bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 50 UNCLOS DI WILAYAH NEGARA KEPULAUAN
Authors: Nugroho Sigit Sutadi 
Published: September 2020

<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>United Nations Convention on the Law of the Sea </span><span>telah mendapat pengakuan sebagai </span><span>a Constitution for the Oceans</span><span>, yang mengatur mengenai negara kepulauan. Ketentuan mengenai negara kepulauan diatur dalam bab sendiri pada Bab IV yakni Pasal 46 sampai dengan Pasal 54. Tulisan ini mencoba untuk mengkaji bagaimana praktik negara-negara kepulauan dalam menerapkan ketentuan Pasal 50 UNCLOS. Penelitian ini adalah penelitian normatif, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (</span><span>content analysis</span><span>). Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat negara kepulauan yang telah mengakomodir Pasal 50 UNCLOS dalam perundang-undangan nasionalnya dan telah mengimplentasikannya, terdapat negara yang telah mengakomodir dalam perundang-undangan nasionalnya, namun belum mengimplementasikan ketentuan tersebut. Selain itu, terdapat pula negara kepulauan yang berpandangan lain terhadap perairan pedalamannya. Indonesia termasuk negara kepulauan yang telah mengakomodir ketentuan Pasal 50 UNCLOS pada ketentuan nasionalnya, tetapi belum mengimplementasikannya. Perkembangan terkini Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman telah menginisiasi penetapan batas perairan pedalaman Indonesia dengan melibatkan Badan Informasi Gesopasial, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut dan ahli teknis di bidang Geodesi.</span></p></div></div></div></div>
INTEGRASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN
Authors: Atika Sari Diah Apriani 
Published: September 2020

<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Wilayah laut Indonesia memiliki makna yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi ekonomi kelautan mencapai Rp. 3000 triliun sementara yang baru digarap baru Rp. 291,8 triliun. Artinya, potensi nilai ekonomi kelautan belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Pembangunan kelautan harus tepat sasaran berdasarkan pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan agar pemanfaatan laut</span><span>dapat mencapai tujuannya yaitu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat. </span><span>Dengan demikian, diperlukan tata kelola yang baik dan berkelanjutan dari sektor ekonomi, sosial-budaya, serta politik, pertahanan dan keamanan untuk mendukung program pembangunan kelautan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah merumuskan dalam kebijakan kelautan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Langkah penting selanjutnya adalah membuat program-program pembangunan kelautan Indonesia yang komprehensif dan terintegrasi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Kelautan Dunia.</span></p></div></div></div></div>
OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: PELUANG ADOPSI DAN TANTANGANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Authors: Anggono Bayu Dwi 
Published: September 2020

<p><span lang="EN-US">Usulan Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan <em>Omnibus Law</em> menuai reaksi publik. Hal ini karena </span><span>Indonesia menganut sistem hukum<em> civil law</em>, sementara <em>omnibus law</em> dari sistem hukum<em> common law, </em>serta setiap undang-undang memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis berbeda sehingga menyulitkan memastikannya tetap ada dalam <em>omnibus law</em>. Rumusan permasalahan penulisan ini adalah bagaimana konsepsi, manfaat dan kelemahan pembentukan Undang-Undang melalui model <em>omnibus law</em>, kemudian bagaimana peluang dan tantangan <em>omnibus law</em> untuk dapat diadopsi dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Penulisan ini menggunakan </span><span lang="EN-US">metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, yang juga mengkaji studi dokumen.</span><span> Manfaat <em>omnibus law</em> bagi pembentuk undang-undang akan mudah mencapai kesepakatan dan menghindarkan dari kebuntuan politik, </span><span>menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi, </span><span>pembentukan Undang-Undang menjadi lebih efisien, dan meningkatkan produktivitas dalam pembentukan Undang-Undang. Kelemahan <em>omnibus law</em> adalah </span><span>pragmatis dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi maupun disusun tidak sistematis dan kurang hati-hati<em>. </em>Peluang diadopsinya teknik <em>omnibus law</em> secara permanen dalam sistem perundang-undangan di Indonesia akan sangat tergantung dari keberhasilan dan manfaat Undang-Undang <em>omnibus law</em> yang dihasilkan. Sejumlah persyaratan perlu dipenuhi dalam penggunaan <em>omnibus law</em> di Indonesia yakni pemenuhan azas keterbukaan, kehati- hatian, dan partisipasi masyarakat serta sebaiknya tidak dilakukan untuk kebijakan yang mengandung skala besar utamanya berkaitan dengan HAM</span></p>
OMNIBUS LAW TENTANG PENGATURAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GUNA REKONSTRUKSI KONVERGENSI HUKUM TEKNOLOGI
Authors: Ulya Nurul Ula , Musyarri Fazal Akmal 
Published: September 2020

