bluuebunny/crossref_metadata_2025_split huggingface dataset:
A Comparative Study of Pharmaceutical Incentives to Patents in India, USA and Europe
Authors: Kadian Renu , Nanda Arun 
Published: November 2020

Background:
Protection of Intellectual Property Rights is a clear incentive to innovations;
yet, several countries have provided further incentives to patents in pharmaceuticals because
the full patent term of 20 years is largely exhausted, before marketing authorization.

Objective:
The purpose of this article is to describe the various incentives to patents in the form of
financial support, data exclusivity and most importantly, extended market exclusivities and comparison
of various incentives to patents in the United States of America, European Union and India.

Methods:
The detail of incentives is collected from various articles, latest topics, books, and newspapers.

Result:
These incentives create a positive environment to encourage the drug development process,
strengthen economic growth and improve a balance between new pharmaceuticals in the market
and access of that medicine to the general public at a reasonable price.

Conclusion:
European Union and the United States of America are leading in the field of incentives
to patenting in pharmaceuticals as compared to India. Indian Patent Act, 1970, needs to be relooked
in terms of data exclusivity and patent term extensions.
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT DI GAMPONG KAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN
Authors: Badri Badri , Fatmawati Fatmawati 
Published: November 2020

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat Aceh, dan diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana konsep pidana dan sanksinya dalam Hukum Pidana Islam, Bagaimana konsep dan pelaksanaan sanksi pidana adat dalam masyarakat adat di Gampong Kampung Paya , serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat di Gampong Kampung Paya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (fiel research), dengan mengumpulkan data-data di lapangan berdasarkan wawancara penulis melalui informasi, selanjutnya menggunakan penelitian pustaka (library research). Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam hukum pidana Islam konsep pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman had, qiṣaṣ maupun ta’zῑr. Sedangkan dalam pelaksanaan sanksi pidana adat masyarakat Gampong Kampung Paya ialah tercantum pada Qanun tertulis dan penyelesaianya pun menurut isi qanun tersebut, ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam qanun gampong tidak membedakan antara hukuman ḥudud, qiṣaṣ, maupun diyat, tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu ta’zῑr. Namun persamaan antara keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan, serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN PERKARA PIDANA DALAM HUKUM POSITIFDI TINJAU DARI PESPEKTIF HUKUM ISLAM
Authors: Nurdin Ridwan , Hendra Hardi Syah 
Published: November 2020

Keterangan Ahli di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183, dan jelas dikatakan bahwa keterangan ahli itu merupakan alat bukti yang sah menurut kitab uundang-undang hukum acara pidana, namun dalam konteks Hukum Islam terkait keterangan saksi ahli forensik ini tidak dijelaskan dan tidak di bahas secara spesipik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan saksi ahli forensik dan tinjaun Hukum Islam terkait keterangan ahli forensik ini. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kemudian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan uraian mengenai fenomena sosial yang mendeskripika nmengenai nilai variable mandiri baik dari satu variable atau lebih tanp amembandingkan atau menghubungkannya. Penelitian yang dilakukan terhadap Kedudukan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Di Tinjau Menurut Hukum Islam diperoleh hasil sebagai berikut: Kedudukan saksi ahli forensik ini bisa dikategorikan kedalam alat bukti qarinah karena kedudukannya yang sah didalam hukum Islam namun tidak dijelaskan secara spesik terkait ahli forensik ini, alat bukti ini digunakan apabila ada perkara yang memang membutukan peranan saksi ahli forensik untuk mengungkap sebuah kebenaran dan alat bukti ketrangan ahli forensik ini dapat diterima. Mengingat dengan semakin canggihnya zaman, tidak mungkim hakim menguasai seluruh bidang, sehingga di butuhkanya saksi ahli forensik yang bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menyelsaikan sautu perkara. Kemudian Bahwa perspektif hukum Islam akan keterangan ahli forensik itu tidak tidak dijelasakan secara tegas dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan ahli forensik menjadi sama seperti alat-alat bukti yang lain dan sah dalam KUHP dan dalam Hukum Islam, pada dasarnya tidak scara jelas diterangkan dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi ahli sebagai alat bukti menjadi sama dengan alat-alat bukti yang lain dan keberadaannya sah dalam hukum Islam juga dalam KUHAP. Karena keteranga saksi ahli forensik merupakan alat bukti pendukung dalam hukum Islam, bahwa Rasulullah mengakui dan mengamalkannya sebagai alat bukti kepastian hukum.
PROGRAM KURSUS PRA NIKAH DITIJAU MENURUT TEORI MASLAHAH
Authors: Irwansyah Irwansyah 
Published: November 2020

