bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
PEMBAHARUAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI
Authors: Triningsih Anna , Aditya Zaka Firma 
Published: September 2020

<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hak menguasai negara khususnya dibidang pertanahan merupakan hak yang diberikan kepada negara untuk pengurusan (</span><span>bestuursdaad</span><span>), pengaturan (</span><span>regelendaad</span><span>), pengelolaan (</span><span>beheersdaad</span><span>), dan pengawasan (</span><span>toezichthoudensdaad</span><span>). Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif, yang menjelaskan mengenai penguasaan hak atas tanah dalam perspektif konstitusi dalam putusan-putusannya. Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dalam memberikan kontribusi pembaharuan hukum agraria (dalam arti luas), yang dituangkan melalui putusan-putusan tentang pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Udang Dasar 1945, antara lain mengenai privatisasi minyak dan gas bumi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU- I/2003, mengenai kewenangan daerah di bidang pertanahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-I/2003 dan mengenai ketentuan masa berlakunya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai hak-hak atas tanah pada Pasal 22 UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007. Oleh karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang diberi kedudukan sebagai penafsir tertinggi (</span><span>the ultimate interpreter</span><span>) serta sebagai penjaga konstitusi (</span><span>the guardian of the </span><span>constitution</span><span>) agar undang-undang harus bersesuaian dengan konstitusi, tanpa ada lagi ketentuan perundang-undangan beserta penjelasannya yang bertentangan Undang-Undang Dasar 1945.</span></p></div></div></div></div>
OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL
Authors: Ansari Muhammad Insa 
Published: September 2020

<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span lang="IN">Salah satu pertimbangan penanam modal melakukan penanaman modal di suatu negara adalah kepastian hukum. Kepastian hukum meliputi kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan kepastian atas penegakan hukum. <em>Omnibus Law</em> merupakan salah satu konsep menata beberapa regulasi yang saling tumpang tindih dengan membuat satu regulasi baru. <em>Omnibus law</em> diperuntukkan untuk menata regulasi demi adanya kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Artikel ini membahas bagaimana menata regulasi penanaman modal dengan <em>omnibus law</em> dan bagaimana pengaruh penataan regulasi terhadap pertumbuhan penanaman modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjuk penataan regulasi penanaman modal dimulai sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan penataan melalui <em>omnibus law</em> akan disiapkan pada tahun 2020. Penataan regulasi penanaman modal dapat memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum. Pertumbuhan penanaman modal tidak hanya ditentukan oleh penataan regulasi, namun dipengaruhi oleh iklim yang kondusif untuk penanaman modal, termasuk keamanan, kemudahan berusaha, insentif, dan kondisi perekonomian suatu negara.</span></p></div></div></div></div></div></div></div></div>
KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA
Authors: Mayasari Ima 
Published: September 2020

<p><span lang="IN">Kebijakan reformasi regulasi menjadi elemen kunci dalam reformasi administrasi publik Indonesia. Reformasi regulasi mengurangi hambatan terhadap daya saing dan keterbukaan pasar serta dinamika pasar untuk memastikan tercapainya kesejahteraan sosial. Implementasi <em>Omnibus Law</em> di Indonesia menjadi daya tarik bagi kalangan pengambil kebijakan, akademisi dan praktisi. Dalam iklim berusaha yang penuh dengan persaingan, kenyataan menunjukkan kondisi regulasi Indonesia sangat banyak (<em>hyper regulation</em>) dan tumpang tindih (<em>overlap</em>) antara satu dan yang lain, serta tidak sesuai lagi dengan keadaan era Revolusi Industri Keempat saat ini. Penelitian ini terfokus pada kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi <em>Omnibus Law</em> di Indonesia, untuk mendeskripsikan implementasi <em>Omnibus Law</em> di Indonesia, sebagai sarana utama dalam penataan regulasi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi <em>Omnibus Law</em></span><em><span lang="IN"> </span></em><span lang="IN">penting untuk diterapkan di Indonesia, dan mampu untuk melakukan perubahan terhadap berbagai Undang-Undang dalam satu Undang-Undang. </span></p>
SIMPLIFIKASI REGULASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENDEKATAN OMNIBUS LAW
Authors: Setiadi Wicipto 
Published: September 2020