<span lang="IN">Perkembangan teknologi merupakan suatu keniscayaan yang mewarnai kehidupan manusia modern saat ini. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat, peranan hukum menjadi penting dalam mendampingi perkembangan teknologi. Namun hingga saat ini, masih terdapat celah hukum yang menimbulkan permasalahan seperti kasus Hoaks Ratna Sarumpaet, sengketa Nama Domain BMW.id, dan aduan tentang <em>Financial Technology</em> karena hukum yang belum akomodatif. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Terdapat beberapa topik mayor yang diangkat dalam tulisan ini diantaranya Hoaks, Nama Domain Indonesia, Start-Up, Financial Technology, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Perizinan Perusahaan dan Konvergensi dengan Hukum Telematika. Permasalahan pada topik mayor tersebut tersebar dalam peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan, yang akan penulis bahas dalam tulisan ini. Peneliti juga memberikan saran revisi substansi atas topik mayor tersebut yang diwujudkan melalui momentum <em>Omnibus Law</em> tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi guna <em>Ius Constituendum </em>hukum Indonesia.</span>
Digestividad anaeróbica de biosólidos de aguas residuales usando el sistema Oxitop para estimar la producción de biogás
Authors: Deago Euclides 
Published: September 2020

Panamá experimenta un crecimiento económico sostenido en los últimos 10 año. Esto trae como consecuencia algunos potenciales problemas, como es la acumulación de biosólidos de aguas residuales (BioAR) y que estos son dispuestos en rellenos sanitarios. Por ejemplo, hasta el año 2014 se depositaron aproximadamente 75946 toneladas de BioAR en el principal relleno sanitario de Panamá. Esta situación genera una gran presión a la gestión de manejo de desechos y a nivel ambiental. En este sentido, nuestra investigación se basó en el estudio de digestividad anaeróbica de BioAR usando el sistema Oxitop, a fin de estimar la cinética y potencial generación de biogás para su posible aprovechamiento. La caracterización de BioAR estudiados de diversas actividades económicas indican su viabilidad para usarlos, dada sus bajas concentraciones de contaminantes y su alto contenido de materia orgánica. Los ensayos de digestividad indican que los rangos de producción de biogás estuvieron entre 9.6 y 41.56 mL CH4/g SV. Dichos valores son bajos en comparación con los reportados en la literatura y no tendrían la capacidad para sostener una actividad de generación eléctrica; sin embargo, es posible aprovechar estos biosólidos si son mezclados con otros sustratos orgánicos para mejorar los rendimientos de producción de biogás.
FILOSOFIS KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DALAM UUP ISLAM INDONESIA
Authors: Nurhadi Nurhadi , Azizi Alfian Qodri 
Published: September 2020

AbstrakKewajiban menafkahi anak diprioritaskan seorang ayah, namun apabila tidak mampu, maka ibu ikut memikulnya. Usia mendapatkan nafkah mulai 0 hingga 21 tahun atau menikah. Jika seorang PNS maka gaji nafkah anak sebesar 1/3. Filosofi kewajiban nafkah anak dalam UUP Islam, jika ditinjau dari aspek aksiologi kemanfaatan hukum, maka nafkah kepada anak merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya nafkah anak berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) anak, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan rohani (psikis) anak dan kebutuhan intelektual anak. Kalau dari aspek aksiologi keadilan hukum, pemenuhan nafkah anak sarat dengan nilai-nilai keadilan teologis, keadilan sosial dan keadilan gender. Sedangkan dari aspek aksiologi kepastian hukum, adanya sanksi hukum pada aturan perundang-undangan hukum keluarga berfungsi sebagai kontrol sosial sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak penelantaran nafkah anak dan upaya represif (memaksa) orang tua untuk menafkahi anak dengan membayarnya di kemudian hari, hal sebagai jaminan akan Hak Asasi Anak (HAM anak). Kata Kunci: Filosofis, Kewajiban, Nafkah Anak, UUP.
PANDANGAN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA DALAM MASA IDDAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIA LAIN MELALUI MEDIA SOSIAL
Authors: Jazari Ibnu 
Published: September 2020

