consideration of judges in deciding this case and land management measures HGB assets. This research is an analytical description with normative juridical approach, by studying library materials (literature study) that the data used is secondary data, which includes the primary legal materials, secondary, and tertiary. The judges consider that the vulnerable period from 2009 to 2016 the land was returned to state control because certificate of HGB have expired in 2009 and was not renewed due to the occurrence of the land dispute. So PT CMJT and occupants of the home office, the same is not so entitled to the house. But in 2015, PT CMJT has committed an unlawful act that is with noticeboards statement of ownership and forcible emptying of the occupants of the house. Then the judges ruled on compensation of 100 million rupiah to PT CMJT the residents were harmed. This can be avoided if the PT CMJT have a good asset management can be done through asset management, namely certification, storage, security,Keywords: Asset Management; Regional Enterprise; Land Broking.
The Registration Of “Ulayat”’ Land In West Sumatra: Between The Legal Certainty And The Social Justice
Authors: Amanda Putri A. Yoma , Djauhari Djauhari 
Published: October 2020

Ulayat land House of communal rights is a member of the House, as a fellowship of customary law. The purpose of the arrangement of Ulayat Land is to protect the customary land and take the benefits for survival in some generations and uninterrupted between the members of the House with its territory. Conceptually, this is related to a social justice. While the purpose of the registration of land, according to the article 19 BAL is to guarantee the legal certainty over land. The implementation of Customary Land or Ulayat Land Registration was preceded by the creation of the base rights. The making of the pedestal of this right in the form of a waiver of physical mastery of plots of land (Sporadic). Before the creation of the pedestal of this right was preceded by the creation of Ranji by Ninik Mamak, which was passed by the House. The writing Empirical Juridical approach, was supported by empirical juridical approach. Empirical juridical approach was done by collecting all the materials and data obtained from the field-related to the problems are examined. Registration of the customary (Ulayat) rights of the House is done by applying to the Head Office of land district/city. The filing listed on behalf of or Mamak Head Heirs using a waiver of physical mastery of parcels of the land that are signed by the Mamak Head Chiefs as Heir. The statement must be approved by the head of the tribe or Tribal King and Chairman of custom Density Nagari and known by Lurah/village chief concerned by attaching a document containing the names of the members of the House of at least three generations created by Mamak Chief Heir and known by the ruler of the tribe and the leader of the RIGHT. The registration of Customary House was expected to guarantee legal certainty for members of the House as a fellowship of customary law, because it is aimed at maintaining Customary Rights for indigenous Justice. Therefore, the customary land register of House in conceptional in touch with the land registry purposes, i.e. to guarantee legal certainty while also embodying a sense of Justice for indigenous citizens (members of the House). Keywords: Social Justice; Legal Certainty; The Registration of Ulayat Land.
Foundation Status of Legal Entity That has not Registered in The System Under Administration as Regulation of Minister of Justice and Human Rights No. 5 of 2014 Concerning The Ratification of Legal Entity
Authors: Oktavian Ardy 
Published: October 2020

The Foundation is a legal entity consisting of wealth are separated and destined to achieve certain objectives in the social, religious, and humanitarian who has no members. Foundation stipulated in Act No. 16 of 2001 as amended by Act No. 28 of 2008 and further stipulated in Government Regulation No. 63 of 2008. The Foundation is a legal entity that can act and take legal actions were legitimate and resulted of law. Wealth foundation has separated, has assets of both movable and immovable which was originally derived from capital or wealth founders who have been separated. The Foundation has a specific purpose which is the implementation of the good values of religious, social, and humanitarian non-profit. The Foundation does not have members and does not have shareholders or its allies. The Foundation is driven by better foundation organ Trustees, Trustees and administrators. Legal risk for organ foundation is not getting a salary, to be convicted, personal property administrators and supervisors can be guaranteed, the attachment foundation board on budgetary basis, the application of the principle of Duty Skill Care for administrators and supervisors, and the implementation of employee activities. The Foundation shall make an annual report and efforts to conduct an examination of the foundation. In article 5 of 2014 concerning the Ratification of the Entity many foundations were re-registered through a system of legal entity through a notary so that the notary has the obligation to register on the foundation filed. So in the implementation strengthen notary deed establishing the foundation when it should be an adjustment but, because of the administrative system there are no legal entities adjustment column notary can only use applications with a choice of establishments column.Keywords: Legal Foundation, Legal Entity Administration System, Legalization Agency.
Transactions Of Agricultural Land Revenue By Act No. 2 Of 1960 On Sharing Agreement In District Anjatan Of Indramayu
Authors: Dessy Wijayanti Mentari , Khisni Akhmad 
Published: October 2020

The purpose of this study was to know and understand execution of transactions for the results of agricultural land pursuant to Act No. 2 of 1960 on Revenue Sharing Agreement in the district Anjatan of Indramayu and to know, understand, and analyze constraints and solutions in transactions for the results of agricultural land pursuant to Act No. 2 of 1960 on Revenue Sharing Agreement in the district Anjatan of Indramayu.Based on the analysis concluded that the implementation of the agreement for the results of agricultural land in the district Anjatan of Indramayu has not entirely based on the provisions of Act No. 2 of 1960 on revenue-sharing agreements, since in fact the local community in terms of the implementation of revenue-sharing agreements mainly staple crops still based on the provisions of customary law and local practice, it can be seen from the shape of the agreement, the term of the agreement and the division of land results in the implementation of agricultural land revenue sharing agreements. Factors that hinder the implementation of revenue-sharing agreements on agricultural land in the district Anjatan of Indramayu according to Act No. 2 of 1960 on revenue sharing agreements often expressed by farmers when the implementation of revenue-sharing agreements follow the rules of the Act is the problem of a complicated process and timeframes long for the manufacture of revenue-sharing agreements.Keywords: Transaction; Agreement; Sharing.
Analisis Usaha Sapi Potong CV. Ridho Ilahi di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko
Authors: Panduwijaya O. , Sumantri B. , Suryanty M. 
Published: October 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harga pokok produksi penjualan daging sapi, nilai titik impas dan pendapatan usaha sapi potongCV.Ridho Ilahi di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko. Analisis data penelitian ini adalah harga pokok produksi (HPP), harga pokok penjualan, Break Even Point (BEP) dan pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total HPP usaha sapi potong CV. Ridho Ilahi pada bulan Februari-Maret 2019 adalah sebesar Rp.381.302.660. Harga pokok produksi untuk per kg adalah sebesar Rp.103.606,191. Nilai harga pokok produksi usaha sapi potong CV. Ridho Ilahi sudah berada dibawah harga jual, artinya usaha sapi potong CV. Ridho Ilahi sudah mendapatkan keuntungan.Harga pokok penjualan usaha sapi potong CV.Ridho Ilahi diperoleh dari penjumlahan persediaan barang dalam proses awal dengan persediaan akhir barang jadi. Nilai harga pokok penjualan produk usaha sapi potong CV. Ridho Ilahi adalah sebesar Rp.381.302.660. Nilai titik impas yang diperoleh adalah sebesar Rp.380.712.726 atau sebesar 3.048Kg. Nilai titik impas tersebut telah menunjukkan bahwa usaha sapi potong CV. Ridho Ilahi sudah menguntungkan karena nilai rill sudah berada diatas titik impas. Pendapatan diperoleh dari pengurangan total penerimaan yaitu sebesar Rp.478.440.000/bulan dengan total biaya yaitu sebesar Rp.381.302.660/bulan. Pendapatan usaha sapi potong CV. Ridho Ilahi adalah sebesar Rp.97.137.340/bulan.