Abstrak Kajian tentang kursus pra nikah menjadi pembahasan yang penting dalam masalah hukum perkawinan. Pemerintah sudah menjadikan bimbingan tentang hokum-hukum yang berkaitan dengan berumahtangga, yang diwujudkan dalam suatu kursus, yaitu kursus pra nikah. kemudian pemerintah menetapkan kursus tersebut menjadi syarat untuk dapat dilakukan akad nikah. Dilihat dari segi kemaslahatan, kursus pra nikah memiliki kebaikan yang banyak bagi peserta kursus, yaitu pengarahan tentang hokum berkeluarga bagi calon suami dan isteri. Materi yang disampaikan dalam kursus ini banyak bermanfaat bagi seorang suami dan/atau isteri. Mereka dituntut pengetahuan yang memadai tentang hokum berkeluarga, supaya keluarga mereka akan terwujud nilai-nilai kemaslahata yang tinggi. Pentingnya memiliki pengetahuan tentang hokum berkeluarga tersebut, maka diwajibkan kepada calon suami dan/atau isteri untuk mengikuti program bimbingan ini. Kata Kunci: Kursus–Pra–Nikah
PERSEPSI ANGGOTA MPU ACEH UTARA TENTANG ASPEK PIDANA PADA PENJUALAN PAKAIAN KETAT
Authors: Munir Badrul , Rahmah Adetia 
Published: November 2020

Abstrak Pakaian ketat merupakan tata cara berbusana yang dilarang dalam Islam, karena memperlihatkan bentuk tubuh seseorang wanita. Oleh karena itu kalangan ulama memberikan pandangan terhadap tata cara berbusana ketat tersebut. MPU Aceh Utara yang merupakan lembaga yang mengelurakan fatwa terkait cara bermusana ketat tersebut juga memiliki persepsi bagi para penjual busana ketat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi anggota MPU Aceh Utara terhadap penjualan pakaian ketat dan hukum penjualan pakaian ketat dari sudut pandang Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Subjek penelitian terdiri dari anggota MPU Aceh Utara, masyarakat penjual dan pembeli pakaian ketat. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Anggota MPU Kabupaten Aceh Utara berpandangan bahwa penjualan pakaian ketat merupakan suatu perbuatan haram dan harus dikenakan sanksi pidana. Dalam rangka pemberian sanksi pidana kepada penjual pakaian ketat tersebut pihak MPU Kabupaten Aceh Utara telah merancang Qanun pelarangan menjual pakaian ketat. Namun Qanun tersebut belum direalisasi-kan oleh anggota MPU Kabupaten Aceh Utara dikarenakan masih banyak para penjual pakaian ketat yang berargumen bahwa pakaian yang mereka jual bukan untuk dipakai oleh pembeli yang tidak sesuai ukuran antara badan dengan pakaian, melaikan penjual menjual barang dagangan-nya kepada pembeli yang sesuai ukuran. Pertimbanga lain sah dan mubahnya jual beli pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara ini terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli yang telah ditetapkan oleh syari'at serta barang yang dijadikan sebagai obyek transaksi jual beli bukanlah barang yang terlarang di dalam agama Islam. Hukum menjual pakaian ketat ditinjau dari hukum pidana Islam adalah sesuatu yang haram dan tidak sah jual belinya, dikarenakan barang yang dijual bukanlah haram zatnya melainkan adanya penyebab lain yang mengakibatkan orang lain terjerumus kepada dosa, dikarenakan terjadinya zina mata yang menaikkan syahwat seorang laki-laki lantaran melihat struktur tubuh akibat pemakaian celana ketat. Sesuatu yang haram lizzatihi (zatnya) dan lighairiri (karena sebaba lain), maka menjualnya pun juga tidak boleh. Untuk menguatkan larangan pakaian ketat tersebut diharapkan MPU menetapkan qadun yang sudah dirancang. Kata Kunci: Persepsi, Anggota MPU, Pidana, Penjual Pakaian Ketat
PERTIMBANGAN PELIMPAHAN PIDANA ADAT OLEH APARAT GAMPONG KE JALUR PERADILAN (Studi Kasus Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala)
Authors: Akhyar Gamal , Muzdalifah Allizana 
Published: November 2020