Sebagai konsekuensi dari penggunaan media sosial yang mudah dan bebasnya mengakses akan berpengaruh positif dan negatif, seperti juga dalam keadaan iddah kalau tidak bisa memilkhnya akan berdampak negatif yakni salah satunya akan terhubung dengan pria lain dalam masa iddah dengan maksud dan tujuan tertentu yang akan memberikan jalan kepernikahan. Adapun metode kajian penelitian kualitatif ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual sedang data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan Penggunaan media sosial seperti chatting, update status, upload foto yang menyatakan dirinya dan mempertontonkan dirinya dalam masa iddah tidak dibenarkan dalam islam karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut didasarkan pada hukum tentang wnaita iddah tidak boleh keluar rumah, bersolek dan memakai make up, tidak boleh dikhitbah dan menerima khitbah dari laki-laki lain pada masa iddah.
OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA TANJUNGPINANG
Authors: SAMBODO BAMBANG 
Published: September 2020

ABSTRACT. The purpose of this study is to find out about the Optimization of Regional Taxes and Levies in Increasing Regional Original Revenue (PAD) in Tanjungpinang City. Optimizing Regional Taxes and Levies is the largest and potential financial source for the region. Then the Government must be able to develop and increase the sources of revenue from Regional Original Income (PAD). The type of research used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are secondary data with data collection techniques using reports on the realization of regional taxes and levies in the Tanjungpinang City Government. From the results of the study, it was found that during 2012-2016 the realization of PAD generated by the Regional Tax and Retribution Management Agency in Tanjungpinang City met the budget. The increase in the realization of PAD 2012- 2016 is inseparable from the efforts of the Tanjungpinang City Government to support the implementation of regional autonomy and to analyze the magnitude of the potential of PAD originating from Taxes and Regional Retributions in Tanjungpinang City. Based on the results of the study, it was concluded that the Tanjungpinang City. Government must be able to improve cooperation with other related agencies and institutions in managing local taxes and levies so that the Government can optimize operations, control taxpayers as well as coordination and maximize revenue from the local tax and retribution in local sectors.
Keywords : Optimization; Regional Taxes and Retribution; Original Income Of Region (O.I.R)
Топографія фортеці та міста Кілії за описами і графічними джерелами 1650-х – 1790-х рр.
Authors: Сапожников Ігор 
Published: September 2020

Стаття присвячена дослідженню топографії фортеці та міста Кілії протягом 1650-х – 1790-х рр. на підставі описів та цілої низки графічних документів. В ній узагальнені відомі описи мандрівників-сучасників, але особливу увагу було приділено аналізу та публікації графічних джерел, що репрезентовані художніми малюнками, картами та планами, виконаними переважно військовими топографами та інженерами. З перших найбільш відомий пейзаж Кілії німецького торгівця Н.Е. Клеємана 1768 р., аналіз якого показав, що він не є повністю автентичним зображенням. Картографічних документів по темі відомо понад 20, з них опубліковано не більше половини, а цінними й інформативними є лише 5-6. Вони складаються з трьох хронологічних груп, які відображають ситуацію у 1770 р., 1790 р. і у 1794 р. За планами, перспективами та видами (профілями) вдалося досить повно уявити та описати конструкцію Старої фортеці Кілії та планіграфію її околиць, а також уточнити локалізацію низки об’єктів: веж, брам, мечетей, церков, лазень, кладовищ, митниці, базару, бійні та ін.
У статті вперше розглядається подальша історія низки об’єктів фортеці та міста Кілії, зокрема мечетей, які були переосвячені на православні храми, та численних пам’ятників кількох мусульманських цвинтарів. Автор наводить документальні факти стосовно спроб повного руйнування Старої фортеці Кілії російськими військами у лютому-березні 1791 р. та вивезення наступного року мармурових надгробків з кладовищ Кілії на територію Російської імперії з метою оздоблення церков. Крім того, у статті публікується, знайдена автором у 1995 р. на центральному кладовищі міста, мармурова стела з написом, яка датована квітнем 1770 року.
Політична культура Речі Посполитої в дзеркалі діяльності каунаського сеймику
Authors: Кривошея Ігор 
Published: September 2020

Рецензія на видання: Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733-1795. Wydała: Monika Jusupovic. Warszawa: Instytut Historii PAN; Wydawnictwo Neriton, 2019. 660 s.; il.
Cidade na floresta: Belterra, a experiência da plantation de seringa de Henry Ford na Amazônia brasileira (1934-1945)
Authors: Matos Pereira Juan Carlos 
Published: September 2020