<p><span lang="IN">Jumlah regulasi saat ini sudah terlalu banyak dan saling tidak harmonis, saling konflik, serta saling tumpang tindih antara regulasi yang satu dengan yang lain. Banyaknya regulasi sering juga disebut </span><em><span lang="EN-US">over regulated</span></em><span lang="IN">,</span><span lang="EN-US">banjir regulasi, atau obesitas regulasi</span><span lang="IN">.</span><span lang="IN"> </span><span lang="IN">Artikel ini mencoba mencari langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan perbaikan kondisi regulasi tersebut.</span><span lang="IN"> </span><span lang="IN">Penelitian diarahkan pada penelusuran kepustakaan (<em>library research</em>), pendekatan peraturan perundang-undangan (<em>statute approach</em>) dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dari penelusuran tersebut dihasilkan karya tulis yang sistematis dengan menggunakan pendekatan yuridis-analitis dan akan diperoleh hasil yang kualitatif. Dari hasil penelitian cara yang ditempuh untuk mengatasi kondisi regulasi yang sudah terlalu banyak dan cenderung tidak harmonis tersebut perlu dilakukan simplifikasi regulasi dengan menggunakan pendekatan <em>omnibus law</em>. <em>Omnibus law</em> adalah model penyusunan regulasi yang lazim digunakan di negara-negara dengan tradisi sistem <em>common law</em>.</span></p>
PEMBAHARUAN UU DESAIN INDUSTRI: TANTANGAN MELINDUNGI USER INTERFACE DAN KOMPARASI UNSUR AESTHETIC IMPRESSION
Authors: Rifan Mohamad , Rahmawati Liavita 
Published: September 2020

<span lang="IN">Berbagai macam bentuk HKI menciptakan banyak hukum untuk memenuhi </span><em><span lang="EN-US">Agreement on trade Related Aspects of Intellectual Property Rights </span></em><span lang="EN-US">(TRIPs). Sala</span><span lang="IN">h satunya seperti pada hukum tentang </span><span lang="EN-US">desain industri.</span><span lang="EN-US">Dalam Perkembangannya, </span><span lang="IN">permasalahan HKI tentang desain industri yang muncul yaitu berkaitan dengan </span><em><span lang="EN-US">User Interface</span></em><span lang="EN-US"> </span><span lang="IN">atau </span><span lang="EN-US">UI. </span><span lang="IN">UI sendiri berfungsi untuk </span><span lang="EN-US">menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi</span><span lang="IN">. Kekosongan hukum yang mengatur tentang UI mengakibatkan UI tidak dilindungi dalam hukum HKI Indonesia.</span><span lang="EN-US"> Oleh karena itu penulisan ini akan menjawab permasalahan tantangan pengaturan UI dalam UU Desain Industri dan perbandingan pengaturan di negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah normative yang bersifat preskriptif. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa apabila</span><span lang="IN"> melihat konstruksi dan melakukan perbandingan hukum HKI dengan negara lain </span><span lang="EN-US">seperti Jepang, Malaysia, dan Inggris</span><span lang="IN">pengaturan UI</span><span lang="IN"> </span><span lang="IN">terakomodir </span><span lang="EN-US">ada pada <em>Aesthetic Impression, </em>berbeda dengan Indonesia yang </span><span lang="IN">justru </span><span lang="EN-US">menjelaskan fungsi menghasilkan produk</span><span lang="IN"> namun tidak dijelaskannya tentang UI</span><span lang="EN-US">. Oleh karena itu </span><span lang="IN">untuk menjamin kepastian hukum tentang UI </span><span lang="EN-US">perlu </span><span lang="IN">adanya </span><span lang="EN-US">perubahan UU Desain Industri</span><span lang="IN"> agar perlindungan hukum terhadap Desain Industri khususnya UI dapat terakomodir dan terjamin dengan baik, sehingga tidak adalagi kerugian pada karya intelektual Pendesain</span><span lang="EN-US">.</span>
PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL
Authors: Wicaksono Dian Agung , Dwilaksana Chrysnanda 
Published: September 2020