Abstrak Setiap perbuatan yang terjadi di gampong dapat diselesaikan dengan adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, mengenai jenis-jenis sengketa adat yang diselesaikan melalui lembaga adat, termuat dalam pasal 13 ayat (1) Qanun tersebut, dalam hal ini terdapat 18 (delapan belas) kasus yang dapat diselesaikan secara adat, diantara lain ialah: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat/mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat),pelecehan,fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik. Pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan melihat pertimbangan-pertimbangan Aparat Gampong terhadap perkara pidana adat yang sudah diselesaikan secara Adat kemudian dilimpahkan ke jalur peradilan. Sehingga penelitian ini diarahkan terlebih dahulu untuk menelusuri bentuk pidana adat dan prosedur penyelesaian pidana adat di gampong Lamgugob. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (library research) dan data lapangan (field research), sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan pelimpahan pidana adat oleh Aparat Gampong, ada 5 pertimbangan yaitu: sanksi adat sebagai peraturan (reusam) gampong, kurang puasnya masyarakat pada sanksi gampong, wewenang dalam mengadili, adanya pemisahan antara Sanksi Adat dengan Hukum Syari’at, dan tidak ingin menghadirkan pihak keluarga pelaku. Adapun hasil pelimpahan perkara tersebut jalur peradilan (Wilayatul Hisbah) tidak diproses lebih lanjut, karena mereka tidak menginginkan adanya dualisme hukum sehingga kasus khalwat tersebut dikembalikan kepada gampong. Kata Kunci: Pertimbangan, Jalur Peradilan
Intelectuales públicos e intelligentsia local: una mirada a la antropología de tierradentro, cauca
Authors: Sevilla Casas Elías 
Published: November 2020

El artículo repasa cómo se ha hecho antropología/arqueología en tierradentro, cauca, durante los últimos sesenta años. Se enfoca en la relación entre los investigadores como intelectuales públicos y la intelligentsia local. Atendiendo al “giro ético” en la antropología, con su doble exigencia de compromiso con la verdad y la justicia, el texto plantea las distintas implicaciones de la paradoja de Mannheim con respecto al círculo de la ideología/utopía. Analiza la manera como los antropólogos han afrontado dicha paradoja para evitar la hegemonía de “la voz” antropológica y su uso como palanca ideológica de las hegemonías de turno. Aunque los investigadores individuales actuaron de acuerdo con los mejores criterios de su tiempo, hay avances hacia el reconocimiento de los sujetos locales como cabal contraparte en el trabajo.
Komparasi Keterampilan Menulis Teks Deskripsi dengan Keterampilan Menulis Teks Cerita Fantasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 7 Padang
Authors: Febrianti Velia , Thahar Harris Effendi 
Published: November 2020