Este artigo examina como foi atraído a capital americano para a Amazônia brasileira através da concessão de um milhão de hectares na margem direita do Rio Tapajós, no estado do Pará e a isenção fiscal pelo período de cinquenta anos para a Companhia Ford Industrial do Brasil (CFIB)Estes procedimentos de governo foram solicitadas pelo governo federal criou um clima favorável para a instalação do Companhia Ford Industrial do Brasil (CFIB) e a resocialização de um grande contingente de imigrantes e brasileiros na cidade de Fordlandia mais tarde em Belterra. Ressaltamos o processo de disciplinamento, controle, formação e organização de remuneração com base no sistema de produção fordista. Na introdução do projecto de civilização e os aspectos estruturais da sua racionalidade, através da "fala do desenvolvimento” utilizado com o significado da inferioridade da "outro" e o vácuo demográfico para justificam o projeto de modernização capitalista em curso no país e continuou para além desse período .
El problema de las escalas en el campo de estudio de los exilios políticos argentinos recientes
Authors: Jensen Silvina , Lastra Soledad 
Published: September 2020

En la última década, el campo de estudio sobre los exilios políticos argentinos de los años setenta viene expandiéndose y diversificando su agenda de temas y problemas. Desde las investigaciones pioneras sobre trayectorias de intelectuales exiliados, memorias individuales de víctimas y reconstrucciones de comunidades nacionales del destierro, al mapa actual de pesquisas que profundizan dimensiones regionales, comparadas y transnacionales en el análisis de retornos, militancias humanitarias o lógicas represivas han pasado apenas unos años. Pero el territorio exiliar ha cambiado y lo ha hecho en no menor medida a partir de la puesta en juego de otras escalas temporales, espaciales y analíticas. Este artículo se propone revisar diacrónicamente la producción acumulada en el campo de estudios sobre los exilios políticos argentinos de cara a elucidar las potencialidades y limitaciones de las diferentes escalas utilizadas. Partimos de la hipótesis que la actual apuesta por el diálogo de escalas está descubriendo puentes que conectan de forma más productiva la historia de los exilios políticos con la historia del pasado reciente de la Argentina.El trabajo se organiza en dos partes. La primera atiende a la problematización de la historiografía construida en escala nacional y biográfica y focalizada en la corta duración. La segunda, a las investigaciones sustentadas en la escala comparada, los estudios transnacionales y la reconstrucción de redes.
LUCIANI, Laura, Juventud en dictuadura: representaciones políticas y experiencias juveniles en Rosario (1976-1983), UNLP-UNM-UNGS, La Plata, Posadas, Los Polvorines, 2017, 288 páginas.
Authors: Manzano Valeria 
Published: September 2020

Reseña de: LUCIANI, Laura, Juventud en dictuadura: representaciones políticas y experiencias juveniles en Rosario (1976-1983), UNLP-UNM-UNGS, La Plata, Posadas, Los Polvorines, 2017, 288 páginas.
El fin del gobierno alfonsinista y el posicionamiento de un sector de pequeños empresarios
Authors: Martínez Fernández María Alejandra 
Published: September 2020

En este trabajo nos centraremos en el posicionamiento que ha tenido un sector de pequeños empresarios agremiados en APYME respecto de los planes aplicados por el último período del gobierno radical del retorno a la democracia. Trataremos las principales medidas que contenían el Plan Austral y el Primavera y la dinámica política que de éstos se emanaba para presentar el diagnóstico que la organización de pequeños empresarios sostenía respecto de los mismos. Finalizaremos el trabajo con la difícil situación económico-social que define la entrega anticipada al gobierno de Carlos Menem.
Reseñas Núm. 09 (2012)
Authors: Asigliano Virginia , Cobo Rosa , Díaz Liliana , Dovio Mariana , Garcilazo Romina , Gil Sabrina Soledad , Jouvé María Beatriz , Yunis Micaela 
Published: September 2020