<span lang="IN">Penerapan ETLE (<em>Electronic Traffic Law Enforcement</em>) merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Sebagai hal yang baru</span><span lang="EN-US">,</span><span lang="IN"> ETLE terus menerus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Terlebih ETLE dikembangkan dalam rezim hukum lalu lintas jalan yang telah ada, sehingga dapat dipastikan terdapat persinggungan dengan aspek hukum lain dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Penelitian mencoba melihat keberadaan ETLE dalam pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital serta kompatibilitas hukum lalu lintas jalan yang berlaku di Indonesia merespons ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan penerapan ETLE dan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ETLE sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini. Selain itu, hukum lalu lintas jalan Indonesia juga relatif kompatibel terhadap penerapan ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Namun demikian terdapat beberapa catatan hukum penting yang perlu diperhatikan.</span>
Aprendizaje automático aplicado al análisis de sentimientos
Authors: Cedeno-Moreno Denis , Vargas Miguel 
Published: September 2020

Con la evolución del Internet, hay una gran cantidad de información presente en la web como lo son las opiniones de los usuarios o consumidores sobre diversos contextos ya sea para expresar su conformidad o inconformidad sobre un producto o servicio recibido, así como la opinión de un artículo comprado o sobre la gestión que realiza alguna persona. Debido a la gran cantidad de opiniones, comentarios y sugerencias de los usuarios, es muy importante explorar, analizar y organizar sus puntos de vista para tomar mejores decisiones. El análisis de sentimientos es una tarea de procesamiento de lenguaje natural y extracción de información que identifica las opiniones de los usuarios explicadas en forma de comentarios positivos, negativos o neutrales. Varias técnicas pueden ser utilizadas para este fin, por ejemplo el uso de diccionarios léxicos que ha sido muy utilizada y recientemente la utilización de la inteligencia artificial específicamente algoritmos supervisados. En este documento, se propone la utilización de técnicas de algoritmos supervisados para observar su utilización y ver el rendimiento de diferentes modelos de algoritmos supervisados para medir la efectividad en la clasificación de un conjunto de datos.
Factores asociados a anemia en gestantes hospitalizadas del Hospital San José
Authors: Soto Ramirez Jesús 
Published: September 2020

Objetivo: Identificar los factores asociados a la anemia en gestantes hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del hospital “San José” Callao-Lima. Material y métodos: estudio observacional, analítico, transversal con recolección de datos en forma retrospectiva. Resultados: encontramos una prevalencia del 78,9% de anemia en gestantes. Las gestantes en el 1er trimestre tuvieron mayor porcentaje de anemia (38,6%)( p=0,00); 54,6% de las gestantes menores de 30 años tuvieron anemia (p=0,01), el odds para la edad fue de 2,2; las gestantes con IMC de 25 a 29,9 fueron las que presentaron mayor porcentaje de anemia (36,3%) (p=0,29); las gestantes multíparas fueron las que presentaron mayor anemia (61,7%) (p=0,03), el odds para paridad fue de 1,83; las gestantes sin CPN tuvieron mayor porcentaje de anemia (64,9%) (p=0,00), el odds calculado fue de 0,03; las gestantes que NO presentaron preeclampsia y eclampsia obtuvieron un mayor porcentaje de anemia, 59,1% y 71,4% respectivamente. Las gestantes que Si presentaron periodo intergenésico son las que tuvieron mayor anemia (56,3%) (p=0,00), el odds calculado fue de 5,52 (IC 95% (3,16 – 9,65)). Conclusiones: Los factores que se asociaron significativamente a la anemia fueron la edad materna, la edad gestacional, la paridad, los controles prenatales y el periodo intergenésico. Por el contrario, los factores que no se asociaron significativamente fueron la preeclampsia, la eclampsia y el índice de masa corporal.
EVALUASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Authors: Saka Charolus Luanga 
Published: September 2020