ABSTRACT This article reveals the comparison of writing description text skills with fantasy stories of seventh grade students of SMP Negeri 7 Padang. The objectives of the study are four. First, it describes students' writing text description skills. Second, describe the writing skills of students' fantasy text. Third, analyze the comparison of writing description text skills with students' fantasy stories. Fourth, analyze the factors that cause differences in writing description text skills with fantasy stories. The design of this study is comparative. The study population was students of class VII SMP 7 Padang who registered in the 2019/2020 school year as many as 255 students. The research sample of 48 students, determined through simple random sampling technique (20% of the population). The research data were the score of writing skills as well as the results of interviews with students about the skills of writing description texts and fantasy stories. Data obtained through performance tests and interviews. There are four research results. First, the students' writing description text skills are more than adequate (LdC) qualifications with an average of 75.26. Second, the students' ability to write fantasy text is in good qualifications (B) with an average of 80.86. Third, there are differences in writing description text skills with students' fantasy stories. Fourth, there are four factors that cause differences in the two writing skills of the text, namely elements of facts and opinions, the use of a variety of standard and non-standard languages, talents/interests, and educators in the teaching and learning process.Kata kunci: Keterampilan, Teks Deskripsi, Teks Cerita Fantasi, Menulis, Komparasi
Theories of tax compliance as a basis of tax control strategies
Authors: Aytkhozhina Gulnar S. 
Published: November 2020

The relevance of the problems of tax compliance and tax control is due to the character of tax relations and the versatility of the subjects of these relations. Tax control strategies
determine the behavior of taxpayers. This study makes it possible to determine the uncertainty
regarding various types of tax compliance in the formation of state tax control strategies. The
article substantiates the priority of theories of tax compliance in relation to various strategies of
state tax control. This study is based on the institutional-tort approach, systematization and
comparative analysis. Tax control is considered as a mechanism for influencing the behavior
of taxpayers through economic and non-economic deterrence. The results reflect the specifics
of the theoretical basis of each type of tax control strategy. Three key theoretical concepts
have been singled out: containment theory, behaviorism theory, signal theory. And their corresponding tax control strategies are enforcement strategy, service strategy, trust strategy. Similar features and peculiarities, pluses, minuses of motivational approaches are disclosed. The
necessity of their productive combination in modern conditions is determined. The complex
combination of the considered theoretical basis in a unified strategy of state tax control allows
you to take into account the maximum range of factors of tax compliance, tax tort to prevent
and exclude opportunistic behavior. The substantiated priority of tax compliance theories as
the basis of various tax control strategies in tax administration creates the basis for the search
for new motivational tools in improving tax relations at different stages of society development.
Strata
Authors: Palacios Jiménez Daniel 
Published: November 2020

Proyecto de esculturas site-specific basadas en datos climáticos capturados en el entorno de edificios concretos. Las esculturas ofrecen una visión alternativa del tales espacios, indagando en las cualidades únicas de cada uno y las relaciones que este establece con su entorno, así como la subjetividad de nuestra percepción del mismo.
Creadas por la acumulación de cientos de piezas cuyas formas se basan en la arquitectura del propio edificio y aspectos básicos de nuestra percepción del entorno urbano (como son la luz y temperatura ambiente en diferentes puntos del mismo), cada pieza es un gráfico de visualización de datos en si misma.
Apiladas, la escultura se convierte en una línea temporal (salida del Sol en la base y anochecer en el extremo superior), mientras los cambios de forma en su perímetro se corresponden a las variaciones recogidas por los dispositivos de captura (distribuidos en el perímetro del edificio durante un breve periodo).
Maleables y sin forma fija, puedes retorcer las esculturas y alterar la forma resultante, sin embargo cada una de sus capas aun corresponderá a una visión precisa y analítica de la situación en el perímetro del edificio en el determinado momento que esta representa. En comparación con el estudio detallado de la información que las forma, la acumulación de todas sus capas crea una interpretación de los datos más allá de la visualización analítica; crea un volumen de forma subjetiva con el que podemos relacionarnos, una experiencia única y maleable, al igual que nuestra percepción de tal espacio.
STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN
Authors: Reza Muhammad , Nurani Tri Wiji , Solihin Iin 
Published: November 2020