Reseña de MÉNDEZ, Laura (directora), Historias en movimiento. Cuerpo, educación y tiempo libre en la Norpatagonia, 1884-1945, Prohistoria ediciones, Rosario, 2011, 254 páginas.Reseña de POSADA KUBISSA, Luisa, Sexo, vindicación y pensamiento, Huerga&Fierro editores, Madrid, 2012, 212 páginas.Reseña de DI MEGLIO, Gabriel, Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1516 hasta 1880, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2012, 468 páginas.Reseña de DE PAZ TRUEBA, Yolanda, Mujeres y esfera pública. La campaña bonaerense entre 1880 y 1910, Prohistoria Ediciones, Rosario, 2011, 171 páginas.Reseña de DALLA CORTE CABALLERO, Gabriela, Empresas y tierras de Carlos Casado en el Chaco Paraguayo. Historia, negocios y guerra (1860-1940), Intercontinental Editora, Asunción, Paraguay, 2012, 418 páginas.Reseña de DICÓSIMO, Daniel y Silvia Simonassi (compiladores), Trabajadores y empresarios en la Argentina del siglo XX: indagaciones desde la historia social, Prohistoria Ediciones, Rosario, 2011, páginasReseña de CARRIZO, Bernardo y GIMÉNEZ, Juan Cruz, Auroras en Provincia, Proyectos educativos y discursos pedagógicos en la formación docente santafesina (1909-2009), María Muratore Ediciones, Santa Fe, 2011, 223 páginas.Reseña de AKMIR, Abdeluahed, Los árabes en Argentina, UNR Editora, Rosario, 2011, 269 páginas.
Metode Analisis Diskriminan dalam Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia
Authors: S. Novi Afryanthi , Tiro Muhammad Arif , Ahmar Ansari Saleh 
Published: September 2020

Abstract. Discriminant analysis is a method in multivariat statistic analysis that related with object which have separated into the defined group defined and see the accuracy of the formed group. In this research, clustera analysis is used for the first grouping, cluster analysis is a statistical analysis which aims to classify some objects based on the characteristics similarity among the object. Data for this study is HDI (Human Development Index) of indicator in south sulawesi in 2016. The result of this research are 1st cluster (lower HDI indicator) which have 21 city/ distric and the 2nd cluster (higher HDI indicator) which have 3 city/distric as the closeness value between the cluster that formed is 0.902 which shows the closeness between the cluster is high . Furthermore, the discriminant function that have formed explains that if the life expectancy increase, the HDI indicator in city/distric in south sulawesi province will decrease but if school expectation duration in school , average of duration in school, and parity of pur hasing power is increasing, the HDI indicator in city/distric in aouth sulawesi will also increase.Keywords: Cluster analysis, Discriminant analysis , Human development index indicator.
Metode Vector Autoregressive dalam Menganalisis Pengaruh Kurs Mata Uang, Inflasi, dan Suku Bunga Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan
Authors: Juliodinata Alief Imron , Tiro Muhammad Arif , Ahmar Ansari Saleh 
Published: September 2020

Metode Vector Autoregressive adalah salah satu analisis yang digunakan untuk menganalisis data deret waktu (time series). Data deret waktu dapat dinyatakan dalam tahun, bulan, minggu, atau hari. Salah satu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh antara indeks perekonomian suatu negara khususnya pengaruh Kurs, Inflasi dan Suku Bunga terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kurs, Inflasi, Suku Bunga dan Indeks Harga Saham Gabungan dari bulan juli 2005 hingga juni 2016. Karena data tidak stasioner pada level maka dilakukan differencing terhadap data. Setelah stasioner selanjutnya dilakukan uji kointegrasi untuk mencaritau apakah terdapat kointegrasi antara peubah. Dengan karakteristik data yang Stasioner pada difference dan terdapat kointegrasi, sehingga memenuhi asumsi analisis VECM. Setelah dilakukan analisis VECM dilakukan analisis IRF dan VD. Adapun hasil analisisnya menunjukkan bahwa hanya Kurs yang secara signifikan berpengaruh lansung terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.Kata Kunci: Analisis Time Series, VAR, Kurs, Suku Bunga, Inflasi, IHSG
El uso de blogs como herramienta para evaluar el rendimiento estudiantil en la educación superior
Authors: Rivadeneira Barreiro María Piedad , Hernández Velásquez Boris Isaac , Rivadeneira Lucía , Mendoza Bravo Karina Luzdelia , Rivadeneira-Barreiro Julio 
Published: September 2020

El presente trabajo tiene como finalidad identificar los alcances del uso del blog para evaluar continuamente el aprendizaje de estudiantes universitarios. La utilización de blogs dentro del área de educación ha permitido interactuar con uno o más autores. La facilidad para ingresar contenido multimedia o información del tema en cuestión ha llamado la atención de más usuarios para incorporar comentarios a este tipo de sitios webs. Su fácil manejo para interactuar ha conferido más valor a este tipo de herramienta virtual en la comunidad europea donde existen estudios sobre los métodos de evaluación continua de los estudiantes. El interés de este estudio pretende resaltar el uso del blog no sólo para interactuar sino también para evaluar a los estudiantes universitarios ecuatorianos y construir aprendizaje a partir de estas evaluaciones.