ABSTRAK. Penelitian ini fokus pada evaluasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka, sebagai upaya mengatasi fenomena kemiskinan kultural akibat biasnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan moke. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; mengetahui kendala-kendala dari aspek substansi dan lingkungan kebijakan; serta strategi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka belum berjalan maksimal. Pada dimensi efektivitas ditemukan fakta bahwa proses perumusan kebijakan tidak melalui kajian akademik, meningkatnya angka laka lantas pada Tahun 2016 yang dipicu oleh minuman beralkohol dan intoksikasi alkohol pada Tahun 2015. Pada dimensi efisiensi, alokasi anggaran program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dari Tahun 2014-2016 mengalami peningkatan signifikan dengan realisasi rata-rata 90% namun masih terjadi kasus pelanggaran K3. Dimensi kecukupan dilihat dari rasio jumlah Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk Tahun 2017, yaitu 3 : 10.000, jumlah PPNS hanya satu (1) orang serta sosialisasi belum maksimal. Dimensi ketepatan ditemukan fakta tidak diterbitkan SK Bupati tentang Tim Terpadu, substansi kebijakan tidak menjelaskan definisi dan standarisasi moke. Rekomendasi penelitian ini: perlunya Perda Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol tradisional didahului dengan kajian akademik, public hearing, sosialisasi kolaboratif, serta optimalisasi tupoksi Linmas di kelurahan/desa.

Kata kunci; Efektivitas; Efisiensi; Kecukupan; Ketepatan.
De las expectativas a las prácticas. La configuración institucional del poder legislativo mendocino, 1852-1861
Authors: García Garino Gabriela 
Published: September 2020

El objetivo del trabajo es analizar la conformación de la sala de representantes de la provincia de Mendoza entre 1852 y 1861 desde una perspectiva institucional que inserte el proceso en la dinámica relacional con los poderes ejecutivo y judicial, también en conformación. Para ello se examinarán los discursos sobre la legislatura en la normativa y en la prensa, pasando luego al estudio cuantitativo y cualitativo de la actuación de la sala. La hipótesis que guía el trabajo sostiene que expectativas altas sobre las posibilidades de la cámara llevaron a la producción de discursos negativos sobre ella, pero el accionar real de los legisladores no habríareflejado tales imágenes.
Las escalas de análisis en los estudios sobre el pasado reciente: a modo de introducción
Authors: Águila Gabriela 
Published: September 2020

La atención hacia el problema de las escalas de análisis no es nueva en los estudios sobre el pasado reciente que se vienen realizando en nuestro país desde hace al menos una década. Al tiempo que se definían los contornos de la llamada Historia Reciente y se multiplicaban las indagaciones sobre ese tramo del pasado más cercano, resultó cada vez más evidente que uno de los sesgos reiterados en la bibliografía disponible era el predominio de una mirada “nacional” o, más bien, de abordajes centrados en la realidad capitalina o bonaerense y que, generalizados en forma muchas veces simplificadora, soslayaban lo acaecido en otros espacios regionales o locales.Cuestionamientos a este tipo de perspectivas -denominadas muchas veces “porteñocéntricas”- se han planteado con insistencia en diversos trabajos y balances historiográficos publicados en los últimos años.
La construcción de los cuatro pueblos en el pedemonte tucumano. La apuesta productiva del Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977)
Authors: Garaño Santiago 
Published: September 2020

En este trabajo analizaremos una de las últimas fases del Operativo Independencia, que consistió en la construcción de una ruta en el pedemonte que conectaba cuatro pueblos que llevaban nombres de personal militar “caído” en la llamada “lucha contra la subversión”. Consideramos que será iluminador de esa doble faceta del poder represivo: violenta y disciplinante pero al mismo tiempo también productiva de relaciones sociales y de nuevas espacialidades. Desde esta perspectiva, sostendremos que el Operativo Independencia se convirtió en una manera de articular un dominio soberano y efectivo sobre un espacio donde había habido un déficit de presencia estatal y había estado marcado por una disputa por el control territorial por parte del frente de guerrilla rural. Sin embargo, antes que en las modalidades represivas que adoptó la represión en el sur tucumano durante el Operativo Independencia, en este trabajo nos centraremos en la faceta productiva que buscó crear un nuevo espacio, un nuevo “monte tucumano” y sostendremos que fue fundacional para el terrorismo de estado.
Reseñas Vol. 12, Núm. 12 (2015)
Authors: Scocco Marianela , Divinzenso María Alicia , Caldo Paula , De Paz Trueba Yolanda 
Published: September 2020