Pelabuhan perikanan samudera Belawan merupakan lokasi pusat pengembangan industri pengolahan ikan dan pusat penangkapan ikan di Provinsi Sumatera Utara. PPS Belawan terdapat sekitar 25 industri pengolahan ikan yang ada disana. Kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan terus meningkat per tahunnya, tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya oleh bahan baku yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi kebutuhan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, mengidentifikasi asal ikan dan mengestimasi persediaan ikan di PPS Belawan, dan merumuskan strategi tentang pemenuhan bahan baku industri pengolahan ikan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara. Kemudian, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku untuk industri pengolahan ikan adalah 85.714 ton/tahun. Sementara itu, asal ikan di pelabuhan perikanan samudera Belawan berasal dari ikan yang di daratkan pelabuhan perikanan samudera belawan dan dari luar pelabuhan perikanan samudera belawan (Aceh, Bengkulu, Padang, Batubara, dan Tanjung Balai). Kemudian, kapasitas operasional industri pengolahan ikan sebesar 54.429 ton. Tingkat pemenuhan kebutuhan industri pengolahan ikan adalah 63%. Berdasarkan analisis SWOT, strategi dalam pemenuhan bahan baku tersebut adalah melakukan pengembangan fasilitas (cold storage dan aksesibilitas tansportasi) serta pemanfaatan SDM untuk memenuhi kebutuhan indutri pengolahan, melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam dalam menunjang ketersediaan dan harga bahan baku yang terus stabil, mendorong armada melakukan penangkapan ikan yang menjadi kebutuhan industri pengolahan ikan, dan melakukan penegakan hukum terhadap yang menghambat akses bahan baku masuk ke industri.
STRATEGI PENGEMBANGAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN CISOLOK, KABUPATEN SUKABUMI: PENDEKATAN ANALISIS SWOT
Authors: Rosalia Ayang Armelita , Pane Anwar Bey , Solihin Iin , Hutapea Roma Yuli Felina , Putri Aprilia Syah , Tirtana Denta 
Published: November 2020

Cisolok Fish Landing Base (CFLB) cannot be used optimally, because the main facilities for the fish landing dock and port pool are no longer be implemented and cannot accommodate all Cisolok fishing vessels. The condition of the fish landing dock and port pond which are not functioning optimally, has resulted in the need for the development of main facilities at CFLB. The objective of this study is to obtain an important strategy for the development of fish landing facilities and activities related to the development of main port facilities for CFLB managers, namely; fish landing docks and port pond. The method used is a case study. The data analysis by using SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threats) analysis. The important strategies that can be applied in the development of CFLB facilities includes: (1) Carry out the gradual construction of main facilities (fish landing dock and port pond), (2) performing a breakwater by extending the length of the breakwater along the coast to the left and right of the port, (3) dredging sedimentation so that motorboats can enter CFLB, and (4) increasing the size and number of the fishing vessel.
Angry Old Men in Post-Crisis European Cinema
Authors: Kalmár György 
Published: November 2020

Abstract
The paper explores the representation of ageing white men in 21st-century European art cinema in the socio-cultural context of the series of crises that European societies had to face in the first decades of the new millennium. In Europe ageing is a growing concern, which already influences economic productivity and further endangers the welfare system. Ageing white men, who used to belong to the hegemonic majority of society during their active period, are often disoriented and frustrated by rapid technological development, social changes, shifts in social values or the failures of the welfare system. This paper, through the analysis of Tyrannosaur (Paddy Considine, 2011), I, Daniel Blake (Ken Loach, 2016) and A Man Called Ove (Hannes Holm, 2015), explores the ways these issues are represented in contemporary European cinema. The films of this period often depict the disappearance of an old life-world, together with its old sense of community and its old types of men. Thus, these films tend to be critical of globalized modern societies, and often reveal both the vulnerability and the potential destructiveness of these vanishing masculinities.