Reseña de FLIER, Patricia (compiladora) Dilemas, apuestas y reflexiones teórico metodológicas para los abordajes en Historia Reciente, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2014, 250 páginas.Reseña de KOTLER, Rubén (compilador) En el país del sí me acuerdo. Los orígenes nacionales e internacionales del movimiento de derechos humanos argentino: de la dictadura a la transición, Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 2014, 224 páginas.Reseña de LAZARÍN MIRANDA, Federico, GALVÁN LAFARGA, Luz Elena y SIMON, Frank, Poder, Fe y Pedagogía. Historias de maestrasmexicanas y belgas, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2014, 304 páginas.Reseña de DALLA-CORTE CABALLERO, Gabriela, ULLOQUE, Marcelo y VACA, Rosana, La mano que da. 160 años de la Sociedad deBeneficencia de Rosario, Prohistoria, Rosario, 2014, 322 páginas.
MISERES, Vanesa, Mujeres en tránsito. Viaje, identidad y escritura en Sudamérica (1830-1910), University of North Carolina, Department of Romance Studies, Chapel Hill, 2017, 242 páginas.
Authors: Pulido Aldana 
Published: September 2020

Reseña de: MISERES, Vanesa, Mujeres en tránsito. Viaje, identidad y escritura en Sudamérica (1830-1910), University of North Carolina, Department of Romance Studies, Chapel Hill, 2017, 242 páginas.
Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jenis Kanker Payudara Menggunakan Regresi Logistik Biner (Kasus : Pasien Penderita Kanker Payudara di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2016).
Authors: HR Titi Kurnianti , Bustan Muhammad Nadjib , Ruliana R. 
Published: September 2020

Abstrak Regresi logistik adalah suatu metode analisis statistik yang diterapkan untuk memodelkan variabel dependen yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih variabel independen. Regresi Logistik biner merupakan suatu analisis statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih peubah bebas dengan peubah respon yang bersifat biner atau dichotomous. Peubah bebas pada regresi logistik dapat berupa peubah skala kategorik maupun peubah yang skala kontinu sedangkan peubah respon berupa peubah berskala kategorik. Regresi Logistik Biner dapat diterapkan pada kasus kesehatan, khususnya pada penelitian ini yaitu mengenai kanker payudara. Sesuai uraian diatas maka penulis bermaksud untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jenis Kanker Payudara Menggunakan Regresi Logistik Biner (Kasus : Pasien Penderita Kanker Payudara di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo). Dari hasil analisis didapatkan bahwa peubah penjelas yang berpengaruh nyata terhadap jenis keganasan kanker terhadap pasien penderita kanker payudara adalah peubah Kemoterapi (X2) dan peubah Metastase (X5) yang masing-masing memiliki nilai odds rasio sebesar 0,17 dan 6,16. Kata kunci : Kanker Payudara, Regresi Logistik, Regresi Logistik Biner. Abstract Logistic regression is a method of statistical analysis that is applied to model the dependent variable which has two or more categories with one or more independent variables. Binary Logistic Regression is a statistical analysis that is used to analyze the relationship between one or more independent variables with variable binary or dichotomous responses. The free variables in logistic regression can be either categorical scale or continuous scale variables while the response variables are categorical scale variables. Binary Logistic Regression can be applied to health cases, especially in this study, namely breast cancer. In accordance with the description above, the author intends to study and conduct research on Modeling Factors Affecting Types of Breast Cancer Using Binary Logistic Regression (Case: Patients with Breast Cancer Patients at Dr. Wahidin Sudirohusodo Central General Hospital). From the results of the analysis it was found that the explanatory variables that significantly affected the type of cancer malignancy in patients with breast cancer were Chemotherapy variables (X2) and Metastase variables (X5), each of which had odds ratio values of 0.17 and 6.16. Keywords: Breast Cancer, Logistic Regression, Binary Logistic Regression.